Menurut Johan, apabila ada pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan, jalur hukum terbuka lebar untuk ditempuh.
“Kalau ada pihak merasa terusik dalam hal pemberitaan boleh melakukan gugatan dan katakan hoaks, ini benar lo terjadi dan pengusaha sudah bisa menerima dan sabar menanti Pemkab Bogor untuk pembayaran,” kata dia.
Johan menyebut bahwa persoalan keterlambatan pembayaran juga harus dilihat dari kondisi kas daerah serta sistem penganggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahunan.
“Kita harus lihat juga kondisi keuangan kas daerah dan semua sudah tersistem tiap APBD tahunan dan jangan sampai membangun yang berujung di hamburkan dan melanggar asas efektif dan efisien keuangan,” ucapnya.
Ia menegaskan bahwa masyarakat berhak mengawasi pengelolaan keuangan daerah karena APBD bersumber dari pajak rakyat.
Selain itu, Ia menyebut keterlambatan pembayaran memang pernah terjadi sebelumnya, namun tidak sebesar saat ini.
“Kita pengusaha mitra sudah 10 tahun mengerjakan proyek dan memang suka ada yang molor bayarnya namun gak sampai sekarang banyaknya,” ucapnya.