BANDUNG-, CEKLISSATU -  Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat dari Fraksi PPP, Uden Dida Efendi, meminta Pemprov Jabar lebih selektif menentukan prioritas pembangunan di tengah keterbatasan fiskal.

Uden menilai, pemerintah tidak bisa menjalankan terlalu banyak program jika hasil akhirnya tidak memberikan dampak yang jelas bagi masyarakat.

"Dalam kondisi fiskal yang terbatas, pemerintah harus semakin berani menentukan prioritas. Jangan semua ingin dikerjakan, tetapi tidak ada yang benar-benar tuntas,"kata Uden, Selasa (31/8/2026).

Menurutnya, kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi perhatian utama. Di antaranya pembangunan infrastruktur konektivitas, jalan dan jembatan, pengelolaan lingkungan, pengendalian banjir dan longsor, serta infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi.

Uden meminta pemerintah mengubah ukuran keberhasilan pembangunan. Bukan hanya melihat besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dampak yang dihasilkan.

Baca Juga: Dewan Kehormatan PWI Miliki Peran Strategis Jaga Marwah Organisasi

"Kita harus mengubah cara pandang dari berapa banyak anggaran yang dibelanjakan menjadi berapa besar dampak yang dihasilkan," katanya.

Selain persoalan anggaran, Uden menyoroti kesenjangan pembangunan antarwilayah di Jawa Barat.

Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya terkonsentrasi di Bandung dan kawasan perkotaan. Wilayah selatan, perdesaan, serta daerah yang masih memiliki keterbatasan akses infrastruktur juga harus mendapatkan perhatian.

"Prinsip pembangunan harus adil, bukan sekadar merata. Artinya, daerah yang kebutuhannya lebih besar memang harus mendapatkan intervensi yang lebih kuat," ujarnya.

Uden juga meminta Pemprov Jabar memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota hingga tingkat desa agar pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Ia berharap sebelum Jawa Barat memasuki usia 82 tahun, terdapat sejumlah capaian yang dapat diukur.

Di antaranya penanganan ruas infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat, penguatan mitigasi di wilayah rawan banjir dan longsor, serta pengawasan tata ruang dan pembangunan.

Koordinasi antara Pemprov Jabar dengan pemerintah kabupaten dan kota juga dinilai perlu semakin efektif.

"Sebagai bagian dari Komisi IV, saya ingin pembangunan Jawa Barat ke depan tidak berhenti pada laporan bahwa program sudah dilaksanakan. Yang lebih penting adalah kita bisa menunjukkan hasilnya," kata Uden.

Uden menegaskan ukuran keberhasilan pemerintah bukan terletak pada banyaknya program yang dibuat, melainkan perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

"Ukuran keberhasilan pemerintah bukan seberapa banyak program yang dibuat, tetapi seberapa nyata perubahan yang dirasakan masyarakat," ujarnya.