“Keterbukaan ini harus dimulai dari tingkat desa hingga Pemerintah Kabupaten, dengan digitalisasi, kebutuhan masyarakat bisa lebih terpantau dan terakomodasi,” jelasnya.
Lebih lanjut, data digital ini nantinya akan mencakup berbagai aspek, termasuk anggaran, belanja daerah, data sosial ekonomi, hingga kebutuhan dana untuk berbagai program pembangunan.
“Ke depan, kita ingin semuanya lebih transparan, dari program yang dijalankan, dan besaran anggaran yang dibutuhkan,” tutupnya.
