JAKARTA, CEKLISSATU.COM – Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta yang kembali menyegel sejumlah lokasi parkir ilegal.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mendukung langkahboansus itu untuk menyegel parkir ilegal.
Menurut Pramono Anung, persoalan parkir ilegal di Jakarta harus segera diselesaikan.
Baca Juga: Parkir Sembarangan Picu Macet, Pemkot Gandeng TNI-Polri untuk Penertiban
Selain itu, Pramono juga mendorong agar semua lokasi perparkiran yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI wajib menggunakan sistem pembayaran non tunai atau cashless.
Ia menegaskan, tidak boleh lagi ada transaksi yang dilakukan secara manual.
“Saya akan mendorong untuk semua perparkiran yang menjadi dikelola oleh Pemda itu harus cashless. Enggak boleh lagi yang kemudian transaksinya itu secara manual,” katanya.
Baca Juga: Parkir Digital DKI Jakarta Dinilai Efektif Dongkrak PAD dan Tekan Kebocoran Retribusi
Menurutnya, jika sistem parkir sudah transparan dan cashless, maka semua pendapatan akan otomatis masuk ke kas daerah.
“Jadi, parkir itu harus transparan, tidak boleh ada siapapun yang diberikan privilege. Kalau parkirnya sudah transparan dan cashless, pasti semuanya akan masuk ke Balai Kota, ke Jakarta. Dan itulah yang menjadi sasaran utama saya untuk ke depan,” kata Pramono.
Ia menambahkan, masalah perpakiran ini akan menjadi prioritas Pemprov DKI untuk diperbaiki, setelah fokus membenahi transportasi dan juga pendidikan, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), dan pemutihan ijazah.
“Berikut ini saya akan lebih konsentrasi untuk menyelesaikan persoalan lapangan, seperti parkir ilegal, kemudian orang buang sampah sembarangan, selokan yang tidak tertata dengan rapi, dan sebagainya, itu akan kami lakukan perbaikan,” tutupnya.
