BOGOR, CEKLISSATU.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dedi Mulyadi pastikan adanya mekanisme aduan bagi guru dan siswa terkait MBG.
Hal itu disampaikan Dedi Mulyadi dalam rapat koordinasi MBG bersama Badan Gizi Nasional di Bale Pakuan Pajajaran, Kota Bogor, Senin (29/9/2025).
Baca Juga: Ditengah Isu KLB MBG, Pemkab Bogor Utamakan Pengolahan Sampah Dapur
Dedi Mulyadi mengatakan, bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi awal dalam rangka persiapan teknis dan administratif.
Ia menyebut, bahwa Pemprov Jabar akan segera membentuk tim evaluasi dan monitoring sebagai satuan tugas (satgas) sementara sebelum satgas pusat terbentuk.
"Kita sudah melakukan evaluasi. Sambil menunggu Perpres, Pemprov Jabar akan membentuk tim evaluasi monitoring sebagai Satgas MBG Provinsi," ujarnya.
Dia menyebut, tugas satgas sementara itu akan mengevaluasi seluruh proses mulai dari penyiapan dapur, proses memasak, pengiriman, hingga pemeriksaan kelayakan makanan.
"Yang mencicipi bukan guru, tapi tim kelayakan bahan pangan," terang Dedi.
Selain itu, dia juga menyampaikan bahwa lembaga aduan di tingkat kabupaten/kota yang akan menerima keluhan dari guru dan siswa terkait kualitas maupun kuantitas makanan yang disajikan.
Baca Juga: Uji Laboratorium Ungkap Kontaminasi Mikroba pada Makanan Program MBG di Jawa Barat
Ia menekankan dalam penggunaan dana MBG, dengan tiga potensi sanksi jika ditemukan pelanggaran.
Pertama sanksi administratif, penghentian sebagai mitra, dan proses pidana korupsi.
"Ini penting karena nilai Rp10.000 per porsi harus benar-benar diterima oleh siswa. Rp2.000 di antaranya adalah margin keuntungan yang sah bagi penyedia," ujar Dedi.
Lebih lanjut ia mengatakan, Pemprov Jabar juga mendorong pembangunan dapur sekolah bagi sekolah dengan jumlah siswa di atas 1.000 orang.
Mantan Bupati Purwakarta itu menyampaikan harapannya agar orang tua siswa bisa terlibat aktif sebagai relawan dalam pengelolaan program MBG.
"Kami mengusulkan agar sekolah dengan siswa di atas 1.000 orang bisa dibangunkan dapur oleh pemprov dan pemda. Orang tua bisa dilibatkan sebagai relawan. Tenaga kerja untuk dapur juga diharapkan berasal dari wilayah setempat agar berdampak pada ekonomi lokal," ucapnya.
Baca Juga: Puluhan Siswa Diduga Keracunan MBG, Ratusan Ambulans Diterjunkan ke Cipongkor
Dedi juga menekankan pentingnya mendata para pemasok MBG dalam sistem statistik Bappeda agar perputaran ekonomi dapat dihitung secara terukur sebagai stimulus fiskal di tengah menurunnya dana transfer pusat ke daerah.
"MBG ini harus jadi stimulus untuk mengisi ruang kosong fiskal akibat pengurangan dana transfer. Perputaran ekonomi dari MBG harus bisa dihitung agar kontribusinya jelas dalam pertumbuhan ekonomi daerah," imbuhnya.
Menanggapi kejadian-kejadian sebelumnya dalam program uji coba MBG, Dedi menyatakan, bahwa sudah ada langkah koreksi yang akan segera dilakukan.
Baca Juga: Belum Usai, Diduga Kasus Keracunan MBG di Bandung Terjadi Lagi
"Kita sudah ambil langkah. Pertama, kegiatan yang bermasalah dihentikan. Kedua, segera ditempuh langkah-langkah teknis dan administratif," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung penuh jalannya program MBG di daerah.
"Badan Gizi Nasional akan mengirim dana kurang lebih Rp50 triliun ke Jawa Barat, dan kami mohon agar dana ini dianggap sebagai bagian dari pendapatan asli daerah. Dana ini sepenuhnya dari pemerintah pusat dan pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah daerah," jelas Dadan.
