JAKARTA, CEKLISSATU.COM – Kabar baik bagi calon peserta didik di Jakarta yang tidak tertampung di sekolah negeri. 

Program Sekolah Swasta Gratis (SSG) di Ibu Kota diusulkan bertambah menjadi 203 sekolah pada tahun ajaran baru 2027.

Usulan tersebut disampaikan Komisi E DPRD DKI Jakarta dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027. 

Jumlah itu meningkat 100 sekolah dibandingkan peserta program saat ini yang mencapai 103 sekolah.

Baca Juga: DPRD Kota Bekasi Pastikan Tak Ada Anak Putus Sekolah, 61 Sekolah Swasta Gratis Siap Tampung Siswa

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Muhammad Ghozi Zulazmi mengatakan, penambahan sekolah diperlukan untuk memperluas kesempatan masyarakat mendapatkan pendidikan tanpa terbebani biaya sekolah.

Terlebih, program Sekolah Swasta Gratis tersebut diharapkan bisa menjadi solusi bagi calon peserta didik yang tidak mendapatkan tempat di sekolah negeri saat proses penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Dari total tambahan 100 sekolah yang diusulkan, rinciannya terdiri dari 60 sekolah swasta, 20 madrasah, dan 20 sekolah luar biasa (SLB).

Baca Juga: Program Sekolah Swasta Gratis Berpotensi Diperluas, Pramono Anung: Termasuk Madrasah

Komisi E berharap perluasan program SSG tersebut dapat direalisasikan mulai tahun ajaran baru pada Juli 2027.

"Kita meminta karena ini menjadi darurat dan mendesak, dan kebutuhan dari masyarakat. Ini perlu ada updating. Sehingga apa yang disepakati dalam pembahasan dengan Dinas Pendidikan kemarin itu bisa benar-benar terealisasi, setidaknya di tahun ajaran besok, di bulan Juli tahun 2027," ujar Ghozi, Selasa (10/11/2026).

Meski demikian, rencana penambahan peserta program tersebut masih menghadapi tantangan, terutama terkait kemampuan fiskal daerah.

Baca Juga: Putuskan Rantai Kemiskinan, Pemprov DKI Jakarta Gelontorkan Rp253,6 M untuk 103 Sekolah Swasta Gratis

Ghozi mengakui, kondisi keuangan daerah perlu menjadi pertimbangan. Apalagi, masih terdapat ketidakpastian mengenai penerimaan dana bagi hasil (DBH) serta rencana penerbitan obligasi daerah.

Kendati begitu, Komisi E tetap akan memperjuangkan usulan tersebut melalui Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta agar dapat masuk dalam pembahasan APBD 2027.

Tak hanya anggaran, Ghozi juga menyoroti perlunya penyesuaian regulasi untuk mendukung perluasan program sekolah swasta gratis.

Baca Juga: Hadirkan Sekolah Swasta Gratis, DPRD DKI Jakarta Sebut Target Realisasi di 2025

Menurutnya, pembaruan peraturan gubernur (Pergub) maupun keputusan gubernur (Kepgub) diperlukan agar penambahan sekolah peserta program bisa berjalan sesuai jadwal.

Hal ini mengingat proses pengusulan sekolah yang akan mengikuti program SSG harus dilakukan sebelum April. 

Karena itu, aturan yang berlaku perlu disesuaikan agar rencana penambahan 100 sekolah tidak terkendala persoalan administratif.

"Setidaknya Komisi E sebagai alat kelengkapan dewan yang membahas tentang pendidikan, ini menjadi satu rekomendasinya dan berpihak kepada masyarakat agar sekolah swasta gratis itu bisa diperjuangkan dan ditambah menjadi 203," tutupnya.