JAKARTA, CEKLISSATU - Anies Baswedan mengeluarkan pendapatnya mengenai kontroversi revisi UU TNI.
Anies Baswedan mengatakan, revisi UU TNI itu menjadi tantangan untuk menjaga demokrasi dan profesionalitas TNI.
"Revisi UU TNI yang baru disahkan menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah ini benar-benar membawa perbaikan atau malah membuka ruang bagi tantangan baru? Ini adalah tentang menjaga profesionalitas TNI dan kemurnian demokrasi," kata dia, seperti dilihat ceklissatu.com dari X @aniesbaswedan, Minggu 23 Maret 2025.
Baca Juga: Tuai Protes, DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa Revisi UU TNI ke Paripurna DPR
Dia mengatakan, masyarakat ingin agar TNI yang kuat, profesional, dan fokus pada tugas utamanya, yakni menjaga pertahanan dan kesatuan negara.
“Jangan sampai TNI terbebani dalam menjalankan tugasnya usai UU TNI direvisi,” ujarnya.
Dia menambahkan, revisi UU TNI jangan sampai membebani dengan tugas-tugas baru yang bisa mengalihkan dari fokus utamanya.
Salah satu yang jadi perhatian, proses revisi ini berjalan sangat cepat. Publik sulit mengakses draf finalnya, forum diskusi pun minim.
Baca Juga: Ratusan Mahasiswa dari Berbagai Kampus Geruduk Kantor DPRD Jabar, Menolak Pengesahan RUU TNI
“Kalau kebijakan dibuat terburu-buru, bagaimana memastikan hasilnya benar-benar baik bagi negara dan utamanya bagi TNI sendiri?" tanyanya.
Anies Baswedan kemudian mempertanyakan jaminan bahwa revisi UU TNI itu tak akan berdampak selain yang diniatkan pembuat kebijakan.
Dia juga menyinggung di tubuh TNI masih ada tantangan tersendiri, yakni meritokrasi dalam jenjang karier.
"Jika revisi ini bertujuan memperkuat TNI, kita harus pastikan ada rambu hukum yang jelas. Apa mekanisme pengamannya? Bagaimana memastikan bahwa perubahan ini tidak akan membawa dampak di luar niat awal pembuat kebijakan?
Baca Juga: Pentingnya Mencermati Hasil Revisi UU TNI Secara Komprehensif
Selain itu, apakah revisi ini menyelesaikan masalah di internal TNI? Salah satu tantangan besar di TNI adalah meritokrasi dalam jenjang karier. Kita ingin tentara-tentara terbaik mendapat promosi karena prestasi, bukan karena faktor non meritokratik," kata Anies.
"Kita semua ingin melihat TNI yang makin profesional, kuat, dan dihormati, baik di dalam negeri maupun internasional. Seluruh rakyat mencintai TNI yang profesional dan berpihak pada rakyat. Maka justru karena itu, kebijakan ini harus dikawal dengan hati-hati," katanya.
Anies kemudian mengutip kalimat Panglima besar Jenderal Sudirman yang berpesan prajurit tak terlibat politik. Dia menegaskan pesan itu harus terus dijaga.
"Bung Karno pernah bicara, Angkatan perang jangan masuk dan terlibat politik. Jenderal Soedirman, seberapa pun tak setuju dengan keputusan pemerintah, selalu mendukung kewenangan pemerintah yang sah dan berfokus pada penguatan kemampuan utama TNI. Ini adalah warisan yang harus kita jaga," ujar dia.
Baca Juga: Harap Tak Ada Kecurigaan Soal UU TNI, Puan Tegaskan Prajurit Tetap Tak Boleh Bisnis dan Berpolitik!
Anies menambahkan, seharusnya revisi UU TNI perlu partisipasi publik seluas-luasnya. Dia menyinggung upaya membuat TNI lebih kuat dan profesional.
"Maka, keputusan sebesar ini perlu kehatihatian. Bukalah ruang diskusi yang lebih luas, saksama, dan partisipatif. Mari diskusikan bersama rakyat, di kampus, di pasar, di warkop. Karena TNI adalah milik rakyat dan bagian dari rakyat. Biarkan rakyat di mana-mana boleh ikut membahas," kata Anies.
"Semua ini perlu kita lakukan demi TNI yang lebih kuat, lebih profesional, makin dihormati dan makin dicintai. Dan semua ini demi Indonesia yang lebih kuat, lebih stabil, dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan demokrasi," tutup dia.
