Selain membersihkan sampah, pemerintah juga melakukan penataan kawasan, termasuk merapikan bangunan liar yang berdiri di atas tanah negara.
Rudy menekankan pentingnya sinergi lintas instansi, mulai dari Dinas Perhubungan yang membenahi rambu dan penerangan jalan umum, Dinas Perumahan dan Permukiman yang menata taman, hingga perangkat daerah lainnya yang melakukan pembersihan secara bersama-sama.
"Yang paling penting adalah gotong royong, kolaborasi, dan silaturahmi. Jangan saling melempar kewenangan meskipun lokasi yang dibersihkan merupakan jalan nasional, karena yang menikmati dan melintas di sana adalah masyarakat Kabupaten Bogor," katanya.
Rudy juga memastikan gerakan gotong royong ini tidak bersifat sementara. Selama dirinya menjabat sebagai Bupati Bogor, kegiatan tersebut akan terus dilaksanakan secara rutin.
Baca Juga: Bandung Zoo Dapat Suntikan Bantuan, PDIP Jawa Barat Pastikan Kesejahteraan Satwa
Di sisi lain, Pemkab Bogor akan mengedepankan pendekatan persuasif dalam menata pedagang kaki lima dan bangunan yang melanggar aturan. Ia menegaskan pemerintah tidak serta-merta menggusur pedagang, melainkan terlebih dahulu menyiapkan solusi berupa lokasi relokasi yang layak.
"Ini menyangkut mata pencaharian masyarakat. Kalau dilakukan penataan, harus ada solusi. Selama belum ada tempat pengganti, kami akan mengedepankan musyawarah," jelasnya.
Meski demikian, Rudy menegaskan tidak ada kompromi terhadap persoalan kebersihan lingkungan. Bangunan atau tempat usaha yang berada di atas tanah negara namun dibiarkan kumuh, penuh sampah, dan tidak menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan akan ditindak tegas hingga pembongkaran.
"Minimal kalau buka bengkel atau toko, jangan ada sampah di depannya. Kalau tetap kumuh dan tidak mau menjaga kebersihan bersama, maka akan kami bongkar," tandas Rudy.
