BOGOR, CEKLISSATU.COM -- Wakil rakyat seharusnya merakyat,
Jangan tidur waktu sidang soal rakyat
Wakil rakyat bukan paduan suara
Hanya tahu nyanyian lagu setuju

Penggalan lagu Iwan Fals yang dirilis 37 tahun lalu ini tampaknya masih layak digaungkan pada saat ini. Meski lagu ini sudah berusia 37 tahun, ternyata belum ada perubahan signifikan dari mereka yang katanya Wakil Rakyat. 

Tidak hanya di pusat, di daerah khususnya di Kabupaten Bogor para wakil rakyatnya tengah menikmati fasilitas mewah di tengah kondisi rakyat yang masih gundah. 

Baca Juga: Fetty Anggraenidini Salurkan PIP kepada Lebih dari 2.000 Penerima di Kota Bogor

Baru-baru ini, struktur tunjangan dan gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor kembali menjadi sorotan publik. Apa yang membuat ini mencolok? Selain gaji dan tunjangan yang dinilai cukup besar, terdapat tunjangan rumah bagi anggota DPRD – sebuah fasilitas yang menimbulkan banyak pertanyaan, terutama karena mayoritas anggota dewan diketahui telah memiliki rumah sendiri.

Pertanyaan besar yang muncul: Apakah tunjangan rumah ini benar-benar diperlukan? Apakah ini mencerminkan kebijakan yang berpihak pada kebutuhan rakyat, ataukah lebih merupakan bentuk kenyamanan bagi elite politik? Di tengah masyarakat Kabupaten Bogor yang banyak berjuang dengan keterbatasan ekonomi, alokasi anggaran seperti ini layak untuk dikritisi dengan keras.

DPRD sebagai lembaga yang mewakili rakyat seharusnya mencerminkan kesederhanaan dan kepekaan terhadap kondisi masyarakat. Tunjangan yang berlebihan, apalagi untuk kebutuhan yang sebenarnya sudah terpenuhi seperti rumah, seolah menunjukkan jarak antara para wakil rakyat dengan konstituen yang mereka wakili.

Baca Juga: Sufmi Dasco Ahmad : DPR RI dan DPRD Itu  Berbeda Kewenangan yang Diatur dalam UU MD3

Kita perlu bertanya:
- Apakah tunjangan ini sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas?
- Apakah alokasi anggaran seperti ini sudah optimal untuk kepentingan masyarakat banyak?
- Bukankah kesederhanaan dalam pengelolaan keuangan publik adalah cermin integritas seorang pemimpin?

Kami berpandangan bahwa pejabat publik, termasuk anggota DPRD, harus menjadi contoh dalam kesederhanaan dan pengelolaan keuangan yang bijak. 

Tunjangan haruslah diberikan berdasarkan kebutuhan yang riil dan untuk mendukung kinerja mereka dalam melayani masyarakat – bukan sekadar menambah kenyamanan pribadi.

Baca Juga: Mendorong Evaluasi DPRD Kabupaten Bogor Secara Menyeluruh

Pengelolaan anggaran publik harus mencerminkan skala prioritas yang jelas: pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi fokus utama. Bukan fasilitas tambahan yang sebenarnya tidak mendesak bagi mereka yang sudah mapan.

Kita berharap DPRD Kabupaten Bogor dan lembaga serupa di tempat lain lebih transparan dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. 

Rakyat tidak butuh wakil yang hanya mengutamakan kenyamanan diri; rakyat butuh pemimpin yang bekerja keras untuk kemajuan bersama dengan penuh integritas.

Saatnya kita evaluasi bersama kebijakan-kebijakan yang sekiranya kurang berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Mari kita dorong perubahan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat luas.

MERDEKA

Salam
Suhairil Anwar