"Secara angka makro, kinerja ini patut diapresiasi sebagai sinyal pemulihan dan stabilitas pembangunan daerah. Namun demikian, keberhasilan statistik ini perlu diuji lebih dalam sejauh mana capaian tersebut benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama kelompok rentan di tingkat bawah," ujar Karnain.
Selain angka pertumbuhan, Pansus menyoroti aspek kualitas belanja daerah. Diketahui bahwa realisasi anggaran Pemerintah Kota Bogor pada 2025 mencapai lebih dari 95 persen dengan peningkatan pendapatan daerah yang signifikan.
Karnain mempertanyakan apakah besarnya belanja tersebut sudah tepat sasaran dan berdampak pada peningkatan kualitas layanan publik, seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.
Baca Juga: Rapat Paripurna DPRD, Bupati Bogor Rudy Susmanto Sampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2025
Ia menegaskan bahwa peningkatan anggaran seharusnya berbanding lurus dengan hilangnya persoalan klasik di Kota Hujan.
"Peningkatan anggaran seharusnya berbanding lurus dengan peningkatan kualitas infrastruktur, transportasi, kesehatan, dan pendidikan. Jika masih ditemukan persoalan klasik seperti kemacetan dan pelayanan kesehatan yang belum merata, maka efektivitas program prioritas perlu dievaluasi secara serius," tegasnya.
Pansus LKPJ berharap laporan tahun ini tidak hanya menjadi rutinitas administratif semata. DPRD Kota Bogor berkomitmen untuk memberikan rekomendasi tajam guna memastikan arah pembangunan benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat, bukan sekadar mengejar penghargaan.
