BOGOR, CEKLISSATU.COM - DPRD Kota Bogor mendorong Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan agar dapat menjadi pintu masuk utama bagi usulan pembangunan wilayah.
Hal itu dikatakan anggota Komisi III DPRD Kota Bogor saat menghadiri Musrenbang di Kelurahan Pamoyanan dan Kertamaya, Kamis (12/12/2025).
Selain itu, dia juga menekankan pentingnya peningkatakan kualitas pengolahan sampah di wilayah.
Dia mengatakan, pentingnya setiap kelurahan di Kota Bogor memiliki Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) sebagai upaya menyelesaikan persoalan sampah.
Dia menyebut, Kertamaya memiliki TPS 3R terbaik kedua di Kota Bogor, namun kini keberadaannya terkendala lahan karena sebelumnya dipakai untuk GOR.
“Mudah-mudahan relokasi TPS 3R bisa dipercepat ke tempat yang lebih layak agar dapat kembali menyelesaikan masalah sampah di wilayah Kertamaya,” jelasnya.
Baca Juga: Revitalisasi TPS3R Katulampa Rampung, Begini Rencana Besar Tempat Penampungan Sampah 900 Keluarga
Wisnu menambahkan, DPRD secara penuh mendukung pelaksanaan Musrenbang sebagai wadah masyarakat menyampaikan usulan pembangunan.
Menurutnya, Musrenbang merupakan satu-satunya forum resmi yang melibatkan masyarakat dalam penyusunan APBD.
“Harapannya, ke depan Musrenbang dapat menjadi tolak ukur Pemerintah Kota Bogor dalam mewujudkan keadilan pembangunan di setiap wilayah,” ujarnya.
Baca Juga: Imbas Pemangkasan TKD, APBD 2026 Kabupaten Bogor Turun Jadi Segini
Selain permasalahan pengolahan sampah, di musrenbang itu juga Wisnu menyinggung kondisi fiskal Kota Bogor yang saat ini tengah menghadapi tantangan.
Ia menjelaskan, bahwa adanya pengurangan transfer daerah dari pemerintah pusat serta munculnya prioritas baru yang tidak tercantum dalam RPJMD, seperti penanganan longsor di Batutulis, menambah beban anggaran pemerintah.
“Pengurangan anggaran ini berdampak pada berkurangnya kemampuan pemerintah dalam mengakomodasi kebutuhan pembangunan untuk 2026 dan 2027. Karena itu, peningkatan PAD, khususnya dari penyelesaian piutang pajak seperti PBB, harus menjadi perhatian,” tegasnya.
Baca Juga: Opsir PBB di Kelurahan Mulyaharja Capai 164 Wajib Pajak, Antusiasme Warga Meningkat
Wisnu menyebut, piutang PBB di Bogor Selatan cukup besar, terutama dari perusahaan-perusahaan besar yang masih memiliki tunggakan.
“Jadi kembali lagi pada kekuatan anggaran Kota Bogor. Meski ada banyak pengurangan, kita tetap harus optimis. Selama menyangkut kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, Pemerintah Kota Bogor pasti menjadikannya prioritas untuk direalisasikan,” pungkasnya.
