BOGOR, CEKLISSATU - Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim dampingi komisi V DPR RI saat melakukan kunjungan ke stasiun batutulis Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor pada, Rabu, (17/9/2025)
Dedie mengatakan progres pembangunan underpas batutulis menjadi menjadi salahsatu titik perhatian dari komisi V DPR RI.
"Alhamdulillah jadi titik perhatian dari komisi V DPR RI terkait dengan progres batutulis, kenapa? Karena Kalau kita lihat kondisinya memang ini kalau tidak ditangani cepat terutama karena ini menyangkut proyek strategis nasional kita juga kan perlu ada kepastian bahwa memang lokasi ini betul-betul aman," ujar Dedie.
Lebih lanjut Dedie menyampaikan bahwa sejak awal pembangunan tersebut ditangani Dirjen perkeretaapian yang berada dibawah Kementerian perhubungan dan Balai besar tekhnik perkeretaapian Jabar.
Baca Juga: Komisi VII DPR RI Kunjungi Bumi Ageung Batutulis, Ini Tujuannya
"Alhamdulillah tadi sudah di dorong bagaimana mereka ini harus lebih bisa menyampaikan progresnya karena apa? Karena kita juga kan tetap tergantung dari Jalan underpas ini kalaupun kita bebaskan lahan diatas kita buka jalan baru kan tetap harus lewat underpas," ungkap nya.
Menurut Dedie, jika dilihat underpas ini kalau tidak ditangani lebih serius tetap akan menimbulkan kerawanan, itulah yang menjadi pusat perhatian dari komisi V.
"Mudah-mudahan betul-betul diatensi dan ditindaklanjuti oleh beberapa pihak terkait. Bahkan komisi V tadi mengajak juga Dirjen Binamarga kemudian juga Cipta Karya dan SDA (Sumber Daya Air) artinya semua dilibatkan supaya betul-betul bisa turun rembuk mencari solusi-solusi terbaik bagaimana Batutulis ini bisa dinormalkan kembali," jelas Dedie.
Selain itu, terkait adanya rencana bantuan dari provinsi, dimana berencana akan membantu 50 persen pembebasan lahan namun sepertinya alokasinya akan dialihkan untuk kontruksi jalan.
"Setelah kami lakukan langkah-langkah tekhnis pembicaraan dengan sekda, dengan Dinas Tekhnis ternyata tidak bisa. Jadi Provinsi nanti alokasinya adalah untuk konstruksi bangunan, konstruksi jalan jadi lahan dibebaskan murni oleh pemerintah daerah Kota Bogor kemudian konstruksi ditanggulangi nya oleh Provinsi Jawa Barat, lahan dari pemkot 4000 meter, di atas lahan 2 hektare," pungkas nya.
