KABUPATEN BOGOR, CEKLISSATU -- Lembaga Studi Visi Nusantara (LS Vinus) menggelar diskusi media dengan mengusung tema Menjelang 100 Hari Pemerintahan Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi (Jaro Ade), berlangsung di Sekretariat Nasional LS Vinus, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu (12/02/2025).
Founder Visi Nusantara Maju, Yusfitriadi menyebutkan, alur dari program 100 hari itu berawal dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan sudah diketuk diakhir 2024.
"Inilah yang akan dijadikan salah satunya program 100 hari kerja. RPJMD ini dokumennya di Sekda dan di Bappeda. Mereka bisa sampaikan itu," ungkap Yusfitriadi.
Selain itu lanjut Yusfitriadi, ada masukan-masukan legacy baru yang sesuai dengan RPJMD, karena ada yang betul, ada yang tidak. Maka kemudian nanti ada legacy baru, tetapi tidak boleh keluar dari RPJMD.
"Sehingga tidak akan bisa lepas di satu program 100 hari, dan program tahun berikutnya 2025. Kemudian jika ada gambaran apa sih programnya, ada di RPJMD. Tapi kan RPJMD itu luas sekali, tidak detail," beber Yusfitriadi.
Sebagai masyarakat, Yusfitriadi menyebutkan ada tiga hal yang perlu diperhatikan.
Pertama, pemenuhan kebutuhan dasar. Seperti gas LPG yang tidak langka, kemudian masyarakat bisa berpendapatan, kesejahteraannya meningkat, dan kebutuhan pendidikannya terpenuhi.
"Ketika muncul suatu masalah, pemerintah harus berperan (mengatasi) itu," ucap Yusfitriadi.
Baca Juga: Ini Tanggapan Pj Gubernur Jawa Barat Perayaan Cap Go Meh di Bogor
Kedua, infrastruktur. Ia menilai, salah satu indikasi kemajuan adalah nfrastruktur. Karena infrastrukturlah salah satu mediasi membangun kemajuan.
"Misal, mau sekolah tapi jalannya rusak, orang mau jual produk pertanian, tapi jalannya tidak memadai. Orang mau menanam perkebunan untuk kebutuhan sehari-hari, tapi pupuknya langka dan mahal. Bagaimana bupati dan wakil bupati hadir di situ," jelas Yusfitriadi.
Ia menegaskan, pemerintah harus hadir dan bisa memetakan itu. Kemudian salurkan ke pusat bahwa hal ini yang dibutuhkan di Kabupaten Bogor. Agar dirasakan oleh masyarakat.
Ketiga, program yang berbasis penguatan kapasitas SDM. Seperti satu desa satu sarjana, mudah diukur dan amat akan terasa.
"Syukur bisa satu desa lima sarjana, dan itu murah kok dibandingkan uang pemerintah," tandasnya.
"Andaikan kita melibatkan perusahaan, kalau jelas hasilnya perusahaan pasti mau kok. Biasanya kan gak jelas, perusahaan diminta CSR nya, tapi produknya apa?," tuturnya.
"Kalau bisa dikerjasamakan dengan perusahaan, saya rasa bisa mengurangi APBD secara signifikan, dan tidak bergantung pada APBD," lanjut Yusfitriadi.
Yusfitriadi juga menegaskan, pihaknya akan terus kritis terhadap kinerja 100 hari bupati dan wakil bupati Bogor terpilih.
Baca Juga: SMSI Bogor Raya Dorong Media Siber Bergabung dalam Organisasi Terbesar di Indonesia
"Kita akan kritis ketika tidak jalan, tapi apresiasi ketika berjalan. Karena 100 hari kerja ini menentukan citra ke depannya, harus real sebuah program yang realistis, bisa diukur," terangnya.
"Saya akan lakukan survey setelah program 100 hari ini, apakah percaya untuk bupati terpilih ini menjalankan jabatannya. Apakah raport 100 harinya hijau, kuning atau merah," jelas Yusfitriadi.
Sementara itu, Ketua PWI Kabupaten Bogor, Dedi Firdaus mengatakan, kehadiran Bupati dan Wakil Bupati Rudy Susmanto dan Jaro Ade kinerjanya mudah-mudahan enerjik sesuai harapan masyarakat.
"Tentunya kita harus tetap mengontrol, agar program 100 hari mereka tetap berjalan. Nanti pasca 100 hari kita bisa terjemahkan, apa saja yang sudah berhasil dan yang belum," ucap Dedi Firdaus.
Baca Juga: CGM 2025 Belum Dimulai, Ribuan Warga Sudah Padati Jalan Suryakencana Kota Bogor
Dedi Firdaus juga menyebutkan bahwa Rudy Susmanto ini merupakan anak emasnya Prabowo Subianto. Dan kebetulan Presiden Prabowo tinggal di Kabupaten Bogor.
"Maka itu, semoga Kabupaten Bogor pembangunannya sangat cepat. Mudah-mudahan adanya pemimpin baru ini lebih memudahkan masyarakat, terutama soal lapangan kerja, Pendidikan lebih baik, dan infrastruktur meningkat," tutur Dedi Firdaus.
Senada, Direktur Radar Bogor, Nihrawati menuturkan, yang dilakukan Rudy Susmanto an Jaro Ade saat ini program 100 harinya masih bersifat umum. Minimal ada tim transisi bisa menjelaskan, apa saja yang direncanakan pada 100 hari pertama kerja.
"Mau take off berjalan mulus atau ada kendala. Kalau bisa di 100 hari itu bukan hanya program yang bersifat umum. Misalnya digitalisasi desa. Berapa desa yang sudah digitalisasi di 100 hari pertama," kata Nihrawati.
Baca Juga: Tirta Kahuripan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Bersinergis Meningkatkan Kesadaran PHBS
Meski begitu lanjut Nihrawati, memang tidak semuanya akan elesai di 100 hari pertama, terutama infrastruktur. Apalagi setelah dilantik, itu baru ada perubahan APBD, karena harus menyesuaikan.
"Pasti perubahan APBD dipercepat. Tidak serta merta apa yang diprogramkan itu akan berjalan. Besar harapan kita terhadap pemerintahan Rudy Susmanto dan Jaro Ade," terangnya.
"Dengan mudah kemudian tadi kedekatan dari pemerintah provinsi sampai ke pusat, harusnya Kabupaten Bogor yang merupakan halaman rumahnya presiden mendapat manfaat yang sangat besar," pungkasnya.
Comment