CEKLISSATU -- Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menargetkan akan memperbaiki 1.270 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang ada di 15 Kabupaten dan Kota.

"Perencanaan kami di tahun 2025 ini ada di sekitar 1.270 titik untuk Program RTLH," ungkap Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Jabar, Indra Maha, seperti dikutip, Rabu (15/01/2025). 

Ia menyebutkan, nilai anggaran program tersebut ditaksir mencapai Rp25 miliar. Sasaran programnya yaitu ada di kawasan kumuh tersebar di Jawa Barat, dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten dan pemerintah kota.

Baca Juga: Pemkab Bogor Beri Hadiah Umroh Guru SLB Mekarsari 1 Cibinong, Mengabdi Selama 24 Tahun Telah Menginspirasi

"Karena satu unit perbaikan RTLH nilainya Rp20 juta," terangnya.

Menurutnya, berdasarkan data Disperkim Jabar, nilai bantuan program perbaikan RTLH terdiri dari kebutuhan untuk bahan bangunan Rp17,5 juta dan BOP Rp2 juta, serta kebutuhan administrasi maksimal Rp500 ribu. 

Biaya kebutuhan bahan bangunan tersebut untuk pekerjaan struktur, pekerjaan dinding, penutup atap atau genteng, pekerjaan lantai, kamar mandi dan septic tank.

Baca Juga: Konsolidasi Pemkab Bogor dan Forum UMKM IKM, Rancang Program Kerja Tingkatkan Daya Saing

Kemudian BOP digunakan untuk upah kerja minimal Rp2 juta dengan perhitungan delapan hari dikali Rp250 ribu. 

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada 2023, persentase rumah tangga di Jawa Barat yang menempati rumah layak huni ada di angka 54,17 persen, naik jika dibanding 2022 yang ada di angka 53,37 persen.

Tapi jika dicermati jumlah tersebut juga menunjukkan masih banyak masyarakat Jawa Barat yang tinggal di RTLH, atau masih ada 45,83 persen.

Baca Juga: Intensif Verifikasi Data ODF, Kabupaten Bogor Optimis Wujudkan Daerah Sehat dan Bebas Penyakit

Dari angka persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni, Jawa Barat bisa mengungguli Jakarta yang persentasenya hanya 38,80 persen. 

Tetapi, jika dibandingkan Jawa Tengah, DI Yogyakarta, ataupun Jatim dan Banten di mana Provinsi Banten persentasenya di angka 63,06 persen, Jawa Tengah di angka 68,85 persen, Jatim 70,74 persen, dan DI Yogyakarta 85,79 persen.