Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menjelaskan bahwa evaluasi hasil pemilu lalu menjadi dasar utama pemetaan ini. Namun, Golkar tidak hanya terpaku pada data masa lalu. Mereka juga mengombinasikannya dengan data dinamis terkini, seperti hasil pilkada terbaru dan tren dari berbagai survei politik.

Strategi ini dipaparkan langsung oleh Sarmuji dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Fraksi Partai Golkar Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Hotel Pullman, Jakarta, yang berlangsung pada 10–12 Oktober 2026.

Menariknya, Golkar kini menerapkan pendekatan baru. Kegiatan koordinasi dan bimtek tidak lagi melulu dipusatkan di ibu kota. "Kita menyebarkannya ke berbagai daerah untuk mendekatkan anggota fraksi dengan persoalan-persoalan yang ada di daerah," kata Sarmuji.

Melalui pendekatan desentralisasi ini, seluruh anggota fraksi diinstruksikan untuk turun langsung ke lapangan. Mereka wajib mendengar, memahami, dan memperjuangkan aspirasi konstituen secara nyata demi menjaga basis massa partai.

Tak hanya fokus pada internal, agenda bimtek ini juga menjadi wadah konsolidasi untuk mengawal jalannya pemerintahan nasional. Sebagai pilar koalisi, Golkar menginstruksikan seluruh kadernya di daerah untuk total mendukung dan menyosialisasikan program kerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar visi misi pemerintah berjalan sukses hingga 2029.

Kegiatan yang adakan di Aula DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor, Jumat (7/8/2026), dihadiri Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor, Wawan Haikal Kurdi (Wanhay), Wakil Bupati Bogor Jaro Ade, jajaran pengurus, anggota Fraksi Partai Golkar, kader, hingga tokoh masyarakat.

Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor, Wawan Haikal Kurdi menyebut kegiatan tersebut menjadi bukti soliditas partai. 

Baca Juga: Pemutakhiran Data Partai, DPD Golkar Kabupaten Bogor Tegaskan Tak Ada Perubahan Pengurus ‎

Lebih dari 150 kader dan undangan memadati lokasi acara, menunjukkan kekompakan yang terus dijaga menjelang berbagai agenda politik dan pembangunan di Kabupaten Bogor.

“Alhamdulillah, berkat kerja sama seluruh panitia dan dukungan semua pihak, acara ini dapat terlaksana dengan baik,” ujar Wanhay, sapaan akrabnya.

Menurutnya, tingginya partisipasi kader menjadi sinyal bahwa semangat kebersamaan di tubuh Partai Golkar Kabupaten Bogor tetap terjaga. 

Baca Juga: Meriahkan HUT Ke-61 Partai Golkar, Ravindra Airlangga Santuni Yatim hingga Doa Bersama di Kabupaten Bogor

Ia pun mengajak seluruh kader memperkuat persatuan, menjaga silaturahmi, dan terus bekerja untuk kepentingan masyarakat.

“Hal ini menunjukkan semangat kebersamaan dan kekompakan yang terus kita jaga,” katanya.

Di balik perayaan ulang tahun dua tokoh Partai Golkar itu, aksi sosial justru menjadi sorotan utama. 

Baca Juga: Ajak Pelajar Cileungsi Jauhi Tawuran dan Narkoba, Jaro Ade Pastikan Sarana Pendidikan Jadi Perhatian Pemkab Bogor

Santunan kepada anak yatim dan lansia menjadi simbol bahwa peringatan hari jadi tidak hanya dirayakan secara internal, tetapi juga diwujudkan melalui kepedulian terhadap masyarakat.

DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor berharap hubungan dengan masyarakat semakin erat sekaligus menumbuhkan budaya berbagi dan gotong royong sebagai bagian dari pengabdian kepada publik.

Kegiatan yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-25 Partai Demokrat. Di Kabupaten Bogor, aksi tersebut diwujudkan melalui pengecatan Musala At Taubah, pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat, serta gotong royong membersihkan lingkungan.

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor, Dede Chandra Sasmita, mengatakan Gerakan Langit Biru Indonesia Asri merupakan program nasional yang digagas DPP Partai Demokrat sebagai bentuk pengabdian nyata kepada masyarakat.

"Gerakan ini digelar selama delapan minggu, mulai 10 Juli hingga 28 Agustus 2026," ujar Dede Chandra.

Baca Juga: Sambut HUT ke-25, Demokrat Kabupaten Bogor Gelar Gerakan Langit Biru Indonesia Asri

Pria yang akrab disapa Decan itu menjelaskan, setelah pelaksanaan perdana di Cibinong, program tersebut akan dilanjutkan di tujuh kecamatan yang tersebar di enam daerah pemilihan (dapil) di Kabupaten Bogor.

Menurutnya, Gerakan Langit Biru Indonesia Asri tidak hanya berfokus pada pelestarian lingkungan, tetapi juga menghadirkan pelayanan kesehatan dan berbagai aksi sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

"Gerakan ini merupakan implementasi nyata semangat Partai Demokrat untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya melalui kebijakan, tetapi juga melalui aksi-aksi sosial yang memberikan manfaat langsung," katanya.

Decan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan kepedulian sosial, serta memperkuat budaya gotong royong.

"Kami ingin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan, meningkatkan kepedulian sosial, dan memperkuat budaya gotong royong," ucapnya.

Ia menegaskan, menjaga lingkungan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Karena itu, DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor menggandeng berbagai unsur, mulai dari pemerintah kecamatan, RT dan RW, pemuda, masyarakat, hingga Laskar Biru bentukan Partai Demokrat.

"Kita tidak bisa gotong royong satu pihak saja. Harus semua unsur terlibat, mulai dari pemerintah, RT, RW, hingga Laskar Biru yang dibentuk Partai Demokrat," pungkasnya.

Wakil DPP PAN, Eddy Soeparno mengatakan, konsolidasi itu juga sekaligus menjadi momentum awal untuk memperkuat struktur dan soliditas kepengurusan PAN di Kota Bogor untuk mempersiapkan Pemilu 2029 mendatang.

"Ya, hari ini kita melakukan acara konsolidasi PAN Kota Bogor, sekaligus bersilaturahim di antara pengurus. Ini menjadi momen pertama bagi para pengurus di Kota Bogor untuk melaksanakan silaturahim," ujar Eddy.

Baca Juga: Hasil Musda, Dedie A Rachim Ditetapkan Ketua Formatur DPD PAN Kota Bogor

Ia mengaku, optimis dengan komposisi kepengurusan PAN Kota Bogor yang dinilai lengkap dan beragam, termasuk keterlibatan kalangan muda, wiraswasta, cendekiawan, hingga aktivis.

"Saya sangat bahagia karena kepengurusannya lengkap, dipimpin langsung oleh Kang Dedie Rachim yang juga merupakan Wali Kota Bogor kebanggaan kita. Ada juga pengurus baru dari kalangan anak muda, wiraswasta, cendekiawan, hingga aktivis yang akan memperkaya PAN Kota Bogor," katanya.

Eddy mengatakan, PAN menargetkan peningkatan kekuatan politik di Kota Bogor dengan orientasi menjadi pemenang pada Pemilu 2029.

Baca Juga: Rakercab Partai Demokrat Kota Bogor Pasang Target 6 Kursi DPRD di Pemilu 2029, Ini Strateginya

"Mudah-mudahan di tahun 2029 PAN bisa semakin kuat di Kota Bogor. Ini adalah cikal bakal perjalanan kita untuk menghadapi Pemilu 2029 ke depan," ucapnya.

Untuk target jangka pendek, Eddy menekankan pentingnya penguatan jaringan partai hingga ke tingkat paling bawah.

"Yang paling penting adalah memperkuat jaringan. Konsolidasi jaringan harus dilakukan, mulai dari DPD, kemudian turun ke cabang, ranting, hingga ke tingkat kecamatan, kelurahan, sampai RT dan RW. Itu menjadi pekerjaan rumah yang harus menjadi prioritas saat ini," imbuhnya.

Ketua DPW PPP Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, PPP dan DPW PPP sebagai tergugat dan turut tergugat dalam perkara ini, telah menyampaikan jawaban atau eksepsi kepada majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta.

“Alhamdulillah, jawaban kami telah diterima oleh majelis hakim. Sekaligus, kami juga resmi menggugat balik pihak penggugat yang kami nilai mengganggu partai,” ujar Uu dalam keterangannya, Rabu (22/4/2026).

Baca Juga: DPC PPP Kabupaten Bogor Gelar Halal Bihalal, Ini Arahan yang Disampaikan Jajaran dan Pengurus 

Uu menegaskan, langkah hukum tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga marwah partai. 

Menurutnya, soliditas internal menjadi kunci menghadapi dinamika yang tengah terjadi di tubuh PPP Jawa Barat.

"Ini marwah PPP yang harus kita jaga bersama. Kita harus tetap bergandengan tangan untuk kesuksesan bersama. Kalau ada tantangan, kita hadapi bersama-sama," ujarnya.

Baca Juga: Jelang Muswil PPP Jabar, KH Asep: Partai ini Bukan Milik Segelintir Orang!

Sekretaris DPW PPP Jawa Barat, Agus Solihin menambahkan, seluruh jajaran Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP se-Jawa Barat harus tetap solid, kompak, dan fokus pada agenda konsolidasi partai, termasuk pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab).

"Saya minta seluruh DPC tetap fokus menyukseskan Muscab se-Jawa Barat yang sedang berjalan," katanya.

Agus mengingatkan, agar tidak ada lagi pihak yang memicu kegaduhan di internal partai. Ia menilai konsolidasi PPP Jawa Barat saat ini tengah berjalan positif dan menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.

Baca Juga: Sikapi Kondisi Internal Partai Pasca Muktamar X Ancol, Mahkamah PPP Tegaskan Tak Ada Dualisme

"Jangan ada lagi yang membuat gaduh. Konsolidasi PPP Jawa Barat sudah mulai masif dan menggembirakan. Jangan biarkan rumah kita dirusak oleh segelintir orang yang tidak ingin PPP besar," katanya.

Adapun dalam eksepsinya, tergugat dan turut tergugat menyatakan bahwa gugatan terhadap Surat Keputusan (SK) Ketua DPW PPP Jawa Barat cacat formil dan prematur, karena belum menempuh mekanisme penyelesaian sengketa internal partai.

Dalam dokumen eksepsi dan jawaban perkara Nomor 150/Pdt.Sus-Parpol/2026, tergugat menyatakan sengketa kepengurusan partai politik wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme internal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Partai Politik dan AD/ART partai. 

Baca Juga: Sikapi Kondisi Internal Partai Pasca Muktamar X Ancol, Mahkamah PPP Tegaskan Tak Ada Dualisme

"Tindakan penggugat yang langsung mengajukan gugatan ke pengadilan tanpa menempuh mekanisme internal merupakan tindakan prematur dan bertentangan dengan hukum," demikian tertuang dalam jawaban tergugat.

Selain itu, tergugat dan turut tergugat juga mempersoalkan kedudukan hukum (legal standing) para penggugat. 

Mereka menilai penggugat tidak memiliki kewenangan representatif untuk menggugat keputusan organisasi, karena hanya berstatus sebagai panitia musyawarah wilayah yang bersifat administratif dan tidak memiliki hak hukum untuk menggugat keputusan DPP. 

Baca Juga: PPP Kabupaten Bogor Siapkan Ujung Tombak 2029, Seratus Peserta Ikuti Madrasah Kader Partai Angkatan II

Tergugat juga menegaskan Surat Keputusan Nomor 0066/SK/DPP/W/II/2026 tentang pengesahan kepengurusan DPW PPP Jawa Barat masa bakti 2026–2031 adalah sah secara hukum dan organisasi. 

SK tersebut merupakan hasil Musyawarah Wilayah yang dinilai telah dilaksanakan sesuai mekanisme partai. 

"Penerbitan SK merupakan kewenangan penuh DPP sebagai otoritas tertinggi organisasi dan bersifat final serta mengikat," tulis tergugat dalam dokumen tersebut.

DPW PPP Jawa Barat sebagai turut tergugat juga menegaskan pelaksanaan Musyawarah Wilayah yang menjadi dasar penerbitan SK telah dilakukan secara sah, termasuk tetap memiliki legitimasi meski tidak seluruh peserta hadir.

Baca Juga: Deklarasi Fraksi Aswaja, PKB dan PPP Resmi Jadi Satu di DPRD Kota Bogor

Mereka menyebut ketidakhadiran sebagian pihak tidak membatalkan keabsahan forum, karena tata tertib organisasi memungkinkan sidang tetap dilanjutkan dan keputusan dinyatakan sah. 

Di sisi lain, tergugat turut menilai gugatan penggugat kabur (obscuur libel) dan tidak jelas, karena terdapat ketidakkonsistenan antara objek sengketa dan dalil yang diajukan.

Atas dasar itu, tergugat dan turut tergugat meminta majelis hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) tanpa perlu memeriksa pokok perkara lebih lanjut.

Junaidi Samsudin Sekretaris DPC PPP Kabupaten Bogor  mewakili Hj. Elli Rahmat Yasin tetap memberikan arahan kepada seluruh pengurus agar menjaga soliditas dan mempersiapkan Muscab dengan matang. Ia menekankan pentingnya momentum Muscab sebagai sarana evaluasi sekaligus penguatan struktur organisasi partai di tingkat daerah.

“Momentum ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memperkuat konsolidasi dan memastikan PPP Kabupaten Bogor semakin solid dan siap menghadapi tantangan ke depan,” kata Junsam nama panggilan akrabnya, usai membuka kegiatan tersebut.

Baca Juga: 95 Persen Swasta, Guru Madrasah Swasta Minta Kebijakan Berkeadilan, Hasbulloh: Kami Mengabdi Puluhan Tahun, Tapi Akses PPPK Tertutup

Rapat kemudian dipimpin oleh Sekretaris Jenderal DPC PPP Kabupaten Bogor, Junaidi Samsudin, yang mengarahkan jalannya diskusi serta memfokuskan pembahasan pada teknis dan kesiapan pelaksanaan Muscab.

Dalam rapat tersebut, sejumlah poin penting dibahas, mulai dari penjadwalan, mekanisme pelaksanaan, hingga kesiapan panitia. Junaidi menegaskan bahwa seluruh pengurus harus berperan aktif agar Muscab dapat berjalan lancar, demokratis, dan sesuai dengan aturan partai.

“Persiapan harus dilakukan secara maksimal. Kita ingin Muscab ini menjadi momentum kebangkitan dan penguatan PPP di Kabupaten Bogor,” ujar Junaidi dalam arahannya.

Kegiatan halal bihalal ini juga menjadi ruang untuk mempererat kebersamaan antar pengurus serta memperkuat semangat perjuangan partai dalam menghadapi dinamika politik ke depan.

Dengan dilaksanakannya rapat persiapan ini, DPC PPP Kabupaten Bogor optimistis Musyawarah Cabang mendatang dapat berjalan sukses serta menghasilkan keputusan strategis demi kemajuan partai di tingkat daerah.

Hal tersebut disampaikan Yusfitriadi dalam forum diskusi bertajuk ‘Revisi Undang-Undang Pemilu: Mendorong Reformasi Peran Kelembagaan Bawaslu’ yang digelar di kawasan Cibinong, Kabupaten Bogor.

"Sampai dengan hari ini, mulai dari KPU RI, Kabupaten/Kota itu orang-orangnya masih menerima gaji setiap bulan. Padahal tahun 2025-2027 tidak ada penyelenggaraan Pemilu, terus kerjanya apa?," kata Yus kepada wartawan, Jumat (13/3/2026).

Baca Juga: Tanam Pohon Integritas, Bawaslu: Simbol Filosofi Jaga Asas Pemilu yang Jujur Adil Langsung Bebas dan Rahasia

Selain KPU, ia juga menilai Bawaslu hanya menerima gaji tanpa pekerjaan yang jelas saat tidak ada penyelenggaraan pemilu pada periode 2025–2027.

"Bawaslu dibentuk untuk mengawasi tahapan Pemilu, sedangkan tahun 2025-2027 ga ada Pemilunya, tapi apa yang diawasi? Ga ada kan," katanya.

"Bahkan, Bawaslu setiap bulan sama masih rutin nerima gaji dan dana hibah dari Pemerintah Daerah (Pemda)," lanjut dia.

Baca Juga: Pasca Putusan DKPP Terkait Pemecatan Muhammad Habibi, KPU Kota Bogor Bakal Segera Lakukan Ini

Yus menilai, KPU dan Bawaslu kerap menghabiskan anggaran untuk kegiatan seremonial semata, sekadar menunjukkan bahwa mereka tetap bekerja.

"KPU hari ini masih aneh, rapat konsolidiasi serta masih buka workshop itu buat apa? Itu pastinya menggunakan anggaran yang cukup besar," ujarnya.

"Kemudian Bawaslu yang punya program mengajar ke kampus-kampus, mereka belajar bahkan ada jurinya. Itu buat apa? Kalau tidak ada kerjaan, tidak perlu diada-adain," kata dia.

Baca Juga: Evaluasi Pengawasan Pilpres dan Pilkada, Bawaslu Kota Bandung: Ada Delapan Pelanggaran dari Enam Laporan

Karena itu, Yus berharap, persoalan tersebut dapat menjadi pembahasn serius di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)dalam proses revisi Undang-Undang Pemilu.

"Ini sebagai masukan ke DPR yang akan membahas revisi UU pemilu karena bukan anggaran yang kecil menggaji struktur penyelenggaraan Pemilu yang tidak ada Pemilunya," tutupnya.

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Agus Jovan Latuconsina.

“Alhamdulillah hari ini saya bisa menghadiri silaturahmi dengan jajaran pengurus DPC Kota Bogor. Sebelum buka puasa bersama, DPC telah menyelenggarakan Rakercab yang membahas strategi pemenangan Partai Demokrat untuk masa yang akan datang dengan target Pemilu 2029,” ujar Jovan kepada wartawan di area Gedung DPRD Kota Bogor, Rabu (11/3/2026).

Baca Juga: Soal Wacana Perubahan Sistem Pilkada Melalui DPRD, Begini Respon Sekjen DPP Partai Demokrat

Menurutnya, saat ini Partai Demokrat masih menghadapi sejumlah tantangan terkait keterwakilan kursi legislatif di beberapa tingkatan.

“Saat ini kita belum memiliki kursi DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat III. Untuk DPRD Provinsi Jawa Barat juga masih kosong. Sementara di DPRD Kota Bogor kita baru memiliki tiga kursi,” katanya.

Karena itu, Demokrat menargetkan peningkatan perolehan kursi pada pemilu mendatang.

Baca Juga: Bingkai Keakraban Warnai Buka Puasa Bersama DPN BMI, Wamenaker dan Pengurus DPP Partai Demokrat

“Harapannya pada 2029 nanti kita bisa meraih minimal satu kursi di DPR RI, satu kursi di DPRD Provinsi, dan di DPRD Kota Bogor dari tiga kursi yang ada saat ini diharapkan bisa meningkat minimal menjadi enam kursi,” ujarnya.

Selain Rakercab, kegiatan tersebut juga menjadi ajang silaturahmi antara pengurus partai dari berbagai tingkatan.

Ia berharap kegiatan tersebut semakin memperkuat soliditas kader Partai Demokrat dalam menghadapi pemilu mendatang.

Baca Juga: Demokrat Kabupaten Bogor Sampaikan Enam Nama ke DPP, Akhir Juli Mengerucut Siapa yang Diusung di Pilkada

“Mudah-mudahan Demokrat makin solid dan kita siap memenangkan Pemilu 2029 dengan meningkatkan kursi-kursi Demokrat, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota,” katanya.

Saat ditanya mengenai peluang Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk maju pada Pemilihan Presiden 2029, Jovan menegaskan bahwa saat ini partainya masih fokus mendukung pemerintahan yang berjalan.

“Kalau bicara persiapan pilpres, saya pribadi tidak berani berandai-andai. Yang pasti kader Demokrat tentu menginginkan yang terbaik untuk ketua umum,” ujarnya.

Baca Juga: Bidik Pemilu 2029, PPP Jawa Barat Siapkan Kader Saingi Dedi Mulyadi

Ia menambahkan, AHY yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memiliki tanggung jawab untuk mendukung program pemerintah.

“Tugas kami saat ini tegak lurus mendukung program dan kebijakan Presiden Prabowo. Kami berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai visi dan misi Asta Cita sehingga pemerintahan dapat berjalan sukses hingga akhir masa jabatan pada 2029,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bogor, Anita Primasari Mongan mengatakan, Rakercab kali ini merupakan yang ketiga sejak kepemimpinannya di DPC Demokrat Kota Bogor.

Baca Juga: Mahkamah Konstitusi Nyatakan Ambang Batas Parlemen 4 Persen Harus Diubah Sebelum Pemilu 2029

“Sejak kepemimpinan kami, Rakercab sudah dilaksanakan tiga kali. Dari Rakercab yang sudah dilaksanakan sebelumnya, kami banyak melakukan evaluasi. Pada Rakercab ketiga ini kita akan lebih spesifik dalam menyusun strategi,” ujar Anita.

Salah satu fokus utama yang dibahas dalam Rakercab adalah perekrutan saksi di seluruh tempat pemungutan suara (TPS).

“Itu menjadi prioritas karena Ketua Umum AHY berpesan yang penting saksi harus penuh. Beliau juga siap membantu secara penuh untuk kami di daerah,” katanya.

Baca Juga: Partai Demokrat Gelar Kongres Ke-VI, AHY: Dengan Kebersamaan dan Semangat Kami Miliki Optimisme

Anita mengakui pada pemilu sebelumnya Demokrat mengalami penurunan jumlah kursi di DPRD Kota Bogor dari lima kursi menjadi tiga kursi.

“Memang harus kami akui ada beberapa kesalahan strategi, termasuk dalam penempatan calon legislatif. Itu menjadi pembelajaran bagi kami. Penempatan caleg seharusnya bisa lebih tepat, meskipun keputusan tersebut juga dipengaruhi oleh tingkat DPD maupun DPP,” jelasnya.

Selain itu, Demokrat juga akan memanfaatkan hasil riset dan survei untuk memperkuat strategi politik ke depan.

Baca Juga: Jelang Kongres, AHY Tegaskan Partai Demokrat Tetap Solid

“Kami memiliki bidang yang bernama Brains atau Bidang Riset dan Analisa. Mereka akan melakukan survei secara berkala, kemudian dianalisis dan dikaji sehingga menghasilkan laporan riset yang bisa menjadi bahan strategi kami,” ujarnya.

Ia menambahkan, Demokrat juga akan menyiapkan calon legislatif yang memiliki kapasitas dan dukungan yang memadai.

“Ke depan kami akan mencari calon-calon yang benar-benar mumpuni, bukan hanya secara kapasitas pribadi, tetapi juga memiliki dukungan logistik yang memadai untuk memenangkan kontestasi,” tutupnya.

Hasil survei Indikator Politik menunjukkan tingkat persetujuan (approval rating) terhadap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi tembus angka 95,5 persen.

Survei dilakukan secara tatap muka pada 30 Januari hingga 8 Februari 2026 dengan responden warga Jawa Barat.

Baca Juga: Mengukur Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Satu Tahun Bupati - Wakil Bupati Bogor, LS Vinus Siapkan Survei

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Prof Burhanuddin Muhtadi menyebut, angka tersebut tergolong sangat tinggi, bahkan mendekati rekor nasional untuk kepala daerah.

“Approval rating 95,5 persen ini sangat tinggi. Bahkan naik dibandingkan hasil survei 100 hari pertama setelah pelantikan pada Mei 2025 lalu. Dengan basis yang sudah sangat tinggi, kenaikan ini tentu tidak mudah,” katanya, di Bandung, Senin (16/2/2026).

Prof Burhanuddin mengatakan, meski kepuasan terhadap gubernur sangat tinggi, terdapat selisih signifikan dengan tingkat kepuasan terhadap Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan.

Baca Juga: Bandung Disebut Peringkat Pertama Kota Termacet di Indonesia, Begini Respon Wali Kota Farhan

Mayoritas publik memang menyatakan puas terhadap kinerja wakil gubernur, namun angkanya berada di atas 50 persen dengan selisih sekitar 40 persen dibanding gubernur.

“Ini menjadi catatan, karena ada jaraknya yang cukup tajam antara kepuasan terhadap gubernur dan wakil gubernur,” jelasnya.

Secara umum, kata Burhanuddin, tingkat kepuasan terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat berada di angka rata-rata 71 persen. Dari 23 variabel yang diuji, seluruhnya mengalami kenaikan dibanding survei 100 hari pertama.

Baca Juga: Jakarta Mulai Susun RPIP 2026–2046, Ini Lima Rekomendasi Fahira Idris untuk Gubernur dan DPRD

Beberapa sektor yang paling banyak menopang kepuasan publik, antara lain penyediaan listrik, Pendidikan, Kesehatan, Kualitas infrastruktur dan eningkatan jumlah dan kondisi jalan

“Di sektor-sektor tersebut, tingkat kepuasan berada di kisaran 80 hingga 90 persen,” katanya.

Namun, lanjut Burhanuddin, sektor ekonomi masih menjadi pekerjaan rumah. Beberapa indikator ekonomi mencatat tingkat kepuasan di bawah 60 persen.

Baca Juga: LS Vinus Beberkan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap 100 Hari Kinerja Bupati dan Wakil Bupati Bogor

Bahkan, pada aspek akses peningkatan permodalan, tingkat kepuasan berada di bawah 50 persen.

“Isu ekonomi perlu menjadi perhatian serius, apalagi di tengah kebijakan efisiensi dan pemotongan transfer ke daerah yang berdampak pada ruang fiskal pemerintah daerah,” katanya.

Dengan angka kepuasan yang sangat tinggi, Indikator Politik mengingatkan adanya potensi efek partisan yang bisa mengaburkan penilaian objektif publik.

Baca Juga: Mayoritas Publik Dukung Kebijakan Naturalisasi, Arya Tegaskan Komitmen PSSI Benahi Sepak Bola Indonesia

“Jarang sekali ada kepala daerah dengan approval rating di atas 90 persen. Ini bisa jadi rekor nasional, tetapi juga perlu diwaspadai. Jangan sampai muncul kultus politik yang tidak berbasis penilaian rasional,” ujarnya.

Ia menekankan, pentingnya menjaga rasionalitas birokrasi dan kepemimpinan.

Gubernur diharapkan tidak terlena dengan angka tinggi tersebut, melainkan membuka ruang kritik dan masukan publik, terutama pada sektor-sektor yang masih lemah.

Baca Juga: Survei Litbang Kompas: Publik Optimistis Erick Thohir Akan Loloskan Timnas ke PD 2026

“Beliau bukan nabi, bukan superman. Justru dengan angka tinggi ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat rasionalitas politik dan memperbaiki sektor yang masih rendah, khususnya ekonomi,” tegasnya.

Lebih lanjut Burhanuddin mengatakan, tingginya tingkat kepuasan di Jawa Barat disebut turut berdampak pada tingkat popularitas nasional.

Dalam survei nasional Indikator Politik yang dirilis November 2025, nama Dedi Mulyadi muncul sebagai bakal calon presiden dengan elektabilitas tertinggi kedua.

Fenomena ini disebut sejalan dengan pola politik nasional sebelumnya, di mana kepala daerah yang kuat di wilayahnya kerap terdorong ke panggung nasional.

Baca Juga: Hasil Survei LS Vinus: Strategi Kampanye Efektif, Elektabilitas Pasangan Bayu-Musa Melejit

“Contohnya, Joko Widodo yang mencuat setelah memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2012, kemudian menjadi Presiden RI. Hal serupa terjadi pada Anies Baswedan usai memenangkan Pilkada Jakarta 2017, serta Ganjar Pranowo saat menjabat Gubernur Jawa Tengah,” katanya.

Dalam simulasi nasional tersebut, Dedi Mulyadi berada di posisi kedua, dengan selisih cukup signifikan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Namun tetap unggul dibanding banyak gubernur lain di Pulau Jawa maupun luar Jawa.

“Umumnya tokoh yang kuat secara nasional adalah mereka yang jago di kandangnya sendiri. Tidak mungkin dilirik secara nasional kalau di daerahnya sendiri kedodoran,” katanya.

Untuk itu, KPU Kota Bogor telah menunjuk Dede Juhendi  sebagi pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU Kota Bogor.

"Kami KPU Kota Bogor tentu menghormati keputusan DKPP yang kemarin kita sudah dengarkan dan kita ketahui bersama-sama, intinya adalah KPU Kota Bogor menunggu tindak lanjut dari KPU RI terkait dengan Surat Keputusan (SK) pemberhentian yang bersangkutan," jelas Dede saat memberikan keterangan pers di kantor KPU Kota Bogor, Selasa (10/2/2026) 

Baca Juga: DKPP Resmi Pecat Ketua KPU Kota Bogor, Sebut Langgar Kode Etik dan Pelanggaran Pemilu

Terkait masa waktunya, PLT Ketua KPU yaitu sampai dengan terpilih Ketua secara definitiv dan disahkan oleh KPU RI. 

Dede mengatakan, bahwa kejadian tersebut menjadi pelajaran berharga dan mengevaluasi kinerja KPU Kota Bogor. 

"Tentu kami mengambil pelajaran yang sangat berharga dari kejadian-kejadian ini, dan kami semua berkomitmen dengan adanya keputusan DKPP kemarin, secara bersama-sama kita jadikan sebagai Titik balik KPU Kota Bogor untuk mengevaluasi dan memperbaiki kinerja secara keseluruhan," ujarnya.

Baca Juga: Satu Tahun Tak Ada Kejelasan, PPAK Bogor Raya Pertanyakan Penanganan Kasus Gratifikasi Ketua KPU Kota Bogor

Pada kesempatan itu, ia juga meminta dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Kota Bogor agar dapat menjadikan KPU menjadi lebih profesional, dan bisa percaya oleh masyarakat. 

"Kami juga berupaya berikhtiar semaksimal mungkin untuk menjadikan KPU ini menjadi profesional berintregritas, akuntabel dan mandiri seperti yang tercantum dalam prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu," tuturnya. 

Lebih lanjut, Dede mengatakan, terkait dengan isi surat keputusan yang dibacakan oleh DKPP, ia mengaku belum mendapatkan salinan surat tersebut. 

Baca Juga: Satu Tahun Tak Ada Kejelasan, PPAK Bogor Raya Pertanyakan Penanganan Kasus Gratifikasi Ketua KPU Kota Bogor

"Kalau salinan surat keputusannya kami juga belum dapat, tapi mendengar dari putusan itu adalah "memberhentikan secara permanen saudara Muhammad Habibi selaku Ketua dan anggota KPU Kota Bogor," ujarnya. 

Terkait dengan pemberhentian tersebut menurut informasi yang ia denfar yaitu adanya gratifikasi pada pilkada 2024.

"Kalau didalam pertimbangan majelisnya adalah gratifikasi itu yang kemarin saya dengar yaitu adalah terkait dengan gratifikasi pada pilkada 2024 kemarin," kata Dede. 

Baca Juga: Besok, KPU Kota Bogor akan Menetapkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih

Selain itu, Dede juga menegaskan pihaknya bersedia jika dipanggil untuk memberikan keterangan. 

"Sebagai warga bangsa Indonesia yang baik dari awal kami juga bersedia untuk mematuhi perundang-undangan yang ada jadi kalaupun kami misalkan nanti dipanggil misalkan untuk memberikan keterangan tentu kami akan bersedia," pungkasnya

Sidang dengan perkara nomor 205-PKE-DKPP/XI/2025 itu terkait pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Sidang yang dipimpin langsung Ketua Majelis Hakim DKPP, Ratna Dewi Pettalolo menyatakan, bahwa Muhammad Habibi terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. 

Baca Juga: Kasus Gratifikasi Libatkan Oknum KPU Kota Bogor, Kuasa Hukum Beberkan Fakta Ini

​"Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu Muhammad Habibi selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kota Bogor terhitung sejak putusan ini dibacakan," dikutip dari YouTube DKPP RI.

​Selain sanksi pemecatan, DKPP juga mengintrusikan KPU RI untuk melaksanakan putusan paling lambat tujuh hari setelah dibacakan.

​Bawaslu diinstruksikan untuk mengawasi pelaksanaan proses pemberhentian tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.​

Baca Juga: Satu Tahun Tak Ada Kejelasan, PPAK Bogor Raya Pertanyakan Penanganan Kasus Gratifikasi Ketua KPU Kota Bogor

Dalam sidang tersebut dijelaskan, Ketua KPU Kota Bogor, Muhammad Habibie yang disebut sebagai teradu, dalam sidang pemerikasaan yang digelar DKPP pada Kamis (11/12/2025)  di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat tdak hadir.

Selanjutnya pada 9 Januari 2026, DKPP kembali memanggil teradu untuk menghadiri sidang pemeriksaan kedua yang dilaksanakan pada Rabu (14/1/2026) di Kantor Bawaslu Kabupaten Bogor, akan tetapi teradu kembali tidak hadir.

"Ketidakhadiran teradu dalam sidangg pemeriksaan merupakan tindakan yang tidak patut. Artinya teradu tidak bertanggung jawab selaku penyelenggara Pemilu untuk dimintai jawaban atas aduan yang didalilkan," kata anggota DKPP.

Baca Juga: Evaluasi Pilkada 2024, KPU Kota Bogor: Terjadi Penurunan Partisipasi Pemilih dari Pilkada Sebelumnya

Diketahui Ketua KPU Kota Bogor, Muhamaad Habibie menerima gratifikasi untuk memenangkan pasangan nomor urut 5 dalam Pilkada Kota Bogor atas nama Raendi Rayendra – Eka Maulana.

“Amanah untuk mempertahankan kemenangan Partai Gerindra, berarti seluruh kader partai, baik yang ada di pemerintah, di parlemen, maupun kader-kader sebagai pengurusharus tetap santun, harus tetap membaur dengan masyarakat, dan tentunya memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat,” kata Bupati Bogor sekaligus Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Rudy Susmanto.

Menurutnya, mempertahankan kemenangan politik tidak bisa dilepaskan dari kerja pelayanan di lapangan.

Baca Juga: Hadir Dalam Acara Syukuran Kantor Sekretariat DPC Partai Gerindra, Wali Kota Bogor Dedie Rachim Sampaikan ini

Ia menekankan, bahwa kader Gerindra dituntut hadir langsung di tengah masyarakat, bukan berjarak setelah pemilu usai.

“Pada saat kita harus tetap mempertahankan, maka kita harus betul-betul berjuang melayani masyarakat bersama-sama di wilayah kita masing-masing,” kata Rudy.

Terkait persiapan politik menuju 2029, Ia menegaskan bahwa saat ini Gerindra tidak berada dalam fase kontestasi, melainkan fase konsolidasi dan kerja pemerintahan.

Baca Juga: Prabowo Subianto Ogah Dicalonkan Lagi Sebagai Presiden Saat KLB Gerindra, Ini Alasannya

“Arahan instruksi dari Ketua Umum DPP Partai Gerindra, sekaligus Presiden Republik Indonesia, arahannya sangat jelas bagi kami, bahwa hari ini tugasnya adalah membangun bangsa bersama-sama, melayani masyarakat bersama-sama,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa perbedaan warna politik tidak lagi relevan setelh seluruh tahapan pemilu berakhir.

Fokus utama, kata Rudy, adalah menjalankan program prioritas pemerintah pusat.

Baca Juga: Penghematan Anggaran, Partai Gerindra Gelar KLB di Sentul Bogor

“Kita ingin melihat bangsa Indonesia ke depan lebih maju, aman, adil, dan makmur, dan tentunya membangun bangsa dari wilayah kita masing-masing, yaitu Kabupaten Bogor,” pungkasnya.

Wakil Ketua Umum DPD Partai NasDem, Saan Mustopa menegaskan, kantor DPD NasDem Kabupaten Bogor menjadi kantor DPD pertama diJawa Barat yang diresmikan secara resmi oleh DPP.

Menurutnya, kantor permanen itu bukan sekadar fasilitas fisik, melainkan pusat konsolidasi politik NasDem di Kabupaten Bogor.

Baca Juga: Partai Nasdem Nonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari DPR RI

“Mudah-mudahan dengan adanya kantor kerja kepartaian NasDem di Kabupaten Bogor ini bisa menjadi lebih efektif dan efisien,” ujar Saan. 

Selain itu, Saan juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bogor atas dukungan yang diberikan.

“Atas nama DPP, saya mengucapkan terima kasih kepada Bupati, Wakil Bupati, dan jajaran karena sudah mengizinkan asetnya untuk dijadikan kantor partai,” ungkapnya.

Baca Juga: Partai Nasdem Kota Bogor Dukung Program Pengentasan Kemiskinan

Menghadapi Pemilu 2029, Ia menargetkan NasDem Kabupaten Bogor dapat melengkapi keterwakilan di seluruh daerah pemilihan.

“Sekarang sudah empat dari enam dapil, ada dua dapil yang kosong. Kita berharap dua dapil ini terisi, sehingga NasDem di Kabupaten Bogor ini genap, tidak ada dapil yang kosong,” kata dia.

“Semoga bisa berkoalisi terus dengan Gerindra, bukan hanya saat pilkada. DPP memerintahkan kepada DPD dan seluruh jajaran untuk berkolaborasi dan sinergi membawa Kabupaten Bogor jadi lebih maju dan sejahtera,” lanjutnya.

Baca Juga: Tak Ada Komunikasi ke NasDem, PKS Pilih Gabung dengan Koalisi Tujuh Partai

Senada, Bupati Bogor Rudy Susmanto juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas partai dalam membangun daerah.

“Presiden menyampaikan, apa pun warna partaimu, apa pun warna organisasimu, selama kamu punya tujuan baik membangun bangsa, kita bergabung bersama-sama, berkolaborasi bersama membangun bangsa,” tandasnya.

Sebagai bentuk pengawalan masyarakat terhadap jalannya kepemimpinan dalam dalam satu tahun ini, tentu harus diukur kinerjanya melalui kepuasan masyarakat. 

Maka itu sebagai bentuk komitmen, Lembaga Studi Visi Nusantara (LS Vinus) akan mengadakan survei kepuasan masyarakat tersebut. 

Baca Juga: LS Vinus Soroti Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah Pada 2029

Founder LS Vinus, Yusfitriadi menyebutkan, guna menyiapkan teknis survei tersebut, pada 28 Januari 2026 LS Vinus menggelar agenda bimbingan teknis (Bimtek) sebagai bagian dari tahapan persiapan pelaksanaan survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap 1 Tahun Kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

"Bmtek tersebut mencakup pemetaan wilayah survei, pelatihan (coaching) surveyor, uji coba instrumen survei, serta pemantapan jadwal pelaksanaan survei," ungkap Yusfitriadi dalam keterangan resminya, Kamis (29/1/2026).

Ia menyebutkan, tim surveyor LS Vinus yang berjumlah 80 orang, dijadwalkan akan turun langsung ke lapangan mulai 1 Februari 2026. 

Baca Juga: LS Vinus Ungkap Hasil Survei 100 Hari Kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor

"Adapun responden yang akan diambil datanya dalam survei kali ini sebanyak 1.600 responden yang berbasis di tingkat desa. Jumlah responden tersebut diambil secara proporsional tergantung jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap desa," terangnya.

Selain itu lanjutnya, agenda survei ini dilaksanakan untuk mengukur kinerja satu tahun pemerintah Kabupaten Bogor dibawah Bupati Rudy Susmanto dan Wakil Bupati Ade Ruhandi alias Jaro Ade.

"Melalui survei ini, kami (LS Vinus) ingin mengukur kepuasan masyarakat terhadap kinerja Bupati dan Wakil Bupati Bogor," bebernya.

Baca Juga: LS Vinus Beberkan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap 100 Hari Kinerja Bupati dan Wakil Bupati Bogor

Ia pun mengatakan, hasil survei ini akan menjadi data konkret LS Vinus untuk mengawal roda Pemerintahan Kabupaten Bogor.

LS Vinus merupakan lembaga riset independen yang konsisten melakukan riset di lapangan berbasis data empiris dan pendekatan ilmiah.

"Hasil survei dari wilayah tersebut nantinya akan menjadi bahan analisis penting untuk memahami tren opini publik, preferensi politik masyarakat, serta isu-isu strategis menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)," jelasnya.

Baca Juga: LS Vinus: Sektor Pendidikan Indonesia Hadapi Tantangan Berat untuk Mewujudkan Generasi Emas

Rangkaian kegiatan lapangan ini akan berlangsung selama dua pekan dan ditargetkan selesai pada akhir Mei 2025.

Setelah itu, LS Vinus akan masuk ke tahap pengolahan data dan pelaporan, termasuk rilis resmi hasil survei yang dijadwalkan pada pekan pertama bulan Februari 2026 mendatang.

"Selain di Kabupaten Bogor, LS Vinus juga akan melakukan survei di berbagai wilayah seperti Kota Bogor, Depok dan Kota Bekasi," pungkasnya.

Yuni Indriany mengatakan, sikap DPC PDI Perjuangan sudah sangat jelas yaitu dengan tegas menolak wacana Pilkada melalui DPRD.

"Karena hal tersebut merupakan langkah mundur bagi demokrasi. Kepala Daerah harus tetap dipilih langsung oleh rakyat, bukan oleh segelintir elite politik," ucap Yuni Indriany kepada ceklissatu.com, Jumat (16/1/2026).

Baca Juga: Tegas! PDI Perjuangan Tolak Wacana Pilkada Tidak Langsung, Megawati: Ini Sikap Konstitusional

Yuni Indriany yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Depok menegaskan, pemilihan langsung merupakan amanat reformasi dan wujud kedaulatan rakyat.

"Melalui Pilkada langsung, rakyat memiliki hak penuh untuk menentukan pemimpin yang mereka percaya. Sekaligus menjadi sarana control terhadap kekuasaan," terang Yuni Indriany.

Selain itu, Yuni meyakini bahwa demokrasi yang sehat lahir dari partisipasi rakyat ecara langsung. Jika pemilihan diserahkan kepada DPR, maka potensi transaksi politik dan kepentingan elite akan semakin besar.

Baca Juga: Ramai-ramai Tolak Wacana Pilkada Tidak Langsung, Pengamat Politik Ungkap Berbagai Alasannya

"Dan ini tentu bertentangan dengan semangat kerakyatan yang diperjuangkan PDI Perjuangan," tegas Yuni Indriany.

"Oleh karena itu, PDI Perjuangan akan konsisten berdiri bersama rakyat, menjaga demokrasi, dan menolak segala bentuk kebijakan yang melemahkan hak politik masyarakat," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan, partainya menolak pilkada melalui DPRD. 

Baca Juga: PKPU 731 Tahun 2025, Pengamat: Sangat Politis, Mengabaikan Prinsip Penyelenggara dan Penyelenggaraan Pemilu

Hal tersebut disampaikan Megawati dalam pidatonya dalam penutupan Rakernas I PDI Perjuangan di Ancol, Jakarta Utara, Senin (12/1/2026). Megawati menyatakan, penolakan itu merupakan sikap ideologis.

"Baik usulan PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, maupun PKB, sepanjang memenuhi indikator demokratis, Komisi II pasti akan membahasnya," ungkap Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, seperti dikutip pada Rabu (14/1/2026).

Selain itu lanjut Rifqinizamy, dalam menentukan model pemilihan Komisi II DPR selalu berpegang teguh pada konstitusi.

Baca Juga: Tegas! PDI Perjuangan Tolak Wacana Pilkada Tidak Langsung, Megawati: Ini Sikap Konstitusional

Ia menyebutkan, Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 mengamanahkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara "demokratis".

Tetapi, diksi tersebut memiliki cakupan makna yang luas jika ditinjau dari sejarah pembentukan Undang-Undang tersebut.

"Konstitusi kita mengamanahkan terkait dengan pemilihan kepala daerah, dipilih secara demokratis," terangnya. 

Baca Juga: Soal Wacana Perubahan Sistem Pilkada Melalui DPRD, Begini Respon Sekjen DPP Partai Demokrat

"Kalau kita mau cari rujukannya, kita bisa baca dari original intent risalah pembentukan Pasal 18 ayat 4 saat amandemen kedua tahun 2000," bebernya. 

"Saat itu, pembentuk undang-undang dasar tidak menemukan kata sepakat untuk satu model tunggal".

Meski begitu, ia mengaku hingga saat ini RUU Pilkada belum masuk dalam agenda legislasi DPR.

Baca Juga: Ramai-ramai Tolak Wacana Pilkada Tidak Langsung, Pengamat Politik Ungkap Berbagai Alasannya

"Kita hormati wacana yang berkembang, tetapi yang ingin saya katakan dan informasikan adalah bahwa sampai dengan detik ini sampai dengan hari ini Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota belum menjadi agenda legislasi DPR," tuturnya.

Menurutnya saat ini, hanya revisi UU Pemilu yang telah ada dalam daftar Prolegnas 2026. Tetapi, Rifqi mengatakan, Komisi II DPR mendorong adanya kodifikasi untuk UU Pemilu dan Pilkada.

"PDI Perjuangan menolak secara tegas setiap wacana pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD," ucap Megawati dalam penutupan Rakernas I PDI Perjuangan Tahun 2026 di Jakarta.

"Penolakan ini bukan sekadar sikap politik praktis. Ini adalah sikap ideologis, sikap konstitusional, dan sikap historis," tegas Megawati.

Baca Juga: Soal Wacana Perubahan Sistem Pilkada Melalui DPRD, Begini Respon Sekjen DPP Partai Demokrat

Megawati menegaskan, Pilkada melalui DPRD bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan semangat Reformasi 1998. 

Selain itu kata Megawati, hal tersebut telah ditegaskan secara jelas oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan MK Nomor 110/PUU-XXIII/2025 telah memperkuat makna Pasal 18 Ayat (4) dan Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945 hasil amandemen.

Megawati juga mengutip esensi putusan MK tersebut yang menyatakan, kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin daerah tidak boleh diredusir menjadi mekanisme perwakilan yang tertutup dan elitis. 

Baca Juga: Yusfitriadi Beberkan Enam Alasan Pilkada Melalui DPRD Harus Ditolak, Ini Rinciannya

Kemudian putusan tersebut secara tegas menyatakan bahwa Pilkada merupakan bagian dari pemilihan umum.

"Pilkada harus dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, bukan secara tidak langsung melalui DPRD," jelas Megawati. 

"Dengan demikian, wacana Pilkada melalui DPRD tidak hanya bertentangan dengan semangat Reformasi, tetapi juga bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat," beber Megawati.

Baca Juga: Ramai-ramai Tolak Wacana Pilkada Tidak Langsung, Pengamat Politik Ungkap Berbagai Alasannya

Megawati menyatakan, Pilkada langsung adalah capaian penting demokratisasi nasional pasca-Reformasi. 

Mekanisme ini lahir dari perjuangan panjang rakyat guna merebut kembali hak politiknya setelah puluhan tahun dikekang oleh sentralisme kekuasaan. 

Sebaliknya, mekanisme melalui DPRD dianggap sebagai praktik masa lalu yang tidak menjamin akuntabilitas kekuasaan. Megawati menegaskan komitmen PDI Perjuangan berdiri di garis depan dalam menjaga hak rakyat.

Sekjen DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron menyebutkan, mekanisme Pilkada secara langsung maupun melalui DPRD sama-sama mempunyai dasar konstitusional.

Menurutnya, UUD 1945 memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur mekanisme Pilkada melalui Undang-Undang.

Baca Juga: Yusfitriadi Beberkan Enam Alasan Pilkada Melalui DPRD Harus Ditolak, Ini Rinciannya

"Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah melalui undang-undang," ungkap Herman Khaeron kepada wartawan, seperti dikutip pada Rabu (7/1/2026). 

"Karena itu, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD merupakan pilihan yang sah dalam sistem demokrasi Indonesia,” tambahnya.

Ia juga mengatakan, partai Demokrat memandang Pilkada oleh DPRD sebagai salah satu opsi yang patut dipertimbangkan secara serius dalam dinamika ketatanegaraan.

Baca Juga: Ramai-ramai Tolak Wacana Pilkada Tidak Langsung, Pengamat Politik Ungkap Berbagai Alasannya

"Pilkada oleh DPRD merupakan salah satu opsi yang patut dipertimbangkan secara serius, khususnya dalam rangka memperkuat efektivitas pemerintahan daerah,” terangnya.

Selain itu lanjutnya, mekanisme tersebut juga dinilai dapat meningkatkan kualitas kepemimpinan daerah serta menjaga stabilitas politik dan persatuan nasional.

“Selain efektivitas pemerintahan, opsi ini juga dapat meningkatkan kualitas kepemimpinan serta menjaga stabilitas politik dan persatuan nasional,” bebernya.

Baca Juga: Komisi II: Pilkada Melalui DPRD Miliki Landasan Konstitusional yang Kuat

Namun, Herman menegaskan, Pilkada menyangkut kepentingan rakyat yang sangat luas sehingga tidak boleh diputuskan secara terburu-buru.

“Pilkada menyangkut kepentingan rakyat yang luas. Oleh karena itu, pembahasan kebijakan ini harus dilakukan secara terbuka dan demokratis,” tuturnya.

Herman menilai, penting pelibatan publik dalam proses pengambilan keputusan terkait sistem Pilkada agar tetap mencerminkan kehendak rakyat.

Baca Juga: Golkar Jabar Siapkan Kader Unggulan Hadapi Pilkada 2029, Targetkan Kursi Gubernur Jawa Barat

“Pembahasan harus melibatkan partisipasi publik agar setiap keputusan yang diambil tetap mencerminkan kehendak rakyat dan semangat demokrasi,” tegasnya.

Herman mengatakan, Partai Demokrat tidak mempersoalkan mekanisme yang dipilih, selama prinsip demokrasi tetap dijaga.

“Bagi Partai Demokrat, prinsipnya jelas apa pun mekanisme yang dipilih, demokrasi harus tetap hidup dan suara rakyat harus tetap dihormati,” urainya.

Baca Juga: Laporkan Hasil Pilkada 2024 ke Wali Kota Bogor, Ini yang Dibeberkan KPU dan Bawaslu

Ia menekankan bahwa persatuan nasional harus menjadi fondasi utama dalam setiap kebijakan politik yang diambil negara.

Langkah itu dilakukan untuk menyiapkan kader terbaik PPP yang siap bersaing dalam kontestasi politik Jawa Barat, termasuk menghadapi figur kuat seperti Dedi Mulyadi pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2029.

Ketua DPW PPP Jawa Barat, Pepep Saiful Hidayat, mengatakan penguatan struktur partai menjadi program utama yang telah dilaksanakan secara menyeluruh di 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat.

Baca Juga: 100 Anggota Terbaik Ikut LKKM, PPP Jawa Barat Siap Cetak Kader Ideologis dan Siap Jadi Penggerak Wilayah

“Program pertama telah kami laksanakan di seluruh kabupaten/kota dengan basis kepesertaan tingkat kecamatan. Setiap kecamatan diikuti empat peserta, dan Alhamdulillah seluruh rangkaian kegiatan telah selesai,” kata Pepep usai menggelar Istigsoh Milad PPP 53, di Kantor DPW PPP, Senin (5/01/2025).

Ia menjelaskan, program tersebut bertujuan menyiapkan struktur partai sekaligus meningkatkan kapasitas kader dalam menghadapi regenerasi kepengurusan di tingkat kecamatan.

Seluruh peserta telah mengikuti Latihan Kader Kepemimpinan Dasar (LKKD) sebagai bekal kepemimpinan partai ke depan.

Baca Juga: Menkumham Resmi Sahkan Kepengurusan PPP di Bawah Pimpinan Mardiono, Supratman Andi Agtas: Tidak Ada Intervensi

Selain penguatan kader laki-laki, PPP Jawa Barat juga mulai memberi perhatian serius pada kaderisasi perempuan.

Hal ini ditandai dengan pelibatan aktivis perempuan dari kalangan mahasiswi hingga organisasi kemasyarakatan dalam berbagai pelatihan yang diselenggarakan oleh WPP (Wanita Persatuan Pembangunan) Jawa Barat.

“Kemarin satu angkatan mencapai 200 peserta. Ini menjadi langkah awal kami membangun basis kader perempuan yang kuat dan berkelanjutan,” jelasnya.

Baca Juga: Sikapi Kondisi Internal Partai Pasca Muktamar X Ancol, Mahkamah PPP Tegaskan Tak Ada Dualisme

PPP Jawa Barat juga mengembangkan program Madrasah Kader Partai, yang menyasar pemilih pemula dan basis masyarakat di luar pendukung tradisional PPP.

Menurut Pepep, pendekatan figur menjadi kunci untuk memperluas dukungan partai.

“Banyak anggota dewan kita yang dipilih bukan hanya karena partainya, tetapi karena figurnya. Maka kami lakukan pengenalan kader ke berbagai segmen masyarakat, termasuk generasi muda,” kata dia.

Baca Juga: Sebanyak 136 Kader Wawasan Kebangsaan Kota Bogor Ikut Pembinaan, Ini Tugasnya

Menanggapi usia PPP yang telah memasuki 53 tahun, Pepep menegaskan bahwa arahan dari DPP saat ini berfokus pada konsolidasi organisasi dan persiapan verifikasi faktual Pemilu 2029.

“PPP adalah partai yang saat ini tidak memiliki wakil di Senayan. Maka verifikasi faktual menjadi ujian utama. Ini bukan pekerjaan mudah karena harus menyajikan data dan struktur yang benar-benar hidup di masyarakat,” katanya.

Ia optimistis, apabila konsolidasi dan kaderisasi berjalan dengan baik, target 12 kursi DPRD Provinsi Jawa Barat pada 2029bukan hal yang mustahil.

Baca Juga: Peringatan HUT PDI Perjuangan di Bandung Penuh Darah, Ini Sebabnya

Namun, ia mengakui Jawa Barat menjadi daerah penentu kelolosan PPP secara nasional karena jumlah penduduknya yang besar dan tantangan geografis yang kompleks.

Terkait persiapan kader untuk maju sebagai kepala daerah pada Pilkada 2029, termasuk Pilgub Jawa Barat, Pepep menegaskan PPP sangat serius mencetak pemimpin masa depan.

“Tidak ada santri yang tidak ingin menjadi kiai. Pesantren mencetak santri, dan santri pasti ingin menjadi kiai. Begitu juga partai politik, tugasnya mencetak kader pemimpin. PPP tentu menyiapkan kader terbaik, dengan tetap mengikuti aturan main yang berlaku,” katanya.

Yusfitriadi menyebutkan, terdapat enam alasan Pilkada tidak langsung atau melalui DPRD harus ditolak.

Pertama, Ahistoris. Pada era kepemimpinan SBY tahun 2014 perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah tidak langsung memdapat penolakan yang cukup luas dari publik. 

Baca Juga: Ramai-ramai Tolak Wacana Pilkada Tidak Langsung, Pengamat Politik Ungkap Berbagai Alasannya

Sehingga pada saat itu memaksa SBY mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) yang menyatakan pemilihan kepaka daerah dilaksanakan secara langsung. 

"Jika ada partai yang saat ini mempunyai sikap akan mendorong pemilihan tidak langsung dalam revisi undang-undang pemilu, maka jelas sikap tersebut merupakan sikap yang tidak memahami dan menegasikan histori konstitusi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah," ungkap Yusfitriadi kepada ceklissatu.com. 

Kedua lanjut Yusfitriadi, yaitu Inkonstitusional. Putudan MK Nomor 85 tahun 2022, Nomor 135 tahun 2024 dan Nomor 110 tahun 2025 menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilu, yang sama dengan pemilihan legislatif dan eksekutif. 

Baca Juga: Komisi II: Pilkada Melalui DPRD Miliki Landasan Konstitusional yang Kuat

"Sehingga pilkada langsung harus dinyatakan serentak dengan pemilihan legislatud di tingkat daerah. Hal ini dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai bagian penting dalam memperkuat kedaulatan rakyat," terang Yusfitriadi. 

Ketiga, Menyalahi prinsip bernegara. Negara kita merupakan negara republik bukan negara monarki. Selain itu negara kita juga meruoakan negara dengan model politik presidensial bukan negara parlementer. 

Sehingga dalam degara republik yang berbentuk pemerintahan presidensial, presiden merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan yang mendapatkan mandatori langsung dari rakyat. 

"Hal yang sama juga harus menjadi pola dalam pemilihan kepala daerah," tegasnya. 

Baca Juga: Golkar Jabar Siapkan Kader Unggulan Hadapi Pilkada 2029, Targetkan Kursi Gubernur Jawa Barat

Keempat, merampas hak politik rakyat. Hak politik merupakan kedaulatan rakyat, termasuk dalam pemilih pemimpinnya di tingkat provinsi maupun Kabupaten dan Kota. 

"Dengan Pilkada dikembalikan kepada DPRD maka kedaulatan politik rakyat sudah diamputasi, rakyat sudah tidak bisa lagi mmemilih langsung pemimpinya di tingkat daerah. Kondisi ini tentu sama dengan "membeli kucing dalam karung"," bebernya. 

Kelima, Kepala Daerah Tidak Bertanggungjawab Terhadap Rakyat. Kepala daerah yang terpilih bukan pilihan rakyat, namun pilihan DPRD. 

Baca Juga: Laporkan Hasil Pilkada 2024 ke Wali Kota Bogor, Ini yang Dibeberkan KPU dan Bawaslu

Sehingga berpotensi kepala daerah terpilih merupakan pilihan kekuasaan dan pilihan oligarki. 

"Hal tersebut sangat berpotensi pertanggungjawaban kepala daerah bukan terhadap rakyat tapi lebih kepada kekuasaan dan kepada oligarki. Karena tidak melibatkan rakyat dalam memilih kepadala daerah tersebut. 

Keenam, Kembali Ke Rezim Orde Baru. Selama 32 tahun hak politik rakyat dikebiri, karena tidak bisa memilih langsung pemimpinnya di semua tingkatan. 

Baca Juga: Evaluasi Pengawasan Pilpres dan Pilkada, Bawaslu Kota Bandung: Ada Delapan Pelanggaran dari Enam Laporan

Namun semenjak reformasi rakyat Indonesia berhasil mengembalikan kedaulatan politiknya. Walaupun tentu saja dengan berbagai pengorbanan darah dan air mata. 

"Reformasi menjadi tidak ada artinya jika praktek berbabgsa dan bernegara dikembalikan kepada praktek-praktek yang dilakukan rezim orde baru selama 32 tahun, seperti Pilkada dikembalikan ke DPRD," jelas Yusfitriadi. 

Yusfitriadi menyebutkan, dengan minimal enam argumen di atas, sulit untuk mendapatkan alasan konstitusional manapun menghapus pemolihan kepala daerah secara langsung. 

Baca Juga: Pemprov Jawa Barat Siapkan Bantuan Anggaran untuk Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Tasikmalaya

Ia juga menilai, adapun berbagai argumen yang sering kali dikemukakan oleh anggota DPR RI lebih kepada upaya membangun opini publik untuk memaksakan kehendak agar rakyat menerima pilkada tidak langsung. 

"Saya berharap penolakan terhadap pemilihan Kepala Daerah tidak langsung menjadi sebuah gerakan besar untuk kembali mengingatkan wakil rakyat yang selalu berulang bertindak tidak sesuai dengan keinginan rakyat," tutupnya.

Founder SMRC, Saiful Mujani menyebutkan, mereka yang selalu ingin melakukan perubahan terhadap Pilkada langsung menjadi Pilkada tidak langsung beralasan terkait efisiensi anggaran. Dinilai Pilkada langsung itu mahal, sumber korupsi, dan sumber perpecahan dalam masyarakat.

"Argumen itu tidak punya dasar empiris, tidak punya dasar konkret dalam kenyataannya. Jika disebut mahal itu tadi tentu saja disebut variable sangat tergantung," ungkap Saiful Mujani.

Baca Juga: Dosen FISIP Unida Bantu Fasilitasi Pengembangan dan Pemetaan Potensi Usaha di Desa Bojongrangkas Kecamatan Ciampea

Saiful Mujani mengatakan, dalam sejarah demokrasi di dunia, variable biaya itu tidak dihitung, bahkan tidak pernah menjadi isu yang inti.

"Jika pun itu jadi masalah, tapi bukan selalu yang inti. Karena yang inti itu, apakah pemerintah bisa sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat atau tidak? itu pertanyaannya, bukan soal mahal atau tidak," tegas Saiful Mujani.

"Di kita terbukti mahalnya Pilkada itu, karena melanggar hukum. Jika mau fair, semua hasil Pemilu di Pilkada tidak sah sebenarnya, tapi ya sudah. Tapi jangan juga dibubarkan, jika dibubarkan hancur semua," bebernya.

Baca Juga: Pasis Sesko TNI Diperkuat Ilmu Geopolitik hingga Dukungan Program MBG Lewat Batalyon Teritorial

Saiful Mujani menegaskan bahwa persoalan Pilkada memang seriusnya harus membenahi masalah hukum.

"Bukan soal ini Pilkadanya langsung atau tidak langsung. Yang tidak langsung pun ada hukumnya, sama. Jika tidak ditegakkan ujungnya akan sama juga," jelasnya.

Sementara itu, pengamat politik dari Yayasan Campernik, Rafih Sri Wulandari mengatakan, kita harus membuka mata terkait kondisi demokrasi pada saat ini. Menurutnya, kita pernah punya potret pada zaman Orde Baru, berapa banyak perempuan yang menjadi kepala daerah?

Baca Juga: Rugaiya Usman Wiranto, Istri Penasehat Khusus Presiden Meninggal Dunia di RS Melinda Kota Bandung

"Tidak bisa ada yang menjanjikan, apakah pemerintah bisa menjamin akan keterwakilan perempuan 30 persen legislatif maupun eksekutif. Jangankan eksekutif, legislatif saja cukup sulit," ucap Rafih Sri Wulandari.

Selain itu, regulasi di kita bicara soal Undang-Undang Pemilu itu hanya memperhatikan perempuan menjadi calon anggota legislatif dengan konsepsi per sistem ditaruh di posisi yang tidak strategis.

"Yang terpilih ya akhirnya yang populer-populer tadi. Di sini juga, sebelum wacana ini muncul saya masih ragu terkait dengan bagaimana peran perempuan masuk dalam sistem keterwakilan perempuan," terang Rafih.

Baca Juga: Elektabilitas Tembus 18,4 Persen, Dedi Mulyadi Masuk Radar Capres 2029

"Ini sangat sulit untuk tercapai. Bagian mana di DPRD atau pun di DPR sebesar 30 persen, sejauh ini tidak ada. Paling tinggi hanya 21 persen, itu pun di Jawa Barat. Lalu turun lagi dan itu pun gegara PAW dan lain sebagainya," beber Rafih.

Namun, lanjut Rafih, pemerintah harus serius memperhatikan perempuan, karena masyarakat di kita banyaknya perempuan. Ia menilai, masalah perempuan di Indonesia ini yang cukup rentan, yang masalahnya itu tidak ada habis-habisnya.

"Itu menyasar bukan hanya kelompok menengah ke bawah, tetapi semua kalangan perempuan itu akan terus dipayungi hukum regulasi tertentu. Yang bisa paham terkait masalah perempuan adalah perempuan itu sendiri," tegas Rafih.

Baca Juga: Erwan Setiawan Ajak Kader Golkar Jabar Tetap Solid dan Kompak Songsong Kontestasi Politik 2029

"Di sini saya berfikir kita mengalami kemunduran hak asasi manusia terhadap perempuan jika ini di "Gol" kan. Bagaimana Pilkada dilakukan dipilih oleh DPRD akan mengalami kemunduran secara demokrasi. termasuk juga hak asasi manusia terhadap perempuan," ucap Rafih.

Maka itu Rafih berharap, konsep inklusivitas terkait gender ini harus menjadi konsern serius untuk kita semua bicara soal perempuan.

"Saya yakin banyak perempuan-perempuan hebat di bangsa ini. Dan saya tidak bisa menjadmin jika ini running dijalankan bahwa perempuan ini akan berperan. Pada satu sisi tidak ada tokoh-tokoh perempuan yang muncul dan besok akan eksis lagi," pungkasnya.  

Baca Juga: Komisi II: Pilkada Melalui DPRD Miliki Landasan Konstitusional yang Kuat

Untuk diketahui, nara sumber yang hadir dalam diskusi daring dan off line tersebut, yaitu Saiful Mujani (Founder SMRC), Ubedilah Badrun (Akademisi UNJ), Ray Rangkuti (Lima Indonesia), Yusfitriadi (Vinus Indonesia), Ary Nurcahyo (Para Syndicate), Jeirry Sumampow (Tepi Indonesia), serta Rafih Sri Wulandari (Ketua Yayasan Campernik).

Hal itu disampaikan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor, Wawan Haikal Kurid saat Bawaslu melaksakan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan.

Wawan Haikal menyampaikan, bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor melakukan pemutakhiran data partai politik guna mengetahui struktur kepengurusan partai. 

Baca Juga: Peringati HUT Ke-61, Partai Golkar Kabupaten Bogor Galang Dana untuk Korban Bencana di Sumatera dan Aceh

‎”Pertama Bawaslu menyampaikan bahwa menginformasikan terkait susunan kepengurusan DPD partai Golkar, apabila ada perubahan struktur itu harus sebaiknya dirubah,” kata Wanhai, saapaan akrabnya, di Cibinong, Rabu (17/12/2025).

Meski demikian, Wanhai menekankan, bahwa kepengurusan Partai Golkar di Kabupaten Bogor tetap sama dan tidak mengalami perubahan.

‎”Tapi untuk kita sendiri tidak ada perubahan struktur DPD Partai Golkar dari mulai DPD sampai tingkat Kecamatan,” jelasnya.

Baca Juga: Lambatnya Pembangunan Sumber APBD Berdampak Pasokan Material, Begini Kata Legislator Jabar

Sementara itu, Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat Bawaslu Kabupaten Bogor, Irvan Firmansyah menjelaskan, bahwa kegiatan pemutakhiran data tersebut dilaksanakan sesuai instruksi Bawaslu RI.

‎”Partai Golkar ini sebetulnya partai yang ke 8 dihari ini. Sebelumnya juga sudah ke partai-partai lain ditingkat Kabupaten Bogor,” kata dia.

‎Lebih lanjut, Irvan menjelaskan, bahwa pengawasan pemutakhiran data partai politik bertujuan memastikan apakah terjadi perubahan struktur pengurus partai atau tidak.

Baca Juga: Erwan Setiawan Ajak Kader Golkar Jabar Tetap Solid dan Kompak Songsong Kontestasi Politik 2029

‎”Karna pasca pemilu suka ada yang perubahan pengurus jadi kami memastikan itu data nya kan kalo ada perubahan harus diinput di sistem informasi partai politik (Sipol) akun sipol ini biasanya di pegang oleh DPP masing-masing,” jelas Irvan.

‎”Jadi kita memastikan dari data sipol yang untuk pemilu 2024 yang sudah kami miliki, ketika ada perubahan maka harus disesuaikan oleh partai masing-masing,” sambungnya.

Ia mengatakan, dalam pemutakhiran data Partai Golkar tidak ditemukan adanya perubahan atau restrukturisasi kepengurusan.

Baca Juga: Komisi III DPR RI Ingatkan Kenaikan Gaji Harus Dibarengi Tindakan Hakim Perkuat Martabat Peradilan

Selanjutnya, Bawaslu akan melakukan kegiatan serupa terhadap partai politik lain di Kabupaten Bogor, menyesuaikan dengan kesiapan masing-masing partai.

‎”Jadi kita memang sudah bersurat mereka membalas surat kami, dan untuk waktunya kita pasti datang sesuai dengan permohonan dari partai masing-masing,” tutupnya.  

LKKM PPP itu menjadi bagian dari upaya penguatan kapasitas dan militansi kader di tingkat menengah.

Sekretaris DPW PPP Jawa Barat, Zaini Shofari mengatakan, LKKM itu diikuti 100 kader terbaik yang telah disaring terlebih dahulu di  LKKD (Latihan Kepemimpinan Kader Dasar) dari 3.000 orang di 27 Kabupaten dan kota, yang sebelumnya digelar. 

Baca Juga: PPP Kota Bogor Siapkan Regenerasi Lewat Pelatihan Kepemimpinan Kader Dasar

"Mereka disiapkan sebagai kader penggerak partai yang mampu menjalankan peran strategis di tengah masyarakat, organisasi, dan struktur kepartaian," jelas Zaini Shofari.

Zaini mengatakan, dalam pelatihan LKKM itu, ditekankan pentingnya kepemimpinan ideologis, soliditas organisasi, serta kemampuan kader membaca dinamika sosial dan politik.

"LKKM ini bukan sekadar pelatihan formal, tetapi proses kaderisasi yang menyiapkan pemimpin partai yang berintegritas, responsif, dan siap bekerja untuk umat,” ujar Zaini yang juga sebagai Ketua Fraksi PPP DPRD Provinsi Jawa Barat itu.

Baca Juga: Fraksi PPP Dorong KPI Bertindak, Buntut Siaran TV Nasional yang Diduga Merendahkan Pesantren

Ia menjelaskan, materi LKKM meliputi penguatan ideologi PPP, kepemimpinan transformasional, komunikasi politik, hingga strategi pengorganisasian dan pengabdian kepada masyarakat. 

Seluruh rangkaian kegiatan dikemas secara interaktif melalui diskusi, simulasi, dan studi kasus.

"Melalui LKKM ini, DPW PPP Jawa Barat berharap lahir kader-kader madya yang tidak hanya loyal pada partai, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan dan penggerak perjuangan PPP di daerah masing-masing," pungkasnya.

Pilkades Hybrid di Indramayu menjadi daerah pertama menerapkan dalam proses pemungutan suara. 

Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono mengatakan, inovasi Pilkades hybrid itu merupakan bagian dari kegiatan Citra Bakti DPRD Jabar untuk memastikan implementasi pelayanan pemerintahan berjalan efektif dan efisien.

Baca Juga: Pilkades: Plt Bupati Bogor Gunakan Hak Pilihnya di Desa Leuwiliang Cisarua

“Sistem ini tetap menjaga asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, namun menghadirkan efisiensi yang sangat signifikan. Jika satu TPS biasanya membutuhkan anggaran Rp25 juta, kini hanya Rp4 juta. Ini efisiensi lebih dari 80%,” kata Ono Surono, Rabu (10/12/2025).

Ono menambahkan, keberhasilan pilot project itu diharapkan dapat menjadi model penyelenggaraan Pilkades hybrid di seluruh Jawa Barat.

“Jika berhasil, sistem digital ini bisa diterapkan di seluruh desa pada Pilkades berikutnya. Ini langkah maju bagi tata kelola pemerintahan desa,” tambahnya.

Baca Juga: Pilkades Serentak, Plt Bupati Bogor: Cakades dan Timses Jangan Jadi Provokatif 

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jawa Barat, Mochamad Ade Afriandi menjelaskan, pelaksanaan Pilkades Hybrid di Indramayu merupakan pilot project untuk transformasi digital dalam pemilihan kepala desa.

Ia menegaskan, pemilihan secara digital tidak hanya memindahkan surat suara ke perangkat elektronik, tetapi juga mengubah seluruh alur pengambilan dan penghitungan suara agar lebih cepat dan akurat.

“Pemilih tetap datang ke TPS, namun proses memilih dilakukan melalui perangkat elektronik. Begitu warga memilih, suara langsung terekam dan terhitung otomatis dalam system,” bebernya.

Baca Juga: Cegah Konflik, Polisi Sebar 1.096 Personel saat Pilkades di Bogor

Ia juga menambahkan, sosialisasi dan pelatihan dilakukan selama dua bulan agar perangkat desa, penyelenggara, dan masyarakat mampu beradaptasi dengan sistem baru ini.

“Kami melakukan sosialisasi melalui media sosial, pertemuan langsung, hingga pelatihan teknis empat kali. Hasilnya, masyarakat cukup cepat memahami mekanisme baru ini,” ucapnya.

Keputusan DPP tersebut menegaskan konsistensi kepemimpinan Dadang sekaligus memperkuat arah konsolidasi partai di tingkat kota.

Selain Dadang Iskandar, DPC PDIP Kota Bogor juga menempatkan Laniasari sebagai sekretaris dan Syarif Hidayat Sastra sebagai bendahara.

Baca Juga: Terpilih Kembali Jadi Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono Bakal Bentuk Kader Peduli Kebencanaan

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Bogor, Atty Somaddikarya menegaskan, bahwa proses penjaringan calon ketua DPC berjalan transparan dan sesuai ketentuan partai.

Menurut Atty, seluruh mekanisme telah dijalankan di tingkat kecamatan mengacu pada SK DPP Nomor 01/2025.

“Penjaringan dilakukan di enam kecamatan dan semuanya mengikuti mekanisme organisasi. PAC kami berikan mandat penuh untuk menilai dan menjaring figur terbaik. Hasilnya sudah sesuai prosedur dan kami laporkan berjenjang hingga ke DPD dan DPP,” ujar Atty.

Baca Juga: Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor Dadang Danubrata Tinjau Lokasi Longsor dan Banjir di Bondongan, Ini Tanggapannya

Dalam penjaringan, Dadang Iskandar unggul di lima kecamatan, sementara Banu Lesmana Bagaskara mendapat dukungan kuat di empat kecamatan.

Dua nama tersebut kemudian mengerucut sebagai kandidat utama lantaran dinilai memiliki kapasitas kepemimpinan serta rekam jejak kedisiplinan organisasi.

Tahap final penetapan tetap berada di tangan DPD dan DPP sebagai otoritas struktural partai.

Baca Juga: PDIP Pecat Kader Asal Gorontalo yang Ngoceh Mau Rampok Uang Negara

Melalui forum Konfercab di Hotel Lor In, Sentul, Kabupaten Bogor, DPP akhirnya menetapkan kembali Dadang Iskandar memimpin DPC PDIP Kota Bogor.

 Keputusan itu sekaligus mempertegas konsistensi posisi politik Dadang dalam menjaga arah organisasi di tingkat kota.

Sementara itu, Ketua Repdem sekaligus anggota DPRD Kota Bogor, Banu Lesmana Bagaskara menyatakan menerima penuh keputusan tersebut.

Baca Juga: Dianggap Telah Menyalahgunakan Kekuasaan, PDIP Resmi Pecat Jokowi Dari Keanggotaan Partai

“Sebagai kader, saya fatsun pada putusan partai. Ini keputusan terbaik untuk konsolidasi organisasi. Saya siap mengawal kepemimpinan Pak Dadang dan memperkuat soliditas internal,” tegas Banu.

Banu menambahkan, bahwa seluruh kader harus tetap satu garis komando dalam menjaga marwah dan perjuangan PDIP ke depan. 

Ono Surono terpilih lagi jadi Ketua DPD PDIP Jawa Barat dalam konferensi daerah yang diadakan di Bandung, Minggu (7/12/2025).

Dalam menjalankan tugas politiknya kedepan, Ono Surono bakal didampingi Chaerul Budi Mantini sebagai sekretaris dan Budi Sembiring yang menjabat bendahara.

Baca Juga: DPRD Jabar Dorong Pemekaran Cirebon Timur, Ono Surono: Perlu Kesiapan Anggaran

"Tentunya tugas berat ya, karena kan mungkin berbeda dari 2019. Pada saat itu, PDIP punya instrumen partai yang menduduki jabatan-jabatan publik di tingkat nasional maupun di kabupaten-kota," kata Ono Surono, Senin (8/12/2025).

Meski perpetaan politik di 2024 mengubah posisi PDIP, baik di tingkat nasional maupun provinsi dan kabupaten-kota, Ono mengaku, tak gentar dan siap berjuang untuk kesejahteraan rakyat Jawa Barat.

Dia meyakini jika kepengurusan DPD dan kader PDIP Jawa Barat sangat solid untuk terus melakukan kerja-kerja kerakyatan.

Baca Juga: Ono Surono Sambut Baik Putusan MK, PDI Perjuangan Berpotensi Melenggang Sendiri di Pilgub Jabar 2024

"Masih banyak tentunya isu-isu yang berkembang yang tentunya sangat berpengaruh terhadap kehidupan rakyat. Sehingga tentunya PDI Perjuangan akan terus melakukan pendampingan advokasi kepada rakyat, terutama rakyat yang terdampak dengan kebijakan-kebijakan pemerintah," tegasnya.

Ono menyampaikan, jika PDIP berkomitmen dalam pelestarian lingkungan hidup dan menjaga alam nusantara khususnya Jawa Barat, termasuk persoalan kebencanaan.

Oleh karena itu, pihaknya bakal mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan anggaran yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Baca Juga: Anies Dijegal Maju Pilgub Jabar, Ono Sebut Gara-Gara Mulyono dan Geng

"Kemudian meminta pemerintah untuk maksimal dalam melakukan mitigasi atau pencegahan bencana. Serta mendesak reboisasi juga rehabilitasi lahan-lahan kritis yang ada di Jawa Barat," ucap Wakil Ketua DPRD Jawa Barat itu.

Sementara di internal, Ono Surono mengungkap, partai besutan Megawati Soekarnoputri itu akan membentuk kader yang peduli kebencanaan dan mempunyai kepedulian terhadap lingkungan hidup.

"Selanjutnya, kita ingin ada pilot project bekerja sama dengan PTPN, Perhutani, BKSDA atau bahkan Pemprov Jawa Barat, untuk menanami lahan-lahan kritis itu sampai pada akhirnya lahan itu menjadi lahan produktif, baik dari sisi pangan maupun lingkungan,"katanya.

Dalam penggalangan dana kemanusiaan tersebut, DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor telah menghimpun dana sebanyak Rp250 juta. Hal itu bentuk solidaritas kepada korban bencana di Sumatera dan Aceh.

Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi (Jaro Ade) menyebutkan, bantuan yang dikumpulkan adalah bentuk kepedulian serta kehadiran Golkar pada situasi kebencanaan.

Baca Juga: Anggota Komisi IX DPR RI Ravindra Airlangga Ajak BPOM Dukung UMKM Bogor Tembus Pasar Ekspor

“Golkar tidak boleh jauh dari rakyat. Solidaritas adalah napas perjuangan kita,” ucap Jaro Ade.

HUT Ke-61 Partai Golkar juga dilengkapi dengan syukuran atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI HM Soeharto.

Seluruh kader menyatakan kebanggaan atas pengakuan negara terhadap dedikasi Soeharto dalam pembangunan dan kemajuan bangsa.

Baca Juga: Meriahkan HUT Ke-61 Partai Golkar, Ravindra Airlangga Santuni Yatim hingga Doa Bersama di Kabupaten Bogor

Jaro Ade menegaskan, kader Golkar Kabupaten Bogor wajib mengawal Asta Cita serta mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bogor untuk mewujudkan Bogor Istimewa dan Gemilang. Ia juga mengapresiasi peran Golkar sebagai kekuatan politik konstruktif.

“Kabupaten Bogor membutuhkan energi positif dari seluruh elemen. Golkar memiliki peran besar memastikan arah pembangunan berjalan berkesinambungan,” terang Jaro Ade.

Senada, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor, Wawan Hikal Kurdi mengatakan, pentingnya menjaga stabilitas daerah, kondusivitas wilayah menjadi syarat utama tercapainya pembangunan efektif.

Baca Juga: Erwan Setiawan Ajak Kader Golkar Jabar Tetap Solid dan Kompak Songsong Kontestasi Politik 2029

“Kondusivitas wilayah adalah syarat utama tercapainya pembangunan yang efektif. Golkar harus menjadi peneduh, bukan pemecah,” ucap pria yang akrab disapa Wanhay.

Kehadiran ratusan pengurus dari berbagai tingkatan menunjukkan kuatnya jaringan struktur Golkar di Kabupaten Bogor. 

Kegiatan ditutup dengan doa bersama dan peneguhan komitmen kader untuk terus melayani masyarakat serta menjaga marwah Partai Golkar.

Dalam forum yang dihadiri perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga setempat ini, berbagai kebutuhan pembangunan menjadi perhatian. Salah satu aspirasi yang mencuat adalah harapan warga terkait perbaikan sarana ibadah di Masjid Nurul Yaqin.

Menanggapi kebutuhan tersebut, politisi Partai Demokrat ini langsung merespon cepat. Tanpa menunda waktu, ia mengalokasikan bantuan senilai Rp 5 juta dari dana pribadinya sebagai bentuk kepedulian dan komitmen pelayanan kepada masyarakat.

Baca Juga: Saat Reses, Bahtra Banong Terima Banyak Keluhan dan Curhatan Masyarakat di Dapil

“Ini bagian dari kewajiban saya sebagai wakil masyarakat Kabupaten Bogor. Semoga bantuan ini dapat mempercepat upaya memperbaiki sarana ibadah masyarakat,” ujar Dechan.

Apresiasi turut disampaikan Kepala Desa Cibadak, Hj. Liya Muliya. Ia menyebut bahwa sosok Dechan sudah lama memberikan kontribusi nyata untuk kemajuan desanya.

“Alhamdulillah, Pak Dede Chandra ini sudah tidak asing bagi saya, karena beliau sudah banyak membantu pembangunan di Desa Cibadak. Mulai dari rumah tidak layak huni, sarana pendidikan PAUD, dan kini kembali hadir menyapa masyarakat dalam kegiatan reses,” ucapnya.

Ia berharap kerja sama dan sinergi pembangunan bagi masyarakat dapat terus terjaga ke depan.

Pada kesempatan ini, Dechan menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kebutuhan masyarakat Kabupaten Bogor, terutama dalam penguatan fasilitas publik, pendidikan, serta peningkatan kesejahteraan.

Baca Juga: Bangkit dari Luka Bencana, Warga Cigudeg Titipkan Lima Poin Krusial kepada Anggota DPRD Bogor Nurodin

Kegiatan reses berlangsung hangat dan penuh kedekatan, mencerminkan fungsi DPRD dalam mendengar langsung aspirasi rakyat sekaligus menghadirkan solusi nyata di tengah masyarakat. Kelik Widiartono

Dede Chandra Sasmita menyebutkan, yang paling urgent untuk dibenahi di sektor pendidikan di antaranya pemberdayaan dan peningkatan kualitas guru.

"Ya tentunya pemberdayaan serta peningkatan kualitas guru. Mereka harus enjoy dalam mengajar, insentifnya ditingkatkan. Supaya mereka ngajarnya nyaman, itu yang paling pokok," ungkap Dede Chandra kepada ceklissatu.com.

Baca Juga: DPRD Jabar Setujui 15 Raperda Usulan Dedi Mulyadi, Di Antaranya Raperda Penggunaan Sumber Daya Air Permukaan

Selain itu lanjutnya, kelengkapan guru dalam mengajar juga harus dilengkapi, seperti adanya perpustakaan.

"Selama ini kan perpustakaan kita tahu semua kondisinya ini. Itu prioritasnya dalam pendidikan saat ini, bagaimana guru enak ngajarnya, tenang ngajarnya," jelasnya.

Kemudian Dede Chandra juga menyampaikan bahwa pemerintah provinsi dan pemerintah pusat harus bisa meningkatkan insentifnya guru di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bogor.

Baca Juga: DPRD Jabar Soroti Ketimpangan Pendidikan: Guru Tak Merata, Mutu Sekolah Terancam

"Infrastrukturnya juga harus dilengkapi. Terutama sekarang kan ada peningkatan Rombongan Belajar (Rombel) dari 36 menjadi 50. Termasuk untuk kursi meja siswa," bebernya.

"Walaupun di 2026 sudah dilaksanakan, tetapi kan tidak bisa mengcover semuanya. Dari jumlah tersebut ada 14 siswa yang tidak dapat kursi, dan dikalikan jumlah sekolah di Jawa Barat," ucapnya.

Sementara itu, saat dimintai tanggapannya soal insiden ambruknya gedung SMKN 1 Gunung Putri, Dede Chandra menegaskan, harus dilakukan investigasi.

Baca Juga: DPRD Jabar Sampaikan Pandangan Umum Fraksi atas Raperda APBD 2026

"Untuk ambruknya gedung SMKN 1 Gunung Putri, kami tetap meminta diadakan investigasi, kenapa strukturnya (bangunannya, red) bisa seperti itu," tegasnya.

"Dan kami dari provinsi menilai teknisnya yang tidak baik. Maka dari itu ketika ini diekspose tolong disampaikan secara terbuka apa masalahnya, supaya tidak terjadi kepada sekolah-sekolah lain," pungkasnya.

Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Bogor, Friedrich Max Rumintjap menyebutkan, peringatan HUT ke-14 Partai NasDem menjadi momentum refleksi dan pembuktian bahwa gerakan restorasi terus hidup di hati kader dan masyarakat.

"Di usia ke-14 ini kami juga memaknainya bahwa NasDem tetap teguh dan konsisten membawa arus perubahan, terutama di Kabupaten Bogor yang istimewa dan gemilang," ungkap Friedrich kepada ceklissatu.com.

Baca Juga: Erwan Setiawan Ajak Kader Golkar Jabar Tetap Solid dan Kompak Songsong Kontestasi Politik 2029

Selain itu lanjutnya, perayaan ini bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk rasa syukur dan komitmen untuk terus berjuang mewujudkan Gerakan Perubahan.

“Kita bersyukur atas perjalanan panjang Partai NasDem yang terus konsisten membawa gerakan perubahan. Puncak perayaan ini kami isi dengan kegiatan sosial kepada masyarakat sekitar," terangnya.

Sebelumnya, pihaknya juga mengikuti zoom meeting nasional bersama Ketua Umum DPP Partai NasDem, Surya Paloh.

Meski proses penyelidikan sudah berlangsung hampir satu tahun, hingga kini belum ada kejelasan dari pihak kepolisian terkait kasus dugaan gratifikasi Ketua KPU itu.

PPAK mendesak kepolisian segera menetapkan tersangka dan membuka gelar perkara secara transparan, sekaligus menilai penegakan hukum dalam kasus gratifikasi ini harus berjalan tanpa tebang pilih.

Baca Juga: Kasus Gratifikasi Libatkan Oknum KPU Kota Bogor, Kuasa Hukum Beberkan Fakta Ini

Untuk itu, PPAK Bogor Raya melakukan aksi unjuk rasa terkait penyelidikan kasus dugaan gratifikasi Ketua KPU Kota Bogor, di depan markas Polresta Bogor Kota, Senin(10/11/2025).

“Kepolisian telah masuk angin (86),” ujar Ketua PPAK Bogor Raya, M Ibnu Tohari, dalam pernyataannya.

Dalam aksi itu, PPAK menyampaikan dua tuntutan utama, pertama, segera menetapkan Ketua KPU Kota Bogor dan pihak lain yang diduga terlibat suap dan gratifikasi sebagai tersangka.

Baca Juga: PPAK Gelar Aksi Unjuk Rasa, Tuntut Transparansi Pembangunan SD dan SMP di Cimahpar Kota Bogor

Kedua, mendesak agar dilakukan gelar perkara secara terbuka terhadap kasus dugaan gratifikasi Ketua KPU Kota Bogor tersebut.

“Karena, tidak ada yang bisa menggugurkan perkara gragifikasi kecuali pelaku melapor kepada KPK dalam waktu 30 hari setelah kejadian,” ujarnya.

Sementara itu, koordinator aksi, Frans menyebut gerakan ini murni dorongan moral agar penegakan hukum berjalan tanpa tebang pilih.

Baca Juga: Dugaan Gratifikasi oleh Mantan Kepala BPN Cibinong, Urus Sertifikat Harus Keluar Kocek Ratusan Juta

“Kami akan terus mengawal kasus dugaan gratifikasi ini sampai tuntas. Publik berhak tahu sejauh mana penanganan dugaan suap tersebut,” tegas Frans.

Disamping tuntutan itu, pihak PPAK juga mendesak kejaksaan negeri Kota Bogor untuk mengambil alih kasus tersebut. Karena, kepolisian dinilai lamban dan diduga sudah main mata dengan terduga pelaku gratifikasi.

“Kejari harus ambil alih kasus tersebut karena kepolisian sudah masuk angin,” tegasnya.

Dalam survei yang dirilis pada Sabtu (8/11/2025), Dedi Mulyadi menempati posisi kedua dengan elektabilitas 18,4 persen, hanya kalah dari Presiden Prabowo Subianto yang masih unggul jauh di puncak dengan 46,7 persen.

Menanggapi hasil survei tersebut, Dedi Mulyadi memilih untuk tidak banyak berkomentar.

Baca Juga: Gubernur Dedi Mulyadi Tetap Tegas, Meski Penutupan Tambang Bikin Proyek Jalan Bomang Tersendat

Ia menegaskan dirinya saat ini hanya ingin fokus bekerja untuk masyarakat Jawa Barat.

“Fokus saya mah kerja, udahlah. Masih kejauhan, jangan ngomongin dulu (Pilpres) 2029,” ujarnya saat ditemui usai pembukaan West Java Festival 2025 di Kiara Artha Park, Bandung, Minggu (9/11/2025).

Dedi Mulyadi mengatakan perhatiannya kini tertuju pada pembangunan infrastruktur dan pengelolaan keuangan daerah.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Sindir Ketimpangan di Sektor Tambang: “Yang Kaya, Kaya Banget, yang Miskin, Miskin Banget”

“Kita ngomongin dulu besok, ini duit di kas provinsi akan terus dibelanjakan,” katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menjelaskan, survei dilakukan pada 20–27 Oktober 2025 itu hasilnya. Prabowo Subianto masih menjadi pilihan utama publik dengan 46,7 persen disusul Dedi Mulyadi (18,4 persen), dan Anies Baswedan di posisi ketiga (9 persen).

Baca Juga: Penyaluran Dana Kompensasi Warga Terdampak Penutupan Tambang di Kabupaten Bogor

Di bawah mereka, muncul beberapa nama lain seperti Gibran Rakabuming Raka (4,8 persen), Agus Harimurti Yudhoyono (3,9 persen), dan Ganjar Pranowo (3,7 persen).

Burhanuddin juga menyoroti kemunculan nama baru di bursa politik nasional, seperti Purbaya Yudhi Sadewa yang menjabat Menteri Keuangan saat ini, yang meraih 1,5 persen suara.

“Meski baru menjabat, nama Purbaya mulai menyelinap di balik memori publik,” kata Burhanudin.

Isu penggunaan private jet oleh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam Pilkada 2024 kembali disoroti publik. 

Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang hanya menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada empat anggota KPU dinilai terlalu ringan dan tidak mencerminkan pelanggaran etik yang sesungguhnya.

Baca Juga: Vinus Forum dan Giad Soroti Sejumlah Kebijakan KPU, Berikut Ini yang Menjadi Sumber Keprihatinan Publik

Direktur Vinus Indonesia, Yusfitriadi menyebutkan, kasus private jet ini bukan sekadar persoalan pelanggaran etik, melainkan menyentuh fondasi moral penyelenggara pemilu dan legitimasi hasil pemilihan itu sendiri.

“KPU adalah lembaga yang mengurus pembentukan pemerintahan baru. Kalau integritasnya diragukan, hasil pemilu pun akan berpotensi cacat,” ungkapnya

Selain itu lanjut Yusfitriadi, terdapat dua dugaan pelanggaran dalam kasus ini. Yaitu, pelanggaran etik yang sudah diperiksa oleh DKPP. Kemudian, dugaan korupsi yang telah diadukan masyarakat sipil ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tetapi hingga kini, laporan tersebut belum ditindaklanjuti.

Baca Juga: LS Vinus Soroti Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah Pada 2029

“KPK sudah lama menerima laporan soal ini, tapi belum diproses. Semoga dengan adanya bukti baru dan putusan DKPP, KPK segera bertindak,” tegasnya.

Yusfitriadi menilai, penggunaan private jet oleh lembaga negara seperti KPU menunjukkan sikap tidak profesional dan berlebihan. Menurutnya hal ini mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga yang seharusnya menjadi simbol integritas demokrasi.

Sementara itu, Jeirry Sumampow dari TePI Indonesia menilai ada banyak kejanggalan dalam kasus ini, terutama terkait alasan penggunaan private jet dan proses pengadaannya.

Baca Juga: LS Vinus Beberkan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap 100 Hari Kinerja Bupati dan Wakil Bupati Bogor

“Narasi yang dibangun KPU soal kebutuhan logistik itu tidak sesuai dengan fakta. Jenis pesawat yang digunakan sangat mewah, bahkan melebihi standar kebutuhan lembaga negara," terang Jeirry.

"DKPP mestinya lebih tegas karena pelanggaran ini menyangkut penyalahgunaan fasilitas publik,” lanjut Jeirry.

Jeirry juga menyoroti lemahnya uji kelayakan terhadap perusahaan penyedia jasa sewa pesawat tersebut. Ia menduga ada ketidakwajaran dalam kontrak dan penggunaan anggaran.

Baca Juga: PKPU 731 Tahun 2025, Pengamat: Sangat Politis, Mengabaikan Prinsip Penyelenggara dan Penyelenggaraan Pemilu

“Kredibilitas perusahaan penyedia juga dipertanyakan. Kalau KPU tidak melakukan uji kelayakan, berarti ada kelalaian serius. DKPP seharusnya menjadikan ini alasan kuat untuk menjatuhkan sanksi lebih berat,” tandasnya.

Jeirry juga menyebutkan, keputusan DKPP yang hanya memberikan peringatan keras tanpa memberhentikan anggota KPU yang terlibat, tidak akan membawa perubahan apa pun.

“Keputusan DKPP tidak memberi dampak signifikan. Demokrasi bukan sekadar soal prosedur, tapi soal moral dan kejujuran,” jelasnya.

Baca Juga: Sinergi Hadapi Perubahan Sistem Pemilu, KPU Kabupaten Bogor Audiensi dengan Polres Bogor

Sedangkan dari perspektif reformasi tata kelola keuangan negara, Badiul Hadi dari Seknas FITRA menilai kasus ini adalah bentuk pemborosan dan penyalahgunaan wewenang. 

"Persoalan ini bukan sekadar pelanggaran etik, tapi juga cacat moral. Ketika proses demokrasi cacat moral, maka hasilnya juga akan bermasalah,” ucap Badiul Hadi.

Badiul mengatakan, DKPP seolah hanya menjatuhkan sanksi moral tanpa efek hukum yang nyata. Padahal, permasalahan anggaran dalam kasus ini sudah masuk ranah dugaan tindak pidana korupsi.

Baca Juga: Tanam Pohon Integritas, Bawaslu: Simbol Filosofi Jaga Asas Pemilu yang Jujur Adil Langsung Bebas dan Rahasia

“Kita bicara tentang uang negara yang digunakan untuk kemewahan. Kalau tidak ada efek jera, ini bisa jadi preseden buruk bagi penyelenggaraan pemilu ke depan,” tutupnya.

Kondisi ini berdampak langsung pada keterlambatan berbagai kegiatan pembangunan yang bersumber dari APBD Kabupaten maupun Provinsi Jawa Barat.

Meski demikian, pelaksana proyek tetap dihimbau untuk menjaga kualitas pekerjaan sesuai perencanaan teknis awal, meskipun stok material di lapangan semakin sulit ditemukan.

Baca Juga: Cegah Keracunan, DPRD Jabar Usul MBG Dikelola Sekolah, Pondok Pesantren hingga Posyandu

Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat dari Fraksi Golkar, Samsul Hidayat membenarkan kondisi krisis material tersebut tidak hanya terjadi di Kabupaten Bogor, tetapi hampir di semua kabupaten/kota di Jawa Barat.

“Hari ini memang pembangunan di wilayah Jawa Barat nyaris krisis material karena banyak tambang-tambang yang ditutup. Dampaknya, banyak sekali pembangunan yang terhambat termasuk di Kabupaten Bogor,” kata Samsul Hidayat, saat dihubungi, Jumat  (24/10/2025).

Ia mencontohkan, daerah lain seperti Indramayu bahkan terpaksa mendatangkan material dari Brebes, Jawa Tengah. 

Baca Juga: Komisi I DPRD Jabar Dukung Pemanfaatan Aset Eks Bakorwil di Bogor Raya Dijadikan Kantor Gubernur

Namun, pasokan itu kini kembali tersendat setelah adanya kebijakan Gubernur Jawa Tengah yang melarang material keluar dari wilayahnya demi kebutuhan pembangunan internal daerah.

“Karena di Jabar banyak tambang ditutup, mereka mengambil material dari Brebes. Tetapi belakangan Brebes juga ditutup untuk kebutuhan lokal, sehingga makin menghambat," ucapnya. 

"Kami di DPRD sedang mempertanyakan kepada gubernur sampai kapan penutupan ini dilakukan, apalagi sebentar lagi masuk pembahasan anggaran 2026,” katanya.

Baca Juga: Raperda Perlindungan Disabilitas Dibahas, Pemkab Bogor dan DPRD Kompak Dukung Layanan Inklusif

Samsul juga menyinggung potensi meningkatnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa), mengingat keterbatasan material berimbas pada minimnya progres fisik pembangunan.

“Rawan Silpa betul. Sudah pasti. Di Kabupaten Bogor saja bisa dilihat, wilayah Parungpanjang materialnya sudah tidak ada,” katanya.

Di sisi lain, ia mengingatkan para pelaksana proyek agar tidak menjadikan krisis material sebagai alasan untuk menurunkan standar kualitas pengerjaan.

Baca Juga: DPRD Jabar Dorong Sinergi Pemerintah Daerah dan Tenaga Kesehatan untuk Wujudkan Masyarakat Sehat dan Sejahtera

“Kalau harga material naik karena permintaan tinggi itu otomatis. Tetapi pekerjaan tetap harus sesuai spek. Kami tidak mau tahu pekerjaan asal-asalan karena ini menggunakan uang rakyat,” tegasnya.

Samsul juga menyarankan, apabila pelaksana proyek menilai kondisi lapangan sudah tidak memungkinkan, lebih baik dana dikembalikan menjadi Silpa ketimbang memaksakan pengerjaan yang tidak berkualitas.

“Alangkah baiknya kalau memang tidak mampu ya sudah, lebih baik dijadikan Silpa dan dibicarakan secara terbuka. Karena ini momentum situasional,” pungkasnya.

Dalam dialog bersama BPOM, Ravindra menyoroti potensi besar produk pangan khas Bogor, salah satunya Soto mie Bogor, yang banyak diminati oleh pasar internasional, termasuk permintaan dari Bahrain. Ia menilai, dengan pendampingan standar keamanan pangan yang baik, produk lokal seperti ini bisa mengikuti jejak Gudeg Yogyakarta yang sudah lebih dulu menembus pasar ekspor.

“Kami mendorong BPOM agar pelaku UMKM, khususnya di sektor pangan, mendapat bimbingan teknis dan sertifikasi yang memadai. Dengan begitu, produk-produk unggulan daerah seperti Soto mie Bogor dapat memenuhi standar ekspor dan dikenal luas di luar negeri,” ujar Ravindra.

Baca Juga: Meriahkan HUT Ke-61 Partai Golkar, Ravindra Airlangga Santuni Yatim hingga Doa Bersama di Kabupaten Bogor

Lebih lanjut, Anggota DPR RI dari Dapil V Jawa Barat ini menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam pengawasan keamanan pangan.  

Ravindra mengajak masyarakat untuk aktif memberikan masukan kepada BPOM apabila menemukan penggunaan bahan pengawet atau zat tambahan yang tidak sesuai standar.

“BPOM tidak bisa bekerja sendiri. Masyarakat perlu ikut berperan memberikan informasi secara berkala apabila ada penggunaan bahan pengawet yang membahayakan kesehatan dan tidak sesuai standar keamanan pangan. Pengawasan pangan yang kuat berawal dari kesadaran bersama,” tambahnya.

Baca Juga: Erwan Setiawan Ajak Kader Golkar Jabar Tetap Solid dan Kompak Songsong Kontestasi Politik 2029

Kegiatan bimtek ini dihadiri oleh 250 orang yang berasal dari pelaku UMKM  -Ciampea, Leuwiliang, Cibungbulang, Dramaga dan Pamijahan, aparat desa dan masyarakat sekitar. 

Melalui kegiatan ini, Ravindra berharap kolaborasi antara DPR RI, BPOM, dan masyarakat dapat memperkuat ekosistem keamanan pangan sekaligus membuka peluang ekspor produk lokal Bogor ke pasar internasional.

Selain Ravindra Airlangga, dalam giat tersebut hadir Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Aan Triana Al Muharom, sejumlah tokoh masyarakat, serta masyarakat sekitar.

Ravindra Airlangga menyebutkan, dzikir dan doa bersama sebagai ungkapan rasa syukur atas usia Partai Golkar yang menginjak di usia 61 tahun.

Baca Juga: Erwan Setiawan Ajak Kader Golkar Jabar Tetap Solid dan Kompak Songsong Kontestasi Politik 2029

"Dalam doa yang dipanjatkan, teriring harapan agar Partai Golkar semakin jaya, dan senantiasa hadir untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat," ungkapnya.

Dalam giat tersebut juga Ravindra Airlangga memberikan santunan kepada anak yatim, memberikan paket sembako kepada warga yang membutuhkan.

“Alhamdulillah bersamaan dengan HUT Ke-61 Partai Golkar, sekaligus melaksanakan kegiatan sosial yang juga dilaksanakan secara serentak oleh Partai Golkar," tutur Ravindra Airlangga.

Baca Juga: Golkar Jabar Siapkan Kader Unggulan Hadapi Pilkada 2029, Targetkan Kursi Gubernur Jawa Barat

"Partai Golkar dan saya siap apabila ada yang ingin keluhan dan kebutuhan dalam berbagai aspek seperti pemerintahan, kesehatan, pendidikan juga ketenagakerjaan," terang Ravindra Airlangga.

Selain itu Ravindra Airlangga mengatakan bahwa giat tersebut merupakan puncak dari rangkaian HUT Ke-61 Partai Golkar di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing.

“Puncaknya hari ini. Seluruh anggota Fraksi di Dapil mengadakan agenda bersama. Yaitu santunan dan pembagian paket sembako. Partai Golkar bisa dan harus selalu hadir untuk rakyat, khususnya di Kabupaten Bogor,” ucap Ravindra Airlangga.

Baca Juga: Pidato Presiden Prabowo di PBB, Nurul Arifin: Teguhkan Politik Bebas Aktif Indonesia

Kemudian Ravindra Airlangga juga menegaskan, Rumah Aspirasi ini adalah bentuk nyata komitmen Partai Golkar untuk membuka ruang dialog dan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat.

“Sesuai dengan momen HUT Ke-61 Partai Golkar, kami membagikan 61 paket sembako dan santunan untuk anak-anak yatim. Ini adalah bentuk kepedulian kami kepada masyarakat,” jelasnya.

Ia mengatakan, ini menjadi simbol bahwa Partai Golkar tidak hanya bergerak dalam ranah politik. Namun, juga hadir langsung ke tengah masyarakat melalui aksi nyata dan kerja-kerja kemanusiaan. 

Baca Juga: Aklamasi! Zaki Iskandar Terpilih Jadi Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Periode 2025-2030, Siap Rampungkan Kepengurusan Sebelum 30 Hari

"Kami berharap struktur Partai Golkar dari tingkat bawah hingga atas dapat terus bersinergi mewujudkan aspirasi rakyat dan membawa kemajuan bagi bangsa," pungkasnya.

Pesan itu disampaikan saat peringatan HUT ke-61 Partai Golkar di Bandung,  di Aula Kantor DPD Partai Golkar Jabar, Jalan Maskumambang, Kota Bandung, Senin (20/101/2025).

HUT ke-61 Partai Golkar itu juga menjadi momentum konsolidasi partai menuju kemenangan di Pemilu mendatang.

Baca Juga: Golkar Jabar Siapkan Kader Unggulan Hadapi Pilkada 2029, Targetkan Kursi Gubernur Jawa Barat

Sesuai dengan tagline "Suara Rakyat, Suara Golkar", partai berlambang pohon beringin ini menggelar berbagai rangkaian kegiatan yang langsung turun ke masyarakat. 

Mulai dari bakti sosial, pasar murah hingga aksi sosial donor darah di berbagai daerah di Jawa Barat.

Erwan Setiawan mengajak seluruh kader Golkar untuk memaknai peringatan ulang tahun ke-61 ini dengan semangat kebersamaan dan kesederhanaan.

Baca Juga: RUU BUMN Didorong Perkuat Profesionalisme dan Akuntabilitas, Ahmad Labib: Tak Boleh Ada Intervensi Politik!

"Alhamdulillah, hari ini Partai Golkar genap berusia 61 tahun. Kami merayakannya dengan sederhana setelah sebulan penuh menjalani rangkaian kegiatan. Mudah-mudahan kesederhanaan ini membawa keberkahan dan makna lebih baik, sejalan dengan tagline ‘Golkar Solid, Indonesia Maju," kata Erwan.

Ia berharap, momentum ini menjadi penguat solidaritas antar kader untuk menyongsong kontestasi politik mendatang.

"Semoga momentum ini semakin mensolidkan seluruh kader agar bersatu dan siap memenangkan Pilkada, Pileg, dan Pilpres yang akan datang," tambahnya.

Baca Juga: Aklamasi! Zaki Iskandar Terpilih Jadi Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Periode 2025-2030, Siap Rampungkan Kepengurusan Sebelum 30 Hari

Erwan berharap momentum ini menjadi ajang soliditas kader Partai Golkar dalam menghadapi momen politik ke depan. Dirinya mengingatkan kepada seluruh kader agar tidak mudah diadu domba dan tetap menjaga kebersamaan menjelang Musda Partai Golkar Jawa Barat.

"Indonesia tidak akan maju tanpa Golkar yang solid. Siapapun nanti yang memimpin DPD Golkar Jabar, mari kita dukung bersama. Dari luar mungkin ada ujian, tapi semakin dihadang, Golkar harus semakin kuat dan kompak," kata Erwan.

Sementara itu, Sekretaris DPD Partai Golkar Jabar, MQ Iswara menjelaskan, puncak HUT ke-61 ini digelar dengan penuh kesederhanaan. Hal ini untuk menegaskan bahwa Partai Golkar fokus terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Baca Juga: Laporkan Hasil Pilkada 2024 ke Wali Kota Bogor, Ini yang Dibeberkan KPU dan Bawaslu

"Suara Rakyat Suara Golkar, jadi kita tidak boleh berjarak dengan rakyat, harus terus  bersama rakyat dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Karena memang Partai Golkar dulunya didirikan karena keinginan masyarakat banyak," kata MQ iswara.

Selanjutnya kata Iswara, HUT Partai Golkar tahun ini menjadi ajang konsolidasi partai menuju Pemilu 2029 mendatang. Menurutnya, jika diasumsikan Pemilu Legislatif itu akan digelar pada tahun 2029 mendatang, Partai Golkar sudah siap untuk menghadapi dan menjadi pemenang pemilu ke depan di Jawa Barat.

"Momentum ini juga kami jadikan untuk mulai hitung mundur, untuk persiapan pemilu 2029. Dengan asumsi Pileg 2029, kami sudah mulai hitung mundur. Dari mulai tahun ini kita akan lakukan sebagai tahun konsolidasi. Mudah-mudahan pada saatnya nanti Partai Golkar dapat menjadi pemenang di Provinsi Jawa Barat," tegasnya.

Baca Juga: Sinergi Hadapi Perubahan Sistem Pemilu, KPU Kabupaten Bogor Audiensi dengan Polres Bogor

Di samping itu, lanjut Iswara, Partai Golkar bukan hanya partai bersejarah, tetapi juga partai yang terus bertransformasi menjadi kekuatan politik modern, adaptif, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

"Partai Golkar Jawa Barat hari ini menunjukkan komitmen besar dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Golkar bukan hanya partai tua, tetapi partai yang terus belajar, berinovasi, dan beradaptasi dengan perubahan zaman," ujarnya.

Selanjutnya, Wakil Ketua DPRD Jabar itu melaporkan berbagai capaian penting Partai Golkar di bawah kepemimpinan TB Ace Hasan Syadzily. 

Baca Juga: Golkar Optimis Menuju Badan Publik yang Informatif dan Bersinergi dengan KI DKI Jakarta

Partai Golkar berhasil menorehkan peningkatan signifikan di berbagai tingkatan legislatif.

"Kursi DPR RI kita naik dari 16 menjadi 19, DPRD Provinsi dari 16 menjadi 19, dan untuk DPRD kabupaten/kota meningkat dari 194 naik 13 kursi menjadi 207. Kita juga menang di delapan pilkada kabupaten/kota dengan enam kepala daerah dan dua wakil kepala daerah dari kader Golkar," bebernya.

Dirinya menegaskan, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja kolektif mulai dari tingkat provinsi hingga akar rumput. 

Baca Juga: DPD Golkar Kota Bogor Bagikan 5000 Ribu Paket Daging Kurban

Kepercayaan rakyat terhadap Partai Golkar tidak terbangun secara instan, melainkan karena partai ini konsisten menyuarakan kebutuhan masyarakat dan mahasiswa di berbagai forum publik.

"Selama kita dekat dengan rakyat dan memperjuangkan keinginannya, Golkar akan tetap ada di hati masyarakat. InsyaAllah pada 2029 nanti, Partai Golkar Jawa Barat akan kembali keluar sebagai pemenang," katanya.

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang Golkar Jabar dalam memperkuat posisi politik di tingkat provinsi sekaligus memperluas peran partai dalam pemerintahan daerah.

Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Barat, MQ Iswara menyatakan, bahwa keinginan tersebut merupakan hal yang wajar bagi partai politik. 

Baca Juga: RUU Penyiaran Dinilai Tak Relevan, DPR Usul Pisahkan Aturan untuk OTT dan TV Konvensional

Menurutnya, setiap partai tentu memiliki harapan agar kadernya bisa menempati posisi strategis dalam pemerintahan.

"Kalau di level provinsi, partai ingin kadernya menjadi kepala daerah, itu sah-sah saja. Semua partai politik punya keinginan yang sama, hanya cara dan strateginya yang berbeda," kata Iswara usai memperingati HUT ke 61 Golkar di Bandung, Senin (20/10/2025).

Iswara mengatakan, Golkar Jabar akan mulai merumuskan langkah serta strategi politik menghadapi momentum lima tahun ke depan. 

Baca Juga: Bagikan 2 Gerobak Sampah, Juhana Ajak Warga Bogor Pilah Sampah dari Rumah

Ia juga menekankan bahwa dunia politik bersifat sangat dinamis, sehingga partai perlu fleksibel dalam menyusun langkah dan kebijakan.

"Memiliki target politik adalah sebuah keharusan bagi partai yang ingin terus berkembang dan berperan besar dalam pembangunan daerah," tegasnya.

Iswara menyebut, HUT Partai Golkar tahun ini menjadi ajang konsolidasi partai menuju Pemilu 2029 mendatang. 

Baca Juga: Reses Masa Sidang Pertama, Desy Yanthi Utami Serap Aspirasi Warga Kampung Muara 

Menurutnya, jika diasumsikan Pemilu Legislatif itu akan digelar pada tahun 2029 mendatang, Partai Golkar sudah siap untuk menghadapi dan menjadi pemenang pemilu ke depan di Jawa Barat.

Sementara itu, diketahui saat Ini Golkar dan Gerinda bersama-sama sebagai partai pemenang yang telah berhasil mengantarkan  Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jabar dan Erwan dari Golkar sebagai wakilnya. 

Jika Golkar mencalonkan kadernya maju sebagai calon Gubenur, maka secara otomatis tidak aka  selayar lagi dengan Dedi Mulyadi.

Sinergi pemerintah daerah dan tenaga kesehatan itu sebagai langkah strategis mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, dan sejahtera. 

Hal itu disampaikan anggota Fraksi Demokrat DPRD Jabar itu dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Pendopo YBDCS, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor.

Dia menegaskan, bahwa kolaborasi sinergi pemerintah daerah dan lintas sektor menjadi kunci pemerataan layanan kesehatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan.

Baca Juga: Pemilihan Ketua LPM Genteng Jadi Tonggak Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Sinergitas Pembangunan Daerah

"Kesehatan adalah fondasi kesejahteraan. Ketika sinergi pemerintah daerah dan tenaga kesehatan, maka pelayanan kepada masyarakat akan lebih efektif, adil, dan merata hingga ke pelosok desa," ujar Dede Chandra, Minggu (19/10/2025).

Dia menambahkan, pengawasan DPRD bukan hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan dan program kesehatan daerah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama kelompok rentan seperti ibu hamil, lansia, dan anak-anak.

Baca Juga: Nusaedufy Sinergikan Hiburan Digital dan Budaya Indonesia, Platform Visual Novel Interaktif Bagi Anak-anak

Sebagai wakil rakyat dari Dapil Kabupaten Bogor, dia menyampaikan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan dan anggaran kesehatan di tingkat provinsi agar sejalan dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

"Kami akan memastikan setiap program kesehatan yang dijalankan pemerintah daerah memiliki dampak nyata, terutama dalam peningkatan kualitas layanan dasar, fasilitas kesehatan, dan kesejahteraan tenaga medis," tegasnya.

Dia juga menegaskan, DPRD Jabar menegaskan perannya sebagai jembatan antara aspirasi masyarakat dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.

Baca Juga: Dedie Rachim Bersama Kementerian PKP Bahasa Program 1 Juta Rumah Perkotaan

Sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat diharapkan dapat menciptakan ekosistem kesehatan yang berkelanjutan, menuju masyarakat yang sehat, mandiri, dan sejahtera.

Hal itu setelah dirinya menandatangani Surat Keputusan (SK) pengesahan kepengurusan partai berlambang Ka'bah tersebut.

"Sudah selesai, jadi SK-nya saya sudah tandatangan," kata Supratman Andi Agtas kepada wartawan di Sabuga ITB, Bandung, Kamis (2/10/2025).

Baca Juga: PPP Kota Bogor Siapkan Regenerasi Lewat Pelatihan Kepemimpinan Kader Dasar

Supratman menjelaskan, percepatan proses pengesahan SK dilakukan karena Kementerian Hukum dan HAM kini berkomitmen memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, selama seluruh persyaratan administrasi terpenuhi.

"Yang penting jangan menunda keputusan. Kalau semua sudah lengkap dan sesuai aturan, langsung kita proses. Kecuali jika ada komplain atau masalah hukum, tentu akan ditangani berbeda," jelasnya.

Menurut Supratman, terkait PPP itu, pihaknya juga sudah melakukan berbagai pemeriksaan dan hasilnya tidak ada masalah. 

Baca Juga: Sikapi Kondisi Internal Partai Pasca Muktamar X Ancol, Mahkamah PPP Tegaskan Tak Ada Dualisme

Sehingga SK PPP diberikan kepada Muhammad Mardiono. 

"Terkait PPP, kami sudah periksa semua baik anggaran dasar maupun anggaran rumah tangganya, sehingga mekanisme yang digunakan adalah AD/ART sesuai hasil Muktamar ke-IX di Makassar," katanya.

Supratman mengungkapkan bahwa pendaftaran kubu Muhammad Mardiono masuk ke Kementerian Hukum pada 30 September 2025 dan langsung diproses dalam waktu singkat. 

Baca Juga: DPW PPP Jabar  Siap Jadi Mitra Kritis di Pemerintah Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan

"Yang jelas saya tandatangan tanggal 1 SK penetapan Kementerian Hukum itu jam 10 atau 11, baru Pak Mardiono yang mendaftar. Dari tanggal 30 mendaftar, saya tandatangani SK nya itu di jam 10-11 tanggal 1 Oktober," katanya.

Dia juga menjelaskan bahwa percepatan penerbitan SK adalah bagian dari komitmen kementeriannya dalam melayani publik. 

"Jangankan sehari, Golkar saya dua jam. PKB tiga jam saya selesaikan. Jadi kalau sehari, minta maaf," katanya.

Baca Juga: Gelar MUSDA VI, PKS Kabupaten Bogor Lantik Gen Z Jadi Pengurus DPD

Supratman menegaskan bahwa tidak ada intervensi pemerintah dalam penerbitan SK ini. 

Menurutnya, kementerian hanya memverifikasi siapa yang mengajukan pendaftaran dan apakah sesuai aturan yang berlaku. 

"Enggak ada, jangan harap ada intervensi pemerintah. Siapa yang mendaftar kami verifikasi, kalau sudah sesuai kan diterbitkan," katanya.

Baca Juga: Peringati Hari Lahir ke 52, DPW PPP Jawa Barat Momentum Muhasabah

Terkait kubu Agus Suparmanto yang juga kabarnya telah mendaftarkan SK kepengurusan ke Kementerian Hukum dan HAM, Supratman mempersilahkan untuk menempuh jalur hukum jika merasa ada putusan tata usaha negara yang dianggap bermasalah. 

"Gak mungkin (disahkan), silakan lakukan upaya hukum kalau putusan Tata Usaha Negara itu ada masalah," katanya.

"Mencermati Muktamar PPP yang digelar 27-29 September di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta telah memilih dan menetapkan secara aklamasi terpilihnya bapak Haji Agus Suparmanto," ungkap Ketua Mahkamah PPP, Ade Irfan Pulungan dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, seperti dikutip pada Kamis (2/10/2025).

Ade Irfan Pulungan menyebutkan bahwa Muktamar X PPP secara aklamasi menetapkan Agus Suparmanto sudah berjalan sesuai aturan.

Baca Juga: Pidato Presiden Prabowo di PBB, Nurul Arifin: Teguhkan Politik Bebas Aktif Indonesia

"Hal itu melalui proses yang sudah berjalan sesuai mekanisme yang ada, yakni memenuhi jadwal acara dan tata tertib yang telah disepakati para peserta," tegasnya.

Selain itu lanjutnya, Muktamar X sudah memenuhi tata cara yang telah disepakati muktamirin. Kemudian proses berlangsung bertahap, dimulai pada persidangan pleno satu hingga delapan yang disetujui muktamirin.

Terkait munculnya klaim kemenangan dari kubu Muhamad Mardiono merupakan dinamika internal yang berjalan secara demokratis.

Baca Juga: Fokus Gerakan Relawan, Andi Azwan Tegaskan Tak Lagi di Perindo

Karena itu, pihaknya mengajak seluruh kader PPP bersama-sama membangun partai dalam upaya menyukseskan agenda Pemilu 2029.

"Kami juga mengajak semua unsur, semua insan kader Partai Persatuan Pembangunan mari kita bersama-sama untuk membangun partai ini, mari kita bersama-sama untuk membesarkan partai ini," tuturnya. 

"Sehingga pada Pemilu 2029 nanti PPP kembali ke Senayan, PPP kembali masuk dalam kancah politik nasional," tutupnya.

Baca Juga: Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam Gantikan Budi Gunawan  

Diketahui, kondisi internal PPP memanas. Muktamar X yang berlangsung di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara sedianya dijadwalkan sampai Senin (29/9) mendadak tuntas sehari, pada Sabtu (27/9). 

Hasilnya terdapat dua kubu saling klaim menjadi ketua umum PPP, yaitu Mardiono dan Agus Suparmanto.

Keputusan tegas PDIP itu diambil setelah video pernyataan sang kader viral dan menuai kecaman luas di media sosial maupun kalangan politik.

PDIP resmi memecat Wahyudin dan segera melakukan pergantian antar waktu (PAW).

Baca Juga: Patuhi Instruksi Ketum PDIP, Empat Kepala Daerah di Jabar Tidak Ikut Retret ke Akmil Magelang

Dalam video yang diunggah kadernya itu, dia bersama seorang wanita yang duduk di kursi penumpang mobil. 

"Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok aja uang negara ini. Kita habiskan aja biar negara ini semakin miskin," kata Wahyudin dalam video. 

Badan Kehormatan (BK) DPRD Gorontalo pun kemudian memeriksa dan meminta klarifikasi Wahyudin. 

Baca Juga: Sudah Terima Surat Panggilan Ulang, Hasto Kristiyanto Janji Kooperatif Jalani Proses Hukum di KPK

Dalam pemeriksaan itu, Wahyudin berdalih dalam kondisi mabuk dan tak mengetahui sedang direkam.

Ketua BK DPRD Gorontalo, Fikram Salilama mengatakan, kader PDIP itu malam sebelum kejadian minum minuman keras sampai keesokan harinya. 

“Pada pagi harinya itu ke bandara dia masih dalam kondisi tidak sadar, artinya dalam keadaan mabuk," kata Fikram. 

Baca Juga: KPK Jadwalkan Pemeriksaan Hasto Kristiyanto Hari Ini, Kapasitas sebagai Tersangka

“Dan dia dalam keadaan tidak sadar dan dia tidak mengetahui bahwa itu divideo," tambahnya.

Fikram menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan penelusuran menyeluruh terhadap isi video tersebut. Ia menyatakan bahwa BK DPRD Provinsi Gorontalo akan melanjutkan penanganan kasus ini ke tahap persidangan.

"Semua bukti sudah kami kumpulkan. Langkah selanjutnya akan dibahas dalam rapat internal untuk menentukan tindak lanjutnya. Proses persidangan akan dijalankan, dan tentu akan ada keputusan yang diambil," ujarnya dengan tegas.

Sementara otu, DPP PDIP memutuskan memecat anggota DPRD Gorontalo, Wahyudin Moridu, yang viral ingin merampok uang negara dan membuat negara semakin miskin. 

Baca Juga: Handphone Disita KPK, Hasto Kristiyanto akan Lapor ke Dewas hingga Ajukan Gugatan Praperadilan

DPP PDIP menegaskan tidak akan menoleransi perbuatan yang melukai hati rakyat.

"Itu namanya Wahyudin Moridu anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Jadi memang yang bersangkutan telah dilakukan klarifikasi oleh DPRD Gorontalo dan DPD sudah menyampaikan laporan kepada DPP, memohon untuk diambil tindakan organisasi atas perbuatannya," kata Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Kaomarudin Watubun.

Andi dikenal sebagai aktivis relawan yang vokal, berani bersuara lantang, serta kerap tampil di ruang publik untuk mengkritisi isu-isu kebijakan negara. 

Keberadaannya di Partai Perindo selama beberapa waktu terakhir juga turut mewarnai dinamika internal partai dan relasi dengan kelompok relawan.

Baca Juga: Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam Gantikan Budi Gunawan  

Namun, dalam pernyataan terbarunya, Andi memilih untuk menegaskan posisinya secara terbuka. 

“Saya ingin meluruskan sekaligus memberi kejelasan kepada publik, bahwa saya saat ini sudah tidak lagi menjabat maupun terlibat dalam kepengurusan Partai Perindo,” ungkapnya.

Andi menjelaskan bahwa keputusannya ini merupakan pilihan politik yang didasarkan pada pertimbangan matang. Ia merasa jalur perjuangan melalui relawan lebih sesuai dengan idealisme dan misi yang selama ini ia pegang.

Baca Juga: Kritik Kondisi Demokrasi, Pengamat Politik Yusfitriadi Nilai Wacana Reformasi Jilid II Tanda Kekecewaan Rakyat

“Saya ingin lebih leluasa dalam menyuarakan aspirasi rakyat, tanpa harus terikat aturan internal partai. Partai memang penting, tapi bagi saya, kerja relawan yang dekat dengan rakyat jauh lebih mendesak untuk diperkuat saat ini,” ujar Andi.

Menurutnya, keberadaan dalam partai politik kadang menimbulkan keterbatasan, terutama dalam menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah maupun elite politik. 

Dengan keluar dari struktur partai, ia berharap bisa tetap menjaga independensi dan konsistensi sikap.

Baca Juga: PWI Kota Bogor dan Kesbangpol Perkuat Sinergi dan Kolaborasi

Ke depan, Andi Azwan menyatakan akan fokus pada penguatan jaringan relawan di seluruh Indonesia. Ia menegaskan bahwa relawan bukan sekadar alat politik sesaat, melainkan kekuatan sosial yang bisa menjadi mitra strategis negara dalam membangun masyarakat.

“Relawan adalah rumah besar saya. Dari sanalah saya bisa bekerja lebih dekat dengan rakyat, mendengar keluhan petani, pedagang kecil, buruh, hingga nelayan. Mereka inilah yang harus menjadi pusat perhatian negara,” tegasnya.

Andi juga menekankan pentingnya membangun gerakan relawan yang berkelanjutan, bukan hanya muncul menjelang pemilu. 

Baca Juga: PKPU 731 Tahun 2025, Pengamat: Sangat Politis, Mengabaikan Prinsip Penyelenggara dan Penyelenggaraan Pemilu

Ia ingin membuktikan bahwa relawan bisa menjadi kekuatan moral sekaligus kekuatan sosial yang berdaya guna.

Menanggapi pertanyaan soal hubungannya dengan Partai Perindo, Andi dengan tegas menyatakan bahwa keputusannya bukan karena konflik pribadi maupun perpecahan internal.

“Saya menghargai semua rekan-rekan di Perindo yang telah bekerja bersama. Tidak ada masalah personal. Ini murni pilihan jalan politik. Perbedaan arah bukan berarti permusuhan. Justru saya berharap Partai Perindo terus berkembang dan memberikan kontribusi bagi demokrasi,” kata Andi.

Baca Juga: PKS Kota Bogor Sambangi Kantor Walikota, Adityawarman: "Kami Siap Berkolaborasi"

Pernyataan ini sekaligus membantah rumor bahwa dirinya keluar karena gesekan internal. Andi menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil demi menjaga konsistensi perjuangan yang lebih luas.

Ditegaskan Andi, dirinya akan tetap bersuara lantang dalam isu-isu kebijakan negara, khususnya yang menyangkut kepentingan rakyat kecil. 

Ia ingin memastikan bahwa kehadirannya di ruang publik bukan demi kursi kekuasaan, melainkan sebagai pengingat moral agar negara tidak lupa pada rakyatnya.

Baca Juga: Senator PFM: Nama Besar Megawati Dipertaruhkan di PSU Pilgub Papua, BTM-CK Wajib Menang

“Saya akan tetap berdiri di garis rakyat. Saya akan terus berbicara tentang harga pangan, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Itu adalah mandat moral yang tidak boleh ditinggalkan,” ucapnya penuh keyakinan.

Andi juga mengajak para elite politik untuk mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Menurutnya, konsistensi dalam kebijakan jauh lebih penting daripada perebutan jabatan.

Dengan pernyataannya ini, Andi Azwan secara resmi menegaskan bahwa dirinya tidak lagi menjadi pengurus Partai Perindo. 

Baca Juga: Lucky Candra Kurniawan dan Muhamad Rifqi Fitriadi Melaju ke Babak Kedua M-25 Seri VII

Ia kini memilih jalur relawan sebagai ruang perjuangan utama, sembari tetap menjaga sikap kritis dan keberpihakannya kepada rakyat kecil.

Keputusan tersebut sekaligus menandai arah baru perjalanan politiknya: dari seorang pengurus partai menjadi figur relawan independen yang berkomitmen mengawal kebijakan negara agar tetap berpihak pada rakyat.

“Bagi saya, politik adalah jalan pengabdian. Selama rakyat masih membutuhkan suara, saya akan terus berdiri di samping mereka,” pungkas Andi.

"Akhirnya kami secara kelembagaan memutuskan membatalkan Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025,” ungkap Mochammad Afifuddin dalam konferensi pers di kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Afifuddin mengatakan, Langkah tersebut diambil setelah KPU menerima masukan dari berbagai pihak, serta melakukan rapat khusus untuk menimbang perkembangan polemik yang ramai disoroti publik. 

Baca Juga: PKPU 731 Tahun 2025, Pengamat: Sangat Politis, Mengabaikan Prinsip Penyelenggara dan Penyelenggaraan Pemilu

Sebelumnya, melalui Keputusan KPU Nomor 731/2025, terdapat 16 dokumen persyaratan capres-cawapres yang dikecualikan atau tidak bisa diakses masyarakat, yaitu:

Fotokopi KTP dan akta kelahiran, SKCK dari Mabes Polri, Surat keterangan kesehatan dari RS pemerintah, Laporan harta kekayaan pribadi (LHKPN) ke KPK, Surat keterangan tidak pailit dari pengadilan;

Fotokopi NPWP dan SPT pajak 5 tahun terakhir, Daftar riwayat hidup dan rekam jejak calon, Fotokopi ijazah/akta pendidikan yang dilegalisasi, Surat tidak terlibat organisasi terlarang/PKI, Surat pengunduran diri dari TNI, Polri, PNS, BUMN, atau BUMD.

Baca Juga: Sinergi Hadapi Perubahan Sistem Pemilu, KPU Kabupaten Bogor Audiensi dengan Polres Bogor

Afifuddin menyebutkan, KPU perlu berkoordinasi dengan Komisi Informasi Publik serta berbagai pihak lain, guna memastikan keterbukaan informasi tetap sejalan berdasarkan aturan hukum dan asas transparansi pemilu.

“Kami ingin memastikan data dan dokumen ini bisa dikelola sesuai prinsip keterbukaan, tapi juga tetap melindungi aspek hukum yang berlaku,” tegasnya.

Keputusan tersebut menjelaskan aturan baru dalam penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden 2029. Nantinya, informasi data pribadi capres dan cawapres akan dirahasiakan dari publik.

Menanggapi hal itu, Pengamat Politik dan Kebijakan Publik, Yusfitriadi menilai, PKPU Nomor 731 Tahun 2025, sangat politis dan mengabaikan prinsip penyelenggara dan penyelenggaraan Pemilu. 

Baca Juga: Sinergi Hadapi Perubahan Sistem Pemilu, KPU Kabupaten Bogor Audiensi dengan Polres Bogor

Pasalnya dalam PKPU tersebut membatasi akses 16 dokumen calon presiden dan calon wakil presiden. 

"Bagaimana tidak politis, PKPU tersebut disahkan tanggal 21 Agustus 2025, jauh setelah pelaksanaan Pemilu tahun 2024. Pertanyaannya PKPU tersebut dikeluarkan untuk apa?," ungkap Yusfitriadi dalam keterangan resminya.

"Selain itu PKPU tersebut dikeluarkan di tengah ramainya isu dugaan ijazah wakil presiden yang tidak memenuhi standar dalam negeri. Bahkan ada juga yang menyatakan ijazah wakil presiden tersebut palsu. Sehingga sangat wajar jika publik memandang PKPU dikeluarkan untuk melindungi wakil presiden yang sedang diterpa isu tersebut," tambah Yusfitriadi. 

Baca Juga: Tanam Pohon Integritas, Bawaslu: Simbol Filosofi Jaga Asas Pemilu yang Jujur Adil Langsung Bebas dan Rahasia

Seharusnya, lanjut Yusfitriadi, PKPU tersebut dikeluarkan sebelum penetapan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tahun 2024. Sehingga tidak menimbulkan spekulasi macem-macem. 

Yusfitriadi mengatakan, KPU juga cenderung mengabaikan prinsip-prinsip penyelenggara dan penyelenggaraan pemilu. Dimana dalam prinsip penyelenggara dan penyelenggaraan pemilu ada yang namanya prinsip profesional dan transparan. 

"Dengan dikeluarkannya PKPU nomor 731 yang membatasi informasi dalam persyaratan calon presiden dan wakil presiden jauh setelah penyelenggaraan pemilu dan di tengah ramainya dugaan ijazah wakil presiden yang tidak memenuhi standar nasional jelas berpotensi dianggap untuk melindungi wakil presiden," ucap Yusfitriadi.

Baca Juga: Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah Mulai 2029 Bentuk Turbulensi Konstitusi

Sehingga sulit masyarakat untuk mengakses kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan tersebut. Termasuk prinsip transparansi, sebelum ramai isu dugaan ijazah wakil presiden yang tidak standar nasional, mungkin publik cenderung tidak mempermasalahkan.

Namun ketika sudah ramai, publik dan pegiat-pegiat demokrasi tentu ingin melihat kelengkapan dan keabsahan dokumen tersebut sebagai upaya mendorong kepastian hukum. 

"Namun aksesnya langsung dikunci oleh PKPU nomor 731 tersebut. Oleh karena itu untuk tidak menjadi bola salju yang semakin membesar, harus ada kepastian hukum terhadap PKPU nomor 731 tersebut," tegas Yusfitriadi.

Baca Juga: LS Vinus Soroti Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah Pada 2029

"Dikhawatirkan kondisi ini akan menambah akumulasi krisis legitimasi publik terhadap lembaga negara yang akan memicu hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu meminta KPU segera profesional dan terbuka terhadap publik terkait dokumen-dokumen calon presiden dan wakil presiden," jelas Yusfitriadi. 

Yusfitriadi menyebutkan, hal itu agar terang-benderang kelengkapan dan keabsahan di mata publik. Selain itu DPR RI dalam hal ini komisi II segera memanggil KPU untuk meminta penjelasan indikasi ketidakprofesionalan dalam mengeluarkan PKPU tersebut. 

"Begitupun kepada Komisi Informasi Publik untuk memberikan respon terkait positioning PKPU Nomor 731," pungkasnya.

Pengamat politik sekaligus Ketua Vinus Indonesia, Yusfitriadi, memaparkan bahwa wacana reformasi jilid II bukanlah hal yang tiba-tiba muncul, melainkan akumulasi dari kekecewaan rakyat terhadap sejumlah persoalan.

Mulai dari penuntasan kasus hukum yang mandek hingga keterlibatan aparatur negara di berbagai sektor, semua ini dianggap memicu krisis legitimasi dan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga negara.

Baca Juga: Pengamat Politik Yusfitriadi: Reformasi Jilid II atau Revolusi Tak Cukup, Bangsa Butuh Perubahan Mentalitas

Yusfitriadi menjelaskan tema yang diangkat tidak sekadar menggugah wacana, melainkan refleksi atas kondisi demokrasi Indonesia yang dinilai tengah berada di persimpamgan jalan.

“Tema hari ini dimana kita angkat wacana reformasi jilid II, tapi kemudian apakah ini jadi harapan baru atau justru mempertanyakan demokrasi di negara kita,” ujarnya kepada wartawan.

Ia menjelaskan, terdapat sejumlah faktor yang menjadi pemicu lahirnya wacana reformasi jilid II.

Baca Juga: Wakil Panglima TNI: Era Reformasi Jadi Momentum Soliditas Pertahanan RI

Salah satunya terkait penanganan kasus hukum yang dinilai tidak tuntas.

“Pertama adalah ini penuntasan kasus hukum, kasus hukum ini seakan-akan banyak sekali yang tidak berujung dan banyak sekali kasus hukum yang memang tidak direspon oleh berbagai aparatur kelembagaan hukum,” kata Yusfitriadi.

Kondisi tersebut, lanjutnya, telah menimbulkan ketidakpercayaan publik kepada institusi negara.

Baca Juga: Mahasiswa Geruduk DPRD Jabar, Desak Reformasi Polri dan Tuntut Perampasan Aset

“Saya pikir tentu saja memunculkan berbagai macam dorongan kemarahan publik, akan memunculkan berbagai macam dorongan ketidakpercayaan publik, bahkan yang akan mengarah kepada krisis legitimasi terhadap institusi negara baik itu legislatif, eksekutif, dan yudikatif,” tegasnya.

Ia menyinggung persepsi masyarakat terhadap wakil rakyat yang semakin kritis.

“Sekarang kita sudah mungkin merasakan bagaimana kita amanah sekarang wakil rakyat kita, ada yang ngomong jijik, ada yang ngomong maruk, dan macam-macam persepsinya, artinya itu sebuah indikator bahwa legitimasi pembangunan legislatifitu dipertanyakan oleh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Baca Juga: Komisi Informasi DKI Jakarta Lakukan Visitasi ke Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi

Lebih jauh, Yusfitriadi menilai keterlibatan aparatur negara dalam banyak sektor menambah ketegangan di masyarakat.

“Trigger-nya adalah aparatur negara, kepolisian, Kalau sekarang misalnya masyarakat susah nyari kerja, masyarakat tingkat bawah bertahan hidup susah, ya iya semua ada di tentara. Ketahanan pangan diambil tentara, migas diambilpolisi dan tentara, bahkan kemarin ada wacana untuk membuat obat untuk Kimia Farma, semua diambil, ya wajar masyarakat apa kerjanya kalau begitu,” paparnya.

Ia kemudian mengaitkan fenomena tersebut dengan lahirnya wacanaa reformasi jilid II.

Baca Juga: Sukses Raih Prestasi Indeks Reformasi Hukum Tingkat Nasional, Pemkab Bogor dan Kejari Cibinong Perkuat Kolaborasi

“Artinya inilah yang kemudian ada sebuah fenomena wacana yang mendorong kepada reformasi jilid II karena TNI sudah tidak lagi dwifungsi, tetapi multifungsi,” ucapnya.

Sebagai penutup, Yusfitriadi menyinggung bagaimana perubahan rezim di Indonesia.

“Kalau pergantian rezim orde lama ke orde baru bukan ganti struktur, tapi ganti Presiden, cuma ganti menteri, kan gitu, tata kelola ya sama saja. Begitupun ketika ganti rezim orde baru ke rezim reformasi, ya bahkan mungkin pucuknya saja yang berubah, tapi kemudian kroni kroninya masih kroni rezim Soeharto masa orde baru. Bahkan ketika hari ini banyak yang menyebutkan kita hidup di era new rezim orde baru, orde baru yang gaya baru,” pungkasnya.

Kegiatan ini diikuti seratus peserta, mayoritas berasal dari kalangan generasi Z (Gen Z) di daerah pemilihan (Dapil) 4 Kabupaten Bogor yang meliputi Dramaga, Ciampea, Tenjolaya, Pamijahan, dan Cibungbulang.

Peserta tidak hanya berasal dari rekrutmen internal partai, tetapi juga dari kalangan aktivis organisasi mahasiswa dan kepemudaan.

Yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Pelajar NU (IPNU), Ikatan Pelajar Putri NU (IPPNU), hingga Ikatan Pemuda Mathalul Anwar (IPMA). 

Baca Juga: PPP Kabupaten Bogor Siapkan Ujung Tombak 2029, Seratus Peserta Ikuti Madrasah Kader Partai Angkatan II

Hal ini menjadi bukti keterbukaan PPP dalam merangkul potensi generasi muda yang aktif di berbagai ruang gerakan sosial.

Direktur MKP, H. David Rizar Nugroho dalam sambutannya menegaskan, MKP merupakan instrumen penting dalam menyiapkan kader-kader partai yang berkualitas, berintegritas, dan siap mengemban amanah perjuangan.

“Dalam proses rekrutmen, kami menerapkan mekanisme seleksi atau screening melalui wawancara online," terangnya. 

"Tujuannya untuk menggali motivasi, memastikan komitmen selama dan setelah mengikuti kegiatan, serta menyaring peserta yang benar-benar siap menjadi kader PPP di masa depan,” ungkap David.

Baca Juga: PPP Kota Bogor Siapkan Regenerasi Lewat Pelatihan Kepemimpinan Kader Dasar

Ia berharap alumni MKP dari angkatan I hingga III mampu menjadi ujung tombak pergerakan partai dalam memperkuat basis, menggerakkan organisasi, serta memperjuangkan aspirasi rakyat di berbagai lini.

Sementara itu, Ketua DPC PPP Kabupaten Bogor, Hj. Elly Rachmat Yasin menegaskan bahwa kehadiran MKP merupakan strategi partai dalam merespons perubahan lanskap politik Indonesia. 

Ia menyebutkan bahwa generasi Z dan milenial kini mendominasi 56,45 persen pemilih pada Pemilu 2024.

“Insya Allah, dengan bekal ilmu, pengalaman, serta jaringan yang diperoleh di sini, adik-adik semua akan menjadi garda terdepan dalam memperkuat basis partai di desa-desa, dan memperjuangkan aspirasi umat serta masyarakat Kabupaten Bogor,” terang Elly Rachmat Yasin. 

Baca Juga: DPW PPP Jabar  Siap Jadi Mitra Kritis di Pemerintah Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris DPW PPP Jawa Barat, H. Zhaini Sofari. Dalam sambutannya, ia menilai MKP Kabupaten Bogor telah menjadi role model di Jawa Barat.

“Baru Kabupaten Bogor yang mampu menyelenggarakan MKP secara konsisten. MKP ini akan menjadi portofolio sekaligus contoh bagi 76 DPC PPP kabupaten/kota di Jawa Barat," tuturnya. 

"Kader harus transformatif dan militan: transformatif artinya mampu menyesuaikan sekaligus membawa perubahan, militan artinya siap menempatkan diri sebagai pejuang politik partai,” ujar Zhaini.

Ia menegaskan bahwa MKP bukan sekadar ritual tiga hari dua malam, melainkan transformasi nilai yang membentuk aktivis terpelajar dan kader politik yang siap mengendalikan kekuasaan demi membangun desa, kota, hingga bangsa. 

Namun, Pengamat Politik sekaligus Ketua Visi Nusantara Maju, Yusfitriadi, menilai pergantian rezim semata tidak akan mampu menyelesaikan persoalan bangsa.

Menurutnya, perubahan fundamental justru terletak pada mentalitas dan karakter masyarakat, bukan hanya pada struktur kekuasaan.

Baca Juga: Wakil Panglima TNI: Era Reformasi Jadi Momentum Soliditas Pertahanan RI

Yusfitriadi menjelaskan, bangsa Indonesia memang sudah mengalami beberapa kali pergantian rezim, mulai dari Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi.

Namun, ia menilai perubahan tersebut belum mampu memberikan solusi nendasar bagi persoalan bangsa.

“Kalau kita bicara konstruksi perubahan kan kita sudah mengalami minimal dua kali perubahan, rezim Orde Lama dan rezim Orde Baru. Dari rezim Orde Baru ke hari ini itu adalah reformasi. Saya pikir kita sudah melakukan keduanya itu, tapi kemudian ternyata kondisi yang sedang kita hadapi itu sama,” jelas Yusfitriadi kepada Ceklissatu.com, Selasa (2/9/2025).

Baca Juga: Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi DKI Jakarta Gelar Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik

Ia mengatakan, baik revolusi maupun reformasi sejatinya hanya sebatas pergantian rezim, bukan perubahan menyeluruj bangsa.

“Setelah perubahan rezim apakah kemudian yang lainnya berubah? Faktanya enggak. Begitupun reformasi, setelah berubah rezim apakah yang lainnya tereformasi? Enggak juga,” sindir dia.

Bagi Yusfitriadi, perubahan paling fundamental justru terletak pada mentalitas dan karakter bangsa.

Baca Juga: LS Vinus Mengulas Peran Demokrasi dalam Tatanan Masyarakat di Indonesia, Yusfitriadi Bilang Begini

“Perubahan struktural apapun, perubahan rezim apapun itu tidak akan berdampak baik jika kemudian perubahan mentalitas tidak ada. Karena memang perubahan yang paling fundamental adalah perubahan mentalitas dan perubahan karakter,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya partisipasi publik dalam mengawal bangsa. Menurutnya, bahaya terbesar justru terjadi ketika orang baik memilih untuk diam.

“Sering ada istilah bahwa di kita itu tidak ada orang jahat, yang ada orang baik yang diem. Orang jahat itu tidak akan ada jikaorang baik tidak diam. Kita jangan sampai menjadi orang baik yang diam,” pungkasnya.

Ketua DPW PPP Jawa Barat, H. Pepep Saepul Hidayat, mengatakan, salah satu tujuan kegiatan Kepemimpinan Kader Dasar yaitu untuk melakukan untuk penguatan ideologi partai.

“Dengan pelatihan kepemimpinan kader dasar kita lakukan konsolidasi, dan kita ingin para kader di tingkat kecamatan itu menjadi adaptif dan transpormatif terhadap perubahan-perubahan yang begitu cepat terjadi," katanya.

Baca Juga: PPP Kabupaten Bogor Siapkan Ujung Tombak 2029, Seratus Peserta Ikuti Madrasah Kader Partai Angkatan II

Di lokasi yang sama, Ketua DPC PPP Kota Bogor Zaenul Mutaqin mengatakan, kegiatan tersebut merupakan kegiatan resmi dari DPP Jawa Barat yang wajib diikuti oleh kader-kader PPP se-jawabarat atau di 27 Kota dan Kabupaten Bogor.

ia juga menambahkan, pelatihan kepemimpinan kader dasar itu melibatkan kader-kader muda yang berasal dari organisasi sayap PPP, seperti GMPI dan Juga AMK yang hampir semuanya aktif.

"Jadi momen ini adalah untuk memberikan pembekalan-pembekalan materi-materi kepada mereka bagaimana nanti kedepan berpartai dan menjadi generasi penerus kepengurusan partai selanjutnya," terangnya.

Baca Juga: Kaderisasi, HMI Bogor Tekan Poin-Poin Ini ke Para Kadernya

Menurut Zaenul, Kegiatan tersebut merupakan gelombang pertama yang diikuti puluhan kader mudadan akan ada gelombang-gelombang selanjutnya yang pesertanya akan lebih banyak

Dengan begitu, akan menghasilkan pemahaman dasar kepada kader bagaimana menjadi kader partai yang baik, tangguh, faham terhadap azas-azas partai pusat dan pembangunan.

"Jadi bukan kader instansi apa saja yang bisa diambil tapi karena mereka adalah calon pemimpin partai selanjutnya. Sekarang mereka di berikan pengetahuan-pengetahuan dan wawasan-wawasan tentang berpartai di PPP,” pungkasnya.

Dengan masuknya Yusuf Ridwan sebagai pengganti Dedi Damhudi di Komisi I, Zaini berharap sinergitas Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam menyuarakan aspirasi dan masukan dari masyarakat dapat semakin kuat.

"Alhamdulillah yang pasti sudah hampir mau tiga bulan sekarang sudah ada Pergantian Antar Waktu (PAW) ini mengisi kekosongan yang sudah lama sehingga semakin sinergis menjadi kekuatan Partai Persatuan Pembangunan bisa lebih menyuarakan terkait dengan aspirasi serta masukan dari masyarakat," kata Zaini, kepada wartawan.

Menurut Zaini, Yusuf Ridwan yang telah empat kali menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten, akan lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan DPRD Provinsi dibandingkan anggota baru. 

Baca Juga: Serap Aspirasi di Cigudeg, Anggota Komisi IV DPRD Jabar M Rizky Soroti Minimnya Dana Hibah untuk Madrasah

"Yang pasti kalau beliau kan sudah 4 kali menjadi anggota DPRD Kabupaten jadi adaptasinya pasti akan lebih cepat dibanding yang baru. Mudah-mudahan bisa lebih klop menyuarakan suara masyarakat Jawa Barat," tambahnya.

Sementara itu, anggota DPRD Jawa Barat yang baru dilantik, Drs. H. Yusuf Ridwan, menyatakan akan mendalami terlebih dahulu persoalan-persoalan di Komisi I sebelum menentukan langkah perjuangan selanjutnya. 

Yusuf Ridwan, yang juga berasal dari daerah pemilihan (dapil) Sukabumi, menyoroti beberapa isu krusial di daerahnya.

"Yang jelas kami masih meraba-raba, kami juga masih melihat-lihat. Yang jelas pertama kalau dalam satu sebuah bahasa dari agama itu sebelum kita masuk ke dunia politik itu harus betul-betul bisa menganalisa dulu," kata Yusuf Ridwan. 

Baca Juga: Komisi III DPRD Kabupaten Bogor Soroti Pengelolaan Sampah di Purwasari, Dorong Desa Mandiri Kelola Sampah

Ia menekankan pentingnya analisis mendalam untuk memahami kerja-kerja yang akan dilakukan di Komisi I.

Sebagai langkah awal, Yusuf Ridwan akan memprioritaskan persoalan-persoalan besar di Kabupaten dan Kota Sukabumi, termasuk alih fungsi gunung dan masalah sungai. Ia menyebut bahwa almarhum anggota sebelumnya juga fokus pada isu-isu ini.

"Yang jelas bahwa ketika kemarin itu almarhum itu di antaranya yang paling prioritas adalah tentang personal persoalan yang begitu besar di kabupaten dan kota Sukabumi dapil kami sendiri itu tentang personalan alih fungsi gunung kemudian tentang personalan sungai dan lain sebagainya," jelasnya. 

Yusuf Ridwan juga mengaitkan hal ini dengan program "Jabar Istimewa" Gubernur Jawa Barat, yang menyebutkan Sukabumi sebagai daerah rawan bencana.

Baca Juga: Wasto Sumarno Tegaskan Peran Strategis Pemuda Sebagai Agen Perubahan Bangsa Pada Peringatan Hari Anak Nasional

"Hal ini sesuai dengan kenyataan di lapangan," pungkasnya.

Dalam reses tersebut, M. Rizky menyampaikan bahwa banyak aspirasi masyarakat yang masuk, terutama terkait kebutuhan pembangunan di sektor pendidikan madrasah.

"Dari hasil reses ini, masyarakat banyak mengeluhkan kondisi madrasah yang perlu diperbaiki atau dibangun. Namun, sayangnya saat ini ada pengurangan dana hibah dari pemerintah provinsi untuk sektor tersebut," ujarnya kepada ceklissatu.com.

Baca Juga: Reses Anggota DPRD Kabupaten Bogor Dapil 1 Soroti Berbagai Sektor, Agus Salim: Diselesaikan Secara Bertahap

Ia berharap, dengan banyaknya permintaan dan keluhan dari masyarakat, pemerintah provinsi dapat kembali meningkatkan besaran dana hibah untuk madrasah.

"Kalau bisa dikembalikan seperti semula atau bahkan ditambah, agar kebutuhan pembangunan pendidikan di madrasah bisa segera direalisasikan,"  tegas M Rizky.

Reses ini menjadi momen penting untuk menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kondisi riil di lapangan agar bisa dibawa ke forum legislatif tingkat provinsi.

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kemenkop UKM) menetapkan 2025 sebagai tahun kebangkitan gerakan koperasi. Hal ini sejalan dengan peringatan Hari Koperasi Nasional ke-78 yang mengusung tema 'Koperasi Maju, Indonesia Adil Makmur'.

“Hari Koperasi 2025 ini bisa menjadi momentum kebangkitan memori kolektif bangsa atas gagasan ekonomi Pancasila yang diperjuangkan oleh founding father kita, Bung Hatta, melalui instrumen koperasi,” ujar Budi Gunawan, Selasa (22/07/2025).  

Baca Juga: Pengurus Koperasi Merah Putih Kota Bogor Dilantik, Buku Pedoman Diluncurkan

Sejalan dengan visi tersebut, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program pembentukan 80.000 unit Kopdes Merah Putih. Peluncuran simbolis digelar di Kopdes Merah Putih Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.  

Program ini menjadi sarana strategis mendukung agenda pembangunan nasional, termasuk prioritas dalam Asta Cita pemerintahan Prabowo. Kopdes Merah Putih mencakup pendirian koperasi baru, pengembangan, atau revitalisasi koperasi yang sudah ada.  

Pendanaan program ini bersumber dari APBN, APBD, APBDes, serta sumber lainnya. Hingga 8 Mei 2025, telah terbentuk 9.835 koperasi. Pemerintah menargetkan peluncuran Kopdes Merah Putih pada 28 Oktober 2025.  

Kemenko Polkam mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung program Kopdes Merah Putih sebagai upaya mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur.  

“Mari jadikan koperasi sebagai alat perjuangan dan lembaga ekonomi yang berdaulat di negeri sendiri,” tegas Budi Gunawan.

Dalam laporannya, KPU dan Bawaslu juga mengembalikan sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) Pilkada, serta mengevaluasi pelaksanaan Pemilu 2024 untuk perbaikan di masa mendatang.

“Selain itu, KPU dan Bawaslu juga membahas mengenai rancangan Pemilu ke depan, terutama pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pelaksanaan Pemilu nasional dan Pemilu lokal,” kata Ketua KPU Kota Bogor, Habibi Zainal di Balai Kota Bogor, Selasa (22/7/2025).

Baca Juga: Evaluasi Pilkada 2024, KPU Kota Bogor: Terjadi Penurunan Partisipasi Pemilih dari Pilkada Sebelumnya

Sementara itu, Bawaslu Kota Bogor mengembalikan silpa Pilkada sebesar Rp400 juta ke kas daerah, juga membahas evaluasi mendalam terkait pengawasan Pemilu 2024.

Ketua Bawaslu Kota Bogor, Herdiyatna mencatat ada 10 pelanggaran yang terjadi selama Pemilu lalu, terdiri dari pelanggaran kode etik dan administratif.

“Dari 10 pelanggaran itu tidak ada satupun yang memenuhi unsur pidana,” ungkapnya.

Baca Juga: Evaluasi Pengawasan Pilpres dan Pilkada, Bawaslu Kota Bandung: Ada Delapan Pelanggaran dari Enam Laporan

Dia menambahkan, fokus utama evaluasi ke depan, setelah mendapat arahan dari Bawaslu Provinsi, adalah penekanan pada peningkatan partisipasi pemilih.

“Secara persentase, partisipasi pemilih di Kota Bogor mengalami penurunan, hanya mencapai 64% dari target 85%,” bebernya.

Untuk mengatasi hal itu, tambahnya, Bawaslu akan mengambil langkah-langkah konkret, terutama dalam pengawasan terhadap partisipan politik.

Baca Juga: KPU dan Pemkab Bogor Ajak PPK Se-Kabupaten Bogor Evaluasi Pelaksanaan Pilkada 2024

“Salah satu upaya yang akan digencarkan adalah meningkatkan pendidikan politik melalui sosialisasi atau bentuk-bentuk kegiatan lainnya guna mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu mendatang,” imbuhnya.

Selanjutnya, Wali Kota Bogor, Dedie Rachim dalam kesempatan tersebut juga memberikan masukan agar Pemilu daerah ke depan dapat berjalan lebih baik.

“Harus dipikirkan mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan,” kata Dedie Rachim

Diketahui, dalam pertemuan tersebut KPU juga mengembalikan silpa hasil Pemilu ke kas daerah yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp10 miliar.

(Angga)

Dalam reses tersebut, sejumlah aspirasi disampaikan masyarakat yang hadir. Mulai dari persoalan fasilitas pendidikan di SMPN 5 Cibinong, puskesmas di wilayah Pabuaran, turap sungai, jembatan, hingga persoalan masih adanya titik banjir.

Menanggapi hal itu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Agus Salim yang juga anggota legislatif dari Dapil 1 mengatakan bahwa setiap persoalan yang disampaikan masyarakat pihaknya akan tetap komitmen dan menyelesaikan secara bertahap.

"Pertama sektor pendidikan. Komitmen kita  baik itu se-Kabupaten Bogor apalagi di Dapil 1 SD dan SMP menjadi tanggung jawab kita, RKB yang rusak maupun juga mebeler nya kita akan ikhtiarkan untuk kemudian diselesaikan," ucap Agus Salim kepada Ceklissatu.com.

Baca Juga: Anggota DPRD Reses di Jasinga Serap Aspirasi Masyarakat, Sampah dan Pelayanan Kesehatan Masih Jadi PR

Selain itu lanjut Agus Salim, angka untuk penyelesaian itu semua cukup besar. Maka ia bersama anggota DPRD lainnya akan menuntaskan secara bertahap.

"Saya juga turun langsung ke beberapa SD yang memang membutuhkan pembangunan maupun juga mebeler, itu akan menjadi prioritas. Fisik ya. Non fisiknya juga pasti kita akan pikirkan," terang Agus Salim.

Selanjutnya, Agus Salim juga menyoroti persoalan sektor kesehatan, terutama keberadaan puskesmas yang ada di Pabuaran. Ia mengaku sudah turun langsung ke wilayah tersebut.

"Untuk kesehatan memang sudah lama saya turun langsung ke sana, biar bisa menjadi prioritas agar bisa pindah, khususnya puskesmas yang ada di Pabuaran Mekar, itu memang sempit dari dulu," jelasnya.

Baca Juga: Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara Soroti Persoalan Sampah dan Kesehatan Saat Reses di Jasinga

Agus Salim menyebutkan, paling tidak di 2025 ini di peru Ahan ada perencanaannya. Namun, akan dipastikan terlebih dahulu soal lahannya.

"Kita pastikan dulu lahannya, gak bermasalah dan sesuai regulasi. Maka kita coba proses paling tidak tahap satunya, entah itu DED nya atau apapun itu," beber Agus Salim.

Kemudian untuk infrastruktur, Agus Salim menegaskan pembangunan infrastruktur Cibinong Raya adalah prioritas. Karena Bupati sebagai penyelenggara pemerintahan dan mitra menyampaikan ini prioritas.

"Meski ini ada di pusat Kabupaten Bogor ya ada domainnya provinsi maupun pusat, ini yang harus kita bangun. Ini sifatnya kebijakan, bukan sekedar ditingkatkan maka ada yang ditargetkan sekarang, ada yang tahun depan," ucap Agus Salim.

Baca Juga: Reses Masa Sidang II 2024-2025, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara Tampung Aspirasi Warga Rumpin

"Jadi ini ada kewenangan yang harus di proses, Kita tunggu juga sambil kita lihat kemampuan APBD kita," tambahnya.

Saat ditanya apakah proses pembangunan infrastruktur itu akan disampaikan di anggaran perubahan? Agus Salim mengatakan di pekan depan awal Agustus akan membawa pada RAPBD Perubahan.

"Kan aturannya RAPBD diurut dari perencanaannya, kalau di perencanaannya sudah ada, kita akan tegaskan sesuai kemampuan APBD kita, secara prioritas," tuturnya.

"Tapi apa yang kita serap hari ini insyaallah akan menjadi bahan bagi kami, khususnya kami yang di badan anggaran maupun pimpinan untuk membuat sebagai prioritas," pungkas Agus Salim.

Politisi muda Partai Golkar itu memastikan akan mendorong rehabilitasi Puskesmas Pembantu (Pustu) di Kampung Demplot I, RT 02/02, Desa Banyuresmi, Kecamatan Cigudeg, lewat penganggaran di APBD Murni Tahun 2026.

“Akan kita tindak lanjuti dengan mendorongnya melalui APBD Murni 2026. Adapun luas lahannya mencapai 200 meter persegi, dan bangunannya sekitar 113 meter persegi. Itu data yang kita terima dari hasil kunjungan,” ujar Aan saat menutup agenda Reses Masa Sidang III Tahun 2025-2026. Rabu, (16/7/2025).

Baca Juga: Jaga Kebersihan Lingkungan, Pemkab Bogor Gelar Operasi Sampah Liar di Wilayah Kecamatan Cigudeg dan Tenjo

Kondisi bangunan Pustu saat ini dinilai sudah rusak berat dan tidak lagi layak digunakan sebagai fasilitas layanan kesehatan. Dinding yang retak, atap bocor, hingga minimnya fasilitas medis menjadi catatan serius yang didapatkan Aan selama peninjauan langsung.

Aan menegaskan bahwa pembangunan dan perbaikan fasilitas kesehatan di desa bukan hanya soal infrastruktur, tetapi soal hak dasar warga untuk mendapatkan pelayanan medis yang layak, cepat, dan terjangkau.

"Desa harus mendapat perhatian yang sama. Justru di sinilah titik krusial pelayanan publik yang menyentuh langsung kehidupan warga. Kita ingin tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan mendapat layanan kesehatan hanya karena kondisi bangunan yang tidak memadai," tegasnya.

Seratus peserta putra-putri terbaik dari Dapil 5 Kabupaten Bogor (meliputi Leuwiliang, Rumpin, Jasinga, Parungpanjang, Nanggung, Cigudeg, Tenjo, dan Sukajaya) berkumpul dengan satu tujuan, yaitu berkomitmen menjadi kader PPP masa depan. 

Mereka adalah hasil seleksi ketat dan kini menjadi bagian dari regenerasi strategis partai berlambang Kabah tersebut. 

Dalam laporan pembukaannya, Direktur Pelaksana MKP, H. David Rizar Nugroho menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar pendidikan politik biasa, melainkan bagian dari roadmap besar DPC PPP Kabupaten Bogor dalam membangun kaderisasi secara sistematis dan berkelanjutan.

Baca Juga: Presiden PKS Hadiri Rapat Pleno Fraksi PKS DPR RI Perdana, Apresiasi Kepemimpinan dan Umumkan Jajaran Baru

“Program ini adalah tonggak penting. Kami sedang merancang regenerasi yang bukan hanya ideologis, tapi juga strategis. Kader-kader yang dibina di sini akan jadi pemimpin PPP masa depan yang siap mengembalikan kejayaan partai, baik di daerah maupun nasional,” ujar Akademisi IPB University dengan penuh optimisme.

Nada yang sama juga ditegaskan Ketua DPC PPP Kabupaten Bogor, Hj. Elly Rachmat Yasin.

Dalam sambutannya, Madrasah Kader Partai adalah salah satu strategi DPC PPP Kabupaten Bogor untuk merespons perubahan lanskap pemilih Indonesia. Mengutip data Komisi Pemilihan Umum (KPU), generasi Z dan milenial mendominasi 56,45 persen dari total pemilih pada Pemilu 2024.

“Kami tidak boleh menunggu. Kami harus hadir di tengah generasi muda dengan pendekatan kaderisasi yang kuat. Melalui MKP, kami ingin membentuk pemimpin-pemimpin masa depan yang akan membawa PPP kembali ke posisi terhormat di Senayan,” ujarnya disambut tepuk tangan peserta.

Baca Juga: Hadir Dalam Acara Syukuran Kantor Sekretariat DPC Partai Gerindra, Wali Kota Bogor Dedie Rachim Sampaikan ini

Puncak acara pembukaan ditandai dengan sambutan sekaligus peresmian oleh Pengurus DPW PPP Jawa Barat yang juga anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Muhamad Romli. 

Dalam sambutannya, ia memberikan selamat kepada DPC PPP Kabupaten Bogor atas konsistensi menyelenggarakan MKP hingga angkatan kedua.

“Jangan pernah meragukan potensi anak-anak muda. PPP membutuhkan kader-kader muda yang transformatif dan militan. Jadilah corong dan ujung tombak kemenangan PPP pada 2029. Dari MKP inilah kita bangun semangat juang itu,” ucap H. Romli. 

Acara ini juga dihadiri oleh jajaran Pengurus Harian DPC PPP Kabupaten Bogor, para Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) dari seluruh kecamatan di Dapil 5, serta para tokoh partai yang turut memberikan motivasi dan dukungan.

Tiga hari ke depan, para peserta akan ditempa dalam kurikulum intensif, seperti ideologi partai, strategi pemenangan, komunikasi politik, hingga penguatan kapasitas kepemimpinan.

Hadir dalam agenda ini sejumlah wajah penting di parlemen daerah, termasuk Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara, Ketua Komisi III Aan Triana Al Muharom, serta anggota dewan lainnya seperti Sarni, Santi Nursadiman, Usep Nukliri, Nurodin, Dede Suhendra, dan Sutoto.

Dalam forum audiensi yang digelar terbuka, beragam keluhan dan usulan dilontarkan oleh warga dan para pemangku kepentingan lokal.

Salah satunya menyoroti pernyataan Kepala Desa Barengkok, Hermawan, soal kondisi infrastruktur jalan di Jasinga yang menurutnya masih jauh dari layak.

Baca Juga: Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara Soroti Persoalan Sampah dan Kesehatan Saat Reses di Jasinga

"Bagaimana Jasinga bisa berkembang kalau akses jalannya sempit dan semrawut? Banyak pohon belum tertata, dan ini menghambat mobilitas," ucap Hermawan di hadapan para legislator.

Menanggapi sejumlah masukan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara menyoroti dua hal pokok yang banyak dikeluhkan masyarakat, yaitu persoalan sampah dan pelayanan kesehatan.

“Banyak masukan dari para tokoh masyarakat dan kepala desa. Dua hal yang paling dominan adalah penanganan sampah dan layanan kesehatan yang masih belum optimal,” ujar Sastra.

Tak hanya itu, isu sensitif seperti persoalan pertanahan juga turut mencuat. Sastra menegaskan, permasalahan tersebut akan ditindaklanjuti secara serius.

Baca Juga: Hari Pertama Sekolah, Puluhan Ibu-ibu Rela Berangkat Lebih Pagi Antarkan Anaknya ke SDN 04 Koleang Jasinga

“Terkait isu pertanahan yang disampaikan salah satu tokoh, tentu akan kami pelajari lebih lanjut. Kami berencana mengundang pihak BPN untuk duduk bersama mencari solusi konkret,” tegasnya.

Kegiatan reses ini sekaligus menjadi cermin bahwa pembangunan di wilayah barat Kabupaten Bogor, khususnya Jasinga, masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang membutuhkan perhatian dan percepatan penanganan.

Masyarakat berharap, hasil reses ini bukan hanya menjadi catatan, melainkan menjadi pemicu aksi nyata dari para wakil rakyat.

Diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan memisahkan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) nasional dan daerah pada 2029 mendatang. Maka Pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai Pemilu lima kotak tidak lagi berlaku.

Founder LS Vinus, Yusfitriadi menyebutkan, ketika kemudian dalam persfektifnya benar bahwa ini melanggar undang-undang atau inkonstitusional, maka ini menjadi preseden buruk bagi undang-undang yang lain.

"Ini menjadi preseden. Maka bagi saya, muatan apapun entah ini ada unsur pendidikan politik atau unsur progresivitas, menyadarkan kita semua. Bagi saya keputusan MK tidak boleh melanggar Undang-Undang apapun alasannya," ungkapnya kepada wartawan.

Baca Juga: Doli Kurnia Dukung Putusan MK, Revisi UU Pemilu dengan Metode Omnibus Law

Ia menilai, ketika keputusan MK itu menggembirakan tentunya dalam perspektif substantif, karena banyak hal yang positif. Tetapi, ketika itu melanggar undang-undang itulah kontraproduktif dengan tugas MK yang berperan menguji undang-undang.

"Ya akhirnya kan semuanya pilihan dilakukan di daerah-daerah. Kemudian ketika dipisahkan DPRD dengan DPR RI, DPR RI kan seluruh Indonesia. Inilah yang kemudian harusnya keputusan MK itu ditindak lanjuti selama tujuh hari setelah keputusan," terang.

Saat ditanya apakah ada potensi polemik, Yusfitriadi mengatakan bahwa hal itu sudah terjadi.

"Memang polemik di DPR RI nya, di partai politiknya juga polemik, antar pegiatnya juga polemik, pengemasan juga polemik. Karena polemiknya tadi itu melanggar undang-undang atau tidak. Tentu perspektifnya berbeda," tuturnya.

Baca Juga: Respon Putusan MK, Komisi II Bahas Opsi Pemilu Legislatif dan Eksekutif Terpisah

Yusfitriadi mengatakan, pemisahan pemilu serentak itu menjadi masalah besar atau tidak. Karena pemilu serentak yang sudah berlangsung tidak menjadi persoalan.

"Sebetulnya benar gak sih pemilu serentak kemudian keterpisahan itu menjadi masalah. Seharusnya di Pemilu gak ada masalah. Yang jadi masalah justru lebih yang teknis. Misalnya intervensi kekuatan politik, intervensi oligarki, money politik, itu yang jadi masalah besar," bebernya.

Selain itu, Yusfitriadi merasa aneh kepada Lembaga penyelenggara KPU RI yang mendukung putusan MK soal Pemilu dengan alasan pekerjaan yang berat.

‎"Sangat amat aneh KPU RI yang memberikan jawaban berat, bagi saya cemen mendukung putusan MK dengan alasan memang kerja kami cukup berat kalau serentak. Bagi saya itu bukan jawaban semestinya anggota KPU," tegas Yusfitriadi.

Baca Juga: Evaluasi Pengawasan Pilpres dan Pilkada, Bawaslu Kota Bandung: Ada Delapan Pelanggaran dari Enam Laporan

Ia juga menyatakan, MK seharusnya mengawal Undang-Undang 1945, bukan mengadili Undang-Undang yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Tahun 1945.

"Setahu saya tugas MK itu, kira kira logika gak mengawal undang-undang dasar 1945 dengan mengadili UU yang tidak sesuai dengan UU 1945," tuturnya. 

"Dan ini yang memang juga muncul perdebatan menafsirkan, MK ini tugasnya menafsirkan. Saya pikir di sini yang menjadi polemik putusan MK ini," terang dia.
‎
Maka itu, dalam polemik putusan MK yang akan memisahkan pemilu nasional dan daerah dinilai sangat ambigu. Karena hal tersebut bukan penyelesaian masalah krusial yang ada pada Pemilu maupun Pilkada.

Adalah Nurodin, Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi PKB Dapil V, yang akrab disapa Jaro Peloy kini dengan lantang mendorong lahirnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Kasepuhan.

Dalam gelaran Festival Saba Lembur di Desa Kiarasari, Kecamatan Sukajaya, Sabtu (21/06/2025), Jaro Peloy menegaskan pentingnya segera menghadirkan regulasi yang mengayomi masyarakat adat yang hingga kini masih menjaga teguh warisan leluhur.

“Saya akan terus menyuarakan ini. Sudah saatnya Kabupaten Bogor memiliki Perda yang secara khusus mengatur masyarakat adat. Ini bukan sekadar urusan budaya, ini tentang jati diri dan keberlangsungan hidup mereka,” ujar Jaro Peloy kepada Ceklissatu.com.

Baca Juga: Panitia Hari Jadi Bogor ke-543 Akan Menggelar Pertunjukan Wayang Golek, Catat Waktu dan Lokasinya. 

Mantan Kepala Desa Kiarasari itu menyoroti fakta bahwa beberapa komunitas Kasepuhan masih eksis bahkan menjadi ikon budaya Bogor namun belum mendapat pengakuan hukum yang layak. 

Salah satunya adalah Kampung Adat Urug di Kecamatan Sukajaya yang dikenal luas karena konsistensinya menjaga tradisi.

Ia berharap, Perda yang dirancang nantinya juga membuka ruang bagi pembentukan desa adat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Desa.

“Banyak masyarakat adat kita yang hidup dalam ketidakpastian hukum. Padahal mereka punya sistem nilai sendiri, punya wilayah adat sendiri, dan menjaga sumber daya alamnya dengan cara yang sangat arif. Tapi mereka belum dinaungi,” tambahnya.

Baca Juga: Komitmen Lestarikan Budaya dan Kearifan Lokal, Kampung Urug Sukajaya Jadi Kawasan Heritage

Dukungan terhadap dorongan ini juga datang dari Jaringan Kebudayaan Rakyat (Jaker) Kabupaten Bogor, yang selama ini konsisten mengawal isu-isu keberagaman dan kebudayaan lokal.

Berdasarkan data terkini, baru dua Kasepuhan yang secara resmi teridentifikasi oleh Pemkab Bogor, yakni Desa Urug (Sukajaya) dan Desa Malasari (Nanggung). 

Padahal, masih banyak komunitas adat lain yang tumbuh dan bertahan di tengah derasnya arus modernisasi, seperti Kasepuhan Cipatat Kolot dan Sihuut di Sukajaya, Jatake Nutug di Nanggung, hingga Pancer Mandiri di Jasinga.

Kebutuhan akan pengakuan hukum terhadap mereka sejatinya adalah amanat konstitusi. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menguji UU Kehutanan, ditegaskan bahwa masyarakat adat harus diberi kepastian hukum dan perlindungan atas wilayah adatnya.

Baca Juga: Anggota DPRD Kabupaten Bogor Nurodin Gencarkan Sosialisasi Perda Kebudayaan Lewat Festival Saba Lembur

Sayangnya, struktur Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Bogor yang dibentuk melalui Keputusan Bupati Nomor 400.10/737/Kpts/Per-UU/2024 justru dinilai belum menunjukkan keseriusan penuh dalam mengawal isu ini.

Struktur tersebut diisi oleh jajaran OPD dan camat, namun belum memperlihatkan langkah konkret yang mengarah pada percepatan lahirnya Perda Adat.

Media ini mencatat bahwa tugas panitia seharusnya bukan hanya administratif, melainkan juga proaktif dalam mendata, memverifikasi, dan mengadvokasi komunitas adat yang tersebar di wilayah Kabupaten Bogor.

Jika regulasi ini tak segera dihadirkan, dikhawatirkan masyarakat adat Kasepuhan akan terus terpinggirkan, baik secara sosial, ekonomi, maupun politik.

Baca Juga: Potret UMKM di Wilayah Bogor Barat, Berharap Ada Pendampingan hingga Pembinaan Dari Pemerintah

“Kita jangan hanya bicara pelestarian budaya di permukaan. Perlindungan sejati dimulai dari pengakuan hak. Jangan sampai masyarakat adat justru hilang di tanahnya sendiri,” tutup Jaro Peloy. (DIDIN KHAERUDIN)

Hal ini ia sampaikan dalam Family Fun Day PKS Jabar yang berlangsung meriah di Ciater, Kabupaten Subang, pada Minggu (18/05/2025), dan dihadiri lebih dari 1.500 peserta dari seluruh wilayah Jawa Barat.

Di hadapan para pengurus, kader, dan keluarga besar PKS, Haru menyampaikan bahwa keberhasilan PKS sebagai partai dengan suara dan kursi tertinggi kedua di provinsi ini tidak terlepas dari peran dan keteguhan keluarga para kader.

Baca Juga: Jelang Lebaran, DPW PKS Jawa Barat Siapkan 8 Titik Posko Mudik

“Kami tidak akan bisa mencapai prestasi seperti ini tanpa dukungan keluarga besar kader PKS,” kata Haru, Minggu (18/05/2025).

Haru juga menggunakan momentum ini untuk menyampaikan seruan keras kepada negara agar lebih hadir dalam urusan perlindungan keluarga, terutama di tengah maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang kian viral di media sosial.

“Negara tidak boleh abai. Ayah perlu dukungan dalam mencari nafkah, ibu memerlukan perlindungan dan pendidikan, serta lingkungan sosial harus bersinergi menciptakan keluarga yang kuat,” sambungnya.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Ngegas, Fraksi PKS Jabar Harus Jadi Rem Demi Keseimbangan Kebijakan

Dalam pidatonya, Haru menyatakan dukungan penuh terhadap pengesahan RUU Ketahanan Keluarga sebagai instrumen hukum jangka panjang, demi menyelamatkan generasi masa depan bangsa.

“UU Ketahanan Keluarga adalah bagian dari strategi nasional. Ini bukan hanya agenda PKS, tapi kebutuhan bangsa,” katanya.

Kegiatan ini juga menjadi momen reflektif atas berakhirnya masa kepengurusan DPW PKS Jabar, serta menjadi ruang penguatan nilai-nilai kebersamaan yang berakar dari struktur sosial terkecil yakni keluarga.

Diketahui, Permadi Dalung sebagai politikus senior PAN yang sudah mumpuni di dunia politik.

Sebelum terpilih di DPRD Provinsi Jabar, Permadi Dalung sudah beberapa kali duduk menjadi anggota DPRD Kabupaten Bogor, serta dikenal sebagai legislatif yang lantang bersuara memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Baca Juga: FISIP Unida Gelar Halalbihalal dan Silaturahim Akademik Bersama Orangtua dan Mahasiswa

Kabar duka mengenai kepergian Permadi Dalung cepat menyebar melalui media sosial, diunggah oleh rekan-rekan sejawatnya di parlemen Jawa Barat. 

Ungkapan belasungkawa mengalir deras sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasa almarhum selama mengabdi di dunia politik. 

"Innalilahi wainailaihi rojiun Jam 23.15 mendapatkan kabar dari keluarganya, bahwa telah meninggalkan kita semua, sahabat kita Permadi SH (Dalung) / FPAN DPRD Prov.Jabar - Dapil Jabar VI Kab.Bogor di RSCM Jakarta. Semoga Almarhum diampuni dosa2nya, diterima Iman Islamnya dan Husnul Khotimah," ungkapan kabar duka yang tersebar di medsos.

Baca Juga: Bossman Mardigu dan Helmi Yahya Jadi Komisaris Bank BJB, Dedi Mulyadi: Keduanya Dipercaya Publik

Dalam pesan tersebut juga tercantum Alamat rumah duka, yaitu di Kampung Jasinga Jalan Siliwangi RT3 RW1 Desa Jasinga, Kec. Jasinga Kab. Bogor.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi terkait penyebab meninggalnya salah satu putra terbaik Kabupaten Bogor tersebut.

Ketua DPD PAN Kota Bogor, Bedjo Santoso mengatakan, halal bihalal bagi bangsa Indonesia sebagai budaya sarana silaturahmi.

"Inisiasi ini untuk membangkitkan kebersamaan, membangun solidaritas, dan juga bangaimana meraih kemenangan, kemenangan bisa diraih kalau kita bersama-sama menjaga dan meningkatkan solidaritas," kata dia.

Baca Juga: Masih Jadi Perbincangan Hangat Soal Bus Uncal Dipakai Kepentingan Politik, Begini Kata Sekretaris DPD PAN Kota Bogor

Ia juga menambahkan, dengan adanya kegiatan itu ia berharap dapat menularkan kepada generasi bangsa bahwa rasa kebersamaan serta persatuan itu sangat penting.

“Dengan PAN Kota Bogor menyelenggarakan kegiatan ini, kita harapkan bisa menular kepada anak-anak bangsa yang lain, sehingga kebersamaan itu menjadi penting dan persatuan itu menjadi mutlak bagi kita semuanya," tuturnya.

Sementara itu, anggota DPRD Kota Bogor periode 2024-2029, Safrudin Bima menyampaikan, dengan adanya halal bihalal semua kader, mulai dari kader terbaru dan yang terlama berkumpul untuk membangun keguyuban.

Baca Juga: Buka Pelatihan dan Workshop Barista, Ketua DPD PAN Kota Bogor, Bedjo Santoso : Semoga Menjadi Barista Yang Berkualitas

"Selain itu, dengan halal bihalal DPD PAN Kota Bogor juga melibatkan UMKM, dengan begitu mendorong kemampuan ekonomi masyarakat," tutup dia.

Yusfitriadi menilai, sejumlah kebijakan yang disampaikan Dedi Mulyadi itu dipaksakan harus direduksi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Karena citra Dedi Mulyadi terlalu tinggi dibandingkan citra kepala daerah yang lain, sehingga mau tidak mau dia akan menjadi sorotan.

"Maka kemudian spirit Dedi Mulyadi itu akan masuk ke Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Jawa Barat," ungkap Yusfitriadi.

Meski begitu kata Yusfitriadi, apakah desain yang sedang dibangun oleh Dedi Mulyadi itu. Lear, menarik, atau sudah on the track atau tidak.

Baca Juga: Gubernur dan Wali Kota Sepakat Beri Sanksi Warga Yang Buang Sampah ke Sungai

"Saya belum melihat desain atau road map perencanaan pembangunan pemerintah provinsi melalui kabupaten/kota yang tersistematis dalam seratus hari," ucap Yusfitriadi.

Yusfitriadi mengatakan, saat ini misalnya Dedi Mulyadi itu difokuskan kepada tiga hal saja. Pertama, infrastruktur. Kedua, tata kelola lingkungan. Ketiga, terkelola sampah.

"Itu kemudian yang difokuskan. Ketika ditanya misalnya desain yang lain bagaimana? Ini saja dulu lakukan.  Saya pikir dalam konteks itu, itupun tidak begitu baik. Karena harus punya desain. Silakan kontrol kalau kebijakan kami tidak jalan, kan begitu. Tetapi ini kan tidak ada," beberapa Yusfitriadi.

Yusfitriadi juga menyontohkan Kabupaten Bogor. Apakah temen-temen sudah tahu program apa yang sudah dirancang untuk seratus hari bupati? Sudah ekspose atau tidak? 

Baca Juga: Dedi Mulyadi Ngegas, Fraksi PKS Jabar Harus Jadi Rem Demi Keseimbangan Kebijakan

"Jadi masyarakat harus tahu, seratus hari kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati apa saja. Mengenai hari ini dijalankan atau tidak sesuai dengan desainnya. Sehingga masyarakat bisa mengontrol setiap kebijakan yang berjalan, atau tidak berjalan," tegas Yusfitriadi.

"Tidak 'sakapanggihna' kalau dalam istilah bahasa Sunda. Ketika musim hujan, sampah, semua lingkungan, sungai, ikut semua sehingga desain-desain untuk permasalahan yang lain tidak muncul," tutur Yusfitriadi.

Artinya Pemda tidak transparan soal kebijakannya? Yusfitriadi menyebut ada dua kemungkinan, pemerintah daerah ini tidak transparan atau tidak mendesain. 

"Kalau mereka transparan kan bisa disampaikan melalui media, ini nih program seratus hari kerja kami, sehingga media dan masyarakat pun bisa mengontrol setiap kebijakan yang diambil pemerintah daerah," jelas Yusfitriadi.

Baca Juga: Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Minta ASN Tidak Bawa Mobil Dinas Saat Mudik Lebaran 2025

Guna mengatasi itu semua, Yusfitriadi pun menyampaikan sejumlah solusi. Di antaranya yaitu ranah kebijakan yang diambil oleh Pemda.

"Betul tidak mesti dilakukan hari ini, tetapi harus ada kebijakan untuk berbagai macam program yang akan dilaksanakan, entah tahun ini atau pun tahun depan, atau tahun depannya lagi selama lima tahun. Yang penting ada kebijakannya," terang Yusfitriadi.

Kemudian, bidang kesehatan. Bagaimana pelayanan yang tidak baik. Bagaimana RSUD-RSUD yang ada di Kabupaten Bogor ini, mulai dari fasilitasnya dan lain-lain.

"Atau pun kemudian terkait dengan pengamanan investasi misalnya. Itu bagaimana, atau aset negara bagaimana. Tentunya semua itu tidak bisa sendiri, tetapi harus ada kolaborasi dan sinergitas dengan lembaga legislatif," pungkas Yusfitriadi.

Ketua DPW PKS Jabar, Haru Suandharu menekankan pentingnya peran Fraksi PKS sebagai mitra kritis yang mampu mengimbangi langkah cepat Gubernur dalam menjalankan program-programnya.

"Pak Gubernur baru kita lihat beberapa hari bahasannya karena kecepatannya (dalam bekerja) tinggi. Saya minta fraksi PKS bisa mengimbangi," ujar Haru usai Diskusi dan Buka Bersama Insan Media di Kantor DPW PKS Jabar, Kota Bandung, Kamis (20/032025).

Baca Juga: Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Minta ASN Tidak Bawa Mobil Dinas Saat Mudik Lebaran 2025

Menurutnya, keseimbangan dalam pemerintahan sangat diperlukan agar kebijakan yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat tanpa menciptakan persoalan baru.

"Kalau Pak Gubernur ngegas, PKS jadi rem, imbangi, yang kurang ditambahin, yang masih ada bolong-bolong diisi. Jangan sampai kebijakan Pak Gubernur yang baik dalam menyelesaikan masalah, tapi ada masalah baru," lanjutnya.

Haru mencontohkan beberapa kebijakan Gubernur Dedi yang dinilai baik, seperti pembebasan ijazah yang ditahan, larangan study tour, hingga pemutihan tunggakan pajak.

Namun, ia meminta Fraksi PKS untuk tetap mencermati celah yang perlu diperbaiki dan berperan aktif dalam memastikan implementasinya berjalan dengan optimal.

Baca Juga: Gubernur Jabar Dedi Muyadi Hapus Tunggakan Pajak Kendaraan, Tapi Setelah Lebaran Diminta Diperpanjang

"Saya minta Fraksi PKS ayo coba dilihat celahnya di mana, coba dibantu apakah komunikasi dengan OPD. Kalau perlu mengingatkan Pak Gubernur, gak ada masalah, dan gak usah takut sama netizen," tegasnya.

Haru juga mengingatkan agar anggota DPRD dari PKS tidak terpengaruh tekanan dari berbagai pihak, termasuk warganet.

Menurutnya, tekanan politik merupakan hal wajar asal tujuan utama yang diperjuangkan untuk kemaslahatan masyarakat Jawa Barat.

"Bahwa ada pressure group, saya kira baik, tapi utamanya adalah Jawa Barat maslahat, Jawa Barat lebih baik, itu yang kita harapkan," pungkasnya.

Ketua DPD Partai Nasdem Kota Bogor, Mochamad Benninu Aegoebie, menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat soliditas dan kebersamaan dalam mewujudkan Nasdem sebagai partai yang bermanfaat bagi masyarakat.

Baca Juga: Partai NasDem akan Gelar Kongres III di Jakarta, Undang Semua Partai Politik, Bahas Lima Isu Besar

"Partai Nasdem Kota Bogor mengadakan kegiatan buka bersama dan sekaligus konsolidasi untuk DPD Partai Nasdem Kota Bogor. Mengusung tema kita meningkatkan soliditas ukhuwah Islamiyah, kita perkuat supaya Partai Nasdem ini bisa menjadi partai yang berguna untuk masyarakat," ujar Benninu.

Dalam kesempatan tersebut, Benninu juga menekankan komitmen Partai Nasdem dalam mendukung program pemerintah Kota Bogor, terutama dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem.

"Tadi, target yang kita canangkan di sini bersama-sama bahwa kita, Partai Nasdem, tidak mau lagi melihat ada yang namanya miskin ekstrem di Kota Bogor. Dan kita juga menyatakan bahwa Partai Nasdem hari ini bersama-sama pemerintah, bersama-sama Wali Kota dan Wakil Wali Kota Dedie – Jaenal, Partai Nasdem akan bersama-sama bergabung di dalam pemerintahan," tegasnya.

Baca Juga: Waduh! Rumah Anggota DPRD Kota Bogor Devie P Sultani Diteror, Ada apa?

Partai Nasdem juga menegaskan posisinya sebagai mitra yang konstruktif bagi pemerintah, dengan siap mendukung kebijakan yang berpihak kepada rakyat serta memberikan kritik jika ada kebijakan yang tidak memperhatikan kepentingan masyarakat.

Acara buka bersama ini menjadi momentum penting bagi Partai Nasdem Kota Bogor untuk memperkuat kebersamaan dan menyusun strategi dalam mewujudkan visi partai yang lebih solid dan berpihak kepada kepentingan masyarakat Kota Bogor.

( Levinda Melati)

Dalam evaluasinya, Ketua Bawaslu Kota Bandung, Dimas A. Iskandar menguraikan, terdapat delapan dugaan pelanggaran yang terdiri dari enam laporan dan dua temuan. 

"Kebanyakan laporan itu masuk saat hari tenang, hingga selepas pemungutan," kata Dimas usai Rapat Koordinasi, Jumat (14/03/2025).

Baca Juga: Alami Intimidasi, Mantan Komisioner Bawaslu Agustiani Tio Fridelina Gugat KPK di PN Bogor 

Dimas melanjutkan, jenis dugaan pelanggaran tersebut beragam. Mulai dari money politik hingga dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dimas mengakui, bahwa dari 8 dugaan pelanggaran itu tidak sampai ada yang tembus ke putusan atau inkrah. Menurutnya, ada beberapa tantangan yang membuat laporan dugaan pelanggaran sulit naik ke tahap berikutnya.

Ia menjelaskan, pelanggaran yang terjadi pada Pemilukada 2024, alami penurunan yang signifikan dibandingkan Pemilukada sebelumnya pada 2019 lalu yang tercatat ada 22 pelanggaran.

Baca Juga: FGD Bawaslu Kabupaten Bogor Ajak Sejumlah Organisasi, Evaluasi Partisipasi Pengawasan Masyarakat Dalam Pilkada 2024

Dengan demikian, diharapkan evaluasi kali ini menjadi momentum bagi Bawaslu Kota Bandung untuk terus meningkatkan kinerja pengawasan pada pemilukada mendatang, demi memastikan proses demokrasi yang lebih transparan, jujur, dan adil.

"Sekalipun misalnya tadi di 2018, potret pencegahannya tidak terlalu muncul. Namun di hari ini, di 2024 kita munculkan potret pencegahan apa saja yang sudah dilakukan untuk kemudian bisa memitigasi hal-hal atau potensi-potensi dugaan pelanggaran yang memungkinkan akan terjadi," paparnya.

Gugatan tersebut juga turut melibatkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI) sebagai pihak turut tergugat.

Kuasa hukum Ummi Wahyuni dari kantor hukum Fitriadi & Permana Lawyers, Geri Permana, mengungkapkan bahwa gugatan telah didaftarkan di PTUN Jakarta dengan Nomor Perkara 68/G/2025/PTUN.JKT pada 28 Februari 2025. 

Gugatan ini dilayangkan sebagai bentuk keberatan atas Keputusan KPU RI Nomor 1811/2024 yang diterbitkan pada 3 Desember 2024 sebagai tindak lanjut dari Putusan DKPP Nomor 131/2024.

Baca Juga: Ummi Wahyuni Ajukan Banding Administratif ke Presiden, Kuasa Hukumnya Ungkapkan Ini

“Keputusan yang dikeluarkan KPU RI dan Putusan DKPP RI diduga cacat hukum, sehingga perlu diperiksa dan diuji kembali melalui proses persidangan di Pengadilan dan dimintakan pembatalan,”ungkap Geri saat dihubungi langsung ceklissatu.com pada Sabtu 1 Maret 2025.

Menurut Geri, keputusan yang ditetapkan KPU RI tersebut dinilai bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Ia menyebutkan bahwa terdapat sejumlah dugaan kecacatan hukum dalam Putusan DKPP 131/2024, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan dan uji kembali melalui proses persidangan. 

Tim kuasa hukum Ummi Wahyuni menemukan sedikitnya empat dugaan kecacatan hukum dalam Putusan DKPP 131/2024.

Baca Juga: Yusfitiradi Sebut Putusan DKPP dalam  Pemberhentian Ummi Wahyuni dari Ketua KPU Jabar Banyak Kejanggalan  

Tim kuasa hukum menilai bahwa DKPP melakukan kesalahan dalam menilai subjek dan objek pengaduan.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, DKPP hanya berwenang memproses aduan dari pihak yang memiliki legal standing yang sah.

Namun, dalam Putusan DKPP 131/2024, Eep Hidayat sebagai pengadu dianggap tidak memiliki kedudukan hukum yang jelas karena tidak mewakili partai politik yang mengusungnya sebagai calon anggota DPR RI.

Hal ini bertentangan dengan Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Selain itu, tim kuasa hukum berpendapat bahwa DKPP telah bertindak di luar kewenangannya dengan menangani perkara yang lebih berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu.

Padahal, kewenangan dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilu berada di tangan Mahkamah Konstitusi (MK), bukan DKPP. Oleh karena itu, keputusan yang diambil oleh DKPP dalam kasus ini dinilai tidak tepat.

Tim kuasa hukum juga menemukan dugaan pelanggaran prosedur dalam pemanggilan sidang. Mereka menyoroti surat panggilan sidang bernomor 1289/PS.DKPP/SET-04/XII/2024 yang diterbitkan pada 1 Desember 2024, yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu.

Surat tersebut dikirimkan pada hari libur melalui pesan instan WhatsApp, sehingga dianggap tidak sah berdasarkan aturan yang berlaku.

Lebih lanjut, tim kuasa hukum menilai bahwa tuduhan pelanggaran kode etik yang disampaikan dalam pengaduan tidak memiliki korelasi yang jelas dengan keputusan yang diambil oleh DKPP.

Dalil-dalil yang digunakan dalam putusan tersebut dianggap tidak memenuhi syarat sebagai pelanggaran kode etik sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku.

Berdasarkan dugaan adanya kecacatan hukum dalam keputusan ini, Ummi Wahyuni melalui tim kuasa hukumnya berharap agar PTUN Jakarta dapat menguji kembali keputusan yang telah dikeluarkan oleh KPU RI dan DKPP RI serta memastikan keadilan dalam perkara ini.

Hal itu diketahui saat dia melakukan reses kedua di Kampung Sindangsari, Bogor Tengah, Jumat 28 February 2025.

"Nanti kami akan coba datang ke sekolah-sekolah dimana masih ada ijazah tertahan. Nanti kita akan minta Pemkot Bogor untuk ditebus,” kata Subhan.

Baca Juga: Minimalisir Pertumbuhan Angka Kemiskinan, DPRD DKI Jakarta bakal Rampungkan Program Tebus Ijazah hingga 2029

Dia mengatakan, setiap anggota DPRD Kota Bogor mendapatkan 15 ijazah yang dapt diajukan melalui aplikasi Sahabat, tetapi banyak masyarakat yang belum mengetahui hal itu. 

“Kita akan prioritaskan ijazah tertahan yang dite is itu adalah ijazah jenjang SMA, karena diperlukan untuk kebutuhan kerja,” ujarnya. 

Selain masalah ijazah tertahan, warga juga banyak mengadu agar mendapat bantuan kartu indonesia pintar atau KIP, PIP dan BPJS PBI gratis.

Baca Juga: Agar Tidak Ada Penahanan Ijazah Anak Sekolah, Pj Gubernur Jabar Minta Solusi Bersama

"saya selaku Ketua Fraksi Partai Demokrat, akan berusaha mengalokasikan program PIP dan KIP dari pusat untuk dialokasikan di dapil saya,” ucapnya. 

“Hasil dari reses ini akan kami data, dan tentunya kami bawa ke rapat kerja dengan dinas terkait,” imbuhnya.

Anies Baswedan mengaku terharu karena sudah mengenal semua anggota ormas Gerakan Rakyat, sejak sebelum Pilpres 2024. Anies Baswedan juga mengungkapkan apresiasi kepada ormas tersebut.

"Satu setengah tahun perjalanan dilewati, sekarang berkumpul mengorganisasikan diri, insyaallah menjadi awalan baik untuk semuanya," ucap Anies Baswedan dalam sambutannya.

Anies Baswedan menyebut, pembentukan ormas Gerakan Rakyat berdiri dengan semangat untuk membuat Indonesia lebih adil, sejahtera, dan setara.

Anies Baswedan menyatakan, mereka yang bergabung mempunyai peran penting dalam perjalannya di Pilpres 2024. Dan mengaku bersyukur bisa menjadi saksi deklarasi Gerakan Rakyat.

Baca Juga: DPW PPP Jabar  Siap Jadi Mitra Kritis di Pemerintah Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan

"Apresiasi yang setinggi-tingginya, wabilkhusus kepada mereka yang bekerja non-stop sebelum Oktober, bahkan dari Oktober hingga sekarang," terang Anies Baswedan.

"Kita sudah lihat, pilpres sudah selesai, hasilnya sudah ada, pemerintah sudah terbentuk. Tapi silaturahmi antara komponen ini berjalan terus, diuji oleh waktu," tambahnya.

Terpisah, Ketua Umum Ormas Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid menuturkan, kehadiran Anies Baswedan dalam deklarasi adalah sebagai tokoh inspirasi. 

Menurutnya ormas Gerakan Rakyat sebagai wadah dari para relawan yang memperjuangkan perubahan.

"Mas Anies Baswedan kita tahu sebagai tokoh inspirasi, tokoh penggerak dan panutan kita semua, kita tentunya ucapkan terima kasih atas kehadiran Mas Anies di tengah-tengah kita," beber Sahrin Hamid.

Baca Juga: Partai Demokrat Gelar Kongres Ke-VI, AHY: Dengan Kebersamaan dan Semangat Kami Miliki Optimisme

Anies Baswedan juga disebut masuk dan menjadi bagian dari Ormas Gerakan Rakyat. Namun, ia tidak menjelaskan lebih jauh ihwal posisi Anies Baswedan di ormas tersebut.

"Kita tahu bahwa yang tadi baru pengukuhan Dewan Pimpinan Pusat. Jadi Dewan-Dewan yang lain belum ada pengukuhan sama sekali. Hanya baru Dewan Pimpinan Pusat," ujarnya.

Terkait hal ini, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengatakan, berdasarkan hasil rapat koordinasi tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi soal sengketa Pilkada Kabupaten Tasikmalaya, PSU akan digelar dengan skema pembiayaan dari Pemprov Jawa Barat dan Pemkab Tasikmalaya. 

"Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan, biaya dibagi dua provinsi dan kabupaten," ungkap Dedi Mulyadi, seperti dikutip pada Rabu (26/02/2025).

Dedi Mulyadi menuturkan, dari perhitungan sementara kebutuhan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Tasikmalaya mencapai Rp60 miliar. Pemprov Jawa Barat disebut akan membantu biaya Pemungutan Suara Ulang dengan proporsi saat ini masih dihitung.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Minta Pemkot  Bogor Atasi Kemacetan, Dedie Rachim Dorong Moratorium Izin AKDP

"Rp60 miliar itu total kebutuhan, kemungkinan masih dihitung," tutur Dedi Mulyadi.

Dedi Mulyadi menyatakan, bantuan anggaran untuk gelaran Pemungutan Suara Ulang tersebut tidak akan mengganggu rencana Pemprov Jawa Barat melakukan efisiensi anggaran.

Dari hasil rapat, dana tersebut akan diambil dari anggaran penyelenggaraan Pilkada 2024 yang masih tersisa di KPU Jawa Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Jawa Barat. 

"Dana sisa yang kemarin di Bawaslu Jabar dan KPU Jabar masih ada, aman. Jadi, tidak mengganggu efisiensi," tegas Dedi Mulyadi.

Baca Juga: Efisiensi Anggaran, Dedi Mulyadi Minta Kendaraan Dinas Dijadikan Ambulans

Sementara tu, Sekda Jawa Barat, Herman Suryatman memastikan bahwa Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menaruh perhatian serius pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Tasikmalaya setelah keluarnya putusan MK.

"Pak Gubernur sangat peduli, bagaimanapun ini kepentingan bersama, khususnya masyarakat Kabupaten Tasikmalaya," kata Herman. 

Menurutnya, dalam rapat secara daring yang dipimpin Dedi Mulyadi, pihaknya membahas dan mencermati sejumlah konsekuensi teknis dari putusan MK. 

Rapat dihadiri unsur KPU, Bawaslu dan Sekda Tasikmalaya tersebut membahas aspek dari mulai pembiayaan, metode pelaksanaan hingga material Pemungutan Suara Ulang. Semua itu dilakukan agar Pemungutan Suara Ulang berjalan baik. 

Baca Juga: Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Tegaskan Komitmen Percepat Pembangunan Infrastruktur dan Efisiensi Anggaran

"Apa saja yang harus disiapkan, kegiatan apa yang harus dilakukan, A-Z, tentu ini domainnya KPU, ya," jelasnya.

Soal pembiayaan, Herman memastikan Pemprov Jawa Barat mengikuti arahan dari Gubernur setelah melihat data dan fakta yang ada serta aturan terkait hal ini. 

"Yang jelas ini adalah kepentingan bersama sehingga harus diantisipasi dengan baik," pungkasnya.

Dalam program 100 hari kerja, Dedie Rachim menyoroti pentingnya menghidupkan kembali layanan transportasi publik BisKita.

"Yang paling prioritas buat saya, bagaimana Biskita ini bisa berjalan lagi. Biar Biskita ini bisa melayani masyarakat kembali,” kata Dedie Rachim.

Baca Juga: Wali Kota Bogor Terpilih Dedie Rachim Sampaikan Apresiasi dan Komitmen Keberlanjutan Pembangunan

“Kita akan carikan formulanya, dicarikan sistem administrasi yang paling pas, supaya masyarakat tidak kemahalan juga kalau nanti disubsidi dari pemerintah daerah," tambahnya.

Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa dirinya bersama wakilnya, Pak Jenal, menerima pesan langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar memperhatikan kebersihan dan penataan kota.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah pengelolaan sampah dan estetika reklame di Kota Bogor.

Baca Juga: Pelaksanaan Study Tour di Kota Bogor, Dedie Rachim Ikuti SE Gubernur Jabar

"Semua rencana tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan menjadikan Kota Bogor lebih tertata dan nyaman," katanya. 

Plt Ketua DPW PPP Jawa Barat, Pepep Saepul, mengatakan, saat ini pihak tidak akan menempatkan diri dalam posisi oposisi. Akan tetapi pihaknya tidak akan segan-segan memberikan masukan kritis kepada pemerintah sekarang. 

"Ketika ada kebijakan-kebijakan Pak Dedi yang memang itu sesuai dengan fitrah dan arah perjuangan, ya kami dukung. Tetapi sebaliknya apabila ada hal-hal yang memang selayaknya perlu dikritisi, tentu fraksi akan memberikan saran dan pandangan," jelasnya.

Baca Juga: Aturan ASN Boleh Poligami Dianggap Rugikan Perempuan, Menteri PPPA: Perlu Ditelaah Kembali

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, pihaknya tidak mengenal oposisi, melainkan lebih memilih dengan kemitraan yang kritis. 

Sehingga pihaknya bisa dapat mengawasi, jalannya roda pemerintah yang dipimpin oleh gubernur Dedi Mulyadi dan wakil gubernur Erwan Setiawan. 

*Karena kan kalau di daerah juga tidak 100% mengenal oposisi Tetapi mungkin menjadi kita memilih kemitraan yang kritis,” Tandasnya.

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, perwakilan DPD sampai DPC Partai Demokrat sudah ada di Jakarta.

Ia menyebut, sebanyak pimpinan 38 DPD serta 514 DPC Partai Demokrat Kembali mendukung AHY menjadi ketua umum.

"Ketua DPD dan DPC menyampaikan harapannya agar saya berkenan maju kembali sebagai ketua umum periode 2025-2030," ungkap AHY, seperti dikutip pada Senin (24/02/2025).

Baca Juga: Dekat dengan Bupati Bogor, Ketua DPRD Sastra Winara Tegaskan akan Tetap Jalankan Pengawasan

"Tentunya dengan niat baik, itikad baik, saya menerima dan harapannya bisa menjalankan tugas dan amanah yang diberikan semua kader," tambah AHY.
 
AHY mengatakan, dukungan yang diberikan dari para kader Partai Demokrat adalah sebuah optimisme. 

"Dengan dukungan, kebersamaan, dan semangat juang dari seluruh pimpinan dan seluruh kader Demokrat, kami memiliki optimisme," tegas AHY.

"Insya Allah Demokrat bisa bangkit dan semakin memiliki peran yang baik untuk negeri ini, untuk rakyat kita, baik di pemerintahan nasional, di pemda, juga di DPR RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota," terang AHY.

Baca Juga: Ikuti Retret Kepala Daerah Se-Indonesia di Akmil Magelang, Rudy Susmanto: Siap Selalu Semangat
 
AHY juga berharap, kepemimpinan Partai Demokrat lima tahun mendatang mampu menambah spirit dan peranan terhadap masyarakat. 

"Semoga ini menambah semangat kita semuanya untuk Demokrat, semakin kokoh ke depan dan punya peranan lebih baik bagi masyarakat," tuturnya.
 
Pada kongres Partai Demokrat ke-VI, AHY menyebutkan, pihaknya mengundang Presiden RI Prabowo Subianto. Kemudian para ketua umum partai politik lainnya.
 
"Insya Allah bapak Presiden, Prabowo Subianto, kami sudah haturkan undangan. Saya mendapat kabar beliau akan hadir pada saat penutupan, juga tentunya para ketua umum partai politik sahabat dan kolega saya di kabinet," kata AHY. 

Baca Juga: Wakil Bupati Bogor Jaro Ade Tegaskan Pentingnya Pinsip Transparansi, Akuntabilitas, dan Profesionalisme

"Kamin harap ini menjadi kebersamaan, Koalisi Indonesia Maju yang selalu dibangun atas rasa saling menghormati, saling menghargai, dan saling memberikan support satu sama lain," tutup AHY.

Bersama wali kota dan bupati di wilayah Provinsi Jawa Barat, rombongan berangkat menaiki bus menuju Pangkalan TNI Angkatan Udara Husein Sastranegara.  

"Bismillah, hari ini saya berangkat ke Magelang," ucap Dedie.  

Baca Juga: Ikuti Retret Kepala Daerah Se-Indonesia di Akmil Magelang, Rudy Susmanto: Siap Selalu Semangat

Bersama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi,  Dedie A. Rachim dan kepala daerah di Jawa Barat masuk melalui ruang VIP Room Sompil Basuki untuk naik ke dalam pesawat CN 259 milik TNI AU.  

Menjelang siang, pesawat lepas landas menuju Yogyakarta untuk selanjutnya rombongan melanjutkan perjalanan menuju Magelang.  

Untuk mengikuti retret, Dedie A. Rachim mengaku sudah melakukan beberapa persiapan fisik dan menjaga kesehatan.  

Baca Juga: Dedi Mulyadi Pastikan Wali Kota dan Bupati di Jaws Barat akan Ikut Retret di Magelanggybe

"Karena ini juga menyangkut waktu yang padat, di mana dalam rundown itu akan dijadwalkan diisi oleh menko, menteri, dan beberapa kepala badan, termasuk juga kepala-kepala lembaga negara," ujarnya. 

"Jadi, akan banyak sekali pemateri yang harus kami tampung dan kami terima dalam rangka semangat bagaimana Indonesia menjadi lebih baik lagi ke depan," sambungnya. 

Setelah kurang lebih mengudara selama satu jam, rombongan kepala daerah tiba di Yogyakarta.

Dedi mengatakan, kepala daerah yang telah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, harus patuh pada arahan pemerintah.

"Kami ini sudah menjadi kepala daerah. Karena menjadi kepala daerah, maka ketaatan utama adalah pada sistem dalam pemerintahan," kata Dedi, sebelum gelaran Sertijab, Di Gedung DPRD Jabar, Jumat (21/02/2025).

Baca Juga: Patuhi Instruksi Ketum PDIP, Empat Kepala Daerah di Jabar Tidak Ikut Retret ke Akmil Magelang

Namun demikian, meskipun larangannya tersebut merupakan bagian dari hak Ketua Umum Partai kepada kadernya, Dedi menegaskan bahwasanya kepala daerah terpilih, harus patuh kepada keputusan pemerintah pusat, demi kepentingan rakyatnya.

"Namun Bu Mega melarang (retreat) itu hak Bu Mega. Namun, yang jelas orang sudah menjadi kepala daerah harus tunduk patuh pada apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat," ucapnya.

Dedi memastikan, semua Walikota - Bupati Se-Jawa Barat akan ikuti Retreat selama satu pekan (21 Februari - 28 Februari) di Magelang. Tidak terkecuali kepala daerah dari PDI-P.

"Se-Jabar semuanya ikut sampai hari ini dan kemudian juga di alokasinya sudah teralokasikan, sudah terserap, tidak mungkin dibatalkan," pungkas Dedi.

Terkait hal ini, Ketua DPD PDIP Jabar, Ono Surono menyebutkan, berdasarkan instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan kepala daerah dari partainya agar menunda perjalanan retret.

"Itu sudah jelas, kepala daerah yang diundang retret di Magelang untuk menunggu instruksi ibu Ketua Umum, dan mereka untuk standby dengan posisi telepon yang aktif," ungkap Ono Surono kepada wartawan, seperti dikutip pada Jumat (21/02/2025).

Baca Juga: Retret Kepala Daerah Terpilih di Akmil Magelang, Wamendagri: Presiden dan Menteri akan Berikan Materi Pembekalan

Diketahui, di Jabar terdapat empat kepala daerah yang merupakan kader PDIP. Yaitu Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami, Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, dan Bupati Cirebon, Imron Rosyadi.

Usai mengikuti giat Serah Terima Jabatan (Sertijab) dan rapat Paripurna DPRD Jabar, keempat kepala daerah tersebut memisahkan diri dari rombongan retret.

Ono Surono mengatakan, ia akan menunggu instruksi selanjutnya dari Megawati Soekarnoputri terkait keputusan retret.

Baca Juga: Tidak Dibebankan ke APBD, Soal Biaya Retret Kepala Daerah di Akmil Magelang akan Ditanggung Kemendagri

Ia menegaskan bahwa perihal empat kepala daerah yang tidak mengikuti retret adalah kewenangan partai. Selain itu, giat retret tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Kami pastikan mereka tidak ikut rombongan kepala daerah lain, yang informasi dengan pak Dedi Mulyadi bersamaan ke Magelang. Jadi empat kepala daerah ini di luar rombongan,” tutupnya.

"Sebetulnya secara ideal sampah yang pertama itu harusnya pemilahan dari hulu. Pemilahan dulu, pengolahan baru pemusnahan tapi karena sekarang sedang darurat banyak titik kumpul sampah di pinggir jalan di Kota Bandung dan perumpukan di TPS maka yang pertama kita lakukan adalah pemusnahan," ucap dia di Balai Kota Bandung, Jumat (21/2/2025).

Farhan mengatakan pemusnahan akan dilakukan dengan menggunakan teknologi termal serta teknologi pengolahan lainnya. Di samping itu, pihaknya akan melakukan edukasi pemilahan sampah dari rumah dan tempat kerja serta menjalankan program Kang Pisman. 

Baca Juga: Soroti Masalah Sampah, Wakil Ketua DPRD Kota Bandung: Ini PR Prioritas Kita

Terkait residu yang dihasilkan dari pengolahan teknologi termal, ia mencontohkan residu dari insenerator yang berada di Sesko AD dapat digunakan untuk bahan batako. Pengolahan sampah menggunakan teknologi termal sudah berjalan di 3 titik.

Selanjutnya pihaknya akan segera menambahkan lokasi pengolahan sampah teknologi termal di 12 titik di Kota Bandung. Dengan begitu, ia mengharapkan tidak terdapat lagi titik kumpul sampah di pinggir jalan di Kota Bandung. 

Termasuk melibatkan pihak karang taruna dalam penanganan masalah sampah. 

Baca Juga: TPS Alami Penumpukan, DLH Kota Bandung Bakal Lakukan Ini Atasi Sampah yang Menggunung

Setelah dilantik presiden Prabowo Subianto dan melaksanakan serah terima jabatan di Pemkot Bandung, Farhan menambahkan akan mengikuti kegiatan untuk kepala daerah di Magelang bersama kepala daerah lainnya hingga tanggal 28 Februari.

Ia menyebut sudah menugaskan Wakil Wali Kota Bandung Erwin untuk segera bekerja melaksanakan program-program prioritas yaitu diantaranya mengatasi masalah sampah dan keberselamatan jalan di Kota Bandung. Program pengendalian inflasi hingga program selama bulan puasa Ramadhan. Selain itu, program prioritas lainnya yaitu infrastruktur jalan.

Komisioner KPU Kota Bogor Divisi Program Data Ferry Buchori Muslim mengatakan, ada 4 aspek utama pelaksanaan Pilkada yang dievaluasi.

Di antaranya evaluasi non-tahapan Pilkada, tahapan Pilkada, evaluasi kelembagaan, serta evaluasi pihak eksternal, termasuk peran media dalam proses pemilu.

Baca Juga: Partisipasi Pemilih di Pilkada Hanya 63 Persen, KPU Kota Bogor Sebut Ini Penyebabnya

"Hasil dari diskusi ini akan menjadi bahan evaluasi yang akan dibahas lebih lanjut di tingkat provinsi dan nasional untuk memperbaiki penyelenggaraan Pilkada di masa mendatang,” ujar Fery.

Fery mengatakan, salah satu poin evaluasi utama yang menjadi perhatian adalah tingkat partisipasi pemilih yang mengalami penurunan dibandingkan Pilkada sebelumnya. 

Fery menyebutkan, bahwa meskipun berbagai upaya telah dilakukan KPU Kota Bogor, termasuk sosialisasi hingga tingkat RW, hasilnya masih belum optimal.

Baca Juga: Cegah Disalahgunakan, KPU Kota Bogor Musnahkan Surat Suara Rusak Pilwalkot Bogor

"Seperti yang diketahui, dari segi partisipasi pemilih hampir di seluruh wilayah terjadi penurunan dibandingkan Pilkada sebelumnya," bebernya.

"Ini pun jadi catatan topik utama yang akan kita kuliti dan evaluasi, dari sisi mana yang mengakibatkan partisipasi ini menurun, khususnya di Kota Bogor,” tambahnya.

Lebih lanjut, Fery menegaskan, bahwa KPU Kota Bogor telah berupaya maksimal dalam sosialisasi, termasuk menyentuh berbagai segmen masyarakat, mulai dari pemilih umum hingga kelompok disabilitas.

Baca Juga: KPU Kota Bogor Tetapkan Dedie A Rachim dan Jenal Mutaqin Sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih  

Namun, ia juga mengakui bahwa masih ada aspek yang perlu diperbaiki.

“Menurut kami itu pun sudah kami jalankan, tapi mungkin dari yang sudah dijalankan itu masih ada yang belum optimal atau waktunya terlalu mepet. Itulah yang menjadi perhatian kita dan tentunya kita pun perlu masukan dari teman-teman media,” pungkasnya.

Diketahui, pada Pilkada Kabupaten Bogor 2024 pasangan Rudy Susmanto dan Jaro Ade diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bogor terpilih, Rudy Susmanto dan Jaro Ade mempunyai Visi dan Misi dalam membangun Kabupaten Bogor.

Visi Rudy Susmanto dan Jaro Ade yaitu Kabupaten Bogor Maju, Sejahtera, Istimewa dan Gemilang Berlandaskan Iman an Takwa.

Baca Juga: Berikut Ini Nama-nama Bupati dan Wakil Bupati Terpilih di Jawa Barat yang akan Dilantik 20 Februari 2025

Guna mencapai visinya tersebut, Rudy Susmanto dan Jaro Ade mempunyai tiga Misi, yaitu:

Mewujudkan tata Kelola pemerintahan daerah yang baik (Good Governance).
Mewujudkan Perekonomian daerah yang maju serta lingkungan hidup yang berkeadilan an berkelanjutan.
Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas an beradab serta masyarakat yang sejahtera, tertib, aman, dan tentram.

Hari ini, para KDH melaksanakan pembagian kompi untuk parade defile, diikuti dengan latihan awal persiapan dari titik area Monas menuju Istana Merdeka. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran prosesi pelantikan.

"Seluruh kepala daerah yang terlibat menjalani latihan baris-berbaris sekaligus gladi kotor untuk prosesi tersebut," kata Dedie A Rachim, Selasa (18/2/2025).

Baca Juga: Jelang Pelantikan 481 Kepala Daerah Terpilih Dikumpulkan di Monas Jakarta, Kemendagri Berikan Pengarahan

Esok harinya, agenda dilanjutkan dengan gladi bersih parade defile kompi KDH. Lalu dilanjutkan latihan persiapan upacara pelantikan resmi yang akan dilaksanakan di Istana Merdeka.

"Para peserta tampak penuh antusiasme mengikuti seluruh rangkaian kegiatan," ujarnya.

Termasuk Dedie A. Rachim dan Jenal Mutaqin yang juga terlihat bersemangat. Itu menunjukkan kesiapan mereka untuk menjalankan amanah sebagai pemimpin Kota Bogor. 

Baca Juga: Jelang Pelantikan, Kadin Kota Bogor Rampungkan Kepengurusan Periode 2025-2030

"Kami siap untuk pelantikan di Istana Merdeka 20 Februari 2025 nanti," tegasnya.

Kepala daerah yang akan dilantik tersebut mencakup pasangan kepala daerah terpilih yang tidak menghadapi sengketa hukum, serta yang telah menerima putusan dismissal dari Mahkamah Konstitusi.

Belum lama ini, Presiden Prabowo Subianto menetapkan tanggal itu sebagai awal rangkaian pelantikan kepala daerah terpilih ecara bertahap.

27 kepala daerah asal Jawa Barat ini merupakan bagian dari 481 kepala daerah se-Indonesia yang akan dilantik secara serentak.

Baca Juga: Jelang Pelantikan 481 Kepala Daerah Terpilih Dikumpulkan di Monas Jakarta, Kemendagri Berikan Pengarahan

Mendagri Tito Karnavian dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI mengatakan, awalnya pelantikan direncanakan digelar pada 18, 19, dan 20 Februari.

Tetapi setelah berkonsultasi dengan Presiden, diputuskan pelantikan dipusatkan pada 20 Februari 2025.

Pelantikan ini akan menjadi tanda dimulainya masa jabatan baru bagi para kepala daerah di Jawa Barat untuk periode lima tahun mendatang.

Berikut ini nama-nama bupati dan wakil bupati terpilih di beberapa kabupaten di Jawa Barat yang akan dilantik 20 Februari 2025:

1. Kabupaten Bogor
- Bupati: Rudy Susmanto
- Wakil Bupati: Ade Ruhandi (Jaro Ade)

Baca Juga: Retret Kepala Daerah Terpilih di Akmil Magelang, Wamendagri: Presiden dan Menteri akan Berikan Materi Pembekalan

2. Kabupaten Bandung
- Bupati: Dadang Supriatna
- Wakil Bupati: Ali Syakieb

3. Kabupaten Subang
- Bupati: Reynaldi
- Wakil Bupati: Agus

4. Kabupaten Bekasi
- Bupati: Ade Kuswara Kunang
Wakil Bupati: Asep Surya Atmaja

5. Kabupaten Garut
- Bupati: Abdusy Syakur Amin
- Wakil Bupati: Luthfianisa Putri Karlina

Baca Juga: Dedie - Jenal Jalani Pemeriksaan Kesehatan Jelang Pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor

6. Kabupaten Indramayu
- Bupati: Lucky Hakim
- Wakil Bupati: Saefudin

7. Kabupaten Cianjur
- Bupati: Mohammad Wahyu Ferdian
- Wakil Bupati: Ramzi

8. Kabupaten Pangandaran
- Bupati: Citra
- Wakil Bupati: Ino

9. Kabupaten Sumedang
- Bupati: Dony Ahmad
- Wakil Bupati: Fajar Adila

Baca Juga: Jelang Retret Kepala Daerah, Rudy Susmanto-Jaro Ade: Kami Semangat, Udah Gak Sabar Ingin Berangkat

10. Kabupaten Purwakarta
- Bupati: Saeful Bahri
- Wakil Bupati: Abang Ijo

11. Kabupaten Bandung Barat
- Bupati: Jeje Ritchie Ismail
- Wakil Bupati: Asep Ismail

12. Kabupaten Sukabumi
- Bupati: Asep Japar
- Wakil Bupati: Andreas

13. Kabupaten Kuningan
- Bupati: Dian Rachmat Yanuar
- Wakil Bupati: Tuti Andriani

Baca Juga: Tidak Dibebankan ke APBD, Soal Biaya Retret Kepala Daerah di Akmil Magelang akan Ditanggung Kemendagri

14. Kabupaten Cirebon
- Bupati: Imron
- Wakil Bupati: Agus Kurniawan Budiman

15. Kabupaten Majalengka
- Bupati: Eman Suherman
- Wakil Bupati: Dena Muhammad Ramdhan

16. Kabupaten Karawang
- Bupati: Aep Syaepuloh
- Wakil Bupati: Maslani

17. Kabupaten Ciamis
- Bupati: Herdiat Sunarya
- Wakil Bupati: Yana Diana Putra

Sastra Winara menyebutkan, koalisi permanen untuk tahun 2029 sangat baik dan bagus guna melanjutkan berbagai program yang belum terealisasi erta mendukung pembangunan berkelanjutan.

"Saya kira bagus ya koalisi permanen untuk 2029, supaya pembangunan berkelanjutan," ungkap Sastra Winara kepada wartawan.

Baca Juga: Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara Dukung Pembangunan Infrastruktur untuk Keselamatan dan Atasi Kemacetan

Ide tersebut disampaikan setelah Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan para ketua partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di Hambalang, Kabupaten Bogor.

Pada pertemuan itu juga dibahas terkait efisiensi anggaran serta manfaatnya, dan tawaran koalisi permanen.

Terpisah, Partai Demokrat menjadmin bakal tetap solid mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. 

Baca Juga: Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara Siap Ikuti Inpres Nomor 1 Tahun 2025 Soal Efisiensi Anggaran

"Kita sukseskan program pemerintahan Prabowo. Ini komitmen kami sejak awal memutuskan mendukung Prabowo," ungkap Kepala Bakomstra Partai Demokrat, Herzaky Mahendra, seperti dikutip pada Senin (17/02/2025).

Diketahui, Prabowo menginginkan koalisi yang sudah terjalin sejak Pilpres 2024 terus dilanjutkan dan dipermanenkan.

"Ketika ditanya apakah Demokrat berkomitmen bersama Prabowo sampai 2029? Itu jelas. Itu pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan lagi karena sudah tegas," pungkasnya.

Kegiatan ini berlangsung di Gedung Kemendagri Plasa, Gedung C & F Lantai 3, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, pada Minggu, 16 Februari 2025.

Dedie Rachim menyampaikan bahwa pemeriksaan kesehatan merupakan bagian dari persiapan pelantikan agar seluruh proses dapat berjalan dengan lancar.

Baca Juga: Jelang Pelantikan, Kadin Kota Bogor Rampungkan Kepengurusan Periode 2025-2030

"Pemeriksaan kesehatan dalam rangka persiapan pelantikan sudah dilaksanakan. InsyaAllah hasilnya baik, namun kita harus menjaga kondisi dan stamina agar di tanggal pelantikan nanti kesehatan tetap terjaga," ujar Dedie. 

Pelantikan serentak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2025 dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat. 

Baca Juga: Mendagri Sebut Presiden Prabowo Pilih Tanggal Pelantikan Kepala Daerah 20 Februari 2025

Dengan tahapan yang telah dijalani, Dedie A. Rachim dan Jenal Mutaqin kini semakin siap mengemban amanah sebagai pemimpin Kota Bogor untuk periode mendatang.

Namun, Prabowo Subianto dalam KLB Gerindra yang digelar di  Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Sabtu 15 February  2025 meminta, para kader untuk tidak memaksa dirinya maju di Pilpres 2029.

”Memang sebetulnya aneh, baru seratus hari bekerja sudah dipaksa untuk mencalonkan untuk 2029,” ucap Prabowo Subianto.

Baca Juga: Penghematan Anggaran, Partai Gerindra Gelar KLB di Sentul Bogor

Secara tegas dirinya meminta para kader Partai Gerindra untuk tidak memaksa dirinya lagi meminpin Indonesia pada pemilu selanjutnya.

Prabowo Subianto tidak ingin kembali maju sebagai capres bila gagal dan mengecewakan ratusan juta rakyat Indonesia yang sudah memberikan kepercayaan kepada dirinya.

”Saudara minta saya bersedia dicalonkan lagi 2029. Saya katakan, kalau program-program saya tidak berhasil, tidak perlu saudara calonkan saya terus. Saya kalau mengecewakan kepercayaan rakyat, saya malu untuk maju lagi,” tegasnya.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan, KLB tersebit dilakukan untuk melakukan penghematan anggaran.

“Saya didadak oleh mereka-mereka ini semua, tadinya rapimnas akhirnya diubah jadi kongres luar biasa,” katanya.

Baca Juga: Partai Gerindra Gelar KLB di Hambalang Bogor, Prabowo Subianto Kembali Terpilih Menjadi Ketua Umum

“Mereka alasannya penghematan. Kalau sekarang Rapimnas, sekarang lagi Kongres, biayanya dobel. Jadi asas penghematan akhirnya dijadikan satu,” lanjutnya.

Dalam pidatonya, Prabowo juga menyampaikan tentang pencalonannya sebagai calon presiden untuk pemilihan umum (Pemilu) 2029.

“Dan memang sebetulnya aneh, baru 100 hari bekerja, sudah dipaksa mau dicalonkan 2029,” tutur Prabowo.

Diketahui, kegiatan yang awalnya diagendakan sebagai Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) berubah menjadi KLB. Hal itu berdasarkan dinamika serta aspirasi selama Rapimnas.

Menanggapi KLB, Ketua Harian DPP Partai gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menyebutkan, keputusan itu diambil sesuai pandangan umum yang disampaikan pengurus DPC dan DPD Partai Gerindra se-Indonesia.

Baca Juga: Dikumpulkan Prabowo Subianto di Hambalang Bogor, Ketum Parpol KIM Plus akan Silaturahmi Kebangsaan

"Itu kan dihadiri pengurus DPC dan DPD Partai Gerindra se-Indonesia. Pertimbangannya tadi pandangan umum dari masing-masing DPD yang mewakili DPC se-Indonesia, seperti itu," ungkap Dasco, seperti dikutip pada Jumat (14/02/2025).

“Hari ini sebetulnya  Rapimnas, kemudian permintaan peserta dan memenuhi persyaratan untuk perubahan dari Rapimnas menjadi KLB. Jadi dibuatkanlah KLB,” tambahnya.

Ia mengatakan, banyak usulan yang kemudian berkembang. Termasuk prmintaan agar Prabowo Subianto kembali menjadi ketua Umum, dan disetujui pada keputusan KLB.

Baca Juga: Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara Dukung Pembangunan Infrastruktur untuk Keselamatan dan Atasi Kemacetan

"Usulan-usulan tadi banyak, tapi antara lain paling penting itu adalah meminta menjadi ketua umum untuk lima tahun ke depan dan itu sudah diketok," jelas Dasco.

Terkait hal ini, Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim menyebutkan, aka nada pertemuan pimpinan parpol KIM Plus di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang Bogor.

"Besok itu pertemuan seluruh pimpinan partai pendukung pemerintah, di Hambalang," ungkap Hermawi, seperti dikutip Kamis (13/02/2025). 

Hermawi mengaku, Nasdem mendapatkan dua undangan. Pertama, acara silaturahmi kebangsaan yang digelar besok.

Baca Juga: Bakal Ikut Retreat Kepala Daerah di Magelang, Dedi Mulyadi: Siap Selaraskan Program dengan Presiden Prabowo

Kemudian kedua, undangan puncak acara HUT Ke-17 Partai Gerindra yang digelar Sabtu (15/02/2025). 

"Undangan ada dua. Jumat pertemuan antar pimpinan partai pendukung dan Sabtu ulang tahun Gerindra," bebernya. 

Sementara itu, Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji mengatakan bahwa ketua umumnya, Bahlil Lahadalia, mendapat undangan silaturahmi di Hambalang, Bogor. 

"Ya benar. Ketum dan beberapa pengurus, anggota Fraksi Partai Golkar diundang silaturahmi kebangsaan," tutur Sarmuji.

Baca Juga: Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan Tiba di Indonesia Disambut Prabowo Subianto di Bandara Halim

Sarmuji menyebut undangan besok dalam rangka silaturahmi kebangsaan KIM Plus. 

"Di undangan tertera silaturahmi kebangsaan Koalisi Indonesia Maju. Kalau HUT Gerindra esok harinya," jelasnya.

Diketahui, puncak perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra yang akan digelar Sabtu pekan ini. 

Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa semua mantan Presiden Republik Indonesia diundang. 

Baca Juga: Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan akan Bertemu Prabowo Subianto di Istana Bogor, Pererat Hubungan Bilateral

Acara HUT ini akan diselenggarakan di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul, Bogor, Jawa Barat. 

"Kita memang mengundang para mantan-mantan Presiden untuk ikut menghadiri perayaan HUT Partai Gerindra," ucap Dasco di Jakarta, pada Selasa (04/02/2025). 

Namun Dasco mengaku belum mengetahui siapa saja mantan Presiden yang telah terkonfirmasi untuk hadir.

Hal tersebut disampaikan Rudy Susmanto-Jaro Ade usai menggelar pertemuan bersama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

"Kami cukup semangat, udah gak sabar ingin berangkat retret bareng Gubernur Jabar terpilih," ungkap Rudy Susmanto-Jaro Ade kepada ceklissatu.com.

"Karena disitulah kita diberikan wawasan kebangsaan, yang tentunya ini ebagai kalua handphone discharge ulang," terang Rudy Susmanto.

Baca Juga: Yusfitriadi: 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati Bogor Terpilih Tentukan Citra ke Depan

"Sebab nanti kita memimpin wilayah Kabupaten, Kota, Provinsi porsi perjuangannya, arah pembangunannya, kebijakannya selaras engan pemerintah pusat," tegasnya.

Terpisah, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan, ada 505 kepala daerah yang akan mengikuti retret (pembekalan) di Akmil Magelang, Jawa Tengah.

Diagendakan bahwa retret kepala daerah akan berlangsung pada 21-28 Februari 2025.

Ia menyebutkan, Presiden Prabowo SUbianto telah menyiapkan lokasi pembekalan. Magelang menjadi lokasi pembekalan bagi para pimpinan, dimuali dari Kabinet Merah Putih.

Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Minta ASN Kabupaten Bogor Wajib Fokus kepada Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

"Daripada kita mengeluarkan anggaran lagi untuk tempat-tempat lain, ya lebih lebih efektif efisien di situ saja," ucap Bima Arya, beberapa Waktu lalu, seperti dikutip pada Kamis (13/02/2025). 

"Karena tenda-tendanya bisa menggunakan yang sudah disiapkan dan sempat digunakan oleh para menteri," tambah pria yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Bogor ini.

Bima Arya mengatakan, retret kepala daerah akan berfokus pada tugas pokok dan fungsi, wawasan kebangsaan, serta arah pembangunan nasional melalui delapan program prioritas Asta Cita. 

Bima Arya menegaskan, pembekalan di Akmil Magelang ini bertujuan menyamakan persepsi para kepala daerah.

Baca Juga: Wamendagri Bima Arya Ungkap Rencana Retret Kepala Daerah, KPK akan Sampaikan Materi Pemberantasan Korupsi

"Kepala daerah itu enggak semua latar belakangnya politik pemerintahan. Ada pengusaha, ada tokoh agama, ada budayawan, macam-macam. Nah penting sekali pembekalan di awal untuk menyamakan persepsi tentang tupoksi,” beber Bima Arya.

Kemudian, para kepala daerah memperdalam pemahaman peran dan kewajiban sebagai pemimpin. Mereka juga akan mendapatkan pengarahan dari berbagai kementerian, guna menyelaraskan kebijakan daerah dengan agenda nasional.

Founder Visi Nusantara Maju, Yusfitriadi menyebutkan, alur dari program 100 hari itu berawal dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan sudah diketuk diakhir 2024.

"Inilah yang akan dijadikan salah satunya program 100 hari kerja. RPJMD ini dokumennya di Sekda dan di Bappeda. Mereka bisa sampaikan itu," ungkap Yusfitriadi.

Selain itu lanjut Yusfitriadi, ada masukan-masukan legacy baru yang sesuai dengan RPJMD, karena ada yang betul, ada yang tidak. Maka kemudian nanti ada legacy baru, tetapi tidak boleh keluar dari RPJMD.

Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Minta ASN Kabupaten Bogor Wajib Fokus kepada Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

"Sehingga tidak akan bisa lepas di satu program 100 hari, dan program tahun berikutnya 2025. Kemudian jika ada gambaran apa sih programnya, ada di RPJMD. Tapi kan RPJMD itu luas sekali, tidak detail," beber Yusfitriadi.

Sebagai masyarakat, Yusfitriadi menyebutkan ada tiga hal yang perlu diperhatikan.

Pertama, pemenuhan kebutuhan dasar. Seperti gas LPG yang tidak langka, kemudian masyarakat bisa berpendapatan, kesejahteraannya meningkat, dan kebutuhan pendidikannya terpenuhi.

"Ketika muncul suatu masalah, pemerintah harus berperan (mengatasi) itu," ucap Yusfitriadi.

Baca Juga: Ini Tanggapan Pj Gubernur Jawa Barat Perayaan Cap Go Meh di Bogor

Kedua, infrastruktur. Ia menilai, salah satu indikasi kemajuan adalah nfrastruktur. Karena infrastrukturlah salah satu mediasi membangun kemajuan.

"Misal, mau sekolah tapi jalannya rusak, orang mau jual produk pertanian, tapi jalannya tidak memadai. Orang mau menanam perkebunan untuk kebutuhan sehari-hari, tapi pupuknya langka dan mahal. Bagaimana bupati dan wakil bupati hadir di situ," jelas Yusfitriadi. 

Ia menegaskan, pemerintah harus hadir dan bisa memetakan itu. Kemudian salurkan ke pusat bahwa hal ini yang dibutuhkan di Kabupaten Bogor. Agar dirasakan oleh masyarakat.

Ketiga, program yang berbasis penguatan kapasitas SDM. Seperti satu desa satu sarjana, mudah diukur dan amat akan terasa.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Pastikan Segera Benahi Jalur Tambang Parung Panjang, 194 Orang Meninggal akan Diberi Kompensasi

"Syukur bisa satu desa lima sarjana, dan itu murah kok dibandingkan uang pemerintah," tandasnya.

"Andaikan kita melibatkan perusahaan, kalau jelas hasilnya perusahaan pasti mau kok. Biasanya kan gak jelas, perusahaan diminta CSR nya, tapi produknya apa?," tuturnya. 

"Kalau bisa dikerjasamakan dengan perusahaan, saya rasa bisa mengurangi APBD secara signifikan, dan tidak bergantung pada APBD," lanjut Yusfitriadi.

Yusfitriadi juga menegaskan, pihaknya akan terus kritis terhadap kinerja 100 hari bupati dan wakil bupati Bogor terpilih.

Baca Juga: SMSI Bogor Raya Dorong Media Siber Bergabung dalam Organisasi Terbesar di Indonesia

"Kita akan kritis ketika tidak jalan, tapi apresiasi ketika berjalan. Karena 100 hari kerja ini menentukan citra ke depannya, harus real sebuah program yang realistis, bisa diukur," terangnya. 

"Saya akan lakukan survey setelah program 100 hari ini, apakah percaya untuk bupati terpilih ini menjalankan jabatannya. Apakah raport 100 harinya hijau, kuning atau merah," jelas Yusfitriadi.

Sementara itu, Ketua PWI Kabupaten Bogor, Dedi Firdaus mengatakan, kehadiran Bupati dan Wakil Bupati Rudy Susmanto dan Jaro Ade kinerjanya mudah-mudahan enerjik sesuai harapan masyarakat.

"Tentunya kita harus tetap mengontrol, agar program 100 hari mereka tetap berjalan. Nanti pasca 100 hari kita bisa terjemahkan, apa saja yang sudah berhasil dan yang belum," ucap Dedi Firdaus.

Baca Juga: CGM 2025 Belum Dimulai, Ribuan Warga Sudah Padati Jalan Suryakencana Kota Bogor 

Dedi Firdaus juga menyebutkan bahwa Rudy Susmanto ini merupakan anak emasnya Prabowo Subianto. Dan kebetulan Presiden Prabowo tinggal di Kabupaten Bogor.

"Maka itu, semoga Kabupaten Bogor pembangunannya sangat cepat. Mudah-mudahan adanya pemimpin baru ini lebih memudahkan masyarakat, terutama soal lapangan kerja, Pendidikan lebih baik, dan infrastruktur meningkat," tutur Dedi Firdaus.

Senada, Direktur Radar Bogor, Nihrawati menuturkan, yang dilakukan Rudy Susmanto an Jaro Ade saat ini program 100 harinya masih bersifat umum. Minimal ada tim transisi bisa menjelaskan, apa saja yang direncanakan pada 100 hari pertama kerja.

"Mau take off berjalan mulus atau ada kendala. Kalau bisa di 100 hari itu bukan hanya program yang bersifat umum. Misalnya digitalisasi desa. Berapa desa yang sudah digitalisasi di 100 hari pertama," kata Nihrawati.

Baca Juga: Tirta Kahuripan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Bersinergis Meningkatkan Kesadaran PHBS

Meski begitu lanjut Nihrawati, memang tidak semuanya akan elesai di 100 hari pertama, terutama infrastruktur. Apalagi setelah dilantik, itu baru ada perubahan APBD, karena harus menyesuaikan.

"Pasti perubahan APBD dipercepat. Tidak serta merta apa yang diprogramkan itu akan berjalan. Besar harapan kita terhadap pemerintahan Rudy Susmanto dan Jaro Ade," terangnya.

"Dengan mudah kemudian tadi kedekatan dari pemerintah provinsi sampai ke pusat, harusnya Kabupaten Bogor yang merupakan halaman rumahnya presiden mendapat manfaat yang sangat besar," pungkasnya.

"Ya siap dong. Ikut (retreat kepala daerah), masa nggak," kata Dedi Mulyadi usai menghadiri Munas Kongres Advokat Indonesia di Kota Bandung, Senin (10/2/2025).

Lebih lanjut Dedi Mulyadi menjelaskan, retret kepala daerah itu akan diikuti oleh gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati dan walikota-wakil walikota terpilih seluruh Indonesia.

Baca Juga: Presiden Prabowo Subianto Rencanakan Retreat Kepala Daerah Terpilih, Agar Paham Arah Pembangunan Negara

“Ini juga, kan masuk ke silaturahmi antar kepala daerah terpilih dengan para menteri, utamanya Presiden Prabowo Subianto,” jelasnya.

Dedi Mulyadi menyebutkan, selain menjadi ruang pertemuan antara kepala daerah, kegiatan retreat kepala daerah itu bakal menjadi diskusi menyatukan visi antara pemerintah pusat dan daerah-daerah di Indonesia.

"Kedua, menyatukan visi agar kita menjadi satu kesatuan antara pusat dan daerah," katanya.

Baca Juga: Beres Retreat Kabinet Merah Putih, Menteri LH/BPLH Hanif Faisol Tancap Gas Tinjau TPST Bantargebang

Mantan Bupati Purwakarta ini juga menyampaikan, melalui retreat atau pembekalan ini juga akan menambah wawasan bagi kepala daerah terpilih, khususnya bagi dirinya.

"Ketiga, menambah wawasan," pungkasnya.

Ketua Alumni Turki Indonesia, Dr. Muhammad Syaroni Rofii, menegaskan bahwa hubungan Indonesia dan Turki telah memasuki usia ke-75 sejak terjalinnya hubungan diplomatik pada tahun 1950. Sejarah panjang tersebut menjadi fondasi bagi kerja sama yang lebih erat di masa depan.  

"Presiden Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, memiliki hubungan baik dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdoğan. Kedua pemimpin ini berbagi visi dalam melihat dinamika geopolitik global serta memilih pendekatan advokasi untuk mewujudkan keadilan dunia," ujar Dr. Muhammad Syaroni Rofii.  

Baca Juga: Menhan Prabowo Subianto Bertemu Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan, Perkuat Hubungan Bilateral

Sebagai dua negara Muslim dengan ekonomi terbesar di dunia dan anggota G-20, Indonesia dan Turki memiliki peran strategis dalam penguatan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) serta sebagai pelopor terbentuknya Developing Eight (D-8), sebuah organisasi yang fokus pada penguatan ekonomi negara-negara Muslim.  

Alumni Turki Indonesia juga menyoroti pentingnya peningkatan kerja sama di berbagai bidang, termasuk ekonomi, pendidikan, kebudayaan, dan pertahanan. Dalam sektor industri pertahanan, Indonesia dan Turki telah berhasil mengembangkan kendaraan tempur lapis baja, seperti tank Harimau dan Kaplan, yang diproduksi oleh PT Pindad bekerja sama dengan perusahaan pertahanan Turki, FNSS.  

Baca Juga: Singkirkan Turki 2-1, Belanda Tantang Inggris di Semifinal Euro 2024

Selain itu, Alumni Turki Indonesia mendorong pemerintah kedua negara untuk memperkuat diplomasi publik melalui pendekatan people-to-people diplomacy, terutama dengan meningkatnya jumlah mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di Turki serta interaksi antara generasi muda dari kedua negara dalam bidang kebudayaan dan pendidikan.  

Baca Juga: Cristian Ronaldo Bahagia Portugal Pastikan Lolos ke 16 Besar

Kunjungan Presiden Erdoğan ke Indonesia diharapkan dapat memperkuat kerja sama strategis antara kedua negara, tidak hanya dalam aspek politik dan ekonomi, tetapi juga dalam membangun hubungan masyarakat yang lebih erat di masa mendatang.

(Febrian Batara Aditya Rahman)

"Insya Allah kami semua solid. Kami sudah menghadapi berbagai rintangan, termasuk ancaman pemecah belah, terutama yang datang dari oknum eksternal dengan agenda pribadi atau kelompok tertentu," kata Ketua Umum Partai Demokrat  AHY usai acara pemasangan tiang pertama Gedung DPD Demokrat Jabar di Arcamanik, Bandung, Sabtu (8/2/2025).

Lebih lanjut, AHY memastikan bahwa tantangan tersebut tidak akan menggoyahkan komitmen para kader Partai Demokrat. Bahkan ia menegaskan
 tidak akan takut atau menyerah menghadapi ancaman yang bertujuan untuk memecah belah.

Baca Juga: Bacabup Bogor Rudy Susmanto Safari Politik ke Partai Demokrat, Dechan Ngaku Siap Berkoalisi

 "Kami memiliki keyakinan kuat, karena banyak kader lama yang sudah bergabung sejak awal berdirinya partai. Mereka tidak akan membiarkan siapapun merusak perjuangan kita,"katanya.

AHY  juga menyebutkan bahwa pihak-pihak yang berusaha merusak Partai Demokrat akan menghadapi perlawanan keras.

"Kami tidak akan rela jika ada yang merusak Partai Demokrat yang sudah dibangun dengan keringat dan air mata dari pendiriannya," imbuhnya dengan penuh keyakinan.

Dalam kesempatan itu, AHY juga menyampaikan rasa syukurnya atas dukungan DPD Demokrat Jabar yang menginginkan dirinya kembali menjabat sebagai Ketua Umum dalam Kongres mendatang.

Baca Juga: Demokrat Kabupaten Bogor Sampaikan Enam Nama ke DPP, Akhir Juli Mengerucut Siapa yang Diusung di Pilkada

"Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan harapan dari pimpinan dan keluarga besar Partai Demokrat Provinsi Jabar. Jika terpilih lagi, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk kemajuan partai dan kebaikan masyarakat," katanya.

AHY mengajak seluruh kader untuk tetap solid dan fokus membangun Partai Demokrat menjadi kekuatan yang lebih baik bagi masyarakat dan negara.

"Semoga semangat kebersamaan ini bisa terus terjaga, sehingga Partai Demokrat semakin solid untuk membangun nilai-nilai yang bermanfaat bagi bangsa," katanya.

"Tentu ada program-program yang cukup positif. Yang sudah berjalan harus kita lanjutkan, yang belum sempurna kita sempurnakan bersama-sama," ungkap Rudy Susmanto didampingi Jaro Ade.

Selain itu lanjut Rudy Susmanto, dimasa kekosongan ini ia bersama Jaro Ade banyak berkonsultasi berkomunikasi engan Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi.

Sehingga pada saat nanti Rudy Susmanto-Jaro Ade ditetapkan dan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, yang diagendakan pada 20 Februari 2025.

Baca Juga: Ditetapkan Jadi Bupati, Rudy Susmanto: Ini Momentum Merajut Kebersamaan Membangun Kabupaten Bogor

"Maka program-program unggulan, program prioritas yang selaras dengan pemerintah pusat, dengan pemerintah provinsi dapat kita langsung jalankan secara bersama-sama," terang Rudy Susmanto.

Rudy Susmanto juga berharap, ada saran masukan terkait dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat Kabupaten Bogor Ketika menjalankan roda pemerintahan.

Kemudian Rudy Susmanto mengatakan, ada Waktu 15 hari ke depan untuk menyelesaikan proses tahapan Pemilu kepala daerah. Sehingga Kabupaten Bogor dapat mengikuti pelantikan ditahap pertama.

Yaitu Bersama dengan calon Gubernur, calon Bupati, Wali Kota, Wakil Bupati, Wakil Wali Kota yang akan dilantik oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. 

Baca Juga: Resmi, Rudy Susmanto-Jaro Ade Ditetapkan sebagai Bupati-Wakil Bupati Bogor Terpilih

"PR kita banyak, tugas kita banyak. Sekali lagi Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi tidak bisa membangun Kabupaten Bogor sendirian. Kami mohon bantuan dan dukungan semuanya," ucap Rudy Susmanto.

"Tentunya ke depan iringi Langkah kami, bantu kami, Bogor harus terbangun, Bogor harus bergerak, dan Bogor harus bangkit. Bogor Istimewa menuju Bogor Gemilang," pungkasnya.

Hal tersebut ia sampaikan setelah DPRD Kabupaten Bogor menetapkan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bogor melalui rapat Paripurna, pada Rabu (05/02/2025).

"Walaupun KPU dan DPRD diberikan waktu tiga hari, alangkah baiknya segera diajukan agar bisa mendapat nomo0r antrean lebih awal," ungkapnya kepada wartawan.

Selain itu lanjut Sastra Winara, pelantikan Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi (Jaro Ade) sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bogor diagendakan dilantik serentak bersama Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di Jakarta, pada Kamis (20/02/2025).

Baca Juga: Ditetapkan Jadi Bupati, Rudy Susmanto: Ini Momentum Merajut Kebersamaan Membangun Kabupaten Bogor

"Setelah hasil rapat ini, kita akan sampaikan surat ke Gubernur Jabar. Kemarin rapat zoom bersama Kemendagri Senin kemarin di Istana Negara Jakarta," tutur Sastra Winara.

Sastra Winara menyebutkan, setelah ditetapkan dalam waktu dekat tim transisi dari Bupati terpilih dan Pj akan segera dibentuk.

"Salaupun sekarang mungkin pak Bupati sering undang TAPD untuk bagaimana salah satunya impres yang disampaikan presiden," terangnya.

"Harus orang profesional untuk membuat tim transisi, tidak harus memang, tapi ini penting. Karena untuk sinkronisasi ketika Bupati ditetapkan, sudah punya gambaran secara umum," tambah Sastra Winara.

Baca Juga: Resmi, Rudy Susmanto-Jaro Ade Ditetapkan sebagai Bupati-Wakil Bupati Bogor Terpilih

Sastra Winara menilai, tim transisi mempunyai peran penting dalam menyinkronkan kebijakan antara pemimpin sebelumnya dengan kepala daerah baru. Agar estafet kepemimpinan berjalan lancar.

"Hal ini penting agar terdapat gambaran yang jelas mengenai program dan kegiatan yang akan dijalankan oleh bupati dan wakil bupati Bogor terpilih Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi," ucapnya.

Rapat pleno penetapan tersebut berlangsung di Hotel Harris Cibinong City Mall, Kabupaten Bogor, Rabu (05/02/2025).

Rudy Susmanto menyebutkan bahwa ia bersama Jaro Ade menghadiri rapat pleno terbuka penetapan Bupati dan Wakil Bupati Bogor terpilih.

"Kontestasi Pilkada Alhamdulillah sudah berjalan cukup baik, lancar, sangat kondusif, dan sejuk. Walaupun paslon 02 melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, kita sama-sama menghormati proses hukum yang berjalan," ungkap Rudy Susmanto didampingi Wakil Bupati terpilih, Jaro Ade kepada Ceklissatu.com.

Baca Juga: Resmi, Rudy Susmanto-Jaro Ade Ditetapkan sebagai Bupati-Wakil Bupati Bogor Terpilih

Rudy Susmanto juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, para pimpinan partai politik, Ketua Tim Pemenangan Iwan Setiawan, tokoh masyarakat, tokoh ulama, serta tokoh pemuda.

"Tanpa bantuan dari kalian semua Pemilu kepala daerah tidak akan berjalan baik dan lancar," tutur Rudy Susmanto.

Rudy Susmanto juga mengapresiasi KPU, Bawaslu dan jajarannya, TNI, Polri, yang telah membantu proses jalannya Pilkada Kabupaten Bogor dengan lancar dan lebih baik.

"Hari ini bukan momentum euforia saya Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi menjadi Bupati dan Wakil Bupati Bogor. Justru inilah momentum kita merajut kebersamaan, karena Bogor tidak bisa dibangun hanya oleh Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi," terang Rudy Susmanto.

Baca Juga: Hari Ini KPU Tetapkan Rudy Susmanto-Jaro Ade sebagai Bupati-Wakil Bupati Bogor Terpilih

Rudy Susmanto menegaskan, Kabupaten Bogor harus dibangun oleh kekuatan seluruh kelompok dan seluruh elemen.

Menurutnya, walaupun di Sabang sampai Merauke partisipasi Pemilu kemamrin dinilai cukup rendah atau kurang, tetapi Kabupaten Bogor menjadi partisipasi pemilih terbesar se-Indonesia.

"Bahkan perolehan suara Pemilu kepala daerah Bupati Bogor kita mencatat sejarah baru, dengan perolehan suara tertinggi se-Indonesia," beber Rudy Susmanto.

"Inilah momentum kita diberikan amanah, diberikan mandat oleh masyarakat Kabupaten Bogor. Kita gunakan amanah ini, mandat ini sebaik-baiknya untuk membangun Kabupaten Bogor," pungkas Rudy Susmanto.

Penetapan tersebut berlangsung dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor terpilih pada Pemilu tahun 2024, berlangsung di Hotel Harris CCM, Cibinong, Rabu (05/02/2025).

Baca Juga: Hari Ini KPU Tetapkan Rudy Susmanto-Jaro Ade sebagai Bupati-Wakil Bupati Bogor Terpilih

"KPU Kabupaten Bogor secara resmi menetapkan pasangan Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bogor terpilih pada Pilkada Kabupaten Bogor 2024," ungkap Ketua KPU Kabupaten Bogor, Muhammad Adi Kurnia.

Rapat Pleno tersebut dihadiri para petinggi partai politik di Kabupaten Bogor, Pj Bupati Bachril Bakri, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara serta unsur Forkopimda Kabupaten Bogor.

Hal tersebut dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan calon Wakil Bupati Bogor nomor urut 2, Musyafaur Rahman, pada Selasa (04/02/2025).

"KPU Kabupaten Bogor akan melaksanakan penetapan pasangan calon terpilih pada hari ini pukul 13.00 WIB di Hotel Harris CCM," ungkap Ketua KPU kabupaten Bogor, Muhammad Adi Kurnia kepada ceklissatu.com.

Baca Juga: MK Tolak Permohonan Musyafaur Rahman Terkait Sengketa Pilkada Kabupaten Bogor, Tidak Memiliki Kedudukan Hukum

Menjelang penetapan tersebuit KPU Kabupaten Bogor telah melakukan sejumlah persiapan.

"Kami akan membacakan berita acara penetapan pasangan calon terpilih, dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bogor tentang penetapan pasangan calon terpilih," terang Adi Kurnia.

"Yang selanjutnya akan kami serahkan usualn pasangan calon terpilih kepada DPRD Kabupaten Bogor," beber Adi Kurnia.

Baca Juga: Hari Ini Mahkamah Konstitusi Menggelar Sidang Putusan Dismissal 158 Perkara Sengketa Pilkada 2024

Diketahui, MK menolak gugatan calon Wakil Bupati Bogor nomor urut 2 Musyafaur Rahman pada sidang penetapan keputusan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilbup Bogor 2024 di Jakarta, Selasa 4 Februari 2025 Selasa (4/2) pagi. 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor dimenangkan oleh pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Rudy Susmanto-Ade Ruhandi dengan perolehan signifikan, yakni 1.559.328 suara. Sedangkan paslon nomor urut 2 Bayu Syahjohan-Musyafaur Rahman memperoleh 599.453 suara.

Diketahui, putusan tersebut dibacakan Hakim Ketua Suhartoyo. Ia menyebutkan bahwa eksepsi yang diajukan Cawabup Musyafaur Rahman kepada Paslon nomor urut 1 Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi (Jaro Ade) tidak memiliki kedudukan hukum.

"Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait yang pada pokoknya menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016. Menurut MK tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah," ungkap Suhartoyo.

Suhartoyo juga membeberkan alasan ditolaknya permohonan Calon Wakil Bupati Bogor nomor urut 2 itu. Alasan pertama ialah karena sudah ditariknya permohonan Calon Bupati Bogor nomor urut 2 Bayu Syahjohan.

Baca Juga: Hari Ini Mahkamah Konstitusi Menggelar Sidang Putusan Dismissal 158 Perkara Sengketa Pilkada 2024

"Menimbang bahwa terhadap fakta hukum adanya penarikan permohonan yang dilakukan oleh Calon Bupati atas nama Bayu Syahjohan dan telah dikonfirmasi dalam persidangan," terangnya.

Maka, menurut Mahkamah penarikan permohonan a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 22 PMK 3/2024. Sehingga, secara formal permohonan a quo diajukan oleh calon wakil bupati Musyafaur Rahman, bukanlagi diajukan oleh paslon nomor urut 2.

Hal demikian menjadikan pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.

"Oleh karena itu, menurut Mahkamah, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Amar putusan mengadili, menolak eksepsi termohon dan eksepsi terkait," tegasnya.

Sidang putusan gugur atau tidaknya suatu perkara tersebut dimulai pukul 08.00 WIB. Sidang digelar secara pleno yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo di Ruang Sidang Gedung I MK, Jakarta.

"Persidangan untuk pengucapan ketetapan dan putusan dalam perkara PHPU gubernur, bupati, dan wali kota dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum," ungkap Suhartoyo, seperti dikutip pada Selasa (04/02/2025).

Diketahui, Mahkamah Konstitusi meregistrasi 310 perkara sengketa Pilkada 2024. Adapun pengucapan putusan dismissal untuk 152 perkara lainnya dijadwalkan pada Rabu (05/02/2025).

Baca Juga: Mendagri Sebut Presiden Prabowo Pilih Tanggal Pelantikan Kepala Daerah 20 Februari 2025

Dari total 310 perkara tersebut, sebanyak 23 di antaranya merupakan sengketa pemilihan gubernur. Sementara itu, sengketa pemilihan bupati berjumlah 238 perkara dan 49 perkara lainnya ialah sengketa pemilihan wali kota.

Sebelum sidang putusan dismissal ini, MK telah rampung menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan persidangan untuk 310 perkara pada tanggal 8-31 Januari 2025. Kedua sidang tersebut digelar dengan metode panel.

Melalui sidang dimaksud, tiga panel hakim sudah mendengarkan pokok-pokok permohonan pemohon yang dilanjutkan dengan mendengarkan jawaban dari KPU selaku termohon, serta keterangan Bawaslu dan pihak terkait.

Putusan dismissal menjadi penentu kelanjutan suatu perkara ke tahap pembuktian yang bakal digelar pada tanggal 7-17 Februari 2025. 

Baca Juga: Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Pada Pilkada Serentak 2024 Dibahas Komisi II DPR RI dan Mendagri

Apabila perkara dinyatakan lanjut, para pihak dapat mengajukan saksi dan/atau ahli yang jumlahnya paling banyak enam orang untuk sengketa gubernur dan empat orang untuk sengketa bupati/wali kota.

Sebagaimana Pasal 56 Peraturan MK (PMK) Nomor 3 Tahun 2024, perkara perselisihan hasil pilkada diputus oleh MK dalam tenggang waktu paling lama 45 hari kerja sejak permohonan diregistrasi.

Berdasarkan PMK Nomor 1 Tahun 2025, MK bakal memutus sisa perkara yang berlanjut ke tahap pembuktian pada tanggal 24 Februari 2025. Jadwal tersebut lebih cepat dari yang direncanakan sebelumnya, yakni pada tanggal 7-11 Maret 2025.

Sedangkan untuk jadwal atau tanggal pelantikannya, DPR RI memutuskan menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah.

Tanggal yang dipertimbangkan oleh pemerintah yaitu tanggal 20 Februari 2025, atau dua pekan usai pembacaan putusan dismissal.

Untuk diketahui, kesepakatan itu tercapai dalam rapat antara Komisi II DPR RI bersama Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP.

Baca Juga: Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Pada Pilkada Serentak 2024 Dibahas Komisi II DPR RI dan Mendagri

"Pengumuman resminya akan disampaikan pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri," ungkap Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Kemendagri, seperti dikutip pada Selasa (04/02/2025).

Sementara itu, Mendagri, Tito Karnavian mengatakan, sudah melapor ke Presiden Prabowo soal jadwal pelantikan kepala daerah.

Mendagri mengusulkan tiga tanggal. Yakni 18, 19, atau 20 Februari ke Presiden Prabowo. Dan Prabowo memilih tanggal 20 untuk jadwal pelantikan kepala daerah.

“Kita mengancar kira-kira 18, 19, 20 dan saya melapor ke Pak Presiden," kata Tito.

Baca Juga: Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Diundur, Mendagri Tito Karnavian Beberkan Ini

"Dan Pak Presiden menyampaikan beliau memilih tanggal 20. Hari Kamis tanggal 20 (Februrari 2025),” beber Tito.

Tito menyebutkan, pelantikan kepala daerah itu akan melibatkan total 296 kepala daerah yang tidak bersengketa di MK.

Ditambah kepala daerah yang sudah diputuskan lewat sidang dismissal yang dipercepat pada 4-5 Februari.

"Dengan demikian, kami menegaskan pelantikan sesuai UU, itu adalah di Ibu Kota Negara, berarti di Jakarta," terang Tito. 

Baca Juga: Siapkan Saksi Ahli di MK, Mendagri Setuju Diskualifikasi Petahana yang Langgar Aturan Rolling ASN

"Dan dilaksanakan serempak oleh Bapak Presiden, untuk para gubernur, bupati, wali kota yang non sengketa 296, ditambah dengan dismissal, kita tidak tahu berapa jumlahnya," tambah Tito.

Mendagri memastikan pelantikan akan digelar di Ibu Kota Negara yang saat ini masih berkedudukan di Jakarta. Tetapi terkait tempat akan dibahas lebih lanjut.

"Ini kira-kira rencana. Sekali lagi pelantikan serentak itu direncanakan tanggal 20 Februari di Ibu Kota Negara yaitu Jakarta," jelas Tito. 

"Namun masalah tempatnya, karena jumlahnya banyak, ditambah lagi undangan, pendamping, dan juga ada undangan-undangan lain dan jumlahnya cukup besar, sehingga sedang diperhitungkan tempatnya," tutupnya.

Jadwal pelantikan kepala daerah terpilih yang awalnya diagendakan pada 6 Februari 2025 harus diundur.

Hal tersebut menyusul akan dipercepatnya putusan sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Karena keputusan tanggal 6 Februari 2025 terkait pelantikan serentak gubernur, bupati, wali kota yang tidak berperkara di MK, itu sudah diputuskan di Komisi II DPR," ungkapnya kepada wartawan.

Baca Juga: Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Diundur, Mendagri Tito Karnavian Beberkan Ini

"Maka secara etis, secara adab politik dan untuk menjaga kemitraan yang baik, kami akan memutuskannya kembali jika terjadi usulan-usulan perubahan," tambah Rifqinizamy Karsayuda.

Menurutnya, ia mendapatkan informasi jadwal pelantikan kepala daerah yang seharusnya 6 Februari 2025 diundur menjadi antara 18 hingga 20 Februari 2025.

"Tetapi, bagaimana keputusannya, kita tunggu di rapat Komisi II DPR bersama Kemendagri," ucapnya.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian membenarkan bahwa jadwal pelantikan kepala daerah yang semula secara bertahap pada 6 Februari 2025, akan diundur. 

Baca Juga: Wamendagri Bima Arya Ungkap Rencana Retret Kepala Daerah, KPK akan Sampaikan Materi Pemberantasan Korupsi

Tito mengatakan, pelantikan kepala daerah yang tidak bersengketa akan digabung dengan kepala daerah hasil putusan sela atau dismissal di MK.
 
"Yang 6 Februari karena disatukan dengan nonsengketa dengan MK, dismissal, maka otomatis yang 6 Februari kita batalkan, kita secepat mungkin lakukan pelantikan yang lebih besar," kata Tito.
 
Tetapi, Tito belum bisa memastikan terkait waktu pelantikan akan digelar. MenurutnyaN pemerintah akan menggelar rapat dengan Komisi II DPR pada Senin (3/2), untuk mengatur waktu pelantikan.
 
Tito tak memungkiri, mundurnya jadwal yang sudah ditetapkan karena adanya putusan dismissal yang dipercepat oleh MK. Terlebih, Presiden Prabowo Subianto meminta agar pelantikan digelar secara efisien. 

Meski sama-sama menang pada pilkada yang dilaksanakan pada November 2024 lalu. 

Namun, cara berbeda apa yang dilakukan Gubernur Jabar terpilih Dedi Mulyadi dengan Wali Kota Bogor terpilih Dedie A Rachim, terutama soal tim transisi.

Dedi Mulyadi sama sekali tidak melibatkan unsur luar dalam tim transisinya, dimana politisi Gerindra tersebut menggunakan unsur ASN yang ada di Pemprov Jabar.

Baca Juga: Gubernur Jabar Terpilih Dedi Mulyadi Tegaskan Pajak Kendaraan Bermotor 100 Persen untuk Pembangunan Jalan

Sedangkan Dedie A Rachim dan Jenal Mutaqin, mempercayakan tim transisinya kepada sejumlah politisi, pengusaha dan tim sukses mereka di pilkada.

Pengamat politik dari Universitas Djuanda, Undang Suryatna mengapresiasi langkah Dedi Mulyadi karena dalam membentuk tim transisi untuk menyelaraskan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, dengan program dan anggaran yang sedang berjalan TA 2025, melibatkan ASN terutama yang terlibat dalam perencanaan pembangunan daerah dan unsur pelaksana pembangunan lainnya (OPD).

"Mereka merupakan unsur program kerja pembangunan, yang bersifat strategis, dan terutama mereka yang terlibat dalam bidang perencanaan pembangunan dan anggaran, sehingga gubernur terpilih dapat membuat penyelerasan-penyelarasan, diantaranya program kerjanya di 100 hari pertama bertugas karena momen ini sering dijadikan ukuran oleh masyarakat dan media massa. Kemudian program yang akan dilaksanakan di tahun anggaran berjalan," papar Undang, Jumat (31/1/2025).

Baca Juga: Rakor Bersama Gubernur Jabar Terpilih, Sekda Kabupaten Bogor Siap Dukung Program Strategis 2025

Dijelaskan Undang, salah satu kelebihan dari cara memilih tim transisi yang dilakukan Dedi Mulyadi bisa langsung mengetahui program mana yang harus mendapatkan penanganan segera tanpa menunggu laporan dulu dari tim alias bisa menyiapkan kebijakan yang dianggapnya perlu, kemudian langsung dieksekusi setelah dilantik nantinya. 

“Perlu diingat, eksekusi anggaran bisa dilakukan setelah pelantikan. Untuk tim transisi dari ASN bisa jadi lebih memahami secara teknis, dalam mensinkronisasikan program serta anggaran dan relatif mudah berkomunikasi dengan pejabat terkait di lingkungan pemerintah daerahnya,”tandas dia. 

Baca Juga: Soroti Fenomena Penambangan Ilegal, Yusfitriadi: Pemerintah Harus Berani Menegakkan Hukum

Namun, kata Undang, hasil penyelarasan program gubernur terpilih dengan program anggaran tahun berjalan, pada saatnya setelah dilantik sebagai gubernur perlu dikomunikasikan dan dibahas bersama dengan DPRD dan mendapat persetujuan bersama.

Senada, pengamat politik lainnya masih dari Universitas Djuanda, GG Seran mengaku, apa yang dilakukan Dedi Mulyadi merupakan langkah yang tepat.

Jika membandingkan Dedi Mulyadi dan Dedie A Rachim, sambung Seran, maka ada dua pendekatan berbeda yang ditempuh dua kepala daerah terpilih dalam membentuk tim transisi.

"Gubernur Jabar terpilih Dedi Mulyadi lebih menekankan pendekatan dari dalam pemerintahan, sementara Wali Kota Bogor terpilih Dedie Rachim, lebih menekankan pendekatan dari luar pemerintahan," tukas dia.

Seran menambahkan, akomodasi serta sinkronisasi visi, misi dan program kepala daerah-wakil kepala daerah terpilih merupakan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  dan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.=

Pj Bupati Bogor, Bachril Bakri mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai permasalahan yang muncul selama proses Pemilu untuk perbaikan di masa mendatang.

Pj Bupati Bogor menyampaikan harapan agar melalui kegiatan evaluasi ini, seluruh permasalahan dan kendala yang ditemukan di lapangan dapat dicatat dan ditindaklanjuti. 

Baca Juga: Soal Agenda Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Terpilih, KPU Bilang Begini

"Kegiatan evaluasi pemilu ini sangat penting untuk menginventarisir segala permasalahan yang terjadi, sehingga dapat dijadikan bahan perbaikan dalam penyelenggaraan pemilu di masa yang akan datang," ucap Bachril Bakri.

Bachril Bakri juga mengapresiasi pelaksanaan evaluasi ini sebagai langkah positif untuk perbaikan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2029 mendatang. 

Ia menekankan pentingnya evaluasi terhadap berbagai bidang, seperti partisipasi pemilih, sosialisasi, dan penggunaan anggaran. 

Baca Juga: KPU Kota Bogor Tetapkan Dedie A Rachim dan Jenal Mutaqin Sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih  

Pj Bupati Bogor juga mengungkapkan bahwa meskipun terdapat beberapa kendala, secara keseluruhan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bogor berjalan dengan aman, kondusif, dan kredibel. 

"Secara umum, pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bogor berjalan baik dengan sedikit pelanggaran, jauh lebih baik dibandingkan daerah lain," tambahnya.

Ketua KPU Kabupaten Bogor, Adi Kurnia menjelaskan bahwa acara ini mengundang 320 PPK dari 40 kecamatan untuk memberikan masukan terkait evaluasi. 

"Kami mengumpulkan PPK dari masing-masing divisi untuk menyampaikan masukan terkait persoalan yang timbul, seperti partisipasi pemilih, logistik, dan data pemilih. Ini akan menjadi bahan evaluasi kami dalam penyelenggaraan Pilkada selanjutnya," terangnya.

Tito menekankan bahwa petahana yang terang-terangan melanggar aturan tidak boleh dibiarkan lolos dari sanksi, termasuk diskualifikasi dari pencalonan.  

"Kami akan siapkan saksi ahli dari Kemendagri. Kesaksian kami jelas, petahana yang melanggar itu diskualifikasi. Karena sudah jauh-jauh hari kami sudah mengingatkan itu," tegas Tito dalam pernyataan resminya, seperti dikutip pada Senin (27/01/2025).  

Baca Juga: Gubernur Jabar Terpilih Bakal Gandeng Ignasius Jonan dan Susi Pudjiastuti, Ini Tugasnya

Dua daerah yang kini menjadi perhatian publik ialah di Sulawesi Utara, yakni Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Tomohon. 

Kedua wilayah ini contoh kasus yang sedang dalam proses sengketa di MK. Di Minahasa Utara, Bupati Joune Ganda beserta wakilnya Kevin Wowiling Lotulung digugat karena melakukan rolling ASN tanpa izin Kemendagri pada 23 Maret 2024. 

Rolling tersebut baru dibatalkan pada 17 April, sementara izin resmi dari Kemendagri baru keluar pada 18 Mei.  

Baca Juga: Aturan ASN Boleh Poligami Dianggap Rugikan Perempuan, Menteri PPPA: Perlu Ditelaah Kembali

Sementara itu, di Kota Tomohon, Wali Kota Caroll Senduk menghadapi masalah lebih serius karena melaksanakan rolling ASN tanpa izin sama sekali dari Kemendagri. 

Meskipun telah ada surat peringatan dari Bawaslu, KPU tetap menetapkan Caroll sebagai calon wali kota, yang kini menjadi bahan gugatan di MK.  

Dalam pandangan Tito, diskualifikasi petahana yang melanggar aturan adalah bagian dari upaya menciptakan demokrasi yang sehat dan menjunjung tinggi penegakan hukum. 

Baca Juga: Ada Pergub Baru yang Perketat Aturan ASN Kawin Lagi atau Cerai

"Diskualifikasi itu harus ditempatkan dalam konteks penegakan hukum dan upaya membangun demokrasi yang sehat," tegas Tito tentang Kriteria Izin Mendagri untuk Mutasi atau Pelantikan Pejabat Baru oleh Kepala Daerah Terpilih menjawab pertanyaan Komisi II DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat di Senayan, Jakarta.

Kasus lain yang juga mendapat perhatian adalah sengketa Pilkada Minahasa, di mana status calon bupati Robby Dondokambey dipersoalkan karena diduga masih menjabat sebagai anggota DPRD Sulut saat mendaftarkan diri di KPU.  

Penegasan Tito ini menjadi sinyal kuat bagi MK untuk bertindak tegas terhadap pelanggaran aturan selama Pilkada. Hal ini juga menjadi peringatan keras bagi kepala daerah lainnya agar tidak bermain-main dengan regulasi yang telah ditetapkan.

"Kami masih menunggu putusan MK kang," ungkap Adi Kurnia kepada ceklissatu.com.

Sementara itu terkait hasil sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bogor, Adi Kurnia mengatakan bahwa pihaknya juga masih menunggu putusan.

Baca Juga: Kapolres Bogor Menerima Silaturahmi Dari Keluarga Bayi yang Tertukar, Beri Pesan Terus Jaga Hubungan Baik

"Menunggu putusan, apakah proses sidangnya lanjut atau dismisal (ditolak) MK," tutur Adi Kurnia.

Ia menyebutkan, pembacaan putusan akan dibacakan pada tanggal 11-13 Februari.

Menurutnya, apabila MK menolak gugatan paslon Bupati dan Wakil Bupati H.R. Bayu Syahjohan dan Musyafaur Rahman, di pertengahan bulan pihaknya sudah bisa melakukan penetapan calon.

"Pembacaan putusan itu 11-13 Februari. Apabila MK menolak gugatan paslon Bupati dan Wakil Bupati pak H.R. Bayu Syahjohan dan pak Musyafaur Rahman, di pertengahan bulan kami bisa melaksanakan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih," beber Adi Kurnia.

Baca Juga: Rumah Seorang Wartawan Dibobol Maling, Kerugian Capai Belasan Juta Rupiah

Kemudian apabila persidangan berlanjut, Adi Kurnia mengatakan, tim kuasa hukum KPU Kabupaten Bogor sudah menyiapkan alat bukti.

"Persiapannya tim kuasa hukum KPU Kabupaten Bogor sudah menyiapkan alat Bukti apabila persidangan berlanjut," ucap Adi Kurnia.

Baca Juga: Program Basuh Anting Sukses Tekan Stunting Di Bogor Tengah

Selain itu kata Adi Kurnia, untuk persiapan tempat pleno penetapan paslon terpilih KPU Kabupaten Bogor juga sudah menyiapkan.

"Persiapan tempat pleno penetapan paslon terpilih kami sudah persiapkan, tinggal menunggu waktu pasti kapan bisa melakukan penetapan paslon terpilih," pungkasnya.

Demikian diungkapkan, Hangga Pramaditya Sekretaris KPU Kota Bogor, ia mengatakan,
daerah tanpa sengketa hasil pemilihan, pelantikan akan dilaksanakan pada 6 Februari 2025. Hal ini sesuai dengan hasil rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP.

Baca Juga: Hari Ini Mahkamah Konstitusi akan Gelar 30 Sidang Sengketa Pilkada, Berikut Ini Rinciannya

"Pelantikan kepala daerah seperti wali kota, wakil wali kota, bupati, dan wakil bupati akan mengacu pada perubahan Perpres Nomor 80 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelantikan. Hasil RDP menyatakan pelantikan untuk daerah yang tidak bersengketa akan dilakukan secara serentak pada 6 Februari 2025,"kata dia.

"Rencananya akan dilantik secara serentak oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Presiden Jakarta,"jelasnya.

Mengenai tahapan Pilkada, kata dia, pihaknya telah menyelesaikan penetapan calon terpilih untuk wali kota dan wakil wali kota Bogor pada 9 Januari 2025. "Tahapan terakhir kami adalah menetapkan calon terpilih dan mengusulkan pelantikan tersebut ke Sekretariat DPRD Kota Bogor untuk persiapan lebih lanjut," jelasnya.

Baca Juga: Presiden Prabowo Subianto Rencanakan Retreat Kepala Daerah Terpilih, Agar Paham Arah Pembangunan Negara

Dengan ini, KPU Kota Bogor memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan, sambil menunggu pelaksanaan pelantikan bagi kepala daerah yang terpilih.

 
Wilayah-wilayah yang mengalami sengketa hasil pemilihan akan menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelum pelantikan dilaksanakan.

(Levinda Melati)

"Kemungkinan besar di Magelang, mungkin sekitar seminggu setelah pelantikan," ungkap Bima Arya di Gedung KPK, Jakarta, seperti dikutip, pada Jumat (24/01/2025).

Bima Arya mengatakan, retret bagi kepala daerah di Magelang bakal berlangsung lebih dari sepekan. Menurutnya, KPK akan menjadi pengisi materi tentang pemberantasan korupsi.

Baca Juga: Proses Pelantikan Kepala Daerah Definitif, Wamendagri: Tunggu Keputusan MK Serta Arahan Presiden

"Retreat ini agak lama jadi mungkin lebih dari seminggu kira-kira konsepnya begitu. Jadi sudah pasti nanti materinya salah satunya adalah pemberantasan korupsi dari teman-teman KPK," tutur Bima Arya yang juga mantan Wali Kota Bogor ini.

Bima Arya diketahui datang ke gedung KPK untuk menjadi narasumber dalam seminar mengenai pencegahan korupsi yang dilakukan KPK. 

"Tadi diskusi juga dengan Pak Sekjen (KPK), diskusi dengan tim Stranas PK, gimana caranya pemberantasan korupsi ini lebih efektif lah menjangkau pemerintah daerah," terangnya. 

Baca Juga: Terbang ke Yogyakarta Gunakan Pesawat Hercules, Menteri Kabinet Merah Putih akan Ikuti Retret di Akmil Magelang

"Kita ada banyak diskusi lah bagaimana pemerintah daerah harus lebih berhemat, harus lebih memastikan uang rakyat kembali ke rakyat," tegasnya.

Diketahui, retret akan dijadikan sebagai piranti membangun komunikasi yang efektif dan sinergitas vertikal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah guna mewujudkan program Astacita.

Retret pemerintah pusat dengan pemerintah daerah juga dalam kerangka membangun soliditas pusat dan daerah yang berbasis kesatuan program kerja.

"Setelah saya amati video itu, saya baru inget saat video call itu saya berada di samping pak Jaro Ade," ujar Samsul.

Samsul mengaku percakapan tersebut membahas soal pilkada Kabupaten Bogor dan Pilkada Jawa Barat, dimana saat itu dua tokoh sedang membahas badan pemenangan untuk calon bupati dan wakil bupati Bogor sekaligus badan pemenangan untuk pak Dedi Mulyadi.

Baca Juga: Satpol PP Kota Bogor dan Disperindagkop Amankan 250 Botol Minuman Beralkohol Tanpa Izin  

"Dalam percakapan tersebut, membahas siapa saja yang ikut terlibat dalam badan pemenangan, dan semua sepakat merangkul semua tokoh berpengaruh di Kabupaten Bogor, dan saya mendengar langsung dari pak Jaro Ade karena saya ada disampingnya, pak Jaro Ade meminta agar ASN tidak terlibat dalam Pilkada, karena itu juga harapan pak Rudy," kata Samsul.

Sementara itu, wakil bupati Bogor terpilih Jaro Ade yang disebut-sebut lawan bicara IS, membenarkan adanya percakapan antara dirinya dengan orang yang disebut-sebut mantan bupati Bogor berinisial IS.

"Saya sudah lupa karena itu kejadiannya sudah lama, tapi setelah melihat video itu, saya ingat ada pak Samsul disamping saya saat percakan video call dengan IS," ucapnya.

Baca Juga: Polres Bogor Kota Selamatkan 124.950 Jiwa dari Peredaran Narkoba

Jaro Ade menyayangkan adanya rekaman tersebut, namun sebagai tokoh Kabupaten Bogor yang menjunjung tinggi adat istiadat, Jaro Ade memaafkan yang membuat video maupun yang menyebarkan video tersebut meski tanpa izin merekam dan menyebarkan darinya.

"Secara pribadi saya minta maaf jika ada yang merasa tidak nyaman dengan video tersebut. Bila ada orang-orang yang merasa dirugikan oleh video itu dan perlu bertemu dengan saya, saya siap berdiskusi," tutur Jaro Ade.

Jaro Ade mengaku, dalam percakapan tersebut banyak canda dan kelakar, mengingat IS merupakan sahabat lama saat sama-sama duduk di kursi pimpinan DPRD Kabupaten Bogor.

"Saya dengan pak Rudy sepakat untuk tidak melihat ke belakang, kami akan fokus mewujudkan mimpi besar kami memajukan dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Bogor agar lebih baik, mengingat Kabupaten Bogor merupakan halaman rumah presiden Prabowo," ujar Jaro Ade.

Jaro Ade menambahkan, pasca penghitungan hasil Pilkada Kabupaten Bogor 2024 dengan dimenangkan paslon nomor urut satu Rudy Susmanto - Jaro Ade, dan mereka terus melakukan konsolidasi baik dengan partai pengusung maupun pendukung, bahkan dengan partai dan loyalis yang mendukung Bayu dan Kang Mus pun dirangkul.

"Saya minta kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor tetap jaga kondusifitas dan selalu kompak, jangan mudah terhasut oleh hal-hal yang bisa memecah belah kerukunan yang sudah kita jalin harmonis selama ini," pungkasnya.

Pada kesempatan tersebut, Dedi Mulyadi menyampaikan empat pesan penting kepada Rudy Susmanto dan Jaro Ade.

"Ini kita nih lagi sama orang orang ganteng Bupati Bogor sama Wakil Bupati Bogor. Ini satu kabar baiknya jalan tambang harus selesai tahun 2026 dilakukan secara bersama," ungkap Dedi Mulyadi.

Baca Juga: Tahun Baru, Waktu untuk Introspeksi dan Kolaborasi 

Kemudian Dedi Mulyadi juga menyampaikan bahwa  kemacetan di Puncak harus segera diselesaikan. 

"Konsepnya dengan jalan alternatif atau tol harus dikerjakan secara bersama," ucap Dedi Mulyadi.

Lalu yang ketiga lanjut Dedi Mulyadi, berbagai bentuk penambangan ilegal harus diselesaikan. Karena itu mencederai keindahan Bogor sebagai puser kebudayaan Sunda. 

Yang ke empat jaminan kesehatan harus seluruh warga (merata), istilahnya UHC.

"Duitnya darimana? Dikumpulkan dong nyari, intensifikasi mengoptimalkan anggaran yang digunakan. Misal belanja perjalanan dinas, perjalanan luar negeri, rapat di tempat-tempat mewah, itu dihentikan. Fasilitas bupati dan wakil," tuturnya.

Hal itu langsung ditanggapi oleh Bupati Bogor terpilih, Rudy Susmanto. 

"Kami berkomitmen pak, pertama tidak menggunakan fasilitas mobil dinas, kedua Insha Allah pendopo Bupati bogor akan digunakan oleh Masyarakat," ucap Rudy Susmanto. 

"Semuanya untuk masyarakat, kesehatan, rumah tidak layak huni. Yang terpenting kesehatan harus gratis untuk seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bogor Insha Allah 2026, dengan sebutan UHC," tambah Rudy Susmanto.

"Ini pemimpin yang penuh harapan, untuk urang Bogor, Kang Dedi Bogoh Ka Bogor. Semoga seluruh rakyat nya sejahtera. Jawa Barat istimewa," jawab Dedi Mulyadi.

"Bogor Istimewa menuju bogor gemilang," tutup Rudy Susmanto.

Terkait hal tersebut, dilansir dari laman mkri.id, dari 30 perkara yang akan disidangkan oleh Mahkamah Konstitusi hari ini ada tujuh sengketa Pilkada di tingkat Provinsi Papua.

Tujuh Provinsi di Papua itu yakni, provinsi Papua Barat Daya dengan pemohon Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihiw.

Baca Juga: Effendi Gazali & Boyamin (MAKI): MK Akan Batalkan Hasil Pilkada Kukar dan Tiga Kabupaten Lain

Kemudian dari Provinsi Papua Tengah, yaitu dengan pemohon Wiliem Wandik dan Aloysius Giyai.

Selain itu dari Papua Tengah ada juga pemohon Natalis Tabuni dan Titus Natkime, dan pemohon atas nama Wempi Watipo dan Agustinus Anggaibak.

Kemudian di Provinsi Papua Selatan, terdapat pemohon atas nama M Andrean Saefudin dan Salsabila. Kemudian pemohon atas nama Perhimpunan Pemilih Indonesia (PPI).

Baca Juga: Dedi Mulyadi Gubernur Jawa Barat Terpilih Minta Pelantikanya Tidak Menunggu Sengketa

Tidak hanya itu, di Provinsi Papua Selatan juga MK akan memeriksa berkas dari pemohon Darius Gewilom dan Yusak Yulawo.

Sidang dengan agenda pemeriksaan pendahuluan tersebut akan diperiksa sembilan Hakim Konstitusi. Terdiri dari tiga panel Majelis Hakim.

Disebutkan bahwa Panel I terdiri atas Hakim Konstitusi Suhartoyo sebagai Ketua Panel, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Foekh dan Hakim Konstitusi Guntur Hamzah.

Baca Juga: Tim Hukum Ridha-Rani Serahkan 1.173 Alat Bukti ke MK, Pemungutan Suara Kota Medan Minta Diulang

Kemudian Panel II diketuai Hakim Konstitusi Saldi Isra, didampingi Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dan Hakim Konstitusi Arsul Sani. 

Serta Panel III yaitu Hakim Konstitusi Arief Hidayat sebagai Ketua, didampingi Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Anwar Usman. 

Mahkamah Konstitusi akan memeriksa tujuh perkara Pilkada tingkat provinsi, 22 perkara tingkat kabupaten, dan satu berkas perkara Pilkada tingkat kota.

Hal tersebut dikatakan mereka secara terpisah di Jakarta, 13 Januari 2025. Sebagaimana diketahui terdapat peserta pilkada dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Maluku Barat Daya yang mengajukan perkara pilkadanya ke MK karena kompetitor mereka harusnya dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk maju, sebab berdasarkan Putusan MK harusnya sudah dianggap memerintah selama dua periode. 

Effendi Gazali menyatakan secara gamblang bahwa MK selalu konsisten dengan keputusannya mengenai penghitungan masa jabatan kepala daerah itu dianggap satu kali atau sudah dua periode. 

Baca Juga: Hari Ini Mahkamah Konstitusi Mulai Menggelar Sidang Perdana Ratusan Sengketa Pilkada 2024, Berikut Rinciannya

“Sudah terdapat 4 (empat) kali Judicial Review terkait langsung atau tidak langsung dengan penghitungan masa jabatan ini, dan menghasilkan 4 (empat) keputusan yang konsisten yaitu: Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009 (17 November 2009), Putusan MK Nomor 67/PUUXVIII/2020, Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 (28 Februari 2023), dan Putusan MK Nomor 129/PUU-XXII/2024 (14 November 2024),” ungkapnya.

Dalam semua keputusan tersebut, MK selalu menyatakan bahwa masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah (lebih dari dua tahun enam bulan) dihitung sebagai satu periode; dan yang dimaksudkan dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara. 

“Jadi penghitungannya bersifat akumulatif atau faktual atau riil. Bahkan semua Putusan MK itu saling mengacu atau mengutip satu sama lain, dan dalam banyak hal MK menyatakan hal tersebut sudah jelas tanpa MK bermaksud masuk ke contoh-contoh kasus konkrit yang diajukan pemohon. Artinya putusan MK itu sudah amat jelas dan berlaku untuk kasus manapun,” sambunganya.

Effendi Gazali menambahkan secara mendasar hal tersebut memang sesuai dengan konstitusi kita dan prinsip hakiki demokrasi. 

“Jabatan presiden saja dibatasi dua kali, Pemilu presiden pun tidak boleh ditunda sedikitpun. Masa jabatan kepala daerah diperbolehkan mencapai lebih dari dua periode ditambah setengah periode atau lebih dari setengahnya? Masa kepala daerah bisa menjabat misalnya sampai 14 tahun, seandainya dalam tahun pertama ada masalah dengan kepala daerahnya lalu wakil kepala daerah naik menggantikan mulai dengan posisi penjabat sementara hingga kemudian dilantik menjadi definitive,” tambahnya. 

Sementrara itu,  ditempat terpisah, Boyamin Saiman (Ketua MAKI) menjelaskan bahwa MK sudah menyatakan agar seluruh keputusannya tentang penghitungan masa jabatan kepala daerah dianggap satu atau dua periode ini dijadikan acuan untuk ditindaklanjuti oleh semua lembaga yang berwenang, dalam hal ini KPU, KPUD, Bawaslu, dan seterusnya.

“Itu jelas tertulis dalam Putusan MK Nomor 129/PUU-XXII/2024 (14 November 2024) halaman 67. Nah kalau KPU dan KPUD tidak mau melaksanakan ya pasti hasil dari pilkadanya akan dinyatakan tidak sah oleh MK. Dan itu menimbulkan kerugian negara yang sangat besar kalau terjadi di beberapa daerah serta menghamburkan uang negara jika dilakukan Pemungutan Suara Ulang,” papar Boyamin kepada media.

Baca Juga: Partisipasi Publik dalam Pilkada Jakarta Mengemuka di Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pilkada

Kedua pakar politik ini sepakat bahwa hasil pilkada seperti Kutai Kartanegara, Tasikmalaya, Bengkulu Selatan, dan Maluku Barat Daya yang diikuti oleh peserta yang menurut Putusan MK sudah dianggap menjabat selama dua periode harus dinyatakan tidak sah atau batal. 

“MK sekali ini harus tegas serta akan menjadi preseden kuat ke depan. Dan kami juga tidak ingin melihat kasus-kasus konkrit satu demi satu. Ini semata demi penegakan konstitusi dan demokrasi saja. Jadi hasilnya akan dinyatakan tidak sah dan ke depan hal ini tidak boleh terulang lagi. Hal semacam ini membuat ketidakpastian hukum serta amat merugikan keuangan negara dan dapat menimbulkan konflik sosial yang tidak perlu di daerah,” pungkasnya.

"Ya pokoknya proses berikutnya kan ini kita ajukan ke Kemendagri melalui Gubernur. Kemudian nanti persetujuan pengesahan dari Gubernur turun lagi ke Kemendagri, baru Pak Gubernur yang akan melantik," ujarnya,   Senin (13/01/2025).

Baca Juga: Pelantikan Bupati Bupati dan Wakil Bupati Bogor Terpilih  Masih Menunggu Proses di Mahkamah Konstitusi  

Herry mengungkapkan bahwa dirinya berharap pelantikan dapat berlangsung sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, yakni pada tanggal 10 Februari 2025. "Mudah-mudahan tetap sesuai jadwal, dimana ajalah," tambahnya dengan harapan proses pelantikan dapat berjalan lancar.

Baca Juga: Proses Pelantikan Kepala Daerah Definitif, Wamendagri: Tunggu Keputusan MK Serta Arahan Presiden

Lebih lanjut, Herry menegaskan bahwa rapat paripurna yang dilaksanakan hari ini bertujuan untuk memperkenalkan dan mengumumkan wali kota terpilih dan wakil wali kota terpilih kepada anggota DPRD dan masyarakat. "Ini kan pemberitahuan ya kepada masyarakat melalui DPRD. Jadi, paripurna tadi adalah paripurna khusus untuk mengumumkan bahwa sudah ada wali kota terpilih dan wakil wali kota terpilih, dan secara resmi sudah diperkenalkan kepada DPRD," ujarnya.

(Levinda Melati)

Hal tersebut diungkapkan Dedi Mulyadi atau kerap disapa dengan sebutan KDM tersebut, karena menurutnya, jumlah sengketa yang tidak terlalu banyak pada Pilkada Serentak Jawa Barat 2024 kemarin.

"Semoga pelantikannya dilaksanakan tidak harus menunggu sidang Mahkamah Konstitusi selesai karena jumlah yang tidak bersengketa menurut saya lebih banyak daripada jumlah yang bersengketa," kata Dedi Mulyadi, Sabtu (11/01/2025).

Baca Juga: Ini Harapan Eddy Suparno kepada Dedie A Rachim dan Jenal.Mutaqin usai Dtetapkan sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih

Menurutnya, hal tersebut merupakan harapan rakyat Jawa Barat yang telah memilih dirinya sebagai Gubernur Jawa Barat yang baru.

"Ini harapan, harapannya bukan harapan personal diri saya, harapannya adalah harapan warga yang sudah nitipin amanah agar kita bisa bekerja dengan cepat," katanya.

Lebih lanjut, Demul mengucapkan terimakasih kepada DPRD Provinsi Jawa Barat yang telah merespon cepat keputusan KPUD Jawa Barat atas penetapan dirinya sebagai Gubernur Jawa Barat terpilih periode 2025-2030.

"Ya ngucapin terimakasih kepada DPRD Provinsi Jawa Barat, ketua dan seluruh pimpinan Fraksi, para wakil ketua dan para anggota, karena cepat merespon apa yang menjadi keputusan KPUD Jawa Barat yang selanjutnya diajukan kepada presiden melalui Kemendagri,"ungkapnya. Rendra

Aksi berdarah tersebut dilakukan di halaman kantor PDI Perjuangan yang terletak di jalan Arcamanik, Kota Bandung, Jumat (10/1/2025).

Langkah tersebut menjadi pengingat perjuangan panjang yang ditempuh partai, serta komitmen teguh terhadap Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bandung, Andri Gunawan mengungkapkan, ritual cap jempol darah tersebut memiliki makna mendalam, yang mengingatkan pada peristiwa besar Kuda Tuli pada tahun 1996.

Dia membandingkan peristiwa tersebut mengingatkan bahwa kader Partai Bantang itu tidak goyah oleh masalah apapun. Meskipun saat ini telah diguncang berbagai peristiwa.

“Cap jempol darah pernah dilakukan dulu tahun 1996, saat kami mempertahankan kantor di Jalan Diponegoro. Kantor kami direbut, dibakar, dan 23 kader masih hilang sampai hari ini,” kata Andri kepada wartawan.

Andri mengatakan, meskipun kini partai menghadapi berbagai gangguan dan ujaran kebencian menyudutkan partai, semangat solidaritas dan kesetiaan kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tetap solid.

"Pesan tema kita, Satyam Eva Jayate (Kebenaran Akan Menang), sangat relevan dengan situasi ini. Kami yakin kebenaran akan selalu menemukan jalannya,” kata dia.

Ia kembali mengingatkan, PDI Perjuangan sudah melalui masa-masa sulit di masa lalu. Sehingga, pihaknya tidak pernah gentar menghadapi berbagai ancaman.

“Kami sudah pernah menghadapi yang lebih besar, seperti kantor kami pernah direbut, dibakar, bahkan kader kami diculik. Namun, kami tidak mundur. Semangat banteng kami tetap kokoh,” ucap dia.

Andri juga menegaskan, PDI Perjuangan Kota Bandung bulat dalam sikap dan tekad untuk mengawal Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum partai.

Bahkan sudah menyiapkan satuan tugas (Satgas) yang akan bertugas sebagai mitra patroli mengamankan jelang kongres PDI Perjuangan. 

Selain itu, Andri mengatakan, bentukan satgas ini akan mencegah beredarnya fitnah yang mengarah pada partai berlambang banteng tersebut.

“Kami tetap setia kepada Ibu Megawati, yang merupakan sosok pemersatu dalam partai. Kami siap menghadapi segala gangguan demi menjaga kesolidan partai,” pungkasnya.

Pada kegiatan tersebut, Ravindra Airlangga mengusung tema meningkatkan gizi, akses kesehatan dan jaminan sosial untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Diketahui, Ravindra Airlangga telah melaksanakan reses di beberapa titik. Salah satu aspirasi yang disampaikan kepala desa dan warga yang hadir adalah penanganan penyakit TBC.

Baca Juga : Ini 4 Program Prioritas Bapperida Kota Bogor di tahun 2025

"Selain prevalensinya yang tinggi, pemukiman yang terlalu berdekatan menjadi salah satu alasan mudah menyebarnya penyakit tersebut," ungkapnya.

Ravindra Airlangga yang merupakan anggota Komisi IX DPR RI mengatakan bahwa salah satu quick wins pemerintahan Prabowo-Gibran adalah melalui Kemenkes yaitu penanganan TBC.
 
"Di antaranya melalui screening pada wilayah-wilayah rentan TBC, dan dimulainya pengobatan pada tahun 2025. Ini akan membantu target Kabupaten Bogor 2030 bebas TBC," terangnya.

Kemudian Ravindra Airlangga juga mengapresiasi upaya yang dilakukan Desa Sukaresmi untuk mengedepankan langkah-langkah preventif.

Baca Juga : 3.233 Warga Sudah Lakukan Perekaman Namun Stok KTP Elektronik Masih Terbatas, Disdukcapil Lakukan Ini

Sementara itu di Kecamatan Cibinong dan Citeureup disampaikan bahwa hingga 1 Juni 2024 JKN di Kabupaten Bogor kepesertaan JKN sudah mencapai 97.48 persen. Namun, keaktifan peserta hanya 76,27 persen saja.
  
"Pentingnya keaktifan peserta BPJS dan melakukan penyuluhan terkait proses Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi yang membutuhkan dan memenuhi syarat," ucap Ravindra Airlangga.

Selain itu, di Desa Tugu Selatan, Ravindra Airlangga melaksanakan pembahasan tentang UMKM, dan bagaimana mereka bisa berkontribusi untuk mewujudkan swasembada pangan, dan meningkatkan akses permodalan.

Bima Arya mengatakan, Kemendagri tengah berkoordinasi dengan Mahkamah Konstitusi (MK) serta meminta arahan Presiden soal mekanisme dan waktu pelantikan.

"Kami sedang berkonsultasi dengan MK dan meminta arahan dari Bapak Presiden. Di satu sisi, kami ingin kepala daerah definitif ini segera dilantik agar bisa langsung bekerja. Di sisi lain, ada tahapan-tahapan persidangan di MK yang harus kami tunggu," ungkap Bima Arya kepada wartawan, seperti dikutip, pada Kamis (09/01/2025).

Baca Juga : PWI Pusat Terus Matangkan Persiapan, Presiden Prabowo Direncanakan Hadir di HPN Riau

Selain itu lanjut Wamendagri, pelantikan kepala daerah tidak mungkin dilakukan serentak. Hal tersebut disebabkan perbedaan proses hukum yang dilalui setiap kepala daerah.

"Kalau semuanya serentak, tentu akan memakan waktu yang sangat lama. Hampir tidak mungkin menunggu semuanya selesai," terangnya. 

"Ada kepala daerah yang tidak ada gugatan sama sekali, ada yang gugatannya ditolak oleh MK, dan ada juga yang gugatannya dikabulkan sehingga harus diproses lebih lanjut oleh MK. Tahapan ini berbeda-beda, dan harus kami detailkan secara teknis," tambah Wamendagri.

Baca Juga : Putri Kusuma Wardani Tembus Perempat Final BWF Super 1000 Malaysia Open 2025
 
Kemudian, Kemendagri menargetkan pelantikan dilakukan secepat mungkin agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat segera berjalan dan sinkron dengan agenda nasional.
 
"Target dari Pak Mendagri adalah sesegera mungkin, karena RPJMD ini harus segera sinkron dan berjalan. Jadi, jangan terlalu lama. Namun, untuk bulan Januari, jelas tidak memungkinkan," tegas Wamendagri.

"Saya rasa di Kota Bogor ini salah satu Pilkada terbaik di Indonesia. Buktinya, tidak ada persengketaan Pilkada, kondisi aman dan kondusif, semua unsur terlibat, dan job desk-nya terlaksana dengan baik. Kepada masyarakat Kota Bogor yang telah berpartisipasi maupun yang belum, kami juga mengucapkan terima kasih," ujar Dedie.  

Ia menegaskan bahwa amanah yang diberikan masyarakat melalui hak suara menjadi tanggung jawab yang harus diemban dengan serius. "Mudah-mudahan, apa yang sudah diberikan kemarin dalam bentuk suara merepresentasikan bahwa saya dan Kang Jenal harus mulai bekerja dengan baik dan menerima aspirasi masyarakat," tambahnya.  

Baca Juga : Kluivert: Saya Tidak Berpikir Dua Kali Saat Ditawari Melatih Timnas Indonesia

Terkait pelaksanaan Pilkada, Dedie mencatat beberapa hal yang perlu dievaluasi, di antaranya jumlah tempat pemungutan suara (TPS). Ia menyebutkan adanya keluhan masyarakat terkait jarak TPS yang terlalu jauh akibat jumlah yang terbatas, serta beberapa warga yang tidak menerima surat undangan memilih.  
 
Pasca penetapan resmi dari KPU, Dedie menyatakan akan segera membentuk tim transisi untuk memastikan peralihan kepemimpinan berjalan mulus. "Sekarang setelah penetapan resmi, saya akan memulai diskusi dengan BAPPEDALITBANG Kota Bogor atas izin Pj Wali Kota untuk membahas langkah-langkah ke depan," ungkapnya.  

Prioritas terdekat pasangan Dedie-Jenal adalah menyelesaikan persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan sistem zonasi di Kota Bogor. Isu ini menjadi perhatian utama karena sering memicu polemik di kalangan orang tua murid dan masyarakat.  

Dengan penetapan ini, Kota Bogor memulai babak baru di bawah kepemimpinan Dedie A. Rachim dan Jenal Mutaqin yang diharapkan mampu mewujudkan visi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bogor secara berkelanjutan. 

(Febrian Batara Aditya Rahman)

Wakil MPR RI, Eddy Suparno dalam pernyataannya, mengungkapkan kebanggaannya atas proses demokrasi yang berjalan lancar. “Saya menyambut gembira penetapan walikota dan wakil walikota terpilih di Kota Bogor hari ini. Meski Pilkada diikuti lima pasangan calon, alhamdulillah, seluruh proses berjalan lancar dan teduh. Penetapan ini pun diharapkan berlangsung tanpa hambatan,” ujarnya. 

Ia juga menyampaikan optimisme terhadap kepemimpinan pasangan Dedie A. Rachim-Jenal Mutaqin.  Menurutnya, kedua sosok tersebut memiliki kapasitas untuk menjawab kebutuhan masyarakat Kota Bogor.

Baca Juga : Pembukaan 20 Juta Hektar Lahan Hutan, Ini Penjelasan Wakil Ketua MPR RI Eddy Suparno

“Masyarakat Bogor menanti langkah nyata dalam berbagai aspek, mulai dari infrastruktur, penanganan bencana, hingga kesehatan. Saya yakin Pak Dedie A. Rachim, yang sangat memahami kondisi dan pemerintahan Kota Bogor, bersama Pak Jenal, mampu segera bergerak menangani berbagai permasalahan. Tidak ada waktu untuk menunggu, mereka harus langsung berlari setelah dilantik nanti,” tambahnya.

Dengan harapan besar, masyarakat Kota Bogor kini menantikan realisasi janji dan program yang akan membawa kemajuan bagi kota tercinta.

(Levinda Melati)

Wakil Ketua MPR RI, Eddy Suparno, menekankan pentingnya pendekatan yang hati-hati dalam pembukaan lahan hutan untuk mendukung ketahanan pangan dan transisi energi hijau di Indonesia. Ia menyatakan bahwa langkah ini dilakukan dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan kebutuhan pembangunan yang berkelanjutan. 

"Pembukaan 20 juta hektar lahan hutan tidak dilakukan sekaligus, melainkan secara bertahap dan sangat hati-hati. Kita harus menjaga kelestarian hutan, karena hutan memiliki kemampuan menampung karbon yang besar, sekitar 300 hingga 500 ton per tahun. Ini adalah sumber karbon produktif yang sangat penting bagi kita," ujar Eddy Suparno. Pada Kamis, 9 Januari 2025. 

Menurutnya, pembukaan lahan pertanian menjadi kebutuhan mendesak untuk mencapai swasembada pangan. "Dengan peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat, jumlah penduduk terus bertambah, dan kebutuhan pangan juga meningkat. Kita tidak bisa terus bergantung pada impor. Pemerintahan Pak Prabowo telah menargetkan swasembada pangan sebagai prioritas utama," jelasnya.

Baca Juga : Wakil Ketua MPR RI Tekankan Evaluasi dan Peningkatan Kualitas Program Makan Bergizi Gratis

Selain itu, Eddy mengungkapkan rencana pembangunan hutan tanaman energi sebagai sumber bahan bakar hijau. "Hutan tanaman energi akan menghasilkan bahan bakar berbasis hijau yang ramah lingkungan, sehingga kita bisa mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang mencemari lingkungan. Ini adalah bagian dari upaya kita menuju pembangunan berkelanjutan," tambahnya.

Eddy juga menekankan pentingnya keseimbangan antara ketahanan pangan dan energi. "Langkah-langkah ini dilakukan untuk memastikan ketahanan pangan dan energi yang berkelanjutan. Dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, kita membutuhkan sumber energi yang besar dan harus berasal dari energi hijau. Hal ini akan memastikan pembangunan kita tetap berkesinambungan," tegasnya. 

Strategi ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga menjaga keberlanjutan sumber daya bagi generasi mendatang.

(Levinda Melati)

Ketua KPU Kota Bogor, Muhammad Habibi Zainal Arifin, menyampaikan bahwa pasangan Dedie A Rachim dan Jenal Mutaqin berhasil memperoleh suara sebanyak 183.500, atau setara dengan 36,79 persen dari total suara sah. Keputusan penetapan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) KPU Kota Bogor, yang kemudian diserahkan kepada pasangan terpilih, Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, dan Ketua DPRD Kota Bogor.  

"Penetapan ini kami tuangkan dalam Surat Keputusan KPU Kota Bogor, yang selanjutnya akan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Pemerintah Provinsi Jawa Barat," ujar Habibi.  

Baca Juga : Pemberian MBG di SDN Kedungbadak 1, Eddy Suparno: Langkah Menuju Generasi Emas Indonesia

Ia menambahkan bahwa rapat pleno ini merupakan tahapan teknis terakhir dalam rangkaian penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kota Bogor. Dengan tuntasnya proses ini, KPU Kota Bogor akan menyerahkan sepenuhnya hasil pemilihan kepada pemerintah dan DPRD setempat untuk menyiapkan pelantikan pasangan terpilih.  

Selain pasangan calon terpilih, rapat pleno ini dihadiri oleh seluruh perwakilan partai politik peserta pemilu, organisasi perangkat daerah (OPD), serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bogor.  

Dedie A Rachim dan Jenal Mutaqin merupakan pasangan yang didukung oleh koalisi partai besar, yang sejak awal pemilu telah menonjol dalam kampanye mereka. Program unggulan mereka di antaranya penguatan sektor transportasi publik dan pengembangan kawasan hijau di Kota Bogor.  

Penetapan resmi ini menandai dimulainya era kepemimpinan baru di Kota Bogor yang diharapkan mampu membawa perubahan dan keberlanjutan pembangunan yang lebih baik. 

(Febrian Batara Aditya Rahman)

"Iya serentak (penetapan Kamis)," ucap Ketua KPU Jawa Barat Ahmad Nur Hidayat saat dikonfirmasi, Rabu (8/1/2025).

Selain menetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar, ia mengatakan 16 KPU kabupaten kota yang serentak akan menetapkan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota terpilih yaitu Kabupaten Garut, Ciamis, Kuningan, Majalengka, Sumedang, Indramayu, dan Purwakarta. 

Selain itu, Karawang, Bekasi, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar. Sedangkan yang terdapat gugatan sengketa pilkada yaitu di Kabupaten Pangandaran, Subang, Bandung Barat, Bandung, Cirebon, Sukabumi, Tasikmalaya, Bogor, Kota Bekasi, dan Kota Depok. 

Baca Juga : Refleksi 2025, Menihilkan Serangan Teror untuk Menjaga Indonesia yang Harmoni

Selain tidak terdapat perselisihan, Ahmad Nur Hidayat mengatakan penetapan dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) melaksanakan pencatatan registrasi Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam e-BRPK sesuai dengan tahapan dan jadwal.

"Pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2025, KPU Provinsi Jawa Barat akan melaksanakan penetapan lasangan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Pukul 09.00 WIB di Hotel Grand Mercure Setiabudi," kata dia.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat (Jabar) resmi menetapkan pasangan nomor urut 4 Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan menang pada pemilihan Gubernur (pilgub) Jabar dan Wakil Gubernur Jabar tahun 2024. Mereka unggul suara mencapai 14.130.192 jauh meninggalkan pasangan calon lainnya.

Sedangkan di Kota Bandung pasangan Farhan-Erwin memenangkan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung.

Diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi telah meregistrasi 309 perkara sengketa hasil Pilkada 2024.

Dari ratusan perkara tersebut rinciannya yaitu, 23 di antaranya adalah perkara PHP Gubernur dan Wakil Gubernur, 49 perkara PHP Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta 237 perkara PHP Bupati dan Wakil Bupati.

Baca Juga : Besok, KPU Kota Bogor akan Menetapkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih

Kemudian perkara yang terregistrasi itu merupakan hasil penyaringan dari 314 permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Sebagian permohonan diajukan secara online alias daring melalui simpel.mkri.id. dan yang lainnya diajukan secara luring maupun langsung di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Di antaranya yang disidangkan hari ini yakni gugatan yang diajukan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta.

Baca Juga : Capaian Pelayanan UPT Disdukcapil Wilayah IV Meningkat, Pembuatan Akte Kelahiran hingga Perekaman E-KTP

Sidang sengketa pilkada dengan nomor perkara 265/PHPU.GUB-XXIII/2025 itu dijadwalkan pada pukul 08.00 WIB di ruang sidang panel 2 Gedung MK.

Sedangkan komposisi hakim yang akan menangani sidang sengketa Pilkada Jawa Timur yang digugat Risma-Gus Hans yaitu Hakim Konstitusi, Saldi Isra; Hakim Konstitusi, Arsul Sani; dan Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur.
 
Kabiro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi, Pan Mohamad Faiz mengatakan, persidangan PHP Kada 2024 akan digelar dengan mekanisme panel. 

Baca Juga : Pastikan Berjalan Baik, Sekda Tinjau Pembangunan Infrastruktur Jalan Cikopo dan Pengolahan Sampah di Taman Safari

"Mekanisme tersebut berarti bahwa sembilan Hakim Konstitusi akan dibagi menjadi tiga panel, sehingga setiap panel beranggotakan tiga hakim," ungkapnya, seperti dikutip pada Rabu (08/01/2025).

Adapun komposisi Panel Hakim, diungkapkan Faiz masih sama dengan komposisi Panel Hakim dalam persidangan PHPU 2024, yaitu Panel I terdiri atas Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh, dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah.
 
Panel II terdiri atas Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arsul Sani, dan Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur; serta Panel III terdiri atas Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Anwar Usman.

Baca Juga : Penyidik KPK Geledah Rumah Hasto Kristiyanto di Kota Bekasi, Ini Barang Bukti yang Disita

Mekanisme panel ini digunakan, mengingat Mahkamah Konstitusi memiliki batas waktu hanya 45 hari kerja. 

"Kalau kita tidak menggunakan panel secara paralel, khawatirnya tidak terkejar. Jadi pengalaman panjang Mahkamah Konstitusi itu sudah mempersiapkan sedemikian rupa," bebernya.
 
Pembagian penanganan perkara, dilakukan secara proporsional. Faiz memastikan, pembagian penanganan perkara juga mempertimbangkan hal-hal lain, termasuk asal daerah para Hakim Konstitusi. 

Nantinya, Hakim Konstitusi tidak akan menangani perkara PHP Kada 2024 dari daerah asalnya.

"Penetapan insya Allah akan dilakukan pada hari Kamis, 9 Januari 2025 di Braja Mustika,"ungkap Muhammad Habibie Zaenal Arifin Ketua KPU Kota Bogor, Rabu (08/01/2025).

Ia mengatakan, penetapan kepala daerah terpilih merupakan tugas utama KPU, sedangkan pelantikan merupakan ranah Pemprov. "Kalau pelantikan ranahnya di Pemprov Jawa Barat,"ujarnya.

Baca Juga : Capaian Pelayanan UPT Disdukcapil Wilayah IV Meningkat, Pembuatan Akte Kelahiran hingga Perekaman E-KTP

Proses penetapan ini dilakukan setelah semua tahapan pemilu, termasuk rekapitulasi suara, selesai tanpa adanya sengketa yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan demikian, pasangan wali kota dan wakil wali kota terpilih dapat segera menjalankan tugasnya setelah resmi dilantik oleh Pemprov.

Acara penetapan ini juga diharapkan menjadi momentum untuk menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan jalannya pemilu, termasuk masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya.

Pemerintah provinsi akan segera mengumumkan jadwal pelantikan setelah proses penetapan selesai dilakukan oleh KPU. Pelantikan ini menjadi langkah penting dalam memastikan roda pemerintahan daerah berjalan sesuai amanat rakyat.

(Levinda Melati)

KPU Jabar bakal menetapkan pasangan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar pada 9 Janari 2025 mendatang.

"Untuk penetapan Cagub dan Cawagub terpilih Jawa Barat  akan dilakukan pada tanggal 9 Januari 2025," kata Ketua KPU Jabar Ahmad Nurhidayat, Selasa 7 January 2025.

Baca Juga : Suara Unggul Jauh, KPU: Penetapan Dedi Mulyadi Sebagai Gubernur Jabar Tunggu Hasil Gugatan MK

Ahmad Nurhidayat mengatakan, pihaknya masih melakukan rapat koordinasi untuk menetukan waktu dan tempat pelantikan Cagub dan Cawagub Jabar terpilih.

"Yang pasti fix tanggal 9 untuk penetapanya, untuk tempat saat ini sedang dicari" ujarnya.

Ahmad Nurhidayat meyebut, penetapan itu sesuai penyampaian BRPK dari MK ke KPU RI bahwa tidak ada sengketa, sehingga penetapan dilakukan 9 Januari 2025.

Baca Juga : Bakal Berkantor di 5 Wilayah di Jawa Barat Usai Diresmikan Jadi Gubernur, Dedi Mulyadi Sebut Rumah Dinas Dijadikan Museum

"Kami pun nantinya akan mengundang stackholder dalam penetapan Cagub dan Cawagub Jabar, dan untuk pengamanan sudah berkoordinasi dengan keamanan baik dari Polres maupun polda dan jajaran TNI," imbuhnya.

"Pelantikan masih berproses di MK, Kang. Sebelum pelantikan, masih ada tahapan di KPU, yaitu penetapan pasangan calon terpilih. Penetapan ini bisa dilakukan ketika sudah tidak ada gugatan," ujar Adi, Senin (7/1).  

Meski sebelumnya sempat beredar informasi terkait pencabutan gugatan, Adi menegaskan bahwa hingga saat ini gugatan belum dicabut. "Di MK-nya belum dicabut," tambahnya.  

Baca Juga : Banyak Pilihan Sembako, Warga Serbu Pasar Murah di Karet Kuningan

Terkait rencana pelantikan yang disebut-sebut akan digelar di Kebun Raya Bogor, Adi menyatakan bahwa pihaknya belum menerima informasi resmi mengenai lokasi pelantikan. "Kami belum dapat info, Kang, terkait pelantikan," katanya.  

Sebagai informasi, tahapan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHP) masih akan berlangsung sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2024. Berdasarkan jadwal tersebut, berbagai tahapan, mulai dari pemeriksaan pendahuluan hingga pengucapan putusan atau ketetapan, akan terus berjalan hingga Maret 2025.  

KPU Kabupaten Bogor akan terus mengikuti perkembangan di MK sebelum melakukan langkah selanjutnya terkait pelantikan pasangan calon terpilih.

(Febrian Batara Aditya Rahman)

"Peringatan harlah ini adalah yang pertama tentu momentum muhasabah, momentum untuk introspeksi, menghitung kekurangan, mengkalkulasi apa yang tidak dan telah kami lakukan, sehingga kondisi partai menjadi seperti saat ini," ujar Plt DPW PPP Jabar, Pepep Saepul Hidayat.

Bertemakan "Transformasi PPP Untuk Indonesia", Pepep berharap, kehadiran PPP dapat lebih dirasakan manfaatnya untuk masyarakat luas.

"Momentum untuk menata partai ke depan agar lebih baik, lebih siap untuk menyongsong pengkhidmatan kami selama 5 tahun dari 2025 sampai 2029 ini, tentu kita akan lebih bekerja keras bagaimana agar PPP keberadaannya dirasakan oleh masyarakat, fungsinya dinikmati oleh masyarakat Sehingga 2029 nanti ada kepercayaan kembali kepada PPP," tegasnya.

Baca Juga : Bandung BJB Tundukkan Yogya Falcons di PLN Mobile Proliga 2025

"Tentu kita terus mentransformasi kepada seluruh jaringan agar peka terhadap situasi yang terjadi di lingkungan masing-masing. Kita punya DPRD Provinsi di beberapa kabupaten kota. Tentu kita akan maksimalkan akses-akses ini agar bisa dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat Jawa Barat," sambungnya.

Rangkaian acara harlah sendiri meliputi bakti sosial, mengingat Jawa Barat hari ini banyak diterpa bencana. Lalu isu lingkungan, dengan lakukan penanaman pohon. Dan ditutup dengan silaturahmi akbar seluruh keluarga besar PPP. 

Dalam sebuah video Bayu Syahjohan menyebutkan, kepada masyarakat Kabupaten Bogor, silaturahmi yang dibangun oleh Paslon 01 Rudy Susmanto-Jaro Ade telah sepakat secara bersama untuk membangun Kabupaten Bogor ini lebih baik lagi.

"Telah sepakat secara bersama membangun Kabupaten Bogor ini lebih baik lagi, lebih gemilang, lebih istimewa dalam periode-periode selanjutnya. Insha Allah Kabupaten Bogor lebih maju," ucap Bayu Syahjohan.

Baca Juga : Camat Bekasi Barat dan Lurah Bintara Kunjungi Balita Penderita Atresia Bilier, Berikan Bantuan dan Dukungan

"Kabupaten Bogor menuju lebih baik lagi, insha Allah besok (hari ini, red) kita akan mencabut gugatan kita di MK," ungkap Bayu Syahjohan.

Terkait hal ini Rudy Susmanto mengatakan, Bogor hebat, Bogor gemilang, menuju Bogor istimewa bersama Paslon 01 dan Paslon 02.

"Bogor hebat Bogor gemilang menuju Bogor istimewa bersama Paslon 01 dan Paslon 02, kita membangun Kabupaten Bogor ke depan bersama-sama," kata Rudy Susmanto.

Baca Juga : Pemberhentian Sementara Layanan BisKita Trans Pakuan Kota Bogor

Senada, Ade Ruhandi alias Jaro Ade menuturkan, pihaknya bersyukur bisa saling membalas silaturahmi.

"Karena kami selama perjalanan Pilkada tidak pernah putus silaturahmi. Alhamdulillah sore ini Allah SWT mengizinkan kami melangkahkan kaki kami beribadah untuk bersilaturahmi. Alhamdulillah diterima luar biasa oleh pak Bayu," tutur Jaro Ade.

Jaro Ade juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Kabupaten Bogor yang sudah menyukseskan Pilkada Kabupaten Bogor.

"Mari bersama sama bahu-membahu, saling merangkul untuk membangun Kabupaten Bogor," pungkas Jaro Ade.

"Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap PDIP adalah menghormati keputusan dari KPK," ucap Hasto Kristiyanto dalam video, yang dikutip pada Kamis (26/12/2024).

Kemudian Hasto Kristiyanto menyebutkan bahwa ia warga yang taat hukum sebagaimana PDIP adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum.

Baca Juga : Menkum:SK Kepengurusan PMI Jusuf Kalla Belum Dikeluarkan

Menurutnya, sejak awal dirinya sudah banyak mengkritisi soal demokrasi harus ditegakkan, suara rakyat tidak bisa dikebiri dan negara hukum tidak bisa dimatikan. Ia juga menyebutkan soal watak otoriter yang menindas rakyatnya sendiri.

Hasto Kristiyanto mengatakan, sudah siap dengan segala resiko yang dihadapi. 

Kemudian ia menunjukan buku Sukarno karya Cindy Adam yang menjadi bacaannya.

"Sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adam ini. Inilah kitab perjuangan saya," tutur Hasto.

Baca Juga : Berikut Ini Dua Sprindik KPK yang Jerat Hasto Kristiyanto Jadi Tersangka

Ia mengatakan, Bung Karno menerima resiko harus dipenjara karena menentang penjajahan. Menurutnya, nilai-nilai perjuangan Sukarno itu yang ia dan kader-kader PDIP pegang saat ini.

Hasto turut menyindir sosok yang baru dipecat dari PDIP. Sosok yang menurutnya punya ambisi kekuasaan sehingga berencana melanggar konstitusi dengan cara perpanjangan masa jabatan atau menambah jabatan jadi tiga periode.

Hasto Kristiyanto mengajak kader-kader PDIP bersama menghadapi situasi saat ini. Hasto ingin kader-kader partai banteng tak gentar dengan berbagai intimidasi yang ada.

"Kita jaga marwah dari Ketua Umum PDI Perjuangan dari berbagai upaya-upaya yang ingin merongrong marwah dan kewibawaan partai hanya karena ambisi kekuasaan," kata Hasto.

"Mari, demi perjuangan terhadap cita-cita, demi nilai-nilai yang kita perjuangkan, risiko apapun, siap kita hadapi dengan kepala tegak dan mulut tersenyum," pungkas Hasto.

Komisioner Bawaslu Kabupaten Bogor, Burhanuddin menyebutkan bahwa FGD ini mengundang organisasi Cipayung, yaitu HMI, PMII, GMNI, GMKI, PMKRI, dan organisasi mahasiswa lainnya yang ada di wilayah Kabupaten Bogor.

"Mahasiswa sebagai elemen penting dalam demokrasi tentu harus dilibatkan secara total dalam pengawalan Pemilu dan Pilkada," ungkap Burhanuddin kepada Ceklissatu.com, Senin (23/12/2024).

Baca Juga : Soroti Kenaikan PPN 12 Persen, Yusfitriadi: Semua Elemen Ekonomi akan Terkena Dampak

Selain itu menurutnya, melihat partisipasi mahasiswa masih minim dalam pengawalan Pilkada 2024, maka perlu untuk mencari formulasi ide dan gagasan untuk Pilkada ke depan keterlibatannya sangat masif.

"Bawaslu Kabupaten Bogor mengadakan kegiatan FGD ini dalam rangka refleksi dan evaluasi partisipasi pengawasan masyarakat guna untuk mendapatkan input, ide dan gagasan dari elemen mahasiswa," tutur Burhanuddin. 

"Agar dalam momentum demokrasi kedepan bisa lebih baik dari sisi pencegahan, dan pengawasan tahapan Pemilu dan Pilkada," tambahnya.

Baca Juga : Daftar Segera, UKW PWI Jaya & Universitas Muhammadiyah Jakarta 24-25 Januari 2025

Burhanuddin menilai, para mahasiswa sangat mengapresiasi atas kinerja Bawaslu selama Tahapan Pilkada 2024. Karena sudah mampu menjalankan tugas dan kewenangannya dengan baik.

"Namun demikian, mereka berharap Bawaslu kedepan harus menjadi lembaga yang kuat. Baik secara regulasi ataupun SDM nya, mampu menjalankan tugas sebagai penegak keadilan Pemilu yang jujur dan adil," pungkasnya.

Komisioner Bawaslu Kabupaten Bogor, Burhan menyebutkan, dua penghargaan tersebut didapat dari 10 kategori penghargaan yang diapresiasi Bawaslu Jabar atas kinerja Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

"Penghargaan yang didapat adalah satu penghargaan untuk kategori Kecepatan Laporan dan Akurasi Data pada Aplikasi Bale Data terbaik pertama," ungkapnya dalam keterangan resmi kepada Ceklissatu.com, Kamis (19/12/2024).

Baca Juga : Lawan Filipina, Mamak Sebut Timnas Harus Disiplin dan Fokus Sepanjang Pertandingan

"Dan satu penghargaan untuk kategori Konten Edukasi Teraktif ketiga," lanjutnya.

Burhan juga menyampaikan apresiasi kepada Bawaslu Jabar atas penghargaan tersebut.

"Apresiasi ini akan kami jadikan sebagai motivasi untuk bekerja lebih lebih baik lagi," terangnya.

Selain itu lanjutnya, penghargaan ini juga dipersembahkan bagi jajaran Bawaslu Kabupaten Bogor dan pengawas adhock.

Baca Juga : Polisi Tangkap 3 Pelaku Perdagangan dan Eksploitasi Anak di Bawah Umur, Ini Modus yang Digunakan  

"Mulai dari Panwascam, PKD dan seluruh Pengawas TPS, karena dengan kerja keras dan kerjasama semuanya kami bisa mendapatkan penghargaan ini," pungkasnya.

Nama-nama tersebut dipecat setelah diputuskan melanggar etik, dan ada juga yang maju Pilkada 2024 dari partai lain.

Dalam daftar 27 Kader yang dipecat juga tercatat nama Effendi Simbolon. PDIP memutuskan bahwa Effendi melanggar kode etik partai, karena tidak mendukung calon Pilkada Jakarta 2024.

Baca Juga : PDIP Pecat Jokowi, Gibran, dan Bobby Nasution, Berikut Isi Surat Keputusannya

"Melanggar etik Partai tidak mendukung
calon Pilkada 2024 dari PDI Perjuangan," bunyi keputusan DPP PDIP, dikutip Selasa (17/12/2024).

Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komaruddin Watubun menyatakan, pemecatan terhadap Jokowi bersamaan dengan 27 kader merupakan perintah dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. 

DPP PDIP melarang para pihak yang dipecat untuk melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan PDIP.

“Terhitung setelah dikeluarkannya surat pemecatan ini, maka DPP PDI Perjuangan tidak ada hubungan dan tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan,” ungkap Komarudin.

Baca Juga : Dianggap Telah Menyalahgunakan Kekuasaan, PDIP Resmi Pecat Jokowi Dari Keanggotaan Partai

Berikut ini daftar 27 nama anggota PDIP dipecat terkait Pilpres dan Pilkada 2024:

1. H. Lalu Budi Suryata (Melanggar etik partai maju Pilkada 2024 dari partai lain, asal daerah NTB)
2. Putu Agus Suradnyana (Melanggar etik partai maju Pilkada 2024 dari partai lain, asal Bali)
3. Putu Alit Yandinata (Melanggar etik Partai maju Pilkada 2024 dari partai lain, asal Bali)
4. Muhammad Alfian Mawardi (Melanggar etik Partai maju Pilkada 2024 dari Partai lain, asal Kalimantan Tengah)

Baca Juga : Pemkab Bogor dan Forkopimda Matangkan Agenda Pengamanan Nataru di Wilayah Kabupaten Bogor

5. Hugua (Melanggar etik Partai maju Pilkada 2024 dari partai lain, asal Sulawesi Tenggara)
6. Elisa Kambu (Melanggar etik Partai maju Pilkada 2024 dari partai lain, asal Papua Barat Daya)
7. John Wempi Wetipo (Melanggar etik partai maju Pilkada 2024 dari partai lain, asal Papua Tengah)
8. Willem Wandik (Melanggar etik Partai maju Pilkada 2024 dari partai lain, asal Papua Tengah)

Baca Juga : Rapat Kerja Fakultas Teknik dan Sains UIKA Bogor Tahun 2025: Mewujudkan Fakultas Unggul dan Islami dalam Inovasi Teknologi Terapan

9. Suprapto (Melanggar etik partai maju Pilkada 2024 dari partai lain, asal Sorong/Papua Barat Daya)
10. Gunawan HS (Melanggar etik Partai maju Pilkada 2024 dari partai lain, asal Malang/Jawa Timur)
11. Heriyus (Melanggar etik partai maju Pilkada 2024 dari partai lain, asal Murung Raya/ Kalimantan Tengah)
12. Ery Suandi (Melanggar etik partai maju Pilkada 2024 dari partai lain, asal Karimun/ Kep. Riau)

Baca Juga : Kemenhub Wanti-wanti Operator Kapal hingga Pengguna Jasa Transportasi Soal Kesadaran Keselamatan Pelayaran

13. Fajarius Laia (Melanggar etik partai maju Pilkada 2024 dari partai lain, asal Nias Selatan/ Sumatera Utara)
14. Mada Marlince Rumaikewi (Melanggar etik partai maju Pilkada 2024 dari partai lain, asal Mamberamo Raya/ Papua)
15. Feri Leasiwal (Melanggar etik partai maju Pilkada 2024 dari partai lain, asal P. Morotai/ Maluku Utara)
16. Lusiany Inggilina Damar (Melanggar etik partai maju Pilkada 2024 dari partai lain, asal Halmahera Barat/ Maluku Utara)

Baca Juga : Ada Investigasi di KCIC Soal Pengadaan Penyedia Jasa, Begini Klarifikasinya

17. Dorthea Gohea (Melanggar etik partai maju Pilkada 2024 dari partai lain, asal Nias Selatan/Sumatera Utara)
18. Weski Omega Simanungkalit (Melanggar etik partai tidak mendukung calon Pilkada 2024 dari PDI Perjuangan, asal Tapanuli Tengah/ Sumatera Utara)
19. Arimitara Halawa (Melanggar etik partai tidak mendukung calon Pilkada 2024 dari PDI Perjuangan, asal Tapanuli Tengah/ Sumatera Utara)
20. Camelia Neneng Susanty Sinurat (Melanggar etik partai tidak mendukung calon Pilkada 2024 dari PDI Perjuangan, asal Tapanuli Tengah/ Sumatera Utara)

21. Sihol Marudut Siregar (Melanggar etik partai tidak mendukung calon Pilkada 2024 dari PDI Perjuangan, asal Tapanuli Tengah/ Sumatera Utara)
22. Hilarius Duha (Melanggar etik partai tidak mendukung calon Pilkada 2024 dari PDI Perjuangan, asal Nias Selatan/ Sumatera Utara)
23. Yustina Repi (Melanggar etik partai tidak mendukung calon Pilkada 2024 dari PDI Perjuangan, asal Nias Selatan/ Sumatera Utara)
24. Effendi Muara Sakti Simbolon (Melanggar etik partai tidak mendukung calon Pilkada 2024 dari PDI Perjuangan, asal DKI Jakarta)

25. Joko Widodo (Menyalahgunakan kekuasaan untuk mengintervensi MK yang menjadi awal rusaknya sistem demokrasi, sistem hukum, dan sistem moral-etika kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan pelanggaran etik dan disiplin partai, dikategorikan sebagai pelanggaran berat, asal daerah Solo/ Jawa Tengah)
26. Gibran Rakabuming Raka (Melanggar etik partai maju Calon Wakil Presiden 2024 dari Partai Lain, asal Solo/ Jawa Tengah)
27. Muhammad Bobby Afif Nasution (Melanggar etik Partai maju Calon Gubernur Pilkada 2024 dari Partai Lain, asal Kota Medan/ Sumatera Utara.

Keputusan ini dibacakan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun. Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024, Jokowi, Gibran, dan Bobby kini bukan lagi kader PDIP.  

“Saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum PDIP untuk mengumumkan secara resmi, sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai di depan seluruh jajaran Ketua DPD Partai se-Indonesia. DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap saudara Joko Widodo, saudara Gibran Rakabuming Raka, dan saudara Bobby Nasution serta 27 anggota lain yang kena pemecatan,” kata Komarudin seperti dalam video yang diterima, Senin (16/12/2024).  

Surat keputusan tersebut menetapkan beberapa poin penting, antara lain:  
1. Menetapkan, memberikan organisasi berupa pemecatan kepada Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Baca Juga : Targetkan Kawasan di Bawah Flyover Mochtar Kusumaatmadja Bebas Sampah, Pemkot Bandung Bakal Bangun TPS3R

2. Melarang saudara tersebut di atas, pada diktum satu di atas, untuk tidak melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang menamakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

3. Terhitung setelah dikeluarkan surat pemecatan ini maka DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak ada hubungan dan tidak bertanggungjawab atas segala sesuatu yang dilakukan saudara Joko Widodo.

4. DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan mempertanggungjawabkan surat keputusan ini pada kongres yang akan datang.

5. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Surat ini ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.  

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, maupun Bobby Nasution terkait keputusan pemecatan ini. Kejadian ini mencuri perhatian publik, mengingat posisi penting yang mereka pegang baik di partai maupun pemerintahan.

Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 yang ditetapkan pada 14 Desember 2024, ditandatangani oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto.

Terkait pemecatan Jokowi diumumkan Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun, seperti dikutip pada Senin (16/12/2024).

Baca Juga : Tok! DPRD dan Pemkot Sahkan RAPBD 2025 Kota Bogor

"...Telah menyalahgunakan kekuasaan untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi yang menjadi awal rusaknya sistem demokrasi, sistem hukum, dan sistem moral-etika kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan pelanggaran etik dan disiplin partai, dikategorikan sebagai pelanggaran berat," sebut isi surat keputusan pemecatan Jokowi dari PDIP.

Kemudian Komarudin mengatakan, PDIP menganggap sikap, tindakan, dan perbuatan Jokowi telah melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai 2019.

Komarudin menyebutkan, Jokowi secara terbuka melawan keputusan DPP dengan tidak mendukung calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang diusung PDI-P pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Baca Juga : PAW Anggota DPRD Kota Bogor Abdul Rosyid Gantikan Atang Trisnanto

"Sdr. Joko Widodo, selaku Kader PDI Perjuangan yang ditugaskan oleh Partai sebagai Presiden Republik Indonesia Masa Bakti 2014-2019 dan 2019-2024, telah melanggar AD/ ART Partai Tahun 2019 serta Kode Etik dan Disiplin Partai dengan melawan terang-terangan terhadap keputusan DPP Partai terkait dukungan Calon Presiden dan Wakil Presiden pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang diusung oleh PDI Perjuangan pada Pemilu 2024, dan mendukung Calon Presiden dan Wakil Presiden dari partai politik lain (Koalisi Indonesia Maju)," kata Komarudin.

Komarudin menuturkan, PDIP melarang Jokowi melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apa pun yang mengatasnamakan partai. 

Tidak hanya itu, PDIP juga menyatakan tidak mempunyai hubungan dan tidak bertanggung jawab atas apa pun perbuatan yang dilakukan Jokowi.

Sejumlah nama pun bermunculan menjelang habisnya masa jabatan Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Tubagus Ace Hasan Syadzily.

“Partai Golkar itu tidak kekurangan kader-kader terbaik, selalu ada regenerasi untuk menggantikannya,” ungkap Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jabar, Ade Ruhandi alias Jaro Ade disela puncak acara HUT Golkar Ke-60 yang berlangsung di SICC Sentul, Kamis (12/12/2024).

Baca Juga : Puncak HUT Ke-60 Partai Golkar di Bogor, Bahlil Lahadalia Soroti Tingginya Biaya Pilkada

Wakil Bupati Bogor terpilih itu mengatakan, sosok untuk menjadi ketua DPD Partai Golkar Jabar itu, harus memiliki pengalaman yang mumpuni, membangun Partai Golkar mulai dari akar rumput.

Calon ketua DPD Golkar Jabar juga bukan hanya sekedar kenal, namun memahami betul harapan dan perjuangan DPD tingkat dua kota dan kabupaten, tingkat kecamatan, desa, hingga tingkat RT yang ada di Jawa Barat.

“Dan yang tak kalah penting itu, bagaimana seorang ketua DPD Golkar Jabar itu bisa menyatukan dan bisa menjalankan roda organisasi sesuai visi misi partai,” terang Jaro Ade.

Jaro Ade pun menyebut salah satu nama yang layak ikut dalam kontestasi calon ketua DPD Partai Golkar Jabar yakni, Ade Ginanjar yang saat ini menjadi anggota DPR RI.

Baca Juga : Respon Cepat Arahan Presiden, Pemkab Bogor Tertibkan Spanduk hingga Baliho Tak Berizin

Menurut Jaro Ade, sosok Ade Ginanjar cukup humble dan sangat dikenal oleh elit partai Golkar baik ditingkat provinsi maupun kota dan kabupaten.

“Menurut saya kang Ade Ginanjar cukup layak dan mumpuni untuk maju dalam kontestasi pemilihan ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat," tegas tokoh Kabupaten Bogor itu.

Karir politik Ade Ginanjar dalam membesarkan Partai Golkar pun sudah tidak diragukan lagi, Ade Ginanjar terpilih sebagai Anggota DPR RI periode 2024-2029.

“Kang Ade Ginanjar telah memainkan peran penting dalam politik Garut dan Jawa Barat. Dengan karir yang dimulai dari tingkat lokal, ia telah menduduki berbagai posisi strategis, termasuk Ketua DPRD Garut, Ketua DPD Partai Golkar Garut, dan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat. Kini, karirnya telah mencapai level nasional sebagai anggota DPR RI,” beber Jaro Ade.

Baca Juga : DPP Perbasi Ingatkan Pentingnya Peningkatan Kualitas Wasit dalam Pelaksanaan IBL Indonesia

“Saya yakin kang Ade Ginanjar mampu melakukan komunikasi, baik dengan Gubernur dan wakil Gubernur terpilih, karena ini sangat penting untuk peran Partai Golkar mengawal suksesi pembanguan di Jawa Barat,” tutur wakil bupati Bogor terpilih, Jaro Ade.

Disinggung soal ada kemungkinan Tubagus Ace Hasan Syadzily akan kembali mencalonkan menjadi Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Jaro Ade tidak mau berandai-andai, mengingat karir politik Ace yang kian melejit menjadi politisi tingkat nasional.

“Karir politik kang Ace sudah di tingkat nasional, beliau diangkat Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) oleh Presiden Prabowo. Sudah bisa dipastikan kang Ace akan lebih mengabdikan dirinya untuk membantu presiden dan wakil presiden,” kata Jaro Ade.

Posisi Tubagus Ace Hasan Syadzily di DPP Partai Golkar sebagai wakil ketua umum sangat strategis, selain itu Ace juga memiliki posisi penting sebagai Ketua Dewan Pengurus Golkar Institute, dimana Partai Golkar Memiliki Sekolah Pemerintahan dan Kebijakan Publik (SPKP).

“Dan ini merupakan sejarah, karena sekolah pemerintahan dan kebijakan publik pertama di indonesia yang dimiliki partai politik. Jadi, menurut saya, karir politik kang Ace sudah bukan level provinsi apalagi kabupaten dan saya apresiasi keberhasilan beliau membawa Partai Golkar di Jabar cukup berhasil,” tutup Jaro Ade.

Dalam sambutannya Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa setelah pelaksanaan Pilkada, banyak pihak mengeluh terkait tingginya biaya Pilkada.

"Cerita dan tulisan dari lubuk hati maupun dari lubuk-lubuk yang lain. Hampir suaranya semuanya sama kok pilkadanya costnya tinggi ya?" ungkap Bahlil Lahadalia dalam HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Kamis (12/12/2024) malam.

Baca Juga : Prabowo-Gibran Diagendakan Hadiri Acara Puncak HUT Ke-60 Partai Golkar di Kawasan Sentul Kabupaten Bogor

Bahlil Lahadalia juga mengatakan, masih ada pihak yang saling mengalahkan usai gelaran Pilkada. Selain itu, ia juga menyoroti pihak yang menuding pihak lainnya melakukan intervensi melibatkan suatu institusi.

"Setelah Pilkada sekarang mulai kita mengatakan, saling menyalahkan antara satu dengan yang lain, ada yang merasa bersih dan yang lain merasa kotor, ada yang merasa membawa institusi A, institusi B, ikut intervensi," ucap Bahlil Lahadalia.

Kemudian, Bahlil Lahadalia meminta seluruh kader Partai Golkar agar tidak saling menyalahkan terkait hasil Pilkada.

Baca Juga : Partisipasi Publik dalam Pilkada Jakarta Mengemuka di Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pilkada

"Saya ingin mengatakan kepada kita semua di sini sebagai sesama anak bangsa, Golkar berpandangan tidak untuk saling menyalahkan antara satu dengan yang lain," tegas Bahlil Lahadalia.

Bahlil Lahadalia menyebutkan, tidak ingin hal tersebut terus terjadi setiap pelaksanaan Pemilu. Di sisi lain ia mengatakan, Pilkada justru terasa seperti pemilihan kepala desa (pilkades). 

"Saya mau tanya apakah demokrasi seperti ini yang kita inginkan Saudara sekalian, kalau ini yang kita pertahankan mau jadi apa demokrasi ini?" tutur Bahlil Lahadalia.  

"Dalam kajian banyak Partai Golkar, bapak presiden, ada suara-suara yang muncul dari kajian kami, ini pilkada rasa pilkades," kata Bahlil Lahadalia.

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa pihaknya telah mengundang Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

“Sesuai jadwal, Prabowo insyaallah akan hadir,” ungkap Bahlil Lahadalia kepada wartawan, seperti dikutip, pada Kamis (12/12/2024). 

Baca Juga : Partisipasi Publik dalam Pilkada Jakarta Mengemuka di Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pilkada

Namun, Bahlil Lahadalia belum bisa memastikan kehadiran Jokowi yang juga diundang dalam acara tersebut.

Dikabarkan juga, tidak hanya Prabowo-Gibran yang diundang, Bahlil Lahadalia juga mengundang para Ketu Umum partai politik lainnya.

“Seluruh ketum-ketum partai kami undang ya,” jelasnya.

Baca Juga : Shin Tae-yong Janji Timnya Akan Tampil Maksimal Meski Lelah

Acara puncak HUT Ke-60 Partai Golkar mengusung tema bertajuk Golkar Solid untuk Indonesia Maju, akan digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul, Kabupaten Bogor, Kamis (12/12/2024).

Sementara itu, Waketum Partai Golkar, Wihaji menyebutkan, akan ada suatu hal yang baru dalam agenda puncak HUT ke-60 Partai Golkar ini.

Menurutnya, seluruh partai politik yang menjadi peserta pemilu maupun yang tidak, diundang untuk menghadiri HUT partai berlambang pohon beringin itu.

“saya pikir nampak sekali berbagai macam kejanggalan-kejanggalan bahkan dalam perspektif -perspektif yang selama ini belum terungkap dari keputusan DKPP, terkait dengan pemberhentian Umi Wahyuni sebagai Ketua KPU Jabar,” kata Yusfitriadi di Bandung, Rabu, 11 Desember 2024.

Dimana, lanjutnya, kejanggalan dalam pemutusan Ummi Wahyuni sebagai Ketua KPU Jabar oleh DKPP dari sidang Gakkumdu tersebut bahwa yang bersangkutan tidak terbukti melanggar kode etik.

Baca Juga : Soal DKPP Berhentikan Ketua KPU Jawa Barat dari Jabatannya, Pengamat Politik Yusfitriadi Bilang Begini

Sehingga, tambahnya, seharusnya apabila dalam proses Gakkumdu tidak terbukti seharusnya itu bisa menjadi pertimbangan dari DKPP dalam mengambil keputusan.

“Nah di Gakkumdu diputuskan tidak ada apa-apa gitu loh. Nah sehingga kemudian harusnya kan karena tidak ada apa-apa sehingga, tidak merekomendasikan apapun kan karena nggak ada hal yang terjadi,” ujarnya.

Yusfitriadi menjelaskan, pemberhentian Ummi Wahyuni dari jabatannya, seharusnya hal itu diulasnya Mahkamah Konstitusi (MK). Akan tetapi ketika di MK juga clear tidak ada protes apapun, apalagi pengaduan.

Baca Juga : Gantikan Ummi Wahyuni, Ketua KPU Jabar Kini Dipimpin Aneu Nursifah

Bahkan, Lanjutnya, dalam pengambilan keputusan penetapan suara pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 kemarin merupakan hasil rapat pleno yang disetujui oleh semua komisioner.

"Kok cuma satu yang dilaporkan? Sedangkan yang (komisioner) lain  punya peran yang sama, itu diindikasikan melakukan pembiaran. Disitu saya mengambil kesimpulan bahwa adanya komunikasi siapapun komisioner itu dengan pihak pelapor,” ungkapnya.

Ia pun menyebut, kalau memang ada kecurangan yang dilakukan, pihak dari pelapor seharusnya melaporkan semua komisioner KPU Jabar hingga Bawaslu Jabar.

Baca Juga : DKPP Berhentikan Ketua KPU Jawa Barat Ummi Wahyuni dari Jabatannya

“Semua KPU semua Bawaslu diadukan dari DKPP sehingga keganjilan -keganjilan itu kita tidak tahu mana itu yang benar, tapi yang ini kami menganggap itu ganjil, kami menganggap itu janggal,” sebutnya

Ia pun menjelaskan, ini bukan hanya soal personal, melainkan ini dapat berdampak pada nasib pemilu ke depan

“Nah saya pikir ini bukan hanya sekedar urusan Umi Wahyuni, bukan hanya urusan personal, tapi juga ini urusan nasib pemilu ke depan,” tandasnya.

Jalan yang ditempuh paslon nomor urut 2, sah dan dibenarkan oleh Undang - Undang, karena pemerintah memberikan kesempatan kepada kontestan Pilkada yang tidak puas dengan hasil akhir keputusan penyelenggara Pemilu.

"Kami sangat menghormati dan menghargai upaya hukum yang ditempuh paslon nomor urut 2 pak Bayu Syahjohan dan kang Musyafaur Rahman, karena itu diatur dalam undang - undang," ungkap Wakil Bupati Bogor Terpilih, Ade Ruhandi alias Jaro Ade saat rapat dengan tim kuasa hukum, Selasa (10/12/2024).

Baca Juga : Riksa Budaya 2024 di Alun-alun Kota Bogor, Iceu Pujiati: Ajak Generasi Muda Lestarikan Budaya  

Jaro Ade mengatakan, dirinya telah mendapatkan arahan dari Bupati Bogor terpilih Rudy Susmanto untuk membentuk tim kuasa hukum, jika nanti gugatan yang diajukan paslon nomor urut 2 diterima MK.

"Kami sudah melakukan rapat dan sudah membentuk tim kuasa hukum diantaranya ada Herdiyan Nuryadin, Erik Fitriadi, Mulyana, Suhandono, Irwan, Ahmad Suherman dan Dicky Bastian Putra," beber Jaro Ade.

Sebagai tokoh yang berpengalaman dan matang dibidang politik, Jaro Ade menganggap hal yang dilakukan paslon nomor urut 2, merupakan bagian dari dinamika dalam pesta demokrasi.

"Ini merupakan proses dan bagian dari penyelenggaraan Pilkada, tentunya ada yang menang dan ada pula yang kalah, dan jika tidak puas dengan hasil perolehan suara, pemerintah pun memberikan ruang kepada paslon yang kalah untuk melakukan gugatan," terang Jaro Ade.

Baca Juga : Dejan/Gloria Awali dengan Manis Kalahkan Hiroki/Natsu di BWF World Tour Finals 2024 

Disinggung soal anggapan kubu Paslon nomor urut 2 menduga penyelenggara Pemilu wakil bupati dan bupati Bogor 2024 baik KPU maupun Bawaslu terlalu condong atau berpihak ke pasangan nomor urut 1 Rudy Susmanto-Jaro Ade.

"Saya menilai penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Bogor 2024 ini lebih kondusif jika dibandingkan dengan Pilkada sebelumnya. Tentunya ini sebuah keberhasilan KPU, BAWASLU, Pemkab Bogor dan seluruh masyarakat yang ikut serta bersama-sama menjaga iklim demokrasi di Kabupaten Bogor," ucap Jaro Ade.

Maka itu, Jaro Ade mengajak kepada semua element masyarakat yang sebelumnya mendukung masing-masing jagoannya untuk kembali bergandeng tangan bersama-sama membangun Kabupaten Bogor lebih baik lagi.

"Pilkada telah kita lalui, tidak ada lagi kubu kosong 1 maupun kubu kosong 2. Kita masyarakat Kabupaten Bogor harus kompak dan bersatu untuk bersama-sama membangun Kabupaten Bogor agar lebih baik dan masyarakatnya sejahtera," tutup Jaro Ade.

Berdasarkan rekapitulasi KPU, pasangan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan unggul dengan perolehan suara mencapai 14.130.192, jauh meninggalkan pasangan calon lainnya.

Ketua KPU Jawa Barat Ahmad Nur Hidayat mengatakan, paslon nomor urut 4 Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan menang pada pilgub Jabar. Mereka mendapatkan suara mencapai 14.130.192 jauh meninggalkan pasangan calon lainnya.

Baca Juga : Siti Fauziah, Perempuan Pertama Dilantik Jadi Sekjen MPR

"Paslon 1 memperoleh 2.204.452, paslon 2 memperoleh 2.116.017, paslon nomor urut 3 memperoleh 4.260.072 dan paslon nomor 4 memperoleh suara 14.130.192," ucap Ahmad Nur Hidayat sesuai rapat pleno rekapitulasi suara Pilgub Jabar, Senin (9/12/2024).

Ahmad melanjutkan, jumlah seluruh suara sah sebanyak 22.710.733 sedangkan jumlah suara tidak sah 993.052. Total jumlah suara sah dan tidak sah mencapai 23.703.785.

Namun begitu, Ahmad mengatakan, partisipasi pemilih pada Pilgub Jabar menurun hanya sebesar 65,97 persen dibandingkan Pilkada 2018.

Baca Juga : KPU Jabar Gelar Pleno Rekapitulasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Ini Hasilnya

Ia menyebut hal itu menjadi pekerjaan rumah bagi jajaran KPU Jawa Barat ke depan. 

Selama proses rapat pleno rekapitulasi suara, ia mengatakan, berjalan dengan lancar dan seluruh saksi menerima hasil suara. 

Selain itu, pelaksanaan pilkada serentak di Jawa Barat berjalan dengan aman, lancar, kondusif dan transparan.

Baca Juga : Gantikan Ummi Wahyuni, Ketua KPU Jabar Kini Dipimpin Aneu Nursifah 

"Tadi (hasil suara) sudah ditetapkan, nanti diberikan kepada saksi dan Bawaslu," ungkap dia. 

Adi Saputro komisioner KPU Jabar lainnya mengatakan, setelah penetapan hasil suara pihaknya akan menunggu apakah akan terdapat gugatan pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK) tiga hari ke depan.

 Apabila ada, lanjutnya, akan menunggu hingga hasil gugatan selesai di MK dan akan dilakukan penetapan pasangan calon.

Baca Juga : Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan Sementara Unggul Hasil Hitung Cepat Pilkada Jawa Barat

Namun, jika tiga hari terakhir tidak didapati gugatan maka pihaknya akan menunggu informasi dari MK dan KPU RI. 

“Selanjutnya nanti akan diumumkan pekan depan,” tutup dia.

Menurut Arief, KPU harus menjalankan putusan MK nomor 129/PUU-XII/2024 mengenai masa jabatan Kepala Daerah dihitung sejak pelantikan.

Arief mengatakan, putusan MK tersebut harus menjadi dasar hukum KPU dalam pencalonan Edi Damansyah yang berambisi untuk maju untuk kali ketiga, dalam Pilkada Serentak 2024.

Baca Juga : KPU Jabar Gelar Pleno Rekapitulasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Ini Hasilnya

“Kesengajaan dan ketidak pedulian KPU sangat jelas dalam pencalonan Edi Damansyah yang pernah mengajukan permohonan Judicial Review pada perkara Nomor 2/PUU-XXI/2023 pada 28 Februari 2023 telah ditolak MK, karena telah dianggap menjabat dua periode,” kata Arief dalam keterangannya, Senin 9 Desember 2024.

Arief kembali menegaskan, MK dalam putusannya menyatakan, bahwa masa jabatannya sebagai Plt Bupati maupun Bupati definitif Kutai Kartanegara menggantikan Rita Widya Sari pada masa bakti 2016-2021 telah dihitung sebagai satu periode penuh.

Hal itu diperkuat dengan Putusan MK Nomor 129/PUU-XXII/2024, di mana MK menolak memberikan tafsir baru mengenai cara penghitungan dua periode masa jabatan Kepala Daerah seperti yang dimohonkan oleh kuasa hukum pasangan Helmi-Mian dan Elva-Rizal.

Baca Juga : KPU Jabar Ungkap Ada 3 Kabupaten 1 Kota di Jawa Barat Ajukan Gugatan  ke MK Pilkada Serentak 2024

“MK kembali menegaskan bahwa makna “masa jabatan” telah dijelaskan dalam Putusan MK: Nomor 67/PUU-XVIII/2020 dan Nomor 2/PUU-XXI/2023, di mana masa jabatan dihitung satu periode penuh jika kepala daerah telah menjabat setengah atau lebih dari masa jabatannya, baik secara definitif maupun sebagai pejabat sementara (Plt),” sambungnya.

Pada Putusan MK Nomor 129/PUU-XXII/2024, MK menolak memberikan tafsir baru mengenai cara penghitungan dua periode masa jabatan Kepala Daerah seperti yang dimohonkan oleh kuasa hukum pasangan Helmi-Mian dan Elva-Rizal.

Putusan MK Nomor 129/PUU-XXII/2024 memperkuat tiga putusan sebelumnya, yakni Putusan MK Nomor: 22/2009, 67/2020, dan 2/2023.

Baca Juga : Antisipasi Menjamurnya PKL Jelang Nataru di Jalur Puncak, Pj Bupati Bogor Lakukan Ini Pasca Penertiban

Gugatan yang diajukan oleh kuasa hukum Helmi-Mian dan Elva-Rizal pada dasarnya meminta MK memberikan tafsir mengenai penghitungan masa jabatan pejabat sementara (Plt) Kepala Daerah.

MK memutuskan bahwa masa jabatan Plt dihitung sejak pelaksanaan tugas secara nyata (riil dan faktual) bukan sejak pelantikan.

Dalam putusan ini, MK secara tegas membatalkan Pasal 19 huruf e pada PKPU 8/2024 yang menyatakan penghitungan masa jabatan Plt dihitung sejak pelantikan.

Baca Juga : Polres Tulang Bawang Barat Siagakan Ratusan Personel Amankan Rapat Pleno Pilkada Tingkat Kabupaten

Keputusan ini memiliki dampak besar karena Pasal 19 huruf e tersebut dianggap telah kehilangan dasar yuridisnya, sehingga tidak dapat dijadikan acuan.

Dengan adanya keputusan ini, calon kepala daerah seperti Edi Damansyah, yang telah menjabat dua periode, tetapi tetap diloloskan oleh KPU untuk maju ke periode ketiga, otomatis dinyatakan batal demi hukum (null and void) dan wajib serta harus di Diskualifikasi, seberapa pun perolehan suara yang diperoleh Edi Damansyah pada Pilkada Kukar 2024.

Pendiskualifikasi terhadap Edi Darmansyah Ini bukan masalah menang kalah atau zero sum game dalam Pilkada Kukar 2024 tapi masalah penegakan aturan main dan hukum dalam pelaksanan Pilkada yang demokratis dan menjunjung tinggi UU dan hukum yang berlaku.

Rapat pleno terbuka ini dibuka langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU Jabar Aneu Nursifah pada pukul 13:50 WIB dan diikuti oleh peserta KPU di 27 Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi Jabar serta para tim pemenangan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pleno KPU Jabar untuk rekapitulasi perhitungan suara Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar itu bakal berlangsung selama 2 hari yakni Minggu 8 Desember hingga Senin 9 Desember 2024.

Baca Juga : Gantikan Ummi Wahyuni, Ketua KPU Jabar Kini Dipimpin Aneu Nursifah

Sementara ppantauanceklissatu.com di lokasi, sejumlah ketua KPU dari Kabupaten/Kota mulai membacakan hasil perolehan suara dari keempat paslon Pilgub Jabar. Di antaranya Kota Tasikmalaya, Kota Cimahi dan Kabupaten Pangandaran.

Pasangan Dedi Mulyadi - Erwan Setiawan unggul di tiga daerah yaitu 251.124 Kota Tasikmalaya, 141.450 di Kabupaten Pangandaran dan 172.700 di Kota Cimahi.

Sementara masing-masing ketiga pasangan lain memperoleh hasil yang berbeda, diantaranya Paslon Jeje -Ronald unggul membuntuti Dedi- Erwan di Kabupaten Pangandaran 58.541 suara.

Baca Juga : Pasca Banjir Bandang, Indonesia Care Gandeng Banyak Komunitas Berikan Layanan Pengobatan Gratis dan Psikososial di Sukabumi

Kemudian, Ahmad Syaikhu - Ilham Habibie buntuti Dedi Mulyadi -Erwan Setiawan di daerah yaitu Kota Tasikmalaya 76.920 kemudian Cimahi 88.673 suara.

Berikut jumlah lengkap perolehan suara yang sudah dibacakan oleh masing-masing ketua KPU di 3 Kota /Kabupaten saat gelaran rekapitulasi pleno terbuka di Gedung KPU Jabar pada Minggu 8 Desember 2024.

Baca Juga : KPU Jabar Ungkap Ada 3 Kabupaten 1 Kota di Jawa Barat Ajukan Gugatan  ke MK Pilkada Serentak 2024

Kota Tasikmalaya

1. Acep Adang -Gitalis Dwinatarina 55.092 suara.

2. Jeje Wiranata-Ronal Surapradja 18.511 suara.

3. Ahmad Syaikhu -Ilham Habibie 76.920 suara.

4. Dedi Mulyadi -Erwan Setiawan 251.125 suara.

Kota Cimahi

1. Acep Adang -Gitalis Dwinatarina 17.343 suara.

2. Jeje Wiranata-Ronal Surapradja 15.330 suara

3. Ahmad Syaikhu -Ilham Habibie 88.673 suara.

4. Dedi Mulyadi -Erwan Setiawan 172.700 suara.

Kabupaten Pangandaran

1. Acep Adang -Gitalis Dwinatarina 26.953 suara.

2. Jeje Wiranata-Ronal Surapradja 58.513 suara.

3. Ahmad Syaikhu -Ilham Habibie 24.541 suara.

4. Dedi Mulyadi -Erwan Setiawan 141.450 suara.

Disisi lain, untuk rekapitulasi selanjutnya KPU Jabar akan melakukan pembacaan hasil perolehan suara lain seperti Kota Depok dan Kota Banjar.

Pengangkatan Plt tersebut, merupakan buntut langkah pencopotan Ketua KPU Jabar definitif Ummi Wahyuni, yang sebelumnya ditetapkan melanggar kode etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada 2 Desember 2024 lalu di Jakarta.

Pada pembukaan rapat pleno terbuka, Aneu Nursifah menyebut penunjukan dirinya sebagai Plt tersebut hasil pleno internal KPU Jabar yang dilakukan pada 6 Desember 2024 kemarin.

Baca Juga : Dianggap Langgar Kode Etik dan Diberhentikan DKPP, Ketua KPU Jabar Ummi Wahyuni Bakal Banding ke PTUN

Dari hasil rapat internal tersebut, kata Aneu, para komisioner sepakat mengangkat dirinya sebagai pelaksana tugas menggantikan Ummi Wahyuni sebagai ketua KPU Jabar.

“Pertama ini kita tim teknisi ya kita sudah pleno untuk pelaksana tugas di tanggal 6 Desember lalu, untuk definitif kita belum melakukan pleno,”kata Aneu Nursifah disela Rapat Pleno Terbuka.

Dia menjelaskan, sesuai PKPU nomor 8 tahun 2019 atau perubahan atas PKPU 3 tahun 2020 pasal 19A tugas pelaksana tugas ketua KPU salah satunya memimpin rapat pleno dan mengumumkan hasil rekapitulasi pemungutan suara.

Baca Juga : Soal DKPP Berhentikan Ketua KPU Jawa Barat dari Jabatannya, Pengamat Politik Yusfitriadi Bilang Begini

“Dan tugas ketua KPU memimpin pleno dan memutuskan hasil dalam pleno,”kata dia.

Dia memastikan, dengan adanya penunjukan pelaksana tugas tersebut, kegiatan rekapitulasi suara pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar dipastikan tetap dilaksanakan.

“Artinya saat ini KPU Jabar belum memiliki ketua definitif, tetapi untuk proses rekapitulasi tetap dilaksanakan dengan keputusan kemarin melalui ketua Plt terlebih dahulu,” pungkasnya.

Dimana pasangan calon kontestan, menggugat hasil penghitungan suara di Pilkada serentak 2024 ke Mahkamah konstitusi (MK).Dimana keempat daerah tersebut yakni Kabupaten Pangandaran, Sumedang, Bandung dan Kota Depok.

"Sampai tadi siang, kita cek baru empat kabupaten/kota. Pertama Kabupaten Pangandaran, lalu Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung dan terakhir Depok,"kata Aneu di Kantor KPU Jabar, Minggu  (8/12/2024).

Baca Juga : PSB Bogor U-17 di Puncak Klasemen Sementara Grup F Piala Suratin Nasional, Usai Unggul 8-1 atas NTB

Aneu mengungkapkan, gugatan yang dilakukan merupakan hak masing-masing Paslon, terkait hasil Pilkada serentak 2024.

"Kita sebagai penyelenggara, mempersiapkan itu,"kata dia.

Aneu memastikan, gugatan yang masuk tidak akan mengganggu proses tahapan Pilkada serentak 2024 yang tengah berlangsung.

Terlepas apapun hasil sengketa, yang akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) kelak.

"Tidak karena semua sudah ada tahapannya. Kalaupun berperkara, tidak akan menjadi hambatan. Jadi intinya kita menunggu sampai putusan, bagaimana Mahkamah Konstitusi untuk kemudian menetapkan pasangan calon,"katanya. Rendra

Massa menilai, hal itu sebagai bentuk pertanggung jawaban moral, karena jumlah warga yang menyalurkan hak pilihnya di Pilbup Kabupaten Bogor di bawah target atau rendah.

"KPU diamanatkan rakyat dengan diberi anggaran Rp131 miliar untuk menggelar kompetisi mencari pemimpin Kabupaten Bogor, untuk periode 2024-2029," ungkap Koordinator Aksi, Ali Taufan Vinaya dalam orasinya, seperti dikutip pada Sabtu (07/12/2024).

Baca Juga : Agung Laksono Penuhi Syarat Calon Ketua Umum PMI Pusat Dalam Munas 2024

"Namun sayangnya, KPU telah gagal menunaikan amanah dari rakyat karena tidak berhasil meningkatkan partisipasi rakyat yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap atau DPT untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara atau TPS menyalurkan hak politiknya," tegas Ali Taufan Vinaya.

Selain itu pihaknya juga mendesak, anggaran berupa dana hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2024 yang dikucurkan Pemerintah Kabupaten Bogor, kepada KPU sebesar Rp 131 miliar diaudit.

Karena ketidakberhasilan KPU meningkatkan partisipasi jumlah pemilih pada pemungutan suara Rabu 27 November lalu itu, efek atau imbas dari tidak masifnya KPU Kabupaten Bogor, mensosialisasikan perhelatan pemilihan bupati atau Pilbup kepada masyarakat yang tinggal di 435 desa dan kelurahan dan 49 kecamatan.

"Anggaran sosialisasi sudah dialokasikan dana hibah APBD, tapi kenapa ke pemukiman yang ada di pelosok sosialisasi minim, akibatnya banyak warga yang tidak tahu akan adanya Pilbup, termasuk siapa  calon yang berkompetisi," beber Ali Taufan Vinaya.

Baca Juga : Mahasiswa FISIP UNIDA Hadiri Acara Kumpul Fakta yang Digelar Liputan 6 untuk Berantas Hoaks Kesehatan

Diketahui, pemilihan bupati atau Pilbup Bogor 2024, partisipasi rakyat untuk menyalurkan hak pilihnya sangat rendah. Padahal KPU sedari awal menargetkan partisipasi bisa mencapai 85 persen dari total jumlah Daftar Pemilih Tetap atau DPT.

Data dari KPU setempat, ada sekitar 1.620.838 atau setara 41 persen dari total Daftar Pemilih Tetap atau DPT sebanyak 3.926.080 pemilih tidak menyalurkan hak politiknya dengan kata lain 1.620.838 pemilih mengambil sikap golput. Sementara suara sah sebanyak 2.305.242 suara.

Angka golput ini menariknya jauh lebih tinggi dari suara yang diraih pasangan calon nomor urut 1 Rudy Susmanto-Jaro Ade, dimana pasangan yang diusung koalisi besar dengan lokomotif partai yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju atau KIM plus hanya meraih 1.559.328 suara.

Sedangkan pasangan nomor urut 2 usungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP meraih 599.453 suara.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Bogor, Muhammad Adi Kurnia, saat diminta peserta aksi untuk menjelaskan soal rendahnya partisipasi pemilih mengatakan, KPU beserta jajaran di bawahnya telah berusaha maksimal untuk mensosialisasikan Pilbup kepada seluruh warga Kabupaten Bogor.

"Kami akui partisipasi Pilbup tidak sesuai dengan target, sosialisasi sudah kami laksanakan, tapi kembali lagi kepada masyarakat yang memiliki hak pilih, untuk itu saya sebagai ketua KPU beserta komisioner lainnya menghaturkan permohonan maaf," terang Adi Kurnia.

Permohonan maaf ketua KPU itu tak membuat puas peserta aksi, mereka berjanji akan kembali mendatangi kantor KPU.

Ketua KPU Kabupaten Bogor, Muhammad Adi Kurnia menyebutkan, pihaknya sudah menyelesaikan rekapitulasi hasil perhitungan suara di Kabupaten Bogor untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati.

"Untuk perolehan suara silakan lihat di laman resmi KPU atau media sosial kami terkait jumlah perolehan suaranya," ungkap Muhammad Adi Kurnia kepada ceklissatu.com, Kamis (05/12/2024) malam.

Baca Juga : Hasil Rekapitulasi Pilbup Bogor 2024: Pasangan Rudy Susmanto-Jaro Ade Unggul, Ini Raihan Suaranya

Sementara itu lanjutnya, untuk gubernur KPU akan melakukan rekapitulasi berjenjang di tingkat TPS, PPK, Kabupaten/Kota, kemudian direkap di tingkat provinsi.

Kemudian untuk bupati sampai di KPU rekapitulasinya akan melakukan pengumuman dari tanggal 30 November - 15 Desember 2024.

"Kami menunggu apakah ada gugatan dari Paslon atau tidak. Jika tidak kami akan menunggu arahan dari KPU RI dan KPU Provinsi untuk menetapkan pasangan calonnya," jelas Ketua KPU.

Saat ditanya terkait pleno rekapitulasi suara waktunya cukup ngaret, Adi Kurnia mengatakan bahwa KPU melakukan sinkronisasi hasil suara data dengan Bawaslu.

Baca Juga : KI DKI Jakarta Dorong Dinas PPKUKM Optimalkan Informasi Publik untuk Pengusaha UMKM

"Takutnya ada perbedaan angka atau apa, supaya bisa kami selesaikan terlebih dahulu. Normalnya tiga hari setelah kita melakukan pengumuman, tidak ada sanggahan, baru kita bisa melakukan penetapan," beber Adi Kurnia.

Kemudian Adi Kurnia menegaskan bahwa perolehan suara (Pilbup Bogor) sudah final. Tahapan selanjutnya kata dia, KPU akan melakukan pengumuman dari tahapan 30 November sampai 15 Desember 2024.

"Lalu kita menunggu arahan dari KPU RI dan Provinsi untuk melakukan penetapan Paslon. Suara tidak sah dari gubernur dan bupati di Kabupaten Bogor diangka kurang lebih 110.000 suara tidak sah," pungkasnya.

Berikut ini hasil pleno KPU rekapitulasi penghitungan suara Pilkada Kabupaten Bogor 2024:
Rudy Susmanto-Ade Ruhandi (Jaro Ade) 1.559.328 Suara.
Bayu Syahjohan-Musyafaur Rahman 599.453 Suara.
Golput 1.620.838
Suara Sah 2.158.781
Suara Tidak Sah 146.461
Partisipasi Pemilih 2.305.242
Jumlah Pemilih 3.926.080