KABUPATEN BOGOR, CEKLISSATU.COM — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melakukan peninjauan langsung ke sejumlah titik lokasi banjir dan kerusakan infrastruktur di wilayah Rancabungur, pada Rabu (30/07/2025), menyusul peristiwa banjir yang melanda beberapa desa akibat jebolnya tanggul, sedimentasi sungai, dan kerusakan pintu air.
Peninjauan dilakukan langsung oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor, Suryanto, bersama jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengairan dan pejabat wilayah setempat.
Salah satu lokasi yang menjadi perhatian utama adalah Bendung Cibarengkok di Desa Cimulang, Kecamatan Rancabungur.
Suryanto menyampaikan bahwa kegiatan hari itu mencakup pengecekan sejumlah titik terdampak banjir di dua kecamatan.
Baca Juga: Pemkab Bogor Serius Jangkau Anak Zero Dose, Libatkan TNI-Polri Hingga Tokoh Agama
Di antaranya, tanggul jebol di Kali Sasak, Desa Babakan, Kecamatan Ciseeng, dan kondisi sungai di wilayah Cimulang yang terdampak sedimentasi parah.
“Hari ini saya meninjau lokasi tanggul jebol di Kali Sasak, Desa Babakan, Ciseeng. Tanggul yang dulu sudah kita tangani, ternyata jebol lagi di bagian sampingnya,” ucap Suryanto saat ditemui di Desa Cimulang.
Menurutnya, curah hujan ekstrem yang terjadi beberapa hari terakhir menyebabkan meluapnya sungai serta merendam kolam warga dan lahan pertanian yang belum sepenuhnya pulih dari banjir sebelumnya.
“Bukan hanya tanggul yang jebol, tapi sungai juga meluap. Banyak masyarakat yang terdampak lagi. Padahal baru saja pulih dari banjir sebelumnya,” katanya.
Baca Juga: Pemkab Bogor Dorong Konsumsi Pangan Lokal Bergizi, Wabup Jaro Ade: Perkuat Ketahanan Pangan Keluarga
Suryanto menjelaskan bahwa sebagian besar penanganan sungai di wilayah tersebut masuk dalam kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Pihak provinsi, menurutnya, telah menyiapkan bronjong dan material lain untuk perbaikan tanggul, namun belum bisa melakukan pemasangan karena debit air yang masih tinggi.
“Bronjong sudah disiapkan, dikirim ke kantor desa. Tinggal menunggu air surut untuk dilakukan pemasangan,” jelasnya.
Selain itu, Dinas PUPR juga tengah meninjau proses normalisasi Sungai Sasak dan melakukan pengukuran teknis pada sejumlah titik kritis, termasuk sedimentasi yang sudah menyumbat aliran sungai di wilayah Cimulang.
Camat Rancabungur, Dita Aprilia, yang turut mendampingi peninjauan di Desa Cimulang, menyatakan bahwa kondisi pintu air dan sedimentasi di Bendung Cibarengkok sudah menjadi perhatian sejak tiga tahun lalu. Namun hingga kini belum ada realisasi perbaikan.
“Usulan perbaikan pintu air dan normalisasi sungai sudah kami sampaikan sejak 2022. Hari ini alhamdulillah Kepala Dinas PUPR turun langsung ke lapangan,” ujar Dita di Kantor Desa Cimulang.
Dita menjelaskan bahwa sedimentasi di sungai tersebut sangat keras dan hanya bisa diatasi dengan alat berat.
Jika tidak segera ditangani, banjir akan terus mengancam empat RW di wilayah Cimulang, dan bahkan meluas ke Desa Bantarjaya dan Pasirgaok yang juga dilintasi aliran Sungai Cidepit dan Setu Babakan.
“Kami berharap ini bisa menjadi skala prioritas. Kalau tidak diperbaiki, dampaknya bisa meluas ke desa-desa lain di hilir,” jelasnya.
Menurut Suryanto, kondisi bendung saat ini sudah sangat rusak. Fungsi kontrol air sudah tidak berjalan karena mekanisme buka-tutup air tidak lagi bisa dijalankan. Akibatnya, air langsung mengalir tanpa kendali ke arah permukiman dan bukan ke saluran irigasi sebagaimana mestinya.
“Sudah sangat parah. Jebol tanggulnya tidak berfungsi, air tidak masuk ke irigasi tapi langsung ke sungai dan merusak aliran,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas PUPR juga menyoroti penyempitan aliran sungai akibat pembangunan rumah yang terlalu dekat dengan sempadan sungai. Ia menegaskan bahwa sesuai regulasi, lebar sempadan harus dijaga sesuai ketentuan tergantung kondisi bertanggul atau tidak bertanggulnya sungai.
Baca Juga: Pemkab Bogor Dukung Pengadilan Agama Cibinong Dekatkan Pelayanan Melalui Inovasi Jemput Asa
“Kalau sungainya tidak bertanggul, sempadannya bisa sampai 15 meter. Itu untuk jalur pemeliharaan dan alat berat. Kalau sudah dibangun rumah, kita tidak bisa masuk lagi,” tegasnya.
Ia berharap masyarakat menyadari pentingnya menjaga sempadan sungai agar proses normalisasi dan pemeliharaan tidak terhambat.
Mengingat kompleksitas persoalan dan kebutuhan anggaran besar, Dinas PUPR merencanakan agar tahun ini dilakukan perencanaan teknis untuk menjadi dasar pelaksanaan pada tahun anggaran 2026. Suryanto juga menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat sangat penting dalam proses pelaksanaan, terutama karena banyak lahan yang akan dilalui alat berat merupakan milik pribadi.
“Kalau nanti mau dilaksanakan, masyarakat harus bersedia memberikan akses ke lahannya. Kalau tidak, alat berat tidak bisa masuk,” katanya.
Camat Dita menambahkan bahwa pihak kecamatan bersama pemerintah desa telah mengirimkan surat kepada Bupati Bogor untuk meminta percepatan penanganan infrastruktur pengendali banjir tersebut.
“Kami sudah kirim surat ke bupati. Harapan kami, ini segera bisa ditangani sebelum musim hujan datang lagi,” ujar Dita.
Ia juga menyebutkan, selain normalisasi aliran Cibarengkok, penanganan juga harus dilakukan hingga Kalijati dan Candali yang rawan banjir akibat limpasan sungai dari hulu.
Menanggapi masalah penyempitan sungai oleh bangunan warga, Camat Dita menyatakan bahwa sosialisasi akan dilakukan bersama pemerintah desa. Namun pembongkaran bangunan dinilai sulit dilakukan dalam waktu dekat karena keterbatasan anggaran dan dampak sosial yang mungkin timbul.
“Himbauan pasti akan kami lakukan. Tapi untuk pembongkaran butuh anggaran besar. Fokus kami sekarang memperbaiki pintu air dan saluran utama terlebih dahulu,” pungkasnya. (DIDIK RUYATMAN)
