BOGOR, CEKLISSATU - Di Indonesia, wacana tentang masyarakat sipil, sering kali hanya mengacu pada dua kelompok besar: kaum buruh dan kaum intelektual. Buruh dipandang sebagai kekuatan massa yang lahir dari industrialisasi, sedangkan intelektual kerap menjadi motor penggerak ide, kritik, dan strategi perubahan sosial.
Namun, di tengah arus transformasi ekonomi digital, muncul sebuah kelompok baru yang jumlahnya terus membesar dan memiliki posisi unik: ojek online (ojol).
Meskipun secara struktural ojol bisa dikategorikan sebagai buruh karena bergantung pada perusahaan aplikasi, mereka bukanlah buruh dalam pengertian klasik.
Mereka tidak bekerja di dalam ruang produksi tertutup, melainkan hadir setiap hari di jalanan kota, berinteraksi dengan masyarakat luas, dan memiliki tingkat mobilitas yang tinggi. Posisi ini menempatkan mereka dalam ruang sosial yang berbeda dari buruh pabrik atau karyawan kantoran.
Baca Juga: Pulihkan Situasi Kota Bandung, Ratusan Pengemudi Ojol Bersih-Bersih di Sekitar DPRD Jabar
Sejarah menunjukkan bahwa ruang-ruang informal kerap menjadi tempat lahirnya gagasan besar. Pada masa Revolusi Prancis, misalnya, café menjadi arena diskusi yang melahirkan kesadaran kolektif rakyat terhadap ketidakadilan monarki. Kini, fenomena serupa dapat ditemukan pada komunitas ojol.
Pangkalan ojol, warung kopi tempat mereka menunggu order, atau bahkan grup daring menjadi semacam “café baru” yang menampung diskursus sosial. Di situlah mereka berbagi keluh kesah soal tarif, kebijakan pemerintah, hingga isu-isu publik yang lebih luas.
Potensi politik ojol semakin besar karena jumlah mereka yang masif. Ribuan hingga jutaan pengemudi ojol tersebar di berbagai kota besar di Indonesia. Jika buruh pabrik pernah dianggap sebagai “massa kritis” yang bisa menentukan arah perubahan sosial, maka ojol hari ini berpeluang memegang peran serupa.
Lebih jauh lagi, mereka memiliki akses langsung pada denyut nadi masyarakat karena setiap hari bersentuhan dengan beragam lapisan sosial: dari mahasiswa, pekerja kantoran, pedagang, hingga pejabat.
Kesadaran kolektif ojol juga mulai terbentuk. Beberapa kali, kita menyaksikan aksi-aksi protes pengemudi ojol terkait persoalan tarif, regulasi, hingga kebijakan perusahaan aplikasi.
Aksi-aksi ini menunjukkan bahwa ojol tidak hanya pasif menerima kondisi, melainkan berusaha membangun solidaritas dan mengartikulasikan kepentingannya. Dari titik ini, peluang lahirnya diskursus yang lebih luas mengenai keadilan sosial, distribusi ekonomi, dan hak-hak pekerja semakin terbuka.
Namun, di sisi lain, terdapat tantangan besar. Fragmentasi internal, ketergantungan pada perusahaan aplikasi, serta belum adanya wadah representasi yang kuat membuat ojol masih berada pada posisi rapuh. Apakah mereka akan benar-benar menjadi kelas sipil baru yang mampu mengartikulasikan kepentingan publik, atau sekadar tetap menjadi buruh terselubung dalam ekosistem kapitalisme digital, akan sangat ditentukan oleh bagaimana mereka mengelola kesadaran kolektifnya.
Indonesia hari ini membutuhkan ruang publik baru di mana diskursus kritis bisa berkembang.
Ojol, dengan jumlah yang besar, mobilitas yang tinggi, dan kedekatan dengan denyut kehidupan masyarakat, berpotensi menjadi fragmen penting dalam demokrasi kita. Seperti café pada masa Revolusi Prancis, barangkali pangkalan ojol adalah ruang lahirnya wacana baru untuk perubahan kolektif publik di Indonesia.
Penuliis : angga sentosa wijaya