BEKASI, CEKLISSATU.COM - Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Wilayah II, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), mengerahkan sebanyak 18 armada truk untuk melakukan pengangkatan sampah dari TPS illegal di Kampung Turi RT05/05, Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, pada Rabu (15/04/2026).

Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja mengatakan, TPS ilegal itu sudah beroperasi selama belasan tahun, dan menimbulkan berbagai keluhan warga.

Kepala UPTD Wilayah II DLH Kabupaten Bekasi, Adi Suryana menjelaskan, bahwa pengerahan armada untuk mengangkut sampah di TPS ilegal itu dilakukan secara intensif untuk mengurangi volume sampah yang telah menumpuk cukup lama di lokasi tersebut secara bertahap, sistematis, dan berkesinambungan sesuai kebutuhan lapangan.

Baca Juga: Atasi Masalah Lingkungan, DLH Kabupaten Bogor Tutup TPS Liar yang Sebabkan Timbunan Sampah di Pinggir Jalan

"Sebanyak 18 armada truk yang saat ini sedang dalam proses pengangkutan secara simultan, terkoordinasi, terarah, dan terus dipantau langsung oleh petugas di lapangan setiap waktu," kata dia dalam keterangannya, Kamis (16/4/2026).

Ia menambahkan, setiap armada truk memiliki kapasitas angkut sekitar 4 ton, sehingga diharapkan dapat mengurangi volume sampah secara signifikan dalam tahap awal penanganan yang dilakukan secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan.

"Selain armada truk, kami juga menurunkan satu unit alat berat ekskavator untuk membantu proses pemuatan sampah agar lebih cepat dan efisien serta mendukung kelancaran kegiatan di lapangan secara menyeluruh," katanya.

Baca Juga: TPS Ilegal di Bantaran Sungai Cisadane Rancabungur Ditindak Polisi

Dikatakannya seluruh sampah yang diangkut dari TPS ilegal tersebut rencananya akan dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng yang merupakan fasilitas milik Pemerintah Kabupaten Bekasi.

"Untuk pembuangan, kami arahkan ke TPA Burangkeng, agar proses penanganan tetap sesuai aturan yang berlaku," jelasnya.

Berdasarkan estimasi sementara, volume sampah yang berada di TPS ilegal tersebut mencapai sekitar 20.000 ton sehingga membutuhkan penanganan serius, terpadu, berkelanjutan, serta dukungan sumber daya yang memadai ke depannya.

Baca Juga: Pemkab Bogor Ambil Langkah Segel Pembuangan Sampah Ilegal di Klapanunggal, DLH Siap Ambil Langkah Hukum

"Jumlah ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami dalam proses penanganan yang membutuhkan dukungan armada dan waktu yang tidak sedikit serta koordinasi lintas pihak secara intensif dan berkelanjutan di lapangan," imbuhnya.

Adi mengakui, pengerahan armada dalam jumlah besar untuk kegiatan ini berpotensi memengaruhi pelayanan rutin pengangkutan sampah di wilayah lain sehingga diperlukan penyesuaian layanan agar tetap berjalan optimal.

"Secara pelayanan tentu ada dampak, karena armada yang kami miliki pada dasarnya digunakan untuk pelayanan harian sehingga perlu pengaturan ulang jadwal operasional secara menyeluruh. Ketika difokuskan ke penanganan seperti ini, maka akan ada penyesuaian di layanan lainnya agar pelayanan kepada masyarakat tetap dapat berjalan meskipun dengan keterbatasan armada," bebernya.

Baca Juga: Bupati Bogor Rudy Susmanto Dorong Solusi Pengelolaan Sampah Melalui Proyek Waste to Energy di TPA Galuga

Untuk itu, pihaknya berharap adanya dukungan tambahan armada dari pemerintah daerah guna mengoptimalkan pelayanan persampahan di Kabupaten Bekasi secara menyeluruh dan berkelanjutan ke depan.

"Untuk sementara ini kami laksanakan pengangkatan hari ini terlebih dahulu sebagai langkah awal penanganan sambil menunggu instruksi lanjutan dari pimpinan terkait target penyelesaian kegiatan," tandasnya.