KABUPATEN BOGOR, CEKLISSATU.COM – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menyoroti ketimpangan sosial yang muncul akibat penutupan aktivitas pertambangan di wilayah Kabupaten Bogor.
Ia menyebut, banyak warga yang selama ini bergantung pada tambang justru hidup dalam kondisi ekonomi memprihatinkan meski bekerja keras setiap hari.
“Mereka yang penerima bantuan atau terlibat dalam cari nafkah di tambang itu mendapat upah sangat rendah, ada yang 50, ada 60, 80 ribu per hari,” kata Kang Dedi, Senin (3/11/2025).
Baca Juga: Gubernur Jabar Serahkan Bantuan Kompensasi ke Warga Terdampak Penutupan Tambang di Kabupaten Bogor
Menurutnya, kondisi tersebut menggambarkan bahwa sektor pertambangan selama ini hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu tanpa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.
“Artinya memang sektor pertambangan ini kalau dibiarkan itu hanya melahirkan kerusakan alam lalu melahirkan disparitas kemiskinan. Jadi yang kaya, kaya banget, yang miskin, miskin banget,” sindir dia.
Dedi menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyiapkan langkah penataan menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan melalui tim audiit investigatif yang melibatkan pakar dari ITB dan IPB.
Baca Juga: Penyaluran Dana Kompensasi Warga Terdampak Penutupan Tambang di Kabupaten Bogor
“Sehingga nanti rekomendasi dari tim audit investigatif yang terdiri dari pakar dari ITB dan IPB itu nanti akan runut apa yang mesti dilakukan oleh Pemprov dan Pemkab untuk melakukan penataan bangunan,” ungkapnya.
Selain penataan tambang, Dedi juga mengungkapkan sedang merumuskan kebijakan baru terkait keadilan distribusi pajak industri di Jawa Barat.
Menurutnya, setiap industri harus memberikan kontribusi yangadil terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.
“Jadi saya lagi merumuskan tentang keadilan distribusi pajak, seluruh industri yang ada di Jabar itu harus memberikan rasa adil bagi lingkungan, terutama dilakukan oleh saya penyelenggara negara terhadap masyarakat,” tandasnya.
