Peristiwa tersebut terekam kamera pengawas atau CCTV. Dalam rekaman itu, ledakan terlihat mengeluarkan api hingga membuat sejumlah bakso berhamburan dari gerobak.

Saat kejadian, pedagang yang tengah menjajakan dagangannya berada di dekat gerobak sehingga turut terdampak ledakan.

Berdasarkan keterangan warga, suasana di sekitar lokasi saat itu relatif sepi. Warga mengaku mendengar suara ledakan keras yang disertai bau gas menyengat.

Salah seorang warga, Yuyun, mengatakan warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung berupaya memberikan pertolongan kepada korban.

"Kronologisnya itu saat waktu saya mendengar itu seperti ledakan ya, kalau bom mungkin terlalu besar ya, kayak ledakan yang kita juga semua warga di sini kaget ya, kaget semua gitu. Saya pikir ada benda jatuh dari atas gitu.

Tahunya begitu mendengar ledakan itu saya keluar, berikut dengan tetangga juga, tukang baso terbakar," kata Yuyun di lokasi kejadian, Sabtu (17/10/2026).

Dugaan sementara, ledakan dipicu kebocoran gas dari tabung portabel yang digunakan pada gerobak bakso. Namun, penyebab pasti kejadian tersebut masih perlu dipastikan lebih lanjut.

"Pedagang mengalami luka bakar di bagian wajah dan tangan. Warga kemudian memberikan pertolongan awal kepada korban,"katanya.

Sementara itu, gerobak bakso mengalami kerusakan dan sejumlah bakso berserakan di sekitar lokasi kejadian.

Meski demikian, Kwon Chang-Hoon mengingatkan rekan-rekannya untuk tetap menjaga fokus dan tidak terlena dengan pencapaian tersebut.

Macan Kemayoran dijadwalkan menghadapi Persita di Banten International Stadium, Sabtu (17/10) pukul 19.00 WIB. Sebelumnya, Persija sukses menundukkan Borneo FC (1-0), Persib Bandung (2-1), Java United FC (1-0), dan PSIM Yogyakarta (4-0).

Bagi Kwon, empat kemenangan itu menjadi bekal positif, tetapi bukan alasan untuk mengendurkan persiapan. Pemain yang tampil di Piala Dunia 2018 tersebut menegaskan bahwa Persija harus terus bekerja keras dan mempertahankan ambisi untuk meraih hasil terbaik pada setiap pertandingan.

“Kami sudah melupakan pertandingan-pertandingan sebelumnya dan kini kami fokus untuk menatap pertandingan besok,” ucap Kwon.

Ia menilai, peluang Persija untuk kembali meraih hasil maksimal sangat bergantung pada kedisiplinan seluruh pemain dalam menjalankan strategi yang telah disiapkan. Karena itu, kesiapan tim perlu diwujudkan melalui penampilan yang sesuai dengan rencana permainan.

“Semua pemain sudah mempersiapkan diri dengan baik, dan jika kami melakukannya sesuai rencana, saya yakin kami akan mendapatkan hasil yang baik,” ujarnya melanjutkan.

Dengan demikian, Persija tak hanya membawa modal empat kemenangan beruntun ke Serang, tetapi juga tekad untuk menjaga konsistensi. Kwon berharap seluruh pemain mampu menerjemahkan persiapan menjadi penampilan terbaik saat menghadapi Persita.

Menurut Fahira Idris, Sekolah Rakyat memiliki peran penting sebagai jembatan bagi anak-anak Indonesia, untuk berani meraih mimpi dan membangun masa depan yang lebih baik.

Harapan tersebut disampaikan Fahira Idris saat menghadiri Open House Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Jakarta Pusat bertema “Dulu Kami Bermimpi, Kini Kami Berani”, yang berlangsung di Auditorium Graha Wicaksana, Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Pejompongan, Jakarta Pusat, Sabtu (17/10). Hadir juga dalam open house ini Wakil Ketua Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah. 

“Saya berharap anak-anak Sekolah Rakyat terus tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berakhlak, percaya diri, berani bermimpi  dan memperjuangkan cita-citanya. Semoga kelak mereka menjadi kebanggaan keluarga, Jakarta, dan Indonesia,” ujar Fahira Idris.

Menurut Senator Jakarta ini, tema Open House tersebut mengandung pesan yang sangat kuat tentang harapan dan keberanian. Pendidikan sejatinya bukan hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan keyakinan dalam diri setiap anak bahwa mereka mempunyai kesempatan untuk menentukan masa depannya.

Rangkaian acara yang menghadirkan kreativitas dan kemampuan anak-anak, mulai dari Tari Sirih Kuning, paduan suara, pembacaan puisi, pidato multibahasa, hingga karate, menjadi gambaran bahwa setiap anak memiliki potensi yang dapat terus berkembang apabila mendapatkan kesempatan, bimbingan, dan lingkungan yang mendukung.

“Dulu mereka mungkin hanya berani bermimpi. Hari ini mereka mulai berani tampil, mencoba, belajar, dan menunjukkan kemampuan. Inilah salah satu kekuatan pendidikan, yakni mengubah rasa tidak percaya diri menjadi keberanian untuk melangkah menuju masa depan,” katanya.

Fahira Idris mengapresiasi inisiatif Presiden Prabowo Subianto melalui Program Sekolah Rakyat yang membuka akses pendidikan gratis berasrama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Menurutnya, program ini merupakan salah satu ikhtiar penting negara untuk memperluas kesempatan pendidikan sekaligus memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.

Namun, Fahira Idris menilai makna Sekolah Rakyat harus dibangun lebih jauh dari sekadar menyediakan sekolah gratis, ruang kelas, asrama, dan fasilitas pendidikan. Sekolah Rakyat harus menjadi jembatan mobilitas sosial yang membuka kesempatan lebih luas bagi anak untuk memiliki kehidupan yang lebih baik daripada kondisi sosial-ekonomi tempat mereka dibesarkan.

“Setiap anak berhak memiliki mimpi yang besar. Kondisi ekonomi keluarga tidak boleh menjadi batas bagi cita-cita mereka. Sekolah Rakyat harus menjadi jembatan yang menghubungkan mimpi anak-anak dengan kesempatan nyata untuk mewujudkannya,” ujar Fahira Idris.

Menurut Fahira Idris, keberhasilan Sekolah Rakyat tidak hanya diukur dari nilai akademik maupun jumlah siswa yang lulus. Lebih dari itu, sekolah harus mampu membangun karakter, kesehatan fisik dan mental, kemandirian, kemampuan bersosialisasi, keterampilan hidup, serta rasa percaya diri peserta didik.

Hal tersebut semakin penting karena Sekolah Rakyat menerapkan sistem pendidikan berasrama. Selain memperoleh pembelajaran akademik, anak-anak membutuhkan lingkungan pengasuhan yang aman, penuh perhatian, mendukung kesehatan mental, serta tetap menjaga hubungan dan komunikasi yang baik dengan keluarga.

Fahira Idris juga mendorong agar perjalanan pendidikan anak-anak Sekolah Rakyat mempunyai kesinambungan yang jelas. Setelah menyelesaikan pendidikan, mereka perlu mendapatkan pendampingan untuk mengakses berbagai pilihan masa depan, baik melalui perguruan tinggi, pendidikan vokasi, pelatihan keterampilan, dunia kerja, maupun kewirausahaan.

“Anak-anak harus memiliki banyak pilihan masa depan. Ada yang ingin menjadi dokter, guru, insinyur, atlet, pengusaha, atau pemimpin. Tugas pendidikan adalah membantu mereka menemukan potensinya dan mempersiapkan jalan agar cita-cita tersebut semakin mungkin diwujudkan,” katanya.

Menurut Fahira Idris, Sekolah Rakyat juga perlu berjalan beriringan dengan pemberdayaan keluarga. Kemajuan anak akan semakin bermakna apabila orang tua dan keluarganya turut memperoleh penguatan sosial dan ekonomi. Dengan demikian, Sekolah Rakyat benar-benar dapat menjadi jalan untuk meningkatkan mobilitas sosial dan kesejahteraan antargenerasi.

Pada kesempatan tersebut, Fahira Idris juga menyampaikan apresiasi kepada kepala sekolah, para guru, tenaga kependidikan, pengasuh, serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Jakarta Pusat.

Menurutnya, peran guru dan pengasuh sangat menentukan karena mereka bukan hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga menjadi sosok yang membantu anak menemukan keberanian, membangun karakter, dan menumbuhkan harapan.

“Seorang guru bukan hanya mengajarkan pelajaran. Guru juga bisa mengubah rasa minder menjadi percaya diri dan ketakutan menjadi keberanian. Terkadang satu kalimat penyemangat dari guru dapat menjadi bekal seorang anak sepanjang hidupnya,” ungkap Fahira Idris.

Fahira Idris berharap Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Jakarta Pusat terus menjadi ruang tumbuh yang menyenangkan, aman, inklusif, dan mampu menghadirkan pengalaman pendidikan yang bermakna bagi seluruh peserta didik.

“Kepada anak-anakku di Sekolah Rakyat, jangan pernah malu mempunyai cita-cita besar. Teruslah belajar, hormati guru, sayangi teman, jaga akhlak, dan jangan mudah menyerah. Hari ini kalian sedang menyiapkan masa depan. Insya Allah, dari Sekolah Rakyat ini akan lahir anak-anak hebat yang menjadi kebanggaan keluarga, Jakarta, dan Indonesia. Terus bermimpi, terus belajar, dan terus berani,” pungkas Fahira Idris. 

Berdasarkan pemantauan satelit, sebaran asap yang sebelumnya terdeteksi hingga wilayah Jawa Barat terpantau bergeser ke arah barat pada Sabtu (17/10/2026), dengan cakupan di sekitar wilayah Banten.

Ketua Tim Meteorologi dan Klimatologi BMKG Kelas I Bandung, Muhammad Iid Mujtahidin, menjelaskan bahwa keberadaan asap yang terdeteksi di atmosfer tidak serta-merta menunjukkan tingginya konsentrasi polutan yang terhirup oleh masyarakat.

“Sebaran asap di atmosfer belum menunjukkan konsentrasi polutan yang dihirup oleh masyarakat,”kata Iid saat dihubungi, Sabtu (17/10/2026).

Ia menjelaskan, berdasarkan pemantauan terbaru pada Sabtu (17/10/2026), pergerakan sebaran asap terpantau relatif bergeser ke arah barat, di sekitar wilayah Banten. Karena itu, kondisi kualitas udara di permukaan tetap perlu dipantau melalui data pengukuran yang relevan.

"BMKG mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpancing kekhawatiran akibat informasi mengenai sebaran asap. Namun, kewaspadaan tetap diperlukan, terutama apabila terjadi penurunan kualitas udara yang berpotensi mengganggu kesehatan," katanya.

Iid mengatakan, apabila kondisi udara memburuk hingga masuk kategori tidak sehat, masyarakat diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker yang sesuai standar apabila harus beraktivitas di luar.

"Masyarakat diminta untuk terus mengikuti perkembangan informasi cuaca dan kualitas udara melalui kanal resmi BMKG serta memastikan informasi yang diterima berasal dari sumber tepercaya,"katanya.

BMKG menegaskan, masyarakat perlu tetap tenang, tidak panik, dan meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan kondisi udara. Langkah pencegahan dapat dilakukan dengan mengikuti rekomendasi resmi serta menyesuaikan aktivitas berdasarkan kondisi kualitas udara di wilayah masing-masing.

Dukungan para pecinta sepakbola untuk hadir dan menonton IWL yang digelar di empat stadion seputar Jabodetabek akan menjadi penyemangat pesepakbola putri nasional yang berjuang mengejar mimpi menjadi bagian dari Timnas yang kuat bersaing di regional Asia.

“Alhamdulillah, usaha kita bersama mewujudkan kompetisi sepakbola bagi para pemain putri bisa bergulir. Saya ajak pecinta sepakbola untuk dukung IWL dengan nonton ke stadion, beri support yang baik, damai, aman dan jaga ketertiban. Ini langkah awal yang harus kita jaga bersama. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada enam klub, para pemain, pelatih, ofisial, suporter, I.League, dan semua pihak yang bekerja agar kompetisi ini bisa berjalan," ujar Erick di Jakarta, Sabtu (17/10/2026).

Apresiasi juga diungkapkan Erick kepada pemerintah dan berbagai pihak yang mengawal bergulirnya kembali kompetisi sepak bola wanita kasta tertinggi Indonesia.

Ia menambahkan dalam membangun sepakbola putri, semua pihak  memiliki tantangan. "Karena itu, kita jangan cepat puas, terus kerja keras, tetap  rendah hati, terbuka pada masukan, dan konsisten memperbaiki kualitas kompetisi. Tujuan kita bukan hanya menggelar musim pertama, tetapi membangun liga yang berkelanjutan dan membuka lebih banyak jalan bagi pemain putri menuju Timnas," ungkapnya.

Musim perdana IWL diikuti enam klub:Dewa United FC Women,  FC Bekasi City Women, Garudayaksa FC Women, Persija Jakarta Women, Persikad Women, dan Persita Women. 

Tiga pertandingan pembuka di Stadion Madya, Jakarta pada Minggu besok,  Garudayaksa FC Women melawan Persita Women pukul 07.30 WIB, Persikad Women menghadapi Dewa United FC Women pukul 15.00 WIB. Partai Persija Jakarta Women melawan FC Bekasi City Women pada pukul 19.30 WIB menjadi laga inagurasi IWL.

Kompetisi menggunakan format triple round-robin. Setiap klub akan memainkan 15 pertandingan pada fase reguler, sebelum empat tim teratas melaju ke semifinal dan final.  

Empat stadion di Jabodetabek  menjadi arena kompetisi, yakni Stadion Madya Gelora Bung Karno, Stadion Patriot Candrabhaga, Stadion Pakansari, dan Indomilk Arena. 

PSSI mengapresiasi klub-klub yang telah menyiapkan tim dan memberi ruang bagi pemain putri untuk berkompetisi. Selain para pemain timnas, beberapa klub juga diperkuat beberapa pemain asing dari Jepang, Amerika Serikat, Kanada, dan Aljazair.

Anggota Komite Eksekutif PSSI, sekaligus Ketua Komite Sepakbola Wanita, Vivin Cahyani Sungkono, menyampaikan harapannya agar kompetisi dapat berlangsung konsisten.

“Kami punya kerinduan yang sangat besar untuk menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten. Pemain kita di seluruh Nusantara kini sedang bersukacita; mentalitas dan skills mereka akan terus diasah untuk menjadi pilar Timnas masa depan," jelasnya.

PSSI berharap para pemain bertanding dengan disiplin dan saling menghormati, serta  suporter menjaga stadion sebagai ruang yang aman dan ramah. IWL harus menjadi bagian berkelanjutan dari pembinaan sepak bola putri, sekaligus memperluas kesempatan bagi pemain untuk berkembang menuju level nasional dan memuncak di Timnas Garuda Pertiwi.

Empat orang pelaku berhasil membawa kabur kalung emas seberat 10 gram milik korban. Akibat kejadian ini, korban mengalami syok berat dan mengeluhkan rasa sakit di bagian punggung setelah terjatuh saat insiden berlangsung.

Berdasarkan rekaman kamera pengawas atau CCTV, terlihat empat orang yang diduga sebagai pelaku melancarkan aksi penjambretan dengan modus berkedok sebagai petugas PDAM. Setelah berhasil merampas kalung emas yang dikenakan korban, mereka langsung melarikan diri.

Pihak keluarga korban telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bojongloa Kaler. Sementara itu, kondisi korban dilaporkan mengalami trauma berat akibat peristiwa yang dialaminya.

Anak korban, Jemmy Lumanto, mengungkapkan bahwa kejadian tersebut berdampak pada kondisi fisik dan psikologis ibunya.

“Akibat kejadian ini, ibu saya mengalami syok berat. Selain trauma, ibu juga mengeluhkan rasa sakit di bagian punggung setelah terjatuh saat insiden tersebut.”kata Jemmy Lumanto, Sabtu (17/10/2026).

Jemmy mengatakan, atas kejadian itu pihak kepolisian sektor Bojongloa Kaler juga sudah mendatangi rumahnya untuk dilakukan penyelidikan dengan berbekal rekama  cctv.

"Tadi saya juga sudah buat laporan ke polsek berharap pelaku segera ditangkap karena meresahkan." katanya.

Usulan perubahan klasifikasi Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market memiliki konsekuensi besar terhadap kepercayaan investor, pembiayaan dunia usaha, dan kepentingan pemegang saham publik.

Anin, sapaan akrab Anindya Novyan Bakrie, menegaskan bahwa Kadin menghormati independensi MSCI sebagai penyedia indeks global. Namun, independensi tersebut perlu disertai keterbukaan mengenai dasar penilaian, konsistensi proses evaluasi, serta pengakuan yang adil terhadap perbaikan yang telah dilakukan.

“Kami menghormati MSCI sebagai lembaga independen yang memiliki peran penting dalam ekosistem investasi global. Pada saat yang sama, kami mengimbau agar penilaian terhadap Indonesia dilakukan secara menyeluruh, berbasis bukti, dan proporsional. Kekurangan harus diperbaiki, tetapi kemajuan yang sudah dicapai juga harus memperoleh penilaian yang adil,” ujar Anin.

Kadin menyoroti waktu pembukaan konsultasi reklasifikasi pada 15 Oktober 2026 waktu New York atau 16 Oktober 2026 waktu Indonesia. Sebelumnya, MSCI menyampaikan bahwa apabila kemajuan yang memadai belum terlihat sampai peninjauan indeks November 2026, lembaga tersebut akan mempertimbangkan pembukaan konsultasi perubahan klasifikasi Indonesia.

Dengan demikian, pembukaan konsultasi pada pertengahan Oktober memerlukan penjelasan mengenai pertimbangan dan bukti yang mendasarinya.

“Publik dan pelaku usaha berhak memperoleh penjelasan: mengapa konsultasi reklasifikasi dibuka sebelum tenggat evaluasi November yang sebelumnya menjadi acuan? Temuan baru apa yang mendasari langkah tersebut, dan bagaimana kemajuan reformasi Indonesia diperhitungkan? Kejelasan ini penting untuk menjaga kepercayaan terhadap objektivitas proses penilaian,” kata Anin.

Kadin memahami bahwa peninjauan indeks reguler dan konsultasi klasifikasi pasar merupakan proses yang berbeda. Karena itu, persoalan yang perlu dijelaskan bukan semata-mata perbedaan jadwal, melainkan konsistensi antara komunikasi sebelumnya, kesempatan untuk menunjukkan hasil reformasi, dan dasar pembukaan konsultasi lebih awal.

Meski belum menjadi keputusan final, usulan perubahan status tersebut merupakan ancaman serius terhadap pasar modal Indonesia. Status Standalone Market akan menempatkan Indonesia di luar kelompok indeks pasar berkembang MSCI apabila usulan itu diterapkan.

Konsekuensinya dapat berupa penyesuaian portofolio investor global, berkurangnya basis investor, serta meningkatnya tekanan terhadap valuasi saham dan akses pembiayaan perusahaan.

Tekanan pasar sudah terlihat pada perdagangan Jumat, 16 Oktober 2026. Di tengah kekhawatiran terhadap usulan MSCI, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun 11,57% ke level 5.185,10. Pergerakan tersebut menunjukkan besarnya sensitivitas pasar terhadap komunikasi mengenai kemungkinan perubahan klasifikasi.

“Dampaknya menyentuh perusahaan yang membutuhkan modal untuk berekspansi, membuka lapangan kerja, dan menggerakkan ekonomi. Jutaan investor serta pemegang saham publik juga berkepentingan atas pasar yang sehat dan penilaian yang berimbang. Karena itu, komunikasi yang berpotensi menimbulkan guncangan besar harus disertai dasar yang jelas,” ujar Anin.

Menurut Kadin, perubahan Indonesia menjadi Standalone Market merupakan langkah yang tidak proporsional apabila tidak mempertimbangkan secara utuh jumlah dan keragaman serta kualitas emiten, kapitalisasi pasar, frekuensi serta nilai transaksi, infrastruktur pasar, dan kemajuan tata kelola.

Besarnya pasar Indonesia dan perannya dalam pembiayaan perekonomian perlu menjadi bagian dari evaluasi yang menyeluruh.

Pada saat yang sama, Kadin menyadari bahwa ukuran pasar bukan satu-satunya ukuran kelayakan investasi. Transparansi kepemilikan, kualitas saham yang benar-benar tersedia bagi publik atau free float, aksesibilitas bagi investor, dan integritas pembentukan harga tetap menjadi persyaratan penting.

Karena itu, pembelaan terhadap pasar modal Indonesia harus berjalan bersama pembenahan yang dapat dibuktikan.

“Kami berpandangan bahwa pasar modal Indonesia layak dipertahankan dalam kategori Emerging Market. Persoalan pada saham atau pihak tertentu harus ditangani secara tegas dan terukur. Penilaian terhadap keseluruhan pasar juga harus memperhitungkan kondisi emiten yang menjalankan usaha secara sehat dan memenuhi kewajiban tata kelola,” tegas Anin.

Kadin mendukung pelaksanaan Delapan Program Reformasi Pasar Modal oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), organisasi regulator mandiri atau SRO, serta pelaku industri.

Agenda tersebut meliputi peningkatan batas minimum free float menjadi 15% dengan ketentuan transisi bagi emiten eksisting; penguatan transparansi pemilik manfaat akhir atau ultimate beneficial owner (UBO); serta peningkatan kualitas dan perincian data kepemilikan saham.

Program lainnya mencakup persiapan demutualisasi bursa efek untuk memperkuat tata kelola dan mengurangi benturan kepentingan; penegakan peraturan dan sanksi secara konsisten; peningkatan tata kelola emiten; pendalaman pasar secara terintegrasi; serta penguatan kolaborasi pemerintah, otoritas, SRO, dan pelaku industri.

Langkah yang telah dilaporkan OJK, antara lain publikasi kepemilikan saham di atas 1%, perincian klasifikasi investor, pengumuman konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi, serta kebijakan peningkatan batas minimum free float, merupakan kemajuan konkret yang perlu diperhitungkan.

Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut tetap harus diikuti pengujian atas efektivitasnya dalam meningkatkan transparansi dan kewajaran transaksi.

“Reformasi sudah berjalan dan menghasilkan langkah nyata. Kami meminta MSCI memberikan penilaian yang adil terhadap kemajuan tersebut, sekaligus menjelaskan secara spesifik bagian mana yang belum memenuhi standar dan bukti perbaikan seperti apa yang dibutuhkan. Dengan begitu, proses konsultasi menghasilkan arah pembenahan yang jelas,” kata Anin.

Terlepas dari keberatan terhadap usulan MSCI, Kadin menegaskan bahwa situasi ini harus menjadi cambuk bagi OJK, SRO, pemerintah, pelaku pasar modal, dan emiten untuk mempercepat pembenahan.

Penegakan hukum terhadap manipulasi transaksi, penyamaran kepemilikan, dan penyampaian informasi menyesatkan harus dilakukan secara konsisten, transparan, serta memberikan efek jera.

Kadin juga mendorong emiten meningkatkan keterbukaan hubungan afiliasi dan pemilik manfaat akhir, memastikan kualitas free float, serta menjaga perlakuan yang adil terhadap pemegang saham publik. Pemerintah dan otoritas perlu memperkuat kepastian kebijakan serta menyampaikan hasil reformasi secara terukur kepada investor domestik dan internasional.

“Kita harus menjadikan penilaian MSCI sebagai cambuk untuk berbenah. Kritik dari luar perlu dijawab dengan data, tindakan, dan hasil yang dapat diverifikasi. Melindungi investor publik, menegakkan aturan, serta membangun pasar yang transparan merupakan kepentingan Indonesia sendiri,” ujar Anin.

Kadin Indonesia siap mendukung dialog konstruktif antara dunia usaha, otoritas pasar modal, MSCI, dan investor global. Dialog tersebut perlu diarahkan pada penyamaan pemahaman mengenai kondisi pasar, indikator keberhasilan reformasi, dan langkah konkret untuk memulihkan kepercayaan.

“Kami meminta MSCI objektif dan proporsional. Kami juga mengajak seluruh pemangku kepentingan di Indonesia bekerja lebih keras. Kepercayaan harus kita bangun melalui pasar modal yang transparan, adil, berintegritas, dan mampu membiayai pertumbuhan ekonomi,” tutup Anin.

Mengawal lini pertahanan Persib hingga mengunci kemenangan 1-0 di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Rabu (14/10) malam lalu, sang bek kini berpeluang melakoni debutnya di kompetisi BRI Super League 2026/27 kala menjamu Persik Kediri, Minggu (18/10).

Tampil penuh sepanjang 90 menit menjadi pencapaian emosional bagi Sandy, mengingat dirinya harus menepi cukup lama akibat cedera sebelum akhirnya dipercaya turun ke lapangan. Sandy mengalami cedera kala membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2026, dan baru bisa kembali merumput akhir-akhir ini di klub. 

"Perasaan yang luar biasa, bisa meraih kemenangan (lawan The Cong-Viettel). Bagi saya bisa main selama 90 menit setelah 10 pekan tak bermain di lapangan, tentu saya punya perasaan yang luar biasa, senang dan antusias menghadapi laga berikutnya," ujar Sandy Walsh.

Keberhasilan membantu tim mengamankan clean sheet dan tiga poin di level Asia kian mempercepat proses pemulihan fisik maupun mentalnya. Sandy kini mengalihkan fokus penuh untuk bersiap menyambut laga kandang terdekat menghadapi Persik Kediri.

"Setelah cedera, kondisi saya sekarang rasanya baik, tentu saja karena bisa mempersembahkan kemenangan. Saya akan menjalani recovery, mencoba bersiap untuk hari Minggu lawan Persik," tuturnya.

Meski debutnya menuai pujian, Sandy tetap membumi dan mengingatkan pentingnya konsistensi demi menuntaskan laga-laga berat ke depan. Sembari menyampaikan apresiasi mendalam kepada Bobotoh atas sambutan hangat yang diberikan.

"Saya turut mengapresiasi Bobotoh dan tentu saja banyak terima kasih. Tetapi ini baru satu pertandingan dan kita harus terus berjuang sebagai sebuah tim, sebagai individu dan menatap pertandingan selanjutnya," ucap Sandy.

Koleksi medali tersebut menjadi bukti bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk berjuang, bersaing, dan mengukir prestasi di panggung olahraga nasional.

Dari sejumlah nomor yang dipertandingkan di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), para atlet bocce Kabupaten Bogor menunjukkan kemampuan terbaiknya. Tiga medali emas berhasil diamankan melalui penampilan impresif di nomor tunggal putra dan ganda putri.

Dua emas tunggal putra masing-masing dipersembahkan M. Virzi Alviari dan M. Syafril Hamal Ridjal. Sementara itu, pasangan Nabila Oktarini Wahyuningtiyas dan Sintia Dewi tampil gemilang untuk meraih emas pada nomor ganda putri.

Kemenangan tersebut semakin lengkap dengan tambahan tiga medali perunggu. Sintia Dewi menyumbangkan satu perunggu dari nomor tunggal putri, sedangkan Aditia Bagas Saputra dan Syafiq Khaerullah masing-masing meraih perunggu di nomor tunggal putra.

Total enam medali itu menjadi catatan membanggakan bagi SOIna Kabupaten Bogor sekaligus memperlihatkan potensi besar para atlet dalam cabang olahraga bocce.

Prestasi tersebut turut mengundang rasa bangga Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bogor, Riza Juangsah Rahmat. Ia mengaku terharu melihat perjuangan para atlet yang mampu menjawab kesempatan dengan prestasi nyata.
Bagi Riza, kebanggaan itu terasa semakin istimewa karena dirinya berkesempatan mengalungkan medali secara langsung kepada atlet yang berhasil naik podium.

“Saya merasa terharu, bangga, dan kagum melihat perjuangan para atlet SOIna Kabupaten Bogor. Apalagi, saya bisa mengalungkan medali secara langsung kepada atlet yang berhasil meraih medali. Ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami,” ungkap Riza, Jumat (16/10/2026).

Menurutnya, keberhasilan para atlet tidak semata-mata diukur dari jumlah medali yang dibawa pulang. Lebih dari itu, pencapaian tersebut mencerminkan semangat pantang menyerah, kerja keras, serta keberanian untuk menunjukkan kemampuan di tengah persaingan tingkat nasional.

Riza juga menilai prestasi ini menjadi pengingat penting bahwa atlet dengan disabilitas intelektual memiliki peluang yang sama untuk berkembang dan berprestasi apabila mendapat pembinaan, dukungan, serta kesempatan yang berkelanjutan.

Apresiasi serupa disampaikan Ketua SOIna Kabupaten Bogor, Ahmad Azwary. Ia menyebut torehan tiga emas dan tiga perunggu tersebut sebagai hasil perjuangan yang layak mendapat penghargaan.

Ahmad turut menyampaikan terima kasih kepada Bupati Bogor Rudy Susmanto atas dukungan yang diberikan kepada para atlet SOIna Kabupaten Bogor.

“Luar biasa, kami sangat bangga dengan perjuangan dan prestasi para atlet. Terima kasih kepada Bapak Bupati Bogor, Rudy Susmanto, yang telah memberikan dukungan penuh kepada para atlet SOIna. Dukungan ini sangat berarti bagi mereka untuk terus berjuang dan meraih prestasi,” ujar Ahmad.

Ia berharap keberhasilan di PeSONas II 2026 menjadi suntikan motivasi bagi para atlet untuk terus mengasah kemampuan, meningkatkan kepercayaan diri, dan menghadapi kompetisi berikutnya dengan semangat yang lebih besar.

Enam medali dari Kupang bukan sekadar angka dalam daftar perolehan prestasi. Bagi SOIna Kabupaten Bogor, capaian tersebut menjadi bukti bahwa ketika bakat bertemu dengan pembinaan dan dukungan yang tepat, para atlet istimewa mampu tampil membanggakan serta membawa nama daerah bersinar di tingkat nasional.

Sebagai langkah konkret, I.League siap mendorong regulasi dan Kode Disiplin bersama PSSI, termasuk kemungkinan penerapan sanksi yang lebih berat hingga pengurangan poin.

Direktur Utama I.League, Ferry Paulus, menambahkan bahwa ketegasan tersebut merupakan langkah penting untuk melindungi klub, kompetisi, dan seluruh elemen sepak bola Indonesia, sekaligus menjaga momentum positif yang telah dibangun bersama.

"Kami sepenuhnya mendukung sikap Ketua Umum PSSI. Sepak bola Indonesia sedang berkembang ke arah yang semakin baik. Kompetisi semakin kompetitif, atmosfer stadion semakin hidup, dan suporter tim tamu akhirnya kembali bisa hadir. Semua kemajuan ini harus kita jaga. Jangan sampai tindakan kekerasan justru membawa sepak bola kita kembali mundur," ujar Ferry Paulus.

I.League menyayangkan berbagai insiden kekerasan yang terjadi belakangan ini, termasuk yang menimpa rombongan pemain EPA One U18 Persib Bandung dan suporter Persija Jakarta. Rivalitas sepak bola tidak boleh menjadi alasan untuk membenarkan tindakan yang mengancam keselamatan siapa pun.

Menurut Ferry, perkembangan positif kompetisi harus diikuti peningkatan tanggung jawab klub dan seluruh elemen suporter. Karena itu, penguatan ketentuan disiplin perlu dipertimbangkan agar mampu memberikan efek jera sekaligus mencegah potensi konflik yang lebih besar.

"Melihat perkembangan dan potensi konflik yang mulai muncul, kami berpandangan bahwa ketentuan hukuman perlu diperkuat. Sanksi tidak boleh hanya berhenti pada denda atau hukuman yang tidak memberikan efek jera. Kami siap berkoordinasi dengan PSSI untuk mendorong sanksi yang lebih berat, termasuk pengurangan poin bagi klub apabila terjadi pelanggaran serius sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tegas Ferry.

I.League juga menekankan pentingnya membedakan pelanggaran disiplin dalam penyelenggaraan pertandingan dengan tindakan kriminal di luar cakupan pertandingan.

Pelanggaran keamanan dan ketertiban di stadion maupun area yang tercakup dalam regulasi pertandingan menjadi bagian dari mekanisme disiplin sepak bola, dengan tanggung jawab klub dan konsekuensi yang ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, tindakan kriminal di luar cakupan penyelenggaraan pertandingan, seperti penyerangan dan penganiayaan, merupakan ranah penegakan hukum oleh Kepolisian. Setiap kemungkinan konsekuensi disiplin bagi klub tetap harus memiliki dasar regulasi dan pembuktian yang sah.

Sementara itu, tindakan kriminal di luar yang meliputi penyelenggaraan pertandingan, seperti penyerangan dan pencurian, merupakan ranah penegakan hukum oleh Kepolisian. Setiap kemungkinan konsekuensi disiplin bagi klub tetap harus memiliki dasar regulasi dan pembuktian yang sah.

Jaga Kesempatan Suporter Tamu
Ferry menegaskan bahwa penguatan sanksi justru bertujuan melindungi keberlanjutan kebijakan kehadiran suporter tim tamu yang kembali diterapkan musim ini.

Kebijakan tersebut merupakan hasil proses panjang dan pembangunan kepercayaan bersama PSSI, FIFA, Kepolisian, klub, serta seluruh pemangku kepentingan. Kehadiran suporter tamu telah memberikan dampak positif terhadap atmosfer dan daya tarik kompetisi.

"Kami ingin suporter tamu tetap bisa hadir. Justru karena itulah aturan harus ditegakkan lebih tegas. Jangan sampai kesempatan yang sudah diperjuangkan bersama selama ini kembali hilang hanya karena tindakan segelintir orang. Kami tidak ingin klub dan mayoritas suporter yang sudah tertib ikut menjadi korban," jelas Ferry.

Sebagai tindak lanjut, I.League akan memperkuat evaluasi kepatuhan klub, mitigasi risiko pertandingan, koordinasi keamanan, serta pembinaan dan komunikasi dengan komunitas suporter. Penguatan ketentuan disiplin akan dikoordinasikan bersama PSSI melalui mekanisme dan kewenangan yang berlaku.

"Ketegasan ini bukan untuk menghukum sepak bola Indonesia, melainkan untuk melindungi masa depannya. Kami ingin kompetisi terus maju, stadion semakin ramai, dan suporter bisa mendukung klub kebanggaannya dengan aman. Sepak bola kita sudah melangkah maju, dan kita tidak boleh membiarkannya mundur lagi," tutup Ferry Paulus.

 Science on the Road membawa semangat bahwa sains tidak hanya dipelajari melalui buku dan ruang kelas, tetapi juga melalui pengamatan, percobaan, dan pemecahan masalah nyata di lingkungan sekolah. Melalui pendekatan ini, peserta didik diajak mengenali hubungan antara ilmu pengetahuan, teknologi, kreativitas, dan tindakan sederhana yang dapat dilakukan, khususnya dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas.

Kegiatan Science on the Road Eco-Technopark UIKA 2026 yang didukung oleh Program Semesta-In Saintek, Direktorat Minat Saintek, Ditjen Saintek, Kemendiktisaintek ini mengusung tema “Science, Innovation, and Sustainable Technology for a Better Future”.  

Kegiatan ini mendorong kolaborasi antara perguruan tinggi, sekolah, pemerintah, komunitas, dan masyarakat untuk memanfaatkan sains dan teknologi dalam menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan, termasuk persoalan pengelolaan sampah. 

Salah satu pesan penting yang diangkat dalam gerakan sains dan lingkungan UIKA adalah bahwa pengelolaan sampah perlu dimulai dari sumbernya, terutama melalui kebiasaan memilah sampah. 

Pengenalan konsep ini sejak usia sekolah diharapkan dapat membangun perilaku bertanggung jawab, mengurangi sampah yang terbuang, serta menumbuhkan pemahaman bahwa sebagian sampah dapat dimanfaatkan kembali menjadi sumber daya.  Hal ini dibuktikan dengan kegiatan memungut sampah di lingkungan warga masyarakat Lingkar Sekolah yang dilakukan oleh Siswa-siswi SDIT Alif langsung di bawah arahan Ibu Kepala Sekolah, Siti Muthmainnah, sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat.

Dalam sambutan yang dibacakan oleh Dedy Saputra, Direktur Diseminasi dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi, Prof. Yudi Darma, mengharapkan agar kegiatan ini berlanjut melalui kemitraan UIKA, sekolah, dan masyarakat.

“Dukungan In-Saintek hendaknya menjadi pemantik pembelajaran rutin dan pendampingan yang konsisten, termasuk setelah bantuan berakhir”. Pemilahan sampah, pengomposan bersama, dan kebun belajar dapat menjadi praktik berkelanjutan dengan melibatkan guru, orang tua, mahasiswa, serta komunitas. Pembelajaran sains yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari juga diharapkan mendorong siswa menjadi agen perubahan di lingkungan keluarga dan sekolah, termasuk dalam membangun kebiasaan hemat air dan energi, mengurangi sampah, serta menjaga kebersihan lingkungan.  

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperluas dampak sains dan teknologi agar tidak berhenti di lingkungan perguruan tinggi, tetapi dapat diakses dan dirasakan manfaatnya oleh sekolah dan masyarakat. 

Sambutan lainnya disampaikan oleh Ketua Yayasan Kinanti Bakti Pertiwi, Sri Hartati dan Pengawas Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Bogor.  

Di akhir acara, Direktur Eco-Technopark UIKA, Budi Susetyo menyatakan bahwa kolaborasi Universitas Ibn Khaldun Bogor dengan SDIT ALIF-Ciawi diharapkan dapat menjadi ruang pembelajaran bersama untuk membangun generasi yang peduli, kreatif, dan siap berkontribusi bagi pembangunan berkelanjutan.

Acara yang cukup meriah   ini juga dihadiri  Ainaul Mardliyah,M.Pd sebagai Pengawas Pembina dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor di  Kec. Ciawi. Selain itu  Sudarno, SE Pembina Yayasan bersama Sri Hartati, SE., M.Pd: Ketua Yayasan Kinanti Bakti Pertiwi yang menaungi SDIT ALIF selama ini. 

Adapun materi yang disampaikan kepada peserta yang semuanya perwakilan murid kelas 4, 5 dan 6 SDIT ALIF Ciawi ini berupa cara membuat kompos dengan metode Takakura yang dikembangkan dari Negeri Sakura Jepang dengan pemateri Nasywa,S.Kes bersama M.Dhava.S.Kes.Nasywa adapah lulusan FIKES UIKA tahun ini yang baru saja pulang dari London Inggris terkait dengan pengolahan sampah dan perubahan iklim.

Materi lainnya  yang disampaikan tentang cara membuat Pestisida Nabati dengan bahan dari daun pepaya oleh Haerudin, S.Pt. yang disampaikan dengan pendekatan spesial bagi siswa siswi SDIT ALIF sehingga  murid-murid mengikuti dengan penuh antusis.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pemberhentian ASN dilakukan setelah melalui proses pembinaan dan pemberian kesempatan untuk memperbaiki diri.

“Proses pemberhentian itu tidak ditemukan sekali langsung sikat. Tapi memang mesti ada perbaikan. Kemudian apabila sudah diberikan kesempatan perbaikan atau direhabilitasi, masih melakukan hal seperti itu, toleransi sudah tidak ada lagi, maka diberhentikan,” kata Farhan, di temui di balai kota Bandung.

Farhan menegaskan, ASN merupakan pejabat publik yang dituntut memiliki standar etika lebih tinggi karena perilakunya menjadi perhatian masyarakat.

“ASN ini bukan malaikat, manusia juga, tentu ada kekurangan. Namun, bagaimanapun juga, ASN ini adalah pejabat publik yang diperhatikan oleh masyarakat, sehingga harus memiliki standar etika yang lebih tinggi dari rata-rata,” ujarnya.

Farhan juga mengungkapkan, terdapat beberapa kasus serupa yang berujung pada pemecatan ASN di lingkungan Pemkot Bandung. Namun, jumlahnya belum mencapai puluhan kasus.

“Saya sangat mengharapkan seluruh ASN memiliki standar etika yang tinggi untuk kebaikan bersama,” tandasnya.

Kebakaran terjadi saat pemilik rumah sedang tidak berada di lokasi. Berdasarkan keterangannya, pemilik rumah tengah pergi untuk memenuhi panggilan pijat ketika api membakar bangunan tersebut.

Petugas pemadam kebakaran yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pemadaman. Api akhirnya berhasil dijinakkan setelah petugas berjibaku selama kurang lebih satu jam dengan mengerahkan tujuh unit mobil pemadam kebakaran.

Pemilik rumah, Nana, mengungkapkan bahwa sebelum meninggalkan rumah, dirinya sempat menyalakan pengisi daya ponsel dan kipas angin.

“Sebelum meninggalkan rumah, saya sempat menyalakan pengisi daya ponsel dan kipas angin,” kata Nana dengan raut muka penuh kesedihan, Jumat (16/10/2026).

Meski demikian, penyebab pasti kebakaran belum dapat dipastikan. Dugaan mengenai sumber api masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak berwenang.

Sementara itu, Kapolsek Lengkong, AKP Aldy Lazzuardy, memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

“Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini,” kata AKP Aldy Lazzuardy.

Akibat kebakaran tersebut, bangunan rumah sekaligus warung beserta sebagian besar isinya mengalami kerusakan berat. Uang dan kendaraan yang berada di lokasi juga dilaporkan ikut terbakar.

Hingga kini, penyebab kebakaran masih perlu dipastikan melalui penyelidikan lebih lanjut. Besarnya kerugian materiil akibat peristiwa tersebut juga belum diketahui secara pasti.

Bukan sekadar makan bersama, kegiatan ini menjadi ruang untuk mempererat kedekatan antara polisi dan masyarakat. Di balik hidangan yang tersaji, ada pesan sederhana bahwa kebersamaan dan kepedulian bisa dimulai dari hal-hal kecil.

Bagi para pengemudi ojol yang sehari-hari berjibaku di jalanan demi memenuhi kebutuhan keluarga, kesempatan untuk duduk bersama dan menikmati sarapan sebelum kembali bekerja menjadi momen yang bermakna.

Kegiatan tersebut juga menjadi bentuk kepedulian kepolisian terhadap masyarakat, khususnya mereka yang setiap hari bekerja keras mencari nafkah.

Kasat Lantas Polresta Bogor, Kompol Ega, mengatakan kegiatan sarapan bersama ini merupakan salah satu upaya Kapolresta Bogor untuk membangun kedekatan antara anggota kepolisian dan masyarakat.

Menurutnya, selain melaksanakan kegiatan Subuh Keliling sebelum menjalankan tugas mengatur lalu lintas, jajaran kepolisian juga diajak untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui kegiatan sederhana yang membawa manfaat.

“Bersama Bapak Kapolres, kami mengajak masyarakat dan rekan-rekan ojol untuk sarapan bersama. Ini merupakan upaya Bapak Kapolres agar anggota kepolisian bisa merasakan dan memahami apa yang dirasakan masyarakat. Sesuai slogan Bapak Kapolri, polisi bersama masyarakat,” ujar Kompol Ega Prayudi, Jumat (16/10/2026).

Melalui kegiatan tersebut, kepolisian berharap hubungan dengan masyarakat tidak hanya terjalin saat menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga tumbuh melalui interaksi sehari-hari yang penuh keakraban.

"Sebab, di balik seragam yang dikenakan, polisi juga merupakan bagian dari masyarakat. Begitu pula para pengemudi ojol yang setiap hari menjadi bagian penting dari aktivitas perkotaan, membantu mobilitas warga sekaligus berjuang memenuhi kebutuhan keluarga," kata Ega.

Dalam surat terbuka itu, Sari-Wilson Pohan yang sudah 14 tahun tinggal di Johor Bahru, menulis:Penegakan Hukum dan Pengawasan Sektor Keuangan untuk Mengatasi Kabut Asap

Kepada Yth. Bapak Presiden Prabowo Subianto,

Saya menulis surat ini untuk menyampaikan aspirasi terkait permasalahan kabut asap musiman yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, stabilitas ekonomi, dan kelestarian lingkungan. Meskipun upaya pemadaman di lapangan oleh darurat dan sukarelawan sangat krusial, solusi jangka panjang memerlukan penegakan hukum dan regulasi yang tegas serta konsisten.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), prinsip tanggung jawab mutlak dan akuntabilitas korporasi telah diatur secara jelas untuk mencegah pembakaran lahan secara ilegal.

Agar kepastian hukum ini efektif, penegakan aturan harus mencakup baik perusahaan di lapangan maupun lembaga keuangan yang menyediakan modal operasional.

Kami memohon dengan penuh hormat agar pemerintah Bapak dapat mengambil langkah-langkah strategi berikut:

1. Penegakan Hukum Tegas terhadap Pelaku Operasional: Mengoptimalkan ketentuan pertanggungjawaban korporasi sesuai UU No. 32/2009 melalui sanksi administratif, ganti rugi perdata, hingga pidana bagi perusahaan yang melanggar ketentuan pencegahan kebakaran lahan. 

2. Akuntabilitas dan Regulasi Sektor Keuangan: Memperkuat implementasi kerangka Perbankan Berkelanjutan (Sustainable Finance) melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Lembaga keuangan yang mengucurkan kredit atau investasi kepada perusahaan non-kompatibel wajib dikenakan kewajiban uji kelayakan lingkungan (ESG due diligence), regulasi audit, serta sanksi administratif atau denda apabila baikan fungsi pengawasan tersebut.

Penerapan sanksi hukum dan finansial secara beriringan akan menutup celah pendanaan bagi praktik pembukaan lahan yang ilegal, sehingga akses modal hanya diperuntukkan bagi kegiatan usaha yang mematuhi hukum. Kami percaya pada komitmen pemerintah Bapak dalam menegakkan hukum, melindungi kesehatan masyarakat, dan memperkuat tata kelola lingkungan nasional.

Hormat saya,

Sari IYP

Erick mengaku belum menerima perkembangan terbaru terkait proses pemain berusia 19 tahun tersebut untuk menjadi warga negara Indonesia (WNI). Ia juga belum mengonfirmasi rencana penambahan pemain naturalisasi menjelang Piala Asia 2027.

“Belum ada kabar [lebih lanjut soal Demiane Agustien],” kata Erick saat ditemui di Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Ketika ditanya mengenai kemungkinan PSSI menambah pemain keturunan untuk memperkuat skuad Garuda, Erick kembali memberikan jawaban singkat.

“Belum, belum ada penambahan pemain naturalisasi,” ujarnya.

Pernyataan tersebut belum memberikan kepastian mengenai kelanjutan kabar naturalisasi Demiane. Hingga saat ini, berdasarkan keterangan Erick tersebut, belum ada informasi lebih lanjut yang dapat memastikan apakah pemain muda itu masuk dalam rencana penguatan Timnas Indonesia.

Nama Demiane Agustien sebelumnya menjadi perhatian setelah muncul kabar bahwa dirinya mulai mengurus administrasi untuk menjadi WNI. Jika kabar tersebut berlanjut dan seluruh persyaratan terpenuhi, pemain yang berposisi sebagai gelandang serang itu berpotensi menjadi salah satu opsi bagi lini tengah Indonesia.

Namun, peluang tersebut masih bergantung pada kejelasan proses administrasi, pemenuhan persyaratan kewarganegaraan dan kelayakan membela tim nasional sesuai regulasi yang berlaku.

Demiane Agustien Perkuat Arsenal U-21

Demiane Agustien saat ini memperkuat Arsenal U-21 yang berkompetisi di Premier League 2. Pemain kelahiran Oss, Belanda, tersebut bermain di posisi gelandang serang dan memiliki karakter permainan yang berpotensi mendukung kreativitas lini tengah.

Pada musim ini, Demiane tercatat telah tampil dalam tiga pertandingan Premier League 2 serta dua laga EFL Trophy, berdasarkan data yang disertakan dalam laporan mengenai pemain tersebut.

Dari tiga penampilannya di Premier League 2, Demiane satu kali bermain penuh dan dua kali tampil sebagai pemain pengganti.

Dalam perannya sebagai gelandang serang, ia dapat ditempatkan di area tengah untuk membantu membangun serangan, membuka ruang, serta menghubungkan lini tengah dengan barisan penyerang.

Karakter pemain yang mampu beroperasi di belakang penyerang menjadi salah satu alasan namanya menarik perhatian dalam pembahasan mengenai kebutuhan Timnas Indonesia.

Meski demikian, statistik penampilan di level klub belum cukup untuk memastikan kontribusi seorang pemain apabila nantinya bergabung dengan tim nasional. Adaptasi terhadap taktik, konsistensi performa, dan kebutuhan pelatih tetap menjadi pertimbangan penting.

Timnas Indonesia Berpeluang Menambah Opsi Gelandang

Kabar mengenai Demiane juga mengemuka di tengah pembahasan kebutuhan komposisi lini tengah Timnas Indonesia menjelang Piala Asia 2027.

Dalam skema permainan yang melibatkan dua gelandang sentral, Indonesia membutuhkan keseimbangan antara pemain yang bertugas menjaga kedalaman, mengatur distribusi bola, dan mendukung serangan.

Joey Pelupessy dikenal sebagai salah satu opsi untuk peran gelandang bertahan. Sementara itu, pemain seperti Thom Haye dan Calvin Verdonk dapat memberikan pilihan berbeda dalam membangun permainan, bergantung pada posisi dan instruksi taktik yang digunakan.

Kehadiran gelandang serang dengan karakter playmaker berpotensi menambah variasi serangan, terutama ketika tim membutuhkan pemain yang mampu menemukan ruang di antara lini lawan dan menciptakan peluang bagi penyerang.

Demiane diperkirakan dapat menawarkan profil permainan berbeda apabila memenuhi syarat untuk membela Indonesia dan nantinya masuk dalam pertimbangan tim pelatih. Namun, belum ada kepastian bahwa ia menjadi bagian dari rencana John Herdman.

Pelatih Timnas Indonesia tersebut tetap memiliki kewenangan menentukan pemain berdasarkan kebutuhan taktik, performa di klub, dan kesiapan masing-masing pemain.

Pilihan menggunakan formasi empat bek atau sistem lain juga akan memengaruhi kebutuhan komposisi gelandang. Karena itu, penambahan pemain baru perlu mempertimbangkan keseimbangan skuad secara keseluruhan, bukan hanya posisi yang ditempati seorang pemain.

Naturalisasi Menuju Piala Asia 2027

Piala Asia 2027 menjadi salah satu agenda penting bagi Timnas Indonesia. Persiapan menuju turnamen tersebut membutuhkan perencanaan skuad yang matang, termasuk evaluasi pemain yang tersedia dan kemungkinan penambahan kekuatan.

Meski proses naturalisasi dapat menjadi salah satu opsi untuk memperluas pilihan pemain, setiap calon tetap harus memenuhi ketentuan hukum Indonesia serta regulasi kelayakan pemain yang ditetapkan FIFA.

Khusus Demiane, kabar mengenai pengurusan administrasi belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa proses naturalisasinya telah berjalan sampai tahap tertentu atau akan selesai tepat waktu.

PSSI juga perlu memastikan setiap tahapan dilakukan melalui prosedur yang berlaku sebelum seorang pemain dapat dipertimbangkan untuk memperkuat tim nasional.

Untuk saat ini, pernyataan Erick Thohir belum memberikan konfirmasi mengenai kelanjutan naturalisasi Demiane Agustien maupun rencana penambahan pemain keturunan lainnya.

Publik masih menunggu perkembangan resmi dari PSSI mengenai kemungkinan tersebut, termasuk apakah gelandang muda Arsenal U-21 itu akan masuk dalam proyeksi skuad Garuda untuk menghadapi Piala Asia 2027.

Menurut Erick, setiap usulan pembangunan sarana olahraga perlu dikaji secara cermat agar fasilitas yang dibangun memiliki fungsi jelas dan memberikan manfaat nyata bagi warga. Perencanaan juga harus mempertimbangkan kebutuhan daerah serta masyarakat yang akan memanfaatkan fasilitas tersebut.

Pesan itu disampaikan Erick dalam Forum Nasional: Transformasi Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan di Jakarta, Kamis (15/10/2026). Dalam forum tersebut, ia menyinggung adanya permintaan dari sejumlah daerah terkait rekomendasi pembangunan fasilitas olahraga.

Erick menilai, setiap permintaan perlu disertai alasan dan kebutuhan yang jelas sebelum ditindaklanjuti. Dengan demikian, keputusan pembangunan dapat didasarkan pada kepentingan masyarakat, bukan semata-mata keinginan untuk menghadirkan bangunan baru.

“Ini kebutuhan yang memang harus kita laksanakan karena kepentingan daripada masyarakatnya yang membutuhkan. Bukan hanya kita membangun tempat,” ujar Erick dalam forum tersebut.

Pernyataan itu menekankan pentingnya pendekatan berbasis kebutuhan dalam perencanaan infrastruktur olahraga. Pemerintah perlu memastikan fasilitas yang dibangun sesuai dengan kondisi daerah dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

Erick Thohir Soroti Usulan Pembangunan Olahraga

Dalam pemaparannya, Erick mengungkapkan adanya sejumlah daerah yang mengajukan permintaan rekomendasi pembangunan fasilitas olahraga. Namun, ia menekankan bahwa setiap usulan tidak bisa hanya dilihat dari rencana pembangunan fisik, melainkan harus mempertimbangkan tujuan dan manfaat yang ingin dicapai.

Kebutuhan fasilitas olahraga di setiap daerah dapat berbeda, bergantung pada kondisi wilayah, karakteristik masyarakat, serta sarana yang telah tersedia. Karena itu, proses perencanaan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata calon pengguna.

Pendekatan tersebut penting untuk memastikan pembangunan tidak berakhir pada penyediaan gedung atau lapangan tanpa perencanaan pemanfaatan yang memadai.

Fasilitas olahraga pada dasarnya dapat mendukung berbagai kegiatan, mulai dari olahraga masyarakat, pembinaan atlet, hingga pengembangan aktivitas kepemudaan. Namun, penentuan jenis dan fungsi fasilitas perlu disesuaikan dengan kebutuhan yang ingin dipenuhi.

Dengan perencanaan yang tepat, sarana olahraga diharapkan dapat digunakan secara berkelanjutan dan memberikan nilai manfaat bagi masyarakat di sekitarnya.

Sebaliknya, pembangunan tanpa kajian kebutuhan yang memadai berisiko membuat fasilitas tidak dimanfaatkan secara optimal. Oleh sebab itu, kejelasan tujuan menjadi salah satu aspek penting sebelum pemerintah menetapkan keputusan pembangunan.

Erick tidak memerinci daerah yang mengajukan usulan, jenis fasilitas yang diminta, maupun kriteria khusus untuk menentukan prioritas pembangunan. Karena itu, mekanisme penilaian dan tindak lanjut setiap usulan masih perlu dilihat berdasarkan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah

Selain menyoroti kebutuhan masyarakat, Erick turut menekankan pentingnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan fasilitas olahraga. Keselarasan antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan agar program yang dirancang dapat dilaksanakan sesuai kondisi di lapangan.

Menurutnya, kebijakan pembangunan olahraga tidak seharusnya berjalan sendiri-sendiri. Koordinasi antarlembaga diperlukan untuk menyelaraskan perencanaan, regulasi, serta pelaksanaan program agar memiliki arah yang jelas.

Dalam forum nasional tersebut, Erick juga menyinggung perlunya sinkronisasi kebijakan lintas kementerian, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan regulasi olahraga dan pembangunan.

Koordinasi yang baik diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kebutuhan daerah sekaligus memperjelas peran setiap pihak dalam proses perencanaan dan pelaksanaan.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyampaikan kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Sementara itu, pemerintah pusat perlu memastikan usulan yang diajukan selaras dengan arah kebijakan dan tujuan pembangunan olahraga nasional.

Melalui komunikasi dan koordinasi tersebut, proses pengambilan keputusan diharapkan lebih terarah serta mempertimbangkan manfaat fasilitas bagi masyarakat dalam jangka panjang.

Pembangunan Harus Memberikan Manfaat Nyata

Penegasan Erick menempatkan kebutuhan warga sebagai pertimbangan utama dalam pembangunan infrastruktur olahraga. Prinsip tersebut menuntut agar setiap usulan tidak hanya menjelaskan bentuk bangunan yang akan dibuat, tetapi juga tujuan, calon pengguna, dan manfaat yang diharapkan.

Penentuan prioritas pembangunan juga perlu mempertimbangkan ketersediaan fasilitas yang sudah ada, kebutuhan masyarakat, serta rencana pemanfaatan setelah pembangunan selesai.

Dengan demikian, pembangunan sarana olahraga dapat menjadi bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap kegiatan olahraga, sekaligus mendukung pembinaan atlet dan pengembangan kepemudaan.

Tantangan berikutnya adalah menerjemahkan prinsip tersebut menjadi proses perencanaan dan keputusan yang terukur. Kejelasan kriteria, koordinasi lintas pemerintahan, serta evaluasi pemanfaatan fasilitas menjadi aspek yang perlu diperhatikan.

Melalui pendekatan berbasis kebutuhan, pembangunan fasilitas olahraga diharapkan tidak berhenti pada penambahan infrastruktur, tetapi benar-benar menjawab persoalan dan kebutuhan masyarakat di daerah.

Pesan Erick dalam forum nasional tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan olahraga tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya fasilitas yang berdiri, melainkan juga oleh kesesuaian fungsi, tingkat pemanfaatan, dan manfaatnya bagi masyarakat.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, mengatakan penanganan karhutla di wilayah tersebut membutuhkan koordinasi lintas sektor, termasuk pemerintah daerah dan pelaku usaha pemegang konsesi perkebunan serta kehutanan.

Mandat tersebut, kata Hanif, diberikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2026. Pemerintah pusat meminta penanganan karhutla dilakukan secara serius dan sistematis, terutama di wilayah yang mengalami kebakaran berulang.

"Untuk Kemenko Bidang Pangan, kita diminta untuk mengawal empat provinsi penting, yaitu Kalimantan Selatan, Papua Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatra Selatan," ujar Hanif usai rapat koordinasi penanggulangan karhutla, Kamis (15/10/2026).

Hanif menjelaskan, penanganan di Kalimantan Selatan telah dimulai sejak Agustus 2026 melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan dunia usaha. Dari upaya tersebut, hampir 3.000 hektare lahan di lokasi yang berdekatan dengan pusat kota berhasil dikendalikan dari kebakaran.

Selain itu, pemerintah juga melakukan penanganan terhadap sekitar 10.000 hektare lahan. Dari luasan tersebut, sekitar 8.500 hektare ditangani melalui pengolahan dan pembalikan tanah, sedangkan sekitar 1.500 hingga 1.600 hektare lainnya melalui metode perendaman lahan gambut.

Menurut Hanif, pendekatan tersebut akan diperluas melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha. Penanganan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lahan, sistem drainase, kanal, akses jalan, serta ketersediaan sumber air.

"Sulit padam itu karena degradasi lahan utama. Nah, itu penyebab utama degradasi lahan," katanya.

Khusus di Kalimantan Tengah, pemerintah mulai memetakan dua lokasi prioritas untuk penanganan bersama. Lokasi pertama berada di Palangka Raya dengan luasan sekitar 39.000 hektare yang terindikasi mengalami kebakaran berulang dan memiliki banyak titik panas atau hotspot.

Sementara itu, lokasi kedua berada di Pulang Pisau, yang mencakup kawasan lindung gambut dengan luas hampir 90.000 hingga 93.000 hektare.

"Kedua lokasi tersebut akan menjadi sasaran peta kerja bersama. Tim terkait selanjutnya akan melakukan verifikasi lapangan untuk menentukan metode penanganan yang sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah," jelasnya.

Hanif mengakui, penanganan karhutla di Kalimantan Tengah memiliki tantangan tersendiri karena kawasan gambutnya lebih luas dibandingkan Kalimantan Selatan. Karena itu, langkah penanganan perlu disesuaikan dengan karakteristik lahan dan tingkat kerusakan yang terjadi.

Ia menegaskan, persoalan kebakaran hutan dan lahan yang tengah dihadapi harus menjadi prioritas, sembari melakukan pembenahan terhadap berbagai persoalan tata kelola lahan yang telah berlangsung sebelumnya.

"Banyak sudah pembelajaran, banyak sudah ilmu pengetahuan, tinggal bagaimana kita mengoordinasikan ini. Saya rasa Kemenko Bidang Pangan akan berkoordinasi serius dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan untuk bersama-sama melakukan mandat yang diminta oleh Bapak Presiden," pungkasnya.

Lima atlet andalan Indonesia, yakni Muhamad Afrizal Syafa, Handayani, Felix Ardi Yuda, Muhammad Bintang Satria, dan Gischa Zayana, memanfaatkan sesi latihan selama 120 menit untuk mengulang materi yang telah dipersiapkan di Tanah Air sekaligus beradaptasi dengan venue pertandingan.

Setiap lemparan atlet mendapat evaluasi langsung dari lima pelatih yang mendampingi. Di sela latihan, mereka juga berkesempatan mengamati persiapan atlet dari negara lain yang berlatih di arena yang sama.

Koordinator Pelatih Boccia Indonesia, Islahuzzaman Nur Yadin, menyebut timnya datang ke Nagoya dengan kepercayaan diri tinggi. Pasalnya, Indonesia berhasil menyapu bersih gelar juara umum dalam tiga kejuaraan uji coba sebelum Asian Para Games 2026.

“Targetnya masih sama, satu emas seperti di Hangzhou (Asian Para Games 2022) kemarin. Mudah-mudahan, melihat persiapan selama try out yang selalu menjadi juara umum, kami bisa mencapai target atau bahkan lebih dari yang diharapkan,” ujar Islah, Rabu (14/10).

Lima atlet yang dibawa ke Nagoya akan bersaing dalam dua kategori, yakni BC1 dan BC2. Muhammad Afrizal Syafa dan Handayani turun di kategori BC1, sedangkan Felix Ardi Yuda, Muhammad Bintang Satria, dan Gischa Zayana menjadi andalan di kategori BC2.

Islah mengatakan nomor beregu menjadi tumpuan utama Indonesia untuk meraih emas. Ia menilai kekuatan tim cukup menjanjikan, terlebih sistem pertandingan yang diterapkan di Nagoya dinilai menguntungkan skuad Merah Putih.

“Target emas kami di nomor tim karena di tim kami memang kuat. Apalagi, di Nagoya ini sistem pertandingannya masih sistem lama. Kalau seandainya sistemnya pakai sistem baru, sudah yakinlah kami ambil,” tuturnya.

Selain nomor beregu, peluang Indonesia juga terbuka melalui nomor individu BC1 putra dan putri. Afrizal dan Handayani dinilai memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan medali.

Sementara itu, persaingan di kategori BC2 diprediksi lebih ketat. Islah menyoroti kekuatan dua atlet Thailand di sektor putra serta wakil Hong Kong di sektor putri yang sebelumnya mengalahkan Indonesia pada uji coba terakhir.

“BC1 juga masih peluang. Putra-putri BC1 peluang banget, Afrizal sama Handayani. Kalau BC2 putra, masih ada duo Thailand yang agak berat. Di BC2 putri, ada wakil Hong Kong yang kemarin waktu terakhir try out kami kalah,” jelasnya.

Meski membidik emas, Islah menegaskan para atlet diminta tetap fokus menjalani pertandingan tanpa terbebani target. Ia juga menyebut Asian Para Games 2026 tidak memengaruhi perebutan tiket Paralimpiade Los Angeles 2028 bagi timnya.

" Kami tidak ada beban. Kami juga targetkan pada anak-anak yang penting latihan, main bagus karena demi bangsa dan negara,” tegas Islah.

Salah satu andalan Indonesia, Handayani, turut menyatakan kesiapannya menghadapi persaingan di Nagoya. Atlet asal Banten tersebut sudah memiliki gambaran mengenai kekuatan lawan di kategori BC1 putri.

Handayani menargetkan podium terbaik dan berharap bisa mempersembahkan medali emas bagi Indonesia. Menurutnya, menjaga ketenangan, fokus, serta menerapkan strategi yang tepat menjadi kunci menghadapi pertandingan.

“Targetnya podium terbaik. Semoga emas, pokoknya podium dulu. Tantangan ada di diri sendiri. Harus bisa manajemen diri sendiri, yang penting ketenangan, fokus, dan strategi harus pas. Untuk lawan terberat sementara ini mungkin baru Singapura,” ujarnya.

Tak hanya menyuguhkan hidangan ayam, Ayam Rakyat Merdeka juga menghadirkan pilihan makanan lain, mulai dari nasi uduk, mi goreng, hingga sop daging. Pengunjung bisa menikmati sajian tersebut sembari bersantai di area kafe yang dilengkapi taman dan tempat duduk nyaman. 

Salah satu menu unggulan yang ditawarkan adalah Ayam Goreng Bawang Putih. Menu ini dapat dinikmati bersama tiga pilihan sambal, yakni sambal merah, sambal hijau, dan sambal ulam. 

Dengan harga mulai Rp20 ribuan, pengunjung dapat menikmati sajian ayam yang dipadukan dengan pilihan sambal sesuai selera. Bahkan, tersedia potongan harga bagi pelanggan yang memilih layanan takeaway. 

Selain itu, terdapat Ayam Goreng Lengkuas yang mengandalkan perpaduan ayam goreng dan bumbu rempah khas masakan Indonesia. Bagi pencinta hidangan tradisional, tersedia pula nasi uduk dengan rempah pilihan yang disajikan bersama ayam goreng. 

Pilihan lainnya meliputi ayam geprek dan mi goreng ayam geprek yang cocok bagi pencinta makanan bercita rasa pedas. Sementara itu, Sop Daging menjadi alternatif bagi pengunjung yang ingin menikmati hidangan berkuah dengan racikan rempah. 

Sebagai pelengkap, tersedia pula aneka makanan penutup, seperti kue sus dan puding cokelat dengan vla. 

Founder Ayam Rakyat Merdeka, Gosjen Roy, mengatakan, brand tersebut dibangun dengan gagasan memadukan kekayaan bumbu tradisional Indonesia dan semangat nasionalisme, sekaligus menghadirkan makanan yang bisa dijangkau berbagai kalangan. 

"Kami memadukan bumbu tradisional dengan semangat nasionalisme. Ayam Rakyat Merdeka hadir bukan sekadar menyajikan ayam goreng yang renyah dan empuk, tetapi juga membawa semangat perjuangan dalam setiap gigitan," ungkap Gosjen, Kamis (15/10/2026). 

Ia menjelaskan, ide tersebut bermula pada malam menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus. Bersama timnya, Gosjen mulai meracik resep ayam goreng tepung di dapur sederhana hingga lahir konsep Ayam Rakyat Merdeka. 

Brand ini kemudian mengusung tagline "Rasa Merdeka, Harga Rakyat, Untuk Indonesia" sebagai identitas yang mencerminkan perpaduan cita rasa lokal, semangat kebangsaan, dan harga yang bersahabat. 

Kehadiran ARM sekaligus melengkapi pilihan kuliner di Moien Signature. Tempat ini tidak hanya ditujukan bagi pengunjung yang ingin makan, tetapi juga bagi mereka yang membutuhkan suasana nyaman untuk bekerja, berdiskusi, atau sekadar menghabiskan waktu luang. 

Pengelola Moien Signature menghadirkan perpaduan area terbuka dan ruangan dalam untuk memberikan keleluasaan kepada pelanggan. Fasilitas yang tersedia mencakup taman di bagian depan dan belakang, tempat duduk sofa, serta area bar. 

"Pengunjung yang menyukai suasana lebih tenang dapat memilih area taman belakang, sedangkan bagian depan menjadi pilihan ketika ada penampilan musik," jelasnya. 

Selain area makan umum, Moien Signature menyediakan ruangan khusus untuk berbagai kegiatan, mulai dari rapat kantor, seminar, hingga pertemuan kelompok. Fasilitas tersebut dapat menjadi alternatif bagi komunitas maupun perusahaan yang membutuhkan tempat berkumpul dalam suasana lebih santai. 

Untuk kebutuhan pertemuan, ruangan khusus yang tersedia mampu menampung sekitar 20 orang. Sementara itu, area makan umum memiliki kapasitas sekitar 30 orang. 

Penataan ruang juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan, termasuk untuk pertemuan dengan konsep ruang kelas. Dengan demikian, pengunjung dapat menikmati hidangan sekaligus memanfaatkan fasilitas yang tersedia untuk menunjang aktivitas bersama. 

Nama Moien sendiri terinspirasi dari kata “Mooi” dalam bahasa Belanda yang berarti cantik atau bagus. Filosofi tersebut menjadi bagian dari konsep tempat yang dirancang agar pengunjung merasa nyaman saat menikmati makanan maupun menghabiskan waktu bersama orang terdekat. 

Dengan hadirnya Ayam Rakyat Merdeka, Moien Signature menawarkan alternatif bagi warga yang mencari tempat makan dengan menu beragam, harga terjangkau, dan suasana kafe yang mendukung aktivitas bersantai hingga bekerja di Kota Bogor. 

Sutradara dan penulis HASUT, Ilya Sigma, akhirnya memberikan jawaban tegas: Rere tidak pernah kerasukan.

“Rere tidak pernah kerasukan. Kalau diperhatikan, HT milik Rere sudah terjatuh ketika ia berlari. Suara-suara yang muncul sesudahnya juga tidak pernah benar-benar memanggil nama mereka,” ungkap Ilya.

Menurut Ilya, para karakter segera menghubungkan suara yang terputus-putus itu dengan orang yang paling mereka takutkan atau curigai. Informasi yang mereka terima tidak pernah utuh, tetapi luka dan ketakutan masing-masing membuat mereka merasa telah mengetahui kebenarannya.

“Yang benar-benar terjadi sebenarnya lebih sedikit daripada yang disimpulkan para karakter. Mereka mendengar suara, lalu mengisi bagian yang hilang dengan ketakutan sendiri. Penonton sengaja ditempatkan dalam posisi yang sama,” jelasnya.

Inilah alasan HASUT menggunakan sudut pandang yang berubah-ubah. Setiap karakter membawa luka, ingatan, dan versinya sendiri. Penonton tidak langsung diberikan satu sudut pandang yang sepenuhnya dapat dipercaya.

Ilya menegaskan bahwa kebingungan tersebut bukan dimaksudkan untuk menguji apakah penonton cukup pintar memahami film. HASUT justru mengajak penonton memisahkan tiga hal: apa yang benar-benar terlihat, apa yang diasumsikan karakter, dan apa yang akhirnya mereka percaya.

“Buatku pertanyaan film ini bukan hanya siapa yang berada di balik suara itu. Pertanyaannya adalah mengapa kita begitu cepat mempercayai suara yang paling sesuai dengan luka dan ketakutan kita,” tambah Ilya.

Cara kerja suara di dalam HASUT juga terasa dekat dengan situasi hari ini. Masyarakat setiap hari menerima potongan video, rekaman suara, pesan berantai, dan cerita sepihak. Ketika konteksnya hilang, manusia kerap mengisi kekosongan tersebut dengan prasangka yang sudah dimiliki sebelumnya.

Pengungkapan bahwa Rere tidak pernah kerasukan memang menjawab satu misteri. Namun, jawaban itu melahirkan pertanyaan yang lebih besar: jika bukan Rere, suara siapa yang sebenarnya mereka dengarkan, dan mengapa mereka begitu mudah mematuhinya?

HASUT dibintangi Karina Salim, Rachel Amanda, Marthino Lio, dan Kevin Ardilova. Film produksi TUTA Films ini masih tayang di bioskop dengan klasifikasi usia 17+.

Penonton disarankan memeriksa jadwal terbaru di jaringan bioskop atau akun resmi @filmhasut karena jadwal dapat berubah bersamaan dengan masuknya film-film baru.

Dukungan tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah memperkuat pembinaan jangka panjang dan meningkatkan kesejahteraan atlet guna mendorong prestasi esports Indonesia di tingkat internasional.

Hal itu disampaikan Erick dalam Pelantikan Pengurus Besar Esports Indonesia (PB ESI) masa bakti 2026–2030 di Hall Patiunus, Jakarta Selatan, Kamis (15/10/2026).

Erick menegaskan pemerintah terus mendorong pembinaan atlet melalui pemusatan latihan nasional (pelatnas) berkelanjutan. Pemerintah juga telah menyiapkan pendanaan untuk persiapan SEA Games dan Olimpiade serta mengupayakan dana pensiun atlet mulai 2027 yang masih menunggu persetujuan DPR.

"Bapak Presiden komit bahwa pelatnas tidak lagi jangka pendek," ujar Erick.

Menurutnya, olahraga tidak hanya menjadi sarana meraih prestasi, tetapi juga berperan dalam memperkuat citra bangsa dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan sekitar 154 juta pemain gim di Indonesia, esports memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai industri olahraga nasional.

Sejalan dengan hal tersebut, Herindra menegaskan kepengurusan PB ESI periode 2026–2030 akan memprioritaskan pembinaan atlet yang profesional, terukur, dan berkelanjutan. Salah satu langkah utamanya adalah membangun jalur prestasi berjenjang agar talenta dari berbagai daerah memiliki kesempatan memperkuat tim nasional.

"Pelatnas harus berkelanjutan, bukan musiman, menuju ajang multievent berikutnya," tegas Herindra.

Herindra juga menekankan pentingnya pembinaan berbasis data dan ilmu keolahragaan, evaluasi pascakompetisi, serta penguatan perlindungan dan kesejahteraan atlet. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga kesinambungan prestasi sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia.

Dukungan turut disampaikan Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman yang mengapresiasi kepemimpinan Herindra dan pencapaian atlet esports Indonesia.

"Saya yakin ke depan kita pantas mendapat medali emas dari saudara (atlet) sekalian," ujar Marciano.

Optimisme tersebut didukung capaian dua medali perak pada Asian Games 2026 Aichi-Nagoya serta gelar juara umum SEA Esports Nations Cup 2026 dengan perolehan tiga emas, satu perak, dan satu perunggu.

Pelantikan tersebut turut dihadiri Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid serta Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad.

Sinergi pemerintah dan PB ESI di bawah kepemimpinan Herindra diharapkan memperkuat ekosistem esports nasional melalui pembinaan yang konsisten, peningkatan kesejahteraan atlet, dan pengembangan talenta menuju prestasi internasional yang lebih tinggi.

Hasilnya, Jakarta pun kini menduduki peringkat pertama sebagai kota pelajar di Indonesia, mengungguli Yogyakarta.

Hal itu disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat memberikan kuliah umum sekaligus meresmikan gedung Universitas Ciputra Jakarta di Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis (15/10/2026).

Baca Juga: Atalia Soroti Kasus Perundungan di Telkom University: Menambah Jumlah Kasus Bullying di Lingkungan Pendidikan 

"Tadi saya menyampaikan bahwa yang paling utama adalah tentang pendidikan. Jakarta sekarang ini, untuk pendidikan, untuk kota pelajar, yang dulu nggak pernah ranking satu, sekarang Jakarta adalah ranking satu kota pelajar di Indonesia. Bahkan kita, kita sekarang ini lebih baik dari Jogja," ujar Pramono.

Pramono pun merasa bangga terhadap capaian Jakarta jadi Kota Pelajar tersebut. 

Karena itu, ia berharap kehadiran Universitas Ciputra Jakarta dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan pendidikan di Jakarta menjadi semakin lebih baik.

Baca Juga: Dimulai, Mendikdasmen Sebut ke 40 Siswa SMP dan SMA Terpilih di Tiap STN Melalui Seleksi Ketat

Untuk meningkatkan kualitas SDM warga Jakarta dan menciptakan akses pendidikan yang merata, Pemprov DKI terus memperluas jumlah penerima manfaat program pendidikan seperti KJP, KJMU, dan pemutihan ijazah.

Selain itu, dalam waktu dekat Pemprov DKI juga akan menyediakan beasiswa LPDP bagi anak-anak Jakarta. 

Tak hanya itu, Pemprov DKI juga memodernisasi 19 gedung sekolah dengan fasilitas yang lengkap.

Baca Juga: 509 Kasus pada 2025, Pemkab Bogor Gandeng Banyak Pihak Lindungi Perempuan dan Anak

Berbagai fasilitas dan kemudahan akses pendidikan ini diberikan untuk menekan angka gini rasio yang saat ini masih tinggi.

"Saya termasuk yang meyakini bahwa untuk memotong garis ketidakberuntungan dalam keluarga adalah dengan pendidikan," katanya.

Managing Director Ciputra Group, Harun Hajadi mengapresiasi sinergi dengan Pemprov DKI dalam menghadirkan fasilitas pendidikan yang lengkap.

Baca Juga: Tingkatkan SDM Olahraga Menuju Indonesia Emas 2045, Kemenpora dan LPDP Luncurkan Beasiswa Keolahragaan

Ia berharap kehadiran Universitas Ciputra Jakarta ini memberikan kontribusi dalam menciptakan SDM yang berkualitas yang dibutuhkan Jakarta untuk menjadi salah satu kota global terkemuka di dunia.

"Mudah-mudahan kehadiran Universitas Ciputra Jakarta dapat ikut memperkuat human capital Jakarta, dan mudah-mudahan ketika suatu hari Jakarta berhasil masuk dalam jajaran 50 kota global terkemuka di dunia," ucapnya.

Ia menyampaikan visi Universitas Ciputra dalam mencetak generasi yang berani menciptakan peluang usaha, lapangan pekerjaan, dan memberikan solusi bagi masyarakat.

"Karena itu, entrepreneurship bukan sekadar mata kuliah di Universitas Ciputra. Entrepreneurship adalah DNA Universitas Ciputra," tutupnya.

Pakar Genetika Ekologi IPB University, Prof Ronny Rachman Noor, mengingatkan pentingnya protein hewani dari telur, daging, dan susu untuk mendukung pertumbuhan tubuh serta perkembangan otak anak. 

Menurutnya, pemenuhan gizi yang tepat sejak dini menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia di masa depan.

Baca Juga: Maraknya Kasus Stunting, Mahasiswa KKN-T IPB University Gerakkan Warga Cangkurawok Konsumsi Protein Hewani  

"Tidak ada yang menyangkal bahwa nasi bisa membuat anak-anak kita kenyang dan berhenti menangis hari ini. Namun, dalam 20 tahun ke depan, susu, daging, dan telur akan membantu anak-anak kita menjadi lebih cerdas serta memiliki fisik yang sehat dan berkualitas," ujar Prof Ronny.

Menurutnya, saat ini banyak orang merasa kenyang karena konsumsi nasi yang berlimpah, sementara asupan protein hewani masih minim dan dianggap tidak memadai. 

Dari sudut pandang kecukupan gizi, ia menerangkan, tubuh manusia membutuhkan 20 jenis asam amino, 9 di antaranya tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh dan harus diperoleh dari makanan dan minuman.

Baca Juga: Pemkot Bogor Buka Pintu Lebar untuk CSR Perusahaan, Jenal Mutaqin: Fokus Kesehatan hingga Penanganan Stunting

"Dari segi kualitas gizi, tahu dan tempe merupakan sumber protein, tetapi tidak selengkap protein hewani dari susu, daging, dan telur. Produk ternak disebut sumber protein lengkap karena menyediakan semua asam amino esensial dalam satu hidangan," jelas Prof Ronny.

Lebih lanjut ia menjelaskan, sebutir telur mengandung 6 gram protein lengkap serta hampir semua vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. 

Telur mengandung protein yang paling mudah diserap, dengan nilai biological value 100. 

Baca Juga: Kota Bogor Targetkan Zero New Stunting melalui Kolaborasi dan Pemantauan Digital

Selain itu, telur mengandung kolin—bahan baku neurotransmitter yang mempertajam memori dan fokus. Lutein dan DHA dalam telur penting untuk perkembangan otak dan retina.

Adapun daging, zat besi yang terkandung di dalamnya dapat dengan mudah diserap oleh tubuh dengan persentase sebesar 25%, sedangkan zat besi dari bayam yang diserap oleh tubuh hanya mencapai 5%. 

"Kekurangan zat besi akan menyebabkan anemia dan otot juga akan kekurangan oksigen. Data empiris menunjukkan bahwa 1 dari 3 remaja putri di Indonesia mengalami anemia, yang berdampak langsung pada produktivitas dan kualitas belajar," beber Prof Ronny. 

Baca Juga: Rakor TP3S Lintas Sektor, Penurunan Angka Stunting Jadi Prioritas Utama Pembangunan Kabupaten Bogor

Zink juga berperan dalam menentukan kualitas pertumbuhan sekaligus mencegah kejang pada anak-anak kita. Vitamin B12 yang terkandung dalam daging dan produk hewani lainnya sangat esensial untuk perkembangan otak.

Sementara itu, susu penting untuk tulang dan tinggi anak karena kandungan kalsium, fosfor, dan protein yang merangsang pertumbuhan tulang serta produksi IGF-1.  

"Dari sisi konsumsi susu, Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan negara lain. Konsumsi susu per kapita di Indonesia hanya 5 liter/tahun, sedangkan konsumsi susu orang Belanda mencapai 100 liter/tahun per kapita.  Sehingga, jika dibandingkan, tinggi badan orang Indonesia yang rata-rata 158 cm masih kalah jauh dari rata-rata tinggi badan orang Belanda yang mencapai 183 cm," jelas Prof Ronny.

Baca Juga: Perkuat Percepatan Penurunan Angka Stunting, Kemendagri Dorong Optimalisasi Intervensi Spesifik dan Sensitif

Prof Ronny mengatakan, pengabaian konsumsi protein hewani akan menimbulkan dampak yang sangat fatal baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 

Saat ini, berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia 2023, 1 dari 5 anak Indonesia masuk dalam kategori pendek dengan perkembangan otak terhambat akibat stunting.  

Angka stunting anak Indonesia yang mencapai 21,5% merupakan cerminan nyata pengabaian konsumsi protein hewani.

"Perlu dipahami bahwa golden age untuk membentuk otak yang berkualitas adalah usia 0 sampai dengan 5 tahun karena pada fase ini otak tumbuh sebesar 80%. Tanpa protein hewani yang cukup pada fase ini, sel otak tidak akan dapat terbentuk secara optimal," ungkap Prof Ronny. 

Baca Juga: Jangan Merasa Sehat Dulu, Kemenkes Temukan 1 Juta Kasus Hipertensi Baru dari Cek Kesehatan Gratis

"Jadi, bonus demografi yang didengungkan akan menguntungkan Indonesia pada tahun 2020 mendatang, tidak akan berarti banyak jika produktivitas generasi saat ini rendah karena anemia, kurang fokus, serta tidak menjaga kesehatan tubuh dengan baik," tambahnya.

Ia menegaskan, produk protein hewani seperti susu, daging, dan telur bukan sekadar makanan yang memenuhi selera dan mengenyangkan, tetapi juga merupakan investasi bagi SDM yang berkualitas. 

"Pengabaian konsumsi protein akan menurunkan daya saing SDM Indonesia. Protein hewani penting untuk membangun otak tajam, tubuh sehat, dan sumber daya manusia kompetitif di tingkat global," tutupnya.

Pemeriksaan kesehatan para atlet Porprov tersebut dipusatkan di Ruang VVIP Gelora Pakansari, Cibinong.

Ketua Harian Kontingen Kabupaten Bogor, Sugiarto, mengatakan pemeriksaan kesehatan menjadi salah satu tahapan penting dalam mempersiapkan atlet sebelum berlaga di Porprov Jabar 2026.

Baca Juga: Dedie Rachim Ajak Warga Budayakan Berolahraga dan Dukung Atlet di Porprov XV 

Pemanggilan atlet akan segera dilakukan melalui 67 cabang olahraga (cabor) yang berada di bawah naungan Kontingen Kabupaten Bogor.

"Undangan pemanggilan atlet segera kita kirim ke-67 cabang olahraga Kabupaten Bogor. Mengingat pemeriksaan kesehatan tersebut wajib untuk diikuti oleh seluruh atlet-atlet yang akan bertanding pada PORPROV XV Jabar 2026," ujar pria yang akrab disapa Bang Otray itu.

Pernyataan tersebut disampaikan Sugiarto ketika memantau pilot gantole dan paralayang yang mengikuti Kejuaraan Nusantara Sky 1st Series Paragliding Accuracy Competition 2026 di Puncak Flying Site, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Selasa (13/10/2026).

Baca Juga: Pegulat Kota Bogor Juara Kejurda Jabar 2026, Optimisme Emas Porprov Kian Menguat

Menurut Sugiarto, pemeriksaan medis diperlukan untuk mengetahui kondisi kesehatan setiap atlet sekaligus memastikan kesiapan fisik mereka menjelang pertandingan.

Melalui tahapan ini, potensi gangguan kesehatan maupun risiko cedera diharapkan dapat terdeteksi lebih awal. Hasil pemeriksaan juga menjadi dasar untuk menilai kelayakan atlet mengikuti pertandingan.

"Pemeriksaan kesehatan atlet meliputi serangkaian pemeriksaan medis dan fisik untuk mengukur kondisi tubuh, mendeteksi risiko cedera, serta menentukan kelayakan bertanding atlet," jelasnya.

Baca Juga: IKASI Kabupaten Bogor Resmi Dilantik, Targetkan Emas Porprov dan Cetak Atlet Muda Berprestasi

Ia menambahkan, perhatian terhadap kondisi kesehatan atlet merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mendukung pembinaan olahraga yang berkelanjutan.

Tak hanya untuk memastikan atlet siap bertanding, hasil pemeriksaan juga dapat dimanfaatkan oleh tim pelatih sebagai bahan evaluasi dalam menyusun program latihan.

Terlebih, waktu persiapan menuju PORPROV XV Jawa Barat 2026 semakin terbatas. 

Baca Juga: Porprov Jabar 2026 Diyakini Dongkrak Ekonomi dan Pariwisata Kabupaten Bogor

Dengan sisa sekitar 15 hari sebelum perhelatan, kondisi fisik para atlet perlu terus dipantau agar persiapan dapat berjalan optimal.

Untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut, Kontingen Kabupaten Bogor menggandeng tim medis dari Rumah Sakit Sentra Medika.

Sugiarto berharap seluruh atlet dari 67 cabang olahraga dapat mengikuti pemeriksaan sesuai jadwal yang telah ditentukan. 

Dengan begitu, kondisi kesehatan dan kesiapan atlet dapat diketahui sebelum mereka berjuang membawa nama Kabupaten Bogor di PORPROV XV Jawa Barat 2026.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyebut, penetapan Perda Bank Perekonomian Rakyat tersebut berkaitan dengan adanya perubahan regulasi nasional, khususnya setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Perubahan regulasi tersebut berdampak terhadap nomenklatur dan pengembangan Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung yang kini disesuaikan menjadi Bank Perekonomian Rakyat.

Baca Juga: DPRD DKI Setujui Lima Rekomendasi Pansus, Mulai Bahas APBD 2027

Menurut Farhan, penyesuaian tersebut tidak hanya berkaitan dengan perubahan nomenklatur, tetapi juga membawa implikasi terhadap peran dan fungsi bank. 

Salah satunya berkaitan dengan pengembangan kegiatan usaha serta kewenangan dalam melakukan sejumlah layanan perbankan.

"Penyesuaian ini diharapkan dapat meningkatkan peran dan fungsi Bank Perekonomian Rakyat Kota Bandung dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat serta menjadi bentuk antisipasi terhadap perkembangan perekonomian nasional," katanya pada Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Rabu (14/10/2026).

Baca Juga: DPRD Kota Bogor Sahkan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 dalam Rapat Paripurna

Farhan menyampaikan sejumlah langkah yang telah dilakukan dalam upaya meningkatkan efisiensi dan memperkuat kondisi Bank Perekonomian Rakyat Kota Bandung. 

Di antaranya melakukan penataan manajemen, penanganan kredit macet, serta meluncurkan produk simpanan baru.

Ia menyebutkan, upaya penanganan kredit macet telah berhasil menghimpun sekitar 30 persen dari total kredit macet. 

Baca Juga: Kredit Macet UMKM Tembus Rp22,9 T, Teten: Porsi Kredit Dinaikkan 30% di 2024

Sementara produk simpanan baru yang diluncurkan berhasil menarik sekitar Rp6,7 miliar dana pihak ketiga.

Pemerintah Kota Bandung juga telah melakukan pembicaraan dengan Bank BJB terkait kemungkinan pengembangan kerja sama dalam pemasaran produk perbankan melalui skema white labeling serta pembinaan sumber daya manusia.

"Untuk itu dukungan, konsultasi serta komunikasi yang erat antara dewan dengan kami sebagai Pemerintah Kota Bandung kami harapkan selalu terjalin dalam bentuk dukungan yang konstruktif," ujar Farhan.

Hal itu sebagai komitmen pemerintah dalam  memberikan perlindungan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mengonsumsi produk makanan, minuman, serta menggunakan barang yang memenuhi ketentuan kehalalan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin menegaskan, bahwa pengembangan ekosistem halal tidak hanya berorientasi pada penerbitan sertifikat halal, tetapi juga membangun kesadaran bersama antara pemerintah, pelaku usaha, produsen, dan masyarakat mengenai pentingnya jaminan produk halal.

Baca Juga: DPRD Kabupaten Bogor Dorong UMKM Naik Kelas, Sertifikasi Halal hingga Produk Lokal Masuk Hotel

Menurutnya, seluruh pelaku usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perlu didorong agar memiliki sertifikasi halal sehingga konsumen mendapatkan kepastian dan perlindungan ketika membeli suatu produk.

Ia menjelaskan, sertifikasi halal juga memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha. 

Sebab, konsumen cenderung lebih percaya dan memilih produk yang telah memiliki sertifikat halal dibandingkan produk yang belum memiliki kejelasan status kehalalannya.

Baca Juga: Jaga Kualitas dan Kepercayaan Tirta Pakuan Gelar Pelatihan Manajemen Halal

"Ketika ada dua UMKM, yang satu sudah memiliki label halal dan yang lainnya belum, tentu masyarakat akan lebih nyaman memilih produk yang sudah memiliki label halal. Artinya, sertifikasi halal juga dapat meningkatkan daya saing dan penjualan UMKM," ungkap Endin, dikutip dari keterangannya, Kamis (15/10/2026).

Endin juga menekankan bahwa pemahaman mengenai ketentuan halal harus disampaikan secara menyeluruh. 

Menurutnya, pemerintah tidak bermaksud melarang masyarakat atau pelaku usaha yang menjual produk nonhalal, tetapi harus ada kejelasan informasi agar konsumen dapat mengetahui kandungan dan status produk yang ditawarkan.

Baca Juga: Bukan Cuma Hiburan, Konser Internasional di Jakarta Dinilai Bisa Gerakkan Ekonomi dan UMKM Lokal

Ia mencontohkan produk daging ayam potong yang banyak dikonsumsi masyarakat. 

Menurutnya, proses penyembelihan dalam skala industri perlu mendapatkan perhatian serius agar benar-benar memenuhi ketentuan syariat Islam.

"Jangan hanya melihat produknya, tetapi prosesnya juga harus diperhatikan. Misalnya, ayam potong yang dikonsumsi masyarakat, bagaimana proses penyembelihannya ketika dilakukan dalam jumlah ribuan ekor di perusahaan. Hal-hal seperti ini perlu dipastikan agar masyarakat mendapatkan jaminan kehalalan," jelasnya.

Baca Juga: Edukasi Wajib Sertifikasi Halal di 1.068 Titik, BPJH Sasar RPH hingga Produsen Makanan dan Minuman

Lebih lanjut, Endin menyampaikan bahwa konsep halal tidak cukup hanya memenuhi aspek kehalalan bahan, tetapi juga harus memperhatikan prinsip halalan thayyiban, yakni halal sekaligus baik, aman, dan layak dikonsumsi.

Karena itu, keberadaan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dinilai memiliki peran penting dalam memberikan edukasi, pendampingan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan jaminan produk halal di tengah masyarakat.

Endin berharap, melalui koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, Kabupaten Bekasi dapat membangun ekosistem halal yang melibatkan seluruh unsur, mulai dari pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, pendamping proses produk halal, pelaku UMKM, hingga perusahaan dan produsen.

Baca Juga: Korea dan Indonesia Kerjasama Sertifikasi Halal Terbaru

Ia juga mendorong agar Pemerintah Kabupaten Bekasi memiliki regulasi dan kebijakan yang menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung penyelenggaraan jaminan produk halal.

"Kami ingin membangun sebuah ekosistem. Bagaimana sertifikasi halal ini bisa menjangkau UMKM, produsen, maupun perusahaan yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman. Pemerintah daerah juga harus menunjukkan kepedulian melalui regulasi dan kebijakan yang mendukung perlindungan masyarakat," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Endin turut menjelaskan bahwa terdapat mekanisme sertifikasi halal melalui jalur reguler dan jalur pernyataan pelaku usaha atau self declare bagi UMKM yang memenuhi persyaratan.

Baca Juga: 140 UMKM di Kota Bogor Ikuti Sertifikasi Halal

Melalui program sertifikasi halal gratis, pelaku UMKM dapat memperoleh pendampingan dari Pendamping Proses Produk Halal (P3H) untuk membantu proses pengajuan hingga penerbitan sertifikat sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia menilai, keberadaan pendamping halal perlu dimaksimalkan untuk menjangkau pelaku usaha kecil yang selama ini belum memiliki sertifikasi, termasuk pedagang makanan dan minuman di pasar tradisional, lingkungan permukiman, serta kegiatan seperti Car Free Day.

Menurutnya, sosialisasi secara langsung kepada pedagang menjadi salah satu langkah efektif untuk meningkatkan kesadaran sekaligus memperluas cakupan sertifikasi halal di Kabupaten Bekasi.

Baca Juga: Siap Majukan UMKM Lokal, Ini yang Dilakukan Jaringan Jurnalis Bogor

"Para pendamping halal harus aktif turun ke lapangan. Pedagang kecil perlu diberikan pemahaman bahwa sertifikasi halal dapat difasilitasi secara gratis melalui program pemerintah bagi UMKM yang memenuhi persyaratan. Dengan begitu, semakin banyak produk UMKM yang memiliki jaminan halal," ujarnya.

Melalui pembangunan ekosistem halal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bekasi berharap kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal semakin meningkat. 

Selain memberikan perlindungan kepada konsumen, langkah ini juga diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memperkuat daya saing produk UMKM lokal.

Baca Juga: Wamenekraf Irene Umar Ajak Pelaku Ekonomi Kreatif Perkuat Kolaborasi Demi Daya Saing Global

Dalam pemaparannya, Indrayani menegaskan bahwa sertifikasi halal bukan sekadar pemenuhan ketentuan regulasi, melainkan bagian penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan kepada konsumen terhadap produk yang beredar di masyarakat.

Menurutnya, Kabupaten Bekasi memiliki potensi besar dalam pengembangan ekosistem halal, terutama didukung keberadaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi salah satu penggerak perekonomian daerah.

Berdasarkan data Sistem Informasi Data Tunggal Kementerian UMKM, jumlah UMKM di Kabupaten Bekasi tercatat mencapai 376.137 unit. Namun, jumlah pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal masih perlu terus ditingkatkan.

Baca Juga: Bupati Bogor Dorong Durian Lokal Tembus Pasar Global di Festival Durian Sentul City

"Ya, data tersebut, kata dia, menjadi perhatian bersama agar pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan semakin memperkuat langkah percepatan sertifikasi halal, khususnya bagi pelaku UMKM," katanya.

Ia menilai, sosialisasi, pendampingan, serta fasilitasi sertifikasi halal harus terus ditingkatkan agar para pelaku usaha memperoleh informasi yang memadai mengenai proses dan persyaratan sertifikasi.

Program ini menjadi salah satu upaya mengoptimalkan pemanfaatan dana zakat agar memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan, khususnya bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari pekerjaan sehari-hari dan memiliki kerentanan terhadap risiko kecelakaan kerja maupun kematian.

Penyerahan bantuan kepesertaan secara simbolis dilaksanakan di Kota Tangerang Selatan, Banten, pada Jumat (2/10/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Ketua BAZNAS RI Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc., Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PM Dyah Tri Kumolo Sari, serta Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Dr. Ir. Saiful Hidayat, M.T.

Melalui program JSB 2026, para mustahik atau penerima zakat yang memenuhi kriteria memperoleh perlindungan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) selama enam bulan. Perlindungan tersebut diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi pekerja dalam menjalankan aktivitas ekonomi sekaligus membantu keluarga menghadapi risiko yang dapat memengaruhi keberlangsungan penghidupan.

Ketua BAZNAS RI, Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc., menegaskan bahwa pengelolaan zakat perlu diarahkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan yang mampu memberikan manfaat jangka panjang.

"Melalui Program Jaminan Sosial BAZNAS, kami berupaya memberikan perlindungan kepada pekerja rentan melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Perlindungan ini diharapkan dapat membantu mustahik menjalankan aktivitas ekonomi dengan lebih aman," jelas Sodik.

Pada pelaksanaannya, JSB 2026 menargetkan 100.000 pekerja rentan yang tersebar di sedikitnya 10 provinsi prioritas. Dari total target tersebut, sebanyak 30 persen dialokasikan untuk masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sedangkan 70 persen lainnya menyasar masyarakat di wilayah lain dengan mempertimbangkan tingkat kerentanan ekonomi.

Inisiatif ini mendapat apresiasi dari pemerintah karena dinilai sejalan dengan upaya memperluas jaring pengaman sosial bagi masyarakat prasejahtera. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PM, Dyah Tri Kumolo Sari, menyampaikan pentingnya keberlanjutan kolaborasi untuk menjangkau lebih banyak pekerja yang membutuhkan perlindungan.

"Terima kasih kepada BAZNAS dan BPJS Ketenagakerjaan yang telah bersama pemerintah hadir membantu pekerja miskin dan tidak mampu. Program ini agar dilanjutkan untuk 100.000 pekerja yang membutuhkan, mulai dari pekerja informal sampai masyarakat daerah tertinggal lainnya," ungkap Dyah.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, turut menekankan pentingnya sinergi antarlembaga dalam memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja informal yang selama ini masih menghadapi berbagai keterbatasan akses.

"Jadi, semangat program pemberdayaan berdampak dan berkelanjutan ini sangat sejalan dengan tujuan dari BPJS Ketenagakerjaan bahwa kita bersama-sama ingin menjadikan masyarakat semakin produktif. Harapannya, perlindungan dan pemberdayaan ini harus berjalan seiring sehingga membuat masyarakat memiliki ketahanan terhadap risiko," pungkas Saiful.

Terpisah, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Cilandak, M. Izaddin, menyambut baik dan mendukung penuh program Jaminan Sosial BAZNAS 2026 sebagai langkah nyata memperluas perlindungan kepada pekerja rentan.

"Program JSB 2026 ini adalah bukti bahwa kolaborasi antara BAZNAS dan BPJS Ketenagakerjaan mampu menjangkau pekerja yang selama ini belum terlindungi. Kami di wilayah, khususnya Cabang Jakarta Cilandak, siap mengawal dan memastikan manfaat JKK dan JKM ini benar-benar dirasakan oleh para pekerja. Perlindungan harus hadir sampai ke lapisan terbawah, karena risiko kerja bisa terjadi pada siapa saja. Ini sejalan dengan semangat negara hadir untuk pekerja Indonesia," ujar Izaddin.

Teknologi ini dapat membantu mahasiswa mencari referensi, menganalisis data, hingga mengembangkan aplikasi. 

Namun, di tengah kemudahan yang ditawarkan AI, penggunaannya perlu disertai pemahaman etika. 

Baca Juga: Bukan Cuma ChatGPT, Ini Deretan AI yang Jadi ‘Senjata Rahasia’ Mahasiswa

Dosen ekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika IPB University, Hafidlotul Fatimah Ahmad mengatakan,  ada dua aspek etika yang kerap diabaikan dalam penggunaan AI, yakni human oversight (pengawasan manusia) dan data privacy (privasi data). 

Ia menjabarkan, AI generatif seperti ChatGPT dan Gemini bekerja dengan memprediksi kata berikutnya berdasarkan data yang telah dipelajari. 

Karena itu, hasilnya tidak selalu benar dan perlu diperiksa kembali. 

Baca Juga: DPRD Jabar Soroti Pembangunan Pusat Data Berbasis AI di Kawasa  Waduk Jatiluhur yanv Diresmikan KDM

"Tidak bisa kita menjadikan AI ini satu-satunya sumber kebenaran," jelasnya, dikutip dari keterangannya, Kamis (15/10/2026).

Fatimah mengingatkan mahasiswa agar tidak langsung menerima jawaban AI, termasuk referensi dan tautan artikel ilmiah yang dihasilkan. 

Tautan tersebut bisa saja tidak valid atau mengarah pada sumber yang sebenarnya tidak ada.

Selain memverifikasi informasi, pengguna perlu menjaga kerahasiaan data. 

Baca Juga: Jakarta Robotic Games 2026 Cetak Talenta Muda, Pramono Anung Siapkan Jalan ke Ajang Internasional

Data sensitif, seperti nomor induk kependudukan (NIK), maupun data penelitian yang bersifat rahasia tidak boleh sembarangan dimasukkan ke layanan AI.

Pengguna juga perlu memahami pengaturan privasi setiap layanan. 

Beberapa layanan menyediakan opsi agar percakapan tidak digunakan sebagai data pelatihan, tetapi pengaturan tersebut perlu diperiksa terlebih dahulu.

Baca Juga: Dosen IPB University Latih ASN Pesawaran Produksi Press Release Berbasis Articial Intelegence

Dalam pendidikan, AI dapat dimanfaatkan untuk mencari ide, melakukan brainstorming, dan membuat latihan soal. 

Namun, Fatimah menegaskan, menyalin hasil AI tanpa pemeriksaan dan mengumpulkannya sebagai karya sendiri dapat melanggar integritas akademik.

Ia menilai, penggunaan AI tidak serta-merta melemahkan kemampuan manusia. 

Baca Juga: Tak Lagi Kuno, Pos Indonesia Kini Berbasis AI dan Robotik, DPR: Kunci Modernisasi Sistem Logistik Nasional

Mahasiswa justru perlu meningkatkan keterampilan analisis agar mampu mengerjakan tugas yang membutuhkan penalaran, sementara pekerjaan berulang dapat dibantu oleh teknologi.

Dia menyarankan mahasiswa untuk tetap memegang kendali, menjaga privasi data, dan terus meningkatkan keterampilan mengikuti perkembangan teknologi. 

"Pesan saya simpel, ingat bahwa tugas yang dikumpulkan itu membawa nama penulisnya sendiri, bukan nama AI," pungkasnya.

Aksi ini menyusul beredarnya informasi di media sosial mengenai dugaan pelecehan seksual di lingkungan Fakultas Hukum Unpas. Para mahasiswa mendesak pihak kampus mengusut tuntas dugaan kasus tersebut serta memberikan perlindungan kepada para mahasiswi yang melaporkan kejadian itu.

Ketua BEM Fakultas Hukum Unpas, Dhean Alves, mengatakan terdapat 13 laporan dari mahasiswi lintas semester yang diduga mengalami perlakuan tidak menyenangkan.

Menurut Dhean, dugaan kasus tersebut menjadi perhatian serius karena terjadi di lingkungan pendidikan hukum yang seharusnya menjunjung tinggi keadilan dan penegakan hukum.

“Ini menjadi ironi. Di satu sisi, mahasiswa Fakultas Hukum belajar menegakkan keadilan dan hukum, tetapi di sisi lain, justru muncul dugaan pelanggaran terhadap nilai-nilai tersebut di lingkungan fakultas,” kata  Dhean, Rabu (14/10/2026).

Sementara itu, Wakil Rektor I Universitas Pasundan, Cartono, menyatakan pihak kampus akan membentuk tim investigasi untuk menelusuri dugaan pelecehan seksual tersebut.

Tim investigasi rencananya melibatkan unsur terkait, termasuk mahasiswa, agar proses penanganan dapat dilakukan secara menyeluruh. Pihak kampus juga menyebut laporan yang diterima mencakup dugaan pelecehan verbal dan sentuhan fisik.

Cartono menegaskan, apabila dalam proses investigasi ditemukan pelanggaran, pihak yang terbukti bersalah akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Sanksi tersebut dapat mencakup penonaktifan.

“Pihak kampus akan melakukan investigasi. Jika terbukti ada pelanggaran, sanksi administratif akan diberikan sesuai dengan tingkat kesalahannya,” ujar Cartono.

Mahasiswa berharap pembentukan tim investigasi tidak sekadar menjadi respons atas tuntutan massa, tetapi juga menjadi langkah konkret untuk mengungkap fakta, memberikan kepastian penanganan, serta menjamin keamanan dan perlindungan bagi para pelapor.

Persoalan tersebut dibahas dalam koordinasi dan konsultasi Komisi I DPRD Jawa Barat bersama Direktorat Penataan Daerah Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) Kementerian Dalam Negeri di Gedung H Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Pertemuan tersebut melibatkan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Pemotda) Pemprov Jabar serta Forum Koordinasi Daerah Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkoda PP DOB) Jawa Barat.

Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati,  mengungkapkan bahwa kebijakan moratorium pemekaran daerah yang berjalan saat ini memiliki karakteristik unik. Menurutnya, moratorium tidak dituangkan dalam regulasi tertulis yang spesifik, melainkan berwujud diskresi serta komitmen politik (political decision) antara pemerintah pusat dan DPR RI.

"Secara administratif, tidak pernah ada payung hukum berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP), maupun Peraturan Menteri yang secara eksplisit berjudul 'Moratorium Pemekaran'. Yang terjadi di lapangan adalah pemerintah pusat menggunakan kewenangannya untuk menahan diri tidak membuka keran administratif, sehingga berkas usulan pemekaran dari berbagai daerah secara otomatis tertahan di tingkat kementerian," ujar Rahmat.

Rahmat memaparkan, secara yuridis, pemerintah pusat memanfaatkan "dasar hukum pasif" yang bersandar pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan regulasi tersebut, pemekaran daerah mengamanatkan adanya aturan turunan teknis. Namun, hingga kini pemerintah pusat belum merampungkan maupun menandatangani dua Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) kunci, yaitu RPP tentang Penataan Daerah dan RPP tentang Desain Besar Penataan Daerah (Desartada).

"Ketiadaan dua PP pelaksana inilah yang menjadi 'rem darurat' legal-formal bagi pemerintah pusat. Tanpa payung hukum turunan tersebut, secara normatif Kemendagri memang belum memiliki landasan teknis operasional untuk memproses persetujuan pembentukan kabupaten maupun kota baru di tanah air, termasuk usulan CDPOB dari Jawa Barat," jelasnya.

Lebih lanjut, Rahmat menjabarkan setidaknya ada tiga pertimbangan mendasar mengapa pemerintah pusat masih bersikukuh menahan pemekaran wilayah, pertama terkait beban fiskal negara. Pembentukan daerah baru memerlukan alokasi anggaran operasional dan penyediaan infrastruktur awal yang sangat masif, mencapai ratusan miliar rupiah per wilayah. Saat ini prioritas keuangan negara difokuskan pada stabilitas ekonomi nasional dan program strategis nasional berdampak luas.

“Yang kedua, kewenangan mutlak pusat. Mengacu pada asas tata negara, urusan penataan batas wilayah kedaulatan serta pembagian kewenangan pemerintahan adalah hak eksklusif pemerintah pusat dalam rangka menjaga integritas dan stabilitas NKRI,” tegas Rahmat.

Kemudian yang ketiga, kata Rahmat, evaluasi DOB terdahulu. Catatan evaluasi Kemendagri terhadap daerah pemekaran periode 1999–2009 masih menunjukkan catatan merah. Mayoritas daerah hasil pemekaran dinilai belum mandiri secara fiskal, di mana 80 hingga 90 persen APBD mereka masih bergantung penuh pada dana transfer pusat (DAU/DAK) dengan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum optimal.

Meski demikian, Rahmat menegaskan bahwa Komisi I DPRD Jabar bersama seluruh elemen masyarakat Jawa Barat akan terus mengawal aspirasi pemekaran ini secara objektif dan konstitusional. Menurutnya, kebutuhan pemekaran di Jawa Barat sangat mendesak demi efektivitas rentang kendali pelayanan publik dan pemerataan pembangunan, mengingat jumlah penduduk Jawa Barat yang mendekati 50 juta jiwa hanya ditopang oleh 27 kabupaten/kota.

"Kami memahami posisi fiskal dan pertimbangan Kemendagri. Namun, aspirasi warga Jawa Barat yang telah dirumuskan secara matang dalam CDPOB tetap harus diperjuangkan. Konsultasi ini memperjelas peta hambatan yang ada, sehingga langkah advokasi ke depan—khususnya dorongan pengesahan RPP Desartada—dapat kita susun lebih terukur," pungkas Rahmat.

Ketua Pansus XX DPRD Jabar, Edi Askari mengatakan, pihaknya telah melaksanakan konsultasi serta verifikasi langsung ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan aspek yuridis normatif dan fungsional organisasi berjalan optimal. Dalam konsultasi tersebut, fokus utama pembahasan meliputi rencana penggabungan 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi 7 OPD, serta pembentukan badan baru yakni Badan Pengelola Aset dan BUMD.  

"Berdasarkan hasil konsultasi dengan Kemendagri, pada prinsipnya sejumlah persyaratan teknis untuk penggabungan OPD—seperti Bappeda dan BP2D —telah memenuhi ketentuan sesuai PP Nomor 18 Tahun 2016 jo PP Nomor 72 Tahun 2019. Namun, terdapat catatan penting terkait penajaman uraian tugas, kedudukan, tata kerja, hingga penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK)." ujar Edi. 

Edi Askari menjelaskan, berkaitan dengan rencana pembentukan Badan Pengelola Aset dan BUMD masih menjadi bahan kajian mendalam. Mengingat batasan dalam ketentuan Pasal 73 PP Nomor 18 Tahun 2016 mengenai pengelolaan keuangan daerah, Pansus bersama Kemendagri dan akademisi terus menyelaraskan argumen yuridis dan fungsional agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.  

Lebih lanjut, Pansus XX menargetkan pembahasan Raperda ini dapat rampung pada 5 November mendatang. Setelah itu, tahapan selanjutnya akan dilanjutkan dengan proses harmonisasi secara simultan bersama Kanwil Kemenkumham Jabar dan Kemendagri selama masing-masing 14 hari kerja.  

"Implementasi penataan OPD ini rencananya akan dilakukan secara bertahap guna meminimalisir potensi kendala kepegawaian, penganggaran, maupun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan publik. Pada tahap awal, penataan diprioritaskan pada tiga hingga empat OPD yang disepakati untuk mulai berjalan pada tahun 2027, sementara sisanya disiapkan untuk tahun berikutnya," pungkas Edi.

Kegiatan tersebut diikuti pelatih dari berbagai negara, termasuk sejumlah mantan dan pemain aktif bola voli Indonesia.

Kursus FIVB Coaches Course Level I berlangsung pada 10-14 Oktober 2026, sedangkan pelatihan Level II dijadwalkan pada 17-21 Oktober 2026.
Sebanyak 40 peserta mengikuti kursus Level I. Mereka berasal dari sejumlah negara, antara lain Vietnam, Amerika Serikat, Iran, India, dan Indonesia.

Di antara peserta terdapat empat pevoli putri Indonesia, yakni Yolla Yuliana, Agustin Wulandhari, Nandita Ayu Salsabila, dan Amalia Fajrina Nabila.

Keikutsertaan keempat pemain tersebut menjadi perhatian karena mereka dikenal memiliki pengalaman panjang di dunia bola voli nasional.

Yolla Yuliana mengaku mengikuti kursus untuk menambah pengetahuan dan pengalaman di bidang kepelatihan. Meski mulai mempelajari dunia pelatih, ia menegaskan belum memutuskan untuk pensiun sebagai pemain.

Kursus FIVB Level I menghadirkan instruktur asal Jerman, Christian Kruger, yang telah beberapa kali memberikan pelatihan kepelatihan bola voli di Indonesia.

Kruger mengaku senang kembali ke Indonesia untuk kelima kalinya sebagai instruktur. Menurutnya, fasilitas yang tersedia di Sentul sangat mendukung penyelenggaraan kursus internasional.

“Selain fasilitas yang memadai, lingkungan pelatihan nyaman dan masyarakat Indonesia ramah terhadap peserta dari berbagai negara,” kata Kruger.

Kruger juga melihat perkembangan bola voli Indonesia semakin positif. Kondisi tersebut turut menarik minat peserta dari luar negeri untuk mengikuti kursus yang diselenggarakan di Tanah Air.

Dalam pelatihan ini, Kruger menekankan pentingnya penguasaan keterampilan dasar, koordinasi, serta pemahaman situasi pertandingan bagi seorang pelatih.

“Pelatih modern dituntut terus mengembangkan kemampuan seiring perubahan regulasi dan perkembangan pola permainan bola voli,” katanya.

Pada hari pertama, peserta diminta menjelaskan tujuan mereka menjadi pelatih. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan latihan dasar penguasaan bola atau ball school, koordinasi, serta simulasi situasi pertandingan.

Latihan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan peserta dalam memahami metode pengembangan keterampilan atlet.

Pada hari kedua, peserta mendapatkan materi teori dan praktik tentang teknik umpan atas untuk setter, permainan pemanasan, serta latihan dasar umpan atas dan umpan bawah.

Materi lainnya meliputi teknik blok, kompetisi servis, serta latihan serangan menggunakan pukulan open spike dan quick spike.
Selain mengikuti pembelajaran teori, seluruh peserta juga menjalani persiapan ujian praktik kepelatihan.

Dalam sesi tersebut, peserta berlatih memberikan servis dan umpan bola untuk mendukung latihan setter, spiker, serta pertahanan.

Kursus Level I yang berakhir pada Rabu (14/10/2026) menjadi tahap awal rangkaian kegiatan kepelatihan FIVB di Sentul.
Program kemudian berlanjut dengan kursus Level II pada 17-21 Oktober 2026 untuk memperdalam pemahaman dan keterampilan kepelatihan.

Melalui kegiatan tersebut, para peserta diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dalam melatih dan mengembangkan kemampuan pemain bola voli, baik di tingkat pembinaan maupun kompetisi

JAKARTA, CEKLISSATU -- Bagi anak dan remaja yang lahir di era digital, gim daring (online game) bukan sekadar hiburan, melainkan telah berevolusi menjadi ekosistem tempat mereka bermain, berteman, mencari pengakuan, belajar, dan bergaul. Ruang virtual ini esensial dan bernilai bagi tumbuh kembang sosial mereka. 

Persoalannya muncul ketika ruang tersebut minim pengawasan dan literasi digital. Celah kerentanan ini kerap dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengeksploitasi, termasuk oleh kelompok radikal dan jaringan ekstremis yang menyusup melalui fitur obrolan dalam gim, maupun group medsos tertutup.

Akademisi Fakultas Psikologi Universitas Pancasila, Putri Langka, M.Si., Psikolog., menyoroti fenomena radikalisasi digital yang trennya semakin meningkat belakangan ini. 

Menurutnya, pada fase anak dan remaja, mereka tengah berada pada tahap krisis identitas yang sangat membutuhkan validasi sosial. Di usia transisi ini, validasi dari lingkaran pertemanan (significant others) sering kali dianggap lebih krusial dibandingkan arahan orang tua. Kondisi ini diperparah oleh adanya jarak antargenerasi (generation gap) yang kerap memicu miskomunikasi di dalam rumah.

“Karena sekarang akses internet sangat mudah, dunia daring menjadi tempat pelarian. Namun, dengan kondisi psikologis remaja yang kritis tapi pertimbangannya belum utuh, rekrutmen terhadap mereka menjadi sangat mudah,” ujar Putri di Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Lulusan Magister Psikologi Universitas Indonesia ini mengungkapkan bahwa proses radikalisasi digital berlangsung sangat halus dan perlahan. 

Para perekrut atau predator digital membutuhkan waktu untuk menanamkan kepercayaan (trust building). Kepercayaan tersebut dibangun melalui interaksi yang konsisten dan pemberian perhatian penuh yang mungkin tidak didapatkan anak di dunia nyata. 

Ketika rasa percaya telah terbentuk, mereka akan masuk lebih dalam untuk memanipulasi kedekatan emosional. Dukungan emosional, pujian (reinforcement), hingga pemberian hadiah kerap dijadikan senjata.

“Hal ini menciptakan rasa senang dan berterima kasih dari anak, yang justru berbahaya ketika anak mulai merasa berutang kebaikan,” kata pemilik nama asli Maharani Ardi Putri ini.
Putri menganalogikan, secara luring (offline), proses ini mirip dengan perekrutan geng motor.

Target diberi identitas baru, dipuji, dan diberikan ruang aman artifisial sehingga mereka merasa bisa menjadi diri sendiri. 

Mekanisme manipulatif serupa berlaku mutlak di dunia digital. Setelah fondasi kepercayaan berhasil ditanamkan, ekstremis mulai memberikan permintaan (request) atau tantangan kecil yang perlahan meningkat eskalasinya guna menguji tingkat kepatuhan dan loyalitas anak.

Sebagai langkah mitigasi dan membangun ketahanan digital di ranah keluarga, Putri menekankan urgensi orang tua dalam mendeteksi anomali perubahan perilaku anak. Misalnya, anak yang biasanya terbuka tiba-tiba bersikap tertutup, defensif, dan menghindar. 

Sesekali, orang tua perlu mengecek jenis gim yang dimainkan dan dengan siapa mereka berinteraksi di ruang obrolannya. Jika anak menjawab sekenanya, mengelak saat ditanya lebih lanjut, atau mencuri-curi waktu bermain di luar jam pantauan, hal tersebut harus menjadi sinyal kewaspadaan.

“Cara mengujinya bisa dengan mengambil akses mereka; jika anak menjadi sangat gelisah, marah, hingga tantrum berlebihan hanya karena tidak bermain satu hari, itu adalah tanda peringatan yang jelas,” tegas Putri.

Di sisi lain, Putri mengingatkan agar orang tua membekali diri dengan pemahaman terkait tahap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial remaja. Tujuannya agar orang tua tidak mudah reaktif atau terbawa perasaan emosional. 

Penolakan dari anak sering kali bukan serangan personal terhadap keluarga, melainkan fungsi otak yang belum sepenuhnya matang dalam mengontrol emosi dan rasionalitas.

Sebagai orang dewasa dengan pengalaman yang lebih panjang, orang tualah yang dituntut proaktif mencari pendekatan yang tepat untuk menjembatani dinamika tersebut.

Putri menekankan seni menentukan waktu (timing) yang tepat saat menginisiasi komunikasi dengan anak. Jangan mengajak anak berdiskusi ketika mereka sedang fokus menatap layar gim atau saat emosi mereka sedang tidak stabil.

“Pilihlah waktu santai, misalnya saat makan malam atau dalam perjalanan. Dalam obrolan santai seperti itu, kita bisa menyelipkan isu grooming atau keamanan digital sebagai bahan diskusi dua arah, bukan sebagai interogasi atau tuduhan,” tandas Putri.

Modus tersebut perlu diwaspadai karena berpotensi dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk memperoleh data pribadi, informasi kepesertaan, kode verifikasi, hingga meminta sejumlah uang dengan dalih membantu proses pencairan saldo JHT.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bogor Kota, Bayu Marwanto, menegaskan bahwa peserta harus selalu memastikan kebenaran identitas pihak yang mengaku sebagai petugas BPJS Ketenagakerjaan, terutama apabila menawarkan layanan klaim secara langsung ke rumah tanpa adanya konfirmasi resmi.

“Kami mengimbau seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan agar selalu berhati-hati dan tidak mudah percaya kepada pihak yang mengaku sebagai petugas, terlebih jika menawarkan bantuan pencairan saldo JHT dengan mendatangi rumah peserta. Pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi dan identitas petugas melalui kanal komunikasi resmi BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Bayu.

Ia menambahkan, peserta tidak perlu menggunakan jasa perantara atau pihak yang menjanjikan kemudahan pencairan saldo JHT dengan imbalan tertentu. Peserta dapat memanfaatkan layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan untuk memperoleh informasi dan mengurus klaim sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Jangan pernah memberikan data pribadi, kata sandi, PIN, maupun kode OTP kepada pihak lain. Peserta juga harus waspada apabila ada oknum yang meminta sejumlah uang dengan alasan mempercepat proses klaim. Jika menemukan indikasi penipuan, segera lakukan konfirmasi kepada BPJS Ketenagakerjaan melalui kanal resmi,” tegasnya.

Untuk pengajuan klaim JHT, peserta dapat memanfaatkan aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang berlaku, serta layanan Lapak Asik melalui laman https://lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id.

BPJS Ketenagakerjaan juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah menyerahkan dokumen identitas, foto diri, informasi rekening, maupun data kepesertaan kepada orang yang tidak dapat dipastikan identitas dan kewenangannya. Apabila terdapat pihak yang mencurigakan, peserta dapat melakukan verifikasi melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan sebelum mengambil tindakan lebih lanjut.

Melalui imbauan ini, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bogor Kota berharap masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga keamanan data pribadi dan memanfaatkan layanan resmi dalam setiap proses administrasi kepesertaan.

“Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya tentang manfaat yang diterima peserta, tetapi juga tentang keamanan dan kenyamanan dalam mengakses layanan. Kami mengajak seluruh peserta untuk tetap waspada, teliti, dan bersama-sama mencegah terjadinya penipuan yang merugikan masyarakat,” tutup Bayu.

Program tersebut diberikan kepada 100 pekerja, terdiri dari 50 pengemudi ojek online (ojol) dan 50 pengemudi ambulans. 

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bogor Kota,Bayu Marwanto, mengatakan program yang dilakukan RS Azra merupakan bentuk kepedulian terhadap perlindungan pekerja rentan di wilayah Kota Bogor.

“Agenda kali ini Alhamdulillah RS Azra turut serta dalam perlindungan kerja melalui program sertakan yang sesuai dengan SE Wali Kota Bogor dan Perwali terkait dengan perlindungan ketenagakerjaan,” ujar Bayu.

Ia menjelaskan, sebanyak 100 pekerja mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan selama empat bulan. Rinciannya, 50 pengemudi ojol dan 50 pengemudi ambulans.

“Jadi ada seratus jiwa yang mendapatkan atau dilindungi, driver ojol 50 dan driver ambulance 50 selama empat bulan,” jelasnya.

Bayu berharap program tersebut tidak berhenti sampai di sini, tetapi dapat terus berlanjut. Ia juga memberikan apresiasi kepada RS Azra karena telah ikut memberikan perlindungan kepada pekerja rentan di Kota Bogor.

“Mudah-mudahan ini berlanjut terus dan apresiasi setinggi-tingginya untuk RS Azra telah melindungi pekerja rentan di wilayah Bogor Kota ini,” katanya.

Menurut Bayu, langkah RS Azra diharapkan dapat menjadi contoh bagi rumah sakit maupun perusahaan lain di Kota Bogor untuk turut menjalankan program CSR yang menyasar pekerja rentan.

“Harapan ini menjadi contoh untuk rumah sakit atau perusahaan yang ada di Bogor untuk dapat melakukan hal yang sama, program Sertakan terhadap pekerja rentan di lingkungan kita,” tuturnya.

Ia menambahkan, perlindungan pekerja rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat terus diperluas sehingga semakin banyak pekerja mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Ini sebagai tonggak untuk bisa seluruh pekerja rentan bisa terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan,” pungkasnya.

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 08.20 WIB. Insiden ini mengakibatkan korban mengalami luka berat dan harus segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor, Ipda Ares Rahman, menjelaskan kecelakaan bermula saat minibus melaju dari arah Bendungan menuju Pertigaan Simpang Bendungan.

“Diduga mengalami gagal pengereman sehingga pada saat meluncur dari arah Bendungan menabrak satu mobil minibus, yakni Honda BR-V,” ujar Ares.

Setelah menabrak Honda BR-V, minibus tersebut masih terus melaju hingga menghantam sebuah bangunan kios. Kendaraan itu kemudian terjun ke kali di sekitar lokasi kejadian.

Usai kejadian, petugas Unit Laka Lantas Satlantas Polres Bogor bersama Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Bogor dan petugas PLN langsung menuju lokasi untuk melakukan penanganan.

Petugas melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), mengevakuasi korban, serta mengamankan area kecelakaan. Korban yang diduga mengalami luka berat telah dibawa menggunakan ambulans ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.

Sementara itu, proses evakuasi kendaraan yang terjun ke kali masih berlangsung. Petugas gabungan dikerahkan untuk memastikan proses pengangkatan kendaraan berjalan aman.

Hingga berita ini ditulis, penyebab pasti kecelakaan masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan petugas. Dugaan awal kendaraan mengalami gagal pengereman menjadi salah satu hal yang akan didalami dalam penanganan kasus tersebut.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Rabu, 14 Oktober 2026, tersebut menjadi momentum untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja rentan dan masyarakat yang membutuhkan akses perlindungan sosial. Dalam kesempatan tersebut, Rita Mariana selaku Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Kebayoran Baru bertemu dengan Ibu Diana selaku perwakilan Dompet Dhuafa untuk membahas penguatan pemahaman program serta peluang kolaborasi dalam memperluas perlindungan bagi para pekerja.

Rita Mariana menyampaikan bahwa pembinaan kepada mitra merupakan bagian dari komitmen BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan.

“BPJS Ketenagakerjaan terus mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga sosial dan kemanusiaan, agar semakin banyak pekerja yang memahami pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Melalui sinergi ini, kami berharap upaya perlindungan bagi pekerja, khususnya pekerja rentan, dapat semakin luas dan memberikan manfaat nyata bagi mereka serta keluarganya,” ujar Rita Mariana.

Dalam kegiatan pembinaan tersebut, pembahasan diarahkan pada pengenalan program BPJS Ketenagakerjaan, manfaat perlindungan bagi peserta, serta peran strategis mitra dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan. Pemahaman yang baik mengenai program ini diharapkan dapat mendukung upaya edukasi dan perluasan kepesertaan, terutama bagi pekerja sektor informal yang memiliki risiko kerja dan membutuhkan perlindungan.

Sinergi dengan Dompet Dhuafa juga memiliki potensi untuk memperkuat upaya perlindungan pekerja rentan melalui pendekatan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dengan dukungan berbagai pihak, semakin banyak pekerja diharapkan memperoleh kesempatan untuk mengakses perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui kegiatan ini, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Kebayoran Baru menegaskan komitmennya untuk terus membangun kemitraan yang berkelanjutan, meningkatkan edukasi program, serta mendorong perluasan perlindungan bagi seluruh pekerja.

BPJS Ketenagakerjaan — Kerja Keras Bebas Cemas. Bersama mitra, wujudkan perlindungan pekerja yang lebih luas demi kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

Usaha tersebut tidak sekadar berorientasi pada keuntungan. Melalui kerja sama resmi yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Barat, tempat pencucian kendaraan ini juga menjadi sarana pembinaan bagi warga binaan yang memenuhi kriteria, khususnya mereka yang menunjukkan perilaku baik.

Program tersebut diharapkan dapat membekali warga binaan dengan pengalaman kerja, kedisiplinan, serta keterampilan yang berguna sebagai bekal ketika kembali ke lingkungan masyarakat.

Lahan yang kini dimanfaatkan untuk kegiatan usaha itu sebelumnya merupakan area yang tidak produktif dan sempat digunakan sebagai tempat berkumpul anak punk. Nisa kemudian menyewa lahan tersebut untuk mengubahnya menjadi kawasan usaha yang memiliki nilai ekonomi.

Selain menggerakkan aktivitas ekonomi di sekitar lapas, pemanfaatan lahan melalui skema sewa tersebut juga memberikan kontribusi kepada negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dalam menjalankan usahanya, Nisa turut membuka kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. Dengan demikian, manfaat keberadaan car wash tersebut tidak hanya dirasakan oleh warga binaan, tetapi juga warga sekitar yang memperoleh peluang untuk bekerja.

Mengikuti kebutuhan masyarakat modern, fasilitas yang disediakan pun cukup beragam. Selain melayani pencucian mobil dan sepeda motor, tempat ini dilengkapi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) bagi pengguna kendaraan listrik.
Tersedia pula kafe yang dapat dimanfaatkan pelanggan sebagai tempat beristirahat dan menunggu selama kendaraan dicuci maupun saat mengisi daya kendaraan listrik.

Di balik fasilitas tersebut, Nisa juga membawa misi sosial melalui kegiatan keagamaan dan bakti sosial yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan.
Pada Jumat pertama setiap bulan, sebagian keuntungan usaha disalurkan untuk membantu anak yatim piatu dan kaum dhuafa di sejumlah wilayah Kota Bandung. Bantuan yang diberikan antara lain berupa uang tunai, paket sembako, serta perlengkapan alat tulis bagi anak-anak yang membutuhkan.

Nisa mengatakan, kegiatan sosial tersebut merupakan bagian dari komitmennya agar usaha yang dijalankan dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

“Jadi, setiap rupiah yang dikeluarkan pelanggan, kami alokasikan sebagian untuk menyantuni anak yatim dan dhuafa. Kami menyiapkan kafe sebagai ruang tunggu yang nyaman selagi pelanggan mencuci kendaraan atau mengisi daya mobil listrik mereka,” ujar Nisa, Rabu (14/10/2026).

Menurutnya, kegiatan usaha dapat menjadi sarana untuk menciptakan peluang kerja sekaligus membangun kepedulian terhadap sesama.

Kehadiran car wash di sekitar Lapas Sukamiskin ini memperlihatkan bagaimana pemanfaatan lahan yang sebelumnya tidak produktif dapat dikembangkan menjadi kegiatan ekonomi yang melibatkan berbagai unsur masyarakat.

Melalui pemberdayaan warga binaan, penyerapan tenaga kerja lokal, kontribusi kepada negara, serta penyaluran bantuan sosial, usaha yang dirintis Nisa Latif diharapkan mampu menghadirkan manfaat berkelanjutan bagi lingkungan sekitar.

Rombongan datang dalam kondisi bugar setelah menempuh perjalanan dalam waktu 7 jam 20 menit menggunakan pesawat carter dari maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA8200.

Total ada 103 atlet dari 12 cabang olahraga (cabor) yang diikutsertakan dalam ajang ini, terbagi atas para atletik sebanyak 25 atlet, para bulu tangkis 15 atlet, para renang 12 atlet, para angkat berat 10 atlet, para tenis meja 9 atlet, para panahan 7 atlet, para judo 7 atlet , boccia 5 atlet, para balap sepeda 5 atlet, para menembak 3 atlet, anggar kursi roda 3 atlet serta para taekwondo 2 atlet.

Berdasarkan jadwal yang diterima kontingen Indonesia, dua cabor akan dipertandingkan sebelum upacara pembukaan, yakni para bulu tangkis dan para tenis meja. Kedua cabor tersebut akan memulai babak kualifikasi pada hari Jumat (16/10/2026).

Chef de Mission (CdM) kontingen Indonesia, Reda Manthovani, menjelaskan bahwa setibanya di Nagoya, fokus utama para atlet adalah adaptasi lingkungan. Mereka masih memiliki waktu cukup mengenal lingkungan sebelum memulai pertandingan pada 15 Oktober. 

"Sampai di Nagoya, itu kesempatan bagi mereka untuk menyesuaikan diri dengan tempat karena pertandingan bukan hari ini, tapi mungkin baru mulai nanti di tanggal  16," ujarnya saat diwawancarai, Selasa (13/6/2026). 

Guna menunjang performa atlet di lapangan tim pihaknya telah melakukan survey ke sejumlah lokasi jauh sebelum Asian Para Games 2026 digelar. 

"CDM sudah survei duluan beberapa bulan yang lalu untuk memastikan tempat-tempat yang menjadi posko kita, menjadi sentral headquarter kita, dan juga kita menandai hotel-hotel yang akan menjadi tempat istirahatnya para atlet, sehingga antara tempatnya para tim pendukung atau CDM dengan para atlet tidak berjauhan," beber Reda. 

Dalam ajang kali ini, kontingen Indonesia mengerahkan total 210 personel yang terdiri dari 103 atlet dan 107 ofisial atau pendamping.

"Nah, ini karena banyaknya atlet, banyaknya juga tim pendukung, tantangannya itu ya ada miskomunikasi atau miskoordinasi. Contohnya dalam, ya masalah-masalah teknis yang detail-detail lah, dalam koper itu enggak boleh ada  power bank, tapi ternyata masih ada power bank. Jadi, akhirnya diulang lagi, dibuka lagi, ya mis-miskomunikasi kecil-kecilan," katanya.

"Tetapi Alhamdulillah semuanya sudah kita bereskan. Ada hal-hal kecil, tapi bisa segera diatasi karena ada bantuan dari general manajer kita di sini, InJourney di Kota Solo ini, Alhamdulillah semuanya berjalan lancar," imbuhnya.

Optimisme Para Bulu Tangkis

Sementara itu, koordinator tim pelatih para bulu tangkis Indonesia, Jarot Hernowo, mengungkapkan kesiapan para atlet menuju pertandingan pertama hari Jumat (16/10/2026). 

Pasangan Leani Ratri Oktila/Hikmat Ramdani menjadi andalan untuk menguasai nomor ganda campuran klasifikasi SL3-SU5. Namun demikian, Jarot optimistis sumbangan medali juga akan muncul dari nomor-nomor lain. 

"Artinya dari seluruh nomor ini kami punya chance untuk masuk ke kuarter final, kemudian nanti ada semifinal dan Insya Allah kami tetap dari berbagai nomor ini kami ke ke ke babak final," ujar Jarot. 

Optimisme juga diungkapkan, Hikmat Ramdani. Medali emas adalah target yang ia bidik untuk mengamankan satu tiket di Paralimpiade Los Angeles Amerika Serikat 2028 mendatang. 

"Persiapan satu tahun. Soalnya dari Paris, sampai nanti mungkin LA, cari poin cari poin. Setelah ini kan Malaysia, lanjut lagi cari poin untuk Paralympic. Kemarin sempat rangking kesepuluh, terus kami berangkat-berangkat, jadi mix sudah peringkat satu lagi," kata Hikmat.

Korban ditemukan oleh tim penyelam Rescue Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kota Bandung di kedalaman sekitar tiga meter, terjepit di antara bebatuan di dasar sungai.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa bermula ketika korban hendak mengambil alat pancingnya yang terjatuh ke sungai. Korban kemudian melompat ke dalam air, tetapi tak kunjung muncul kembali ke permukaan.

Rekan-rekan korban yang mengetahui kejadian tersebut segera melaporkannya kepada petugas Rescue Damkar Kota Bandung.

Mendapat laporan itu, petugas langsung menuju lokasi kejadian dan melakukan pencarian dengan menerjunkan tim penyelam.

Kepala Bidang Pencegahan Damkar Kota Bandung, Adhli, menjelaskan bahwa korban ditemukan di antara rongga-rongga bebatuan di dasar sungai.

“Korban hendak mengambil pancingannya yang jatuh. Korban kemudian melompat ke sungai, tetapi tidak muncul kembali ke permukaan,” kata Adhli, Selasa (13/10/2026).

Adhli mengatakan, proses pencarian dilakukan oleh tim penyelam hingga akhirnya korban berhasil ditemukan dan dievakuasi. Meski berhasil diangkat dari sungai, korban dinyatakan sudah tidak bernyawa.

"Setelah proses evakuasi selesai, jenazah korban kemudian dibawa ke rumah duka. Atas permintaan keluarga, jenazah langsung dibawa pulang untuk selanjutnya dimakamkan." ungkapnya.

Hal itu disampaikan langsung Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir dalam acara konferensi pers di Loby Kemenpora, Jakarta, Selasa (13/10) siang.

"Menyambut 28 Oktober mendatang, Kemenpora tengah mempersiapkan penyelenggaraan ajang Indonesia Youth Summit 2026 yang diselenggarakan setelah Asian Para Games 2026," ujar Menpora Erick.

Menurut Menpora Erick, melalui kerja sama dengan seluruh pemerintah daerah, Kemenpora telah menyeleksi sekitar 160 peserta dari total 5.100 pemuda-pemudi untuk mengikuti program pemusatan (camp) bersama.

​"Dalam acara IYS 2026 tersebut, para pemuda terpilih akan dilibatkan dalam diskusi interaktif, lomba debat dengan isu-isu strategis seperti ekonomi hijau, kesetaraan gender, hingga kesehatan mental, serta menghadirkan perwakilan kepemudaan dari Singapura untuk melakukan bench marking," kata Menpora Erick.

Masih kata Menpora Erick, bahwa dahulu kita bicara tentu kebangsaan, tetapi sekarang bagaimana ke depan kita juga harus melihat dari perspektif yang berbeda di mana bonus demografi yang kita alami hari ini.

Menpora Erick juga menekankan pentingnya peran aktif pemuda dalam mengisi masa depan ekonomi bangsa. "Supaya kualitas kepemudaan ini dalam mengisi masa depan ekonomi kita emang benar-benar bisa menjadi sebuah kesatuan yang sangat penting," kata Menpora Erick.

​Tidak hanya di dalam negeri, Kemenpora juga mulai merintis langkah untuk menarik kalangan diaspora muda dan talenta berbakat yang berada di luar negeri. "Dengan adanya wacana dwi-kewarganegaraan dari Presiden, momentum ini dinilai sangat tepat untuk merangkul para saintis, researcher, serta ahli dari berbagai bidang keilmuan," tambah Menpora.

"Tentu di tahun depan kita mulai coba menarik diaspora yang bisa memberikan kontribusi lebih kepada tentu capability, knowledge, dan lain-lain untuk para pemuda yang ada," pungkas Menpora.

"Berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) terbaru, pemerintah akan langsung mengunci keabsahan sebuah organisasi begitu mereka selesai melaksanakan kongres," ujar Menpora Erick dalam acara konferensi pers di Loby Kemenpora, Jakarta, Selasa (13/10) siang.

​Menurut Menpora, langkah ini bertujuan agar roda organisasi berjalan lebih efisien. Ia menambahkan bahwa dana organisasi sebaiknya dialokasikan untuk menggerakkan program yang riil dibandingkan sekadar acara seremonial.

​Selain itu, Kemenpora berkoordinasi langsung dengan Kementerian Hukum untuk memverifikasi dan mengesahkan organisasi yang telah melalui proses kongres yang sah.

Langkah tegas ini diharapkan dapat mencegah munculnya organisasi tandingan apabila ada pihak yang kalah dalam kongres. "Supaya ini tidak ada nanti dualisme. Payung hukumnya sudah ada, tinggal bagaimana teman-teman media mendorong konsolidasi ini secara menyeluruh," jelas Menpora.

Pemerintah juga berencana mendorong perbaikan melalui revisi Undang-Undang Kepemudaan agar ke depannya penataan organisasi kepemudaan dan batasan usia pemuda memiliki landasan yang lebih jelas.

"Kita sedang mendorong ke depan juga ada perbaikan undang-undang kepemudaan, yang di mana kita harapkan nanti di tahun 2028 kita punya seperti apa masa depan kepemudaan nasional," pungkasnya.

Yusfitriadi menegaskan, DPR harus mengambil peran dalam menindaklanjuti putusan MK. Menurut dia, persoalan ini tidak cukup berhenti pada keputusan lembaga peradilan, tetapi juga perlu menjadi bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024.

“Yang pertama harus bertanggung jawab adalah DPR, dalam rangka menindaklanjuti putusan MK,” ujar pria yang akrab disapa Kang Yus itu, Selasa (13/10/2026).

Founder Visi Nusantara (Vinus) tersebut juga menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2024. Ia menilai, terdapat persoalan yang perlu dievaluasi, terutama terkait proses verifikasi persyaratan calon serta pengawasan terhadap pelaksanaan aturan pemilu.

Menurut Yusfitriadi, KPU perlu menjelaskan proses pemeriksaan persyaratan calon yang dilakukan saat itu. Ia menganggap terdapat dua persoalan utama, yakni ketelitian dalam verifikasi dokumen dan masuknya ketentuan yang ia sebut sebagai “pasal selundupan”.

“Bertanggung jawab, KPU karena dua dosa besarnya, pertama adalah tidak memverifikasi dengan cermat, kedua penyeludupan pasal,” ungkapnya.

Tak hanya KPU, Yusfitriadi turut mengkritik fungsi pengawasan Bawaslu. Ia mempertanyakan bagaimana persoalan verifikasi dan ketentuan yang dipersoalkannya bisa terjadi dalam proses pemilu tanpa terdeteksi atau ditindaklanjuti secara memadai oleh lembaga pengawas.

Atas dasar itu, ia bahkan melontarkan desakan agar Bawaslu dibubarkan sebagai bentuk kritik terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan pemilu.

“Karena ketika tidak verifikasi dan adanya pasal seludupan yang lolos bisa dipastikan di situ Bawaslu tidak ada pengawasan, karena itu bubarkan Bawaslu,” paparnya.

Pernyataan Yusfitriadi tersebut menjadi kritik terhadap kinerja lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu. Namun, penilaian mengenai adanya kelalaian verifikasi maupun dugaan masuknya ketentuan yang tidak semestinya merupakan pandangan narasumber yang masih perlu ditempatkan sesuai fakta dan pertimbangan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, tindak lanjut atas putusan MK serta evaluasi terhadap proses Pemilu 2024 menjadi isu yang disorot Yusfitriadi. Ia meminta DPR, KPU, dan Bawaslu memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut, masing-masing sesuai kewenangan dan tanggung jawab kelembagaannya.

Erick menilai persaingan dengan Thailand sebagai tantangan besar bagi olahraga disabilitas Indonesia. Hingga empat edisi Asian Para Games yang telah berlangsung, Indonesia mengoleksi 76 medali emas, sedangkan Thailand sudah mengumpulkan 91 emas.

"Kita sudah mempunyai 76 medali emas selama Asian Para Games, selama empat edisi, tapi momok kita bersama ini Thailand lagi. Mereka sudah punya 91 emas," kata Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Menurut Erick, ambisi mencapai Thailand sejalan dengan keinginan Indonesia untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu kekuatan olahraga terbesar di Asia Tenggara. Prestasi atlet paralimpiade, kata dia, harus menjadi bagian penting dari pencapaian olahraga nasional.

Meski begitu, Erick menegaskan, mengejar jumlah medali emas Thailand bukanlah target yang harus langsung dituntaskan pada Asian Para Games Aichi-Nagoya 2026 . Sasaran tersebut merupakan agenda jangka panjang yang perlu dibangun melalui pelatihan atlet, persiapan kompetisi, serta dukungan fasilitas yang berkelanjutan.

Ia mengakui bahwa melampaui Thailand bukanlah hal yang mudah. Namun, Erick optimistis peluang tersebut tetap terbuka apabila NPC Indonesia mampu memaksimalkan dukungan fasilitas dan meningkatkan kualitas kesiapan atlet.

Menurutnya, NPC Indonesia telah menjalani program persiapan secara solid untuk menghadapi Asian Para Games 2026 di Jepang. Fokus saat ini adalah memastikan atlet mampu menunjukkan performa terbaik dan merealisasikan target yang telah ditetapkan.

NPC Indonesia Bidik Tujuh Medali Emas

Dalam menyambut Asian Para Games 2026, NPC Indonesia menargetkan tujuh medali emas dari 12 cabang olahraga yang akan diikuti.

Erick berharap seluruh atlet dan tim pendukung dapat tetap fokus selama persiapan hingga pertandingan berlangsung. Pemilihan cabang unggulan dan optimalisasi peluang medali menjadi faktor penting untuk mencapai target tersebut.

Salah satu tantangan yang diutarakan Erick adalah tidak dipertandingkannya cabang olahraga catur pada Asian Para Games 2026. Padahal, cabang tersebut dinilai memiliki potensi untuk memberikan medali bagi kontingen Indonesia.

“Sayang, cabang catur yang menjadi unggulan ditiadakan. Kalau tidak tereliminasi, perolehan emas bisa banyak,” ujarnya.

Kondisi tersebut membuat NPC Indonesia perlu memaksimalkan peluang dari cabang olahraga lain yang tetap dipertandingkan. Strategi pelatihan dan persiapan atlet pun menjadi semakin penting untuk menjaga peluang meraih hasil optimal.

Persaingan Jangka Panjang Olahraga Paralimpiade

Erick menekankan bahwa keberhasilan Asian Para Games tidak hanya diukur dari pencapaian dalam satu edisi. Konsistensi meraih medali dalam berbagai penyelenggaraan menjadi bagian penting untuk meningkatkan posisi Indonesia di antara negara-negara Asia.

Oleh karena itu, target yang dicapai Thailand perlu dipandang sebagai dorongan untuk memperkuat ekosistem disabilitas nasional. Dukungan fasilitas, pelatihan berkesinambungan, serta kesiapan atlet berkompetisi di kompetisi internasional diharapkan dapat memperbesar peluang Indonesia meraih lebih banyak medali emas.

Untuk Asian Para Games Aichi-Nagoya 2026, prioritas NPC Indonesia tetap pada pencapaian tujuh medali emas dari 12 cabang olahraga yang diikuti. Hasil kompetisi di Jepang diharapkan menjadi pijakan untuk membangun prestasi yang lebih tinggi pada penyelenggaraan berikutnya.

Dengan target jangka panjang tersebut, Erick berharap NPC Indonesia tidak hanya mampu bersaing dalam perebutan medali pada Asian Para Games 2026, namun juga memperkuat peluang Indonesia untuk menyalip Thailand dalam akumulasi medali emas di masa mendatang. 

Pembaruan regulasi tersebut ditujukan untuk memperkuat peran generasi muda sekaligus mempersiapkan mereka menghadapi tantangan bonus demografi, kebutuhan lapangan kerja, dan pengangguran.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menegaskan, bonus demografi harus diimbangi dengan kebijakan yang mampu menciptakan peluang kerja dan meningkatkan kapasitas generasi muda.

Tanpa persiapan yang matang, besarnya jumlah penduduk usia produktif berisiko tidak memberikan dampak optimal bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Erick menyampaikan hal tersebut di Kantor Kemenpora, Jakarta, Selasa (13/10/2026). Menurut dia, pemerintah perlu memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan beriringan dengan penyediaan lapangan kerja baru, khususnya bagi kalangan muda.

“Kompleksitas daripada pertumbuhan ekonomi ini juga jangan sampai tidak menyiapkan lapangan pekerjaan baru kepemudaan ke depan,” kata Erick.

Salah satu upaya yang didorong Kemenpora adalah memperluas program magang profesional bagi lulusan perguruan tinggi, khususnya jenjang S1 atau lebih.

Program ini diharapkan menjadi jembatan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri sehingga lulusan memiliki pengalaman kerja serta kompetensi yang sesuai dengan tuntutan pasar.

Kemenpora mendorong keterlibatan perusahaan milik negara atau BUMN maupun sektor swasta untuk membuka kesempatan magang tersebut. Pegadaian menjadi salah satu perusahaan yang telah menerima peserta program, sedangkan perusahaan lainnya diharapkan ikut berpartisipasi dalam memperluas akses pengalaman profesional bagi generasi muda.

Keterlibatan dunia usaha dinilai penting agar pengembangan kepemudaan tidak hanya berorientasi pada pendidikan dan pelatihan, tetapi juga memberikan akses nyata menuju dunia kerja. Dengan demikian, generasi muda diharapkan memiliki daya saing lebih baik sekaligus mampu mengambil bagian dalam pembangunan ekonomi nasional.

Selain memperluas peluang kerja, Kemenpora menyiapkan Indonesia Youth Summit (IYS) sebagai wadah pengembangan kapasitas, pertukaran gagasan, dan partisipasi pemuda dalam membahas berbagai persoalan strategis.

Dari 5.100 pendaftar yang dijaring melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, sebanyak 160 peserta terpilih akan mengikuti rangkaian kegiatan berupa perkemahan, diskusi, dan debat.

Forum tersebut dirancang untuk mempertemukan anak muda dengan beragam perspektif serta mendorong mereka menyampaikan gagasan terhadap tantangan pembangunan.

Erick menjelaskan, agenda IYS mencakup sejumlah isu penting, antara lain ekonomi hijau, kesetaraan gender, kesetaraan kesempatan, dan kesehatan mental. Pembahasan tersebut diharapkan memperluas wawasan peserta sekaligus mendorong keterlibatan generasi muda dalam merumuskan solusi atas persoalan sosial dan ekonomi.

Kegiatan ini juga akan melibatkan perwakilan pemuda dari Singapura. Partisipasi tersebut diharapkan membuka ruang pertukaran pengalaman dan perbandingan pendekatan pengembangan kepemudaan di tingkat regional.

Di sisi lain, revisi UU Kepemudaan akan mencakup pembahasan mengenai batas usia yang dapat dikategorikan sebagai pemuda. Salah satu usulan yang mengemuka adalah menetapkan rentang usia mulai dari tingkat sekolah menengah pertama (SMP) hingga batas maksimal 35 atau 40 tahun.

Menurut Erick, kejelasan batas usia diperlukan untuk memberikan definisi yang lebih tegas mengenai kelompok pemuda dalam kebijakan pemerintah.

Namun, penentuan rentang usia tersebut masih harus melalui pembahasan bersama para pemangku kepentingan sebelum ditetapkan dalam regulasi yang diperbarui.

“Kalau ada labelisasi pemuda, ya itu ya sebaiknya mungkin ada batasan umurnya,” ujar Erick.

Dorongan revisi UU Kepemudaan ini menjadi bagian dari upaya Kemenpora memperkuat kebijakan pembangunan generasi muda menjelang satu abad Sumpah Pemuda pada 2028.

Pembaruan aturan diharapkan dapat menyelaraskan program kepemudaan dengan perubahan kebutuhan masyarakat, tantangan dunia kerja, serta potensi bonus demografi Indonesia.

Melalui pembaruan regulasi, perluasan kesempatan magang, dan penguatan ruang partisipasi pemuda, pemerintah berupaya mendorong generasi muda agar tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga berperan aktif sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa. 

Kegiatan tersebut diikuti Satuan Tugas (Satgas) KTR Kota Depok yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satgas KTR Puskesmas serta Vital Strategies, dan No Tobacco Community.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kota Depok, Frovira Brilyandini, menyampaikan bahwa penguatan implementasi KTR diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dari paparan asap rokok.

Baca Juga: Guna Tekan Angka Perokok Usia Remaja, Pemkot Bogor Bentuk Duta KTR di Sekolah

"Melalui workshop ini, kami ingin memberikan pemahaman kepada peserta melalui diskusi dan praktik lapangan secara langsung, sehingga mereka memahami penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)," ungkapnya.

Dirinya menyebutkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok sendiri telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 2 Tahun 2020 tentang KTR sebagai landasan dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari paparan asap rokok.

Frovira menambahkan, kolaborasi antara Satgas KTR dari unsur Puskesmas dan Satpol PP menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan KTR.

'Baca Juga: Wujudkan Kota Bebas Asap Rokok, Dinkes Kota Depok Dorong Partisipasi Warga Lewat KTR Award 2025

Terakhir, dirinya berharap, Satgas KTR dapat meningkatkan pemahaman terkait regulasi KTR, memperkuat kapasitas dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan, dan meningkatkan keterampilan komunikasi dan pendekatan persuasif kepada masyarakat. 

Selain itu juga menyamakan persepsi dalam mekanisme pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan KTR.

"Sehingga harapannya dapat menghasilkan langkah-langkah nyata untuk memperkuat implementasi KTR di Kota Depok," tutupnya.

Normalisasi saluran irigasi itu dilakukan untuk mengantisipasi banjir dan genangan saat debit air meningkat.

Dikutip dari Kutaudayawangsa, Selasa (13/10/2026), tiga desa yang menjadi lokasi normalisasi saluran irigasi adalah Desa Putat Nutug, Desa Karikil, dan Desa Cibeuteung Udik.

Baca Juga: Pemkab Bogor Genjot Normalisasi Sungai dan Siaga Hadapi Ancaman Kekeringan

Normalisasi saluran irigasi tersebut, saluran dikeruk dan dibersihkan dari lumpur, sampah, serta material lain yang menghambat aliran air. 

Saluran yang tertutup material berpotensi membuat air meluap saat debit meningkat.

Pengerukan dan pembersihan saluran dinilai penting untuk mengurangi risiko banjir. 

Baca Juga: Bupati Bogor Komitmen Tangani Banjir Bogor Utara Lewat Normalisasi Irigasi

Saluran yang lancar juga membuat lingkungan sekitar lebih aman dan nyaman bagi warga.

Selain pekerjaan di lapangan, peran masyarakat juga dinilai penting dalam menjaga fungsi saluran air. Warga diimbau tidak membuang sampah ke saluran air maupun sungai agar aliran tetap lancar.