JAKARTA, CEKLISSATU.COM -- Pasca aksi unjuk rasa pada Kamis (28/8/2025), pasar saham Indonesia melemah ke zona merah pada perdagangan akhir pekan ini, Jumat (29/8/2025). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpantau anjlok ke level 7.796 pada pukul 10.11 WIB, turun 155,3 poin atau 1,95 persen.
Mengutip data RTI Business, volume transaksi di perdagangan tercatat 24.158 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp8.757 triliun. Adapun frekuensi transaksi tercatat 1.089.658 kali.
Pada awal perdagangan sesi sebanyak 102 saham tercatat menguat 618 saham melemah, dan 76 saham tidak mengalami pergerakan alias stagnan.
Sementara itu, nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan hari Jumat melemah 1 poin atau 0,01 persen menjadi Rp16.354 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.353 per dolar AS.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian, Susiwijono Moegiarso menyatakan bahwa pelemahan rupiah dan IHSG dinilai wajar merespons kondisi yang terjadi saat ini.
Di sisi lain, pemerintah meminta masyarakat tetap tenang dan mempercayakan kepada pemerintah.
"Kalau melihat perkembangan hari ini, memang terjadi pelemahan IHSG maupun rupiah kita. Saya kira ini respons yang wajar karena faktor stabilitas menjadi penting untuk para investor," ucap Susiwijono di Kemenko Perekonomian.
Susiwijono menyebutkan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di kuartal II sesuai target. Walaupun waktunya hanya tersisa satu bulan lagi, yaitu di September 2025.
Susiwijono juga memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap terjaga ditopang stimulus yang diberikan pemerintah.
"Sesuai target kita, pertumbuhan ekonomi di kuartal III kita targetkan lebih tinggi dan waktunya tinggal sebulan lagi," terangnya.
"Sehingga kita akan memastikan berbagai program stimulus ekonomi berjalan dan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kuartal III," tambahnya.
Diketahui, aksi unjuk rasa terjadi sejak Senin (25/8/2025) di Gedung DPR RI. Masyarakat menuntut pembubaran DPR RI serta pengusutan dugaan korupsi dan pemakzulan pejabat negara.
Lalu Kamis (28/8/2025) buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR.
Tuntutan yang dibawa buruh terdapat enam poin. Yaitu Hapus outsourching dan tolak upah murah (HOSTUM), serta naikkan upah minimum tahun 2026 sebesar 8,5 sampai 10,5 persen. Stop PHK: bentuk Satgas PHK.
Reformasi pajak perburuhan: naikan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) Rp7.500.000 per bulan, hapus pajak pesangon, hapus pajak THR, hapus pajak JHT, hapus diskriminasi pajak perempuan menikah.
Sahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa Omnibuslaw. Sahkan RUU Perampasan Aset: berantas korupsi. Revisi RUU Pemilu: redesign sistem Pemilu 2029.
