BANDUNG, CEKLISSATU.COM - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil langkah cepat dengan mengalihkan sementara pembiayaan iuran BPJS bagi warga miskin guna memastikan layanan kesehatan tetap berjalan.

DPRD Jawa Barat menegaskan kebijakan yang diambil Gubernur Dedi Mulyadi tersebut menjadi solusi konkret agar masyarakat kurang mampu tidak kehilangan akses berobat, meski terjadi penonaktifan peserta BPJS PBI oleh pemerintah pusat.

Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat dari Fraksi PSI, Iwan Koswara menilai langkah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengambil alih sementara pembiayaan tersebut merupakan bentuk keberpihakan kepada rakyat kecil yang patut diapresiasi.

Menurut dia, kebijakan itu menjadi bukti bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam dalam menghadapi persoalan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

“Intinya menyambut baik langkah Gubernur mengambil alih sementara pembiayaan layanan kesehatan bagi warga miskin atau penerima BPJS PBI,” katanya kepada ceklissatu.com, Minggu (30/3/2026).

Ia juga menegaskan, tidak boleh ada warga miskin yang kehilangan akses layanan kesehatan.

“Tidak ada alasan bagi warga miskin untuk tidak mendapatkan layanan kesehatan secara gratis,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah harus hadir secara konkret dalam situasi ini dengan memastikan seluruh warga yang terdampak tetap mendapatkan pelayanan tanpa hambatan administratif.

“Penonaktifan BPJS PBI tidak boleh berdampak pada terhentinya layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu,” tutup iwan.