JAKARTA, CEKLISSATU - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan pembangunan Ibu Kota Nusantara harus berjalan meski terjadi regenerasi kepemimpinan.
Ini penting sebagai upaya menyelaraskan kedaulatan Bangsa dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan, modern dan merata.
Penjelasan ini disampikan Bambang Soesatyo saat membuka secara resmi Sidang Tahunan MPR RI sekaligus Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022 dalam rangka memperingati HUT Ke-77 RI.
"Mimpi kita tidak terhenti pada 2024. Mimpi kita menjadi contoh pada dunia pada kesejahteraan rakyatnya. Begitu pula dengan IKN yang menjadi barometer kemajuan pemangunan bangsa," terangnya, Selasa 16 Agustus 2022.
Ia menerangkan pembangunan IKN merupakan proyek jangka panjang guna mewujudkan ibu kota baru menjadi kota dunia yang berkelanjutan dengan konsep smart, green, blue city, serta hub bagi perekonomian nasional, regional, dibutuhkan haluan negara, serta konsistensi lintas pemerintahan.
Baca Juga : Pusat Pelatihan Sepak Bola Akan Dibangun di IKN
"Tidak hanya itu pembangunan IKN diharapkan jadi katalis untuk mendorong Indonesia melakukan lompatan teknologi," ujar Bamsoet.
Pembentukan haluan negara yang dipatuhi oleh pemerintahan periode-periode berikutnya jadi aspek krusial untuk mengarahkan pembangunan, khususnya untuk mencapai visi Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal segera memulai pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, lewat proses peletakan batu pertama (groundbreaking). Namun, alokasi anggaran pembangunan IKN Nusantara rupanya masih dihitung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Hal itu diungkapkannya pasca rapat bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, pada Rabu 10 Agustus 2022.
"Nanti kita akan hitung bersama Pak Bas (Basuki Hadimuljono)," kata Sri Mulyani.
Sang Bendahara Negara menjelaskan, dirinya sudah membahas pendanaan IKN lewat alokasi APBN 2022 bersama Menteri Basuki. Kendati angkanya masih belum bisa disampaikan.
"Sudah dibahas sama Pak Bas untuk 2022, kita lihat kelengkapan dokumen dan kemampuan untuk menyelesaikan sampai Desember," tuturnya.
