BOGOR, CEKLISSATU - Wali Kota Bogor, Bima Arya belum lama ini telah melantik sejumlah pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.
Pejabat struktural dan fungsional yang dilantik diantaranya pada Dinas Pendidikan Kota Bogor dan tenaga pendidik atau kepala sekolah tingkat SD dan SMP. Untuk di Dinas Pendidikan, jabatan yang diganti yakni sekretaris dinas, kepala bidang SD dan kepala bidang SMP. Kemudian, turut dirotasi 31 kepala sekolah SD dan 8 kepala sekolah SMP.
Adapun perombakan pejabat tersebut buntut dari kekisruhan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2023/2024, terlebih adanya dugaan kecurangan serta manipulasi data yang mengarah pada tindak pidana.
Baca Juga : Soal Talang Air di Jalan KS Tubun, DPUPR Kota Bogor Sudah Layangkan Surat ke DSDA Jabar
Menyikapi hal itu, Komisi IV DPRD Kota Bogor angkat bicara. Menurut Akhmad Saeful Bakhri selaku ketua Komisi IV menilai bahwa perombakan pejabat sepenuhnya kewenangan dari wali kota.
"Kebijakan itu tentu sepenuhnya hak prerogratif wali kota dan komisi IV sangat mengapresiasi," ucap Gus M sapaan karibnya pada Rabu, 2 Agustus 2023.
Kendati demikian, Gus M menyebut bahwa yang menjadi pertanyaan apakah langkah yang dilakukan itu akan menjadi solusi dalam perbaikan sistem dunia pendidikan di Kota Bogor.
Sebab, masih kata Gus M, permasalahan utama carut marutnya PPDB adalah minimnya jumlah sekolah negeri yang ada di wilayah.
"Harus dikaji secara komprehensif, yang menjadi permasalahan selama ini kan karena minimnya sekolah negeri, dan lokasinya pun tersentralisir kebanyakan di Bogor Tengah," ungkapnya.
Sedangkan, lanjut Gus M, di kawasan Bogor Barat, Selatan hingga Utara masih kekurangan. "Di Bogor Utara saja ada delapan kelurahan, SMP negeri hanya ada tiga, yakni SMPN 20, 15 dan 19 itupun lokasinya di kelurahan Bantarjati, dan Ciparigi. Lantas bagaimana nasib warga Tanah Baru, Cimahpar, dan sebagian Ciluar. Secara jarak pasti kalah," jelasnya.
Sementara itu, sambung Gus M, setiap tahun di Kota Bogor lulusan SD ada sebanyak 17 ribu orang, sedangkan daya tampung SMP negeri hanya 5.600 orang. "Ini kan jelas jomplang, artinya akar permasalahan dalam kisruh PPDB ini adalah kekurangan sekolah," ujar pria yang digadang-gadang maju Pilwalkot 2024 itu.
Atas dasar itu, Gus M menegaskan bahwa seharusnya Pemkot Bogor memprioritaskan pembangunan sekolah ketimbang sarana lain yang tak berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia.
"Sebenarnya permasalahan yang terjadi dalam sistem PPDB online ini sudah berlangsung lama. Tapi kenapa baru ramai sekarang? Mestinya kalau jeli masalah ini sudah bisa ditanggulangi sejak dulu. Kalau saja pemerintah memprioritaskan pembangunan sekolah, ketimbang menata kota hanya dari 'kulitnya'," imbuhnya.
Padahal hal itu, tambah Gus M, termasuk faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia (IPM) di daerah. Berdasarkan data BPS Jawa Barat, IPM Kota Bogor pada 2022 berada di 77,17 persen. Sedangkan Kota Depok yang baru berusia 24 tahun IPM-nya sudah menyentuh 81,86 persen.
"Kota Depok saja yang bisa disebut 'anak kemarin sore' sudah tinggi. Sedangkan Kota Bogor yang sudah berusia 544 tahun IPM-nya kalah," katanya.
