JAKARTA, CEKLISSATU - DPRD DKI Jakarta meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk mengutamakan keselamatan warga terdampak banjir.

Anggota Komis A DPRD DKI Jakarta Zahrina mengatakan, perlu kesiagaan bila banjir kiriman datang kembali melanda Jakarta. 

Dengan begitu, BPBD beserta seluruh perangkat daerah bekerja secara maksimal dalam menangani banjir.

“Jangan sampai masyarakat menjadi korban akibat kurangnya kesiapsiagaan. Keselamatan warga harus menjadi prioritas utama," kata dia, dalam keterangannya Rabu 5 Maret 2025.

Baca Juga: Soroti Banjir-Longsor di Kota dan Kabupaten Bogor, Dedi Mulyadi: Rusaknya Hulu hingga Hilir Harus Dibenahi

Zahrina menekankan, perlu kesiapan BPBD menghadapi potensi banjir yang kerap melanda Jakarta, khususnya dari luapan Kali Ciliwung.

Terlebih laporan BPBD DKI Jakarta, tercatat sebanyak 28 Rukun Tetangga (RT) di sembilan Kelurahan terendam banjir dari luapan Sungai Ciliwung pada Selasa (3/3/2024).

"BPBD harus memastikan beberapa langkah strategis sebagai bentuk mitigasi dan respons cepat terhadap bencana ini," tegas dia.

Oleh karena itu, Zahrina meminta BPBD DKI Jakarta meningkatkan sistem peringatan dini (early warning system).

Baca Juga: Heboh Istri Wali Kota Bekasi Pilih Ngungsi ke Hotel Saat Banjir, Dedi Mulyadi Berikan Teguran

Tujuannya agar warga yang berada di wilayah rawan banjir dapat segera mengantisipasi dan menyelamatkan diri.

"Kolaborasi dengan BMKG dan instansi terkait menjadi sangat penting untuk memberikan informasi yang akurat dan real-time," ujarnya.

Selain itu, Ia juga mendorong BPBD untuk memenuhi sarana dan prasarana evakuasi. Seperti perahu karet, logistik darurat, posko pengungsian, serta tenaga medis yang memadai.

"Harus segera disiagakan di wilayah yang terdampak. Terutama di 28 RT yang saat ini sudah tergenang," jelas Zahrina.

Baca Juga: Tanggapi Pernyataan Wali Kota Bekasi Soal Banjir, Rudy Susmanto: Mari Kita Selesaikan Puncak Bersama

Selanjutnya, ia meminta Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta agar memastikan pompa air dan pintu air di seluruh Jakarta berfungsi dengan optimal.

“Pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur pengendali banjir harus menjadi prioritas agar dampak dari luapan sungai dapat diminimalkan,” pinta Zahrina.

Ia juga mengimbau agar BPBD DKI Jakarta memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari tingkat RT/RW, kelurahan, hingga relawan di lapangan.

Baca Juga: Bupati Rudy Susmanto: Modifikasi Cuaca Dilanjutkan, Targetkan Banjir di Bogor Segera Surut

Hal tersebut untuk memastikan distribusi bantuan tepat sasaran dan evakuasi berjalan lancar.

"BPBD juga perlu menggandeng organisasi sosial dan komunitas untuk memberikan pendampingan kepada warga yang terdampak," jelasnya.

Dalam jangka panjang, Ia menekankan agar Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk melakukan normalisasi atau naturalisasi Sungai Ciliwung.

Baca Juga: Wakil Bupati Bogor Jaro Ade Evakuasi Bayi Tiga Bulan di Gunung Putri, Warga Diminta Mengungsi

Sehingga daya tampung lebih optimal dan tidak mudah meluap saat hujan deras. 

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini," tutup dia.