BOGOR, CEKLISSATU - Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, bersiap menjadi tuan rumah kunjungan delegasi Pemerintah Pakistan bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI). Dalam kunjungan tersebut, Kampung Tematik Kebon Pedes dipilih sebagai lokasi studi tiru mengenai pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan pengendalian pertumbuhan penduduk.

Kunjungan delegasi tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu mendatang. Persiapan pun terus dilakukan Pemerintah Kecamatan Tanah Sareal untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan lancar.

Camat Tanah Sareal, Rokib, mengatakan Kampung Tematik Kebon Pedes dipilih karena dinilai memiliki sejumlah keunggulan yang relevan untuk menjadi lokasi pembelajaran bersama.

“Kita akan menerima kunjungan dari Pemerintah Pakistan ke Kampung Tematik Kebon Pedes. Kampung ini mewakili Kota Bogor, sudah lolos tingkat kota dan Provinsi Jawa Barat, dan akan maju ke tingkat nasional,” ujar Rokib, Senin (28/9/2026).

Menurutnya, kondisi geografis dan karakteristik kependudukan Kampung Kebon Pedes memiliki sejumlah kesamaan dengan wilayah yang menjadi perhatian dalam program pengendalian penduduk. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan studi tiru.

Dalam pemaparannya, Rokib juga memperkenalkan kondisi wilayah Kecamatan Tanah Sareal yang memiliki luas sekitar 20,60 kilometer persegi. Wilayah tersebut terdiri atas 11 kelurahan dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 239 ribu jiwa.

Keragaman masyarakat di Tanah Sareal juga membentuk karakter sosial dan budaya yang dinamis. Akulturasi budaya Betawi dan Sunda Bogor menjadi salah satu ciri kehidupan masyarakat di wilayah tersebut.

Di tengah perkembangan kawasan yang cukup pesat, Kecamatan Tanah Sareal menghadapi sejumlah tantangan sosial. Pertumbuhan penduduk turut dipengaruhi urbanisasi, pembangunan perumahan, serta semakin terbukanya akses transportasi setelah hadirnya sejumlah infrastruktur jalan.

Rokib menyebut persoalan kemiskinan ekstrem masih menjadi perhatian pemerintah kecamatan. Saat ini, tercatat lebih dari 13 ribu warga masuk dalam kategori tersebut.

Untuk memastikan program bantuan pemerintah diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan, Kecamatan Tanah Sareal terus melakukan verifikasi serta pembaruan data berdasarkan desil secara bertahap.

Selain persoalan sosial, Tanah Sareal juga mencatat capaian dalam bidang administrasi kependudukan. Program percepatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) disebut berhasil mencatatkan persentase capaian tertinggi di tingkat Kota Bogor.

Prestasi lainnya diraih dalam bidang pelayanan publik. Pada 2025, Kecamatan Tanah Sareal masuk dalam tiga besar terbaik dalam penilaian pelayanan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta memperoleh piagam penghargaan dari Pemerintah Kota Bogor.

“Alhamdulillah pada 2025 lalu, Kecamatan Tanah Sareal masuk tiga besar terbaik dalam penilaian pelayanan dan tupoksi, dan mendapat piagam penghargaan dari Pemerintah Kota Bogor,” tutur Rokib.

Ia menjelaskan, pencapaian tersebut tidak terlepas dari sejumlah inovasi pelayanan yang terus dijalankan di tingkat kecamatan.

Salah satunya Nguriling Lembur, yakni pelayanan yang dilakukan secara langsung dengan mendatangi permukiman warga. Kegiatan tersebut juga diisi dengan pemberian bantuan sembako bagi penyandang disabilitas dan program Jumat Berbagi bagi warga yang sedang sakit.

Kemudian ada Santuy atau Penataan PKL dengan Santun dan Santai. Program tersebut mengedepankan pendekatan dialogis dan humanis dalam penataan pedagang kaki lima. Pemerintah juga menyediakan Sentra Kuliner sebagai lokasi usaha resmi agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap dapat berjalan.

Sementara melalui program Wasdalbang atau Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, masyarakat melalui pengurus RT dan RW dilibatkan dalam memantau pembangunan fisik di lingkungan masing-masing.

Tidak hanya pelayanan publik, sejumlah pembangunan infrastruktur juga disiapkan di Tanah Sareal untuk periode 2026–2027. Di antaranya rencana pembangunan SMA Negeri di Kelurahan Kayumanis, fasilitas rumah sakit, serta peningkatan konektivitas jalan melalui pembangunan Flyover Kebon Pedes.

Terkait proyek Flyover Kebon Pedes, Rokib mengungkapkan adanya perubahan konsep dari rencana sebelumnya. Penanganan perlintasan yang semula dirancang menggunakan skema underpass kini diarahkan menjadi flyover.

“Menurut PUPR, pembangunan flyover akan lebih murah dibandingkan underpass. Kontur tanahnya juga labil dan kalau underpass akan memakan lahan yang lebih luas. Apalagi kita tahu lahan di situ milik lahan perorangan,” ungkapnya.

Pengerjaan fisik flyover ditargetkan mulai pada 2027. Berdasarkan koordinasi teknis, Pemerintah Kota Bogor akan menangani proses pembebasan lahan, sementara pembangunan fisik jembatan layang akan dilaksanakan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Konsep tersebut, kata Rokib, nantinya akan memiliki pola serupa dengan Flyover R.E. Martadinata yang tidak membutuhkan pembebasan lahan warga dalam jumlah besar.

“Soalnya flyover pilihan waktu, underpass itu lebih lama dan lebih sulit terkait penggalian tanahnya. Konsepnya seperti R.E. Martadinata, di sana pelebaran tanahnya tidak cukup banyak. Tapi lebih fix-nya, karena program ini sepenuhnya dilaksanakan oleh Dinas PUPR yang memegang perencanaannya, jadi Dinas PUPR yang lebih tahu detailnya,” jelasnya.

Sementara itu, pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kayumanis masih berada pada tahap persiapan. Aktivitas di lapangan saat ini difokuskan pada pembukaan akses jalan, pemadatan, serta pemerataan lahan.

Kondisi kontur tanah menjadi salah satu tantangan dalam proses tersebut. Perbedaan ketinggian lahan disebut mencapai lebih dari 10 meter sehingga membutuhkan pekerjaan cut and fill sebelum tahapan berikutnya dapat dilakukan.

“Kendalanya kontur tanah cukup berat dan naik-turun, dengan beda ketinggian atau tebing mencapai di atas 10 meter. Maka dari itu masih dilakukan pemadatan dan pemerataan tanah agar tidak terlalu tinggi,” ujarnya.

Untuk keseluruhan proyek PSEL, Rokib mengatakan prosesnya masih menunggu tahapan perencanaan dan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Hingga saat ini juga belum ada pemenang lelang.

“Terkait PSEL secara keseluruhan masih menunggu perencanaan, studi Amdal masih berjalan, dan belum ada pemenangnya lelang. Saat ini masih dilakukan survei lokasi oleh beberapa kontestan lelang secara bergantian,” jelasnya.

Di sisi lain, Rokib turut menanggapi isu mengenai kemungkinan penataan atau pemekaran wilayah Kecamatan Tanah Sareal yang sempat beredar di masyarakat dan media massa.

Ia menegaskan, sampai saat ini belum terdapat keputusan maupun instruksi resmi dari pemerintah pusat terkait rencana tersebut.

“Memang wacana seperti itu ada, tetapi saya juga belum mendapatkan informasi lebih lanjut terkait soal pemekaran dari pusat. Mungkin kajiannya nanti dilakukan provinsi atau Kemendagri, tetapi belum ada tindak lanjut soal itu,” katanya.

Termasuk isu mengenai penggabungan maupun perubahan cakupan wilayah kecamatan, Rokib memastikan hal tersebut sejauh ini masih sebatas wacana dan belum menjadi kebijakan resmi.

“Wacana yang sebelumnya terkait pengembangan Bogor Selatan dan Bogor Barat yang dijadikan satu kecamatan saja sampai saat ini belum terjadi. Jadi terkait dengan pemekaran wilayah Tanah Sareal, intinya kami belum menerima keputusan atau instruksi resmi apa pun,” pungkasnya.