Fase penyisihan sebentar lagi selesai. Ada tim yang sudah percaya diri terus melaju, ada yang masih berjuang dan ada yang sudah mulai berkemas karena harus segera bergegas karena belum berhasil melaju ke babak berikutnya. 

Tapi, piala dunia kali ini bukan cuma sekadar bicara laga hidup dan mati negara yang berlaga. Melainkan kebahagiaan warga Indonesia hingga ke pelosok daerah yang bisa merasakan euforia pertandingan empat tahunan sekali ini. 

Bukan hanya sekadar kemajuan teknologi namun karena siaran Piala Dunia 2026 disiarkan oleh kanal TV yang jangkauannya sudah sangat luas, ya betul TVRI. 

Baca Juga: Presiden Prabowo Perkuat Dukungan untuk Indonesia Jadi Tuan Rumah FIFA ASEAN Menuju Piala Dunia 2030

Sebagai TV penyiaran publik milik pemerintah, TVRI jelas memiliki jangkauan yang sangat luas. Sebelumnya, TV Swastalah yang memiliki hak siar, dan bayangkan, warga desa di pelosok daerah harus merogoh kocek lebih dalam dengan membeli pemancar atau parabola untuk bisa menyaksikan gelaran piala dunia yang selalu ditunggu-tunggu. 

Mereka yang jauh lebih dalam, mungkin harus berjalan ke arah kota untuk bisa menikmati berbagai bintang sepak bola memainkan si kulit bundar. Itu dulu saat jangkauan siaran piala dunia belum seluas jangkauan TVRI yang kini menyajikan siaran langsung Piala Dunia 2026. 

Bayangkan saja, saudara-saudara kita di Indonesia Timur yang sering kali tertinggal informasi karena minimnya kanal siaran, kini merayakan gegap gempita Piala Dunia. Bahkan di Maluku Utara, hampir setiap rumah memasang bendera negara yang mereka dukung, dan Cagar Budaya Tembok Oranje selalu dipadati warga yang ingin menyaksikan pertandingan secara bersama-sama atau nobar nonton bareng. 

Tidak hanya itu, mereka datang dengan segala atribut negara yang mereka dukung. Nuansa festival antarnegara tersaji di sana. 

Kenapa ini menjadi penting? Karena piala dunia yang bisa diakses oleh kanal TVRI yang luas menjadi salah satu hiburan di tengah kekisruhan di dunia dan ibu kota. Mereka menanggalkan kepenatan sejenak dengan menyaksikan piala dunia. 

Tentunya, ketika tulisan ini dibuat piala dunia yang saat ini digelar di 3 negara yakni Amerika, Meksiko dan Kanada belum berakhir. Bahkan baru 1/3 dari keseluruhan penyelenggaraan. 

Semua negara yang melaju ke babak berikutnya tentunya ingin tetap menang hingga bisa jadi nomor satu di dunia. Begitu juga dengan warga yang masih terus ingin menghibur diri dengan menyaksikan tim kesayangan mereka berlaga. 

Apakah Tim Negara Anda bisa jadi juara? Terus saksikan di TVRI dan acara nobar dimanapun itu berada. 

Salam Olahraga
Salam Sportivitas. 

Tulisan ini ditulis oleh Robby Firliandoko, Kepala Program Studi Sains Komunikasi FISIP Universitas Djuanda

Ruang digital saat ini baik di kolom komentar media sosial maupun grup obrolan, sedang dipenuhi oleh kesalahpahaman. Masalah utamanya bukan disebabkan pada teknologi yang kita gunakan, melainkan pada hilangnya “rasa” dalam setiap pesan yang disampaikan. Seringkali kita hanya fokus dalam merangkai kata-kata untuk terlihat pintar, dan mengabaikan hal yang lebih penting yaitu ketulusan hati saat menyampaikan pesan tersebut.

Kelelahan pikiran akibat banjir informasi sehari-hari kerapkali menjadi pemicu munculnya “sampah hati” di dalam diri kita, seperti rasa iri, dengki, marah, atau benci. Saat emosi-emosi negatif itu menguasai diri, cara kita dalam merespon orang lain otomatis menjadi reaktif dan kurang terkontrol. Sehingga akibatnya, obrolan yang seharusnya mampu menyelesaikan masalah justru malah berakhir menjadi konflik baru yang melelahkan.

Baca Juga: Perkuat Pembinaan Generasi Muda Melalui E-Sport Kapolri Cup 2026

Oleh karena itu, kehadiran Heart Communication Theory atau Teori Komunikasi Hati menjadi sangat penting untuk kita terapkan ke dalan kehidupan sehari-hari. Konsep yang diterapkan dalam teori ini mengajak kita baik sebagai pengirim maupun penerima pesan, untuk selalu mengolah pikiran dan perasaan sebelum memulai interaksi. Tujuannya ialah untuk kita menyaring setiap energi negatif agar menjadi kekuatan positif yang melahirkan sikap simpati dan empati di dalam diri kita.

Supaya kita dapat merawat serta menjaga hubungan antar sesama agar hubungan itu tetap terasa hangat dan harmonis, kita bisa mulai dengan melatih manajemen komunikasi hati melalui empat langkah sederhana berikut:

Kenali Hati: Menata niat dan menenangkan pikiran untuk dijadikan pondasi utama sebelum kita memulai berbicara atau mengetik pesan.

Desain Hati: Berlapang dada dalam menerima pesan dari orang lain disertai dengan kepala yang dingin, sehingga kita bisa menghindari konflik yang disebabkan oleh kesalahpahaman antara satu dengan yang lain.

Berbagi Hati: Menyampaikan maksud dan pandangan kita secara jujur, Ikhlas, tulus dari hati, serta dipenuhi dengan kasih sayang

Luruskan hati: Menyempurnakan Kembali niat kita dengan rasa Syukur dan kesabaran, terutama saat kita menghadapi perbedaan pendapat.

Komunikasi akan berjalan jauh lebih efektif apabila komunikasi tersebut didasari oleh energi positif dari hati nurani, bukan dari ego atau amarah. Berbicara atau berinteraksi di dalam media sosial dari hati ke hati memiliki kekuatan untuk menyejukkan, menghormati, dan menyatukan kembali pihak-pihak yang berselisih. Inilah alasan pentingnya kita untuk dapat  menerapkan “Teori Komunikasi Hati” baik dalam kehidupan nyata maupun kehidupan di media sosial.

Teknologi boleh terus melesat maju, namun kehangatan empati manusia tidak akan pernah bisa tergantikan oleh kecerdasan buatan (AI). Saat kita mulai membiasakan diri untuk berkomunikasi dengan melibatkan bukan hanya pikiran melainkan juga hati atau perasaan, kedamaian serta kebahagiaan hidup tentunya akan terasa jauh lebih dekat.

Putri Nazwa
Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi 
Fakultas Komunikasi dan Desain 
Universitas Pamulang

Di balik gambaran mengenai bunker, rudal balistik, dan wahana nirawak tersebut, terdapat pelajaran strategis yang relevan bagi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Missile City sesungguhnya bukan hanya simbol kekuatan militer Iran, melainkan representasi dari perjalanan panjang sebuah bangsa dalam membangun kapasitas nasional melalui penguasaan teknologi, penguatan industri pertahanan, serta investasi berkelanjutan pada sumber daya manusia. Kemampuan itu tidak lahir secara instan, melainkan melalui proses panjang yang dijalankan secara konsisten selama beberapa dekade.

Baca Juga: Sathantai Kodaeral IV Bersihkan Pantai Tanjung Uma

Lingkungan strategis yang dihadapi Iran sejak akhir dekade 1970-an ditandai oleh berbagai bentuk tekanan eksternal, mulai dari embargo, pembatasan akses teknologi, hingga sanksi ekonomi yang berkepanjangan. Situasi tersebut menciptakan keterbatasan dalam memperoleh sistem persenjataan dan teknologi militer dari luar negeri. Dalam kondisi seperti itu, Iran menghadapi pilihan yang tidak mudah. Ketergantungan terhadap pihak luar semakin sulit dipertahankan, sementara kebutuhan menjaga keamanan nasional tetap harus dipenuhi.

Keadaan tersebut melahirkan pendekatan yang dalam kajian strategi industrialisasi pertahanan dikenal sebagai enforced autonomy. Konsep ini menggambarkan situasi ketika tekanan lingkungan strategis mendorong sebuah negara untuk membangun kemandirian karena akses terhadap sumber daya dan teknologi dari luar menjadi terbatas atau tidak dapat diandalkan. Kemandirian yang lahir melalui enforced autonomy bukan semata-mata pilihan ideologis, melainkan kebutuhan strategis untuk memastikan keberlangsungan negara dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan.

Dalam konteks pembangunan industri pertahanan, enforced autonomy mendorong lahirnya kemampuan nasional yang berkembang secara bertahap. Ketika akses terhadap teknologi asing semakin terbatas, upaya dimulai dari pemeliharaan dan modifikasi sistem yang telah dimiliki. Tahapan berikutnya berkembang menjadi produksi komponen, penguasaan proses manufaktur, pembangunan pusat penelitian, pengembangan teknologi sendiri, hingga kemampuan menghasilkan sistem persenjataan yang dirancang sesuai kebutuhan nasional. Proses tersebut membutuhkan waktu panjang, tetapi menghasilkan fondasi yang lebih kuat karena dibangun di atas penguasaan pengetahuan dan pengalaman domestik.

Perjalanan Iran menunjukkan bahwa industri pertahanan tidak dapat tumbuh hanya melalui pembelian alutsista dari luar negeri. Penguatan industri strategis memerlukan pembangunan ekosistem yang mencakup lembaga penelitian, perguruan tinggi, pusat inovasi, industri manufaktur, serta dukungan kebijakan negara yang berkelanjutan. Ketika seluruh komponen tersebut bergerak dalam arah yang sama, kemampuan nasional akan berkembang secara kumulatif dan menghasilkan kapasitas yang semakin matang dari waktu ke waktu.

Baca Juga: Pelajaran Dari Industrialisasi Pertahanan Iran: Model Kemandirian Terpaksa

Pembelajaran tersebut memiliki arti penting bagi Indonesia yang sedang memperkuat fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Sebagai negara besar dengan wilayah yang luas dan posisi geopolitik yang strategis, Indonesia memerlukan kemampuan pertahanan yang didukung oleh kapasitas industri nasional yang kuat. Kemandirian industri pertahanan bukan sekadar persoalan kemampuan memproduksi alutsista, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan menjaga kesinambungan operasional, menjamin ketersediaan suku cadang, menguasai teknologi kritis, serta mengurangi kerentanan terhadap dinamika eksternal yang sulit diprediksi.

Dalam konteks tersebut, konsep enforced autonomy dapat dipahami sebagai pelajaran strategis mengenai pentingnya membangun kapasitas nasional sebelum muncul tekanan yang memaksa. Indonesia memiliki kesempatan untuk memperkuat industri pertahanan melalui jalur yang terencana, bertahap, dan berkesinambungan. Pengembangan teknologi nasional tidak perlu menunggu situasi krisis. Justru dalam kondisi stabil, fondasi kemandirian dapat dibangun dengan lebih baik melalui investasi pada riset, inovasi, pendidikan, dan penguatan industri strategis.

Keberhasilan Iran juga menunjukkan pentingnya kesinambungan pembangunan jangka panjang. Kemampuan yang mereka miliki saat ini merupakan hasil dari proses yang berlangsung selama puluhan tahun. Pusat penelitian terus dikembangkan, kapasitas industri diperluas, dan generasi baru ilmuwan serta insinyur dipersiapkan secara berkelanjutan. Arah pembangunan tersebut dijaga dalam kerangka kepentingan nasional yang konsisten sehingga menghasilkan akumulasi kemampuan yang semakin kuat dari waktu ke waktu.

Pembangunan industri pertahanan pada dasarnya memang memerlukan kesabaran strategis. Hasilnya tidak selalu terlihat dalam waktu singkat. Banyak teknologi memerlukan tahapan penelitian, pengujian, penyempurnaan, hingga produksi yang memakan waktu panjang. Karena itu, keberhasilan sering kali ditentukan oleh kemampuan menjaga kesinambungan visi pembangunan. Negara yang mampu mempertahankan arah strategisnya dalam jangka panjang akan memiliki peluang lebih besar untuk mencapai tingkat kemandirian yang diinginkan.

Aspek lain yang menarik dari pengalaman Iran adalah kemampuannya mengembangkan sistem persenjataan yang relatif murah dan efisien  tetapi memiliki dampak strategis yang signifikan. Fokus pada pengembangan rudal dan drone menunjukkan bahwa efektivitas tidak selalu ditentukan oleh mahalnya suatu sistem senjata. Perkembangan konflik modern memperlihatkan bahwa teknologi tanpa awak, sistem presisi, dan kemampuan jaringan menjadi faktor yang semakin menentukan dalam operasi militer masa kini.

Baca Juga: Kodaeral IV Sambut BPK RI, Pemeriksaan Keuangan Dimulai

Perubahan karakter peperangan tersebut membuka peluang bagi negara-negara berkembang untuk membangun kemampuan yang relevan dengan kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki. Pengembangan drone, rudal, sistem penginderaan, kecerdasan buatan, teknologi siber, dan berbagai sistem otonom dapat menjadi bagian dari strategi penguatan industri pertahanan nasional. Selain meningkatkan kemampuan pertahanan, pengembangan sektor-sektor tersebut juga berpotensi mendorong pertumbuhan industri teknologi nasional yang memiliki nilai tambah tinggi.

Seluruh proses itu pada akhirnya bertumpu pada kualitas sumber daya manusia. Tidak ada teknologi yang lahir tanpa ilmuwan. Tidak ada inovasi tanpa peneliti. Tidak ada industri strategis yang maju tanpa insinyur dan tenaga profesional yang kompeten. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa investasi terbesar dalam pembangunan pertahanan modern sesungguhnya terletak pada pembangunan manusia yang mampu menciptakan, mengembangkan, dan menguasai teknologi.

Indonesia memiliki modal yang sangat besar dalam bentuk bonus demografi dan sumber daya manusia yang terus berkembang. Potensi tersebut perlu diarahkan untuk memperkuat kapasitas nasional dalam bidang sains, teknologi, teknik, dan inovasi.

 Perguruan tinggi, lembaga penelitian, industri, dan institusi strategis negara perlu membentuk ekosistem yang saling mendukung sehingga proses alih pengetahuan dan pengembangan teknologi dapat berlangsung secara berkelanjutan. Penguatan kapasitas sumber daya manusia akan menjadi fondasi utama bagi lahirnya inovasi nasional pada masa depan.

Pengalaman Missile City Iran juga memperlihatkan bahwa penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan elemen penting dalam membangun daya tahan nasional. Pada abad ke-21, kekuatan negara semakin ditentukan oleh kemampuan menghasilkan inovasi dan menguasai teknologi strategis.

 Persaingan global tidak lagi hanya berkaitan dengan sumber daya alam atau jumlah penduduk, tetapi juga kemampuan mengembangkan teknologi yang mampu memberikan keunggulan kompetitif.

Karena itu, pembangunan industri pertahanan harus dipandang sebagai bagian dari pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional secara lebih luas. Ketika kemampuan riset meningkat, industri berkembang, dan sumber daya manusia semakin unggul, manfaatnya tidak hanya dirasakan sektor pertahanan, tetapi juga sektor ekonomi, pendidikan, dan pembangunan nasional secara keseluruhan. Hubungan inilah yang menjadikan industri pertahanan sering disebut sebagai salah satu penggerak kemajuan teknologi suatu bangsa.

Baca Juga: Penguatan Sumber Daya Manusia Pertahanan, FKG Universitas Indonesia Gandeng Unhan

Pada akhirnya, pelajaran terbesar dari Missile City Iran bukan terletak pada rudal yang tersimpan di bawah tanah atau fasilitas bunker yang tersembunyi dari pengamatan. Nilai strategis yang paling penting justru berada pada konsistensi pembangunan kemampuan nasional yang dilakukan secara berkelanjutan. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa kemandirian tidak lahir dari keputusan sesaat, melainkan dari visi jangka panjang yang dijaga melalui investasi pada sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, teknologi, dan industri strategis.

Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat jalur pembangunan tersebut dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan memperkuat industri pertahanan nasional, memperluas penguasaan teknologi strategis, serta membangun sumber daya manusia yang unggul, Indonesia dapat meningkatkan daya tangkal sekaligus memperkokoh kedaulatan nasional. Dari Missile City Iran, pelajaran yang dapat dipetik bukanlah mengenai bentuk persenjataannya, melainkan mengenai keteguhan sebuah bangsa dalam membangun kemampuan sendiri sebagai fondasi kekuatan nasional yang berkelanjutan.

Oleh: Marsda TNI Dr. Budhi Achmadi

‎
‎Fenomena seperti ini bukan pertama kali terjadi. Keramaian di ruang publik, baik setelah pertandingan olahraga, konser musik, car free day, maupun pesta tahun baru, sering meninggalkan jejak berupa tumpukan sampah. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan lingkungan di perkotaan tidak hanya berkaitan dengan fasilitas, tetapi juga perilaku masyarakat dalam menggunakan ruang bersama.
‎
‎Data terbaru Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) merekam potret buram ini, di mana 65,45 persen dari total 25,14 juta ton timbulan sampah tahunan belum terkelola dengan baik dan berakhir mencemari ekosistem. Paradoks ini kian nyata karena sistem resmi baru mampu menangani 34,55 persen sampah, sementara sisanya menumpuk di 56,69 persen Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang masih menggunakan sistem penimbunan terbuka (open dumping). 

Baca Juga: Agar Pilah Sampah Jadi Budaya, Fahira Idris Minta Pemprov DKI Jakarta Pastikan Tujuh Hal Ini
‎
‎Besarnya angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan sampah masih menjadi tantangan serius di berbagai daerah, termasuk kawasan perkotaan yang dipenuhi aktivitas masyarakat. Dalam situasi keramaian, rasa tanggung jawab individu sering kali melemah. Banyak orang merasa sampah yang mereka tinggalkan nantinya akan dibersihkan oleh petugas kebersihan atau pihak lain.
‎
‎Di sisi lain, meningkatnya aktivitas publik juga beriringan dengan meningkatnya penggunaan produk sekali pakai seperti botol plastik, kantong makanan, dan kemasan minuman. Sampah jenis ini menjadi yang paling sering ditemukan setelah kegiatan massa berlangsung.

‎
‎Fenomena sampah di ruang publik juga berkaitan dengan kualitas lingkungan perkotaan secara lebih luas. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut wilayah perkotaan kini mengalami fenomena urban heat island atau kondisi ketika suhu kota terasa lebih panas dibanding wilayah sekitarnya akibat dominasi beton, aspal, dan minimnya vegetasi. 
‎
‎Menurut BMKG, efek urban heat island telah dirasakan di sejumlah kota besar seperti Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar selama puluhan tahun terakhir. Minimnya ruang hijau membuat panas lebih mudah tersimpan di permukaan kota dan dilepaskan kembali ke udara, terutama pada malam hari. 
‎
‎Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kualitas lingkungan perkotaan dipengaruhi oleh berbagai kebiasaan masyarakat, mulai dari cara menggunakan ruang publik hingga pengelolaan sampah sehari-hari. Ruang kota yang dipenuhi sampah, kendaraan, dan dominasi bangunan beton perlahan membentuk lingkungan yang semakin tidak nyaman untuk ditinggali.

Baca Juga: Usung Semangat Eco Movement, Medali Peserta Bogor Run 2026 Dibuat dari Sampah Sungai Cisadane
‎
‎Di tengah berbagai kampanye menjaga lingkungan, fenomena sampah pasca keramaian menunjukkan bahwa kesadaran publik belum selalu berjalan seiring dengan perilaku nyata. Perayaan mungkin hanya berlangsung semalam, tetapi jejak yang ditinggalkan di ruang publik bisa bertahan lebih lama.
‎
Siti Balqis Sari Manah

118 tahun kemudian, medan perangnya berubah. Kini kita tidak lagi melawan penjajah bersenjata, tetapi melawan banjir informasi yang tak henti. Ironisnya, di tengah kemudahan mengakses data, hoaks justru lebih cepat menyebar daripada fakta. Satu tangkapan layar palsu, satu narasi provokatif, cukup untuk membuat ribuan orang panik, marah, atau saling curiga.

Ini bukan sekadar masalah “salah kirim chat”. Informasi palsu adalah racun sosial. Ia merusak kepercayaan publik, memecah kohesi masyarakat, dan membuat kebijakan publik berjalan di atas dasar yang keliru. Kita melihatnya terjadi berulang: dari isu kesehatan, bencana alam, hingga proses demokrasi. Setiap kali, masyarakat jadi korban.

Baca Juga: Fahira Idris: Bang Japar Tak Pernah Minta THR, Masyarakat Diminta Waspadai Ormas Bang Japar Indonesia

Di titik inilah semangat kebangkitan nasional harus dimaknai ulang. Kebangkitan hari ini bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi atau infrastruktur, tetapi soal kebangkitan nalar kritis. Bangsa yang bangkit adalah bangsa yang mampu membedakan mana fakta, mana opini, dan mana rekayasa.

Dan di sinilah peran media terpercaya menjadi penting. 

Media yang bekerja dengan kaidah jurnalistik tidak mengejar klik dengan cara memelintir fakta. Ia memeriksa sumber, memberi ruang klarifikasi, dan berani meralat jika keliru. Proses ini memang lambat dibanding kecepatan hoaks, tetapi hanya dengan cara inilah kebenaran bisa dijaga. 

Sayangnya, banyak masyarakat masih terjebak pada logika “yang penting viral”. Padahal viral tidak sama dengan benar. Kecepatan tanpa verifikasi hanya melahirkan kebingungan kolektif. 

Karena itu, pada momentum 20 Mei ini, saya mengajak kita semua untuk kembali pada semangat awal kebangkitan: memilih dengan sadar. Pilih informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Pilih media yang punya redaksi jelas, alamat kantor jelas, dan bersedia dikoreksi publik. 

Literasi digital bukan hanya soal bisa menggunakan gawai. Ia soal berani berhenti sejenak sebelum membagikan, bertanya “dari mana ini berasal?”, dan mencari konfirmasi di sumber terpercaya. Satu tindakan kecil itu, jika dilakukan berjuta orang, akan memutus rantai hoaks.

Kebangkitan nasional 2026 harus berarti kebangkitan dari kebodohan informasi. Jika tahun 1908 kita bangkit melawan penjajahan fisik, maka hari ini kita bangkit melawan penjajahan narasi palsu. 

Indonesia hanya akan kuat jika warganya kuat dalam berpikir. Dan berpikir kuat hanya bisa tumbuh dari informasi yang sehat. 

Selamat Hari Kebangkitan Nasional.  

Mari bangkit dengan memilih informasi yang benar, dari media yang bisa dipercaya.

Salam,
Suhairil Anwar
Pemimpin Umum Ceklissatu.com

‎
‎Fenomena ini membuat satu pertanyaan terasa cukup mengganggu: mengapa sebagian netizen Indonesia begitu cepat memaafkan figur publik yang sebenarnya sudah melakukan kesalahan serius?
‎
‎Setiap kali ada influencer yang terlibat masalah, respons publik biasanya memang besar di awal. Potongan video tersebar cepat, kolom komentar dipenuhi kritik, dan ajakan boikot muncul di berbagai platform media sosial. Namun pola ini sering berakhir sama. Ketika muncul kasus baru yang lebih viral, kontroversi sebelumnya perlahan tenggelam dan figur yang sempat “dicancel” kembali diterima seperti biasa.

Baca Juga: Pengawasan UU HPP di Jakarta, Fahira Idris Soroti Perlindungan UMKM, Pekerja Gig, Daya Beli dan Pajak Karbon
‎
‎Tentu tidak semua netizen Indonesia bersikap seperti itu. Masih banyak masyarakat yang tetap kritis dan konsisten terhadap tindakan figur publik. Namun di sisi lain, ada juga sebagian orang yang justru tetap memberikan perhatian, dukungan, bahkan panggung kepada influencer yang berkali-kali membuat kontroversi.
‎
‎Arus informasi di media sosial yang bergerak sangat cepat membuat perhatian publik mudah berpindah. Menurut laporan DataReportal Indonesia 2025, masyarakat Indonesia menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari di media sosial. Akibatnya, satu isu bisa dengan cepat tergantikan oleh isu lain yang lebih baru dan lebih ramai. Hari ini ramai membahas satu kasus, beberapa hari kemudian perhatian sudah berpindah ke kontroversi lain.

‎
‎Namun ada hal lain yang juga menarik untuk diperhatikan: tidak semua influencer diperlakukan dengan standar yang sama.
‎
‎Figur publik yang dianggap cantik, ganteng, lucu, atau relatable sering kali mendapatkan toleransi lebih besar dari sebagian publik. Kesalahan yang seharusnya dipertanyakan serius berubah menjadi sekadar “namanya juga manusia” atau “semua orang bisa berubah”. Sementara itu, figur lain yang tidak terlalu disukai publik bisa menerima kritik yang jauh lebih keras untuk kesalahan yang serupa.
‎
‎Fenomena ini berkaitan dengan konsep halo effect, yaitu kecenderungan seseorang memberikan penilaian positif hanya karena memiliki kesan tertentu, seperti penampilan yang menarik. Penjelasan mengenai konsep ini dibahas oleh Verywell Mind. Dalam konteks media sosial, penampilan dan citra personal sering memengaruhi cara publik menilai tindakan seseorang.

Baca Juga: Bi Eha dan Mang Ujang Jadi Andalan Disdukcapil Bandung Layani Warga hingga Aktivasi IKD
‎
‎Akibatnya, muncul standar tidak tertulis di media sosial: selama seseorang masih dianggap menarik dan menghibur, peluang untuk dimaafkan akan selalu lebih besar.
‎
‎Ironisnya, kontroversi saat ini juga sering berubah menjadi hiburan digital. Influencer yang baru terkena kasus tetap diundang ke podcast, dijadikan bahan konten, bahkan terus dibahas demi engagement. Pada akhirnya, kontroversi bukan lagi sesuatu yang merusak popularitas, tetapi justru bisa menjadi cara untuk tetap relevan di internet.

‎
‎Tentu setiap orang berhak berubah dan memperbaiki diri. Namun memaafkan seharusnya berbeda dengan terus memberi panggung tanpa refleksi. Ketika figur publik yang berulang kali membuat masalah tetap mendapatkan perhatian besar, budaya minim akuntabilitas di media sosial secara tidak langsung terus dipertahankan.
‎
‎Pada akhirnya, fenomena ini menunjukkan bahwa di era digital, popularitas sering kali lebih kuat daripada integritas. Selama seseorang masih mampu menarik perhatian dan menghibur publik, kemungkinan untuk benar-benar kehilangan panggung akan selalu kecil.

Siti Balqis Sari Manah (magang)

Firman baru saja turun dari panggung. Lima belas menit ia tampil di sesi open mic, dan gelak tawa yang ia suguhkan mengalir tanpa putus seperti air sungai di musim hujan. Setiap candaan yang ia lontarkan tentang keseharian, tentang mahasiswa, tentang hidup yang kadang absurd, semuanya jatuh tepat sasaran. Namun, di balik riuh yang menyambutnya malam itu, tersimpan sunyi yang menemaninya selama dua puluh tahun.

Firman, mahasiswa Universitas Djuanda, saat ini adalah bagian dari komunitas Stand Up Indo Puncak. Dua tahun ia berlatih komedi tunggal ini dari belajar public speaking, melatih artikulasi, hingga menyampaikan keresahan menjadi tawa, tetapi jalan menuju panggung itu tidaklah mulus. Seperti sebuah kapal yang harus melewati badai dulu sebelum sampai ke pelabuhan, Firman dulu tenggelam dalam kesunyian yang hampir tak bersuara.

Dari seorang anak yang bahkan sulit mengucapkan kata, kini ia naik di atas panggung dan membuat puluhan bahkan ratusan orang tertawa. Dari seseorang yang tidak punya teman, kini ia memimpin beberapa organisasi sekaligus.

Baca Juga: Keluarga Besar DPN BMI Gelar Halalbihalal, Ketum Tekankan Pentingnya Persaudaraan dan Solidaritas

Firman juga mengakui bahwa sejak kecil, ia sebenarnya memiliki keinginan menjadi public speaker. Namun, keterbatasan dan ketakutan membuat mimpi itu terpendam lama. Kini, mimpi itu tidak lagi sekadar mimpi.

"Gue kecil pengen jadi public speaker, tapi aneh ya orang yang gagap pengennya bicara di depan umum. Mungkin justru karena gue tau rasanya gak bisa bicara, makanya gue pengen banget bisa," ujarnya sambil tersenyum.

Jika waktu bisa diputar dua puluh tahun ke belakang, panggung kafe itu mungkin terasa sejauh langit dari bumi bagi Firman kecil.

Saat kecil, ia adalah anak yang sulit berbicara. Bahkan, ia gagap. Kata-kata yang seharusnya mengalir justru tersangkut di tenggorokan, seperti air yang terjebak di sela-sela batu. Ia tidak bisa menggutarakan isi hati. Tidak bisa bertukar cerita. Bukan karena ia tidak ingin, tetapi karena tidak ada sosok yang bisa ia ajak bicara.

"Dulu tuh gue kayak punya banyak cerita di kepala, tapi gak ada yang keluar. Kayak ada tembok di depan mulut gue. Mau ngomong aja rasanya berat banget," kenang Firman.

Ia tidak punya teman. Di sekolah dasar, ia selalu sendiri. Tidak ada yang duduk di sampingnya saat istirahat. Tidak ada yang meminjamkan pensil saat ia lupa membawa. Dunianya sempit hanya berisi dirinya sendiri dan keheningan yang berkepanjangan.

Kesunyian itu tidak datang begitu saja. Ada luka yang membuatnya semakin menarik diri.

Firman mengalami perundungan verbal maupun non-verbal sejak Sekolah Dasar, terus berlanjut hingga SMP dan SMA. Ejekan, cemoohan, gunjingan di belakang, hingga eksklusi sosial semua ia rasakan. Bukan hanya dari teman sebaya, tetapi kadang juga dari lingkungan yang seharusnya menjadi tempatnya berlindung.

"Dulu sebelum ngomong aja udah takut duluan. Takut diketawain. Karena pas kecil, pas gue ngomong suka diejek. Akhirnya mending diem aja, lebih aman," ujarnya.

 Baca Juga: Bangga Cipari - Cilacap, Paramedis 666 Sukses Tampil Megah di Panggung Blacken Ritual Asia's Jakarta

Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa kasus perundungan di kalangan anak dan remaja masih tinggi setiap tahunnya. Perundungan verbal seperti mengejek, menghina, atau merendahkan adalah bentuk yang paling sering tidak dilaporkan karena dianggap "biasa saja" oleh orang dewasa.

Padahal, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menegaskan bahwa perundungan dapat meninggalkan luka psikologis yang tak kasat mata. Seperti retakan halus pada kaca, luka itu bisa menganga perlahan dan menghancurkan kepercayaan diri seseorang dari dalam.

Firman merasakan itu semua. Perlahan, rasa percaya dirinya terkikis. Seperti tebing yang runtuh diterpa ombak, sedikit demi sedikit, hingga yang tersisa hanya sisa-sisa keberanian yang nyaris habis.

Ada satu lapisan luka lain yang jarang dibicarakan.

Firman tumbuh sebagai anak yang hadir di dunia tanpa pernah berdampingan dengan bayangan ayah. Bukan karena lelaki itu pergi dan menghilang, tetapi karena waktu mereka selalu berjalan pada poros yang tak pernah beririsan seperti dua jarum jam yang saling kejar namun tak pernah sekaligus berhenti di angka yang sama.

Ayahnya bekerja melintasi kota. Dan ketika lelaki itu pulang menapaki teras rumah setelah berminggu-minggu merantau, Firman justru tengah berpisah dalam sunyi pesantren belajar kitab, tidur di ruang sempit, dan membiasakan diri dengan rindu yang tak pernah punya bentuk.

Selama lima tahun, waktu demi waktu berlalu seperti pasir yang jatuh dari dua jam yang berbeda. Sang ayah menunggu di rumah dengan kursi kosong di ruang tamu. Sang anak menunggu di pesantren dengan doa yang tak pernah tahu kepada siapa harus disampaikan. Hingga rasa sayang yang tumbuh di antara mereka pun terasa janggal seperti pohon yang akarnya hanya satu, seperti rindu yang tak pernah sampai, seperti dua orang yang saling menyebut nama tetapi tak pernah benar-benar saling mengenal.

 Baca Juga: Diduga Menjual Minuman Mengandung Alkohol, Salah Satu Kafe di Katulampa Disegel Sementara

"Gue ngerasa sih sayangnya beda ya," ucap Firman pelan, suaranya seperti pecahan kaca yang berusaha direkatkan. "Dulu aku kurang deket sama sosok ayah karena dipisahkan. Waktu ayah di rumah, aku di pesantren. Jadi momen buat ngobrol itu susah banget."

"Padahal semua kebutuhan dan fasilitas selalu terpenuhi. Tapi secara kedekatan, kurang. Mungkin itu dari sisi keluarga," tambahnya.

Firman tidak sendiri.

Ada ribuan bahkan jutaan anak laki-laki di negeri ini yang tumbuh dengan luka yang sama luka yang jarang dibicarakan karena tidak meninggalkan bekas di kulit. Data yang dirujuk oleh UNICEF menunjukkan bahwa sekitar 3 dari 10 anak laki-laki di Indonesia tumbuh tanpa kedekatan yang cukup dengan figur ayah. Bukan berarti mereka yatim. Ayah mereka hidup, bekerja, pulang-pergi antar kota, namun entah mengapa waktu dan jarak selalu lebih berkuasa dari niat untuk bertemu.

Ketidakhadiran ini baik secara fisik maupun emosional seperti rumah yang kehilangan satu tiang penyangga. Ia tetap berdiri. Atapnya masih utuh. Semua kebutuhan dan fasilitas terpenuhi, seperti yang Firman ceritakan.

Bagi seorang anak laki-laki, figur ayah seringkali menjadi sumber keberanian pertama. Dialah yang mengajarkan bagaimana berdiri setelah jatuh, bagaimana suara tegas tidak selalu berarti marah, bagaimana dunia ini tidak perlu ditakuti selama ada sosok di sampingmu, tetapi ketika sosok itu jauh atau hadir anak itu belajar dengan caranya sendiri bahwa dunia adalah tempat yang sunyi. Bahwa berbicara tidak selalu didengar. Bahwa suara mereka, mungkin, tidak penting.

Kian hari rasa sunyi itu tidak serta-merta hilang, tetapi mulai sirna perlahan bukan karena ada ayah yang tiba-tiba pulang, melainkan karena keberanian Firman untuk mengambil sebuah keputusan yang bahkan tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Firman merasakan itu semua. Perlahan, rasa percaya dirinya terkikis. Seperti tebing yang runtuh diterpa ombak, sedikit demi sedikit, hingga yang tersisa hanya sisa-sisa keberanian yang nyaris habis.

Seolah alam semesta ikut berbisik melalui lantunan lagu Banda Neira: "Dan ketika kau terbiasa diam, tak akan mudah bagimu untuk bicara."

Itulah Firman. Terbiasa diam. Bukan karena tidak ingin bersuara, tetapi karena dunia di sekitarnya tidak pernah menyediakan ruang yang aman untuk suaranya.

Namun, hidup tidak selamanya diam di tempat.

 Baca Juga: Diduga Menjual Minuman Mengandung Alkohol, Salah Satu Kafe di Katulampa Disegel Sementara

"Ilmu Komunikasi."

Dua kata itu membawa arah hidup Firman perlahan, seperti arus sungai yang semula terdampar di tepi, kemudian menemukan jalannya sendiri ke laut.

Orang-orang bilang, ilmu komunikasi identik dengan sosok ekstrovert yang pandai mengucapkan emosi, lincah dalam bicara, dan mahir merangkai kata. Namun Firman justru tumbuh sebagai anak yang terbiasa dengan diam. Sejak kecil, Firman belajar bahwa berbicara tidak selalu didengar. Bahwa suara Firman mungkin tidak penting. Maka memilih jurusan komunikasi baginya seperti seorang tunanetra yang tiba-tiba belajar tentang warna, atau seorang bisu yang mencoba menyanyikan lagu cinta.

Namun, hidup tidak selamanya diam di tempat.

Setelah bertahun-tahun tenggelam dalam kesunyian, bahkan sempat mengalami depresi karena merasa tidak memiliki dunianya sendiri, Firman mengambil keputusan yang mengubah segalanya Firman masuk jurusan Komunikasi di Universitas Djuanda. Bukan karena Firman sudah pandai berbicara. Bukan karena Firman ingin menjadi pusat perhatian, tetapi karena di dalam jurusan itu, untuk pertama kalinya Firman merasa diizinkan untuk bersuara dan mungkin, perlahan, belajar bahwa kata-kata Firman layak didengar.

"Gue sadar, keterbatasan gue bukan karena gue gak bisa ngomong. Tapi karena gue gak punya lingkungan yang bikin gue nyaman buat ngomong. Makanya gue memilih kuliah di komunikasi. Gue ingin melawan keterbatasan itu," katanya.

Tahun 2023 menjadi pintu baru. Firman mulai berkembang. Perlahan, seperti tunas yang muncul setelah hujan, ia mulai berani bersuara.

Perubahan yang dialami Firman tidak terjadi secara instan. Ada proses panjang untuk membangun kembali kepercayaan diri yang sempat runtuh. Dalam perspektif komunikasi, proses ini berkaitan dengan kemampuan individu dalam mengelola emosi serta membangun afirmasi diri sebagai fondasi kepercayaan diri.

Ia belajar public speaking dari nol. Dari sekadar berani bicara di depan kelas, lalu ikut organisasi, lalu naik ke panggung kecil, lalu panggung yang lebih besar. Ia jatuh berkali-kali. Ada saat-saat ia gagal, salah ucap, atau grogi di tengah jalan. Namun, ia tidak berhenti.

Pandangan ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Nadia Amalia, S.I.Kom., M.A.P., dosen Ilmu Komunikasi Universitas Djuanda, bahwa rasa gugup di tengah trauma adalah hal yang wajar.

"Sulit untuk menghilangkan rasa gugup di tengah rasa trauma. Namun, ketika rasa percaya diri mulai muncul, seseorang perlu menenangkan diri terlebih dahulu. Untuk menumbuhkan ketenangan tersebut, diperlukan afirmasi positif agar rasa percaya diri dapat tumbuh secara perlahan," tegasnya.

Proses inilah yang perlahan dijalani Firman hingga akhirnya mampu berdiri di atas panggung untuk menyampaikan suaranya dengan lebih percaya diri dan menginspirasi banyak anak-anak di Indonesia.
 

penulis: Keysha Zahra Alzena, Hanna Kulsum, Nazwa. (Mahasiswa Program Studi Sains Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Djuanda Bogor)

Dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan bukan sekadar penilaian cepat, melainkan kejernihan berpikir, kebijaksanaan dalam bersikap, serta kemampuan menempatkan persoalan secara proporsional dalam kerangka kepentingan yang lebih besar.

Beberapa hari ini, seluruh media nasional memberitakan  pengunduran diri Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI Letjen TNI Yudi Abrimantyo, sebagai akibat keterlibatan beberapa personel Bais TNI dalam peristiwa penyiraman air keras kepada aktivis Andri Yunus. 

Baca Juga: Harga Cabai Melonjak di Pasar Cibinong, Sekda Bogor Pastikan Stok Bahan Pokok Aman Hingga Hari Raya

Dengan peristiwa mundurnya Kabais TNI, masyarakat Indonesia harus memaknai secara jernih dan proporsional dalam perspektif etika kepemimpinan militer. 

Karena ditengah derasnya opini publik, penting ditegaskan bahwa pengunduran diri tidak serta-merta identik dengan keterlibatan langsung lembaga atau pemimpin dalam suatu pelanggaran yang sedang terjadi. 

Dalam tradisi militer, langkah tersebut justru mencerminkan internalisasi prinsip tanggung jawab komando yang menempatkan akuntabilitas moral di atas kepentingan jabatan.

Baca Juga: Ketum KONI Pusat Letjen TNI Purn Marciano Norman: Tidak Ada Tempat Bagi Pelaku Pelecehan Seksual dalam Dunia Olahraga

Konsep tanggung jawab komando merupakan salah satu fondasi utama dalam sistem militer modern. Seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab atas keberhasilan organisasi, tetapi juga atas setiap penyimpangan yang terjadi dalam lingkup kewenangannya. 

Dalam konteks ini, pengunduran diri dapat dipahami sebagai mekanisme etik untuk menjaga kehormatan diri dan institusi sekaligus memastikan proses penegakan hukum dapat berjalan tanpa konflik kepentingan.

Dengan demikian, langkah tersebut lebih tepat dilihat sebagai bentuk komitmen  terhadap prinsip profesionalisme dan akuntabilitas, bukan sebagai pengakuan atas keterlibatan personal. 

Baca Juga: Pemkab Bogor Dukung Giat 1.000 Kali Khatam Al-Qur’an Ramadan 1447 H, Penguatan Nilai Spiritual

Pengunduran ini justru menunjukkan sikap ikhlas, ksatria, juga tidak gentar untuk menghadapi berbagai tekanan publik atau proses hukum pada saat seseorang sudah dalam posisi kehilangan jabatan.

Dalam perspektif tata kelola kelembagaan, keputusan ini juga berkontribusi pada penguatan norma dan moral bahwa jabatan publik melekat dengan tanggung jawab yang tidak dapat dinegosiasikan.

Di sisi lain, keputusan ini merefleksikan upaya institusional TNI dalam menjaga kredibilitas di hadapan publik. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prasyarat utama bagi institusi pertahanan di negara demokratis. 

Baca Juga: DPR : Telegram Panglima TNI Bukti Negara Siaga Lindungi Rakyat

Dengan memberikan ruang bagi proses hukum berjalan secara independen, TNI menunjukkan komitmen terhadap supremasi hukum sebagai prinsip dasar dalam kehidupan bernegara.

Lebih jauh, langkah ini memiliki implikasi strategis dalam konteks stabilitas nasional. Di tengah dinamika global yang ditandai oleh meningkatnya rivalitas geopolitik dan ancaman hibrida, stabilitas domestik merupakan elemen krusial dalam menjaga ketahanan nasional. 

Setiap gejolak internal berpotensi dimanfaatkan oleh aktor-aktor tertentu, baik negara maupun non-negara, melalui disinformasi, manipulasi opini, maupun eksploitasi isu sensitif.

Baca Juga: Dankodaeral X Resmikan Jembatan di Bonggo, Perkuat Konekvitas dan Pemberdayaan Wilayah

Oleh karena itu, penting bagi seluruh elemen bangsa untuk menyikapi situasi ini secara proporsional dan tidak reaktif. 

Perbedaan pandangan dalam ruang publik merupakan bagian dari dinamika demokrasi, namun harus tetap disalurkan melalui cara-cara yang rasional, beradab, dan berbasis fakta. 

Menghormati proses hukum yang sedang berjalan merupakan bentuk kedewasaan politik sekaligus cerminan kepercayaan terhadap institusi negara.

Baca Juga: Dankodaeral IV Terima Wakaf 30 Mushaf Al-Qur'an Ramadan

Ruang publik juga perlu dijaga dari kecenderungan polarisasi yang berlebihan. Spekulasi yang tidak berbasis data, narasi yang emosional, serta upaya provokasi hanya akan memperkeruh suasana dan berpotensi mengganggu objektivitas penegakan hukum. 

Dalam konteks ini, peran media dan tokoh masyarakat menjadi penting untuk mendorong literasi informasi yang sehat dan konstruktif.

Kewaspadaan terhadap potensi disinformasi juga menjadi krusial, terutama dalam era digital yang memungkinkan penyebaran informasi berlangsung secara cepat dan masif. 

Baca Juga: Gerakan Menanam Pohon, Sekda Bogor: Harus dengan Hati dan Mimpi Mewariskan Alam yang Baik untuk Anak Cucu

Gangguan terhadap persatuan nasional tidak selalu hadir dalam bentuk konflik terbuka, melainkan dapat muncul melalui pengaruh yang subtil namun sistematis, yang jika tidak diantisipasi dapat melemahkan kohesi sosial.

Pada akhirnya, yang dibutuhkan adalah sikap kolektif untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok. Menahan diri, menghormati hukum, dan menjaga ketenangan sosial merupakan prasyarat utama dalam memastikan bahwa setiap dinamika dapat dilalui tanpa mengorbankan persatuan nasional.

Indonesia yang damai, sejahtera, dan maju hanya dapat terwujud apabila seluruh elemen bangsa berkomitmen menjaga stabilitas dan memperkuat kepercayaan terhadap institusi negara. 

Baca Juga: Bupati Rudy Susmanto Sambut Dandim Baru, Sinergi TNI-Pemkab Bogor Jadi Kunci Membangun Daerah

Dalam kerangka tersebut, setiap keputusan pejabat dan lembaga negara yang berorientasi pada akuntabilitas dan kepentingan yang lebih besar patut dihargai dan harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya menjaga bangsa Indonesia agar tetap aman dan damai. Proses harus adil, namun bangsa dan negara ini harus tetap kita rawat dan jaga.

Yakinlah bahwa TNI tetap berada pada garis depan untuk menjaga kepercayaan dan amanat penderitaan rakyat.

Sebagai pengajar bahasa-bahasa Semit—Ibrani, Arab, dan Suryani—serta pernah belajar bahasa Persia, saya hidup dalam tegangan linguistik setiap hari. Mengajar bahasa tidak hanya soal tata bahasa dan kosa kata, tetapi juga tentang merasuki jiwa bahasa itu. 

Saya harus menggunakan "rasa bahasa" (dzauq, tekhusah, atau feeling) untuk menjelaskan mengapa kata yang sama bisa melahirkan narasi yang bertolak belakang. Saya melihat konflik tidak hanya sebagai benturan kepentingan, tetapi juga benturan “rasa bahasa”. Bahasa bukan sekadar alat komunikasi; ia adalah rumah bagi sejarah, trauma, dan harapan.

Akibatnya, mau tidak mau, saya ikut merasakan apa yang dirasakan oleh pihak-pihak yang bertikai hari ini dengan bahasa mereka masing-masing. 

Baca Juga: Pelajaran Dari Industrialisasi Pertahanan Iran: Model Kemandirian Terpaksa

Saya merasakan getaran traumatis dalam kata "Bitachon" (ביטחון) dalam bahasa Ibrani—sebuah obsesi terhadap keamanan absolut yang lahir dari penganiayaan berabad-abad hingga peristiwa Holocaust dan ancaman eksistensial yang terus membayangi. Di saat yang sama, jiwa saya tersentuh oleh istilah "Al-Muqawamah" (المقاومة) dalam bahasa Arab—perlawanan yang tidak sekadar taktik militer, melainkan nilai sakral yang lahir dari pengalaman pendudukan, pengusiran (Nakba), dan keterpurukan. 

Bahasa Persia (Farsi), dengan puisi epiknya seperti Shahnameh, mengajarkan saya tentang "Sha'n" (شأن)—sebuah martabat yang harus dipertahankan, yang dalam konteks Iran modern, telah menjadi poros doktrin politik luar negerinya: kemandirian dan penolakan terhadap dominasi asing.

Ini bukan sekadar simpati politik; ini adalah konsekuensi ontologis dalam mempelajari bahasa. Bahasa membangun "dunia" yang berbeda dalam diri seseorang. Namun, perlu diingat bahwa bahasa hanyalah salah satu faktor. 

Skeptisisme sebagian penduduk berbahasa Rusia di Ukraina terhadap pemerintah mereka, misalnya, tidak semata-mata disebabkan oleh bahasa, tetapi juga oleh sejarah panjang Soviet, manipulasi Rusia, faktor ekonomi, dan disinformasi. Bahasa menjadi media yang memperkuat, bukan satu-satunya penentu.

Baca Juga: Warga Bogor Diminta Tidak Panic Buying, Dandim Pastikan Stok Pangan Aman

Vijay Prashad dalam suatu wawancara beberapa waktu lalu menyatakan bahwa bahasa yang digunakannya sehari-hari adalah Urdu dan Hindustani yang sangat dipengaruhi dan penuh dengan kosakata Persia. Ia menjelaskan:

"Bahasa yang saya gunakan sejak kecil sarat dengan kata-kata Persia. Bahasa Urdu dan Hindustani sangat bergantung pada bahasa Persia yang memberikan banyak diksi, yang kemudian diserap lalu berevolusi ke dalam bahasa kami. Begitu banyak puisi kami yang dipengaruhi oleh tradisi besar Persia. Karena itu, sungguh mengerikan melihat India mengkhianati Iran. Ini bukan pertama kalinya; sekitar 20 tahun lalu, Amerika Serikat mendesak India untuk memilih melawan Iran di Badan Energi Atom Internasional (IAEA) demi menjatuhkan sanksi."

Dua gambaran di atas menegaskan bahwa bahasa adalah jembatan sejarah yang tak mudah diputus oleh kepentingan politik sesaat. Ia menjadi salah satu faktor yang memperkuat hubungan antar manusia dan bangsa, meski tekanan geopolitik terus mengerogotinya.

Perang dan Kalkulasi Realistik

Perang sering dibaca sebagai pola berulang dalam sejarah. Namun, di era modern, kita seharusnya lebih mampu memprediksi dampaknya melalui kalkulasi—logistik militer, potensi eskalasi ekonomi, hingga dampak demografis. 

Baca Juga: Konflik Global Picu Kekhawatiran, Kapolres Bogor Minta Warga Tak Panic Buying BBM dan Sembako

Pertanyaannya: apakah kalkulasi yang hanya mengandalkan data intelijen dan analisis politik sudah cukup? Saya percaya, kalkulasi perang yang paling jujur harus dilengkapi dengan pemahaman terhadap "rasa bahasa" yang membentuk logika batin para aktor yang bertikai.

Mari kita analisis konflik yang melibatkan Israel, Iran, dan kelompok-kelompok perlawanan di kawasan ini tidak hanya dari peta politik, tetapi juga dari peta linguistik. Bukan sekadar bertanya, tetapi melihat bagaimana ketiga "rasa" ini telah membentuk strategi nyata:

Dari sisi Ibrani: Bitachon sebagai Doktrin Keamanan Absolut

Kata Bitachon (בטחון) dalam bahasa Ibrani modern tidak sekadar berarti "keamanan". Ia membawa muatan psikologis yang mendalam: keamanan yang harus dijamin secara mutlak karena kegagalannya identik dengan ancaman eksistensi. Rasa inilah yang melandasi doktrin ofensif-preemtif Israel—serangan pendahuluan terhadap potensi ancaman sebelum ancaman itu matang. 

Serangan terhadap fasilitas nuklir di negara lain, operasi intelijen di wilayah musuh, hingga kebijakan perbatasan yang ketat, semuanya berakar pada Bitachon. Namun, dilemanya: apakah strategi ofensif yang terus-menerus ini benar-benar mewujudkan keamanan absolut, atau justru menciptakan generasi baru yang termotivasi untuk terus melawan, melanggengkan siklus kekerasan?

Baca Juga: Kapolres Bogor Larang Konvoi Malam Takbiran, Dinilai Kerap Picu Keributan di Jalan

Dari sisi Arab: Muqawamah sebagai Nilai Sakral Perlawanan

Dalam narasi Arab, khususnya di kalangan kelompok perlawanan seperti Hizbullah dan Hamas, Muqawamah (المقاومة) bukan sekadar strategi militer. Ia adalah ethos yang lahir dari pengalaman pendudukan dan pengusiran. Kematian dalam perlawanan dimaknai sebagai syahadah (kesyahidan), bukan kekalahan. 

Konsekuensinya, perhitungan rasional tentang untung-rugi militer seringkali ditangguhkan demi prinsip "melawan sampai titik darah penghabisan". Dalam konflik terbaru, retorika Muqawamah digelorakan untuk mempertahankan eksistensi dan klaim atas hak-hak nasional. 

Pertanyaan besarnya: apakah perlawanan yang terus-menerus ini akan bermuara pada kemerdekaan (Hurriyyah) dan kemampuan membangun peradaban, atau justru membawa kehancuran infrastruktur yang lebih besar serta mengorbankan generasi muda yang seharusnya menjadi tulang punggung pembangunan?

Dari sisi Persia: Sha'n sebagai Martabat yang Dipertahankan

Dalam bahasa Persia, Sha'n (شأن) berarti martabat, kedudukan, atau wibawa. Namun, dalam konteks geopolitik Iran pasca-revolusi, Sha'n telah menjadi poros doktrin. 

Baca Juga: 16 WNI Asal Jawa Barat yang Berada di Iran Berhasil Dipulangkan ke Tanah Air, Begini Kondisinya

Keengganan Iran untuk berkompromi dalam program nuklirnya, dukungannya terhadap poros perlawanan di berbagai negara Arab, dan penolakannya terhadap tekanan Barat, semuanya dibingkai sebagai upaya mempertahankan martabat nasional—bahwa Iran adalah kekuatan besar yang tidak bisa "diperintah" oleh kekuatan asing. 

Melalui perang proksi dan pengaruh regional, Iran memproyeksikan Sha'n sebagai tandingan terhadap dominasi Amerika-Israel. Namun, proyeksi ini memiliki biaya besar: sanksi ekonomi yang berkepanjangan menguras sumber daya domestik, dan keterlibatan di berbagai medan konflik berisiko menguras kekuatan nasional hingga titik patah.

Menimbang Perang

Dari ketiga analisis di atas, terlihat bahwa keputusan untuk berperang atau tidak, serta strategi yang ditempuh, tidak pernah sepenuhnya rasional dalam artian cost-benefit analysis semata. Ia selalu dibayangi oleh "rasa bahasa" yang telah mengendap menjadi logika batin kolektif.

Bitachon membuat Israel cenderung melihat setiap konsesi sebagai ancaman.
Muqawamah membuat kelompok perlawanan memaknai kerugian sebagai pengorbanan, bukan kekalahan. Sha'n membuat Iran rela mengambil risiko besar demi proyeksi kekuatan dan martabat.

Baca Juga: Yulius Setiarto Kunjungi Kedubes Iran, Ingatkan Semangat Konferensi Asia-Afrika

Jika kalkulasi perang hanya mengandalkan data militer dan peta aliansi, ia akan selalu cacat. Karena ia mengabaikan pertanyaan-pertanyaan mendasar: Apa makna "kemenangan" bagi bangsa yang terobsesi dengan keamanan absolut? Apa arti "kekalahan" bagi bangsa yang menganggap perlawanan sebagai nilai sakral? Berapa harga yang bersedia dibayar oleh sebuah bangsa demi "martabat" yang tidak bisa nominasikan.

Peluang Damai

Perdamaian di kawasan ini tidak akan lahir hanya dari keseimbangan teror atau kesepakatan diplomatik di atas kertas. Ia membutuhkan pengakuan bahwa bitachon, muqawamah, dan sha'n adalah tiga rasa yang harus diakomodasi secara setara—bukan ditaklukkan, bukan diabaikan.

Memahami "rasa bahasa" lawan bukan berarti membenarkan tindakannya, tetapi langkah pertama untuk membangun bahasa baru yang tidak lagi berakar pada trauma dan perlawanan semata. Tanpa pemahaman itu, setiap kalkulasi perang akan tetap menjadi hitung-hitungan dingin yang melanggengkan destruksi.

Baca Juga: Fahira Idris: Pelaku Pengeboman Ratusan Anak Perempuan di Iran Harus Diseret ke Pengadilan

Mari kita sama-sama belajar membaca konflik tidak hanya dari angka, tetapi juga dari kata. Karena pada akhirnya, perdamaian adalah bahasa universal yang paling sulit diterjemahkan, namun paling layak untuk diperjuangkan.

*)Penulis adalah Ahli Bahasa Ibrani dan Penulis Kamus Bahasa Ibrani

Sebagai Bupati Bogor, saya ingin mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bogor untuk terus memperkuat keimanan dan tali persaudaraan sesama Wargi Bogor. 

Idulfitri adalah momentum yang tepat untuk kita semua kembali kepada fitrah dan menjadi pribadi yang lebih baik. 

Baca Juga: Rayakan Lebaran di Stadion Pakansari, Bupati Rudy Susmanto Undang Anak Yatim Ikut Salat Idul Fitri 1447 H

Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas hidup, dan memperkuat hubungan dengan Allah SWT dan sesama manusia.

Kemenangan Idulfitri bukanlah hanya sekedar perayaan, tetapi juga merupakan kesempatan bagi kita untuk memperkuat keimanan dan meningkatkan kualitas hidup. 

Dengan keimanan yang kuat, kita dapat menghadapi tantangan hidup dengan lebih tabah dan bijak. Kita dapat menjadi lebih sabar, lebih tawakal, dan lebih peduli dengan sesama.

Baca Juga: Klaim Terbanyak Se-Indonesia, 77 Bus Mudik Gratis Dilepas Bupati Bogor dan Forkopimda

Saya juga mengajak kepada seluruh Wargi Bogor untuk bersama-sama melaksanakan Solat Ied di Stadion Tercinta Stadion Pakansari. 

Mari kita isi Idulfitri ini dengan kebersamaan, keimanan, dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Mari kita tunjukkan bahwa kita adalah umat yang bersatu, yang peduli dengan sesama, dan yang selalu berusaha untuk menjadi lebih baik.

Selamat Idulfitri 1447 Hijriyah, semoga kita semua dapat meraih kemenangan jiwa dan kebersihan hati. 

Baca Juga: Ajak Warga Salurkan Zakat Lewat Baznas Kabupaten Bogor, Rudy Susmnto: Sucikan Harta Sucikan Jiwa

Semoga kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, dan lebih peduli dengan sesama. Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Rudy Susmanto
Bupati Bogor

Pintu rumah terbuka, tamu datang silih berganti, dan meja makan pun dipenuhi berbagai hidangan istimewa yang menggugah selera.

Tradisi menyuguhkan makanan terbaik bagi tamu bukan sekadar soal hidangan, tetapi juga menjadi simbol keramahan dan penghormatan. Aroma opor ayam yang gurih berpadu dengan ketupat hangat, rendang yang kaya rempah, hingga aneka kue manis yang tersaji di ruang tamu.  

Baca Juga: Hilal Belum Penuhi Kriteria MABIMS, Idulfitri 1 Syawal 1447 H Diperkirakan Jatuh 21 Maret

Tidak heran jika dalam suasana silaturahmi yang hangat, seseorang bisa mencicipi berbagai makanan di beberapa rumah sekaligus dalam satu hari.

Namun, di balik kenikmatan itu, ada satu hal yang sering luput dari perhatian, yakni kebiasaan makan berlebihan. Bagi sebagian orang, Lebaran dianggap sebagai waktu untuk “membalas” keinginan makan setelah sebulan berpuasa. 

Tanpa disadari, porsi makan menjadi jauh lebih banyak dari biasanya, terlebih ketika hidangan yang tersedia cenderung tinggi lemak, gula, dan kalori.

Baca Juga: Lebaran Tetap Bersih, DLH Bandung Turunkan 211 Personel di Titik Strategis Kota

Menurut Guru Besar Departemen Gizi UI, Prof. Dr. drg. Sandra Fikawati, M.P.H., kebiasaan makan berlebihan saat Lebaran jika tidak dikendalikan dapat memicu berbagai gangguan kesehatan. 

Konsumsi makanan berlemak dan bersantan dalam jumlah besar membuat sistem pencernaan bekerja lebih berat sehingga dapat menimbulkan keluhan seperti perut kembung, mual, sakit perut, hingga diare atau sembelit.

“Pada momen Lebaran, banyak orang cenderung ingin menikmati berbagai hidangan yang tersedia. Namun, jika porsinya tidak dikendalikan, hal ini dapat membebani sistem pencernaan dan menimbulkan berbagai keluhan kesehatan,” ujar Prof. Sandra dalam keterangan resminya.

Baca Juga: Puncak Arus Mudik Lebaran 2026, Roda Dua Padati Jalur Arteri Cibiru Bandung pada Malam Hari

Ia menambahkan, kue kering dan minuman manis yang dikonsumsi berlebihan juga dapat memicu lonjakan gula darah, terutama berbahaya bagi penderita atau orang yang berisiko diabetes. 

Sementara itu, makanan tinggi lemak dan garam dapat meningkatkan kolesterol, tekanan darah, serta risiko penyakit jantung dan stroke. Kalori berlebih juga dapat menyebabkan kenaikan berat badan serta membuat tubuh mudah lelah dan mengantuk.

Meski demikian, menikmati hidangan Lebaran tidak berarti harus mengorbankan kesehatan. Kuncinya adalah menjaga keseimbangan. Hidangan khas seperti ketupat, opor ayam, gulai, atau rendang tetap dapat dinikmati, asalkan dalam porsi yang wajar. 

Baca Juga: Libur Lebaran 2026, Jungleland Sentul Hadirkan Wahana Baru Immersive Pelangi di Mars 

Ambil makanan secukupnya, batasi konsumsi kue kering dan minuman manis, serta perbanyak konsumsi buah dan sayur. Cara ini dapat membantu menjaga kesehatan pencernaan dan membuat tubuh merasa kenyang lebih lama.

“Lebaran seharusnya tetap menjadi momen kebersamaan yang menyenangkan. Dengan pola makan yang lebih bijak dan seimbang, masyarakat tetap dapat menikmati hidangan khas Idulfitri tanpa harus mengorbankan kesehatan,” jelas Prof. Sandra.

Selain mengatur porsi makan, penting untuk mencukupi kebutuhan air putih dan makan secara perlahan agar tubuh dapat mengenali rasa kenyang, serta tetap melakukan aktivitas ringan seperti berjalan kaki agar kebugaran dan keseimbangan energi terjaga. Ini dilakukan agar Lebaran dapat dirayakan bersama keluarga dalam kondisi tubuh yang sehat dan bugar.

Ketika banyak negara berkembang menggantungkan modernisasi militernya pada impor dan lisensi, Iran menempuh jalan berbeda—bukan karena pilihan ideal, melainkan karena keterpaksaan sejarah. 

Dari pengalaman itulah lahir model pembangunan industri pertahanan yang sering disebut sebagai enforced autonomy atau kemandirian terpaksa.

Keith Krause dalam Buku Arms and the State: Patterns of Military Production and Trade (1995) membagi pola industrialisasi pertahanan global dalam tiga model besar industrialisasi pertahanan, yaitu mandiri penuh (full autonomy), semi mandiri (model Asia Timur) dan kemandirian terpaksa (enforced autonomy).

Baca Juga: Konflik Global Picu Kekhawatiran, Kapolres Bogor Minta Warga Tak Panic Buying BBM dan Sembako

Model pertama adalah full autonomy atau kemandirian penuh, yaitu ketika suatu negara menguasai seluruh spektrum industri pertahanan dari hulu hingga hilir. 

Negara dalam kategori ini memiliki kapasitas riset dasar, desain sistem, manufaktur komponen kritis, integrasi platform, hingga kemampuan ekspor dalam skala besar. 

Contohnya dapat ditemukan pada Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok, yang tidak hanya memproduksi alutsista untuk kebutuhan domestik tetapi juga menjadi pemain dominan dalam pasar global. 

Model ini membutuhkan anggaran riset besar, ekosistem inovasi yang matang, serta kesinambungan kebijakan lintas dekade.

Baca Juga: Kapolres Bogor Larang Konvoi Malam Takbiran, Dinilai Kerap Picu Keributan di Jalan

Model kedua adalah semi autonomy atau semi mandiri, yang sering disebut sebagai model Asia Timur. Dalam pendekatan ini, negara sudah ada kemampuan terbatas atau tidak sepenuhnya mandiri, lalu secara sistematis membangun kapasitas nasional melalui kerja sama internasional, transfer teknologi, lisensi produksi, dan integrasi ke dalam rantai pasok global. 

Negara-negara seperti Korea Selatan, Jepang, dan Turki memanfaatkan kemitraan strategis untuk meningkatkan kemampuan industri domestik secara bertahap. Mereka tidak menutup diri dari sistem internasional, melainkan menggunakannya sebagai akselerator pembangunan teknologi nasional. 

Model ini relatif efisien dan realistis bagi negara berkembang, meskipun tetap menyisakan risiko ketergantungan apabila terjadi pembatasan politik atau embargo.

Model ketiga adalah enforced autonomy atau kemandirian terpaksa. Dalam skema ini, kemandirian industri pertahanan lahir bukan dari perencanaan strategis jangka panjang yang nyaman, tetapi dari tekanan eksternal yang memaksa. 

Baca Juga: 16 WNI Asal Jawa Barat yang Berada di Iran Berhasil Dipulangkan ke Tanah Air, Begini Kondisinya

Embargo, sanksi ekonomi, dan isolasi politik membuat negara tidak memiliki pilihan selain mengembangkan kemampuan produksi sendiri. Industri pertahanan Iran, Korea Utara, Afrika Selatan, merupakan realitas dari model ini. 

Pada kasus Iran, Revolusi Islam 1979 menjadi titik balik yang memutus hubungan pertahanan dengan negara-negara Barat. Perang Iran–Irak pada dekade 1980-an memperparah situasi karena akses terhadap suku cadang dan dukungan teknis hampir berhenti total. 

Ketergantungan pada platform warisan era Shah Reza Pahlevi yang berbasis Barat berubah menjadi kerentanan strategis. Dukungan suku cadang Alutsista Barat berhenti total.

Dalam kondisi tersebut, Iran tidak memiliki kemewahan memilih jalur semi mandiri seperti negara-negara lain yang mendapatkan dukungan ilmu dan suku cadang dari negara-negara maju. 

Baca Juga: Yulius Setiarto Kunjungi Kedubes Iran, Ingatkan Semangat Konferensi Asia-Afrika

Ia dipaksa mengembangkan kemampuan substitusi melalui reverse engineering, inovasi lokal, dan penguatan industri dalam negeri di bawah birokrasi pemerintahan yang kuat. 

Alih-alih mengejar simetri dengan kekuatan udara Barat yang unggul dalam teknologi pesawat tempur generasi mutakhir, Iran memusatkan perhatian pada sistem yang lebih realistis, murah, namun berdampak strategis tinggi, yakni rudal balistik, drone, serta perang asimetris maritim. 

Strategi ini mencerminkan pemahaman mendalam bahwa strategi penangkalan dan perang tidak harus selalu harus berbasis platform mahal, tetapi bagaimana kemampuan memberikan serangan balasan yang kredibel dan terukur.

Keberhasilan Iran dalam kerangka kemandirian terpaksa dapat dilihat dari konsistensi kebijakan jangka panjangnya. Terlepas dari dinamika politik domestik, pembangunan industri pertahanan tidak pernah berhenti. 

Baca Juga: Fahira Idris: Pelaku Pengeboman Ratusan Anak Perempuan di Iran Harus Diseret ke Pengadilan

Integrasi antara militer, lembaga riset, dan industri dilakukan secara terpusat sehingga proses inovasi tidak terfragmentasi. Selain itu, Iran menunjukkan kecakapan dalam mengembangkan sistem berbiaya relatif rendah namun berdampak strategis signifikan. 

Drone dan rudal balistik menjadi instrumen yang bukan hanya memperkuat posisi tawar regional, tetapi juga membangun citra kemandirian nasional di tengah tekanan internasional. 

Bukti lain keseriusan Iran dalam industrialisasi pertahanan model kemandirian terpaksa adalah terjaganya kerahasiaan area produksi dan gudang senjata strategis yang telah aktif lebih dari empat dekade.

Bagi negara seperti Indonesia, yang menganut politik luar negeri bebas aktif dan tidak berada dalam isolasi internasional, pengalaman Iran tentu tidak dapat ditransplantasikan secara utuh karena sistem kenegaraan yang berbeda. 

Baca Juga: HMI Kota Bogor Kutuk Serangan Militer Militer AS-Israel ke Iran, Tuntut Presiden Prabowo Tidak Bersikap Ambigu 

Namun esensinya tetap relevan. Indonesia dapat mengombinasikan model semi mandiri dan kemandirian terpaksa untuk membangun platform besar dan krusial melalui penguatan kapasitas mandiri pada sistem-sistem kritis seperti drone, rudal balistik, sistem siber, dan C6ISR berbasis kecerdasan buatan. 

Penguatan ekosistem riset nasional juga menjadi prasyarat mutlak agar kemandirian tidak berhenti pada perakitan, tetapi benar-benar menyentuh penguasaan teknologi inti, namun hingga  produksi massal mandiri dan pengembangan teknologi lanjutan mandiri.

Pelajaran paling mendasar dari industri pertahanan model kemandirian terpaksa adalah bahwa pembangunan industri pertahanan bukan sekadar proyek industri yang harus segera mendapatkan profit dalam waktu singkat, melainkan proyek kebangsaan dalam jangka panjang. 

Ia menuntut konsistensi lintas rezim, kesabaran strategis, serta keberanian menentukan prioritas. Iran menunjukkan bahwa tekanan eksternal dapat diubah menjadi katalis inovasi melalui visi nasional yang jelas. 

Baca Juga: Sarasehan Kebudayaan Nusantara di Yayasan Bambu Indoneis, Rudy Susmanto: Perkuat Sinergi Pelestarian Budaya

Dalam konteks Indonesia menuju 2045, pembangunan industri pertahanan harus ditempatkan sebagai fondasi ketahanan strategis, bukan sekadar instrumen ekonomi atau simbol kebanggaan.

Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soeharto sebenarnya sudah pernah mencoba model kemandirian terpaksa, dengan menyuntik banyak pembiayaan pada pembangunan industri pertahanan tanpa berorientasi pada profit ekonomi pada jangka pendek. 

Sayangnya program tidak berkelanjutan dan konstelasi politik nasional pada masa berikutnya berubah-ubah dalam memandang peran dan model pembangunan industri pertahanan lokal.  

Industri pertahanan bahkan pernah dianggap sebagai beban anggaran pemerintah dan tidak diprioritaskan. Maka, industrialisasi pertahanan RI model kemandirian terpaksa yg pernah dirintis pada periode tahun 1980 - 1996, perlu digali lagi relevansinya di era ketidakpastian global seperti saat ini.

Baca Juga: Pastikan Stok Pangan Nasional Aman di Tengah Konflik Global Mentan Amran: Swasembada Beras Kita Sudah Dominan

Pada akhirnya, model kemandirian terpaksa Iran mengingatkan kita bahwa kedaulatan tidak pernah gratis. Ia lahir dari kombinasi tekanan, adaptasi, dan keteguhan kebijakan. 

Indonesia tidak menghadapi embargo panjang seperti Iran, tetapi dunia yang semakin kompetitif menuntut kesiapan menghadapi skenario terburuk. Dari sanalah relevansi pengalaman Iran menjadi nyata. 

Bukan untuk ditiru secara ideologis, melainkan untuk dipahami sebagai pelajaran tentang bagaimana sebuah bangsa membangun daya tahan industri pertahanan di tengah keterbatasan.

Namun, dengan semangat kebersamaan dan komitmen untuk mewujudkan harapan, kami percaya bahwa Media kami akan terus maju dan berkembang.

Tagline kami, "Merayakan Kebersamaan, Mewujudkan Harapan", bukanlah sekadar kata-kata, tetapi sebuah janji untuk terus berjuang bersama-sama, menghadapi tantangan, dan mewujudkan impian. 

Kami percaya bahwa dengan kebersamaan, kita dapat mengatasi segala rintangan dan mencapai kesuksesan.

Baca Juga: Pigai: Pers Pilar Penting Pembangunan Peradaban HAM

Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim yang telah bekerja keras dan dedikasi dalam membangun Media Online kami. 

Tanpa kerja keras dan komitmen kalian, kami tidak akan bisa mencapai apa yang kami capai hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada mitra dan pembaca setia yang telah menjadi bagian dari perjalanan kami. 

Dukungan dan kepercayaan kalian adalah sumber inspirasi bagi kami untuk terus maju.

Kami tidak akan pernah lupa bahwa Media Online kami adalah bagian dari masyarakat, dan kami memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi yang positif. 

Oleh karena itu, kami akan terus berjuang untuk menyajikan konten yang berkualitas, informatif, dan inspiratif, serta menjadi wadah bagi masyarakat untuk berbagi aspirasi dan ide.

Mari kita terus maju, bersama-sama, dan mewujudkan harapan untuk masa depan yang lebih baik! 

Saya percaya bahwa dengan kebersamaan, kita dapat mencapai hal-hal yang luar biasa, dan saya yakin bahwa Media Online kami akan terus menjadi bagian dari perubahan positif di masyarakat. 

Terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang telah mendukung kami, dan mari kita terus merayakan kebersamaan dan mewujudkan harapan!

Salam,

Pemimpin Umun Ceklissatu.com
Suhairil Anwar

BOGOR, CEKLISSATU - Pada bulan yang penuh berkah ini, mari kita evaluasi diri kita, memperbaiki diri, dan meningkatkan keimanan kita. Ramadan adalah kesempatan emas untuk kita membersihkan hati, memperbaiki akhlak, dan meningkatkan kualitas hidup kita. Mari kita manfaatkan waktu ini untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah SWT dan dengan sesama manusia.

Di tengah banyaknya informasi yang beredar, mari kita bijak dalam memanfaatkan media dan teknologi. Jangan biarkan hoax dan informasi yang tidak benar memecah belah keharmonisan masyarakat Indonesia. Mari kita gunakan media untuk menyebarkan kebaikan, meningkatkan kesadaran, dan memperkuat persatuan. Kita harus menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah.

Baca Juga: Di Tengah Perbedaan Penetapan, Muhammadiyah Cibinong Bogor Mulai Tarawih Lebih Awal di Masjid Umar Bin khattab

Jadikan Ramadan sebagai ladang meraih pahala, dengan memperbanyak ibadah, sedekah, dan kebaikan. Mari kita jadikan Ramadan sebagai momentum untuk memperbaiki diri dan menjadi lebih baik. Kita harus menjadi lebih sabar, lebih peduli, dan lebih berempati terhadap sesama.

Semoga Ramadan ini membawa kita kepada kebahagiaan, kedamaian, dan keberkahan. Aamiin. 

Mari kita jadikan Ramadan ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas hidup kita. Kita harus menjadi lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk keluarga, masyarakat, dan bangsa. Aamiin.

Salam,

Suhairil Anwar,
Pemimpin Umum Ceklissatu.com

Kejahatan konvensional kini bergeser menjadi kejahatan berbasis elektronik yang kompleks, lintas batas (transnational), dan seringkali tidak meninggalkan jejak fisik.

Pergeseran ini menuntut aparat penegak hukum untuk tidak lagi mengandalkan metode konvensional semata, melainkan mengadopsi metode digital forensic untuk mengungkap fakta hukum.

Hukum acara pidana Indonesia (KUHAP) sejatinya telah mengakomodasi perkembangan ini melalui UU ITE, di mana informasi dan dokumen elektronik diakui sebagai perluasan alat bukti yang sah.

Namun, validitas bukti digital seringkali dipertanyakan karena sifatnya yang volatil, mudah diubah, atau dimanipulasi (tampered). Kegagalan dalam memastikan integritas dan autentisitas bukti digital seperti screenshot atau chat WhatsApp dapat menggugurkan kedudukannya sebagai alat bukti yang sah di persidangan.

Tujuan utama penegakan hukum pidana adalah untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, yang berlandaskan pada prinsip beyond reasonable doubt (di luar keraguan yang beralasan).

Baca Juga: Polda Jawa Barat Tangkap Dua Pelaku Pencemaran Nama Baik Berbasis AI, Korban Pengusaha Kosmetik Heni Sagara

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah dan diperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang bersalah.

Jika bukti digital tidak disajikan secara utuh dan terverifikasi secara forensik, tujuan penegakan hukum akan gagal.

Ketidakmampuan dalam membuktikan kesalahan terdakwa secara sah dan meyakinkan seringkali berujung pada putusan bebas (vrijspraak) atau lepas (onstlag van alle rechtsvervolging). Kegagalan ini berdampak pada:

• Korban tidak mendapatkan perlindungan hukum yang semestinya.

• Terjadi ketidakpastian dalam menilai alat bukti elektronik yang kompleks.

• Kriminalitas berbasis teknologi semakin merajalela karena pelaku merasa aman.

Baca Juga: Korban Trading Laporkan Dugaan Peretasan Saldo Rp3,5 Miliar ke Polda Jabar

Masalah utama tidak hanya terletak pada substansi hukum, melainkan juga pada kurangnya pemahaman teknis (technical skill) di kalangan aparat penegak hukum dan hakim dalam menilai validitas bukti digital.

Risiko kebocoran data, kerusakan teknis, dan perbedaan standar teknologi menjadi hambatan dalam menyajikan bukti elektronik di pengadilan.

Perlu adanya pembaruan regulasi dan metode hukum acara pidana (KUHAP) yang lebih spesifik mengatur mengenai tata cara perolehan, penyimpanan, dan penilaian bukti digital agar setara dengan bukti konvensional.

Pemanfaatan digital forensic yang komprehensif sangat diperlukan agar bukti elektronik memiliki kekuatan mengikat yang kuat di muka sidang.

Baca Juga: Ujaran Kebencian untuk Dongkrak Penonton, Polda Jabar Tetapkan Resbob Jadi Tersangka dan Dijerat UU ITE

Tantangan hukum juga mencakup perbedaan yurisdiksi dalam kasus siber, di mana server data sering berada di luar negeri.

Diperlukan harmonisasi aturan nasional dengan standar internasional agar bukti elektronik yang diperoleh memiliki nilai kekuatan pembuktian yang tidak dapat dibantah.

Untuk mencapai standar “sah dan meyakinkan”, bukti digital harus melalui prosedur digital forensic yang ketat (perolehan, analisis, dan penyajian).

Hal ini krusial untuk menjamin bahwa bukti tersebut tidak mengalami perubahan sejak dihasilkan hingga disajikan di pengadilan.

Konsep alat bukti konvensional (saksi, surat, petunjuk) seringkali tidak memadai untuk mengungkap kejahatan modern.

Baca Juga: Wapres Ke-13 KH Ma’ruf Amin Dukung Penguatan Media Siber Nasional dan HPN 2026 di Banten

Kegagalan mengadaptasi teknologi dalam pembuktian akan menyebabkan penegakan hukum kehilangan relevansinya di era digital.

Oleh karena itu, penguatan kapasitas penegak hukum dalam bidang teknologi informasi dan penyempurnaan hukum acara pidana adalah sebuah keharusan agar kegagalan pembuktian dapat dihindari, demi tercapainya keadilan yang substantif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam artikel ini adalah bagaimana tantangan pembuktian kejahatan siber dalam peradilan pidana serta bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, dengan menelaah norma hukum yang mengatur pembuktian pidana dan kejahatan siber.

Baca Juga: Pemkot Sambut SMSI Bogor Raya, Wali Kota Dedie Rachim: Media Berperan Penting Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Kejahatan siber merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet.

Beberapa pendapat mengindentikkan kejahatan siber dengan computer crime. The U.S. Department of Justice memberikan pengertien computer crime sebagai: “…any illegal act requiring knowledge of computer technology for its perpetration, investigation, or prosecution”.

Pengertian tersebut identic dengan yang diberikan Organization of European Community Development, yang mendefinisikan computer crime sebagai: “any illegal, unehtical or unauthorized behavior relating to the automatic processing and/or the transmission of data”.

Adapun Andi Hamzah dalam tulisannya “Aspek-aspek Pidana di Bidang komputer”, mengartikan kejahatan komputer sebagai ”Kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara illegal”.

Menurut Indra Safitri, kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi tanpa batas dan memiliki karakteristik kuat dengan rekayasa teknologi yang didasarkan pada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas informasi yang dikirim dan diakses oleh Pelanggan internet.

Baca Juga: Forum Pemred: Kapolri Berhasil Redam Krisis, Saatnya Bersihkan Polri

Pada dasarnya, kejahatan siber adalah kegiatan yang menggunakan komputer sebagai media atau media yang kompatibel dengan sistem telekomunikasi, baik Anda menggunakan telepon atau sistem nirkabel yang menggunakan antena nirkabel khusus.

Inilah yang disebut “telematika”, yaitu konvergensi teknologi telekomunikasi, media, dan teknologi informasi, yang dikembangkan secara terpisah.

Dapat disimpulkan bahwa kejahatan dunia maya adalah bentuk kejahatan lengkap yang ditujukan terhadap komputer, jaringan komputer dan penggunanya, serta bentuk kejahatan tradisional dalam bentuk kejahatan dengan bantuan komputer.

Baca Juga: Pelajar SMA Asal Riau Jebol Sistem Keamanan Siber NASA, Alex Diincar Berbagai Pihak

Karakteristik Kejahatan Siber Dalam Hukum Pidana

Kejahatan siber memiliki karakteristik yang membedakannya dari tindak pidana konvensional.

Salah satu karakteristik utama adalah penggunaan sistem elektronik dan jaringan internet sebagai sarana utama dalam melakukan kejahatan.

Hal ini menyebabkan kejahatan siber sering kali bersifat anonim, sulit dilacak, dan melibatkan pelaku yang berada di luar wilayah hukum negara tempat akibat kejahatan dirasakan.

Selain itu, kejahatan siber bersifat lintas batas (borderless crime) sehingga menimbulkan persoalan yurisdiksi dan kerja sama internasional.

Baca Juga: Ketua Umum Forum Pemred Media Siber Indonesia Imbau Wartawan Sajikan Berita Menyejukkan

Dalam banyak kasus, pelaku, korban, dan server yang digunakan berada di negara yang berbeda, sehingga proses penyidikan dan pembuktian menjadi lebih kompleks. Karakteristik ini menuntut adanya pendekatan hukum yang adaptif dan kolaboratif.

Menurut Mas Wigrantoro Roes Setiyadi bahwa, kejahatan siber dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Kejahatan biasa yang dalam pelaksanaannya menggunakan media teknologi sebagai alatnya. Pada perbuatan pidana ini, terjadi modus operandi yang meningkat pada yang awalnya memakai peralatan yang biasa / manual, dan saat ini sudah memakai TIK. Adapun efek dari perbuatan kejahatan yang sudah memakai teknologi informasi ternyata sangat serius, utamanya kalau dilihat dari wilayah serta kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan itu. Pembobolan rekening, penipuan, pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, terorisme, sampai dengan beanja barang dengan memakai kartu kredit hasil mencuri dengan melalui media internet bisa menelan korban di wilayah hukum negara lain, suatu hal yang sangat jarang sekali terjadi pada kejahatan konvensional.

2. Kejahatan yang muncul pasca munculnya internet, yang mana korbannya adalah sistem komputer. Jenis kejahatan pada kelompok ini semakin bertambah sejalan dengan semakin majunya teknologi tersebut. Contohnya pengerusakan situs-situs internet, penyebaran virus juga program-program komputer yang mempunyai tujuan merusak sistem komputer.

Baca Juga: Komisaris BPD Bersepakat dalam Membangun Ketahanan Cyber

Pembuktian dalam Hukum Pidana

Pembuktian adalah proses untuk meyakinkan hakim akan kebenaran dakwaan. Tujuannya adalah memperoleh kebenaran materiil (kebenaran sesungguhnya) agar terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban.

Dalam tahapan pembuktian peradilan pidana secara procedural merupakan tahapan yang signifikan dalam upaya mencari dan menemukan kebenaran materiil.

Kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu peritiwa sehingga akan membuat terang tindak pidana apa yang terjadi dan siapa pelakunya.

Pembuktian merupakan suatu rangkaian dari proses pemeriksaan di depan persidangan untuk menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya dalam putusan yang diambil oleh hakim.

Baca Juga: Perusahaan Keuangan Diminta Waspadai Ancaman Serangan Siber Internal

Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya dan harus dipertanggungjawabkan.

Pembuktian dalam hukum acara pidana diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.

Dalam acara pembuktian Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Umum dan Majelis Hakim yang memimpin pemeriksaan perkara pidana di persidangan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum pembuktian yang mengatur tentang cara pembuktian, beban pembuktian, macam-macam alat bukti beserta kekuatannya, dan lain sebagainya.

Pengertian pembuktian menurut para ahli, yaitu:

Baca Juga: Pemerintah Bentuk Tim Khusus Hadapi Serangan Hacker Bjorka

1. M. Yahya Harahap 

Pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman-pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktkan kesalahan yang dilakukan terdakwa.

2. R. Subekti dan Tjirosoedibyo

Bukti berarti sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Pembuktian adalah perbuatan yang dilakukan untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil dimuka pengadilan.

3. Van Bemmelen 

Pembuktian adalah usaha untuk memperoleh kepastian yang layak dengan jalan memeriksa dan penalaran hakim menggunakan dua model, mengenai pertanyaan apakah peristiwa atau perbuatan tersebut benar terjadi dan mengapa terjadi.

4. Darwan Prinst

Pembuktian adalah bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggung jawabkannya.

Baca Juga: SMSI Bogor Raya Dorong Media Siber Bergabung dalam Organisasi Terbesar di Indonesia

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pembuktian adalah perbuatan memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran, menyatakan bahwa sesuatu benar serta meyakinkan.

Dalam pembuktian pidana terdapat prinsip-prinsip pembuktian, di antaranya:

Hal-hal yang dimuat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Prinsip ini terdapat pada Pasal 184 ayat (2) yang berbunyi: “ Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan atau disebut dengan istilah notoke feiten.

Kewajiban seorang saksi

Baca Juga: Hati-hati Jika Dapat Pesan WhatsApp Ini, Jangan Diklik

Kewajiban seorang saksi menjadi saksi diatur dalam Pasal 159 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan: orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk meberikan keterangan tetapi jika menolak maka akan dikenakan pidana menurut undang-undang yang berlaku, demikian pula dengan ahli.

Satu saksi bukan saksi (unus testis nullus testis).

Prinsip ini terdapat dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menegaskan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan KUHAP, keterangan satu saksi bukan saksi tidak berlaku bagi pemeriksaan cepat.

Pengakuan keterangan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa.

Prinsip ini terdapat dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang berbunyi keterangan saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lainnya.

Baca Juga: Komisaris BPD Bersepakat dalam Membangun Ketahanan Cyber

Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri.

Prinsip diatur dalam Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang menentukan bahwa:

“Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”.

Ini berarti apa yang diterangkan terdakwa di sidanng pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi terdakwa.

Tantangan Pembuktian Kejahatan Siber (Cybercrime) Dalam Peradilan Pidana

Baca Juga: Edukasi Pengelolaan Sampah, Pj Wali Kota Bandung Sebut Sekolah Harus Jadi Cyber Army  

Kejahatan siber telah menjadi tantangan serius bagi penegak hukum di era digital ini. Karakteristik uniknya, seperti transnasionalitas, anonimitas pelaku, dan volatilitas bukti digital, menciptakan kompleksitas yang signifikan dalam proses pembuktian.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa tantangan utama dalam pembuktian kasus kejahatan siber di Indonesia meliputi kompleksitas teknologi yang terus berkembang, keterbatasan sumber daya dan keahlian di kalangan penegak hukum, isu yurisdiksi dalam penanganan kasus lintas batas, kebutuhan pembaruan kerangka hukum, serta kesulitan dalam pengumpulan, analisis, dan presentasi bukti digital di pengadilan.

Temuan ini menegaskan perlunya pendekatan multidimensi dalam mengatasi tantangan tersebut.

Kompleksitas teknologi menjadi salah satu faktor utama yang mempersulit proses pembuktian. Perkembangan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan celah-celah baru yang dapat dieksploitasi oleh pelaku kejahatan siber.

Baca Juga: Diklat Jurnalistik NasionalNews.id Kupas Pers dalam Literasi Cyber Society

Penggunaan teknik enkripsi yang semakin canggih, pemanfaatan jaringan anonim seperti Tor, dan proliferasi cryptocurrency sebagai alat transaksi ilegal telah meningkatkan tingkat kesulitan dalam melacak dan mengidentifikasi pelaku.

Selain itu, variasi perangkat dan platform yang digunakan dalam kejahatan siber menuntut penyidik untuk memiliki pengetahuan yang luas dan terus diperbarui tentang berbagai sistem dan aplikasi.

Keterbatasan sumber daya dan keahlian di kalangan penegak hukum menjadi hambatan signifikan dalam penanganan kasus kejahatan siber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan yang besar antara kompleksitas kejahatan siber dan kapasitas penegak hukum di Indonesia.

Baca Juga: Polisi Bentuk Tim Patroli Cyber, Minimalisir Konflik Pemilu di Medsos

Kurangnya ahli forensik digital yang terlatih, keterbatasan peralatan dan software forensik yang mutakhir, serta anggaran yang terbatas untuk investigasi menjadi kendala utama.

Hal ini mengakibatkan proses pengumpulan dan analisis bukti digital menjadi tidak optimal, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kualitas pembuktian di pengadilan.

Isu yurisdiksi dalam penanganan kasus kejahatan siber lintas batas menjadi tantangan tersendiri. Sifat transnasional internet memungkinkan pelaku kejahatan beroperasi dari lokasi yang jauh dari tempat terjadinya dampak kejahatan.

Perbedaan sistem hukum dan prosedur antar negara seringkali menjadi hambatan dalam proses investigasi dan penuntutan.

Baca Juga: Jadi Incaran Penjahat Cyber, Lindungi Data Pribadi di Ruang Digital

Kerjasama internasional yang efektif dalam pertukaran informasi dan bantuan hukum timbal balik menjadi krusial, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, termasuk perbedaan prioritas keamanan siber antar negara dan keterbatasan mekanisme kerjasama yang ada.

Kerangka hukum yang ada saat ini, meskipun telah memberikan landasan untuk penanganan kasus kejahatan siber, masih memerlukan pembaruan untuk mengakomodasi perkembangan teknologi terbaru.

UU ITE dan perubahannya belum sepenuhnya mampu mengantisipasi kompleksitas kejahatan siber kontemporer. Interpretasi hukum terhadap bukti digital juga masih menjadi tantangan, terutama dalam menentukan admisibilitas dan bobot pembuktiannya di pengadilan.

Standar pembuktian yang tinggi dalam sistem peradilan pidana Indonesia terkadang sulit dipenuhi dalam kasus kejahatan siber, mengingat sifat bukti digital yang mudah dimanipulasi.

Baca Juga: OKK PWI Jaya: 39 Wartawan Garengpetruk.com Dibekali PD PRT hingga Hukum Pers

Tantangan dalam pengumpulan dan analisis bukti digital menjadi aspek kritis dalam proses pembuktian. Volatilitas bukti digital mengharuskan penyidik untuk bertindak cepat dan tepat dalam mengamankan bukti, namun hal ini sering terkendala oleh prosedur hukum yang memerlukan waktu, seperti proses mendapatkan surat perintah penggeledahan.

Menjaga integritas bukti digital melalui chain of custody yang ketat juga menjadi tantangan tersendiri, mengingat kemudahan dalam memanipulasi data digital.

Analisis bukti yang kompleks, terutama dalam kasus yang melibatkan volume data yang besar, memerlukan tools forensik canggih dan keahlian khusus yang tidak selalu tersedia.

Presentasi bukti digital di pengadilan menjadi tahap krusial dalam proses pembuktian. Kesenjangan pemahaman teknis antara penyidik, jaksa, hakim, dan juri seringkali menjadi hambatan dalam mengkomunikasikan temuan forensik digital secara efektif.

Diperlukan kemampuan untuk menjelaskan konsep teknis yang kompleks dengan cara yang dapat dipahami oleh pihak-pihak yang tidak memiliki latar belakang teknologi informasi.

Baca Juga: Kominfo Percayakan IOH dan Mastercard Latih Satu Juta Talenta Keamanan Siber di Indonesia

Penggunaan ahli forensik digital dalam persidangan telah membantu menjembatani kesenjangan ini, namun masih diperlukan peningkatan literasi digital di kalangan aparat penegak hukum dan hakim.

Tantangan pembuktian kejahatan siber dalam peradilan pidana merupakan konsekuensi logis dari pesatnya perkembangan teknologi informasi yang belum sepenuhnya diimbangi oleh kesiapan sistem hukum pidana.

Karakteristik kejahatan siber yang lintas batas, berbasis teknologi tinggi, dan mengandalkan alat bukti elektronik menuntut adanya penyesuaian dalam aspek regulasi, sumber daya manusia, dan praktik peradilan.

Oleh karena itu, penguatan kerangka hukum pembuktian, peningkatan kompetensi aparat penegak hukum, serta harmonisasi hukum acara pidana dengan perkembangan teknologi menjadi langkah strategis untuk memastikan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan siber di masa depan

Penulis 1. Yevi Mulyana Erawan

Penulis 2. Novayandra Arinurdin

Universitas Langlangbuana Bandung

Sonny Salimi adalah mantan Dirut PDAM Tirtawening Kota Bandung selama 3 periode. Sedangkan Muzzakir dikenal sebagai mantan Dirut Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) Kota Bogor.

Fenomena ini menciptakan dinamika kompetisi yang ketat mengingat keduanya memiliki rekam jejak kepemimpinan (track record) yang nyata. Lalu bagaimana dengan peluang serta kompetensi kedua calon tersebut.

Baca Juga: Tahapan Seleksi Direksi Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor, Sonny Hendarwan: Diawali Niat Baik dan Terus Ikhtiar

Sonny Salimi merupakan seorang profesional di bidang pengelolaan air minum dan air limbah serta pengembangan Strategi Unit Bisnis di sebuah BUMD, dengan rekam jejak manajerial selama lebih dari tiga dekade yang dibangun dari level operasional paling dasar sebagai operator hingga mencapai posisi puncak sebagai Direktur Utama.

Dari Kecintaan dan dedikasi serta profesionalitas terhadap pekerjaannya, ia berhasil mengembangkan laboratorium air minum menjadi laboratorium lingkungan dan berorientasi pada profit, yang tersertifikasi dan terregistrasi di Kementerian Lingkungan Hidup dengan omzet saat ini lebih dari 23 Milyar per tahun.

Sonny, memiliki rekam jejak strategis dalam meningkatkan cakupan pelayanan melalui pembangunan SPAM Gedebage dengan kapasitas 700 lpd yang ditargetkan melayani 56.000 pelanggan baru pada 4 Kecamatan, dan menginisiasi kerja sama Business to Business (B2B) pertama di Indonesia untuk penurunan Non-Revenue Water (NRW) melalui kemitraan dengan PT Adaro Tirta Mandiri senilai Rp248 Miliar. 

Selain itu, ia juga menginisiasi dimulainya B2B Project dengan Konsorsium BUMN (PJT II, Danareksa, dan SUEZ) dalam pembangunan SPAM Bandung Terintegrasi yang berkapasitas 3.500 lps untuk 15 Kecamatan di Kota Bandung dengan nilai investasi 3,75 Trilyun rupiah untuk pembangunan sistem hulu dan hilir. 

Dari berbagai program tersebut, walaupun masih dalam tahap penyerapan, Perumda Tirtawening Kota Bandung berhasil meningkatkan pendapatan 4-5 Milyar per bulan dari air minum dan 1,5 Milyar per bulan dari air limbah pada tahun 2025.

Berlandaskan integritas dan kepemimpinan berbasis karakter, tentunya ia berkomitmen penuh untuk membawa Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor menjadi BUMD kelas dunia melalui implementasi Smart Water Management dan inovasi pelayanan yang menjamin akses air minum berkualitas, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

Baca Juga: Ini Motivasi Teguh Setiadi Ikut Seleksi Direksi di Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor

Sebagai mantan Dirut PDAM Tirtawening Kota Bandung. Sonny Salimi adalah ‘orang dalam’ yang sudah sangat memahami anatomi teknis dan operasional di perumda air minum. Bukan hanya satu periode menjadi dirut, tentu Sonny menguasai teknis dan manajerial yang mendalam terhadap layanan air bersih. 

Sedangkan Muzakkir, yang merupakan mantan Dirut Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ), dikenal sebagai figur yang membawa transformasi digital dan modernisasi pada pasar-pasar tradisional di Bogor.

Kemampuan dalam revitalisasi infrastruktur dan komunikasi publik yang luwes. Selama menjabat di PD PPJ, ia bisa mengubah citra pasar yang kumuh menjadi lebih tertata (misalnya Pasar Blok F).

Lelaki kelahiran Lhokseumawe pada Mei 1975 tersebut lulus dari IPB University pada 1998. Sejak lulus, ia sudah menjadi owner usaha komputer yang kemudian diberi nama PT Zoom Infotek Telesindo (Zoom Group). Disamping menjalankan usaha komputer, tahun 2000 ia juga harus menjalankan bisnis sebagai pemilik usaha Barona Tambak Udang dan Bandeng.

Saat menjabat sebagai Dirut PD PPJ Kota Bogor, Muzakkir telah berhasil membangun dan mengembangkan pasar-pasar rakyat, melakukan revitalisasi pasar-pasar modern di Kota Bogor, membenahi penataan lingkungan pasar, melakukan tertib administrasi hingga mengembalikan aset pasar Kota Bogor.

Ia melakukan adaptasi pasar online melalui aplikasi e-kujang yang mempermudah transaksi pembelajaan online. Pada 2021, Muzakkir mampu membawa Pasar Gunung Batu menjadi satu dari dua pasar rakyat yang ada di Jawa Barat yang mendapat sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) Republik Indonesia.

Baca Juga: Pansel Umumkan 15 Nama Balon Direksi Tirta Pakuan

jika targetnya adalah stabilitas layanan, Sonny Salimi jauh lebih unggul. Karena, mengelola air adalah bisnis pelayanan publik yang sangat sensitif terhadap gangguan teknis. Pengalamannya bisa juga menjadi jaminan.

Secara objektif, keduanya masuk kandidat ‘kelas berat’. Namun, tantangan bagi Sonny adalah membuktikan bahwa ia masih memiliki ‘nafas baru’ meski kembali ke institusi yang serupa. 

Pemenangnya kemungkinan besar adalah sosok yang paling mampu menyelaraskan antara target profitabilitas (bisnis) dengan kepuasan pelanggan (pelayanan) dalam paparan uji kelayakan mereka.

Jika kita menelisik lebih dalam mengenai kriteria teknis dalam seleksi Direksi BUMD (khususnya untuk jabatan Direktur Bisnis dan Pelayanan), terdapat tiga pilar utama yang biasanya menjadi batu ujian bagi Muzakkir maupun Sonny Salimi. Contohnya, pada sesi Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)

Pada tahap ini, tim penguji yang kabarnya dari unsur akademisi, praktisi, dan birokrat akan membedah makalah visi dan misi. 

Sonny Salimi akan ditantang untuk menunjukkan terobosan apa yang belum ia lakukan di periode saat ia memimpin PDAM Kota Bandung. Penguji akan mencari tahu apakah ia membawa solusi baru atau hanya sekadar melanjutkan pola lama. Lalu, Muzakkir kemungkinan akan diuji sejauh mana ia memahami Non-Revenue Water (NRW) atau tingkat kebocoran air, karena ini adalah kerugian bisnis utama di Perumda Tirta Pakuan. 

Baca Juga: Pemkot Bogor Buka Seleksi Terbuka Calon Tiga Direksi Perumda Tirta Pakuan

Seorang Direktur Bisnis dan Pelayanan harus mampu menjawab sejumlah tantangan. Salah satunya memiliki kemampuan diplomasi stakeholder. Perlu diingat, Perumda Tirta Pakuan melayani kebutuhan dasar masyarakat, sehingga direktur terpilih harus mampu menghadapi dua sisi.

Sisi komersial yaitu menjaga margin keuntungan agar perusahaan tetap sehat dan memberikan PAD (Pendapatan Asli Daerah) ke Pemkot Bogor. Dan sisi Sosial, menghadapi resistensi masyarakat jika ada penyesuaian tarif atau gangguan distribusi air.

Jika proses seleksi ini mengedepankan profesionalisme murni, maka rekam jejak (portofolio) keberhasilan di jabatan sebelumnya akan menjadi penentu.  Jadi, kita tunggu saja bagaimana nilai dua mantan dirut ini di serangkaian tes. Ditambah, apa ‘selera’ Dedie Rachim untuk mengisi posisi Direktur Bisnis dan Pelayanan ini.

Dengan lahirnya sarjana dari desa, diharapkan pengetahuan, kesadaran kritis, dan inovasi dapat tumbuh dari akar rumput untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan desa secara berkelanjutan. 

“Pendidikan tidak mengubah dunia. Pendidikan mengubah manusia, dan manusialah yang mengubah dunia.”
— Paulo Freire

Baca Juga: Rangkaian Diklat PPIH Resmi Ditutup, Kemenhaj Tegaskan Tidak Ada Petugas Nebeng Naik Haji

Pemerintah Kabupaten Bogor di bawah kepemimpinan Bupati Rudy Susmanto telah menerbitkan kebijakan penting dan visioner, Melalui Peraturan Bupati (Perbub) Kabupaten Bogor Nomor 48 Tahun 2025 tentang program Satu Desa Satu Sarjana. 

Program ini di rancang untuk mempercepat pemerataan akses Pendidikan tinggi di 416 desa se-Kabupaten Bogor, sekaligus menjadi jawaban atas tantangan Pembangunan sumber daya manusia (SDM) di daerah Pedesaan.

Salah satu tantangan terbesar Pembangunan daerah Adalah kesenjangan kualitas sumber daya manusia (SDM). Antara perkotaan dan pedesaan. 

Baca Juga: Forum Komunikasi Dosen Raih Penghargaan Nasional sebagai Organisasi Profesional Penggerak Kolaborasi Tri Dharma Perguruan Tinggi

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk pedesaan masih lebih rendah daripada perkotaan, termasuk indikator partisipasi Pendidikan tinggi (angka Partisipasi Kasar/Sekolah Perguruan Tinggi) yang masih tertinggal. 

Hal ini jelas mempengaruhi kemampuan desa untuk berkembang secara mandiri dan berdaya saing.

Dalam konteks kebijakan Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 48 Tahun 2025 tentang pemanfaatan Bantuan Keuangan Desa (Bankeu), khususnya program Satu Desa Satu Sarjana, ini merupakan Langkah visioner yang tidak dimiliki oleh pemimpin-pemimpin lain. 

Baca Juga: UI Resmikan Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan, Hasilkan Riset Inovasi dan Kajian Kontributif

Dengan 416 desa di Kabupaten Bogor, program ini menargetkan minimal satu Masyarakat menempuh Pendidikan Strata Satu (S1) setiap tahunnya. 

Ini akan menjadi potensi lahirnya lebih dari 1.600 lebih sarjana dan ilmuan baru dalam empat tahun, jelas ini akan mempercepat pemerataan kualitas SDM di seluruh wilayah pedesaan dan khususnya di wilayah Kabupaten Bogor.

“Percepatan pembangunan di Kabupaten Bogor bukan hanya soal membangun jalan dan gedung, tetapi juga membangun manusia. SDM unggul adalah fondasi kemajuan desa dan masa depan Kabupaten Bogor.”
— Rudy Susmanto, Bupati Bogor

Baca Juga: Tinjau Pembangunan Koperasi Merah Putih di Rumpin, Wabup Bogor Jaro Ade Dampingi Wakil Panglima TNI

Bupati Bogor dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa pembangunan yang berkelanjutan tidak cukup diukur dari jalan yang dibangun atau gedung yang berdiri, melainkan dari kualitas generasi yang disiapkan. 

Perspektif ini sejalan dengan arah kebijakan nasional yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas utama. 

Melalui program ini Bupati Bogor dan steakholder terkait berupaya untuk memutus rantai keterbatasan akses Pendidikan, pendidikan tinggi bukan hanya berdampak pada peningkatan kapasitas individu, melainkan membawa efek berantai bagi desa. 

Baca Juga: UI Nahkodai U25 Leaders Forum Guna Penguatan Pendidikan Tinggi Nasional, Berikut Ini Struktur Organisasinya

Program ini bukan sekadar angka atau slogan. Manfaatnya bisa dirasakan secara nyata. lulusan perguruan tinggi dari desa dapat menjadi agen perubahan, memajukan sektor pertanian, UMKM, pendidikan anak, maupun inovasi berbasis teknologi. 

Program ini hadir sebagai investasi jangka Panjang yang sangat strategis, dengan begitu, pembangunan desa tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga berbasis pengetahuan dan kapasitas manusia. 

Serta bisa menjadi mitra strategis pemerintah desa dalam perencanaan Pembangunan berbasis data dan kebutuhan Masyarakat desa. 

Baca Juga: Pameran Karya Jurnalistik LOKO FISIP UNIDA Dapat Sambutan Positif dari Pelajar dan Mahasiswa

Agar program Satu Desa Satu Sarjana berjalan efektif dan berkelanjutan, diperlukan sikap responsif dari pemerintah desa dan seluruh pemangku kebijakan kepentingan dalam memilih calon sarjana yang betul-betul kompeten, baik secara akademik dan komitmen sosial. 

Seleksi harus dilakukan secara transparan, berbasis kriteria yang jelas, serta mempertimbangkan kesesuaian bidang studi dengan kebutuhan Pembangunan desa. 

Lebih dari itu, program ini perlu dilengkapi dengan rencana tindak lanjut yang sangat terukur, baik mahasiswa mulai menempuh Pendidikan hingga setelah menyandang gelar sarjana. 

Baca Juga: Mahasiswa Esa Unggul Pamerkan Kreativitas dan Inovasi dalam Festival Project Mata Kuliah Universitas

Selama studinya, penerima manfaat program ini harus didorong tetap terhubung dengan desa melalui kegiatan pengabdian, riset, atau pendampingan program desa. 

Setelah lulus, sarjana desa diharapkan memiliki pertanggungjawaban moral dan sosial untuk berkontribusi aktif dalam Pembangunan, baik melalui penguatan UMKM, Inovasi pertanian, digitalisasi desa, bahkan perencanaan Pembangunan itu disertai dengan berbasis data. 

Dengan skema seperti ini, investasi Pendidikan tidak berhenti pada capaian individu, tetapi memang betul-betul menjadi modal strategis kolektif bagi kemajuan pembangunan desa yang berkelanjutan.

*)Penulis: Pengamat Kebijakan Publik, Rausan Ali Syahnurqi, S.IP

Kegiatan Walking Tour Napak Tilas Jalur Kereta Api Warisan Dunia Sawahlunto ini diinisiasi oleh Komunitas Sumatra Train dan Ikatan Uda Uni Kota Sawahlunto, dengan dukungan Pemerintah Kota Sawahlunto. Di halaman Museum Goedang Ransum, kegiatan resmi dibuka oleh Kepala Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto, Bapak Guspriadi, yang mengajak peserta menjadikan perjalanan ini sebagai bagian dari upaya bersama menjaga cagar budaya dan merawat ingatan kolektif kota tambang tua.

Baca Juga: Rayakan 15 Tahun Pengakuan UNESCO, Jakarta  Bakal Gelar Festival Angklung Dunia 2025 di Kota Tua

Langkah pertama dimulai dari dapur besar masa lalu—Museum Goedang Ransum—tempat ribuan pekerja tambang dahulu disuplai tenaga melalui makanan. Dari sini, peserta berjalan menyusuri jejak sejarah menuju Museum Situs Lubang Tambang Batubara Soero, lalu ke Museum Tambang Batubara Ombilin. Setiap langkah terasa seperti membuka halaman demi halaman buku sejarah yang selama ini hanya dibaca, kini dilihat dan dirasakan langsung.

Perjalanan berlanjut melewati Gedung Hotel Khas Ombilin, Gereja Santa Barbara yang menjadi saksi keberagaman, kawasan Pasar Remaja yang hidup dengan denyut ekonomi rakyat, hingga Gedung Pegadaian dan Gedung Pek Sin Kek—penanda pertemuan berbagai etnis dan budaya di Sawahlunto. Di kawasan Taman Silo, peserta sejenak beristirahat, sembari mendengarkan kisah bagaimana sistem industri tambang dan jalur kereta api membentuk wajah kota.

Kepala Bidang Kesenian, Sejarah dan Nilai Budaya Dinas Kebudayaan Syukri, S.Sn menjelaskan bahwa Museum Kereta Api Sawahlunto menjadi salah satu titik yang paling menyita perhatian. Di sinilah lokomotif legendaris Mak Itam berdiri, seolah menunggu untuk kembali menceritakan kisahnya. Langkah kemudian dilanjutkan menuju Masjid Agung Sawahlunto, sebelum akhirnya ditutup di Lobang Kalam—terowongan kereta api yang menjadi saksi bisu lalu lintas batubara menuju pelabuhan.

"Dengan kontribusi Rp30.000,-, peserta mendapatkan lebih dari sekadar fasilitas makan siang dan tiket masuk museum gratis. Mereka memperoleh pengalaman sejarah yang eksklusif, dipandu oleh pemandu kegiatan dan narasumber yang menyampaikan narasi secara hidup dan kontekstual—menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan Sawahlunto," katanya.

Baca Juga: Pemkot Targetkan Bogor Jadi Kota Kreatif UNESCO di Tahun 2024

Walking tour ini bukan hanya tentang berjalan kaki, tetapi tentang memahami regulasi Pemajuan Kebudayaan, menyadari pentingnya pelestarian cagar budaya, dan meneguhkan komitmen bersama pasca penetapan Sawahlunto sebagai Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO di Baku, Azerbaijan. Setiap langkah menjadi pengingat bahwa warisan budaya tidak cukup hanya dijaga, tetapi harus terus diceritakan, diwariskan, dan dihidupkan kembali.

Di akhir perjalanan, lelah terasa, tetapi cerita tetap tinggal. Rel-rel tua itu tak lagi sunyi. Ia kembali dilalui—oleh langkah, oleh ingatan, dan oleh semangat komunitas yang percaya bahwa sejarah akan tetap hidup selama masih ada yang mau menapakinya.

Ditulis oleh: Syukri - Sawahlunto Creative Forum
Diedit oleh: Robby D5

Salah satu fenomena yang merepresentasikan perubahan tersebut adalah Spotify Wrapped, rangkuman tahunan yang rutin dirilis Spotify dan ramai dibagikan pengguna di berbagai platform media sosial setiap akhir tahun.

Spotify Wrapped pada dasarnya merupakan rangkuman data personal berdasarkan kebiasaan pengguna dalam mendengarkan musik selama satu tahun. Rangkuman ini mencakup artis yang paling sering diputar, genre favorit, hingga total durasi mendengarkan musik. Namun, dalam praktiknya, Spotify Wrapped tidak lagi berhenti sebagai konsumsi privat.

Banyak pengguna secara sadar membagikan hasil rangkuman tersebut ke media sosial. Tindakan ini menjadi bentuk ekspresi diri sekaligus upaya menampilkan selera musik yang dianggap merepresentasikan kepribadian, gaya hidup, dan preferensi budaya tertentu.

Fenomena ini menegaskan bahwa media digital telah bertransformasi menjadi ruang presentasi diri. Dalam kajian ilmu komunikasi, perilaku tersebut dapat dikaitkan dengan teori Presentation of Self yang dikemukakan oleh Erving Goffman. Melalui teori ini, Goffman menjelaskan bahwa individu cenderung mengelola kesan dan citra diri ketika berada di ruang publik, layaknya seorang aktor yang tampil di atas panggung.

Dalam konteks media sosial, panggung tersebut kini bersifat digital. Platform menjadi ruang di mana pengguna menampilkan versi diri yang ingin mereka perlihatkan kepada orang lain. Spotify Wrapped, dalam hal ini, berfungsi sebagai medium visual yang memudahkan proses presentasi diri tersebut.

Melalui Spotify Wrapped, pengguna tidak sekadar membagikan data statistik mengenai kebiasaan mendengarkan musik, tetapi juga membangun narasi tentang siapa diri mereka. Keputusan untuk membagikannya, cara penyajiannya, hingga bagian mana yang ditonjolkan mencerminkan adanya proses manajemen kesan.

Selera musik kemudian berfungsi sebagai simbol sosial yang memuat makna tertentu, mulai dari identitas personal, preferensi kelas sosial, hingga afiliasi terhadap budaya populer atau subkultur tertentu di ruang digital. Musik tidak lagi semata-mata diposisikan sebagai hiburan, melainkan juga sebagai alat komunikasi simbolik.

Melalui Spotify Wrapped, pengguna secara implisit menyampaikan pesan kepada audiensnya mengenai nilai, selera, dan citra diri yang ingin dibangun. Hal ini menunjukkan bahwa data personal di era digital tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga komunikatif dan representatif.

Meski euforia Spotify Wrapped biasanya mereda setelah pergantian tahun, pola perilaku yang ditunjukkan melalui fenomena ini tidak serta-merta menghilang. Praktik menampilkan selera sebagai bagian dari identitas diri terus hadir dalam berbagai bentuk konten digital lainnya, seperti unggahan musik, film, buku, maupun preferensi gaya hidup.

Dengan demikian, Spotify Wrapped dapat dipahami bukan sekadar tren musiman, melainkan cerminan cara individu membangun dan mengomunikasikan citra diri di tengah lanskap media sosial yang semakin kompleks dan kompetitif.

Selain sebagai sarana presentasi diri, Spotify Wrapped juga memperlihatkan peran besar algoritma dalam membentuk pengalaman dan identitas pengguna di ruang digital. Rangkuman tahunan tersebut sepenuhnya dihasilkan melalui pengolahan data oleh sistem algoritmik Spotify, lalu dikemas dalam format visual yang menarik dan mudah dibagikan.

Identitas musikal yang ditampilkan pengguna, dengan demikian, merupakan hasil kolaborasi antara preferensi personal dan konstruksi teknologi. Algoritma tidak hanya merekam kebiasaan pengguna, tetapi juga mengelompokkan, mengarahkan, dan menarasikannya dalam bentuk tertentu.

Spotify Wrapped kemudian menjadi medium yang mengemas data tersebut sebagai cerita personal, sehingga mudah diterima dan dirayakan oleh pengguna. Identitas di era media digital pun tidak sepenuhnya lahir secara organik, melainkan turut dipengaruhi oleh sistem dan logika platform.

Di sisi lain, fenomena ini juga mencerminkan adanya dorongan sosial untuk berpartisipasi dalam tren kolektif. Ketika Spotify Wrapped menjadi konten yang ramai dibagikan, pengguna yang tidak ikut serta berpotensi merasa tertinggal atau tidak relevan dalam percakapan digital.

Kondisi ini memperkuat fungsi media sosial sebagai ruang pembentukan norma, di mana partisipasi dalam tren tertentu menjadi bagian dari upaya mempertahankan eksistensi dan keterhubungan sosial.

Dari perspektif komunikasi massa, Spotify Wrapped dapat dipahami sebagai bentuk komunikasi simbolik yang berlangsung secara masif dan serentak. Meskipun kontennya bersifat personal, distribusinya terjadi di ruang publik digital yang luas.

Setiap unggahan Spotify Wrapped bukan hanya konsumsi individu, tetapi juga menjadi bagian dari arus informasi dan representasi identitas di media sosial. Fenomena ini sekaligus menegaskan pergeseran batas antara ruang privat dan ruang publik.

Data yang sebelumnya bersifat personal kini dengan mudah dikurasi dan dipresentasikan untuk konsumsi publik. Media sosial mendorong individu untuk secara sukarela membuka aspek-aspek tertentu dari dirinya demi membangun citra dan memperoleh pengakuan sosial, baik berupa interaksi, validasi, maupun afiliasi simbolik.

Dengan demikian, Spotify Wrapped dapat dibaca sebagai refleksi dinamika komunikasi di era digital, di mana teknologi, budaya populer, dan kebutuhan akan pengakuan sosial saling berkelindan. Lebih dari sekadar rangkuman musik tahunan, Spotify Wrapped menjadi penanda bagaimana identitas dikonstruksi, dinegosiasikan, dan ditampilkan dalam ruang publik digital.

Fenomena ini menegaskan bahwa di era media sosial, komunikasi tidak hanya berlangsung melalui kata-kata, tetapi juga melalui data, selera, dan simbol yang melekat pada kehidupan sehari-hari.

Artikel ini ditulis oleh: 
Ernesto Romandhova
Mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro Semarang.

Polemik penanaman kelapa sawit di Jawa Barat tidak hanya memunculkan isu lingkungan, namun juga masalah lain yang sudah merasuki urat nadi pemerintahan Indonesia, yaitu komunikasi antar tingkat pemerintahan yang tidak efektif. Masyarakat saat ini cenderung memiliki pandangan sinis terhadap isu sawit, tidak terkecuali masyarakat Jawa Barat. Kegagalan komunikasi yang terjadi, semakin krusial dalam isu lingkungan, karena mengakibatkan keterlambatan informasi yang berujung pada dampak yang lebih parah. Maka, pola komunikasi yang buruk antara pemerintah provinsi dan kabupaten memerlukan perhatian lebih, untuk mencegah dampak yang lebih serius.

Baca Juga: Kegagalan Pembayaran Giat di Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Bogor, PRB Sebut Ada Miskomunikasi

Persoalan fundamental yang terjadi di tingkat pemerintahan provinsi adalah komunikasi yang terhenti di level bawah. Sedangkan, kebijakan atau regulasi yang dibuat oleh pemerintah provinsi memerlukan data lapangan yang dirasakan langsung oleh tingkat pemerintahan di bawahnya. Akibatnya, gejala kegagalan komunikasi yang demikian terjadi menunjukkan aliran komunikasi yang cenderung satu arah. Jika tidak ditanggapi secara serius, maka akan berdampak pada keterlambatan respon oleh pemerintah dan penurunan kepercayaan masyarakat. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan fungsi pencegahan dalam tata kelola pemerintahan dan menurunkan kualitas perumusan kebijakan. Dengan adanya kasus penanaman sawit, masyarakat Jawa Barat dapat menganggap bahwa intervensi oleh pemerintah Jawa Barat harus naik ke permukaan terlebih dahulu untuk bisa diintervensi. 

Dalam kasus ini, kegagalan komunikasi terjadi karena adanya hambatan dalam sistem komunikasi antara pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi (upward communication). Upward communication berfungsi untuk memberikan umpan balik yang penting bagi pengambil keputusan di tingkat atas agar mereka dapat memahami kondisi di lapangan, mengidentifikasi masalah yang perlu perhatian, dan mengambil tindakan yang sesuai. Idealnya, pemerintahan tingkat bawah melakukan analisis dan evaluasi mengenai keadaan lapangan untuk memberikan umpan balik pada tingkat di atasnya, sehingga pemerintah provinsi dapat memberikan intervensi yang cepat dan tepat pada kondisi yang dihadapi di lapangan. Namun, dalam realitanya, komunikasi ke atas seringkali terhambat oleh beberapa faktor, seperti pejabat lintas tingkat yang kurang harmonis, tujuan dan prioritas yang kurang jelas, serta pola interaksi yang tidak terstruktur. Pemerintahan yang efektif seharusnya mampu mengantisipasi persoalan melalui sistem komunikasi internal yang solid, bukan sekadar merespons tekanan setelah masalah berkembang menjadi krisis.

Baca Juga: Mahasiswa FISIP Unida Edukasi Warga Laladon untuk Cegah Stunting

Hubungan pejabat lintas tingkat yang kurang harmonis berpengaruh pada efektifitas dan kualitas komunikasi, sehingga memungkinkan proses pengambilan keputusan dan koordinasi menjadi terhambat dan cenderung tertutup. Tujuan dan prioritas yang kurang jelas memungkinkan komunikasi menjadi terhambat karena kurangnya pemahaman dan keterlibatan yang jelas dari kedua pihak. Pola interaksi yang tidak terstruktur cenderung menyebabkan ketimpangan dalam penyampaian informasi, sehingga pesan tidak mencapai tingkat atas secara lengkap dan akurat. Hal ini dapat memperburuk pemahaman, mengurangi transparansi, serta menghambat pengambilan keputusan yang berbasis data dan informasi yang memadai. 

Gejala kegagalan komunikasi yang terjadi pada kasus sawit di Jawa Barat dapat terlihat dari lambatnya pengambilan keputusan. Masyarakat Jawa Barat dapat memberikan persepsi bahwa bencana dan dampak lingkungan harus terjadi lebih dulu sehingga dapat diintervensi. Situasi demikian mengindikasikan kegagalan komunikasi ke atas (upward communication) dari pemerintah kabupaten. Selain itu, respon pihak kabupaten terkait permasalahan ini yang mengatakan tidak tahu dan kaget mengenai adanya lahan sawit sebesar 6,5 hektar juga bukan alasan yang dapat dijustifikasi. Pemerintah kabupaten perlu memeriksa kembali mengenai aliran komunikasi internal di wilayahnya. Karena setiap aktivitas yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, seharusnya dapat terdeteksi dan dikomunikasikan sejak dini melalui mekanisme pemerintahan yang berjalan efektif.

Kasus penanaman sawit di Jawa Barat tidak hanya melahirkan isu lingkungan, namun juga menunjukkan lemahnya komunikasi internal dalam pemerintahan. Kegagalan komunikasi yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan persoalan administratif, melainkan juga persoalan struktural yang berpengaruh pada kecepatan dan ketepatan respon dari pemerintah. Ketika komunikasi ke atas tidak berjalan optimal, pengambil kebijakan berpotensi kehilangan konteks dan terlambat merespons isu strategis. Situasi ini menegaskan pembenahan mekanisme pendataan, pelaporan, dan aliran komunikasi merupakan hal yang mendesak, sehingga proses pengambilan keputusan dan kualitas respon yang keluar dapat dipastikan efektif dan tidak terhenti di tingkat bawah. Pemerintah terkait juga dapat melakukan standarisasi dalam sistem komunikasinya dengan menentukan indikator pelaporan yang baik, koordinasi mengenai isu-isu strategis, dan membangun komunikasi dua arah yang lebih transparan. 

Baca Juga: Badan Gizi Nasional Percepat Program Makan Bergizi Gratis, Serap Anggaran hingga Rp85 Triliun

Kesadaran bahwa komunikasi bukan sekadar prosedur administratif, melainkan fondasi pengambilan keputusan publik, menjadi kunci agar koordinasi lintas level pemerintahan dapat berjalan selaras dan berkelanjutan. Komunikasi yang demikian terjadi bukan hanya sekadar kelalaian prosedural, namun juga memberikan dampak bagi fungsi komunikasi yang seharusnya terjadi. Jika kegagalan komunikasi ini terus dipupuk dan tidak mendapatkan perhatian lebih serius dari pemerintah provinsi dan kabupaten, dampak yang lebih parah bisa tidak termitigasi dengan baik dan kepercayaan masyarakat akan terus terdegradasi. 

Biografi Penulis:
Nama    : Mayang Widyaningrum
Usia    : 26 tahun
Penulis merupakan karyawan swasta sekaligus mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina. Penulis memiliki minat dalam komunikasi korporat, terutama pengelolaan komunikasi strategis, dinamika media digital, serta peran komunikasi dalam pembentukan opini publik pada ranah organisasi dan kebijakan publik.

Meski tidak selalu berbentuk invasi militer terbuka, strategi yang digunakan menunjukkan pola klasik: menargetkan pusat gravitasi (center of gravity/CoG) kekuatan lawan.

Kasus Venezuela menegaskan bahwa dalam konflik kontemporer, perang tidak selalu dimulai dengan tembakan, melainkan dengan tekanan terkoordinasi terhadap simpul kekuasaan paling menentukan dalam sebuah negara—yakni kepemimpinan nasional.

Venezuela dan Logika Pusat Gravitasi

Sejak beberapa tahun terakhir, AS secara terbuka menetapkan Presiden Maduro sebagai aktor kriminal internasional, memberlakukan sanksi ekonomi ekstrem, mengisolasi Venezuela secara diplomatik, serta mendukung oposisi politik. 

Baca Juga: Selesaikan Rumah Tangga Tanpa Konflik, Atalia Pratatya dan Ridwan Kamil Sepakat Bepisah

Langkah-langkah ini tidak berdiri sendiri. Semuanya mengarah pada satu tujuan strategis: melemahkan dan, jika mungkin, menghilangkan kepemimpinan nasional sebagai penopang utama rezim kiri Venezuela yang telah berkuasa 27 tahun. Hugo Chavez berkuasa selama 1999-2013, dilanjutkan Nicolas Maduro 2013-2026.

Dalam perspektif center of gravity, kepemimpinan nasional merupakan sumber legitimasi, kendali politik, dan loyalitas institusi—terutama militer. 

Jika kepemimpinan ini runtuh, maka sistem negara diharapkan ikut goyah tanpa harus melalui perang konvensional berskala besar. 

Inilah mengapa figur presiden menjadi sasaran utama, bukan sekadar kebijakan atau kekuatan militer di lapangan.

Baca Juga: Konflik Kepemilikan PSB Bogor Kembali Mencuat, Presiden Klub Layangkan Surat Somasi ke Pengurus Lama

Strategi Lama, Bukan Temuan Baru

Meski tampak modern, strategi perang berbasis pusat gravitasi sesungguhnya bukan hal baru. Konsep ini pertama kali dirumuskan secara sistematis oleh Carl von Clausewitz pada awal abad ke-19. 

Dalam On War, Clausewitz menyebut bahwa setiap musuh memiliki “pusat kekuatan dan gerak” yang jika dihantam, akan melumpuhkan keseluruhan kemampuan perlawanan.

Pada abad ke-20, konsep ini berkembang pesat, terutama dalam doktrin militer Amerika Serikat. Kolonel John Warden III memperkenalkan Five Rings Model yang membagi sistem negara menjadi lima lapisan: kepemimpinan, sistem vital, infrastruktur, populasi, dan kekuatan militer. 

Menurut Warden, kepemimpinan berada di lapisan terdalam dan merupakan pusat gravitasi paling menentukan.

Baca Juga: NOC Indonesia dan NOC Iran Tandatangani MoU untuk Perkuat Kerja Sama dan Pengembangan Olahraga

Pola ini terlihat jelas dalam Perang Teluk 1991, operasi NATO di Yugoslavia (1999), invasi Irak (2003), hingga berbagai operasi decapitation strike dalam perang melawan teror. 

Dalam setiap konflik tersebut, kepemimpinan nasional dan militer menjadi sasaran utama—baik melalui serangan militer, tekanan ekonomi, maupun perang informasi. 

AS bahkan pernah melakukan beberapa kali operasi militer berbasis CoG kepemimpinan nasional, yaitu saat memburu Presiden Panama, Manuel Noriega (1989); Presiden Irak, Saddam Hussein (2003); Presiden Libya, Muammar Gaddafi (2011); Presiden Guatemala, Alfonso Portillo (2013); Presiden Honduras, Juan Orlando Hernandes (2022); dan sekarang Presiden Venezuela, Nicolas Maduro.

Bagaimana Merumuskan CoG

Menentukan pusat gravitasi bukanlah pekerjaan sederhana. Ia menuntut pemahaman menyeluruh terhadap sistem negara lawan: bagaimana kekuasaan dijalankan, apa sumber legitimasi politik, siapa aktor kunci, dan sejauh mana kohesi elite terjaga.

Baca Juga: Lima Anggota OPM Pilih NKRI Usai Pendekatan Humanis TNI

Dalam perencanaan strategis modern, CoG dirumuskan melalui identifikasi critical capabilities (kemampuan utama), critical requirements (syarat pendukung), dan critical vulnerabilities (kerentanan utama). 

Dalam banyak kasus, kepemimpinan nasional dan kepemimpinan militer memang berada pada CoG terdalam—nomor satu—karena merekalah yang mengendalikan keputusan strategis dan loyalitas kekuatan negara.

Berikutnya, menyerang CoG terdalam juga berisiko tinggi. Kesalahan identifikasi dapat memperkuat perlawanan dan solidaritas nasional lawan. 

Oleh karena itu, perumusan dan pemilihan CoG melibatkan  pimpinan nasional tertinggi. Strategi ini juga hampir selalu dikombinasikan dengan tekanan multidomain: ekonomi, diplomasi, siber, dan informasi.

Baca Juga: Presiden Prabowo Subianto Desak PBB Segera Akui Negara Palestina dan Hentikan Bencana Kemanusiaan di Gaza

Implikasi Strategis bagi Indonesia

Bagi Indonesia, fenomena ini mengandung pelajaran penting. Di tengah persaingan kekuatan besar dan dinamika geopolitik Indo-Pasifik, ancaman terhadap kedaulatan tidak selalu datang dalam bentuk agresi militer. Justru yang lebih berbahaya adalah perang hibrida yang menargetkan pusat gravitasi nasional.

Dalam konteks Indonesia, pusat gravitasi tidak hanya terletak pada kekuatan militer, tetapi juga pada legitimasi kepemimpinan nasional, persatuan elite, stabilitas politik, serta kepercayaan publik. 

Polarisasi politik, disinformasi, tekanan ekonomi eksternal, dan fragmentasi elite berpotensi dimanfaatkan pihak luar untuk melemahkan CoG Indonesia tanpa satu pun peluru ditembakkan.

Oleh karena itu, kesiapan kemampuan Indonesia untuk menghadapi agresi asing ke depan harus bersifat menyeluruh. 

Baca Juga: Kompetisi IBL GoPay 2026 Siap Digelar, Sebagai Pembuka Dewa United Banten Vs Pelita Jaya Basketball

Beberapa rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

Pertama, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, termasuk para elite dan lembaga pemerintah untuk terus membangun postur BKRI yang kokoh dan berdaya tangkal di panggung global.

Kedua, memperkuat legitimasi kepemimpinan nasional melalui tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan  mendapatkan dukungan nyata dari seluruh komponen masyarakat dan bangsa.

Ketiga, meningkatkan ketahanan informasi dan literasi strategis elite serta masyarakat terhadap maraknya perang kognitif dan operasi pengaruh asing terhadap konstruksi kebangsaan NKRI.

Baca Juga: Caritas Indonesia Peringatkan Bahaya Perdagangan Orang di Wilayah Pascabencana Sumatera

Keempat, mengembangkan doktrin pertahanan yang memandang perang sebagai spektrum multidomain, bukan semata konflik bersenjata.

Kelima, membangun kemampuan industri pertahanan lokal agar mandiri dalam memenuhi kebutuhan Alpalhankam TNI.

Keenam, memperkuat sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta agar mampu menangkal infiltrasi asing melalui operasi multi dimensi.

Pada akhirnya, kasus Venezuela menunjukkan bahwa strategi perang berbasis pusat gravitasi tetap relevan di abad ke-21. 

Baca Juga: Sepuluh Kepala Daerah Siap Presentasi Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2026

Amerika Serikat dan kekuatan besar lainnya terus mengadaptasi pemikiran Clausewitz dalam bentuk perang modern yang semakin kompleks dan sering kali tidak kasat mata. 

Bagi Indonesia, memahami strategi ini adalah landasan awal untuk memastikan bahwa pusat gravitasi nasional kita tetap kokoh dan tidak runtuh pada saat menghadapi serangan dari dalam dan dari luar.
*)Penulis: Asisten Strategi Panglima TNI, Marsda TNI Budhi Achmadi

Seni tari memang diciptakan oleh manusia. Namun, bukan berarti ia menjadi monopoli manusia semata. Di alam, cukup banyak makhluk hidup yang memperlihatkan perilaku menyerupai tarian—gerak-gerak ritmis yang memiliki fungsi tertentu, terutama dalam komunikasi dan reproduksi.

Burung cenderawasih, misalnya. Burung jantan dari keluarga Paradisaeidae ini berkumpul di area tertentu dan menampilkan pertunjukan yang memukau: melompat, memutar tubuh, mengayunkan sayap, serta memamerkan bulu hiasnya. Gerakan tersebut menyerupai tarian ritual untuk menarik perhatian betina dalam proses seleksi seksual.

Baca Juga: Jaya Suprana Beri Rekor MURI ke Wawan Sofwan Dalam Pementasan Monolog Bung Karno

Hal serupa terlihat pada burung merak (Pavo cristatus). Sang jantan mengembangkan ekor panjangnya, menggoyangkannya, dan berputar di hadapan betina. Ritual kawin ini menjadi ajang pamer kejantanan, kesehatan, dan kualitas genetik.

Burung manakin (Pipridae) bahkan dikenal melakukan tarian kelompok di atas cabang pohon. Mereka melompat, berputar, dan menghasilkan bunyi “snap” dari sayapnya. Tarian ini berfungsi untuk menarik pasangan sekaligus mempertahankan wilayah.

Di laut, lumba-lumba memperlihatkan perilaku serupa. Mereka berenang melengkung, melompat tinggi, dan bermain di permukaan air, terutama saat musim kawin atau dalam interaksi sosial. Gerakan tersebut memperkuat ikatan sosial sekaligus menunjukkan vitalitas.

Baca Juga: Munjirin Serahkan SK PPPK Paruh Waktu, Perkuat Pelayanan Publik Jakarta Timur

Beruang kutub pun tak ketinggalan. Pada musim kawin, jantan kerap melakukan gerakan menyerupai tarian di atas es, berputar, mengangkat kaki, dan mengayunkan tubuh, sebagai bentuk pamer dominasi kepada betina.

Kuda liar, seperti kuda Przewalski, juga mengekspresikan gerak ritmis melalui lari kencang dan angkatan kaki yang teratur. Gerakan ini menjadi simbol kekuatan dan kesiapan reproduksi. Bahkan serangga, seperti beberapa jenis lalat, melakukan “tarian udara” sebelum kawin, sering kali sambil membawa hadiah bagi betina.

Di bawah laut, kura-kura laut jantan berputar dan menggoyangkan cangkangnya untuk menarik perhatian pasangan. Lebah madu pun terkenal memiliki “bahasa tari” sebagai sistem komunikasi untuk memberi tahu sesamanya tentang sumber makanan.

Baca Juga: Tanpa Kembang Api, Sampah Tahun Baru Jakarta Merosot Tajam, DLH Catat Tinggal 91 Ton

Kesimpulannya, ketika satwa tampak “menari”, bukan berarti mereka memahami musik atau irama seperti manusia. Gerakan tersebut bersifat naluriah dan fungsional, dipicu oleh hormon, kebutuhan komunikasi, reproduksi, dan seleksi alam. Istilah menari kita gunakan secara antropomorfik untuk memudahkan pemahaman.

Alam, pada hakikatnya, telah menyediakan tarian unik bagi setiap makhluk hidup. Bahkan dalam dunia fiksi, seperti film Guardians of the Galaxy, sebatang kayu bernama Groot digambarkan gemar menari—terutama ketika manusia tidak melihatnya. Meminjam lirik Ebiet G. Ade, rumput pun bisa bergoyang seperti menari ketika ditiup angin sepoi-sepoi.

Karena sesungguhnya, menari adalah bahasa semesta, bahasa kehidupan itu sendiri.

Warga semakin sering mengeluhkan udara yang pengap, suhu yang menyengat, dan kualitas udara yang menurun. Perubahan ini bukan sekadar anomali cuaca musiman, melainkan tanda adanya krisis lingkungan perkotaan yang nyata.

Yang kini terjadi di Bogor adalah pertemuan berbahaya antara suhu tinggi dan polusi udara. Dalam kajian iklim, fenomena ini dikenal sebagai climate penalty, yaitu kondisi ketika peningkatan suhu justru membuat polutan bertahan lebih lama di atmosfer. 

Baca Juga: Dosen FPIK IPB University Ajukan BEDI sebagai Alat Ukur Keberhasilan Blue Economy

Panas tidak hanya menurunkan kenyamanan, tetapi juga menghambat pergerakan udara sehingga polutan seperti partikel halus PM2.5 terjebak di ruang tempat manusia beraktivitas.

Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat suhu maksimum di Bogor pada akhir 2024 hingga awal 2025 beberapa kali mencapai 35–36 derajat Celsius. Angka ini relatif tinggi bagi kota yang selama ini dikenal sejuk. 

Kondisi tersebut diperparah oleh kelembapan udara yang tinggi, membuat panas terasa lebih ekstrem dan menyulitkan tubuh untuk mendinginkan diri. Dalam situasi seperti ini, polusi udara menjadi jauh lebih berbahaya karena terhirup dalam durasi dan konsentrasi yang lebih lama.

Baca Juga: Kenaikan Harga Kedelai Biji Kering Impor Nasional

Dampaknya terlihat jelas pada sektor kesehatan. Dinas Kesehatan Kota Bogor mencatat lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang mendekati 195 ribu kasus sepanjang 2024–2025. 

Angka ini menunjukkan bahwa kualitas lingkungan Bogor sedang berada dalam tekanan serius. Kota hujan kini menghadapi risiko kesehatan yang selama ini lebih sering dilekatkan pada kawasan industri di sekitarnya.

Krisis ini tidak terjadi secara merata. Di Kota Bogor, kawasan seperti Tanah Sareal mengalami peningkatan suhu signifikan akibat pesatnya alih fungsi lahan hijau menjadi kawasan terbangun. 

Baca Juga: Pemprov DKI Jakarta dan BMKG Siapkan Langkah Mitigasi Bencana, Diskusikan Operasi Modifikasi Cuaca

Beton dan aspal mendominasi ruang kota, menyerap panas di siang hari dan melepaskannya kembali pada malam hari, sehingga suhu sulit turun. 

Sementara itu, di wilayah Kabupaten Bogor bagian timur seperti Cileungsi dan Gunung Putri, panas perkotaan bertemu langsung dengan emisi industri dan lalu lintas berat. 

Topografi Bogor yang berbukit membuat polutan mudah terperangkap, terutama saat angin melemah.

Baca Juga: Pemkab Bogor Perluas CFD Hingga 16 Kecamatan di Kabupaten Bogor

Kelompok yang paling terdampak adalah mereka yang bekerja di luar ruang. Pengemudi ojek daring, pedagang kaki lima, buruh bangunan, dan pekerja informal lainnya harus tetap beraktivitas di bawah panas dan paparan polusi. 

Dalam kondisi panas dan lembap, tubuh secara alami memperlambat kerja untuk mencegah kelelahan. Namun bagi pekerja harian, kondisi ini berarti penurunan pendapatan sekaligus peningkatan risiko kesehatan. 

Anak-anak dan lansia juga menjadi kelompok rentan karena sistem pernapasan mereka lebih sensitif terhadap polusi udara.

Baca Juga: Semprot 4.000 Liter Water Mist di Jalan Raya, DLH DKI Jakarta: Jaga Kualitas Udara  

Perubahan ini tidak terjadi tanpa sebab. Akar persoalannya terletak pada pembangunan perkotaan yang kurang mempertimbangkan daya dukung lingkungan. 

Konversi ruang terbuka hijau, meningkatnya kendaraan bermotor, serta kemacetan di ruas-ruas utama Bogor telah mengubah keseimbangan energi kota. 

Panas dan emisi dilepaskan terus-menerus, sementara kemampuan alam untuk menetralisirnya semakin menurun.

Baca Juga: Kurangi Polusi Udara, 107 Kendaraan Uji Emisi Gratis

Hingga kini, respon kebijakan terhadap risiko gabungan panas dan polusi masih terbatas. Regulasi daerah umumnya masih bertumpu pada indikator suhu udara semata, padahal di wilayah tropis seperti Bogor, kombinasi panas dan kelembapanlah yang menentukan tingkat bahaya sebenarnya. Tanpa pemahaman ini, risiko kesehatan masyarakat akan terus diabaikan.

Bogor sedang menghadapi perubahan lingkungan yang tidak bisa lagi dianggap ringan. Sinergi panas dan polusi telah mengubah wajah “Kota Hujan” menjadi ruang yang semakin pengap dan tidak ramah bagi kesehatan.

Jika tidak direspon dengan kebijakan yang lebih peka terhadap risiko iklim perkotaan, Bogor berisiko kehilangan bukan hanya kesejukannya, tetapi juga kualitas hidup warganya.

Oleh: Fithriya Y. Rohmawati 

Mahasiswa S3 Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan IPB University

Jumlah korban meninggal dan hilang terus berubah, sementara kerugian infrastruktur sangat besar dan diikuti oleh dampak kesehatan serta psikologis yang signifikan. 

Kejadian ini merupakan akibat dari serangkaian sebab yang perlu ditelusuri akar permasalahannya, untuk menemukan Solusi alternatif baik jangka Panjang maupun jangka pendek agar masyarakat tidak terjerumus dalam kekecewaan yang lebih mendalam—kekecewaan yang berpotensi berkembang menjadi kemarahan, resistensi, bahkan pemberontakan.

Baca Juga: Tuhan Menjadi Terdakwa di Pulau Sumatera

Apabila permasalahan besar dan kompleks ini tidak mampu menggugah kesadaran para pengambil kebijakan untuk melakukan perubahan dan perbaikan, dapat disimpulkan bahwa kepekaan mereka telah terseret oleh derasnya arus bencana. 

Akal dan pertimbangan mereka tergerus oleh kepentingan dan ketamakan, sedangkan hati nurani mereka tertutupi oleh praktik-praktik yang tidak etis. Rasa malu pun seakan lenyap tertiup angin kemunafikan. 

Dalam kondisi demikian, penderitaan masyarakat berpotensi dijadikan komoditas politik untuk membangun citra dan menarik simpati publik. 

Baca Juga: Gunung Putri Bogor Apel Siaga Bencana, Ratusan Personel Gabungan Disiagakan Hadapi Musim Hujan

Setiap kebijakan yang diambil tampak seperti “buah simalakama,” sebagai konsekuensi dari tata kelola yang keliru dan kehilangan arah, karena tidak lagi memiliki kompas moral sebagai pedoman.

Bencana banjir ini telah menenggelamkan akal sehat, mengeruhkan nurani, dan melemahkan kemauan kolektif, hingga membuat imajinasi terliar sekalipun tidak bisa memahaminya. 

Situasi tersebut seakan menunjukkan bahwa tidak ada lagi instrumen maupun pendekatan yang efektif untuk memperbaiki keadaan. Pilihan yang tampak paling rasional adalah mengganti penyelenggara kebijakan yang selama ini dinilai merugikan rakyat dan negara. 

Baca Juga: Jaro Ade Ajak 416 Kades di Kabupaten Bogor Sisihkan Dana Desa untuk Bantu Korban Bencana di Sumatera

Kondisi masyarakat semakin terpuruk, sementara negara semakin kehilangan daya saing. Dalam keadaan demikian, layak dipertanyakan apakah mereka masih patut diberi kepercayaan untuk mengelola urusan publik.

Secara prinsip, makna taubat mencakup tiga aspek: menyesali, meninggalkan, dan memperbaiki. Bencana ini dapat dipandang sebagai konsekuensi dari kebijakan yang keliru; karenanya, tidak cukup hanya disesali. 

Diperlukan keberanian untuk meninggalkan praktik-praktik yang tidak etis yang selama ini dilakukan serta melakukan perbaikan menyeluruh bagi lingkungan kebijakan. 

Baca Juga: Sepanjang 2025 BPBD Catat 1.652 Bencana di Kabupaten Bogor, 24 Kecamatan Masuk Zona Rawan

Pertanyaannya kemudian, apakah mereka memiliki kemauan untuk melakukannya?
Rasa percaya masyarakat tampaknya semakin menipis, bahkan nyaris hilang. 

Namun demikian, para pemegang kebijakan tetap menunjukkan keyakinan diri bahwa mereka mampu memulihkan kepercayaan publik, dengan asumsi bahwa masyarakat akan cepat melupakan peristiwa ini, terutama ketika bantuan sosial disalurkan. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih terkungkung oleh keterbatasan pengetahuan dan kemiskinan, sehingga tidak mampu melihat keterkaitan antara satu persoalan dengan persoalan lainnya. Kerentanan inilah yang kerap dimanfaatkan oleh aktor-aktor politik yang busuk.

Baca Juga: Sebut Potensi Bencana di Jabar Tinggi, Dedi Mulyadi Tegaskan Larangan Penebangan Pohon dan Penambangan

Secara teoretis, sebuah kebijakan seharusnya dirumuskan melalui dua landasan utama. Pertama, kebijakan tersebut perlu lahir dari proses berpikir kritis yang mampu mengaitkan berbagai variabel, bersifat rasional dengan mempertimbangkan beragam faktor, serta memiliki kedalaman analitis yang menyentuh kebutuhan fundamental masyarakat. 

Kedua, kebijakan ideal harus terbentuk dari pembelajaran yang diambil melalui pengalaman, baik pengalaman bangsa sendiri maupun pengalaman negara lain. 

Pengalaman tersebut berfungsi sebagai rambu untuk menentukan kebijakan yang benar, baik, dan tepat. Sikap “bukan aku sebagai sebab” merupakan karakter para pecundang yang gemar mencari kambing hitam demi melepaskan diri dari tanggung jawab.

Baca Juga: Bencana Banjir-Longsor Sumatera, Pusdatin BNPB: 753 Jiwa Meninggal Dunia, 650 Hilang, 2.600 Luka-luka

Apabila landasan intelektual mendasar seperti ini pun tidak mereka miliki, maka dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab moral, integritas mental, dan kedalaman spiritual pun tidak ada dalam diri mereka. 

Dalam kondisi demikian, sulit untuk menempatkan kepercayaan terhadap mereka. Mereka masih berasumsi bahwa masyarakat tidak mengetahui apa-apa, dan anggapan tersebut akan terbukti benar apabila masyarakat memilih untuk tetap diam.

JAKARTA, CEKLISSATU.COM -- Dari Leiden, Belanda, pejuang kemanusiaan Sandyawan Sumardi meneruskan pesan WhatsApp dari Azhari Aiyub—dikenal juga sebagai Si Ujud atau O Men—seorang sastrawan terkemuka asal Aceh, pendiri komunitas budaya Tikar Pandan sekaligus penulis novel Kura-Kura Berjanggut.

Berikut isi pesan Azhari yang saya salin lengkap agar kita memperoleh gambaran tentang kondisi Aceh saat ini:

“Mulai dari Peureulak sampai Panton Labu, sinyal telepon hilang. Listrik padam. Elpiji mulai habis. Warung-warung di depan Masjid Julok sejak kemarin sudah tidak jualan nasi lagi. Masjid Julok yang sejak kemarin menampung banyak musafir sudah kehabisan air untuk MCK.

Baca Juga: Tuhan Menjadi Terdakwa di Pulau Sumatera

Tumpukan kendaraan terjadi di setiap titik banjir. Tidak ada alat berat untuk sekadar menyingkirkan pohon tumbang di jalan. Pemerintah lokal lumpuh dan kebingungan. Tapi warga saling bantu.

Pengurus Masjid Kubra sangat pemurah dan membantu banyak musafir dengan memberikan stok air bersih yang mereka punya. Bersamaku juga ada beberapa orang Tionghoa yang singgah di masjid dan menggunakan air untuk MCK.

Walaupun kondisi darurat, pedagang di Keude Kuta Binjai Julok tetap tidak menaikkan harga barang. Harga Aqua besar masih Rp6.000, walaupun mereka tahu elpiji besok akan habis dan barang-barang di toko sudah kosong.

Baca Juga: Jaro Ade Ajak 416 Kades di Kabupaten Bogor Sisihkan Dana Desa untuk Bantu Korban Bencana di Sumatera

Di beberapa ruas jalan, penduduk, pemuda, dan remaja membuat pagar betis ketika ada truk atau bus melewati genangan air agar tidak tergelincir keluar jalur. 

Mereka kesulitan, karena untuk bergerak dari satu titik ke titik lain—bahkan yang jaraknya hanya 500 meter—hampir tidak mungkin karena dihalangi air. 

Banyak orang akhirnya terjebak di titik-titik seperti itu, tidak bisa menghubungi keluarga atau kehilangan kontak karena telekomunikasi mati total.

Baca Juga: Sepanjang 2025 BPBD Catat 1.652 Bencana di Kabupaten Bogor, 24 Kecamatan Masuk Zona Rawan

Pantai timur Aceh itu sepanjang 300 kilometer. Di sepanjang itulah banjir terjadi, belum lagi wilayah di atasnya, yang kebanyakan orang tidak tahu jalan keluar ketika banjir bandang datang.

Jalan Aceh–Medan sebenarnya sangat rentan. Hampir satu juta orang tergantung pada jalan itu. Karena situasi banjir, truk dalam sehari hanya mampu bergerak lima kilometer.

Semoga korban banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat segera memperoleh bantuan.

Baca Juga: Sebut Potensi Bencana di Jabar Tinggi, Dedi Mulyadi Tegaskan Larangan Penebangan Pohon dan Penambangan

Pemerintah harus menghentikan pembalakan hutan, tambang ilegal, dan perluasan perkebunan yang memakan lahan hutan. Di berbagai tempat, kayu-kayu log dari penebangan liar menimpa rumah warga dan menutupi jalur evakuasi.

Jangan sampai Sumatera kita tenggelam. Bagi orang Aceh, bencana banjir ini adalah tsunami kedua—tetapi yang satu ini dibuat oleh manusia.”

—Azhari Aiyub, Aceh

Mujur tak teraih, nahas tak tertolak.

Kepala BNPB, sebagai lembaga resmi pemerintah dalam penanggulangan bencana, enggan memaklumatkan malapetaka banjir bandang di Aceh sebagai Bencana Nasional, dengan alasan “belum memenuhi kriteria.”

Baca Juga: Bencana Banjir-Longsor Sumatera, Pusdatin BNPB: 753 Jiwa Meninggal Dunia, 650 Hilang, 2.600 Luka-luka

Tanpa mengetahui apa sebenarnya yang dimaksud dengan “memenuhi kriteria,” saya pribadi hanya bisa berharap: Insya Allah, Presiden Prabowo sebagai Panglima Tertinggi Republik Indonesia—tanpa terikat pada definisi BNPB—berkenan mengerahkan laskar TNI untuk segera membantu para korban yang kini berjuang bertahan hidup.

Inilah pengejawantahan sila kedua Pancasila: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, yang semestinya tidak berhenti sebagai slogan, melainkan hadir dalam tindakan nyata.

MERDEKA!

Persoalan bencana alam kerap dikaitkan dengan perdebatan teologis. Dalam pandangan Mu‘tazilah, setelah Allah menciptakan makhluk, Ia menetapkan hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan alam (sunnatullah), kemudian tidak lagi terlibat secara langsung terhadap berbagai peristiwa yang terjadi. 

Sebaliknya, Asy‘ariyah berpendapat bahwa Allah tetap berperan aktif dalam seluruh mekanisme takdir yang ditetapkan-Nya, sehingga setiap kejadian di dunia tetap dipahami memiliki keterlibatan langsung dari Tuhan. 

Baca Juga: Gunung Putri Bogor Apel Siaga Bencana, Ratusan Personel Gabungan Disiagakan Hadapi Musim Hujan

Dari pola pikir inilah muncul konsep ujian, cobaan, maupun azab yang menempatkan Allah sebagai pelakunya.

Menurut para ahli, hujan ekstrem semacam ini lazim terjadi pada puncak musim hujan dan dapat dipicu oleh dinamika cuaca lokal maupun atmosfer yang secara tiba-tiba menjadi sangat intens. 

Fenomena tersebut merupakan gejala alam yang bersifat wajar dan berlangsung sesuai hukum alam, sehingga idealnya manusia memahami karakteristiknya agar dapat meresponsnya secara tepat. 

Baca Juga: Jaro Ade Ajak 416 Kades di Kabupaten Bogor Sisihkan Dana Desa untuk Bantu Korban Bencana di Sumatera

Namun, ketika dorongan-dorongan negatif seperti kelicikan, kecurangan, dan keserakahan menguasai cara berpikir, perasaan, dan perilaku, kemudian membentuk pandangan, sikap, serta orientasi hidup, hal itu dapat menumpulkan akal sehat dan nurani. 

Dalam kondisi demikian, praktik penebangan hutan, alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan (seperti kelapa sawit atau karet), serta eksploitasi di wilayah hulu menyebabkan menurunnya kapasitas tanah dan vegetasi untuk menyerap air hujan. 

Akibatnya, semakin banyak air yang mengalir langsung di permukaan dan meningkatkan potensi terjadinya banjir serta aliran permukaan yang cepat.

Baca Juga: Sepanjang 2025 BPBD Catat 1.652 Bencana di Kabupaten Bogor, 24 Kecamatan Masuk Zona Rawan

Sunatullah menggerakkan alam apa adanya dan seharusnya manusia memahaminya sebagaimana mestinya. Inilah paradigma yang harus terbangun. Alam yang apa adanya itu harus dipelajari dan dipahami agar manusia bisa menyesuaikan diri dengan dinamikanya, bukan hanya paham, namun ia pun dituntut untuk sadar diri agar setiap pilihan dan Langkah yang diambil bisa disesuaikan dengan karakter alam yang disinggahinya. 

Dalam hal ini, tidak ada bencana yang bisa membunuh manusia, yang ada adalah cara manusia merespon dinamika alam ini yang salah dan keliru hingga bisa merenggut nyawa manusia. Gempa bumi tidak akan membunuh manusia, yang ada Gedung Gedung atau infrastruktur itu yang menyebabkan terjadinya kematian.   

Salah seorang tokoh yang paling bertanggung jawab dalam membangun metode ilmiah modern, yaitu Francis Bacon (1561–1626). 

Baca Juga: Sebut Potensi Bencana di Jabar Tinggi, Dedi Mulyadi Tegaskan Larangan Penebangan Pohon dan Penambangan

Bacon berpendapat bahwa seorang ilmuwan harus menempatkan alam di hadapannya, menginterogasi alam dengan tegas, seolah-olah ia seorang polisi yang memaksa tersangka untuk mengungkapkan rahasianya. Dari sinilah awal revolusi ilmiah terjadi.

Sikap mereka terhadap alam sangat keras. Ketika berhasil membuka rahasia-rahasia alam, pengetahuan itu digunakan untuk memenuhi selera naluri yang serakah, licik, dan culas. 

Melalui metode ilmiah, lahirlah industrialisasi kemudian menjadi “kereta” yang menggilas alam. Pengetahuan empiris dan positivistis tentang alam tidak digunakan sebagai sarana untuk menjalin hubungan yang harmonis, tetapi justru untuk mengeksploitasinya. 

Baca Juga: Bencana Banjir-Longsor Sumatera, Pusdatin BNPB: 753 Jiwa Meninggal Dunia, 650 Hilang, 2.600 Luka-luka

Kerusakan alam kini berada di ambang batas; manusia telah sangat resah dan bingung bagaimana mencegahnya.

Akibat kerusakan alam tersebut, David Wallace-Wells (2014) menulis buku Bumi yang Tidak Dapat Dihuni. Ia menggambarkan masa depan bumi yang semakin tidak layak huni akibat krisis iklim yang terus memburuk. 

Wallace-Wells memaparkan bagaimana pemanasan global memicu bencana berlapis—mulai dari gelombang panas ekstrem, kenaikan permukaan laut, kelangkaan pangan dan air, hingga instabilitas politik dan ekonomi—yang semuanya saling memperparah. 

Baca Juga: Pemkab Bogor Kirim Tim Medis untuk Misi Kemanusiaan Bantu Korban Bencana di Aceh, Sumbar dan Sumut

Buku ini menegaskan bahwa krisis iklim bukan ancaman jauh di masa depan, tetapi telah terjadi sekarang, dan hanya tindakan manusia yang cepat, radikal, dan kolektif yang dapat mencegah bumi menjadi tempat yang tidak dapat dihuni.

Islam menawarkan dua strategi untuk mencegah kerusakan tersebut. Pertama, strategi individual, yakni membangun kesadaran bahwa setiap manusia adalah seorang khalifah yang diberi titipan alam raya untuk dijaga dan dikelola demi kemakmuran bersama. 

Kesadaran bahwa bumi beserta isinya merupakan titipan, bukan milik pribadi, akan menumbuhkan rasa tanggung jawab, sebab setiap titipan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Pemiliknya, yaitu Allah SWT.

Baca Juga: Pemkab Bogor Gelar Istighosah Kubro Perkuat Kesiapsiagaan Bencana, Jaro Ade: Kita Perlu Banyak Memanjatkan Doa

Kedua, Islam menawarkan rekayasa sosial melalui penegakan sistem sosial kekhilafahan. Melalui kekuasaan, pencegahan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. 

Kerusakan di muka bumi terjadi karena tidak ada kekuasaan yang mencegahnya; justru melalui kekuasaan (politik, ekonomi, dan hukum), kerusakan alam dilakukan dengan leluasa.

Ternyata jawabannya nggak sesederhana karena gengsi atau ego politik, tapi berkaitan dengan sejarah yang panjang dan kepentingan nasional, posisi strategis Taiwan, serta visi besar China sebagai kekuatan dunia. Nah, tiga alasan inilah yang membuat China begitu mempertahankan Taiwan.

Masalah Sejarah dan Identitas Nasional: “Hanya Ada Satu China”
Akar masalahnya dimulai dari Perang Saudara Tiongkok pada tahun 1949. Setelah Partai Komunis menang dan mendirikan Republik Rakyat Tiongkok (People’s Republic of China/PRC) di Beijing, pemerintahan Republik Tiongkok (Republic of China/ROC) yang dipimpin oleh Chiang Kai-Shek mundur ke Taiwan dan mendirikan pemerintahan baru di Taipei. Sejak saat itulah, muncul dua pemerintahan yang sama-sama mengklaim diri mereka sebagai “China yang sah”.

Untuk menegaskan legitimasi politiknya, Beijing merumuskan One-China Policy yang menyatakan bahwa “China hanya ada satu, dan Taiwan adalah bagian dari China.”

Kebijakan ini semakin kuat setelah Resolusi PBB 2758 (1971) yang menyatakan bahwa PRC adalah satu-satunya perwakilan resmi China di PBB. Lalu pada tahun 1979, Amerika Serikat dan China menandatangani Joint Communiqué yang juga mengakui prinsip One-China ini.

Bagi China, Taiwan bukan cuma wilayah biasa. Dalam narasi resmi pemerintahan China, Taiwan adalah “provinsi yang hilang” sejak Perang Saudara, bukan negara yang terpisah. Karena itu, melepas Taiwan dianggap sama saja dengan merusak kedaulatan dan integritas wilayah mereka. 

Dalam logika politik China, kalau satu wilayah bisa lepas, maka wilayah lain pasti bisa mengikuti. Hal ini sangat berbahaya karena China punya beberapa daerah sensitif lain seperti Xinjiang dan Tibet.

Makanya, China selalu memasukkan isu Taiwan sebagai prioritas utama kebijakan luar negerinya. Dalam perspektif realisme, negara selalu ingin bertahan hidup, menjaga keamanan, dan mempertahankan kekuasaan mereka. China bertindak sebagai negara rasional yang ingin mempertahankan kekuatan dan keamanan nasional mereka.

Seperti kata Kenneth Waltz, negara dalam sistem internasional yang anarkis akan selalu fokus untuk mempertahankan diri dari ancaman, termasuk ancaman kehilangan wilayah. Jadi bagi China, Taiwan itu bukan cuma pulau, tapi Taiwan adalah bagian dari China dan simbol keutuhan nasional mereka.

Posisi Strategis Taiwan: Penting bagi Keamanan China
Ada alasan geografis yang nggak kalah penting bagi China, karena ternyata Taiwan itu terletak di wilayah yang sangat strategis di Asia Timur. Tepatnya di barisan yang disebut sebagai “First Island Chain”.

Bagi China, rantai pulau ini sangat penting karena menjadi “pagar depan” bagi keamanan militer mereka. Kalian bisa bayangin kan kalau Taiwan jatuh ke tangan negara lain misalnya, Amerika Serikat, bagaimana tuh jadinya? China pasti kuatir banget bakal semakin kesulitan menjaga keamanan maritim mereka.

Inilah kenapa Beijing nggak cuma pakai jalur diplomasi saja untuk menekan Taiwan, tapi juga memperkuat kehadiran militer mereka di sekitar Selat Taiwan. Dari latihan militer, patroli, sampai penegasan diplomatik, semua dilakukan untuk menjaga posisi strategis tersebut sebagai upaya menjaga dominasi regional serta mencegah adanya campur tangan dari negara lain.

Reunifikasi: Bagian dari Proyek Besar Xi Jinping
Pada era kepemimpinan Xi Jinping, isu Taiwan bukan hanya masalah sejarah atau tentang politik luar negeri saja, tapi sudah menjadi bagian dari visi besar negara yaitu “The Great Rejuvenation of the Chinese Nation”.

China punya mimpi besar untuk bangkit kembali sebagai kekuatan besar dunia, dan dalam visi itu Taiwan adalah komponen yang penting dan reunifikasi dengan Taiwan menjadi syarat utamanya. Artinya, apabila Taiwan tidak kembali dan bahkan ingin merdeka, proyek kebangkitan nasional ini dianggap belum lengkap atau bahkan gagal.

Karena itu, China selalu memastikan bahwa negara manapun yang mau bekerja sama dengannya harus memutus hubungan diplomatik dengan Taiwan. Hal ini membuat Taiwan semakin terisolasi, mereka tidak bisa masuk ke dalam organisasi internasional seperti PBB atau WHO, bahkan mereka tidak bisa punya hubungan resmi dengan sebagian besar negara-negara di dunia.

Reunifikasi dengan Taiwan ini dipandang sebagai misi sejarah yang harus diselesaikan. Bahkan dalam berbagai pidato resminya, Xi Jinping berulang kali menyebut bahwa reunifikasi dengan Taiwan itu sebagai suatu keharusan, bukan pilihan. Karena itulah melepaskan Taiwan secara sukarela hampir tidak mungkin terjadi dalam logika politik China.

Jadi, isu China-Taiwan ini tuh jauh lebih kompleks daripada sekedar “pulau kecil yang bisa dilepas atau nggak.” Ada sejarah panjang yang belum selesai, keamanan yang harus dijaga, dan ada ambisi besar yang sedang China kejar. Setelah tau semuanya, kita jadi ngerti bahwa alasan China mempertahankan Taiwan bukanlah hal yang sepele. Nah, kalau menurut kalian sendiri bagaimana?

Haura Zia Janna Fatima Siregar, 
Mahasiswi Hubungan Internasional
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Memahami Apa Itu Tumor Otak

Tumor otak adalah pertumbuhan sel yang tidak normal di dalam jaringan otak.
Secara umum, tumor otak dibagi menjadi dua jenis: jinak (benign) dan ganas (malignant).
Tumor jinak biasanya tumbuh perlahan dan tidak menyebar ke jaringan lain, namun tetap bisa menekan bagian otak di sekitarnya dan menimbulkan gangguan serius.
Sementara tumor ganas memiliki pertumbuhan cepat, bersifat invasif, dan bisa menyebar ke bagian otak atau sistem saraf lainnya.

Penting untuk dipahami: baik jinak maupun ganas, keduanya sama-sama berpotensi mengancam nyawa karena otak berada di ruang tertutup. Tekanan sekecil apa pun di area otak bisa mengganggu fungsi vital seperti pernapasan, keseimbangan, dan kesadaran.

Gejala yang Sering Diabaikan

Tumor otak tidak selalu menunjukkan gejala khas di awal.
Namun, ada beberapa tanda yang patut diwaspadai, di antaranya:

• Sakit kepala berulang, terutama di pagi hari atau saat berbaring
• Mual dan muntah tanpa sebab jelas
• Gangguan penglihatan atau pendengaran
• Lemah di satu sisi tubuh
• Kepribadian berubah atau mudah lupa
• Kejang tanpa riwayat epilepsi sebelumnya

Sayangnya, banyak masyarakat menganggap gejala tersebut sebagai tanda kelelahan atau tekanan darah naik. Padahal, bisa jadi itu sinyal adanya gangguan di otak yang butuh pemeriksaan segera.

Diagnosis: Kunci Menentukan Langkah Tepat

Diagnosis tumor otak dilakukan melalui pemeriksaan fisik neurologis dan pencitraan seperti CT scan atau MRI otak.
Kedua pemeriksaan ini membantu dokter mengetahui lokasi, ukuran, dan jenis tumor yang muncul.
Setelah itu, analisis lanjutan seperti biopsi jaringan otak dilakukan untuk memastikan apakah tumor tersebut jinak atau ganas.

Pemeriksaan ini penting karena menentukan arah terapi: apakah cukup dengan pemantauan, pengobatan medis, atau perlu tindakan operasi dan radioterapi.

Penanganan yang cepat dan tepat bisa memperpanjang harapan hidup pasien dan mengurangi risiko kecacatan akibat tekanan tumor di jaringan otak.

Pilihan Penanganan Modern

Kemajuan teknologi kedokteran saat ini membuat penanganan tumor otak jauh lebih aman dibandingkan dulu.
Operasi bisa dilakukan dengan sistem navigasi otak digital, yang memungkinkan dokter bekerja dengan presisi tinggi untuk mengangkat tumor tanpa merusak jaringan sehat di sekitarnya.

Selain itu, ada juga terapi radiasi terarah (stereotactic radiosurgery) yang menggunakan sinar energi tinggi untuk menghancurkan sel tumor tanpa pembedahan besar.
Untuk beberapa jenis tumor jinak, terapi obat dan observasi berkala juga bisa menjadi pilihan, tergantung pada posisi dan laju pertumbuhan tumor.

Kesadaran Dini Jadi Perlindungan Utama

Kesadaran masyarakat tentang tumor otak masih rendah. Banyak yang baru mencari pertolongan ketika gejala sudah berat, padahal deteksi dini bisa membuat peluang keberhasilan terapi jauh lebih tinggi.

Langkah sederhana seperti memeriksakan diri bila mengalami sakit kepala berulang, gangguan keseimbangan, atau perubahan perilaku yang tidak biasa, sudah bisa menjadi bentuk pencegahan.
Selain itu, menjaga pola hidup sehat dengan tidur cukup, tidak merokok, membatasi paparan radiasi, serta rutin berolahraga, turut membantu menjaga kesehatan otak dalam jangka panjang. 

Penutup

Tumor otak bukan sekadar penyakit, tetapi peringatan agar kita lebih peka terhadap sinyal tubuh sendiri.
Baik jinak maupun ganas, keduanya perlu penanganan medis yang serius dan tepat waktu.
Dengan kemajuan teknologi kedokteran, harapan untuk sembuh dan kembali beraktivitas tetap terbuka lebar—asal tidak terlambat mengenalinya.

Penulis:
dr. Rio Alexsandro, MARS, FICA
Dokter umum dengan minat di bidang bedah syaraf, aktif mengedukasi masyarakat tentang pentingnya deteksi dini dan kemajuan teknologi kedokteran dalam menangani penyakit saraf.

Belum habis masa jabatan Direksi mulai ada riak-riak membumbui sisa waktu yang terus berjalan. Ada petisi penuh tandatangan, dan katanya ditandatangani karyawan yang meminta agar segera dibentuk Panitia Seleksi atau pansel. Apakah petisi dibentuk pansel itu salah? Tidak juga.

Dibentuk pansel atau tidak, bukan sesuatu yang salah atau tabu. Namun sekali lagi yang harus diingat, masa jabatan seseorang dimanapun diatur dalam aturan yang wajib diikuti.  Terlebih jika di dalam aturan terus diatur masa jabatan seseorang bisa dilanjutkan, jika hasil kinerja sebelumnya sudah sesuai atau melebihi target.

Lalu siapa yang bisa memutuskan harus pansel atau tidak? Jelas pemilik BUMD tersebut, kalo di kota berarti Pemkot/Wali Kota jika di Kabupaten berarti Pemkab/Bupati. Pemilik akan menyampaikan keputusannya kepada Badan Pengawas yang biasanya ada disetiap BUMD, untuk ditindaklanjuti.

Jadi semua tenang dan tetap bekerja melayani masyarakat/pelanggan dengan baik. Kita serahkan kepada pemilik BUMD, apa keputusan terbaiknya. **

Belakangan ini kasus perundungan kembali muncul dan menjadi perhatian publik di berbagai jenjang pendidikan. Fenomena ini tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga di lingkungan perguruan tinggi. Berbagai pemberitaan dari sejumlah media menunjukkan bahwa tindakan perundungan baik secara langsung maupun melalui media sosial masih marak terjadi dan bahkan berujung pada tragedi. Kasus-kasus yang muncul belakangan ini mencerminkan betapa lemahnya empati dan kontrol sosial di kalangan pelajar serta mahasiswa. Fenomena tersebut seharusnya menjadi alarm bagi dunia pendidikan dan masyarakat luas bahwa perundungan bukan sekadar kenakalan remaja, melainkan persoalan serius yang dapat berdampak fatal bagi korban.

Baca Juga: Momentum Sumpah Pemuda, Jenal Mutaqin Ajak Pemuda Lestarikan Lingkungan

Berdasarkan keterangan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) jumlah kasus kekerasan di lingkungan pendidikan meningkat drastis pada tahun 2024, melonjak menjadi 573 kasus yang terjadi dan menunjukkan peningkatan lebih dari 100% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari semua kasus, sekitar 31% disebabkan oleh perilaku perundungan. Persentase ini menunjukkan bahwa perundungan masih merupakan jenis kekerasan paling umum yang terjadi di sekolah (GoodStats, 2025).

Ironisnya, Sumpah Pemuda seolah tidak memiliki makna yang mengingatkan kita adalah satu, dan kekerasan, diskriminasi, atau perebutan kekuasaan tidak memiliki tempat di kalangan anak muda. Sumpah Pemuda 1928 adalah tentang persatuan, bukan kendali. Ini tentang kesetaraan, bukan ancaman. Ketika perundungan dibiarkan merajalela di   sekolah, perguruan tinggi, lingkungan sosial, dan media sosial,    
kita sedang melukai inti dari Sumpah Pemuda itu sendiri.

Kita harus bertanya apakah kita benar-benar menghayati nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam hidup kita? Apakah kita sebagai anak muda dan sebagai bangsa, sudah menjadikan sekolah dan ruang sosial aman, adil, dan manusiawi bagi semua? Ketika seorang anak dipukul karena berbeda, ketika seorang remaja dihina karena penampilan atau pilihannya, ketika kamera merekam alih-alih membantu, itu bukan sekadar pelanggaran, tetapi kegagalan kita sebagai masyarakat dalam mendidik generasi penerus.

Waktunya telah tiba bagi kita untuk bertindak. Sekolah harus menjadi tempat yang aman, bukan sekadar pengamat yang diam. Orangtua harus menjadi pendengar dan pelindung pertama. Pemerintah perlu memperkuat aturan dan pengawasan, serta memastikan setiap sekolah benar-benar memiliki program anti-kekerasan yang efektif. Media sosial seharusnya menjadi wadah untuk menggalang dukungan, bukan alat untuk menyebarkan kekerasan. Yang terpenting, kaum muda sendirilah yang harus berada di garda terdepan untuk menyatakan: cukup. Cukup dengan budaya senioritas yang menindas. Cukup dengan berdiam diri saat menyaksikan kekerasan. Cukup dengan meremehkan rasa sakit hati.

Baca Juga: Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda di Bogor

Peringatan Sumpah Pemuda tahun ini perlu menjadi titik balik. Kita harus menghidupkan kembali semangat persatuan dengan cara yang paling praktis melindungi mereka yang rentan, merangkul mereka yang berbeda, dan menolak segala bentuk kekerasan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mampu mengusir penjajah. Tetapi juga bangsa yang mampu melawan kekerasan yang tumbuh dalam dirinya. Perundungan bukanlah bagian dari budaya kita. Itu adalah penyakit yang harus kita lawan bersama. Kaum muda, seperti delapan puluh tahun yang lalu, tetap menjadi harapan utama untuk mewujudkan perubahan itu.

Oleh: Nina Rosiana
Mahasiswi Prodi Sains Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip)
 Universitas Djuanda (Unida)

Setiap cerita itu diceritakan, hati dan tubuh saya selalu gemetar. Membayangkan apa yang bisa saya berikan kepada negara. 

Dalam peringatan Sumpah Pemuda, kita diingatkan akan pentingnya peran pemuda dalam membentuk masa depan bangsa. 

Di era digital ini, teknologi informasi telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Pemuda Indonesia harus memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan, dan mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

Baca Juga: Peringati Hari Sumpah Pemuda, PLN Peduli Beri Dukungan UMKM yang Dikelola Kaum Muda

Dengan memanfaatkan teknologi, pemuda dapat menjadi agen perubahan yang signifikan dalam pembangunan bangsa. Mereka dapat menggunakan media sosial untuk meningkatkan kesadaran akan isu-isu sosial, mengembangkan aplikasi yang dapat membantu masyarakat, dan meningkatkan aksesibilitas informasi. Selain itu, teknologi juga dapat membantu pemuda untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, sehingga mereka dapat menjadi lebih kompetitif di pasar kerja global.

Namun, kita juga harus waspada akan potensi manipulasi teknologi yang tidak bertanggung jawab. Pemuda harus memiliki kesadaran diri dan ketahanan untuk tidak mudah terpengaruh oleh aspek negatif dari teknologi ini. Mereka harus dapat membedakan antara informasi yang benar dan informasi yang salah, serta tidak mudah terpengaruh oleh propaganda atau hoaks.

Dalam konteks ini, Sumpah Pemuda menjadi panggilan bagi pemuda untuk memanfaatkan teknologi secara positif dan bijak. Mari kita jadikan teknologi sebagai alat untuk memajukan bangsa, bukan sebagai penghalang kemajuan. Dengan demikian, kita dapat mewujudkan Indonesia Emas 2045, sebuah bangsa yang maju, berdaya saing, dan berakhlak mulia.

Pemuda Indonesia harus memiliki visi yang jelas dan komitmen yang kuat untuk mencapai tujuan ini. Mereka harus dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan, dan mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Dengan demikian, kita dapat mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan negara kita.

Baca Juga: Hari Sumpah Pemuda Jadi Tonggak Pengembangan Potensi Pemuda, Dorong Peningkatan IPP di Kabupaten Bogor

Dalam rangka mencapai tujuan ini, kita harus meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan keterampilan. Pemuda harus memiliki akses yang luas terhadap pendidikan dan pelatihan, sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai Indonesia Emas 2045. 

Selain itu, kita juga harus meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesadaran diri dan ketahanan, sehingga pemuda dapat memanfaatkan teknologi secara positif dan bijak.

Dengan demikian, kita dapat mewujudkan Indonesia Emas 2045, sebuah bangsa yang maju, berdaya saing, dan berakhlak mulia. 

Mari kita jadikan Sumpah Pemuda sebagai panggilan untuk memanfaatkan teknologi secara positif dan bijak, dan mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan negara kita.

Selamat Hari Sumpah Pemuda

Salam,
Pemimpin Umum Ceklissatu.com
Suhairil Anwar

Di sisi lain, RTH memainkan peran krusial dalam konservasi keanekaragaman hayati dan kesehatan ekologi, yaitu sebagai tempat perlindungan esensial bagi satwa di area urban yang terfragmentasi.

Sehingga memungkinkan satwa liar bertahan hidup dalam berbagai tekanan lingkungan urban dengan menyediakan sumber daya vital seperti makanan, tempat berlindung, dan area perkembangbiakan. 

Dalam ekosistem perkotaan yang terfragmentasi, RTH juga berfungsi sebagai penyangga ekologi yang penting untuk mendukung konektivitas habitat.

Baca Juga: Hadirkan Ruang Terbuka Hijau Baru dan Perindah Kawasan Pemerintahan, Pemkab Bogor Bangun Taman Siliwangi

Misalnya, taman kota, jalur hijau, maupun area riparian perkotaan dapat berperan sebagai koridor yang mengkoneksikan habitat-habitat yang terpisah sehingga memfasilitasi pertukaran genetik dan migrasi satwa liar.

Sebagai area perlindungan, ketahanan populasi satwa liar sangat bergantung pada konektivitas ini, yang memungkinkan satwa liar dapat beradaptasi dengan berbagai tekanan lingkungan sehingga mengurangi konsekuensi negatif kehilangan habitat akibat urbanisasi. 

Selain itu, RTH memberikan banyak manfaat sosio-ekologis bagi masyarakat, antara lain sebagai sarana interaksi sosial serta rekreasi yang berpotensi meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan.

Baca Juga: Bupati Bogor Rudy Susmanto Dorong Pengembangan Hutan Kota dan Ruang Terbuka Hijau di Bumi Tegar Beriman

Pemanfaatan RTH merupakan representasi hubungan harmonis-ekologis antara manusia dengan alam, yang mendukung munculnya kesadaran lingkungan dan etika konservasi di masyarakat.

Keberadaan satwa liar pada RTH dapat dimanfaatkan sebagai objek ekowisata dalam bentuk berbagai aktivitas pengamatan satwa, hal ini membantu menanamkan pemahaman tentang tentang keanekaragaman hayati dan mendorong perilaku bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Upaya peningkatan kesadaran lingkungan ini mendukung inisiatif konservasi dan membantu mengurangi konflik yang timbul akibat interaksi dengan satwa liar karena masyarakat memahami peran ekologis satwa liar.  

Baca Juga: Warga Jakarta Butuh Ruang Terbuka Hijau, Kawasan Monas Bakal Dibuka Hingga Pukul 10 Malam

Berbagai peran ekologis tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan RTH merupakan aspek penting bagi pengembangan komunitas dan perencanaan kota.

Aksesibilitas dan keterlibatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam desain pengelolaan untuk memastikan bahwa RTH dapat memberikan manfaat ekologi dan pendidikan lingkungan yang tepat sasaran.

Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan, mendorong koeksistensi berkelanjutan dengan satwa liar, dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Baca Juga: Tambah Ruang Terbuka Hijau, Pemkot Resmikan Revitalisasi Bukit Mbah Garut

Berbagai peran krusial tersebut memperkuat bukti bahwa RTH merupakan elemen esensial di lingkungan perkotaan karena mempengaruhi inisiatif konservasi, memberikan manfaat sosial-ekonomi, meningkatkan ketahanan ekosistem, dan menyediakan habitat vital untuk satwa liar.

Oleh karena itu dalam pengelolaannya, RTH dapat dibuat lebih fungsional dan berkelanjutan secara ekologi melalui perencanaan inklusif dalam mengelola RTH secara berkelanjutan yang mewakili preferensi dan kebutuhan komunitas masyarakat perkotaan.

Penulis: Siva Devi Azahra

Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura

Mahasiswa Program Doktor Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, IPB University

Kebijakan tersebut menjadi sinyal kuat optimisme dan kepercayaan pemerintah terhadap sektoral, yang berhasil menggerakkan psikologi pasar dan dunia usaha.

Hasilnya luar biasa, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah (All Time High) di level 8.272 poin pada 9 Oktober 2025.

Fenomena ini menjadi contoh nyata bagaimana Signaling Theory bekerja, ketika persepsi dan komunikasi mampu menciptakan kenyataan ekonomi.

Baca Juga:   Menkeu Purbaya Ungkap Simpanan Uang Mengendap Pemerintah di Bank Sentuh Level Tertinggi Rp1.026 T

Teori yang Mengubah Cara Dunia Melihat Ekonomi

Signaling Theory, diperkenalkan oleh Michael Spence pada tahun 1973 melalui karya ilmiahnya Job Market Signaling. Spence menjelaskan bagaimana individu atau institusi yang memiliki informasi lebih banyak dapat mengirimkan sinyal kepada pihak lain yang memiliki informasi terbatas, agar keputusan ekonomi menjadi lebih efisien dan rasional. 

Teori ini kemudian membawa Spence meraih Hadiah Nobel Ekonomi tahun 2001, bersama George Akerlof dan Joseph Stiglitz, yang meneliti fenomena asymmetric information, kondisi ketika satu pihak dalam pasar memiliki informasi lebih lengkap daripada pihak lainnya. 

Namun yang membuat teori ini abadi adalah relevansinya di dunia nyata. Dalam konteks modern, sinyal bukan hanya pesan, melainkan ia adalah strategi komunikasi ekonomi. Pemerintah, bank sentral, korporasi, dan investor semua menjadi bagian dari sistem sinyal yang menentukan arah pergerakan pasar global.

Baca Juga: Faujia: Purbaya Yudha Sadewa Diharapkan Perkuat Fundamental Ekonomi Nasional

Kisah Nyata dari Indonesia: Purbaya Effect Pada tahun 2025, Indonesia menghadirkan studi kasus nyata tentang kekuatan sinyal dalam kebijakan ekonomi. 

Ketika Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan kebijakan strategis senilai Rp 200 triliun untuk memperkuat likuiditas dan penyaluran kredit perbankan, pasar langsung membaca pesan itu sebagai komitmen serius pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Kebijakan tersebut bukan sekadar stimulus keuangan, lebih jauh, kebijakan tersebut menjadi sinyal kepercayaan. Dalam hitungan hari, indeks saham menguat, volume perdagangan meningkat, dan sektor keuangan menunjukkan pemulihan signifikan. 

Investor merespons dengan antusiasme, sementara dunia usaha memaknai kebijakan ini sebagai sinyal keberlanjutan ekspansi ekonomi nasional.

Puncaknya terjadi pada 9 Oktober 2025, ketika IHSG mencetak rekor baru di level 8.272 poin, menandai titik tertinggi sepanjang sejarah pasar modal Indonesia dan efek dari “Purbaya Effect”, contoh konkret bagaimana kebijakan berbasis sinyal dapat mengubah persepsi menjadi aksi nyata di pasar keuangan.

Baca Juga: Menteri LH Tinjau Program MBG di Kota Bogor, Bangun Kapasitas Anak Menuju Indonesia Emas

Kekuatan Sinyal dan Psikologi Pasar
Signaling Theory bekerja karena pasar tidak hanya bereaksi terhadap data, tetapi terhadap makna di balik data itu. Sebuah kebijakan yang disertai komunikasi yang jelas, konsisten, dan kredibel akan menciptakan keyakinan kolektif. 

Ketika pemerintah mengirimkan sinyal positif, misalnya, tentang kestabilan ekonomi dan keuangan, penurunan suku bunga, atau dorongan investasi, pelaku pasar akan menyesuaikan perilaku mereka bahkan sebelum kebijakan dijalankan sepenuhnya. 

Inilah kekuatan sinyal, ia menggerakkan ekspektasi, dan ekspektasi menggerakkan tindakan. Dan ketika tindakan kolektif bergerak ke arah yang sama, kenyataan dinamika ekonomi, keuangan hingga kondisi pasar tercipta.

Kinerja Ekonomi dari Sinyal Positif
Kebijakan Rp200 triliun bukan hanya soal besarnya angka, melainkan soal komunikasi dan kredibilitas. Sinyal yang dikirim oleh Menteri Keuangan membangun keyakinan bahwa sektor perbankan Indonesia solid, pemerintah siap menopang likuiditas, dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. 

Baca Juga: Jenal Mutaqin Pastikan SPPG di Kota Bogor Sesuai Standar Kesehatan dan Kebersihan Lingkungan

Dari titik itu, sentimen pasar berubah, dari kehati-hatian menjadi kepercayaan, dari stagnasi menjadi ekspansi. Perbankan meningkatkan kredit, dunia usaha memperluas produksi, dan investor domestik maupun asing melihat Indonesia sebagai pasar yang stabil dengan prospek jangka panjang. 

Kekuatan psikologis sinyal inilah yang menjadi fondasi penguatan pasar modal hingga menembus level tertingginya.

“Sinyal yang kredibel mampu menggerakkan kepercayaan, dan kepercayaan yang kuat
mampu mengubah perasaan menjadi kenyataan pasar.”

Mengubah Persepsi Menjadi Kenyataan 
Dari perspektif teori ekonomi, sinyal yang konsisten dan kredibel mampu menciptakan self-fulfilling prophecy, ramalan yang menjadi kenyataan karena banyak pihak mempercayainya.

Baca Juga: Menteri LH Segera Kumpulkan Owner Wisata dan Usaha Puncak Bogor, Evaluasi Soal Penyegelan

Ketika kepercayaan tumbuh, likuiditas bergerak, konsumsi meningkat, dan investasi mengalir. Maka benar adanya, dalam pasar modern, kata-kata yang tepat dapat bernilai triliunan rupiah.

Lebih jauh, Kebijakan publik dapat menjadi bentuk komunikasi ekonomi yang sangat efektif dan efisien, selama pesan yang dikirimkan jelas dan dipercaya. Dengan demikian, Inilah esensi dari Signaling Theory dalam praktik menciptakan kenyataan melalui kepercayaan. 

Teori Sinyal membuktikan bahwa ekonomi bukan sekadar angka dan grafik, melainkan sistem sosial yang digerakkan oleh persepsi, ekspektasi, dan kepercayaan. 

Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada tahun 2025 menjadi materi penting bagi dinamika ekonomi dan investasi, sinyal yang kuat dan kredibel untuk dapat menggantikan ratusan data yang ambigu. 

Baca Juga: Dihadiri Menteri LH, Senam Sehat Wartawan PWI Kota Bogor di Alun-alun Bogor Pecah Dipadati Ratusan Warga

Kebijakan Rp200 triliun itu bukan hanya stimulus, tetapi sebuah pesan yang membangkitkan optimisme nasional dan memicu sejarah baru di pasar modal Indonesia.

Dari teori Spence hingga praktik nyata di Indonesia, Signaling Theory telah membuktikan satu hal penting. Dalam ekonomi modern, persepsi yang dikelola dengan baik dapat menciptakan kenyataan yang sesungguhnya.

Waktu, Kepercayaan, dan Optimisme, Arah masa depan
Ekonomi dan investasi selalu berjalan dalam ruang waktu, dan waktu adalah faktor yang menentukan apakah sebuah sinyal menjadi kenyataan atau sekadar gema sesaat. Waktu
memberi kesempatan bagi kebijakan untuk berbuah, bagi pasar untuk beradaptasi, dan bagi investor untuk memahami arah perubahan. 

Keberhasilan kebijakan ekonomi, keuangan hingga investasi menunjukkan bahwa ketepatan waktu dalam mengirim sinyal sama pentingnya dengan isi sinyal itu sendiri. Terlambat sedikit, pasar kehilangan momentum, terlalu cepat, pesan bisa salah dimaknai.

Baca Juga: Menteri Lingkungan Hidup Budayakan Jaga Kebersihan di Alun-Alun Kota Bogor

Namun ketika sinyal disampaikan pada waktu yang tepat, dengan niat yang jelas dan strategi yang terukur, hasilnya menjadi luar biasa, kepercayaan tumbuh, pasar menguat, dan ekonomi bergerak selaras.

"Dengan fondasi optimisme yang telah terbangun, saya memproyeksikan IHSG berpotensi melanjutkan penguatan dan menguji level 9.100, seiring dengan capaian pertumbuhan ekonomi nasional yang dapat berada di kisaran 5,6 persen hingga 6,3 persen dalam periode mendatang."

Jika arah kebijakan dan komunikasi ekonomi tetap konsisten, maka sinyal kepercayaan yang hari ini dikirimkan pemerintah akan menjadi kenyataan ekonomi yang berkelanjutan di masa depan. arah masa depan.

Oleh karena itu, dalam setiap langkah ekonomi, dari kebijakan hingga investasi, waktu bukan hanya ukuran detik dan hari, tetapi ukuran kepercayaan dan arah masa depan.

Citarum, yang seharusnya menjadi sumber kehidupan, kini lebih menyerupai selokan raksasa yang kelelahan, dan pertanyaan utamanya adalah mengapa aroma "harum" begitu sulit tercium, bahkan setelah sumber daya dan upaya besar dikerahkan.

Akar masalahnya tidak tunggal, melainkan jalinan kegagalan sistemik yang melibatkan industri, pemerintah daerah, dan kesadaran kolektif.

Baca Juga: BBWS Citarum Sebut Jembatan Perahu Miliki Haji Endang di Dusun Rumambe Kabupaten Karawang Ilegal

Bukan rahasia lagi bahwa pencemaran industri menjadi duri utama dalam perjuangan ini. Ribuan pabrik—terutama tekstil—di sepanjang aliran sungai masih menunjukkan ketidakpatuhan.

Bagi banyak perusahaan "nakal", denda dan teguran dari Satgas tampaknya hanya dianggap sebagai ongkos operasional yang murah, sebuah biaya kecil untuk pembuangan limbah beracun, yang sering kali masih mengandung bahan berbahaya seperti timbal dan merkuri, membuat baku mutu air jauh di bawah batas aman.

Kenyataan ini membuktikan bahwa penegakan hukum kita tumpul di hadapan kekuatan modal, di mana perlindungan lingkungan kalah telak oleh dorongan keuntungan ekonomi jangka pendek.

Baca Juga: Berhasil Tingkatkan Kualitas Air, Pemerintah Pamer Citarum Harum di World Water Forum ke-10 di Bali

Bersamaan dengan kelemahan di sektor industri hilir, ancaman besar datang dari hulu. Pesatnya pembangunan liar di Kawasan Bandung Utara (KBU), yang merupakan area resapan air vital, telah menggunduli hutan dan menimbun sungai dengan lumpur.

Alih fungsi lahan konservasi ini bukan hanya memperparah bencana banjir saat musim hujan tiba, tetapi juga secara kritis membuat kita kesulitan air saat kemarau panjang.

Dampak sedimentasi ini terasa hingga ke hilir, di mana Waduk Jatiluhur—penyuplai air utama bagi Jakarta dan Karawang—terus menyusut daya tampungnya. Kita secara harfiah menghancurkan tabungan air masa depan demi keuntungan properti sesaat.

Baca Juga: Bangun Bendungan Cibeet dan Bendungan  Cijurey, PUPR: Urai Titik Banjir di Bekasi dan Karawang

Di tengah dua masalah besar tersebut, kita juga harus jujur mengakui peran masyarakat sebagai kontributor besar. Jutaan rumah tangga di cekungan Bandung Raya masih memperlakukan Citarum layaknya bak sampah pribadi.

Selama pemerintah kota dan kabupaten tidak serius membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal yang layak dan masif, air kotor dan sampah domestik akan terus-menerus meracuni sungai. Ini adalah masalah infrastruktur yang terabaikan sekaligus masalah kesadaran kolektif yang tak kunjung teratasi.

Sudah saatnya kita bergerak dari sekadar slogan ke tindakan radikal yang berani. Jika kita ingin Citarum benar-benar "harum" dan berfungsi kembali sebagai pahlawan kehidupan, tiga hal ini wajib dilakukan tanpa tawar-menawar: Pertama, hukum harus ditegakkan seberat-beratnya.

Baca Juga: Atasi Banjir Satgas Citarum Harum Bersihkan Lingkungan Bersama Warga

Industri yang terbukti mencemari secara berulang tidak cukup didenda, mereka harus ditutup dan dipidanakan untuk menciptakan efek jera yang nyata. Kedua, selamatkan hulu dengan memberlakukan moratorium izin liar.

Pemerintah Provinsi harus segera menghentikan semua izin pembangunan baru di kawasan resapan air utama seperti KBU, dan mengembalikan fungsi konservasi sebagai investasi jangka panjang ketersediaan air.

Ketiga, diperlukan investasi IPAL massal oleh pemerintah daerah untuk membangun sistem pengolahan limbah domestik terpusat. Kita tidak bisa lagi membiarkan selokan rumah tangga bermuara langsung ke jantung kehidupan kita.

Baca Juga: Tim Satgas Citarum Harum Sektor 12 Tertibkan Keramba Jaring Apung

Citarum adalah cerminan Jawa Barat. Jika sungainya sakit, maka kesehatan, ekonomi, dan masa depan kita semua terancam. Krisis air ini adalah panggilan terakhir bagi semua pemangku kepentingan untuk berhenti menunda dan menyelamatkan sungai ini.

Sumber Referensi Argumen:

1.    Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2018 tentang Citarum Harum.

2.    Data dan Laporan Kualitas Air Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat (Indikator BOD/COD).

3.    Informasi Publik terkait penyusutan daya tampung waduk dan alih fungsi lahan di hulu Citarum.

Reni Srimulyaningsih

Dosen Fahutan Unwim/Mahasiswa Program Doktor Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan IPB

Penggalan lagu Iwan Fals yang dirilis 37 tahun lalu ini tampaknya masih layak digaungkan pada saat ini. Meski lagu ini sudah berusia 37 tahun, ternyata belum ada perubahan signifikan dari mereka yang katanya Wakil Rakyat. 

Tidak hanya di pusat, di daerah khususnya di Kabupaten Bogor para wakil rakyatnya tengah menikmati fasilitas mewah di tengah kondisi rakyat yang masih gundah. 

Baca Juga: Fetty Anggraenidini Salurkan PIP kepada Lebih dari 2.000 Penerima di Kota Bogor

Baru-baru ini, struktur tunjangan dan gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor kembali menjadi sorotan publik. Apa yang membuat ini mencolok? Selain gaji dan tunjangan yang dinilai cukup besar, terdapat tunjangan rumah bagi anggota DPRD – sebuah fasilitas yang menimbulkan banyak pertanyaan, terutama karena mayoritas anggota dewan diketahui telah memiliki rumah sendiri.

Pertanyaan besar yang muncul: Apakah tunjangan rumah ini benar-benar diperlukan? Apakah ini mencerminkan kebijakan yang berpihak pada kebutuhan rakyat, ataukah lebih merupakan bentuk kenyamanan bagi elite politik? Di tengah masyarakat Kabupaten Bogor yang banyak berjuang dengan keterbatasan ekonomi, alokasi anggaran seperti ini layak untuk dikritisi dengan keras.

DPRD sebagai lembaga yang mewakili rakyat seharusnya mencerminkan kesederhanaan dan kepekaan terhadap kondisi masyarakat. Tunjangan yang berlebihan, apalagi untuk kebutuhan yang sebenarnya sudah terpenuhi seperti rumah, seolah menunjukkan jarak antara para wakil rakyat dengan konstituen yang mereka wakili.

Baca Juga: Sufmi Dasco Ahmad : DPR RI dan DPRD Itu  Berbeda Kewenangan yang Diatur dalam UU MD3

Kita perlu bertanya:
- Apakah tunjangan ini sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas?
- Apakah alokasi anggaran seperti ini sudah optimal untuk kepentingan masyarakat banyak?
- Bukankah kesederhanaan dalam pengelolaan keuangan publik adalah cermin integritas seorang pemimpin?

Kami berpandangan bahwa pejabat publik, termasuk anggota DPRD, harus menjadi contoh dalam kesederhanaan dan pengelolaan keuangan yang bijak. 

Tunjangan haruslah diberikan berdasarkan kebutuhan yang riil dan untuk mendukung kinerja mereka dalam melayani masyarakat – bukan sekadar menambah kenyamanan pribadi.

Baca Juga: Mendorong Evaluasi DPRD Kabupaten Bogor Secara Menyeluruh

Pengelolaan anggaran publik harus mencerminkan skala prioritas yang jelas: pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi fokus utama. Bukan fasilitas tambahan yang sebenarnya tidak mendesak bagi mereka yang sudah mapan.

Kita berharap DPRD Kabupaten Bogor dan lembaga serupa di tempat lain lebih transparan dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. 

Rakyat tidak butuh wakil yang hanya mengutamakan kenyamanan diri; rakyat butuh pemimpin yang bekerja keras untuk kemajuan bersama dengan penuh integritas.

Saatnya kita evaluasi bersama kebijakan-kebijakan yang sekiranya kurang berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Mari kita dorong perubahan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat luas.

MERDEKA

Salam
Suhairil Anwar

Bahkan, belum 24 Jam dilantik jadi Menteri Keuangan, Purbaya Budhi Sadewa melontarkan kata-kata yang menyayat hati rakyat. 

Pejabat publik seharusnya menjadi pilar kepercayaan masyarakat, bukan pemicu kekacauan. Sayangnya, kerap kali kita temui pernyataan mereka yang sembrono, tidak bijak, dan jauh dari empati. Kata-kata yang keluar dari mulut mereka seolah tak mempertimbangkan dampak besar bagi masyarakat luas. Ini bukan hanya soal komunikasi buruk; ini soal kegagalan memahami tanggung jawab besar sebagai pemimpin.

Baca Juga: Pelantikan Pejabat Baru, Bupati Bogor Rudy Susmanto : Dorong Inovasi dan Pelayanan Publik

Empati dan simpati adalah dua kata kunci yang harus melekat pada setiap pejabat publik. Mereka harus bisa merasakan apa yang dirasakan masyarakat, memahami kesulitan rakyat, dan merespons dengan kebijakan yang berpihak pada kebaikan bersama. Bukan malah dengan entengnya mengeluarkan pernyataan yang menyakitkan hati banyak orang.

Tapi empati saja tidak cukup. Pejabat publik harus bisa *aksi*, bukan hanya omong doang. Janji-janji manis tanpa realisasi konkret hanya akan menambah daftar kekecewaan masyarakat. Mereka harus bergerak, bertindak nyata, dan menunjukkan komitmen untuk memperbaiki keadaan. Jangan hanya berbicara di podium, tapi hasilnya nihil di lapangan.

Kita butuh pejabat publik yang:
- Bijak dalam bicara: Setiap kata harus dipertimbangkan dampaknya bagi masyarakat.
- Memiliki empati: Mampu merasakan dan memahami penderitaan rakyat.
- Bertindak nyata: Aksi konkret lebih berharga daripada sekadar retorika.
- Bertanggung jawab: Siap menerima konsekuensi atas pernyataan dan kebijakan mereka.

Kami, di Ceklissatu.com akan terus mengawasi semua pejabat publik untuk lebih berhati-hati dalam berbicara dan bertindak. Masyarakat tidak butuh kata-kata kosong; mereka butuh solusi nyata untuk masalah nyata. Saatnya pejabat publik menunjukkan kapasitas mereka sebagai pemimpin yang peduli, bukan sekadar figur yang asal bicara dan memicu kekacauan.

Kita semua berharap pada perubahan positif dari para pemimpin kita. Mari kita dorong mereka untuk lebih baik, lebih empatik, dan lebih berani bertindak untuk kebaikan bersama.

Salam,

Pemimpin Umum Ceklissatu.com
Suhairil Anwar

Terlebih menyangkut efisiensi berbagai tunjangan, tentu ketika diakumulasi seluruh Indonesia, dipastikan lebih banyak efisiensinya dan akan sangat signifikan ketika dialihkan untuk menyentuh berbagai permasalahan mendasar yang terjadi di berbagai daerah. 

Termasuk di Kabupaten Bogor, ternyata berbagai tunjangan sangat fantastis jumlahnya. Hal ini luput dari perhatian public selama ini, karena transparansi dan akuntabilitas DPRD Kabupaten Bogor tidak begitu baik. 

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023, ada banyak item tunjangan yang diterima oleh Wakil Rakyat Kabupaten Bogor, baik yang bersifat rutin, incidental maupun kondisional. 

Baca Juga: DPRD Kabupaten Bogor Tegaskan Kawal Penanganan Korban Ambruknya Majelis Taklim di Ciomas

Yang bersifat rutin seperti Tunjangan Refresentasi Keanggotaan, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Paket, Tunjangan alat kelengkapan DPRD, Tunjangan Komunikasi, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi, Dana Operasional Pimpinan. 

Tunjangan incidental seperti anggaran reses dan pakaian anggota legislatif. Adapun tunjangan kondisional, seperti tunjangan Kesehatan. Tunjangan rutin yang diperoleh setiap bulan saja bila diakumulasikan sangat fantastis jumlahnya.

Ketua DPRD bisa mencapai Rp91.510.000,-, Wakil Ketua bisa mencapai Rp86.756.250,- dan Anggota DPRD Kabupaten Bogor bisa mencapai Rp74.706.750,-. Tunjangan terbesar ada pada Tunjangan Perumahan Rp38.500.000,- - 44.500.000,-, bahkan kenaikan tunjangan perumahan tersebut kenaikannya mencapai 100 persen dari tahun sebelumnya. 

Tunjangan Trasnportasi masing-masing sebesar Rp17.400.000,- dan Tunjangan Komunikasi masing-masing anggota sebesar sebesar Rp14.700.000,-. Semuanya belum dipotong pajak.

Baca Juga: Polda Jabar Tangkap 12 Provokator hingga Pembuat Bom Molotov Dalam Aksi Unjuk Rasa Anarkis di DPRD Jabar

Tentu besaran tunjangan yang sangat fantastis tersebut sangat ironis, ketika dihadapkan pada tiga hal : Pertama, Kondisi Masyarakat Kabupaten Bogor.  

Berdasarkan data BPS tahun 2024 jumlah penduduk  miskin di Kabupaten bogor masih sangat besar mencapai jumlah 446,8 ribu jiwa atau 7,05 persen dari jumlah penduduk. 

Masyarakat Kabupaten bogor dihadapkan pada sulitnya mencari pekerjaan, sehingga jumlah pengangguran mencapai 2,86 juta orang. Belum lagi ancaman masa depan kwalitas generasi, karena jumlah anak putus sekolah yang masih sangat besar hingga menyentuh angka 59 ribu anak.  

Masih terlihat bangunan sekolah yang sangat tidak layak di beberapa tempat, Infra struktur akses jalan raya yang masih rusak, badai PHK menghantui para pekerja dan banyak lagi masalah-masalah yang memprihatinkan. 

Baca Juga: Pulihkan Situasi Kota Bandung, Ratusan Pengemudi Ojol Bersih-Bersih di Sekitar DPRD Jabar

Kedua, Kinerja DPRD Kabupaten Bogor. sampai saat ini, saya belum melihat progress kinerja DPRD Kabupaten Bogor yang progresif dan konstruktif dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Kabupaten Bogor. 

Bahkan sampai saat ini, tidak terlihat desain besar dalam rangka menguatkan kelembagaan DPRD Kabupaten Bogor sebagai wakil rakyat yang responsive. 

Ketiga, Transparasi dan Akuntabilitas. Sampai saat ini, saya tidak melihat niat baik DPRD Kabupaten Bogor dalam menjunjung tinggi keterbukaan informasi publik dalam berbagai hal. Seperti perencaan kerja, target-target kerja serta pola yang digunakan dalam menguatkan peran strategis kelembagaan legislative. 

Begitupun dengan laporan kinerja DPRD Kabupaten Bogor, sampai saat ini masyarakat tidak diberikan informasi yang cukup. Padahal kita semua tahu bahwa anggota legislatif merupakan wakil rakyat dan rakyat harus mengetahui kinerja wakilnya dalam memperjuangan aspirasi-aspirasi masyarakat. 

Baca Juga: Mahasiswa Geruduk DPRD Jabar, Desak Reformasi Polri dan Tuntut Perampasan Aset

Seharusnya fenomena Kabupaten Pati dan fenomena konsolidasi Gerakan mahasiswa dan masyarakat di hampir 32 Provinsi di Indonesia pada tanggal 25 Agustus 2025 - 5 September 2025 menjadi Pelajaran berharga.

Dimana masyarakat bisa menumpahkan akumulasi krisis kepercayaan nya dengan jalannya sendiri, jika wakil rakyatnya tidak memiliki empati dan keberpihakan terhadap masyarakat, terlebih jika wakil rakyat menari-nari dengan riang gembira dengan berbagai tunjangan yang fantastis di atas berbagai permasalahan masyarakat yang mendasar belum banyak direspon secara baik.

Oleh karena itu, saya mengingatkan dan mendorong DPRD Kabupaten Bogor dan  Bupati Bogor untuk segera mengevaluasi secara menyeluruh. Baik evaluasi yang berbentuk menunjukan empati dan keprihatinan kepada masyarakat dengan menurunkan berbagai nominal tunjangan yang fantastis jumlahnya. 

Menunjukan kinerja yang konstruktif dari mulai perencanaan, pelaksanaan sampai pada hasil yang sudah dicapai. 

Baca Juga: Hendak Menolong, Mahasiswa UPI Diduga Jadi Korban Penusukan Saat Demo di Sekitar DPRD Jabar

Penyalahgunaan Pokok Pikiran (POKIR) yang seringkali diimplementasikan dalam bentuk proyek yang berpotensi menimbulkan perilaku koruptif. Yang juga sangat penting adalah, niat baik DPRD Kabupaten Bogor untuk transparan dan akuntabel dalam setiap aktifitasnya, baik dalam menjalankan program, penggunaan anggaran maupun hasil kerja secara periodik. 

Selain itu, komunikasi yang baik dan intensif dengan masyarakat harus menjadi spirit inti untuk menyerap aspirasi yang diwakilinya.
*)Penulis: Oleh: Pengamat Politik dan Kebijakan Publik, Yusfitriadi.

Dalam momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, kita sebagai umat muslim diingatkan untuk menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh Baginda Rasulullah. 

Peringatan ini bukan hanya sekadar ritual tahunan, tetapi juga kesempatan bagi kita untuk merefleksikan diri dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya meneladani sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari.

Baca Juga: Libur Panjang Maulid Nabi, Penumpang Whoosh Alami Kenaikan Hingga 20 persen

Sebagai Bupati Bogor, saya Rudy Susmanto mengajak seluruh masyarakat muslim di Kabupaten Bogor untuk mengambil pelajaran dari perjuangan dan ajaran Nabi Muhammad SAW. 

Dalam membangun Kabupaten Bogor menjadi lebih maju dan sejahtera, kita memerlukan komitmen dan kesadaran kolektif dari seluruh elemen masyarakat. 

Nilai-nilai seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian terhadap sesama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dapat menjadi landasan kuat dalam mewujudkan Kuta Udaya Wangsa, Bogor Istimewa.

Baca Juga: Antisipasi Kepadatan Jalan Raya Puncak, Polres Bogor Siapkan 100 Personel hingga Fasilitas Keselamatan

Dengan meneladani sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW, kita dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Bogor. 

Kita dapat menjadi lebih peduli terhadap lingkungan sekitar, lebih giat dalam bekerja, dan lebih berempati terhadap sesama. Dengan demikian, kita dapat menciptakan masyarakat yang harmonis, sejahtera, dan berakhlak mulia.

Mari kita jadikan momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini sebagai kesempatan untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen kita dalam membangun Kabupaten Bogor. 

Baca Juga: Dishub Kabupaten Bogor Siapkan 40 Petugas Atur Lalu Lintas Jelang Libur Panjang Maulid Nabi

Dengan kerja sama dan kesadaran kolektif, kita dapat mewujudkan Kabupaten Bogor yang lebih baik dan lebih sejahtera bagi seluruh masyarakatnya.

Salam,
Rudy Susmanto, Bupati Bogor

Namun, di tengah arus transformasi ekonomi digital, muncul sebuah kelompok baru yang jumlahnya terus membesar dan memiliki posisi unik: ojek online (ojol).
Meskipun secara struktural ojol bisa dikategorikan sebagai buruh karena bergantung pada perusahaan aplikasi, mereka bukanlah buruh dalam pengertian klasik.

Mereka tidak bekerja di dalam ruang produksi tertutup, melainkan hadir setiap hari di jalanan kota, berinteraksi dengan masyarakat luas, dan memiliki tingkat mobilitas yang tinggi. Posisi ini menempatkan mereka dalam ruang sosial yang berbeda dari buruh pabrik atau karyawan kantoran.

Baca Juga: Pulihkan Situasi Kota Bandung, Ratusan Pengemudi Ojol Bersih-Bersih di Sekitar DPRD Jabar

Sejarah menunjukkan bahwa ruang-ruang informal kerap menjadi tempat lahirnya gagasan besar. Pada masa Revolusi Prancis, misalnya, café menjadi arena diskusi yang melahirkan kesadaran kolektif rakyat terhadap ketidakadilan monarki. Kini, fenomena serupa dapat ditemukan pada komunitas ojol.

Pangkalan ojol, warung kopi tempat mereka menunggu order, atau bahkan grup daring menjadi semacam “café baru” yang menampung diskursus sosial. Di situlah mereka berbagi keluh kesah soal tarif, kebijakan pemerintah, hingga isu-isu publik yang lebih luas.

Potensi politik ojol semakin besar karena jumlah mereka yang masif. Ribuan hingga jutaan pengemudi ojol tersebar di berbagai kota besar di Indonesia. Jika buruh pabrik pernah dianggap sebagai “massa kritis” yang bisa menentukan arah perubahan sosial, maka ojol hari ini berpeluang memegang peran serupa.

 Lebih jauh lagi, mereka memiliki akses langsung pada denyut nadi masyarakat karena setiap hari bersentuhan dengan beragam lapisan sosial: dari mahasiswa, pekerja kantoran, pedagang, hingga pejabat.

Kesadaran kolektif ojol juga mulai terbentuk. Beberapa kali, kita menyaksikan aksi-aksi protes pengemudi ojol terkait persoalan tarif, regulasi, hingga kebijakan perusahaan aplikasi.

Aksi-aksi ini menunjukkan bahwa ojol tidak hanya pasif menerima kondisi, melainkan berusaha membangun solidaritas dan mengartikulasikan kepentingannya. Dari titik ini, peluang lahirnya diskursus yang lebih luas mengenai keadilan sosial, distribusi ekonomi, dan hak-hak pekerja semakin terbuka.

Baca Juga: Duka Mendalam, Ojol Affan Kurniawan Meninggal Saat Mencari Nafkah, BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Santunan

Namun, di sisi lain, terdapat tantangan besar. Fragmentasi internal, ketergantungan pada perusahaan aplikasi, serta belum adanya wadah representasi yang kuat membuat ojol masih berada pada posisi rapuh. Apakah mereka akan benar-benar menjadi kelas sipil baru yang mampu mengartikulasikan kepentingan publik, atau sekadar tetap menjadi buruh terselubung dalam ekosistem kapitalisme digital, akan sangat ditentukan oleh bagaimana mereka mengelola kesadaran kolektifnya.
Indonesia hari ini membutuhkan ruang publik baru di mana diskursus kritis bisa berkembang.

Ojol, dengan jumlah yang besar, mobilitas yang tinggi, dan kedekatan dengan denyut kehidupan masyarakat, berpotensi menjadi fragmen penting dalam demokrasi kita. Seperti café pada masa Revolusi Prancis, barangkali pangkalan ojol adalah ruang lahirnya wacana baru untuk perubahan kolektif publik di Indonesia.

Penuliis : angga sentosa wijaya

Branding digital bukan sekedar membuat akun di Instagram atau TikTok lalu mengunggah foto produk. Lebih dari itu, branding adalah soal membangun citra, membentuk identitas, dan menciptakan kedekatan emosional dengan konsumen. Banyak pelaku usaha yang masih menganggap media sosial hanya sebatas etalase online, padahal platform ini bisa menjadi ruang interaksi dua arah dengan pelanggan. Dengan kata lain, media sosial bukan hanya soal jualan, tapi juga soal cerita di balik produk.

Baca Juga: Dosen serta Mahasiswa FISIP Unida Kunjungi Pengusaha Ekraf Kabupaten Bogor untuk Gali Potensi Dalam Pengembangan Usaha

Menurut Octory, dkk (2025), permasalahan utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman akan pentingnya branding dalam konteks digital, keterampilan terbatas dalam pemasaran digital, serta minimnya pelatihan dan pendampingan mengenai strategi branding. Tidak semua pelaku usaha memiliki pengetahuan dan keterampilan digital yang memadai. Membuat konten yang konsisten, mengatur visual feeds, memahami algoritma, hingga merancang strategi komunikasi yang tepat sasaran bukanlah hal mudah. Di sisi lain, keterbatasan waktu dan sumber daya juga membuat branding digital sering terabaikan. Bagi Sebagian pelaku usaha, fokus terbesar masih pada produksi dan penjualan, sementara urusan media sosial dianggap nomor sekian.

Padahal, tanpa strategi branding yang jelas, usaha bisa tertinggal dari competitor. Konsumen masa kini cenderung lebih percaya pada produk yang aktif dan transparan di media sosial. Mereka ingin melihat testimoni, proses produksi, hingga cerita autentik dari pemilik usaha. Semua itu menjadi nilai tambah yang membangun kepercayaan.

Menurut saya, branding digital seharusnya bisa dipandang sebagai investasi jangka Panjang, bukan beban tambahan. Pelaku usaha perlu mulai belajar, meskipun sederhana—misalnya dengan membuat konten rutin seminggu sekali, atau sekedar membalas komentar pelanggan. Perlahan tapi pasti, konsisten ini akan membentuk citra positif dan memperkuat posisi usaha di tengah persaingan pasar yang ketat. 

Pada akhirnya, branding digital memang tantangan nyata, tapi bukan berarti mustahil ditaklukan. Dengan kemauan belajar, kreativitas, dan dukungan dari berbagai pihak, pelaku usaha bisa menajadikan media sosial sebagai kekuatan utama untuk bertahan sekaligus berkembang di era digital ini.

penulis: Azzah Hamidah
Mahasiswa Prodi Sains Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Djuanda

Pertanyaan pentingnya dilihat dari, bagaimana cara meraih posisi tersebut tanpa harus terus-menerus menguras anggaran iklan? Jawabannya terletak pada strategi yang kerap dipandang sebelah mata, yaitu artikel SEO.

Artikel SEO bukan sekedar tulisan panjang yang dipenuhi kata kunci, namun konten yang dirancang dengan memperhatikan algoritma mesin pencari sekaligus kebutuhan pembaca. Dengan artikel SEO, brand tidak hanya “hadir” di internet, tetapi juga berpotensi untuk menjadi rujukan utama di bidangnya.

Baca Juga: Akun Twitter Sejumlah Jurnalis Diblokir, Elon Musk Tuai Kecaman Global

Menurut laporan Search Engine Journal, terdapat sekitar 68% pengalaman online dimulai dari mesin pencari. Yang di mana, siapa yang menguasai halaman pertama Google, dialah yang paling mungkin menguasai perhatian publik.

Menurut saya, inilah yang membuat artikel SEO menjadi senjata utama karena mampu memberikan efek jangka panjang, membangun kehadiran digital secara konsisten, dan menciptakan fondasi yang lebih kokoh dibanding strategi jangka pendek.

Google adalah arena kompetisi yang tak terlihat. Data dari HubSpot menyebutkan bahwa sekitar 75% pengguna tidak membuka hasil pencarian di luar halaman pertama. Artinya, jika website kamu terletak di halaman kedua, kemungkinan akan jarang ditemukan oleh publik

Jika diperhatikan strategi artikel SEO yang tepat dapat meningkatkan jumlah kunjungan secara konsisten. Ini bukan hanya sekedar soal memakai tools SEO, melainkan membutuhkan strategi yang matang dan pemahaman tentang apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh publik.

Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa ketika artikel SEO diolah dengan strategi yang benar, hasilnya tidak hanya meningkatkan trafik, tetapi juga memperluas jangkauan brand di dunia digital. Kompetisi di mesin pencari memang ketat, tetapi artikel SEO membuka peluang bagi siapapun untuk bersaing, bahkan dengan perusahaan besar sekalipun.

Baca Juga: Laporan Komprehensif Kriminologi UI: Kekerasan Masih Dominasi Kejahatan di Indonesia

Ketika sebuah brand konsisten menerbitkan artikel yang relevan, informatif, dan sesuai kebutuhan audiens, maka publik akan menilai bahwa brand tersebut sebagai pihak yang kompeten. Kemudian kepercayaan akan tumbuh seiring waktu. Tidak jarang, orang lebih memilih brand yang muncul secara organik di hasil pencarian, bang brand yang tampil melalui iklan berbayar.

Menurut saya, artikel SEO yang baik bukan hanya mampu menarik perhatian pembaca, tetapi juga menjaga pembaca agar mendapat manfaat. Tulisan yang relevan dengan kebutuhan publik akan membangun ikatan emosional sekaligus meningkatkan kepercayaan 

Tentu saja, menulis artikel SEO tidak semudah yang dibayangkan. Tantangan utamanya terletak pada perubahan algoritma Google yang terus berkembang pesat, seperti apa yang hari ini efektif, bisa jadi besok sudah tidak lagi relevan. Selain itu, kompetisi yang semakin ketat. Semua brand berlomba-lomba menggunakan strategi SEO, sehingga kualitas tulisan menjadi taruhan utama.

Sering kali, kesalahan yang terjadi karena brand hanya fokus pada “memasukkan kata kunci” tanpa memperhatikan kualitas isi. Padahal, Google semakin pintar dalam menilai konten. Artikel hanya berisi kata kunci berulang tanpa nilai informatif justru akan diabaikan mesin pencari. 

Di sinilah, menurut saya letak tantangan yang sebenarnya. Membuat artikel SEO berarti harus mampu memadukan teknik optimasi dengan biaya penulisan menarik dan sesuai dengan kebutuhan pembaca. Kombinasi ini yang kemudian akan membuat artikel bertahan lama di halaman pertama Google. 

Artikel SEO bukan hanya sekedar trik instan untuk meraih popularitas digital, namun merupakan investasi jangka panjang yang membutuhkan strategi, konsistensi, dan ketekunan. Kemudian hasil yang ditawarkan akan sesuai, seperti trafik organik yang berkelanjutan, reputasi digital yang lebih kuat, dan adanya peluang lebih besar untuk memenangkan hati pembaca.

Baca Juga: Edukasi Penanggulangan Kebakaran di Kabupaten Bogor

Menurut pandangan saya, kunci utama dalam membuat artikel SEO bukan hanya soal memahami algoritma, tetapi juga tentang bagaimana menjadikan konten tersebut relevan bagi publik. Dalam kondisi hiruk pikuk dunia digital, halaman pertama Google adalah panggung utama. 

Artikel SEO bukan jalan pintas untuk viral, melainkan perjalanan berkelanjutan yang menuntut ketekunan, kreativitas, dan relevansi. Dengan melewati proses ini, kita dapat belajar bahwa membangun jejak digital bukan soal percepatan, tapi soal bagaimana menyuguhkan nilai yang bermanfaat dan tulus untuk membantu pembaca kita. Mesin pencari mungkin bisa diarahkan, tetapi hati manusia hanya bisa dimenangkan lewat kejujuran dan nilai dalam setiap tulisan.

Penulis: Dina Syofira Indriani, Mahasiswa Program Studi Sains Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Djuanda

Saat ini, suatu brand tak cukup jika hanya menawarkan produk berkualiatas dan untuk memenangkan pasar di Indonesia brand membutuhkan waktu yang sangat lama ketika menggunakan kampanye pemasaran secara kreatif sebagai strategi promosi digital.

Maka dari itu, masih banyak pelaku bisnis yang justru memilih jalan pintas dengan stratetgi yang tidak etis, seperti black campaign. 

Baca Juga: Ancaman Disintegrasi Era Digital: Melawan Intoleransi dan Radikalisme dengan Nalar Kolektif

Black campaign adalah strategi komunikasi yang dilakukan dengan cara menjatuhkan, menyebarkan informasi negatif, atau merusak citra brand lawan/kompetitor.

Black campaign dalam dunia digital, khususnya digital marketing bukan hanya sekedar gosip atau cerita rakyat di warung kopi yang sering kita dengar.

Melainkan dapat berwujud artikel negatif yang muncul di laman pencarian Google, konten pada media sosial, bahkan endorsement yang salah arah.

Survei MarkPlus Insight 2023 mengungkapkan bahwa 38% bisnis di Indonesia pernah mengalami serangan digital yang merusak repotasi brand mereka. Kejadian tersebut merupakan alarm besar bagi siapa saja yang terlibat di bisnis online.

Baca Juga: Dedie Rachim Apresiasi Perbarindo untuk Penguatan Cyber Security dalam Mendukung Digitalisasi UMKM

Search Engine Optimization (SEO) yang sejatinya merupakan alat untuk memperkuat branding dan vibilitas positif sekarang dapat disalahgunakan sebagai senjata.

Para pelaku black campaign dengan sengaja mengisi internet pada pencarian Google melalui artikel atau blog dengan memasukan keyword negatif tentang suatu brand. 

Mengingat 70% pengguna internet lebih percaya dan mengklik hasil pencarian di halaman pertama. Hal ini memberi kekuatan besar untuk mengikis kepercayaan konsumen dengan cepat. 

Selain SEO, media sosial juga menjadi arena dalam perang opini ini. Terdapat sekitar lebih dari 214 juta pengguna pengguna media sosial lebih dari 3,5 jam perhari mulai dari Instagram, TikTok, dan Twitter (We Are Social & Hootsuite, 2004). Dengan begitu media sosial memberikan power yang luar biasa bagi penggerak black campaign.

Baca Juga: Digitalisasi dan Revitalisasi Pasar, DPRD: QRIS Jadi Kunci Transparansi Transaksi

Taktik framing memberikan power luar biasa untuk menggambarkan brand sendiri sebagai pemenang, sementara kompetitor dibangun sebagai sosok yang buruk dan tidak terpercaya.

Tidak heran jika review palsu, meme menghina, hingga berita clikbait menjadi amunisi andalan yang menyasarkan opini publik. 

Uniknya, endorse atau influencer marketing yang seharusnya menjadi alat efektif untuk membangun brand, kadang malah memperparah situasi.

Baca Juga: PSSI Luncurkan Indonesia Football Esports Championship (IFEC) Sebagai Jalur Resmi Menuju FIFAe World Cup

Kesalahan dalam memilih influencer atau kurangnya control atas konten yang mereka sebarkan bisa berbalik menjadi boomerang bagi brand.

Seringkali influencer tanpa sengaja menyebarkan informasi yang belum diverifikasi terkait pesaing, sehingga memperkuat dampak negatif yang sedang beredar. 

Di sisi lain, influencer juga bisa menjadi korban hoaks yang sulit dikendalikan, sehingga menambah kerumitan dalam reputasi digital.

Kasus nyata terjadi pada sebuah startup e-commerce yang yang mengalami penurunan traffic hingga 40% setelah serangan black campaign yang melibatkan review palsu dan endorsement negative tersebar luas di media sosial dan mesin pencarian.

Baca Juga: Mahasiswa Universitas Djuanda Dorong UMKM Desa Sukakarya Go Digital Melalui QR Code dan Marketplace

Meskipun sudah melakukan klarifikasi, reputasi brand tersebut telah rusak parah dan butuh waktu lama untuk pulih (Prabawari et al., 2025). 

Menurut pandangan saya, strategi black campaign ini memang efektif dalam jangka pendek. Strategi tersebut dapat mempengaruhi persepsi konsumen dengan cepat dan bisa menggeser posisi kompetitor di pasar.

Tetapi, jika diperhatikan lebih jauh, black campaign adalah pedang bermata dua yang beresiko merusak ekosistem secara luas.

Iklim persaingan yang sehat menjadi terganggu, kepercayaan public tentang suatu brand menurun, dan resiko hukum meningkat karena adanya kasus pencemaran nama baik dan penyebaran berita palsu.

Baca Juga: GStore Resmi Meluncur: Solusi Top-Up Game Cepat, Aman, dan Andal untuk Gamer Indonesia

Di Indonesia, tantangan terbesar adalah tingkat kepercayaan masyarakat yang mudah terpengaruh oleh berita viral, tanpa disertai pengecekan fakta dan data yang matang.

Berdasarkan data dari Masyarakat Telematika Indonesi 2023 menunjukan bahwa sekitar 65% pengguna internet pernah termakan berita negatif yang tidak sesuai dengan faktanya.

Hal ini, memberikan keuntungan besar bagi pengguna black campaign untuk menjangkau dan menggoyangkann opini publik.

Selain itu, banyak UMKM dan perusahan yang menjadi korban dari black campaign akibat keterlambatan dalam mengklarifikasi berita negatif terkait brand-nya yang tersebar begitu cepat.  

Baca Juga: Revisi UU Penyiaran Mendesak Dibahas dari Sisi Sosial dan Kultural

Solusinya jelas, para pelaku bisnis harus berpegang pada prinsip etika digital marketing.

Peningkatan kualitas produk, pelayanan yang unggul, dan komunikasi yang transparan kepada konsumen merupakan fokus utama yang harus perusaha perhatikan.

Dengan membangun konten positif dan memperkuat reputasi brand secara natural merupakan strategi jangka panjang yang bisa berkelanjutan.

Selain itu, dengan bantuan digital monitoring tools seperti ripple10 dari Ivosights sangat membantu dalam mendeteksi potensi serangan, sehingga brand dapat memberikan respon dengan cepat dan menghindari bahaya dari reputasi brand. 

Tidak kalah penting juga, pemerintan dan platform digital juga perlu memperketat terhadap penyebaran hoaks, review palsu, dan konten negatif.

Baca Juga: Pelatihan Konten Kreator Desa, Diskominfo Kabupaten Bogor Perkuat Pemberdayaan dan Literasi Digital

Adanya penegakan hukum yang tegas dan edukasi literasi digital yang lebih masif kepada masyarakat dapat membantu dalam penyebaran konten buruk dan meningkatkan ketahanan konsumen dalam menyaring informasi. 

Sebagai penutup, saya yakin black campaign memang menggoda untuk dipakai karena kemampuannya menciptakan efek instan.

Namun pada akhirnya, strategi ini akan menjadi bumerang yang menghancurkan reputasi bisnis dan kepercayaan konsumen.

Di era digital saat ini, memenangkan persaingan bukan soal siapa yang lebih jago membuat drama atau memburu sensasi.

Baca Juga: IPB Latih Guru PAUD Bantul Ciptakan Buku Cerita Digital Interaktif

Yang jauh lebih penting dan berharga adalah bagaimana kita bisa memenangkan hati dan kepercayaan pelanggan secara jujur dan berkelanjutan.

Penulis: Siti Balqis Sari Manah, Mahasiswa Program Studi Sains Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Djuanda

Salah satunya datang dari seorang pelaku usaha sederhana di sebuah desa, yang awalnya hanya mengolah hasil kebun sendiri menjadi produk makanan. 

Awalnya, pembeli hanyalah tetangga sekitar. Namun, berkat ketekunan dan kualitas produk, kabar pun menyebar dari mulut ke mulut. 

Usahanya berkembang perlahan, bahan baku yang tadinya cukup dari kebun kini harus ditambah membeli dari luar, demi memenuhi permintaan yang terus bertambah.

Baca Juga: Penguatan Layanan Publik dan UMKM, Bupati Bogor akan Tempatkan Dua Perangkat Daerah Baru di Vivo Mall

Perjalanan itu tidak berhenti di situ. Produk yang mulanya hanya dijual di rumah, kini mulai dititipkan di warung-warung terdekat. 

Bahkan, pesanan untuk acara penting mulai berdatangan. Dengan kata lain, usaha kecil ini sudah menapaki jalan panjang menuju pertumbuhan. 

Namun, ada satu kelemahan mendasar usaha tersebut tidak memiliki identitas yang jelas. Tidak ada nama, tidak ada penanda, sehingga sulit dikenali lebih luas.

Di sinilah peran pendampingan menjadi penting. Kami sebagai mahasiswa mencoba membantu dengan hal sederhana memberi nama resmi Banako Dua Rasa. Nama ini tidak hanya memberi identitas, tetapi juga menghadirkan daya ingat di benak pembeli. 

Baca Juga: Dukung UMKM hingga Hutan Kota, Wabup Jaro Ade: Bentuk Pelayanan Nyata Pemkab Bogor kepada Masyarakat

Kami juga membuatkan akun Google Bisnis agar lokasi penjualan lebih mudah ditemukan, sekaligus spanduk sebagai tanda visual yang memudahkan calon konsumen melihat produk yang dijual. Sekilas sederhana, tetapi inilah kunci awal untuk membangun branding.

Misbah pelaku usaha yang berulang kali menyampaikan terima kasih. Namun sesungguhnya, kamilah yang belajar banyak dari beliau. 

Kami belajar bahwa membangun usaha tidak selalu tentang modal besar atau strategi canggih, melainkan keberanian untuk memulai dan konsistensi menjaga kualitas. 

Dukungan kecil seperti branding, promosi digital, atau sekadar spanduk bisa menjadi dorongan besar bagi UMKM untuk naik kelas.

Baca Juga: Sukses Festival Kopi Legendaris di Bogor, Dedie Rachim: Potensi Besar Bagi UMKM dan Petani

UMKM tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri. Perlu ada sinergi antara pelaku usaha, masyarakat, dan dunia pendidikan. 

Mahasiswa bisa berperan dengan pengetahuan yang dimiliki, masyarakat bisa mendukung dengan membeli produk lokal, dan pemerintah bisa hadir dengan kebijakan yang memudahkan. 

Jika semua bergerak bersama, UMKM akan lebih kuat, berdaya saing, dan mampu menjadi motor ekonomi bangsa.

Pada akhirnya, UMKM seperti Banako Dua Rasa bukan hanya tentang produk yang dijual, melainkan tentang harapan, kemandirian, dan keberanian untuk bertahan di tengah tantangan. 

Baca Juga: Malam Meriah di Tour Malasari Halimun Salak, UMKM Diborong Bupati Bogor dan Dibagikan Gratis ke Warga

Setiap usaha kecil adalah denyut nadi ekonomi bangsa yang patut dijaga dan didukung. Jika kita mampu memberi ruang dan perhatian, maka dari dapur-dapur sederhana dan kebun-kebun kecil di pelosok negeri, lahirlah kekuatan besar yang menggerakkan masa depan Indonesia.

*)Penulis: Eka Yudia Nurmala, Sekar Aulia Zahara, Mahasiswa Universitas Djuanda

Kalimat-kalimat tersebut dan kalimat-kalimat lainnya menjadi judul-judul dan tema yang diajukan oleh Redaktur-redaktur serta Reporter di Lapangan. Tidak ada kata lain, sedih dan juga geram. 

Dalam kondisi ini rakyat hanya ingin menyuarakan aspirasi, namun malah diadu dengan aparat. Rakyat yang tanpa senjata ya jelas tak berdaya. 

Baca Juga: Satpol PP Kota Bogor Sampaikan Permohonan Maaf Atas Insiden Pemukulan Kepada Masa Aksi Unjuk Rasa

Bukan tanpa sebab, kondisi hari ini akibat kebijakan-kebijakan dari Pilar Negara yakni Lembaga Eksekutif, Legislatif bahkan Yudikatif yabg terkadang nyeleneh dan tidak pro terhadap rakyat. 

DPR, yang seharusnya menjadi perwakilan rakyat lebih memilih memutuskan kebijakan kenaikan tunjangan-tunjangan dibanding mendorong kebijakan untuk kesejahteraan Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan dan membuka lapangan pekerjaan. 

Eksekutif juga sama, di saat rakyat masih kesulitan mendapat pekerjaan, di elit justru bagi-bagi pekerjaan untuk pejabat yang padahal sudah punya pekerjaan. 

Baca Juga: Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa di DPRD Kota Bogor Berakhir Ricuh, Polisi Tolak Massa Masuk Gedung

Jangan sampai 1998 terjadi lagi. Itu kenangan pilu bagi negeri ini, bukan hanya berbicara rakyat yang menundukkan rezim, tapi berapa korban yang jatuh? Seberapa banyak darah yang tumpah? Dan berapa banyak ibu yang hingga kini menangis dan mencari anak-anak mereka? 

Kami dari pilar keempat bangsa, Media, tidak mau tragedi itu terulang, kita harus belajar dari masa lalu. Ruang-ruang dialog yang dulu tidak tersedia, saat ini harus terbuka lebih lebar. Jangan sampai ruang-ruang itu menjadi saksi peperangan antara rakyat dan negara, jangan. 

Kami coba berimbang, menceritakan kondisi di lapangan dan juga tetap berperan sebagai kontrol sosial. 

Kami berharap, kaum elit mau membuka ruang, menghentikan tindakan-tindakan represif hingga tidak ada darah, luka hingga nyawa yang melayang. 

Sudah, Buka Ruang Diskusi, Semua untuk Bumi Pertiwi

Salam
Suhairil Anwar
Pemimpin Umum Ceklissatu.com

Potensi Sukagalih bukan hanya soal tanahnya yang subur atau hasil pertaniannya yang melimpah, tetapi juga ada pada masyarakat yang penuh semangat gotong royong dan anak mudanya yang bergerak. Salah satunya adalah Forum Komunikasi Pemuda Pemudi Cihanjawar (FKP2IC). Organisasi pemuda ini menjadi motor penggerak yang selalu berusaha memberi makna baru pada kegiatan desa, terutama dalam momentum penting seperti peringatan 17 Agustus.

Baca Juga: Babak Baru Pembangunan Bendung Bongas, Harapan Baru bagi Pertanian Kabupaten Bogor

Bersama FKP2IC, kami dari Tim KKN berkolaborasi menjadikan 17-an bukan sekadar lomba, melainkan perayaan yang sarat manfaat. Selain perlombaan membuat tumpeng dan pentas seni, acara itu juga menghadirkan sosialisasi bahaya narkoba dari Kompol Dewi Ayu Iriani, perwakilan BNN. Mengingat ancaman narkoba sudah merambah ke kalangan muda bahkan anak-anak, edukasi ini terasa sangat mendesak. Desa harus menjadi benteng pertama dalam menjaga generasi dari bahaya narkoba, dan langkah ini adalah awal yang baik.

Selain pemuda, kami juga mendapati bahwa petani Sukagalih memiliki peran penting. Melalui penghubungnya, yaitu KuTani, kami berdiskusi bagaimana hasil panen bisa lebih bernilai. Salah satu masukan yang kami berikan adalah terkait inovasi kemasan dengan ukuran lebih kecil agar bisa dipasarkan langsung ke konsumen (direct to customer). Tidak hanya itu, para petani juga didorong untuk lebih melek digital—belajar menggunakan media sosial, membuat konten yang menarik, hingga mengelola akun secara konsisten.

Semua hal ini menunjukkan bahwa pembangunan desa bukan hanya soal fisik, tetapi juga penguatan sumber daya manusianya. Anak muda yang kreatif, petani yang inovatif, dan masyarakat yang peduli adalah kombinasi ideal untuk menjadikan desa mandiri dan maju.

Baca Juga: Proyek Strategis untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi Merata

Desa Sukagalih mengajarkan saya satu hal penting: bangsa ini akan kuat bila desa-desa mampu berdiri tegak, dan desa akan maju bila anak mudanya berani bergerak. Dari Sukagalih, kita belajar bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil—dari tumpeng yang dibuat bersama, dari sosialisasi yang membuka mata, hingga dari petani yang mulai percaya diri memasarkan produknya langsung ke konsumen.

Kini, setelah KKN usai, saya hanya bisa berharap apa yang sudah dirintis bersama tetap berlanjut. Semoga FKP2IC terus menjadi garda terdepan pergerakan pemuda, para petani semakin berdaya dengan inovasi yang dibangun, dan masyarakat tetap menjaga semangat gotong royongnya. KKN boleh berakhir, tetapi api perubahan jangan sampai padam.

InsyaaAllah, apa yang ditanam hari ini akan berbuah esok hari. Desa Sukagalih adalah bukti bahwa masa depan bangsa bisa lahir dari desa.

(Oleh Mahasiswa FISIP Universitas Djuanda: Febrian Batara Aditya Rahman, Maura Najwa Noor Raina Tirta, Refina Nurhazizah, Jestiana Al Kayrani Rahmadhina, Aldair Adam’s Adzie, Reksa Dzul Ikraami Maalikul Mulki, Anggie Septia Lestari, Febriansyah, Lu'lu' Ilmi, Abin Riyan Arifin, Diaz Sya’bania Salim, Rahmadina)

Padahal, keberhasilan seorang presiden dalam memimpin negara, kepiawaian menteri keuangan dalam menyusun anggaran, kealiman ulama dalam membimbing umat, kecerdasan ilmuwan dalam menemukan hal baru, kebijaksanaan filsuf dalam menjelaskan hakikat kehidupan, kejelian pengusaha dalam menangkap peluang, keahlian dokter dalam mendiagnosis pasien, hingga kefasihan motivator dalam meyakinkan pendengar, semuanya pernah berawal dari bimbingan seorang guru yang kini tetap setia mengajar di ruang-ruang kelas.

Menjadi guru menuntut keberanian besar. Ia harus rela lelah dan bekerja keras setiap hari mendidik peserta didik, berhadapan dengan keragaman sikap, mental, dan intelektual murid, menerima perbedaan pendapat orang tua, menghadapi kebijakan yang terkadang melukai idealismenya, menantang arus zaman yang semakin cepat, serta mengemban tanggung jawab melahirkan generasi yang bukan hanya mampu memperbaiki bangsa, tetapi juga mendorong perubahan ke arah yang benar. 

Baca Juga: Pernyataan Kontroversial Sri Mulyani Soal Guru “Beban Negara” Tuai Kritik, Guru di Bogor Angkat Bicara

Guru adalah tumpuan sekaligus harapan bangsa, sebab masa depan bangsa sangat bergantung pada kondisi kehidupan guru pada masa kini.

Harga diri dan jati diri bangsa ditentukan oleh sejauh mana sumber daya manusianya mampu mengukir prestasi intelektual hingga disegani bangsa lain, serta memiliki karakter yang kuat sehingga dihormati dunia internasional. 

Bangsa yang bermartabat dan berjati diri kokoh akan menjadi teladan bagi bangsa lain. Namun, sumber daya manusia unggul, baik secara intelektual maupun spiritual, tidak hadir secara tiba-tiba, melainkan lahir dari proses pendidikan panjang yang memerlukan tenaga, pemikiran, dan biaya. 

Baca Juga: Silaturahmi dan Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Dosen DPD Kota Bandung-Jawa Barat: Memantapkan Langkah Awal Pelaksanaan Program Kerja

Pendidikan yang bermutu hanya dapat muncul dari lembaga pendidikan yang berkualitas dan Lembaga pendidikan yang bermutu sangat ditentukan oleh kualitas gurunya

Kekuatan utama dalam organisasi terletak pada sumber daya manusianya, yakni individu yang menyediakan tenaga, pikiran, dan waktu demi kemajuan organisasi, termasuk lembaga pendidikan. 

Besar dan kuatnya suatu bangsa ditentukan oleh seberapa kuat lembaga pendidikannya, dan kualitas lembaga pendidikan ditentukan oleh jumlah serta mutu guru yang dimilikinya. 

Baca Juga: Anggaran Pendidikan Rp724 Triliun, Tapi Gaji Guru-Dosen Masih Kecil, Sri Mulyani: Tak Bisa Ditanggung Negara Sendiri

Seberapa besar perhatian negara terhadap pendidikan akan menentukan kekuatan para guru, dan sejauh mana kualitas guru akan menentukan mutu sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

Sub-sistem yang paling menentukan bagi sebuah Negara adalah pendidikan dan Guru merupakan pilar utama dalam pembangunan bangsa. Kualitas pendidikan, kekuatan lembaga pendidikan, dan mutu sumber daya manusia Indonesia sangat ditentukan oleh perhatian negara terhadap jumlah, kesejahteraan, dan kualitas guru yang menjadi penentu arah masa depan bangsa.
*)Penulis: Abah Yayat, Manajer Pendidikan SIT. Asy syifa Qolbu

Pemilu sering kali menjadi ritual prosedural belaka, di mana rakyat hanya dibutuhkan ketika suara mereka diperlukan, lalu ditinggalkan setelah kekuasaan berhasil diraih. 

Fenomena ini dapat digambarkan melalui pepatah “habis manis sepah dibuang”.

Politisi mendatangi rakyat dengan wajah ramah dan janji-janji manis, tetapi setelah suara terkumpul, pintu komunikasi justru ditutup rapat. 

Baca Juga: Tolak RKUHAP, Mahasiswa Bogor: Ini Pengkhianatan Semangat Demokrasi

Demokrasi kemudian tereduksi menjadi basa-basi yang dikelola oleh elite politik dengan mentalitas minimalis demi keuntungan maksimal. 

Padahal, politik sejatinya adalah jalan untuk membangun keadilan dan kesejahteraan bersama. Kini orientasi tersebut bergeser: politik dijadikan sarana untuk menghidupi diri, keluarga, dan kelompok tertentu.

Kenyataan ini menunjukkan pergeseran makna politik. Jika dahulu para pemimpin besar mendedikasikan hidupnya untuk politik, maka kini politik lebih sering dijadikan sebagai alat pemenuhan kepentingan pribadi. 

Hal ini melahirkan bentuk demokrasi yang kehilangan ruhnya dan lebih menyerupai feodalisme. 

Baca Juga: Dunia Tidak Sedang Baik-Baik Saja, Tokoh dan Ormas Agama Jangan Hanya Jadi Penonton tapi Penyelesai dan Pendamai

Demokrasi hanya hadir di permukaan melalui prosedur pemilu, tetapi dikuasai oleh logika feodal yang bercirikan relasi kuasa yang timpang.

Almarhum Nurcholish Madjid (Cak Nur) pernah menegaskan bahwa dalam feodalisme, kekuasaan identik dengan kekayaan. Kekuasaan diperlakukan layaknya perusahaan yang dikuasai oleh pemenang pemilu. 

Akibatnya, politik kehilangan kehormatan dan kemuliaannya karena diselenggarakan oleh pribadi-pribadi dengan karakter kerdil dan tanpa visi besar. 

Ketiadaan karakter menjadikan mereka tidak mampu menahan godaan kekuasaan, sementara ketiadaan visi membuat arah bangsa rawan menuju jurang kehancuran.

Baca Juga: Sinergi Hadapi Perubahan Sistem Pemilu, KPU Kabupaten Bogor Audiensi dengan Polres Bogor

Padahal, legitimasi rakyat merupakan kekuatan terbesar bagi setiap bentuk kekuasaan. Tanpa rakyat, tidak ada kekuasaan yang dapat berdiri. 

Namun, justru di sinilah letak persoalan: sebagian elite politik berusaha mempertahankan kebodohan rakyat agar tetap pasif dan mudah dikendalikan. 

Rakyat yang cerdas akan menyadari hak-haknya dan menuntut perbaikan, sedangkan rakyat yang bodoh menjadi aset berharga bagi kekuasaan yang korup.

Oleh karena itu, pendidikan politik bagi rakyat menjadi kebutuhan mendesak. Tanpa pendidikan politik, rakyat akan terus menjadi objek eksploitasi elite kekuasaan. 

Baca Juga: Tanam Pohon Integritas, Bawaslu: Simbol Filosofi Jaga Asas Pemilu yang Jujur Adil Langsung Bebas dan Rahasia

Perubahan tidak akan terjadi tanpa peran aktif kelas menengah. Jika kelas menengah bersikap diam atau bahkan menjadi alat penjaga status quo, maka kegagalan negara hanyalah soal waktu.

Bangsa ini bukan milik segelintir penguasa, melainkan milik seluruh rakyat. Karena tanpa rakyat, tidak akan pernah ada kekuasaan dalam bentuk apa pun. 

Dengan demikian, membangun kesadaran politik rakyat merupakan langkah penting untuk mengembalikan marwah demokrasi sebagai sarana mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama.
*)Penulis: Abah Yayat

Wallace menyebutkan bahwa kelaparan muncul dari dampak krisis iklim, terutama suhu bumi yang terus meningkat dan menyebabkan kekeringan berkepanjangan.

Namun di sisi lain, ada faktor yang tak kalah serius: memanasnya suhu politik dunia yang dipicu oleh kekeringan hati nurani para pemimpin global. 

Maka, kelaparan sejatinya lahir dari dua jenis kekeringan—alamiah dan politis—yang keduanya merupakan hasil dari perilaku manusia sendiri.

Baca Juga: Kutuk Pembunuhan Direktur RS Indonesia di Gaza, Fahira Idris: Kebiadaban Israel Semakin Menjadi-jadi

Manusia adalah makhluk yang hidup dalam dua dimensi: lahiriah dan batiniah. Keduanya harus berjalan selaras dan seimbang agar kehidupan di bumi ini tetap harmonis. Ketidakseimbangan antara keduanya akan menciptakan ketimpangan yang berujung pada krisis, termasuk krisis kemanusiaan.

Dimensi batin manusia seharusnya menjadi kompas moral bagi tindakan tindakan lahiriah. Sebagaimana tubuh jasmani memerlukan nutrisi agar tetap sehat, jiwa manusia pun membutuhkan asupan nilai-nilai yang sesuai dengan fitrahnya. 

Lalu, pertanyaannya: nilai seperti apa yang mampu menyehatkan jiwa? Nilai-nilai yang bagaimana yang mampu mendorong manusia bertindak benar, menciptakan kedamaian, dan menjadikan bumi sebagai ruang hidup yang sejahtera?

Ada setidaknya tiga kemungkinan yang menjelaskan mengapa dunia dilanda kekacauan dan kelaparan. Pertama, bisa jadi karena ketiadaan nilai-nilai kebenaran dalam ruang batin manusia. Kedua, nilai-nilai yang diadopsi—baik berupa ideologi, falsafah, maupun agama—tidak sejalan dengan fitrah manusia. 

Baca Juga: BKSAP DPR RI Kecam Keras Tindakan Brutal Israel atas Serangan Udara yang Menewaskan Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza

Dan ketiga, nilai-nilai itu membeku, kehilangan daya gerak, atau tertimbun oleh kepentingan pribadi dan kelompok, hingga tidak lagi memberi makna. Kelaparan di Gaza saat ini telah menyentuh batas ambang psikologis umat manusia. Dunia seperti kehilangan arah; masyarakat internasional bingung harus berbuat apa. 

Lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan, seperti PBB, tampak tak berdaya. Dunia Islam pun tampak terpecah dan kehilangan suara. Dalil-dalil yang seharusnya menyatukan dan menggerakkan umat, justru berubah menjadi tali yang menjerat, menciptakan sekat-sekat kelompok, dan melemahkan ukhuwah.

Padahal, manusia dianugerahi hati nurani sebagai alat untuk merasakan, berempati, dan peduli terhadap sesama. Ketika empati dan kepedulian itu lenyap, maka hilang pula hati nurani. Dan hilangnya hati nurani berarti hilangnya kemanusiaan sejati. 

Dunia pun berubah menjadi rimba, tempat makhluk yang disebut manusia saling memangsa, di mana yang kuat menindas yang lemah. Inilah potret bumi hari ini tempat yang terus memaksa kita untuk hidup dan (terpaksa) menikmatinya.

*)Penulis: Praktisi Pendidikan, Yayat Supriyatna

Di antara simbol-simbol tersebut, muncul dua istilah penuh makna yakni, Singa Perbangsa dan Singa Dilaya.

Keduanya bukan hanya julukan, melainkan representasi dari dua pilar utama dalam kehidupan manusia dan bangsa. Kebangsaan dan keilmuan luhur.

Singa Perbangsa menggambarkan pribadi-pribadi yang memiliki hubungan mendalam dan spiritual dengan tanah airnya.

Baca Juga: Soal Monumen Helikopter Puma, Kapolres Sebut sebagai Sarana Edukatif dan Perkuat Identitas Kabupaten Bogor

Mereka adalah orang-orang yang menghidupi Pancasila bukan sekadar sebagai dokumen konstitusional, tetapi sebagai panduan hidup.

Mereka membela keutuhan bangsa bukan karena diperintah, melainkan karena cinta yang lahir dari kesadaran akan akar budaya, sejarah, dan takdir kolektif bangsanya.

Seperti singa yang dikenal sebagai pemimpin di rimba belantara, Singa Perbangsa adalah sosok-sosok yang berdiri gagah di tengah tantangan zaman, memimpin dengan keteladanan, dan menjaga persatuan di atas segala perbedaan.

Sementara itu, Singa Dilaya adalah mereka yang memegang teguh ilmu adi luhung, ilmu yang tidak hanya mencerdaskan pikiran, tetapi juga memuliakan jiwa.

Baca Juga: Area Parkir Terbatas, DPKPP Kabupaten Bogor Minta Warga Bijak Saat Kunjungi Monumen Helikopter Puma

Ilmu yang tidak dipakai untuk menaklukkan, tetapi untuk melayani, bukan untuk meninggikan ego, tetapi untuk merendahkan hati di hadapan kebenaran semesta.

Singa Dilaya adalah para bijak bestari, para guru, para pemikir, dan para pencari makna yang menjunjung tinggi kemuliaan nilai-nilai universal.

Mereka memahami bahwa ilmu sejati adalah cahaya yang membebaskan manusia dari kegelapan kebodohan dan keserakahan.

Dalam tradisi Timur, mereka adalah para “pandita”, para “resi”, yang membimbing bukan dengan paksaan, tetapi dengan keteladanan dan keheningan.

Baca Juga: Tanam 2.000 Pohon di Gunung Salak Kabupaten Bogor, KTH Alam Kiwari Lestari Ajak Pemuda Lestarikan Alam

Dalam harmoni, Singa Perbangsa dan Singa Dilaya seharusnya tidak dipisahkan. Jiwa kebangsaan yang tulus tanpa ditopang oleh kebijaksanaan bisa menjadi fanatisme yang buta.

Sebaliknya, keilmuan tanpa kecintaan pada bangsa bisa menjelma menjadi intelektualisme yang kering dan tidak membumi.

Maka, bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu melahirkan manusia-manusia yang sekaligus menjadi Singa Perbangsa dan Singa Dilaya. Pejuang yang berilmu, dan cendekia yang mencintai bangsanya.

Di era modern yang serba cepat dan individualistik, kita ditantang untuk kembali menggali makna terdalam dari kebangsaan dan keilmuan.

Baca Juga: Monumen PUMA S.A-330 Pertama di Dunia, Rudy Susmanto: Berkontribusi dalam Operasi Militer dan Kemanusiaan

Menjadi Singa Perbangsa berarti menjaga warisan leluhur, menjadi tembok pelindung kedaulatan, dan penggerak peradaban.

Menjadi Singa Dilaya berarti menjadikan ilmu sebagai jalan kesadaran, bukan sekadar alat pencapaian duniawi.

Karena pada akhirnya, kejayaan bangsa tidak lahir dari kekuatan materi semata, tetapi dari pribadi-pribadi yang hidup dalam kedalaman makna.

Mereka yang menjaga tanah air dengan hati, dan menerangi jalan kebangsaan dengan cahaya ilmu. 

Penulis: Ra Dien, Sekretaris Jaringan Kebudayaan Rakyat Bogor.

Tempat, hari dan tanggal pertemuan telah disepakati di Restaurant "Sate Khas Senayan" Mall FX Sudirman Jakarta pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 20 Juni 2025 jam 15.00-17.00 WIB. 

Namun, secara mendadak dan tiba-tiba kita dapat WA dari anaknya bang Wina Armada yang mengabarkan, bahwa ayahnya Wina Armada Sukardi sedang gak enak badan alias kurang sehat, sehingga perlu istirahat. 

Baca Juga: Wina Armada Sukardi, Anggota Steering Committee Kongres Persatuan PWI 2025 Tutup Usia

Akhirnya pertemuan itu batal dan hari ini mendapat kabar duka yang sangat mendalam bahwa bang Wina berpulang ke Rahmatullah setelah dirawat di sebuah rumah sakit di Jalan Birah, Jakarta Selatan.

Inalillahi waina illaihi rojiun. Semoga almarhum Husnul khotimah, aamiin.

Untuk diketahui, almarhum Wina Armada Sukardi merupakan pakar yang juga tokoh pers nasional, ahli bidang pers, dan Sekjen PWI Pusat versi KLB.

Kita harus bersyukur saat bencana alam, helikopter ATS sering dipergunakan untuk bantu kirim logistik bagi warga yang musibah bencana alam ke wilayah lokasi kampung-kampung terkena bencana yang tidak bisa dilalui kendaraan.

Dulu Hanya bisa kasih saran saya bukan di eksekutif masih legislatif. Saat sekarang helikopter dipajang di wilayah ibukota Kabupaten Bogor sudah pas, biar terlihat orang-orang yang datang ke Kabupaten Bogor. 

Baca Juga: Helikopter Puma Terpajang di Simpang Alternatif Sentul, Bangun Tugu Pemkab Bogor Gandeng CSR

Malah harapan saya dulu bukan hanya patung helikopter, ada harapan lebih besar agar ATS dijadikan bandara seperti di Halim untuk kepentingan masyarakat, termasuk pesawat kargo kepentingan ekspor dan impor biar ada pajak masuk ke PAD lahan sangat mendukung di ATS.

Kita yakin dan optimis Bapak Bupati Rudy Susmanto punya kemampuan untuk komunikasi dengan pemerintah pusat, pak Mentri Perhubungan dan menteri-menteri yang terkait termasuk Kepala Staf Angkatan Udara kalau diperlukan langung ke bapak presiden Prabowo Subianto.

Apa yang dilakukan oleh kami pemerintah daerah pak Rudy Susmanto sebagai bupati dan saya selaku wakil bupati akan terus secara bertahan untuk melanjutkan pembangunan yang berkesinambungan.

Baca Juga: Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor Apresiasi Hibah Helikopter dari TNI AU

Masih banyak yang harus kami perbaiki secara bertahan dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, wisata, kesalehan sosial, ponpes majlis, dan lain lain, yang sudah masuk dalam visi misi kami berdua.

Kami mohon doa dan dukungan masyarakat Kabupaten Bogor agar kami bisa menjadikan Bogor Istimewa menuju Bogor Gemilang.

*) Penulis: Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi (Jaro Ade)

Namun, saya juga ingat bahwa di atas langit, masih ada langit. Sudah merasa lama membangun dan mengembangkan media, tampaknya belum seujung kuku dibanding media Pakuan Raya Pakar yang ternyata sudah 20 tahun. 

Sebagai Pemimpin Umum Media Ceklissatu.com, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-20 kepada Media Pakar atau Pakuan Raya. 

Selama dua dekade, Media Pakar telah menjadi salah satu pilar penting dalam dunia jurnalistik di Indonesia, khususnya di wilayah Bogor dan sekitarnya.

Baca Juga: Journalist Media Network Gelar Penghargaan Bergengsi IPBA & Abpednas Award 2025

Media Pakar telah menunjukkan komitmennya dalam menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan bermanfaat bagi masyarakat. 

Melalui liputan yang mendalam dan analisis yang tajam, Media Pakar telah menjadi sumber informasi yang terpercaya bagi pembacanya. 

Saya percaya bahwa ketekunan dan profesionalisme tim Media Pakar telah memungkinkan mereka untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas konten mereka.

Dalam era digital yang terus berkembang, Media Pakar telah menunjukkan kemampuan adaptasinya dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas informasi yang disajikan. 

Baca Juga: Hari Jadi Bogor ke-543: Membangun Masyarakat Cerdas dengan Komunikasi dan Informasi yang Terpercaya

Saya percaya bahwa Media Pakar akan terus menjadi salah satu media yang paling berpengaruh di wilayah ini, dan akan terus mengabdi pada informasi dan kebenaran.

Selamat ulang tahun ke-20, Media Pakar! 

Semoga sukses terus dan terus menjadi sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat. Saya berharap Media Pakar akan terus meningkatkan kualitas dan jangkauan informasinya, serta terus menjadi bagian penting dalam dunia jurnalistik di Indonesia.

Salam,
Suhairil Anwar
Pemimpin Umum Ceklissatu.com

Pelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan sumberdaya alam telah menjadi core of human interest masyarakat Internasional, hal ini dapat ditelusuri dari berbagai dokumen sejarah, ilmu pengetahuan, norma hukum, perjanjian antar negara, peristiwa perlawanan dan pergerakan penting di dunia Internasional.

Perusakan lingkungan hidup dan penghancuran sumberdaya alam bahkan telah mengusik kepentingan fundamental ummat manusia, disinilah kedudukan pelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan sumberdaya alam sebagai esensi kehidupan dan menjadi titik penentu dari kualitas harkat dan martabat setiap orang, komunitas bahkan negara sekalipun.

Pelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan sumberdaya alam juga disebut sebagai asas common concern of humankind, asas ini meliputi masalah yang merupakan kepentingan universal dan partikular setiap orang, komunitas dan negara, bahkan melampaui batasan negara sehingga membutuhkan penanganan dalam bentuk tindakan kolektif ummat manusia.

Baca Juga: Senator PFM : Terimakasih Presiden Prabowo atas Pencabutan Izin Tambang di Raja Ampat

Asas ini menekankan serta mendasari hakikat keadilan dan nilai-nilai fundamental untuk menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi manusia, hak generasi yang akan datang serta nilai-nilai intrinsic atas hubungan keduanya.

Itulah sebabnya, penekanan bahwa perusakan lingkungan hidup dan penghancuran sumberdaya alam adalah bentuk kejahatan terhadap perdamaian dan umat manusia, sebagaimana kejahatan-kejahatan lain yang disebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau kejahatan pidana Internasional.

Kejahatan Korporasi Negara

Kegiatan atau bisnis industri ekstraktif dipandang telah melampaui ambang batas ekologis atau mencapai titik kritis di mana suatu ekosistem mengalami perubahan signifikan yang telah men-Destruktifikasi atau telah "merusak", "menghancurkan" bahkan "memusnahkan"  hubungan moral manusia dan lingkungan hidup. Sebagai entitas berakibat.

Baca Juga: Pemerintah Resmi Cabut Izin Usaha Pertambangan Nikel Empat Perusahaan di Raja Ampat

Pemanfaatan lingkungan hidup dan sumberdaya alam secara berkelanjutan yang memilki proses peningkatan nilai tambah ekonomi dan kegunaan suatu sumber daya alam melalui pengolahan atau pemanfaatan lebih lanjut serta nilai tambah atau hilirisasi dapat pula ditertima sebagai praktek dekolonisasi.

Diversifikasi ekonomi dimana Peningkatan nilai tambah sumber daya alam untuk kesejahteraan umum dan juga akan membantu mengurangi ketergantungan pada satu sektor industri tertentu sebagai kebutuhan pokok kemajuan sophisticated of modernism bahkan hingga pertahanan untuk kemandirian serta menjaga kedaulatan negara dari ketergantungan dominasi negara lain.

Namun, ada soal besar yang terjadi pada suprastruktur ekonomi politik pengelolaan sumberdaya alam yaitu destruktifikasi. Destruktifikasi terjadi dikernakan ada suatu kamar perselingkuhan didalam sistim birokrasi pemerintahan yang terstruktur dan sistimatis, melibatkan individu, intitusi dan struktur kuasa yaitu “kejahatan korporasi-negara”.

Istilah ini dipopulerkan oleh Penny Green dan Tonny Ward melalui bukunya, State Crime, Government, Violence, Corruption, yang diterbitkan pada tahun 2004. Tujuan utama dari kejahatan korporasi-negara adalah akumulasi modal atau mendorong akumulasi modal yang sering menjadi motivasi dan kekuatan dengan kejahatan.

Baca Juga: Nurul Arifin Apresiasi Langkah Pemerintah dan Mentri ESDM Cabut Izin Tambang di Raja Ampat

kejahatan korporasi-negara melibatkan pengujian terhadap hubungan keterkaitan antara tindakan negara dan korporasi dalam tiga tingkat analisis: individu, institusional, dan struktural atau Lembaga, tujuan utama dari kejahatan korporasi-negara yaitu akumulasi – sebagai doktrin utama kapitalisme.

Menurutnya, inilah postur kejahatan modern atas sumber daya alam dilakukan secara sistematis karena terjadi perselingkuhan antara korporasi dan negara untuk melahirkan peraturan dan kebijakan yang destruktif.

Destruktifikasi Kekuatan negara dan korporasi dapat mengarah pada situasi kekuasaan yang tak terkendali sehingga hampir selalu bersifat kriminogenik, khususnya untuk kejahatan lingkungan hidup dan sumberdaya alam yang berakibat pada Kerusakan fisik, dampak Kesehatan mental, kerugian finansial, konflik social, masalah kekeluargaan serta efek jangka panjang

Untuk mengeksplorasi parameter empiris kejahatan korporasi-negara dalam kejahatan lingkungan dan sumberdaya alam bisa dilihat melalui praktek pada tiga industri dimana dinamika kerja sama serta pengorganisasian tindakan penyimpangan dilakukan oleh negara dan korporasi sehingga kemudian terjadi pelanggaran HAM dan perusakan lingkungan hidup serta kerugian negara. Ketiganya adalah industri kayu di Riau, perkebunan dan industri minyak sawit di Kalimantan dan industri ekstraktif pertambangan di Morowali dan Maluku Utara.

Baca Juga: Komisi XII DPR Akan Cek Lokasi Operasional 3 Perusahaan Swasta Perusak Raja Ampat

Dengan kata lain, bahwa kerusakan lingkungan hidup dan sumberdaya alam yang umum terjadi pada sektor  industri ekstraktif salah satunya berakar pada kekuasaan untuk melakukan kejahatan. Dalam konteks seperti itu adalah sangat sukar bagi rakyat untuk mengajukan satu kasus dan bagi hakim yang independen untuk mempercayai bahwa kekuasaan itu adalah salah.

Ekosida di Papua

Melalui rapat terbatas, presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Menteri ESDM untuk mencabut 4 izin dari 5 izin produksi tambang nikel di Raja Empat. Satu Perusahaan akan terus beroperasi karena alasan memegang Kontrak Karya yang mendapatkan perlakukan khusus atas dasar kebijakan, sedang yang lain dianggap beresiko tinggi bagi keberlangsungan ekosistem pulau-pulau kecil.

Menteri ESDM akan mengambil tindakan serius melalui pengawasan ketat dan akan terus melakukan evalusai sesuai ketentuan, karena kelestarian lingkungan hidup dan kelangsungan negara menjadi konsern Presidan Prabowo.

Baca Juga: Senator PFM Desak Prabowo Tindak Tegas "Jenderal" Tambang di Raja Ampat

Dalam peristiwa ini, pemerintah tidak boleh dengan hanya menilai pulau Gag di Raja Empat adalah ekosistem yang berdiri sendiri dan bebas dari kepentingan geo ekonomi politik Dunia, bukan karena pulau Gag adalah pulau kecil dan ada aktivitas pertambangan atau dekat dengan geo park serta tempat pariwisata, Namun pulau Gag adalah kepulauan yang berada di Papua.

Papua, harus dipahami dari pendekatan lebih khusus, Komponen ekologi yang solit di Papua menyebabkan ekosistem budaya marga dan latar belakang ekologi politiknya mempunyai perbedaan khusus dengan wilayah Indonesia lain. Papua merupakan wilayah Indonesia yang sepanjang integrasinya memilki luka politik dan duka ekologis.

Luka politik karena banyak kebijakan–sebut saja soal lingkungan hidup dan sumber daya alam—di luar prinsip yang mengakui dan melindungi hak sipil politik. Begitu pula, duka ekologis atas pengabaian hak ekonomi, sosial dan budaya.

Mengacu pada data 2018, wilayah Papua masuk dalam peta indikasi kejahatan ekosida internasional karena alasan deforestasi, perluasan perkebunan sawit, pertambangan dan food estate Laporan penelitian dan berita media menunjukkan banyak sekali fakta bahwa eksploitasi kekayaan alam Papua selalu diikuti tindakan-tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia.

Baca Juga: Bangkai Paus Ditemukan Warga di Perairan Raja Ampat

Kejahatan Ekosida di Papua Menjadi konsern semua pihak, ciri utama dari kejahatan itu adalah actus rius (tindakan) perusakan dan perampasan atas lingkungan hidup dan sumber daya alam diikuti kekerasan fisik dan mental secara sistematis dan luas, serta berlangsung lama tanpa memperdulikan apakah kegiatan tersebut legal atau illegal. Ciri lainnya adalah merupakan - kejahatan akibat (crime of consequence), bukan niat, dan bahwa konsekuensi dari ekosida ini adalah “dampak yang tersebar luas, berjangka panjang, dan parah”.

Masyarakat Papua adalah entitas yang terbuka dan ramah, artinya membangun papua tidak perlu rumit, bahkan masyarakat Papua memahami betul kertinggalan mereka, problem pembangunan di Papua ada di mindset penguasa. Ekstratifisme di Papua tidak lahir dari ruang kosong. Ia tumbuh subur karena ketidaktahuan, penyeragaman budaya, dan kerakusan.

Pengelolaan sumber daya alam yang menghormati hak-hak masyarakat adat dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya bisa menjadi bagian dari upaya untuk memperbaiki hubungan sosial politik masyarakat adat Papua dengan penguasa.

*)Penulis: Direktur RMI, M. Ridha Saleh.

Kunci dalam membangun masyarakat adalah komunikasi dan informasi yang akurat dan terpercaya. Dengan demikian, masyarakat dapat membuat keputusan yang tepat dan tidak terjebak dalam informasi yang salah. Namun, di era digital ini, kita dihadapkan pada banyaknya informasi yang beredar, termasuk berita hoax yang dapat menyesatkan.

Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk cerdas dalam hal literasi media. Masyarakat harus dapat membedakan antara informasi yang akurat dan tidak akurat, serta memilih media yang terpercaya. Media yang terpercaya dapat menjadi sumber informasi yang akurat dan dapat diandalkan, sehingga masyarakat dapat membuat keputusan yang tepat.

Baca Juga: Verifikasi dari Dewan Pers di Tengah Senjakala Media

Sebagai media yang berkomitmen untuk menyajikan informasi yang akurat dan terpercaya, kami, di ceklissatu.com selalu berusaha untuk menjadi sumber informasi yang dapat diandalkan bagi masyarakat Bogor. Kami percaya bahwa dengan komunikasi dan informasi yang terpercaya, kita dapat membangun masyarakat yang cerdas dan maju.

Mari kita jadikan Hari Jadi Bogor ke-543 sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya komunikasi dan informasi yang terpercaya. Dengan demikian, kita dapat membangun masyarakat yang lebih cerdas dan maju, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Bogor.

Salam,

Pemimpin Redaksi Ceklissatu.com
Suhairil Anwar

Sebagai Wakil Bupati Bogor, saya Ade Ruhandi dengan kerendahan hati saya ingin mengingatkan diri saya pribadi dan seluruh masyarakat Kabupaten Bogor terkait makna Pancasila dengan pembangunan di Kabupaten Bogor yang kita cintai.

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia mengandung nilai-nilai yang sangat penting, seperti gotong royong, toleransi, dan keadilan. Nilai-nilai ini sangat relevan dengan pembangunan di Kabupaten Bogor, yang kita harapkan menjadi Kuta Udaya Wangsa, yaitu sebuah kabupaten yang maju, sejahtera, dan berdaya saing.

Baca Juga: Perkuat Ketahanan Pangan dan Lestarikan Lingkungan, Wabup Bogor Jaro Ade Distribusikan 500 Ribu Bibit Pohon

Dalam membangun Kabupaten Bogor, kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek pembangunan. Kita harus memprioritaskan kepentingan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, dan mempromosikan keadilan dan kesetaraan bagi semua warga.

Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, kita dapat menciptakan Kabupaten Bogor yang lebih baik, lebih sejahtera, dan lebih berdaya saing. Kita dapat meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta mempromosikan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Sebagai Wakil Bupati Bogor, saya berkomitmen untuk memimpin pembangunan di Kabupaten Bogor dengan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Kita harus bekerja sama dan bersinergi untuk menciptakan Kabupaten Bogor yang istimewa, yang menjadi contoh bagi daerah lain.

Baca Juga: Pemkab Bogor Segera Realisasikan Jalan Lingkar Leuwiliang-Rancabungur, Jaro Ade Pastikan Tahapan Sesuai Aturan

Mari kita jadikan Hari Lahir Pancasila sebagai momentum untuk memperkokoh komitmen kita dalam membangun Kabupaten Bogor yang lebih baik, lebih sejahtera, dan lebih berdaya saing. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi Kabupaten Bogor dan masyarakatnya.

Salam, 
Wakil Bupati Bogor
H. Ade Ruhandi

Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengajarkan kita tentang keikhlasan dan keteguhan dalam menghadapi cobaan. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan putra tercintanya, Nabi Ismail, sebagai bentuk kepatuhan dan keimanan. Namun, Allah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor domba sebagai simbol qurban yang sebenarnya.

Dalam membangun Kabupaten Bogor, kita juga memerlukan keikhlasan dan keteguhan seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kita harus rela mengorbankan kepentingan pribadi demi kemajuan masyarakat dan bersedia bekerja keras untuk mencapai tujuan bersama.

Baca Juga: Jelang Hari Raya Idul Adha, Pemkab Bogor Siagakan Tim Pengamanan Hewan Kurban dan Posko Pemeriksaan

Saya berjanji untuk melayani masyarakat dengan baik dan membangun Kabupaten Bogor dengan kebhinekaan, seperti yang saya ucapkan saat pelantikan sebagai Bupati Bogor. Kolaborasi dan kerja sama dari semua pihak sangat dibutuhkan untuk mewujudkan Kabupaten Bogor yang istimewa.

Dalam semangat qurban, mari kita tingkatkan keikhlasan dan keteguhan dalam membangun Kabupaten Bogor. Mari kita berjuang bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadikan Kabupaten Bogor sebagai contoh bagi daerah lain.

Dengan demikian, kita dapat mewujudkan Kabupaten Bogor yang lebih baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Selamat Merayakan Hari Raya Idul Qurban.

Salam,
Bupati Bogor
Rudy Susmato

Kabupaten Bogor
Kuta Udaya Wangsa
Bogor Istimewa

Berawal dari sebuah garasi dan modal Rp500.000, Diaz memulai perjalanannya selepas SMA dengan membuka booth sederhana di kantin kampus FEMA IPB pada Januari 2020. Pandemi COVID-19 menjadi titik balik: ia berinovasi cepat dengan meluncurkan kopi botolan bernama Kopi Nobis, yang dijual door-to-door menggunakan pendekatan tak biasa—mengirim DM ke orang asing di media sosial. Bahkan, para baristanya turut berperan sebagai kurir.

Tak hanya menjual kopi, Diaz juga menjadi konsultan bisnis kopi di berbagai daerah seperti Cianjur, Bekasi, Bogor, hingga Malang. Pada Maret 2021, ia melahirkan et.al, disusul peluncuran photobox Photoplace pada Mei 2021—yang kini telah berkembang menjadi 45 outlet di seluruh Indonesia.

“Kenapa photobox? Karena pertumbuhannya lebih cepat, dengan modal kecil dan segmen yang jelas,” ujarnya.

Namun, di balik angka-angka pertumbuhan itu, tersimpan tantangan kepemimpinan yang nyata. Dari hanya empat karyawan, Diaz kini memimpin lebih dari 170 orang. Ia menyadari bahwa sistem adalah fondasi utama. Maka, ia pun mengembangkan workflow, program pelatihan, hingga KPI yang terukur. Bagi Diaz, kesalahan bukanlah sesuatu yang besar selama menjadi ruang untuk belajar.

Struktur organisasi pun dirancang matang. Karyawan dikelompokkan ke dalam klaster kerja—toko, manajemen, event, dan workshop—dengan SOP ketat di outlet serta kegiatan kebersamaan seperti jogging dan sesi bonding bulanan. Lingkungan kerja open-space dipilih untuk mendorong transparansi dan memperkuat rasa saling percaya. Menurut Diaz, tim yang solid terbentuk dari kepercayaan dan proses learning by doing.

“Kita harus tahu dan paham, tapi juga introspektif,” tegasnya soal gaya kepemimpinan.

Ia juga memberi ruang bagi tim untuk mengambil keputusan secara mandiri. Baginya, keselarasan antara nilai individu dan nilai perusahaan adalah kunci agar bisnis dapat berjalan secara autopilot. Kecepatan dan kreativitas bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan perlu disesuaikan dengan peran masing-masing.

Mengambil inspirasi dari tokoh seperti Nadiem Makarim dan Chairul Tanjung, Diaz merefleksikan perjalanannya sendiri dengan tulus:

“Kalau bisa ngobrol dengan Diaz 4 tahun lalu, gue cium dia. Terima kasih karena udah bertahan.”

Dengan target ekspansi Photoplace hingga 65 outlet dalam waktu dekat, serta mimpi untuk go global dan melakukan akuisisi, perjalanan Diaz Adiyatnika baru saja dimulai. Namun semangat kepemimpinan yang ia bangun sejak awal adalah kisah yang pantas untuk diteladani.

Artikel ini ditulis oleh: 

Adlian Fathandesya (K1501242188)
Gilang Ridho Putranta (K1501242208)
Muhammad Hasan (K1501242218)
Rafid Ariz Fadhilah (K1501242207)

Mahasiswa IPB university
Sekolah Bisnis IPB, Magister Management

Namun, ternyata pengadaan kendaraan tersebut dilakukan pada tahun 2023 dan selama ini tidak efektif dalam pemanfaatannya. 

Bahkan berkembang informasi kendaraan tersebut ada yang diganti warna flat nomornya yang seharusnya berwarna merah. Sehingga digunakan untuk kepentingan pribadi. 

Bupati Bogor, Rudy Susmanto melakukan langkah konkret dalam pengelolaan dan penyelamatan asset kendaraan tersebut dengan membrandingnya menjadi mobil pemerintah yang sangat mencolok dan didistribusikan kepada dinas yang membutuhkan. 

Baca Juga: Rudy Susmanto-Jaro Ade Panen Raya Padi di Leuwisadeng Bogor, Komitmen Lindungi Petani dan Lahan Pertanian

Sehingga harapannya, tidak ada lagi aset pemerintah daerah yang berbentuk alat transportasi, dimanfaatkan oleh pribadi-pribadi yang berpotensi disalahgunakan, bahkan bukan tidak mungkin akan raib dari catatan inventarisasi aset pemerintah daerah. 

Padahal sangat mungkin banyak dinas lain atau lembaga-lembaga sosial lainnya yang sangat membutuhkan kendaraan tersebut. 

Bagi saya ini adalah langkah konkret dan langkah awal yang menarik dari Bupati Rudy Susmanto dalam mengelola dan mengamankan aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Sehingga langkah ini perlu mendapatkan apresiasi dari masyarakat. 

Tentu ini bukan langkah besar dalam mengelola dan mengamankan aset pemerintah yang besar, namun langkah awal ini memberikan harapan terhadap pengelolaan dan pengamanan aset pemerintah daerah yang banyak tersebar di wilayah Kabupaten Bogor dalam berbagai bentuk, baik kendaraan, bangunan, tanah dan bentuk aset lainnya. 

Baca Juga: Cegah Penyebaran HIV/AIDS di Bogor, Dinkes Ajak Lekas bersama FWBS Lakukan Ini

Sangat mungkin ketika diteliti di berbagai lembaga pemerintah yang tersebar di Kabupaten Bogor dari mulai tingkat desa sampai pemerintah daerah sudah banyak aset pemerintah yang sudah berpindah tangan, atau dalam penguasaan pihak lain, atau juga terbengkalai tidak produktif. 

Padahal banyak sekali pihak-pihak lain yang membutuhkan aset tersebut untuk bisa menjadi lebih produktif, efektif dan efisien. 

Aset tanah pemerintah daerah misalnya, informasi banyak yang menyebutkan tidak sedikit yang sudah dimiliki oleh orang per orang, dikuasai oleh perusahaan, HGU dan HGB yang sudah tidak lagi diperpanjang perizinannya, banyak tanah pemerintah daerah yang terbengkalai dan tidak produktif. 

Padahal sangat mungkin banyak masyarakat yang ingin bertani, berkebun, beternak dan sebagainya namun tidak memiliki tanah. Maka alangkah baiknya Pemerintah Kabupaten Bogor hadir dalam rangka mengelola dan mengamankan aset pemerintah secara efektif dan efisien. 

Baca Juga: Pemkab Bogor Tertibkan Parkir Liar di Wilayah Pasar Cibinong dan Citeureup, Penataan Kawasan Lalu Lintas

Oleh karena itu saya berharap Bupati Rudy Susmanto dan Wakil Bupati Ade Ruhandi akan mampu mengelola dan mengamankan aset pemerintah dengan baik untuk kemaslahatan masyarakat.

*)Penulis: Yusfitriadi, Pengamat Politik yang juga Founder Lembaga Studi Visi Nusantara (LS Vinus).

Salah satu kebijakan kontroversialnya adalah pemindahan anak-anak yang dianggap “nakal” ke barak militer untuk menjalani proses pembelajaran. 

Kebijakan ini mengguncang dunia pendidikan dan kalangan psikolog karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip dasar pendidikan.

Pertanyaan mendasar yang perlu diajukan adalah: Apakah benar ada anak yang “nakal”? Bagaimana definisi “nakal” itu sendiri? 

Baca Juga: Setelah Gaduh Soal Syarat Bansos Laki-laki Harus Vasektomi, Dedi Mulyadi Sarankan Laki-laki KB Pakai Kondom

Apa kriteria kenakalan yang sedemikian rupa sehingga seorang anak harus dipindahkan dari ruang kelas ke barak militer? Apakah tidak tersedia alternatif tempat atau pendekatan lain yang lebih layak dan manusiawi untuk menangani persoalan ini?

Sesungguhnya, tidak ada anak yang sepenuhnya “nakal”; yang ada hanyalah anak-anak yang belum mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan orang tua, guru, dan lingkungan yang baik. 

Gagasan ini mengingatkan kita pada konsep Tri Pusat Pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Menurutnya, pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara orang tua, guru, dan lingkungan. 

Lalu, sejauh mana ketiga pusat pendidikan ini telah bersinergi dalam menciptakan kualitas pendidikan yang ideal?

Baca Juga: Pengiriman Anak Nakal ke Barak Militer, Dedi Mulyadi: Sudah Dimulai di Bandung dan Purwakarta

Keluarga merupakan tanggung jawab orang tua, sekolah adalah ranah para guru, dan lingkungan merupakan tanggung jawab pemerintah. 

Oleh karena itu, seharusnya pemerintah lebih fokus dalam menciptakan ruang-ruang publik yang ramah anak—ruang yang memungkinkan anak-anak untuk mengaktualisasikan potensi diri mereka.

Sebuah penelitian yang dilakukan sebelum era telepon pintar mengungkapkan bahwa watak dan perilaku anak-anak 75% dibentuk oleh lingkungan. Kini, dengan hadirnya gawai canggih, peran lingkungan menjadi semakin dominan, sementara kontribusi orang tua dan guru tinggal sekitar 25%. 

Jika merujuk pada data ini, maka menjadi sangat penting dan mendesak bagi pemerintah untuk menciptakan lingkungan dan ruang publik yang mendukung tumbuh kembang anak.

Baca Juga: Usulan Gubernur Dedi Mulyadi Soal Vasektomi untuk Pria Penerima Bansos, MUI Jabar Tegaskan Ini

Permasalahan kenakalan anak juga perlu dilihat dari sudut pandang teori pemecahan masalah. Ada persoalan yang bersifat parsial-individual, dan ada pula yang bersifat integral-sistemik. 

Apakah kenakalan anak merupakan masalah individu semata, ataukah ia adalah gejala dari persoalan sistemik yang lebih luas? 

Cara kita memandang masalah akan sangat menentukan pendekatan dalam menyelesaikannya. Steven R. Covey dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People menyatakan: "Cara kita melihat masalah, adalah bagian dari masalah itu sendiri."

Dengan demikian, penting untuk mengkaji: dengan cara pandang seperti apa KDM melihat persoalan kenakalan anak-anak? Cara pandang tersebut akan menentukan jenis solusi yang ditawarkan. 

Baca Juga: Pemkab Bogor Apresiasi Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Fasilitasi Penyelesaian Kasus Taman Safari

Apakah pendekatannya dapat diandalkan untuk menyelesaikan akar masalah, atau justru hanya merupakan strategi pencitraan untuk menaikkan popularitas politik, baik di tingkat daerah maupun nasional?

Pada akhirnya, langkah, pilihan, dan kebijakan para politisi memang perlu ditelaah secara kritis. Sensasi tidak boleh menggantikan esensi, terutama dalam isu fundamental seperti pendidikan anak bangsa.
*)Penulis: Abah Yayat (Praktisi Pendidikan)

Acara ini tidak hanya menampilkan keindahan budaya dan sejarah, tetapi juga memperkuat identitas dan kebanggaan masyarakat Bogor.

Kirab Mahkota Binokasih merupakan simbol penting dari sejarah dan budaya Sunda, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas Kabupaten Bogor. Dengan menggelar acara ini, Pemerintah Kabupaten Bogor menunjukkan komitmennya untuk melestarikan dan mempromosikan warisan budaya yang kaya.

Baca Juga: Bupati Bogor Rudy Susmanto Sebut Mahkota Binokasih Simbol Pemimpin yang Harus Sayang dengan Rakyatnya

Kita tahu bahwa Kabupaten Bogor memiliki potensi besar untuk menjadi destinasi wisata budaya dan sejarah yang menarik. Dengan adanya Kirab Mahkota Binokasih, kita dapat melihat bagaimana Pemerintah Kabupaten Bogor berusaha untuk mengembangkan Kuta Udaya Wangsa, yaitu konsep pembangunan yang berbasis pada kebudayaan dan kearifan lokal.

Tidak hanya itu, Bogor Istimewa, seperti yang kita kenal, bukan hanya sekadar slogan, tetapi juga menjadi spirit bagi Pemerintah Kabupaten Bogor untuk terus berinovasi dan berkreasi dalam membangun daerahnya. 

Dengan mengangkat kearifan lokal dan budaya, Kabupaten Bogor dapat menunjukkan keunikan dan keistimewaannya di mata masyarakat luas.

Baca Juga: Bupati Rudy Susmanto Sebut Setelah Ratusan Tahun Mahkota Binokasih Kembali ke Kabupaten Bogor

Suksesnya Kirab Mahkota Binokasih menjadi bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor mampu menggabungkan tradisi dengan modernitas, serta mempromosikan kebudayaan lokal kepada masyarakat luas.

Semoga kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan dan menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk melestarikan dan mempromosikan kebudayaan lokalnya.

Kabupaten Bogor
Kuta Udaya Wangsa
Bogor Istimewa

Salam, 
Suhairil Anwar
Pemimpin Redaksi Ceklissatu.com

Saat ini kedekatan mereka tidak sebatas hanya hubungan sebagai sahabat saja tapi lebih dari itu keduanya dipertemukan dalam posisi yang sama, yaitu sebagai kepala negara di masing-masing negara berdaulat.

Belum hilang dari ingatan kita, pada 13 April 2025, kedua tokoh ini menampilkan sesuatu yang berbeda dalam dunia diplomasi. Ada hal yang mengejutkan ketika Raja Abdullah II menyambut Presiden Prabowo Subianto ketika melakukan lawatan ke Yordania.

Disini dunia dikejutkan oleh pemandangan langka dan bermakna: Raja Abdullah II menjemput langsung Presiden Prabowo di bandara militer Amman dan menyetir sendiri mobil yang membawanya ke hotel. Dalam tradisi diplomatik, tindakan seperti ini nyaris mustahil. Tapi bagi mereka berdua, ini bukan basa-basi—ini simbol: simbol kepercayaan, kesetaraan, dan penyatuan misi besar: membela Palestina dan nilai-nilai kemanusiaan.

Baca Juga: Usai Tuntas Kunjungi Turki, Presiden Prabowo Subianto Kini Tiba di Kairo Mesir

Kebersamaan mereka bukan retorika. Juni 2024, dalam Konferensi Kemanusiaan untuk Gaza di Amman, mereka tampil tegas menyerukan gencatan senjata dan akses bantuan internasional. Tidak hanya bicara, Indonesia dan Yordania mengirim rumah sakit lapangan, dokter militer, hingga logistik ke Gaza. Untuk pertama kalinya, dunia melihat militer Indonesia menjalankan operasi udara bantuan kemanusiaan lintas batas, langkah berani yang dipuji dunia.

Lebih dari itu, Presiden Prabowo menawarkan tempat aman bagi korban luka Palestina di tanah Indonesia dan secara terbuka membawa isu kemerdekaan Palestina ke berbagai panggung global—dari Ankara hingga Washington. Raja Abdullah II, di sisi lain, terus menjaga tempat-tempat suci Yerusalem dengan kehormatan dan ketegasan.

Baca Juga: Presiden Prabowo Subianto Sebaiknya Berpikir Ulang untuk Menampung Pengungsi Warga Gaza Palestina

Apa makna semua ini bagi Indonesia?

Maknanya jelas: Indonesia hari ini tidak lagi hanya penonton diplomasi dunia. Di bawah kepemimpinan Prabowo, Indonesia tampil sebagai kekuatan tengah yang berani bersuara, berdiri tegak tanpa ragu, dan bertindak nyata demi umat dan kemanusiaan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, rakyat Indonesia melihat pemimpinnya disambut bukan hanya dengan tangan terbuka, tapi dengan rasa hormat yang dalam dari dunia internasional.

Duet Prabowo–Abdullah adalah titik temu antara Asia dan Arab, antara kekuatan moderat yang bisa menjembatani Barat dan Timur, dan menghadirkan solusi konkret untuk perdamaian. Ini adalah babak baru: bukan jihad dengan senjata, tapi jihad dengan keberanian moral, diplomasi cerdas, dan empati yang berani bergerak.

Perjuangan Palestina belum selesai. Tapi dunia kini tahu: jika ada pemimpin yang sungguh peduli dan siap bertindak, maka nama Prabowo Subianto akan tercatat di antara yang paling lantang dan paling tulus.

Baca Juga: Bangun Solidaritas Untuk Bela Palestina, Mahasiswa FISIP Sains Komunikasi Gelar Seminar Student for Justice in Palestine

Hari ini, dari Amman hingga Jakarta, dari Gaza hingga dunia, kita melihat satu hal: harapan itu telah menemukan porosnya.

Dan poros itu… adalah Indonesia.

Penulis : Haris Susetyo Wibowo Pemerhati sosial

Banyaknya perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal terhadap karyawannya menjadi perhatian serius bagi kita semua. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kehidupan ekonomi pekerja dan keluarga mereka, tetapi juga pada stabilitas sosial dan ekonomi negara.

Pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan masalah ini. Pertama, pemerintah perlu memberikan insentif kepada perusahaan untuk mempertahankan karyawannya, seperti keringanan pajak atau subsidi untuk pelatihan karyawan.

Baca Juga: Visitasi Dinas Parekraf DKI Jakarta: Ketua KI DKI Jakarta Soroti Digitalisasi yang Perlu Ditingkatkan

Kedua, pemerintah perlu memperkuat program perlindungan sosial bagi pekerja yang terkena PHK, seperti memberikan bantuan keuangan, pelatihan, dan bantuan untuk mencari pekerjaan baru.

Ketiga, pemerintah perlu mendorong perusahaan untuk menerapkan kebijakan kerja yang lebih fleksibel dan humanis, seperti kerja dari jarak jauh atau pengurangan jam kerja, untuk mengurangi beban perusahaan dan mempertahankan karyawan.

Dalam jangka panjang, pemerintah perlu melakukan reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan berkualitas.

Pemerintah harus bertindak cepat dan efektif untuk menyelesaikan masalah PHK massal ini, karena nasib pekerja dan keluarga mereka tergantung pada keputusan yang diambil. Kita berharap pemerintah dapat memberikan solusi yang tepat dan efektif untuk mengatasi masalah ini.

Baca Juga: Pemerintah Alokasikan Rp50 T untuk THR ASN 2025, Presiden Prabowo: Sedang Diatur

Semoga, situasi ini segera membaik. Tenaga Kerja Sejahtera, Nusantara Makmur Jaya. 

Salam,

Suhairil Anwar
Pemimpin Redaksi Ceklissatu.com

Sementara itu, mantan Presiden Iran, Muhammad Khatami, dalam karyanya Dialog Antar Peradaban, menyatakan bahwa peradaban Barat sejak era Renaissance hingga saat ini telah memasuki masa uzur. Namun, peradaban ini tetap bertahan karena kemampuannya dalam memodifikasi dirinya sendiri. 

Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika langkah-langkah dari peradaban yang telah renta ini menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan masyarakat dunia, termasuk potensi ancaman terjadinya Perang Dunia Ketiga.

Patut disadari bahwa peradaban besar yang kini masih eksis dan berpengaruh di dunia adalah peradaban Barat, Islam, dan Tiongkok (Konfusianisme). 

Baca Juga: Antisipasi Lonjakan Volume Kendaraan, Kapolres Bogor Tinjau Lalu Lintas Via CCTV Puncak Gadog

Masa depan dunia sangat ditentukan oleh ketiga peradaban utama ini. Eksistensi suatu peradaban ditopang oleh dua pilar utama, yaitu kekuatan militer dan ekonomi. Kedua aspek inilah yang terus diperkuat dan dibesarkan. 

Pembangunan kekuatan militer bertujuan untuk melemahkan kekuatan lain, sementara penguatan ekonomi dilakukan dengan cara mengurangi dominasi ekonomi peradaban lainnya.

Fenomena perang dagang yang kini menjadi isu internasional tidak lain merupakan bentuk dari benturan peradaban.

Penggunaan kekuatan militer dianggap sebagai langkah yang dapat memicu kehancuran global, sehingga berbagai bentuk diplomasi dan negosiasi pun dilakukan guna menghindari konflik bersenjata. 

Baca Juga: Puluhan Tahun Jadi Sopir Lokal Wisata Timur Tengah di Puncak Bogor, Kini Menganggur

Dalam konteks ini, perang dagang menjadi metode baru untuk melemahkan peradaban lawan secara tidak langsung.
Ekonomi kini tidak hanya menjadi instrumen untuk membangun dan mempertahankan peradaban, tetapi juga digunakan sebagai alat untuk menundukkan peradaban lain. 

Sayangnya, dalam proses ini, pembangunan ekonomi kerap kali mengakibatkan eksploitasi sumber daya alam secara masif. Semakin besar kekuatan ekonomi yang dikembangkan, semakin berkurang pula cadangan sumber daya alam yang tersedia. 

Inilah paradoks yang muncul dalam benturan antarperadaban. Abad ke-21 sebenarnya merupakan era di mana semangat kolaborasi seharusnya menjadi nilai utama. 

Namun, mengapa kolaborasi antarperadaban masih sulit diwujudkan? Orang-orang bijak dan cerdas akan membangun jembatan kerja sama antarperadaban. Sebaliknya, mereka yang bodoh justru akan terus menciptakan konflik dan permusuhan.

Baca Juga: Pasca Bogor Diguncang Gempa, Dedie Rachim Imbau Warga Tetap Waspada

Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani, pernah menyatakan bahwa kebijakan perang dagang yang pertama kali diluncurkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, merupakan tindakan yang tidak berdasarkan pada kalkulasi ekonomi yang rasional. 

Hal ini memperjelas bahwa peradaban Barat yang saat ini dipimpin oleh Amerika telah memasuki masa pikun, di mana langkah-langkah yang diambil tidak lagi dapat dijelaskan oleh logika maupun dipahami oleh imajinasi.

Kehadirannya yang masih terbilang baru namun mampu menyaingi AI pendahulunya seolah membangkitkan ketegangan dalam persaingan teknologi antara Amerika Serikat dan Tiongkok, sekaligus mengubah dinamika inovasi dalam bidang kecerdasan buatan (AI).

Persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok dalam bidang teknologi bukanlah hal yang baru. Sebelumnya, keduannya sempat mempersaingkan keunggulan terkait teknologi chip hingga pengembangan jaringan 5G. 

Sehingga tak heran, apabila kemunculan AI generative DeepSeek yang menggemparkan beberapa waktu lalu ini, membuat persaingan kedua negara ini semakin berkembang ke arah yang lebih kompleks.

Baca Juga: Kasus Pabrik Uang Palsu di Bogor, Polisi Tetapkan Delapan Orang sebagai Tersangka

Selama ini, AS telah mendominasi teknologi AI melalui OpenAI atau lebih dikenal ChatGPT, dengan lebih dari 400 juta pengguna aktif mingguan per Februari 2025.

Namun, Tiongkok kini mulai membangun ekosistem AI-nya sendiri, dengan DeepSeek sebagai salah satu proyek representatifnya. DeepSeek sendiri didirikan oleh Liang Wenfeng pada November 2023 dan beroperasi di bawah manajemen perusahaan teknologi yang berbasis di Hangzhou.

Sejak pertama kali diperkenalkan pada 29 November 2023, DeepSeek mengalami lonjakan pertumbuhan yang signifikan. Dalam waktu singkat, jumlah unduhannya di platform digital seperti App Store dan Play Store mampu menyaingi ChatGPT, sebagai salah satu AI pendahulunya.

Salah satu faktor yang menarik perhatian banyak orang adalah kemampuannya dalam mendukung hingga 128K context window. 

Baca Juga: Halal Bihalal di Lingkungan Pemkab Bogor, Wabup Jaro Ade Sampaikan Sejumlah Pesan

Hal ini memungkinkan pemrosesan teks baik berupa prompt atau dokumen yang memuat sekitar 128.000 kata atau simbol (token) secara gratis, yang mana hal tersebut merupakan salah satu fitur premium ChatGPT (GPT-4) yang mengharuskan penggunanya untuk berlangganan.

Dari segi fungsionalitas, DeepSeek kerap disandingkan dengan ChatGPT karena keduanya memiliki performa yang sama-sama unggul. Kendati demikian, ada perbedaan dalam orientasi pemanfaatannya. 

ChatGPT cenderung lebih optimal apabila ditujukan untuk prompt yang interaksif dan komunikatif, sedangkan DeepSeek lebih cocok apabila digunakan untuk menangani tugas-tugas yang bersifat teknis serta penyelesaian masalah yang lebih spesifik.

Kemudian, dari sisi model, DeepSeek R1 memiliki perbedaan mendasar jika dibandingkan dengan ChatGPT (GPT-4), yang lebih tertutup. 

DeepSeek R1 dikembangkan sebagai model yang open-source di bawah lisensi MIT, yang artinya memberikan kebebasan bagi pengguna–baik individu maupun perusahaan–untuk memanfaatkan, memodifikasi, hingga mengkomersialkannya tanpa batasan yang ketat. 

Baca Juga: Layani Masyarakat hingga Jaga Kamtibmas, Kapolres Bogor Minta Seluruh Jajaran Selalu Responsif dan Humanis

Fleksibilitas dan aksesibilitas inilah yang mungkin membuat banyak pengguna mulai melirik dan beralih ke DeepSeek.

Bagaimanapun, di balik pertumbuhan model AI yang sangat progresif ini, timbul pertanyaan besar, bagaimana mungkin sebuah AI yang masih baru dikembangkan mampu menyamai kecanggihan yang setara dengan pendahulunya meskipun melakukan strategi efisiensi?

Umumnya, pengembangan AI generatif membutuhkan waktu yang panjang serta investasi yang sangat besar. Menurut laporan yang beredar, proses pelatihan ChatGPT-4o saja menelan biaya hingga 63 juta dolar AS. 

Sebaliknya, DeepSeek AI dilaporkan hanya menghabiskan dana sekitar 5,6 juta dolar AS–angka yang terlampau jauh dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan OpenAI dalam mengembangkan model AI mereka.

Di luar perdebatan mengenai efisiensi, aspek privasi dan keamanan data juga sempat mendapat sorotan serius dari warganet. Dalam era digital, keberhasilan suatu teknologi tak hanya diukur dari kecepatannya, tetapi juga dilihat dari seberapa baik sistem tersebut melindungi informasi penggunanya. 

Baca Juga: Halal Bihalal RSUD Kota Bogor, Pererat Silaturahmi dan Tingkatkan Layanan Kesehatan

Pada Januari 2025, Wiz Research mengungkap adanya kebocoran lebih dari satu juta data pengguna DeepSeek AI. Data riwayat percakapan yang seharusnya bersifat privat justru ditemukan dapat diakses tanpa autentikasi. 

Insiden ini pun memicu kekhawatiran dan pertanyaan besar tentang bagaimana nasib keamanan data pengguna bilamana menggunakan DeepSeek?

Terlebih lagi, mengingat regulasi ketat yang diterapkan pemerintah Tiongkok terkait data dan teknologi, memungkinkan pemerintah untuk mengakses informasi dari perusahaan domestik jika dianggap perlu. 

Walaupun pihak DeepSeek menyatakan telah mengambil langkah perbaikan atas celah keamanan yang ditemukan, kejadian ini tetap menimbulkan keraguan warganet terhadap transparansi serta kredibilitasnya dalam melindungi keamanan data pengguna.

Di tengah ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok dalam pengembangan AI, persaingan ini semakin merambah ke ranah geopolitik. Pada Februari 2025, pemerintah Tiongkok memutuskan untuk memblokir ChatGPT, dengan dalih bahwa AI buatan AS berisiko menyebarkan informasi yang tidak sejalan dengan kebijakan nasional mereka. 

Baca Juga: Buka Pelatihan Kepemimpinan Administrator, Sekda Bogor Ajat Rochmat Ingatkan Jajarannya Soal Super Team

Sebagai gantinya, pemerintah China menyarankan masyarakat untuk beralih ke AI lokal seperti Ernie Bot dari Baidu, dan Kimi Chat (Moonshot AI). Menanggapi langkah tersebut, Amerika Serikat meresponnya dengan memberlakukan embargo ekspor chip AI, terutama yang diproduksi oleh NVIDIA, yang selama ini

menjadi komponen utama dalam pengembangan AI. Namun, kebijakan ini justru mendorong Tiongkok dalam mengembangkan industri chip mereka sendiri. Hal ini dibuktikan dengan digunakannya chip Ascend milik Huawei sebagai pengganti, yang digadang-gadang sebagai alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap teknologi AS.

Persaingan ini membuktikan bahwa kini AI tidak lagi hanya berkutat pada inovasi teknologi, melainkan telah menjadi bagian dari strategi ekonomi dan politik global. 

Negara yang unggul dalam pengembangan AI mungkin akan memiliki kendali signifikan atas distribusi informasi, sistem komunikasi, hingga pengambilan keputusan strategis di masa mendatang. 

Dengan semakin tajamnya polarisasi negara adidaya dalam industri AI, dunia kini memasuki babak baru di mana teknologi AI menjadi salah satu faktor dalam kekuatan geopolitik.

Baca Juga: Tindak Lanjuti Arahan Bupati Bogor, Wabup Jaro Ade Gercep Sidak Kantor Pelayanan hingga Irigasi di Bogor Barat

Terlepas dari berbagai kontroversi dan tantangan yang dialami DeepSeek, sebagai pengguna, kita perlu lebih cermat lagi dalam memahami siapa yang berada di balik pengembangan teknologi AI ini serta bagaimana dampaknya bagi pengguna. 

Kemajuan pesat di bidang AI memang membuka banyak peluang, tetapi di balik itu tetap ada kekhawatiran mengenai etika, privasi, serta sejauh mana teknologi ini dapat dikendalikan.

DeepSeek memang menawarkan alternatif yang menarik dengan segala keunggulannya, tetapi potensi risiko keamanan serta keterkaitannya dengan kebijakan Tiongkok masih menyisakan banyak pertanyaan. 

Terlebih lagi, Indonesia hingga kini belum memiliki regulasi yang jelas terkait penggunaan AI dari sumber asing, sehingga banyak aspek yang perlu diperhatikan.
*)Penulis: Luthfi Raihan Mahdi, Mahasiswa Komunikasi Digital dan Media, Sekolah Vokasi IPB University.

Bulan puasa yang telah kita lalui adalah bulan beribadah, refleksi, dan introspeksi diri. Kita telah berusaha untuk menjadi lebih baik, lebih sabar, dan lebih peduli terhadap sesama.

Idulfitri adalah hari kemenangan yang istimewa, karena kita telah berhasil menyelesaikan ibadah puasa dan telah diberi kesempatan untuk memulai kembali dengan hati yang bersih dan jiwa yang baru. 

Baca Juga: Pantau Arus Mudik Kabupaten Bogor: Rudy Susmanto - Jaro Ade Cek Kesiapan Tiga Pospam Utama

Mari kita jadikan momentum ini sebagai kesempatan untuk memperkuat ikatan keluarga, mempererat persahabatan, dan memperbarui komitmen kita untuk menjadi lebih baik.

Saya berharap, Idulfitri ini dapat menjadi awal yang baik bagi kita semua, untuk membangun masyarakat yang lebih harmonis, lebih peduli, dan lebih sejahtera. 

Kita dapat memulai dengan memperkuat silaturrahmi, mempererat hubungan antar sesama, dan memperbarui komitmen kita untuk membangun Kabupaten Bogor yang ISTIMEWA. 

Kabupaten Bogor yang kita impikan adalah Kuta Udaya Wangsa yang TEGAR BERIMAN (Tertib, Segar, Bersih, Indah, Mandiri, Aman, dan Nyaman) dan Berkelanjutan. 

Baca Juga: Kawasan Puncak Masih Terbuka untuk Investasi, Bupati Bogor: Tetapi Lingkungan Harus Tetap Terjaga

Kita dapat mencapai hal ini dengan bekerja sama, memperkuat kerjasama antar sesama, dan memperbarui komitmen kita untuk membangun kabupaten yang lebih baik.

Selamat Idulfitri! Semoga hari kemenangan ini dapat menjadi awal yang baik bagi kita semua, untuk membangun masyarakat yang lebih harmonis, lebih peduli, dan lebih sejahtera.

Salam Bogor Istimewa, Kuta Udaya Wangsa. 
Bupati Bogor, Rudy Susmanto.

Namun, di tengah-tengah perayaan Idulfitri ini, kita tidak bisa mengabaikan realitas yang ada di sekitar kita. Hoax dan informasi palsu masih marak beredar, membuat masyarakat menjadi bingung dan tidak tahu apa yang harus dipercaya.

Oleh karena itu, saya ingin mengingatkan pembaca Ceklissatu.com untuk tetap membaca informasi yang benar dari media yang terpercaya. Jangan biarkan hoax membuat Anda tersesat dan kehilangan arah.

Baca Juga: Operasi Ketupat Lodaya 2025, 1.100 Personel Dikerahkan untuk Pengamanan Idul Fitri

Selain itu, saya juga ingin mengutuk para koruptor yang masih merugikan masyarakat. Mereka yang telah menyalahgunakan kekuasaan dan uang rakyat untuk kepentingan pribadi. Saya berdoa agar mereka segera bertobat dan mengembalikan apa yang telah mereka ambil secara tidak sah.

Idulfitri adalah momentum untuk kembali ke jalan yang benar. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk memperbaiki diri, menjadi lebih baik, dan membuat masyarakat menjadi lebih sejahtera.

Selamat Idulfitri 1446 Hijriah.

Puasa, dalam konteks ini, bukan hanya sekadar aktivitas fisik, tetapi juga sebagai suatu bentuk refleksi diri dan evaluasi terhadap segala hal yang telah, sedang, dan akan dilakukan. 

Pertanyaan yang muncul adalah, apakah tindakan yang telah dilakukan sesuai dengan harapan atau tidak? Apakah tindakan yang sedang dijalankan membawa hasil yang diinginkan, atau malah sebaliknya?

Makna dari menahan diri melalui puasa juga dapat dipahami sebagai usaha untuk mengembalikan keadaan diri seseorang kepada tujuan asal keberadaannya. 

Baca Juga: Cegah Pungli dan Premanisme, Kapolres Bogor Serta Jajaran Pimpin Patroli Jalur di Bulan Ramadan

Dengan demikian, Idulfitri dapat dimaknai sebagai momen untuk mengembalikan diri kepada tujuan sejati, setelah menjalani proses introspeksi yang mendalam.

Salah satu idiom yang sering dikaitkan dengan prinsip demokrasi adalah "dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat". Meskipun idiom ini terdengar sangat indah dan penuh makna, kenyataannya sering kali terdapat perbedaan yang signifikan antara janji demokrasi tersebut dengan kenyataan yang dirasakan oleh masyarakat. 

Pertanyaan yang relevan untuk diajukan adalah, apakah demokrasi yang dijalankan mampu memenuhi janjinya untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat? Fakta yang ada menunjukkan bahwa demokrasi yang dijalankan saat ini seringkali tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Dalam praktiknya, demokrasi yang ada saat ini cenderung berjalan dengan cara yang tidak terorganisir, penuh manipulasi, serta sering kali dijalankan dengan cara yang tidak jujur dan penuh kepentingan pribadi. 

Baca Juga: Wabup Jaro Ade: Pesantren Kilat dan I’tikaf Ramadan Jadi Upaya Pemkab Bogor Perkuat Keimanan Umat

Banyak tindakan yang dilakukan tidak lagi berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi yang sehat, tetapi lebih kepada pemenuhan ambisi politik segelintir orang. 

Demokrasi yang seharusnya menjadi sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat kini justru dipergunakan oleh mereka yang memiliki kepentingan pribadi untuk memaksakan kehendak mereka.

Oleh karena itu, untuk mengembalikan demokrasi kepada fitrahnya, kita perlu menghentikan peran serta mereka yang telah menyalahgunakan sistem ini. 

Tindakan yang dapat diambil adalah dengan menahan nafsu politik mereka, agar demokrasi kembali kepada tujuan sejatinya: "dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat." 

Baca Juga: Kolaborasi Pokwan dan PFI Bogor, Berikan Santunan kepada Santri Tuna Netra Penghapal Alquran

Saat ini, fitrah demokrasi telah dibajak oleh kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan politik pribadi dan kelompoknya, yang mengubah prinsip tersebut menjadi: "dari rakyat, oleh mereka, dan untuk mereka." 

Mereka yang kini mengendalikan demokrasi lebih berfokus pada kepentingan pribadi mereka ketimbang tujuan mulia demokrasi itu sendiri.

Sebagai rakyat, kita memiliki tugas untuk menahan laju pergeseran demokrasi ini dan berusaha mengembalikannya kepada prinsip dasar yang benar. 

Dalam struktur kekuasaan, rakyat adalah pemilik kedaulatan yang sejati, karena tanpa adanya rakyat, kekuasaan tidak dapat ada. Rakyat juga merupakan sumber legitimasi yang utama bagi setiap kekuasaan, dan legitimasi ini akan sangat menentukan keberlangsungan atau kehancuran suatu kekuasaan.

Baca Juga: DPRD Bogor Kawal Persiapan Mudik, Sastra Winara: Pastikan Kenyamanan dan Kelancaran Pemudik

Namun, yang sangat disayangkan adalah kenyataan bahwa kesadaran sebagian besar masyarakat kita masih tertutup, sehingga mereka tidak menyadari bahwa mereka adalah pemilik kedaulatan tersebut. 

Tanpa kesadaran ini, banyak dari mereka justru menjadi pendukung kekuasaan yang menyimpang. Kebodohan ini tentu akan merugikan diri mereka sendiri dan juga masyarakat secara keseluruhan. 

Di sisi lain, ada sebagian kecil masyarakat yang mulai menyadari masalah ini, dan mereka mulai menyalahkan keadaan atas kesulitan yang timbul. Meskipun demikian, mereka belum memiliki solusi konkret untuk mengatasi masalah tersebut. Demonstrasi sering kali menjadi pilihan untuk mengekspresikan ketidaksetujuan terhadap kondisi yang ada.

Pada akhirnya, kita tengah menunggu lahirnya masyarakat yang lebih terbuka, yang mampu menawarkan solusi praktis untuk mengembalikan demokrasi kepada fitrahnya. Solusi yang diperlukan bukan hanya bersifat teoritis, tetapi lebih kepada tindakan nyata yang dapat diimplementasikan untuk memperbaiki keadaan demokrasi yang telah menyimpang.

Perubahan ini telah mengubah secara mendasar cara masyarakat berinteraksi, berbagi informasi, dan membentuk opini. Media sosial, yang mencakup platform seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan YouTube, kini menjadi alat utama bagi individu dan kelompok untuk menyebarkan opini, berita, dan informasi secara langsung kepada khalayak yang luas, tanpa batasan geografis dan waktu.

Sebelum era digital, media massa tradisional seperti televisi, radio, dan surat kabar memegang peran dalam penyebaran informasi dan pembentukan opini publik. 

Kini, platform digital memungkinkan komunikasi langsung tanpa perantara, memberikan kesempatan bagi pengguna untuk terhubung dan terlibat dalam diskusi yang lebih luas.

Baca Juga: HIMAKOM UNIDA Ajak HIMNI UNPAK Diskusi Mengenai Peningkatan Kualitas Organisasi Mahasiswa Melalui Studi Banding

Namun, di balik kebebasan berbagi opini, berita, dan informasi, muncul tantangan serius yang disebut dengan "echo chamber". 

Fenomena ini, yang mungkin sudah familiar bagi pengguna aktif media sosial, terjadi ketika seseorang hanya terpapar pada pandangan, ide, atau informasi yang sesuai dengan keyakinan dan prasangka mereka yang sudah ada dan algoritma media sosial seringkali memperkuat fenomena ini dengan menampilkan konten yang relevan dengan preferensi pengguna, sehingga menciptakan lingkaran informasi yang homogen.

Echo chamber tidak hanya terjadi di media sosial saja, tetapi juga terjadi dalam kehidupan nyata. Dalam komunikasi digital, fenomena ini memperburuk polarisasi, menyebarkan bias informasi, dan menurunkan kualitas diskusi publik.

Definisi Echo Chamber dalam Dunia Digital

Menurut Khairina J. H. W at al (2022). Echo chamber merupakan fenomena yang terjadi yang terjadi dilingkungan online di mana orang-orang dalam lingkungan tersebut hanya berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki pemikiran serupa dengan dirinya, sehingga tidak ada interaksi yang cukup dengan orang-orang yang memiliki pandangan yang berbeda. 

Baca Juga: BNPT dan Komisi XIII DPR RI Kolaborasi Bangun Kerangka Persatuan Melalui Dialog Kebangsaan di Sumut

Echo chamber dapat menciptakan ketidaksesuaian terkait perspektif orang-orang sehingga mereka menjadi sulit melihat dan mempertimbangkan sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. 

Orang-orang seperti ini biasanya sulit diajak diskusi tentang sesuatu yang rumit atau yang bertentangan dengan pandangan dan pendapatnya.

Mekanisme terjadinya echo chamber di dunia digital dipengaruhi oleh interaksi antara algoritma media sosial dan perilaku pengguna. Salah satu mekanisme utamanya adalah penggunaan algoritma 'filter bubble'. 

Algoritma ini menyajikan konten serupa dan mengelompokkan pengguna dengan mereka yang memiliki kesukaan atau opini yang sama. Hal ini didasarkan pada preferensi dan aktivitas pengguna, seperti like, klik, pencarian, komentar, dan share, untuk menentukan topik yang diminati. 

Baca Juga: FISIP UNIDA Tekankan Peran Keilmuan Administrasi Publik Dan Komunikasi dalam Membangun Masyarakat Madani Melalui Kuliah Ramadhan dan Obrolan Ketaqwaan

Algoritma ini dapat membuat pikiran kita terbiasa dengan konten favorit yang nyaman, sehingga akhirnya membuat kita menutup mata terhadap dunia di luar topik tersebut.

Selanjutnya, mekanisme terjadinya echo chamber dapat dilihat melalui interaksi yang menciptakan lingkungan homogen. Rata-rata pengguna media sosial cenderung berinteraksi dengan individu yang memiliki pandangan serupa, sehingga lingkungan yang homogen ini memperkuat keyakinan mereka dan mengurangi keterbukaan terhadap pandangan yang berbeda. 

Selain itu polarisasi politik juga menjadi salah satu pemicu terjadinya. Dalam polarisasi politik, orang-orang hanya terpapar dengan pandangan atau informasi yang sesuai dengan apa yang sudah mereka percayai atau inginkan, sehingga dapat memperkuat pandangan yang sudah ada dan mengurangi kemampuan seseorang untuk mempertimbangkan pendapat atau informasi yang berbeda.

Pembentukan Opini Publik di Era Digital

Sifat media sosial sebagai ruang publik memiliki pengaruh besar dalam pembentukan opini publik. Pengguna dapat berbagi informasi, berdiskusi, dan bahkan membentuk persepsi masyarakat. 

Baca Juga: Atasi Kerusakan Lingkungan Agar Tak Berlarut di Bogor, Kepala P4W IPB University Bakal Lakukan ini

Sebagaimana diungkapkan dalam jurnal Media Sosial Sebagai Ruang Publik karya Salman, media sosial memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk menyebarkan informasi dari perspektif mereka sendiri. 

Hal ini menjadikan media sosial sebagai ruang publik yang terbuka, di mana setiap orang dapat menyampaikan pendapat dan berkontribusi dalam pembentukan opini publik.

Peran Echo Chamber dalam Membentuk Opini Publik

Dalam era digital, echo chamber berperan penting dalam pembentukan opini publik. Algoritma media sosial, seperti yang digunakan pada fitur share dan retweet, mempercepat penyebaran informasi hingga menjangkau jutaan pengguna dalam waktu singkat. 

Baca Juga: Raih Indonesia Top Achievements Awards, Arif Satria: IPB University Komitmen Hadirkan Inovasi yang Berdampak di Masyarakat

Akibatnya, informasi yang viral dalam echo chamber dapat dengan cepat mempengaruhi opini publik. Semakin tinggi interaksi di dalam echo chamber, semakin besar pula pengaruhnya terhadap pembentukan opini publik. Suhendra & Pratiwi, (2024).

Dampak Negatif Echo Chamber terhadap Opini Publik

Dilansir dari jurnal Peran Komunikasi Digital dalam Pembentukan Opini Publik: Studi Kasus Media Sosial Suhendra dan Pratiwi, (2024) menjelaskan bahwa algoritma media sosial dapat memperkuat bias konfirmasi. 

Hal ini serupa dengan peran echo chamber dalam membentuk opini publik melalui polarisasi. Echo chamber mengumpulkan orang-orang dengan pandangan serupa, yang dapat menyebabkan polarisasi opini. Akibatnya, terjadi masalah pada diskusi publik dan masyarakat terpecah-pecah karena memiliki pendapat yang sangat bertolak belakang.

Baca Juga: Pemkab Bogor dan IPB University Wisuda 75 Remaja Sekolah Pra Nikah di Bojonggede

Selain itu, echo chamber berkontribusi pada penyebaran disinformasi dan hoaks. Individu cenderung menerima informasi tanpa memverifikasi kebenarannya, sehingga informasi palsu menyebar dengan cepat dan diterima sebagai kebenaran di dalam kelompok. 

Hal ini memperburuk kebingungan publik dan merusak kepercayaan terhadap sumber informasi, serta menurunkan kualitas informasi yang beredar.

Solusi untuk Mengatasi Dampak Buruk Echo Chamber

Untuk mengatasi tantangan-tangangan yang sedang beredar di era digital ini, diperlukan solusi dari aspek komunikasi digital yang komprehensif.

Salah satu solusi utama adalah peningkatan literasi digital, yang penting untuk membantu individu mengevaluasi informasi secara kritis dan menghindari terjebak dalam echo chamber.

Baca Juga: Dukung Program Makan Gratis Bergizi, IPB Kerjasama dengan Amerika Serikat soal Produksi Sapi Perah

Literasi digital mengajarkan individu untuk memeriksa dan memverifikasi informasi yang diterima, sehingga mereka tidak mudah terpengaruh oleh informasi palsu atau bias. Selain itu, berinteraksi dengan individu yang memiliki pandangan berbeda juga sangat penting untuk memperluas pemahaman tentang suatu isu dan menghindari polarisasi. 

Keterbukaan terhadap berbagai perspektif dan kemampuan untuk mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda juga diperlukan untuk membangun diskusi publik yang sehat. Terakhir, penggunaan teknologi dan media sosial yang bijaksana sangat penting untuk mendapatkan informasi yang akurat dan menghindari penyebaran hoaks atau disinformasi yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

*)Penulis: Ginandita Novi Andhini, Mahasiswa Komunikasi Digital dan Media, Sekolah Vokasi IPB.

Kritik dan protes terhadap dinamika proses revisi UU TNI adalah sesuatu yang lazim dalam sistem demokrasi kita dan memang diperlukan.

Kekhawatiran publik atas kembalinya dwifungsi ABRI era Orba yang digaungkan dalam kritik/protes tersebut juga hal yang lumrah.

Akan tetapi, kekhawatiran tersebut harus dilihat secara lebih cermat karena hasil revisi UU TNI sejatinya mencerminkan 2 poin kunci berikut ini.

Baca Juga: Harap Tak Ada Kecurigaan Soal UU TNI, Puan Tegaskan Prajurit Tetap Tak Boleh Bisnis dan Berpolitik!

1. Celah praktik dwifungsi ABRI tetap tertutup rapat.

Hal ini tercermin dari tidak ada perubahan sama sekali mengenai jati diri TNI sebagai tentara profesional yang tidak berpolitik, tidak berbisnis, dan tunduk pada kebijakan politik negara seperti yang termaktub dalam Pasal 2 butir d.

Pun demikian, DPR dan pemerintah sepakat untuk mempertahankan Pasal 39 yang melarang prajurit aktif untuk menjadi anggota parpol, berpolitik praktis, berbisnis, dan mengikuti pemilu. Kemudian, Pasal 47 ayat 1 pun tetap tidak berubah, prajurit aktif TNI yang menduduki jabatan sipil tetap harus mengundurkan diri/pensiun.

2. Bukan ekspansi militer di jabatan sipil namun limitasi.

Penambahan 5 instansi negara yang dapat diduduki oleh prajurit aktif dalam pasal 42 ayat 2 sejatinya adalah bentuk limitasi (pembatasan) terhadap pos-pos yang dapat diisi oleh prajurit aktif.

Baca Juga: Keluarga Mahasiswa ITB Gelar Aksi Simbolik, Berikut Ini Poin yang Mereka Sampaikan

Lima institusi tambahan (pengelola perbatasan, penanggulangan Bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, dan Kejaksaan Agung) mewakili institusi yang diperbolehkan peraturan perundang-undangan lain untuk merekrut prajurit aktif.

Terlebih lagi, lima institusi tersebut memang memiliki bagian yang berkelindan dengan sektor pertahanan atau kemampuan teknis kemiliteran.

Setelah revisi UU TNI disahkan oleh DPR, maka prajurit TNI aktif di lembaga/institusi negara (termasuk BUMN, Bulog , Kemenhub dan lain lain ) diluar 15 instansi tersebut wajib mengundurkan diri/pensiun jika ingin tetap menduduki jabatan sipil.

Dengan demikian, tidak ada penambahan jumlah Kementerian/lembaga yang dapat diisi prajurit aktif TNI dan tidak ada perubahan terhadap pasal² yang selama ini melarang praktik dwifungsi TNI.

Baca Juga: Bupati Bogor Rudy Susmanto dan BNPB Tinjau Pemasangan Jembatan Bailey, Pemulihan Pascabencana Banjir

Revisi UU TNI justru memberikan kepastian hukum yang lebih kuat untuk menjaga profesionalisme TNI sebagai alat pertahanan negara.

Oleh : TB Hasanuddin

( anggota Komisi 1 DPR RI )

Disrupsi tidak kunjung mereda, bahkan memasuki babak baru: disrupsi multidimensi. Ciri multidimensi ditandai dengan serangan dari berbagai sisi. 

Dari berbagai sisi media dilumpuhkan satu sama lain. Dari sisi bisnis, keredaksian, jurnalisme, distribusi dan sistem pemasaran. 

Persaingan antar platform media tidak terelakkan. Persaingan semakin luas antar perusahaan pers, media sosial, dan bahkan media global, seperti google, dan facebook. 

Terjadi begal-membegal konten media, tanpa menghiraukan etika. Siapa yang memproduksi konten, dan siapa yang mereguk keuntungan tidak ada aturan main yang jelas. 

Baca Juga: SMSI Bogor Raya Dorong Media Siber Bergabung dalam Organisasi Terbesar di Indonesia

Media platform cetak tergerus oleh platform televisi dan online. Media televisi terganggu media sosial dengan berbagai layanan aplikasi, seperti youtube. 

Media global platform digitial seperti google juga ikut mendistribusikan berita dan mengambil banyak iklan.  Artificial Intelligence (AI) yang mendaur ulang informasi, turut menawarkan kerja jurnalisme, termasuk mengolah informasi menjadi karya tulis. 

Sementara informasi yang disampaikan AI banyak yang belum ter-verifikasi kebenarannya. Ini juga ikut menggerus kerja media pers. 

Sudah tidak terbilang entah berapa kali AI didiskusikan dan diseminarkan di dalam dan luar negeri, untuk keperluan berbagai bidang pekerjaan, termasuk bidang jurnalisme dan bisnis media. 

Akan tetapi masih banyak pertanyaan dan keraguan terhadap kemampuan AI sebagai mesin pendaur ulang informasi yang melimpah-ruah setiap hari.  

Baca Juga: Momen HPN 2025, Ceklissatu Terima Sertifikat Peningkatan Grade A dari  SMSI Jabar 

Keraguan terhadap AI dalam menyeleksi data dan informasi dianggap masih lemah. Antara hoax dan fakta belum dipilah secara meyakinkan. 

Di sinilah AI seringkali diletakkan sebagai pihak yang berlawanan dengan kerja jurnalisme yang mengedepankan fakta, data, dan verifikasi ketat terhadap kebenaran informasi sebelum disuguhkan sebagai berita. 

Selain berlawanan dalam prinsip kebenaran fakta dan data, juga menjadi perlawanan dalam bisnis bermedia. 

SMSI tidak kaget dalam situasi seperti sekarang ini. Kelahiran SMSI delapan tahun silam memang menjawab keadaan disrupsi teknologi dan transformasi sosial yang sedang melanda media massa saat itu. 

Perusahaan media massa banyak yang bangkrut, sebagian tutup, awak media seperti wartawan dan tenaga pendukung terpaksa dirumahkan, diberhentikan tanpa batas waktu. 

Baca Juga: Jelang Hari Pers 2025, Forum Pemred SMSI Dukung Program Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran Lewat Diskusi

Tenaga kerja di bidang pers banyak yang menganggur. Yang masih bertahan bekerja harus beradaptasi dengan cara kerja baru: serba internet. 

Mereka yang bisa beradaptasi tetap lanjut bekerja dengan imbalan kesejahteraan yang minimal, karena iklan tidak lagi seperti sebelum terjadi disrupsi. 

Keadaan seperti ini tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia, termasuk di Tiongkok yang medianya disubsidi dana oleh negara. 

Tenaga bidang pers yang berantakan tidak terurus seiring datangnya disrupsi, secara alamiah mengalir ke media digital/siber yang paling mudah disiapkan, dengan pola bosnis yang belum jelas. 

Jadi bisa dikatakan SMSI adalah anak perubahan era 4.0, hasil dialektika media lama dan baru. Kelahirannya memang di saat disrupsi sedang berlangsung. SMSI menjadi media alternatif, dan turut menjadi pelaku. 

Baca Juga: Ketua Umum Forum Pemred SMSI Kutuk Pembakaran Kantor Redaksi Pakuan Raya

Hari ini, Jumat, 7 Maret 2025, SMSI berulang tahun ke-8. Perjalanannya sebagai organisasi pers yang beranggotakan sekitar 2.700 pengusaha pers media siber  semakin menapak kuat dan kian tangguh di kancah persaingan media. 

Namanya semakin dikenal luas, jaringan bisnisnya tidak terbatas pada instansi pemerintah. Jaringan semakin meluas pada banyak sektor swasta, termasuk di bidang industri. 

SMSI semakin mengenal lebih dekat ekosistem media. Disrupsi multidimensi tidak bisa dihindarkan. Semua berjalan secara alamiah. Alam sedang berjalan sesuai kodratnya. Tidak ada yang bisa nenolak. Disrupsi teknologi barlangsung tali-temali, menghidupkan dan meruntuhkan. 

Kita tidak menyerah pada disrupsi teknologi. Dari awal SMSI tidak mau hanya sekedar mengantisipasi perkembangan teknologi. Itu langkah pengekor. Tetapi semua anggota tahu bahwa SMSI tampil merancang perubahan jauh di depan teknologi itu sendiri.

Sejak awal SMSI  mendidik semua awak bisnis media dan redaksi bekerja di lapangan langsung, bukan mengutip informasi AI yang masih perlu verifikasi. Jurnalisme yang berkualitas menjadi motto SMSI. 

Sekilas SMSI

Selasa 7 Maret 2017  menjadi tonggak bersejarah bagi dunia pers tanah air. Hari itu sebuah lembaga yang kemudian diberi nama SMSI diproklamirkan oleh sejumlah pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dari berbagai provinsi di Indonesia. 

Pembentukan SMSI digagas oleh Ketua PWI Banten, saat itu PWI Banten dipimpin oleh Firdaus.

Dengan diproklamirkannya pendirian SMSI, kemudian diikuti dukungan para ketua PWI Se-Tanah Air, dengan membentuk SMSI di provinsi-provinsi masing-masing. 

Maka jadilah SMSI sebagai organisasi pers nasional yang menjadi wadah para pengusaha pers online atau media siber. Sekarang tercatat sekitar 1.700 pengusaha media siber bergabung. Mereka sebagian besar para start-up yang mengembangkan usaha pers.

Tiga tahun berjalan pada 29 Mei 2020 secara resmi SMSI ditetapkan sebagai konstituen Dewan Pers dengan surat keputusan Dewan Pers Nomor 22/SK-DP/V/2020 yang ditandatangani Ketua Dewan Pers  Mohammad Nuh, 29 Mei 2020. 

Dengan ketetapan tersebut maka saat itu jumlah konstituennya menjadi 10, yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Serikat Penerbit Pers (SPS), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), dan SMSI.

Dalam Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) SMSI 26 - 27 September 2020, di Hotel Marbella Anyer, SMSI mengukuhkan arah organisasi dan pemantapan program kerja. 

Kemudian dirumuskan secara sistematis, bahwa SMSI menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan anggota dan pengurus.

Untuk 5 tahun pertama, SMSI membagi program menjadi dua program pokok, Pertama, Program Berorientasi kedalam (Internal). Kedua, Program Berorintasi Keluar (Eksternal).

Khusus Internal ada tiga program prioritas internal yaitu Pertama, Pendataan dan verifikasi anggota setanah air;
Kedua, Tahun 2020 - 2021 diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur SMSI hingga Kota dan Kabupaten di seluruh Indonesia; Ketiga, memperkuat news room yang menjadi  perekat jaringan media siber di Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan amanah rakernas tersebut, dengan keterbatasan di tengah badai pandemi Covid-19, SMSI bergerak membangun siberindo.co sebagai news room terbesar di Tanah Air yang diluncurkan pada 10 Oktober 2020 di Bintaro Tangerang Selatan. 

Sebelumnya sudah di bangun sin.co.id dan indonesiatoday.co. Sementara itu, secara eksternal sesuai hasil Rakernas 26 - 27 September 2020, SMSI akan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan anggota dan pengurus.

Terkait hal tersebut, SMSI membagi program yang berorientasi eksternal menjadi tiga yaitu Pertama, Membangun hubungan dengan seluruh jajaran pemerintahan dalam rangka memperkuat tatanan pemerintahan  untuk mencapai keadilan bagi seluruh masyarakat.

Kedua, Membangun hubungan dengan Dunia Usaha dan masyarakat pers sebagai komunitas SMSI; Ketiga, Membangun dan memperkuat hubungan SMSI di tataran international. (***)

Menurutnya, selisih harga yang signifikan antara LPG bersubsidi dan non-subsidi menjadi pemicu utama praktik ilegal tersebut.

"Para pengoplos membeli LPG 3 kg dengan harga sekitar Rp18.000 hingga Rp22.000 per tabung. Kemudian, isinya dipindahkan ke tabung 5,5 kg atau 12 kg, yang dijual jauh lebih mahal," ujar Dar Edi Yoga, Rabu malam (5/2).

Baca Juga: Presiden Prabowo Instruksikan Menteri ESDM Aktifkan Lagi Pengecer Menjual LPG 3 Kg

Saat ini, harga resmi LPG 5,5 kg berkisar Rp94.000, sedangkan LPG 12 kg mencapai Rp194.000. Perbedaan harga yang besar ini membuat praktik pengoplosan menjadi bisnis yang menggiurkan.

Untuk mengatasi masalah ini, Dar Edi Yoga mengusulkan agar pemerintah menurunkan harga LPG non-subsidi guna mengurangi kesenjangan harga. 

"Jika LPG 5,5 kg dijual seharga Rp60.000 dan LPG 12 kg dikisaran Rp120.000 hingga Rp130.000, maka insentif bagi pengoplos untuk melakukan penyalahgunaan akan berkurang," katanya.

Baca Juga: Pembelian LPG 3 Kg Sepenuhnya di Pangkalan Resmi, Pertamina Siapkan Akses Titik Pangkalan Terdekat  

Menurutnya, kebijakan ini juga akan membantu masyarakat yang selama ini harus membeli LPG non-subsidi dengan harga tinggi. 

"Selain mencegah kelangkaan, penyesuaian harga ini juga bisa meringankan beban ekonomi masyarakat," tambah praktisi media peraih Pers Card Number One PWI Pusat.

Pemerintah sendiri tengah mengkaji berbagai langkah untuk memastikan distribusi LPG 3 kg tetap tepat sasaran dan mengurangi potensi penyalahgunaan.

Sebagai Pimpinan Redaksi Ceklissatu.com, saya Suhairil Anwar menyadari bahwa pers memiliki peran yang sangat penting dalam membangun masyarakat yang demokratis dan beradab. Namun, saat ini pers juga dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti desakan komersial, tekanan politik, ancaman terhadap kebebasan pers dan berita hoax. 

Oleh karena itu, tema "Pers Berintegritas Menuju Indonesia Emas" sangat tepat untuk mengingatkan kita akan pentingnya integritas dalam dunia jurnalistik. Integritas bukan hanya tentang menjaga kebenaran dan akurasi informasi, tetapi juga tentang menjaga kemandirian dan kebebasan pers dari berbagai tekanan dan pengaruh.

Baca Juga: Pengurus PWI Pusat Tegaskan Kepengurusan yang Sah, HPN Kalsel Diselenggarakan Tanpa Legitimasi Resmi PWI

Saya mengapresiasi peran Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sebagai organisasi yang telah memperjuangkan kebebasan pers dan meningkatkan kualitas jurnalistik di Indonesia. PWI telah bekerja keras untuk mempromosikan etika jurnalistik dan memperkuat integritas pers.

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan selamat sukses kepada PWI yang akan menggelar perayaan HPN di Pekanbaru. Semoga acara ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat pers di Indonesia dan mempromosikan nilai-nilai jurnalistik yang berintegritas.

Baca Juga: Panitia Lokal dan Pusat Matangkan Koordinasi, HPN 2025 di Riau Siap Sambut Delegasi se-Nusantara

Terima kasih kepada semua wartawan, jurnalis, dan pekerja media yang telah bekerja keras untuk menyajikan informasi yang akurat dan berimbang untuk masyarakat. Kita berharap bahwa pers di Indonesia dapat terus berkembang dan menjadi pilar demokrasi yang kuat.

Selamat Hari Pers Nasional 2025!

Salam,
Suhairil Anwar
Pemimpin Redaksi Ceklissatu.com

Saya pribadi berharap semoga pers dapat tetap independen dan memberikan informasi yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Bogor, Indonesia dan Dunia. 

Pers memiliki peran yang sangat penting dalam membangun masyarakat yang demokratis dan beradab. 

Oleh karena itu, saya mengajak seluruh insan pers untuk bersama-sama membangun Kabupaten Bogor yang istimewa.

Baca Juga: Persiapan Sudah 100 Persen, HPN  2025 di Riau Siap Dilaksanakan

Saya juga ingin mengucapkan selamat sukses kepada Panitia HPN yang akan diselenggarakan di Pekanbaru. 

Semoga acara ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat pers di Indonesia dan mempromosikan nilai-nilai jurnalistik yang berintegritas.

Terima kasih kepada semua wartawan, jurnalis, dan pekerja media yang telah bekerja keras untuk menyajikan informasi yang akurat dan berimbang kepada masyarakat. 

Saya berharap bahwa pers di Kabupaten Bogor dapat terus berkembang dan menjadi pilar demokrasi yang kuat.

Terima kasih. 

Salam Pers, 

Bupati Bogor Terpilih
Rudy Susmanto

Kita  berisiko  terperangkap  dalam  siklus  menguras  devisa  untuk  mengejar  angka,  sementara  potensi  lokal  terabaikan.  Jalan menuju WCU yang sesungguhnya  adalah  dengan  membangun  fondasi  riset  yang  kokoh  dan  berkelanjutan,  yang  dibangun  dari  dalam  negeri." (Sony Yuliar)
 
Strategi Membangun Budaya Inovasi:
 
Untuk membangun ekosistem inovasi yang berkelanjutan,  kita perlu  mempertimbangkan perspektif yang lebih lengkap:
 
1. Memahami Urgensi: Inovasi bukan sekadar mengejar angka atau peringkat. Inovasi adalah kebutuhan vital untuk menyelesaikan masalah-masalah kritis yang dihadapi bangsa.  Urgensi ini harus menjadi motivasi utama.  Isu strategis yang membutuhkan inovasi meliputi:
 
- Ketahanan Pangan:  Pengembangan varietas unggul, teknologi pertanian berkelanjutan, dan sistem distribusi yang efisien.

Baca Juga : Biaya Haji 2025 Turun, DPR: Jemaah Tetap Nikmati Pelayanan Maksimal
- Penanganan Bencana:  Sistem peringatan dini yang handal, teknologi mitigasi bencana, dan strategi penanggulangan bencana yang efektif.
- Energi Terbarukan:  Pengembangan teknologi energi terbarukan yang ramah lingkungan dan terjangkau,  serta infrastruktur pendukungnya.
- Kesehatan:  Pengembangan obat-obatan dan vaksin,  sistem kesehatan yang lebih baik, dan teknologi kesehatan yang inovatif.
- Pendidikan:  Pengembangan metode pembelajaran yang inovatif,  akses pendidikan yang merata, dan peningkatan kualitas guru.
- Industri 4.0:  Pengembangan teknologi digital,  otomatisasi, dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri.
- Kedaulatan Digital:  Pengembangan infrastruktur digital yang handal dan aman,  serta perlindungan data dan privasi digital.
- Pariwisata Berkelanjutan: Pengembangan destinasi wisata yang unik dan berkelanjutan,  penggunaan teknologi untuk meningkatkan pengalaman wisatawan, dan manajemen pariwisata yang bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial.

2. Perspektif yang Lengkap:  Pembangunan  budaya  inovasi  memerlukan  pendekatan  holistik,  melibatkan  pemerintah,  perguruan  tinggi,  industri,  dan  masyarakat.  Kolaborasi  antar  sektor  ini  sangat  penting  untuk  menciptakan  sinargi  dan  efisiensi.

3. Mempelajari dari Kegagalan:  Kegagalan  merupakan  bagian  tak  terpisahkan  dari  proses  inovasi.  Kita  harus  belajar  dari  kegagalan  masa  lalu  untuk  menghindari  pengulangan  kesalahan  dan  meningkatkan  efektivitas  riset  ke  depan.

4. Fokus pada Pembangunan dan Pelayanan Publik:  Riset  dan  inovasi  harus  berorientasi  pada  pembangunan  dan  pelayanan  publik.  Hasil  riset  harus  dapat  diimplementasikan  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat.

5. Mendekonstruksi dan Merekonstruksi:  Kita  perlu  mendekonstruksi  prinsip-prinsip  yang  tidak  relevan  dan  merekonstruksi  sistem  yang  baru  dan  bernilai.  Hal  ini  meliputi  penataan  birokrasi,  sistem  pendanaan  riset,  dan  sistem  penilaian  kinerja  peneliti.  Sistem  yang  baru  harus  lebih  efisien,  transparan,  dan  mendukung  inovasi.

6. Membangun Kapasitas Lokal:  Investasi  yang  signifikan  diperlukan  untuk  meningkatkan  kualitas  pendidikan,  fasilitas  riset,  dan  kesejahteraan  peneliti  Indonesia.  Dengan  memberdayakan  peneliti  lokal,  kita  dapat  mengarahkan  riset  pada  masalah-masalah  kritis  yang  dihadapi  bangsa,  menghasilkan  inovasi  yang  relevan  dan  berkelanjutan.  Kolaborasi  internasional  harus  dilakukan  secara  strategis  dan  terarah,  sebagai  pelengkap,  bukan  pengganti  potensi  lokal.
 
Kesimpulan:
 
Jalan menuju  WCU  yang  sesungguhnya  adalah  dengan  membangun  kekuatan  dari  dalam.  Dengan  mengutamakan  pembangunan  kapasitas  lokal  dan  menciptakan  ekosistem  inovasi  yang  berkelanjutan,  kita  tidak  hanya  menghindari  jebakan  mengejar  angka,  tetapi  juga  membangun  fondasi  yang  kokoh  untuk  kemajuan  sains  dan  teknologi  Indonesia  di  masa  depan.  Kita  harus  berpikir  lebih  besar  daripada  sekadar  peringkat,  yaitu  membangun  Indonesia  yang  berdaulat  di  bidang  sains  dan  teknologi.

Penulis :

Dr.H.Soviyan Munawar,MT

Tepat tanggal 1 Januari, pukul 00.00 WIB, Closet38 yang kini beranggotakan Redi (vokal), Lucky (drum), Wisnu (gitar), Budi (gitar), dan Zuhry (bass), merilis single "Lembaran Baru". Lagu ini merupakan remake dari salah satu lagu lama mereka di album "A Journey of a Thousand Miles Begin With a Single Step". 

"Perbedaan kedua racikan ini terletak pada aransemen, bunyi gitar, dan tempo yang sengaja diturunkan,". kata Redi, sang vokalis.

Setelah menyimak dengan saksama, rasanya harus setuju dengan pernyataan itu. Tapi entah kenapa, vokal Redi di lagu lama dan yang baru terasa sama. Bukan berarti jelek, tapi lebih pada kagum karena seandainya berbeda, berarti kemampuan bernyanyi salah satu dedengkot musik bogor ini memang mumpuni. Tetap tebal tapi tinggi. 

Baca Juga : Liburan Nataru, Peningkatan Pengunjung Rivera Capai 80 Persen

Dari sisi aransemen musik, nyata adanya kalau "Lembaran Baru" versi 2025 lebih didominasi raungan gitar elektrik dibanding rilisan tahun 2007 yang memberikan porsi lebih banyak pada gitar akustik. Rangka dasar lagu ini tidak berubah yang artinya meski tampil dengan formasi baru tapi frekuensi antar personil sudah berada di jalur yang sama. Wisnu yang setahu saya gitaris yang biasa membawakan musik metal mampu menurunkan ego dan berkolaborasi baik dengan Budi. Pun Zuhry, seorang pemain bass kawakan dari band yang berada di area yang sama dengan Closet38, memberikan kesederhanaan yang terasa nyaman dengan belaian pada gitar bassnya. Di belakang itu semua, Lucky sebagai pengatur tempo masih dengan permainan khasnya, sederhana tapi bertenaga.

"Memang kami menyesuaikan dengan jaman dan tentu dengan lagu remake ini, kami berharap market Closet38 makin meluas," pungkas Redi.

Satu hal yang jadi catatan, hampir di setiap lagu Closet38 selalu disisipi bebunyian sampling atau entah apa, cuma mereka yang mengerti. Tapi yang pasti sisipan itu terdengar pas juga menambah kemewahan lagu mereka. Selain itu, lirik-lirik lagu Lucky dan kolega sungguh memukau. Diksinya tidak rumit, mudah dipahami, dan seperti memang ditakdirkan untuk musik yang mereka racik. Sebagai bukti, coba dengarkan saja "Lembaran Baru" atau "Potret Masa Depan". 

"Lembaran Baru" yang diciptakan Lucky sudah bisa disimak di kanal youtube Closet38. Dan semoga saja mereka segera merilis album baru untuk para penggemarnya.

Artikel : Rizza Hujan

Tidak bisa dimungkiri, tahun lalu kita menyaksikan dengan seksama proses kompetisi-kompetisi politik dari pemilihan legislatif, kepala daerah hingga presiden. 

Ada informasi yang baik, ada pula informasi yang justru mengusik. Namun media hadir sebagai penerang di tengah kegelapan, berbunyi di tengah keheningan. 

Baca Juga : Jelang Pergantian Tahun, Polisi Tutup Jalur Cianjur ke Puncak Bogor Malam Ini, Kendaraan Dialihkan ke Jonggol

Tahun lalu, kita juga menyaksikan perkembangan media digital yang pesat. Namun, tantangan juga muncul: disinformasi, hoaks, dan konten tidak pantas hadir menghantui masyarakat dan media yang benar menjadi benteng pertahanan. 

Untuk itu, kita terus berupaya untuk memperkuat komitmen terhadap jurnalisme yang sehat dan profesional.

Secercah harapan terus menyala untuk mengatasi tantangan tersebut, saat ini telah hadir di tengah masyarakat Forum Pemimpin Redaksi Bogor Raya sebagai wadah untuk mendorong media-media tersertifikasi Dewan Pers. 

Semoga, dengan hadirnya Forum Pemred Bogor raya dapat meningkatkan kualitas konten dan jurnalisme, mempromosikan etika media dan profesionalisme, mengembangkan kerja sama antar media dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya media yang bertanggung jawab.

Tahun Baru 2025 adalah momentum untuk memperkuat komitmen kita terhadap jurnalisme yang sehat. Mari kita maju bersama, mendukung profesionalisme media, dan membangun masyarakat yang lebih baik.

Sekali lagi, Selamat Tahun Baru 2025.
Terima kasih.

Salam,

Suhairil Anwar
Pemimpin Redaksi Ceklissatu.com

Tahun 2024 sudah berlalu, tahun yang berlalu mengajarkan kita banyak hal. Kita telah menghadapi berbagai tantangan, dari krisis ekonomi, dinamika politik hingga bencana alam. 

Namun, kita juga telah menyaksikan kekuatan solidaritas dan kepedulian masyarakat. Berbagai masalah kita hadapi bersama-sama. Gotong royong adalah semangatnya. Bersatu adalah kuncinya, ya Indonesia Bersatu.

Baca Juga : Forum Pemred SMSI Tegaskan Komitmen Tingkatkan Kualitas Jurnalis

Saat ini, kita harus melakukan introspeksi diri. Apa yang telah kita capai? Apa yang masih perlu diperbaiki? Bagaimana kita dapat berkontribusi lebih baik bagi masyarakat?

Tahun Baru ini, kita harus memperkuat tawakal kita kepada Yang Maha Kuasa. Kita harus menyadari bahwa kekuatan kita tidak hanya datang dari diri sendiri, tetapi juga dari kepercayaan dan kerja sama dengan orang lain.

Kita harus bersama-sama membangun Kabupaten Bogor yang lebih baik. Kita harus menggalang kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku ekonomi untuk menciptakan kemajuan yang berkelanjutan.

Tahun 2025 dan seterusnya, mari kita jadikan pusat ekonomi yang kuat dan berkelanjutan, kita ciptakan wilayah yang ramah lingkungan dan berbudaya dan kita bangun komunitas yang solid, peduli dan istimewa.

Baca Juga : Volume Kendaraan Meningkat di Libur Nataru, Dishub Kabupaten Bogor Tempatkan 18 Petugas di 3 Titik Rawan Macet di Cileungsi

Pada Tahun Baru ini, kita memiliki kesempatan untuk memulai kembali dengan semangat baru. Mari kita jadikan tahun ini sebagai momentum untuk membangun Kabupaten Bogor yang lebih baik.

Selamat Tahun Baru 2025, Salam Istimewa dari saya, Bupati Terpilih Kabupaten Bogor 2025-2029, Rudy Susmanto.

Tak lama, langsung kami berpelukan dan aku juga telpon ibuku. Hampir air mata ini menetes karena rindu dan ingat akan segala dosa. Pasti di mana pun Ibu berada dia selalu rindu dan ingat akan anaknya, semoga semua anak juga demikian. 

Hari ini, tanggal 22 Desember selalu dirayakan sebagai Hari Ibu karena tanggal 22 Desember juga sebagai hari lahir Kongres Wanita Indonesia pertama yang diadakan pada 22-25 Desember 1928 di Yogyakarta.

Peringatan ini bertujuan untuk Menghargai peran dan kontribusi ibu dalam keluarga dan masyarakat, Meningkatkan kesadaran dan pengakuan hak-hak perempuan dan Memperkuat solidaritas dan kesatuan perempuan Indonesia.

Baca Juga : Tingkatkan Kreativitas Gen-Z, Pemkab Bogor Gelar Festival Band Pelajar 

Dan tak lupa, perayaan ini juga menjadi momentum untuk Meningkatkan kesadaran gender, Mengadvokasi hak-hak perempuan dan Membangun masyarakat yang lebih adil dan setara.

Bagiku, mencintai Ibu sama saja dengan beribadah sesuai anjuran Rosulullah Nabi Besar Nabi Muhammad SAW bahwa cintai Ibu, cintai Ibu, cintai Ibu baru ayah. MasyaAllah, jasa Ibu begitu besar. 9 bulan lamanya mengandung, kemudian menyusui dan membesarkan. Bila dihitung, saya yakin tidak ada alat hitung yang bisa sampai tuntas menghitung jasa-jasa seorang Ibu. 

Terima kasih, Ibuku. Terima kasih seluruh Ibu di manapun Ibu berada. 

Kasih Ibu Sepanjang Masa. 

Saya mewakili Ceklissatu.com mengucapkan Selamat Hari Ibu. 

Salam,

Pemimpin Umum Ceklissatu.com
Suhairil Anwar

Bagi saya pribadi, Ibu yang selalu saya panggil Mama adalah simbol kasih sayang, pengorbanan, dan kekuatan.

Mama, Ibu Mertua saya dan tentunya seluruh Ibu di Indonesia berperan dalam membentuk karakter kita, mendidik kita menjadi manusia yang baik, dan memberikan inspirasi untuk menjadi lebih baik. Peran ibu tidak hanya terbatas pada keluarga, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan masyarakat.

Sebagai bangsa, kita harus memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi pada masyarakat. Kita harus meningkatkan kesadaran gender, mengadvokasi hak-hak perempuan, dan memperkuat solidaritas perempuan.

Dalam konteks ekonomi, perempuan berperan penting dalam meningkatkan perekonomian keluarga dan masyarakat. Mereka harus memiliki akses ke pendidikan, pelatihan, dan kesempatan kerja yang sama.

Dalam konteks sosial, perempuan berperan penting dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Mereka harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan kebijakan.

Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk menghargai peran ibu dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama membangun masyarakat yang lebih adil, setara, dan humanis.

Terima kasih.

Rudy Susmanto

Tidak sedikit meme-meme bertebaran di linimasa yang menggambarkan hal-hal lucu untuk menanggapi kondisi macet di jalur puncak. Dari mulai kesedihan warga Puncak Bogor yang baru keluar rumah sudah macet hingga ada seorang pengunjung yang akhirnya menikmati malam dengan tidur di jalan puncak. 

Memang, ini bukan yang pertama kali puncak seperti itu. Bukan hanya di setiap liburan, longweekend namun juga terjadi beberapa kali saat akhir pekan yang hanya satu atau dua hari saja liburnya, Sabtu dan Minggu. 

Memang, liburan akhir pekan kali ini menarik. Selain libur pada akhir pekan Sabtu dan Minggu, namun hari Senin (16/9/2024) juga libur untuk memperingati Hari Lahir Baginda Rosul Umat Islam, Nabi Muhammad SAW. Dan tidak sedikit yang telah mengambil ancang-ancang cuti pada hari Jumat (13/9/2024) untuk memperpanjang waktu liburan. 

Baca Juga : Upaya Tingkatkan Kesadaran Lingkungan, Pemkab Bogor Verifikasi 347 Kampung Ramah Lingkungan

Namun, tampaknya yang ingin berlibur dengan indah nan tenang rasanya berbeda saat ke puncak. Jalanan padat, jangan pun mobil, motor pun tampaknya tak bisa lewat. Wartawan kami yang di lapangan juga jadi terhambat karena mobilisasi yang padat. Walhasil, kami dapatkan beberapa gambar dan video dari kiriman para netizen yang budiman. 

Memang, puncak masih menjadi destinasi dan daya tarik yang dimiliki Kabupaten Bogor. Tidak hanya suasananya yang sejuk, namun Puncak juga menyajikan berbagai pilihan destinasi dari mulai wisata alam, wisata kuliner, wisata penginapan hingga wisata kebahagiaan duniawi. 

Namun, apakah kondisi ini tidak diprediksi dan tidak punya solusi? 

Memang, kondisi ini bagaikan dua mata uang. Di sisi ekonomi, hal ini menandakan bahwa semakin banyak orang, akan semakin banyak transaksi. Tapi di lain sisi, di sisi sosial kondisi ini sangat membosankan. Bukan hanya warga puncak, namun juga para wisatawan yang tadinya mau melepas penat, jadi malah merasa semakin penat. Belum lagi, dari sisi lingkungan, hal ini juga memberikan dampak yang signifikan. Kita tidak boleh lupa bawah puncak adalah wisata alam. Dan Puncak juga bisa dikatakan paru-paru dari Ibu Kota Jakarta, dan semakin banyak orang serta kendaraan, akan menghasilkan emisi yang membuat kondisi lingkungan mengalami penurunan fungsi. 

Sebaiknya, Pemerintah Kabupaten Bogor yang kini sedang dijabat oleh Asmawa Tosepu bisa jauh lebih arif dalam melihat sisi-sisi dari potensi destinasi. Tidak hanya berdampak pada ekonomi, namun harus melihat sisi sosiak, lingkungan dan keamanan. 

Padahal dan seharusnya bahkan, Pemerintah Kabupaten Bogor dan Polres Bogor sudah bisa menghitung batasan kendaraan serta pengunjung di puncak, sehingga seharusnya ada pembatasan dan masalah seperti ini tidak terulang. 

Selain itu, Pemkab Bogor juga perlu menata ulang potensi wisata lainnya yang bisa memecah jumlah pengunjung. Perbaiki fasilitas sarana dan prasarana di Bogor Barat dan Bogor Timur yang wisata alamnya tidak kalah dengan puncak sehingga Bogor punya pilihan. 

Dan untuk penikmat wisata puncak, mulailah cari alternatif destinasi yang bisa membuat Anda nyaman ketika liburan. 

Tulisan ini ditulis oleh
Suhairil Anwar
Pempimpin Redaksi Ceklissatu.com

Buka puasa bersama tidak hanya identik dengan silaturahim dan pamer kesuksesan saja, namun juga menjadi ajang kebersamaan dalam kesuksesan setelah menahan dahaga, lapar hingga nafsu selama belasan jam. 

Karena itu, buka bersama selalu dipersiapkan matang-matang, semua rekan dihubungi agar datang dan dipersiapkan berbagai acara agar acara "buka bersama" yang mungkin hanya 20-30 menit bisa terselenggara dengan baik, dan tentunya semua senang.

Baca Juga : Kangkangi UU Pers, Kasubag Dinas Perdagangan TUBA Larang Wartawan Buat Berita

Saya lihat, praktik "buka bersama" ini tengah terjadi meski bukan bulan ramadan, melainkan bulan politik. Tidak bisa dimungkiri, kemenangan Prabowo Subianto melalui Partai Gerindra bersama koalisinya pada pemilihan presiden 14 Februari 2024 lalu juga bisa dikatakan sebagai "Buka Puasa". 

Sudah beberapa kali Prabowo kalah dalam pertarungan pemilihan presiden dan belasan tahun ia harus berpuasa. Menahan dahaga, lapar dan nafsu. Maka, kami menyebutnya buka puasa. 

Tapi, kita juga tidak boleh lupa bahwa buka puasa itu harus identik dengan kebercukupan, bahkan Rosul mengajarkan kita untuk hanya cukup makan 3 butir kurma dan air minum agar bisa kembali fokus beribadah. Namun, namanya juga manusia, mana kuat menahan dahaga lapar serta nafsu selama belasan jam, dan buka puasa jadi ajang BALAS DENDAM. Apa saja dicoba, apa saja diminum, apa saja dimakan. TAMAK!

Maka, saya juga khawatir Presiden Terpilih akan melaksanakan "buka puasa", entah buka puasa ala Rosul atau ala manusia tamak kita belum tahu meski kita punya harapan demikian. 

Dan yang menarik, tampaknya Gerindra sebagai Partai Pemenang tidak ingin buka puasa sendiri, dia ingin mengajak kader dan partai koalisinya untuk "Buka Puasa Bersama" di Pilkada-Pilkada. Maka tak heran bila Partai Koalisi kini memjadi Gemuk dengan tambahan beberapa partai yang awalnya melawan menjadi bergabung menjadi KOALISI INDONESIA MAJU PLUS atau KIM PLUS. 

Gerak-gerik KIM PLUS di Pilkada sudah terlihat jelas bahwa Sang Danjen ingin BUKA PUASA BERSAMA. Coba kita lihat, ada banyak keputusan-keputusan yang fenomenal dari mulai melibatkan Public Figure hingga berpasangan dengan Tokoh yang memiliki elektabilitas tertinggi. 

Semua partai besar diboyong, semua tokoh besar di lokal digotong, Hasilnya? Bisa saja PILKADA di beberapa daerah diikuti oleh Gerbong Sang Danjen dan masyarakat hanya punya dua pilihan, memberikan kesempatan BUKA PUASA BERSAMA ALA GERINDRA atau MEMILIH KOTAK KOSONG. 

Dan kalau ini terjadi, tampaknya kita telah menggugurkan cita-cita demokrasi dan mimpi para pendiri negeri. 

Dan semoga, Sang Danjen dan koloninya tetap bisa Berbuka Puasa Bersama dengan bijak, sesuai ketentuan Rosul, cukup, berhentiĺah sebelum kenyang, apalagi TAMAK. Bahaya, nanti bisa tidak fokus dalam ibadah dan mudah jatuh.

Karena kita juga perlu ingat kata-kata Filsuf besar Socrates yaitu, "Saya makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan."

Salam,

Ditulis oleh Suhairil Anwar
Pemimpin Umum Ceklissatu.com

Oleh karenanya kita harus bergandengan tangan dalam memerangi stunting dan membantu Pemerintah dengan cara memberikan sedikit pemahaman kepada para ibu hamil tentang pencegahan stunting pada masyarakat.

Kondisi stunting atau tumbuh kembang anak yang tidak sempurna  disebabkan  beberapa hal WHO menyebutkan disebabkan  aspek  asupan gizi dan aspek psikologis. 

Aspek Asupan Gizi

Kurangnya asupan gizi pada  makanan ibu hamil (malnutrisi) serta kurangnya pemahaman ibu hamil dalam memilih asupan makanan dan pengasuhan terhadap anak  akan berdampak pada  terganggunya perkembangan tumbuh kembang anak.

Pencegahan stunting dapat dimulai dari asupan nutrisi yang tepat untuk ibu hamil terutama pada saat seribu hari pertama kehidupan  janin seperti konsumsi zat gizi yaitu makronutrien dalam karbohidrat. 

Sebagai sumber energi karbohidrat menyediakan energi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak, Energi yang cukup sangat penting untuk mendukung pertumbuhan tulang, otot, dan organ lainnya. Kekurangan energi dari karbohidrat dapat menghambat proses pertumbuhan, yang dapat berdampak stunting. 

Baca Juga : Kejurkab Panjat Tebing se-Kabupaten Bogor 2024

Selain karbohidrat, protein juga dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan. Protein berfungsi untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, termasuk otot dan organ-organ penting. Protein juga mendukung produksi hormon dan enzim yang diperlukan untuk pertumbuhan. Kekurangan protein dalam makanan dapat menyebabkan hambatan dalam pertumbuhan fisik dan perkembangan otak yang menjadi penyebab utama stunting. 

Faktor ketiga adalah lemak.Lemak juga menyediakan energi padat yang diperlukan untuk pertumbuhan. Lemak digunakan untuk penyerapan vitamin selain itu lemak juga membantu dalam penyerapan vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K, semua vitamin ini penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Vitamin A, penting untuk perkembangan tulang dan sistem kekebalan tubuh, pertumbuhan  dapat terganggu jika asupan lemak tidak mencukupi. 

Pendekatan Psikologis

Selain itu, pencegahan stunting dapat juga dilakukan melalui pendekatan Psikologi. Pendekatan psikologis terhadap Ibu hamil dapat dilakukan dengan pencegahan stres dan memberikan dukungan psikologis terhadap ibu hamil, karena stres selama kehamilan dapat mempengaruhi pertumbuhan janin. Konseling, kelompok dukungan, atau intervensi lainnya yang mengurangi stres dan kecemasan dapat membantu ibu tetap sehat secara mental dan fisik, yang berdampak positif pada perkembangan janin. Pendidikan kesehatan mental dilakukan untuk mengedukasi ibu hamil tentang pentingnya menjaga kesehatan mental sehingga dapat terhindar dari gangguan yang dapat  mempengaruhi asupan nutrisi dan perawatan bayi setelah lahir.

Penanganan depresi pasca melahirkan, depresi pasca melahirkan bisa mempengaruhi kemampuan ibu untuk merawat bayinya dengan baik, termasuk pemberian ASI yang cukup. Intervensi seperti konseling dan dukungan sosial untuk ibu yang mengalami depresi pasca melahirkan dapat mencegah stunting dengan memastikan anak mendapatkan perawatan yang optimal.

Selain itu keterlibatan dan dukungan dari Ayah atau pasangan juga penting bagi wanita hamil. Keterlibatan ayah dalam perawatan anak dan dukungan emosional terhadap ibu dapat mengurangi beban psikologis dan meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Kampanye Kesadaran, dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hubungan antara kesehatan mental dan fisik dengan stunting dapat membantu mendorong perubahan perilaku yang positif.

Mengedukasi orang tua tentang pentingnya pola pengasuhan dan interaksi positif dengan anak, termasuk bermain, berbicara, dan merespons kebutuhan emosional mereka, sangat penting dalam mendukung perkembangan yang sehat. Oleh karna itu sebuah pendekatan asupan gizi dan psikologi terhadap ibu hamil dalam pencegahan stunting sangatlah diperlukan mengingat seorang ibu hamil sebagai penyuplai nutrisi untuk calon anaknya jika psikologi nya terganggu tentunya akan berdampak pada kesehatan janin dan tumbuh kembang anak.

Penulis.
Ahmad Royani
Rizky Anugrah 
Aji Santoso 
M.Renaldi
Gladys Marshanda 
Gadizka Azzahra Endah Khamila
Duvi Pratama nuryadi
Kusumawardhani Shafira
Futry Ayu Gayatri
Riska Adita
Aqsho Bintang Nusantara
Mahasiswa FISIP Universitas Djuanda

Tidak hanya itu, langkahnya bagaikan mahapati yang bisa ke kanan, ke kiri, depan dan belakang. Berperang ke sana ke sini demi menjaga Sang Ratu dari serangan para lawan. 

Bukan tanpa sebab, Tokoh Politik yang baru kemarin ini berhasil lolos di Dapil Neraka ini punya benteng yang kuat yang akan mendukung Istana Negara. Kedekatannya pun disebut-sebut sebagai anak ideologis Sang Danjen Kopassus Prabowo Subianto. 

Baca Juga : Beri Perhatian Masa Depan Persikabo, Rudy Susmanto Disebut Peduli Olahraga Bumi Tegar Beriman

Meski bukan anak biologis, namun karir bisnis dan politik Rudy Susmanto terus mengikuti pria yang dalam Pilpres kemarin dielu-elukan Gen Z dengan sebutan Gemoy. 

Tak mau kalah dengan Sang Inspiratornya yang berada di posisi satu Lembaga Eksekutif, kini Rudy Susmanto telah mengantongi izin untuk bertarung merebutkan posisi nomor satu lembaga eksekutif di Kabupaten Bogor sebagai Calon Bupati dari Partai yang berlambang Burung Garuda. 

Melalui langkah seperti kuda yang berhasil melompati tiga bidak lalu berkelok, Rudy Susmanto berhasil mengantongi Surat Rekomendasi melompati para kader yang sudah berjuang membangun Gerindra di Kabupaten Bogor sejak awal dengan keringat serta darah. 

Baca Juga : Rudy Susmanto Berencana Gandeng Arsitek IKN untuk Tata Cibinong Raya

Namun, itulah Rudy Susmanto. Politisi yang terlihat lihai bermain papan catur politik itu tengah berjuang demi menjadi Bupati. 

Namun pertanyaannya, apa yang mau dicari? 

Apakah jabatan sebagai Ketua DRPD Kabupaten Bogor selama satu periode belum terpuaskan. Padahal, sebelum mengantongi Rekom, Rudy Susmanto juga sudah berhasil masuk menjadi Anggota Legislatif DRPD Kabupaten Bogor. 

Pertanyaannya kembali, mengapa Rudy Susmanto tega melompati kawan-kawan yang telah berjuang di Gerindra Kabupaten Bogor sejak awal atau lebih dulu. Apakah karena kedekatannya dengan Sang Danjen Kopassus membuatnya tega begitu? Kenapa?

Namun, Rudy Susmanto juga harus memahami geopolitik di Bumi Tegar Beriman, bahwa kemenangan Rudy Susmanto di satu dapil seharusnya belum menjadi cukup untuk menguasai hati pemilih se-Kabupaten Bogor raya. Belum. 

Rudy Susmanto juga jangan naif karena hasil survei belum berhasil ia kuasai. Masih berada di peringkat dua atau tiga. Selain popularitas, Rudy Susmanto juga harus memahami kondisi dan kecerdasan rakyat Kabupaten Bogor. Bahwa dirinya jangan sampai salah pilih calon pasangan. 

Rekam jejak para calon pasangan serta background partainya perlu dipelajari betul, jangan sampai tidak sama-sama berjuang sampai husnulkhatimah secara bersama-sama. Jangan. 

*)Penulis: Pemimpin Umum Ceklissatu.com, Suhairil Anwar

Meski sebelum Pilpres mesin politik di daerah sudah mulai menyala, tapi beberapa hari terakhir ini tampaknya agak meredup. 

Ya, secara dinamika politik kondisi pemilihan kepala daerah sudah mulai terlihat hilalnya. 

Bukan hanya safari politik, namun beberapa rekomendasi dan surat tugas sudah mulai beredar. 

Baca Juga : Skenario Kotak Kosong di Pilwalkot Bogor, Banu Bagaskara: Bukan Soal Menang Kalah, Ikhtiar Menjaga Demokrasi

Meskipun, masih ada yang malu-malu kucing untuk deklarasi. Entah masih cek ombak atau masih belum yakin atau bahkan masih cari aman. 

Hanya, ketakutan saya kembali mencuat tentang fenomena ini, yakni adanya dorongan bertarung dengan Kotak Kosong. 

Isu ini mencuat di saat partai-partai besar mencoba membangun koalisi, memenuhi syarat kursi dan meninggalkan partai-partai kecil yang bukan hanya tak punya banyak kuasa kursi, namun juga kaderisasi. 

Bila fenomena ini terjadi entah di satu atau beberapa daerah, berarti kita akan melihat praktik pemilihan yang hanya memiliki satu pasangan calon dan melawan kotak kosong. 

Baca Juga : Bima Arya Temani Dedie-Jenal Terima Rekom Paslon Pilwalkot Bogor dari Ketum PAN

Awalnya, fenomena ini hanya terjadi di kalangan kampus saat pemilihan Ketua Himpunan bahkan Badan Eksekutif. 

Namun, mengapa mencuat ke kalangan elit di kabupaten kota hingga daerah (provinsi). 

Bukan hanya secara praktik politik, bila hal ini terjadi menandakan kegagalan berorganisasi dan mencetak kaderisasi. 

Tandanya, Partai yang diharapkan menjadi sekolah bagi para calon pemimpin gagal mencetak pemimpin masa depan dan terlalu bermain aman dan ingin masuk ke kekuasaan. 

Padahal, kalau mau sehat, perlu ada lawan sebagai oposisi untuk mengontrol hingga mengkritik apa yang dilakukan oleh kekuasaan. 

Memang, saat tulisan ini dibuat, belum ada satu daerah pun yang mengamini kondisi ini yakni hanya menyajikan satu pasangan calon. Jangan. Jangan sampai terjadi. 

Kalau ini terjadi, itu tandanya: Pilkada Lawan Kotak Kosong, Kegagalan Nyaring Bunyinya. 

*)Pemimpin Umum Ceklissatu.com, Suhairil Anwar

Salah satu tantangan serius itu adalah masalah kepercayaan publik, yang tercederai oleh berbagai peristiwa sebelum pelaksanaan pemilu. Sosok Gibran sebagai yang lolos oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dipimpin oleh pamannya sendiri, menjadi memori kelam. Manuver politik juga dilakukan ayahnya, Presiden Joko Widodo, dipandang publik telah menghancurkan esensi wisdom dan moralitas dalam kepemimpinan.

Saat artikel ini disusun, anak bungsu Joko Widodo, Kaesang Pangarep tengah bersiap mengincar posisi gubernur atau wakil gubernur. Sementara menantu Presiden, Bobby Alif Nasution, bersiap merebut posisi nomer satu di Provinsi Sumatera Utara. Demokrasi sejatinya menjunjung prinsip equalty namun mengalami kontradiksi dengan menguatnya politik kekerabatan.

Di lain pihak sisa beberapa bulan di akhir masa kekuasaan Joko Widodo juga diwarnai dengan kisah teruk. Tiga pemimpin lembaga demokrasi tersungkur dengan kasus berbeda. 

Anwar Usman lengser dari posisi Ketua MK tak lama setelah meloloskan keponakannya, Gibran sebagai calon wakil presiden. Hasyim Asy’ari diberhentikan dari jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena tersandung kasus asusila. Dan Firli Bahuri harus meninggalkan posisi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena terpeleset dugaan gratifikasi dan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo.

Baca Juga : Dishub Kota Bogor Targetkan Pengurangan Angkot hingga 2.000 Unit Diakhir 2024

Sejalan dengan itu, dalam catatan lembaga-lembaga internasional, rapor demokrasi kita lebih banyak jeblok. Merujuk data Economist Intelligence Unit (EIU), trend indeks demokrasi Indonesia tidak istimewa. Dari level 7,03 (2015) terus menukik ke titik terendah pada skor 6,30 (2020). Transparansi Internasional mencatat indeks Hak Asasi Manusia (HAM) tahun 2023 menurun, dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat sebagai indikator paling lemah.
Maka kita patut bertanya, ada apa dengan demokrasi kita? Jangan-jangan kita sudah berpaling dari demokrasi?
Paska demokrasi
Transisi politik yang berjalan damai paska-Orde Baru, telah menumbuhkan harapan akan berkembangnya demokrasi di Indonesia. Diramalkan bakal jatuh dalam tubir disintegrasi, nyatanya negara multietnik dengan populasi lebih 270 juta ini sanggup melembagakan sistem peralihan kekuasaan yang tertib dan periodik melalui pemilu.

Sirkulasi kekuasaan lima tahunan, pemilu yang terjadwal rapi, beroperasinya lembaga-lembaga demokrasi, nyatanya tidak setali tiga uang dengan tegaknya demokrasi. Professor ilmu politik dari Universitas Warwick Colin John Crouch mengingatkan tentang pergeseran negara demokrasi menjadi negara paska-demokrasi (post-democracy).

Ada tiga indikasi penting sebuah negara demokrasi bergeser menjadi paska-demokrasi. Pertama, bila elite politik yang terpilih berdasarkan mandat rakyat, lebih banyak mengakomodasi kepentingan oligarki, kelompok, atau kepentingan lain yang lebih eksklusif, daripada kepentingan rakyat. 

Tentu, relasi elite-oligarki tidak simsalabim terjadi begitu saja. Secara alamiah mereka memiliki kebutuhan timbal balik. Oligarki berkepentingan melanggengkan penguasaan ekonomi. Elite memerlukan dukungan kapital dan akses ekonomi untuk pencapaian tujuan dan pemenuhan biaya politik. Demikian kuat ikatan mereka, sering tidak mudah bagi kita membedakan satu dengan yang lain. 

Seorang taipan yang secara genealogis oligark, namun menduduki posisi kekuasaan formal. Seorang politisi ulung, bisa jadi mengendalikan bisnis berskala besar, baik sebagai pemilik maupun pemegang saham.

Kedua, terkait ekstensifitas. Dalam negara paska-demokrasi, distorsi tidak hanya berlangsung di puncak piramida kekuasaan. Pola-pola yang kurang lebih serupa dapat ditemukan di hampir semua level dan sektor: di tubuh partai politik, di dalam birokasi negara, lembaga penegak hukum, pemerintahan lokal, lembaga non-struktural dan ad hoc.

Kinerja lembaga penegak hukum menjadi perhatian penting. Di bawah konspirasi elite-oligarki, ia dikooptasi untuk menjadi instrumen pelindung sekaligus alat penekan bagi kelompok kritis dan lawan politik.

Ketiga, karena aktor dan kelembagaan telah mengidap simptom paska-demokrasi, maka kebijakan yang dirumuskan juga mencerminkan watak mereka. Wujudnya bisa berupa kebijakan nihil dialog yang merugikan kaum buruh atau masyarakat adat, impor bahan baku/mentah di tengah kecukupan stok dalam negeri, eksploitasi sumber daya alam, atau juga minimnya dukungan serta keberpihakan terhadap kebutuhan dasar rakyat.

Dengan demikian, di negara paska-demokrasi, kebajikan (virtue) sebagai nilai esensial dari demokrasi telah hilang, yakni partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan, kebebasan, dan keleluasaan akses rakyat pada hak dasar. Padahal secara moralitas, seharusnya kedudukan politik para elite merupakan mandat rakyat melalui kontrak suci: kekuasaan sebagai daulat rakyat. 

Namun yang terjadi, relasi penguasa-rakyat merosot di tingkat prosedural, seremonial, teknikal, teatrikal, dan sesaat.

Elite menyapa rakyat hanya saat pemilu tiba. Mendadak kita menyaksikan figur publik blusukan ke pasar, tidur di rumah warga, makan nasi aking, atau bahkan rela masuk gorong-gorong.

Dari potret singkat berbagai persoalan di awal tulisan, dapat dikatakan, demokrasi di Indonesia banyak melekat ciri-ciri negara paska-demokrasi. Sekitar satu dekade terakhir, kita dapat menemukan berbagai paradoks. 

Pemerintah menyatakan pertumbuhan ekonomi cukup baik dan optimistis di tengah ketidakpastian global. Di sisi lain, jurang kaya-miskin masih terbentang lebar dengan rata-rata koefisien gini 0,40-0,38. Pembangunan menghasilkan konsentrasi kekayaan pada 10 persen populasi yang menguasai 70 persen kekuatan ekonomi nasional. 

Tata kelola yang salah telah mencederai prinsip keadilan sesuai amanat konstitusi. Tingginya harga kebutuhan pokok terus membebani pengeluaran keluarga miskin. Di kawasan terluar, tertinggal dan terpencil (3T), sesama anak bangsa masih bergelut dengan sulitnya aksesibilitas, keterbatasan sarana pendidikan dan layanan kesehatan yang tidak memadai.

Aliansi strategis
Di tengah inersia lembaga demokrasi, tekanan terhadap publik makin bertambah dengan menguatnya ancaman terhadap kebebasan sipil. Akibat pandangan dan sikap kritis mereka, pegiat pro-demokrasi, aktivis dan jurnalis menjadi sasaran penyadapan dan doxing. Alih-alih negara hadir, nahkoda lembaga penegak hukum justru tersandung masalah hukum, terjerat masalah moral dan etika. Meminjam istilah Crouch lembaga negara hanya tinggal seonggok cangkang (a formal shell).

Lebih dua dekade paska-reformasi, konsolidasi demokrasi kita gegap gempita pada aspek prosedural dan belum menyentuh substansi. Ganjalan utamanya pada elemen oligarki warisan Orde Baru yang masih kuat berkelindan dengan elite. Namun berharap sepenuhnya pada kelas menengah sebagai roda pendobrak tidak sepenuhnya realistis. Istilah kelas menengah lebih berorientasi pada fakta sosiologis, ketimbang politis apalagi ideologis.
Lebih produktif bila kita fokuskan ikhtiar untuk terus memperkuat aliansi strategis antar-elemen perubahan yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Di berbagai profesi dan struktur sosial bisa ditemukan spirit pembaruan, apakah di kampus, perserikatan buruh, organisasi pemuda, dunia usaha, dan organisasi profesi lain.

Ditulis oleh:
Koesworo Setiawan
Dosen FISIP Universitas Djuanda

Seharusnya DKPP memberikan sanksi pemberhentian ketika kasus yang sama sebelumnya. Dimana Hasyim terbukti bersalah telah melakukan perbuatan asusila dan gratifikasi kepada "Wanita Emas". 

DKPP hanya memberikan vonis peringatan keras terakhir. Seharusnya langsung diberhentikan, karena kasus etik itu bukan akumulatif. 

Kemudian sangat terlambat keputusan DKPP dalam kasus terakhir ini. Kasus asusila terhadap salah seorang anggota PPLN untuk wilayah eropa ini terjadi pada tahapan Pemilu 2024. 

Baca Juga : DKPP Jatuhkan Sanksi Pemberhentian Tetap kepada Ketua KPU Hasyim Asy’ari

Namun diputus setelah adanya kepastian keterpilihan Anggota Legislatif dan pasangan presiden dan wakil presiden. Sehingga disini terlihat putusan DKPP juga sangat mengandung politis. 

Dalam prespektif Pilkada serentak 2024 bagaimana pengaruhnya? 

Dalam pelaksanaannya Pilkada Serentak 2024 posisi KPU RI tidak mempunyai peran signifikan. Peran KPU RI hanya pada ranah regulasi dalam hal ini Peraturan KPU dan berbagai variabel turunanya. 

Sisanya merupakan peran dari KPU Propinsi dan Kabupaten/Kota. Begitupun dengan penglolaan anggaran. 

Sumber anggaran Pilkada Serentak 2024 bersumber dari APBD Propinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing. 

Baca Juga : Disanksi Peringatan Keras Terakhir oleh DKPP, Begini Respon Ketua KPU Hasyim Asy'ari

Tidak melibatkan anggaran APBN terkecuali kegiatan yang dilakukan oleh KPU RI yang berkaitan dengan Pilkada seperti monitoring, visitasi dan tugas-tugas delegatif. 

Sehingga urusan Pilkada Serentak 2024 murni merupakan kerjanya KPU Propinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam konteks pelaksanaan pemberhentian Ketua KPU RI sama sekali tidak terpengaruh terhadap proses pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. 

Andaipun akan dikaitkan pemberhentian ketua KPU RI dengan Pilkada lebih pada ranah non teknis dampaknya. 

Pertama, Trust Publik. Tentu saja perilaku ketua KPU RI ini mencoreng nama besar penyelenggara Pemilu, terlebih yang dinyatakan bersalah merupakan simbol utama penyelenggara Pemilu yaitu ketua KPU RI. 

Selain kasusnya tidak hanya sekali ini, minimal dua kali mendapatkan vonis bersalah. Tentu saja kondisi ini mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik terhadap penyelenggara Pemilu. 

Kedua, menjadi pemantik. Masyarakat akan terinapirasi dengan kejadian ini, sehingga akan memunculkan keberanian publik atau peserta Pilkada untuk mengadukan kasus etik jika dalam pelaksanaan pilkada ditemukan pelanggaran etika penyelenggara pemilu. 

Ketiga, Warning bagi penyelenggara pemilu pada Pilkada Serentak 2024. Terlebih jika kasus ketua KPU RI ini dibawa ke danah pidana dengan alat bukti putusan DKPP RI. 

Karena kasus asusila yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu dan pemilihan merupakan pelanggaran etik. 

Begitupun ketika ditarik ke ranah pidana umum akan banyak pasal yang bisa digunakan termasuk pasal penyalahgunaan jabatan. Karena informasinya pihak pengadu akan juga membawa kasus ini ke ranah hukum pidana.

*)Penulis: Pengamat Politik dan Kebijakan Publik, yang juga Founder Lembaga Studi Visi Nusantara Maju (LS Vinus), Yusfitriadi.

Panasnya tanah Mekkah saat itu pastinya tidak sebanding dengan kondisi Mekkah saat Nabi Ibrahim berjuang. Rasanya malu bagi saya bila hanya bisa mengeluh. Justru saya mendoakan Nabi Ibrahim dan memohon ampun kepada Allah SWT karena ternyata manusia itu Hamba Allah SWT yang bukan siapa siapa. 

Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Terus saya ucapkan sambil meneteskan air mata saat itu. Apalagi, saat harus kembali mengingat bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim dan juga harus mengikhlaskan buah hatinya yakni Nabi Ismail yang harus dikurbankan untuk Allah SWT. Ya Allah. MasyaAllah. Orang tua mana yang tega. Orang tua mana yang ikhlas. Apalagi, Nabi Ismail adalah putra yang sudah ditunggu-tunggu. Namun berkat keimanan dan kecintaan Nabi Ibrahim serta ketulusan Nabi Ismail, ujian itu dijalankan dan berkat kehebatan Allah SWT, Nabi Ismail yang sangat soleh digantikan oleh Hewan Kurban dan menjadi salah satu ibadah yang setiap tahun Umat Muslim di dunia laksanakan. MasyaAllah. 

Baca Juga : Idul Adha 1445 Hijriah, Berkurban Memupuk Keimanan dan Kecintaan kepada Allah SWT

Untuk itu, saya juga ingin berikhtiar, ingin berjuang untuk Bumi Tegar Beriman. InsyaAllah restu politik sudah di tangan, dan perjuangan terus kami lakukan. 

Saya pernah kalah, pernah merasakan bagaimana kekalahan itu. Tapi tampaknya saya malu bila berhenti berjuang. Untuk itu, izinkan saya mengamalkan perjuangan Nabi Ibrahim, yakni berjuang berbuat baik untuk Bumi Tegar Beriman. 

Semoga, Allah SWT selalu mengiringi perjuangan saya dan bisa memimpin Kabupaten Bogor tahun 2024-2029. Bismillahirrohmanirrohim. 

Untuk seluruh Warga Kabupaten Bogor, selamat merayakan hari raya Iduladha, selama mengamalkan rasa ikhlas dan semoga kita bisa semakin dekat dengan Allah SWT. Aamiin. 

Wassalam,

H. Ade Ruhandi
(Jaro Ade)
Calon Bupati Bogor 2024-2029

Wargi Kabupaten Bogor yang merayakan Iduladha, saya ucapkan selamat dan semoga kita semua bisa meneladani kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang menjadi latar belakang hari pengorbanan pada hari Iduladha. 

Ayah mana yang tidak cinta dengan buah hatinya. Saya rasa seluruh Wargi Bumi Tegar Beriman juga pasti cinta kepada buah hati Bapak dan Ibu masing-masing. Tapi siapa yang bisa seiklhas Nabi Ibrahim dan sehebat Nabi Ismail? Saya rasa belum tentu ada. 

Baca Juga : Rudy Susmanto Bagikan 48 Ekor Sapi Kurban dari Prabowo untuk Warga Babakan Madang

Memang, kadar keimanan kita memang berbeda dengan Para Nabi apalagi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, tetap kita harus tetap belajar kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang meskipun sangat mencintai buah hati, namun rela mengorbankan buah hati kepada Allah SWT. MasyaAllah. 

Saya berharap, Iduladha 1445 Hijriyah ini bisa menjadi momentum bagi kita semua untuk kembali menundukan kepala, berevaluasi dan kembali bisa merelakan sebagian harta kita untuk dikurbankan demi Allah SWT. 

Semoga, seluruh Warga Kabupaten Bogor bisa memelajari perjalanan, perjuangan serta pengorbanan dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. 

Semoga, seluruh masyarakat Kabupaten Bogor, khususnya generasi penerus bisa menjadi individu yang hebat apalagu kita akan menuju Indonesia Emas 2045. 

Saya, Rudy Susmanto Ketua DPRD Kabupaten Bogor mengucapkan selamat Iduladha, selamat berkumpul bersama keluarga, selamat belajar mengorbankan harta dan jiwa untuk Allah SWT. AAMIIN. 

Salam,
Rudy Susmanto
Ketua DPRD Kabupaten Bogor

Hari ini, 17 Juni 2024 atau 10 Dzulhijjah menjadi momentum kaum muslim di berbagai negara untuk belajar merelakan dan ikhlas atas apa yang segala mereka punya. Hewan kurban yang harganya dari 3 juta-an hingga 7 jutaan per orang harus mereka relakan untuk disembelih dan dagingnya dibagikan kepada tetangga, saudara hingga mustahik. 

Momentum Iduladha menjadi momentum yang selalu ditunggu umat muslim. Karena di momentum ini umat muslim bukan hanya belajar merelakan tetapi juga kembali mengingat perjuangan Nabi Ibrahim AS yang harus merelakan anaknya Nabi Ismail AS untuk dikurbankan kepada Allah SWT. Padahal, Nasi Ismail adalah buah hati yang ditunggu-tunggu, buah hati yang sangat disayang. Namun berkat kecintaannya kepada Allah SWT, beliau dengan ikhlas merelakan buah hatinya untuk disembelih. Berkat keberkahan Allah SWT, Nabi Ismail diganti menjadi hewan kurban oleh Allah SWT. MasyaAllah. 

Perjuangan serta kerelaan itulah yang harus terus diilhami sehingga kita semua, sebagai manusia harus sadar bahwa semua yang kita miliki adalah milik Allah SWT, dari mulai harta hingga keluarga. Kita harus ikhlas menerima takdir Allah SWT. 

Baca Juga : HIMA AP Unida Belajar Perencanaan Pembangunan yang Berkelanjutan dari BAPPERIDA Kota Bogor

Menariknya, Iduladha juga selalu menjadi momentum berbagi kepada sesama. Berbagi kepada mereka yang mungkin dalam satu tahun terakhir belum bisa menikmati daging, jadi bisa memasak daging dengan berbagai racikan. Dari mulai disatai hingga digulai. Maka, tak heran bila dua hingga 3 hari ke depan di berbagai daerah akan tercium aroma masakan olahan daging. 

Kita juga harus bersyukur karena saat ini telah banyak lembaga kemanusiaan yang mencoba menyebarluaskan daging kurban hingga ke pelosok bahkan ke beberapa negara yang mungkin belum bisa berkurban. Akhirnya mereka merasakan daging yang dikurbankan untuk Allah SWT. Alhamdulillah. 

Selamat merayakan Iduladha, semoga kita bisa mengilhami pelajaran dari Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS. AAMIIN

Salam,

Suhairil Anwar
Pemimpin Umum Ceklissatu.com

Dengan ikut serta memeriahkan HJB sambil menunjukan identitasnya, dengan cara berpakaian serba budaya sunda. Hal ini menunjukan kayanya akan budaya sunda yang kita miliki. Moment ini adalah dimana  ulang tahunnya masyarakat kabupaten bogor.

Tapi beda cerita HJB ke 542 ini, BPK perwakilan Jawa Barat memberikan kado HJB dengan hasil pemeriksaannya di tahun 2023 menyampaikan masih banyak pejabat kabupaten ini melakukan pungutan liar (pungli)di lingkaran pemerintahan.

Baca Juga : Web PPDB Sempat Sulit Diakses, KCD Pendidikan Wilayah 1 Klaim Hari Kedua Terkendali

Kabar ini bagi kami sebagai warga Kabupaten Bogor, sangat memalukan dan sangat menyakiti hati kami sebagai masyarakat.yang seharusnya semakin kedepan bertambahnya usia semakin lebih baik dan semakin maju dari semua pelayanan dan pembangunan. tapi faktanya yang di suguhkan BPK LHK Jawa Barat menyuguhkan semakin menurunnya rasa kesadaran dan integritasnya.

Artinya Bogor ini di ibaratkan sedang sakit yang kronis.hal ini menunjukan oknum oknum pejabat kabupaten Bogor tidak punya moral dan bermental miskin.

Memang Bogor ini sudah dikenal pemimpinnya yang selalu berhadapan dengan Hukum baik KPK dan APH lainnya. Tapi tetap saja tidak memberikan efek jera terhadap pejabat-pejabatnya, yang saat ini sedang menjalan kan roda pemerintahan yang sampai saat ini terus melakukan pungli.apalagi PJ Bupati Bogor Asmwa Tosepu akan memutasi.

Menurut kami ini bukan solusi yang efektif dan tidak akan signifikan perubahan dan perbaikannya. APH terutama KPK karna ini sudah sangat jelas pernyataan hasil pemeriksaan BPK JABAR. Kami kira untuk segera bertindak bagi siapapun oknum pejabat kab bogor yang melanggar hukum.jadi KPK harus ikut memeriahkan juga di HJB ke 542 ini untuk turun ke Bogor agar Bogor menjadi pemerintahan yang kembali sehat.

Dalam hal ini di HJB kami punya harapan Bogor ini menjadi daerah good governance, free from corruption and civilized.( tata kelola yang baik.bebas dari pungli/korupsi dan beradab).

Penulis, Rahmatullah SH, Lembaga Pemerhati Kebijakan Pemerintah (LPKP)

Menahkodai PWI bukanlah perkara mudah. Selain harus bisa mengontrol kualitas wartawan di tengah perkembangan informasi dan meningkatkan kapasitas wartawan, PWI juga diharapkan menjadi pengontrol informasi benar di tengah maraknya informasi bahkan berita palsu. Apalagi bagi PWI-PWI yang wilayahnya akan melakukan Pemilihan Kepala Daerah. Pasti lebih besar dinamikanya.

Dan bagi saya, Bung Kesit juga akan memiliki tantangan tersendiri. Karena selain DKI Jakarta akan melaksanakan pemilihan Gubernur, memimpin PWI Jaya juga tantangan tersendiri. Tidak bisa dimungkiri, PWI Jaya akan tetap menjadi barometer bagi organisasi PWI seantero nusantara. Apa yang dibuat oleh PWI Jaya, bisa saja menjadi tolok ukur dan diduplikasi oleh PWI-PWI lainnya. Tapi saya yakin, Bung Kesit yang kiprahnya sebagai wartawan sudah bahkan lebih dari 30 tahun, pasti bisa melalui semua ombak dengan tenang. Karena saya juga ingat, dia tahu betul bahwa Pelaut yang hebat tidak lahir di laut yang tenang. 

Dan yang tidak boleh dilupakan Bung Kesit sudah dedikasikan dirinya untuk PWI Jaya. Pengalamannya di PWI Jaya juga bukan kaleng-kaleng, Bung Kesit pernah memimpin Seksi Wartawan Olahraga (Siwo) PWI Jaya periode 2004-2009, lalu Wakil Sekretaris era 2014-2019, dan Sekretaris pada periode 2019-2024.

Dan sebelumnya, Kawal Lama saya ini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PWI Jaya, periode 2019-2024. Ia ditetapkan sebagai Plt Ketua PWI Jaya, pada 20 November 2023 silam.Saya adalah wartawan yang sudah pernah merasakan secara langsung manfaat dari PWI Jaya di bawah kepimpinan Bung Kesit sebagai Plt karena tahun lalu saya bisa lolos Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Tingkat Madya di UKW yang diadakan oleh PWI Jaya. 

Saya yakin, di bawah nahkoda Bung Kesit, PWI Jaya akan semakin memiliki nilai tawar yang baik di mata stakeholder dan bukan hanya mengurus keorganisasian tetapi juga melakukan peningkatan kapasitas serta kesejahteraan wartawan di Jakarta.

Berdasarkan program dan rencana, saya yakin eksistensi PWI Jaya di mata stakeholder akan semakin meningkat karena Bung Kesit berjanji akan enjalin kerja sama dengan berbagai instansi, baik pemerintah, non pemerintah, dan lembaga pendidikan dalam membangun SDM PWI Jaya yang Tanggap (memiliki intelektualitas yang tinggi), Tanggon (memiliki kepribadian yang kuat), dan Trengginas (mampu mengemban tugas dengan cekatan, serta memiliki rasa empati dan kepedulian yang tinggi). 

Dan saya juga melihat masa depan PWI Jaya yang cerah karena akan tetap melibatkan generasi penerus yang muda dan memiliki ide brilian serta semangat yang tinggi karena akan dijemput oleh Bung Kesit melalui program Jemput Bola. 

Sekali lagi, saya ucapkan selama untuk Bung Kesit. Selamat bertugas dan pasti amanah.

JAYALAH PWI JAYA. 

Salam,
Suhairil Anwar
Pemimpin Umum Ceklissatu.com

Tetapi, berbeda dengan peristiwa memalukan yang menerpa Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Meski angin prahara sudah menyita seluruh kepercaayaan publik terhadap wartawan, disusul merebaknya pemberitaan miring nyaris ke seluruh ruang di negeri ini. Sayangnya, tak ada pihak yang bertanggungjawab dan memberikan penjelasan secara resmi, apa sebenarnya yang terjadi.

Meskipun, lembaga DK yang diberikan wewenang oleh organisasi PWI sudah menjatuhkan sanksi tegas dan jelas. Namun mimik wajah orang-orang yang menjadi objek pemberitaan dan penerima sanksi itu tetap kondusif dan masih mampu mengumbar senyum. Seperti tidak ada peristiwa yang menimpa PWI. Bahkan sosok utamanya masih bicara, akan bertanggungjawab untuk mencari dana UKW. Ah.. entahlah, sulit menterjemahkannya, sepertinya PWI ini hanya milik mereka. 

Baca Juga : Braga Free Vehicle, Pj Wali Kota: Cara Pemkot Bandung Pikat Wisatawan

Mendengar dan menyaksikan kondisi seperti ini membuat aku atau mungkin juga sebagian besar anggota PWI menjadi gemas bercampur kesal yang diwarnai aroma jijik. Ngerii kalipun...  

Beruntung, pagi ini ada informasi yang menenangkan hati dan fikiran dari penyidik Bareskrim, katanya akan segera melakukan pengusutan lebih lanjut. Disebutkan, pekan depan akan dimulai pemanggilan pihak-pihak terkait. 

Semoga kasus ini menjadi clear dan clean, kemudian PWI dipimpin oleh sosok yang berintegritas, kompenten, cerdas dan populer. Sehingga mampu membangun sinerji yang transparan, akuntable dengan seluruh steakholder. Selamat melaksanakan Konferprov DKI pada 25 April 2024, jangan salah pilih agar peristiwa buruk tidak  terjadi lagi... salam Edison Siahaan

Itu juga mungkin yang ada di benak Mulyadi, dan mungkin juga dilakukan oleh beberapa politisi yang gagal di pemilihan legislatif. 

Sebagai upaya kontinuitas dan memelihara atmosfir fighter di politik hal itu wajar-wajar saja. Yang penting bukan karena "maruk" terhadap jabatan politik dan takut kehilangan jabatan politik. 

Terkait adanya endorsment Mulyadi untuk mendampingi Ridwan Kamil pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat, saya pikir sangat mempunyai peluang. 

Baca Juga : Pemprov Jabar Kucurkan 40 Persen Anggaran Pilgub 2024 untuk Tahap 1

Mulyadi sudah berpengalaman menjadi anggota legislatif di DPR RI dan Ketua Gerindra Jawa Barat. 

Sehingga Mulyadi perlu menjadi pertimbangan Gerindra untuk disandingkan dengan Ridwan Kamil. 

Sainganya tinggal dengan Muhamad Iriawan (Iwan Bule), karena sama-sama tidak masuk parlemen. 

Sedangkan kader Gerindra lainnya, yaitu Dedy Mulyadi. Namun, Dedy Mulyadi selain kekaderan di partai Gerindranya baru, Dedy juga mendapatkan kursi di DPR RI pada Pemilu 2024 ini. 

Sehingga sudahlah ambil aja jabatan yang sudah pasti dan tidak "ngacak-ngacak" jatah kader lain. 

Baca Juga : Ketum PAN Zulhas Dukung Desy Ratnasari Maju Cagub Jawa Barat

Dalam aspek popularitas saya pikir antara Iwan Bule dan Mulyadi sama-sama memiliki popularitas di level Jawa Barat. 

Iwan Bule pernah menjadi Kapolda Jabar, sedangkan Mulyadi pernah menjabat Ketua Gerindra Jawa Barat. 

Namun, jika melihat proses kekaderan, jelas Mulyadi lebih lama bahkan sejak Partai Gerindra didirikan. 

Adapun Iwan Bule bukan kader politik yang berproses di partai politik. Sehingga ketika konsensus menghargai proses perkaderan di Partai Gerindra, sangat rasional jika DPP Partai Gerindra memberikan rekomendasi kepada Mulyadi untuk mendampingi Ridwan Kamil dalam pertarungan Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024. 

Baca Juga : Dedi Mulyadi Mantan Bupati Purwakarta Siap Jadi Gubernur Jawa Barat Pilgub 2024

Namun demikian, tentu saja terkadang tidak hanya aspek proses meniti karier di partai politik, ada hal-hal lain yang secara politis menjadi pertimbangan DPP Partai Gerindra. 

Oleh karena itu, ada dua hal yang bisa mempengaruhi DPP Partai Gerindra dan Prabowo untuk memberikan rekomendasi mendampingi Ridwan Kamil pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat pada Pilkada 2024 mendatang. 

Pertama, menaikan elektabilitas baik melalui survei-survei maupun membangun komunikasi dengan simpul-simpul strategis di Jawa Barat. 

Kedua, menguatkan relasi melalui media apapun menjadi penting dengan Prabowo dan DPP Partai Gerindra untuk mendapatkan rekomendasi. 

Baca Juga : Gerindra Siapkan 3 Nama Untuk Bertarung di Pilgub Jabar 2024

Karena setahu saya sampai saat ini, belum ada satupun di seluruh Indonesia yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Partai Gerindra untuk menjadi Calon Gubernur, Bupati dan Walikota pada Pemilu 2024 mendatang di seluruh Indonesia.

*)Penulis: Pengamat Politik dan Kebijakan Publik, sekaligus Pendiri Lembaga Studi Visi Nusantara Maju (LS Vinus), Yusfitriadi.

Bahwa tahapan Pilkada tersebut sudah dilaunching oleh KPU RI beberapa hari yang lalu. Artinya secara tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 sudah dimulai. 

Bahkan bulan depan, Mei 2024 pendaftaran dan verifikasi calon perseorangan sudah dimulai, namun untuk pencalonan melalui jalur partai politik baru dilaksanakan pada Agustus 2024. 

Tentu saja dengan waktu yang singkat dan beririsan tahapannya dengan Pemilu 2024, dinamika dan dialektika Pilkada di Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia sudah mulai menghangat. 

Baca Juga : KPU Resmi Tetapkan Tahapan Pilkada Serentak 2024, Berikut Ini Rincian Jadwalnya

Tidak terkecuali di Kabupaten Bogor yang merupakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbesar di seluruh Indonesia. 

Di Kabupaten Bogor sudah mulai muncul nama-nama yang sudah meramaikan dialektika jelang Pilkada tersebut. 

Di antara nama-nama tersebut adalah: Ade Ruhendi (Jaro Ade), Rudi Susmanto, Iwan Setiawan, Elly Yasin, Dede Chandra, Ade Wardana, Gunawan Hasan, Riekeu Iskandar dan Anang Hermansyah. 

Tentu saja masih terlalu dini untuk bisa menyimpulkan siapa saja yang sscara pasti akan "Bertarung" pada Pilkada di Kabupaten Bogor ini. 

Baca Juga : Jaro Ade Beri Penjelasan, Hakim Saldi Isra Sebut Desa Cileuksa Saat Persidangan MK

Selain masih banyak tahapan untuk ditempuh oleh siapapun yang akan menjadi calon baik Bupati maupun Wakil Bupati di Kabupaten Bogor, kepastian hasil Pemilu 2024 baru akan diketahui pada Agustus 2024. 

Oleh karena itu yang paling bisa dianalisia dan dieksplorasi adalah potensi dan peluang nama-nama di atas untuk melenggang sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor pada Pilkada 2024. 

Ade Ruhendi (Jaro Ade). Merupakan figur dan tokoh politik senior dari Partai Golkar yang sangat mengakar. Bahkan dari beberapa kali survei terakhir, baik yang dilakukan oleh LS Vinus maupun lembaga survei lain, mendapatkan tingkat elektabilitas tertinggi di antara nama lain yang muncul. 

Selain itu hanya Jaro Ade saat ini yang sudah mendapatkan rekomendasi dari DPP Partai Golkar. Artinya, Jaro Ade sudah hampir memastikan dirinya akan masuk di bursa calon Bupati Kabupaten Bogor pada Pilkada mendatang. 

Baca Juga : Aan Triana Al Muharom Nilai Ravindra Airlangga Cocok jadi Ketua Timnang Ade Ruhandi di Pilbup Bogor 

Tinggal mempertimbangkan siapa calon wakil yang akan mendampinginya. Rudi Susmanto. Merupakan sosok sentral politik di Kabupaten Bogor yang berangkat dari Partai Gerindra. Selain jabatannya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bogor, dia juga merupakan calan anggota legislatif DPRD Kabupaten Bogor yang mendapatkan suara terbanyak di antara calon lainnya. 

Sehingga sudah hampir memastikan dirinya kembali menjadi Ketua DPRD Kabupaten Bogor periode 2019-2029. Namanya santer disebut-sebuat juga akan maju pada Pilkada 2024. Namun sampai saat ini belum mendapatkan kepastian (rekomendasi) diinternal partai gerindra. 

Selain itu, apakah Rudi berani "gambling" meletakan jabatannya sebagai ketua DPRD untuk maju menjadi calon Bupati Bogor. Karena belum ada figur politik kuat yang bisa menggawangi DPRD dari Partai Gerindra. 

Iwan Setiawan. Di Partai Gerindra Kabupaten Bogor seakan ada "matahari kembar", yaitu Rudi Susmanto dan Iwan Setiawan. Iwan setiawan merupakan mantan wakil Bupati, mantan Plt. Bupati dan mantan Bupati walaupun tidak lama. Dan saat ini masih menjadi ketua DPC Partai Gerindra. 

Baca Juga : Tuty Alawiyah Dukung Rudy Susmanto Maju Pilbup Bogor 2024

Tentu saja memiliki kans yang sangat kuat untuk dicalonkan menjadi Bupati atau Wakil Bupati dari Partai Gerindra. Namun, apakah DPP Partai Gerindra akan memberikan rekomendasi kepada Iwan atau kader lain untuk maju di Pilkada 2024. Terlebih dengan posisinya saat ini yang tidak mempunyai jabatan apapun akan kesulitan untuk meningkatkan elektabilitasnya. 

Elly Yasin, Istri mantan Bupati Bogor yang saat ini gagal masuk kembali menjadi Anggota DPR RI dari PPP (walaupun sedang menempuh jalur hukum di MK) disebut-sebut akan didorong untun maju di Pilkada Kabupaten Bogor. 

Namun, dengan melihat dinamika politik saat ini, tidak cukup menguntungkan bagi "trah Yasin" dalam melanjutkan kiprah politiknya. Salah satu faktanya dari sekian trah Yasin yang mencalonkan di Pemilu 2024 baik di Kabupaten maupun Kota Bogor tidak ada satupun yang berhasil. 

Selain itu relasi dengan DPP PPP juga tidak begitu baik, sehingga kecil kemungkinan DPP akan merekomendasikan Elly Yasin untuk maju di Pilkada 2024 mendatang. 

Dede Chandra. Posisinya dalam sirkle politik di Kabupaten Bogor sangat strategis. Dimana Dede Chandra merupakan ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor. Bahkan sudah hampir memastikan diri mengambil satu kursi di DPRD Jawa Barat. 

Dengan posisinya tersebut, saya merasa tidak yakin Dede Chandra berani mundur dari Anggota DPRD Jawa Barat untuk menjadi Bupati atau Wakil Bupati Bogor. 

Rikeu Iskandar. Sebetulnya sosok tersebut merupakan kader PPP Kabupaten Bogor dan seorang pengusaha. Namun, namanya baru muncul saat ini menjelang Pilkada 2024. Permasalahannya adalah apakah Rachmat Yasin dan DPC PPP Kabupaten Bogor akan "merestui" pencalonannya. 

Karena sudah menjadi rahasia umum bahwa DPC PPP masih atas kendali Rachmat Yasin walaupun ketua DPC saat ini dijabat oleh istrinya, Elly Yasin. 

Selain itu, apakah Rikeu Cukup kuat relasi dengan DPP PPP yang akan mengeluarkan rekomendasi untuk maju di Pilkada 2024. Sedangkan partai menengah yang lain seperti PKB, PKS dan Nasdem belum memunculkan namanya menjelang Pilkada 2024. 

Ada dua nama yang bukan berasal dari Partai Politik seperi Gunawan Hasan dan Ade Wardana. Apakah kedua nama tersebut akan didorong oleh partai yang saat ini belum memunculkan namanya, atau akan maju melalui jalur perseorangan. 

Karena dalam pengalamannya Gunawan Hasan sudah dua kali maju menjadi calon Bupati Bogor dari calon perseorangan. Sedangkan Ade Wardana pernah satu kali maju menjadi calon bupati juga dari jalur peeseorangan. 

Walaupun sampai saat ini gunawan hasan dan Ade Wardana baru menampilkan pencitraan dirinya di berbagai media sosial. Untuk mengawali tingkat eletabilitas nama-nama di atas bahwa tidak menutup kemungkinan ada sosok lain. 

LS Vinus akan mengawali survei khusus Pilkada pada akhir April 2024. Direncanakan sampai menjelang tahapan Pungut Hitung Pilkada 2024, LS Vinus akan mengadakan empat kali survei. Sebagai upaya memberikan informasi kepada stakeholder politik di Kabupaten Bogor dan Edukasi bagi masyarakat.

*)Penulis: Yusfitriadi, Pengamat Politik dan Kebijakan Publik, sekaligus Pendiri Lembaga Studi Visi Nusantara Maju (LS Vinus).

Tantangan terkait kemajuan teknologi kecerdasan buatan meliputi kekhawatiran tentang keamanan dan privasi data, terutama dengan semakin kompleksnya pengumpulan dan pengolahan informasi pribadi. Namun, dari perspektif etika, ada kemungkinan sistem AI bias dalam pengambilan keputusan, yang dapat menyebabkan diskriminasi. Agar teknologi ini dapat memaksimalkan potensinya tanpa mengorbankan keadilan, integritas, dan hak asasi manusia, perlu ada peraturan dan strategi perlindungan data yang ketat. Pertanyaan tentang etika dan solusi untuk masalah yang muncul akan sangat penting dalam mengarahkan kemajuan teknologi kecerdasan buatan menuju masa depan yang lebih baik. 

Baca Juga : Bawaslu RI Sidak ke Kabupaten Bogor Terkait Dugaan Pengelembungan Suara

Tantangan dan Etika Terkait Kemajuan AI

Menurut saya, kemajuan dalam bidang kecerdasan buatan (AI) membawa tantangan signifikan yang perlu diatasi untuk memastikan penggunaan teknologi ini memberikan dampak positif yang berkelanjutan. Salah satu tantangan utama adalah kekhawatiran terkait keamanan dan privasi data. Semakin kompleksnya sistem AI yang dapat mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data pribadi memunculkan risiko terhadap potensi pelanggaran privasi. Pentingnya mengembangkan kerangka regulasi yang ketat dan mekanisme perlindungan data menjadi esensial dalam menghadapi tantangan ini. 

Tantangan etika juga muncul dalam pengembangan dan implementasi AI. Kecerdasan buatan dapat menciptakan bias dalam pengambilan keputusan jika data yang digunakan untuk melatih model mencerminkan bias manusia. Hal ini dapat menghasilkan konsekuensi serius, seperti diskriminasi dan ketidaksetaraan dalam berbagai konteks, termasuk dalam pengambilan keputusan kredit, rekrutmen, dan sistem hukum. Oleh karena itu, perlu ada upaya lebih lanjut dalam memastikan keadilan dan ketidakdiskriminan dalam penggunaan AI, termasuk audit terhadap algoritma dan data yang digunakan. 

Menurut saya, dilema etika muncul ketika membahas implikasi jangka panjang dari perkembangan AI, termasuk potensi penggantian pekerjaan manusia oleh mesin dan kecenderungan untuk mengandalkan AI dalam pengambilan keputusan kritis. Pengembang dan pengguna AI perlu mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan psikologis dari
kemajuan ini serta mengambil langkah-langkah untuk mengatasi ketidakpastian dan risiko yang mungkin timbul. Kesadaran akan etika dan tanggung jawab dalam mengembangkan dan mengimplementasikan AI menjadi kunci untuk menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan dan inklusif. 

*Penggunaan Kecerdasan Buatan*

Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam pengenalan wajah pada album foto menuai pro dan kontra. Di satu sisi, teknologi ini memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mengorganisir dan mencari foto-foto mereka berdasarkan individu. Pengenalan wajah memungkinkan pembuatan album foto yang otomatis, mempersingkat waktu pencarian, dan meningkatkan pengalaman pengguna dalam menyimpan kenangan. Namun, perlu diperhatikan bahwa ini juga menimbulkan kekhawatiran privasi terkait pengumpulan dan pengolahan data biometrik. 

Menurut saya, aspek privasi menjadi perhatian utama karena teknologi ini dapat digunakan tanpa sepengetahuan atau izin individu yang terlibat. Keberhasilan sistem pengenalan wajah juga tergantung pada keakuratan dan keandalan algoritma, yang bisa menciptakan risiko ketidakseimbangan atau diskriminasi. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang ketat untuk mengatur penggunaan teknologi pengenalan wajah dan memastikan bahwa hak privasi pengguna dijaga dengan baik. 

Di sisi positifnya, pengenalan wajah dalam album foto membuka potensi penggunaan AI dalam konteks kreatif. Pengembang dapat memanfaatkan teknologi ini untuk menciptakan fitur yang lebih interaktif, seperti pengenalan emosi pada wajah atau pembuatan cerita foto otomatis berdasarkan momen-momen tertentu. Dengan pendekatan yang cermat dan etis, penggunaan kecerdasan buatan dalam pengenalan wajah dapat membuka peluang baru untuk berekspresi dan berbagi kenangan. 

Secara keseluruhan, walaupun pengenalan wajah pada album foto memberikan manfaat signifikan dalam hal organisasi dan pencarian foto, perlu diimbangi dengan pertimbangan etika dan privasi yang serius. Penggunaan kecerdasan buatan haruslah diawasi dan diatur secara cermat untuk memastikan bahwa teknologi ini memberikan kontribusi positif tanpa melanggar hak-hak individu dan nilai-nilai privasi yang mendasar.

Penulis : Najmi Khalisah
Asal kampus : Sekolah Vokasi IPB University Program Studi Komunikasi Digital dan Media

Di pusat misalnya, tidak bisa dimungkiri kemenangan Prabowo Gibran akan menjadi lembaran baru bagi sejarah Politik Bangsa Indonesia. Prabowo yang sudah beberapa kali bertarung dan kalah, akhirnya memetik kemenangannya bersama Gibran yang paling sering dipandang sebelah mata karena usia dan pengalamannya yang dianggap masih sedikit dibanding paslon lain. Tapi suara rakyat berkehendak, Prabowo Gibran akan melenggang ke Istana. 

Di level provinsi, tentu saja kita dikagetkan dengan kemenangan Alfiansyah Komeng yang spontan uhuy. Komeng, seorang komedian yang biasanya kita lihat di layar kaca dengan komedinya yang cerdas tiba-tiba menjadi viral saat hari pencoblosan karena banyak dipilih dan menjadi bahan perbincangan. Tidak hanya itu, foto Komeng yang ada di surat suara juga melambangkan sifat kocak dari Komedian yang bertarung di DPD dari Provinsi Jawa Barat ini. Bahkan, kemenangan suara Komeng juga dinilai sangat fantastis. 

Baca Juga : Cetak Sejarah Baru, Rudy Susmanto Raih Suara Tertinggi di Pileg 2024 Kabupaten Bogor

Dari berbagai daerah level Kota dan Kabupaten, Kabupaten Bogor selalu menjadi daerah yang menarik perhatian saat Pesta Demokrasi lima tahunan itu. Daerah yang selalu disebut area perang bintang di kontestasi DPR RI ini menjadi daerah yang memiliki DPT tertinggi. Namun, bukan hanya itu yang menarik perhatian masyarakat. Melainkan kemenangan Rudy Susmanto yang berhasil lolos dan menjadi juara di Dapil Neraka Kabupaten Bogor yakni Dapil 1 Kabupaten. 

Memang, ini bukan kali pertama Rudy Susmanto menarik perhatian publik Bumi Tegar Beriman, saat Pemilu 2019, Rudy Susmanto yang berlatar belakang seorang Pengusaha menjadi bahan perbincangan masyarakat karena berhasil lolos di Pemilihan Legislatif DPRD Kabupaten Bogor padahal dia merupakan pemain baru. Tidak hanya itu, Rudy Susmanto juga berhasil terpilih menjadi Ketua DPRD Kabupaten Bogor. 

Ternyata, amanah yang dijalankan oleh Rudy Susmanto saat menjadi Wakil Rakyat Bumi Tegar Beriman bisa dijalankan dengan sangat baik. Bukan hanya program, menerbitkan kebijakan yang pro rakyat tapi juga bisa mengawal Eksekutif untuk berjalan dengan baik. 

Apa yang ditanam, itu pula yang akan dipetik, rasanya peribahasa itu cocok disematkan kepada Rudy Susmanto. Amanah yang ia pegang dengan baik berhasil membuat masyarakat di Dapil 1 Kabupaten Bogor kembali menaruh kepercayaan kepadanya. Hal itu terlihat dari kemenangannya di Dapil yang sering disebut Dapil Nerakanya Kabupaten Bogor. 

Tidak hanya meloloskan diri sendiri, ternyata Rudy Susmanto juga berhasil membawa para caleg lainnya bersiap dilantik di parlemen. Total ada 12 kursi yang akan diamanahkan untuk partainya, yakni Gerindra. 

Kemenangan ini tentunya bisa menjadi pelajaran bagi siapa pun yang akan berlaga di kontestasi politik, bukan hanya punya modal visi misi serta janji-janji namun juga harus menepati janji dan menjalankan amanah dengan baik. 

Salam,

Pemimpin Umum Ceklissatu.com
Suhairil Anwar

Ketika labelisasi Khilafah sebagai sebuah sistem karya Tuhan, yang termuat di dalam Agama bernama Islam, propaganda ini lah yang kemudian menjadi senjata bagi kelompok Hizbut Tahrir untuk menarik suara, simpati, dan dukungan kaum Muslimin di seluruh Dunia tak terkecuali di Indonesia. 

Apakah benar tujuan mereka mendirikan ke Khilafahan berdasarkan tuntutan syariat Islam, seperti yang mereka gaungkan selama ini ? Maka, jawabannya adalah “TIDAK” mengapa kami katakan Tidak ? Ya, karena secara fundamental, jika kita berkaca pada sumber hukum Islam Primer, maupun Sekunder, maka tidak kita temui satupun dalil, dan Hadist, yang menyatakan kewajiban bagi umat Islam untuk menegakkan Negara Khilafah, seperti yang di gaungkan oleh Kelompok Hizbut Tahrir di seluruh dunia.

Baca Juga : Pembangunan Masjid Agung Hampir Rampung, Awal Ramadan Bakal Diresmikan

Sebuah fakta nyata, gamblang di depan mata, sangat jelas terpampang, bagaimana mayoritas negara Islam menolak keberadaan Organisasi ini, seperti Negara Federal Rusia yaitu Dagestan, Turkey, Malaysia, Arab Saudi, Mesir, bahkan Indonesia, yang notabene merupakan Negara mayoritas Islam, dengan jelas menolak keberadaan kelompok ini.

Jika kelompok ini memperjuangkan “KHILAFAH” yang merupakan Produk “Tuhan” apakah mungkin akan mendapat kesulitan yang sedemikian rupa, apalagi dari negara-negara kaum Muslimin yang menjadi Mayoritas ? Belum lagi, sebuah ironis fakta yang mereka ungkapkan sendiri, bahwa Keruntuhan Khilafah pada era Turki Utsmani, tentu ini sangat amat memalukan, bagaimana bisa Tanah yang Tuhan Allah ciptakan, justru tidak merestui sistem yang Tuhan itu sendiri ciptakan, mustahil bukan ? Artinya apa ? Artinya kita telah melihat, baik secara logika, akademis, maupun sejarah, “Khilafah” memang tidak pernah memiliki dasar yang kuat sebagai sebuah sistem ajaran Tuhan.

Belum lagi cara-cara keji Hizbut Tahrir dalam mengasongkan propaganda mendukung kekerasan di Palestina, terhadap kelompok-kelompok Teroris, legitimasi, dukungan, dan simpati mereka terhadap kelompok-kelompok Teroris di penjuru dunia, telah menampakkan wajah asli mereka sebagai sebuah kelompok pro Sparatis, yang memang sudah sepantas nya di Bubarkan, dan di larang. Tapi apakah pembubaran saja cukup ?

Faktanya, Tidak, beberapa waktu lalu, tepatnya 17 Februari 2024. Muncul sebuah acara yang mereka juluki sebagai “Metamorfoshow” yang kemudian membuat penipuan besar, seakan acara itu adalah sebuah pertunjukan seni, faktanya ? Hampir 100% kegiatan, di isi oleh propaganda-propaganda pro Khilafah, cacian dan makian pada sistem demokrasi, Pancasila, Pahlawan bangsa, pemerintah, sudah menjadi fakta yang dapat kita saksikan bersama-sama, dan lebih ironis ketika faktanya ada sekitar 1.200 muda-mudi yang kelak akan menjadi pemimpin bangsa, hadir dalam acara tersebut, yang dimana mereka di cekoki oleh paham Khilafahisme versi Hizbut Tahrir, untuk dapat membenci Negara, dan Nasionalisme.

Maka akan sangat tepat, jika telah kita amati, kita cermati, dan kita teliti, bahwa sudah waktunya, pemerintah Indonesia, seluruhnya menggandeng tangan masyarakat demi persatuan, dan keutuhan bangsa, untuk menetapkan Hizbut Tahrir sebagai kelompok Teroris, dan memberikan Punishman yang nyata yaitu berupa sanksi Pidana kepada siapapun yang menyuarakan, mendukung, berpartisipasi, mempromosikan, maupun terlibat dalam segala agenda mereka, hanya dengan cara itu lah rantai kesesatan itu dapat di hentikan, demi menyelamatkan, bangsa, negara, dan generasi muda kita. 

Salam Pancasila, NKRI HARGA MATI ????????

Artikel Ditulis oleh : Ramdhan Agung Giri Nugroho (Koordinator Pusat Forum Cendikiawan Muda Indonesia)

Namun, sebelum pesan ini disampaikan secara panjang kali lebar, kami ingin mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi panitia pemungutan suara yang ada di lapangan. Tim Ceklissatu.com yang ada di lapangan kerap kali bercerita bahwa hampir semua TPS yang mereka liput, rata-rata bekerja hampir selama 36 jam. Sungguh usaha yang luar biasa bagi mereka yang ada di lapangan. Terima kasih. 

Selain itu, kami juga turut berduka cita atas wafatnya pejuang pemilu yang akhirnya menghembuskan nafas saat bertugas. Memang, rasa lelah, kepanikan, hingga riwayat penyakit menjadi faktor para pejuang pemilu ini harus menghembuskan nafas saat bertugas. Kami menekankan kepada Penyelenggara Negara khususnya KPU pusat untuk memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada keluarga yang ditinggalkan. 

Baca Juga : Angin Puting Beliung Seperti di Bandung dan Sumedang Berpotensi Terjadi di Daerah Lain

Namun, ironi lagi-lagi terjadi. Di tengah perjuangan mereka yang benar-benar serius di lapangan, harus diragukan hanya karena data yang tidak valid. Sebelas hari sudah perhitungan dilakukan. Dari mulai Quick Count berbagai lembaga survey hingga data real time KPU melalui aplikasi Si Rekap terus memberikan data baru. 

Namun lagi lagi namun, mengapa data di lapangan dengan data di Si Rekap bagaikan jauh panggang dari api. Tidak sinkron. Lalu, siapa yang bisa bertanggung jawab?

Memang, kami sudah mendengarkan keluhan ini dari para Pejuang Pemilu yang kerap kali mengeluhkan Aplikasi Si Rekap yang sulit untuk dipakai hingga ada beberapa data yang sulit diubah sehingga memakan waktu dalam bekerja. 

Ternyata, kemajuan teknologi yang ingin diusung oleh KPU belum bisa menjadi solusi di era yang katanya era kemajuan teknologi 4.0.

Ternyata, keterbukaan informasi yang ingin diusung oleh KPU belum bisa menjawab era yang katanya keterbukaan informasi publik. 

Bukan hanya di ajang pemilihan presiden, para kontestan di ajang pemilihan anggota legislatif dari tingkat pusat hingga daerah juga mempertanyakan kevalidan data ini. Data suara yang ada di Si Rekap dengan data C1 yang sudah disusun oleh Panitia KPPS di lapangan berbeda jauh. Ada apa ini?

Kami sebagai pemburu berita yang hidup dari klarifikasi dan klarifikasi jadi ingin bertanya dan mencari kebenarannya. 

Salam,

Suhairil Anwar
Pemimpin Umum Ceklissatu.com

Tepat 9 Februari ini sebagai Hari Pers Nasional (HPN). Pers harus mampu beradaptasi di tengah era digital dengan munculnya media baru (new media). Di sinilah pers yang sehat tetap dibutuhkan dengan berpegang pada prinsip kebenaran dan kualitas informasi.

Media baru menjadi tantangan jurnalis pada tuntutan zaman. Hal yang tidak bisa dihindari seiring perkembangan teknologi yang begitu pesat. Begitu dinamisnya media komunikasi berkembang.

Baca Juga : Indra Sjafri: Tim U-20 Indonesia terus Mengalami Peningkatan

Pers dalam kiprahnya menyebarkan informasi sesuai dengan kode etik jurnalistik. Kebebasan dan tanggung jawab pers dalam sajian pemberitaan yang demokrasi.

Pentingnya pers dalam bebas berekspresi di setiap pemberitaan yang menyuguhkan  informasi dengan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi berdasarkan fakta harus tetap dijunjung sehingga tidak membohongi masyarakat. Dibutuhkan ketangguhan pers pada keberimbangan dan sikap independen. 

Media baru melalui digitalisasi seharusnya tidak hanya memperhatikan kecepatan. Tetapi juga ketepatan akurasi informasi pada sumber yang kredibel. Verifikasi pemberitaan 

Peran Jurnalis dalam Tantangan Maraknya Hoaks Gaya hidup masa kini yang tidak lepas dari genggaman gadget membuat mudah mengakses informasi. Tingginya penggunaan media sosial memunculkan informasi yang membingungkan masyarakat antara fakta atau palsu.

Maraknya berita hoaks sangat dibutuhkan  jurnalis yang sehat. Jurnalis melakukan peliputan kembali dengan verifikasi dan check and recheck dalam menegakkan kebenaran. 

Pentingnya jurnalis membangkitkan kesadaran masyarakat melek media. Melek terhadap informasi yang benar. 

Fungsi Pers di Era Digitalisasi

Pers harus lebih tangguh di era digitalisasi dalam memberikan manfaat memenuhi kebutuhan informasi. Berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers,  pers berfungsi sebagai berikut:

1. To information (memberikan informasi)

Pers memberikan informasi berdasarkan fakta dan data. Pentingnya jurnalis melakukan sosialisasi cek fakta kepada masyarakat.

2. To education

Pers bersifat mendidik masyarakat. Masyarakat mendapatkan pengaruh dari edukasi pers. Konten-konten yang mendidik menciptakan masyarakat yang cerdas. Informasi yang disajikan 

bersumber dari penggalian wawancara, hasil riset, dan lainnya

3. To entertainment

Masyarakat membutuhkan hiburan. Namun tidak melanggar aturan. Selain hardnews, pers juga menyajikan soft news. Masyarakat tidak hanya disuguhkan berita berat, tetapi juga berita ringan.

4. To influence

Pers berfungsi sebagai pengawasan. Pengawasan pers dapat dilakukan melalui kritik, koreksi, dan saran. Hal ini dapat berupa kemasan berbagai bentuk berita. Pers melakukan kontrol sosial yang dibutuhkan masyarakat dan pemerintah.

Oleh: Maria Fitriah, S.Sos., M.Si

Dosen Prodi Sains Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Djuanda

Pertama, pada April 2023 dengan kasus penyalahgunaan kekuasaan. Hal itu terkait dengan kedekatannya secara pribadi dengan tersangka korupsi dan juga merupakan ketua partai republik satu. 

Kedekatannya tersebut dilakukan ketua KPU ketika Pemilu 2024 sedang pada tahapan verifikasi partai calon peserta Pemilu 2024. 

Kedua, Oktober 2023 dalam kasus aturan keterwakilan calon anggota legislatif perempuan yang bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu. 

Baca Juga : DKPP Nyatakan Ketua KPU Hasyim Asy'ari Terbukti Melanggar Kode Etik, Ini Sanksinya

Ketiga, terbaru adalah kasus penerimaan pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Gibran tanpa merevisi peraturan KPU sesuai dengan putusan MK. 

Namun semua sanksi DKPP tersebut tidak ada dampaknya sama sekali. Termasuk tidak ada pengaruhnya terhadap posisi Hasyim sebagai ketua KPU. 

Jadi pemilu yang sangat besar ini diselenggarakan oleh lembaga yang ketuanya berlumuran cacat moral dan etika. 

Cacat moral, karena tidak mempunyai rasa malu masih memimpin KPU walaupun sudah tiga kali mendapatkan hukuman peringatan keras terakhir. 

Cacat etika, DKPP memutuskan ketua KPU Hasyim Asy’ari terbukti tiga kali melanggar etika berat sebagai penyelenggara pemilu. 

Baca Juga : Disanksi Peringatan Keras Terakhir oleh DKPP, Begini Respon Ketua KPU Hasyim Asy'ari

Di sisi lain, putusan yang dilakukan DKPP pun terlihat "banci" dan ambigu. Dimana DKPP hanya menjatuhkan hukuman bersalah melanggar etika berat, bahkan sampai tiga kali, tanpa memberikan konsekwensi yang relevan atas hukuman tersebut. 

Dari putusan DKPP yang terkahir ini, kita bisa melihat beberapa gambaran. Pertama, mempertegas perilaku konspiratif penyelenggara pemilu. 

Sejak awal terbentuknya penyelenggata pemilu, baik KPU, Bawaslu maupun DKPP aroma potensi akan terjadi suasana konspiratif untuk saling mengamankan, membiarkan pelanggaran, kecurangan dan kejahatan pemilu terjadi. 

Bagaimana tidak, ketidakprofesionalan kinerja KPU dibiarkan oleh Bawaslu, informasi pelanggaran dimana-mana, tidak mendapat perhatian dari bawaslu. 

Baca Juga : Yusfitriadi: Elektabilitas Prabowo-Gibran Stagnan, Jokowi Declare Keberpihakan Total

Bahkan bawaslu selalu sibuk membenarkan pelanggaran tersebut dengan alibi yang bemacam-macam. 

Begitupun DKPP tidak mungkin menegakan hukum etik, karena pimpinan DKPP sebagai besar diisi oleh orang-orang yang cacat etika, karena pernah dijatuhi hukuman etik. 

Kedua, Penyelenggaraan Pemilu Tuan Etika. Pemilu ini, dari mulai berjalan tahapan diselenggakan dengan penuh tuna etika, baik dari penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu maupun pemilih. 

Tunaetika penyelenggara Pemilu dibuktikan dengan beberapa hal yang disebutkan di atas. 

Begitupun peserta Pemilu, sudah tidak malu-malu lagi melakukan praktik politik uang, praktek mobilisasi ASN, TNI, Polri, Kepala Desa dan Aparatur lainnya, manipulasi bansos untuk kepentingan politik, merekayasa hukum demi ambisi dinasti kekuasaan. 

Begitupun dengan pemilih, masih banyak yang memilih karena pengaruh materialistik dan intervesi pihak-pihak yang ambisi kekuasaan. 

Ketiga, potensi hilang kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Mana mungkin pemilu bisa menghasilkan sesuatu yang baik, bermoral dan bermartabat, jika proses penyelenggaraanya tidak melalui cara-cara yang bermoral dan beretika. 

Kondisi ketidak percayaan ini sudah mulai menampakkan riak-riaknya dibuktikan dengan berbagai fenomena politik serual moral diantaranya oleh para akademisi. 

Tiga gambaran suasana penyelenggara dan penyelenggaraan Pemilu 2024 di atas, sangat berpotensi menjadi ancaman legitimasi bagi penyelenggaraan dan hasil Pemilu 2024. 

Ketika proses penyelenggaraan dan hasil Pemilu tidak mendapatkan legitimasi, maka tidak sederhana dampaknya bagi masa depan Indonesia. 

Karena bagi saya hasil kontestasi elektoral termasuk dalam ini hasil Pemilu harus mendapatkan mininal tiga legitimasi, yaitu legitimasi kekuasaan, legitimasi politik dan legitimasi etik. 

Salah satu faktor jatuhnya Soeharto sebagai hasil Pemilu 1997 karena tidak mendapatkan legitimasi etik dari rakyat Indonesia. 

Hal itu menjadi Indonesia luluh lantak. Tentu rasa optimisme harus selalu ada pada diri anak bangsa, termasuk saya. 

Dimana dalam waktu kurang dari sepuluh hari menjelang tahapan pungut hitung masih ada waktu untuk memperbaikinya. 

Pertama, Ketua KPU harus mundur. Hal ini selain pertanggungjawaban moral dan etika, juga untuk mengembalikan kepercayaan publik bagi penyelenggaraan pemilu. Kedua, Moral Bawaslu. 

Dimana bawaslu harus bertanggungjawab secara moral terkait berbagai masalah yang terjadi dan diakibatkan oleh lemahnya kinerna bawaslu dalam mengawasi dan menegkan hukum pemilu. 

Ketiga, berhentilah jokowi "cawe-cawe". Turun gunungnya para akademisi dan gerakan masyarakat sipil, dipantik oleh pernyataan dan sikap jokowi yang cenderung cawe-cawe, dipertegas dengan perntaaan tidak masalah presiden dan para mentri kampanye (berpihak). 

Tentu saja kondisi ini akan berdampak serius pada pemyelenggaraan pemilu, termasuk sikapnya akan diikuti oleh penyelenggara negara sampai pada tingkatan bawah.

*)Penulis adalah Pengamat Politik dan Kebijakan Publik, Yusfitriadi.

Segala kenangan di 2023 segera diarsipkan lalu kemudian terbit resolusi yang tampaknya tidak jauh-jauh dari tahun-tahun sebelumnya. Pagebluk yang pernah menimpa manusia dalam kurun waktu beberapa lama menjadikan resolusi dan mimpi-mimpi menjadi angin yang terbang begitu saja. Berubah menjadi mimpi sederhana yang hanya ingin sehat, berbuat baik dan tetap bahagia sambil mencoba memperkuat pertahanan karena khawatir ombak-ombak yang mudah menyapu segalanya itu datang dan kembali menyirnakan segalanya. 

Meskipun demikian, kita tidak bisa lupa bahkan abai dengan kondisi tahun 2024. Tahun depan Bumi Pertiwi akan merayakan pesta demokrasi sebanyak dua kali, dari mulai Pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden sekaligus pemilihan calon legislatif dan beberapa bulan kemudian akan terjadi pemilihan kepala daerah di beberapa daerah. 

Baca Juga : Kota Toleransi,  Indeks Kerukunan Kota Bogor, Naik Jadi 79,98

Mesin politik bukan saja sudah dipanaskan, bahkan sudah bersiapkan menyalakan NOS untuk mempercepat dan mengakselerasi pergerakan. Kara-kata bahkan janji manis sudah terpampang di baliho-baliho pinggir jalan, layar gawai hingga layar kaca. 

Beberapa minggu kemarin dan ke depan, tema politik akan menjadi salah satu tema yang menarik di acara diskusi publik hingga diskusi warung kopi. Dan ingat, tidak sedikit yang status pertemanan hingga keluarga menjadi berubah karena pilihan politik dan pilihan para calon. 

Ini yang coba kami ingatkan kepada pembaca Ceklissatu.com bahwa tahun 2024 akan terjadi Perang Bintang, Perangnya di Langit dan kami tidak ingin terjadi tumbangnya di Bumi. Maksudnya, kami tidak ingin ada perpecahan di kalangan masyarakat bawah hanya karena kondisi politik. Meski berbeda pilihan, kita harus sama-sama tahu bahwa ini adalah ajang pemilihan presiden, bukan ajang hidup dan mati sebuah kelompok apalagi negara. Sejatinya kita tidak akan diusir pergi dari Nusantara Raya ini hanya karena calon pilihan kita tidak menang. Tidak. 

Jadi, tidak perlu bertaruh nyawa untuk kontestasi yang satu ini. Sadar atau tidak, riak-riak itu sudah ada. Bahkan, cara berfoto saat ini juga penuh aturan karena melambangkan jari-jemari bisa dianggap keberpihakan. Apalagi, kami mendengar bahwa ada beberapa kelompok yang sudah enggan mengucapkan kata pengiyaan dari doa-doa dan diganti dengan kata lain. 

Kembali lagi, sadar atau tidak politik identitas sudah sangat tercium di konstestasi kali ini. Lalu, apakah kita yang notabene merupakan rakyat mau menjadi korban? Tentunya tidak dan jangan pernah. Kita harus tetap hidup rukun, gotong royong, sehat serta bugar. 

Salam sehat untuk seluruh rakyat Indonesia, mari hadapi pesta demokrasi dengan kebersamaan dan kebahagiaan. 

Salam,
Pemimpin Umum Ceklissatu.com
Suhairil Anwar

Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, maka artinya adalah ilmu pengetahuan. atau ilmu pengetahuan adalah campuran informasi dengan pengalaman. Maka dari itu, untuk membentuk ilmu pengetahuan, maka informasi yang didapat dari panca indera perlu diperagakan lalu dicatat sebagai pengalaman.Lalu, bagaimana caranya mencatat pengalaman tersebut?  ada dua jenis dari knowledge management manusia, di antaranya
*Pertama : Tacit Knowledge*
Menurut Pusat Pendidikan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, tacit knowledge adalah jenis pengetahuan yang sulit ditulisankan karena memiliki kualitas individu (gabungan antara pengetahuan kognitif dan praktek individu). Bagaimana cara mendapatkan jenis pengetahuan ini? Pada umumnya, 

Kawan bisa mendapatkan jenis pengetahuan tersebut dari self-learning (belajar otodidak), pengalaman berharga, keyakinan, dan pandangan hidup.
Istilah lain dari tacit knowledge adalah invicible knowledge atau abstract knowledge. Mengapa istilah itu disebut demikian? Sebab, tacit knowledge sulit untuk disalurkan kepada orang lain. Contohnya ketika Kawan menemukan suatu cara ampuh dalam memenangkan debat dengan orang lain. Pastinya Kawan butuh metode tertentu atau bantuan untuk mendokumentasikan cara tersebut. Nah, untuk metode tersebut, tacit knowledge harus dikonversikan sebagai explicit knowledge.

Baca Juga : Taekwondo Kabupaten Bogor Ukir Prestasi Gemilang di Piala Gubernur Jabar

*Kedua : Explicit Knowledge*
Sebelumnya, kita  sulit untuk mendokumentasikan pengetahuan yang didapat karena cenderung tertanam dalam otak (tidak terlihat dan tidak terbaca). Untuk itu, Kita perlu mengonversikan tacit knowledge ke dalam explicit knowledge. Dalam artiannya, explicit knowledge adalah jenis pengetahuan yang dapat dilihat karena sudah didokumentasikan atau dirangkum dalam suatu karya.

ADA seorang Chief Executive Officer (CEO) sekaligus pemilik dari salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang dikenal genius. Bahkan, banyak orang di sekitarnya mengatakan bahwa dirinya memiliki indra keenam yang selalu bisa mengendus kesempatan. Padahal, ia tidak pernah duduk di bangku kuliah.
Ternyata, ketajamannya untuk melihat peluang itu sudah diasah sejak lama. Sejak masa remaja, ia dilepas oleh orangtuanya untuk bereksplorasi mencoba segala kemungkinan.

Hal itu menunjukkan bahwa kesuksesannya tidak diraih hanya karena ia pekerja keras, tetapi juga karena ia memang pembelajar.Hingga saat ini, walaupun sudah memiliki puluhan ribu karyawan, ia tetap bertemu dengan mitra-mitra bisnisnya dan melakukan networking secara teratur.Sayangnya, ketika ia lengser dari berbagai kegiatan operasional perusahaan, mulai terlihat kepincangan keterampilan dan pengetahuan dari para penerusnya.
Para manajer, bahkan level direktur sekalipun, tidak bisa mengimbangi kepiawaiannya dalam mengendalikan perusahaan dan melakukan beragam hal teknis yang biasa ia lakukan.

Perusahaan sudah berusaha untuk mencari pengganti yang sudah berpengalaman, tetapi tetap saja ada kesenjangan pengetahuan yang sangat jauh antara dirinya dan para suksesornya.
Pada dasarnya, kondisi serupa tidak hanya terjadi pada perusahaan tersebut. Berbagai organisasi, baik swasta maupun pemerintahan, sering kali kesulitan untuk menurunkan kepiawaian para begawan senior kepada para bawahan.

Padahal, beragam pelatihan sampai pendidikan formal pun sudah diberikan kepada para junior, lengkap dengan beragam fasilitas terbaru dan interaktif. Tujuannya, agar transfer ilmu dapat.Padahal, beragam pelatihan sampai pendidikan formal pun sudah diberikan kepada para junior, lengkap dengan beragam fasilitas terbaru dan interaktif. Tujuannya, agar transfer ilmu dapat dilakukan dengan santai, tetapi tetap lancar.
Ilmu yang didapatkan melalui pengalaman, diskusi dengan pelanggan, serta trial and error itu disebut sebagai tacit knowledge. Sayangnya, sering kali ilmu ini tidak tercatat dan hanya tersimpan di benak pemiliknya. Bahkan, kadang tidak disadari bahwa tacit knowledge merupakan aset yang sangat berharga.

Sementara itu, ilmu yang didapatkan di universitas, yang sudah diuji coba, disahkan melalui berbagai eksperimen, dituangkan dalam jurnal maupun buku-buku sebagai teori yang sudah sah untuk dipelajari, dan dijamin kebenarannya disebut sebagai explicit knowledge.

Dalam praktiknya, penggunaan pengetahuan eksplisit tanpa adanya pengolahan menggunakan pengetahuan tacit, tidak dapat memberikan value adding.Dalam praktiknya, penggunaan pengetahuan eksplisit tanpa adanya pengolahan menggunakan pengetahuan tacit, tidak dapat memberikan value adding.
Pasalnya, semua orang bisa mendapatkan pengetahuan eksplisit dan melakukan hal yang sama. Namun, pengetahuan tacit diperoleh dari pengalaman dan tergantung persepsi para pemiliknya.

Pengetahuan itulah yang dapat memberikan nilai berbeda-beda tergantung bagaimana cara kita mengolah pengetahuan tersebut. Tacit knowledge is intangible knowledge acquired from experience and insight.Masalahnya, sering kali para individu pemilik tacit knowledge tidak menyadari bahwa pengalaman dan pengetahuannya tersebut sangat berharga untuk diberikan kepada orang lain sebagai pembelajaran. Banyak orang menyebutnya sebagai “It’s what we know that we don’t know”.
Biasanya, pemegang tacit knowledge perlu didorong dengan pertanyaan-pertanyaan, seperti “Apa tiga strategi kunci Anda dalam berjualan?”.

Dari pertanyaan itulah, mereka baru menyadari bahwa ia memiliki kekhasan yang membedakannya dengan orang lain. Hal ini akan sangat bermakna bila ia ingin membantu orang lain untuk meraih kesuksesan yang sama.

*Pentingnya tacit knowledge*
Untuk diketahui, tacit knowledge adalah kemampuan praktis dan intuitif seseorang untuk memecahkan masalah, berinovasi, dan membuat keputusan-keputusan yang cerdas. Bisa dibayangkan situasinya bila suatu organisasi diisi oleh orang yang hanya menguasai teori, tidak kuat dalam praktik ataupun pengalaman.

Karenanya, perusahaan juga perlu berhati-hati ketika seorang pemegang tacit knowledge meninggalkan perusahaan atau sudah tidak berfungsi lagi. Sementara, seluruh pengalaman hanya tersimpan di benaknya dan tidak pernah dibagikan kepada siapa pun dalam organisasi sehingga tidak bisa dimanfaatkan lagi.
Biasanya, perbaikan sistem dan prosedur kerja sebuah perusahaan dilakukan karena terdapat penyesuaian dalam praktiknya. Namun, penyesuaian yang tidak tercatat dan hanya diketahui oleh individu yang melakukan modifikasi, akan hilang dengan sendirinya. Penerusnya pun akan kehilangan jejaknya.

*Cara membagikan tacit knowledge*
Karena kehadiran tacit knowledge sering tidak disadari oleh si empunya, dibutuhkan strategi yang lebih terstruktur untuk membantu proses transfer antara pemilik pengetahuan dan rekan-rekan kerjanya.
Contohnya, strategi yang dilakukan sebuah perusahaan konsultan dunia. Mereka membuat program makan siang antara para pensiunan dan talent di perusahaannya. Program ini membiarkan mereka mengobrol tanpa bisa mengontrol apakah terjadi perpindahan pengetahuan atau tidak.
Itulah yang sering disebut sebagai socially constructed learning. Situasi tersebut memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan dan tumbuhnya ide-ide baru sebagai hasil sharing dan obrolan yang bersifat informal.

Strategi lain adalah working out loud. Strategi ini biasa dilakukan oleh para ahli bedah di ruang operasi ketika mengajarkan para juniornya apa yang sedang ia lakukan. Narasi-narasi ini tidak mungkin ada di buku teori mana pun.

Kita sering tidak menyadari bahwa perusahaan yang sukses adalah mereka yang berhasil mengumpulkan cerita-cerita seputar praktik perusahaan, memberi konteks pada fakta-fakta yang ada sehingga interpretasinya pun menjadi lebih kaya. Ini membuat informasi informal tersebut bertransformasi menjadi pengetahuan yang siap diakses oleh mereka yang membutuhkan.

Hal lain yang juga bisa dilakukan adalah melakukan evaluasi intensif seusai pelaksanaan proyek sehingga lesson learnt terhadap semua kesalahan, perbaikan, dan kesuksesan bisa dicatat. Dengan demikian, perusahaan dapat mengumpulkan studi-studi kasus yang bisa diinventarisasi dan diteliti untuk menjadi bahan pembelajaran pada kemudian hari.

Jadi, bila ingin membentuk organisasi yang smart dengan bobot pengetahuan yang kuat, diperlukan sasaran yang jelas bahwa kita akan melakukan knowledge management yang terstruktur dengan cermat dan mengembangkan atmosfer belajar yang nyaman.

Kemudian, implementasikan prinsip-prinsip mentoring dan promosikan bahwa practice intelligence itu penting dan sangat bermanfaat untuk membawa perusahaan menjadi yang terdepan.

*Kegunaan Tacit dan Explicit Knowledge dalam Organisasi*
Setelah mengenal istilah tacit dan explicit knowledge, harapannya pembaca bisa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Katakan saja kita adalah seorang penulis novel. Kita bisa menggunakan pengalaman hidup pribadi sebagai referensi cerita dalam novel. Lalu, bagaimana kalau Kita berkumpul dalam suatu organisasi baik sekolah, kampus, atau pekerjaan? Ada beberapa fungsi yang dapat diambil untuk perkembangan organisasi tersebut.

*Pertama : Kegunaan Tacit dan Explicit Knowledge pada Organisasi Sekolah*
Bagi pembaca  yang menyandang status pelajar, maka pembaca  pasti sering menemukan organisasi sekolah baik dalam bentuk ekstrakurikuler atau OSIS. Dalam ekstrakurikuler, tentunya tacit dan explicit knowledge menjadi bahan penting untuk kemajuan ekstrakurikuler Kawan yang akhirnya bisa memenangkan lomba atau kejuaraan tertentu. Dalam OSIS, tacit dan explicit knowledge dapat menjadi sumber bagi kesejahteraan pelajar. Lalu, bagaimana fungsi tersebut digunakan dalam kedua organisasi penting di sekolah.

Sumber sharing antaranggota OSIS lain (tacit knowledge) dapat dijadikan evaluasi yang dituangkan dalam variasi dan perbaikan program kerja secara laporan/tulisan (explicit knowledge).
Observasi dari anggota ekstrakurikuler basket pada ektrakurikuler basket di sekolah lain (tacit knowledge) dapat dijadikan laporan atau papan strategi bagi permainan basket (explicit knowledge).
Mentor Pramuka memberikan isyarat atau kode bendera kepada anggota pramuka (tacit knowledge). Selanjutnya, isyarat atau kode bendera tersebut difoto sebagai bentuk dokumentasi bagi anggota pramuka yang baru explicit knowledge).
Masih banyak contoh dalam kegunaan tacit dan explicit knowledge pada organisasi sekolah. Pada intinya, pembaca yang sebagai pelajar tidak boleh pelit dalam berbagi pengetahuan pada orang lain.
*Kedua : Kegunaan Tacit dan Explicit Knowledge pada Organisasi Kampus*

Untuk pembaca yang mahasiswa, tentu organisasi di kampus lebih beragam daripada organisasi sekolah. Ada beberapa tingkatan dari organisasi kampus, seperti tingkat jurusan (HIMA/HMJ), tingkat fakultas (BEM Fakultas), dan tingkat universitas (BEM/SEMA). Selanjutnya, ada organisasi yang berdiri sendiri, seperti organisasi bidang olahraga, organisasi bidang bahasa, dan keilmuan. Lalu, apa kegunaan tacit dan explicit knowledge dalam organisasi-organisasi di kampus.

Berbagi evaluasi antaranggota lalu didokumentasikan sebagai program kerja baru, seperti proposal kerja. Pengalaman anggota yang pernah menekuni program kerja seminar di sekolahnya, lalu menerapkannya dalam bentuk proposal bagi program kerja organisasi kampusnya. Hasil diskusi periode kepengurusan sebelumnya didokumentasikan sebagai artikel dan esai untuk pembelajaran kepengurusan selanjutnya.

Pada intinya, organisasi kampus perlu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan perilaku pembelajar anggota-anggotanya. Buat kita yang jadi koordinator atau pemimpin dalam organisasi kampusnya, Kita  perlu lebih banyak mendengarkan mereka perihal berdiskusi atau berdialog dengan anggota. Alhasil, pembaca kemungkinan besar bisa mendapat tacit knowledge yang mewah untuk menghasilkan tacit knowledge terbaik di organisasi.

*Ketiga : Kegunaan Tacit dan Explicit Knowledge pada Pekerjaan:
Dalam lingkup pekerjaan, Pembaca tidak akan jauh-jauh dengan lingkungan perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan perlu menyusun strategi agar karyawannya tetap terorganisir dan terekam hasil pekerjaannya. Tidak heran, banyak perusahaan yang menghasilkan beragam explicit knowledge untuk memudahkan proses knowledge management-nya, seperti pada poin-poin berikut.

Demi memudahkan penyaluran informasi pada karyawan baru, karyawan lama/pensiun harap mendokumentasikan hasil kerjanya dalam bentuk laporan atau PPT. Selanjutnya, untuk memudahkan prosedur, perusahaan menerapkan standar operasional prosedur (SOP) yang dapat digunakan oleh beragam departemen dalam memproduksi atau melakukan pekerjaannya sesuai target/standar yang berlaku.

Rapat atau diskusi bersama rekan kerja lain didokumentasikan dalam bentuk notulensi atau MoM (Minutes of Meeting). Beberapa benefit yang bisa didapatkan bila menggunakan tacit dan explicit knowledge di perusahaan adalah proses pembelajaran berkelanjutan dan inovasi, pekerjaan jadi lebih efektif dan efisien, memperkuat koordinasi antarkaryawan, dan mempercepat rencana strategis perusahaan.

Tacit dan explicit knowledge memang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan Kedua hal inilah yang menuntun Kita untuk bisa mencapai mimpi atau cita-cita. Dengan kata lain, lakukanlah kegiatan produktif, maka Kita bisa mendapat perspektif baru tentang perjuangan serta motivasi hidup.

Penulis: Dr. Iswadi, M.Pd.
Dosen Universitas Esa Unggul.

Ibu Kota Nusantara, 7 Desember 2023 - Dalam kunjungannya ke IKN, Ganjar menyampaikan komitmennya untuk menuntaskan IKN. Ganjar berpandangan bahwa IKN bukan hanya sebuah kota baru yang belum pernah ada di dunia, tetapi lambang harapan baru yang akan menjadi pusat ekonomi hijau dan ekonomi digital yang menghadirkan banyak lapangan pekerjaan.

Terkait pertanyaan mengenai kondisi IKN saat ini, Jubir Muda Ganjar Mahfud, Virdian yang juga hadir langsung di tanah IKN menanggapi dengan membandingkan proyek IKN dengan proyek Semanggi yang dilakukan Sukarno. 

Baca Juga : Ganjar Pranowo Disambut Tukang Becak dan Petani di Kendari, Sempat Bahas Persoalan Pangan

“Dulu sebelum Semanggi dibangun Sukarno, Semanggi itu kawasan rawa. Banyak yang mempertanyakan ketika Sukarno membangun Semanggi. Banyak yang bilang tidak masuk akal dan pemborosan dana. Tapi lihat setelah beberapa dekade hasilnya luar biasa. Jatinangor dulunya perkebunan teh, dengan komitmen pembangunan, sekarang menjadi pusat pendidikan di Jawa Barat. Serpong dulu hutan, melalui kolaborasi pemerintah dengan badan usaha, sekarang siapa yang tidak mau tinggal di situ.”kata dia.

“Kami anak muda perlu kepemimpinan yang bisa melihat ke depan dan memiliki tekad membangun, melihat tahun bahkan dekade ke depan, bukan hanya yang melihat saat ini kondisinya seperti apa lalu menyerah tidak mau membangun. Visi Mas Ganjar membangun IKN seperti komitmen Sukarno dulu, dan komitmennya 1000%.”tegas Virdian.

Virdian juga menyampaikan pesanan Ganjar Pranowo bagi timnya untuk menyerap sebesar-besarnya aspirasi masyarakat terkait IKN.

“Mas Ganjar membangun dengan kehati-hatian, komitmen untuk menuntaskan penting tapi bagaimana dilakukan dengan hati-hati dan melibatkan publik juga sangat diperhatikan. Kami sadar sosialisasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis IKN ini baru dilaksanakan dua kali. Mas Ganjar nitip agar perencanaan-perencanaan IKN ini disebarluaskan dan difasilitasi sama timnya untuk dibaca dan kritik.”ujarnya.

Arahan Ganjar Pranowo untuk memfasilitasi sosialisasi kajian mengenai IKN tersebut selaras dengan komitmen untuk “menengahkan” masyarakat adat yang telah disampaikan pada hari sebelumnya. 

“Ada yang ke Kalimantan dilihat hutannya saja, mungkin pembangunan tidak menarik buat dia. Ada yang ke Kalimantan lihat Proyek IKN-nya saja, soal hutan dan masyarakat tidak terpikirkan. Tapi kalau Pak Ganjar lihat manusianya dulu sebagai pusat pembangunan, lihat alamnya agar tetap terjaga, dan lihat rencana pembangunannya agar optimal. Makanya konsep kotanya ini Kota Z, kota ramah lingkungan, berteknologi tinggi, serta tentram dan nyaman untuk bisa berkarya. Kalimantan tidak akan menjadi satu-satunya, tapi akan dibangun di seluruh titik Indonesia”   

Virdian Aurellio H
Jubir Muda Ganjar Mahfud
081383439722

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri (FB) ditetapkan sebagai tersangka, padahal, biasanya dia yang paling depan dan menjadi spoke person utama dalam mengumumkan oknum pejabat yang melakukan tindakan korupsi. 

Memang, ini bukan yang pertama kali pimpinan lembaga antirasuah itu melakukan tindakan melanggar hukum dan harus mendekam di balik jeruji besi. Meskipun benar atau tidak kita juga tidak ada yang tahu. Benar-benar salah atau memang dijebak kita semua tidak ada yang tahu. Ada banyak kisah yang seperti rahasia dan hanya mereka-mereka dan Tuhan yang tahu. 

Baca Juga : Usai Ditetapkan Tersangka Dugaan Pemerasan, Firli Bahuri Dicekal ke Luar Negeri

Tapi, ini bukan yang pertama. Ini yang membuat kita harus kembali berpikir dan meresapi. Bila wasit saja diganjal kartu merah, harus kepada siapa kita bertaruh. Ketika sang pengadil ternyata juga memiliki kesalahan, kepada siapa kita harus percaya. 

Berdasarkan data Tim Ceklissatu.com di lapangan, Firli Bahuri dinyatakan sebagai tersangka karena disinyalir melakukan tindakan pemerasan kepada Syahrul Yasim Limpo (Mantan Menteri Pertanian Era Jokowi-Maruf Amin). Sebelumnya, memang sudah beredar bahwa FB memiliki tindakan cacat hukum saat SYL sudah ditangkap dan dinyatakan melakukan tindakan KKN. Awalnya saya coba yakin FB tidak melakukan itu, tapi kenyataan berkehendak lain. Dan ternyata FB juga dinyatakan sebagai tersangka selang beberapa minggu kemudian. 

Dan tampaknya, ini bukan kasus yang pertama dan terakhir. Atau jangan-jangan memang ada transaksi jual beli kasus di lembaga antirasuah tersebut. Entah, kita belum tahu kemana arah kasus ini. Tapi yang jelas, rasanya rakyat sudah bosan mendengar Kisah Cicak VS Buaya. 

Haruskah kisah ini kembali menjadi sarapan bagi masyarakat bahkan jadi cerita penghantar tidur? 

Semoga tidak. Tentunya kita semua ingin negara ini menuju peradaban, terhindar dari praktik-praktik oknum yang hanya mementingkan perutnya dan lupa dengan negara. Jangan. 

Salam,

Pemimpin Umum Ceklissatu.com
Suhairil Anwar

Rasanya, penggalan lirik Surat Buat Wakil Rakyat yang diciptakan dan dipopulerkan oleh Iwan Fals masih relevan dengan kondisi saat ini.

Meskipun lagu tersebut diciptakan 35 tahun yang lalu, namun masih terdengar nyaring di kondisi saat ini.

Baca Juga : Bumi Tegar Beriman sedang Tidak Aman

Beberapa bulan lagi Indonesia akan melangsungkan pesta demokrasi. 14 Februari akan menjadi momentum hari kasih dan cinta rakyat terhadap pilihan mereka masing-masing dalam memilih Calon Presiden hingga Calon Legislatif.

Namun, menjelang pemilihan mengapa para legislator yang disebut sebagai kumpulan orang-orang hebat hanya sibuk mencari simpati tapi berjiwa antipati.

Baliho hingga produk-produk desain grafis sudah terpampang dengan jelas di jalan-jalan besar hingga gang-gang yang berliku. Berbagai gaya foto hingga gaya desain tersaji dan seolah merasa layak untuk dipilih.

Padahal, di kondisi genting-genting ini para legislator malah asyik sendiri. Contohnya saja para legislator yang ada di Bumi Tegar Beriman, mereka tetap berdasi tetapi lupa bawa rakyat masih bingung mencari sesuap nasi.

Mereka masih sibuk obral janji tapi lupa akan perannya sebagai pemerhati.

Berbagai masalah di Bumi Tegar Beriman dari mulai rusaknya Taman Separator hingga adanya indikasi korupsi di salah satu instansi seolah luput dari perhatian.

Padahal, lagi-lagi padahal, peran kontrol ada di mereka para legislator yang hampir 80% mencalonkan lagi sebagai calon legislatif.

Di tengah keantipatian mereka, apakah layak untuk mendapatkan simpati. Di mana peran mereka ketika fasilitas publik yang terbengkalai tidak diperhatikan. Di mana???

Di mana mereka ketika ada salah satu BUMD yang memiliki indikasi ada kasus korupsi malah tidak dipelototi. Bukankah itu seharusnya menjadi peran mereka?

Ah, rasanya rakyat harus berpikir 12 kali untuk kembali menitipkan suara kita di kantung safari mereka.

Di mana hatimu?

Di mana lidahmu?

Salam,

Pemimpin Umum Ceklissatu.com

Suhairil Anwar

Bagaikan surga, Kabupaten Bogor punya potensi sumber daya alam hingga pusat industri. Dalam satu tahun, Bumi Tegar Beriman juga dapat meraup pemasukan sekitar 3 Triliun. Siapa yang tidak tergiur? Siapa yang tidak tergoda.

Namun, di balik besarnya potensi Kabupaten yang selalu disebut sebagai arena Perang Bintang Calon Anggota DPR RI ini, juga memiliki lebih dari segudang problematika.

Baca Juga : Mahasiswa Minta Bupati Bogor Segera Ganti Kepala BPKAD dan Tegas soal Kasus PT PPE

Selain pembangunan fisik dan Sumber Daya Manusia yang masih lamban, masih banyaknya kasus stunting, Kabupaten Bogor juga kerap kali menggoda para pejabatnya untuk melakukan praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Tidak hanya satu kali masyarakat Kabupaten Bogor harus membaca berita negatif tentang Kepala Daerahnya yang masuk bui. Juga beberapa oknum pejabatnya.

Baru-baru ini, salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni Putra Prayoga Energi (PPE) dinilai melakukan tindakan yang merujuk ke tindakan tindak pidana korupsi.

Baca Juga : Soal Kasus PT PPE, Center for Budget Analysis Desak Pemkab Bogor Harus Tegas

Laporan yang tidak transparan serta laporan pertangungjawaban yang selalu tidak selesai dengan baik disinyalir adanya praktik pelaporan yang tidak transparan.

Padahal, sebagai Badan Usaha Milik Daerah, PT PPE seharusnya bisa menjadi sapi perah yang menghasilkan dan menyokong pemasukan bagi daerah serta perekonomian masyarakat Kabupaten Bogor.

Namun, apa nyatanya? Administrasi yang merupakan hal paling sederhana dalam organisasi dan instansi saja tidak dilaporkan dengan sangat baik. Berbagai instansi sudah mencurigai dan mendorong semua penegak hukum untuk menggunakan Powernya dalam menyelesaikan ketidak profesionalan PT PPE.

Baca Juga : Dinilai Lambat Tangani Kasus PT PPE Mahasiswa Minta Kepala Kejaksaan Negeri Bogor Dicopot

Berdasarkan data Tim Ceklissatu.com di lapangan, kasus ini sudah sampai di Kejaksaan Negeri Bogor. Namun apa hasilnya? Kejaksaan Negeri seperti Macan Ompong saat mengurus masalah PT PPE.

Di masa Pelaksana Tugas Bupati Bogor Iwan Setyawan yang tinggal beberapa hari lagi, seharusnya masalah ini bisa diselesaikan dengan baik. Jangan sampai masalah ini menjadi Pekerjaan Rumah dan Iwan Setyawan tidak bisa tidur nyenyak bahkan memiliki mimpi buruk karena kasus ini.

Kami, Ceklissatu.com mendesak Kejaksaan Negeri Bogor dan juga Bupati Bogor Iwan Setyawan untuk tegas dalam menyelesaikan kasus ini.

Selesaikan!

Tuntaskan!

Amankan!

Salam,

Pemimpin Umum Ceklissatu.com

Suhairil Anwar

Akhirnya, saya coba sempatkan menonton film itu. Ya, saya ingat, ternyata film Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso merupakan tayangan dokumenter dari kasus yang sempat menarik perhatian publik lebih dari satu bulan. 

Saya ingat, waktu kasus itu mencuat saya masih di lapangan. Setelah mencari berita, kami awak media selalu menyempatkan waktu bersama untuk berbincang-bincang sambil menikmati kopi. Saat kasus itu bergulir, hampir setiap hari menjadi pokok bahasan. Dari mulai sekadar obrolah, hingga taruhan. Jessica pembunuhnya atau bukan? 

Baca Juga : Siap-siap Akhir Oktober Whatsapp Tidak Bisa Digunakan di Ponsel-ponsel Ini. Cek Daftarnya Buruan!

Memang, kasus itu menarik meski yang dijadikan tersangka hingga yang jadi korban bukan publik figur. Cara korban meninggal yang begitu mendadak, dugaan kepada tersangka yang membunuh dengan racun, seringnya kemunculan ayah korban hingga dinginnya sikap tersangka menjadi bumbu-bumbu dari kasus itu yang tidak pernah terdengar menjadi usang. 

Tega, bahkan sadis, menjadi padanan kata yang mewakilkan kasus ini bila membahas cara si tersangka membunuh. Bayangkan, teman dekat mana yang tega dengan sadis membunuh kawannya dengan membubuhkan racun sianida di secangkir kopi. Lagi-lagi, kasus ini selalu menjadi pembahasan di segala lini obrolan. 

Kini, 7 tahun berselang kasus ini kembali mencuat. Bukan karena kebaruan hasil putusan, namun karena sebuah tayangan. Film dokumenter yang dibuat dan disajikan Netflix ini kembali membuat berbagai prasangka, berubahnya pola pikir hingga terkaan terhadap kasus itu. 

Memang, tayangan tersebut menyampaikan pandangan yang sangat jarang sekali mencuat di media pada saat itu. Entah sosok lain dari sang ayah, ketidakadilan yang diterima Jessica, hingga tidak adanya bukti yang jelas. Apalagi, pernyataan ahli forensik di film itu juga seolah menyampaikan bahwa bisa saja korban meninggal secara alami. 

Belum lagi, kembali muncul dugaan bahwa ternyata ada tersangka yang sesungguhnya dan Jessica hanya menjadi kambing hitam. 

Entah, tayangan film dokumenter ini akan kemana. Memang, bila langsung menyimpulkan hanya dari satu tayangan yang kurang lebih berdurasi 12 kali mengeliling lapangan sepak bola sambil berlari, agaknya kurang bijaksana. Meskipun, ada banyak riak-riak di dalam negeri hingga di dunia internasional yang mendorong kasus ini kembali dibuka di publik. 

Tetapi, di sesi akhir, sadar atau tidak, Netflix juga seolah-olah memberikan sinyal akan tayangan berikutnya yakni membahas kasus sang jenderal yang belum lama ini juga viral, yakni Fredy Sambo. 

Jadi, mau ke mana tujuan film Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso ini? Mari kita ikuti terus. Jangan lupa, sajikan kopi tanpa sianidanya ya. 

Salam,

Pemimpin Umum Ceklissatu.con
Suhairil Anwar

Kasus perundungan bisa terjadi dimana, kapan dan bisa menimpa siapa saja. Bahkan dalam pergaulan sehari-hari, tanpa kita sadari dalam bentuk komunikasi secara tidak sengaja telah melakukan perundungan terhadap seseorang. Terlebih dalam gurauan kepada rekan maupun saudara. Celakanya bentuk komunikasi seperti ini baik kontak fisik atau non fisik sudah dianggap biasa di kalangan masyarakat.

Belakangan marak kasus perundungan yang mencuat ke publik. Berawal menyebar di media sosial hingga akhirnya menjadi viral. Dalam sepekan terdapat kurang lebih dua kasus perundungan yang mencuat ke publik. Salah satu kasus pertama yang mencuat adalah perundungan di Cilacap dan kasus kedua di Balikpapan.

Mari kita singkap fakta terhadap kasus perundungan di Cilacap. Pelaku Bullying di Cilacap ini tergabung dalam sebuah kelompok atau grup bernama Basis (Barisan Siswa). Dalam kelompok itu korban mengaku tergabung dalam “Geng” Basis. Karena pelaku yang juga dipilih sebagai ketuanya, ia tidak terima jika korban mengaku sebagai anggotanya maka terjadilah kasus Bullying. Fakta lainnya adalah pelaku ini berprestasi dalam hal kegiatan akademik maupun ekstrakurikuler. Lalu bagaimana mungkin anak berprestasi bisa menjadi pelaku aksi perundungan?

Menurut saya lingkungan pergaulan bisa turut berpengaruh dalam perubahan sikap anak. Pencegahan terhadap kekerasan di lingkungan anak bisa dilakukan di “circle” keluarga. Orang tua bisa memperkenalkan tentang Bullying, mulai dari resiko hingga dampak kepada orang lain. Bisa juga orang tua berperan menjadi teladan bagi anak di rumah. Biasanya sifat anak dan perilaku di luar rumah merupakan refleksi dari situasi di rumah. Seperti kebiasaan anak berkata kasar, mengumpat, memaki dalam percakapan sehari-hari ke sesama teman bisa diartikan lemahnya pengawasan orang tua saat anak di rumah. Ajarkan memberi rasa hormat dan saling menghargai kepada orang lain serta memunculkan jiwa empati terhadap sesama. Pengawasan konten media sosial juga bisa menjadi alternatif upaya mencegah perubahan karakter anak.

Dari contoh kasus-kasus perundungan atau Bullying yang ada di masyarakat hari ini sepertinya sudah mulai bergeser ke unsur penganiayaan. Unsur kekerasan fisik mulai ditampilkan dalam sejumlah kasus perundungan yang ada saat ini. Tidak jarang korban mengalami luka bahkan cedera serius. Justru yang dikhawatirkan adalah bukan luka fisik, namun luka psikologis secara mendalam terhadap si korban alias “Dendam Kesumat”.

Red

Sepak bola di Indonesia memang sudah menjadi olahraga yang sangat populer. Berdasarkan data yang dirilis oleh Nielsen dalam World Football Report 2022, sebanyak 69 persen penduduk Indonesia tertarik dengan sepak bola. Indonesia bahkan menempati posisi ketiga di Asia dengan jumlah penduduk terbanyak yang antusias terhadap sepak bola. Dari antusias dan animo masyarakat Indonesia tersebut, tentu ada harapan masyarakat tanah air untuk persepakbolaan Indonesia agar dapat bangkit dan keluar dari jalan berliku pintu labirin tersebut.

Upaya pengembalian kepercayaan dan antusias publik dalam dunia persepakbolaan Indonesia harus dilakukan. Melakukan pembenahan atau sterilisasi dalam pengurus internal agar urusan persepakbolaan ini tidak dapat diganggu oleh pihak eksternal juga perlu dilakukan. Koordinasi antara federasi dan klub untuk membuat liga sepak bola yang menarik juga sangat dibutuhkan. Format kebijakan yang fresh dan jelas tentu dapat membuat kompetisi liga sepak bola Indonesia lebih berkualitas, profesional dan kompetitif.

Baca Juga : Timnas Indonesia U-17 Jalani Uji Coba Lawan Klub Divisi 5 Jerman

Langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit dalam membentuk Satgas Anti Mafia Bola bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjadi sorotan publik. Pembentukan Satgas Anti Mafia Bola ini adalah mengejawantahan intruksi Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan persepakbolaan tanah air yang lebih profesional, berprestasi dan bersih.

Ketegasan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam memberantas mafia bola di Indonesia telah memberikan angin segar bagi masa depan persepakbolaan tanah air. Dengan membongkar kasus pengaturan skor sepak bola atau match fixing dalam pertandingan Liga 2, ketegasan Jenderal Listyo Sigit ini dinilai akan mewujudkan sepak bola Indonesia yang profesional, berprestasi dan bersih tersebut.

Baca Juga : Tambah Kekuatan Hadapi Uzbekistan, Indonesia Turunkan Ramadan Sananta 

Ketua Satgas Anti Mafia Bola, Irjenpol Asep Edi Suheri yang juga menjabat sebagai Wakabareskrim Polri merilis hasil lidik sidik kasus match fixing pertandingan Liga 2 tahun 2018 dalam konferensi pers Bareskrim Polri pada tanggal 27 September 2023 dengan menetapkan enam orang tersangka. Keenam tersangka itu berinisial K selaku LO atau perantara wasit dan A selaku kurir pengantar uang. Selanjutnya, M selaku wasit tengah, E selaku asisten wasit 1, R selaku asisten wasit 2 dan A selaku wasit cadangan. Modusnya, mereka melobi wasit yang mengawal pertandingan memudahkan kemenangan bagi tim yang membayar. Pihak klub bola itu mengaku telah mengeluarkan uang sebesar Rp1 miliar untuk satu musim Liga 2 tersebut. Sampai saat ini Satgas Anti Mafia Bola besutan Jenderal Listyo Sigit tersebut masih terus melakukan penyelidikan dan tidak menutup kemungkinan akan menetapkan tersangka baru. Enam tersangka ini hanya berperan sebagai perantara dan wasit yang menerima suap.

Langkah Bareskrim Polri ini patut diapresiasi, kasus yang penulis sebutkan diatas sangat mencoreng nama baik persepakbolaan Indonesia. Dengan ketegasan terhadap mafia bola tersebut tentu akan memberikan efek jera kepada mereka. Sehingga, cita-cita bersama pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk terwujudnya persepakbolaan Indonesia yang lebih profesional, berprestasi dan bersih dapat segera tercapai, demi nama baik persepakbolaan Indonesia yang hebat di mata internasional. Bravo Polri!

Oleh: Rizqi Fathul Hakim, Ketua Umum PB INSPIRA (Pengurus Besar Inisiator Perjuangan Ide Rakyat)

Lama-lama, saya ikut serius mendengarkan bahwa ternyata dua yang lalu dia bersama kawan-kawan sejawatnya yang masih kuliah sempat bahagia kegirangan karena Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Teknologi Indonesia (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makariem mengumumkan bahwa pendidikan tinggi (PT) di Indonesia akan mengikuti berbagai negara maju yakni bisa meluluskan mahasiswa tanpa skripsi atau karya ilmiah. 

Bagi mahasiswa yang sedang berjerih payah, menyelesaikan kuliah melalui skripsi dan juga akan berjuang, pasti ini menjadi angin segar. Anak saya dan kawan-kawannya juga sempat bahagia bahwa dia dan kawan-kawannya bisa lulus tanpa skripsi yang biasanya jadi momok. 

Baca Juga : Penjabat Gubernur Jabar Tanda Tangani Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Tahun 2024

Tapi, anak saya juga melanjutkan ceritanya bahwa ternyata angin segar itu tidak berlangsung lebih dari tiga hari. Kenapa? Karena ternyata kebijakan itu dikembalikan lagi oleh Mas Menteri kepada masing-masing PT. 

Namun pertanyaannya? Apakah bisa mahasiswa lulus tanpa skripsi? 

Menurut pengamatan saya, ada beberapa jurusan yang bisa lulus tanpa skripsi, ada yang bisa. Namun, bukan berarti mahasiswa dapat lulus tanpa membuat apa-apa, tapi bisa dengan membuat karya bidang atau base project. 

Kawan saya yang saat ini menjadi Dosen Sains Komunikasi misalnya, dia bercerita bahwa jurusan Sains Komunikasi bisa saja meluluskan sarjana Sains Komunikasi tanpa skripsi melainkan membuat karya bidang sebuah proyek seperti membuat majalah, investigasi khusus, liputan televisi, event, PR Campaign dan lain-lain. Atau jurusan ekonomi bisnis bisa saja menguji mahasiswanya untuk membuat usaha yang bisa berkembang.

Mengapa karya bidang bisa menjadi alternatif? Karena bisa saja karya itu menjadi portofolio dan pengalaman bagi mahasiswa sebelum masuk dunia kerja atau bahkan membangun usaha. 

Tapi pastinya beberapa jurusan eksak akan sulit bila meminta mahasiswanya untuk membuat karya bidang tapi bukan berarti tidak bisa. 

Kuncinya, kelulusan mahasiswa itu mau dengan karya ilmiah atau karya bidang tentunya bisa-bisa saja, dan bukan berarti bisa lulus tanpa diuji dan membuat apa pun, tentunya itu bisa membuat mahasiswa jadi lulus tapi tidak lolos. 

Sebagai orang tua yang sedang mendampingi buah hati yang tengah mengenyam pendidikan tinggi, saya juga tentunya menanti kebijakan Mas Menteri, apapun keputusan beliau, tentunya sudah melalui proses pertimbangan yang matang dan bukan hanya sebagai proyek semata karena ini untuk masa depan bangsa kita. 

Salam,

Pemimpin Umum Ceklissatu.com
Suhairil Anwar

Sadarkah, bencana kekeringan ini sudah terjadi dimana-mana termasuk di Bogor, baik kota maupun di kabupaten. Padahal Bogor dikenal sebagai kota hujan yang notabene mampu menampung persediaan air cukup banyak. Faktanya justru beberapa wilayah di Kota maupun Kabupaten Bogor mengalami kekurangan air bersih. 

Fakta yang lebih mencengangkan lagi adalah hampir setengah wilayah kecamatan di Kabupaten Bogor mengalami kekurangan air bersih. 

Bukan hanya wilayah Bogor saja yang mengalami kekurangan air bersih bahkan di seluruh daerah di Indonesia mulai mengalami fenomena yang sama. Tidak tanggung-tanggung pemerintah sampai harus membuat hujan buatan meskipun tidak cukup memengaruhi persediaan air bersih bagi warga. 

Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor hingga bulan September sudah hampir kurang lebih 2 juta liter air bersih disalurkan ke 118 desa di 27 kecamatan di wilayah Kabupaten Bogor. 

Penyaluran dilakukan melalui BPBD Kabupaten Bogor, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor, PDAM Tirta Kahuripan dan sejumlah instansi terkait. 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) hingga akhirnya menetapkan kekeringan pada status Tanggap Darurat Kekeringan.

Menurut ahli Hidrogeologi Fakultas Teknik, Universitas Pakuan, Singgih Irianto bahwa wilayah Bogor ini sangat minim recharge area atau pengisian ulang air. Tidak mesti dataran tinggi memiliki cadangan air yang cukup, justru menurut Singgih daerah seperti Ciapus, Tamansari, Cijeruk recharge areanya hanya sebatas di air tanah sehingga harus dilakukan kajian proses identifikasi. 

Setelah proses identifikasi langkah selanjutnya melakukan pengelolaan air tanah, mempertahankan lokasi tahanan imbuhan pengisian, penghijauan di daerah hulu. Sedangkan untuk daerah pengisian, terus dibuat sumur-sumur resapan untuk daerah-daerah pengisian sehingga air-air itu tetap dipertahankan.

Seperti di wilayah Babakan Madang adalah daerah langka air tanah. Secara Hidrogeologi potensi air tanahnya tidak ada atau sedikit sekali. Sehingga harus disuplai dari air permukaan karena batuan di wilayah itu lempung semua jadi tidak berfungsi sebagai penyimpan air tanah. 

Ditambah lagi musim kemarau jadi air tanahnya itu hanya ada di lapukan-lapukan bebatuan lalu pada kemarau agak panjang sudah habis airnya. Alternatifnya adalah dibuatkan penampungan atau memanfaatkan air-air permukaan, air sungai. 

Tapi tidak lupa yang terpenting adalah di hulunya harus dikelola dengan baik. Pemkab sendiri telah melakukan rapat koordinasi terkait penanganan bencana kekeringan ini. 

Rapat koordinasi membahas langkah dan strategi penyaluran air bersih ke wilayah telah dilakukan, salah satu pembahasan adalah pembuatan sumur bor. Permasalahan baru pembuatan sumur bor justru malah akan membuat rongga di dalam tanah karena eksploitasi air tanah secara berlebihan. 

Alternatif lainnya yang dapat dilakukan secara swadaya adalah dengan cara membuat embung-embung air. 

Embung air adalah sebuah waduk mikro di lahan pertanian atau air permukaan atau sungai yang dibangun untuk menampung kelebihan air hujan. Atau ada lagi menurut Rudy Susmanto, Ketua DPRD Kabupaten Bogor bahwa menjaga alam itu menjadi hal yang penting. Bukan hanya menjaga tapi mengatur keseimbangan dengan alam sekitar menjadi kunci dari segala bentuk bencana. Selain menurut dia bencana ini tidak dapat diprediksi, bentuk antisipasinya merawat dengan baik ekosistemnya. Kalaupun Bogor alamnya lestari dan sebagiannya wilayah penyangga, ini bukan permasalahan Bogor sendiri tapi jadi juga permasalahan dunia. Tanggung jawabnya dari mana? ya dari kesadaran kita bersama-sama.

Tanpa terasa, karir yang dijalaninya sejak tahun 1994 telah menerbangkan perempuan yang akrab disapa Nonnie ini untuk menginjakkan kaki di berbagai negara. 

"Pertama kali liputan ke luar negeri itu ke Auckland New Zealand tahun 1999 untuk meliput Pembalap Rifat Sungkar yang tengah ikut kompetisi Asia Pasifik," kata perempuan yang aktif di PWI Jaya sejak 2018.

Perempuan yang saat sekolah pernah mengikuti kegiatan pertukaran pelajar ke Jerman selama 8 bulan ini berkisah bahwa awalnya hanya berbekal suka menulis sejak sekolah karena berasal dari kelas bahasa, kemudian terinspirasi dari Saudara yang merupakan seorang Wartawati dari Media TVRI. 

Baca Juga : Prabowo Umumkan RI Siap Diperkuat 24 Pesawat Tempur F-15EX Baru dari AS

"Saya koq melihat dia enak ya, suka aja ikut-ikut. Terus suka menulis juga. Akhirnya saya coba jadi wartawan," kata Nonnie. 

Wartawati kelahiran Ambon 26 November tahun 1971 ini juga kerap kali meraih prestasi lomba menulis di Kementerian, perusahaan hingga diajak jalan-jalan ke luar negeri ke Pakistan 2004 atas undangan dari Presiden Tinju Amatir Dunia.

"Jadi wartawan suka aja, karena itu saya juga pernah ke berbagai negara. Saya pernah meliput Piala Dunia 2006 di Jerman dan 2002 di Jepang. Pernah juga meliput Piala Eropa di Belanda Belgia tahun 2000 dan Austria Swiss tahun 2008," ungkap Wartawati yang Pernah bertemu David Beckam di Bangkok pada tahun 2004 atas prestasi menang lomba menulis dari Oli Castrol. 

Pilihan menjadi wartawati tentu bukan pilihan mudah karena pekerjaan yang identik dengan meliput, menulis dan membuat berita ini selalu identik dengan pekerjaan Kaum Adam, namun perempuan penyuka Ice Cream ini merasa bahwa menjadi wartawati justru lebih diuntungkan karena banyak laki-laki. 

"Wartawati itu sedikit, jadi perempuan itu lebih diutamakan. Kalau ada apa apa, kita diutamakan," kisahnya. 

Dalam akhir wawancara, Wartawati yang memiliki pengalaman paling berkesan saat meliput di Belanda karena tinggal bersama saudara ini berharap bisa memiliki perusahaan media sendiri. 

"Saat ini saya sedang mengikuti UKW Muda ke Madya, Saya berharap bisa stabil sampai jadi Utama dan punya media sendiri," harapnya. 

Ditulis oleh: 

Suhairil Anwar
Ceklissatu.com

Namun kabar duka dari sahabat-sahabat saya yang mengabarkan bahwa anak-anak mereka harus jatuh sakit dan dinyatakan terjangkit radang paru-paru.

Usia mereka belum genap lima tahun, namun harus jatuh sakit karena kondisi yang bukan ulah mereka. Secara mendakan dan beruntun, Sahabat-sahabat saya yang tinggal di kota-kota besar terpaksa harus mengunggah foto anak-anak mereka dipasang infus dan alat pembantu pernafasan.

Kami sama-sama heran, kenapa anak seusia mereka harus sakit seperti itu. Bukankah seharusnya mereka bisa tumbuh sehat dan hebat. 

Ini harus jadi perenungan kita bersama, bahwa ternyata di bulan kemerdekaan ini bukan hanya diri dan status yang harus merdeka, namun juga semua individu harus memiliki hak menghirup udara segar dan air yang bersih.

Bukan hanya mereka, tetapi kita juga. Dulu, memang para pejuang harus berjuang agar Indonesia bisa merdeka dari penjajahan kolonialisme, namun saat ini, kemerdekaan dari udara segar, air bersih dan makanan sehat juga harus diperjuangkan.

Per hari ini, saya dengar beberapa kantor di Ibu Kota tengah mengambil kembali keputusan bekerja di rumah atau work for home (WFH), sepertinya, memang ini salah satu langkah yang harus ditempuh agar polusi udara bisa menurun.

Memang, dunia sudah tua, perubahan iklim juga telah melanda, namun kita tidak boleh lupa bahwa manusia juga menjadi salah satu faktor perubahan iklim itu bisa terjadi bahkan mempercepat. 

Kadang, kita terlalu egois mengubah tanah jadi rumah, menebang pohon lupa menanam, bebas membeli kendaraan dan enggan menggunakan transportasi publik. 

Belum lagi, asap asap yang dihasilkan dari asap rokok, pembakaran makanan hingga konsumsi AC yang berlebihan. 

Tentunya, masih banyak lagi faktornya dan kita harus mulai mengubah perilaku yang ramah lingkungan. Sulit memang, namun ini salah satu bentuk perjuangan kita. 

Demi hidup yang lebih baik, bukan hanya untuk kita namun untuk anak cucu kita. 

Kabar meningkatkan polusi di berbagai kota termasuk di Ibu Kota harus segera kita sikapi dengan perubahan perilaku setiap manusia. 

Asalkan, jangan jadikan data ini hanya sebagai produk politik, atau bahkan hanya dijadikan alasan utama pembangunan Ibu Kota Negara Baru harus dipercepat dengan mengeluarkan dana sebesar-besarnya dengan meraup uang rakyat atau bahkan meminjam ke negara lain. Sebaiknya jangan. Membangun saja bila kita mampu. 

Selamat berjuang meraih udara segar, air bersih dan makanan sehat. 

Salam,

Pemimpin Umum Ceklissatu.com
Suhairil Anwar

Namun, apakah kita sudah benar-benar Merdeka? Pertanyaan itu juga akan beredar beriringan dengan kata Merdeka itu tadi. Keyakinan dan ketegasan akan diuji oleh hipotesa-hipotesa yang antara benar atau tidaknya masih jadi pertanyaan. Mungkin, kata orang-orang itu hanya godaan. Godaan bahwa sebenarnya kita memang sudah merdeka. 

Secara De facto dan De jure, 17 Agustus 1945 atau 78 tahun yang lalu kita sudah merdeka. Merdeka secara bangsa dan negara. Perjuangan para pahlawan akhirnya meraih kemenangan dan kembali diuji melalui agresi-agresi yang ternyata masih dari asing. 

Namun, apakah secara individu masyarakat kita sudah Merdeka? Mungkin ini yang menjadi gap. Secara individu, tentunya Merdeka bukan hanya ia bisa berdiri dengan kakinya sendiri, tetapi bisa berdiri di atas kakinya sendiri. 

Coba kami bertanya, apakah individu yang bisa berdiri dengan kakinya sendiri bisa dikatakan merdeka bila kebutuhan dasar sandang pangan papannya saja masih belum merdeka? Lalu apa makna merdeka. 

Memang, secara Undang-undang sebagai dasar negara, seharusnya seluruh masyarakat di atas negeri ini hidupnya dijamin oleh negara dari mulai hanya sekadar hidup hingga mengenyam pendidikan. 

Tetapi lagi tetapi. Namun dan namun lagi. Apakah itu semua sudah terwujud. Agaknya kita harus kembali menengok ke beberapa kawan kita yang masih memperjuangkan tanah mereka yang tiba-tiba menjadi sengketa dan direbut oleh kapital. Agaknya, kita harus coba berani membuka mata bahwa ada beberapa masyarakat di kawasan wisata yang harus pergi angkat kaki lalu tanah mereka didirikan hotel dan properti. Dan agaknya, kita harus sadar bahwa hak kita untuk menikmati udara segar serta air sebagai kebutuhan dasar tengah terganggu. 

Apakah kita sudah merdeka? Atau kita harus tetap berjuang meraih kemerdekaan itu? 

Tentunya, kemerdekaan bukanlah hal yang diberikan, namun harus diperjuangkan. Diperjuangkan bukan hanya dengan meminta dan mengemis, melainkan berusaha dan berkarya. 

Selamat Hari Kemerdekaan yang ke 78 untuk Seluruh Masyarakat Indonesia. 

MERDEKA.

Salam,

Pemimpin Umum Ceklissatu.com
Suhairil Anwar

Bagaikan seorang anak yang sedang tumbuh, kami tengah terus berusaha bergerak dan memperkuat tumpuan agar bisa terus tumbuh. Memang, kalau boleh jujur perjalanan tiga tahun ini bukan fase yang mudah. Selain harus bertarung dengan waktu dan mesin, kami juga harus bertarung di tengah pandemi yang sempat menghujam tubuh kami yang tengah tumbuh. 

Belum lagi, kami harus melawan informasi palsu yang terkadang jauh lebih cepat sampai di masyarakat. Namun, sebagai Media yang hadir sebagai perantara dan tetap menjalankan tugas sesuai kaidah jurnalisme. 

Bahkan, sebagai bentuk komitmen kami, Ceklissatu.com telah menjadi media yang lolos verifikasi Dewan Pers. Meski sulit dan rumit, namun kami pastikan itu harus ada karena merupakan bentuk komitmen kami untuk menyajikan informasi dan berita yang bisa dipertanggungjawabkan. 

Sudah tiga tahun. Tanpa terasa kami juga ingin terus tumbuh dan mengudara. Namun, kami juga tetap ingin menjaga pijakan bumi di mana kami berdiri. Maksud kami, kami ingin terus menjadi media besar namun tetap setia kepada pembaca Ceklissatu.com. 

Untuk itu, hari ini (7/8/2023) kami selenggarakan Rapat Kerja bersama Tim Redaksi, Tim IT, Tim Media Sosial, Tim Content Writer dan Management tentunya. 

Ada banyak mimpi yang masih ingin gapai, untuk itu, kami berharap pembaca setia Ceklissatu.com bisa terus bersama kami untuk tumbuh dan berkembang. 

Sekali kali, kami ucapakan terima kasih kepada seluruh mitra, pendukung, pembaca dan Tim Ceklissatu.com di manapun kalian berada. 

Salam,

Pemimpin Umum Ceklissatu.con
Suhairil Anwar

Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh lembaga antirasuah (KPK) selalu menjadi berita heboh apalagi ada pahlawan-pahlawan yang menyelematkan uang negara. Namun, tidak sedikit kabar-kabar itu juga behasil mengalihkan perhatian masyarakat akan adanya laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Kita tidak boleh lupa bahwa BPK sendiri merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Jelas sudah, yang mereka periksa adalah uang negara, uang masyarakat. 

Tapi, tidak bisa dimungkiri hasil akhir temuan BPK terkadang tidak jelas kemana hilirnya. Masyarakat pun kadang dibuat bingung bahwa hasil temuan BPK ini karena apa, bagaimana dan ke mana. 

Tidak bisa dimungkiri, meskipun sistemnya sudah dinyatakan transparan, namun masyarakat awam masih sulit mengontrol hingga membaca temuan uang masyarakat yang belum jelas pengelolaannya hingga ditemukan oleh BPK. 

Memang, temuan tersebut juga bukan akhir dari segalanya, ada waktu sanggahan dan konfirmasi dari pengusaha yang namanya tercantum dalam temuan tersebut. Dan akan menjadi laporan ke Kepolisian bila temuan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh para aktor yang ada di temuan tersebut.

Namun, yang harus jadi perhatian, ke mana hilir temuan tersebut. Masyarakat juga harus tahu ke mana hasil temuan tersebut, selesai atau menjadi laporan dan ke mana pula bila sudah masuk ke ranah penegak hukum berbaju coklat. 

Masyarakat harus meminta kejelasan dan transparansi ini. Bahkan peraturan harus semakin diperketat agar para pengusaha yang sudah masuk catatan merah hingga hitam tidak lagi menjadi pemain yang lincah. Kalian harus ingat, sepandai-pandainya tupai melumpat, pasti akan jatuh juga. 

Pesan kami, kawal terus temuan BPK di Pusat dan di Daerah, jangan malah menjadi ajang transaksi yang memainkan uang dan amanah rakyat. 

Ditulis oleh:

Suhairil Anwar
Pemimpin Umum Ceklissatu.com

Pandangan itu semakin cerah ketika kantor kami didatangi tamu istimewa yakni Musisi Besar Anang Hermansyah. Pastinya seluruh pembaca ceklissatu.com dan masyarakat Indonesia sudah tidak asing dengan beliau serta karyanya. 

Awalnya kami juga sempat heran kenapa seorang Anang Hermansyah mau bermain ke kantor kami pada hari Minggu (25/6/2023). Ternyata, dia punya mimpi besar untuk seniman Indonesia. 

Memang, pria yang juga dikenal dengan kalimat "Aku Sih Yes" ini pernah sempat viral karena mengusulkan payung hukum melalui Undang-undang. Saat itu, Musisi Besar yang tengah menjabat menjadi Anggota DPR itu mendapatkan berbagai respon dari masyarakat biasa hingga musisi. 

Padahal, setelah kami berdiskusi panjang di Kantor kami, ternyata payung hukum itu menguntungkan bagi seniman khususnya musisi. Musisi yang melakukan kerja kerja sebagai pencipta dan pemain lagu justru akan mendapatkan perlindungan dari segi hukum dan ekonomi. 

Melalui payung hukum tersebut, akan hadir standarisasi pembayaran untuk musisi dari mulai musisi cafe hingga kelas panggung besar. Namun, perjuangan itu sempat terhenti karena dirinya memutuskan untuk tidak melanjutkan sebagai anggota legislatif. 

Tapi, bukan berarti ide besar itu harus tenggelam, justru ide besar yang sangat bermanfaat untuk kesejahteraan musisi itu harus kita dukung bersama. Apalagi, musik yang termasuk ke dalam Subsektor Sektor Ekonomi Kreatif dinilai akan menjadi sektor masa depan karena tidak mengeksplorasi alam melainkan ide dari sumber daya manusia yang tidak akan pernah habis. 

Semangat terus Mas Anang Hermansyah, mari kita wujudkan payung hukum untuk kesejahteraan seniman, khususnya musisi. 

Salam,

Suhairil Anwar
Pemimpin Umum Ceklissatu.com

Pengaruh Bahasa Melayu pada kerajaan Aceh

Kedatangan Islam membawa pengaruh besar di Aceh, terutama dalam bidang bahasa maupun kesusasteraan, karena sumbangan agama Islam dalam pembentukan dan perkembangan bahasa Melayu sangat besar, yaitu dengan meningkatnya taraf sebagai alat pengucapan intelektual dan sekaligus sebagai “Lingua Franca” untuk berhubungan dengan berbagai-bagai suku bangsa di Aceh. Bahasa Melayu muncul sebagai bahasa pengantar bahkan sebagai bahasa sarjana dan para cendekiawan yang terkemuka. Sejajar dengan pengangkatan taraf bahasa Melayu itu ialah pengenalan abjad Arab Jawoe (Jawi), dan melalui abjad Arab barulah bahasa Melayu menjadi sebagai bahasa sastra yang populer (Abdullah, 1990).

Bahasa melayu juga telah lama menjadi bahasa budaya nusantara, bahasa yang digunakan para pedagang muslim untuk menyebarkan agama islam ke nusantara, dan juga digunakan sebagai bahasa perantara perdagangan, namun tidak berkembang seperti pada zaman pra islam. pasar tidak begitu umum, tetapi setelah kedatangan Islam, situasi perdagangan di Aceh berkembang pesat. Ḥamzah Fanṣūrī banyak mengarang karya tulis dalam bahasa Melayu, meskipun beberapa di antaranya dibakar atas perintah Iskandar thānī dan Nūr al-Dīn al-Ranīrī dan muridnya Syekh Syams al-Dīn ibn 'Abd Allāh karena dianggap melakukan dosa Islam al Samamrānī juga banyak mengarang literatur berbahasa Arab dan Melayu. Adapun dalam salah satu karyanya Mir’at alMu’min dikemukakannya bahawa mengapa karya satra ditulis dengan bahasa Melayu, karena orang Aceh pada masa itu tidak banyak yang memahami bahasa Arab dan bahasa Parsi, melainkan yang mereka pahami adalah bahasa Pasai atau bahasa Melayu/Jawi (Soelaiman, 2003: 144).

Bahasa Melayu mempunyai pengaruh besar , karena bahasa Melayu selain digunakan sebagai bahasa resmi dan bahasa pengetahuan juga berperan penting dalam penyebaran agama Islam bagi kerajaan Pasai dan Aceh. Darussalam, Bahasa Melayu pun digunakan sebagai bahasa untuk mengungkapkan perasaan, menjadikannya sebagai bahasa sastra, dipadukan dengan syair, syair, pantun, gurindam, dan lain-lain Melayu, menjadikan sastra Melayu berkembang subur di Kerajaan Aceh saat itu (Djajaninggrat, 1981): 270). Padahal, peninggalan budaya banyak yang ditulis dalam bahasa Melayu dan sangat sedikit yang ditulis dalam bahasa Aceh.

Bahasa melayu di aceh berkembang sangat luas terutama dalam bidang sastra, sehingga pada masa itu hampir semua karya ilmiah dan sastra para cendekiawan dan penyair aceh ditulis dalam bahasa melayu, dan karya sastra dan ilmiah tersebut telah menjadi standar seluruh Bacaan-bacaan umum khususnya di wilayah Aceh sebagian besar merupakan bacaan keagamaan terjemahan bahasa Melayu, sekalipun itu tentang rukun iman, rukun Islam, atau ada uraian tentang Ikhsan, amal saleh, dan akhlak (Bakar, 1986). : dua puluh dua). Seperti yang kita ketahui bersama, abjad khusus Aceh tidak ada, dan aksara masyarakat Aceh ditulis dengan aksara Melayu-Arab, yang oleh masyarakat Aceh disebut "Jawoe". Sebagian besar karya sastra Aceh ditulis dalam bahasa Arab Jawi, umumnya berbentuk puisi, yaitu puisi dalam huruf Arab, dan jarang yang berbentuk prosa, bahkan sangat sedikit. Bentuk puisi yang sangat populer di kalangan orang Melayu adalah hikayat, dan hikayat dianggap oleh masyarakat Aceh sebagai cerita yang terjadi, beberapa di antaranya memiliki nilai sejarah yang cukup besar.

Bahasa Melayu juga dijadikan sebagai bahasa resmi atau bahasa ilmu pengetahuan di Aceh dan mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga pada saat itu bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa tulisan. Perkembangan bahasa Melayu di Aceh bermula dari bahasa Melayu-Pasai (Jawi-Pasai/Jawoe) ke bahasa Melayu Aceh Darussalam sedangkan pengenalan dengan bahasa dan huruf Arab sejak Islam masuk ke Aceh, yaitu sekitar abad ketujuh Masehi. Ketika kerajaan Samudra Pasai ditaklukkan oleh kerajaan Aceh pada tahun 1524, kerajaan Melayu Pasai berpindah ke Bandar Aceh Darussalam Ibukota kerajaan Aceh, dan semakin memperkuat kedudukan bahasa Jawi dalam kerajaan (Lestari, 2002). Hal ini dapat dibuktikan dengan berkembangnya karya sastra pada masa kerajaan Aceh Darussalam, dan bahasa Melayu menjadi bahasa resmi kerajaan Aceh Darussalam pada masa itu, sehingga segala peraturan negara seperti undang-undang yang terkenal dengan “Adat Bak Potemoreuhom” ditulis dalam bahasa Melayu (Hanafiah,1993). Tulisan jawi yang banyak digunakan dalam naskah-naskah kuno adalah tulisan Arab yang dalam penggunaanya digunakan untuk menulis bahasa Melayu. Karya sastra Melayu baik hikayat maupun naskah-naskah ditulis dalam bahasa Melayu (Bakar, 1986), bahkan surat- surat raja, dan tulisan-tulisan lain pada masa itu ditulis dalam bahasa Melayu (Kaoy, 1988).

Proses Interkulturalisme Bahasa Melayu

Interkulturalisme berbeda dengan multikulturalisme dalam konteks hubungan antar budaya. Interkulturalisme mengacu pada bagaimana budaya yang satu mereaksi budaya yang lain, yaitu bagaimana berbagai budaya yang berbeda dapat dipahami, dinilai, diterima atau ditolak dalam satu perpekstif dan tindakan budaya tertentu (penulisan sastra) sehingga dalam proses tersebut secara imajinatif menuju dan menjadi satu bentuk cara kehidupan tetentu yang berbeda dengan kenyataan sesungguhnya, sedangkan multikulturalisme mengarah pada politik kebudayaan untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan baik secara individu maupun kemasyarakatan (Salam, 2010).

Aprinus Salam (2010) menyebutkan ada beberapa sudut pandang tentang interkulturasi dan interkulturalisme, pertama yaitu memandang karya sastra sebagai produk interkultur dari proses interkultur yang dialami oleh pengarang. Kedua yaitu melihat teks sastra sebagai medan tekstual bagaimana secara intrinsik budaya-budaya yang berbeda diposisikan, dikelola, dinilai dan kemudian dinarasikan yang hal ini terjadi jika dalam karya tersebut terdapat berbagai karakter (tokoh-tokoh) yang berasal dari budaya ataupun setting yang berbeda. Ketiga yaitu menempatkan karya sebagai satu karya etnografis tertentu sebagai satu tulisan persentuhan antar budaya, antara pengarang dan budaya tertentu, misal penulis Batak yang menulis tentang masyarakat Sumbawa. Sedangkan pendekatan terakhir yaitu memandang mekanisme sastra dan interkultur sebagai upaya mengkaji dan menafsirkan karya sastra dalam perspektif budaya penafsir, misalnya bagaimana orang Jawa membaca karya sastra Bugis atau Sunda dan sebagainya. Dari keempat sudut pandang tersebut, penulis memilih dua sudut pandang, yaitu sudut pandang pertama dan kedua.

Bahasa merupakan salah satu situs penting interkulturasi, termasuk tidak mengeluarkan seseorang dari basis kulturalnya (Salam, 2010). Menurut Aprinus Salam ada tujuh katagori mekanisme interkulturasi yaitu: 

Nasehat dan ideologisasi. Migrasi, akulturasi, dan asimilasi. Pelatihan dan pendisiplinan.Teknologisasi dan industialisasi. Bertambahnya pengalaman.
Konflik dan kekerasan. Persuasi kesenian Munculnya bahasa melayu di Aceh merupakan sebuah proses interkulturalisasi. 

Dalam sebuah proses interkulturalisasi akan terjadi sebuah pembentukan, pemamfaatan atau pengubahan kebudayaan baru yang masuk ke dalam masyarakat penerima. Pada usaha pembentukan, pemamfaatan, atau pengubahan kebudayaan baru yang sedemikian rupa sehingga pada akhirnya menjadi milik masyarakat.

Proses interkulturalisasi ini terjadi karena adanya relasi-relasi antar budaya dan dalam interkulturalisme, tiap-tiap budaya tumbuh berkembang sambil sengaja giat bergaul dengan yang lain, tidak sekadar membiarkan involusi dalam diri masing-masing. Berdasarkan beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya interkulturalisasi bahasa melayu terhadap relasi-relasi antara budaya tersebut diantaranya, 

pertama, faktor agama, yaitu untuk penyebaran agama dan kebudayaan Islam. Islam disebarkan dengan menggunakan bahasa melayu, karena untuk mudah memahami bahasa lokal yaitu bahasa Aceh itu sendiri. 

Kedua, faktor ekonomi, Bahasa Melayu merupakan bahasa yang digunakan sebagai perantara untuk berdagang. 

Ketiga, faktor politik, yaitu untuk berkomunikasi dan untuk menjalin kerja sama dengan pemerintah-pemerintah atau kerajaan Aceh, dan melalui bahasa melayu bisa mengetahui bagaimana masyarakat, bangsa atau Negara tertentu.

Penulis :

Nama      : Oktavia Rizki Fadila

Jurusan   : Sastra Minangkabau 

 Universitas Andalas

Meskipun sudah menuju titik terang dan kedua musisi besar tersebut sudah bertemu, namun edukasi mengenai royalti harus kembali didaratkan ke masyarakat. Menurut Peneliti dari Universitas Djuanda yang telah serius meneliti tentang hak cipta karya musik dan lagu, Doktor Nurwati menjelaskan bahwa royalti ialah inti dari hak ekonomi para pencipta atau pemegang hak cipta yang sejauh ini masih menjadi polemik di kalangan musisi, akademisi ataupun stakeholders lain yang memiliki kepentingan di lingkupnya.

Baca Juga : TUS dan Kebun Raya Bogor Kolaborasi Gelar Me-Time Bersama Anak Thalassemia POPTI

Royalti merupakan imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Royalti juga menunjukkan penghargaan atas ide, bakat dan jerih payah para pencipta dan pemegang hak terkait, serta untuk memberikan semangat dan motivasi kepada para pencipta dan pemegang hak terkait untuk menciptakan kembali karya-karya baru lainnya. Tanpa adanya royalti, tidak ada penghargaan yang patut diterima Pencipta dan Pemegang Hak Terkait. Akibatnya proses Penciptaan atau kreativitas akan terhenti.

Di Indonesia proses penarikan, pengelolaan dan pendistribusian royalti dilakukan oleh (Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Royalti ditarik dari user/pengguna yang memanfaatkan untuk kepentingan komersil seperti tempat karaoke, konser dan lain sebagainya. Lalu royalti tersebut dikelola dan didistribusikan kepada para pencipta lagu yang sudah melisensikan karyanya kepada LMK tersebut.

Tarif pembagian royalti sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, hanya saja tinggal impelementasinya sudah sejauh mana peraturan tersebut dijalankan.

Pembagian hak ekonomi (royalti) pencipta karya cipta musik dan lagu sepatutnya mengikuti prinsip dasar ajaran Teori Utilitarianisme yang dikemukakan oleh Bentham dengan meletakkan jaminan kebahagiaan pada setiap individu kemudian kepada orang banyak sebagai tujuan hukum. “The greatest happiness of the greatest number” (kebahagiaan yang sebesar-besarnya dari sebanyak-banyaknya orang). Prinsip ini harus diterapkan secara kualitatif, karena secara kualitas kesenangan selalu sama.

Sejalan dengan teori kesejahteraan tersebut, Guru Besar Hukum Universitas Djuanda, Prof. Martin Roestamy juga memaparkan tujuan hukum yaitu untuk mencapai keadilan, ketertiban, perdamaian dan kesejahteraan. Karena menurut Prof Martin Roestamy Hukum merupakan seperangkat aturan dan ketentuan yang mengatur tata tertib kehidupan, masyarakat dan negara yang bersumber dari masyarakat dan negara untuk keadilan, ketertiban, perdamaian dan kesejahteraan.

Bagi para musisi, kesesuaian dan kejelasan tarif royalti pencipta karya musik dan lagu yang dimuat dalam peraturan-peraturan menjadi salah satu faktor pendukung kesejahteraan. Lebih jauh lagi, setelah disahkannya UUHC Tahun 2014 Hak Cipta pada Pasal 16 ayat (3) dijelaskan bahwa hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia untuk mengajukan perkreditan ke bank. Itu sudah menjadi salah satu solusi bagi para pencipta dan juga menjadi salah satu tolok ukur dalam memenuhi kebahagiaan setiap individu bahwa karyanya dapat bermanfaat bagi kehidupannya.

Para pengguna (user) yang memanfaatkan lagu secara komersil harus lebih sadar bahwa ada hak ekonomi pencipta lagu yang terdapat dalam sebuah karya lagu tersebut, sehingga pencipta lagu tidak merasa dirampas hak ekonominya oleh para pengguna lagu komersil dan ia dapat mencari nafkah serta hidup sejahtera dari hasil karyanya.

Ditulis oleh: 

Adi Juardi, Dosen Fakultas Hukum Universitas Djuanda

"Pada hari jadi yang ke-541 ini, Bogor, khususnya Kota Bogor nampak sudah cukup merenah dengan wajah kotanya yang nampak terlihat cantik. Pembangunan Kota Bogor dalam 1 dasawarsa terakhir mengalami kemajuan. Walaupun demikian masih banyak yang harus dibenahi dari sisi penataan fisik kota, misalnya sarana dan prasarana kota yang harusnya lebih menyebar dan merata ke seluruh wilayah, tidak hanya terpusat di tengah kota," ucap Sendi kepada wartawan, Sabtu 3 Juni 2023.

Lanjut Sendi, kemudian pembenahan transportasi, baik sarana jalan maupun sarana angkutannya, yang harus terintegrasi antara transportasi dalam kota dengan transportasi antar kota dan antar provinsi. Sehingga keberadaan terminal juga benar-benar harus segera direvitalisasi. Penataan sarana dan prasarana kota harus terintegrasi dengan sektor-sektor lain yang menjadi prioritas pengembangan, yaitu sektor perdagangan dan industri, khususnya UMKM, sektor jasa, khususnya yang menunjang kegiatan pariwisata. Agar bisa menumbuhkan kegiatan ekonomi kreatif di masyarakat serta sektor-sektor ekonomi lainnya.

Baca Juga : Pembangunan IKN Tetap Lanjut Meski Pemerintah Berganti, Jokowi: Wujudkan Pembangunan Adil dan Merata 

"Selain penataan fisik kota, harus juga diperhatikan penataan pemerintahan, sehingga pemerintahan harus efisien, efektif dan prima dalam melayani masyarakat. Khususnya pelayanan terhadap aspek dasar kebutuhan masyarakat yang harus diutamakan. Saat ini bidang kesehatan dan pendidikan masih menjadi permasalahan yang harus mendapat perhatian khusus, selain masalah-masalah sosial lainnya. Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan menjadi tantangan bersama. Jumlah puskesmas dalam dekade terakhir tidak meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan kondisi masalah kesehatan akibat pandemi covid19. Pelayanan BPJS Kesehatan yang belum optimal, harus dicover oleh pemda dengan penyiapan struktur dan infrastruktur kesehatan yang baik, sehingga masyarakat, terutama yang kurang mampu dapat terlayani," jelasnya.

Begitu juga masalah pendidikan, tambah Sendi, mulai dari sistem penerimaan peserta didik, kualitas dan kuantitas struktur dan infrastruktur pendidikan, pembinaan lembaga pendidikan yang dikelola swasta, serta penyiapan beasiswa dan subsidi pendidikan harus benar-benar ditingkatkan dan dilaksanakan dengan acuan kompetensi dan pelayanan minimal yang terukur.

"Kota Bogor memiliki penduduk di atas 1 juta jiwa dengan komposisi penduduk yang beragam, terutama jumlah penduduk milenial yang cukup besar. Hal ini menjadikan tantangan sendiri bagaimana generasi masa depan Kota Bogor memiliki kualitas SDM yang memadai untuk menghadapi kehidupan pribadi maupun berkontribusi terhadap Kota Bogor dan masyarakat," imbuhnya.

Selain itu, pada aspek perkembangan teknologi informasi kini semakin pesat, pemerintah Kota dan masyarakat harus dapat memanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk memberikan kemudahan dalam hal layanan publik dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan. "Jadi harus ada keseimbangan dalam pembangunan kota antara pengembangan fisik, serta ekonomi dan sosial. Faktor kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi akan menjadi penentu kemajuan di masa depan. Sehingga harus bisa dicapai "Kota Tertata Warga Bahagia". Selamat hari jadi Bogor, ayo bersama kawani Bogor," pungkas Sendi. 

Meskipun kutipan kalimat tersebut dilontarkan puluhan tahum silam, namun tidak pernah termakan oleh zaman dan selalu memiliki korelasi di setiap kondisi. 

Tadi malam (16/5/2023), kita diperlihatkan bagaimana ucapan Bung Karno itu menjadi wujud yang nyata. 11 pemain sepak bola yang masih berusia muda dengan gigihnya berhasil mengalahkan Tim Gajah Putih. Bukan perkara mudah, bahkan Tim besutan Indra Sjafri tersebut harus berkali kali gembira dan merasakan kepedihan karena meski telah memimpin 2-0, Tim Gajah Putih yang memang memiliki rekam jejak hebat di ajang olahraga Asia Tenggara berhasil menyamakan kedudukan sehingga terjadi babak perpanjangan waktu. 

Baca Juga : Provokasi Balasan Indonesia Buat Thailand Keok di Laga Final SEA Games