BOGOR, CEKLISSATU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor menggelar rapat paripurna dengan sejumlah agenda strategis yang menyentuh aspek hukum, pemerintahan, hingga arah kebijakan daerah ke depan. Kegiatan ini berlangsung pada Rabu, 6 Mei 2026.
Rapat paripurna tersebut mencakup tiga agenda utama.
Pertama, penyampaian rancangan peraturan daerah (Raperda) usul prakarsa DPRD tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.
Kedua, penetapan keputusan DPRD terkait rekomendasi atas keterangan pertanggungjawaban (KP) Bupati Bogor Tahun Anggaran 2025.
Ketiga, penutupan masa persidangan kedua tahun 2025–2026 sekaligus pembukaan masa persidangan ketiga tahun yang sama.
Baca Juga: Komisi IV DPRD Kota Bogor Lakukan Sidak ke SMAN 1, ini Tujuannya.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, menjelaskan bahwa pembahasan Raperda tentang masyarakat hukum adat menjadi langkah penting dalam memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat di wilayah Kabupaten Bogor.
Menurutnya, keberadaan masyarakat adat harus diakui secara formal agar tidak terpinggirkan dalam arus pembangunan daerah.
“Raperda ini menjadi bentuk komitmen DPRD untuk memastikan masyarakat hukum adat mendapatkan perlindungan dan pengakuan yang jelas dalam sistem hukum daerah,” ujarnya.
Selain itu, DPRD juga menetapkan rekomendasi terhadap keterangan pertanggungjawaban Bupati Bogor Tahun Anggaran 2025.
