“Saat ini kami sedang mendorong pemerintah untuk terus memberikan akses pendanaan tersebut. Keberhasilan yang sudah dicapai adalah adanya anggaran di setiap kelurahan yang direkomendasikan Bapperida untuk program penanganan HIV pada tahun 2027,” ujarnya.

Menurut Ari, keterlibatan pemerintah di tingkat kelurahan menjadi langkah awal penting agar isu HIV tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan semata.

Selain itu, ODIV muda atau orang dengan HIV usia muda juga diharapkan dapat memperoleh akses mengikuti kegiatan Youth Camp Kota Bogor yang direncanakan berlangsung pada 2026 maupun 2027.

YPBP juga mendorong percepatan penyesuaian desil penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan bagi warga yang membutuhkan penanganan segera. “Di lapangan kami sangat membutuhkan penanganan cepat bagi teman-teman ODIV yang PBI BPJS-nya tiba-tiba nonaktif,” ucapnya.

Baca Juga: Pemkab Bogor Ajak Semua Pihak Perkuat Penanggulangan HIV Demi Capai Target Ending AIDS 2030

Ari mengapresiasi Bapperida Kota Bogor yang telah mengakomodasi berbagai usulan dari organisasi masyarakat sipil dan aliansi penggerak HIV sehingga program terkait mulai dianggarkan oleh sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Meski demikian, ia menilai dukungan pemerintah masih perlu diperkuat di beberapa sektor. Selain Dispora, pihaknya juga berencana mendorong keterlibatan Dinas Pariwisata dan Dinas Ketenagakerjaan dalam upaya penanggulangan HIV.

Terkait persoalan penyesuaian desil PBI, Ari mengaku jawaban yang disampaikan Dinas Sosial belum sepenuhnya memuaskan. Karena itu, pihaknya berencana melakukan audiensi kembali dengan Kepala Dinas Sosial pada awal Juli mendatang.

“Sebenarnya belum. Makanya kami akan mencoba melakukan audiensi kembali ke Dinas Sosial pada awal Juli dan melibatkan teman-teman media,” katanya.