JAKARTA, CEKLISSATU - Komisi I DPR dan Pemerintah akhirnya menyepakati untuk membawa naskah revisi UU TNI ke rapat paripurna guna persetujuan Tingkat II.
Anggota Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin mengatakan, kritik dan protes terhadap dinamika proses revisi UU TNI adalah sesuatu yang lazim dalam sistem demokrasi kita dan memang diperlukan.
“Kekhawatiran publik atas kembalinya dwifungsi ABRI era Orba yang digaungkan dalam kritik/protes tersebut juga hal yang lumrah,” kata dia dalam keterangannya, Kamis(20/3/2025).
Akan tetapi, kata dia, kekhawatiran tersebut harus dilihat secara lebih cermat, karena hasil revisi UU TNI sejatinya mencerminkan 2 poin kunci.
Baca Juga: Harap Tak Ada Kecurigaan Soal UU TNI, Puan Tegaskan Prajurit Tetap Tak Boleh Bisnis dan Berpolitik!
“Pertama celah praktik dwifungsi ABRI tetap tertutup rapat. Hal ini tercermin dari tidak ada perubahan sama sekali mengenai jati diri TNI sebagai tentara profesional yang tidak berpolitik, tidak berbisnis, dan tunduk pada kebijakan politik negara seperti yang termaktub dalam Pasal 2 butir d,” jelasnya.
Meski begitu, lanjutnya, DPR dan pemerintah sepakat untuk mempertahankan Pasal 39 yang melarang prajurit aktif untuk menjadi anggota parpol, berpolitik praktis, berbisnis, dan mengikuti pemilu. Kemudian, Pasal 47 ayat 1 pun tetap tidak berubah, prajurit aktif TNI yang menduduki jabatan sipil tetap harus mengundurkan diri/pensiun.
Poin kedua menurut TB Hasanuddin, terkait revisi UU TNI itu bukan ekspansi militer di jabatan sipil namun limitasi.
Penambahan 5 instansi negara yang dapat diduduki oleh prajurit aktif dalam pasal 42 ayat 2 sejatinya adalah bentuk limitasi (pembatasan) terhadap pos-pos yang dapat diisi oleh prajurit aktif.
Baca Juga: Harap Tak Ada Kecurigaan Soal UU TNI, Puan Tegaskan Prajurit Tetap Tak Boleh Bisnis dan Berpolitik!
“Lima institusi tambahan (pengelola perbatasan, penanggulangan Bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, dan Kejaksaan Agung) mewakili institusi yang diperbolehkan peraturan perundang-undangan lainuntuk merekrut prajurit aktif,” ujarnya.
“Terlebih lagi, lima institusi tersebut memang memiliki bagian yang berkelindan dengan sektor pertahanan atau kemampuan teknis kemiliteran,” tambahnya.
Setelah revisi UU TNI disahkan oleh DPR, maka prajurit TNI aktif di lembaga/institusi negara (termasuk BUMN , Bulog , Kemenhub dan lain lain ) diluar 15 instansi tersebut wajib mengundurkan diri/pensiun jika ingin tetap menduduki jabatan sipil.
Baca Juga: Presiden Prabowo Sapa Prajurit Bertugas di Papua Saat Perayaan Tahun Baru
“Dengan demikian, tidak ada penambahan jumlah Kementerian/lembaga yang dapat diisi prajurit aktif TNI dan tidak ada perubahan terhadap pasal-pasal yang selama ini melarang praktik dwifungsi TNI,” tegasnya.
“Revisi UU TNI justru memberikan kepastian hukum yang lebih kuat untuk menjaga profesionalisme TNI sebagai alat pertahanan negara,” tutup TB Hasanuddin.
