BOGOR, CEKLISSATU -- Lembaga Studi Visi Nusantara (LS Vinus) mengungkap rilis hasil survei kepuasan masyarakat Kota Bogor terhadap 100 hari kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim dan Jenal Mutaqin, di Seknas LS Vinus, Cibinong, Kamis (12/06/2025).
Survei yang dilakukan LS Vinus yaitu pada 1-5 Juni 2025 dengan metode pengumpulan data wawancara langsung ke lapangan. Teknik sampling cluster random sampling, serta jumlah sample sebanyak 800 responden.
Berikut ini hasil survei yang diungkap LS Vinus:
Tingkat popularitas Wali Kota Bogor, Dedie Rachim yaitu kenal 55,62 persen, tidak kenal 44,38 persen. Sedangkan Wakil Wali Kota bogor, Jenal Mutaqin yaitu kenal 44,50 persen, tidak kenal 55,50 persen.
Baca Juga: Diduga Rem Blong Truk Tronton Hantam Beton Pembatas Jembatan Cinangneng Bogor
Sementara itu, untuk tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja 100 hari Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, yaitu:
Bidang Ekonomi: puas 66,38 persen, tidak puas 33,62 persen. Bidang Pendidikan: puas 68,63 persen, tidak puas 31,37 persen. Bidang Kesehatan: puas 69,38 persen, tidak puas 30,62 persen.
Bidang Infrastruktur: puas 70,38 persen, tidak puas 29,62 persen. Bidang Transportasi: puas 66,75 persen, tidak puas 33,25 persen. Bidang Ketenagakerjaan: puas 61,38 persen, tidak puas 38,62 persen.
Bidang Pertanian: puas 65,88 persen, tidak puas 34,12 persen. Bidang Sosial: puas 71,38 persen, tidak puas 28,62 persen. Bidang Pelayanan Publik: puas 69,63 persen, tidak puas 30,37 persen.
Baca Juga: Pemkab Bogor Tebar 5.403 Benih Ikan, Wabup Jaro Ade: Pelestarian dan Meningkatkan Produksi Perikanan
Bidang Keamanan: puas 60,25 persen, tidak puas 39,75 persen. Bidang Penegakan Hukum: puas 56,38 persen, tidak puas 43,62 persen. Bidang Pemberantasan Korupsi: puas 47,13 persen, tidak puas 52,87 persen.
Bidang tata Kelola Pemkot yang Bersih: puas 73,88 persen, tidak puas 26,12 persen. Bidang Tata Kelola Lingkungan: puas 75,63 persen, tidak puas 24,37 persen. Bidang Kebudayaan: puas 70,50 persen, tidak puas 29,50 persen. Bidang Komunikasi Publik: puas 70,25 persen, tidak puas 29,75 persen.
Rata-rata tingkat kepuasan terhadap kinerja 100 hari Pemkot Bogor: puas 66,48 persen, tidak puas 33,52 persen.
Tingkat kepuasan masyarakat melihat keterbukaan informasi di Kota Bogor dalam 100 hari kerja: puas 45,75 persen, tidak puas 54,25 persen. Tingkat kepuasan masyarakat melihat akses masyarakat terhadap informasi program Pemkot Bogor dalam 100 hari kerja: puas 55,00 persen, tidak puas 45,00 persen.
Baca Juga: Dedie Rachim Ajak Aktivis UI Beri Masukan untuk Pembangunan Kota Bogor
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan media sosial Pemkot Bogor dalam menyampaikan informasi i 100 hari kerja: puas 49,12 persen, tidak puas 50,88 persen. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap komunikasi langsung Wali Kota Bogor melalui forum warga di 100 hari kerja: puas 51,88 persen, tidak puas 48,12 persen.
Pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pada perencanaan pembangunan Kota Bogor di 100 hari kerja: puas 34,50 persen, tidak puas 65,50 persen.
Tingkat keyakinan masyarakat terhadap Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor memimpin Kota Bogor menjadi lebih baik: cukup yakin 34,13 persen, sangat yakin 29,25 persen, kurang yakin 11,13 persen, tidak yakin 17,13 persen, tidak tahu 8,38 persen.
Menanggapi hasil survei tersebut, seorang Analis, Jeirry Sumampow menyebutkan bahwa masa kepemerintahan biasanya dalam pengalaman komitmennya itu akan diukur, karena sudah banyak sekali pengaruh dan kepentingan.
Baca Juga: Pasar Gembrong Siap Beroperasi, Dedie Rachim Tegaskan Tidak Boleh Ada Lapak PKL di Luar Bangunan
"Jadi penting untuk mengukur komitmen. Artinya kalau diawal pemerintahan saja komitmennya sudah meragukan ini agak repot. Kita berharap untuk lima tahun ke depan komitmennya lebih baik," terangnya.
Jika dalam 100 hari komitmennya sudah dilakukan, masyarakat menjadi percaya terhadap kinerjanya selama lima tahun, kan kira-kira begitu. Meskipun kata Jeirry, dalam pengalaman kita dua tahun atau atu tahun menjelang berakhir biasanya banyak kebijakan populis.
"Kebijakan-kebijakan populis itu dilakukan ya dalam rangka mendapatkan hati masyarakat lagi. Karena mungkin mau maju di periode ke dua. Nah, yang kita inginkan itu kan komitmen stabil, konstan mulai dari awal sampai akhir," jelasnya.
