CEKLISSATU -- Dalam waktu dekat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti akan mengumumkan terkait keputusan libur sekolah selama bulan Ramadan.
Itu dilakukan menanggapi aspirasi masyarakat atas adanya wacana libur sebulan penuh selama Ramadan.
"Nanti kita umumkan langsung, ada surat edaran yang diterbitkan oleh masing-masing kementerian," ungkapnya, seperti dikutip pada Rabu (15/01/2025).
Baca Juga: Terkait Kebijakan Libur Sekolah selama Bulan Ramadan, Disdik Kota Bogor Siapkan Program Positif
Keputusan tersebut diambil pemerintah setelah adanya rapat tiga menteri, yaitu Mendikdasmen, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
"Supaya sama antara sekolah dengan madrasah. Jangan sampai nanti selama Ramadan, masa aktif sekolah dan libur itu tidak sama," terangnya.
Namun lanjutnya bahwa sampai saat ini belum ada keputusan terkait wacana libur selama Ramadan, karena rapat masih belum digelar. Mendikdasmen berharap, keputusan bisa diambil dan diumumkan dalam minggu ini.
Baca Juga: Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadan 1446 Hijriah Jatuh Pada 1 Maret 2025
"InsyaAllah secepatnya. Mudah-mudahan dalam minggu ini. Mudah-mudahan, ya, karena (Menag) Pak Nasar, kan, sedang ke Saudi untuk urusan haji. Mungkin nanti mudah-mudahan setelah beliau kembali, sudah ada keputusan," jelasnya.
Selain itu, Mendikdasmen menyoroti terdapat tiga opsi libur sekolah yang menjadi pembahasan masyarakat. Pertama, ada yang mengusulkan libur penuh dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di masyarakat.
"Kedua, itu 'paro-paro', artinya ada sebagian. Biasanya kalau yang berlaku sekarang itu kan awal Ramadan libur,"
"Misalnya, 2-3 hari menjelang Ramadan sampai misalnya 4-5 hari Ramadan pertama libur, kemudian habis itu masuk seperti biasa," ujarnya.
"Kemudian, nanti biasanya menjelang Idulfitri juga libur, biasanya 2-3 hari menjelang Idulfitri sampai nanti selesainya rangkaian mudik. Yang berlaku sekarang, kan, begitu," bebernya.
Sedangkan opsi terakhir adalah adanya usulan tidak libur sama sekali sehingga masuk penuh sebagaimana sekolah biasa.
"Intinya, semua itu adalah usulan-usulan yang ada di masyarakat yang kami tentu memantau sebagai bagian dari aspirasi-aspirasi publik yang dalam konteks demokrasi itu sehat," tutupnya.
