BOGOR, CEKLISSATU - Rencana pembahasan dan penetapan rancangan APBD perubahan tahun 2024 pada Pemerintah Kota Bogor yang terancam batal akibat belum adanya komposisi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD menggambarkan sebuah dinamika politik internal yang dapat berpengaruh pada proses pemerintahan yang lebih luas.
Keterlambatan waktu dalam pembahasan AKD ini bisa berakibat serius, mengingat APBD perubahan sangat penting dalam menentukan prioritas anggaran untuk kebutuhan yang sifatnya mendesak dan program pembangunan di sisa tahun anggaran 2024.
Hal itu diungkapkan Kepala Program Studi Administrasi Publik FISIP pada Universitas Djuanda Bogor, Faisal Tri Ramdani bahwa keterlambatan penetapan AKD yang disinyalir dari adanya perselisihan antara fraksi-fraksi DPRD untuk menempati posisi strategis di AKD, seharusnya sudah selesai dengan harapan pembahasan APBD dapat dilanjutkan.
Baca Juga : Pemotor Wanita Tewas Terlintas Bus di Gunung Putri
"Dengan batas waktu tersisa satu hari, sesuai dengan pernyataan Pj Wali Kota Bogor, Hery Antasari sehingga akan memunculkan tekanan waktu yang besar. Dengan terbatasnya waktu ini, penting bagi semua pihak yang terlibat untuk cepat merespon dengan tanggungjawab," ucapnya pada Rabu, 25 September 2024.
Faisal juga menyoroti bahwa jika sampai saat ini belum ada komposisi AKD yang jelas, tentu DPRD belum bisa menjalankan fungsinya guna membahas serta menyetujui anggaran dan secara tidak langsung.
"Kedepannya hal ini dapat menimbulkan permasalahan sekaligus kekhawatiran akan kondisi stagnansi dalam pelaksanaan program prioritas Pemerintah Kota Bogor, seperti proyek infrastruktur serta pelayanan publik,"kata dia.
"Untuk mengatasi kebuntuan ini, diperlukan segera komunikasi yang lebih intens serta konsolidasi politik di internal DPRD agar fokus kembali pada kepentingan masyarakat dan kelangsungan pembangunan,"papar dia.
"Kembali pada prioritas utama untuk menyelesaikan pembahasan APBD agar anggaran dapat di Implementasikan tepat waktu, hal ini tentu memerlukan komitmen kuat bersama melalui kolaborasi dan komunikasi yang efektif antara semua pihak terkait guna menciptakan pemerintahan yang baik dan berfokus pada pelayanan publik," tambahnya.
Kendati demikian, Faisal menyebut bahwa dengan kondisi DPRD Kota saat ini yang baru saja dilantik dan timbul kesalahpahaman antar fraksi merupakan sebuah kondisi yang harus menjadi perhatian serius.
"Jika masih terdapat ego sektoral serta adanya perbedaan pemahaman, situasi ini akan berdampak negatif. Oleh karena itu setiap fraksi di DPRD harus segera melakukan komunikasi yang intensif dan terbuka guna menyelaraskan visi dan misi serta memahami bahwa kolaborasi merupakan kunci dalam mewujudkan kebijakan yang efektif," katanya.
