BEKASI, CEKLISSATU.COM - Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi, Faisal meminta, penataan PKL di Jalan Juanda hingga Terminal Bekasi dilakukan secara humanis dan memberikan solusi bagi pelaku UMKM.
Menurut Faisal, upaya penataan kawasan perkotaan merupakan langkah yang diperlukan untuk menciptakan Kota Bekasi yang lebih tertib, aman, dan nyaman.
Namun, di sisi lain, pemerintah juga perlu memastikan aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan.
Baca Juga: Dedie Rachim Lantik Pejabat Baru Pemkot Bogor, Kasatpol PP dan Kepala DLH Emban Tugas Berat
"Penataan kota memang penting untuk mewujudkan ketertiban dan kenyamanan. Tetapi, para pedagang yang terdampak juga harus mendapatkan solusi yang jelas agar tetap bisa mencari nafkah," ujarnya, dikutip dalam keterangannya, Sabtu (11/7/2026).
Ia menilai, penataan kawasan Jalan Juanda merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas ruang publik.
Meski demikian, kebijakan tersebut harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan penataan kota dan keberlangsungan usaha masyarakat, khususnya pelaku UMKM.
Ia berharap relokasi maupun penempatan kembali para PKL dilakukan secara terencana sehingga tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Selain itu, Faisal juga menyoroti wacana pengelolaan pasar oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Menurutnya, skema tersebut dapat dijalankan selama pengelolaannya dilakukan secara profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.
Baca Juga: Taman Separator Jalan Tegar Beriman Terdampak Proyek Drainase, Pengamat: Harus Ada Pemulihan
"Selama pengelolaannya profesional dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat maupun pedagang, tentu tidak menjadi persoalan," katanya.
Faisal menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD Kota Bekasi, dan para pelaku usaha kecil menjadi kunci agar program penataan kawasan dapat berjalan optimal.
"Dengan demikian, wajah Kota Bekasi menjadi lebih tertata tanpa mengorbankan keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil," tutupnya.
