BANDUNG, CEKLISSATU.COM - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menanggapi aksi penolakan sejumlah warga terhadap keberadaan dapur MBG (Makan Bergizi Gratis) yang rencananya akan beroperasi di kawasan Parakan Indah Raya Nomor 4, RT 04/02, Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul.
Sebelumnya, pada Minggu (9/11/2025) sore, sekelompok warga menggelar aksi penolakan dengan alasan dapur MBG tersebut dikhawatirkan menimbulkan gangguan lingkungan, terutama terkait kebersihan dan pengelolaan sampah.
Menjawab hal itu, Farhan menegaskan bahwa program MBG merupakan program nasional yang perlu dijaga dan dijalankan dengan baik, namun tetap memperhatikan kondisi sosial masyarakat sekitar.
Baca Juga: Tolak Dapur MBG di Bandung, Warga Sebut Bikin Lingkungan Bau dan Kotor!
"MBG ini program nasional yang baik dan harus kita jaga. Tapi tentu saja harus disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi warga di lapangan. Kami akan berkoordinasi agar semuanya berjalan baik,” kata Farhan di Balai Kota Bandung, Senin (10/11/2025).
Farhan menambahkan, Pemkot Bandung akan melakukan komunikasi intensif dengan warga agar persoalan ini dapat diselesaikan secara musyawarah.
"Kita sudah pernah menghadapi kasus serupa di Turangga dan bisa diselesaikan dengan baik. Harapannya, di Batununggal pun demikian," katanya.
Baca Juga: DKP Kabupaten Bogor Sebut Ada Gejolak Harga Komoditas Pangan, Imbas Masifnya Pembukaan Dapur MBG
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain menyampaikan, bahwa pihaknya sedang berkoordinasi dengan aparat kewilayahan dan satuan tugas terkait pengawasan dapur MBG.
"Memang ada catatan soal pengelolaan yang belum sempurna. Ini jadi bahan evaluasi agar tidak terjadi lagi,” kata Iskandar.
Ia menjelaskan, Pemkot Bandung telah memiliki satuan tugas pengawasan pengolahan sampah di lokasi seperti dapur umum atau fasilitas sejenis.
Baca Juga: Konsolidasi Regional Bersama BGN, Pemkab Bogor Siapkan 238 Titik Lokasi Pembangunan Dapur MBG
"Satgas bersama dinas terkait seperti Dinkes, Disdik, dan DLH akan turun langsung untuk melihat prosesnya. Sampah dari dapur seperti ini dominan organik, jadi harus dikelola dengan cara khusus,” jelasnya.
Iskandar menambahkan, proses mediasi antara warga dan pengelola MBG akan difasilitasi pemerintah dalam waktu dekat.
"Hari ini akan mediasi, hasilnya sedang kami tunggu. Harapannya, semua pihak bisa duduk bersama, termasuk soal pengelolaan sampah dan perbaikan proses produksi di dapur MBG,” tutupnya.
