BOGOR, CEKLISSATU.COM – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengambil langkah proaktif dengan menyelenggarakan sosialisasi intensif mengenai Dana Bersama Penanggulangan Bencana atau Pooling Fund Bencana (PFB).

Direktur Mitigasi Bencana BNPB, Zaenal Arifin menjelaskan, bahwa hingga November 2025, jumlah kejadian bencana di Indonesia telah mencapai 2.726 kejadian, dan hampir 90 persennya merupakan bencana hidrometeorologi.

Menurutnya, dampak bencana tidak hanya memakan korban jiwa maupun merusak lingkungan, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar.

Baca Juga: Bupati Bogor Rudy Susmanto dan BNPB Tinjau Pemasangan Jembatan Bailey, Pemulihan Pascabencana Banjir

Zaenal memaparkan, bahwa total kerugian akibat bencana diperkirakan mencapai Rp22,8 triliun setiap tahun, sementara pemerintah hanya menganggarkan Rp3–10 triliun per tahun, ditambah dana cadangan Rp3–5 triliun.

“Intinya kejadian hari ini tidak hanya korban jiwa dan kerusakan lingkungan namun juga kerugian ekonomi yang sangat tinggi,” kata Zaenal di Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Kamis (20/11/2025).

Ia juga menyebutkan, bahwa selama sekitar 10 tahun terakhir, dana pra-bencana atau dana kontinjensi belum pernah tersedia.

Baca Juga: Pemkab Bogor Antisipasi Cuaca Ekstrem, Rudy Susmanto: Tetap Siap Siaga Bersama BNPB dan TNI AU

Oleh sebab itu, kata Zaenal, pemerintah menghadirkan terobosan melalui Perpres Nomor 75 Tahun 2021 tentang pembentukan pooling fund bencana.

“Pemerintahan mengambil langkah-langkah atau inovasi membentuk satu instrumen pembiayaan inovatif berupa dana bersama atau yang dikenal dengan pooling fund bencana,” jelasnya.

Zaenal menerangkan, bahwa dana bersama bencana ini bertujuan memastikan ketersediaan pendanaan yang memadai, tepat waktu, tepat sasaran, terencana, dan berkelanjutan.

Baca Juga: BNPB Sebut Banjir di Jabodetabek Siklus 5 Tahunan, Evakuasi Korban adalah Kolaborasi Banyak Pihak

Untuk mencapai tujuan tersebut, operasional pooling fund dilakukan melalui beberapa strategi.

Zaenal memaparkan lima pilar utama, mulai dari pengumpulan dana dari berbagai sumber seperti APBN, APBD, dana riba, perwalian hingga donor mitra strategis, pengembangan dana melalui investasi jangka pendek dan panjang, penyaluran dana untukj tahap pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana, skema asuransi risiko, hingga penguatan koordinasi pusat-daerah serta kemitraan dan tata kelola strategis.

“Pada tahun 2025, pemerintah telah berhasil menghimpun dana sebesar Rp7,3 triliun yang bersumber dari APBN,” ungkapnya.

Baca Juga: BNPB dan DPR RI Mulai Sebar Bantuan ke Korban Bencana di Kota Bogor, Ini Isinya

Zaenal juga mengungkapkan bahwa pengelolaan dana tersebut telah menghasilkan imbal hasil investasi sekitar Rp1 triliun hingga September 2025.

“Dana imbal hasil tersebut akan disalurkan sebesar Rp18 miliar 862 juta hingga Rp343,2 miliar pada tahun ini juga untuk kegiatan penanggulangan bencana dan pra bencana,” jelasnya.

Menurutnya, penyaluran dana tersebut dilakukan melalui skema asuransi Barang Milik Negara (BMN), dengan objek asuransi prioritas berupa Istana Negara, sekolah, dan rumah sakit.

Baca Juga: Penahanan Tersangka Kasus Korupsi Dana Bantuan Bencana Alam di Kabupaten Bogor

Diketahui, Kementerian Keuangan bersama BNPB menggelar sosialisasi Dana Bersama Penanggulangan Bencana secara serentak di empat provinsi, yakni Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, pada 19–21 November 2025.

Rangkaian sosialisasi tersebut akan ditutup dengan acara puncak berupa seremoni penanaman 100 ribu bibiy pohon di kawasan daerah aliran sungai (DAS) kritis di Pulau Jawa pada 21 November, bertepatan dengan peringatan Hari Pohon Sedunia.