JAKARTA, CEKLISSATU - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan mengajukan rancangan anggaran 2026 guna mendukung program prioritas pemerintah.
"Kemenko Polkam membawahi sembilan desk, termasuk dua satgas khusus yang menyesuaikan dinamika terkini. Usulan ini masih dalam pembahasan untuk menentukan pagu akhir," ujar Budi Gunawan saat rapat kerja bersama Banggar DPR Ri, Senin (7/7/2025).
Dia menekankan, sektor penegakan hukum dan eksekusi program menjadi fokus Kemenko Polkam, mencakup penanganan penyelundupan, judi online, narkoba, dan kebakaran hutan.
Baca Juga: AHY Ajukan Tambahan Anggaran Rp200 M untuk Proyek Kereta Cepat Surabaya Gegara Ini
"Koordinasi lintas kementerian/lembaga memerlukan pendanaan khusus agar berjalan efektif," ujarnya.
"Saat ini belum terdapat alokasi untuk program koordinasi pelaksanaan kebijakan, padahal fungsi ini merupakan inti peran Kemenko sebagai pengampu operasional lintas sektor maupun kementerian dan lembaga. Menyadari ketimpangan antara mandat strategis dan ketersediaan anggaran, kami mengajukan usulan kebutuhan anggaran sebesar Rp728,8 miliar," imbuh Budi Gunawan.
Budi Gunawan menegaskan, proposal anggaran disusun berdasarkan kebutuhan riil guna memastikan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi berjalan optimal.
Baca Juga: Minta Tambahan Anggaran IKN, PUPR: Rp49 T Tidak Cukup
Adapun jumlah tersebut mencakup program koordinasi pelaksanaan kebijakan hingga untuk pembangunan command center politik dan keamanan sebesar Rp250 miliar.
"Dengan tetap menjaga sensitivitas fiskal, kami menyampaikan bahwa usulan anggaran di Kemenko Polgam sebesar Rp728,8 miliar merupakan kebutuhan yang minimal, real, untuk memastikan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan monitoring evolusi dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tantangan zaman yang kita hadapi," tutup Budi Gunawan.
