Menurut Fahira Idris, Sekolah Rakyat memiliki peran penting sebagai jembatan bagi anak-anak Indonesia, untuk berani meraih mimpi dan membangun masa depan yang lebih baik.

Harapan tersebut disampaikan Fahira Idris saat menghadiri Open House Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Jakarta Pusat bertema “Dulu Kami Bermimpi, Kini Kami Berani”, yang berlangsung di Auditorium Graha Wicaksana, Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Pejompongan, Jakarta Pusat, Sabtu (17/10). Hadir juga dalam open house ini Wakil Ketua Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah. 

“Saya berharap anak-anak Sekolah Rakyat terus tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berakhlak, percaya diri, berani bermimpi  dan memperjuangkan cita-citanya. Semoga kelak mereka menjadi kebanggaan keluarga, Jakarta, dan Indonesia,” ujar Fahira Idris.

Menurut Senator Jakarta ini, tema Open House tersebut mengandung pesan yang sangat kuat tentang harapan dan keberanian. Pendidikan sejatinya bukan hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan keyakinan dalam diri setiap anak bahwa mereka mempunyai kesempatan untuk menentukan masa depannya.

Rangkaian acara yang menghadirkan kreativitas dan kemampuan anak-anak, mulai dari Tari Sirih Kuning, paduan suara, pembacaan puisi, pidato multibahasa, hingga karate, menjadi gambaran bahwa setiap anak memiliki potensi yang dapat terus berkembang apabila mendapatkan kesempatan, bimbingan, dan lingkungan yang mendukung.

“Dulu mereka mungkin hanya berani bermimpi. Hari ini mereka mulai berani tampil, mencoba, belajar, dan menunjukkan kemampuan. Inilah salah satu kekuatan pendidikan, yakni mengubah rasa tidak percaya diri menjadi keberanian untuk melangkah menuju masa depan,” katanya.

Fahira Idris mengapresiasi inisiatif Presiden Prabowo Subianto melalui Program Sekolah Rakyat yang membuka akses pendidikan gratis berasrama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Menurutnya, program ini merupakan salah satu ikhtiar penting negara untuk memperluas kesempatan pendidikan sekaligus memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.

Namun, Fahira Idris menilai makna Sekolah Rakyat harus dibangun lebih jauh dari sekadar menyediakan sekolah gratis, ruang kelas, asrama, dan fasilitas pendidikan. Sekolah Rakyat harus menjadi jembatan mobilitas sosial yang membuka kesempatan lebih luas bagi anak untuk memiliki kehidupan yang lebih baik daripada kondisi sosial-ekonomi tempat mereka dibesarkan.

“Setiap anak berhak memiliki mimpi yang besar. Kondisi ekonomi keluarga tidak boleh menjadi batas bagi cita-cita mereka. Sekolah Rakyat harus menjadi jembatan yang menghubungkan mimpi anak-anak dengan kesempatan nyata untuk mewujudkannya,” ujar Fahira Idris.

Menurut Fahira Idris, keberhasilan Sekolah Rakyat tidak hanya diukur dari nilai akademik maupun jumlah siswa yang lulus. Lebih dari itu, sekolah harus mampu membangun karakter, kesehatan fisik dan mental, kemandirian, kemampuan bersosialisasi, keterampilan hidup, serta rasa percaya diri peserta didik.

Hal tersebut semakin penting karena Sekolah Rakyat menerapkan sistem pendidikan berasrama. Selain memperoleh pembelajaran akademik, anak-anak membutuhkan lingkungan pengasuhan yang aman, penuh perhatian, mendukung kesehatan mental, serta tetap menjaga hubungan dan komunikasi yang baik dengan keluarga.

Fahira Idris juga mendorong agar perjalanan pendidikan anak-anak Sekolah Rakyat mempunyai kesinambungan yang jelas. Setelah menyelesaikan pendidikan, mereka perlu mendapatkan pendampingan untuk mengakses berbagai pilihan masa depan, baik melalui perguruan tinggi, pendidikan vokasi, pelatihan keterampilan, dunia kerja, maupun kewirausahaan.

“Anak-anak harus memiliki banyak pilihan masa depan. Ada yang ingin menjadi dokter, guru, insinyur, atlet, pengusaha, atau pemimpin. Tugas pendidikan adalah membantu mereka menemukan potensinya dan mempersiapkan jalan agar cita-cita tersebut semakin mungkin diwujudkan,” katanya.

Menurut Fahira Idris, Sekolah Rakyat juga perlu berjalan beriringan dengan pemberdayaan keluarga. Kemajuan anak akan semakin bermakna apabila orang tua dan keluarganya turut memperoleh penguatan sosial dan ekonomi. Dengan demikian, Sekolah Rakyat benar-benar dapat menjadi jalan untuk meningkatkan mobilitas sosial dan kesejahteraan antargenerasi.

Pada kesempatan tersebut, Fahira Idris juga menyampaikan apresiasi kepada kepala sekolah, para guru, tenaga kependidikan, pengasuh, serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Jakarta Pusat.

Menurutnya, peran guru dan pengasuh sangat menentukan karena mereka bukan hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga menjadi sosok yang membantu anak menemukan keberanian, membangun karakter, dan menumbuhkan harapan.

“Seorang guru bukan hanya mengajarkan pelajaran. Guru juga bisa mengubah rasa minder menjadi percaya diri dan ketakutan menjadi keberanian. Terkadang satu kalimat penyemangat dari guru dapat menjadi bekal seorang anak sepanjang hidupnya,” ungkap Fahira Idris.

Fahira Idris berharap Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Jakarta Pusat terus menjadi ruang tumbuh yang menyenangkan, aman, inklusif, dan mampu menghadirkan pengalaman pendidikan yang bermakna bagi seluruh peserta didik.

“Kepada anak-anakku di Sekolah Rakyat, jangan pernah malu mempunyai cita-cita besar. Teruslah belajar, hormati guru, sayangi teman, jaga akhlak, dan jangan mudah menyerah. Hari ini kalian sedang menyiapkan masa depan. Insya Allah, dari Sekolah Rakyat ini akan lahir anak-anak hebat yang menjadi kebanggaan keluarga, Jakarta, dan Indonesia. Terus bermimpi, terus belajar, dan terus berani,” pungkas Fahira Idris. 

Berdasarkan pemantauan satelit, sebaran asap yang sebelumnya terdeteksi hingga wilayah Jawa Barat terpantau bergeser ke arah barat pada Sabtu (17/10/2026), dengan cakupan di sekitar wilayah Banten.

Ketua Tim Meteorologi dan Klimatologi BMKG Kelas I Bandung, Muhammad Iid Mujtahidin, menjelaskan bahwa keberadaan asap yang terdeteksi di atmosfer tidak serta-merta menunjukkan tingginya konsentrasi polutan yang terhirup oleh masyarakat.

“Sebaran asap di atmosfer belum menunjukkan konsentrasi polutan yang dihirup oleh masyarakat,”kata Iid saat dihubungi, Sabtu (17/10/2026).

Ia menjelaskan, berdasarkan pemantauan terbaru pada Sabtu (17/10/2026), pergerakan sebaran asap terpantau relatif bergeser ke arah barat, di sekitar wilayah Banten. Karena itu, kondisi kualitas udara di permukaan tetap perlu dipantau melalui data pengukuran yang relevan.

"BMKG mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpancing kekhawatiran akibat informasi mengenai sebaran asap. Namun, kewaspadaan tetap diperlukan, terutama apabila terjadi penurunan kualitas udara yang berpotensi mengganggu kesehatan," katanya.

Iid mengatakan, apabila kondisi udara memburuk hingga masuk kategori tidak sehat, masyarakat diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker yang sesuai standar apabila harus beraktivitas di luar.

"Masyarakat diminta untuk terus mengikuti perkembangan informasi cuaca dan kualitas udara melalui kanal resmi BMKG serta memastikan informasi yang diterima berasal dari sumber tepercaya,"katanya.

BMKG menegaskan, masyarakat perlu tetap tenang, tidak panik, dan meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan kondisi udara. Langkah pencegahan dapat dilakukan dengan mengikuti rekomendasi resmi serta menyesuaikan aktivitas berdasarkan kondisi kualitas udara di wilayah masing-masing.

Empat orang pelaku berhasil membawa kabur kalung emas seberat 10 gram milik korban. Akibat kejadian ini, korban mengalami syok berat dan mengeluhkan rasa sakit di bagian punggung setelah terjatuh saat insiden berlangsung.

Berdasarkan rekaman kamera pengawas atau CCTV, terlihat empat orang yang diduga sebagai pelaku melancarkan aksi penjambretan dengan modus berkedok sebagai petugas PDAM. Setelah berhasil merampas kalung emas yang dikenakan korban, mereka langsung melarikan diri.

Pihak keluarga korban telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bojongloa Kaler. Sementara itu, kondisi korban dilaporkan mengalami trauma berat akibat peristiwa yang dialaminya.

Anak korban, Jemmy Lumanto, mengungkapkan bahwa kejadian tersebut berdampak pada kondisi fisik dan psikologis ibunya.

“Akibat kejadian ini, ibu saya mengalami syok berat. Selain trauma, ibu juga mengeluhkan rasa sakit di bagian punggung setelah terjatuh saat insiden tersebut.”kata Jemmy Lumanto, Sabtu (17/10/2026).

Jemmy mengatakan, atas kejadian itu pihak kepolisian sektor Bojongloa Kaler juga sudah mendatangi rumahnya untuk dilakukan penyelidikan dengan berbekal rekama  cctv.

"Tadi saya juga sudah buat laporan ke polsek berharap pelaku segera ditangkap karena meresahkan." katanya.

Usulan perubahan klasifikasi Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market memiliki konsekuensi besar terhadap kepercayaan investor, pembiayaan dunia usaha, dan kepentingan pemegang saham publik.

Anin, sapaan akrab Anindya Novyan Bakrie, menegaskan bahwa Kadin menghormati independensi MSCI sebagai penyedia indeks global. Namun, independensi tersebut perlu disertai keterbukaan mengenai dasar penilaian, konsistensi proses evaluasi, serta pengakuan yang adil terhadap perbaikan yang telah dilakukan.

“Kami menghormati MSCI sebagai lembaga independen yang memiliki peran penting dalam ekosistem investasi global. Pada saat yang sama, kami mengimbau agar penilaian terhadap Indonesia dilakukan secara menyeluruh, berbasis bukti, dan proporsional. Kekurangan harus diperbaiki, tetapi kemajuan yang sudah dicapai juga harus memperoleh penilaian yang adil,” ujar Anin.

Kadin menyoroti waktu pembukaan konsultasi reklasifikasi pada 15 Oktober 2026 waktu New York atau 16 Oktober 2026 waktu Indonesia. Sebelumnya, MSCI menyampaikan bahwa apabila kemajuan yang memadai belum terlihat sampai peninjauan indeks November 2026, lembaga tersebut akan mempertimbangkan pembukaan konsultasi perubahan klasifikasi Indonesia.

Dengan demikian, pembukaan konsultasi pada pertengahan Oktober memerlukan penjelasan mengenai pertimbangan dan bukti yang mendasarinya.

“Publik dan pelaku usaha berhak memperoleh penjelasan: mengapa konsultasi reklasifikasi dibuka sebelum tenggat evaluasi November yang sebelumnya menjadi acuan? Temuan baru apa yang mendasari langkah tersebut, dan bagaimana kemajuan reformasi Indonesia diperhitungkan? Kejelasan ini penting untuk menjaga kepercayaan terhadap objektivitas proses penilaian,” kata Anin.

Kadin memahami bahwa peninjauan indeks reguler dan konsultasi klasifikasi pasar merupakan proses yang berbeda. Karena itu, persoalan yang perlu dijelaskan bukan semata-mata perbedaan jadwal, melainkan konsistensi antara komunikasi sebelumnya, kesempatan untuk menunjukkan hasil reformasi, dan dasar pembukaan konsultasi lebih awal.

Meski belum menjadi keputusan final, usulan perubahan status tersebut merupakan ancaman serius terhadap pasar modal Indonesia. Status Standalone Market akan menempatkan Indonesia di luar kelompok indeks pasar berkembang MSCI apabila usulan itu diterapkan.

Konsekuensinya dapat berupa penyesuaian portofolio investor global, berkurangnya basis investor, serta meningkatnya tekanan terhadap valuasi saham dan akses pembiayaan perusahaan.

Tekanan pasar sudah terlihat pada perdagangan Jumat, 16 Oktober 2026. Di tengah kekhawatiran terhadap usulan MSCI, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun 11,57% ke level 5.185,10. Pergerakan tersebut menunjukkan besarnya sensitivitas pasar terhadap komunikasi mengenai kemungkinan perubahan klasifikasi.

“Dampaknya menyentuh perusahaan yang membutuhkan modal untuk berekspansi, membuka lapangan kerja, dan menggerakkan ekonomi. Jutaan investor serta pemegang saham publik juga berkepentingan atas pasar yang sehat dan penilaian yang berimbang. Karena itu, komunikasi yang berpotensi menimbulkan guncangan besar harus disertai dasar yang jelas,” ujar Anin.

Menurut Kadin, perubahan Indonesia menjadi Standalone Market merupakan langkah yang tidak proporsional apabila tidak mempertimbangkan secara utuh jumlah dan keragaman serta kualitas emiten, kapitalisasi pasar, frekuensi serta nilai transaksi, infrastruktur pasar, dan kemajuan tata kelola.

Besarnya pasar Indonesia dan perannya dalam pembiayaan perekonomian perlu menjadi bagian dari evaluasi yang menyeluruh.

Pada saat yang sama, Kadin menyadari bahwa ukuran pasar bukan satu-satunya ukuran kelayakan investasi. Transparansi kepemilikan, kualitas saham yang benar-benar tersedia bagi publik atau free float, aksesibilitas bagi investor, dan integritas pembentukan harga tetap menjadi persyaratan penting.

Karena itu, pembelaan terhadap pasar modal Indonesia harus berjalan bersama pembenahan yang dapat dibuktikan.

“Kami berpandangan bahwa pasar modal Indonesia layak dipertahankan dalam kategori Emerging Market. Persoalan pada saham atau pihak tertentu harus ditangani secara tegas dan terukur. Penilaian terhadap keseluruhan pasar juga harus memperhitungkan kondisi emiten yang menjalankan usaha secara sehat dan memenuhi kewajiban tata kelola,” tegas Anin.

Kadin mendukung pelaksanaan Delapan Program Reformasi Pasar Modal oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), organisasi regulator mandiri atau SRO, serta pelaku industri.

Agenda tersebut meliputi peningkatan batas minimum free float menjadi 15% dengan ketentuan transisi bagi emiten eksisting; penguatan transparansi pemilik manfaat akhir atau ultimate beneficial owner (UBO); serta peningkatan kualitas dan perincian data kepemilikan saham.

Program lainnya mencakup persiapan demutualisasi bursa efek untuk memperkuat tata kelola dan mengurangi benturan kepentingan; penegakan peraturan dan sanksi secara konsisten; peningkatan tata kelola emiten; pendalaman pasar secara terintegrasi; serta penguatan kolaborasi pemerintah, otoritas, SRO, dan pelaku industri.

Langkah yang telah dilaporkan OJK, antara lain publikasi kepemilikan saham di atas 1%, perincian klasifikasi investor, pengumuman konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi, serta kebijakan peningkatan batas minimum free float, merupakan kemajuan konkret yang perlu diperhitungkan.

Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut tetap harus diikuti pengujian atas efektivitasnya dalam meningkatkan transparansi dan kewajaran transaksi.

“Reformasi sudah berjalan dan menghasilkan langkah nyata. Kami meminta MSCI memberikan penilaian yang adil terhadap kemajuan tersebut, sekaligus menjelaskan secara spesifik bagian mana yang belum memenuhi standar dan bukti perbaikan seperti apa yang dibutuhkan. Dengan begitu, proses konsultasi menghasilkan arah pembenahan yang jelas,” kata Anin.

Terlepas dari keberatan terhadap usulan MSCI, Kadin menegaskan bahwa situasi ini harus menjadi cambuk bagi OJK, SRO, pemerintah, pelaku pasar modal, dan emiten untuk mempercepat pembenahan.

Penegakan hukum terhadap manipulasi transaksi, penyamaran kepemilikan, dan penyampaian informasi menyesatkan harus dilakukan secara konsisten, transparan, serta memberikan efek jera.

Kadin juga mendorong emiten meningkatkan keterbukaan hubungan afiliasi dan pemilik manfaat akhir, memastikan kualitas free float, serta menjaga perlakuan yang adil terhadap pemegang saham publik. Pemerintah dan otoritas perlu memperkuat kepastian kebijakan serta menyampaikan hasil reformasi secara terukur kepada investor domestik dan internasional.

“Kita harus menjadikan penilaian MSCI sebagai cambuk untuk berbenah. Kritik dari luar perlu dijawab dengan data, tindakan, dan hasil yang dapat diverifikasi. Melindungi investor publik, menegakkan aturan, serta membangun pasar yang transparan merupakan kepentingan Indonesia sendiri,” ujar Anin.

Kadin Indonesia siap mendukung dialog konstruktif antara dunia usaha, otoritas pasar modal, MSCI, dan investor global. Dialog tersebut perlu diarahkan pada penyamaan pemahaman mengenai kondisi pasar, indikator keberhasilan reformasi, dan langkah konkret untuk memulihkan kepercayaan.

“Kami meminta MSCI objektif dan proporsional. Kami juga mengajak seluruh pemangku kepentingan di Indonesia bekerja lebih keras. Kepercayaan harus kita bangun melalui pasar modal yang transparan, adil, berintegritas, dan mampu membiayai pertumbuhan ekonomi,” tutup Anin.

Dalam surat terbuka itu, Sari-Wilson Pohan yang sudah 14 tahun tinggal di Johor Bahru, menulis:Penegakan Hukum dan Pengawasan Sektor Keuangan untuk Mengatasi Kabut Asap

Kepada Yth. Bapak Presiden Prabowo Subianto,

Saya menulis surat ini untuk menyampaikan aspirasi terkait permasalahan kabut asap musiman yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, stabilitas ekonomi, dan kelestarian lingkungan. Meskipun upaya pemadaman di lapangan oleh darurat dan sukarelawan sangat krusial, solusi jangka panjang memerlukan penegakan hukum dan regulasi yang tegas serta konsisten.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), prinsip tanggung jawab mutlak dan akuntabilitas korporasi telah diatur secara jelas untuk mencegah pembakaran lahan secara ilegal.

Agar kepastian hukum ini efektif, penegakan aturan harus mencakup baik perusahaan di lapangan maupun lembaga keuangan yang menyediakan modal operasional.

Kami memohon dengan penuh hormat agar pemerintah Bapak dapat mengambil langkah-langkah strategi berikut:

1. Penegakan Hukum Tegas terhadap Pelaku Operasional: Mengoptimalkan ketentuan pertanggungjawaban korporasi sesuai UU No. 32/2009 melalui sanksi administratif, ganti rugi perdata, hingga pidana bagi perusahaan yang melanggar ketentuan pencegahan kebakaran lahan. 

2. Akuntabilitas dan Regulasi Sektor Keuangan: Memperkuat implementasi kerangka Perbankan Berkelanjutan (Sustainable Finance) melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Lembaga keuangan yang mengucurkan kredit atau investasi kepada perusahaan non-kompatibel wajib dikenakan kewajiban uji kelayakan lingkungan (ESG due diligence), regulasi audit, serta sanksi administratif atau denda apabila baikan fungsi pengawasan tersebut.

Penerapan sanksi hukum dan finansial secara beriringan akan menutup celah pendanaan bagi praktik pembukaan lahan yang ilegal, sehingga akses modal hanya diperuntukkan bagi kegiatan usaha yang mematuhi hukum. Kami percaya pada komitmen pemerintah Bapak dalam menegakkan hukum, melindungi kesehatan masyarakat, dan memperkuat tata kelola lingkungan nasional.

Hormat saya,

Sari IYP

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, mengatakan penanganan karhutla di wilayah tersebut membutuhkan koordinasi lintas sektor, termasuk pemerintah daerah dan pelaku usaha pemegang konsesi perkebunan serta kehutanan.

Mandat tersebut, kata Hanif, diberikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2026. Pemerintah pusat meminta penanganan karhutla dilakukan secara serius dan sistematis, terutama di wilayah yang mengalami kebakaran berulang.

"Untuk Kemenko Bidang Pangan, kita diminta untuk mengawal empat provinsi penting, yaitu Kalimantan Selatan, Papua Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatra Selatan," ujar Hanif usai rapat koordinasi penanggulangan karhutla, Kamis (15/10/2026).

Hanif menjelaskan, penanganan di Kalimantan Selatan telah dimulai sejak Agustus 2026 melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan dunia usaha. Dari upaya tersebut, hampir 3.000 hektare lahan di lokasi yang berdekatan dengan pusat kota berhasil dikendalikan dari kebakaran.

Selain itu, pemerintah juga melakukan penanganan terhadap sekitar 10.000 hektare lahan. Dari luasan tersebut, sekitar 8.500 hektare ditangani melalui pengolahan dan pembalikan tanah, sedangkan sekitar 1.500 hingga 1.600 hektare lainnya melalui metode perendaman lahan gambut.

Menurut Hanif, pendekatan tersebut akan diperluas melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha. Penanganan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lahan, sistem drainase, kanal, akses jalan, serta ketersediaan sumber air.

"Sulit padam itu karena degradasi lahan utama. Nah, itu penyebab utama degradasi lahan," katanya.

Khusus di Kalimantan Tengah, pemerintah mulai memetakan dua lokasi prioritas untuk penanganan bersama. Lokasi pertama berada di Palangka Raya dengan luasan sekitar 39.000 hektare yang terindikasi mengalami kebakaran berulang dan memiliki banyak titik panas atau hotspot.

Sementara itu, lokasi kedua berada di Pulang Pisau, yang mencakup kawasan lindung gambut dengan luas hampir 90.000 hingga 93.000 hektare.

"Kedua lokasi tersebut akan menjadi sasaran peta kerja bersama. Tim terkait selanjutnya akan melakukan verifikasi lapangan untuk menentukan metode penanganan yang sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah," jelasnya.

Hanif mengakui, penanganan karhutla di Kalimantan Tengah memiliki tantangan tersendiri karena kawasan gambutnya lebih luas dibandingkan Kalimantan Selatan. Karena itu, langkah penanganan perlu disesuaikan dengan karakteristik lahan dan tingkat kerusakan yang terjadi.

Ia menegaskan, persoalan kebakaran hutan dan lahan yang tengah dihadapi harus menjadi prioritas, sembari melakukan pembenahan terhadap berbagai persoalan tata kelola lahan yang telah berlangsung sebelumnya.

"Banyak sudah pembelajaran, banyak sudah ilmu pengetahuan, tinggal bagaimana kita mengoordinasikan ini. Saya rasa Kemenko Bidang Pangan akan berkoordinasi serius dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan untuk bersama-sama melakukan mandat yang diminta oleh Bapak Presiden," pungkasnya.

Hasilnya, Jakarta pun kini menduduki peringkat pertama sebagai kota pelajar di Indonesia, mengungguli Yogyakarta.

Hal itu disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat memberikan kuliah umum sekaligus meresmikan gedung Universitas Ciputra Jakarta di Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis (15/10/2026).

Baca Juga: Atalia Soroti Kasus Perundungan di Telkom University: Menambah Jumlah Kasus Bullying di Lingkungan Pendidikan 

"Tadi saya menyampaikan bahwa yang paling utama adalah tentang pendidikan. Jakarta sekarang ini, untuk pendidikan, untuk kota pelajar, yang dulu nggak pernah ranking satu, sekarang Jakarta adalah ranking satu kota pelajar di Indonesia. Bahkan kita, kita sekarang ini lebih baik dari Jogja," ujar Pramono.

Pramono pun merasa bangga terhadap capaian Jakarta jadi Kota Pelajar tersebut. 

Karena itu, ia berharap kehadiran Universitas Ciputra Jakarta dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan pendidikan di Jakarta menjadi semakin lebih baik.

Baca Juga: Dimulai, Mendikdasmen Sebut ke 40 Siswa SMP dan SMA Terpilih di Tiap STN Melalui Seleksi Ketat

Untuk meningkatkan kualitas SDM warga Jakarta dan menciptakan akses pendidikan yang merata, Pemprov DKI terus memperluas jumlah penerima manfaat program pendidikan seperti KJP, KJMU, dan pemutihan ijazah.

Selain itu, dalam waktu dekat Pemprov DKI juga akan menyediakan beasiswa LPDP bagi anak-anak Jakarta. 

Tak hanya itu, Pemprov DKI juga memodernisasi 19 gedung sekolah dengan fasilitas yang lengkap.

Baca Juga: 509 Kasus pada 2025, Pemkab Bogor Gandeng Banyak Pihak Lindungi Perempuan dan Anak

Berbagai fasilitas dan kemudahan akses pendidikan ini diberikan untuk menekan angka gini rasio yang saat ini masih tinggi.

"Saya termasuk yang meyakini bahwa untuk memotong garis ketidakberuntungan dalam keluarga adalah dengan pendidikan," katanya.

Managing Director Ciputra Group, Harun Hajadi mengapresiasi sinergi dengan Pemprov DKI dalam menghadirkan fasilitas pendidikan yang lengkap.

Baca Juga: Tingkatkan SDM Olahraga Menuju Indonesia Emas 2045, Kemenpora dan LPDP Luncurkan Beasiswa Keolahragaan

Ia berharap kehadiran Universitas Ciputra Jakarta ini memberikan kontribusi dalam menciptakan SDM yang berkualitas yang dibutuhkan Jakarta untuk menjadi salah satu kota global terkemuka di dunia.

"Mudah-mudahan kehadiran Universitas Ciputra Jakarta dapat ikut memperkuat human capital Jakarta, dan mudah-mudahan ketika suatu hari Jakarta berhasil masuk dalam jajaran 50 kota global terkemuka di dunia," ucapnya.

Ia menyampaikan visi Universitas Ciputra dalam mencetak generasi yang berani menciptakan peluang usaha, lapangan pekerjaan, dan memberikan solusi bagi masyarakat.

"Karena itu, entrepreneurship bukan sekadar mata kuliah di Universitas Ciputra. Entrepreneurship adalah DNA Universitas Ciputra," tutupnya.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyebut, penetapan Perda Bank Perekonomian Rakyat tersebut berkaitan dengan adanya perubahan regulasi nasional, khususnya setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Perubahan regulasi tersebut berdampak terhadap nomenklatur dan pengembangan Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung yang kini disesuaikan menjadi Bank Perekonomian Rakyat.

Baca Juga: DPRD DKI Setujui Lima Rekomendasi Pansus, Mulai Bahas APBD 2027

Menurut Farhan, penyesuaian tersebut tidak hanya berkaitan dengan perubahan nomenklatur, tetapi juga membawa implikasi terhadap peran dan fungsi bank. 

Salah satunya berkaitan dengan pengembangan kegiatan usaha serta kewenangan dalam melakukan sejumlah layanan perbankan.

"Penyesuaian ini diharapkan dapat meningkatkan peran dan fungsi Bank Perekonomian Rakyat Kota Bandung dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat serta menjadi bentuk antisipasi terhadap perkembangan perekonomian nasional," katanya pada Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Rabu (14/10/2026).

Baca Juga: DPRD Kota Bogor Sahkan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 dalam Rapat Paripurna

Farhan menyampaikan sejumlah langkah yang telah dilakukan dalam upaya meningkatkan efisiensi dan memperkuat kondisi Bank Perekonomian Rakyat Kota Bandung. 

Di antaranya melakukan penataan manajemen, penanganan kredit macet, serta meluncurkan produk simpanan baru.

Ia menyebutkan, upaya penanganan kredit macet telah berhasil menghimpun sekitar 30 persen dari total kredit macet. 

Baca Juga: Kredit Macet UMKM Tembus Rp22,9 T, Teten: Porsi Kredit Dinaikkan 30% di 2024

Sementara produk simpanan baru yang diluncurkan berhasil menarik sekitar Rp6,7 miliar dana pihak ketiga.

Pemerintah Kota Bandung juga telah melakukan pembicaraan dengan Bank BJB terkait kemungkinan pengembangan kerja sama dalam pemasaran produk perbankan melalui skema white labeling serta pembinaan sumber daya manusia.

"Untuk itu dukungan, konsultasi serta komunikasi yang erat antara dewan dengan kami sebagai Pemerintah Kota Bandung kami harapkan selalu terjalin dalam bentuk dukungan yang konstruktif," ujar Farhan.

Program ini menjadi salah satu upaya mengoptimalkan pemanfaatan dana zakat agar memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan, khususnya bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari pekerjaan sehari-hari dan memiliki kerentanan terhadap risiko kecelakaan kerja maupun kematian.

Penyerahan bantuan kepesertaan secara simbolis dilaksanakan di Kota Tangerang Selatan, Banten, pada Jumat (2/10/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Ketua BAZNAS RI Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc., Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PM Dyah Tri Kumolo Sari, serta Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Dr. Ir. Saiful Hidayat, M.T.

Melalui program JSB 2026, para mustahik atau penerima zakat yang memenuhi kriteria memperoleh perlindungan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) selama enam bulan. Perlindungan tersebut diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi pekerja dalam menjalankan aktivitas ekonomi sekaligus membantu keluarga menghadapi risiko yang dapat memengaruhi keberlangsungan penghidupan.

Ketua BAZNAS RI, Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc., menegaskan bahwa pengelolaan zakat perlu diarahkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan yang mampu memberikan manfaat jangka panjang.

"Melalui Program Jaminan Sosial BAZNAS, kami berupaya memberikan perlindungan kepada pekerja rentan melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Perlindungan ini diharapkan dapat membantu mustahik menjalankan aktivitas ekonomi dengan lebih aman," jelas Sodik.

Pada pelaksanaannya, JSB 2026 menargetkan 100.000 pekerja rentan yang tersebar di sedikitnya 10 provinsi prioritas. Dari total target tersebut, sebanyak 30 persen dialokasikan untuk masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sedangkan 70 persen lainnya menyasar masyarakat di wilayah lain dengan mempertimbangkan tingkat kerentanan ekonomi.

Inisiatif ini mendapat apresiasi dari pemerintah karena dinilai sejalan dengan upaya memperluas jaring pengaman sosial bagi masyarakat prasejahtera. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PM, Dyah Tri Kumolo Sari, menyampaikan pentingnya keberlanjutan kolaborasi untuk menjangkau lebih banyak pekerja yang membutuhkan perlindungan.

"Terima kasih kepada BAZNAS dan BPJS Ketenagakerjaan yang telah bersama pemerintah hadir membantu pekerja miskin dan tidak mampu. Program ini agar dilanjutkan untuk 100.000 pekerja yang membutuhkan, mulai dari pekerja informal sampai masyarakat daerah tertinggal lainnya," ungkap Dyah.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, turut menekankan pentingnya sinergi antarlembaga dalam memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja informal yang selama ini masih menghadapi berbagai keterbatasan akses.

"Jadi, semangat program pemberdayaan berdampak dan berkelanjutan ini sangat sejalan dengan tujuan dari BPJS Ketenagakerjaan bahwa kita bersama-sama ingin menjadikan masyarakat semakin produktif. Harapannya, perlindungan dan pemberdayaan ini harus berjalan seiring sehingga membuat masyarakat memiliki ketahanan terhadap risiko," pungkas Saiful.

Terpisah, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Cilandak, M. Izaddin, menyambut baik dan mendukung penuh program Jaminan Sosial BAZNAS 2026 sebagai langkah nyata memperluas perlindungan kepada pekerja rentan.

"Program JSB 2026 ini adalah bukti bahwa kolaborasi antara BAZNAS dan BPJS Ketenagakerjaan mampu menjangkau pekerja yang selama ini belum terlindungi. Kami di wilayah, khususnya Cabang Jakarta Cilandak, siap mengawal dan memastikan manfaat JKK dan JKM ini benar-benar dirasakan oleh para pekerja. Perlindungan harus hadir sampai ke lapisan terbawah, karena risiko kerja bisa terjadi pada siapa saja. Ini sejalan dengan semangat negara hadir untuk pekerja Indonesia," ujar Izaddin.

Persoalan tersebut dibahas dalam koordinasi dan konsultasi Komisi I DPRD Jawa Barat bersama Direktorat Penataan Daerah Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) Kementerian Dalam Negeri di Gedung H Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Pertemuan tersebut melibatkan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Pemotda) Pemprov Jabar serta Forum Koordinasi Daerah Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkoda PP DOB) Jawa Barat.

Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati,  mengungkapkan bahwa kebijakan moratorium pemekaran daerah yang berjalan saat ini memiliki karakteristik unik. Menurutnya, moratorium tidak dituangkan dalam regulasi tertulis yang spesifik, melainkan berwujud diskresi serta komitmen politik (political decision) antara pemerintah pusat dan DPR RI.

"Secara administratif, tidak pernah ada payung hukum berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP), maupun Peraturan Menteri yang secara eksplisit berjudul 'Moratorium Pemekaran'. Yang terjadi di lapangan adalah pemerintah pusat menggunakan kewenangannya untuk menahan diri tidak membuka keran administratif, sehingga berkas usulan pemekaran dari berbagai daerah secara otomatis tertahan di tingkat kementerian," ujar Rahmat.

Rahmat memaparkan, secara yuridis, pemerintah pusat memanfaatkan "dasar hukum pasif" yang bersandar pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan regulasi tersebut, pemekaran daerah mengamanatkan adanya aturan turunan teknis. Namun, hingga kini pemerintah pusat belum merampungkan maupun menandatangani dua Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) kunci, yaitu RPP tentang Penataan Daerah dan RPP tentang Desain Besar Penataan Daerah (Desartada).

"Ketiadaan dua PP pelaksana inilah yang menjadi 'rem darurat' legal-formal bagi pemerintah pusat. Tanpa payung hukum turunan tersebut, secara normatif Kemendagri memang belum memiliki landasan teknis operasional untuk memproses persetujuan pembentukan kabupaten maupun kota baru di tanah air, termasuk usulan CDPOB dari Jawa Barat," jelasnya.

Lebih lanjut, Rahmat menjabarkan setidaknya ada tiga pertimbangan mendasar mengapa pemerintah pusat masih bersikukuh menahan pemekaran wilayah, pertama terkait beban fiskal negara. Pembentukan daerah baru memerlukan alokasi anggaran operasional dan penyediaan infrastruktur awal yang sangat masif, mencapai ratusan miliar rupiah per wilayah. Saat ini prioritas keuangan negara difokuskan pada stabilitas ekonomi nasional dan program strategis nasional berdampak luas.

“Yang kedua, kewenangan mutlak pusat. Mengacu pada asas tata negara, urusan penataan batas wilayah kedaulatan serta pembagian kewenangan pemerintahan adalah hak eksklusif pemerintah pusat dalam rangka menjaga integritas dan stabilitas NKRI,” tegas Rahmat.

Kemudian yang ketiga, kata Rahmat, evaluasi DOB terdahulu. Catatan evaluasi Kemendagri terhadap daerah pemekaran periode 1999–2009 masih menunjukkan catatan merah. Mayoritas daerah hasil pemekaran dinilai belum mandiri secara fiskal, di mana 80 hingga 90 persen APBD mereka masih bergantung penuh pada dana transfer pusat (DAU/DAK) dengan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum optimal.

Meski demikian, Rahmat menegaskan bahwa Komisi I DPRD Jabar bersama seluruh elemen masyarakat Jawa Barat akan terus mengawal aspirasi pemekaran ini secara objektif dan konstitusional. Menurutnya, kebutuhan pemekaran di Jawa Barat sangat mendesak demi efektivitas rentang kendali pelayanan publik dan pemerataan pembangunan, mengingat jumlah penduduk Jawa Barat yang mendekati 50 juta jiwa hanya ditopang oleh 27 kabupaten/kota.

"Kami memahami posisi fiskal dan pertimbangan Kemendagri. Namun, aspirasi warga Jawa Barat yang telah dirumuskan secara matang dalam CDPOB tetap harus diperjuangkan. Konsultasi ini memperjelas peta hambatan yang ada, sehingga langkah advokasi ke depan—khususnya dorongan pengesahan RPP Desartada—dapat kita susun lebih terukur," pungkas Rahmat.

Ketua Pansus XX DPRD Jabar, Edi Askari mengatakan, pihaknya telah melaksanakan konsultasi serta verifikasi langsung ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan aspek yuridis normatif dan fungsional organisasi berjalan optimal. Dalam konsultasi tersebut, fokus utama pembahasan meliputi rencana penggabungan 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi 7 OPD, serta pembentukan badan baru yakni Badan Pengelola Aset dan BUMD.  

"Berdasarkan hasil konsultasi dengan Kemendagri, pada prinsipnya sejumlah persyaratan teknis untuk penggabungan OPD—seperti Bappeda dan BP2D —telah memenuhi ketentuan sesuai PP Nomor 18 Tahun 2016 jo PP Nomor 72 Tahun 2019. Namun, terdapat catatan penting terkait penajaman uraian tugas, kedudukan, tata kerja, hingga penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK)." ujar Edi. 

Edi Askari menjelaskan, berkaitan dengan rencana pembentukan Badan Pengelola Aset dan BUMD masih menjadi bahan kajian mendalam. Mengingat batasan dalam ketentuan Pasal 73 PP Nomor 18 Tahun 2016 mengenai pengelolaan keuangan daerah, Pansus bersama Kemendagri dan akademisi terus menyelaraskan argumen yuridis dan fungsional agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.  

Lebih lanjut, Pansus XX menargetkan pembahasan Raperda ini dapat rampung pada 5 November mendatang. Setelah itu, tahapan selanjutnya akan dilanjutkan dengan proses harmonisasi secara simultan bersama Kanwil Kemenkumham Jabar dan Kemendagri selama masing-masing 14 hari kerja.  

"Implementasi penataan OPD ini rencananya akan dilakukan secara bertahap guna meminimalisir potensi kendala kepegawaian, penganggaran, maupun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan publik. Pada tahap awal, penataan diprioritaskan pada tiga hingga empat OPD yang disepakati untuk mulai berjalan pada tahun 2027, sementara sisanya disiapkan untuk tahun berikutnya," pungkas Edi.

JAKARTA, CEKLISSATU -- Bagi anak dan remaja yang lahir di era digital, gim daring (online game) bukan sekadar hiburan, melainkan telah berevolusi menjadi ekosistem tempat mereka bermain, berteman, mencari pengakuan, belajar, dan bergaul. Ruang virtual ini esensial dan bernilai bagi tumbuh kembang sosial mereka. 

Persoalannya muncul ketika ruang tersebut minim pengawasan dan literasi digital. Celah kerentanan ini kerap dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengeksploitasi, termasuk oleh kelompok radikal dan jaringan ekstremis yang menyusup melalui fitur obrolan dalam gim, maupun group medsos tertutup.

Akademisi Fakultas Psikologi Universitas Pancasila, Putri Langka, M.Si., Psikolog., menyoroti fenomena radikalisasi digital yang trennya semakin meningkat belakangan ini. 

Menurutnya, pada fase anak dan remaja, mereka tengah berada pada tahap krisis identitas yang sangat membutuhkan validasi sosial. Di usia transisi ini, validasi dari lingkaran pertemanan (significant others) sering kali dianggap lebih krusial dibandingkan arahan orang tua. Kondisi ini diperparah oleh adanya jarak antargenerasi (generation gap) yang kerap memicu miskomunikasi di dalam rumah.

“Karena sekarang akses internet sangat mudah, dunia daring menjadi tempat pelarian. Namun, dengan kondisi psikologis remaja yang kritis tapi pertimbangannya belum utuh, rekrutmen terhadap mereka menjadi sangat mudah,” ujar Putri di Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Lulusan Magister Psikologi Universitas Indonesia ini mengungkapkan bahwa proses radikalisasi digital berlangsung sangat halus dan perlahan. 

Para perekrut atau predator digital membutuhkan waktu untuk menanamkan kepercayaan (trust building). Kepercayaan tersebut dibangun melalui interaksi yang konsisten dan pemberian perhatian penuh yang mungkin tidak didapatkan anak di dunia nyata. 

Ketika rasa percaya telah terbentuk, mereka akan masuk lebih dalam untuk memanipulasi kedekatan emosional. Dukungan emosional, pujian (reinforcement), hingga pemberian hadiah kerap dijadikan senjata.

“Hal ini menciptakan rasa senang dan berterima kasih dari anak, yang justru berbahaya ketika anak mulai merasa berutang kebaikan,” kata pemilik nama asli Maharani Ardi Putri ini.
Putri menganalogikan, secara luring (offline), proses ini mirip dengan perekrutan geng motor.

Target diberi identitas baru, dipuji, dan diberikan ruang aman artifisial sehingga mereka merasa bisa menjadi diri sendiri. 

Mekanisme manipulatif serupa berlaku mutlak di dunia digital. Setelah fondasi kepercayaan berhasil ditanamkan, ekstremis mulai memberikan permintaan (request) atau tantangan kecil yang perlahan meningkat eskalasinya guna menguji tingkat kepatuhan dan loyalitas anak.

Sebagai langkah mitigasi dan membangun ketahanan digital di ranah keluarga, Putri menekankan urgensi orang tua dalam mendeteksi anomali perubahan perilaku anak. Misalnya, anak yang biasanya terbuka tiba-tiba bersikap tertutup, defensif, dan menghindar. 

Sesekali, orang tua perlu mengecek jenis gim yang dimainkan dan dengan siapa mereka berinteraksi di ruang obrolannya. Jika anak menjawab sekenanya, mengelak saat ditanya lebih lanjut, atau mencuri-curi waktu bermain di luar jam pantauan, hal tersebut harus menjadi sinyal kewaspadaan.

“Cara mengujinya bisa dengan mengambil akses mereka; jika anak menjadi sangat gelisah, marah, hingga tantrum berlebihan hanya karena tidak bermain satu hari, itu adalah tanda peringatan yang jelas,” tegas Putri.

Di sisi lain, Putri mengingatkan agar orang tua membekali diri dengan pemahaman terkait tahap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial remaja. Tujuannya agar orang tua tidak mudah reaktif atau terbawa perasaan emosional. 

Penolakan dari anak sering kali bukan serangan personal terhadap keluarga, melainkan fungsi otak yang belum sepenuhnya matang dalam mengontrol emosi dan rasionalitas.

Sebagai orang dewasa dengan pengalaman yang lebih panjang, orang tualah yang dituntut proaktif mencari pendekatan yang tepat untuk menjembatani dinamika tersebut.

Putri menekankan seni menentukan waktu (timing) yang tepat saat menginisiasi komunikasi dengan anak. Jangan mengajak anak berdiskusi ketika mereka sedang fokus menatap layar gim atau saat emosi mereka sedang tidak stabil.

“Pilihlah waktu santai, misalnya saat makan malam atau dalam perjalanan. Dalam obrolan santai seperti itu, kita bisa menyelipkan isu grooming atau keamanan digital sebagai bahan diskusi dua arah, bukan sebagai interogasi atau tuduhan,” tandas Putri.

Modus tersebut perlu diwaspadai karena berpotensi dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk memperoleh data pribadi, informasi kepesertaan, kode verifikasi, hingga meminta sejumlah uang dengan dalih membantu proses pencairan saldo JHT.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bogor Kota, Bayu Marwanto, menegaskan bahwa peserta harus selalu memastikan kebenaran identitas pihak yang mengaku sebagai petugas BPJS Ketenagakerjaan, terutama apabila menawarkan layanan klaim secara langsung ke rumah tanpa adanya konfirmasi resmi.

“Kami mengimbau seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan agar selalu berhati-hati dan tidak mudah percaya kepada pihak yang mengaku sebagai petugas, terlebih jika menawarkan bantuan pencairan saldo JHT dengan mendatangi rumah peserta. Pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi dan identitas petugas melalui kanal komunikasi resmi BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Bayu.

Ia menambahkan, peserta tidak perlu menggunakan jasa perantara atau pihak yang menjanjikan kemudahan pencairan saldo JHT dengan imbalan tertentu. Peserta dapat memanfaatkan layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan untuk memperoleh informasi dan mengurus klaim sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Jangan pernah memberikan data pribadi, kata sandi, PIN, maupun kode OTP kepada pihak lain. Peserta juga harus waspada apabila ada oknum yang meminta sejumlah uang dengan alasan mempercepat proses klaim. Jika menemukan indikasi penipuan, segera lakukan konfirmasi kepada BPJS Ketenagakerjaan melalui kanal resmi,” tegasnya.

Untuk pengajuan klaim JHT, peserta dapat memanfaatkan aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang berlaku, serta layanan Lapak Asik melalui laman https://lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id.

BPJS Ketenagakerjaan juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah menyerahkan dokumen identitas, foto diri, informasi rekening, maupun data kepesertaan kepada orang yang tidak dapat dipastikan identitas dan kewenangannya. Apabila terdapat pihak yang mencurigakan, peserta dapat melakukan verifikasi melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan sebelum mengambil tindakan lebih lanjut.

Melalui imbauan ini, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bogor Kota berharap masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga keamanan data pribadi dan memanfaatkan layanan resmi dalam setiap proses administrasi kepesertaan.

“Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya tentang manfaat yang diterima peserta, tetapi juga tentang keamanan dan kenyamanan dalam mengakses layanan. Kami mengajak seluruh peserta untuk tetap waspada, teliti, dan bersama-sama mencegah terjadinya penipuan yang merugikan masyarakat,” tutup Bayu.

Program tersebut diberikan kepada 100 pekerja, terdiri dari 50 pengemudi ojek online (ojol) dan 50 pengemudi ambulans. 

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bogor Kota,Bayu Marwanto, mengatakan program yang dilakukan RS Azra merupakan bentuk kepedulian terhadap perlindungan pekerja rentan di wilayah Kota Bogor.

“Agenda kali ini Alhamdulillah RS Azra turut serta dalam perlindungan kerja melalui program sertakan yang sesuai dengan SE Wali Kota Bogor dan Perwali terkait dengan perlindungan ketenagakerjaan,” ujar Bayu.

Ia menjelaskan, sebanyak 100 pekerja mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan selama empat bulan. Rinciannya, 50 pengemudi ojol dan 50 pengemudi ambulans.

“Jadi ada seratus jiwa yang mendapatkan atau dilindungi, driver ojol 50 dan driver ambulance 50 selama empat bulan,” jelasnya.

Bayu berharap program tersebut tidak berhenti sampai di sini, tetapi dapat terus berlanjut. Ia juga memberikan apresiasi kepada RS Azra karena telah ikut memberikan perlindungan kepada pekerja rentan di Kota Bogor.

“Mudah-mudahan ini berlanjut terus dan apresiasi setinggi-tingginya untuk RS Azra telah melindungi pekerja rentan di wilayah Bogor Kota ini,” katanya.

Menurut Bayu, langkah RS Azra diharapkan dapat menjadi contoh bagi rumah sakit maupun perusahaan lain di Kota Bogor untuk turut menjalankan program CSR yang menyasar pekerja rentan.

“Harapan ini menjadi contoh untuk rumah sakit atau perusahaan yang ada di Bogor untuk dapat melakukan hal yang sama, program Sertakan terhadap pekerja rentan di lingkungan kita,” tuturnya.

Ia menambahkan, perlindungan pekerja rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat terus diperluas sehingga semakin banyak pekerja mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Ini sebagai tonggak untuk bisa seluruh pekerja rentan bisa terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan,” pungkasnya.

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 08.20 WIB. Insiden ini mengakibatkan korban mengalami luka berat dan harus segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor, Ipda Ares Rahman, menjelaskan kecelakaan bermula saat minibus melaju dari arah Bendungan menuju Pertigaan Simpang Bendungan.

“Diduga mengalami gagal pengereman sehingga pada saat meluncur dari arah Bendungan menabrak satu mobil minibus, yakni Honda BR-V,” ujar Ares.

Setelah menabrak Honda BR-V, minibus tersebut masih terus melaju hingga menghantam sebuah bangunan kios. Kendaraan itu kemudian terjun ke kali di sekitar lokasi kejadian.

Usai kejadian, petugas Unit Laka Lantas Satlantas Polres Bogor bersama Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Bogor dan petugas PLN langsung menuju lokasi untuk melakukan penanganan.

Petugas melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), mengevakuasi korban, serta mengamankan area kecelakaan. Korban yang diduga mengalami luka berat telah dibawa menggunakan ambulans ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.

Sementara itu, proses evakuasi kendaraan yang terjun ke kali masih berlangsung. Petugas gabungan dikerahkan untuk memastikan proses pengangkatan kendaraan berjalan aman.

Hingga berita ini ditulis, penyebab pasti kecelakaan masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan petugas. Dugaan awal kendaraan mengalami gagal pengereman menjadi salah satu hal yang akan didalami dalam penanganan kasus tersebut.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Rabu, 14 Oktober 2026, tersebut menjadi momentum untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja rentan dan masyarakat yang membutuhkan akses perlindungan sosial. Dalam kesempatan tersebut, Rita Mariana selaku Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Kebayoran Baru bertemu dengan Ibu Diana selaku perwakilan Dompet Dhuafa untuk membahas penguatan pemahaman program serta peluang kolaborasi dalam memperluas perlindungan bagi para pekerja.

Rita Mariana menyampaikan bahwa pembinaan kepada mitra merupakan bagian dari komitmen BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan.

“BPJS Ketenagakerjaan terus mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga sosial dan kemanusiaan, agar semakin banyak pekerja yang memahami pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Melalui sinergi ini, kami berharap upaya perlindungan bagi pekerja, khususnya pekerja rentan, dapat semakin luas dan memberikan manfaat nyata bagi mereka serta keluarganya,” ujar Rita Mariana.

Dalam kegiatan pembinaan tersebut, pembahasan diarahkan pada pengenalan program BPJS Ketenagakerjaan, manfaat perlindungan bagi peserta, serta peran strategis mitra dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan. Pemahaman yang baik mengenai program ini diharapkan dapat mendukung upaya edukasi dan perluasan kepesertaan, terutama bagi pekerja sektor informal yang memiliki risiko kerja dan membutuhkan perlindungan.

Sinergi dengan Dompet Dhuafa juga memiliki potensi untuk memperkuat upaya perlindungan pekerja rentan melalui pendekatan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dengan dukungan berbagai pihak, semakin banyak pekerja diharapkan memperoleh kesempatan untuk mengakses perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui kegiatan ini, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Kebayoran Baru menegaskan komitmennya untuk terus membangun kemitraan yang berkelanjutan, meningkatkan edukasi program, serta mendorong perluasan perlindungan bagi seluruh pekerja.

BPJS Ketenagakerjaan — Kerja Keras Bebas Cemas. Bersama mitra, wujudkan perlindungan pekerja yang lebih luas demi kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

Usaha tersebut tidak sekadar berorientasi pada keuntungan. Melalui kerja sama resmi yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Barat, tempat pencucian kendaraan ini juga menjadi sarana pembinaan bagi warga binaan yang memenuhi kriteria, khususnya mereka yang menunjukkan perilaku baik.

Program tersebut diharapkan dapat membekali warga binaan dengan pengalaman kerja, kedisiplinan, serta keterampilan yang berguna sebagai bekal ketika kembali ke lingkungan masyarakat.

Lahan yang kini dimanfaatkan untuk kegiatan usaha itu sebelumnya merupakan area yang tidak produktif dan sempat digunakan sebagai tempat berkumpul anak punk. Nisa kemudian menyewa lahan tersebut untuk mengubahnya menjadi kawasan usaha yang memiliki nilai ekonomi.

Selain menggerakkan aktivitas ekonomi di sekitar lapas, pemanfaatan lahan melalui skema sewa tersebut juga memberikan kontribusi kepada negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dalam menjalankan usahanya, Nisa turut membuka kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. Dengan demikian, manfaat keberadaan car wash tersebut tidak hanya dirasakan oleh warga binaan, tetapi juga warga sekitar yang memperoleh peluang untuk bekerja.

Mengikuti kebutuhan masyarakat modern, fasilitas yang disediakan pun cukup beragam. Selain melayani pencucian mobil dan sepeda motor, tempat ini dilengkapi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) bagi pengguna kendaraan listrik.
Tersedia pula kafe yang dapat dimanfaatkan pelanggan sebagai tempat beristirahat dan menunggu selama kendaraan dicuci maupun saat mengisi daya kendaraan listrik.

Di balik fasilitas tersebut, Nisa juga membawa misi sosial melalui kegiatan keagamaan dan bakti sosial yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan.
Pada Jumat pertama setiap bulan, sebagian keuntungan usaha disalurkan untuk membantu anak yatim piatu dan kaum dhuafa di sejumlah wilayah Kota Bandung. Bantuan yang diberikan antara lain berupa uang tunai, paket sembako, serta perlengkapan alat tulis bagi anak-anak yang membutuhkan.

Nisa mengatakan, kegiatan sosial tersebut merupakan bagian dari komitmennya agar usaha yang dijalankan dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

“Jadi, setiap rupiah yang dikeluarkan pelanggan, kami alokasikan sebagian untuk menyantuni anak yatim dan dhuafa. Kami menyiapkan kafe sebagai ruang tunggu yang nyaman selagi pelanggan mencuci kendaraan atau mengisi daya mobil listrik mereka,” ujar Nisa, Rabu (14/10/2026).

Menurutnya, kegiatan usaha dapat menjadi sarana untuk menciptakan peluang kerja sekaligus membangun kepedulian terhadap sesama.

Kehadiran car wash di sekitar Lapas Sukamiskin ini memperlihatkan bagaimana pemanfaatan lahan yang sebelumnya tidak produktif dapat dikembangkan menjadi kegiatan ekonomi yang melibatkan berbagai unsur masyarakat.

Melalui pemberdayaan warga binaan, penyerapan tenaga kerja lokal, kontribusi kepada negara, serta penyaluran bantuan sosial, usaha yang dirintis Nisa Latif diharapkan mampu menghadirkan manfaat berkelanjutan bagi lingkungan sekitar.

Korban ditemukan oleh tim penyelam Rescue Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kota Bandung di kedalaman sekitar tiga meter, terjepit di antara bebatuan di dasar sungai.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa bermula ketika korban hendak mengambil alat pancingnya yang terjatuh ke sungai. Korban kemudian melompat ke dalam air, tetapi tak kunjung muncul kembali ke permukaan.

Rekan-rekan korban yang mengetahui kejadian tersebut segera melaporkannya kepada petugas Rescue Damkar Kota Bandung.

Mendapat laporan itu, petugas langsung menuju lokasi kejadian dan melakukan pencarian dengan menerjunkan tim penyelam.

Kepala Bidang Pencegahan Damkar Kota Bandung, Adhli, menjelaskan bahwa korban ditemukan di antara rongga-rongga bebatuan di dasar sungai.

“Korban hendak mengambil pancingannya yang jatuh. Korban kemudian melompat ke sungai, tetapi tidak muncul kembali ke permukaan,” kata Adhli, Selasa (13/10/2026).

Adhli mengatakan, proses pencarian dilakukan oleh tim penyelam hingga akhirnya korban berhasil ditemukan dan dievakuasi. Meski berhasil diangkat dari sungai, korban dinyatakan sudah tidak bernyawa.

"Setelah proses evakuasi selesai, jenazah korban kemudian dibawa ke rumah duka. Atas permintaan keluarga, jenazah langsung dibawa pulang untuk selanjutnya dimakamkan." ungkapnya.

Hal itu disampaikan langsung Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir dalam acara konferensi pers di Loby Kemenpora, Jakarta, Selasa (13/10) siang.

"Menyambut 28 Oktober mendatang, Kemenpora tengah mempersiapkan penyelenggaraan ajang Indonesia Youth Summit 2026 yang diselenggarakan setelah Asian Para Games 2026," ujar Menpora Erick.

Menurut Menpora Erick, melalui kerja sama dengan seluruh pemerintah daerah, Kemenpora telah menyeleksi sekitar 160 peserta dari total 5.100 pemuda-pemudi untuk mengikuti program pemusatan (camp) bersama.

​"Dalam acara IYS 2026 tersebut, para pemuda terpilih akan dilibatkan dalam diskusi interaktif, lomba debat dengan isu-isu strategis seperti ekonomi hijau, kesetaraan gender, hingga kesehatan mental, serta menghadirkan perwakilan kepemudaan dari Singapura untuk melakukan bench marking," kata Menpora Erick.

Masih kata Menpora Erick, bahwa dahulu kita bicara tentu kebangsaan, tetapi sekarang bagaimana ke depan kita juga harus melihat dari perspektif yang berbeda di mana bonus demografi yang kita alami hari ini.

Menpora Erick juga menekankan pentingnya peran aktif pemuda dalam mengisi masa depan ekonomi bangsa. "Supaya kualitas kepemudaan ini dalam mengisi masa depan ekonomi kita emang benar-benar bisa menjadi sebuah kesatuan yang sangat penting," kata Menpora Erick.

​Tidak hanya di dalam negeri, Kemenpora juga mulai merintis langkah untuk menarik kalangan diaspora muda dan talenta berbakat yang berada di luar negeri. "Dengan adanya wacana dwi-kewarganegaraan dari Presiden, momentum ini dinilai sangat tepat untuk merangkul para saintis, researcher, serta ahli dari berbagai bidang keilmuan," tambah Menpora.

"Tentu di tahun depan kita mulai coba menarik diaspora yang bisa memberikan kontribusi lebih kepada tentu capability, knowledge, dan lain-lain untuk para pemuda yang ada," pungkas Menpora.

"Berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) terbaru, pemerintah akan langsung mengunci keabsahan sebuah organisasi begitu mereka selesai melaksanakan kongres," ujar Menpora Erick dalam acara konferensi pers di Loby Kemenpora, Jakarta, Selasa (13/10) siang.

​Menurut Menpora, langkah ini bertujuan agar roda organisasi berjalan lebih efisien. Ia menambahkan bahwa dana organisasi sebaiknya dialokasikan untuk menggerakkan program yang riil dibandingkan sekadar acara seremonial.

​Selain itu, Kemenpora berkoordinasi langsung dengan Kementerian Hukum untuk memverifikasi dan mengesahkan organisasi yang telah melalui proses kongres yang sah.

Langkah tegas ini diharapkan dapat mencegah munculnya organisasi tandingan apabila ada pihak yang kalah dalam kongres. "Supaya ini tidak ada nanti dualisme. Payung hukumnya sudah ada, tinggal bagaimana teman-teman media mendorong konsolidasi ini secara menyeluruh," jelas Menpora.

Pemerintah juga berencana mendorong perbaikan melalui revisi Undang-Undang Kepemudaan agar ke depannya penataan organisasi kepemudaan dan batasan usia pemuda memiliki landasan yang lebih jelas.

"Kita sedang mendorong ke depan juga ada perbaikan undang-undang kepemudaan, yang di mana kita harapkan nanti di tahun 2028 kita punya seperti apa masa depan kepemudaan nasional," pungkasnya.

Kegiatan tersebut diikuti Satuan Tugas (Satgas) KTR Kota Depok yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satgas KTR Puskesmas serta Vital Strategies, dan No Tobacco Community.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kota Depok, Frovira Brilyandini, menyampaikan bahwa penguatan implementasi KTR diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dari paparan asap rokok.

Baca Juga: Guna Tekan Angka Perokok Usia Remaja, Pemkot Bogor Bentuk Duta KTR di Sekolah

"Melalui workshop ini, kami ingin memberikan pemahaman kepada peserta melalui diskusi dan praktik lapangan secara langsung, sehingga mereka memahami penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)," ungkapnya.

Dirinya menyebutkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok sendiri telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 2 Tahun 2020 tentang KTR sebagai landasan dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari paparan asap rokok.

Frovira menambahkan, kolaborasi antara Satgas KTR dari unsur Puskesmas dan Satpol PP menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan KTR.

'Baca Juga: Wujudkan Kota Bebas Asap Rokok, Dinkes Kota Depok Dorong Partisipasi Warga Lewat KTR Award 2025

Terakhir, dirinya berharap, Satgas KTR dapat meningkatkan pemahaman terkait regulasi KTR, memperkuat kapasitas dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan, dan meningkatkan keterampilan komunikasi dan pendekatan persuasif kepada masyarakat. 

Selain itu juga menyamakan persepsi dalam mekanisme pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan KTR.

"Sehingga harapannya dapat menghasilkan langkah-langkah nyata untuk memperkuat implementasi KTR di Kota Depok," tutupnya.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Basri Baco mengatakan, pembahasan APBD 2027 harus dilakukan secara cermat agar kebijakan anggaran mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan Jakarta.

Menurutnya, APBD bukan sekadar angka dan alokasi anggaran, melainkan wujud arah kebijakan pembangunan serta komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan warga.

Baca Juga: Finalisasi Perubahan APBD 2026, Rudy Susmanto Ingatkan OPD Kabupaten Bogor Jangan Ada Anggaran Terbuang

"Pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027 harus dilaksanakan secara cermat, terutama untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, serta penguatan Jakarta sebagai kota global," ujar Baco.

Ia berharap, pembahasan Raperda APBD 2027 menghasilkan kebijakan anggaran yang transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Sebelum memasuki agenda pembahasan RAPBD 2027, rapat paripurna menyetujui lima rekomendasi pansus DPRD DKI Jakarta. 

Baca Juga: Defisit APBD-P Kabupaten Bogor Tembus Rp446 Miliar, Pendapatan Pajak Anjlok Rp151 Miliar

Kelima pansus tersebut membahas percepatan penyerahan aset fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum), pengelolaan sampah, tata kelola perparkiran, reforma agraria dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), serta pengelolaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).

Rekomendasi tersebut disusun berdasarkan hasil pembahasan bersama jajaran eksekutif dan instansi terkait, masukan dari narasumber, serta peninjauan lapangan. 

Setelah disetujui dalam rapat paripurna, rekomendasi diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga: Mendes PDT Dukung Perluasan Perlindungan bagi Pekerja Rentan di Desa Lewat APBDes

Sementara itu, pidato pengantar Gubernur mengenai Raperda APBD 2027 disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno. 

Penyampaian tersebut menjadi tahap awal pembahasan rancangan anggaran bersama DPRD.

Selanjutnya, fraksi-fraksi DPRD DKI Jakarta akan mencermati materi Raperda APBD 2027 untuk menyusun pandangan umum fraksi. Agenda tersebut dijadwalkan berlangsung dalam rapat paripurna pada Senin (19/10) pukul 10.00 WIB.

Ketua Umum BEM FH Unpas, Dhean Salvez bersama Ketua Umum BPM FH Unpas, Sigit Washul dalam keterangan persnya menyatakan bahwa perguruan tinggi yang seharusnya menjadi ruang aman serta benteng moral dan hukum bagi seluruh mahasiswa dan sivitas akademika, kini ternodai isu tindakan tidak bermoral yang merenggut hak rasa aman mahasiswa.

"BEM FH dan BPM FH Unpas menolak segala bentuk kekerasan dan pelecehan seksual serta berkomitmen untuk berdiri di garda terdepan bersama mahasiswa guna memperjuangkan keadilan serta rasa aman bagi mahasiswa," tulisnya, Senin (12/10/2026).

Kemudian, sebagai bentuk tindak lanjut nyata, mereka secara resmi mengambil keputusan untuk menggelar aksi bertema Mimbar Bebas: Usut tuntas isu kekerasan dan pelecehan seksual di FH Unpas. Aksi itu tujuannya agar membuka ruang dialog, menyuarakan aspirasi, dan mendesak transoaransi serta ketegasan sikap pimpinan fakultas maupun universitas dalam menangani isu ini.

"Kami akan menggelar kegiatan itu Rabu (14/10/2026) di lapangan parkir depan FH Unpas pukul 13.00 WIB. Tuntutan kami, di antaranya menjamin keamanan, hak-hak, dan pendampingan psikologis serta hukum bagi korban atau pelapor tanpa intimidasi, lalu mendesak pengusutan kasus secara adil, objektif, dan transparan melalui penegakan regulasi satgas dan kode etik dosen. Dan, menuntut tindakan tegas berupa sanksi administratif hingga pemecatan atau sanksi hukum bagi oknum dosen yang terbukti melakukan tindakan kekerasan atau pelecehan seksual," tulisnya lagi.

Isu adanya tindak pelecahan ini pun ditanggapi pihak kampus dalan keterangan resminya. Dalam keterangan itu, Unpas melalui satgas pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi - bimbingan konseling menegaskan setiap bentuk kekerasan dan tindakan yang melanggar ketentuan di lingkungan kampus akan ditindaklanjuti secara serius sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku.

"Sehubungan dengan adanya publikasi di media sosial yang menyebut nama Universitas Pasundan, universitas mengimbau seluruh pihak untuk menyikapi informasi yang beredar secara bijaksana dan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menyampaikan kesimpulan ke publik. Kami mengimbau ke mahasiswa/i yang pernah mengalami atau merasa dirugikan oleh perkataan maupun tindakan tak pantas dari oknum dosen agar tak takut melapor. Setiap laporan akan ditindaklanjuti secara serius, dengan menjunjung tinggi kerahasiaan, keamanan, dan perlindungan privasi pelapor maupun korban," tulis tanggapan resmi atasnama pimpinan Unpas.

Atalia menyayangkan dugaan perundungan yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi tersebut. Menurutnya, tindakan yang merendahkan, mempermalukan, hingga menyakiti orang lain tidak dapat dibenarkan dengan dalih hiburan atau candaan.

“Bercanda itu seharusnya membuat semua orang merasa nyaman, bukan justru membuat seseorang terluka, merasa terhina, atau mengalami tekanan mental,”kata Atalia, Senin (12/10/2026). 

Atalia menilai, kebiasaan yang selama ini dianggap lumrah justru dapat menjadi pintu masuk terjadinya tindakan perundungan yang lebih serius. Karena itu, diperlukan kesadaran bersama untuk membangun lingkungan pendidikan yang aman, sehat, dan bebas dari kekerasan.

Atalia juga menyoroti data terkait perundungan di Indonesia. Berdasarkan data Programme for International Student Assessment (PISA) yang disampaikan dalam keterangannya, sebanyak 24,1 persen siswa Indonesia dilaporkan mengalami perundungan, mulai dari ejekan hingga kekerasan fisik.

"Angka tersebut menjadi pengingat bahwa perundungan bukan sekadar persoalan antarsiswa atau mahasiswa, melainkan masalah serius yang membutuhkan perhatian dari berbagai pihak, mulai dari keluarga, tenaga pendidik, hingga pengelola institusi pendidikan," tegasnya.

Menanggapi peristiwa tersebut, Rektor Telkom University, Prof. Dr. Suryanto, menyampaikan permohonan maaf atas kejadian yang mencoreng lingkungan kampus. Pihak universitas juga menyatakan akan menjadikan peristiwa ini sebagai bahan evaluasi agar kasus serupa tidak kembali terjadi.

"Bahwa perundungan dan segala bentuk kekerasan tidak dapat dibenarkan, apa pun alasannya. Langkah tegas akan dilakukan terhadap pihak-pihak yang terbukti terlibat, sesuai dengan hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku,"katanya.

Suryanto mengatakan saat ini ada 4 pelaku yang dikenaka sanksi administratif  Bahkan, salah satu pihak yang diduga terlibat disebut terancam dikeluarkan dari kampus.

"Di sisi lain, universitas juga memberikan pendampingan kepada korban untuk membantu proses pemulihan mental setelah mengalami peristiwa tersebut." katanya.

“Saya mengapresiasi arah kebijakan Gubernur Pramono untuk memperkuat BUMD melalui pengelolaan yang semakin transparan dan profesional. Harapannya, perusahaan semakin sehat, kendali daerah tetap terjaga, dan manfaatnya semakin nyata bagi warga Jakarta,” ujar Fahira Idris  di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/10).

Pemprov DKI Jakarta telah menegaskan komitmen untuk tetap menjadi pemegang saham mayoritas Bank Jakarta dan PAM Jaya apabila keduanya melaksanakan IPO . Ketentuan tersebut akan diperkuat melalui Perda agar kendali pemerintah daerah atas arah kebijakan dan keputusan strategi perusahaan tetap terjaga.

Menurut Senator Jakarta ini, rencana IPO perlu ditempatkan sebagai sarana memperkuat kemampuan BUMD , bukan tujuan akhir. Keberhasilannya perlu diukur dari peningkatan kualitas perusahaan dan layanan yang diterima masyarakat, bukan hanya keberhasilan pencatatan saham di bursa.

Untuk itu, Fahira Idris menyampaikan lima catatan. Pertama, pastikan kendali daerah disertai kejelasan tanggung jawab pelayanan. Fahira Idris mendukung komitmen mempertahankan kepemilikan mayoritas Pemprov DKI. Menurutnya, komitmen tersebut perlu diikuti pengaturan yang jelas mengenai fungsi strategi perusahaan, pengawasan, serta perlindungan kepentingan masyarakat.

Pengaturan juga perlu mengantisipasi perubahan komposisi kepemilikan dalam aksi korporasi berikutnya. Pada saat yang sama, pengelolaan perusahaan harus tetap profesional, akuntabel, dan menghormati hak seluruh pemegang saham.

“Kepemilikan sebagian besar adalah fondasi penting. Fondasi itu perlu diperkuat dengan tanggung jawab pelayanan yang jelas, manajemen profesional, dan pengawasan yang memastikan kepentingan warga tetap menjadi perhatian utama,” ujarnya.

Kedua, utamakan kesiapan perusahaan dan kualitas proses IPO . Rencana IPO kedua BUMD berjalan bersama peraturan perundang-undangan. Pemprov DKI telah mengajukan Raperda terkait perubahan bentuk hukum PAM Jaya dan pengaturan Bank Jakarta sebagai perseroan daerah.  

Fahira Idris mendorong agar persiapan dilengkapi kajian kebutuhan pembiayaan, audit keuangan dan aset, pemeriksaan kewajiban perusahaan, penguatan manajemen risiko, serta penilaian perusahaan yang wajar. Pemilihan pihak pendukung IPO juga perlu dilakukan secara transparan dan bebas benturan kepentingan.

Menurutnya, kesiapan Bank Jakarta dan PAM Jaya harus dinilai sesuai karakter usahanya masing-masing. Jadwal pelaksanaan tidak perlu dipaksakan seragam karena kualitas persiapan lebih penting daripada kecepatan melantai di bursa.

Ketiga, arahkan penguatan Bank Jakarta untuk memperluas pembiayaan produktif dan layanan yang andal. Fahira Idris berharap tambahan modal yang diperoleh perusahaan dapat memperkuat pembiayaan UMKM dan kegiatan ekonomi masyarakat dengan tetap menjaga kualitas kredit serta prinsip kehati-hatian.

Keamanan dana dan data nasabah, transmisi layanan digital, kemudahan transaksi, serta penyelesaian pengaduan juga perlu menjadi prioritas. Arah tersebut melanjutkan semangat transformasi Bank DKI pada tahun 2025 yang menekankan profesionalisme, kehati-hatian, dan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi Jakarta yang inklusif.

“ Bank Jakarta yang semakin kuat harus semakin mampu membantu usaha masyarakat tumbuh. Penguatan modal perlu dirasakan dalam akses pembiayaan yang lebih baik, transaksi yang aman, dan layanan yang semakin mudah dijangkau,” ujar Fahira Idris .

Keempat, pastikan transformasi PAM Jaya memperluas akses udara dan menjaga keterjangkauan layanan. Fahira Idris menekankan pentingnya target yang terukur untuk menjangkau wilayah yang belum terlayani, memperbaiki kualitas dan kontinuitas pasokan, menekan kehilangan udara, serta melindungi pelanggan yang rendah. Fahira Idris menekankan perlunya sasaran sosial yang jelas, termasuk perluasan jaringan perpipaan dan tarif perlindungan bagi kelompok rentan.

“Untuk PAM Jaya , manfaat yang paling penting adalah semakin banyak warga memperoleh udara yang berkualitas, mengalir secara andal, dan terjangkau. Kemajuan perusahaan harus berjalan bersama menguranginya layanan air di Jakarta,” katanya.

Kelima, pastikan penggunaan dana hasil IPO dan manfaatnya dapat dianalisa. Struktur penawaran, dana bersih yang diterima perusahaan, peruntukan, serta target waktu penggunaannya perlu dijelaskan sejak awal.

OJK telah memperkuat ketentuan penggunaan dana hasil penawaran umum, termasuk pengungkapan dalam prospektus dan pelaporan realisasinya.

Fahira Idris mendorong agar pelaporan tidak hanya menjelaskan dana yang telah digunakan, tetapi juga layanan kemajuan yang dihasilkan. Indikatornya dapat mencakup perluasan pembiayaan produktif dan penyiaran layanan Bank Jakarta , serta tambahan sambungan, kontinuitas pasokan, dan perbaikan distribusi udara PAM Jaya .

Fahira Idris berharap persiapan IPO menjadi momentum memperkuat kepercayaan masyarakat melalui komunikasi yang terbuka, pelibatan pemangku kepentingan, dan pengelolaan perusahaan yang semakin berkualitas.

“Keberhasilan IPO bukan hanya ketika saham mulai diperdagangkan, tetapi ketika perusahaan semakin sehat dan warga semakin merasakan manfaatnya. Bank Jakarta semakin kuat menggerakkan perekonomian, PAM Jaya semakin mampu memenuhi kebutuhan udara, dan kendali daerah tetap terjaga untuk kepentingan masyarakat," pungkas Fahira Idris . 

Sekadar informasi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan memegang sebagian besar saham Bank Jakarta dan PAM Jaya pada saat penawaran umum perdana atau IPO yang ditargetkan pada tahun 2027. 

OKK hanya berlangsung setengah hari, dengan berbagai pembekalan sebagai dasar membentuk wartawan profesional.

"Kita membekali anggota dengan pemahaman mendalam tentang Kode Etik Jurnalistik (KEJ), serta tanggung jawa. sosial pers agar kebebasan pers digunakan untuk kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi," ujar Ketua PWI Jaya Kesit Budi Handoyo, Senin (12/10).

Kesit menjelaskan, PWI Jaya menetapkan OKK menjadi pintu masuk atau penjaringan anggota,  di mana calon-calon anggota baru diwajibkan untuk lebih dulu mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

PWI Jaya sendiri baru saja menyelenggarakan UKW Angkatan 66, pada 5-6 Oktober lalu. UKW berikutnya, Angkatan 67, diagendakan bulan Desember 2026.

Lazimnya memang lebih dulu diadakan UKW, menyusul kemudian OKK.

Sekretaris PWI Jaya, Arman Suparman, menjelaskan tingginya antusiasme untuk menjadi anggota PWI Jaya.

"Kami menetapkan pelaksanaan OKK Angkatan ke-25 ini secepatnya karena sudah cukup banyak calon peserta yang siap mendaftar. Calon peserta OKK dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp500 ribu,” ungkap Arman Suparman, yang juga koordinator UKW dan OKK PWI Jaya.

Pemeliharaan yang dilaksanakan oleh Tim Unit Layanan Transmisi dan Gardu Induk (ULTG) Bekasi ini dilakukan secara terencana untuk memastikan kesiapan peralatan sekaligus mengantisipasi potensi gangguan yang dapat memengaruhi keandalan sistem kelistrikan Jawa-Bali.

Sebagai salah satu simpul strategis dalam jaringan transmisi 500 kV, GITET Muaratawar memiliki peran penting dalam mendukung penyaluran energi listrik pada sistem interkoneksi Jawa-Bali. Keandalan infrastruktur ini turut menopang kebutuhan listrik di wilayah dengan aktivitas ekonomi yang tinggi, termasuk kawasan industri yang memerlukan kontinuitas pasokan energi untuk menjaga produktivitasnya.

General Manager PLN UIT JBT, Amiruddin, menegaskan bahwa menjaga keandalan transmisi merupakan bagian dari tanggung jawab PLN dalam mendukung produktivitas industri dan pertumbuhan ekonomi nasional. 

"Di balik industri yang terus bergerak, ada infrastruktur kelistrikan yang harus senantiasa dijaga keandalannya. Setiap langkah pemeliharaan yang kami lakukan merupakan investasi bagi keberlangsungan penyaluran energi. Kami ingin memastikan bahwa sistem transmisi tetap siap mendukung aktivitas industri, menjaga produktivitas, dan menggerakkan roda perekonomian Jawa-Bali," ungkap Amiruddin.

Melalui pemeliharaan dua tahunan, PLN UIT JBT melakukan pemeriksaan kondisi peralatan primer dan sekunder, pengujian, pembersihan, serta verifikasi fungsi sistem proteksi dan kontrol. Seluruh tahapan tersebut menjadi bagian dari strategi pemeliharaan preventif untuk mendeteksi potensi penurunan kinerja peralatan sejak dini, sehingga risiko gangguan dapat diminimalkan sebelum berdampak pada penyaluran tenaga listrik.

Manager PLN UPT Bekasi, Indra Kurniawan, menyampaikan bahwa pemeliharaan terjadwal merupakan langkah penting untuk memastikan infrastruktur transmisi mampu mendukung kebutuhan energi yang terus berkembang.

"Keandalan listrik bukan hanya tentang bagaimana kami menangani gangguan, tetapi juga bagaimana kami mencegahnya. Melalui pemeliharaan dua tahunan ini, kami memastikan setiap peralatan bekerja sesuai standar dan potensi gangguan dapat diidentifikasi lebih awal. Langkah ini penting karena kontinuitas penyaluran listrik turut menentukan kelancaran aktivitas industri dan kegiatan ekonomi masyarakat," ujar Indra.

Lebih lanjut, Indra menegaskan bahwa seluruh pekerjaan dilaksanakan dengan mengedepankan prosedur keselamatan, ketelitian pemeriksaan, dan koordinasi antarpetugas agar pemeliharaan dapat berjalan optimal dengan tetap memperhatikan keandalan sistem.

Melalui pemeliharaan terencana dan berkelanjutan, PLN UIT JBT terus memperkuat keandalan sistem transmisi 500 kV Jawa-Bali sebagai bagian dari komitmen menyediakan layanan kelistrikan yang berkualitas. Upaya ini sekaligus menegaskan peran PLN dalam memastikan infrastruktur ketenagalistrikan tetap siap menjawab kebutuhan energi serta mendukung daya saing industri nasional

Komitmen untuk mewujudkan kota ramah anak, ungkap Pram, telah direalisasikan Pemprov DKI dalam berbagai program dan kinerja. 

Diantaranya, memberangkatkan 120 anak serta orang tuanya sebagai pendamping, untuk ikut olimpiade anak-anak berkebutuhan khusus di Kupang, mulai 10 hingga 19 Oktober.

Baca Juga: Pemprov DKI Perluas Layanan Pendidikan Inklusif, Luncurkan 32 Bus Sekolah Ramah Disabilitas, Ini 5 Rute Baru

Pram menambahkan bahwa DKI Jakarta saat ini termasuk salah satu kota dengan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, lebih banyak dibandingkan dengan kota lainnya di Indonesia.

"Saat ini ada 88 sekolah luar biasa dan 13 diantaranya merupakan sekolah luar biasa negeri," jelas Pram, dikutip dari keterangannya, Senin (12/10/2026).

Kemudian, Jakarta juga telah memfasilitasi program Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi keluarga yang tidak mampu dan anak berkebutuhan khusus.

Baca Juga: Anak Berkebutuhan Khusus Miliki Kesempatan Berkembag, Sensory Land Kids Harapan Baru Anak Jakarta Tumbuh Ceria dengan Terapi Alam

Selain itu, lanjut Pram, pihaknya juga sudah meluncurkan bantuan pendidikan hingga jenjang strata 1 hingga strata 3 melalui Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Bahkan, mulai 2027 nanti, Pemprov Jakarta juga akan mengadakan program lembaga pengelola dana pendidikan (LPDP) yaitu beasiswa kuliah di luar negeri dengan kuota 50-75 orang.

"Bila ada anak berkebutuhan khusus yang berminat untuk ikut program LPDP, kami akan fasilitasi," ucap Pramono.

Baca Juga: Pemkab Bogor Beri Pelayanan Terpadu untuk Anak Berkebutuhan Khusus, Hadirkan Coaching Clinic Taman Asa

Untuk bidang kesehatan, Pram memaparkan bahwa saat ini di Jakarta ada 44 Puskesmas kecamatan, 31 rumah sakit, 292 Puskesmas pembantu yang semuanya sudah ramah disabilitas.

Selain itu, DKI Jakarta juga memiliki 584 anggota pasukan putih, yang memberikan layanan kesehatan secara door to door kepada warga, terutama prnyandang kebutuhan khusus dan Lansia.

"Bahkan, kalau perlu ambulans, dokter, dan sebagainya, silakan dimanfaatkan, digunakan ini. Karena tanpa keberpihakan dengan hati, gak mungkin ini bisa dilakukan," tegasnya.

Baca Juga: Edukasi Polisi Satwa Kepada Siswa SLB di Depok

Selain itu, Pemprov DKI juga memberikan peluang kerja kepada penyandang kebutuhan khusus dengan mengadakan Job Fair khusus untuk disabilitas, beberapa waktu lalu.

Di bidang transportasi, Pram menjelaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta sudah menyiapkan halte dengan guiding block agar anak-anak berkebutuhan khusus bisa memanfaatkan MRT, LRT, Transjakarta da Transjabodetabek dengan nyaman.

Untuk pengangkutan anak sekolah, Pram menjelaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menyiapkan 37 unit bus sekolah khusus disabilitas yang melayani 10 rute untuk anak-anak disabilitas.

Baca Juga: Kemenpora Perkuat Kolaborasi dengan NPC Indonesia, Fokus Pembinaan Atlet Disabilitas Demi Prestasi Dunia

Tidak sampai di situ, Pemprov DKI juga telah mengeluarkan kartu penyandang disabilitas Jakarta (KPDJ) dengan jumlah penerima saat mencapai 20.890 orang.

"Kami juga mengalokasi program pemberian alat bantu fisik dan sebagainya bagi disabilitas," tutur Pram.

Selanjutnya, DKI Jakarta juga telah memiliki loka bina karya dan 133 penyandang disabilitas yang direkrut menjadi anak-anak penggerak pada Jakpreneur di Jakarta.

Baca Juga: Wujudkan Layanan Kesehatan Inklusif, Kemenkes Bangun Rumah Sakit Ramah Disabilitas dan Tahan Gempa

"Jakarta itu bukan semata-mata membangun gedung-gedung yang tinggi, fasilitas yang luar biasa, tetapi sentuhan-sentuhan yang seperti inilah yang menurut saya, bisa membuat Jakarta lebih nyaman dan aman," tutupnya.

Berdasarkan informasi awal yang diterima, insiden tersebut mengakibatkan seorang personel media Persib dilaporkan mengalami kekerasan fisik.

Selain itu, bus rombongan Elite Pro Academy (EPA) Persib dilaporkan mengalami kerusakan dan sejumlah koper milik ofisial serta tim EPA Persib U18 diduga dijarah.

I.League menilai tindakan kekerasan dan perbuatan yang mengarah pada tindak kriminal merupakan hal yang tidak dapat ditoleransi, baik di dalam maupun di luar lingkungan pertandingan.

Terlebih, kejadian ini dilaporkan berlangsung di jalan umum, ketika rombongan sedang melakukan perjalanan, sehingga tidak ada alasan apa pun yang dapat membenarkan tindakan yang membahayakan keselamatan orang lain.

I.League meminta pihak kepolisian dan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas insiden ini, mengidentifikasi seluruh pihak yang bertanggung jawab, serta memprosesnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila terbukti melakukan tindak pidana, para pelaku harus mendapatkan hukuman yang tegas dan setimpal dengan perbuatannya. Penegakan hukum yang serius diperlukan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

I.League juga menaruh perhatian khusus terhadap dampak insiden ini bagi para pemain muda yang berada dalam rombongan EPA Persib U18. Tindakan kekerasan yang terjadi di sekitar mereka tidak hanya berpotensi membahayakan keselamatan fisik, tetapi juga dapat menimbulkan ketakutan dan trauma psikologis yang memengaruhi rasa aman serta proses perkembangan mereka sebagai atlet muda.

Para pemain usia muda seharusnya dapat menjalani proses pembinaan dan meniti perjalanan karier sepak bola dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Mereka tidak sepatutnya menjadi korban ataupun menyaksikan tindakan kekerasan yang muncul akibat rivalitas antarklub.

I.League menegaskan bahwa rivalitas dalam sepak bola harus tetap berada dalam koridor sportivitas. Dukungan dan kecintaan terhadap klub tidak boleh dijadikan pembenaran untuk melakukan penyerangan, intimidasi, perusakan, maupun tindakan yang merugikan orang lain. Ketika pertandingan berakhir, penghormatan terhadap keselamatan dan hak setiap orang harus tetap dijunjung tinggi.

Seluruh elemen sepak bola, termasuk klub dan suporter, memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga agar sepak bola menjadi ruang yang aman, menjunjung persaudaraan, serta memberikan teladan positif bagi generasi muda. Segala bentuk kekerasan yang mengatasnamakan rivalitas harus dihentikan.

I.League terus memantau perkembangan penanganan insiden ini dan mendorong koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan keselamatan personel yang terdampak.

I.League juga berharap proses penelusuran dan penegakan hukum dapat berjalan secara menyeluruh, objektif, dan transparan, sehingga fakta kejadian terungkap dan pihak-pihak yang terbukti bersalah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

I.League menegaskan, tidak ada tempat bagi kekerasan dan tindakan kriminal dalam sepak bola Indonesia. Setiap perbuatan harus dipertanggungjawabkan, dan setiap tindakan yang terbukti melanggar hukum harus mendapatkan konsekuensi yang tegas.

Jangan sampai rivalitas merenggut rasa aman, meninggalkan trauma bagi pemain muda, dan mencederai nilai-nilai sportivitas yang seharusnya menjadi fondasi sepak bola Indonesia.

Komitmen ini mengemuka dalam audiensi Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat dengan Direktur Utama KEK Industropolis Batang Marfan Trihartiko di Ruang Rapat Lantai 1 KEK Industropolis Batang, Kamis (8/10).

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah langkah strategis, antara lain penyesuaian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan wilayah kerja, pengembangan program kesejahteraan pekerja melalui Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian (PEKA), serta optimalisasi Manfaat Layanan Tambahan (MLT), termasuk fasilitas pembiayaan perumahan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat menegaskan bahwa penguatan perlindungan jaminan sosial merupakan langkah penting untuk memastikan pekerja memperoleh perlindungan ketika menghadapi risiko dalam menjalankan aktivitas kerja.

Melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan, peserta mendapatkan perlindungan sesuai ketentuan, termasuk manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

“Kami mendorong penguatan layanan dan sosialisasi agar manfaat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat dirasakan secara lebih luas oleh para pekerja,” ujarnya.

Ia menambahkan, upaya perlindungan perlu dilakukan sebelum risiko terjadi. Karena itu, penguatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) melalui pendekatan promotif dan preventif, pelaporan kejadian secara aktif, serta pelayanan kepesertaan yang proaktif menjadi bagian penting dalam membangun kawasan kerja yang aman dan terlindungi.

Saiful juga mengapresiasi dukungan pengelola KEK Industropolis Batang yang mendorong para tenant untuk memastikan pekerjanya memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Dukungan Pemerintah Kabupaten Batang dinilai turut memperkuat upaya mengintegrasikan perlindungan pekerja dengan pertumbuhan kawasan industri.

Melalui Kantor Wilayah Jawa Tengah dan Kantor Cabang Pekalongan, BPJS Ketenagakerjaan akan terus mendampingi perusahaan dan pekerja, mulai dari proses kepesertaan, pelayanan manfaat, hingga pemenuhan kebutuhan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan lainnya.

Ke depan, kolaborasi juga berpeluang diperluas melalui integrasi program PEKA dengan pengembangan program vokasi di kawasan industri. Sinergi tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kapasitas pekerja sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi mereka.

Selain itu, program PRIMA (Program Resiliensi Industri Masa Depan) yang dikembangkan oleh kawasan industri dapat menjadi ruang kolaborasi untuk memperkuat ketahanan industri sekaligus meningkatkan kesiapan pekerja dalam menghadapi perubahan dan tantangan dunia kerja.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Cilandak, M. Izaddin, menyampaikan bahwa sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan dan pengelola kawasan industri merupakan langkah strategis untuk memperluas cakupan perlindungan sekaligus meningkatkan kesadaran perusahaan terhadap pentingnya jaminan sosial bagi pekerja.

“Pertumbuhan kawasan industri harus berjalan beriringan dengan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Kami berharap sinergi ini dapat mendorong semakin banyak perusahaan untuk memastikan seluruh pekerjanya terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih aman dan tenang. Perlindungan pekerja bukan hanya kewajiban, tetapi juga investasi jangka panjang bagi keberlanjutan perusahaan dan daya saing industri,” ujar Izaddin.

Ia menegaskan, BPJS Ketenagakerjaan siap terus memperkuat kolaborasi dengan pengelola kawasan industri, perusahaan, dan pemerintah daerah untuk menghadirkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang inklusif, berkelanjutan, dan menjangkau seluruh pekerja.

Mardiono menyatakan, setiap warga negara memiliki hak untuk mengajukan gugatan atau tuntutan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Menurutnya, proses hukum yang berjalan secara terbuka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai jalannya persidangan hingga keputusan yang dihasilkan.

“Setiap warga negara memiliki hak untuk menempuh jalur hukum. Karena itu, proses yang sudah berjalan harus kita hormati dan disikapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Mardiono di acara Pelantikan Pengurus DPW PPP Jabar, Sabtu (11/10/2026).

Ia menegaskan, penyelesaian polemik tersebut harus tetap berpedoman pada konstitusi. Mardiono juga mengingatkan bahwa jalur hukum dan jalur politik merupakan dua mekanisme berbeda yang memiliki prosedur serta kewenangan masing-masing.

Terkait kemungkinan tindak lanjut melalui jalur politik, Mardiono menyebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

"Setiap langkah politik harus melalui kajian yang cermat untuk menilai apakah suatu persoalan memenuhi persyaratan untuk ditindaklanjuti oleh lembaga terkait," katanya.

Mardiono juga mengingatkan DPR agar menjalankan fungsi kelembagaannya secara hati-hati, tertib, dan sesuai aturan. Ia berharap seluruh proses yang berlangsung tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku.

“Setiap persoalan harus ditelaah secara cermat dan tertib. Jangan sampai proses yang berjalan menyimpang dari aturan ataupun melanggar hukum,” tegasnya.

Mardiono berharap polemik terkait ijazah Gibran dapat disikapi secara proporsional dengan mengedepankan penghormatan terhadap proses hukum dan konstitusi. Dengan demikian, setiap langkah penyelesaian tetap berada dalam koridor hukum dan kewenangan lembaga negara.

Kasatreskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton mengatakan  penyidik telah melakukan penyelidikan, termasuk telah memintai keterangan dari pegawai.

"Kami sudah mendatangi restoran tersebut dan kemudian kami melakukan pemeriksaan kepada pegawai, dan kami juga sudah mengambil sampel makanan untuk diuji di Labkesda, ya, untuk mengetahui apakah bahan-bahan atau mungkin metode-metode yang dilakukan oleh restoran," kata AKBP Anton, Sabtu (9/10/2026).

Selain memintai keterangan ke para pegawai, Anton mengatakan  tengah melakukan uji lab dan  telah menemui sejumlah korban untuk dimiati keteranganya.

 
"Dan saat ini masih proses pemeriksaan dan kami juga berkoordinasi dengan rumah sakit untuk mengetahui penyebab apakah yang bersangkutan memang diduga karena makanan. Dan saat ini masih proses nanti hasilnya akan kami update ya setelah ada hasil pemeriksaan dari dinas terkait."katanya.

Penyerahan santunan sebesar Rp42 juta ini dilaksanakan pada Jumat, 9 Oktober 2026, di kediaman Ketua RT 004/RW 04 Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) bersama warga sebagai bentuk sinergi antara perlindungan sosial dan kesehatan lingkungan.

Acara dihadiri langsung oleh Lurah Jagakarsa, Yusriyati, bersama jajaran dan warga setempat. Ahli waris almarhum, Sri Rejeki, menerima manfaat tersebut sebagai bentuk perlindungan yang diberikan kepada keluarga peserta yang mengalami risiko meninggal dunia.

Almarhum Bapak Sutopo dikenal sebagai sosok pekerja yang menjalankan tugas dengan penuh dedikasi. Melalui kepesertaannya di BPJS Ketenagakerjaan, perlindungan yang dimiliki semasa hidup kini memberikan manfaat nyata untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan.

Lurah Jagakarsa, Yusriyati, mengapresiasi penyerahan santunan tersebut dan sinergi yang terjalin antara BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintah kelurahan.

“Kami sangat mendukung program BPJS Ketenagakerjaan karena perlindungan ini penting bagi seluruh pekerja, apa pun profesinya. Penyerahan santunan kepada keluarga almarhum Bapak Sutopo menjadi pengingat bahwa setiap pekerja memiliki risiko yang perlu diantisipasi. Kami siap mendukung sosialisasi agar semakin banyak warga Jagakarsa, khususnya pekerja rentan, mendapatkan perlindungan,” ujarnya.

Terpisah, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jakarta Cilandak, M. Izaddin, menegaskan bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan memberikan kepastian manfaat bagi pekerja dan keluarganya.

“Penyerahan santunan ini bukan sekadar penyaluran manfaat, tetapi juga menjadi pengingat akan pentingnya perlindungan bagi setiap pekerja. Kami ingin memastikan bahwa pekerja, termasuk petugas keamanan, pekerja sektor informal, dan pekerja rentan, memiliki kesempatan yang sama untuk terlindungi. Melalui kolaborasi dengan Kelurahan Jagakarsa, kami berharap semakin banyak masyarakat yang memahami pentingnya menjadi peserta, sehingga dapat bekerja dengan lebih tenang dan keluarga pun lebih terlindungi,” ungkap Izaddin.

Lebih dari sekadar penyerahan santunan, kegiatan yang dirangkaikan dengan PSN ini mencerminkan pentingnya kolaborasi dalam membangun masyarakat yang lebih peduli, sehat, dan terlindungi. Melalui PSN, warga diajak aktif menjaga kebersihan lingkungan, sementara sosialisasi jaminan sosial ketenagakerjaan mendorong kesadaran akan pentingnya perlindungan kerja.

Sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah kelurahan, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat agar semakin banyak pekerja memperoleh perlindungan yang layak.

Melalui semangat "Kerja Keras Bebas Cemas", BPJS Ketenagakerjaan terus berkomitmen memperluas cakupan perlindungan bagi seluruh pekerja Indonesia.

Inovasi digital Si Geulis dirancang untuk memperkuat tata kelola obat agar lebih terintegrasi, akurat, cepat, transparan, dan berbasis data.

Peluncuran Si Geulis berlangsung di Aula Bawah Dinas Kesehatan Kota Bandung. 

Baca Juga: Prabu Polrestabes Bandung Amankan Dua Pria Sedang Ngorek Obat Keras di Dalam Tanah Ditemukan Juga Sajam dan Pistol Mainan

Aplikasi tersebut dikembangkan sebagai respons atas sejumlah tantangan dalam pengelolaan obat, mulai dari data yang masih tersebar, proses rekapitulasi yang membutuhkan waktu, hingga belum optimalnya pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan keputusan.

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinkes Kota Bandung sekaligus Project Leader Si Geulis, Detty Kurnia mengatakan, aplikasi tersebut dikembangkan untuk mengintegrasikan data dan proses pengelolaan obat secara lebih menyeluruh.

"Si Geulis diharapkan tidak hanya mengubah pencatatan manual menjadi digital, tetapi juga mendorong perubahan budaya kerja. Dari data yang tersebar menjadi terintegrasi, dari reaktif menjadi preventif, dari asumsi menjadi berbasis data, dan dari bekerja secara parsial menjadi kolaboratif," ujar Detty dikutip Jumat (9/10/2026).

Baca Juga: Super Flu Terdeteksi di Jawa Barat, Dinkes Kabupaten Bogor Masih Tunggu Kejelasan Data

Si Geulis mencakup sejumlah proses penting dalam pengelolaan obat, di antaranya perencanaan kebutuhan, pemantauan stok dan transaksi, pengendalian obat kedaluwarsa, hingga penguatan pengawasan terhadap obat sensitif, termasuk psikotropika. 

Sistem ini juga dilengkapi dashboard yang dapat digunakan untuk monitoring, evaluasi, dan mendukung pengambilan keputusan.

Menurut Detty, pengembangan aplikasi telah melalui sejumlah tahapan, mulai dari identifikasi kebutuhan data dan proses bisnis, penyusunan program, pengembangan serta uji coba sistem, penyempurnaan aplikasi, sosialisasi, hingga pendampingan kepada pengguna.

Baca Juga: Tangani Peredaran Obat dan Makanan yang Tak Penuhi Aturan, Wabup Bogor Jaro Ade Tekankan Pentingnya Edukasi

Pengembangan Si Geulis juga melibatkan kolaborasi berbagai pihak, baik di lingkungan internal Dinkes maupun jejaring eksternal. 

Di antaranya Puskesmas, pengelola obat, unsur teknologi informasi, mitra apotek, pedagang besar farmasi (PBF), perguruan tinggi, organisasi profesi, dan pemangku kepentingan lainnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bandung, Ira Dewi Jani yang hadir mewakili Kepala Dinkes Kota Bandung menyampaikan, pengelolaan obat merupakan bagian penting dalam mendukung mutu pelayanan kesehatan masyarakat.

Baca Juga: Akui Banyak yang Harus Diperbaiki, BPOM Salahkan Industri Farmasi

Ia mengatakan, penyediaan dan pengelolaan obat menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengelolaan stok, pencatatan dan pelaporan, pengendalian obat kedaluwarsa, hingga pengawasan terhadap obat yang memerlukan penanganan khusus. 

Kondisi tersebut menuntut adanya perbaikan tata kelola yang didukung pemanfaatan teknologi.

Ira menuturkan, Si Geulis tidak semata-mata diarahkan untuk mendigitalisasi pencatatan. 

Baca Juga: IDI Jabar Terjun Ke Tengah-tengah Masyarakat Lakukan Pengobatan Gratis

Lebih jauh, aplikasi tersebut diharapkan mendorong perubahan proses bisnis, khususnya dalam perencanaan kebutuhan obat agar semakin berbasis data.

"Si Geulis bisa menjadi instrumen untuk mengintegrasikan data dan proses pengelolaan obat sehingga informasi dapat diperoleh secara lebih cepat, akurat, dan mudah dikelola," harapnya.

Dalam perencanaan kebutuhan obat, pemanfaatan data menjadi salah satu aspek penting yang didorong melalui sistem tersebut. Informasi mengenai kondisi stok, data penyakit, dan data epidemiologi diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyesuaikan kebutuhan obat.

Baca Juga: Polres Bogor Bongkar 113 Kasus Narkoba, 155 Pelaku Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika Diamankan

Selain itu, sistem terintegrasi tersebut diharapkan membantu proses monitoring dan pengendalian sehingga potensi persoalan dapat diketahui lebih awal. 

Di antaranya ketidaksesuaian stok, risiko obat kedaluwarsa, keterlambatan pelaporan, maupun kondisi lain yang membutuhkan tindak lanjut secara cepat.

Ira menuturkan, keberhasilan implementasi Si Geulis tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan. 

"Harapan kami Si Geulis dapat menjadi bagian dari budaya kerja di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bandung, yaitu budaya kerja yang berbasis data terintegrasi, kolaboratif, adaptif terhadap teknologi serta berorientasi kepada hasil dan pelayanan masyarakat," ujar Ira. 

Menurut warga sekitar Fatimah  Menurutnya, mobil tersebut diketahui hendak menuju kawasan Rancamanyar sebelum mengalami kecelakaan.

“Itu katanya mau pulang ke Rancamanyar, terus bannya pecah. Setelah pecah oleng, langsung nabrak tembok Kebun Binatang di Taman Sari Bandung,” kata Fatimah di lokasi kejadian, Jumat (9/10/2026).

Baca Juga: Minibus Diduga Salah Injak Pedal, Naik ke Tembok Gerbang UPI Bandung

Fatimah menyebutkan, terdapat tiga orang di dalam mobil tersebut. Meski demikian, berdasarkan informasi yang diketahuinya, tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa itu.

“Penumpangnya tiga orang. Alhamdulillah enggak ada korban  katanya.

Ia menambahkan, kecelakaan itu diperkirakan terjadi sekitar pukul 04.00 WIB. Saat dirinya melintas pada pagi hari, mobil tersebut masih berada di lokasi dan belum sepenuhnya dievakuasi.

Baca Juga: Tabrakan Beruntun Tiga Kendaraan di Tol Jagorawi, Satu Penumpang Terluka

“Pas keluar tadi pagi-pagi, oh mobilnya belum diangkat gitu, pas lihat gitu pas lagi mau diangkat,” tutur Fatimah.

Menurut Fatimah, penanganan kecelakaan tersebut telah dilakukan oleh pihak kepolisian. Kendaraan dilaporkan sudah berada di area kebun binatang setelah menabrak tembok di lokasi tersebut.

“Udah, udah ditangani polisi, sudah di dalam Kebun Binatang,” ucapnya.

Baca Juga: Perlintasan Kereta Tanpa Palang Disorot, Polisi Segera Gelar Perkara Tabrakan Maut di Bekasi

Lebih lanjut, Fatimah mengungkapkan bahwa kecelakaan lalu lintas di kawasan tersebut bukan kali pertama terjadi. Namun, menurut pengamatannya, kecelakaan yang sampai menimbulkan korban meninggal dunia relatif jarang terjadi.

“Ya sering juga sih, cuman enggak sampai kayak yang meninggal itu jarang gitu,” ungkapnya.

Sementara itu Kanitgakum Lantas Polrestabes Bandung, AKP Fiekry mengatakan bahwa kendaraan Jenis Minibus No.Pol D-1123-HV. Yang dikendarai  Muhamad Farhan melaju dari arah Selatan ke Utara di Jalan Taman Sari. Setibanya di TKP Mengalami pecah Ban Sehingga Hilang kendali atas kendaraannya dan kemudian oleng kesamping kiri jalan menabrak tembok Penghalang Kebun Binatang.

Baca Juga: Diduga Hilang Kendali, Pick Up  Tabrak 3 Motor dan Ibu Hamil di Tanjakan Selarong 

"Akibat kejadian kecelakaan Lalu-Lintas tersebut  dikendarai mengalami kerusakan," katanya.

Sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Kesaktian Pancasila, PLN UPT Bekasi menggelar Sosialisasi Keselamatan Ketenagalistrikan dan Sistem Manajemen Pengamanan di Desa Wanakerta, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jumat (9/10). Kegiatan ini menjadi upaya PLN membangun kesadaran bahwa keselamatan masyarakat dan keandalan pasokan listrik merupakan dua hal yang saling berkaitan.

Melalui kegiatan tersebut, tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta Keamanan UPT Bekasi dan ULTG Cikarang memberikan edukasi langsung kepada warga mengenai potensi bahaya di sekitar jaringan listrik bertegangan tinggi.

Masyarakat diajak mengenali berbagai aktivitas yang berisiko, seperti menerbangkan layang-layang di dekat jaringan, mendirikan bangunan atau menanam pohon tinggi di bawah jalur transmisi, hingga memanjat tower listrik. Selain membahayakan keselamatan, aktivitas tersebut juga berpotensi menimbulkan gangguan pada jaringan transmisi yang berperan penting dalam menjaga kontinuitas pasokan listrik.

General Manager PLN UIT JBT, Amiruddin, menegaskan bahwa membangun budaya keselamatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari komitmen PLN dalam menghadirkan layanan kelistrikan yang andal dan berkelanjutan.
"Keandalan listrik bukan hanya tentang seberapa baik infrastruktur kami bekerja, tetapi juga tentang seberapa aman lingkungan di sekitarnya.

 Keselamatan masyarakat selalu menjadi prioritas karena satu aktivitas berisiko di dekat jaringan transmisi dapat membahayakan jiwa sekaligus mengganggu pasokan listrik yang dibutuhkan banyak orang. Melalui edukasi dan kolaborasi, kami ingin membangun budaya keselamatan yang tumbuh dari kesadaran bersama," ungkap Amiruddin.

Hal yang sama ditegaskan Manager PLN UPT Bekasi, Indra Kurniawan.  Menurutnya keselamatan di sekitar infrastruktur kelistrikan tidak cukup hanya dijaga melalui pemeliharaan teknis, tetapi juga membutuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat.

"Listrik yang andal dimulai dari lingkungan yang aman. Karena itu, menjaga keselamatan masyarakat di sekitar jaringan transmisi menjadi bagian penting dari upaya kami menjaga keandalan listrik. Jaringan transmisi memiliki risiko tegangan tinggi, bahkan tanpa kontak langsung dengan konduktor. Kami ingin masyarakat memahami potensi bahayanya dan mengetahui bagaimana beraktivitas dengan aman di sekitar jaringan," ujar Indra.

Ia menambahkan, PLN secara rutin melakukan patroli, inspeksi, dan pemeliharaan jaringan untuk memastikan infrastruktur kelistrikan tetap dalam kondisi optimal. Namun, keterlibatan masyarakat menjadi dukungan penting dalam mendeteksi potensi gangguan sejak dini.

"Kepedulian masyarakat dapat dimulai dari hal sederhana, seperti tidak bermain layang-layang di dekat jaringan, menjaga aktivitas agar tidak membahayakan instalasi, serta segera melaporkan apabila menemukan pohon yang mendekati konduktor, benda asing yang tersangkut, atau kondisi tidak normal di sekitar tower. Langkah kecil ini memiliki arti besar bagi keselamatan bersama dan keandalan listrik," tambah Indra.

Selain edukasi keselamatan, PLN turut memperkenalkan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) sebagai bagian dari upaya melindungi infrastruktur ketenagalistrikan dari berbagai potensi gangguan. Selain itu, melalui Yayasan Baitul Maal (YBM), PLN UPT Bekasi juga turut menyalurkan santunan berupa paket sembako kepada 50 penerima manfaat, yang terdiri dari anak yatim, kaum dhuafa, dan lansia di lingkungan Desa Wanakerta

PT MRT Jakarta bersama Pemprov DKI Jakarta meluncurkan rencana tersebut untuk mengubah kawasan tersebut menjadi pusat kota yang aktif, inklusif, dan layak huni.

Transformasi kawasan Blok M tersebut mencakup lima aspek utama, yakni revitalisasi terminal, pengembangan kawasan mixed use, penguatan konektivitas pejalan kaki, penyediaan destinasi komersial baru, serta ruang terbuka publik.

Baca Juga: Blok M Hub Disulap Jadi TOD, Pramono Anung: Stasiun MRT Terhubung ke Mal, Hotel, dan Apartemen

Pengembangan kawasan mengusung konsep transit oriented development (TOD) dan ditargetkan rampung secara bertahap hingga 2029. Proyek ini tidak menggunakan APBD, melainkan melalui skema creative financing bersama mitra strategis.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wahyu Dewanto mendukung pengembangan konsep TOD di sekitar stasiun MRT. 

Menurutnya, konsep tersebut penting untuk mengoptimalkan akses masyarakat menuju dan dari kawasan stasiun.

Baca Juga: Perkuat Konektivitas Transportasi Lintas Wilayah, DPRD Minta Perluasan Layanan Transjabodetabek Harus Dibarengi Integrasi Antarmoda

"Masing-masing tentu punya karakternya sendiri," ujar Wahyu dikutip dari keterangannya, Jumat (9/10/2026).

Dikatakan Wahyu, lima aspek pengembangan di Blok M seperti revitalisasi terminal, kawasan mixed use, dan destinasi komersial baru telah disesuaikan dengan potensi kawasan.

"Untuk kawasan-kawasan stasiun lain tentu disesuaikan dengan masing-masing lokasi," imbuhnya.

Baca Juga: MRT Jakarta Tantang Mahasiswa Ciptakan Solusi Mobilitas Masa Depan, Hadiah Total Rp17 Juta

Wahyu menilai, keberadaan MRT dapat menjadi penggerak pertumbuhan kawasan di sekitar stasiun. Sebab itu, pemerintah daerah perlu menyiapkan arahan yang jelas agar potensi setiap kawasan dapat dikembangkan secara optimal.

"Adapun infrastruktur publik seperti fasilitas pejalan kaki dan lain-lain tentu perlu segera diprogramkan. Demikian juga dengan ruang-ruang terbuka publik," tutupnya.

Risiko terjadinya kebakaran semakin meningkat akibat fenomena El-Nino yang diprakirakan berlangsung cukup lama.

"Jadi upaya preventif tetap menjadi yang utama. Maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah kami persiapkan untuk secara transparan, terbuka, komunikatif dengan masyarakat," ujar Pramono, Jumat (9/10/2026).

Baca Juga: Tak Ada Awan, Operasi Modifikasi Cuaca Belum Bisa Dilakukan, Damkar Semprot Air di Tengah Polusi Jakarta

Salah satu upaya yang dilakukan Pemprov DKI yakni dengan mengoptimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), meskipun sering kali tak berhasil menurunkan hujan. 

Kendati demikian, Pramono terus meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) agar tetap melakukan OMC selama terdapat awan yang berpotensi menurunkan hujan.

Pramono pun mengaku terus memantau penanganan peristiwa kebakaran yang terjadi di Jakarta beberapa hari terakhir ini. 

Baca Juga: Operasi Modifikasi Cuaca Diterpa Isu Sebabkan Cuaca Tidak Stabil, Ini Penjelasan BMKG

Ia menegaskan, upaya pencegahan sangat diperlukan sehingga api tidak cepat meluas.

Pramono juga meminta masyarakat agar turut terlibat dalam upaya pencegahan kebakaran, salah satunya dengan tidak membuang puntung rokok sembarangan serta memastikan instalasi listrik tetap aman.

"Jangan buang puntung rokok sembarangan, penataan listriknya jangan sampai juga korsleting, dan sebagainya. Karena ini tindakan preventif harus kita jaga bersama-sama," tandasnya.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pertemuan koordinasi bersama RS Muhammadiyah Taman Puring pada Jumat, 9 Oktober 2026. Pertemuan ini dihadiri oleh Direktur RS Muhammadiyah Taman Puring, dr. Khaira Utia Yusrie, SpPD-KGEH, MARS, FINASIM, beserta jajaran tim rumah sakit, dan Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Kebayoran Baru, Rita Mariana.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah langkah strategis untuk memperkuat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, meliputi pendaftaran peserta Bukan Penerima Upah (BPU) bagi dokter, perlindungan bagi tenaga kerja magang dalam tiga program BPJS Ketenagakerjaan, optimalisasi Program SERTAKAN bagi pekerja rentan, serta rencana perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) untuk tahun 2027.

Salah satu agenda utama adalah pembahasan pendaftaran dokter sebagai peserta BPU serta tenaga kerja magang dalam tiga program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan kepesertaan yang berlaku. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan sekaligus memberikan perlindungan terhadap risiko kerja bagi tenaga medis dan tenaga magang sesuai kategori kepesertaannya.

Selain itu, pertemuan turut membahas optimalisasi Program SERTAKAN (Sejahterakan Pekerja Sekitar Anda), sebagai upaya mendorong partisipasi berbagai pihak dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja rentan. Melalui program ini, lingkungan rumah sakit diharapkan dapat menjadi bagian dari gerakan kepedulian sosial dengan mendukung kepesertaan pekerja rentan yang berada di sekitarnya. Dengan demikian, para pekerja rentan dapat memperoleh perlindungan ketika menghadapi risiko kecelakaan kerja maupun risiko sosial ekonomi lainnya sesuai manfaat program yang diikuti.

Agenda berikutnya adalah pembahasan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama PLKK untuk tahun 2027. Kerja sama PLKK memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami kecelakaan kerja melalui fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerja sama, sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Pembahasan perpanjangan kerja sama ini menjadi bagian dari upaya menjaga kesinambungan layanan serta memperkuat koordinasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan RS Muhammadiyah Taman Puring.

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Kebayoran Baru, Rita Mariana, menyampaikan bahwa kolaborasi dengan rumah sakit merupakan bagian penting dalam memperluas perlindungan pekerja sekaligus memastikan dukungan layanan kesehatan bagi peserta.

“Sinergi dengan RS Muhammadiyah Taman Puring menjadi langkah penting untuk memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, baik bagi tenaga medis, tenaga kerja magang, maupun pekerja rentan di lingkungan rumah sakit. Kami berharap pembahasan ini dapat ditindaklanjuti melalui langkah konkret, termasuk optimalisasi kepesertaan dan keberlanjutan kerja sama PLKK pada tahun 2027,” ujar Rita Mariana.

Melalui pertemuan ini, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Kebayoran Baru dan RS Muhammadiyah Taman Puring diharapkan dapat terus membangun kolaborasi yang berkelanjutan dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Sinergi ini sejalan dengan komitmen BPJS Ketenagakerjaan untuk menghadirkan perlindungan yang semakin luas, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mendukung terciptanya rasa aman dan kesejahteraan bagi seluruh pekerja Indonesia.

Pembekalan berlangsung di Apron Depohar Lanud Husein Sastranegara, Bandung, Kamis ( 8/10/2026). Dalam kesempatan tersebut, Menhan Sjafrie memberikan motivasi kepada para siswa Komcad agar menjalani latihan dengan sungguh-sungguh serta menjunjung tinggi kedisiplinan.

Sjafrie menekankan pentingnya semangat bela negara dan kesiapsiagaan dalam mendukung pertahanan serta pembangunan nasional.

Menurutnya, keikutsertaan masyarakat dalam program Komcad bukan berarti melakukan militerisasi terhadap masyarakat. Para peserta justru dibekali kemampuan dan kesiapsiagaan untuk membela Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila dibutuhkan.

Salah satu BUMN yang mengikutsertakan karyawannya dalam program Komcad adalah PT Pindad. Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa, menyebut keikutsertaan tersebut merupakan bentuk dukungan perusahaan terhadap penguatan komponen pertahanan nasional.

"PT Pindad yang tergabung dalam Defend ID diminta menyiapkan satu batalyon dengan jumlah sekitar 500 personel. Peserta direkrut dari kalangan anak muda dengan rentang usia 22 hingga 35 tahun," katanya.

Sigit mengatakan, para peserta yang direkrut Pindad merupakan rekrut baru dan lulusan baru yang sebelumnya dipersiapkan untuk mengikuti program Management Trainee.

"Program Komcad diharapkan tidak hanya membentuk kesiapan dalam aspek pertahanan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, kepemimpinan, dan wawasan kebangsaan kepada para peserta," katanya.

Melalui program tersebut, para peserta diharapkan dapat menjadi sumber daya manusia yang memiliki karakter disiplin, jiwa kepemimpinan, serta semangat bela negara, sekaligus tetap berkontribusi dalam pembangunan nasional.

Kebijakan tersebut dinilai mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjaga keterjangkauan biaya ibadah haji di tengah tantangan perekonomian dan dinamika geopolitik global.

“Saya mengapresiasi langkah Presiden Prabowo dan pemerintah yang memberikan subsidi untuk meringankan biaya haji 2027. Kebijakan ini tentu menjadi kabar baik bagi calon jemaah, terutama mereka yang telah menabung dan menunggu bertahun-tahun untuk menunaikan ibadah haji. Kehadiran negara dalam meringankan beban jemaah patut kita syukuri,” ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10).

Menurut Senator Jakarta ini, apresiasi juga patut diberikan kepada Kementerian Haji dan Umrah, Komisi VIII DPR RI, serta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang terus berupaya menghadirkan formula pembiayaan yang memperhatikan kemampuan jemaah, kualitas pelayanan, dan keberlanjutan pengelolaan keuangan haji.

Fahira Idris menilai kebijakan subsidi tersebut mempunyai makna penting karena biaya perjalanan haji dipengaruhi berbagai faktor eksternal, termasuk nilai tukar mata uang, harga energi, penerbangan, serta perkembangan biaya layanan di Arab Saudi.

Untuk semakin mengoptimalkan manfaat kebijakan tersebut, Fahira Idris menyampaikan lima penguatan yang diharapkan dapat menjadi perhatian bersama dalam persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027.

Pertama, pastikan transparansi biaya dan kepastian pelunasan bagi seluruh calon jemaah. Pemerintah perlu menyampaikan informasi yang sederhana, mudah diakses, dan terperinci mengenai komponen biaya, subsidi pemerintah, nilai manfaat, serta besaran pelunasan sesuai embarkasi keberangkatan.

Menurut Fahira Idris, kepastian informasi tersebut penting agar calon jemaah dapat mempersiapkan keuangan sejak dini dan tidak mengalami kebingungan mengenai kewajiban pembayaran. Informasi jadwal, prosedur, dan kanal resmi pelunasan juga harus tersosialisasi secara merata hingga daerah.

Kedua, pastikan keringanan biaya berjalan bersama peningkatan kualitas pelayanan. Fahira Idris menilai subsidi harus menjadi bagian dari upaya menghadirkan penyelenggaraan haji yang semakin nyaman, aman, tertib, dan berkualitas.

Standar akomodasi, konsumsi, transportasi, layanan kesehatan, serta pelayanan selama puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina perlu terus diperkuat. Pengawasan kualitas penyedia layanan dan mekanisme penanganan keluhan juga harus berjalan efektif.

“Biaya yang semakin ringan harus diikuti pelayanan yang semakin baik. Jemaah harus memperoleh kepastian bahwa seluruh fasilitas dan pelayanan yang menjadi hak mereka tetap terpenuhi dengan standar kualitas yang terjaga,” ujar Fahira Idris.

Ketiga, perkuat pelayanan haji ramah lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah berisiko tinggi. Fahira Idris mendorong agar kebutuhan khusus jemaah dapat diidentifikasi sejak tahap persiapan di daerah sehingga dukungan pendampingan, layanan kesehatan, transportasi, dan fasilitas yang mudah diakses dapat direncanakan lebih baik.

Menurutnya, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, petugas haji, dan tenaga kesehatan perlu semakin diperkuat agar calon jemaah yang membutuhkan perhatian khusus tetap dapat menjalankan rangkaian ibadah secara aman dan nyaman.

Keempat, lanjutkan efisiensi penyelenggaraan haji secara terukur dan berkelanjutan. Fahira Idris menilai upaya menekan biaya tidak seharusnya hanya bertumpu pada subsidi, tetapi juga melalui penguatan tata kelola dan efisiensi operasional.

Optimalisasi negosiasi kontrak penerbangan, akomodasi, konsumsi, serta transportasi perlu dilakukan lebih dini dan transparan. Pemerintah juga perlu memperkuat langkah antisipasi terhadap fluktuasi kurs, harga avtur, dan dinamika geopolitik yang berpotensi memengaruhi biaya layanan.

Kelima, jaga keberlanjutan keuangan haji dan keadilan bagi jemaah yang masih menunggu. Fahira Idris menilai kebijakan subsidi pemerintah perlu berjalan beriringan dengan pengelolaan nilai manfaat dana haji yang hati-hati, transparan, dan berorientasi jangka panjang.

Menurutnya, BPKH memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara pembiayaan jemaah yang berangkat pada tahun berjalan dan perlindungan kepentingan jutaan calon jemaah yang masih berada dalam daftar tunggu.

Karena itu, evaluasi berkala terhadap komposisi pembiayaan, penggunaan nilai manfaat, dan ketahanan dana haji perlu terus diperkuat agar kebijakan keterjangkauan biaya dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Sebagai informasi, pemerintah bersama Komisi VIII DPR RI menyepakati skema pembiayaan ibadah haji 1448 H/2027 M dengan subsidi pemerintah sekitar Rp3 juta per jemaah.

Setelah memperhitungkan setoran awal dan saldo nilai manfaat pada rekening virtual, rata-rata biaya pelunasan jemaah menjadi sekitar Rp23 juta, lebih ringan dibandingkan tahun sebelumnya. Keringanan pelunasan tersebut diberikan meskipun total biaya penyelenggaraan haji mengalami peningkatan.

Aksi tersebut terjadi pada Rabu malam (7/10/2026) Pelaku diketahui masuk ke area garasi asrama dan diduga mengincar sepeda motor yang terparkir di lokasi.

Namun, aksinya diketahui oleh penghuni asrama yang baru kembali dari warung. Saat hendak diamankan, pria tersebut justru melawan dan melarikan diri.

Iffa Restu salah seorang penghuni asrama mengatakam dalam pelariannya, pelaku diduga mengeluarkan senjata api dan menembakkannya ke arah penghuni asrama yang berusaha mengejar.

"Karena pelaku tembakan pistol  akhirnya menghentikan pengejaran. Pelaku kemudian kabur menggunakan sepeda motor bersama rekannya yang telah menunggu di sekitar lokasi," kata Iffa Restu di lokasi kejadian, Kamis (8/10/2026).

Sementara itu, pascakejadian, petugas kepolisian dari Polsek Cibeunying Kaler langsung mendatangi lokasi.Petugas melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan dari sejumlah saksi.

Hingga kini, kasus tersebut masih dalam penanganan dan penyelidikan aparat kepolisian Polsek Cibeunying Kaler untuk mengungkap identitas serta keberadaan pelaku.

Pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi jajaran pimpinan TNI-Polri, baik yang masih aktif maupun sejumlah purnawirawan, untuk mendengarkan langsung arahan Kepala Negara mengenai kondisi serta tantangan yang dihadapi bangsa dan negara.

Presiden Prabowo mengatakan, pertemuan itu sengaja digelar menjelang genap dua tahun pemerintahannya. Ia ingin memberikan gambaran langsung mengenai situasi Indonesia sekaligus perkembangan strategis yang perlu menjadi perhatian jajaran TNI dan Polri.

"Sengaja saya mengundang para perwira tinggi menjelang pemerintahan yang saya pimpin dua tahun. Saya ingin memberi suatu gambaran keadaan yang kita hadapi sebagai bangsa dan sebagai negara," ujar Prabowo.

Pertemuan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyampaikan laporan kegiatan.

Agus mengatakan, pertemuan tersebut menjadi momentum untuk menyamakan visi sekaligus memperkuat soliditas dan sinergi jajaran TNI dalam menjalankan pengabdian kepada bangsa dan negara.

Menurutnya, arahan Presiden menjadi salah satu pedoman penting bagi TNI dalam menentukan langkah dan kebijakan ke depan, terutama di tengah perkembangan lingkungan strategis yang semakin kompleks.

"Di tengah dinamika lingkungan strategis dan tantangan yang makin kompleks, termasuk ancaman siber, informasi, dan hibrida, arahan Bapak Presiden akan menjadi pedoman penting dalam menentukan langkah dan kebijakan, serta memperkuat kesiapan TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan," kata Agus.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, taklimat Presiden menjadi kesempatan bagi jajaran Polri untuk menerima arahan dan kebijakan yang selanjutnya menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas serta kepemimpinan di masing-masing satuan.

"Polri siap terus mendukung kebijakan dan program prioritas pemerintah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan Polri dari atas sampai bawah, di mana pun berada," ujar Suyudi.

Ia menegaskan, dukungan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan tugas utama Polri, mulai dari memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, hingga memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain jajaran perwira tinggi TNI dan Polri yang masih aktif, pertemuan tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh senior militer. Di antaranya mantan KSAL Laksamana TNI (Purn.) Ade Supandi, Laksamana TNI (Purn.) Siwi Sukma Adji, Marsekal TNI (Purn.) Djoko Suyanto, serta Jenderal TNI (Purn.) Wiranto.

Kehadiran para purnawirawan tersebut memberikan nuansa tersendiri dalam pertemuan yang mempertemukan jajaran pimpinan TNI-Polri aktif dengan sejumlah tokoh senior yang pernah memegang posisi strategis dalam perjalanan institusi pertahanan dan keamanan Indonesia.

Taklimat Presiden menjadi ruang untuk menyelaraskan pemahaman jajaran pimpinan TNI dan Polri mengenai perkembangan nasional sekaligus tantangan strategi yang dihadapi Indonesia.

Dari Istana Kepresidenan, Arahan tersebut selanjutnya diharapkan menjadi pijakan bagi jajaran TNI dan Polri dalam menjalankan tugas di seluruh Indonesia, sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing.

Ketua Panitia PIN IDI Jabar Dr. Eva Noviani Lestari, Sp.PD., MMRS., MH.Kes mengatakan, pertemuan ilmiah ini mengajak para dokter untuk melihat perubahan pelayanan kesehatan yang kini semakin menekankan aspek preventif dan rehabilitatif, selain kuratif.

"Saat ini kesehatan itu pelayanannya bergeser ya. Jadi tidak hanya masalah kuratif tapi juga rehabilitatif dan preventif," kata dr. Eva.

Menurutnya, perubahan teknologi dan gaya hidup masyarakat menjadi tantangan baru yang perlu dipahami dokter. 

Karena itu, dokter juga dituntut dapat menjadi contoh dalam menerapkan pola hidup sehat.

"Bagaimana dokter itu juga harus menjadi role model dalam menunjukkan bagaimana pola hidup yang sehat," ujarnya.

Penerapan pendekatan preventif juga dibawa dalam bakti sosial di Soreang, Kabupaten Bandung, dengan sasaran lebih dari 200 masyarakat.

Layanan yang diberikan mencakup pemeriksaan tekanan darah, pengobatan, pemeriksaan Cek Kesehatan Gratis (CKG), pemeriksaan dan pembersihan telinga, serta khitanan massal. 

Pemeriksaan telinga menjadi salah satu kegiatan yang menarik karena berkaitan langsung dengan materi workshop yang diberikan kepada dokter dalam rangkaian PIN.

dr. Eva mengatakan, pembersihan telinga merupakan salah satu layanan yang cukup banyak ditemui dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.

"Kadang masyarakat kita belum terlalu paham keluhan-keluhan yang bisa memengaruhi ke telinga, ada penurunan pendengaran itu apa saja penyebabnya," katanya.

Melalui kegiatan tersebut, pihaknya mengajak masyarakat untuk sadar terhadap deteksi dini. 

"Sebetulnya pentingnya deteksi dini tentunya bukan hanya permasalahan THT. Jadi, di pemeriksaan ini juga ada pemeriksaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang sudah menjadi program khusus dari pemerintah," ujar Eva.

Menurutnya, masyarakat perlu mulai mengetahui kondisi kesehatannya sebelum muncul keluhan yang lebih serius.

"Bagaimana tekanan darah, kemudian bagaimana gula darah, bagaimana kesehatan jantung. Itu sebetulnya kita harus sudah mulai mengetahui adanya kelainan-kelainan tersebut," katanya. 

Ketua IDI Wilayah Jawa Barat Dr. dr. Mohamad Luthfi, Sp.PD., Subsp.HOM(K)., FINASIM., MM.RS., FISQua mengatakan, tuntutan tersebut sejalan dengan kebutuhan dokter untuk terus memperbarui pengetahuan.

Dia menjelaskan, PIN IDI Jawa Barat 2026 menjadi kegiatan tersebut diisi dengan pembaruan ilmu kedokteran, presentasi poster, serta pembahasan mengenai dinamika pelayanan dan kebijakan kesehatan.

"Perkembangan ilmu pengetahuan semakin dinamis. Jadi kita mencoba meng-upgrade kembali sesuai perkembangan ilmu pengetahuan yang ada," kata dr. Luthfi.

"Di sisi lain juga kita ingin memberikan masukan terhadap dinamika regulasi yang ada, baik itu dinamika pelayanan, kemudian pembiayaan kesehatan, dan juga permasalahan-permasalahan kesehatan masyarakat," tambahnya

JAKARTA, CEKLISSATU -- Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sekitar 800 perwira tinggi TNI dan Polri di Istana Negara, Rabu, 7 Oktober 2026.

Pertemuan yang berlangsung sekitar lima jam itu bukan sekadar pertemuan rutin antara Presiden dan jajaran pimpinan institusi keamanan.

Ada pesan strategis yang patut dicermati, terutama karena pertemuan tersebut dilakukan menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Prabowo menyampaikan gambaran mengenai kondisi bangsa dan negara sekaligus memberikan arahan mengenai tantangan keamanan ke depan. 

Di antara pesan yang muncul ke publik adalah pentingnya profesionalisme, peningkatan pendidikan dan latihan, penguatan kemampuan menghadapi perang hibrida, drone, teknologi informasi dan ancaman siber. Presiden juga menekankan agar TNI dan Polri tidak mengedepankan ego sektoral. 

Kedua institusi itu diminta memperkuat kekompakan, integritas dan kesiapsiagaan, serta menjaga kepercayaan masyarakat.

Pertemuan ini menarik bukan semata karena jumlah peserta yang mencapai sekitar 800 pati. Namun yang lebih penting adalah siapa yang hadir dan siapa yang memberikan arahan

Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas TNI dan Polri berkomunikasi langsung dengan lapisan elite tertinggi kedua institusi tersebut. Plus sejumlah purnawirawan TNI dan Polri.

Konsolidasi Vertikal

Secara politik dan pertahanan keamanan, pertemuan ini dapat dibaca sebagai bentuk konsolidasi vertikal Presiden dengan elite pertahanan  keamanan negara.

Hampir dua tahun pemerintahan berjalan, tentu diperlukan penyamaan persepsi mengenai arah kebijakan nasional.

Presiden tidak hanya berkomunikasi dengan Panglima TNI dan Kapolri, tetapi langsung kepada para jenderal, laksamana, marsekal dan perwira tinggi lainnya.

Ini penting karena institusi peryahanan keamanan bukan sekadar pelaksana teknis kebijakan pemerintah.

TNI dan Polri mempunyai posisi strategis dalam menjaga stabilitas nasional, pertahanan, keamanan, penegakan hukum dan ketertiban masyarakat.

Oleh karena itu, konsolidasi elite pertahanan keamanan harus ditempatkan dalam kerangka supremasi sipil dan profesionalisme institusi, bukan loyalitas personal kepada penguasa.

Presiden memang membutuhkan TNI dan Polri yang solid. Namun soliditas itu harus berarti solid dalam menjalankan konstitusi dan hukum, bukan solid dalam kepentingan politik praktis.

Bukan Sekadar Tambah  Personel

Pesan Prabowo mengenai peningkatan kualitas sumber daya manusia juga patut diperhatikan. Perang masa depan tidak lagi hanya ditentukan oleh jumlah pasukan dan persenjataan konvensional.

Drone, kecerdasan buatan, peperangan elektronik, serangan siber, satelit, intelijen dan perang informasi semakin menentukan.
Oleh karena itu, modernisasi pertahanan tidak boleh berhenti pada pembelian alutsista.

Membeli drone tanpa membangun operator dan analis yang unggul tidak cukup. Membeli sistem persenjataan modern tanpa membangun kemampuan pemeliharaan juga tidak cukup.

Memiliki jaringan siber tanpa sumber daya manusia yang menguasai teknologi justru menciptakan ketergantungan baru. Dalam konteks itu, pernyataan Presiden bahwa kemampuan intelektual harus menjadi pertimbangan penting dalam rekrutmen TNI-Polri merupakan pesan yang relevan.

Militer dan kepolisian masa depan membutuhkan prajurit TNI dan anggota Polri yang bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga mampu berpikir strategis, menguasai teknologi dan memahami dinamika geopolitik.

Sinergi TNI-Polri Jangan Tumpang Tindih

Pesan mengenai tidak boleh adanya ego sektoral juga penting. Ancaman keamanan modern memang semakin sulit dipisahkan secara kaku.

Terorisme, kejahatan siber, perdagangan manusia, narkotika, konflik sosial, bencana, ancaman terhadap objek vital hingga perang hibrida membutuhkan koordinasi lintas institusi.
Namun, sinergi tidak boleh berubah menjadi tumpang tindih kewenangan.

TNI mempunyai mandat utama dalam pertahanan keamanan negara. Polri mempunyai mandat utama dalam keamanan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum.

Pembagian fungsi tersebut merupakan bagian penting dari desain negara demokratis pascareformasi. Oleh karena itu, semakin kuat koordinasi TNI-Polri, semakin penting pula memperjelas batas kewenangan keduanya.

Sinergi harus dibangun di atas koordinasi, bukan subordinasi salah satu institusi terhadap institusi lainnya. TNI tidak boleh menjadi polisi, dan polisi tidak boleh berubah menjadi militer.

 Profesionalisme bukan Slogan

Di sinilah pesan Presiden perlu diuji dalam praktik.Profesionalisme tidak hanya berarti disiplin dan loyalitas. Profesionalisme juga menyangkut meritokrasi, kompetensi, netralitas politik, akuntabilitas, transparansi dan kepatuhan terhadap hukum.

Rekrutmen yang mengutamakan kemampuan intelektual harus diikuti sistem promosi yang juga berbasis merit. Jika rekrutmen sudah berbasis kompetensi tetapi promosi masih dipengaruhi kedekatan, patronase atau pertimbangan nonprofesional, maka reformasi SDM akan berjalan setengah hati.

Begitu pula dengan netralitas. TNI dan Polri harus mampu menjaga jarak yang sama terhadap seluruh kekuatan politik.

Elite politik boleh berganti. Pemerintahan boleh berganti. Tetapi institusi negara harus tetap.

Pertemuan Lima Jam dan Pesan yang belum Terbuka

Durasi pertemuan yang mencapai sekitar lima jam juga menunjukkan bahwa forum tersebut memiliki bobot pembahasan yang cukup besar. Namun, materi lengkap taklimat Presiden tidak seluruhnya dibuka kepada publik.

Oleh karena itu, terlalu dini apabila pertemuan tersebut langsung ditafsirkan sebagai sinyal pergantian elite TNI-Polri, konsolidasi politik untuk menghadapi Pemilu 2029, atau persiapan kebijakan keamanan tertentu. Tetapi yang dapat dikatakan berdasarkan informasi yang tersedia adalah bahwa Presiden sedang memberikan arah strategis kepada elite pertahanan keamanan negara menjelang memasuki tahun ketiga pemerintahannya.

Di luar materi yang disampaikan secara terbuka, publik tentu mempunyai hak untuk mengetahui sejauh mana arahan tersebut akan diterjemahkan menjadi kebijakan konkret. Sebab, dalam negara demokrasi, semakin besar kekuasaan yang dimiliki institusi pertahanan keamanan negara, semakin besar pula kebutuhan terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Pada akhirnya, makna taklimat Presiden tidak ditentukan oleh panjangnya pertemuan atau banyaknya jenderal, laksamana, dan marsekal yang hadir. Ukuran sebenarnya adalah apa yang terjadi setelah para perwira tinggi itu kembali ke institusinya.

Apakah TNI menjadi semakin profesional?Apakah Polri semakin kuat dalam penegakan hukum? Apakah sistem promosi semakin meritokratis? Apakah kemampuan menghadapi perang siber, drone dan perang informasi benar-benar meningkat?

Tentu yang paling penting, apakah kepercayaan publik kepada institusi keamanan semakin kuat?
Pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih penting daripada sekadar mengetahui apa yang dibicarakan selama lima jam di Istana.

Taklimat Presiden kepada 800 pati TNI-Polri merupakan konsolidasi strategis. Tetapi konsolidasi yang sehat dalam demokrasi bukanlah konsolidasi kekuasaan. Ia harus menjadi konsolidasi profesionalisme, kesiapan pertahanan-keamanan, supremasi hukum dan loyalitas kepada konstitusi.

Pada akhirnya, TNI dan Polri bukan milik pemerintah yang sedang berkuasa. Keduanya adalah institusi negara yang bekerja untuk kepentingan bangsa dan seluruh rakyat Indonesia.

Demikian disampaikan Teguh Santosa, Direktur Geopolitik GREAT Institute yang juga dosen Hubungan Internasional di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, dalam pertemuan yang digelar Komite 4 PBB yang membidangi masalah dekolonisasi. 

Teguh hadir sebagai petisioner untuk sengketa ini. Kehadirannya kali ini adalah untuk kali keempat.  Lebih dari 100 petisioner berpartisipasi dalam pembicaraan mengenai sengketa Sahara Maroko yang dikenal sebagai Sahara Barat pada pertemuan Komite 4 PBB tahun ini. 

Membuka pernyataannya, Teguh menegaskan bahwa hak atas pembangunan bukan sekadar konsep abstrak atau retorika normatif yang tertuang dalam Deklarasi PBB 1986, melainkan hak asasi fundamental bagi setiap individu dan komunitas.

Ia menggarisbawahi platform New Development Model (Model Pembangunan Baru) 2015 di wilayah Sahara yang telah mengubah wajah sejumlah kota, terutama Laayoune dan Dakhla, menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang dinamis.

“Saat berkunjung ke Dakhla pada Agustus 2024, saya menyaksikan sendiri besarnya kemajuan ini. Bukti nyata komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup warga secara berkelanjutan,” ujar Teguh.

Wilayah Sahara Maroko memiliki sejarah panjang sebagai bagian dari teritori Kerajaan Maroko yang diikat oleh hubungan historis, kultural, serta sumpah kesetiaan (bay'ah) antara suku-suku setempat dengan Sultan Maroko. 

Pada tahun 1912, Maroko ditaklukkan Prancis, yang kemudian memberikan wilayah selatan kerajaan itu kepada Spanyol. Setelah Prancis meninggalkan sisi utara Maroko pada 1956, pejuang Maroko berusaha keras untuk mendapatkan kembali wilayah di selatan dari Spanyol. 

Integrasi Pembangunan dan Pengakuan Global

Dalam pemaparannya di PBB, Teguh menyoroti bagaimana upaya Maroko menyatukan dan membangun kembali wilayah tersebut kini membuahkan hasil nyata.

Ia mencontohkan pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan tol Tiznit Dakhla dan Pelabuhan Atlantik Dakhla yang mengintegrasikan kawasan Sahara ke dalam koridor perdagangan Atlantik dan Afrika Barat. Investasi masif pada energi terbarukan dan fasilitas desalinasi air juga memperkuat kemandirian sumber daya di wilayah itu.

Tidak hanya dari sisi infrastruktur, kemajuan sosial dan demokrasi turut mengokohkan integrasi ini. Tingkat partisipasi pemilih (voter turnout) di Provinsi Selatan pada pemilu 23 September lalu mencapai angka impresif antara 60 hingga 80 persen, mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap institusi nasional.

Proses demokratisasi ini kian diperkuat dengan penunjukan Fatima Ezzahra El Mansouri sebagai Kepala Pemerintahan oleh Raja Mohammed VI, menjadikannya perempuan Maroko pertama yang menduduki posisi tersebut.

Dukungan internasional terhadap kedaulatan Maroko juga semakin meluas, dibuktikan dengan pembukaan berbagai konsulat jenderal asing di Laayoune dan Dakhla serta dukungan dari lebih dari 130 negara anggota PBB.

Melihat berbagai capaian tersebut, Teguh berpandangan bahwa Resolusi Dewan Keamanan PBB 2797 (2025)—yang mendukung Rencana Otonomi di bawah kedaulatan Maroko harus menjadi panduan utama dalam mencapai penyelesaian politik yang langgeng. Ia menilai sudah saatnya komunitas internasional memanfaatkan momentum positif ini demi mewujudkan stabilitas, martabat, dan perdamaian abadi di kawasan. 

Kegiatan pemeliharaan dilaksanakan pada 3 Oktober 2026 dengan fokus pekerjaan pada Bay Penghantar (PHT) 150 kV Kedung Badak #2. Pemeliharaan ini merupakan bagian dari upaya preventif untuk memastikan kondisi peralatan transmisi tetap optimal serta mendukung keandalan penyaluran tenaga listrik.

Pelaksanaan pekerjaan dilakukan pada dua sisi, yaitu dari sisi GI 150 kV Ciawi, pada Bay PHT 150 kV Kedung Badak #2, serta dari sisi GI 150 kV Kedung Badak, pada Bay PHT 150 kV Ciawi #2.

Pemeliharaan pada kedua sisi dilakukan secara terintegrasi untuk memastikan kondisi peralatan penghantar tetap dalam kondisi optimal serta meningkatkan kesiapan sistem transmisi dalam mendukung penyaluran tenaga listrik yang aman dan andal.

Manager PLN UPT Bogor, Dewi Setyaharini, menyampaikan bahwa kegiatan pemeliharaan rutin merupakan bagian penting dari komitmen PLN dalam menjaga keandalan aset dan kontinuitas sistem kelistrikan.

“Momentum Hari Kesaktian Pancasila menjadi pengingat bagi kita untuk terus memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan pengabdian kepada negeri. Semangat tersebut kami wujudkan melalui kerja nyata, salah satunya dengan memastikan aset transmisi senantiasa dalam kondisi andal dan siap mendukung kebutuhan kelistrikan masyarakat,” ujar Dewi Setyaharini.

Lebih lanjut, Dewi menegaskan bahwa pemeliharaan yang dilakukan secara terencana dan terintegrasi pada kedua sisi penghantar merupakan langkah preventif untuk meminimalkan potensi gangguan serta memastikan kesiapan sistem transmisi.

“Kami terus mendorong pelaksanaan pemeliharaan dengan mengedepankan aspek keselamatan, kualitas pekerjaan, dan keandalan aset. Dengan kolaborasi seluruh insan PLN, kami optimistis keandalan sistem transmisi dapat terus terjaga sehingga listrik dapat tersalurkan secara aman dan berkesinambungan,” tambahnya.

Pelaksanaan pemeliharaan ini juga menjadi bagian dari upaya PLN UPT Bogor dalam menjaga reliability dan availability aset transmisi, khususnya pada jalur yang mendukung sistem kelistrikan di wilayah Bogor dan sekitarnya.

Momentum Hari Kesaktian Pancasila menjadi inspirasi bagi seluruh insan PLN untuk terus bekerja dengan semangat persatuan, gotong royong, integritas, dan pengabdian kepada masyarakat.
Melalui pemeliharaan rutin dan terencana, PLN UPT Bogor berkomitmen untuk terus menjaga keandalan aset transmisi, meningkatkan kesiapan sistem, serta menghadirkan pasokan listrik yang aman, andal, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Corporate Communication 88 Seoul, Hana, mengatakan pihaknya telah menerima laporan dan keluhan dari sejumlah pelanggan. Manajemen menyatakan tengah berkomunikasi dengan pelanggan yang mengaku terdampak untuk mengetahui kondisi yang mereka alami.

 "Kami menerima adanya laporan atau keluhan-keluhan dari sejumlah pelanggan yang berkunjung ke 88 Soul di Paskal 23. Kami tentu berempati, mendengar dan peduli atas kekhawatiran yang disampaikan pelanggan," kata  Hana saat dihubungi, Selasa (6/10/2026).

Menurut Hana, fokus manajemen saat ini adalah memastikan pelanggan yang telah menyampaikan keluhan mendapatkan perhatian dan penanganan secara langsung.

 "Kami mau fokus dulu untuk memastikan pelanggan yang telah menyampaikan keluhan itu dapat perhatian dan penanganan secara langsung dari kami. Enggak ada yang tertinggal satu pun," katanya.

Hana mengatakan, pihaknya juga terus menjalin komunikasi dengan pelanggan untuk memahami kondisi yang dialami. Jika diperlukan, manajemen akan memberikan bantuan sesuai kebutuhan pelanggan.

 Ia menyebut, terdapat sejumlah laporan di media sosial mengenai pelanggan yang mengaku mengalami gangguan kesehatan, termasuk ada yang telah berobat maupun menjalani perawatan di rumah sakit. Namun, manajemen belum dapat memastikan jumlah pelanggan yang terdampak.

 "Saat ini proses klarifikasi masih terus berjalan. Kami juga masih menerima masukan-masukan dari konsumen yang belum terakomodir. Jadi untuk angka, kami belum bisa memastikan secara exact per hari ini," katanya.

Hanna mengatakan angka yang beredar di media sosial masih perlu diverifikasi untuk memastikan apakah seluruh laporan tersebut benar-benar merujuk pada pelanggan yang mengalami kondisi serupa.

 "Kami tidak mau berasumsi karena harus cross-check lebih lanjut. Takutnya nanti angka yang beredar menjadi misleading," katanya.

Di tengah proses klarifikasi, Hana mengatakan pihaknya juga melakukan pengecekan terhadap proses operasional di gerai, termasuk bagian dapur.

 "Tentu kami lakukan. Kami harus memastikan semua proses operasional di gerai kami berjalan sesuai dengan standar yang sudah kami terapkan,"  ucapnya.

Meski demikian, Hana menegaskan proses penelusuran masih berlangsung. Pihaknya masih menghimpun informasi mengenai laporan yang masuk untuk mengetahui kondisi dan kronologi yang dialami pelanggan.

 Manajemen, kata Hana, juga memastikan operasional gerai tetap berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

 "Kami akan terus mengawal proses ini dan kami juga akan bertanggung jawab untuk prosesnya sampai semua benar-benar resolved," katanya.

Hal tersebut disampaikan Fahira Idris di sela-sela Rapat Kerja Gabungan Komite III DPD RI bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Badan Pusat Statistik (BPS) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10).

“Penggunaan DTSEN sebagai rujukan bersama merupakan langkah penting untuk membuat bantuan semakin tepat sasaran. Yang perlu kita pastikan adalah setiap tahapan, mulai dari data, penilaian kelayakan, penetapan penerima hingga bantuan benar-benar dapat dimanfaatkan, mempunyai mekanisme yang jelas dan dapat ditelusuri,” ujar Fahira Idris.

Menurut Senator Jakarta ini, desil DTSEN perlu dipahami secara tepat. BPS menegaskan bahwa desil menunjukkan posisi relatif kesejahteraan suatu keluarga, bukan angka nominal pendapatan dan bukan pula daftar penerima bantuan. Keputusan penerima tetap mengikuti tujuan dan ketentuan setiap program.

Karena itu, Fahira Idris menilai evaluasi terhadap PIP dan KIP Kuliah perlu mampu membedakan antara persoalan mutu data, kelayakan program, proses administrasi, penyaluran, hingga kecukupan dukungan pendidikan.

Dengan pemetaan yang jelas, setiap persoalan dapat ditangani oleh pihak yang tepat tanpa mencampurkan penyebab yang berbeda.

“Jangan sampai semua persoalan dianggap persoalan desil. Bisa saja seorang anak sudah ditetapkan sebagai penerima, tetapi rekeningnya belum aktif. Bisa juga persoalannya terdapat pada verifikasi, administrasi, atau mekanisme program. Penyebab yang berbeda membutuhkan solusi yang berbeda,” katanya.

Untuk itu, Fahira Idris menyampaikan empat penguatan. Pertama, pastikan bantuan dapat ditelusuri sampai benar-benar diterima dan dimanfaatkan.

Dalam mekanisme PIP, penetapan penerima, aktivasi rekening, penyaluran, hingga penggunaan dana merupakan tahapan yang berbeda. Karena itu, status setiap peserta didik perlu dapat dilacak secara jelas pada setiap tahap.

Fahira Idris mendorong adanya informasi mengenai posisi bantuan, alasan apabila terjadi hambatan, serta pihak yang bertanggung jawab menyelesaikannya. Dengan demikian, kendala rekening atau administrasi tidak langsung dipersepsikan sebagai persoalan kelayakan ekonomi keluarga.

“Ukuran keberhasilan bukan hanya berapa anak yang masuk daftar penerima, tetapi berapa yang akhirnya benar-benar bisa menggunakan bantuannya untuk pendidikan. Setiap hambatan harus jelas berada di tahap mana dan siapa yang menindaklanjutinya,” ujarnya.

Kedua, perkuat kesinambungan bantuan dari PIP menuju KIP Kuliah. Fahira Idris menilai negara perlu memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai perjalanan lulusan SMA dan SMK penerima PIP setelah menyelesaikan pendidikan menengah.

Data 2026 menunjukkan 21.995 siswa penerima PIP jenjang SMA lolos SNBP dan memenuhi syarat sebagai calon penerima KIP Kuliah. Namun, data tersebut belum menggambarkan keseluruhan lulusan penerima PIP, termasuk mereka yang tidak mendaftar kuliah, membatalkan rencana studi, atau berhenti sebelum proses verifikasi.

Menurut Fahira Idris, penelusuran tersebut bukan untuk menganggap semua lulusan harus masuk perguruan tinggi. Tujuannya adalah membedakan apakah keputusan tidak melanjutkan pendidikan merupakan pilihan yang disadari atau karena hambatan ekonomi, informasi, administrasi, maupun data.

“PIP dan KIP Kuliah seharusnya dibaca sebagai sebuah kesinambungan. Kita perlu mengetahui apakah ada anak yang sebenarnya ingin melanjutkan pendidikan tetapi jalannya terputus karena biaya, informasi, atau persoalan data yang belum terselesaikan,” katanya.

Ketiga, setiap keputusan harus memiliki alasan yang jelas dan mudah dipahami. Dalam KIP Kuliah, status sebagai pendaftar tidak otomatis berarti ditetapkan sebagai penerima karena verifikasi dilakukan setelah calon mahasiswa lulus seleksi.

Persoalan ketidakcocokan data, kelayakan ekonomi, persyaratan program, maupun mekanisme alokasi perlu dibedakan karena masing-masing membutuhkan tindak lanjut berbeda.

Fahira Idris mendorong adanya kategori alasan keputusan yang terstandar sehingga calon mahasiswa dan keluarga memahami mengapa bantuan belum atau tidak diperoleh serta mengetahui langkah yang dapat dilakukan selanjutnya.

Mekanisme tersebut juga penting agar penerapan ketentuan antarperguruan tinggi dapat dievaluasi secara konsisten.

“Keluarga jangan hanya menerima informasi ‘tidak memenuhi syarat’ tanpa memahami sebabnya. Apakah masalahnya data, kelayakan, persyaratan program, atau alokasi harus dapat dijelaskan agar mereka mengetahui jalur penyelesaiannya,” tegas Fahira Idris.

Keempat, pengujian ketepatan sasaran harus melihat penerima sekaligus mereka yang masih terlewat. Fahira Idris menilai evaluasi bantuan pendidikan tidak cukup hanya memastikan penerima yang sudah terdaftar memang layak. 

Pemerintah juga perlu mengetahui apakah masih terdapat keluarga yang sebenarnya memenuhi kriteria tetapi belum memperoleh bantuan.

Karena itu, ia mendorong uji petik bersama yang mencakup penerima maupun bukan penerima, termasuk keluarga yang tidak pernah mengajukan sanggah. Hasilnya perlu mampu membedakan apakah persoalan bersumber dari data, pemeringkatan, atau penerapan ketentuan program.

Perhatian juga perlu diberikan kepada keluarga yang berada di sekitar batas prioritas desil. Dua keluarga dengan kondisi relatif berdekatan dapat berada pada desil berbeda sehingga diperlukan mekanisme verifikasi tambahan pada kasus tertentu tanpa harus mengubah pemeringkatan statistik secara administratif.

“Tepat sasaran memiliki dua sisi yakni bantuan jangan diberikan kepada yang tidak berhak, tetapi yang berhak juga jangan sampai terlewat. Dua-duanya sama pentingnya,” ujar Fahira Idris.

Fahira Idris menilai koordinasi antara Kemendikdasmen, Kemdiktisaintek, BPS, pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan perguruan tinggi menjadi kunci karena masing-masing memegang bagian berbeda dalam perjalanan data hingga bantuan diterima.

Ia juga mendorong agar mekanisme sanggah dan pemutakhiran data semakin mudah, cepat, serta selaras dengan kalender pendidikan. Hal ini penting karena keterlambatan penyelesaian data dapat beririsan dengan masa pendaftaran ulang, pembayaran biaya pendidikan, maupun penetapan bantuan.

TOR Raker juga menempatkan jalur cepat pemutakhiran data, jaminan bantuan selama proses sanggah, serta penyelarasan jadwal pembaruan desil dengan siklus bantuan sebagai isu bersama yang perlu didalami.

“Data harus menjadi instrumen untuk memperkuat perlindungan pendidikan. Dengan data yang semakin baik, alasan keputusan yang jelas, proses yang dapat ditelusuri, dan mekanisme koreksi yang cepat, PIP dan KIP Kuliah akan semakin tepat sasaran sekaligus semakin kuat menjaga keberlanjutan pendidikan anak-anak Indonesia,” pungkas Fahira Idris. 

Salah satu sosok yang tampak hadir adalah mantan Kepala Staf Angkatan Laut ( Kasal ) Laksamana TNI (Purn) Ade Supandi . Ia terlihat hadir didampingi sang istri dalam momentum peringatan hari jadi TNI tersebut.

Kehadiran para purnawirawan bersama jajaran perwira aktif memberikan suasana tersendiri. HUT TNI menjadi ruang pertemuan antara generasi yang masih menjalankan tugas kedinasan dengan mereka yang telah menuntaskan pengabdiannya sebagai prajurit.

Ade Supandi merupakan salah satu perwira tinggi TNI AL yang pernah dipercaya memimpin TNI Angkatan Laut sebagai Kasal . Kehadirannya di Cilangkap menunjukkan bahwa perjalanan pengabdian di lingkungan TNI tetap memiliki ikatan meski seseorang telah memasuki masa purnawirawan .

Upacara HUT ke-81 TNI tahun 2026 dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai upacara inspektur. Dalam amanatnya, Presiden menyampaikan penghargaan kepada seluruh prajurit TNI atas pengabdian dan pengorbanannya dalam menjaga integritas serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Presiden juga menegaskan kembali jati diri TNI sebagai tentara rakyat. Menurutnya, kekuatan TNI sejak awal tidak pernah dapat dipisahkan dari rakyat dan pengabdian prajurit harus selalu diarahkan untuk kepentingan bangsa dan negara.

Momentum HUT ke-81 tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa perjalanan TNI dibangun melalui pengabdian lintas generasi. Mereka yang kini meneruskan tugas dan tanggung jawab yang sebelumnya dijalankan oleh para pendahulunya.

Bagi para purnawirawan , kehadiran dalam peringatan HUT TNI bukan lagi dalam kapasitas menjalankan tugas kedinasan, melainkan menjadi bagian dari ikatan sejarah dan persaudaraan yang terbentuk selama puluhan tahun pengabdian.

Dari Cilangkap, suasana peringatan HUT ke-81 TNI pun menampilkan satu hal sederhana, seragam boleh berganti, masa dinas boleh berakhir, tetapi semangat pengabdian dan kecintaan kepada TNI serta bangsa Indonesia tetap menjadi bagian dari perjalanan para prajurit.

Kepala BPS DKI Jakarta, Kadarmanto mengungkapkan, angka inflasi sebesar 0,31 persen didominasi peningkatan indeks harga kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,64 persen dengan andil 0,08 persen.

"Inflasi Jakarta pada September 2026 didominasi peningkatan indeks harga pada kelompok makanan, minuman dan tembakau," kata Kadarmanto, seperti dikutip melalui keterangan tertulis, Selasa (6/10/2026). 

Baca Juga: Wamenko Pangan Hanif Faizol Tinjau Sentra Cabai HSS, 20 Hektare Lahan Masuk Program Nasional

Ia menjelaskan, komoditas yang menyumbang andil inflasi terbesar pada kelompok makanan, minuman dan tembakau yakni daging ayam ras, cabe rawit, masker, bensin dan beras. 

Adapun ayam ras memberikan andil sebesar 0,06 persen; komoditas cabai rawit, masker, bensin masing masing sebesar 0,02 persen serta beras 0,01 persen.  

Ia memaparkan, beberapa komoditas memberikan andil deflasi dan membantu menekan angka inflasi yakni pesawat terbang, bawang merah, emas perhiasan, tomat dan T Shirt pria. 

Baca Juga: Mengenali dan Menghadapi Bias Inflasi: Strategi Bertahan Ditengah Tekanan Harga

Komoditas pesawat terbang memberikan andil deflasi sebesar 0,03 persen dan bawang merah, emas perhiasan, tomat serta T - Shirt pria masing masing sebesar 0,01 persen. 

UKW yang digelar sejak Senin (5/10) di Ruang Serbaguna Besar Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat diikuti 21 peserta, dan hanya satu yang dinyatakan belum kompeten.

Dengan tambahan 20 lulusan dari UKW Angkatan ke-66 PWI Jaya, tercatat sudah 21.123 wartawan kompeten dari PWI Pusat.

UKW PWI Jaya Angkatan ke-66 diikuti 21 peserta yang terbagi atas lima kelas, yakni empat kelas Kategori Muda dan satu kelas Kategori Madya. Penguji di empat kelas Kategori Muda adalah Ketua PWI Jaya Kesit Budi Handoyo, Asro Kamal Rokan, Rabiatun Drakel, dan Tb.Adhi. Penguji di Kategori Madya, Theo M Yusuf. 

Ada empat peserta di Kategori Madya, satu di antaranya dari Ternate, Maluku Utara, Irwan. 

Sri Mawarti Syarif M.A.P,  dari LPP RRI Bengkalis, Riau,  menjadi penguji magang di kelas Kesit Budi Handoyo.

Gelaran UKW PWI Jaya Angkatan ke-66 berjalan lancar, termasuk dengan adanya dukungan dari PT. Astra  Internasional dan Nendia Primarasa, perusahaan katering ternama di Jakarta  

Direktur UKW PWI Pusat Aat Surya Safaat menjelaskan, UKW menjadi bagian dari upaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme wartawan, sekaligus memastikan setiap peserta memahami standar kerja jurnalistik yang harus dijalankan dalam menjalankan tugasnya.

Ketua PWI Jaya Kesit Budi Handoyo dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah mengikuti rangkaian ujian hingga selesai.

"Alhamdulillah, kami sudah selesai. Teman-teman yang kemarin wajahnya begitu tegang, sekarang kelihatannya sudah lebih lepas," ujar Kesit.

Kesit, yang juga komentator sepak bola itu,  mengucapkan selamat kepada peserta yang dinyatakan kompeten. Sementara bagi peserta yang belum kompeten, Kesit mengingatkan bahwa masih tersedia kesempatan untuk mengikuti ujian ulang enam bulan mendatang.

Kesit menegaskan, predikat kompeten bukanlah akhir dari proses seorang wartawan. Justru setelah dinyatakan kompeten, tanggung jawab profesi menjadi semakin besar.

"Dengan sudah kompeten berarti tanggung jawabnya semakin besar sebagai wartawan. Tugas utama Anda adalah bagaimana memberikan informasi sebenar-benarnya, informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan tentu saja harus terverifikasi," tegasnya.

Kesit mengingatkan, kompetensi harus tercermin dalam praktik jurnalistik sehari-hari. Status sebagai wartawan kompeten tidak boleh berhenti pada sertifikat, tetapi harus diwujudkan melalui karya jurnalistik yang profesional, akurat dan bermanfaat bagi masyarakat.

"Jadilah wartawan yang profesional. Setelah kompeten, ciptakan pers yang bermanfaat," pesannya.

Kesit juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kota Jakarta yang telah memberikan dukungan dan fasilitas tempat untuk pelaksanaan UKW PWI Jaya. Apresiasi juga disampaikan kepada panitia, pengurus PWI Jaya, PWI Pusat serta para penguji yang telah mendukung pelaksanaan UKW hingga berjalan lancar.

Direktur UKW PWI Pusat Dr. Aat Surya Safaat dalam sambutannya mengingatkan pentingnya menjaga kualitas dan integritas profesi kewartawanan. Menurutnya, wartawan tidak cukup hanya memiliki kemampuan menulis, tetapi juga harus memahami tanggung jawab jurnalistik dan terus meningkatkan kapasitas.

Pesan tersebut menjadi relevan bagi para peserta yang baru menyelesaikan proses uji kompetensi. Kompetensi wartawan bukan sekadar pengakuan formal, melainkan bagian dari proses panjang untuk membangun kepercayaan publik terhadap pers.

Penutupan UKW PWI Jaya Angkatan ke-66 turut dihadiri Sekretaris PWI Jaya Arman Suparman, Bendahara PWI Jaya Dar Edi Yoga, Wakil Sekretaris PWI Jaya Haresti, Ketua Pokja Kantor Wali Kota Jakarta Pusat Helmi A.R serta jajaran pengurus dan panitia.

Dengan berakhirnya UKW Angkatan ke-66, para peserta diharapkan tidak berhenti pada capaian kompetensi. Tantangan berikutnya adalah membuktikan kompetensi tersebut melalui karya jurnalistik yang mengedepankan verifikasi, akurasi, independensi, etika, serta keberpihakan pada kepentingan publik.

Hal itu ditegaskan akademisi sekaligus pengamat radikalisme dan terorisme, Dr. Amir Mahmud, M.Ag., saat membahas makna Hari Kesaktian Pancasila. Menurutnya, kesaktian Pancasila justru teruji ketika bangsa ini dihantam dua ancaman sekaligus: ekstremisme yang mengatasnamakan agama dan politik identitas yang sengaja membelah masyarakat.

"Pancasila sangat efektif menjadi jembatan perbedaan. Dari Sabang sampai Merauke, dari perbedaan suku, ras, hingga agama, semua bisa diakomodasi," ujar Dr. Amir Mahmud di Surakarta, Selasa (6/10/2026).

Dosen Pascasarjana Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Surakarta ini menilai, masyarakat majemuk seperti Indonesia tidak bisa bertahan hanya dengan semangat toleransi semu. Dibutuhkan nilai bersama yang mengikat agar perbedaan tidak berubah menjadi segregasi, intoleransi, hingga konflik terbuka.

"Pancasila mengajarkan bahwa perbedaan adalah kenyataan sosial yang harus dikelola melalui kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan," tegasnya.

Dr. Amir Mahmud mengingatkan, ideologi ekstrem hari ini tidak lagi bergerak di ruang gelap, melainkan sangat vulgar di media sosial. Narasi kebencian, intoleransi, dan ajakan kekerasan dikemas dengan bahasa agama dan nasionalisme palsu. Menghadapi itu, pendekatan keamanan saja tidak akan pernah cukup.

"Ekstremisme dan radikalisme yang mendorong kebencian dan kekerasan perlu dihadapi bukan hanya dengan pendekatan keamanan, tetapi juga melalui pendidikan, literasi, dialog, serta penguatan ketahanan sosial," jelas mantan kombatan yang pernah 

Ia membedakan dengan tegas: keamanan baru bekerja ketika ujaran kebencian telah berubah menjadi tindakan fisik bersenjata. Selama masih di ranah wacana dan propaganda, maka senjatanya adalah literasi moderat dan dialog kebangsaan.

"Sepanjang masih dalam bentuk ujaran kebencian atau ketidaksukaan, ini hanya bisa dihadapi dengan cara literasi dan dialog," katanya.

Lebih jauh, ia menilai politik pecah belah bangsa adalah musuh baru yang sama berbahayanya dengan ideologi transnasional. Keduanya sama-sama ingin menggoyahkan kesatuan dengan memanfaatkan emosi publik.

Untuk itu, pemerintah tidak bisa hanya bergerak di level elite. Dr. Amir mendorong agar penguatan Pancasila dilakukan hingga tingkat kelurahan melalui Focus Group Discussion (FGD) dan forum diskusi terbuka yang melibatkan lintas latar belakang.

"Masyarakat harus memiliki kemampuan untuk mengenali bahwa narasi intoleransi, radikalisme, dan terorisme itu berpotensi merusak tatanan sosial berbangsa dan bernegara," ujarnya.

Menurutnya, cara paling sakti untuk meneguhkan Pancasila bukanlah dengan membangun kebencian baru terhadap kelompok lain, melainkan dengan memperkuat kesadaran kebangsaan itu sendiri.

"Memerangi ideologi transnasional dan meneguhkan Pancasila dilakukan bukan dengan membangun kebencian baru, melainkan dengan memperkuat dialog, literasi, dan kesadaran kebangsaan. Ini baru luar biasa," imbuhnya.

Bagi Dr. Amir, Hari Kesaktian Pancasila adalah momentum refleksi, bukan sekadar seremoni sejarah. Kesaktian Pancasila terletak pada kemampuannya tetap hidup sebagai living values dalam perilaku masyarakat dan penyelenggaraan negara, meski terus diterpa berbagai peristiwa yang berusaha meruntuhkan NKRI.

"Indonesia ini bangsa yang sangat majemuk, kita membutuhkan titik temu yang memungkinkan perbedaan itu tetap hidup tanpa berubah menjadi konflik. Itulah semangat pluralitas yang dijunjung tinggi oleh para pahlawan kita," ungkapnya.
Ia pun menyerukan agar masyarakat tidak meragukan Pancasila.

"Pancasila harus terus dipahami, dikaji, dan dibuktikan relevansinya melalui praktik kehidupan masyarakat. Ukuran kekuatan Pancasila itu bukan sekadar seberapa sering kita mengucapkannya atau mengikrarkannya, melainkan seberapa jauh nilai-nilai tersebut mampu menjawab persoalan nyata bagi bangsa ini," pungkas Direktur Amir Mahmud Center itu.

Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Bank BTN, sekaligus meningkatkan pemahaman mengenai Program MLT sebagai salah satu manfaat tambahan yang dapat mendukung kesejahteraan peserta, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan perumahan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Bapak Yuda selaku Pimpinan Cabang Bank BTN CBC Bekasi serta Rita Mariana, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kebayoran Baru, selaku spokesperson.

Rita Mariana menyampaikan bahwa penguatan Program MLT merupakan bagian dari upaya BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan nilai tambah kepada peserta. Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya memberikan rasa aman dari berbagai risiko sosial ekonomi akibat pekerjaan, tetapi juga terus dikembangkan agar dapat memberikan manfaat yang mendukung peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

“Kami terus mendorong agar peserta BPJS Ketenagakerjaan semakin memahami bahwa kepesertaan tidak hanya memberikan perlindungan dari risiko kerja, tetapi juga memiliki berbagai manfaat tambahan yang dapat mendukung kesejahteraan. Melalui sinergi dengan Bank BTN, kami berharap akses dan pemanfaatan Program MLT semakin luas sehingga semakin banyak pekerja yang dapat merasakan manfaatnya,” ujar Rita Mariana.

Menurutnya, kolaborasi dengan Bank BTN menjadi langkah penting dalam memperluas akses peserta terhadap solusi kepemilikan rumah. Hal ini sejalan dengan kebutuhan pekerja untuk memiliki hunian yang layak sekaligus membangun kehidupan yang lebih aman dan sejahtera bagi keluarga.

Sementara itu, Bapak Yuda selaku Pimpinan Cabang Bank BTN CBC Bekasi menyampaikan pentingnya sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan dan Bank BTN dalam menghadirkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan pekerja, khususnya dalam mendukung akses terhadap pembiayaan perumahan.

Kolaborasi kedua institusi tersebut diharapkan dapat semakin memperkuat ekosistem perlindungan pekerja sekaligus meningkatkan pemahaman peserta terhadap berbagai manfaat yang dapat diperoleh melalui Program MLT.

Melalui penguatan sinergi ini, BPJS Ketenagakerjaan dan Bank BTN berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan informasi, meningkatkan kualitas layanan, serta menghadirkan akses manfaat yang semakin mudah bagi peserta.

“Kami ingin memastikan bahwa perlindungan pekerja dapat memberikan manfaat yang lebih luas. Bukan hanya memberikan rasa aman saat bekerja, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun masa depan yang lebih sejahtera bagi pekerja dan keluarganya,” tutup Rita Mariana.

Kolaborasi BPJS Ketenagakerjaan dan Bank BTN ini diharapkan menjadi langkah berkelanjutan dalam menghadirkan layanan yang semakin dekat, mudah diakses, dan memberikan manfaat nyata bagi peserta.

Dalam kejadian tersebut, pengemudi mobil dilaporkan mengalami luka dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Ujungberung, Kota Bandung, untuk mendapatkan perawatan.

 Berdasarkan video amatir yang beredar, terlihat sebuah mobil sedan berwarna silver berada di dalam saluran irigasi di kawasan Summarecon Gedebage.

 Kabid Penyelamatan, Damkar Kota Bandung, Immanuel mengatakan Petugas Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung yang menerima laporan kejadian langsung mendatangi lokasi untuk melakukan penanganan dan evakuasi kendaraan.

"Saat petugas tiba di lokasi, pengemudi diketahui telah dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka," katanya.

Immanuel mengatakan, berdasarkan informasi sementara, kecelakaan diduga terjadi karena pengemudi kehilangan kendali. Mobil kemudian melaju hingga akhirnya terperosok dan masuk ke dalam saluran irigasi.

"Proses evakuasi kendaraan dilakukan  dengan dibantu warga sekitar, dan  menggunakan crane untuk mengangkat mobil dari dalam saluran irigasi. Setelah berhasil diangkat, kendaraan langsung dievakuasi dari lokasi kejadian," katanya.

Sementara itu, kasus kecelakaan tersebut masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh Unit Penegakan Hukum Satuan Lalu Lintas.

Kendaraan yang terlibat kecelakaan kini telah berhasil dievakuasi oleh tim Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung.

Warga sekitar, Debi Yoga menceritakan korban terlihat melompat dari atas Flyover Kopo pukul 11.30 WIB. Saat itu, Debi berada di seberang jalan dan mendengar teriakan sebelum akhirnya melihat korban terjatuh.

"Saya dengar teriakan. Saya lihat korban ini jatuh dari atas," kata Debi.

Korban masih sempat terlihat bernapas setelah terjatuh. Debi menyebut posisi tubuh korban saat jatuh itu kaki terlebih dahulu.

"Posisi korban saat sudah terjatuh itu masih bernapas dan posisi jatuhnya berdiri, kaki duluan," ujarnya.

Debi pun menduga suara teriakan itu teriakan korban. Pasalnya, suara teriakan terdengar sejak korban masih berada di atas flyover hingga akhirnya terjatuh ke bawah.

Kejadian ini bukan yang pertama. Sebab, sebelumnya, Debi menyebut sempat ada pria yang hendak meloncat dari flyover Kopo. Namun, aparat bersama warga berhasil menggagalkannya.

"Kejadian sebelumnya itu malam Minggu kemarin, tapi sempat diamankan, kemudian sempat diedukasi ke keluarga, dan ternyata berulang lagi," ujarnya.

Korban diketahui seorang laki-laki yang diperkirakan berusia 26 tahun. Ketinggian Flyover Kopo dari titik korban terjatuh mencapai sekitar 12-15 meter. Tim Inafis Polrestabes Bandung tiba di lokasi untuk melakukan olah TKP. Setelah itu, jasad korban dimasukkan ke dalam kantung jenazah untuk dibawa ke rumah sakit.

"Informasinya meloncat dari flyover. Jasad korban sudah dievakuasi," kata Panit Reskrim Polsek Bojongloa Kidul, Ipda Taufik.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino mengapresiasi peningkatan posisi Jakarta dalam pemeringkatan kota dunia Global Cities Index 2026 versi Oxford Economics. 

Dikatakan Wibi, capaian tersebut menunjukkan Jakarta bergerak ke arah yang tepat untuk menjadi kota global.

Baca Juga: Zona Informatif Perkuat Transparansi dan Daya Saing Jakarta Kota Global

Posisi Jakarta menurut Global Cities Index itu juga menjadi yang tertinggi di Indonesia unggul dari Surabaya, Medan, dan Bandung.

"Ini pencapaian yang patut kita apresiasi. Jakarta naik ke peringkat 140 dunia menunjukkan bahwa kita bergerak ke arah yang benar sebagai kota global," ujar Wibi, Senin (5/10/2026).

Meski demikian, Wibi mengingatkan Pemprov DKI agar tidak cepat puas dengan capaian tersebut. 

Baca Juga: Global Cities Index 2025: Jakarta Tembus Posisi 71 Dunia, Transportasi Publik Jadi Andalan

Menurutnya, peningkatan peringkat kota global harus diikuti dengan perbaikan kualitas hidup masyarakat dalam aspek transportasi, kemacetan, lingkungan, pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan.

"Ranking boleh naik, tapi yang paling penting kualitas hidup warga juga harus naik. Transportasi publik, kemacetan, lingkungan, pelayanan publik, dan tata kelola masih harus terus kita benahi," jelasnya.

Wibi menegaskan, DPRD DKI akan menjadikan capaian tersebut sebagai momentum untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap kinerja Pemprov DKI.

Baca Juga: Promosikan Wisata dan Ekonomi Kreatif, Jakarta Mantapkan Langkah Jadi Kota Global di WITF dan SEABEF 2025

Ia menargetkan, Jakarta dapat menembus 50 besar kota global pada 2029 dengan peningkatan peringkat yang turut berdampak pada kesejahteraan warga.

"Target kita jelas, Jakarta harus terus naik kelas dan manfaatnya harus benar-benar dirasakan warga. Jakarta masuk 50 besar top dunia," tandas Wibi.

Peningkatan posisi Jakarta ditopang perkembangan sistem dan konektivitas transportasi publik yang telah menjangkau lebih dari 93 persen wilayah.

Baca Juga: Dukung Rencana Revitalisasi Pasar di Jakarta, DPRD: Kejar Target Kota Global

Jakarta juga mencatat capaian tinggi pada aspek modal manusia di peringkat 23 dan ekonomi di peringkat 59. 

Di sisi lain, Jakarta masih perlu memperkuat tata kelola pemerintahan, lingkungan, dan kualitas hidup untuk mengejar kota-kota utama Asia Tenggara seperti Kuala Lumpur dan Singapura.

Kepala Dishub Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaluddin mengatakan, sebanyak 80 personel Dishub ditugaskan untuk mendukung pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi final FIFA ASEAN Cup.

Pengaturan dilakukan secara situasional dengan mempertimbangkan kondisi lalu lintas di lapangan.

Baca Juga: Sold Out! 67 Ribu Tiket Final FIFA ASEAN Cup 2026 Terjual

Budi mengatakan, pihaknya menyiagakan sekitar 80 petugas dan rute alternatif untuk mengantisipasi kepadatan di sekitar GBK. 

"Kami mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan untuk mengikuti arahan petugas di lapangan, menyesuaikan waktu perjalanan, serta memanfaatkan rute alternatif yang tersedia guna mendukung kelancaran lalu lintas selama pelaksanaan pertandingan," ujar Budi Awaluddin, Senin (5/10/2026).

Sementara itu, pengaturan lalu lintas bersifat situasional dengan rute alternatif yang dapat dilalui sebagai berikut:

Baca Juga: Indonesia Lolos Dramatis ke Final FIFA ASEAN Cup 2026, Ketum PSSI: Allah Bersama Kita Semua

1. Bagi masyarakat yang melakukan perjalanan dari arah Selatan:

a. Blok M menuju Utara (Tanah Abang), dapat menggunakan rute Jalan Panglima Polim - Jalan Kyai Maja - Jalan Sultan Iskandar Muda (berputar di depan Gandaria City) - Jalan Teuku Nyak Arief - Jalan Tentara Pelajar - Jalan Penjernihan - Jalan KH. Mas Mansyur, dan seterusnya.

b. Sementara perjalanan dari Blok M menuju Barat (Slipi) dapat melalui Jalan Panglima Polim - Jalan Kyai Maja - Jalan Sultan Iskandar Muda (berputar di depan Gandaria City) - Jalan Teuku Nyak Arief - Jalan Tentara Pelajar - Jalan Letjen S. Parman - dan seterusnya.

c. Dari arah Blok M menuju Timur atau Kampung Melayu, masyarakat dapat melalui Jalan Trunojoyo, Jalan Wolter Monginsidi, Jalan Gunawarman, Jalan Senopati, Jalan Suryo, Jalan Kapten Tendean, Jalan H.R. Rasuna Said, Jalan Prof. Dr. Satrio, Jalan Raya Casablanca, dan seterusnya. 

2. Bagi masyarakat yang melakukan perjalanan dari arah Utara:

a. Tanah Abang menuju Blok M dapat melalui Jalan KH. Mas Mansyur - Jalan Penjernihan -  Jalan Pejompongan - Jalan Tentara Pelajar - Jalan Teuku Nyak Arief - Jalan Kebayoran Baru - Jalan Kyai Maja - Jalan Panglima Polim, dan seterusnya.

3. Bagi masyarakat yang melakukan perjalanan dari arah Barat:

a. Dari arah Slipi menuju Selatan (Blok M), masyarakat dapat menggunakan Jalan Letjen S. Parman -  Jalan Tentara Pelajar - Jalan Teuku Nyak Arief - Jalan Kebayoran Baru - Jalan Pakubuwono VI - Jalan Bumi - Jalan Kyai Maja - Jalan Panglima Polim, dan seterusnya.

b. Dari arah dari Slipi menuju Timur (Tebet), dapat melalui Jalan S. Parman - Jalan Pejompongan - Jalan Penjernihan - Jalan RM Margono - Jalan Galunggung - Jalan Dr. Saharjo - Jalan Prof. Dr. Soepomo - Jalan MT Haryono, dan seterusnya.

4. Bagi masyarakat yang melakukan perjalanan dari arah Timur:

a. Dari arah Tebet menuju Barat (Slip)i dapat melalui Jalan Kapten Tendean - Jalan Wolter Monginsidi - Jalan Trunojoyo - Jalan Kyai Maja - Jalan Sultan Iskandar Muda (berputar di depan Gandaria City) - Jalan Teuku Nyak Arief - Jalan Tentara Pelajar - Jalan Letjen S. Parman, dan seterusnya.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebut, sepanjang Januari hingga September 2026, Pemprov DKI telah memberikan sanksi kepada 29 penyedia jasa angkutan kebersihan yang tidak taat aturan. 

Selain itu, sanksi juga diberikan kepada 44 pihak yang terbukti membuang sampah secara sembarangan dan melakukan pembakaran sampah.

Baca Juga: Sampah Kini Bisa Ditukar Jadi Saldo Rekening, Warga Bogor Bisa Dapat Uang hingga Rp6.000/Kg dari Waste Station

"Kami dalam perjalanan menemukan beberapa pelanggaran hukum dalam penegakan hukum persampahan ini," ujar Pramono, di fasilitas Saringan Sampah TB Simatupang (SSTBS), Jakarta Selatan, Senin (5/10/2026).

Pramono berharap, penguatan penegakan aturan hukum ini dapat memperbaiki dan meningkatkan sistem pengelolaan sampah di Jakarta. 

Apalagi saat ini Jakarta tengah menghadapi fenomena El-Nino dengan curah hujan yang terbatas.

Baca Juga: Dukung Pemadaman Api di TPAS, Tirta Pakuan Kirim Bantuan Logistik ke Galuga

"Mudah-mudahan dengan penanganan ketegasan ini, mudah-mudahan pengaturan sampah di Jakarta menjadi lebih baik," kata dia.

Ia pun mengimbau agar seluruh elemen masyarakat benar-benar mematuhi aturan hukum yang dijalankan terkait pengelolaan sampah. 

"Upaya ini dilakukan salah satunya untuk mengurangi risiko kebakaran di lokasi pembuangan sampah ilegal," bebernya.

Baca Juga: Tumpukan Sampah Kabupaten Bogor Punya Masa Depan Baru, Bakal Diolah Menjadi BBM dan Energi Listrik

Sistem pengelolaan sampah di Jakarta saat ini telah berubah dari sebelumnya menggunakan pola angkut-buang, kini menjadi pilah-angkut-olah, sesuai Instruksi Gubernur Nomor 5 tahun 2026 tentang Pilah Sampah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi menambahkan, sanksi yang diberikan kepada penyedia jasa angkutan kebersihan berupa surat teguran, denda administratif, hingga publikasi nama perusahaan.

"Berupa denda uang, surat teguran juga. Nanti akan kita proses semua. Tapi pengumuman itu belum kita umumkan karena setelah teguran ketiga baru boleh kita sebutkan nama-nama siapa saja yang melanggar gitu," jelas Dudi.

Baca Juga: Bakar Sampah Picu Kebakaran Lahan Bambu di Cibinong, Pelaku Kabur Usai Ditegur Warga

Menurut Dudi, para penyedia jasa angkutan kebersihan tersebut biasanya akan langsung melakukan perbaikan pengelolaan sampah setelah mendapatkan sanksi berupa teguran dan denda dari Pemprov DKI. 

Hal ini mengingat mereka merupakan perusahaan yang menjalin kerja sama dengan sektor hotel, restoran, dan kafe.

UKW Angkatan ke-66 PWI Jaya ini diikuti 21 peserta, terbagi atas empat kelas Kategori Muda, dan satu kelas Kategori Madya.

"Selamat kepada seluruh peserta. Kompetensi tak bisa dilepaskan sebagai bagian tak terpisahkan untuk peningkatan kemampuan, setara juga untuk ASN (Aparat Sipil Negara)," ujar Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Drs.Arifin MAP

"Sekarang semua serba cepat, di semua platform, termasuk media sosial (medsos). Tantangan buat, bagaimana mendapatkan informasi yang akurat dan bertanggung jawab, untuk validasi dan akurasinya," jelas Arifin, yang hadir bersama Aspem dan Kasudin kominfotik Pemkot Jakarta Pusat.

Dihadapan Ketua Bidang Pendidikan PWI Pusat, Agus Sudibyo, Ketua PWI Jaya Kesit B Handoyo serta representasi Astra, Kepala Divisi Hubungan Media Ahmad Muhibbuddin dan Kepala Departemen Hubungan Media Putri Permatasari, Wali Kota Arifin lebih jauh menjelaskan, tidak mungkin pemerintah tidak bergandeng tangan dengan wartawan.

“Menyampaikan program-program ke masyarakat. Misalnya, bagaimana Pemprov DKI Jakarta menyampaikan program “Pilah Sampah”. Pengelolaan sampah organik dan anorganik, dari tingkat RT. Di daur ulang. Di jual,” papar Arifin.

Ketua PWI Jaya Kesit Budi Handoyo sebelumnya menyampaikan apresiasinya kepada Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat atas kesediannya menjadi tuan rumah UKW Angkatan ke-66 PWI Jaya ini.

“Pak Arifin sudah berbaik hati menjadi tuan rumah UKW Angkatan ke-65 PWI Jaya, akhir Mei 2026. Waktu itu, pak wali kota berharap semua peserta kompeten. Harapannya terkabulkan. Semoga kali ini juga, peserta 100% kompeten,” ucap Kesit B Handoyo.

Kepala Divisi Media Relations Astra, Ahmad Muhibbuddin, mengurai kebanggaannya bisa berpartisipasi pada UKW Angkatan 66 PWI Jakarta ini. Dia menjelaskan, Astra sudah lama menjadi mitra strategis bagi PWI Pusat, dan siap menjalin kerja sama dengan PWI Jaya.

“Astra itu mempunyai banyak program, apalagi tahun 2026, saat Astra berusia 70 tahun,” kata Ahmad Muhibbuddin.

“70 Tahun Astra, Berkarya Bersama Bangsa. Itu moto HUT ke-70 Astra,” tegasnya.

Wakil Ketua Bidang Pendidikan PWI Pusat, Agus Sudibyo, mengungkapkan harapannya terkait adanya pelatihan-pelatihan untuk jurnalis, yang disebutnya justru lebih strategis dari UKW. Oleh karena itu, katanya, Bidang Pendidikan PWI Pusat akan melakukan reorientasi terhadap UKW dan pelatihan-pelatihan.

“Sertifikasi UKW, bukan pelatihan. Ke depan, Bidang Pendidikan akan reorientasi. UKW penting, namun pelatihan-pelatihan jauh lebih penting; pelatihan dasar, mental, etika,” jelas Agus Sudibyo.

Terkait pelaksanaan UKW Angkatan ke-66 PWI Jaya ini, Agus Sudibyo yang juga Ketua Dewas TVRI, mengingatkan agar seluruh peserta dapat memahami seluruh mata uji dengan serius. Dia juga meminta seluruh peserta untuk siap mental, menerima hasil UKW.

 “Ada dua kemungkinan pada setiap UKW, yakni lolos atau lulus, dan tidak lolos atau lulus. Nah, mentalnya harus siap,” tegas Agus Sudibyo.

Pertemuan ini menjadi ruang dialog untuk memperkuat sinergi antara dunia usaha dan BPJS Ketenagakerjaan dalam mendorong perlindungan sosial ketenagakerjaan yang semakin inklusif dan berkelanjutan.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani, Wakil Ketua Umum Sanny Iskandar, Ketua Komite Pengupahan Subchan Gatot, Ketua Komite Jaminan Sosial Gama A. Yogotomo, Ketua Komite Regulasi dan Hubungan Kelembagaan Myra M. Hanartani, PMO Bidang Ketenagakerjaan Joko Baroto, serta jajaran Pengurus Bidang Ketenagakerjaan DPN APINDO. Dari BPJS Ketenagakerjaan hadir Direktur Utama Dr. Ir. Saiful Hidayat, M.T., Direktur Kepesertaan Agung Nugroho, Deputi KSI Hendra Nopriansyah, Pps. Deputi SBD Nurendro Prasetyo Nugroho, dan Deputi KHK Surya Rizal.

Dalam audiensi, kedua pihak membahas sejumlah peluang penguatan kolaborasi, mulai dari perluasan kepesertaan dan perlindungan pekerja, pemanfaatan teknologi untuk mendukung skilling dan reskilling, hingga pengembangan program yang dapat memberikan manfaat lebih luas bagi pekerja dan keluarganya.

BPJS Ketenagakerjaan juga menyampaikan berbagai pengembangan program, termasuk dukungan terhadap akses pembiayaan perumahan, beasiswa bagi anak peserta, serta Program PEKA (Pemberdayaan Ekonomi & Kemandirian Penerima Manfaat) yang diarahkan untuk mendorong kemandirian dan keberlanjutan ekonomi keluarga penerima manfaat.

Dalam diskusi, perlindungan pekerja juga dipandang perlu ditempatkan sebagai bagian dari investasi jangka panjang, bukan semata sebagai biaya bagi perusahaan. Karena itu, pembahasan turut menyoroti pentingnya mendorong kepatuhan perusahaan melalui skema insentif yang relevan dan efektif, dengan tetap mempertimbangkan karakteristik masing-masing sektor usaha.

Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani menyampaikan keterbukaan APINDO untuk mengembangkan kolaborasi secara konkret, termasuk melalui pilot project pada kelompok tertentu serta penyusunan program bersama. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman dan pemanfaatan program jaminan sosial bagi pekerja sekaligus menjawab kebutuhan dunia usaha.

Pembahasan juga mencakup keberlanjutan jaminan sosial, jaminan pensiun dan pesangon, serta pentingnya memperluas perlindungan bagi pekerja informal dan pekerja yang berada dalam ekosistem rantai pasok. Kedua pihak turut melihat peluang pemanfaatan teknologi dan kolaborasi komunikasi untuk memperluas jangkauan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di kalangan dunia usaha.

Menanggapi hasil pertemuan tersebut, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Cilandak, M. Izaddin, menilai sinergi dengan APINDO menjadi kunci untuk mempercepat perluasan perlindungan di tingkat perusahaan.

"Pertemuan di DPN APINDO ini menjadi penguat bagi kami di wilayah. Ketika dunia usaha memandang perlindungan jaminan sosial sebagai investasi jangka panjang, maka kepatuhan akan tumbuh bukan karena kewajiban semata, tapi karena kesadaran. Di Jakarta Cilandak, kami siap menindaklanjuti semangat kolaborasi ini melalui pendekatan yang lebih proaktif kepada perusahaan, termasuk edukasi manfaat baru seperti perumahan pekerja, beasiswa, dan program PEKA. Tujuannya satu, memastikan tidak ada pekerja yang bekerja tanpa perlindungan," ujar M. Izaddin.

Kepala Staf Kogartap (Kaskogartap) II/Bandung, Marsma TNI Solihin, menyampaikan bahwa pelaksanaan di daerah ini merupakan bagian dari puncak rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI yang berpusat di Jakarta. Setiap wilayah mengonsolidasikan seluruh kekuatan satuan TNI dari ketiga matra di daerahnya masing-masing.

"Di Jawa Barat ini jumlahnya cukup banyak, baik dari TNI Angkatan Udara, Laut, maupun Darat. Alhamdulillah hari ini kita semua melaksanakan kegiatan yang cukup ramai dan guyub. Bersama-sama kita meriahkan Hari Ulang Tahun ke-81 TNI," kata Marsma TNI Solihin usai kegiatan, Senin (5/10/2026).

Marsma TNI Solihin menyoroti pentingnya kolaborasi dan sinergi yang terus terjalin erat antara TNI, Polri, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya. Sinergi tersebut tidak hanya terlihat dalam penataan keamanan, tetapi juga dalam keterlibatan aktif mendukung program-program pembangunan daerah dan penanganan bencana alam melalui berbagai operasi pendukung.

"Sinergi dan kolaborasi TNI, Polri, pemerintah daerah, maupun instansi terkait saat ini sangat baik dan saling mendukung. Kami juga menjalankan tugas-tugas pendukung untuk menyokong program pemerintah daerah, penanganan bencana, dan lain sebagainya," jelasnya.

Ia menegaskan komitmen TNI untuk senantiasa hadir dan berbaur di tengah-tengah masyarakat, khususnya dalam mengatasi kesulitan warga.

"TNI akan selalu ada untuk meringankan beban masyarakat yang terkena musibah atau kebencanaan," tambahnya.

Sebagai pelaksana teknis di wilayah bawah kendali Mabes TNI, Kogartap II/Bandung terus menjalankan peran strategisnya untuk menyatukan dan mengoordinasikan seluruh kesatuan TNI di wilayah Jawa Barat agar tetap solid, responsif, dan siap menjaga kondusivitas wilayah.

Program ini menjadi salah satu upaya mengoptimalkan pemanfaatan dana zakat agar memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan, khususnya bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari pekerjaan sehari-hari dan memiliki kerentanan terhadap risiko kecelakaan kerja maupun kematian.

Penyerahan bantuan kepesertaan secara simbolis dilaksanakan di Kota Tangerang Selatan, Banten, pada Jumat (2/10/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Ketua BAZNAS RI Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc., Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PM Dyah Tri Kumolo Sari, serta Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Dr. Ir. Saiful Hidayat, M.T.

Melalui program JSB 2026, para mustahik atau penerima zakat yang memenuhi kriteria memperoleh perlindungan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) selama enam bulan. Perlindungan tersebut diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi pekerja dalam menjalankan aktivitas ekonomi sekaligus membantu keluarga menghadapi risiko yang dapat memengaruhi keberlangsungan penghidupan.

Ketua BAZNAS RI, Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc., menegaskan bahwa pengelolaan zakat perlu diarahkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan yang mampu memberikan manfaat jangka panjang.

"Melalui Program Jaminan Sosial BAZNAS, kami berupaya memberikan perlindungan kepada pekerja rentan melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Perlindungan ini diharapkan dapat membantu mustahik menjalankan aktivitas ekonomi dengan lebih aman," jelas Sodik.

Pada pelaksanaannya, JSB 2026 menargetkan 100.000 pekerja rentan yang tersebar di sedikitnya 10 provinsi prioritas. Dari total target tersebut, sebanyak 30 persen dialokasikan untuk masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sedangkan 70 persen lainnya menyasar masyarakat di wilayah lain dengan mempertimbangkan tingkat kerentanan ekonomi.

Inisiatif ini mendapat apresiasi dari pemerintah karena dinilai sejalan dengan upaya memperluas jaring pengaman sosial bagi masyarakat prasejahtera. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PM, Dyah Tri Kumolo Sari, menyampaikan pentingnya keberlanjutan kolaborasi untuk menjangkau lebih banyak pekerja yang membutuhkan perlindungan.

"Terima kasih kepada BAZNAS dan BPJS Ketenagakerjaan yang telah bersama pemerintah hadir membantu pekerja miskin dan tidak mampu. Program ini agar dilanjutkan untuk 100.000 pekerja yang membutuhkan, mulai dari pekerja informal sampai masyarakat daerah tertinggal lainnya," ungkap Dyah.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, turut menekankan pentingnya sinergi antarlembaga dalam memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja informal yang selama ini masih menghadapi berbagai keterbatasan akses.

"Jadi, semangat program pemberdayaan berdampak dan berkelanjutan ini sangat sejalan dengan tujuan dari BPJS Ketenagakerjaan bahwa kita bersama-sama ingin menjadikan masyarakat semakin produktif. Harapannya, perlindungan dan pemberdayaan ini harus berjalan seiring sehingga membuat masyarakat memiliki ketahanan terhadap risiko," pungkas Saiful.

Terpisah, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Cilandak, M. Izaddin, menyambut baik dan mendukung penuh program Jaminan Sosial BAZNAS 2026 sebagai langkah nyata memperluas perlindungan kepada pekerja rentan.

"Program JSB 2026 ini adalah bukti bahwa kolaborasi antara BAZNAS dan BPJS Ketenagakerjaan mampu menjangkau pekerja yang selama ini belum terlindungi. Kami di wilayah, khususnya Cabang Jakarta Cilandak, siap mengawal dan memastikan manfaat JKK dan JKM ini benar-benar dirasakan oleh para pekerja. Perlindungan harus hadir sampai ke lapisan terbawah, karena risiko kerja bisa terjadi pada siapa saja. Ini sejalan dengan semangat negara hadir untuk pekerja Indonesia," ujar Izaddin.

Upaya tersebut mendapat dukungan dari PT PLN (Persero) melalui Unit Pelaksana Transmisi (UPT) Bogor lewat program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Melalui program ini, PLN mendorong Nyonyaa Green Laundry tumbuh sebagai usaha yang tidak hanya produktif, tetapi juga memiliki fondasi untuk berkembang secara berkelanjutan.
General Manager PLN Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Tengah (UIT JBT), Amiruddin, mengatakan bahwa keberlanjutan menjadi salah satu prinsip penting dalam pelaksanaan program TJSL PLN.

“Program TJSL harus mampu menciptakan manfaat yang terus hidup setelah program dilaksanakan. Karena itu, kami tidak hanya melihat dari sisi bantuan yang diberikan, tetapi bagaimana program tersebut dapat memperkuat kapasitas penerima manfaat, mendorong kemandirian usaha, serta membangun dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan,” ujar Amiruddin.

Manager PLN UPT Bogor, Dewi Setyaharini, mengatakan prinsip tersebut diterjemahkan dalam pengembangan Nyonyaa Green Laundry dengan mendorong peningkatan kapasitas usaha sekaligus penerapan praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan. 

“Melalui program TJSL ini, PLN UPT Bogor berupaya mendorong tumbuhnya usaha yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” terang Dewi.
Nyonyaa Green Laundry tidak hanya menyediakan layanan pencucian pakaian, tetapi juga menghadirkan berbagai layanan perawatan seperti sepatu, tas, topi, dan kebutuhan lainnya.

Menariknya, dalam mendukung operasional yang lebih ramah lingkungan, Nyonyaa Green Laundry juga memanfaatkan kendaraan listrik untuk layanan antar-jemput. Pemanfaatan kendaraan listrik tersebut menjadi bagian dari upaya mengurangi emisi sekaligus mendorong penggunaan energi yang lebih bersih dalam aktivitas usaha sehari-hari.

Owner Nyonyaa Green Laundry, Arbilly Kusuma Martono, menyampaikan bahwa dukungan PLN memberikan dorongan bagi pengembangan usaha sekaligus membuka peluang untuk menerapkan praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan.

Program tersebut juga mendapat dukungan dari unsur pemerintahan setempat. Lurah setempat, Ahnim Sutangyat, menyambut positif hadirnya inisiatif yang menggabungkan pengembangan ekonomi masyarakat dengan kepedulian terhadap lingkungan.

Melalui program TJSL Nyonyaa Green Laundry, PLN UPT Bogor berharap semakin banyak pelaku usaha di masyarakat yang mulai menerapkan prinsip green business dalam kegiatan usahanya.

Inisiatif ini sekaligus menjadi bagian dari upaya PLN dalam mendorong terbentuknya ekosistem usaha yang berkelanjutan, dengan mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, kepedulian lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat.

Semangat tersebut sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, khususnya semangat gotong royong dan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Program unit usaha konveksi ini dirancang layaknya bengkel kerja profesional. Di tempat ini, para warga binaan dibekali pengetahuan dan keterampilan garmen secara komprehensif—mulai dari teknik pemotongan pola (cutting), teknik menjahit presisi, sablon, hingga proses kontrol kualitas (quality control) berstandar industri.

Tidak hanya dipasarkan secara lokal, produk konveksi karya warga binaan Lapas Narkotika Bandung kini telah didistribusikan ke seluruh wilayah nasional. Tingginya minat pasar terhadap produk ini terbukti dari catatan finansial unit usaha konveksi yang berhasil meraih omset sebesar Rp1.087.442.888 untuk periode Januari hingga September 2026.

Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung Sopiyana mengungkapkan bahwa capaian omset Rp1.087.442.888ini merupakan wujud nyata keberhasilan reintegrasi sosial berbasis produktivitas. Selain memberikan rasa percaya diri dan pengalaman kerja nyata, hasil penjualan produk ini juga dialokasikan untuk premi (premi/upah kerja) bagi warga binaan serta menyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Melalui bekal keahlian konveksi ini, diharapkan para warga binaan memiliki rasa percaya diri serta keterampian siap pakai untuk membuka usaha mandiri maupun bekerja di industri tekstil setelah menyelesaikan masa pidananya kelak. Lapas Narkotika Bandung membuktikan bahwa batas ruang gerak di balik jeruji besi tidak menghalangi kreativitas dan produktivitas untuk menghasilkan karya yang diakui secara nasional.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebut, kesepakatan antara PT MRT Jakarta dan pihak pengembang telah dicapai. Proses launching sekaligus peletakan batu pertama (groundbreaking) Blok M Hub dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat.

"Untuk Blok M sebenarnya sudah ada kesepakatan antara MRT dengan developer yang ada. Minggu depan ini saya akan hadir untuk launching sekaligus groundbreaking di tempat itu," ujar Pramono dikutip dalam keterangannya, Minggu (4/10/2026).

Baca Juga: Tarif Sewa Kios UMKM di Blok M Melonjak, Gubernur DKI Siap Ambil Alih Pengelolaan

Pramono mengungkapkan, pengembangan Blok M Hub akan mencakup pembangunan dua tower baru. 

Namun, Pramono masih belum mengungkapkan rincian teknis maupun ketinggian kedua bangunan tersebut hingga acara peluncuran resmi digelar.

Ia menegaskan, proyek ini digarap bersama pihak swasta yang memiliki rekam jejak mumpuni dalam pembangunan infrastruktur di ibu kota.

Baca Juga: Dorong Integrasi di Daerah Penyangga, DKI Jakarta Bahas Rencana TOD dan Penyesuaian Subsidi Transportasi

"TOD itu dikembangkan bersama developer yang profesional dan kredibel, yang selama ini sudah mempunyai banyak kontribusi dalam pembangunan di Jakarta," lanjutnya.

Tak sekadar menjadi simpul transit kendaraan umum, Blok M Hub dirancang sebagai kawasan multifungsi (mixed-use). 

Pemprov DKI menyiapkan area ini untuk menampung berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari hunian hingga pusat perbelanjaan.

Baca Juga: Respons Keluhan Pedagang, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Berikan Insentif Sewa Gratis Kios di Blok M

Di dalam kawasan terpadu tersebut nantinya akan berdiri apartemen, hotel, mal, serta ruang terbuka publik. Menurut Pramono, Blok M dipilih sebagai salah satu prioritas utama lantaran infrastruktur dan ekosistem mobilitas di kawasan tersebut sudah sangat siap.

"Selain ada apartemen, ada hotel, mal, ada tempat untuk aktivitas publik, dan sebagainya. Salah satu alasan kenapa dilakukan di Blok M, karena kawasan tersebut memang sudah siap untuk itu," jelasnya.Pengembangan kawasan berbasis transit ini dipastikan tidak berhenti di Blok M semata. Pemprov DKI Jakarta telah memetakan sejumlah titik strategis lain yang terhubung dengan jaringan transportasi masal, baik MRT Jakarta maupun LRT Jakarta.

Untuk koridor MRT, penataan berbasis TOD selanjutnya akan menyasar kawasan Harmoni yang terhubung dengan Pasar Baru, Glodok Pecinan, hingga kawasan bersejarah Kota Tua.

Baca Juga: Peresmian LRT Jakarta Kelapa Gading-Manggarai Ditunda, Pemprov Fokus Benahi Fasilitas

Sementara untuk jaringan LRT Jakarta, potensi lahan luas di Kelapa Gading dan Manggarai juga masuk dalam radar pengembangan kawasan serupa.

"Pengembangan Jakarta memang di beberapa tempat yang berkaitan dengan transportasi, termasuk LRT nanti di Kelapa Gading yang kita punya space cukup luas. Baik di Kelapa Gading maupun Manggarai, pasti akan kita kembangkan menjadi TOD baru," tutup Pramono.

Dalam video itu, seorang pedagang menyampaikan keresahannya terkait dugaan masuknya pakaian bekas dalam jumlah besar ke kawasan Pasar Gedebage, di mana ada importir asal Tanjungbalai yang sudah berdomisili di Bandung yang memasok import pakaian bekas dalam jumlah sangat besar, hingga sudah merajai, menguasai di Bandung. Namun, kondisi itu sudah terjadi bertahun-tahun serta dibiarkan saja, sehingga berdampak ke kesannya jika Bandung menjadi tempat penampungan import pakaian bekas terbesar.

Perwakilan pedagang cimol di Gedebage, Ibrahim mengatakan para pedagang pakaian bekas lokal khawatir terhadap masuknya stok dalam jumlah besar dari luar daerah yang bisa memengaruhi keberlangsungan usaha mereka.

Baca Juga: Omzet Pedagang Pakaian Bekas di Pasar Cimol Gedebage Bandung Anjlok hingga 60 Persen, Ini Sebabnya

"Kami khawatir kalau barang yang masuk terlalu banyak, membuat pedagang kecil seperti kami semakin sulit menjual dagangan,” ujar Ibrahim, Jumat (2/10/2026).

Menurut Ibrahim, ketika muncul informasi mengenai penggerebekan atau razia, sejumlah gudang itu disebut memilih menutup aktivitasnya. Namun, setelah situasi kembali kondusif, maka aktivitas perdagangan kembali berjalan.

"Kalau ada isu razia, gudang banyak yang tutup. Tapi setelah kondusif, aktivitas kembali lagi," katanya.

Baca Juga: Bandung Jadi Sarang Pakaian Bekas Ilegal, Kemendag Sita Ribuan Balpres dari 11 Gudang Senilai Rp112,3 M

Para pedagang juga mengkhawatirkan masuknya pakaian bekas dalam jumlah besar dapat mendorong harga jual semakin rendah. Kondisi ini dinilai dapat berpengaruh terhadap pendapatan pedagang kecil yang selama ini mengandalkan penjualan pakaian bekas.

Informasi mengenai asal barang, pihak yang disebut sebagai importir, serta dugaan pelanggaran dalam pemasukan pakaian bekas tersebut masih memerlukan konfirmasi dari pihak terkait.

Silaturahmi tersebut menjadi momentum untuk mempererat komunikasi sekaligus membangun konsolidasi di internal organisasi. Para peserta juga mendorong Arnold Leasa untuk membawa semangat baru dan memperkuat kebersamaan keluarga besar GM FKPPI Kabupaten Bogor 10.04.

Tim pemenangan Arnold Leasa, Suryadi Woondo atau Ondo, mengatakan silaturahmi menjadi bagian penting untuk membangun kebersamaan sekaligus mengajak para senior dan kader bersama-sama menghidupkan kembali semangat organisasi.

“Silaturahmi seperti ini sangat penting kita adakan, supaya teman-teman dan para senior juga ikut tergerak hatinya untuk bersama-sama membangun organisasi ini dan membangkitkan kembali semangat kita,” ujarnya.

Menurutnya, GM FKPPI bukan sekadar organisasi, tetapi memiliki sejarah panjang yang lahir dari perjuangan dan pengabdian para orang tua yang merupakan purnawirawan TNI dan Polri.

“FKPPI ini bukan organisasi biasa. Organisasi ini lahir dari darah, perjuangan, pengabdian, dan sejarah orang tua kita, para purnawirawan TNI dan Polri,” katanya.

Karena itu, kata dia, kepemimpinan GM FKPPI Kabupaten Bogor 10.04 ke depan membutuhkan figur yang memiliki loyalitas, kematangan berorganisasi, serta visi untuk merangkul seluruh potensi putra-putri TNI dan Polri di Kabupaten Bogor.

Senior GM FKPPI Dukung Arnold Leasa

Dukungan terhadap Arnold Leasa juga disampaikan Senior GM FKPPI Kabupaten Bogor, Marcelinus Nur Sombaliga.

Menurut Marcelinus, momentum pergantian kepemimpinan harus menjadi kesempatan untuk memperkuat soliditas dan membangun kembali kebersamaan seluruh keluarga besar GM FKPPI Kabupaten Bogor 10.04.

Ia menilai Arnold Leasa dapat membawa semangat baru, memperkuat konsolidasi, serta membuka ruang kebersamaan bagi seluruh kader dan senior GM FKPPI.

“Arnold Leasa kita dorong untuk membawa semangat baru, memperkuat konsolidasi, dan merangkul seluruh kader. Harapannya, GM FKPPI Kabupaten Bogor semakin solid dan mampu memberikan manfaat bagi keluarga besar maupun masyarakat,” ujar Marcelinus.

Ia menambahkan, perbedaan pilihan dalam proses organisasi merupakan hal yang biasa. Namun, persaudaraan dan kepentingan organisasi harus tetap menjadi prioritas.

“Yang paling utama, GM FKPPI harus tetap satu, solid, dan mampu menjaga marwah organisasi,” tegasnya.

Silaturahmi tersebut ditutup dengan komitmen untuk terus membangun komunikasi dan konsolidasi bersama keluarga besar GM FKPPI Kabupaten Bogor 10.04 guna mengawal pencalonan Arnold Leasa sebagai Ketua GM FKPPI Kabupaten Bogor.

Dari tiga pekerja yang berada di lokasi, satu orang tertimbun material tanah dan batu akibat longsoran saat proses penggalian. Korban kemudian dievakuasi oleh warga, petugas pemadam kebakaran, dan tim medis.

Berdasarkan keterangan warga, ketiga pekerja tersebut tengah mengerjakan pembangunan fondasi tebing sungai. Saat penggalian berlangsung, tanah di sekitar lokasi tiba-tiba longsor dan menimpa salah seorang pekerja yang berada di bagian bawah.

Dua pekerja lainnya berhasil menyelamatkan diri. Sementara korban tertimbun material tanah, batu, dan besi.

Rini, warga sekitar, mengatakan korban sempat tertimbun hingga hanya bagian kepalanya yang terlihat. Warga kemudian segera menghubungi ambulans untuk membantu proses evakuasi.

"Jadi di sini ada tiga orang yang lagi kerja. Ternyata pas dia gali, tanahnya longsor karena tanahnya basah. Tanah langsung nimpa. Yang dua orang bisa langsung sigap, tapi yang satu karena posisinya sudah di bawah dan dekat dengan tanah yang longsor, jadi langsung ketimbun tanah dan batu," kata  Rini di lokasi kejadian, Sabtu (3/10/2026).

Menurut Rini, proses evakuasi korban berlangsung sekitar satu jam. Evakuasi dilakukan secara hati-hati karena terdapat material tanah, batu, dan besi di sekitar tubuh korban.

 "Evakuasinya sekitar satu jam. Korban mengalami luka cukup parah karena tertimbun tanah longsor. Bagian kepala terkena batu dan ada luka, sementara kakinya juga diduga terjepit," katanya.

Setelah berhasil dievakuasi, korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ujung Berung.

Sementara itu, BPBD Kota Bandung memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun, satu pekerja mengalami luka akibat tertimbun material tanah dan batu.

 Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Bandung, Robi Darwan, mengatakan proses evakuasi dilakukan bersama warga dan petugas di lokasi.

 "Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Satu pekerja mengalami luka dan sudah dievakuasi untuk mendapatkan penanganan medis di rumah sakit," kata Robi.

Pembangunan fondasi sungai tersebut dilakukan karena kondisi tebing di sekitar lokasi dinilai rawan longsor sehingga membutuhkan penguatan.

 Pasca-kejadian, pekerjaan proyek untuk sementara dihentikan. Petugas juga melakukan penanganan di lokasi guna memastikan kondisi sekitar aman.

Daerah bukan sekadar lokasi pelaksanaan pembangunan nasional, tetapi merupakan penggerak utama perekonomian, pelayanan publik, ketahanan pangan, pembangunan manusia, inovasi, sekaligus penjaga keberagaman dan persatuan bangsa.

Menurut Fahira Idris, perjalanan 22 tahun DPD RI sejak lahir pada 1 Oktober 2004 merupakan bagian dari ikhtiar reformasi untuk memastikan keragaman kepentingan wilayah memperoleh ruang dalam proses pengambilan kebijakan nasional.

“Indonesia akan maju jika daerah-daerahnya juga bergerak maju. Karena itu, daerah tidak boleh hanya dipandang sebagai penerima kebijakan dari pusat. Daerah adalah sumber kekuatan, gagasan, potensi, sekaligus penggerak kemajuan Indonesia,” ujar Fahira Idris di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10).

Senator Jakarta ini mengungkapkan, Indonesia memiliki karakter daerah yang sangat beragam. Tantangan provinsi kepulauan tentu berbeda dengan daerah pegunungan, kawasan perbatasan, kota metropolitan, sentra pertanian, maupun wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam besar. Karena itu, kebijakan nasional akan semakin efektif apabila memahami realitas tersebut.

Dalam pandangan Fahira Idris, keberadaan DPD RI menjadi penting karena membawa perspektif wilayah ke tingkat nasional. DPD RI, selain sebagai penerus aspirasi, juga menjalankan peran sebagai jembatan dua arah, yakni membawa kebutuhan daerah ke pusat sekaligus mengevaluasi dampak kebijakan nasional berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan.

Fungsi tersebut, lanjutnya, menjadikan DPD RI terus menguatkan kolaborasi dengan pemerintah pusat, DPR RI, pemerintah daerah, DPRD, serta berbagai elemen masyarakat.

Dalam konteks pembangunan daerah, DPD RI dapat menjadi ruang strategis bagi kepala daerah untuk menyampaikan kebutuhan, persoalan, dan potensi wilayah agar memperoleh perhatian pada tingkat nasional.

Dalam konteks pembangunan daerah, DPD RI dapat menjadi ruang strategis bagi kepala daerah untuk menyampaikan kebutuhan, persoalan, dan potensi wilayah agar mendapat perhatian pada tingkat nasional.

“Kemajuan Indonesia pada akhirnya terjadi di daerah. Pertumbuhan ekonomi harus membuka pekerjaan di daerah, anggaran harus memperbaiki pelayanan di daerah, pembangunan harus terasa sampai desa, pulau kecil, dan kawasan perbatasan. Di situlah pentingnya suara daerah terus hadir dalam setiap agenda nasional,” katanya.

Fahira Idris juga mengapresiasi kepemimpinan Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin bersama Wakil Ketua GKR Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung yang  terus mendorong penguatan kolaborasi, legislasi, dan artikulasi kepentingan daerah, sekaligus berhasil menempatkan persoalan daerah dalam agenda nasional. 

Sebagai salah satu wujud kerja representasi, hingga Agustus 2026 DPD RI telah menghimpun 10.883 aspirasi dari 38 provinsi dan membawanya dalam dialog dengan pemerintah, termasuk Bappenas dan kementerian terkait, sebagai masukan bagi Rencana Kerja Pemerintah 2027.

Di bidang legislasi, DPD RI juga mengawal empat RUU yang masuk Prolegnas Prioritas 2025, yakni RUU Perubahan atas UU Pemerintahan Daerah, RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, RUU Masyarakat Hukum Adat, dan RUU Daerah Kepulauan.

RUU Daerah Kepulauan pada 2026 telah masuk pembahasan tripartit bersama DPR RI dan pemerintah dengan substansi antara lain menyangkut kewenangan wilayah laut, pengelolaan sumber daya, konektivitas antarpulau, dan skema pendanaan daerah kepulauan. 

DPD RI juga membentuk Pansus Papua untuk menyerap fakta dan aspirasi terkait konflik serta persoalan kemanusiaan dengan mendorong pendekatan yang mencakup perlindungan masyarakat sipil, pemulihan pengungsi, penegakan hukum, pelayanan dasar, dan penghormatan terhadap masyarakat adat.

“Berbagai kerja tersebut terus diperkuat agar kehadiran DPD RI semakin dirasakan masyarakat. DPD RI hadir untuk mendengar daerah, bekerja untuk memperjuangkan kepentingannya, dan terus memastikan kemajuan daerah menjadi kekuatan kemajuan Indonesia. Selamat HUT ke-22 DPD RI. Dari daerah untuk Indonesia,” pungkas Fahira Idris. #

Pemeriksaan kesehatan di Lapas Kelas II A Cibinong diikuti 500 warga binaan, termasuk juga Ferdy Sambo.

Dokter yang terlibat dalam kegiatan bakti sosial tersebut, dr. Yenny Chandrawaty, menjelaskan pemeriksaan terhadap warga binaan Lapas Kelas II A Cibinong dilakukan secara bertahap. 

Baca Juga: 500 Warga Binaan Lapas Cibinong Diperiksa Gratis, Ada Pesan Haru dari Balik Jeruji

Warga binaan terlebih dahulu melakukan registrasi, kemudian menjalani pemeriksaan tekanan darah dan screening kesehatan.

"Warga binaan kita lakukan registrasi, kemudian diukur tensi, lalu kita screening," jelas dr. Yenny.

Setelah di screening, warga binaan kemudian dipisahkan sesuai dengan kondisi dan keluhan kesehatan masing-masing.

Baca Juga: Cluster Mewah Lapas Cibinong Dibongkar, Rudy Buka Fakta Baru: Lahannya Milik Pemkab Bogor

Mereka kemudian diperiksa dokter untuk menentukan apakah diperlukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut.

Jika ditemukan indikasi medis, warga binaan diarahkan menjalani pemeriksaan laboratorium. Hasil pemeriksaan tersebut selanjutnya menjadi pertimbangan dokter dalam menentukan penanganan dan pemberian obat.

Dalam pemeriksaan tersebut, Yenny menyebut salah satu keluhan kesehatan yang cukup banyak ditemukan adalah skabies atau penyakit kulit yang disebabkan tungau.

Baca Juga: Tok! Ferdy Sambo Diputus Hukuman Penjara Seumur Hidup Oleh MA

Karena itu, warga binaan juga mendapat edukasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan diri, lingkungan, serta tempat tidur. Mereka dianjurkan rutin menjemur alas tidur untuk membantu mengurangi risiko berkembangnya tungau penyebab skabies.

“Beberapa penyakit yang saya dapati kebanyakan skabies. Mereka harus lanjut menjemur alas tidurnya,” kata Yenny.

Selain pengobatan, edukasi kesehatan menjadi bagian penting dalam kegiatan tersebut. Warga binaan diingatkan untuk menjaga kebersihan selama menjalani masa pembinaan.

Ferdy Sambo juga menjalani pemeriksaan kesehatan dan laboratorium dalam kegiatan bakti sosial tersebut.

Baca Juga: Hakim Vonis Mati Ferdy Sambo, Hukuman Lebih Berat dari Tuntutan Jaksa

Menurut Yenny, sejumlah parameter kesehatan Ferdy Sambo, seperti gula darah, asam urat, dan kolesterol, masih dalam kondisi baik. Namun, tekanan darahnya tercatat agak tinggi.

“Kita cek tiga-tiga gini. Gula darah, asam urat, kolesterol masih bagus. Cuman tensinya agak tinggi,” bebernya.

Yenny menyebut kondisi tersebut dapat berkaitan dengan riwayat tekanan darah dan kurangnya waktu istirahat. Saat menjalani pemeriksaan, Ferdy Sambo disebut sedang dalam suasana duka sehingga waktu tidurnya berkurang.

Selain menjalani pemeriksaan kesehatan, Ferdy Sambo juga menyampaikan pesan dalam kegiatan bakti sosial tersebut.

Baca Juga: Ferdy Sambo Ajukan Banding Setelah Dipecat dari Polri

Dalam sambutannya, ia berbicara mengenai kasih, kepedulian, dan harapan bagi warga binaan. Ia mengingatkan bahwa setiap orang tetap memiliki nilai kemanusiaan serta kesempatan untuk berubah, terlepas dari masa lalu maupun keadaan yang sedang dijalani.

Ferdy Sambo juga mengajak seluruh pihak mensyukuri kesempatan untuk berkumpul dan mengikuti kegiatan bakti sosial kesehatan tersebut.

Menurutnya, kegiatan itu tidak hanya menjadi pelayanan medis, tetapi juga bentuk kepedulian terhadap sesama.

Pemeriksaan terhadap sekitar 500 warga binaan Lapas Kelas II A Cibinong tersebut diharapkan dapat membantu mendeteksi kondisi kesehatan sejak dini sekaligus meningkatkan kesadaran warga binaan mengenai pentingnya menjaga kesehatan selama menjalani masa pembinaan.

Capaian yang menjadi tertinggi di Indonesia ini ternyata masih dibarengi pekerjaan rumah, yakni memastikan layanan perizinan semakin cepat agar pelaku usaha tak dibuat menunggu lama.

Untuk itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melakukan kunjungan ke Mal Pelayanan Publik di Karet Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (2/102026).

Baca Juga: Ketua DPRD Kabupaten Bogor Minta Perizinan Dipercepat untuk Dongkrak PAD dan Atasi Defisit Rp3 Triliun

Kunjungan itu untuk meninjau secara langsung kualitas layanan perizinan, terutama investasi yang menjadi ujung tombak dari Pemprov DKI.

"Saya sengaja pada hari ini melakukan kunjungan ke Pelayanan Satu Pintu karena saya ingin melihat ini adalah ujung tombak dari Pemerintah DKI Jakarta hal yang berkaitan dengan investasi," ujar Pramono.

Pramono mengatakan, terdapat 19 instansi yang bergabung di Mal Pelayanan Publik ini, sehingga masyarakat maupun pelaku usaha tidak perlu berpindah-pindah tempat untuk mendapatkan layanan.

Baca Juga: Soal Penggeledahan KPK, Rudy Susmanto Minta Hormati Proses Hukum, Pelayanan Publik Tetap Berjalan

Hingga semester pertama 2026, realisasi investasi Jakarta tercatat mencapai Rp173,6 triliun, yang terdiri dari Rp106,5 triliun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Rp67,1 triliun Penanaman Modal Asing (PMA). Capaian realisasi investasi ini merupakan yang tertinggi di Indonesia.

Menurut Pramono, integrasi dan pelayanan terpadu satu pintu ini berhasil membangun kepercayaan masyarakat dan pelaku dunia usaha kepada Pemerintah DKI Jakarta.

Meski demikian, Pramono meminta jajarannya agar terus meningkatkan layanannya, salah satunya terkait percepatan proses penerbitan SIM, STNK, hingga pencetakan paspor.

Baca Juga: Rudy Susmanto Dorong Investasi Ramah Lingkungan dan Pastikan Perizinan Gratis di Kabupaten Bogor

"Kalau sekarang ini berkaitan dengan SIM adalah pencetakannya di luar sehingga menunggu 3-4 hari, tetapi izinnya sendiri, pengurusannya sendiri di sini rata-rata saya tanya tadi hanya 5 sampai dengan 10 menit sebenarnya selesai," katanya.

Selain itu, Pramono juga menyoroti sinkronisasi perizinan pada sistem Online Single Submission (OSS) antara pemerintah pusat dan daerah. Ia mencontohkan proses perizinan usaha restoran atau rumah kos yang masih membutuhkan persetujuan dari warga setempat.

Hal itu terungkap dalam Survei Nasional Indonesia Development Monitoring (IDM) tentang Kualitas Layanan Logistik dan Kepuasan Pelanggan di Pelindo. 

Survei yang dilakukan pada tanggal 4 - 15 September 2026 ini melibatkan 470 responden valid dari 94 organisasi pengguna pelabuhan, dengan tingkat respon efektif 91,7%. Responden terdiri dari staf operasional, supervisor, manajer, dan eksekutif di perusahaan pelayaran, perusahaan ekspedisi, perusahaan logistik, transportasi, serta eksportir-importir. 

Dengan metodologi kuantitatif dan kerangka teori Stimulus-Organism-Response (SOR), survei ini memiliki Margin of Error +/-2,2% dan Tingkat Kepercayaan 95%. 

Direktur Eksekutif IDM, Dedy Rohman, mengatakan pelabuhan adalah simpul krusial dalam perdagangan global. Oleh karena itu, loyalitas pelanggan sangat ditentukan oleh kehalusan, daya tanggap, efisiensi operasional, dan citra perusahaan. 

Hasil survei kami menunjukkan Pelindo berhasil menjaga kinerja operasional sebagai pendorong utama kepuasan dan loyalitas. Kepuasan pelanggan terbukti menjadi syarat mutlak loyalitas, ujar Dedy Rohman dalam keterangannya, Jumat (25/9/2026). 

SURVEI TEMUAN UTAMA 
1. ASPEK LAYANAN INTI: DI ATAS 86% PUAS
Kecepatan & Keandalan: 88,1% responden menilai layanan Pelindo cepat dan dapat diandalkan. Sebanyak 10,6 responden menyatakan layanan yang lambat dan tidak bisa diandalkan. Kemudian ada 1,3% Responden tidak memberikan penjelasan.

Keselamatan & Keamanan: 86,2% menilai kapal Pelindo selalu menjamin keselamatan, muatan, dan dokumen bebas kesalahan. Lalu ada 11,4% responden merasa tidak baik dan ada 2,4% responden tidak memberikan penjelasannya. 

Harga Kompetitif: 89,1% menyatakan Pelindo menawarkan harga layanan yang kompetitif dan siap memenuhi kebutuhan kapan pun dan di mana pun. Namun dalam konteks ini ada 9,4% responden menilai tidak baik, lalu ada 1,5% responden tidak memberikan jawaban. 

2. PROSES KERJA 
Profesionalisme & Responsivitas: 89,3% responden menilai staf pelabuhan menunjukkan sikap profesional dan menanggapi pertanyaan dan permintaan dengan cepat. Namun ada 7,8% responden menilai tidak baik dalam hal ini, lalu ada 2,9% responden tidak memberikan penjelasan.

Kompetensi & Digitalisasi: 89,1% menilai staf memiliki pengetahuan yang baik tentang dokumentasi dan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pelayanan. Kemudian ada 7,3% responden menilai tidak baik dalam masalah ini lalu ada 3,6% responden tidak memberikan penjelasan.

3. FAKTOR TERKAIT MANAJEMEN 
Efisiensi Operasional: 88,8% responden menilai operasi dan manajemen pelabuhan sangat komprehensif dan efisien. Namun ada 10,1% responden menilai tidak baik dalam konteks ini kemudian ada 1,1% responden tidak memberikan penjelasan.

Kompetensi Manajemen: 88,6% menilai manajemen memiliki pengetahuan dan kompetensi yang baik, termasuk penanganan kejadian. Kemudian ada 8,5% responden memberikan persepsi tidak baik dalam konteks ini dan ada 2,9% responden tidak memberikan penjelasan. 

Perbaikan Berkelanjutan: 89,9% menyatakan Pelindo selalu mengumpulkan umpan balik pelanggan dan terus memperbaiki proses yang berorientasi pada pelanggan. Ini adalah angka tertinggi dalam survei. Tetapi ada 7,9% responden menilai tidak baik dalam konteks hal ini, dan ada 2,2% responden tidak memberikan penjelasan. 

4. CITRA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL POSITIF 

Reputasi & Jejaring: 89,3% menilai Pelindo memiliki hubungan baik dengan pelabuhan lain dan penyedia transportasi darat serta reputasi andal di pasar. Namun ada 8,2% responden menilai tidak baik dalam konteks ini, lalu ada 2,5% responden tidak memberikan penjelasan. 
Keselamatan Operasi: 89,2% menilai Pelindo mengutamakan keselamatan operasi. Namun ada 8,1% responden menilai hal ini tidak baik lalu ada 2,7% responden memilih tidak memberikan penjelasan.

Tanggung Jawab Lingkungan: 89,9% menilai Pelindo memenuhi tanggung jawab sosial dan mengutamakan operasi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Namun demikian ada 8,7% responden memberikan penilaian tidak baik dalam hal ini, lalu ada 1,4% responden tidak memberikan penjelasan. 
5. KEPUASAN & LOYALITAS TINGGI

Fasilitas & Infrastruktur: 88,7% puas dengan fasilitas, peralatan, dan infrastruktur Pelindo. Meski demikian ada 8,4% responden tidak puas dengan masalah ini. Dan ada 2,9% responden memilih tidak memberikan penjelasan. 

Kualitas Layanan: 88,5% puas secara keseluruhan dengan manajemen dan kualitas layanan. Tetapi ada 8,2% responden merasa tidak puas dengan konteks ini lalu ada 3,3% responden memilih tidak memberikan penjelasan. 

Loyalitas: 89,3% menyatakan akan merekomendasikan layanan Pelindo kepada mitra bisnis dan akan terus menggunakan layanan Pelindo. Namun ada 7,6% responden merasa tidak puas dengan konteks ini lalu ada 3,1% memilih tidak memberikan penjelasan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

IDM menyimpulkan bahwa kinerja layanan pelabuhan memberikan pengaruh yang paling kuat terhadap kepuasan pelanggan dibandingkan citra semata. Kepuasan pelanggan secara signifikan memediasi hubungan antara citra pelabuhan dan loyalitas.

Artinya, pelanggan setia bukan hanya karena merek Pelindo besar, tapi karena mereka merasakan langsung layanan yang andal, cepat, dan responsif. 

Untuk menjaga tren positif ini, IDM memberikan rekomendasi kepada Manajemen Pelindo: 
1. Memprioritaskan investasi pada konsistensi jadwal sandar kapal, waktu penyelesaian kapal, dan transparansi informasi.
2. Melakukan modernisasi berkelanjutan pada infrastruktur, perluasan gudang, pengerukan alur pelayaran, dan pengadaan alat bongkar muat modern untuk mencegah kemacetan.
3. Memperkuat program pelatihan kompetensi SDM, khususnya komunikasi interpersonal, pemecahan masalah, dan kemampuan bahasa asing.
4. Membuka saluran hotline khusus untuk masukan pelanggan dan menerapkan sistem yang diakui berbasis kinerja.

“Digitalisasi dan layanan cerdas harus terus diperkuat. Temuan kami menunjukkan digitalisasi meningkatkan efisiensi dan tanggung jawab, yang berpusat pada loyalitas,” pungkas Dedy.

 Prof. Irwan dikenal sebagai akademisi dengan kepakaran di bidang geodesi, geospasial, deformasi kerak bumi, kebencanaan, serta pemanfaatan data dan teknologi spasial. Sejumlah risetnya juga berkaitan dengan wilayah pesisir dan kelautan.

 Rektor ITB Prof. Dr. Ir. Tatacipta Dirgantara bersama sivitas akademika ITB menyampaikan ucapan selamat atas amanah baru tersebut.

 “Pelantikan tersebut menjadi babak baru dalam perjalanan pengabdian Prof. Irwan, dari dunia pendidikan tinggi dan riset menuju ruang pengabdian yang lebih luas di tingkat nasional,” kata Tatacipta.

 Prof. Irwan merupakan Guru Besar Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB) ITB dan tergabung dalam Kelompok Keahlian Sistem Spasial dan Kadaster. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di ITB pada 1997, kemudian meraih gelar master dan doktor dari Nagoya University, Jepang, masing-masing pada 2003 dan 2006.

 Dalam bidang riset, Prof. Irwan antara lain terlibat dalam kolaborasi Marine Technology Cooperation Research Center (MTCRC) ITB-Korea Institute of Ocean Science and Technology (KIOST), serta memimpin Kelompok Kerja Geodesi dalam Tim Pembaruan Peta Gempa Indonesia di bawah Pusat Studi Gempa Nasional.

 “Dalam perjalanan akademiknya, Prof. Irwan aktif mengembangkan berbagai kajian di bidang geodesi dan geospasial. Kepakarannya juga mencakup deformasi kerak bumi, pemantauan aktivitas tektonik, kebencanaan, serta pemanfaatan informasi spasial,” kata Tatacipta.

 Sebelum menjabat Wakil Rektor ITB periode 2025–2030, Prof. Irwan pernah menjadi Dekan FITB ITB. Ia juga menerima sejumlah penghargaan, di antaranya Young Inspirational Geospatial 2023, Pengabdian 25 Tahun ITB, Satyalancana Karya Satya 20 Tahun, dan Indroyono Susilo Award.

 Pelantikan sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan menandai babak baru pengabdian Prof. Irwan, dari lingkungan akademik menuju pemerintahan dengan membawa pengalaman di bidang pendidikan, riset, kepemimpinan, serta keilmuan geodesi dan geospasial.

Upaya tersebut dilakukan melalui proses asesmen yang telah dilaksanakan oleh Faunaland terhadap eks karyawan Kebun Binatang Bandung. 

Asesmen dilakukan untuk memetakan kompetensi dan pengalaman kerja para eks karyawan sebagai dasar dalam mengidentifikasi peluang penempatan kerja yang sesuai.

Baca Juga: Polemik Kepengurusan Bandung Zoo Berakhir Ricuh, Dua Kubu Bentrok

Dari total 121 eks karyawan Kebun Binatang Bandung, sebanyak 57 orang tercatat sebagai karyawan terdampak. 

Mereka memiliki latar belakang keterampilan dan pengalaman kerja yang beragam, meliputi perawatan satwa, operasional, sarana dan prasarana, pertamanan, nutrisi satwa, pelayanan tiket, hingga administrasi.

Hasil asesmen tersebut kemudian dikoordinasikan bersama Pemerintah Kota Bandung melalui perangkat daerah terkait untuk mencocokkan kompetensi dan pengalaman para eks karyawan dengan kebutuhan tenaga kerja yang tersedia di masing-masing perangkat daerah.

Baca Juga: Bandung Zoo Disegel Satpol PP, Pengunjung Terpaksa Pulang

Berdasarkan hasil asesmen dan koordinasi tersebut, telah disepakati rencana penempatan kerja dengan mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki serta kebutuhan tenaga kerja di masing-masing perangkat daerah. Penempatan akan menggunakan pola tenaga outsourcing atau kontrak perorangan, sesuai dengan kebutuhan dan mekanisme yang berlaku.

Sebagai bagian dari keberlanjutan proses tersebut, Pemerintah Kota Bandung juga telah mempersiapkan rencana penempatan bagi para eks karyawan yang telah melalui proses assesmen.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung, Yayan Ahmad Brilyana, mengatakan asesmen yang dilakukan Faunaland memberikan dasar bagi proses tindak lanjut penempatan kerja dengan mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman masing-masing eks karyawan.

Baca Juga: Enam Aset Milik Kebun Binatang Bandung Disita Kejati, Ini Alasannya

"Asesmen yang telah dilakukan oleh Faunaland memberikan gambaran mengenai kompetensi dan pengalaman kerja para eks karyawan Bandung Zoo. Hasil asesmen tersebut menjadi salah satu dasar bagi kami untuk melihat peluang penempatan kerja yang sesuai dengan kompetensi masing-masing serta kebutuhan tenaga kerja yang tersedia," ujar Yayan, Kamis (1/10/2026).

Ia menambahkan, proses penempatan akan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan tenaga kerja pada masing-masing perangkat daerah serta mekanisme yang berlaku.

"Kami terus melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait agar rencana penempatan ini dapat berjalan secara terarah. Kebutuhan tenaga kerja di masing-masing perangkat daerah tentu berbeda, sehingga penempatannya akan disesuaikan dengan kompetensi dan pengalaman yang dimiliki para eks karyawan, termasuk melalui pola outsourcing maupun kontrak perorangan," lanjut Yayan.

Baca Juga: Kebun Binatang Bandung Nunggak Sewa Rp17,1 M, Pemkot Bakal Segera Ambil Alih Lahan

Pemerintah Kota Bandung mengapresiasi proses asesmen yang telah dilakukan Faunaland sebagai bagian dari upaya bersama untuk mengidentifikasi peluang keberlanjutan kesempatan kerja bagi para eks karyawan Kebun Binatang Bandung.

Melalui proses penempatan kerja dan koordinasi lintas perangkat daerah, Pemerintah Kota Bandung berharap dapat memberikan solusi yang terarah, membuka kesempatan kerja yang sesuai dengan kompetensi, serta memberikan kejelasan bagi para pekerja terdampak.

"Prinsipnya, kami ingin memastikan bahwa para pekerja terdampak mendapatkan kejelasan mengenai peluang keberlanjutan kesempatan kerja. Hasil asesmen ini menjadi dasar untuk proses tindak lanjut, dan kami akan terus melakukan koordinasi agar rencana penempatan dapat berjalan dengan baik," tutup Yayan.

Dukungan tersebut dinilai penting agar pembayaran kepada fasilitas kesehatan tetap terjaga dan masyarakat tidak mengalami gangguan dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

“Tambahan Rp20 triliun ini merupakan langkah penting untuk menjaga kesinambungan JKN, terutama memastikan rumah sakit dan fasilitas kesehatan tetap memperoleh pembayaran sehingga pelayanan kepada peserta tidak terganggu. Ini patut diapresiasi,” ujar Fahira Idris di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/9).

Menurut Senator Jakarta ini, keputusan tersebut sekaligus perlu dijadikan momentum memperkuat ketahanan JKN dalam jangka menengah dan panjang.

Tantangan pembiayaan JKN tidak berdiri pada satu faktor. Pemerintah sendiri telah mengidentifikasi peningkatan utilisasi pelayanan, kolektibilitas iuran, dinamika manfaat dan tarif, potensi inefisiensi dan fraud, serta kebutuhan memperkuat upaya promotif-preventif sebagai bagian dari risiko keberlanjutan program.

Karena itu, Fahira Idris menyampaikan enam catatan agar tambahan anggaran tersebut tidak hanya menyelesaikan kebutuhan arus kas saat ini, tetapi sekaligus menjadi pijakan memperkuat JKN secara berkelanjutan.

Pertama, pastikan pencairan dana tepat waktu dan langsung memperkuat kelancaran pembayaran kepada fasilitas kesehatan. Menurut Fahira Idris, manfaat paling mendesak dari tambahan anggaran adalah memastikan pelayanan yang sudah diberikan rumah sakit, puskesmas, klinik, dan fasilitas kesehatan lainnya dapat dibayar secara teratur.

“Jangan sampai persoalan arus kas menjalar menjadi persoalan pelayanan. Fasilitas kesehatan harus mempunyai kepastian pembayaran sehingga tenaga kesehatan dapat bekerja dan pasien tetap memperoleh layanan tanpa gangguan,” katanya.

Kedua, susun peta jalan ketahanan pembiayaan JKN untuk beberapa tahun ke depan. Tambahan anggaran Rp20 triliun perlu diikuti proyeksi pembiayaan yang transparan untuk 2027 dan tahun-tahun berikutnya dengan memperhitungkan perkembangan biaya medis, perubahan pola penyakit, jumlah penduduk, utilisasi layanan, penerimaan iuran, serta kemampuan fiskal pemerintah.

Fahira Idris menilai evaluasi perlu dilakukan secara berkala sehingga tekanan terhadap dana JKN dapat dideteksi lebih dini dan tidak selalu menunggu kesenjangan arus kas menjadi besar.

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) pada evaluasi Triwulan I 2026 juga telah menekankan pentingnya penguatan kolektibilitas iuran, efisiensi beban manfaat, interoperabilitas data, dan sinergi regulasi untuk menjaga keberlanjutan JKN.

“Suntikan dana penting sebagai bantalan saat ini, tetapi kita juga membutuhkan sistem peringatan dini agar tekanan pembiayaan dapat diantisipasi sebelum menjadi masalah,” ujarnya.

Ketiga, lakukan strategi khusus untuk mengaktifkan kembali peserta yang tidak aktif secara tersegmentasi. BPJS Kesehatan menyebut terdapat sekitar 52 juta peserta yang tidak aktif. Apabila kepesertaan aktif meningkat, basis pembiayaan melalui prinsip gotong royong juga akan semakin kuat.

Namun, Fahira Idris menekankan bahwa 52 juta peserta tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai satu kelompok yang sama. Perlu dipetakan siapa yang nonaktif karena kehilangan pekerjaan, kesulitan ekonomi, perpindahan segmen kepesertaan, persoalan data atau administrasi, dan siapa yang sebenarnya masih memiliki kemampuan membayar.

“Solusinya tidak bisa sekadar menagih. Harus diketahui terlebih dahulu mengapa peserta menjadi tidak aktif, kemudian diberikan solusi sesuai persoalannya. Yang memang tidak mampu harus dilindungi, sementara yang mampu perlu didorong kembali aktif,” katanya.

Keempat, perkuat ketepatan sasaran Penerima Bantuan Iuran tanpa memutus akses masyarakat yang memang berhak . Pemerintah telah menyatakan akan meningkatkan ketepatan sasaran PBI dengan menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Fahira Idris mendukung pemutakhiran tersebut, tetapi menekankan perlunya mekanisme verifikasi, pengaduan, dan pengaktifan kembali yang cepat apabila masyarakat miskin atau rentan mengalami persoalan akibat perubahan data.

“Data harus semakin akurat, tetapi perlindungan juga harus semakin kuat. Jangan sampai warga yang memang berhak justru kehilangan akses berobat hanya karena persoalan administrasi atau proses pemutakhiran data,” ujarnya.

Kelima, percepat efisiensi pembiayaan tanpa mengurangi layanan medis yang memang dibutuhkan pasien. Fahira Idris mendukung arah BPJS Kesehatan untuk memperkuat pencegahan fraud serta menggeser pendekatan pembayaran dari sekadar berbasis volume menuju value-based healthcare yang lebih berorientasi pada hasil dan kebutuhan pasien.

Menurutnya, penguatan layanan primer, pencegahan penyakit, pengelolaan penyakit kronis, ketepatan rujukan, pemanfaatan data, serta pengendalian fraud perlu berjalan bersamaan. Langkah efisiensi harus berbasis mutu dan kebutuhan klinis, bukan melalui pembatasan layanan secara umum.

Keenam, jadikan tambahan Rp20 triliun juga terasa dalam peningkatan mutu layanan peserta. Presiden meminta waktu antrean BPJS dipangkas dan memastikan rumah sakit tidak membeda-bedakan peserta JKN dengan pasien non-JKN.

Fahira Idris mendorong agar arahan tersebut diterjemahkan ke dalam indikator yang dapat dipantau, seperti waktu tunggu pelayanan, kecepatan rujukan, penyelesaian pengaduan, kepastian pelayanan, serta konsistensi penerapan prinsip pelayanan yang setara.

“Dukungan fiskal yang besar harus mempunyai dua hasil sekaligus yakni JKN semakin sehat secara keuangan dan peserta semakin merasakan layanan yang mudah, cepat, dan setara. Keduanya tidak boleh dipisahkan,” tegas Fahira Idris.

Fahira Idris menegaskan bahwa keberlanjutan JKN merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah menjaga kecukupan kebijakan dan pembiayaan, BPJS Kesehatan memperkuat tata kelola, fasilitas kesehatan meningkatkan mutu dan efisiensi pelayanan, pemerintah daerah memperkuat kepesertaan serta upaya promotif-preventif, sementara peserta yang mampu perlu menjaga kedisiplinan pembayaran iuran.

“JKN adalah salah satu instrumen perlindungan sosial terbesar yang kita miliki. Tambahan Rp20 triliun ini harus kita jadikan momentum bukan hanya menjaga JKN hari ini, tetapi membangun pembiayaan yang semakin sehat, kepesertaan yang semakin aktif, dan pelayanan yang semakin baik untuk tahun-tahun mendatang,” pungkas Fahira Idris. 

Salah satu poin yang menjadi perhatian dalam evaluasi tersebut adalah keberadaan ruas-ruas jalan yang selama ini masuk dalam wilayah pemberlakuan ganjil genap.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Budi Awaluddin menjelaskan, kajian diperlukan untuk memastikan apakah penerapan kebijakan tersebut di setiap ruas jalan masih relevan dengan kondisi lalu lintas Jakarta saat ini.

Baca Juga: Kendaraan Listrik Bebas Ganjil Genap di Jakarta, Pemprov Dorong Transportasi Ramah Lingkungan

"Dan juga mungkin tempat, rute-rute ganjil genapnya, nah ini kan perlu kaji ulang kembali nanti," ujar Budi, Rabu (30/9/2026).

Namun, proses evaluasi yang tengah dilakukan belum berarti akan ada perubahan langsung terhadap aturan maupun ruas jalan yang saat ini menerapkan ganjil genap.

Budi menegaskan, sampai sekarang belum ada perubahan pada daftar ruas jalan yang menjadi lokasi pemberlakuan kebijakan tersebut.

Baca Juga: Ganjil Genap di Jakarta Kembali Berlaku, Berikut Ini 26 Titik Ruas Jalan di Jakpus hingga Jaksel

Dengan demikian, pengendara tetap wajib mematuhi ketentuan ganjil genap yang berlaku saat ini, khususnya pengguna mobil yang melintasi sejumlah ruas utama di Jakarta.

Untuk saat ini, ganjil genap diberlakukan pada hari kerja. Kebijakan tersebut tidak berlaku pada Sabtu, Minggu, serta hari libur nasional sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Penerapan aturan dibagi dalam dua periode waktu. Sesi pertama berlangsung pada pagi hari, yakni pukul 06.00 WIB hingga 10.00 WIB.

Baca Juga: Habiskan Akhir Pekan di Kawasan Puncak Bogor, Jangan Lupa Cek Jadwal One Way Berikut

Sementara itu, sesi kedua berlaku pada sore hingga malam hari, mulai pukul 16.00 WIB sampai 21.00 WIB.

Pengemudi juga harus mencocokkan angka terakhir pada pelat nomor kendaraannya dengan tanggal berjalan. Kendaraan dengan angka terakhir pelat nomor ganjil diperbolehkan melintas pada tanggal ganjil, sedangkan kendaraan berpelat nomor genap dapat melintas pada tanggal genap.

Berikut 25 ruas jalan yang menjadi penerapan ganjil genap di Jakarta. 

1. Jalan Pintu Besar Selatan
2. Jalan Gajah Mada
3. Jalan Hayam Wuruk 
4. Jalan Majapahit
5. Jalan Medan Merdeka Barat
6. Jalan MH Thamrin
7. Jalan Jenderal Sudirman 
8. Jalan Sisingamangaraja
9. Jalan Panglima Polim
10. Jalan Fatmawati, dari Simpang Jalan Ketimun sampai Jalan TB Simatupang
11. Jalan Suryopranoto
12. Jalan Balikpapan
13. Jalan Kyai Caringin
14. Jalan Tomang Raya 
15. Jalan Jenderal S Parman
16. Jalan Gatot Subroto
17. Jalan MT Haryono
18. Jalan HR Rasuna Said
19. Jalan D.I Pandjaitan
20. Jalan Jenderal A. Yani
21. Jalan Pramuka
22. Jalan Salemba Raya sisi Barat, mulai dari Simpang Jalan Paseban Raya sampai Diponegoro
23. Jalan Kramat Raya
24. Jalan Stasiun Senen
25. Jalan Gunung Sahari

Dengan demikian, pengendara yang hendak melintasi kawasan tersebut pada jam penerapan ganjil genap masih perlu memperhatikan kesesuaian pelat nomor kendaraannya dengan tanggal.

Bagi pengendara yang tetap melintas menggunakan kendaraan dengan pelat nomor yang tidak sesuai ketentuan, polisi dapat melakukan penindakan. 

Sanksi tersebut mengacu pada Pasal 287 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), dengan ancaman denda maksimal Rp 500.000.

Baca Juga: Parkir Gratis Diberlakukan di Kawasan Perkantoran Cibinong, Dishub Tegur PT Hayun

Karena itu, meski rute ganjil genap Jakarta tengah dievaluasi, pengendara belum perlu mengubah kebiasaan perjalanan berdasarkan kemungkinan perubahan rute. 

Sampai saat ini, 25 ruas jalan tersebut masih menjadi lokasi penerapan ganjil genap. 

Perubahan baru akan diketahui setelah hasil evaluasi dan kebijakan terbaru dari Pemprov DKI Jakarta diumumkan.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto kini mendorong perusahaan di sekitar aliran Sungai Cileungsi mengelola limbah melalui skema Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) bersama, terutama bagi perusahaan yang terkendala keterbatasan lahan.

Menurutnya, keterbatasan lahan perlu dicarikan solusi agar perusahaan tetap dapat memenuhi kewajiban pengelolaan air limbah sesuai ketentuan.

Baca Juga: Air Sungai Cileungsi Makin Hitam, Rudy Susmanti Dorong Pemerintah Pusat Turun Tangan Selamatkan Lingkungan
 
Hal tersebut disampaikan Rudy pada pembahasan penanganan dan pengendalian pencemaran air Sungai Cileungsi bersama perwakilan perusahaan di sekitar kawasan Sungai Cileungsi, di Guest House Indocement, Citeureup, Rabu (30/9/2026).
 
Menurut Rudy, fasilitas pengolahan IPAL bersama dapat menjadi salah satu alternatif bagi kawasan industri yang memiliki keterbatasan lahan karena aktivitas perusahaan yang semakin padat. 

Ia menyebutkan, pengelolaan fasilitas tersebut dapat dilakukan melalui berbagai skema kelembagaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca Juga: Pemkab Bentuk Posko Pemantauan Sungai Cileungsi Usai Ditantang Masyarakat 
 
"Dikelola bisa oleh BUMD, bisa oleh badan usaha milik desa, yang terpenting air masuk ke sungai dalam kondisi jernih, sudah diproses," tegasnya.
 
Rudy menekankan, Pemerintah Kabupaten Bogor tidak hanya meminta perusahaan melakukan pembenahan, tetapi juga siap membantu mencari solusi atas berbagai kendala yang dihadapi perusahaan. Menurutnya, pengelolaan air limbah harus menjadi perhatian bersama karena berkaitan langsung dengan upaya mengurangi pencemaran Sungai Cileungsi.
 
"Kalau ada pengelolaan limbah yang belum berjalan optimal atau bahkan belum ada pengelolaan air limbahnya sama sekali, ayo dipersiapkan dari sekarang. Intinya Pemerintah Kabupaten Bogor, Bupati Bogor dan jajarannya hari ini siap mendampingi," katanya.

Baca Juga: DPRD Jawa Barat Minta Uji Sampel dan Investigasi Mendalam Soal Pencemaran Sungai di Karawang
 
Rudy juga meminta perusahaan menyampaikan kondisi fasilitas IPAL secara terbuka. 

Ia mencontohkan apabila sebuah perusahaan membutuhkan beberapa kolam pengolahan, tetapi baru mampu menyediakan sebagian karena keterbatasan lahan, persoalan tersebut dapat dibicarakan bersama.
 
"Selain mendorong perusahaan membenahi pengelolaan limbah, Pemerintah Kabupaten Bogor juga menyiapkan langkah pembenahan lingkungan di kawasan permukiman," ujar Rudy.

Baca Juga: Ikan Mati di Setu Citongtut Gunung Putri, DLH Kabupaten Bogor Selidiki Pencemaran Limbah dari 21 Perusahaan
 
Rudy menyampaikan bahwa pada akhir tahun ini Pemkab Bogor akan membangun sejumlah instalasi pengolahan air limbah di beberapa kawasan perumahan dan permukiman masyarakat. 

Ia berharap upaya tersebut dapat menjadi bagian dari kolaborasi pemerintah dan dunia usaha dalam memperbaiki kualitas lingkungan Sungai Cileungsi.
 
"Yang penting kita cari solusi bareng-bareng. Supaya air yang masuk ke sungai sudah melalui proses pengolahan," pungkasnya.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyampaikan, perluasan penerima manfaat transportasi gratis ini dilakukan untuk memastikan subsidi tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

"Dalam waktu dekat pemerintah DKI Jakarta juga akan memutuskan, dari 15 golongan yang dulu digratiskan akan menjadi 21 golongan," ujar Pramono, dikutip dari keterangannya, Rabu (30/9/2026).

Baca Juga: Solusi Siswa Tak Terjangkau Layanan Bus Sekolah, Pelajar Jakarta Diusulkan Naik Transjakarta Gratis 

Enam golongan baru penerima manfaat KLG untuk transportasi gratis tersebut di antaranya yakni pendamping penyandang disabilitas, pencari kerja ber-KTP DKI, pasien rujukan rutin, pelajar dan mahasiswa tidak mampu di luar KJP/KJMU, UMKM binaan, serta korban bencana dalam masa pemulihan.

Pramono menyampaikan, perluasan akses transportasi gratis ini rencananya akan diberlakukan pada 1 Januari 2027, sekaligus penyesuaian tarif transportasi publik seperti Transjakarta dan Transjabodetabek, serta LRT.

"Nanti per 1 Januari kami akan melakukan perluasan dari 15 golongan menjadi 21 golongan. Tapi dengan jujur saya harus mengatakan, 1 Januari juga akan ada beberapa penyesuaian tarif harga untuk Transjakarta maupun Transjabodetabek," jelas Pramono.

Baca Juga: DPRD DKI Minta Transjakarta Terapkan Inovasi Keselamatan Secara Menyeluruh di Semua Armada

Selama ini, tarif transportasi di Jakarta masih lebih rendah dibandingkan daerah penyangga lainnya. Bahkan selama 20 tahun tidak pernah dilakukan penyesuaian tarif.

Penyesuaian tarif ini dilakukan untuk mengurangi beban subsidi bagi kelompok masyarakat mampu dan dialihkan untuk memberikan perlindungan bagi warga berpenghasilan rendah.

"Ada golongan yang dianggap mampu, subsidinya kita kurangi. Sebenarnya subsidinya tinggi sekali masih, tetapi subsidinya kita kurangi," ucapnya.

Baca Juga: Pemkab Bogor akan Siapkan Transportasi Berbasis Listrik Terintegrasi TransJakarta dan KRL Permudah Akses Warga

Pramono meminta agar Pemprov DKI segera melakukan sosialisasi penyesuaian tarif transportasi kepada masyarakat. 

Ia pun memastikan, penyesuaian tarif transportasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat.

"Dan saya yakin tarif ini dibandingkan dengan tarif di sekitar Jakarta, masih menjadi tarif yang paling murah," kata dia.

Proyek senilai sekitar Rp3,5 triliun tersebut sebelumnya diresmikan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, pada Selasa (22/9/2026). Fasilitas yang dibangun di atas lahan 8.000 meter persegi itu merupakan bagian dari kawasan pengembangan seluas 11 hektare.

Pusat data tersebut memiliki kapasitas daya listrik hingga 120 megawatt (MW), dengan kapasitas pengembangan mencapai 640 MW.

Skala kebutuhan energinya membuat aspek lingkungan dan penggunaan sumber daya air dinilai tidak bisa dikesampingkan. Terlebih, pusat data AI membutuhkan sistem pendinginan untuk menjaga perangkat komputasi tetap beroperasi.

Besarnya kebutuhan air pusat data secara umum menjadi alasan DPRD Jabar meminta pemerintah membuka informasi mengenai sistem pendinginan dan kebutuhan air fasilitas tersebut.

Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Maulana Yusuf Erwinsyah, menilai manfaat ekonomi pembangunan harus dihitung bersamaan dengan potensi dampaknya.

"Kalau bicara soal ketenagakerjaan, kami di Komisi V tentu gembira. Konon menyerap hingga 3.000 tenaga kerja, apalagi per Agustus 2026 PHK di Jabar sampai di angka 10 ribuan lebih. Tapi tentu, apakah penyerapan tenaga kerja itu sebanding dengan efek data center AI tersebut?" kata Maulana dalam keterangannya, Senin (28/9/2026).

Jangan hanya Hitung Investasi
Pusat data tersebut diproyeksikan membuka lapangan kerja hingga 2.000-3.000 orang secara bertahap. Namun, Maulana meminta pemerintah tidak berhenti pada hitungan nilai investasi dan jumlah tenaga kerja.

Ia meminta pemerintah membuka perhitungan mengenai manfaat sekaligus risiko proyek tersebut, terutama karena pusat data AI memiliki kebutuhan sumber daya yang besar.

"Seharusnya pemerintah membuka ke publik plus-minus data center AI tersebut. Keuntungannya bagaimana dan kerugiannya bagaimana. Banyak hasil riset yang mengungkap dampak dari keberadaan data center AI, mulai dari penggunaan air, potensi bakteri tertentu dalam air buangan, kebisingan, karbon, dan sebagainya," ujarnya.

Sorotan itu menjadi penting karena lokasi pusat data berada di kawasan Jatiluhur, yang memiliki sumber daya air dengan fungsi strategis. Waduk Jatiluhur bukan sekadar kawasan untuk mendukung aktivitas industri, tetapi juga memiliki fungsi besar dalam penyediaan air bagi pertanian.

Maulana mengingatkan agar kebutuhan industri tidak menggeser kepentingan petani yang selama ini bergantung pada sistem irigasi dari Waduk Jatiluhur.

"Sebagaimana fungsi awalnya, Waduk Jatiluhur digunakan untuk mengairi lahan pertanian seluas lebih dari 240.000 hektare di wilayah Karawang, Subang, Bekasi, dan sekitarnya. Jadi, hak atas air bagi petani harus didahulukan sesuai amanat UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air," ucap Maulana.

DPRD Klaim Tak Banyak Tahu
Maulana juga mempertanyakan komunikasi Pemprov Jabar dengan DPRD terkait pembangunan pusat data tersebut. Menurutnya, DPRD perlu mendapatkan informasi mengenai aspek perizinan, AMDAL, hingga mekanisme manfaat proyek bagi masyarakat.

"Saya bertanya ke lintas komisi yang ada di DPRD Jawa Barat, banyak yang tidak tahu. Meskipun katanya ini program pemerintah pusat, setidaknya secara izin, AMDAL, pembangunan, dan alur benefit ada pembahasan di DPRD Jawa Barat. Lagi-lagi gubernur tidak ada koordinasi dengan legislatif," tegasnya.

Ketua Pansus XV DPRD Jabar, Jenal Arifin, menyoroti sejumlah masalah lingkungan di Kabupaten Sumedang yang butuh penanganan mendesak:

Seperti Krisis Sampah yang terjadi TPAS Cibeureum seluas 11 hektare sudah overkapasitas dan masih memakai sistem open dumping (pembuangan terbuka tanpa pengolahan aman).

Tambang Pasir Cimalaka Eksploitasi pasir yang masif mengancam daerah resapan air dan berpotensi memicu bencana alam, dan Pencemaran Air: Kualitas air Sungai Cimanuk terus menurun.

"Pembangunan memang butuh bahan baku, tetapi eksploitasi tidak boleh mengorbankan fungsi ekologis hingga memicu bencana," tegas Jenal di Bandung, Senin (21/9/2026).

Melalui Raperda P3LH, DPRD Jabar ingin memperketat tata kelola lingkungan dari hulu ke hilir. Aturan ini akan mencakup sistem perencanaan, pengawasan ketat, hingga kewajiban pengusaha untuk merehabilitasi lahan bekas tambang.

Pansus XV juga mendesak Pemerintah Provinsi Jabar agar ikut turun tangan memberikan dukungan kebijakan dan alokasi anggaran yang memadai.

"Saat ini, Raperda P3LH masih dalam tahap penyusunan dengan menyerap masukan dari berbagai daerah dan instansi terkait, termasuk DLH Kabupaten Sumedang, agar aturan yang dihasilkan benar-benar efektif dan aplikatif di lapangan," katanya.

"Dalam masa pemulihan ekonomi ini, perlu ada subsidi atau dukungan bagi yang berangkat dari Bandung untuk menghidupkan kembali penerbangan," ujar Tedy di Bandung, Rabu, Rabu (23/9/2026).

Selain persoalan harga tiket yang masih tinggi, Tedy juga meminta Pemkot Bandung lebih masif menyosialisasikan reaktivasi bandara ini ke berbagai daerah tujuan. 

"Keberadaan Bandara Husein diyakini mampu memangkas waktu perjalanan warga Jabar sekaligus memperkuat sektor pariwisata lokal tanpa harus bergantung sepenuhnya pada bandara di Jakarta," katanya.

Minibus itu diketahui dikendarai oleh orang tua mahasiswa yang baru saja selesai berkunjung ke kampus. Pengemudi bersama dua penumpang lainnya berada di dalam kendaraan saat insiden terjadi.

Sebelum kejadian, pengemudi hendak meninggalkan area parkir untuk kembali ke Karawang. Namun, saat melintasi tikungan menuju pintu keluar, kendaraan diduga mengalami kesalahan saat pengemudi menginjak pedal.

Mobil yang seharusnya mengerem justru terus melaju dan menabrak palang parkir. Kendaraan kemudian melaju tanpa terkendali hingga menabrak bagian tembok gerbang kampus dan naik ke atas tembok tersebut.

 Pemilik mobil, Akil, menjelaskan kendaraan yang dikemudikan ayahnya merupakan mobil dengan transmisi otomatis. Menurut Akil, insiden tersebut bukan disebabkan oleh rem yang blong, melainkan kesalahan saat menginjak pedal.

 “Mobilnya matic. Jadi bukan karena rem blong, tapi kemungkinan salah menginjak pedal. Harusnya menginjak rem, tetapi malah menginjak gas.”kata Akil, Senin (27/9/2026).

Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam insiden tersebut. Tiga orang yang berada di dalam mobil selamat, meski sempat mengalami syok akibat kejadian tersebut.

 Kecelakaan ini menyebabkan bagian depan minibus mengalami kerusakan. Selain itu, papan nama di area gerbang kampus juga mengalami kerusakan akibat benturan. Setelah kejadian, kendaraan kemudian dievakuasi dari atas tembok gerbang kampus.

Kegiatan ini merupakan kolaborasi BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jakarta Rawamangun, Jakarta Ceger, Jakarta Buaran, dan Jakarta Duren Sawit dengan melibatkan peserta atau penerima manfaat Program PEKA. Melalui kegiatan tersebut, peserta mendapatkan wawasan mengenai peluang pengembangan usaha yang dapat menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.

Dalam kegiatan tersebut, peserta memperoleh pemaparan mengenai konsep kemitraan atau franchise D’Kriuk, mulai dari kebutuhan modal, potensi omzet, biaya yang diperlukan, estimasi keuntungan, hingga gambaran operasional usaha dan berbagai hal yang perlu dipersiapkan oleh calon mitra. Selain itu, kegiatan turut menghadirkan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai mitra kolaborasi untuk memberikan literasi keuangan dan perspektif pembiayaan kepada peserta.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jakarta Buaran, Muhammad Ramdhoni, menyampaikan bahwa Program PEKA merupakan bentuk komitmen BPJS Ketenagakerjaan untuk tidak hanya memberikan perlindungan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan, tetapi juga turut mendorong peserta agar memiliki peluang untuk berkembang secara ekonomi.

“Kami berharap melalui Program PEKA, peserta tidak hanya mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, tetapi juga memperoleh wawasan, pengetahuan, dan akses terhadap peluang usaha yang dapat mendukung kemandirian ekonomi. Kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti BSI dan pelaku usaha, menjadi langkah penting agar peserta mendapatkan informasi yang lebih komprehensif mengenai pengembangan usaha, pengelolaan keuangan, maupun akses pembiayaan,” ujar Muhammad Ramdhoni.

Menurutnya, pengenalan peluang usaha secara langsung dapat memberikan perspektif baru kepada peserta dalam melihat potensi usaha yang dapat dikembangkan sesuai dengan kemampuan dan kondisi masing-masing.

“Kami ingin agar PEKA dapat memberikan manfaat yang nyata dan aplikatif. Peserta diharapkan dapat memanfaatkan pengetahuan yang diperoleh untuk mempertimbangkan peluang usaha secara lebih matang, termasuk memahami kebutuhan modal, biaya operasional, potensi pendapatan, serta risiko yang perlu diperhatikan sebelum memulai usaha,” tambahnya.

Pelaksanaan Program PEKA ini sekaligus memperkuat semangat kolaborasi BPJS Ketenagakerjaan dengan berbagai pihak dalam memberikan manfaat yang lebih luas kepada peserta. Melalui sinergi tersebut, peserta diharapkan dapat memperoleh wawasan dan membuka peluang usaha yang aplikatif sebagai bagian dari upaya mendukung peningkatan kemandirian ekonomi.

BPJS Ketenagakerjaan akan terus mendorong berbagai inisiatif pemberdayaan yang dapat memberikan nilai tambah bagi peserta dan penerima manfaat, sejalan dengan semangat menghadirkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang tidak hanya memberikan perlindungan, tetapi juga memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi kesejahteraan peserta dan keluarganya.

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Kebon Sirih Indra Iswanto mengatakan sosialisasi MLT menjadi bagian dari upaya mendekatkan manfaat kepesertaan kepada pekerja, khususnya terkait kebutuhan hunian. Menurut Indra, program MLT memberikan alternatif pembiayaan bagi peserta yang memenuhi persyaratan untuk memiliki rumah dengan skema yang didukung BPJS Ketenagakerjaan dan bank penyalur. “Kami ingin peserta tidak hanya memahami perlindungan dasar Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, tetapi juga mengetahui manfaat tambahan yang dapat mendukung kebutuhan hidup pekerja, termasuk kepemilikan rumah,” ujar Indra.

Indra menjelaskan MLT merupakan fasilitas tambahan bagi peserta program Jaminan Hari Tua (JHT) yang mencakup Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP), Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP), serta fasilitas pembiayaan perumahan pekerja atau kredit konstruksi. Untuk KPR, peserta dapat memperoleh pembiayaan maksimal Rp500 juta dengan tenor hingga 30 tahun, sedangkan PUMP maksimal Rp150 juta dan PRP maksimal Rp200 juta sesuai ketentuan program. “MLT memberikan pilihan pembiayaan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta, mulai dari membeli rumah, menyiapkan uang muka, hingga melakukan renovasi,” kata Indra.

Indra menuturkan Bank Syariah Indonesia menjadi salah satu bank penyalur MLT yang dapat melayani pembiayaan dengan prinsip syariah. Ketentuan BPJS Ketenagakerjaan mencantumkan BSI sebagai mitra bank penyalur, dengan skema pembiayaan MLT yang mengacu pada BI Rate sesuai ketentuan program dan kesepakatan dengan bank. “Kolaborasi dengan Bank Syariah Indonesia Cikini memberikan kesempatan bagi peserta untuk mendapatkan informasi pembiayaan MLT melalui skema perbankan syariah,” tutur Indra.

Indra mengatakan peserta yang ingin memanfaatkan MLT perlu memenuhi persyaratan kepesertaan dan ketentuan bank penyalur. Peserta harus aktif membayar iuran, memenuhi persyaratan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, serta mengikuti ketentuan terkait fasilitas yang diajukan. Untuk fasilitas KPR, program MLT diperuntukkan bagi peserta yang memenuhi persyaratan kepemilikan rumah dan ketentuan bank penyalur. “Kami mengajak peserta memanfaatkan kegiatan sosialisasi untuk memahami persyaratan sejak awal sehingga proses pengajuan dapat dipersiapkan dengan lebih baik,” ujar Indra.

Indra menambahkan fasilitas MLT merupakan pengembangan manfaat kepesertaan JHT yang dapat membantu pekerja memenuhi salah satu kebutuhan primer berupa hunian. Melalui kerja sama dengan perbankan, BPJS Ketenagakerjaan menyediakan dukungan pembiayaan dengan skema yang dirancang lebih terjangkau dibandingkan pembiayaan perumahan komersial tertentu, sesuai ketentuan masing-masing bank penyalur. “Kami berharap semakin banyak peserta memahami MLT dan dapat memanfaatkan fasilitas tersebut sesuai kebutuhan serta persyaratan yang berlaku,” pungkas Indra.

Doa dipimpin Dar Edi Yoga setelah rombongan menapaki sekitar 700 anak tangga menuju situs tersebut. Mereka berharap Indonesia dijauhkan dari bencana, masyarakat tidak terjebak permusuhan, perbedaan tidak menjadi alasan untuk saling meniadakan, dan persatuan tetap terjaga.

"Ketika kita sampai di tempat seperti ini, kita diingatkan untuk berhenti sejenak. Kita bukan hanya mendoakan diri sendiri, tetapi juga bangsa dan negara. Indonesia harus dijaga bersama," ujar Dar.

Perjalanan itu berlangsung pada malam Jumat Kliwon, menjelang purnama, dengan cahaya bulan yang dirasakan rombongan berbeda, hening dan teduh. Pendakian didampingi Kepala Juru Pelihara Gunung Padang, Nanang Sukmana.

Rombongan terdiri atas Anrico Pasaribu, Hilman Hidayat, James Tobing, TB Adhi, Arman Suparman, Dar Edi Yoga, Toni Bramantoro, Rinto Hartoyo Agus, Rio Winto, Rudolf Simbolon, dan Cahaya Adi Wibowo.

Bagi Dar, perjalanan ke gunung mengajarkan manusia melihat kehidupan secara lebih luas. Semakin tinggi melangkah, semakin kecil manusia dibandingkan alam.

TB Adhi dan James Tobing, yang baru pertama kali mengunjungi Gunung Padang, merasakan tantangan fisik sekaligus ketenangan batin di Teras 5.

"Ini pertama kali saya datang ke Gunung Padang. Perjalanan sekitar 700 anak tangga tentu terasa secara fisik. Tetapi ketika sampai di atas, suasananya berubah. Malam Jumat Kliwon, menjelang purnama, cahaya bulan terasa berbeda. Kemudian kita berdoa bersama untuk bangsa dan negara. Itu pengalaman yang membekas," kata TB Adhi.

James menilai suasana tersebut memberi ruang untuk meninggalkan rutinitas dan merenungkan keadaan bangsa. "Cahaya malam itu juga terasa tidak biasa. Ada ketenangan yang membuat kita lebih mudah merenungkan keadaan bangsa," ujarnya.

Setelah doa, suasana mencair ketika rombongan menikmati durian dari kawasan sekitar Gunung Padang. Dar menjadikan buah itu sebagai metafora kehidupan, kulitnya keras dan berduri, tetapi bagian dalamnya lembut dan bernilai.

"Duri diperlukan untuk melindungi. Tetapi jangan sampai kita hanya sibuk mempertajam duri dan lupa menjaga isi di dalamnya," katanya.

Filosofi tersebut dinilai relevan dengan kehidupan berbangsa. Indonesia memiliki beragam pandangan, kepentingan, budaya, dan keyakinan, tetapi perbedaan itu semestinya tidak menghilangkan persaudaraan sebagai sesama anak bangsa.

Malam semakin larut ketika rombongan turun dari Teras 5. Mereka membawa perenungan bahwa mencintai negeri dapat dimulai dari doa, menjaga perkataan, menghormati perbedaan, dan tidak mempertajam "duri" ketika persaudaraan membutuhkan ruang.

Di bawah cahaya bulan yang terasa tidak biasa itu, mereka menitipkan harapan, semoga Indonesia tetap terang, bersatu, dan tidak kehilangan jalan untuk pulang kepada persaudaraan.

Menurutnya, Arah itu perlu menjadi prioritas kerja pemerintah lintas kementerian, dengan rencana pembiayaan yang jelas agar manfaatnya benar-benar dirasakan siswa tanpa mengurangi mutu pendidikan.

“Ini peluang penting untuk mengubah cara negara membiayai pendidikan tinggi. Namun, kuliah gratis tidak bisa hanya berarti tagihan siswa dihapus sementara perguruan tinggi kekurangan biaya untuk mengajar. Yang kita perlukan adalah kepastian tahapannya, keadilan bagi siswa, dan sumber pendanaan yang berkelanjutan,” ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/9). 

Fahira Idris mencatat bahwa pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran dan pilihan skema sebelum langkah pelaksanaan yang ditetapkan. Oleh karena itu, Senator Jakarta ini menyampaikan enam rekomendasi untuk menjadi bahan pertimbangan kepada Pemerintah terutama kementerian terkait. 

Pertama, umumkan peta jalan yang diukur. Pemerintah perlu menjelaskan arti “gratis”: apakah mencakup UKT, IPI, dan pungutan wajib lainnya; jenjang serta jalur masuk mana yang termasuk; dan apakah berlaku bagi mahasiswa baru sekaligus mahasiswa yang sedang kuliah. 

Peta jalan perlu memuat kelompok penerima pada setiap tahap, target waktu yang realistis, termasuk skenario 2027–2029 yang sedang dikaji, serta kementerian yang bertanggung jawab. 

Kedua, buka perhitungan biaya dan sumber dananya. Tim perlu menghitung kebutuhan menurut kampus, program studi, dan wilayah, termasuk biaya laboratorium serta sumber pemasukan yang selama ini menopang operasional PTN. 

Publikasikan perbedaan antara total biaya penyelenggaraan kuliah dan tambahan anggaran yang benar-benar diperlukan setelah memperhitungkan subsidi serta beasiswa yang sudah ada. Danaan utama harus memiliki kepastian dalam APBN lintas tahun dan penerimaan insidental tidak boleh menjadi biaya rutin.

Ketiga, dahulukan siswa yang paling berisiko tertinggal tanpa menyertakan KIP Kuliah. Pada tahap awal, pastikan bantuan bagi penerima KIP Kuliah, termasuk biaya hidup sesuai ketentuan, tetap terlindungi.

Perluas jangkauan kepada mahasiswa dari keluarga miskin atau rentan yang belum tercakup, serta mahasiswa aktif yang terancam berhenti kuliah karena kesulitan membayar UKT. 

Siapkan jalur disetujui yang mudah diakses apabila data ekonomi keluarga tidak sesuai keadaan sebenarnya. Perluasan subsidi UKT tidak boleh mengalihkan bantuan biaya hidup yang justru menentukan apakah mahasiswa dapat bertahan di kampus.

“Biaya kuliah nol belum tentu berarti biaya menempuh kuliah nol. Bagi banyak keluarga, ongkos makan, tempat tinggal, dan transportasi sama beratnya dengan UKT. Oleh karena itu, kebijakan baru harus menutup celah penerima yang belum terjangkau, bukan menggunakan perlindungan yang sudah ada,” kata Fahira Idris.

Keempat, jamin mutu pendidikan dan kesejahteraan dosen. Penggantian penerimaan kampus harus mampu dan memberikan waktu yang tepat agar perkuliahan, praktikum, layanan siswa, pemeliharaan fasilitas, dan dukungan bagi dosen tidak menurun. 

Kebutuhan program studi yang memerlukan laboratorium atau praktik klinis tidak bisa disamakan begitu saja dengan program lain. Penambahan siswa juga harus mengikuti kapasitas ruang, fasilitas, dan rasio dosen, bukan menjadi jalan pintas untuk mencapai angka penerima.

Kelima, jaga keadilan bagi mahasiswa PTS dan perguruan tinggi keagamaan negeri. Data Kemdiktisaintek pada tahun 2025 menunjukkan sekitar 60 persen mahasiswa Indonesia belajar di perguruan tinggi swasta (PTS).

Oleh karena itu, kuliah gratis di PTN harus berjalan bersama perlindungan KIP Kuliah bagi mahasiswa PTS yang membutuhkan, dukungan mutu bagi PTS yang melayani masyarakat rendah, dan koordinasi dengan Kementerian Agama agar mahasiswa perguruan tinggi keagamaan negeri tidak terabaikan.

Desain penerimaan mahasiswa PTN juga perlu dinilai dampaknya terhadap keberlangsungan PTS di daerah.

Keenam, ukur hasil dan buka pengawasan publik. Pemerintah perlu menerbitkan indikator setiap semester mulai dari jumlah penerima menurut kelompok ekonomi dan wilayah, perubahan beban biaya mahasiswa, angka putus kuliah, ketepatan penyaluran dana ke kampus, hingga indikator saling pembelajaran.

Sediakan kanal pengaduan pungutan di luar skema yang menjanjikan dan mengaudit penggunaan dana secara berkala. Dengan demikian, masyarakat dapat menilai apakah program ini benar-benar memperluas kesempatan kuliah, bukan sekedar memindahkan biaya ke pos lain

Fahira Idris menegaskan bahwa menjadikan instruksi Presiden sebagai prioritas berarti mempercepat kerja perhitungan, penetapan tahapan, dan pembahasan anggaran secara terbuka.

“Pendidikan tinggi adalah investasi bangsa. Bila negara ingin mengurangi beban keluarga, program ini harus didukung anggaran yang pasti tahun setiap tanpa mengurangi mutu kampus. Mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang kuliah di PTS dan perguruan tinggi keagamaan negeri juga harus tetap mendapat bantuan, terutama di daerah yang pilihan PTN-nya terbatas,” pungkas Fahira Idris. 

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, karhutla di Kalimantan Selatan menjadi salah satu prioritas penanganan pemerintah. Terlebih, titik kebakaran berada di kawasan gambut yang sulit dipadamkan dan berada di sekitar wilayah utama Banjarbaru.

Menurut Hanif, penanganan karhutla di Kalimantan Selatan telah dilakukan selama hampir dua bulan. Berbagai sumber daya dikerahkan, mulai dari ribuan personel, ratusan pompa air hingga alat berat.

"Selama satu bulan setengah lebih kita membagi diri dalam zona-zona tertentu, mengerahkan seluruh kemampuan di Provinsi Kalimantan Selatan untuk melakukan penanggulangan pada ring satu atau instalasi utama karhutla di Banjarbaru," kata Hanif usai rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (23/9/2026).

Ia menyebut, kawasan yang menjadi titik utama penanganan merupakan lahan gambut terdegradasi dengan luasan sekitar 3.000 hingga 3.400 hektare. Kondisi kemarau panjang dan keterbatasan sumber air membuat proses pemadaman berjalan tidak mudah.

"Sampai satu bulan yang lalu kita telah mengerahkan hampir 3.500 orang per hari, melibatkan lebih dari 300-an pompa air dan lebih dari 30 unit alat berat. Namun ternyata kering yang cukup panjang tidak memudahkan untuk ditanggulangi," ujarnya.

Karena itu, pemerintah menyiapkan strategi pemadaman secara serentak dengan membagi kawasan karhutla ke dalam sejumlah zona. Sekitar 300 unit usaha di Kalimantan Selatan akan dilibatkan dan masing-masing mendapatkan tanggung jawab penanganan pada zona tertentu.

"Kita kemudian merencanakan ke depan bahwa ini api harus kita keroyok habis. Jadi semua potensi yang muncul api harus dilakukan pemadaman serentak sehingga api tidak sempat lagi menjalar," jelanya.

Pemerintah menargetkan api di kawasan utama atau ring satu Kalimantan Selatan dapat dipadamkan dalam waktu satu hingga dua pekan ke depan.

Hanif mengatakan, strategi tersebut menjadi langkah jangka pendek untuk mencegah kondisi semakin parah, terutama karena ketersediaan air diperkirakan terus menurun hingga musim hujan tiba.

"Short-term-nya kita padamkan dalam waktu satu sampai dua minggu. Kita gerak serentak 300 unit usaha yang besar semua," katanya.

Selain pemadaman, pemerintah juga menyiapkan langkah jangka menengah dengan membentuk pos pemantauan dan Masyarakat Peduli Api (MPA) di sekitar kawasan rawan karhutla.

Pos tersebut nantinya berfungsi melakukan patroli dan mendeteksi kemunculan api sedini mungkin, termasuk mencegah kebakaran yang dilakukan secara sengaja.

Untuk jangka panjang, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah permanen, di antaranya pembangunan sekat kanal dan sumur bor di wilayah yang mengalami keterbatasan sumber air.

"Blocking kanal, jadi sekat-sekat kanal yang ada di Kalimantan Selatan pada daerah satu kita tutup mulai hari ini secara permanen. Tapi ada pintu keluar pada saat nanti bilamana hujan turun," tuturnya.

Ia menambahkan, pemerintah tidak lagi hanya mengandalkan operasi modifikasi cuaca (OMC) sebagai solusi penanganan karhutla. Kesiapan lanskap dinilai perlu diperkuat agar kawasan rawan memiliki ketahanan terhadap kebakaran.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, keterlibatan sekitar 300 perusahaan akan segera diatur pemerintah provinsi berdasarkan pembagian zona penanganan.

Menurutnya, perhatian khusus diberikan kepada ring satu yang berada di sekitar bandara. Kawasan tersebut harus dijaga agar asap karhutla tidak mengganggu aktivitas penerbangan.

“Ring satu ini harus kita jaga karena jangan sampai seperti di Kalteng. Jadi kita harus menjaga Kalimantan Selatan,” kata Andi Sudirman.

Ia mengatakan, perusahaan yang terlibat nantinya harus memastikan personel benar-benar tersedia di lapangan. Pemerintah provinsi juga akan melakukan apel siaga secara rutin untuk memastikan kekuatan personel sesuai dengan kebutuhan.

“Jadi jangan sampai kami ada 10, tapi tidak ada orangnya setelah apel. Kami harus apel pagi maupun sore. Yang sif malam, malam sampai pagi lagi,” ujarnya.

Andi Sudirman menambahkan, pemerintah juga tengah menyiapkan penggunaan metode penyemprotan dengan bahan tertentu yang disebut mampu membantu mendinginkan area gambut dan menekan munculnya kembali asap.

Dengan pembagian zona, pengerahan personel, serta dukungan peralatan dan logistik dari unit usaha, pemerintah berharap penanganan karhutla di kawasan utama Kalimantan Selatan dapat dilakukan lebih cepat dan terukur. Rls

Dikatakan Yuke, dalam pembahasan Perubahan APBD 2026, belum terdapat anggaran untuk pengadaan lahan makam baru. 

Anggaran yang tersedia, lanjutnya, diarahkan untuk pemeliharaan dan optimalisasi layanan pemakaman.

Baca Juga: Krisis Lahan Makam, DPRD Kota Bekasi Dorong Pemkot Segera Realisasikan TPU Baru

"Untuk pembelian lahan baru belum ada. Karena untuk lahan itu memang agak sulit. Waktunya juga mepet, harus dikaji ulang, ada penlok dan sebagainya," ujar Yuke, Rabu (23/9/2026).

Menurut Yuke, optimalisasi layanan makam dapat dilakukan dengan memenuhi kebutuhan dasar bagi warga seperti kain kafan, peti jenazah, dan nisan secara gratis bagi masyarakat yang membutuhkan.

DPRD juga mendorong Pemprov DKI memastikan kendaraan jenazah yang telah tersedia terpelihara dengan baik sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk melayani pengantaran jenazah, khususnya ke wilayah yang masih terjangkau dari Jakarta.

Baca Juga: Krisis Lahan Makam, Pemkot Jaktim Kembalikan Fungsi TPU Kebon Nanas, Siapkan 2.500 Petak Baru

Yuke menegaskan, kebutuhan lahan makam tetap menjadi perhatian karena ketersediaan petak makam di Jakarta semakin terbatas.

Sebab itu, pengadaan lahan diharapkan dapat dialokasikan pada tahun anggaran berikutnya dengan memprioritaskan lahan yang berdekatan atau berbatasan langsung dengan kompleks pemakaman yang sudah ada.

"Yang diprioritaskan yang existing, yang menempel dengan yang existing. Itu untuk pelebaran. Kalau ada lahan yang memang menempel di situ, mungkin itu bisa jadi prioritas," katanya.

Baca Juga: Bogor Selatan Krisis Tanah Makam, PTPN dan Pengembang Disorot Pemkab

Ia menambahkan, pengadaan lahan di wilayah pinggiran Jakarta juga dapat dipertimbangkan dengan memperhatikan harga tanah dan kemampuan fiskal daerah. Sementara itu, opsi pengadaan lahan di luar Jakarta atau kawasan aglomerasi masih perlu dibahas lebih lanjut bersama pemerintah daerah terkait.

"Kita coba optimalkan dulu yang ada di Jakarta. Minimal pinggir-pinggir, tapi masih di Jakarta. Kalau memang harus ke luar daerah, pastinya nanti akan ada pembicaraan dengan daerah-daerah aglomerasi atau mungkin penyangga Jakarta," tutupnya.

Kapolda  Banten Irjen. Pol. Hengki telah mengonfirmasi bahwa jasad tersebut identik dengan Surakman (60) salah satu Anak Buah Kapal (ABK) dari speedboat Arupadhatu I, kapal yang mengangkut rombongan 5 jurnalis foto dan 3 awak kapal yang dilaporkan hilang kontak di perairan Selat Sunda sejak 7 September 2026 saat melakukan peliputan erupsi Gunung Anak Krakatau.

Temuan tersebut menjadi titik terang setelah operasi pencarian gabungan dihentikan Basarnas pada hari ke-10. 

Baca Juga: Pencarian Dihentikan Setelah 10 Hari, Menpora Erick Sampaikan Penghormatan dan Doa untuk Keluarga Jurnalis dan Awak Kapal 

Pewarta Foto Indonesia (PFI) kini mendesak Basarnas bersama tim SAR gabungan TNI/Polri untuk kembali membuka operasi pencarian terhadap lima jurnalis foto dan dua kru kapal lainnya yang masih dinyatakan hilang usai melakukan peliputan erupsi Gunung Anak Krakatau.

Ketua Umum PFI Pusat, Dwi Pambudo, menyampaikan    rasa duka cita yang mendalam kepada keluarga mendiang kru kapal yang ditemukan.

Namun, di sisi lain, penemuan ini dinilai menjadi titik terang baru yang  sangat krusial  setelah operasi  pencarian gabungan resmi dihentikan oleh Basarnas pada hari ke-10 (17 September 2026) lalu.

Baca Juga: Lilin Harapan Menyala di Bogor, Doa Dipanjatkan untuk 5 Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda

"Penemuan jasad salah satu kru kapal ini merupakan bukti autentik pertama sejak hilangnya rombongan. Ini mematahkan segala spekulasi dan menjadi petunjuk arah baru mengenai keberadaan kapal serta para penyintas (survivor) lainnya," ujar Dwi Pambudo dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Atas dasar penemuan bukti baru ini, PFI secara resmi meminta dan mendesak Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) beserta tim SAR gabungan
TNI/Polri untuk segera membuka kembali Operasi SAR Gabungan. 

PFI meminta penyisiran intensif dilakukan kembali secara fokus di kawasan radius ditemukannya jenazah tersebut serta jalur perairan arah Selat Sunda menuju Enggano.

Baca Juga: PFI, IJTI dan PWI Bogor Gelar Doa Bersama untuk Keselamatan Jurnalis dan Awak Kapal yang Hilang di Selat Sunda

PFI Pusat mengingatkan kembali komitmen dari otoritas SAR pada saat penutupan operasi pekan lalu, yang menyatakan bahwa operasi penyelamatan akan langsung dibuka kembali secara otomatis jika ditemukan petunjuk atau tanda-tanda baru mengenai keberadaan para korban.

"Harapan kami dan pihak keluarga sama sekali belum padam. Kami meminta negara hadir secara maksimal untuk melacak keberadaan 5 rekan jurnalis kami dan 2 kru kapal lainnya yang masih berstatus hilang. Waktu sangat berharga, dan setiap detiknya berarti bagi keselamatan mereka," tegas Dwi.

Hingga saat ini, PFI Pusat bersama seluruh pengurus daerah terus melakukan pendampingan penuh terhadap keluarga dari kelima jurnalis foto yang hilang, yakni Yudistiro Pranoto (iNews), Donal Husni (urnalis Lepas), Arie Basuki (Merdeka.com), Firdaus Wajidi (Anadolu Agency), dan Muhammad Bagus Khoirunas (LKBN Antara). PFl juga akan mengawal seluruh proses ini hingga tuntas.                

Pakar biologi laut IPB University, Dr Meutia Samira Ismet, mengungkap sejumlah dampak ekologis yang perlu menjadi perhatian dari aktivitas penambangan pasir laut perairan tersebut.

Menurut Dr Meutia, peningkatan partikel tersuspensi akibat penambangan pasir laut dapat menghambat penetrasi cahaya matahari dan mengganggu kehidupan terumbu karang serta lamun. 

Baca Juga: Rayakan HUT ke-81 RI dengan Cara Berbeda, Desa Mawambunga Buton Bergerak Selamatkan Ekosistem Laut

Jika kerusakan habitat terus berlangsung, kerapu sunu yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap ekosistem terumbu karang juga berpotensi terdampak, mulai dari terganggunya pertumbuhan hingga ketersediaan mangsanya.

"Dengan adanya pengerukan, tingkat partikel tersuspensi akan meningkat dan menyebabkan kekeruhan perairan. Ini tentu dapat berdampak terhadap keberlangsungan ekosistem pesisir, terutama terumbu karang dan lamun," jelas Dr Meutia, dalam keterangannya, Rabu (23/9/2026).

Ia mengatakan, meningkatnya kekeruhan dapat menghambat penetrasi cahaya matahari ke dalam perairan. 

Baca Juga: Komisi II DPRD Jawa Barat Soroti Urgensi Infrastruktur Listrik Laboratorium Konservasi Penyu di Sukabumi

Kondisi ini berpotensi mengganggu organisme yang melakukan fotosintesis, termasuk alga Zooxanthellae yang memiliki hubungan simbiosis dengan karang. 

Pada saat yang sama, pasir dan debu yang tersuspensi dapat menutupi polip karang sehingga menghambat kehidupan dan pertumbuhannya. Gangguan terhadap terumbu karang ini dapat menimbulkan efek domino terhadap biota lain. 

"Terumbu karang merupakan habitat bagi berbagai organisme laut yang saling berinteraksi dalam suatu ekosistem. Ketika kualitas habitat menurun, keanekaragaman dan kelimpahan organisme yang bergantung pada ekosistem tersebut juga berpotensi mengalami penurunan," ujarnya.

Baca Juga: Pulihkan Ekosistem Merbabu, Mahasiswa Teknik UNDIP Gelar Aksi Restorasi

Dr Meutia menerangkan, salah satu biota yang memiliki keterkaitan erat dengan ekosistem terumbu karang adalah ikan kerapu sunu. 

"Kerapu sunu merupakan ikan karang yang bersifat teritorial yang memiliki keterikatan yang sangat tinggi terhadap wilayah habitatnya. Ketika habitat terganggu, kehidupan dan pertumbuhannya juga dapat ikut terganggu," terangnya.

Selain bersifat teritorial, kerapu sunu merupakan predator tingkat atas yang membutuhkan ketersediaan mangsa di dalam ekosistem. Peningkatan kekeruhan dapat mengganggu kemampuan visual ikan dalam menemukan dan menangkap mangsa. Akibatnya, perubahan kondisi habitat dapat berpengaruh terhadap ketersediaan makanan dan pertumbuhan kerapu sunu.

Baca Juga: Heboh Fenomena Kerang Bambu Naik ke Permukaan di Pamekasan

Dr Meutia menambahkan, peningkatan bahan organik akibat penambangan pasir laut juga dapat mendorong pertumbuhan makroalga secara berlebihan. Pertumbuhan makroalga yang lebih cepat dibandingkan karang dapat mengubah keseimbangan ekosistem dan menutupi terumbu karang. 

Perubahan nutrisi perairan juga berpotensi menurunkan oksigen serta mengganggu keseimbangan mikroorganisme, termasuk meningkatkan risiko berkembangnya bakteri oportunis seperti Vibrio.

Dampak tersebut, lanjutnya, dapat berlangsung dalam jangka panjang apabila aktivitas gangguan terjadi secara terus-menerus dan menyebabkan degradasi terumbu karang. Ekosistem yang telah mengalami kerusakan membutuhkan waktu panjang untuk pulih secara alami. 

Baca Juga: Pasca Banjir, Pemerintah dan Warga Lakukan Pengerukan Sungai Cibeteung di Rancabungur

"Ketika terumbu karang yang sehat mengalami degradasi, pemulihannya secara alami akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Kondisi ini pada akhirnya dapat memengaruhi keanekaragaman hayati, termasuk jumlah dan kesehatan kerapu sunu," tuturnya. 

Sementara itu, data BPBD DKI mencatat 457 kejadian kebakaran sepanjang Juli hingga Agustus 2026.

Untuk itu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin meminta, seluruh gedung di ibu kota dilengkapi alat deteksi dini kebakaran sebagai langkah pencegahan dan meningkatkan keselamatan penghuni.

Baca Juga: Tinjau Lokasi Kebakaran Bersama Dandim, Walikota Bandung Bakal Laporkan Pemilik TPS Ilegal ke Kementerian LH

Suhud prihatin dengan maraknya kebakaran yang terjadi dalam waktu berdekatan. Salah satunya kebakaran yang melanda gedung Bappenda DKI Jakarta hingga dua kali, yakni pada 7 dan 21 Agustus 2026.

Menurutnya, masih banyak bangunan di Jakarta yang belum sepenuhnya memperhatikan standar keselamatan. 

Kondisi tersebut diperparah dengan minimnya alat pendeteksi potensi kebakaran maupun alat pemadam api ringan (APAR) di dalam gedung.

Baca Juga: Kebakaran Hutan Cagar Alam Merapi Ungup-ungup, Jalur Pendakian Wisata Kawah Ijen Ditutup Total

"Padahal sudah ada aturan berupa UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung serta aturan turunannya," ucap Suhud, Rabu (23/9/2026).

Lebih jauh, Suhud mengimbau Pemprov DKI, khususnya Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) segera memperkuat langkah pencegahan. Salah satunya dengan memastikan seluruh gedung memenuhi persyaratan keselamatan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Ini harus jadi perhatian serius Pemprov DKI dalam mengedukasi pencegahan kebakaran di tengah masyarakat, pengelola gedung baik swasta maupun pemerintah," tegas Suhud.

Baca Juga: Diduga Percikan Las Sambar Styrofoam, Pabrik di Cileungsi Bogor Terbakar Hebat

Suhud juga mengingatkan potensi meningkatnya risiko kebakaran selama musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino. Menurutnya, kondisi kemarau di Jakarta diperkirakan masih berlangsung hingga awal atau pertengahan Oktober 2026 dan berpotensi berlanjut hingga Januari 2027.

"Terlebih ancaman El Nino yang diprediksi berlangsung hingga Januari 2027," tandasnya.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dilaksanakan pada 23 September 2026 bersama Surya Utama (Uya Kuya), Anggota Komisi IX DPR RI, berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kebayoran Baru. Kegiatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi pekerja dalam menghadapi berbagai risiko pekerjaan.

Dalam kegiatan tersebut, Surya Utama mengajak masyarakat, terutama pekerja informal dan pekerja BPU, untuk tidak mengabaikan pentingnya perlindungan dalam bekerja. Menurutnya, setiap orang yang bekerja memiliki risiko, sehingga perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi salah satu bentuk ikhtiar untuk memberikan rasa aman bagi diri sendiri maupun keluarga.

Pesan tersebut sejalan dengan semangat “melindungi diri dan melindungi keluarga”, bahwa perlindungan pekerja tidak hanya memberikan manfaat bagi pekerja ketika menghadapi risiko kerja, tetapi juga memberikan ketenangan bagi keluarga yang menjadi bagian penting dari kehidupan pekerja.

Sementara itu, Rita Mariana, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kebayoran Baru, menegaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan terus mendorong perluasan kepesertaan, khususnya bagi pekerja BPU yang memiliki karakteristik pekerjaan dan tingkat risiko yang beragam.

“Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan kebutuhan bagi setiap pekerja. Kami terus berupaya mendekatkan informasi dan akses kepesertaan kepada masyarakat agar semakin banyak pekerja yang memahami pentingnya perlindungan sejak sebelum risiko terjadi,” ujar Rita Mariana.

Rita menambahkan, pekerja BPU seperti pedagang, pelaku UMKM, pekerja lepas, pengemudi, dan berbagai profesi informal lainnya juga memiliki kesempatan untuk memperoleh perlindungan melalui program BPJS Ketenagakerjaan.

Melalui kolaborasi antara Komisi IX DPR RI dan BPJS Ketenagakerjaan, sosialisasi diharapkan dapat memperkuat kesadaran masyarakat bahwa menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan langkah nyata dalam mempersiapkan diri menghadapi risiko sekaligus menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga.

“Karena bekerja adalah bagian dari perjuangan untuk keluarga, maka melindungi diri saat bekerja juga berarti melindungi keluarga,” tutup Rita.

Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan sekaligus mendorong semakin luasnya perlindungan bagi seluruh pekerja Indonesia, termasuk pekerja sektor informal.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Achmad Wildan, mengungkapkan angka tersebut masih harus diselesaikan dalam pembahasan bersama seluruh perangkat daerah.

“Masih ada sisa, harus yang nanti selesaikan Rp446 miliar,” kata Achmad Wildan, Selasa (22/9/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut terjadi setelah proyeksi defisit sebelumnya berada di kisaran Rp800 miliar pada tahap KUA-PPAS. Setelah dilakukan pembahasan dan penyesuaian, angka defisit kini berada di sekitar Rp446 miliar.

Namun, Pemkab Bogor masih harus melakukan pembahasan dengan puluhan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dari total 38 SKPD, sebagian telah menjalani pembahasan, sementara lainnya masih dalam proses.

Wildan mengatakan pemerintah daerah memilih bersikap hati-hati dalam menyusun anggaran. Sejumlah usulan dari SKPD belum langsung diakomodasi lantaran kondisi keuangan daerah yang sedang menghadapi tekanan.

“Usulan-usulan SKPD kita tahan dulu, jangan ada usulan karena memang kondisi keuangannya lagi tidak bagus,” ujarnya.

Tekanan terhadap APBD Kabupaten Bogor salah satunya berasal dari penurunan sejumlah sumber pendapatan daerah.

Wildan menyebut penerimaan dari Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) mengalami penurunan sekitar Rp107 miliar. Sementara penerimaan dari sektor pajak lainnya turun sekitar Rp44 miliar. Jika digabungkan, penurunan tersebut mencapai sekitar Rp151 miliar.

“MBLB sekitar Rp107 miliar. Opsi pajak sekitar Rp44 miliar. Totalnya Rp151 miliar,” jelasnya.

Menurut Wildan, kondisi tersebut tidak lepas dari belum dibukanya kembali aktivitas pertambangan yang menjadi salah satu sumber penerimaan daerah.

Selain MBLB, Pemkab Bogor juga masih mencermati sejumlah sektor penerimaan lain, termasuk pajak hotel dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Untuk BPHTB, pemerintah daerah masih memantau kondisi yang berkaitan dengan proses pertanahan. Karena itu, kebijakan anggaran dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.

“Kita memang semuanya masih kehati-hatian. Semua kabupaten/kota juga masih asas hati-hati,” katanya.

Di tengah tekanan fiskal tersebut, Wildan menegaskan Pemkab Bogor belum melakukan pemangkasan terhadap program SKPD secara langsung.

Pembahasan saat ini lebih diarahkan untuk memilah kebutuhan yang bersifat wajib dan mendesak dengan usulan program yang masih dapat ditunda.

Sejumlah kewajiban pemerintah tetap harus dialokasikan, seperti pembayaran pekerjaan dengan masa kalender tertentu serta gaji ke-13 dan ke-14, termasuk bagi PPPK.

Dinas Pendidikan, misalnya, justru mengalami penambahan anggaran. Salah satu penyebabnya adalah kewajiban pembayaran pekerjaan yang merupakan luncuran dari tahun sebelumnya serta kebutuhan pembayaran gaji ke-13 dan ke-14.

“Tidak ada pengurangan. Penambahannya itu yang menyebabkan defisit,” ujar Wildan.

Untuk sektor kesehatan, kebutuhan yang bersifat wajib juga tetap harus dipenuhi. Sementara rumah sakit yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) didorong meningkatkan pendapatan secara mandiri.

Ditargetkan Rampung 30 September
Pemkab Bogor masih terus mengejar penyelesaian pembahasan APBD-P 2024. Dari total 38 SKPD, pembahasan dilakukan secara bertahap sebelum masuk tahap penyelarasan akhir.

Wildan berharap seluruh proses dapat dituntaskan sesuai jadwal sehingga penetapan APBD Perubahan dapat dilakukan pada 30 September.

“Mudah-mudahan tanggal 30 September sudah ada penetapan,” katanya.

Dengan sisa defisit sekitar Rp446 miliar yang masih harus diselesaikan, pembahasan APBD-P 2024 menjadi salah satu pekerjaan penting Pemkab Bogor untuk memastikan kebutuhan wajib tetap terakomodasi tanpa mengganggu keseimbangan keuangan daerah.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengungkapkan bahwa sejumlah kasus yang mengarah pada super flu sudah ditemukan di Kota Bandung. Bahkan, beberapa pasien yang dirawat di rumah sakit telah menjalani penanganan khusus berupa isolasi.

"Super flu di Kota Bandung ini ada beberapa. Bahkan kalau melihat di rumah sakit, beberapa memang sudah dilakukan isolasi," kata  Farhan di balai kota, Selasa (22/9/2026).

Meski begitu, Farhan menjelaskan bahwa fokus penanganan dan peningkatkan kewaspadaan saat ini dipusatkan pada level rumah sakit serta fasilitas kesehatan (faskes). Ia juga memastikan seluruh faskes siap melayani dan tidak boleh ada yang menolak pasien.

Mengenai kondisi di lapangan, Farhan menyampaikan bahwa berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bandung, belum terlihat adanya lonjakan kasus yang signifikan meskipun isu ini tengah riuh di media sosial.

Kendati demikian, masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan tidak menganggap remeh gejala flu biasa, terutama yang dialami oleh anak-anak. Orang tua diminta lebih peka dan bijak dalam melihat kondisi kesehatan buah hatinya.

"Khusus untuk anak-anak, orang tua diminta tidak memaksakan anak pergi ke sekolah saat sakit dan segera memeriksakannya ke dokter," tegas Farhan.

Pemkot Bandung berharap masyarakat tetap tenang, menjaga imunitas tubuh, serta segera mengakses layanan kesehatan terdekat jika mengalami gejala flu yang memburuk.

Dedi menegaskan, hingga kini Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum memiliki utang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Menurutnya, angka Rp3,4 triliun yang selama ini menjadi perhatian publik bukan merupakan defisit anggaran, melainkan proyeksi kekurangan akibat target pendapatan yang berpotensi tidak tercapai.

“Belum, sampai sekarang Pemprov Jabar belum berutang. Itu bukan defisit, tapi diperkirakan target pendapatan tidak tercapai Rp3,4 triliun,” kata Dedi di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (22/9/2026).

Baca Juga: DPRD Jabar Minta KPID Perluas Literasi Media ke Sekolah dan Daerah

Guna menjaga keseimbangan fiskal, Pemprov Jabar kini mengkaji ulang berbagai rencana belanja yang belum mendesak. Kegiatan yang dinilai belum menjadi prioritas akan dipindahkan ke tahun anggaran berikutnya, sehingga tidak membebani kondisi keuangan daerah saat ini.

“Kalau alokasi belanjanya sudah ada tapi dinilai tidak terlalu strategis dilaksanakan tahun ini, ya sudah geser saja tahun depan,” ucapnya.

Kebijakan tersebut, kata Dedi, membuat kebutuhan pembiayaan melalui pinjaman terus berkurang. Bahkan, jika skema pinjaman akhirnya digunakan, nilainya diperkirakan jauh lebih rendah dibandingkan angka yang sempat muncul sebelumnya.

“Potensi untuk pinjam itu makin mengecil. Andaikata pun ada pinjam, pasti di bawah Rp2 triliun. Tapi saya berusaha untuk tidak pinjam,” katanya.

Dedi mengungkapkan, kondisi keuangan daerah hingga September 2026 masih cukup untuk membiayai seluruh program yang sedang berjalan. Sebab itu, pemerintah tidak melihat urgensi untuk menambah utang hanya demi menjalankan proyek-proyek baru.

“Hitungan kita sampai bulan sekarang, andaikata kita tidak membuat proyek baru, sudah cukup uangnya,” tuturnya.

Ia menegaskan, kebutuhan anggaran Rp3,4 triliun yang selama ini dibahas lebih banyak terkait rencana kegiatan yang belum dieksekusi, bukan untuk membayar atau melanjutkan program yang telah berjalan.

“Jadi Rp3,4 triliun itu sebenarnya kegiatan-kegiatan yang baru, bukan kegiatan yang sudah dilaksanakan,” ucapnya.

Satu per satu kamar dan blok hunian warga binaan digeledah secara ketat oleh tim gabungan. Tidak hanya menyisir sudut-sudut ruangan, petugas juga memeriksa badan para narapidana untuk memastikan tidak ada barang terlarang yang disembunyikan.

Meski dalam penggeledahan ini petugas tidak menemukan adanya obat-obatan terlarang atau narkotika, sejumlah barang yang dilarang berada di dalam kamar hunian tetap disita. Barang-barang tersebut di antaranya ponsel, pengisi daya (charger), pisau, gunting, hingga instalasi kabel liar.

Guna memastikan lingkungan lapas benar-benar bebas dari penyalahgunaan zat terlarang, petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bandung turut menggelar tes urine secara acak kepada para warga binaan. Dari pemeriksaan tersebut, seluruh sampel dinyatakan negatif.

Baca Juga: Polrestabes Bandung Bongkar Home Industry Liquid Vape Narkoba, yang Diracik Pengemudi Ojol

"Selanjutnya, barang-barang hasil sitaan tersebut diamankan untuk segera dimusnahkan," kata Ketua Tim Pemberantasan BNN Kota Bandung, Aiptu Dikdik Taufiq.

Razia serupa rencananya akan terus digelar secara berkala untuk menjaga kondusivitas, meminimalisasi potensi gangguan keamanan, serta memastikan lapas tetap bersih dari peredaran narkoba.

Setelah adanya tambahan tersebut, pagu anggaran Kemdiktisaintek Tahun Anggaran 2027 menjadi sebesar Rp66,440 triliun. Tambahan anggaran tersebut, akan digunakan untuk memperkuat dukungan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa melalui KIP Kuliah.

“Penambahan anggaran dan kuota ini merupakan keputusan strategis sekaligus bentuk keberpihakan negara kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu. KIP Kuliah bukan sekadar bantuan biaya pendidikan, tetapi jembatan mobilitas sosial yang memungkinkan seorang anak mengubah masa depan dirinya dan keluarganya melalui pendidikan tinggi,” ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/9).

Menurut Senator Jakarta ini, kenaikan anggaran harus diikuti penguatan tata kelola. 

“Setiap rupiah KIP Kuliah adalah amanah untuk menjaga hak pendidikan mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Penambahan kuota harus berarti semakin banyak mahasiswa dapat masuk, bertahan, lulus, dan memiliki masa depan yang lebih baik—bukan sekadar bertambahnya nama penerima,” ungkap Fahira Idris.

Untuk memastikan peningkatan anggaran dan kuota KIP Kuliah 2027 benar-benar berdampak, Fahira Idris menyampaikan enam catatan kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto. 

Pertama, menetapkan peta jalan dan target KIP Kuliah 2027 yang terukur. Kemdiktisaintek perlu memublikasikan target mahasiswa baru dan penerima berkelanjutan, distribusi PTN–PTS dan pendidikan vokasi, sebaran provinsi, serta afirmasi bagi wilayah 3T, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan. Keberlanjutan pembiayaan mahasiswa yang sedang kuliah harus dijamin sebelum memperluas penerima baru.

Kedua, menyempurnakan ketepatan sasaran dengan memadukan DTSEN dan verifikasi faktual. Data desil harus menjadi pintu awal, bukan satu-satunya penentu. 

Perubahan desil tidak boleh otomatis menggugurkan bantuan. Harus tersedia mekanisme sanggah yang mudah, batas waktu penyelesaian yang jelas, perlindungan transisi, serta verifikasi kampus bagi mahasiswa yang kondisi ekonominya tidak tergambar secara tepat dalam sistem.

Ketiga, membuka kuota dan proses seleksi secara transparan. Jumlah kuota, kriteria seleksi, realisasi penerima, serta penyaluran pada setiap perguruan tinggi perlu ditampilkan melalui dasbor publik dengan tetap melindungi data pribadi mahasiswa. 

Seluruh jalur penyaluran harus menggunakan standar nasional yang sama, berbasis kebutuhan, dapat ditelusuri, dan tidak membuka ruang bagi alokasi yang tidak transparan.

Keempat, menjamin dana diterima mahasiswa secara langsung, tepat waktu, utuh, dan layak. Bantuan biaya hidup harus disesuaikan secara berkala dengan indeks biaya hidup daerah dan disalurkan langsung ke rekening mahasiswa.

Kampus tidak boleh memotong, mengambil, menahan, atau mengenakan pungutan tambahan kepada penerima. Setiap pencairan perlu dikonfirmasi langsung oleh mahasiswa melalui sistem digital.

Kelima, memastikan KIP Kuliah memberikan akses pada pendidikan yang benar-benar bermutu. Penambahan kuota tidak boleh menjadi ruang memperbanyak mahasiswa pada program studi yang tidak memenuhi standar atau kelas jarak jauh yang tidak memiliki layanan akademik memadai. 

Kemdiktisaintek perlu memantau mutu program studi, kepatuhan pelaporan PDDikti, retensi mahasiswa, kemajuan akademik, serta menyediakan pendampingan belajar, kesehatan mental, dan pencegahan putus kuliah.

Keenam, mengukur keberhasilan hingga kelulusan dan mobilitas sosial.  Evaluasi KIP Kuliah harus mencakup tingkat kelulusan, masa studi, keberlanjutan ke pendidikan berikutnya, penyerapan kerja, kewirausahaan, serta kontribusi alumni bagi daerahnya. Platform Satu Beasiswa Indonesia dapat dikembangkan menjadi basis data penerima dan alumni yang terhubung dengan PDDikti, program magang, pembinaan karier, dunia usaha, dan kebutuhan pembangunan daerah.

Fahira Idris menegaskan, KIP Kuliah harus berkembang dari program pembiayaan menjadi ekosistem pengembangan talenta nasional. Perguruan tinggi tidak cukup hanya menerima kuota, tetapi harus bertanggung jawab memastikan penerima memperoleh pendidikan bermutu, menyelesaikan studi, dan memiliki kesiapan memasuki dunia kerja atau membangun usaha.

“Ukuran keberhasilan KIP Kuliah bukan hanya berapa besar anggarannya atau berapa banyak penerimanya. Ukuran utamanya adalah berapa banyak anak dari keluarga kurang mampu yang dapat kuliah tanpa haknya dipotong, lulus tepat waktu, mandiri secara ekonomi, dan mengangkat kesejahteraan keluarganya,” pungkas Fahira Idris.

Sebagai informasi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyampaikan penyesuaian pagu anggaran Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI, Senin (21/9). Penyesuaian tersebut mencakup tambahan anggaran sebesar Rp1,267 triliun yang diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Program KIP Kuliah. 

Anggota Banggar DPRD Jabar Rahmat Hidayat  menegaskan, utang jumbo tersebut wajib dikelola secara ketat agar tidak mengorbankan alokasi pelayanan publik dan pembangunan jangka panjang.

"Banggar meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyusun penjadwalan utang yang terukur dan transparan guna mencegah krisis fiskal di masa depan, dan  ana pinjaman Rp3,4 triliun dipatok hanya untuk membiayai program infrastruktur yang sudah ada di APBD, bukan untuk pos belanja baru," katanya Rahmat Hidayat baru -baru ini.

Sementara Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa Karya Goena, menyatakan persetujuan dewan secara prosedural telah ditempuh. Jika dana pusat nantinya cair, opsi pinjaman ini bisa saja dibatalkan.

Baca Juga: Debutan Tunggal Putra Beri Yang Terbaik Untuk Indonesia

Sementara menanggapi sorotan tersebut, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi memastikan pihaknya tidak akan terburu-buru mencairkan seluruh pinjaman demi menghindari beban bunga yang merugikan rakyat.
Sistem Bertahap (Wait and See): Pemprov akan menghitung kemampuan kas dan belanja wajib secara cermat sebelum menarik pinjaman.

" Pemprov terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dengan harapan Dana Bagi Hasil (DBH) dapat cair pada triwulan akhir 2026 sehingga pinjaman Rp3,4 triliun belum tentu dicairkan penuh," katanya.

Namun, sekitar tiga bulan terakhir, mereka disebut harus dirumahkan akibat persoalan hukum yang terjadi di lokasi usaha PT HD Arjuna di Jakarta Barat.

Kuasa hukum PT HD Arjuna, Denny Kailimang, mengatakan sengketa lahan yang berlangsung di kawasan Club de Arjuna telah membawa dampak langsung terhadap para pekerja.

"Ratusan karyawan sudah sekitar tiga bulan dirumahkan. Mereka adalah pencari nafkah bagi keluarganya. Kondisi ini tentu menjadi persoalan serius karena mereka tidak bisa melakukan aktivitas dan bekerja sebagaimana mestinya," ujar Denny.

Persoalan yang bagi sebagian pihak mungkin terlihat sebagai sengketa aset dan kepemilikan lahan, bagi para pekerja memiliki konsekuensi yang jauh lebih nyata: hilangnya kesempatan untuk bekerja dan memperoleh penghasilan.

Di titik inilah, Denny meminta aparat kepolisian segera memberikan kepastian hukum terhadap persoalan yang terjadi. Menurut dia, penyelesaian perkara tidak hanya penting bagi perusahaan, tetapi juga bagi ratusan karyawan yang kehidupannya ikut terdampak.

"Kami sebagai rakyat dan sebagai pihak yang membutuhkan perlindungan hukum hanya meminta agar persoalan ini segera diselesaikan dan tidak berlarut-larut," katanya.

Denny juga menyoroti rangkaian kejadian di lokasi, termasuk tindakan penyitaan yang menurutnya sempat dilakukan kepolisian terhadap sejumlah benda yang ditempatkan di area lahan oleh pihak yang mengaku sebagai kuasa hukum pemilik.

Ia mempertanyakan tindak lanjut tindakan tersebut dan meminta agar setiap proses yang dilakukan aparat memberikan kejelasan hukum.

"Yang kami pertanyakan, polisi datang dengan dasar pro justitia. Sebagai aparat penegak hukum, seharusnya memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan sesuai hukum acara pidana," ujarnya.

Selain sengketa lahan, PT HD Arjuna juga telah melaporkan dugaan kekerasan, kerusakan kendaraan dan penganiayaan yang disebut terjadi dalam rangkaian konflik di lokasi kepada Polda Metro Jaya.

Denny berharap laporan tersebut diproses sesuai hukum dan tidak berlarut-larut.

"Kami berharap pihak yang kami laporkan dapat diproses sesuai hukum. Ada korban kekerasan, dua mobil rusak dan beberapa anggota mengalami penganiayaan," katanya.

Namun di atas seluruh persoalan tersebut, ada kelompok yang tidak berada di meja perundingan, tetapi merasakan langsung akibatnya, para pekerja.

Mereka tidak menentukan sengketa lahan. Mereka juga bukan pihak yang mengambil keputusan atas konflik tersebut. Tetapi ketika kegiatan usaha berhenti, merekalah yang ikut kehilangan ruang untuk mencari nafkah.

"Jangan sampai persoalan ini merugikan Arjuna dan merugikan karyawan-karyawannya yang tidak bisa bekerja dengan baik," kata Denny.

Dalam situasi ketika masyarakat menghadapi tekanan kebutuhan hidup, kepastian pekerjaan menjadi semakin penting. Karena itu, penyelesaian persoalan hukum secara terang dan sesuai prosedur bukan hanya menyangkut kepentingan para pihak yang bersengketa, tetapi juga menyentuh kehidupan keluarga para pekerja.

Denny meminta kepolisian memberikan perlindungan hukum dan memastikan persoalan tersebut ditangani secara pro justitia.

"Ayo laksanakan tugas secara pro justitia," pungkasnya.

Sebab pada akhirnya, bagi ratusan karyawan Club de Arjuna, yang mereka tunggu bukan kemenangan satu pihak atas pihak lainnya.

Mereka hanya ingin satu hal yang sederhana, kembali bekerja, mendapatkan penghasilan, dan pulang membawa nafkah untuk keluarganya.

Kabar kepergian almarhum disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melalui akun media sosial pribadinya. Dalam pernyataannya, Dedi menyampaikan belasungkawa mendalam serta mengenang jasa-jasa almarhum semasa hidup dan berkarier di birokrasi pemerintahan.

“Kami menyampaikan kabar duka, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia orang tua kita semua, Bapak Danny Setiawan, mantan Gubernur Jawa Barat. Semoga almarhum diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, mendapatkan tempat mulia di sisi Allah SWT, dan semoga sekeluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan,” kata Dedi Mulyadi, Sabtu pagi (19/9/2026).

Dedi juga mengenang almarhum sebagai sosok pemimpin yang berdedikasi tinggi serta memiliki rekam jejak kerja yang baik, baik saat mengemban tugas sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) maupun ketika memimpin Jawa Barat sebagai gubernur.

Baca Juga: Dua Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Asal Garut Teridentifikasi, Tim DVI Polda Jabar Cocokkan DNA Korban Lain

“Saya menyakini Bapak Danny orang yang memberikan kebaikan dan banyak karya yang sudah diperbuat, baik selama menjadi Sekda maupun menjadi Gubernur Jabar,” tambahnya.

Semasa hidupnya, Danny Setiawan dikenal sebagai birokrat senior yang mendedikasikan sebagian besar hidupnya untuk kemajuan pembangunan di Jawa Barat, mulai dari masa kepemimpinannya sebagai Sekda hingga terpilih sebagai Gubernur Jawa Barat ke-13.

Ratusan tukang becak di Kota Bandung kini bisa bernapas lega dan tidak perlu lagi menguras tenaga fisik secara berlebih. 

Prosesi penyerahan bantuan becak listrik rersebut berlangsung di Lapangan Kodim Kota Bandung, Jumat (18/9/2026) sore.

Baca Juga: Hasil Menabung Puluhan Tahun, Tukang Becak Bisa Naik Haji Bareng Istri

Bantuan becak listrik diserahkan secara langsung oleh jajaran pimpinan daerah, mulai dari Panglima Kodam (Pangdam), Wali Kota Bandung Muhamad Farhan, hingga Dandim Kota Bandung.

Jika dilihat sekilas dari kejauhan, ratusan becak berwarna coklat ini tampak seperti becak kayuh pada umumnya. 

Namun saat didekati, moda transportasi roda tiga ini merupakan becak ramah lingkungan berbasis listrik yang diproduksi langsung oleh PT Pindad.

Baca Juga: Pindad Tampilkan Produk Pertahanan Unggulan dan Inovasi Produknya, Pameran Alutsista HUT Ke-80 TNI di Monas

Wali Kota Bandung, Muhamad Farhan, menyatakan bahwa kehadiran becak listrik ini menjadi angin segar sekaligus solusi kemanusiaan bagi para pekerja lansia di Kota Bandung.

“Kami berharap teknologi becak listrik dari PT Pindad ini bisa meringankan beban fisik mereka di jalanan Kota Bandung, sekaligus membantu mereka meningkatkan produktivitas tanpa mengabaikan faktor kesehatan di usia tua,” kata Muhamad Farhan, Jumat (18/9/2026).

Sementara itu, Ketua Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN), Letjen TNi Purn Teguh Arief Indratmoko mengatakan, ide pembagian becak listrik gratis lahir langsung dari Presiden Prabowo Subianto. 

Baca Juga: Diikuti 16.000 Peserta, Pocari Run 2026 Dongkrak Ekonomi Daerah Bandung, Farhan: Okupansi Hotel 100 Persen

“Dengan adanya becak listrik ink diharapkan dapat membantu para pengayuh lansia dapat meningkat mata pencahariannya,” ujarnya.

Selain membagikan becak listrik untuk para lansia, dalam kesempatan yang sama pemerintah juga menyalurkan bantuan sosial berbasis teknologi lainnya. 

Di antaranya adalah bantuan tablet gratis dan kacamata pintar yang dikhususkan bagi penyandang tunarungu.

Baca Juga: Kecelakaan BMW X5 Tabrak Tukang Becak dan Warung Nasi Uduk di Bandung, Diduga Pengemudi Alami Microsleep

“Pembagian tablet gratis ini ditujukan agar anak-anak, terutama yang berada di wilayah pelosok, tetap dapat mengakses ilmu pengetahuan secara luas dan setara guna mengejar ketertinggalan digital,” katanya.

Hal tersebut disampaikan Yandri saat menerima Direktur Utama (Dirut) BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat beserta jajaran di Kantor Kemendes PDT, Jakarta.

"BPJS Ketenagakerjaan ini bagus dan penting, terutama bagi masyarakat di desa yang termasuk dalam kelompok rentan. Karena kalau orang meninggal itu biayanya besar," ujar Yandri, dalam keterangan tertulis, Rabu (16/9/2026).

"Kadang mereka harus jual sawah. Permasalahan ini bisa kita atasi dengan BPJS Ketenagakerjaan," sambungnya.

Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bogor Kota Gelar Program PEKA, Dorong Ahli Waris dan Penerima Manfaat Lebih Produktif

Karena itu, Yandri mendorong percepatan penyelesaian revisi Peraturan Menteri Desa (Permendes) yang saat ini dalam tahap harmonisasi. Regulasi tersebut diharapkan dapat semakin memperkuat landasan bagi pemerintah desa untuk memberikan perlindungan bagi pekerja rentan, terutama desil 1-4.

"Ini sangat dibutuhkan di desa. Bagaimana ini bisa terealisasi yang kemudian bisa bermanfaat. Bagus, ini program sangat mulia," lanjutnya.

Dukungan tersebut disambut baik Dirut BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat. Menurutnya, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi jaring pengaman bagi pekerja dan keluarganya ketika menghadapi risiko kerja maupun meninggal dunia.

"Hanya dengan Rp 16.800 atau sekitar Rp 201.600 setahun, manfaat yang didapatkan mulai dari pengobatan sampai sembuh saat pekerja mengalami kecelakaan kerja, kemudian jika meninggal karena kecelakaan kerja akan mendapatkan manfaat sebesar 48 kali gajinya. Selanjutnya ada manfaat jaminan kematian 42 juta termasuk adanya beasiswa untuk dua orang anak sampai dengan perguruan tinggi sebesar maksimal 174 juta," terang Saiful.

Menurut Saiful, manfaat tersebut menjadi bukti negara hadir untuk menjaga keberlangsungan ekonomi pekerja dan keluarganya sehingga tidak jatuh ke dalam kemiskinan.

Sebelumnya, Kolaborasi BPJS Ketenagakerjaan dan Kemendes PDT telah berjalan melalui perlindungan kepada Tenaga Pendamping Profesional (TPP). Sejak 2021 hingga 2026, sebanyak 24.465 TPP telah terlindungi melalui 3 program yaitu JKK, JKM, dan JHT. Dari perlindungan tersebut telah dibayarkan 16.912 klaim dengan nilai Rp 89 miliar, termasuk manfaat beasiswa kepada 624 anak dengan nilai Rp 2,09 miliar.

Saiful berharap kolaborasi yang semakin kuat antara BPJS Ketenagakerjaan, Kemendes PDT, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dapat membuat perlindungan semakin mudah dijangkau.

"Insyaallah upaya kita bersama ini memberikan dampak yang luas dan menjadi berkah, khususnya untuk pengembangan masyarakat desa, sehingga mereka dapat terus berkembang dan hidup sejahtera," pungkasnya.

Secara terpisah, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Cilandak, M. Izaddin menyambut baik dukungan Mendes PDT tersebut dan menyatakan kesiapannya mengawal implementasi di wilayah.

Menurut Izaddin, instrumen APBDes adalah terobosan kunci untuk melindungi pekerja rentan di desa penyangga kota seperti di wilayah Jakarta Selatan, termasuk petani kota, pekerja informal, marbot, kader posyandu, hingga pekerja rentan lainnya.

"Dukungan Pak Menteri Desa ini sejalan dengan misi kami di Cilandak. Perlindungan pekerja rentan tidak boleh berhenti di wacana pusat, harus nyata sampai ke desa dan kelurahan. Dengan Rp 16.800 per bulan, kita bisa mencegah keluarga miskin baru akibat risiko kerja. Ini jauh lebih murah dibanding harus jual sawah seperti yang disampaikan Pak Menteri," ujar M. Izaddin.

Ia menegaskan, Cabang Cilandak akan aktif bersinergi dengan pemerintah desa/kelurahan dan pendamping desa untuk melakukan sosialisasi dan pendataan pekerja desil 1-4 agar segera terlindungi.

"Kami di Cabang Cilandak siap menjadi garda terdepan. Ketika Permendes ini sudah harmonis, kami akan jemput bola ke pemerintah desa. Kami ingin pastikan tidak ada lagi pekerja rentan di wilayah kami yang bekerja tanpa jaring pengaman," tutup Izaddin.

Penggeledahan dilakukan terkait kasus suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengungkapkan, kantor perusahaan tersebut menjadi salah satu lokasi yang digeledah penyidik dalam upaya mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Baca Juga: KPK Jerat 8 Tersangka Kasus Korupsi ATR/BPN, Kepala BPN Bogor 1 Ikut Ditahan

“Penggeledahan kali ini dilakukan di salah satu pihak swasta, yakni di kantor PT Summarecon Agung Tbk, yang berlokasi di wilayah Jakarta Timur,” ujar Budi dalam keterangannya, Jumat (18/9/2026).

Menurutnya, penggeledahan merupakan salah satu langkah penyidik untuk memperkuat pembuktian perkara. 

Tak hanya mengumpulkan alat bukti, penyidik juga berupaya memetakan keterkaitan antara pihak-pihak yang diduga berhubungan dengan perkara tersebut.

Baca Juga: Kantor BPN Kabupaten Bogor Digeledah, Penyidik Amankan Dokumen hingga Komputer Terkait Dugaan Pemalsuan 52 Sertifikat PTSL

KPK turut membuka kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran dalam rangkaian perkara yang tengah disidik.

“Termasuk untuk menelusuri bagaimana keterkaitan antar-pihak, dan apakah masih ada pihak-pihak lain yang punya peran krusial dalam konstruksi perkara ini,” kata Budi.

Penggeledahan dimulai sekitar pukul 10.00 WIB. Hingga Jumat siang, proses penggeledahan di kantor Summarecon Agung Tbk tersebut masih berlangsung.

Baca Juga: Sengketa Lahan Sanur dan Dua Pura Bersejarah Memanas, AKAMSI Desak HGB PT RM Dicabut

KPK menyebut kegiatan itu dilakukan sebagai bagian dari upaya paksa pada tahap penyidikan untuk memperoleh alat bukti yang diperlukan guna mengurai perkara secara lebih menyeluruh.

Penggeledahan terhadap pihak swasta ini menunjukkan penyidikan tidak hanya menyasar lingkungan internal ATR/BPN. 

Penyidik juga menelusuri kemungkinan keterkaitan pihak eksternal dalam perkara yang sedang ditangani.

Baca Juga: Usai Kantor BPN Bogor 1 Digeledah Polda Metro, Ini Imbauan untuk Warga

KPK memastikan perkembangan penanganan perkara akan disampaikan kepada publik sesuai dengan proses hukum yang berjalan.

“Kami akan update terus setiap perkembangannya, sebagai bentuk keterbukaan proses hukum di KPK,” ujar Budi.

Event lari Pocari Run 2026 yang diadakan selama 2 hari di 19-20 September itu diikuti sekitar 16.000 peserta.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan, besarnya jumlah peserta Pocari Run turut memberikan efek berganda terhadap aktivitas ekonomi, terutama karena sebagian besar peserta berasal dari luar Kota Bandung dan datang bersama pendamping.

"Sejauh ini peserta sudah 16.000 orang. Jadi kalau rata-rata peserta itu membawa tiga orang yang mengiringi, berarti ada dampak yang dilakukan oleh 16.000 orang selama dua hari," ujar Farhan, Jumat (18/9/2026).

Baca Juga: Tak Perlu Takut Terganggu Kendaraan, Lingkar Gelora Pakansari Bogor Kini Punya Jalur Khusus Olahraga

Menurut Farhan, kehadiran peserta dan pendamping selama pelaksanaan event turut menggerakkan sektor pariwisata. Pengunjung tidak hanya mengikuti agenda utama lari, tetapi juga berpotensi menggunakan jasa akomodasi, transportasi, kuliner hingga mengunjungi berbagai destinasi di Kota Bandung.

"Dampaknya ada positif, ada negatif. Positifnya, perekonomian, khususnya wisata berjalan dengan baik," katanya.

Tingginya animo peserta juga tercermin dari tingkat keterisian hotel di Kota Bandung. Farhan menyebut kapasitas hotel telah mencapai 100 persen menjelang pelaksanaan Pocari Run 2026.

Baca Juga: Pertamina Eco RunFest 2026 Targetkan 14 Ribu Pelari

"Okupansi hotel sudah 100 persen. Wali kota saja enggak kebagian, mesti tidur di kantor," ujar Farhan sambil bergurau.

Di sisi lain, Pemkot Bandung menyadari penyelenggaraan event dengan jumlah peserta besar akan memberikan konsekuensi terhadap mobilitas masyarakat. Untuk itu, pengaturan lalu lintas menjadi salah satu perhatian utama selama kegiatan berlangsung.

Farhan mengatakan, tidak akan ada penutupan jalan secara total. Pengaturan dilakukan melalui pengalihan arus dan berbagi ruang dengan pengguna jalan lainnya.

Baca Juga: Didukung Presiden Prabowo, Menpora Erick Apresiasi Antusiasme 12 Ribu Peserta Merdeka Run 2026

"Tidak ada penutupan jalan sama sekali. Hanya ada pengalihan dan sharing," katanya.

Pengaturan arus lalu lintas akan menjadi kewenangan kepolisian. Pemkot Bandung akan memberikan dukungan melalui Dinas Perhubungan untuk membantu mengatur kendaraan dan arus lalu lintas di sepanjang jalur yang dilalui peserta.

Farhan menyebut, kepolisian juga telah memberikan arahan agar pengaturan tetap memperhatikan pengguna jalan. Ketika berada di persimpangan dengan lampu lalu lintas, peserta tetap mengikuti aturan dan berhenti saat lampu merah.

Baca Juga: Finish di 26 Menit, Odekta Naibaho: Meriahnya Merdeka Run 2026 Bikin Merinding

"Dari kepolisian sudah menyatakan bahwa kalau ada lampu merah, semua ikut berhenti. Pengaturannya diserahkan sepenuhnya pada polisi. Kami dari Pemerintah Kota Bandung akan melakukan backup," ujarnya.

Selain lalu lintas, Pemkot Bandung menyiapkan dukungan di tingkat kewilayahan. Wilayah yang dilalui rute lari akan menghadirkan cheering point sebagai bentuk dukungan masyarakat terhadap para peserta.

"Untuk kewilayahan, setiap wilayah yang terlewati oleh jalur lari itu akan ada cheering point, orang-orang bersorak-sorak," kata Farhan.

Baca Juga: Pelari Ultra Kota Bogor, Sugoro Finardo Putro, Tuntaskan 100 Kilometer di KRB 200 Tahun 2026

Aspek kebersihan juga menjadi perhatian. Pemkot Bandung memastikan kebersihan sepanjang rute menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya Dinas Lingkungan Hidup.

Farhan mengatakan, pasukan Gober di wilayah yang dilalui rute lari akan turut dikerahkan untuk melakukan pembersihan selama dan setelah kegiatan berlangsung.

"Untuk kebersihan, 100 persen kebersihan jadi tanggung jawab kita. Enggak hanya Dinas Lingkungan Hidup, tetapi juga seluruh pasukan Gober yang dilewati wilayahnya itu akan ikut membersihkan," tuturnya.

Baca Juga: 5.000 Pelari Bakal Ramaikan Jakarta Sky Fun Run 2026, Sensasi Berlari di Jalur Layang Transjakarta

Dari sisi keamanan, patroli akan dilakukan sejak malam sebelum pelaksanaan. Dinas Perhubungan dan Satpol PP akan melakukan pemantauan di sejumlah wilayah yang menjadi bagian dari rute kegiatan.

Sedangkan untuk aspek keselamatan peserta, tim kesehatan disiagakan di titik-titik yang dinilai krusial sepanjang lintasan.

"Untuk keamanan, dari sejak malam sebelumnya, Dinas Perhubungan dan Satpol PP akan melakukan patroli di wilayah-wilayah tersebut. Sedangkan untuk keselamatannya, tim kesehatan sudah standby di titik-titik yang sangat krusial," ujar Farhan.

Baca Juga: Bogorrun 2026 Diserbu 4.100 Pelari, Peserta Antusias Taklukkan Tanjakan hingga Half Marathon

Pemkot Bandung juga memperhatikan kebutuhan peserta untuk melaksanakan ibadah salat Subuh sebelum mengikuti lomba. Bagi peserta yang berlomba pada Sabtu, salat Subuh akan dikonsentrasikan di Masjid Al Ukhuwah, Jalan Wastukencana.

Sementara bagi peserta yang mengikuti lomba pada Minggu, sejumlah titik tempat salat akan disiapkan mulai dari kawasan Cikapayang hingga Cicadas.

"Sedangkan untuk yang lari hari Minggu, masjid atau tempat salat akan mulai disediakan mulai dari Cikapayang sampai ke Cicadas. Ada beberapa titik untuk salat Subuh," katanya.

Mengejutkannya, pabrik uang plasu tersebut dijalankan oleh dua kakak beradik dengan bermodal delapan unit printer.

Tim Unit 1 Resum Satreskrim Polresta Bandung sebelumnya membongkar pabrik uang palsu yang berada di Kampung Leuwi Jambu yang sudah memproduksi Rp300 juta siap edar, dan yang dalam proses cetak mencapai Rp1 miliar, pada Rabu (16/9/2026) lalu.

Baca Juga: Polisi Bongkar Peredaran Uang Palsu di Bogor, Pelaku Gunakan Modus Penggandaan

Pembongkaran pabrik uang palsu itu berawal dari adanya laporan masyarakat, dan petugas bergerak cepat mendatangi lokasi pada Rabu (16/9/2026) sekitar pukul 15.00 WIB dan berhasil menciduk para pelaku.

Kasat Reskrim Polresta Bandung, Kompol Dwi Rio Adrian mengatakan bahwa kedua tersangka Mardonal alias Ronal dan Syahrial, diketahui mereka menyediakan bahan baku dan memproduksi uang palsu.

"Tersangka berinisial M berperan sebagai pemodal, menyediakan bahan baku, tempat, serta memproses penyelesaian akhir dan mengedarkan uang palsu pecahan Rp100.000," ucapnya dikutip Jumat (18/9/2026).

Baca Juga: Kasus Pabrik Uang Palsu di Bogor, Polisi Tetapkan Delapan Orang sebagai Tersangka

Sedangkan tersangka S bertugas mencetak uang palsu dan menjaga rumah kontrakan. Aksi pembuatan uang palsu ini telah direncanakan sejak bulan Juli 2026.

Rio mengatakan, tersangka M menyewa rumah kontrakan di Ciparay dan membeli bahan baku berupa kertas roti kiloan dari Pagarsih, Kota Bandung. Tak hanya itu, pelaku juga membeli delapan unit printer secara bertahap menggunakan uang pinjaman.

"Awal September, tersangka mulai memproduksi uang palsu pecahan Rp 100.000. Karena bekerja sendiri, ia kemudian mengajak kakak kandungnya untuk membantu proses pencetakan," kata dia.

Baca Juga: Uang Palsu Sebanyak Rp1,3 Miliar Siap Edar Jadi Bukti Penggerebekan Pabriknya di Bogor, 4 Tersangka Ditangkap  

Ia mengatakan, modus yang digunakan para tersangka dalam mengedarkan uang palsu ini terbilang cukup cerdik. 

Pelaku menyelipkan uang palsu di antara uang asli saat bertransaksi guna menghindari kecurigaan warga.

Adapun sasaran peredaran mereka menyasar pedagang kecil di pinggir jalan dan penjual bensin eceran.

Baca Juga: Setor Tunai Pakai Uang Palsu, Pria di Klapanunggal Ditangkap Polisi

"Total uang palsu yang sudah tercetak mencapai sekitar Rp 1.000.000.000. Dari jumlah tersebut, uang yang siap edar sebesar Rp7.100.000, dan yang sudah berhasil beredar di masyarakat diperkirakan sekitar Rp1.000.000," kata dia.

Dalam penggerebekan pabrik uang palsu tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 1 unit laptop, 8 unit printer, 1 unit CPU, bahan kertas, cat semprot, alat sablon, tinta, serta kertas putih bahan uang palsu yang diperkirakan bernilai Rp700.000.000 jika dicetak. 

Selain itu, desain master uang palsu didapatkan tersangka dengan mengunduhnya dari internet lalu diedit menggunakan aplikasi Photoshop.

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Halida Nuriah Hatta, Ketua Dewan Pengurus Yayasan Hatta, di St. Regis Jakarta, Jakarta Selatan.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat menyampaikan bahwa sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Koperasi merupakan langkah penting dalam memastikan perlindungan sosial menjangkau seluruh lapisan pekerja, termasuk sektor koperasi dan ekonomi kerakyatan.

"Melalui kerja sama ini, kami ingin memastikan pekerja dan ekosistem koperasi mendapat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara mudah, cepat dan berkelanjutan," ucap Saiful.

Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan dan Jamdatun Perkuat Penegakan Kepatuhan, Pastikan Hak Pekerja Atas Jaminan Sosial Terpenuhi

Saiful mengapresiasi penghargaan Bakti Koperasi Pradana Nayaka pada Acara Koperasi Awards 2026 ini menjadi energi baru untuk terus berinovasi, berkolaborasi, dan menghadirkan manfaat yang semakin luas.

"BPJS Ketenagakerjaan selalu siap memperkuat sinergi dengan Kementerian Koperasi dan seluruh gerakan koperasi di Indonesia," tambahnya.

Lebih lanjut, Saiful memaknai penghargaan tersebut sebagai amanah untuk terus memperkuat kontribusi dalam membangun ekosistem koperasi yang sehat, produktif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Joko Juliantono menegaskan bahwa sesuai amanat Presiden Prabowo Subianto, seluruh jajaran pemerintahan harus mulai membiasakan kerja kolaboratif untuk menyukseskan program-program prioritas nasional.

"Kita harus membangun super tim sehingga mudah-mudahan dengan kolaborasi dan tim yang kuat, kita bisa menyukseskan berbagai program yang dilaksanakan pemerintah," ujar Ferry.

Kolaborasi strategis ini merupakan wujud nyata komitmen bersama dalam memberikan perlindungan menyeluruh bagi ekosistem koperasi, mulai dari pengurus, pengelola, pekerja, hingga anggota yang aktif dalam kegiatan produktif.

Ruang lingkup kerja sama mencakup perlindungan program BPJS Ketenagakerjaan pada ekosistem koperasi, pertukaran data dan informasi kepesertaan, serta penguatan akses layanan daftar dan bayar kepesertaan. Langkah ini juga mendukung penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih agar para penggerak ekonomi di dalamnya memperoleh perlindungan atas risiko kerja.

Menanggapi penghargaan tersebut, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Cilandak, M. Izaddin, menegaskan bahwa pihaknya siap menerjemahkan kolaborasi tingkat pusat tersebut hingga ke level cabang.

Menurut Izaddin, koperasi adalah soko guru ekonomi rakyat yang pekerjanya wajib mendapat proteksi penuh, baik dari risiko kecelakaan kerja, Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), maupun Jaminan Kematian (JKM).

"Penghargaan Koperasi Awards 2026 ini adalah bukti bahwa negara hadir untuk ekosistem koperasi. Di wilayah kerja Jakarta Cilandak, kami mencatat ratusan koperasi aktif, termasuk Koperasi Merah Putih dan koperasi karyawan. Ini menjadi fokus kami untuk memastikan seluruh pengurus, pengelola, dan anggotanya yang bekerja aktif terlindungi," ujar M. Izaddin.

Ia menambahkan, pihaknya akan mempermudah akses daftar dan bayar iuran bagi koperasi melalui agen Perisai dan kanal digital.

"Kami ingin koperasi tidak hanya sehat secara usaha, tapi juga sehat dalam perlindungan pekerjanya. Pekerja yang merasa aman, pasti lebih produktif. Itu kunci keberlangsungan usaha koperasi," tutup Izaddin.

Dalam agenda yang berlangsung pada 19–21 September 2026 di New York, Amerika Serikat tersebut, keduanya dijadwalkan membahas berbagai peluang kerja sama strategis yang menyentuh masa depan Jakarta, mulai dari transportasi publik, udara bersih, pengelolaan air, ketahanan pesisir, persoalan sampah, hingg keterjangkaun harga pangan.

U20 merupakan engagement group G20 yang menjadi wadah bagi para pemimpin kota besar dunia menyampaikan perspektif dan rekomendasi kebijakan perkotaan. Siklus U20 2026 dipimpin bersama Kota New York dan Kota Los Angeles. Jakarta telah lama menjadi bagian dari U20 dan terus berpartisipasi dalam kerja sama antarkota untuk menjawab tantangan perkotaan bersama.

Baca Juga: Polda Jabar Cokok 4 Peretas Data Pribadi,  data Pejabat Negara Jual Hasil Retasan Hingga Ratusan Ribu Rupiah

Dalam surat undangan tertanggal 27 Juli 2026, Mayor Mamdani mengajak Gubernur Pramono Anung bergabung dengan para pemimpin kota dunia di New York, bertepatan dengan pembukaan Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

Selama tiga hari, para pemimpin kota akan membahas solusi atas krisis perumahan, perubahan iklim, mobilitas manusia, dan kesempatan ekonomi, serta merumuskan U20 2026 Communiqué.

Selain menghadiri U20, Pramono Anung  dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan Mayor Zohran Mamdani pada Minggu (20/9/2026).

Baca Juga: Erick Thohir dan Pramono Anung Tegaskan Kesiapan dan Dukungan Menuju FIFA ASEAN Cup 2026 di Acara Roll To Glory  Family Parade

Melalui pertemuan ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin mendorong kerja sama antarkota menjadi program konkret yang bermanfaat bagi masyarakat kedua kota.

Dalam rangkaian kunjungan yang sama, Gubernur Pramono Anung dijadwalkan menjadi pembicara pada Heat Roundtable bersama C40 Cities, Harvard University’s Salata Institute for Climate and Sustainability, dan Atlantic Council’s Climate Resilience Center. 

Forum tersebut akan mempertemukan para pemimpin kota, termasuk Wali Kota Freetown dan Wali Kota Paris, untuk bertukar pengalaman mengenai tantangan panas perkotaan dan ketahanan iklim.

Baca Juga: Jakarta Robotic Games 2026 Cetak Talenta Muda, Pramono Anung Siapkan Jalan ke Ajang Internasional

Di bidang olahraga dan pariwisata, Pramono Anung dijadwalkan menandatangani Letter of Intent dengan New York University (NYU). Kerja sama ini diarahkan untuk mendukung pengembangan industri olahraga dan kepariwisataan, termasuk pemasaran dan manajemen event, melalui pendidikan dan kolaborasi internasional.

Staf Khusus Gubernur Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim mengatakan, undangan itu menempatkan Jakarta di meja yang sama dengan kota-kota dunia yang sedang merumuskan agenda perkotaan.

“Surat undangan Mayor Mamdani jelas menempatkan perumahan, iklim, mobilitas, dan kesempatan ekonomi sebagai pekerjaan bersama kota-kota besar. Jakarta datang ke New York untuk berkontribusi, belajar, dan membawa pulang kerja sama yang bisa diwujudkan menjadi program bagi warga,” ujar Chico, dalam keterangannya, Jumat (18/9/2026).

Baca Juga: Siapkan Aturan Baru, Pramono Anung Pastikan Pelindungan Perempuan Jadi Prioritas Pembangunan Jakarta

Rangkaian kunjungan ini menjadi kesempatan bagi Jakarta memperkuat perannya dalam kerja sama kota-kota dunia, sekaligus membawa pulang pengetahuan dan kemitraan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas hidup warga Jakarta.

Aksi turun ke jalan ini merupakan bentuk solidaritas sekaligus jeritan hati para karyawan akibat penutupan tempat kerja mereka yang berujung pada hilangnya mata pencaharian ratusan kepala keluarga.

Dalam unjuk rasa tersebut, para karyawan tampil kompak mengenakan seragam kerja kebanggaan mereka bermotif merah muda dan kuning. Mereka juga membentangkan puluhan poster dan spanduk dengan warna dominan putih dan merah.

Melalui berbagai atribut aksi tersebut, para karyawan secara lantang menyuarakan kegelisahan dan keputusasaan mereka.

Sejumlah tulisan yang dibentangkan di antaranya,  "Kami Perlu Makan, Jangan Tutup Tempat Kerja Kami", "Di Mana Keadilan Kalau Semua Orang Bisa Segel Tempat Kerja Kami?", "Tempat Kerja Kami Ditutup, Siapa yang Menampung Kami?", "Anak Kami Perlu Makan", "Anak Kami Perlu Sekolah", "Ke Mana Kami Harus Mengadu?", hingga "Kami Ini Korban."

Dan berbagai tulisan lainnya

Kegiatan penyampaian aspirasi ini berlangsung kondusif dan tertib di bawah pengawalan aparat kepolisian setempat yang turut berjaga untuk mengamankan area gerbang utama fasilitas.

Aksi ini dipicu oleh penutupan atau penyegelan area operasional Club de Arjuna akibat adanya imbas dari permasalahan pendudukan lahan milik PT HD Arjuna oleh organisasi kemasyarakatan secara tidak legal. Konflik yang terjadi membuat para karyawan secara praktis tidak dapat bekerja dan kehilangan penghasilan untuk menghidupi keluarga mereka.

Menanggapi aksi solidaritas tersebut, manajemen PT Arjuna Prabadwipa Amarta turut angkat bicara dan menyampaikan keprihatinan yang mendalam. Pihak perusahaan memaklumi aksi penyampaian pendapat ini sebagai bentuk murni suara hati para pekerja yang menjadi korban langsung dari situasi sengketa yang terjadi.

Irwan Hadianto, selaku General Manager PT Arjuna Prabadwipa Amarta, menyampaikan empatinya serta menegaskan harapan perusahaan agar krisis yang berdampak pada nasib ratusan karyawan ini dapat segera terselesaikan.

"Kami membenarkan bahwa pada hari ini telah berlangsung aksi massa yang dilakukan secara damai di area Club de Arjuna untuk menyuarakan aspirasi dan kegelisahan karyawan. Kami dari pihak manajemen sangat memahami beban berat yang kini dipikul oleh mereka beserta keluarganya. Saat ini, kami terus berupaya maksimal dan berdoa agar proses hukum yang sedang bergulir terkait Club de Arjuna dapat berjalan dengan cepat dan menghasilkan keputusan yang baik. Harapan dan tujuan utama kami satu, yaitu agar tempat ini bisa beroperasi kembali sehingga karyawan-karyawan kami dapat segera bekerja lagi," jelas Irwan.

Melalui aksi damai ini, para karyawan dan pihak manajemen memiliki satu harapan yang selaras. Mereka menegaskan bahwa niat utama para pekerja hanyalah mencari nafkah yang halal demi memenuhi kebutuhan keluarga.

Seluruh pihak berharap persoalan ini tidak berlarut-larut dalam ketidakpastian yang semakin mencekik roda ekonomi keluarga para pekerja. Bagi para karyawan, tempat kerja bukan sekadar gedung atau tempat menjalankan aktivitas, melainkan sumber penghidupan bagi mereka dan keluarga yang berada di belakangnya.

Hal tersebut disampaikan Yandri saat menerima Direktur Utama (Dirut) BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat beserta jajaran di Kantor Kemendes PDT, Jakarta.

"BPJS Ketenagakerjaan ini bagus dan penting, terutama bagi masyarakat di desa yang termasuk dalam kelompok rentan. Karena kalau orang meninggal itu biayanya besar," ujar Yandri, dalam keterangan tertulis, Rabu (16/9/2026).

"Kadang mereka harus jual sawah. Permasalahan ini bisa kita atasi dengan BPJS Ketenagakerjaan," sambungnya.

Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan dan Jamdatun Perkuat Penegakan Kepatuhan, Pastikan Hak Pekerja Atas Jaminan Sosial Terpenuhi

Karena itu, Yandri mendorong percepatan penyelesaian revisi Peraturan Menteri Desa (Permendes) yang saat ini dalam tahap harmonisasi. Regulasi tersebut diharapkan dapat semakin memperkuat landasan bagi pemerintah desa untuk memberikan perlindungan bagi pekerja rentan, terutama desil 1-4.

"Ini sangat dibutuhkan di desa. Bagaimana ini bisa terealisasi yang kemudian bisa bermanfaat. Bagus, ini program sangat mulia," lanjutnya.

Dukungan tersebut disambut baik Dirut BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat. Menurutnya, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi jaring pengaman bagi pekerja dan keluarganya ketika menghadapi risiko kerja maupun meninggal dunia.

"Hanya dengan Rp 16.800 atau sekitar Rp 201.600 setahun, manfaat yang didapatkan mulai dari pengobatan sampai sembuh saat pekerja mengalami kecelakaan kerja, kemudian jika meninggal karena kecelakaan kerja akan mendapatkan manfaat sebesar 48 kali gajinya. Selanjutnya ada manfaat jaminan kematian 42 juta termasuk adanya beasiswa untuk dua orang anak sampai dengan perguruan tinggi sebesar maksimal 174 juta," terang Saiful.

Menurut Saiful, manfaat tersebut menjadi bukti negara hadir untuk menjaga keberlangsungan ekonomi pekerja dan keluarganya sehingga tidak jatuh ke dalam kemiskinan.

Sebelumnya, Kolaborasi BPJS Ketenagakerjaan dan Kemendes PDT telah berjalan melalui perlindungan kepada Tenaga Pendamping Profesional (TPP). Sejak 2021 hingga 2026, sebanyak 24.465 TPP telah terlindungi melalui 3 program yaitu JKK, JKM, dan JHT. Dari perlindungan tersebut telah dibayarkan 16.912 klaim dengan nilai Rp 89 miliar, termasuk manfaat beasiswa kepada 624 anak dengan nilai Rp 2,09 miliar.

Saiful berharap kolaborasi yang semakin kuat antara BPJS Ketenagakerjaan, Kemendes PDT, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dapat membuat perlindungan semakin mudah dijangkau.

"Insyaallah upaya kita bersama ini memberikan dampak yang luas dan menjadi berkah, khususnya untuk pengembangan masyarakat desa, sehingga mereka dapat terus berkembang dan hidup sejahtera," pungkasnya.

Secara terpisah, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Cilandak, M. Izaddin menyambut baik dukungan Mendes PDT tersebut dan menyatakan kesiapannya mengawal implementasi di wilayah.

Menurut Izaddin, instrumen APBDes adalah terobosan kunci untuk melindungi pekerja rentan di desa penyangga kota seperti di wilayah Jakarta Selatan, termasuk petani kota, pekerja informal, marbot, kader posyandu, hingga pekerja rentan lainnya.

"Dukungan Pak Menteri Desa ini sejalan dengan misi kami di Cilandak. Perlindungan pekerja rentan tidak boleh berhenti di wacana pusat, harus nyata sampai ke desa dan kelurahan. Dengan Rp 16.800 per bulan, kita bisa mencegah keluarga miskin baru akibat risiko kerja. Ini jauh lebih murah dibanding harus jual sawah seperti yang disampaikan Pak Menteri," ujar M. Izaddin.

Ia menegaskan, Cabang Cilandak akan aktif bersinergi dengan pemerintah desa/kelurahan dan pendamping desa untuk melakukan sosialisasi dan pendataan pekerja desil 1-4 agar segera terlindungi.

"Kami di Cabang Cilandak siap menjadi garda terdepan. Ketika Permendes ini sudah harmonis, kami akan jemput bola ke pemerintah desa. Kami ingin pastikan tidak ada lagi pekerja rentan di wilayah kami yang bekerja tanpa jaring pengaman," tutup Izaddin.

‎
‎Peresmian tersebut turut dihadiri jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor serta para camat se-Kota Bogor.
‎
‎Dedie mengatakan, hadirnya Sentra Kuliner Pasar Jambu Dua merupakan hasil dari proses panjang yang dilalui dengan doa dan kesabaran berbagai pihak.
‎
‎"Ini berkat doa-doa dan kesabaran dari semua. Akhirnya Pasar Kuliner Jambu Dua bisa kita resmikan. Cukup panjang, kurang lebih empat bulan. Tapi sekarang peminatnya, terutama tenant-nya, ada 184 tenant di sini," katanya.
‎
‎Menurutnya, keberadaan sentra kuliner tersebut mendapat respons positif dari para pedagang. Ia menyebut, sejumlah tenant mengaku senang karena harga sewa yang diberlakukan masih cukup terjangkau dan berada dalam masa promosi.
‎
‎"Tadi saya ngobrol dengan para pedagang, mereka pada umumnya rata-rata merasa senang karena pertama harga sewanya masih reasonable, masih dalam situasi promosi," ujarnya.
‎
‎Meski demikian, Dedie menyebut akan ada penyesuaian harga sewa secara bertahap. Ia berharap pengelola tetap memberikan insentif kepada para tenant agar dapat menjadi stimulus bagi para pelaku usaha untuk terus berkembang.
‎
‎"Lambat laun tentu akan ada penyesuaian. Namun, saya berharap kepada pengelola tetap beri insentif kepada para tenant ini sebagai stimulus mereka bisa terus berkarya, menyambut peminat-peminat kuliner dari bukan hanya dari Kota Bogor, tapi dari seluruh Jabodetabek," jelasnya.
‎
‎Dedie juga berharap keberhasilan Pasar Jambu Dua dapat menjadi momentum untuk mendorong perkembangan pasar-pasar lainnya di Kota Bogor.
‎
‎Ia menyebut Pasar Gembong Sukasari saat ini juga mulai mengalami peningkatan jumlah tenant dan telah diisi sejumlah usaha kuliner. Ke depan, pasar tersebut diharapkan dapat berkembang menjadi salah satu destinasi kuliner di Kota Bogor.
‎
‎"Pasar Jambu Dua alhamdulillah perjuangan panjang dengan doa-doa yang panjang sekarang sudah bisa kita banggakan. Pasar Gembong Sukasari juga alhamdulillah tenant sudah semakin banyak, kemudian juga kuliner juga sudah masuk, mudah-mudahan juga nanti menjadi tempat destinasi kuliner juga di Kota Bogor," tuturnya.
‎
‎Selain itu, Dedie mengungkapkan Pasar Merdeka saat ini tengah dalam tahap persiapan dan ditargetkan dapat diresmikan dalam waktu sekitar dua bulan ke depan.
‎
‎"Mudah-mudahan juga sama suksesnya seperti Jambu Dua," katanya.
‎
‎Namun, di balik antusiasme terhadap sentra kuliner tersebut, Dedie memberikan sejumlah catatan kepada pengelola terkait kenyamanan pengunjung.
‎
‎Untuk itu, ia meminta pengelola melakukan penataan ulang terhadap sejumlah bagian di area sentra kuliner. Jika diperlukan, beberapa bagian bangunan yang dinilai mengganggu dapat dibongkar atau diratakan untuk memberikan ruang yang lebih nyaman bagi pengunjung.
‎
‎Ia menilai pembenahan tersebut penting karena pengunjung yang datang tidak hanya berasal dari Kota Bogor, tetapi juga dari luar daerah.
‎
‎"Memang ini saya kritiknya mungkin tata letak, layout meja, kemudian juga sirkulasi udara, mau tidak mau memang harus disesuaikan dengan banyaknya tenant ini. Karena jauh-jauh orang, tadi saya dengar ada yang dari Sukabumi, dari Tangerang, banyak sekali dari Jakarta. Mereka berjuang naik kereta katanya ke Bogor," ungkapnya. 
‎
‎"Jadi saya minta kepada pengelola, coba ditata lagi. Kalau perlu ada tembok yang enggak enakeun dibongkar, diratain, meja-mejanya juga disusun lagi. Kemudian juga mungkin kipas anginnya ditambah. Buat malam juga penerangan ditambah, live music-nya akustik juga boleh. Pokoknya ramein pasar deh. Semua harus berniaga di pasar," sambungnya. 
‎
‎Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) Perumda Pasar Pakuan Jaya, Jenal Abidin, mengaku bersyukur Sentra Kuliner Pasar Jambu Dua kini telah aktif dan mulai ramai dikunjungi masyarakat.
‎
‎"Syukur alhamdulillah bahwa Pasar Jambu Dua ini sudah aktif. Kemudian sudah ramai dengan pengunjung. Banyak juga para pedagang yang sangat baik berminat untuk berjualan di Pasar Jambu Dua," kata Jenal.
‎
‎Jenal juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses pengembangan Pasar Jambu Dua, khususnya Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim.
‎
‎"Saya ucapkan sangat banyak terima kasih khususnya kepada Pak Wali Kota Bogor yang sudah mensupport perjuangan kami untuk bagaimana bisa meramaikan pasar ini," pungkasnya.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 15–16 September 2026, tersebut diikuti sebanyak 1.516 mahasiswa baru dari tujuh fakultas dan Sekolah Vokasi di lingkungan Unpak. 

Pelaksanaan PKKMB 2026 berjalan dengan sukses dan lancar. Seluruh rangkaian kegiatan dapat diikuti mahasiswa baru dengan tertib, mulai dari pengenalan lingkungan kampus, pembekalan akademik dan kemahasiswaan, hingga penyampaian materi mengenai karakter, kebangsaan, serta pemanfaatan teknologi di era kecerdasan artifisial. 

Antusiasme mahasiswa baru terlihat sepanjang kegiatan. Beragam materi yang disampaikan tidak hanya menjadi pengenalan awal terhadap kehidupan perguruan tinggi, tetapi juga memberikan gambaran mengenai nilai, budaya, serta tanggung jawab yang harus dimiliki mahasiswa selama menjalani pendidikan di Unpak. 

Baca Juga: Unpak Gelar Wisuda S1 hingga S3 Diikuti 575 Wisudawan dan Wisudawati

Ketua Panitia PKKMB sekaligus Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Unpak, Dr. Ir. Singgih Irianto, mengatakan pemilihan tema tersebut merupakan respons terhadap perubahan kehidupan masyarakat dan pendidikan tinggi di tengah perkembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI). 

Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya mampu menggunakan teknologi. Mereka juga dituntut memiliki kemampuan berpikir kritis, menjaga integritas akademik, menyaring informasi, serta memanfaatkan AI secara etis dan bertanggung jawab. 

“Tema tersebut dipilih sebagai respons terhadap perubahan kehidupan masyarakat dan pendidikan tinggi di era kecerdasan artifisial,” ujar ketua panitia. 

Ia menambahkan, PKKMB juga menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila, integritas, toleransi, gotong royong, kedisiplinan, serta karakter kebangsaan yang diperkuat melalui budaya Kepakuanan. 

Adapun 1.516 mahasiswa baru yang mengikuti PKKMB 2026 berasal dari tujuh fakultas dan Sekolah Vokasi, dengan rincian Fakultas Hukum sebanyak 131 mahasiswa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 416 mahasiswa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 152 mahasiswa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya 321 mahasiswa, Fakultas Teknik 254 mahasiswa, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 177 mahasiswa, serta Sekolah Vokasi 65 mahasiswa. 

Singgih menjelaskan, PKKMB bertujuan memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru agar dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan kampus dan sistem pendidikan di perguruan tinggi. 

Selain itu, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mengenalkan sistem akademik, budaya ilmiah, organisasi kemahasiswaan, sekaligus menanamkan nilai karakter silih asih, silih asah, dan silih asuh kepada mahasiswa baru Unpak. 

Rangkaian PKKMB yang berlangsung selama dua hari tersebut sekaligus menjadi langkah awal bagi 1.516 mahasiswa baru untuk mengenal lebih dekat kehidupan akademik dan kemahasiswaan di Unpak. 

Dengan materi yang disesuaikan dengan tantangan perkembangan zaman, kegiatan ini mengarahkan mahasiswa agar tidak hanya siap mengikuti proses pembelajaran, tetapi juga mampu menjalani kehidupan kampus dengan menjunjung etika, tanggung jawab, dan karakter. 

Rektor Unpak Prof. Didik Notosudjono dalam sambutannya menilai tema PKKMB tahun ini sangat relevan dengan tantangan zaman. 

Ia mengatakan perkembangan AI telah memasuki hampir seluruh aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, penelitian, dunia kerja, industri, pemerintahan, ekonomi kreatif, kesehatan, hingga pola komunikasi dan pengambilan keputusan. 

Menurut Didik, perkembangan teknologi memberikan peluang besar, tetapi harus diimbangi dengan manusia yang memiliki etika dan karakter. 

“Jangan hanya menjadi generasi yang mampu menggunakan teknologi. Jadilah generasi yang mampu mengendalikan, mengarahkan, dan menggunakan teknologi untuk kemanusiaan dan kemajuan bangsa,” pesan Prof. Didik kepada mahasiswa baru. 

Ia menegaskan bahwa AI boleh semakin cerdas, tetapi manusia tidak boleh kehilangan nurani. Kemajuan teknologi juga tidak boleh membuat karakter tertinggal. 

“Informasi boleh semakin cepat, tetapi kebenaran, etika, dan tanggung jawab harus tetap menjadi pedoman,” katanya. 

Prof. Didik juga mengingatkan bahwa makna bela negara di abad ke-21 tidak selalu berkaitan dengan mengangkat senjata. Di era AI, bela negara juga diwujudkan melalui kecakapan digital dan kecerdasan moral. 

Mahasiswa, lanjut dia, harus mampu membedakan informasi dan disinformasi, inovasi dan penyalahgunaan teknologi, serta kebebasan berekspresi dan tindakan yang merugikan orang lain. 

Ia mendorong mahasiswa menggunakan AI untuk membantu proses berpikir, bukan menggantikannya. Teknologi juga harus dimanfaatkan untuk berkarya, bukan melakukan kecurangan akademik. 

“Gunakan teknologi untuk membangun peradaban, bukan untuk menyebarkan kebencian. Dan gunakan kecerdasan digital untuk memperkuat persatuan, bukan untuk memperbesar perpecahan,” tegasnya. 

Di hadapan mahasiswa baru, Prof. Didik menegaskan bahwa Unpak tidak hanya ingin mencetak mahasiswa dengan indeks prestasi akademik tinggi, tetapi juga manusia yang unggul dalam ilmu, mandiri dalam berpikir dan bertindak, serta berkarakter dalam kehidupan. 

Hal tersebut sejalan dengan visi Unpak, yakni “Unggul, Mandiri dan Berkarakter. Menurut Prof. Didik, unggul berarti mahasiswa memiliki kompetensi, wawasan, kreativitas, daya saing, serta kemampuan menghasilkan karya terbaik. 

Mandiri berarti mampu berpikir kritis, mengambil keputusan secara bertanggung jawab, tidak mudah bergantung kepada orang lain, dan berani menghadapi tantangan. 

Handy Purnama

Dari belasan korban yang dilaporkan, dua warga asal Kabupaten Garut telah dipastikan meninggal dunia setelah data antemortem milik mereka cocok dengan hasil pemeriksaan.

Untuk mempercepat identifikasi, kepolisian bersama pemerintah daerah setempat telah mendirikan Posko DVI di wilayah Garut sejak beberapa hari terakhir. Posko ini bertugas mengumpulkan data medis hingga sampel DNA dari keluarga terdekat korban.

Berdasarkan data terbaru dari kepolisian, sebanyak 11 warga Garut saat ini masih dalam proses pendalaman dan identifikasi lanjutan. Sebagian besar warga Garut yang berada di atas Kapal Virgo tersebut diketahui bekerja sebagai awak kapal.

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rochmawan, menyatakan bahwa koordinasi erat terus dilakukan bersama Tim DVI Mabes Polri agar penanganan data korban berjalan cepat dan akurat.

Baca Juga: Polda NTT Konfirmasi Penemuan Satu Lagi Jenazah di Bangkai KM Putri Sakinah

"Pihak kepolisian terus berkoordinasi dengan Tim DVI Mabes Polri agar proses identifikasi korban lainnya dapat segera tuntas dan diserahkan kepada pihak keluarga," kata Kombes Pol Hendra Rochmawan, Rabu, (16/9/2026).

Hingga saat ini, tim gabungan masih terus menyisir data DNA serta dokumen pendukung dari pihak keluarga guna memastikan identitas seluruh korban Kapal Virgo yang tenggelam di perairan Laut Jawa tersebut.

Hal tersebut disampaikan Wayan saat melakukan sosialisasi etika dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Khusus anggota DPR RI ke Polresta Pangkalpinang, Rabu (16/9/2026).

Dalam kunjungan tersebut, ia menemukan adanya program pendidikan yang menurutnya dapat memberikan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi, bahkan ke luar negeri.

“Saya mengapresiasi Program Merajut Akademi dalam memutus mata rantai keterbelakangan Pendidikan yang digagas oleh Polresta Pangkal Pinang ini. Kagum saya karena tiba-tiba polisi mengerjakan urusan Pendidikan juga. Maksud apa? Jadi di sini di kota Pangkalpinang ini Polresta membantu pendidikan dari anak SD SMP SMA perguruan tinggi sampai ke luar negeri. Lalu, apakah polisi mengeluarkan biaya? Untuk itu ternyata malah tidak,” jelas Wayan usai memimpin kunjungan kerja MKD DPR RI ke Polresta Pangkalpinang, Rabu (16/9).

Menurut Wayan, program tersebut tidak menjadikan Polresta Pangkalpinang sebagai pihak yang menanggung biaya pendidikan peserta. Polresta berperan menyiapkan tenaga, pikiran, dan waktu sebagai penghubung agar anak-anak dari jenjang SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi dapat memperoleh akses pendidikan yang lebih luas.

“Jadi, di program ini, Polresta Pangkal Pinang menyiapkan tenaga, pikiran, waktu sebagai penghubung. Agar anak-anak SD SMP SMA perguruan tinggi bisa sampai ke luar negeri dengan cara bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi yang ada, dan sekolah-sekolah yang ada bahkan dengan Pemda setempat juga.”

Atas program tersebut, Wayan berharap langkah yang dilakukan Polresta Pangkalpinang dapat diikuti atau dicontoh oleh Polresta lainnya. Menurutnya, program tersebut dapat membantu anak-anak dari keluarga tidak mampu untuk memperoleh pendidikan terbaik sekaligus terus menggapai cita-cita dan impian mereka.

Sementara itu, Kapolresta Pangkalpinang Kombes Pol. Indra Wijatmiko menjelaskan bahwa pihaknya menargetkan dapat menjaring 150 peserta setiap tahun melalui program tersebut. Hingga saat ini, sebanyak 78 peserta telah mendaftar dalam program Merajut Akademis Memutus Mata Rantai Keterbelakangan Pendidikan.

“Kami juga menyeleksi siapa-siapa saja yang bisa masuk dalam program ini. Dan sebelum memulai Pendidikan, kami lebih dulu memberikan pelatihan berupa nilai-nilai kebangsaan kepada peserta. Dengan memperkuat jiwa nasionalis, setelah mental ideologinya diperkuat, tentu mereka kelak akan ingat bahwa ada uang rakyat yang menjadikan mereka ada di titik tersebut,” jelas Indra Wijatmiko. 

Kegiatan edukasi sekaligus promosi ikan hias yang digelar di Pusat Produksi Inspeksi dan Sertifikat Hasil Perikanan (PPISHP) Cengkareng, ini, menyita perhatian ratusan anak-anak PAUD, TK dan SD dari Jakarta Barat. Mereka diperkenalkan dengan puluhan jenis ikan hias dari 39 anggota APIC.

Kegiatan bertajuk "Gebyar Edukasi Ikan Hias" ini dibuka Rabu (16/9) pagi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Jakarta Barat Depika Romadi, mewakili Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah. Pemukulan gong dilakukan oleh Ketua PWI Jaya Kesit Budi Handoyo.

Acara pembukaan juga dihadiri Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat Agus Ramdani. Sementara, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Hasudungan, hadir belakangan dan melihat langsung tempat usaha ikan hias di bagian bawah.

Menjawab pertanyaan wartawan, Ketua PWI Jaya Kesit Budi Handoyo kembali mengurai pujiannya atas terselenggaranya kegiatan "Gebyar Edukasi Ikan Hias" dari kolaborasi APIC dan Pokja PWI Wali Kota Jakarta Barat ini.

Sementara itu, ketua APIC Bryan Gautama menyatakan bahwa "Gebyar Edukasi kan Hias"   ini baru langkah awal dari rangkaian kegiatan lain yang akan digelar bersama Pokja PWI Wali Kota Jakarta Barat.

Tokoh pemuda dan penggerak kegiatan kemasyarakatan ini juga optimistis dunia ikan hias akan semakin disukai oleh anak-anak, baik dari PAUD, TK dan SD.

"Selama tiga bulan ke depan ini kami akan terus menggelar pameran seperti ini. Dua atau tiga hari dalam seminggu anak-anak PAUD, TK dan SD akan datang ke mari, meramaikan Tempat Promosi Hasil Perikanan (TPHP) ini," jelas Bryan Gautama.

Di sisi lain, Bryan Gautama juga mengapresiasi rencana Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Hasudungan, untuk lebih meningkatkan performa PPISHP atau TPHP Cengkareng ini.

Hasudungan awalnya memuji gelaran "Gebyar Ikan Hias" ini, dengan menyebut bahwa kegiatan tersebut tidak hanya menjadi sarana memperkenalkan dunia ikan hias kepada masyarakat. Tetapi juga dinilai dapat membuka peluang pengembangan usaha bagi para pelaku usaha ikan hias yang beraktivitas di kawasan tersebut.

Lebih jauh Hasudungan kemudian mengatakan jika Pemprov DKI Jakarta mendukung berbagai kegiatan yang memberikan dampak positif terhadap pengembangan usaha dan promosi hasil perikanan, termasuk sektor ikan hias.

“Pemprov DKI Jakarta tentunya sangat mendukung kegiatan yang berdampak positif untuk kemajuan usaha ikan hias. Apalagi kalau lokasi ini bisa dikembangkan menjadi destinasi wisata ikan hias, sehingga masyarakat luas bisa lebih mengenal biota laut secara lebih dekat,” ujar Hasudungan.

Menurut Hasudungan, PPISHP Cengkareng memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan. Saat ini terdapat sekitar 39 pelaku usaha yang menjalankan aktivitas perdagangan di tempat promosi hasil perikanan milik Pemprov DKI Jakarta tersebut.

“Pemprov DKI ternyata memiliki tempat promosi dan potensi pemasaran ikan hias yang sangat luar biasa. Bahkan, ini merupakan salah satu lokasi yang memiliki potensi khusus di DKI Jakarta,” katanya.

Ia menilai keberadaan para pelaku usaha ikan hias di PPISHP Cengkareng tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga dapat dikembangkan sebagai sarana edukasi bagi masyarakat, khususnya anak-anak.

Menurutnya, kegiatan edukasi seperti yang dilakukan PWI Pokja Wali Kota Jakarta Barat bersama para pengusaha ikan hias dapat membantu memperluas informasi mengenai keberadaan sentra ikan hias di Cengkareng.

“Dengan dilaksanakannya acara seperti ini, masyarakat luas juga akan lebih mengetahui bahwa ada sentra pedagang ikan hias yang sangat bagus di sini,” ujarnya.

Hasudungan menambahkan, Pemprov DKI Jakarta akan terus mendorong potensi tersebut agar dapat berkembang. Berbagai kemungkinan pengembangan, mulai dari kegiatan promosi hingga perawatan dan penataan kawasan, akan menjadi bagian yang dapat dibahas ke depan.

“Mungkin ke depan kita akan mencari solusi atau membuat kegiatan lainnya di lokasi ini, termasuk dari sisi perawatan maupun promosi,” ungkapnya.

Sebelum mengikuti kegiatan edukasi, Hasudungan juga berkeliling meninjau langsung aktivitas para pedagang ikan hias. Ia berdialog dengan sejumlah pelaku usaha untuk mendengarkan kondisi serta potensi pengembangan usaha ikan hias.

Hasudungan didampingi Kepala Suku Dinas KPKP Jakarta Barat Bety Rahmawati,  Kesit B Handoyo, Bryan Gautama, dan Ketua Pokja PWI Wali Kota Jakarta Barat,  Bambang Gatot Subroto.

Dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (16/9/2026), kuasa hukum PT HD Arjuna, Denny Kailimang, menyebut insiden tersebut terjadi sekitar pukul 19.30 WIB.

Menurut dia, tim kuasa hukum dan petugas keamanan yang hendak berkoordinasi secara persuasif mengalami penyerangan dalam perjalanan menuju lokasi.

Denny menyebut dua kendaraan mengalami kerusakan pada bagian kaca. Sementara itu, dua advokat disebut mengalami luka. Salah seorang dilaporkan mengalami luka di sekitar mata setelah terkena hantaman benda keras dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Advokat lainnya disebut mengalami luka pada lengan akibat benda tajam dan mendapat sejumlah jahitan.

“Kami meminta ketegasan Kapolda Metro Jaya menangkap seluruh pelaku penyerangan dan penganiayaan advokat kami,” kata Denny dalam keterangan tersebut.

Denny menilai dugaan penganiayaan itu harus diproses sebagai perkara pidana dan tidak boleh dikaitkan semata-mata dengan persoalan pengelolaan maupun penguasaan lahan.

“Penganiayaan terhadap rekan-rekan advokat kami di lapangan bukan lagi sekadar sengketa keperdataan, melainkan dugaan tindak pidana yang harus diproses sesuai hukum,” ujarnya.

Selain dugaan penganiayaan, pihak PT HD Arjuna juga menyoroti kehadiran aparat kepolisian di kawasan Club de Arjuna pada Minggu malam.

Menurut Denny, sekitar 400 hingga 500 personel gabungan dari Polres Metro Jakarta Barat dan Polda Metro Jaya sempat berada di lokasi untuk melakukan pengamanan. Namun, dia menyebut hingga Selasa (15/9/2026) belum dilakukan tindakan yang diharapkan pihaknya terkait penyitaan barang bukti maupun pengosongan lahan.

Denny mengatakan pihaknya memperoleh informasi bahwa aparat masih menunggu arahan pimpinan. Selanjutnya, sekitar pukul 23.30 WIB pada Senin malam, sebagian besar personel disebut meninggalkan lokasi dan hanya menyisakan sejumlah anggota di sekitar luar gerbang.

“Kehadiran ratusan polisi pada Minggu malam menjadi sia-sia karena GRIB Jaya tetap menguasai lahan,” kata Denny.

Pernyataan tersebut merupakan versi dari pihak PT HD Arjuna. Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan dari pihak GRIB Jaya maupun kepolisian mengenai tudingan penganiayaan, jumlah personel yang dikerahkan, serta alasan penarikan aparat dari lokasi.

Persoalan Club de Arjuna sendiri berkaitan dengan klaim penguasaan lahan di Kedoya Selatan. PT HD Arjuna menyatakan sebagai pembeli beritikad baik dan pemegang hak yang sah atas lahan sekitar 3,4 hektare yang kini menjadi kawasan Club de Arjuna.

Kawasan tersebut antara lain mencakup fasilitas olahraga, restoran dan usaha makanan-minuman, toko ritel, klinik, serta laboratorium.

Pihak PT HD Arjuna sebelumnya menyatakan telah menyampaikan surat kepada Kapolres Jakarta Barat pada Minggu (13/9/2026) mengenai rencana persiapan operasional, dengan tembusan kepada Kapolsek Kebon Jeruk dan Koramil setempat.

Atas dugaan kekerasan yang dialami tim kuasa hukumnya, Denny meminta kepolisian melakukan penyelidikan secara profesional, mengidentifikasi pihak yang terlibat, serta memastikan proses hukum berjalan berdasarkan bukti dan keterangan para pihak.

Hingga kini, dugaan penganiayaan dan persoalan penguasaan lahan tersebut masih memerlukan penanganan serta klarifikasi dari aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait.

Puluhan varian ikan hias ditampilkan di hadapan ratusan anak PAUD, TK dan SD di wilayah Jakarta Barat. Ini program edukasi yang menuai apresiasi dari berbagai kalangan, sejatinya penyuka ikan hias, pendidik dan juga Forkopimkot Jakarta Barat.d 

Pembukaan pameran ikan hias dari APIC dan Pokja Wali Kota Jakarta Barat ini dilaksanakan Rabu pagi mulai pkl 09.00 WIB di lantai 2 Gedung Tempat Promosi Hasil Perikanan (TPHP) Cengkareng, Jakbar. 

Didukung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan PWI Jaya, pameran ini sekaligus menjadi barometer kinerja Pokja PWI Jakarta Barat yang kini dipimpin oleh Bambang Gatot Subroto. Selasa (15/9) malam, Bambang yang didampingi Ferry Ryan (sekretaris) dan H.Sampurno (bendahara) membersamai puluhan rekannya dari Pokja PWI Wali Kota Jakarta Barat melakukan persiapan terakhir sekaligus pembukaan gladiresik. 

Persiapan terakhir jajaran panitia ini disaksikan langsung oleh Ketua PWI Jaya Kesit Budi Handoyo dan jajarannya.

Kesit Budi Handoyo menyampaikan pujiannya atas pelaksanaan pameran ikan hias yang pertama kali digelar APIC dan Pokja PWI Wali Kota Jakbar ini. “Yang perdana ini untuk PAUD, TK dan SD se Jakarta Barat. Harapan saya, ke depannya pameran yang lebih besar lagi,” ujar Kesit.

Ketua APIC, Bryan Gautama, mengamini 'tantangan' Kesit. “Tentunya itu juga menjadi harapan saya dan teman-teman di Pokja PWI Wali Kota Jakarta Barat,” kata Bryan, salah satu tokoh pemuda di Jakarta Barat.***

Kebakaran yang berlangsung sejak Senin malam ini memicu keluhan kesehatan pada warga yang tinggal di sekitar lokasi. Mayoritas warga dilaporkan terserang Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), sementara beberapa lainnya mengalami kekambuhan asma, hipertensi, hingga keluhan kesehatan lainnya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung telah menerjunkan tim medis dari Dinas Kesehatan dan mendirikan posko kesehatan di RW 010 untuk memberikan penanganan medis awal.

Saat meninjau langsung lokasi kejadian, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, memastikan seluruh warga terdampak sudah mendapatkan penanganan mendasar.

"Data teranyar menunjukkan ada 19 warga yang mengalami gangguan kesehatan, dominan adalah ISPA. Sebagian lagi ada keluhan asma dan hipertensi. Dinas Kesehatan sudah bergerak cepat membuka posko kesehatan di RW 10, warga sudah diperiksa dan saat ini beristirahat di rumah masing-masing sambil terus kami pantau," kata Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan.

Baca Juga: Tinjau Lokasi Kebakaran Bersama Dandim, Walikota Bandung Bakal Laporkan Pemilik TPS Ilegal ke Kementerian LH

Farhan mengatakan, dampak asap dari kebakaran lahan ini tidak hanya dirasakan di permukiman warga. Dampak paparan asap juga meluas hingga ke fasilitas pendidikan dan medis di sekitarnya. Tiga sekolah—yang terdiri dari satu SMP dan dua SD—serta Rumah Sakit AU Dr. M. Salamun yang berada tidak jauh dari titik kebakaran turut terdampak kepulan asap.

"Meskipun demikian, kegiatan belajar mengajar di ketiga sekolah tersebut dilaporkan masih berjalan dengan normal,"katanya.

Pemkot Bandung mengimbau masyarakat di sekitar lokasi untuk membatasi aktivitas di luar ruangan dan segera mendatangi posko kesehatan atau fasilitas medis terdekat jika mengalami gangguan pernapasan. 

"Pemantauan terhadap kualitas udara dan kondisi kesehatan warga akan terus dilakukan hingga situasi sepenuhnya kondusif," kata Farhan.

Walikota Bandung Muhamad Farhan mengatakan, bahwa sejak selasa siang (15/9/2026)  laporan dari damkar masih ada 3 titik api dilokasi kebkaran sejak Senin malam itu, dan peyebab kebakaran belum  diketahui, akan  tetapi kata Farhan kemungkinan besar karena tumpukan sampah di bawah sudah cukup banyak, menimbulkan gas metan.

"Ada percikan api sedikit, kita juga tidak tahu apakah dibawah ada orang atau gak, itu kemudian memang apinya gak besar banget. Tapi membakar terus dan asapnya lama lama makin besar. Itu sebabnya,''kata Walikota Bandung, Muhamad Farhan, di lokasi kebakaran, Selasa (15/9/2026).

Farhan mengatakan, lahan ini milik swasta namun dipergunakan untuk membuang sampah secara ilegal termasuk material puing puing yang dibuang sehingga terjadi tumpukan sampah.

"Saya curiganya ada tumpukan sampah ilegal dari luar wilayah sini. Kelihatannya, soalnya ini sampah bukan hanya puing saja bercampur dengan sampah biasa,''katanya.

Baca Juga: Kebakaran Enam Ruko di Cijujung Sukaraja Bogor, Karyawan Sempat Cium Bau Asap Sebelum Api Membesar

Terkait dengan hal itu walikota Bandung Muhamad Farhan akan meminta pertanggungjawaban dari pemilik lahan, dan dinas lingkungan hidup dalam hala ini akan mengumpulkan semua data.

"Dan selanjutnya akan melaporkanya kepda Penegak Hukukm atau Gakum Kementrian Lingkungan HIdup untuk dilakukan penyelidikan awal,"katanya.

Dalam video rekaman kamera pengawas atau CCTV yang beredar di media sosial, terlihat seorang perempuan sedang berjalan seorang diri di sebuah gang.

 Tak lama kemudian, seorang pria yang mengendarai sepeda motor melintas dari arah belakang korban. Saat berada tepat di dekat korban, pria tersebut diduga menyentuh bagian tubuh korban.

Korban yang terkejut kemudian menoleh ke arah pelaku. Namun, pria tersebut langsung memacu sepeda motornya dan melarikan diri dari lokasi.

Ketua RT setempat, Kurnia mengatakan, perempuan yang menjadi korban bukan merupakan warga di lingkungan tersebut. Saat kejadian, korban disebut baru pulang dari gereja dan sedang melintas di gang tersebut.

Baca Juga: Sayembara Tangkap Begal ala Dedi Mulyadi Tuai Sorotan, Kapolda Jabar: Bentuk Motivasi, Bukan Gantikan Tugas Polisi

“Korban bukan warga daerah sini. Saat itu dia sepulang dari gereja, kemudian melintas di gang. Tiba-tiba bagian tubuhnya disentuh dari belakang, setelah itu pelaku langsung kabur,” kata Ketua RT, Kurnia, Senin (14/9/2026).

Menurutnya, kejadian tersebut berlangsung sekitar pukul 22.00 WIB. Berdasarkan rekaman CCTV, terduga pelaku diduga sempat berada di sekitar lokasi sebelum mendekati korban.

“Kurang lebih jam 10 sepulang dari gereja. Kalau dari CCTV seperti sudah jadi target. Kondisi jalan saat itu juga sedang sepi,” katanya.

Video rekaman CCTV tersebut kemudian beredar luas di media sosial dan mengundang perhatian warganet. Sejumlah warganet mengecam aksi yang diduga dilakukan pelaku serta meminta kejadian tersebut segera diusut.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Polsek Bandung Kulon terkait kejadian tersebut. Identitas korban maupun terduga pelaku juga belum diketahui.

Aparat kepolisian diharapkan dapat melakukan penyelidikan, termasuk menelusuri rekaman CCTV dan meminta keterangan saksi untuk mengungkap dugaan kekerasan seksual tersebut.

Surveyor Pemetaan Ahli Madya Badan Geologi Kementerian ESDM, Athanasius Cipta,  mengatakan video tersebut memang beredar dalam beberapa hari terakhir. Video itu kemudian dikaitkan dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi pada 4 hingga 5 September 2026.

“Memang beberapa hari ini muncul sebuah video yang memperlihatkan air laut yang surut, yang kemudian menghubungkannya dengan letusan Gunung Anak Krakatau yang dimulai pada 4 sampai 5 September 2026 lalu.”katanya di Bandung, Minggu (13/9/2026).

Menurut Athanasius, Badan Geologi telah menyatakan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau selesai pada tengah malam 6 September 2026. Dengan demikian, fenomena surutnya air laut yang terlihat dalam video tersebut tidak dapat

"Artinya, bisa disimpulkan bahwa surut laut pada tanggal 6 September 2026 itu tidak ada kaitan langsung dengan erupsi Gunung Anak Krakatau," katanya.

Athanasius Cipta menyamapaikan kemudian muncul pertanyaan, apakah surut laut merupakan pertanda tsunami? Betul, surutnya laut dapat—tetapi tidak selal menjadi tanda akan datangnya tsunami.

Surut laut yang bagaimana yang biasanya menjadi tanda akan datangnya tsunami, ia mengatakan surut laut berlangsung dengan sangat cepat, artinya surut dengan sangat cepat dan jauh lebih jauh daripada surut normal (surut pasang surut).

"Apakah pernah memicu terjadinya tsunami? Pernah. Yang terakhir tentu kita masih ingat pada tahun 2018, Desember 2018, erupsi Gunung Anak Krakatau memicu tsunami yang menyapu pantai barat Banten  dan juga Kalianda, Lampung," katanya.

Sebelumnya, tsunami yang paling besar yang pernah terjadi akibat letusan Gunung Anak Krakatau adalah pada tahun 1883. Saat itu namanya adalah Gunung Krakatau. Erupsi pada tanggal 26 Agustus 1883 memicu terjadinya tsunami di Teluk Betung setinggi 22 meter, di pantai barat Banten (sekitar Carita dan Anyer) sekitar 15 meter, bahkan di Tanjung Priok, Jakarta tercatat adanya kenaikan air sekitar 1,8 meter. Previously juga Krakatau Purba tahun 416 juga pernah meletus dan menyebabkan tsunami.

" Namun, sejak tahun 2018 hingga sekarang, Badan Geologi tidak menemukan adanya indikasi bahwa Gunung Anak Krakatau akan meletus besar sehingga merobohkan sebagian tubuhnya dan memicu terjadinya tsunami," katannya.

Penandatanganan dilakukan oleh Mr. Noriaki Koyama, Chief Advisor to CEO Fast Retailing Co., Ltd. dan Prof. Dr. Hamdi Muluk, M.Si., Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Universitas Indonesia, sebagai bagian dari upaya memperkuat keterkaitan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri yang terus berkembang.

Melalui program ini, mahasiswa UI akan memperoleh kesempatan untuk memahami industri ritel secara lebih mendalam melalui empat inisiatif utama yang difasilitasi oleh UNIQLO, yaitu:
Global Internship Program (GIP), program pembelajaran intensif yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk  mendapatkan pemahaman lebih luas mengenai industri fashion retail dan berinteraksi dengan para pemimpin bisnis UNIQLO di level global.

UNIQLO Goes to Campus UI, program campus hiring untuk proses perekrutan UNIQLO Management Candidate (UMC), yang memberikan kesempatan bagi UNIQLO Indonesia untuk menjangkau dan merekrut mahasiswa berbakat dari UI.

Guest Lecture Series: Inside UNIQLO, rangkaian kuliah tamu tahunan yang menghadirkan para ahli dari UNIQLO Indonesia untuk berbagi wawasan dan pengalaman mengenai berbagai topik yang dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap industri ritel.

Company/Store Visits, melalui program ini, mahasiswa akan mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi toko UNIQLO dan memahami secara langsung bagaimana bisnis ritel dijalankan pada tingkat toko. Jika memungkinkan, mahasiswa juga dapat mengunjungi kantor pusat UNIQLO Indonesia untuk melihat bagaimana berbagai fungsi korporat mendukung dan berkolaborasi dengan operasional toko.

“Melalui kolaborasi dengan Universitas Indonesia, kami ingin memberikan mahasiswa kesempatan untuk belajar langsung dari praktik bisnis di dunia nyata, memahami standar kerja perusahaan global, serta mengeksplorasi berbagai peluang karir di industri ritel. Kami percaya pengalaman ini dapat membantu mereka membangun kompetensi yang relevan dan lebih siap menghadapi dunia kerja yang dinamis,” ungkap Mahyudanil Lubis, Human Resources Director UNIQLO Indonesia.
Dalam pelaksanaannya, Universitas Indonesia akan mendukung sosialisasi program, proses seleksi peserta, serta koordinasi dengan fakultas untuk memastikan keselarasan dengan tujuan akademik. Sementara itu, UNIQLO Indonesia akan menyediakan materi pembelajaran, menghadirkan praktisi sebagai narasumber, mengelola kunjungan perusahaan dan toko, serta menjalankan program rekrutmen.

“Kolaborasi antara perguruan tinggi dan dunia industri merupakan bagian penting dalam memperkaya proses pembelajaran dan mempersiapkan mahasiswa menghadapi kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang. Melalui kerja sama dengan UNIQLO, mahasiswa dapat memperoleh wawasan langsung dari praktisi industri sekaligus memahami bagaimana pengetahuan yang dipelajari di bangku kuliah diterapkan dalam lingkungan bisnis. Kami berharap pengalaman ini dapat memperluas perspektif dan memperkuat kesiapan mereka dalam menghadapi berbagai peluang karir di masa depan,” ungkap Prof. Dr. Hamdi Muluk, M.Si., Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Universitas Indonesia.

Program ini akan berlangsung selama 24 bulan atau setara dengan dua siklus akademik dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi bersama. Melalui kolaborasi ini, UNIQLO Indonesia dan Universitas Indonesia berupaya menciptakan lebih banyak peluang bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman industri yang relevan sekaligus memperkuat kesiapan mereka dalam menghadapi dunia kerja global.

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bogor Kota Bayu Marwanto, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bogor Sahib Khan, serta Area Manager BSI Area Bogor Haekal Saddam Husein.

Program PEKA merupakan upaya BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi para penerima manfaat, khususnya peserta yang mendapatkan santunan manfaat program akibat kecelakaan kerja, kematian, maupun pensiun.

Baca Juga: Sinergi BPJS Ketenagakerjaan dan DMI Kebayoran Baru, Dorong Perlindungan Jaminan Sosial bagi Seluruh Perangkat Masjid

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bogor Kota, Bayu Marwanto mengatakan, program ini bertujuan agar dana santunan manfaat program yang diterima peserta maupun ahli waris tidak hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif, tetapi dapat dikelola secara produktif sehingga mampu menciptakan kemandirian ekonomi.

“Program PEKA ini adalah pemberdayaan ekonomi kemandirian, di mana pesertanya merupakan penerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami risiko kecelakaan kerja, risiko kematian, atau mencapai usia pensiun agar dana manfaat program yang diterima tidak bersifat konsumtif,” ujar Bayu Marwanto.

Menurutnya, para ahli waris dan penerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan diberikan pelatihan keterampilan agar dapat memanfaatkan santunan yang diterima untuk membuka usaha atau kembali bekerja secara mandiri.

“Ahli waris yang mendapatkan santunan kami latih agar lebih produktif, bisa bekerja kembali, sehingga dana tersebut dapat bermanfaat dan menjadikan mereka mandiri. Itu tujuan utama program ini,” katanya.

Pada pelaksanaan tahap awal ini, BPJS Ketenagakerjaan Bogor Kota melibatkan sekitar 30 peserta. Meski demikian, antusiasme masyarakat cukup tinggi dengan jumlah pendaftar yang mencapai sekitar 200 orang.

“Saat ini kami melakukan pelatihan kepada sekitar 30 peserta. Sebenarnya yang mendaftar mencapai 200 orang, namun agar kegiatan lebih efektif dan efisien, kami memanggil 30 peserta terlebih dahulu,” jelas Bayu.

Baca Juga: Kopi Darat Bersama KGMP, BPJS Ketenagakerjaan Kebayoran Baru Perkuat Sinergi dan Perlindungan bagi Mitra Gojek

Bayu menambahkan, program PEKA direncanakan menjadi kegiatan berkelanjutan yang akan terus dievaluasi dan diperluas cakupannya agar semakin banyak penerima manfaat yang dapat mengikuti pelatihan tersebut.

“Insya Allah program ini akan berkelanjutan. Kami akan melihat dan mengevaluasi pelaksanaannya agar ke depan lebih banyak lagi peserta yang dapat mengikuti dan mengimplementasikan hasil pelatihan. Semoga program ini juga dapat membantu menurunkan angka kemiskinan,” pungkasnya.

JAKARTA, CEKLISSATU -- Perayaan 25 tahun Partai Demokrat pada 9 September 2026 bukan sekadar perayaan bertambahnya usia sebuah partai politik. Seperempat abad perjalanan Demokrat merupakan momentum untuk melihat kembali apa yang telah dilakukan, sekaligus bertanya ke mana partai ini akan melangkah di tengah perubahan zaman dan dinamika politik yang semakin cepat.

Pidato Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam momentum HUT ke-25 memberikan pesan yang cukup jelas: politik tidak boleh berhenti pada perebutan kekuasaan, tetapi harus bermuara pada perbaikan kehidupan rakyat.

AHY menempatkan tiga agenda besar sebagai arah perjuangan Demokrat, yakni memajukan ekonomi, menegakkan keadilan, dan menjaga demokrasi. Tiga agenda tersebut menjadi penting karena merupakan pekerjaan yang tidak pernah selesai. Ekonomi harus terus diperbaiki, keadilan harus terus diperjuangkan, dan demokrasi harus terus dijaga.

Di sinilah usia 25 tahun Demokrat seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai perjalanan sejarah, tetapi sebagai titik evaluasi sekaligus titik awal untuk menghadirkan energi baru.
Dan energi baru itu salah satunya datang dari generasi muda.

BMI dan Ruang Strategis Anak Muda

Kehadiran Bintang Muda Indonesia (BMI) sebagai organisasi sayap Partai Demokrat memiliki arti strategis dalam konteks tersebut.
Demokrat membutuhkan ruang yang mampu menerjemahkan gagasan besar partai ke dalam bahasa generasi muda. 

Anak muda hari ini tidak cukup hanya diajak menjadi massa pendukung. Mereka perlu diberi ruang untuk berpikir, berorganisasi, menyampaikan gagasan, mengambil keputusan, dan pada akhirnya menjadi bagian dari proses kepemimpinan.

Karena itu, hadirnya BMI dalam berbagai momentum besar Demokrat, termasuk perayaan HUT ke-25, bukan semata-mata soal meramaikan acara. Lebih jauh dari itu, kehadiran BMI memperlihatkan bahwa partai membutuhkan generasi penerus yang sejak sekarang mulai disiapkan untuk mengisi ruang-ruang perjuangan politik.

Hal tersebut sejalan dengan perhatian Demokrat terhadap generasi muda. Bahkan sebelum HUT ke-25, AHY telah menekankan cita-cita menjadikan Demokrat sebagai Smart Party yang mampu hadir dan relevan bagi generasi milenial maupun Generasi Z.

Artinya, BMI mempunyai pekerjaan yang jauh lebih besar daripada sekadar menjadi pelengkap struktur organisasi. BMI harus menjadi laboratorium gagasan anak muda Demokrat.

Tempat di mana anak muda belajar memahami persoalan rakyat, membaca perubahan sosial, mengembangkan gagasan, membangun jejaring, sekaligus belajar bahwa politik bukan hanya tentang jabatan.

Dari Meramaikan Menjadi Menggerakkan

Ada perbedaan besar antara sekadar hadir dalam sebuah perayaan dengan menjadi bagian dari gerakan politik.

Jika BMI hanya hadir untuk meramaikan agenda seremonial, maka perannya akan berhenti ketika acara selesai. Tetapi apabila energi anak muda tersebut diterjemahkan menjadi kegiatan sosial, pendidikan politik, advokasi masyarakat, pengembangan ekonomi kreatif, lingkungan, digitalisasi, hingga penguatan UMKM, maka BMI dapat menjadi salah satu kekuatan penting Demokrat di masa depan. Di sinilah pesan AHY tentang kepercayaan rakyat menjadi relevan.

Kepercayaan tidak dapat diwariskan begitu saja. Ia harus dibangun melalui kerja nyata dan konsistensi. Dalam pidatonya, AHY menegaskan bahwa ukuran keberhasilan politik pada akhirnya adalah apakah kehidupan rakyat menjadi lebih baik.

Maka, tantangan BMI juga jelas: bagaimana menjadikan anak muda bukan sekadar objek politik, tetapi subjek yang ikut menentukan arah politik. Anak muda harus diberikan kesempatan untuk menjadi penggerak.

25 Tahun Adalah Modal, Bukan Garis Akhir

Partai Demokrat telah melewati perjalanan panjang sejak berdiri pada 2001. Dalam seperempat abad, partai ini telah mengalami berbagai fase politik: berada dalam pemerintahan, menjadi oposisi, hingga kembali menjadi bagian dari pemerintahan.

Pengalaman tersebut seharusnya menjadi modal untuk membangun Demokrat yang semakin matang, terbuka, adaptif dan dekat dengan rakyat. Namun, setiap generasi memiliki tantangannya sendiri.

Generasi pendiri dan senior Demokrat telah memberikan fondasi. Generasi berikutnya memiliki tugas untuk menjaga fondasi tersebut sekaligus memperbaruinya sesuai tuntutan zaman.

Di sinilah BMI mendapatkan relevansinya.
BMI harus mampu menjawab pertanyaan sederhana: seperti apa Demokrat di mata anak muda Indonesia 10, 20, bahkan 25 tahun ke depan?

Jawabannya tidak cukup dengan slogan.
Jawabannya harus terlihat dari kader muda yang kompeten, kritis tetapi santun, berani menyampaikan gagasan, dekat dengan masyarakat, memahami teknologi, serta memiliki kepedulian terhadap persoalan bangsa.

Menjaga Masa Depan Demokrat

HUT ke-25 Demokrat pada akhirnya bukan hanya tentang mengenang perjalanan masa lalu. Ia adalah tentang mempersiapkan masa depan.

Pidato AHY telah memberikan garis besar arah perjuangan: ekonomi, keadilan dan demokrasi. Kini tantangannya adalah bagaimana agenda tersebut diterjemahkan hingga ke tingkat akar rumput dan bagaimana generasi muda mengambil bagian di dalamnya. BMI dapat menjadi salah satu jembatan penting antara gagasan partai dengan dunia anak muda.

Sebab politik masa depan tidak hanya membutuhkan politisi yang berpengalaman. Politik masa depan membutuhkan generasi yang mampu memahami perubahan, beradaptasi dengan teknologi, mendengar suara masyarakat dan tetap memiliki keberanian untuk memperjuangkan kepentingan publik. Seperempat abad Demokrat harus menjadi momentum regenerasi.

Jika 25 tahun pertama adalah sejarah yang telah dibangun, maka 25 tahun berikutnya harus menjadi masa ketika generasi muda ikut menentukan sejarah baru.

Dan di situlah Bintang Muda Indonesia seharusnya mengambil tempat: bukan hanya sebagai sayap partai, tetapi sebagai ruang tumbuh, ruang belajar, ruang berkontribusi, dan ruang lahirnya pemimpin-pemimpin muda Partai Demokrat di masa depan.

Perpanjangan kerja sama tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat kepatuhan pemberi kerja, mendukung penyelesaian permasalahan hukum, serta mengoptimalkan pemulihan piutang iuran guna memastikan semakin banyak pekerja memperoleh haknya atas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat menyampaikan apresiasi kepada JAMDATUN beserta seluruh jajaran Kejaksaan Republik Indonesia atas sinergi yang selama ini telah terjalin dalam mendukung penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bogor Kota Gelar Program PEKA, Dorong Ahli Waris dan Penerima Manfaat Lebih Produktif

Menurutnya, amanat yang diemban BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan perlindungan kepada pekerja Indonesia, tetapi juga memastikan dana amanah peserta dikelola secara prudent, profesional, dan akuntabel. Untuk menjalankan amanah tersebut, BPJS Ketenagakerjaan membutuhkan dukungan berbagai pihak, khususnya JAMDATUN sebagai mitra strategis.

"Kami sangat membutuhkan dukungan dari banyak pihak, khususnya dukungan dari JAMDATUN sebagai mitra strategis dalam bagaimana kami menjalankan amanah ini, khususnya penguatan di aspek hukum dan tata kelola organisasi," ujar Saiful.

Saiful menjelaskan, sinergi BPJS Ketenagakerjaan dan JAMDATUN selama ini telah memberikan dampak nyata. Sepanjang tahun 2025, lebih dari 20 ribu Surat Kuasa Khusus (SKK) nonlitigasi diserahkan kepada Jaksa Pengacara Negara. Upaya tersebut berkontribusi terhadap meningkatnya kepatuhan lebih dari 10 ribu badan usaha serta pemulihan iuran sebesar Rp495,15 miliar.

Selain itu, penguatan kepatuhan juga dilakukan melalui Forum Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Hingga April 2026 telah terbentuk 71 forum yang terdiri atas 16 forum tingkat provinsi dan 55 forum tingkat kabupaten/kota.

"Kami juga berharap kerja sama yang telah berjalan melalui 71 Forum Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat terus diperkuat sehingga manfaatnya semakin dirasakan oleh para pekerja Indonesia," tambah Saiful.

Sementara itu, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) Kejaksaan Agung RI, Narendra Jatna mengatakan perpanjangan kerja sama ini merupakan wujud komitmen kedua institusi untuk terus memperkuat sinergi.

"Kolaborasi antara Kejaksaan Republik Indonesia dan BPJS Ketenagakerjaan harus terus diperkuat sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem ketenagakerjaan yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan," ujar Narendra.

*Dukungan dari Tingkat Cabang*

Menanggapi perpanjangan PKS di tingkat pusat tersebut, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cilandak Jakarta, M. Izaddin menegaskan komitmennya untuk mengimplementasikan penguatan kepatuhan hingga ke tingkat wilayah kerja.

Menurut Izaddin, sinergi dengan Kejaksaan melalui Jamdatun sangat membantu Cabang dalam melakukan pendekatan persuasif hingga penegakan hukum terhadap pemberi kerja yang belum patuh mendaftarkan pekerjanya.

"Perpanjangan PKS antara BPJS Ketenagakerjaan dan JAMDATUN ini menjadi energi baru bagi kami di Cabang Cilandak. Ini adalah bentuk nyata kehadiran negara untuk memastikan hak dasar pekerja atas jaminan sosial terpenuhi. Kami di Cilandak siap menindaklanjuti dengan mengoptimalkan Forum Kepatuhan bersama Kejaksaan dan Pemda untuk mendorong perusahaan-perusahaan agar taat regulasi," tegas M. Izaddin.

Ia menambahkan, fokus utama Cabang Cilandak saat ini adalah mempercepat Universal Coverage Jamsostek, terutama bagi pekerja sektor informal dan UMKM yang berada di wilayah Jakarta Selatan.

"Jangan sampai pekerja bekerja tanpa perlindungan. Satu pekerja terlindungi, satu keluarga ikut sejahtera. Itu yang terus kami dorong," tutupnya.

Melalui perpanjangan PKS ini, BPJS Ketenagakerjaan dan JAMDATUN berkomitmen memperkuat sinergi hingga ke tingkat daerah, mengoptimalkan penegakan kepatuhan dan penyelesaian piutang iuran sebagai bagian dari upaya mempercepat terwujudnya Universal Coverage Jamsostek.

Pada September 2026, BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Buaran melimpahkan penanganan salah satu perusahaan yang beralamat di Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Perusahaan tersebut tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jakarta Buaran sejak April 2021.

Berdasarkan data kepesertaan, hingga Januari 2026 perusahaan tersebut telah mendaftarkan sebanyak 16 tenaga kerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Namun, pembayaran iuran terakhir tercatat dilakukan untuk periode iuran Februari 2025. Atas kondisi tersebut, terdapat piutang iuran beserta denda untuk periode Maret 2025 hingga Juli 2026 dengan nilai mencapai  Rp439 juta.

Sebelum melakukan pelimpahan penanganan, BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Buaran telah melakukan berbagai upaya penagihan kepada perusahaan agar kewajiban pembayaran iuran dapat segera diselesaikan. Namun, karena kewajiban tersebut belum juga dilunasi, BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Buaran selanjutnya berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur untuk mendapatkan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya BPJS Ketenagakerjaan dalam memperkuat kepatuhan pemberi kerja sekaligus memastikan keberlangsungan perlindungan jaminan sosial bagi para pekerja. Dalam praktiknya, sinergi BPJS Ketenagakerjaan dengan Kejaksaan melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dapat dilakukan dalam bentuk bantuan hukum, termasuk penanganan permasalahan tunggakan iuran.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jakarta Buaran, Muhammad Ramdhoni, menyampaikan bahwa kepatuhan perusahaan dalam membayarkan iuran merupakan bagian penting dalam memastikan pekerja memperoleh perlindungan jaminan sosial secara berkelanjutan.

“Kami terus berkomitmen untuk memastikan seluruh badan usaha menjalankan kewajibannya dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada para pekerjanya. Upaya penagihan dan koordinasi dengan Kejaksaan ini merupakan bagian dari langkah kami untuk mendorong kepatuhan perusahaan sekaligus menjaga hak-hak pekerja agar tetap terlindungi,” ujar Muhammad Ramdhoni.

Menurutnya, sinergi dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur diharapkan dapat menjadi bagian dari solusi dalam penyelesaian kewajiban perusahaan secara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami mengapresiasi dukungan dan sinergi Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dalam membantu proses penyelesaian permasalahan kepatuhan badan usaha. Kami berharap langkah ini dapat mendorong perusahaan untuk segera menyelesaikan kewajibannya sehingga perlindungan jaminan sosial bagi pekerja dapat terus berjalan dengan baik,” tambahnya.

BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Buaran juga mengimbau kepada seluruh pemberi kerja untuk memastikan pembayaran iuran dilakukan secara tertib dan tepat waktu serta memastikan seluruh pekerja telah terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dengan kepatuhan badan usaha yang semakin baik, perlindungan terhadap pekerja di wilayah Jakarta Timur diharapkan dapat terus diperkuat.

Sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan menjadi salah satu bentuk komitmen bersama dalam mendukung optimalisasi penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan. Upaya penyelesaian tunggakan iuran juga merupakan bagian dari langkah untuk memastikan hak pekerja atas perlindungan jaminan sosial dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

Meskipun pelaku SDS 31 sudah ditangkap dan dilakukan pemeriksaan.

Saat ini polisi masih menunggu hasil laboratorium pemeriksaan sampel tubuh korban, untuk mengetahui penyebab kematian korban.

Baca Juga: Mayat Pria 27 Tahun Ditemukan di Pinggiran Sungai Cisadane, Keluarga Tolak Autopsi

Hal itu dilakukan karena polisi tidak mendapati luka luar pada tubuh korban saat ditemukan. 

"Kita masih menunggu hasil otopsi dan hasil lab ya untuk mengetahui penyebab pasti kematian ya, karena saya tidak bisa berasumsi, kita harus benar-benar scientific investigation," kata Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton, Rabu (9/9/2026).

Anton mengatakan, hasil dari pemeriksaan terhadap pelaku, sampai dengan saat ini pelaku membantah tidak membunuh korban. Namun, pelaku tidak membantah jika dirinya berencana membuang jasad korban.

Baca Juga: Penemuan Mayat Mahasiswa di Perumahan Green Hill Residence Ciseeng Bogor Bikin Heboh, Polisi Lakukan Olah TKP

"Dia tidak mengakui dia melakukan kekerasan menurut dia ya. Tapi memang dia ada upaya untuk menutupi kematian dari korban ya, dengan cara ketika korban meninggal menurut dia, dia membungkus korban dan berencana akan membuang mayatnya, seperti itu," ucapnya.

Anton menuturkan, pihaknya juga lakukan test toksikologi pada tubuh korban. Pengetesan itu, guna mengetahui apakah korban diracun atau tidak.

Hasil penyelidikan lainnya, polisi berhasil mengungkap hubungan korban dengan pelaku. Mereka kata Anton memiliki hubungan spesial yakni keduanya saling berpacaran. 

Baca Juga: Fakta Baru Kasus Mayat Wanita di Bogor, Polisi Sebut Pelaku Sempat Keliling Bawa Korban Tak Sadarkan Diri 

"Ya, kalau hubungan antara korban dengan pelaku, memang mereka pacaran. Ya, mereka pacaran. Seperti itu, dan memang korban itu tinggal di kosannya si tersangka. Dia (korban) udah sebulan tinggal di situ," katanya.

Anton belum dapat menyimpulkan motif dibalik kasus pembunuhan ini. Hasil pemeriksaan sementara baru diketahui beberapa barang milik korban, dicuri oleh pelaku. 

"Fakta-fakta kita bisa temukan ya bahwa ada barang-barang korban yang diambil dan dijual sama si pelaku," ucapnya.

Dengan begitu, warga Bandung kini tak perlu lagi repot mengurus dokumen kependudukan. 

Kehadiran layanan di sejumlah titik menjadi upaya untuk mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. 

Baca Juga: Bi Eha dan Mang Ujang Jadi Andalan Disdukcapil Bandung Layani Warga hingga Aktivasi IKD

Petugas Layanan Gerai d’Botanica, Denitya mengatakan, layanan adminduk tersebut hadir sebagai inovasi untuk memudahkan masyarakat yang selama ini harus datang ke titik pelayanan tertentu.

"Tujuannya untuk memudahkan masyarakat. Jadi, Disdukcapil membuat inovasi dengan menghadirkan layanan di gerai-gerai dan menyebarkannya di beberapa titik," ujar Denitya, Rabu (9/9/2026).

Menurut Denitya, masyarakat menyambut baik keberadaan layanan tersebut. Dengan lokasi pelayanan yang lebih dekat dan mudah dijangkau, masyarakat juga semakin terbantu untuk melengkapi dokumen kependudukannya.

Baca Juga: Disdukcapil Kota Bogor Luncurkan Inovasi Loker Beres: Dekatkan Layanan Adminduk di Kelurahan Wujudkan Pelayanan Publik yang Cepat dan Transparan 

"Alhamdulillah sejauh ini positif. Antusiasme masyarakat juga sangat baik. Karena dimudahkan dengan fasilitas gerai ini, masyarakat jadi lebih tertib administrasinya," katanya.

Denitya menambahkan, layanan adminduk yang cukup banyak dilakukan di Gerai d’ Botanica di antaranya pengurusan akta kelahiran dan akta kematian. 

Untuk prosesnya, masyarakat diberikan estimasi waktu sekitar tiga hingga lima hari kerja, meskipun dalam praktiknya dokumen sering kali dapat selesai lebih cepat.

Baca Juga: Bupati Rudy Susmanto Dorong Percepatan Inovasi Layanan Adminduk di Seluruh Wilayah Kabupaten Bogor

"Kalau untuk proses akta kelahiran dan akta kematian, kita dikasih waktu antara tiga sampai lima hari kerja. Namun biasanya di hari kedua atau ketiga sudah beres," jelasnya.

Kemudahan layanan tersebut juga dirasakan Dini Salmiyah, salah seorang pengunjung. Dini sebelumnya mendapat informasi mengenai layanan dari Kecamatan Sukasari saat hendak mengurus Kartu Identitas Anak (KIA).

Melalui layanan Adminduk Geulis, Disdukcapil Kota Bandung terus berupaya mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. 

Kehadiran layanan di berbagai titik diharapkan dapat membuat masyarakat lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sekaligus semakin tertib administrasi.

Penumpang Biskita Trans Depok bertambah 13.061 orang dalam enam bulan, sebuah tren positif yang ingin terus didorong Pemkot Depok agar masyarakat perlahan meninggalkan ketergantungan pada kendaraan pribadi.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok, Aan Syurahman, mengatakan penguatan transportasi publik perlu dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat memiliki alternatif perjalanan yang layak untuk memenuhi kebutuhan mobilitas sehari-hari.

Baca Juga: Ini Rute Antar Moda Transportasi Publik Menuju Sentul City, Ada 3 Trayek Angkutan Umum Massal

"Transportasi publik harus terus kita perkuat sehingga masyarakat memiliki pilihan dalam melakukan perjalanan sehari-hari. Harapannya, semakin banyak masyarakat yang beralih menggunakan angkutan umum,” kata Aan Syurahman, dikutip daria keterangannya, Rabu (9/9/2026).

Berdasarkan data Dishub Kota Depok, jumlah penumpang Biskita tercatat 190.365 orang pada Januari 2026 dan meningkat menjadi 203.426 penumpang pada Juli 2026.

Kenaikan tersebut mencapai 13.061 penumpang atau sebesar 6,86 persen dibandingkan jumlah penumpang pada Januari 2026.

Baca Juga: Pemkot Bandung Bakal Ganti Angkot Konvensional dengan Angkot Pintar, Angkutan Umum Berbasis Teknologi

Menurut Aan, meningkatnya penggunaan transportasi publik menjadi sinyal positif bagi upaya pemerintah mengembangkan sistem mobilitas yang lebih beragam di Kota Depok.

"Semakin banyak masyarakat menggunakan transportasi publik tentu menjadi hal yang positif. Karena itu, layanan harus terus kita tingkatkan agar masyarakat semakin percaya dan nyaman menggunakan angkutan umum," ujarnya.

Aan mengatakan, peralihan dari kendaraan pribadi ke transportasi publik membutuhkan layanan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. 

Baca Juga: Kota Bogor Berupaya Meningkatkan Mutu Standar Layanan Transportasi Publik Setara Aglomerasi Jabodetabek

Faktor kenyamanan, keamanan, kemudahan akses, serta kualitas pelayanan menjadi bagian penting dalam mendorong perubahan tersebut.

"Kalau transportasi publiknya nyaman dan mudah digunakan, masyarakat akan semakin tertarik untuk menggunakannya. Ini yang terus kami dorong," katanya.

Ia menambahkan, penguatan transportasi publik juga menjadi bagian dari upaya menciptakan sistem transportasi perkotaan yang lebih efektif. 

Baca Juga: Kembalikan BisKita Trans Pakuan untuk Transportasi Publik Masyarakat di Bogor, Dedie Rachim: Optimalkan PSO

Semakin banyak warga memanfaatkan angkutan umum, kebutuhan perjalanan menggunakan kendaraan pribadi diharapkan dapat ditekan.

Dishub Kota Depok pun akan terus mengevaluasi layanan Biskita Trans Depok berdasarkan perkembangan jumlah pengguna dan kebutuhan mobilitas masyarakat.

"Kami ingin transportasi publik menjadi pilihan masyarakat, bukan sekadar alternatif. Karena itu, peningkatan kualitas pelayanan akan terus menjadi perhatian," tutupnya.

Usulan Transjakarta gratis itu didorong DPRD DKI Jakarta sebagai solusi bagi siswa yang belum terjangkau layanan bus sekolah, sekaligus mendorong penggunaan transportasi umum untuk perjalanan pergi dan pulang sekolah.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harvian Paloh mengatakan, pelajar perlu mendapatkan akses Transjakarta gratis untuk memudahkan pergi dan pulang sekolah.

Baca Juga: Bukan Bus Sekolah Biasa, SAPA DISA Antar-Jemput Gratis 150 Siswa Disabilitas Tiap Hari

Saat ini, lanjutnya, pelajar belum termasuk dalam 15 golongan masyarakat yang mendapatkan layanan transportasi gratis melalui program KLG. 

Padahal, sejumlah sekolah berada di dekat halte dan rute Transjakarta.

"Saya kira ini alangkah bagusnya ke depan untuk memaksimalkan transportasi yang ada di DKI Jakarta," ujar Nova, Rabu (9/9/2026).

Baca Juga: Kena Efisiensi, Bus Sekolah Kota Bogor Bakal Disulap Jadi Angkot Dedie Rachim: Kita Maksimalkan Pemanfaatannya 

Nova menilai, akses Transjakarta gratis bagi pelajar juga dapat menjadi alternatif untuk mengatasi keterbatasan kapasitas bus sekolah. 

Sebab, tidak seluruh pelajar dapat terlayani bus sekolah sehingga diperlukan pilihan transportasi lain yang lebih luas.

Karena itu, Nova mengusulkan agar pelajar secara umum turut dikaji untuk masuk dalam skema penerima KLG sehingga tidak hanya penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang masuk dalam daftar penerima layanan gratis.

Baca Juga: Pemprov DKI Perluas Layanan Pendidikan Inklusif, Luncurkan 32 Bus Sekolah Ramah Disabilitas, Ini 5 Rute Baru

"Artinya, membiasakan pelajar menaiki kendaraan umum. Itu yang kita dorong. Bagaimana pelajar juga menggunakan kendaraan umum kita yang artinya sudah ada rute-rute yang mumpuni," katanya.

Nova mencontohkan, SMP Negeri 115 Tebet yang memiliki halte Transjakarta di sekitar sekolah. 

Menurutnya, kondisi tersebut dapat memudahkan pelajar maupun orang tua dalam mengakses transportasi umum.

Baca Juga: Dukung Pendidikan Gratis dan Aman, Kemenhub Sepannjang 2025 Sudah Alokasikan 150 Bus Sekolah ke Daerah

"Ketika orang tuanya misalnya dia punya KLG, antar anaknya juga gratis. Itu yang kita harus pikirkan ke depannya. Kalau bus sekolah apakah orang tua bisa antar? Nggak bisa juga kan. Ini salah satu rekomendasi kami dan nanti mungkin dikaji sama Dishub, sama dari Transjakarta," tandasnya.

Sebagai bagian  dari portofolio SQD-Mini LED TCL, C7L dirancang untuk menghadirkan pengalaman visual premium dengan harga yang lebih terjangkau, memberikan konsumen Indonesia akses lebih luas terhadap teknologi tampilan mutakhir, seiring dengan tren TV berlayar besar yang terus tumbuh. 

Kualitas performa Mini LED sejatinya ditentukan oleh fondasi arsitektur hardware di dalamnya bukan sekadar label pada kemasan. Perkembangan teknologi QD Mini LED menghadirkan lompatan besar melalui integrasi Micro OD (Optical Distance), Super 

Perkembangan teknologi QD Mini LED menghadirkan lompatan besar melalui integrasi Micro OD (Optical Distance), Super 
Condensed Micro Lens, dan Powerful Light emitting Chip yang mampu mengontrol 
pendaran cahaya secara presisi di setiap zona, menekan efek halo (blooming), serta 
menyajikan kontras pekat khas OLED dengan tingkat kecerahan tinggi tanpa risiko 
burn-in. 

Mendorong batasan visual lebih jauh, TCL menyempurnakan fondasi tersebut melalui 
inovasi SQD (Super Quantum Dot) Mini LED
 standar baru dengan efisiensi optik dan 
kerapatan zona pencahayaan yang lebih tinggi yang terealisasi secara optimal pada TCL C7L. 

TV ini dibekali 1.352 Precise Dimming Zones dan TCL All domain Halo Control Technology untuk menghasilkan gambar yang tajam, jernih, dan hidup dengan akurasi tinggi. 

TCL C7L juga dilengkapi kecerahan puncak hingga HDR 3.000 nits pada model 65 inci 
ke atas, gamut warna hingga 100% BT.2020 All Scenes Wide Color Gamut, serta panel 
HVA 2.0 Pro dari CSOT yang meningkatkan rasio kontras native dan menghadirkan 
lapisan low reflection hingga 0,5% untuk mengurangi silau. Kombinasi teknologi ini 

Kombinasi teknologi ini 
menghadirkan detail gambar yang lebih kaya, baik pada adegan gelap maupun terang. 

Tak hanya unggul dari sisi visual, TCL C7L juga menghadirkan pengalaman audio 
premium melalui kolaborasi dengan 
Bang & Olufsen, brand audio kelas dunia yang juga dipercaya oleh berbagai merek mobil mewah global. Kolaborasi ini menghadirkan 

Kolaborasi ini menghadirkan 
kualitas suara yang lebih jernih, detail, dan seimbang, melengkapi keunggulan visual 
dari teknologi SQD Mini LED pada C7L untuk pengalaman hiburan yang lebih 
menyeluruh. 

Kehadiran C7L yang terus berlanjut di pasar Indonesia menegaskan komitmen jangka 
panjang TCL sebagai pemimpin global di kategori Mini LED. TCL tercatat sebagai No. 1 dunia dalam pangsa pengiriman TV Mini LED pada 2025. C7L melengkapi jajaran SQD-Mini LED TCL bersama C8L dan seri flagship X11L, memberikan konsumen Indonesia lebih banyak pilihan sesuai kebutuhan dan anggaran mereka. 

Teknologi di Balik C7L: Dari Kepemimpinan Teknologi Menuju Terobosan Pengalaman 

Seiring industri TV terus bergerak lebih dalam ke era premium, percakapan tidak lagi 
hanya soal spesifikasi yang lebih baik. Yang semakin menentukan sebuah brand 
sebagai pemimpin adalah kemampuannya mengubah kekuatan teknologi menjadi 
pengalaman menonton yang benar-benar superior dan di sinilah TCL menunjukkan 
perbedaannya. 

Didukung keahlian tampilan yang mendalam dan inovasi jangka panjang, TCL menyatukan kepemimpinan teknologi dan terobosan pengalaman melalui platform SQD- Mini LED terbarunya. Alih-alih membuat inovasi terasa teknis dan berjarak, TCL 

Alih-alih membuat inovasi terasa teknis dan terjangkau, TCL menghadirkannya secara nyata di tempat yang paling penting di layar itu sendiri. Inti dari peningkatan ini terletak pada tiga teknologi unggulan SQD: 

Precise Dimming: Kecerahan Lebih Optimal, Keseimbangan Lebih Baik
 
Teknologi Precise Dimming dari TCL memungkinkan kontrol cahaya yang lebih presisi 
di seluruh layar. Melalui peningkatan seperti pemusatan cahaya yang lebih tinggi, super 
condensed micro lens generasi baru, desain backlight yang dioptimalkan, dan algoritma 
kontrol cahaya yang lebih canggih, gambar memperoleh stabilitas dan kejernihan yang 
lebih kuat secara keseluruhan. 

Baik itu pertandingan sepak bola, film blockbuster, maupun momen gaming yang intens, gambar tetap lebih jernih, lebih bersih, dan lebih berdampak. 

Super QLED: Ekspresi Warna yang Lebih Kaya dan Akurat
 
Teknologi Super QLED dari TCL membawa performa warna ke level berikutnya. 
Dengan peningkatan pada gamut warna, kemurnian warna, dan optimalisasi energi 
cahaya biru, teknologi ini menghadirkan ekspresi warna yang lebih kaya, lebih hidup, 
dan lebih akurat. 

Alih-alih warna yang terasa berlebihan atau tidak stabil, gambar tampil lebih alami, lebih 
konsisten, dan lebih memuaskan secara visual di berbagai jenis konten. 

Ultra Color Filter: Warna Lebih Halus, Kedalaman Lebih Alami
 
Ultra Color Filter dari TCL menyempurnakan pengalaman tersebut lebih jauh dengan 
meningkatkan presisi warna dan mengurangi impuritas. Dibangun di atas material 

Dibangun di atas material 
canggih dan pengalaman bertahun-tahun dalam pengembangan color filter, teknologi ini 
memperhalus transisi warna dan menghadirkan kembali lebih banyak detail di setiap 
gradasi warna. 

Gambar terasa lebih bersih, lebih dalam, dan lebih premium, dengan realisme yang 
lebih kuat mulai dari lapangan olahraga hingga lanskap sinematik. 

Bersama-sama, ketiga teknologi ini tidak hanya meningkatkan performa tampilan, tetapi 
juga membentuk ulang pengalaman menonton itu sendiri, dengan kontras yang lebih kuat, warna yang lebih kaya, gerakan yang lebih tajam, dan gambar yang secara keseluruhan lebih halus. 

Yang membuat perkembangan ini semakin berarti adalah kekuatan yang mendasarinya. Dengan TCL CSOT sebagai tulang punggung teknologi utama, TCL telah membangun ekosistem tampilan yang kuat, didukung oleh skala manufaktur, investasi global, serta riset dan pengembangan yang berorientasi masa depan. 

Mulai dari kapabilitas produksi hingga roadmap tampilan generasi berikutnya, kekuatan 
TCL tidak hanya terletak pada peluncuran produk, tetapi juga pada keberlanjutan inovasi dalam jangka panjang. Hal ini memberikan TCL kemampuan unik untuk menerjemahkan teknologi yang mendalam menjadi terobosan nyata yang dapat dirasakan langsung oleh konsumen. 

Hal ini memberikan TCL kemampuan unik untuk menerjemahkan teknologi yang mendalam menjadi terobosan nyata yang dapat dirasakan langsung oleh konsumen. 

Peningkatan ini didukung oleh performa pasar global TCL yang kuat. Menurut Omdia, 
TCL menempati peringkat No. 1 dunia dalam pangsa pengiriman TV berukuran 75 inci 
ke atas pada 2025, No. 1 dunia dalam pangsa pengiriman TV Mini LED pada 2025, dan 
No. 1 dunia dalam pangsa pengiriman Google TV sepanjang 2021–2025. 

Di tengah lanskap TV premium yang semakin kompetitif, TCL menunjukkan bahwa 
kepemimpinan sejati bukan hanya soal seberapa jauh teknologi bisa melangkah, tetapi 
seberapa kuat teknologi tersebut dapat dirasakan. 

Dengan SQD, TCL tidak sekadar memperkenalkan satu lagi peningkatan tampilan TCL mengubah kepemimpinan teknologi menjadi pengalaman yang lebih jernih, lebih kaya, dan lebih imersif, sekaligus memperkuat posisinya sebagai brand yang membentuk masa depan menonton premium. 

“Sejak tersedia di Indonesia, C7L terus mendapat sambutan baik dari konsumen yang mencari kualitas gambar premium dengan harga lebih terjangkau. Kami akan terus mengedukasi pasar mengenai keunggulan teknologi SQD-Mini LED termasuk Precise Dimming Zones dan kontrol cahaya presisi yang menjadi nilai utama C7L,” ujar Evan Tang, CEO TCL Indonesia.

Sebanyak 150 personel gabungan bersama 32 armada dikerahkan untuk melakukan penyemprotan water mist di sejumlah jalan protokol, mulai dari kawasan Monas hingga Senayan, Selasa (8/9/2026).

Penyemprotan air ini dilakukan untuk mengatasi dampak sebaran abu vulkanik dari letusan Gunung Anak Krakatau. 

Baca Juga: Abu Vulkanik Anak Krakatau Berdampak ke Bogor, Pemkab Terapkan PJJ Selama Dua Hari

Penyemprotan yang melibatkan 32 armada dari Sudin Gulkarmat, BPBD dan Lingkungan Hidup (LH) ini, dilaksanakan mulai dari Kawasan Monas depan Medan Merdeka Selatan, kemudian berlanjut ke Tugu Tani, MH Thamrin, Sudirman hingga putar balik di Tugu Pemuda Senayan dan kembali ke Monas. 

Asisten Pemerintahan Jakarta Pusat, Prasetio Kurniawan mengatakan, penyemprotan dilaksanakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus menjaga kesehatan. 

"Penyemprotan dilaksanakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menjaga kesehatan," katanya.  

Baca Juga: Anak Krakatau hingga Semeru Jadi Perhatian, Polri Siagakan 5.582 Personel

Prasetio mengimbau warga agar tidak resah atau cemas menghadapi dampak paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.  

Ia meminta, warga untuk menerapkan pemakaian masker saat beraktivitas di luar ruangan, serta mengikuti informasi dari kanal resmi Pemprov DKI. 

"Warga bisa dapat informasi akurat seputar perkembangan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau," imbuhnya. 

Kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat komunikasi, membangun kedekatan, sekaligus memperkuat sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kebayoran Baru dengan komunitas mitra Gojek.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kebayoran Baru, Rita Mariana, bersama PIC Gojek, Hamzah, serta para Komandan KGMP wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan.

Mengusung semangat ngobrol dekat, dengar langsung, dan bergerak bersama, Kopi Darat menjadi ruang terbuka bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk mendengarkan aspirasi, kebutuhan, maupun berbagai pengalaman yang dihadapi para mitra Gojek dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Baca Juga: Harpelnas 2026, BPJS Ketenagakerjaan Hadir Lebih Dekat untuk Melayani, Melindungi dan Memberdayakan Pekerja

Rita Mariana menyampaikan bahwa kedekatan dengan komunitas pekerja merupakan bagian penting dalam menghadirkan pelayanan dan perlindungan yang semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat.

“Kami tidak ingin hanya hadir ketika ada kebutuhan pelayanan. Kami ingin hadir lebih dekat, mendengar langsung apa yang dirasakan para mitra, dan bersama-sama mencari solusi. Kopi Darat ini menjadi salah satu cara kami membangun komunikasi yang lebih hangat dan terbuka,” ujar Rita Mariana.

Menurutnya, para mitra pengemudi memiliki mobilitas yang tinggi dan menghadapi berbagai risiko dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Karena itu, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi bagian penting untuk memberikan rasa aman dalam bekerja.

“Setiap perjalanan memiliki risiko. Dan setiap orang yang bekerja berhak mendapatkan perlindungan. Kami ingin memastikan semakin banyak mitra Gojek yang memahami manfaat BPJS Ketenagakerjaan dan mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan kebutuhannya,” tambah Rita.

Dalam kesempatan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan juga terus mendorong peningkatan pemahaman para mitra mengenai manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), khususnya bagi pekerja sektor Bukan Penerima Upah (BPU).

Perlindungan tersebut diharapkan dapat memberikan ketenangan bagi para mitra dalam menjalankan aktivitasnya, sekaligus memberikan perlindungan bagi keluarga apabila terjadi risiko yang tidak diharapkan.

Sementara itu, Hamzah selaku PIC Gojek menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin dengan BPJS Ketenagakerjaan Kebayoran Baru. Menurutnya, komunikasi langsung seperti Kopi Darat menjadi sarana yang efektif untuk mempertemukan kebutuhan komunitas dengan berbagai program perlindungan yang tersedia.

Kehadiran para Komandan KGMP Jakarta Timur dan Jakarta Selatan juga menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi dari komunitas kepada komunitas. Dengan adanya figur penggerak di tingkat komunitas, informasi mengenai pentingnya jaminan sosial diharapkan dapat semakin mudah diterima dan disebarluaskan kepada para mitra.

Kegiatan Kopi Darat ini tidak sekadar menjadi ajang bertemu dan berbincang, tetapi juga menjadi wujud nyata komitmen untuk mendekatkan layanan, memperluas edukasi, dan meningkatkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di kalangan pekerja sektor BPU.

BPJS Ketenagakerjaan Kebayoran Baru bersama Gojek dan KGMP berkomitmen untuk terus membangun kolaborasi yang memberikan manfaat nyata bagi para mitra.

Karena di balik setiap perjalanan para mitra Gojek, ada keluarga yang menunggu untuk selalu merasa aman.

Ngopi bareng, ngobrol lebih dekat, perlindungan makin kuat.

BPJS Ketenagakerjaan Kebayoran Baru
Hadir Melindungi Setiap Langkah.

Keberhasilan tersebut bermula saat tim melaksanakan patroli rutin di wilayah perairan Selat Durian. Tim satgas mendeteksi suara mesin speed boat yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Pulau Buru menuju perairan Batam. Tim kemudian melakukan kenyamanan dan memberikan peringatan agar speed boat menghentikan lajunya, namun tidak diindahkan.

Melihat awak speed boat membuang sebuah barang dari bagian buritan. Tim kemudian mengamankan barang tersebut, berupa satu buah tote bag berwarna putih yang berisi empat paket yang dibungkus plastik bubble wrap berwarna hitam.

Dari pemeriksaan awal, setiap paket berisi sekitar 60 unit cartridge vape merek Bomb, sehingga total keseluruhan mencapai kurang lebih 240 unit.

Sementara itu, speed boat yang membuang barang tersebut terus melaju dan akhirnya menghilang dari pantauan petugas. Selanjutnya tim membawa barang bukti menuju Mako Lanal Tanjung Balai Karimun untuk diamankan serta dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Sebagai tindak lanjut, barang bukti kemudian menjalani pengujian di Dinas Kesehatan Kodaeral IV. Dari tiga sampel yang dilakukan pengujian, semuanya menunjukkan adanya kandungan zat etomidat. Hasil tersebut menjadi dasar dilaksanakannya pemusnahan barang bukti guna mencegah pencegahan maupun peredarannya di masyarakat.

Kegiatan siaran pers dan pemusnahan barang bukti dilaksanakan di Mako Lanal Tanjung Balai Karimun, dipimpin Wadan Kodaeral IV Laksma TNI Ketut Budiantara, SE, M.Han., didampingi Asintel Dankodaeral IV, Kadiskum Kodaeral IV dan Danlanal Tanjung Balai Karimun. Kegiatan tersebut juga melibatkan unsur Forkopimda dan instansi terkait Kabupaten Karimun serta awak media.

Wadan Kodaeral IV menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel yang terlibat dan menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan wujud nyata keseriusan TNI AL dalam menjaga keamanan wilayah laut sekaligus memutus jalur penyelundupan barang terlarang.

Kesiapsiagaan dan patroli di wilayah perairan Kepulauan Riau akan terus ditingkatkan guna mengantisipasi berbagai bentuk kejahatan melintasi batas.

Keberhasilan ini juga merupakan implementasi komitmen TNI AL dalam mendukung upaya pemerintah anggota peredaran narkotika dan menjaga masyarakat dari ancaman perlindungan zat berbahaya. Sinergitas dengan instansi terkait akan terus diperkuat demi mewujudkan wilayah perairan Kepulauan Riau yang aman, aman, dan kondusif.

Pramono mengaku senang membaca dinamika pembangunan tentang Jakarta dari ajang perlombaan jurnalistik bergengsi dari PWI Jaya ini. Gubernur DKI Jakarta menyampaikan dukungannya terhadap penyelenggaraan MHT 2026 sebagai bentuk apresiasi kepada insan pers yang konsisten menghasilkan karya jurnalistik berkualitas.

“Sebagai Gubernur Jakarta, saya mendukung penuh penyelenggaraan Anugerah Jurnalistik M.H. Thamrin Tahun 2026 sebagai ajang apresiasi bagi insan pers yang telah menghadirkan karya-karya jurnalistik berkualitas, informatif, dan berdampak positif bagi masyarakat,” ujar Pramono.

Pramono berharap penghargaan tersebut dapat semakin memotivasi para jurnalis untuk mengangkat potensi, inovasi, dan berbagai transformasi Jakarta menuju kota global.

“Saya berharap Anugerah Jurnalistik M.H. Thamrin 2026 dapat menjadi motivasi bagi para jurnalis untuk terus menghasilkan karya terbaik yang mengangkat berbagai potensi, inovasi, dan transformasi Jakarta menuju kota global yang inklusif, berdaya saing, dan membanggakan,” katanya.

AJMHT 52-2026 memberi penghargaan kepada tujuh pemenang dan 14 nominee dari kategori utama, tiga pemenang dan enam nominee dari kategori khusus menyongsong 5 Abad Jakarta, demikian juga dengan tiga pemenang dan enam nominee dari kategori khusus literasi Bank Jakarta.

Pramono Anung secara khusus menyerahkan penghargaan kepada pemenang tujuh kategori utama. Penghargaan untuk 14 nominee dari tujuh kategori utama ini diserahkan oleh Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir bersama Dr.Bryan Gautama, ketua  Asosiasi Pedagang Ikan Hias Cengkareng (APIC), dan perwakilan dari Kementerian Kebudayaan.

Penyerahan penghargaan untuk kategori khusus menyongsong 5 Abad Jakarta dan kategori khusus literasi Bank Jakarta berturut-turut diserahkan oleh Kadiskominfotik Marulina Dewi Mutiara serta Basaria Martha Juliana, Direktur Keuangan dan Strategi Bank Jakarta. Keduanya didampingi oleh Ketua Panitia Arman Suparman dan Ketua PWI Jaya Kesit Budi Handoyo.

Kategori khusus menyongsong 5 Abad Jakarta dan literasi Bank Jakarta baru kali ini diadakan. Menjawab pertanyaan tentang kemungkinan jumlah hadiah uang pada kategori khusus menyongsong 5 Abad Jakarta ditingkatkan, Pramono Anung memastikannya.  

Didampingi Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir dan Ketua PWI Jaya Kesit Budi Handoyo, Pramono Anung menyatakan,"Saya ditanya apakah tahun depan hadiah uangnya dinaikkan, saya bilang ya," katanya dihadapan puluhan wartawan dalam doorstop seusai acara penutupan.

Tahun depan, 2027, Jakarta tepat berusia 500 tahun.

Acara puncak AJMHT 52-2026 dihadiri jajaran pengurus PWI Pusat, wakil dari Dewan Pers, PWI Jaya, serta perwakilan sponsor. Dari PWI Pusat, Akhmad Munir didampingi oleh Sekjen Marthen Selamet Susanto, Ketua Dewan Kehormatan Atal S Depari,  Agus Sudibyo, Anrico Pasaribu, Johnny Hardjojo. Dari Dewan Pers, Muhammad Jazuli, Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers.  

Penyelenggaraan MHT ke-52 tahun 2026 memperoleh dukungan luas dari mitra strategis PWI Jaya. Dukungan tersebut antara lain datang dari Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Asep Edi Suheri, Dr. Bryan Gautama, Djarum Foundation, Kementerian Kebudayaan, LRT, PLN UID Jakarta Raya, Japfa Indonesia, PT Liga Indonesia Baru (I League), Telkom, PT ASDP, Prima Natuna EP, Kupec Indonesia (Anambas) B.V., PetroChina Jabung, Samsung, Gulavit, Ancol, Pertamina EP, Pertamina Hulu Energi, PT Pelni, Blue Bird, PT Pelindo, Kodja, Pupuk Indonesia, Yayasan Wijaya Peduli Bangsa, Indosat, dan anggota DPD Alfiansyah Bustami alias Komeng.

Keseluruhan pemenang dan nominee MHT Awards ke-52 tahun 2026 terseleksi dari sekitar 754 karya jurnalistik yang dijaring dari karya-karya yang dimuat dalam kurun waktu 31 Mei 2025 hingga pertengahan Agustus 2026.

Proses penjurian melibatkan tim yang memiliki latar belakang dan pengalaman di bidang jurnalistik dan akademisi. Tim juri terdiri dari Dr. Bagus Sudarmanto sebagai ketua, bersama anggota Ronny Kusuma, Arbain Rambey, Tb Adhi, Retno Intani, Gloria, Rhere Rewindinar, Irma Octaviani, serta Ketua PWI Jaya Kesit Budi Handoyo.

Dalam proses seleksi, tim juri juga dibantu tim penyeleksi awal, yakni Eka Ardimiyati dan Desdi Yusdiansyah.

Daftar Pemenang dan Nominee

1. Kategori Jurnalistik Teks
• Pemenang: Lidia Pratama Febrian (Tim) ( Kompas.com)
• Nominee: Nugroho (RRI.co.id)
• Nominee: Tim Newslab Katadata (Puja) ( Katadata.co.id)

1. Kategori Televisi Terestrial

• Pemenang: Sinari Siahaan (DAAI TV)
• Nominee: Yogi Tujuliarto (Tim) (CNN Indonesia)
• Nominee: Prissilia Claudia ( Indosiar)

1. Kategori Radio

• Pemenang: S. Jumar Sudiyana ( Sonora FM)
• Nominee: Abi Zacky/Ir. Moch. Bugi Hidayat M.Si (Kepala LPP RRI Jakarta) (Pro 4 RRI Jakarta)
• Nominee: Sri Darni ( RRI Padang)

1. Kategori Tajuk Rencana

• Pemenang: Muhammad Arifin (Tim) ( Indonesiamaritimenews.com)
• Nominee: Redaksi Koran Jakarta (Aloysius) ( Koran Jakarta)
• Nominee: Redaksi SuaraKarya.id (Agoes Sofyan) (Suarakarya.id)

1. Kategori Infografis

• Pemenang: Basith Subastian dan Yogi Anugrah (CNN Indonesia)
• Nominee: Utomo Priyambodo dan Heri Cahyadi (National Geographic)
• Nominee: Gunawan Kartapranata (Pandu) ( Kompas.id)

1. Kategori TV Video Streaming

• Pemenang: Laras Kiranasari (Tim) ( Kumparan.com)
• Nominee: Rian Septiandi ( Kompas.id)
• Nominee: Hilda B Alexander (Tim) ( Kompas.com)

1. Kategori Foto

• Pemenang: Bilal Nugroho Ginanjar  (Poskota.co.id)
• Nominee: Sulthony Hasanuddin (Antara)
• Nominee: Fakhri Fadlurrohman ( Kompas.id)

Kategori Khusus Literasi Bank Jakarta

1. Kategori Feature

• Pemenang: Ira Guslina — Katadata.co.id
• Nominee: Anggara Pernando (Bisnis.com)
• Nominee: Kormensius Barus (Industry.co.id)

1. Kategori Opini

• Pemenang: Guruh Nara Persada ( Poskota Cetak)
• Nominee: Mohamad Farhan Zhuhri ( Mediaindonesia.com)
• Nominee: Firdaus Baderi ( Indonesiadaily.net)

1. Kategori Foto

• Pemenang: Dwi Pambudo — RM.id
• Nominee: Ryana Aryadita Umasugi — JPNN.com
• Nominee: Bambang E Ros — VOI.id

Kategori Khusus Menyongsong 5 Abad Jakarta

1. Kategori Feature

• Pemenang: Agoes Sofyan ( Suarakarya.id)
• Nominee: Fransiskus Wisnu Wardhana Dany ( Kompas.id)
• Nominee: Adiansyah ( NTVNews.id)

1. Kategori Televisi Terestrial

• Pemenang: Reza Ramantha Junior Hutagalung ( Liputan 6 SCTV)
• Nominee: Pebby Ade Liana  (TribunJakarta.com)
• Nominee: Wini Oktaviani (Kompas.com)

1. Kategori Radio

• Pemenang: Haryo Ristamaji (Radio Elshinta)
• Nominee: S. Jumar Sudiyana (Sonora FM)
• Nominee: Danang Sundoro ( RRI Pro 3)

Menurutnya, instrumen ini dapat mempercepat penyediaan infrastruktur, memperkuat penerimaan melalui pengelolaan proyek yang produktif, serta meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.

Menanggapi rencana penerbitan obligasi ini, Fahira Idris menilai pesan kehati-hatian Menteri Keuangan perlu menjadi dasar untuk mematangkan persiapan. Kebutuhan pembangunan dan pengendalian risiko fiskal harus berjalan beriringan, bukan dipertentangkan.

Menurut Senator Jakarta ini, obligasi membuka pilihan pendanaan lintas tahun sehingga pembiayaan infrastruktur dapat diselaraskan dengan masa manfaatnya.

Percepatan pembangunan juga berpeluang membuka kegiatan usaha, meningkatkan produktivitas, dan memperluas basis penerimaan daerah.

“Jakarta perlu memperluas pilihan pembiayaannya. Infrastruktur yang manfaatnya dirasakan puluhan tahun perlu ditopang pendanaan yang terencana. Saya menilai obligasi untuk mempercepat pelayanan dan menggerakkan ekonomi warga, bukan sekadar menambah uang di kas daerah,” ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (7/9).

Fahira Idris menegaskan, hasil penerbitan obligasi merupakan pembiayaan utang yang harus dibayar kembali, bukan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Karena itu, keberhasilannya harus diukur dari produktivitas penggunaan dana, kemampuan pembayaran, dan manfaat bagi masyarakat. Ia menyampaikan enam rekomendasi kepada Gubernur Pramono Anung.

Pertama, pastikan kebutuhan dan efisiensi pembiayaan. Pemprov perlu memetakan kas yang benar-benar tersedia setelah memperhitungkan kewajiban belanja, kebutuhan proyek tahun jamak, dan cadangan layanan dasar.

Besaran serta waktu penerbitan harus mengikuti kebutuhan dan kemampuan daerah, bukan sekadar mengejar target nominal.

Kedua, prioritaskan proyek produktif yang siap dilaksanakan. Fahira Idris mendorong seleksi proyek berdasarkan kelayakan teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Kesiapan lahan, perizinan, pengadaan, pengelola, serta biaya operasional dan pemeliharaan harus jelas sebelum dana dihimpun. Penerbitan dapat dirancang bertahap mengikuti kesiapan proyek agar dana segera “bekerja”.

Ketiga, bangun model penerimaan yang realistis. Proyek yang berpotensi menghasilkan pendapatan perlu memiliki proyeksi pengguna, tarif terjangkau, biaya operasional, dan penerimaan bersih yang konservatif.

Pada infrastruktur transportasi, misalnya, penerimaan dapat diperkuat melalui sewa ruang komersial, iklan, dan hak penamaan, tidak hanya tiket. Pendapatan nontiket tersebut juga telah menjadi bagian dari pengembangan bisnis MRT Jakarta.

“Obligasi jangan berhenti sebagai sumber dana pembangunan. Aset yang dibangun harus dikelola produktif. Penerimaannya diperkuat melalui pelayanan, efisiensi, dan pemanfaatan aset, bukan dengan misalnya melalui kenaikan tarif,” ungkap Fahira Idris.

Keempat, siapkan pembayaran pokok dan bunga sejak awal. Pemprov perlu menyusun proyeksi APBD sepanjang umur obligasi, memenuhi batas utang dan rasio kemampuan keuangan, serta mengalokasikan dana cadangan pelunasan pokok.

Simulasi harus mencakup penurunan penerimaan, keterlambatan proyek, dan pembengkakan biaya. Kewajiban pembayaran dan pembentukan dana cadangan telah diatur dalam ketentuan obligasi daerah.

Menurut Fahira Idris, manfaat sosial tetap penting, tetapi tidak menggantikan arus kas untuk membayar kewajiban. Karena itu, proyek yang tidak menghasilkan penerimaan langsung harus mempunyai dukungan anggaran yang jelas tanpa mengganggu layanan dasar.

Kelima, bangun kepercayaan investor melalui tata kelola yang transparan. Fahira Idris menekankan pentingnya unit pengelola profesional, pemeringkatan obligasi, keterbukaan laporan keuangan, prospektus yang jelas, serta pelaporan penggunaan dana dan kemajuan proyek. Seluruh persetujuan dan ketentuan penerbitan harus dipenuhi sesuai kewenangan DPRD, pemerintah pusat, dan OJK. Risiko juga harus disampaikan secara terbuka karena obligasi daerah tidak dijamin pemerintah pusat.

Keenam, pastikan manfaatnya bagi warga dan ekonomi lokal. Setiap proyek perlu memiliki indikator hasil, seperti bertambahnya kapasitas layanan kesehatan, akses hunian, kemudahan perjalanan, dan peluang kerja. Pelibatan UMKM, pemasok lokal, serta pelatihan tenaga kerja harus dirancang sejak awal. Pembayaran obligasi juga harus tetap menjaga ruang anggaran bagi pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan subsidi layanan untuk kelompok rentan.

Fahira Idris berharap Pemprov DKI terus membangun komunikasi konstruktif dengan Kementerian Keuangan, Kemendagri, OJK, DPRD, dan pemangku kepentingan lainnya. Perjuangan mendapatkan dukungan DBH tetap perlu berjalan, sementara obligasi dinilai berdasarkan kebutuhan, kelayakan proyek, dan kemampuan membayar.

“Jakarta dapat menjadi contoh pembiayaan daerah yang inovatif sekaligus bertanggung jawab. Yang kita kejar bukan besarnya utang, melainkan besarnya manfaat, dampaknya diharapkan layanan semakin baik, ekonomi warga bergerak, penerimaan daerah menguat, dan keuangan tetap sehat,” pungkas Fahira Idris. #

Sebagai bentuk kepedulian terhadap para penggerak kegiatan keagamaan dan pelayanan sosial tersebut, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kebayoran Baru bersama Dewan Masjid Indonesia (DMI) Cabang Kebayoran Baru terus memperkuat sinergi untuk menghadirkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh perangkat DMI dan pengurus masjid di wilayah Kebayoran Baru pada tanggal 7 September 2026.

Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pencairan Bantuan Operasional Tempat Ibadah serta Insentif bagi Marbot, Guru Ngaji, Imam Masjid, dan PPJ se-DMI Cabang Kebayoran Baru.

Baca Juga: Harpelnas 2026, BPJS Ketenagakerjaan Hadir Lebih Dekat untuk Melayani, Melindungi dan Memberdayakan Pekerja

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kebayoran Baru, Rita Mariana, bertemu dengan Ketua DMI Cabang Kebayoran Baru, Ust. Muchlis Rohmani, SE, untuk melakukan evaluasi sekaligus memperkuat kolaborasi dalam memberikan manfaat dan perlindungan bagi para perangkat DMI.

Menurut Rita Mariana, para perangkat masjid merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki kontribusi besar dalam memberikan pelayanan sosial dan keagamaan.

“Marbot, guru ngaji, imam masjid dan PPJ merupakan sosok yang hadir di tengah masyarakat dalam berbagai kondisi. Mereka memberikan pelayanan dengan penuh keikhlasan. Karena itu, sudah selayaknya mereka juga mendapatkan perlindungan ketika menjalankan aktivitasnya,” ujar Rita Mariana.

Ia menambahkan, BPJS Ketenagakerjaan hadir bukan hanya untuk pekerja di sektor formal, tetapi juga memberikan perlindungan kepada pekerja di berbagai sektor, termasuk para pengurus dan perangkat masjid yang memiliki aktivitas serta risiko pekerjaan.

Melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan, para perangkat DMI dapat memperoleh perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja dan risiko meninggal dunia melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

“Kami berharap seluruh perangkat DMI di Kebayoran Baru dapat terlindungi. Karena mereka bekerja untuk masyarakat, maka kita juga perlu memastikan ada perlindungan ketika risiko terjadi. Ini adalah bentuk gotong royong dan kepedulian kita bersama,” jelas Rita.

Sementara itu, Ust. Muchlis Rohmani, SE, menyampaikan apresiasi terhadap perhatian dan sinergi yang dibangun BPJS Ketenagakerjaan Kebayoran Baru bersama DMI.

Menurutnya, perlindungan jaminan sosial merupakan hal yang penting bagi para perangkat masjid, mengingat tugas mereka tidak hanya berlangsung di dalam lingkungan masjid, tetapi juga bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Baca Juga: Harpelnas 2026, BPJS Ketenagakerjaan Hadir Lebih Dekat Lindungi Pekerja

“Kami sangat mengapresiasi sinergi ini. Para marbot, guru ngaji, imam masjid dan PPJ adalah bagian dari penggerak kehidupan masyarakat. Dengan adanya perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, kami berharap mereka dapat menjalankan tugas dengan lebih tenang karena ada jaminan ketika menghadapi risiko dalam aktivitasnya,” tutur Ust. Muchlis.

Ia berharap kolaborasi antara DMI dan BPJS Ketenagakerjaan dapat terus diperluas sehingga seluruh perangkat DMI di wilayah Kebayoran Baru dapat memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Kegiatan Monev ini pun menjadi momentum untuk memastikan bantuan dan insentif dapat tersalurkan dengan baik, sekaligus memperkuat edukasi mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi para perangkat masjid.

Bagi BPJS Ketenagakerjaan Kebayoran Baru, perlindungan terhadap perangkat DMI merupakan bagian dari semangat untuk memperluas cakupan jaminan sosial kepada seluruh pekerja, termasuk mereka yang mengabdikan diri di bidang keagamaan dan pelayanan sosial.

Karena setiap pengabdian layak mendapatkan perlindungan.

Melalui kolaborasi BPJS Ketenagakerjaan dan DMI Cabang Kebayoran Baru, diharapkan semakin banyak perangkat masjid yang terlindungi dan semakin kuat pula ekosistem jaminan sosial ketenagakerjaan di tengah masyarakat.

BPJS Ketenagakerjaan Kebayoran Baru
Hadir Melindungi Setiap Langkah Pengabdian.

Pengecekan meliputi kesiapan venue, tata panggung, susunan acara, penerimaan tamu undangan, teknis penyerahan penghargaan, hingga koordinasi dengan jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pihak-pihak pendukung acara.

Acara dijadwalkan dimulai pukul 15.00 WIB, diawali pembukaan oleh MC, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, penampilan Tari Betawi, laporan Ketua PWI Jaya Kesit Budi Handoko, pemutaran video penjurian, serta sambutan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta Marulina Dewi.

Puncak acara berupa pengumuman dan penyerahan penghargaan kepada para pemenang. Peringkat kedua dan ketiga dari masing-masing kategori akan menerima penghargaan terlebih dahulu.

Selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo dijadwalkan hadir sekitar pukul 15.30 WIB untuk menyerahkan penghargaan kepada para pemenang utama dari setiap kategori.

Gubernur juga dijadwalkan memberikan sambutan sebelum acara diakhiri dengan foto bersama.

Berdasarkan daftar undangan, acara direncanakan dihadiri sejumlah pejabat dan tokoh penting, di antaranya Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, pimpinan komisi dan ketua fraksi DPRD DKI Jakarta, jajaran Pemprov DKI Jakarta, para wali kota administrasi se-DKI Jakarta serta Bupati Kepulauan Seribu.

Dari unsur organisasi pers, diundang Ketua Dewan Pers--yang diwakili Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Muhammad Jazuli, Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir,  Sekretaris Jenderal PWI Pusat Marthen Selamet Susanto,  Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, Atal S Depari,  Ketua IKWI Pusat Indah Kirana, dan Ketua Dewan Penasihat PWI Pusat Suryopratomo.

Dukungan juga datang dari Bank Jakarta selaku salah satu sponsor kegiatan. Bank Jakarta dijadwalkan hadir dan diwakili Ibu Basaria Martha Juliana.

Ketua PWI Jaya Kesit Budi Handoyo mengatakan, Anugerah Jurnalistik M.H. Thamrin akan terus dikembangkan agar semakin relevan dengan perkembangan Jakarta dan dunia jurnalistik.

“Untuk tahun depan, kami akan mulai lebih fokus mengangkat tema 5 Abad Jakarta. Ini menjadi momentum penting untuk mendorong insan pers menghasilkan karya-karya jurnalistik yang mampu merekam perjalanan panjang Jakarta sekaligus melihat masa depannya,” ujar Kesit.

Sementara itu, Ketua Panitia Anugerah Jurnalistik M.H. Thamrin 2026, Arman Suparman, mengatakan seluruh panitia saat ini berkonsentrasi pada pengecekan akhir agar tidak ada detail teknis yang terlewat.

“Kami ingin memastikan seluruh rangkaian acara besok berjalan sesuai rencana. Mulai dari kedatangan tamu, teknis pengumuman pemenang, penyerahan penghargaan hingga agenda Gubernur DKI Jakarta. Semua kami cek kembali secara detail,” kata Arman.

Menurut Arman, kehadiran sejumlah pejabat, pimpinan organisasi pers, mitra dan sponsor menjadi motivasi bagi panitia untuk memberikan penyelenggaraan terbaik.

“Ini bukan hanya seremoni pemberian penghargaan, tetapi juga bentuk apresiasi terhadap kerja jurnalistik. Karena itu, kami berusaha memastikan acara berlangsung tertib, hangat dan memberikan penghormatan yang layak kepada para pemenang,” ujarnya.

Anugerah Jurnalistik M.H. Thamrin 2026 mempertandingkan tujuh kategori utama, yakni tajuk rencana, foto, teks, infografis, radio, video televisi terestrial, dan video televisi streaming. Selain itu terdapat kategori khusus 5 Abad Jakarta dan Literasi Perbankan.

Dengan waktu pelaksanaan yang tinggal sehari, panitia terus melakukan final checking sebagai langkah terakhir memastikan seluruh persiapan teknis, protokoler dan substansi acara siap menyambut para tamu undangan serta Gubernur DKI Jakarta.

Penyelenggaraan MHT ke-52 tahun 2026 memperoleh dukungan luas dari mitra strategis PWI Jaya. Dukungan tersebut antara lain datang dari Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Asep Edi Suheri, Dr. Bryan Gautama, Djarum Foundation, Kementerian Kebudayaan, LRT,  PLN UID Jakarta Raya, Japfa Indonesia, PT Liga Indonesia Baru (I League),  Telkom, PT ASDP, Prima Natuna EP, Kupec Indonesia (Anambas) B.V., PetroChina Jabung, Samsung,  Gulavit, Ancol, Pertamina EP, Pertamina Hulu Energi, PT Pelni, Blue Bird, PT Pelindo, Kodja, Pupuk Indonesia, Yayasan Wijaya Peduli Bangsa, Indosat,  dan anggota DPD Alfiansyah Bustami alias Komeng.

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani mengatakan, pihaknya menghentikan sementara operasional fasilitas lift dan eskalator di seluruh halte sebagai mitigasi keselamatan. 

"Kebijakan diambil mengantisipasi potensi sebaran abu vulkanik akibat aktivitas erupsi Gunung Krakatau yang dapat merusak sistem mekanikal dan modul sensor elektronik," ujar Ayu dalam keterangannya, Minggu (6/9/2026). 

Baca Juga: Imbas Abu Vulkanik Erupsi Gunung Anak Krakatau, Jakarta Berlakukan PJJ ke Semua Sekolah

Transjakarta, lanjut Ayu Wardhani, juga menyiagakan petugas di area tangga untuk mendampingi dan menfasilitasi pelanggan berkebutuhan khusus serta kelompok prioritas.

"Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen terhadap kenyamanan pelanggan Transjakarta," paparnya. 

Ia memastikan layanan bus Transjakarta beroperasi normal melayani pelanggan, meskipun diterapkan penyesuaian operasional fasilitas pendukung. 

Baca Juga: Bandara Soetta Ditutup Akibat Abu Erupsi Gunung Anak Krakatau, 301 Penerbangan Terdampak hingga Siang Ini

Dia juga mengimbau pelanggan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta memantau informasi terkini melalui kanal resmi demi kesehatan bersama.

"Reaktivasi lift dan eskalator akan dilakukan secara bertahap setelah pembersihan menyeluruh serta uji kelayakan bersama tim teknis, selesai dilakukan," tandasnya.

Kebijakan PJJ itu diambil Pemprov DKI Jakarta sebagai langkah antisipasi untuk melindungi kesehatan dan keselamatan siswa, guru, serta tenaga kependidikan akibat abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nahdiana mengatakan, penerapan PJJ bukan berarti kegiatan pendidikan dihentikan. 

Baca Juga: Bandara Soetta Ditutup Akibat Abu Erupsi Gunung Anak Krakatau, 301 Penerbangan Terdampak hingga Siang Ini

Pembelajaran tetap berlangsung dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan masing-masing peserta didik.

"Kami ingin memastikan anak-anak tetap belajar dalam suasana yang aman dan nyaman. Karena itu, untuk sementara pembelajaran dilakukan dari rumah. Orang tua tidak perlu panik, karena proses pembelajaran tetap berjalan," ujarnya, Minggu (6/9/2026).

Menurut Nahdiana, untuk memastikan pelaksanaan PJJ berjalan dengan baik, pihaknya berkoordinasi dengan seluruh satuan pendidikan dan melakukan pendampingan, pemantauan pelaksanaan proses pembelajaran serta memberikan alternatif apabila terjadi kendala dalam pelaksanaan pembelajaran.

Baca Juga: Erupsi Gunung Anak Krakatau Meningkat, BMKG Pantau Tsunami dari Selat Sunda hingga Pesisir Banten

"Keselamatan dan kesehatan anak-anak adalah prioritas. Kami juga mengimbau orang tua mendampingi anak selama belajar dari rumah dan memastikan informasi yang diterima berasal dari sumber resmi," tuturnya.

Dinas Pendidikan juga terus berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait dan memantau perkembangan kondisi udara serta informasi resmi mengenai sebaran abu vulkanik.

"Kebijakan pembelajaran akan dievaluasi sesuai perkembangan situasi," ujarnya.

Baca Juga: Erupsi Gunung Anak Krakatau Berimbas Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dihentikan Sementara

Pemprov DKI mengajak masyarakat tetap tenang dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. 

Warga diimbau mengikuti arahan pemerintah serta menjaga kesehatan keluarga selama kondisi ini berlangsung.

Berdasarkan data penerbangan, pukul 01.30 WIB hingga 13.30 WIB, terdapat 301 penerbangan terdampak, 233 di antaranya penerbangan domestik, 58 penerbangan internasional, dan 10 penerbangan kargo. 

Jumlah tersebut terdiri dari pembatalan penerbangan, keterlambatan penerbangan, pengalihan pendaratan penerbangan ke bandara lain, dan sebagainya.

Baca Juga: Erupsi Gunung Anak Krakatau Berimbas Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dihentikan Sementara

Penutupan sementara operasional Bandara Soekarno-Hatta dilakukan sebagai langkah mitigasi untuk mengutamakan keselamatan penerbangan.

Asst. Deputy Communication and Legal KC Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Yudistiawan, mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memantau perkembangan kondisi di lapangan.

"Manajemen Bandara Internasional Soekarno-Hatta terus berkoordinasi dengan stakeholder terkait, serta memantau perkembangan kondisi untuk memastikan penanganan operasional dan pelayanan kepada penumpang tetap berjalan dengan baik," kata Yudistiawan dalam keterangan resmi, Minggu (6/9/2026).

Baca Juga: Erupsi Gunung Anak Krakatau Meningkat, BMKG Pantau Tsunami dari Selat Sunda hingga Pesisir Banten

Menurutnya, koordinasi tersebut dilakukan agar penanganan operasional sekaligus pelayanan kepada penumpang tetap berjalan secara optimal selama aktivitas bandara terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.

Untuk menangani penumpang yang terdampak, manajemen Bandara Soekarno-Hatta telah memberlakukan Service Recovery Action (SRA). 

Sejumlah fasilitas dan layanan tambahan disiapkan untuk membantu memenuhi kebutuhan penumpang selama operasional penerbangan dihentikan sementara.

Penumpang terdampak mendapatkan makanan dan minuman ringan. Selain itu, bus disiagakan di setiap terminal untuk membantu mobilitas penumpang menuju hotel melalui koordinasi bersama pihak maskapai.

Baca Juga: Dentuman Keras Gegerkan Bandung Raya, PVMBG Ungkap Dugaan Sumber Suara dari Erupsi Gunung Anak Krakatau

Sejumlah area khusus di terminal juga difungsikan sebagai tempat beristirahat. Salah satunya yakni Employee Lounge yang disiapkan agar penumpang terdampak dapat beristirahat dengan lebih nyaman.

Untuk memperkuat penanganan di lapangan, posko operasional juga telah dibuka di Terminal 1B. 

Posko tersebut menjadi salah satu titik koordinasi dalam menangani kondisi operasional serta kebutuhan penumpang.

Sementara itu, masing-masing maskapai penerbangan membuka layanan di setiap terminal. Layanan tersebut disiapkan untuk memberikan informasi sekaligus membantu penanganan penumpang yang terdampak perubahan operasional penerbangan.

Baca Juga: Gunung Semeru Kembali Erupsi, Badan Geologi Naikkan Status Naik ke Level IV Awas, Masyarakat Diminta Waspada

Dari sisi layanan komersial, pengelola bandara juga telah berkoordinasi dengan para tenant di terminal. Koordinasi dilakukan agar berbagai layanan tetap dapat beroperasi selama 24 jam dan kebutuhan penumpang tetap terpenuhi di tengah penutupan sementara.

Yudistiawan menegaskan, koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terus dilakukan, termasuk dalam menangani dampak penutupan bandara, menyesuaikan jadwal penerbangan, serta memberikan pelayanan kepada penumpang terdampak.

Pemulihan operasional penerbangan akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan sebaran abu vulkanik serta faktor keselamatan penerbangan.

Baca Juga: Enam Bandara di NTT Masih Ditutup, Terdampak Abu Vulkanik Erupsi Gunung Lewotobi

Selama operasional bandara masih dihentikan, pengguna jasa diminta mengecek kembali status dan jadwal penerbangan melalui kanal resmi maskapai masing-masing sebelum berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta.

Untuk memperoleh informasi terkait layanan kebandarudaraan maupun bantuan lebih lanjut, pengguna jasa dapat menghubungi Contact Center InJourney Airports melalui layanan 172.

Dikutip dari Instagram otoritas Bandara Soekarno-Hatta, penghentian operasional penerbangan tersebut dilakukan hingga pukul 13.30 WIB. 

"Sehubungan dengan meningkatnya aktivitas Erupsi Gunung Anak Krakatau, Bandara Internasional Soekarno-Hatta melakukan penghentian operasional penerbangan sampai pukul 13.30 WIB," tulisnya, Minggu (6/9/2026).

Baca Juga: Erupsi Gunung Anak Krakatau Meningkat, BMKG Pantau Tsunami dari Selat Sunda hingga Pesisir Banten

Kebijakan tersebut berkaitan dengan kondisi aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau yang mengalami peningkatan.

Pihak Bandara Internasional Soekarno-Hatta mengimbau seluruh pengguna jasa untuk mengecek kembali status serta jadwal penerbangan sebelum melakukan perjalanan.

"Kami mengimbau seluruh pengguna jasa bandara untuk mengecek kembali status dan jadwal penerbangan melalui kanal resmi maskapai sebelum melakukan perjalanan & untuk informasi kebandarudaraan silakan menghubungi Contact Center InJourney Airports 172," tambahnya.

Baca Juga: Dentuman Keras Gegerkan Bandung Raya, PVMBG Ungkap Dugaan Sumber Suara dari Erupsi Gunung Anak Krakatau

Informasi mengenai status penerbangan dapat diperoleh melalui kanal resmi masing-masing maskapai. 

Penumpang juga diminta memastikan informasi terbaru sebelum menuju bandara guna mengantisipasi perubahan jadwal maupun operasional penerbangan.

Pihak Bandara Internasional Soekarno-Hatta menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul akibat penghentian sementara operasional penerbangan tersebut.

"Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi. Terima kasih atas perhatian, pengertian, dan kerja sama seluruh pengguna jasa
Bandara Internasional Soekarno-Hatta," tutupnya.

Hingga Minggu (6/9/2026) pagi, BMKG memastikan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau belum terdeteksi anomali muka air laut, namun masyarakat diminta tetap waspada dan tidak panik.

"Hingga pagi ini belum menunjukkan adanya anomali muka air laut. Artinya potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gauge yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda," kata Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Minggu (6/9/2026).

Baca Juga: Dentuman Keras Gegerkan Bandung Raya, PVMBG Ungkap Dugaan Sumber Suara dari Erupsi Gunung Anak Krakatau

Faisal menjelaskan, pemantauan melalui High Frequency Radar di kawasan Carita dan Tanjung Lesung juga memperlihatkan bahwa probabilitas terjadinya tsunami masih tergolong rendah. 

Namun, BMKG terus meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan secara intensif terhadap erupsi Gunung Anak Krakatau.

"Untuk High Frequency Radar yang kita miliki, ini sudah di-set dalam kondisi tsunami mode, ya. Jadi ketika ada potensi tsunami, kita langsung dapat memantau sejak dari jarak kurang lebih 150 km dari tepi pantai," ujar Faisal.

Baca Juga: Aktivitas Kegempaan Fluktuatif, Badan Geologi Ingatkan Potensi Erupsi Freatik Gunung Api Tangkuban Parahu

Guna memastikan analisis data yang akurat, BMKG mengoptimalkan pemantauan terpadu berbasis multi-instrumen. 

Pengawasan dilakukan secara menyeluruh memanfaatkan satelit, tsunami gauge, High Frequency Radar, sensor geomagnetik di wilayah Selat Sunda, hingga pemantauan petir vulkanik.

"Seluruh data dianalisis secara terpadu untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan akurat," ujar Faisal.

Baca Juga: Warga Pesisir dan Nelayan Diimbau Tak Mendekat Radius 5 Km dari Anak Krakatau 

BMKG mengimbau masyarakat di wilayah pesisir Selat Sunda, meliputi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Lampung, hingga Bengkulu, agar tetap tenang namun selalu siaga.

"Tetap waspada namun tidak panik. Masyarakat kami minta untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi dan selalu mengikuti pembaruan dari BMKG, PVMBG atau Badan Geologi, BNPB, serta instansi yang berwenang," tutup Faisal.

Dentuman keras itu terdengar cukup jelas di sejumlah daerah.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menyebut dentuman keras tersebut diduga kuat berkaitan dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau.

Baca Juga: Kembali Erupsi, Gunung Anak Krakatau Semburkan Abu Vulkanik Setinggi 2.000 Meter 

Dugaan itu muncul karena waktu terjadinya dentuman di wilayah Bandung beririsan dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau.

Kepala  PVMBG, Rita Suliawati menjelaskan, perambatan suara dentuman di udara dapat dipengaruhi sejumlah faktor, antara lain kondisi temperatur udara dan kecepatan angin. 

Kondisi atmosfer tertentu dapat memungkinkan suara dari sumber yang jauh terdengar hingga wilayah lain.

Baca Juga: Gunung Anak Krakatau Kembali Erupsi Keluarkan Abu Vulkanik, PVMBG: Tiga Kali Dalam 24 Jam

"Sehingga hal itu yang mengakibatkan terjadinya suara gemuruh dan dentuman yang dirasakan warga di Bandung Raya," kata Rita, Sabtu (5/9/2026).

Rita menyampaikan, bahwa aktivitas Gunung Anak Krakatau saat ini masih berada pada Level III atau Siaga.

"Meski Gunung Anak Krakatau masih mengalami aktivitas erupsi, PVMBG menyebut kondisi tersebut tidak menimbulkan tsunami," katanya.

Baca Juga: PVMBG: Awan Panas Erupsi Gunung Semeru Tembus 14 Km, Naik Level IV Status Awas

Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) turut melakukan pemantauan terhadap aktivitas atmosfer di wilayah Bandung dan sekitarnya.Berdasarkan pemantauan lightning detector BMKG, terdapat aktivitas petir di wilayah Bandung dan sekitarnya. 

Namun, intensitas petir relatif rendah dan tidak menunjukkan aktivitas signifikan seperti yang dilaporkan oleh masyarakat.

Kepala Stasiun Geofisika Bandung, Suaidi Ahadi menyebut masih terdapat kemungkinan fenomena lain yang berkaitan dengan pelepasan gas di kawasan Bandung, termasuk dugaan pelepasan gas metana yang berkaitan dengan kawasan gunung purba di Bandung.

Baca Juga: Gunung Anak Krakatau Erupsi, Semburan Abu Vulkanik Capai 3000 Meter
 
"Mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpancing informasi yang belum terkonfirmasi. Pemantauan masih dilakukan oleh pihak terkait untuk memastikan penyebab dentuman keras yang terdengar di sejumlah wilayah Bandung Raya dan sekitarnya," katanya.

Berbeda dengan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di dalam ruangan, kegiatan kali ini dikemas dengan konsep “grebek pasar”. Sejumlah petugas BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Buaran berkeliling secara langsung mendatangi para pedagang di area Pasar Cakung untuk memberikan edukasi dan informasi mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dengan mendatangi para pedagang secara langsung, petugas memberikan penjelasan mengenai program dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja, khususnya pekerja sektor informal dan pekerja mandiri. Para pedagang juga diberikan kesempatan untuk memperoleh informasi secara langsung serta berkonsultasi mengenai perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang sesuai dengan aktivitas pekerjaan mereka.

Baca Juga: Kopi Darat Bersama KGMP, BPJS Ketenagakerjaan Kebayoran Baru Perkuat Sinergi dan Perlindungan bagi Mitra Gojek

Kegiatan grebek pasar tersebut menjadi salah satu upaya BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Buaran untuk semakin mendekatkan layanan dan informasi kepada masyarakat. Pendekatan secara langsung dinilai dapat membantu masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya memiliki perlindungan atas risiko-risiko yang mungkin terjadi selama menjalankan aktivitas pekerjaan.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jakarta Buaran, Muhammad Ramdhoni, menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi secara langsung di lingkungan pasar merupakan bentuk komitmen BPJS Ketenagakerjaan untuk menjangkau seluruh lapisan pekerja.

“Pasar merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat yang di dalamnya terdapat banyak pekerja dan pelaku usaha yang menjalankan aktivitasnya setiap hari. Melalui kegiatan grebek pasar ini, kami ingin hadir langsung di tengah-tengah mereka untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujar Muhammad Ramdhoni.

Menurutnya, setiap pekerja memiliki risiko dalam menjalankan aktivitasnya, termasuk para pedagang dan pekerja mandiri. Oleh karena itu, kesadaran untuk memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan perlu terus ditingkatkan agar para pekerja dapat menjalankan aktivitas dengan lebih aman dan tenang.

“BPJS Ketenagakerjaan terus berupaya memperluas jangkauan perlindungan kepada seluruh pekerja, termasuk pekerja di sektor informal. Kami berharap melalui edukasi secara langsung seperti ini, para pedagang dapat semakin memahami manfaat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga mereka dan keluarga dapat memiliki perlindungan yang lebih baik,” tambah Muhammad Ramdhoni.

Melalui kegiatan grebek Pasar Cakung, BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Buaran berharap semakin banyak pedagang dan pekerja sektor informal yang memahami pentingnya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kegiatan ini juga menjadi wujud komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam menghadirkan pelayanan dan edukasi yang semakin dekat, mudah diakses, serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh pekerja Indonesia.

Kebakaran hutan bahkan telah mencapai jalur pendakian menuju puncak Gunung Ijen, tepatnya di kawasan Pondok Bunder, pada Jumat (4/9/2026). 

Penutupan dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk menjaga keselamatan wisatawan maupun petugas yang berada di sekitar lokasi.

Baca Juga: Alun-Alun Suryakencana Terbakar, Petugas Berjibaku Selamatkan Sabana Edelweiss, TNGGP Ambil Langkah Cepat Tutup Pendakian

Kepala Balai Besar KSDA Jawa Timur, Nur Patria Kurniawan menegaskan, bahwa keselamatan manusia harus berjalan beriringan dengan upaya penyelamatan kawasan.

"Prioritas kita adalah mengendalikan kebakaran hutan sekaligus memastikan keselamatan seluruh personel dan pengunjung," ujarnya dalam keterangannya, Jumat (4/9/2026).

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Banyuwangi Partana menjelaskan, titik api pertama kali diketahui berada di kawasan hutan dan perkebunan Pasewaran, Kecamatan Kalipuro, pada Rabu (2/9/2026).

Baca Juga: DPR RI: Karhutla Terjadi Setiap Tahun, Solusinya Perlu Lembaga Seperti IBAMA Brasil

Petugas kemudian melakukan penanganan secara bertahap guna mengendalikan kobaran api sekaligus mencegah kebakaran merambat semakin luas.

Upaya penanganan berlanjut hingga Kamis dini hari. Sekitar pukul 02.00 WIB, tim gabungan mulai melakukan penyemprotan di kawasan TWA Ijen. Pemantauan juga dilakukan terhadap kawasan hutan yang berada di wilayah Desa Tamansari.

Hingga Jumat, BPBD Banyuwangi bersama sejumlah unsur terkait masih bersiaga untuk menangani kebakaran. Untuk memperkuat pemantauan, pos pengawasan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) turut didirikan di kawasan Paltuding.

Baca Juga: Kebakaran Hutan di Australia, Dua Orang Tewas dan Puluhan Rumah Hangus

Pos tersebut dilengkapi mobil pemadam kebakaran, kendaraan operasional BPBD, serta personel yang bertugas melakukan pemantauan dan penanganan di lapangan.

Tak hanya mengandalkan penanganan dari darat, BPBD Banyuwangi juga berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Jawa Timur untuk mengkaji kemungkinan penggunaan jalur udara dalam proses pemadaman.

Langkah tersebut dipertimbangkan karena kondisi medan Gunung Ijen cukup ekstrem. Sejumlah lokasi kebakaran berada di area dengan tebing dan jurang curam sehingga akses kendaraan menuju titik api menjadi terbatas.

Baca Juga: Gunung Ijen Bergolak, Wisatawan Diminta Jauhi Kawah

Petugas juga telah menyiapkan sekitar 15 unit jet pump untuk mendukung proses pemadaman. Peralatan tersebut memiliki kemampuan menyemprot dengan jangkauan sekitar 15 meter.

Penutupan jalur pendakian dimulai hari ini, Jumat (4/9/2026) dan belum ditentukan kapan akan dibuka kembali. 

Aktivitas pendakian ke wisata Kawah Ijen baru akan dipertimbangkan setelah kondisi kawasan dinyatakan aman dan api berhasil dipadamkan.

Selain mencopot kepala dapur, BGN sebelumnya menjatuhkan sanksi suspend berat selama 30 hari kepada SPPG Kalitengah dan menghentikan sementara operasional dapur akibat adanya ratusan korban keracunan MBG.

"Kepala dapurnya dicopot, dapurnya tidak dioperasikan," ujar Wakil Kepala BGN, Trenggono saat mengunjungi korban keracunan MBG di RSUD Notopuro, Jumat (4/9/22026).

Ia menambahkan, BGN juga terus melakukan perbaikan dan evaluasi program MBG.

Baca Juga: 107 Warga Tanjungsari Bogor Diduga Keracunan MBG, SPPG Pasir Tanjung Siap Tanggung Jawab

Selain itu juga, tambah Trenggono,  pihaknya juga memastikan kepatuhan terhadap standard operating procedure (SOP).

"Kita terus perbaiki tata kelola, kita perbaiki dan evaluasi apa saja kekurangannya," ucapnya.

"Tetapi secara SOP dan sebagainya sudah sesuai ya, yang keracunan rata-rata ketidakpatuhan terhadap SOP, itu yang perlu digaris bawahi ya," imbuhnya.

Memahami bahwa setiap pekerja berhak mendapatkan rasa aman dan pengalaman layanan yang positif, BPJS Ketenagakerjaan terus berupaya memastikan seluruh peserta memperoleh pelayanan dan perlindungan terbaik, tidak hanya ketika menghadapi risiko kerja, tetapi juga dalam upaya membangun kembali kemandirian ekonomi setelah menerima manfaat jaminan sosial.

Dalam rangka memperingati Harpelnas 2026, BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Cilandak menggelar berbagai rangkaian kegiatan sebagai bentuk apresiasi sekaligus upaya memperkuat hubungan dengan peserta dan stakeholder.

Salah satu kegiatan utama adalah penyerahan santunan Jaminan Kematian (JKM) dan beasiswa kepada ahli waris peserta PJLP PPSU Kelurahan Cilandak Barat. Manfaat tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wakil Kepala Wilayah Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan, Galuh Santi Utari bersama Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cilandak, M. Izaddin.

M. Izaddin menyampaikan bahwa penyerahan manfaat tersebut merupakan bentuk nyata hadirnya jaminan sosial ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan kepada pekerja dan keluarganya ketika menghadapi risiko sosial ekonomi akibat meninggal dunia.

“Penyerahan manfaat ini menjadi bukti nyata bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan hadir untuk memberikan rasa aman kepada pekerja dan keluarganya. Ketika risiko terjadi, manfaat yang diberikan diharapkan dapat membantu keluarga penerima manfaat untuk tetap melanjutkan kehidupan dan memenuhi kebutuhan masa depan,” ujar M. Izaddin.

Selain penyerahan manfaat, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Cilandak juga melakukan kunjungan ke Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK), termasuk RSUP Fatmawati. 

Kunjungan ini dilakukan untuk melihat secara langsung proses pelayanan dan penanganan peserta yang mengalami kecelakaan kerja serta memastikan peserta memperoleh pelayanan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

“Bagi kami, Hari Pelanggan Nasional bukan sekadar kegiatan seremonial. Ini adalah momentum untuk memastikan secara langsung bahwa peserta mendapatkan pelayanan, perlindungan, dan pendampingan terbaik. Kami ingin peserta merasakan bahwa BPJS Ketenagakerjaan selalu hadir ketika mereka membutuhkan,” kata M. Izaddin.

Tidak Berhenti pada Pemberian Manfaat
Lebih jauh, M. Izaddin menegaskan bahwa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tidak berhenti ketika seorang pekerja atau ahli waris menerima manfaat. BPJS Ketenagakerjaan juga mendorong agar penerima manfaat memiliki kesempatan untuk kembali membangun kehidupan yang lebih mandiri.

Hal tersebut diwujudkan melalui Program Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian Penerima Manfaat (PEKA). Melalui program ini, ahli waris penerima manfaat mendapatkan pendampingan untuk membangun kembali kemandirian ekonomi keluarga, salah satunya dengan merintis usaha makanan dan produk kerajinan.

Produk yang dihasilkan oleh penerima manfaat tersebut turut dipamerkan di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cilandak dalam rangkaian kegiatan Harpelnas 2026. Kehadiran produk-produk tersebut menjadi gambaran bahwa manfaat jaminan sosial dapat menjadi bagian dari proses pemulihan dan pemberdayaan keluarga penerima manfaat.

“BPJS Ketenagakerjaan hadir untuk kesejahteraan pekerja dan keluarganya, sejak mulai bekerja hingga akhir hayat. Harapannya, pekerja dapat bekerja dengan selamat, hidup sehat dan sejahtera karena mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Ketika risiko terjadi, kami juga ingin memastikan pekerja dan keluarganya tetap memiliki kesempatan untuk bangkit dan mandiri,” tutur M. Izaddin.

Perluas Perlindungan hingga Pekerja Informal
Rangkaian Harpelnas 2026 juga menjadi momentum bagi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Cilandak untuk memperluas cakupan kepesertaan, khususnya kepada pekerja informal yang masih membutuhkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Melalui kegiatan Protection Goes to Community, BPJS Ketenagakerjaan Cilandak melakukan edukasi sekaligus akuisisi kepesertaan kepada komunitas ojek online (ojol) yang berada di kawasan Taman Cilandak, Jakarta Selatan.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa setiap pekerja, baik pekerja penerima upah maupun pekerja bukan penerima upah, memiliki kebutuhan dan hak atas perlindungan dari berbagai risiko sosial ekonomi yang dapat terjadi selama bekerja.

Dengan mengusung semangat melayani, melindungi, dan memberdayakan, Harpelnas 2026 menjadi pengingat bahwa kualitas pelayanan tidak hanya diukur dari kemudahan layanan, tetapi juga dari seberapa jauh kehadiran BPJS Ketenagakerjaan memberikan manfaat nyata bagi kehidupan pekerja dan keluarganya.

Melalui pelayanan yang semakin dekat, perlindungan yang semakin luas, serta pemberdayaan yang berkelanjutan, BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk terus hadir bersama pekerja Indonesia dalam membangun kehidupan yang lebih aman, sejahtera, dan berdaya.

Semangat itulah yang dibawa BPJS Ketenagakerjaan dalam memperingati Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) tahun 2026. Bukan sekadar seremoni, Harpelnas menjadi momentum bagi seluruh jajaran Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk hadir lebih dekat, melayani, melindungi dan memberdayakan para pekerja.

Seperti yang dilakukan Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Alif Noeriyanto Rahman saat mengunjungi Kantor Cabang Salemba, Jakarta Pusat, yang didampingi Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta Ady Hendrata. Alif, yang memiliki latar belakang sebagai dokter spesialis Ortopedi dan Traumatologi, turut memberikan pelayanan langsung kepada peserta yang tengah melakukan klaim Jaminan Hari Tua (JHT).

Baca Juga: Harpelnas 2026, BPJS Ketenagakerjaan Hadir Lebih Dekat untuk Melayani, Melindungi, dan Memberdayakan Pekerja

Alif menyebut jaminan sosial ketenagakerjaan memegang peranan penting dalam menjaga keberlanjutan hidup pekerja dan keluarganya ketika menghadapi risiko, mulai dari kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, memasuki hari tua, hingga meninggal dunia.

Dalam momen tersebut turut diserahkan santunan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Meninggal Dunia kepada petugas Palang Merah Indonesia (PMI) yang meninggal dunia saat sedang bertugas dengan total santunan yang diberikan sebesar Rp520.537.428 dan diterima ahli waris suami Almarhumah Mulyatin, yang turut disaksikan oleh manajemen perwakilan Palang Merah Indonesia Pak Bambang Sutarno selaku Wakil Sekretaris Palang Merah Indonesia DKI Jakarta.

Namun bagi BPJS Ketenagakerjaan, kehadiran tersebut tidak lantas berhenti ketika manfaat telah dibayarkan. Ada kehidupan yang harus dilanjutkan dan ada keluarga yang perlu kembali berdiri setelah melewati masa sulit. Melalui Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian Penerima Manfaat (PEKA) dengan memberikan pelatihan dan pendampingan.

Seperti contoh produk PEKA yang dihadirkan pada momentum Harpelnas tersebut, produk usaha buket bunga, jajanan pasar dan cake dan dipasarkan di wilayah Jakarta yang juga bekerjasama bersama Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat. Hal ini menegaskan bahwa manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan dapat memberikan nilai yang lebih jauh bagi pekerja dan keluarganya.

“Hari ini saya hadir melayani dan memastikan seluruh peserta mendapatkan layanan yang cepat, tepat, dan sesuai kebutuhannya. Kita juga lihat wujud pemberdayaan yang sudah berhasil dijalankan penerima manfaat yang menjadi bentuk kami turut mendampingi peserta maupun ahli waris penerima manfaat yang sedang bertugas sebagai tenaga medis, saya juga turut merasakan suntuk bangkit, kembali berdaya, dan membangun sumber penghidupan yang berkelanjutan.” ujar Alif melalui keterangannya di Jakarta, Jumat, 4 September 2026.

“Di momen yang bersamaan ini juga tim kepesertaan kami sedang melakukan Grebek Komunitas Ojol yang ada di Cikini untuk memberikan sosialisasi terkait Program dan Manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Setelah itu kami akan melanjutkan bertemu manajemen RSPAD guna memastikan semua pekerja dan ekosistem pemberi kerja bisa terlindungi oleh BPJS ketenagakerjaan,” ucap Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta Ady Hendrata.

Baca Juga: Harpelnas 2026, BPJS Ketenagakerjaan Hadir Lebih Dekat untuk Melayani, Melindungi dan Memberdayakan Pekerja

Di wilayah Jakarta Selatan, semangat Harpelnas juga digaungkan oleh BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Menara. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Menara, Iksarudin, mengatakan pihaknya memanfaatkan momentum ini untuk turun langsung menyapa peserta.

Menurut Iksarudin, kehadiran di lapangan menjadi kunci agar informasi manfaat perlindungan bisa dipahami dengan benar oleh pekerja formal maupun informal. Ia menegaskan seluruh petugas layanan berkomitmen memberikan kemudahan akses dan kecepatan proses klaim.

"Pada Harpelnas 2026 ini kami ingin memastikan tidak ada pekerja yang merasa jauh dari layanan. Kami hadir di kantor, di lapangan, bahkan ke komunitas untuk mengedukasi dan memudahkan akses. Pesan kami sederhana: daftarkan pekerja Anda, karena perlindungan hari ini adalah jaminan masa depan," ujar Iksarudin.

Semangat tersebut sejalan dengan Value Beyond Protection yang terus didorong BPJS Ketenagakerjaan. Melalui prinsip Melayani, Melindungi, dan Memberdayakan (3M), BPJS Ketenagakerjaan ingin memastikan pekerja mendapatkan pelayanan terbaik, semakin banyak pekerja memperoleh perlindungan, serta peserta dan keluarganya tetap memiliki kesempatan untuk kembali berdaya setelah menghadapi risiko.

“Harpelnas ini bukan sekadar momentum satu hari. Kami ingin terus proaktif melayani, memperluas perlindungan, sekaligus memastikan semua pekerja di Indonesia baik yang formal, informal, jasa konstruksi dan pekerja migran seluruhnya bisa dilindungi dan negara hadir untuk melindungi. Kami selaku Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan di hadir untuk melayani dengan hati, melindungi dan memberdayakan dengan empati,” ujar Alif Noeriyanto Rahman.

Semangat itulah yang dibawa BPJS Ketenagakerjaan dalam memperingati Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) tahun 2026.

Bukan sekadar seremoni, Harpelnas menjadi momentum bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk hadir lebih dekat, melayani, melindungi dan memberdayakan para pekerja.

Seperti yang dilakukan Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Kebayoran Baru Rafik Ahmad saat terjun langsung menyapa para peserta yang datang. Tak sekadar menyapa, Rafik turut memberikan informasi dan edukasi langsung kepada peserta tentang pentingnya setiap pekerja memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. 

Baca Juga: Harpelnas 2026, BPJS Ketenagakerjaan Hadir Lebih Dekat untuk Melayani, Melindungi dan Memberdayakan Pekerja

Rafik menyebutkan, jaminan sosial ketenagakerjaan memegang peranan penting dalam menjaga keberlanjutan hidup pekerja dan keluarganya ketika menghadapi risiko, mulai dari kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, memasuki hari tua, hingga meninggal dunia.

Pada kesempatan tersebut, Rafik menyerahkan secara simbolis santunan manfaat program Jaminan Kematian (JKM) kepada Ibu Sugiarti selaku istri dari almarhum Bapak Drajat Hari Santoso yang berprofesi sebagai pedagang di ITC Fatmawati Jakarta Selatan.

Bagi BPJS Ketenagakerjaan, manfaat program BPJS Ketenagakerjaan yang telah dibayarkan kepada peserta, tidak lantas hanya berhenti ketika manfaat sudah dibayarkan. Ada kehidupan yang harus dilanjutkan dan ada keluarga yang perlu kembali berdiri setelah melewati masa sulit.

Hal inilah yang turut dirasakan Runie, seorang ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan yang berusaha kembali menata kehidupannya setelah ditinggal sang suami tercinta.

Setelah menerima manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan, Runie mendapatkan pendampingan melalui Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian Penerima Manfaat (PEKA). Berbekal pelatihan dan pendampingan yang diterimanya, perlahan ia mulai bangkit dan kini merintis usaha kue tradisional dan pakaian sebagai sumber penghidupan bagi keluarganya.

Pada momentum Harpelnas tersebut, produk usaha Runie turut dipamerkan dan dipasarkan di Kantor Cabang Jakarta Kebayoran Baru. Bagi Rafik, kisah Runie menjadi salah satu gambaran bahwa manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan dapat memberikan nilai yang lebih jauh bagi pekerja dan keluarganya.

“Bagi kami, kehadiran Ibu Runie bukan hanya sekadar memamerkan produk, tetapi juga menjadi bukti bahwa program perlindungan dan pemberdayaan yang dihadirkan BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan ruang bagi peserta untuk terus berkembang, mandiri, dan meningkatkan potensi usahanya.

Kami berharap kesempatan seperti ini dapat membuka akses yang lebih luas bagi para peserta program PEKA untuk memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat, memperluas jaringan, serta meningkatkan kepercayaan diri dalam mengembangkan usaha.

Kue tradisional dan pakaian yang dipamerkan Ibu Runie merupakan contoh nyata dari potensi ekonomi kreatif yang tumbuh dari masyarakat. Kami ingin peserta tidak hanya mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk berkembang dan naik kelas.

Momentum Harpelnas 2026 ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus mendorong kolaborasi dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan, khususnya para pekerja dan pelaku usaha yang menjadi bagian dari program PEKA.

Kami berharap kisah Ibu Runie dapat menginspirasi peserta lainnya bahwa setiap usaha, sekecil apa pun, memiliki potensi untuk berkembang apabila diberikan kesempatan, pendampingan, dan akses yang tepat.” 

Semangat tersebut sejalan dengan Value Beyond Protection yang terus didorong BPJS Ketenagakerjaan. Melalui prinsip Melayani, Melindungi, dan Memberdayakan (3M), BPJS Ketenagakerjaan ingin memastikan pekerja mendapatkan pelayanan terbaik, semakin banyak pekerja memperoleh perlindungan, serta peserta dan keluarganya tetap memiliki kesempatan untuk kembali berdaya setelah menghadapi risiko.

“Harpelnas ini bukan sekadar momentum satu hari. Kami ingin terus proaktif melayani, memperluas perlindungan, sekaligus memastikan manfaat yang diterima peserta dapat memberikan dampak yang berkelanjutan bagi kehidupan mereka dan keluarganya,” kata Rafik.

Menurut Rafik, selain kegiatan penyerahan santunan dan pameran produk UMKM program PEKA di kantor, pihaknya juga melakukan kegiatan eksternal dengan mengunjungi peserta pasien di Rumah Sakit PLKK pertamina (RSPP), visit customer relationship management di store Grand Lucky Jakarta dan melakukan perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bersama Gojek. 

Melalui momentum Harpelnas, BPJS Ketenagakerjaan ingin semakin menegaskan bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bagian penting dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Rafik berharap setiap peserta dapat semakin merasakan manfaat nyata dari perlindungan yang dimiliki dan mendapatkan pengalaman layanan yang sesuai dengan kebutuhannya.

“Selamat Hari Pelanggan Nasional 2026 kepada seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami. Kami akan terus hadir untuk memberikan pelayanan terbaik, memperluas perlindungan, serta bersama-sama mewujudkan pekerja dan keluarga Indonesia yang sejahtera,” tutup Rafik.

-------------------
PIC Komunikasi 
CP: Siswo-081310107228

Pps Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Grogol Adisafah Curmacosasih mengatakan, rangkaian kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memastikan kehadiran BPJS Ketenagakerjaan benar-benar dirasakan masyarakat.

“Harpelnas tahun ini kami usung sebagai momentum untuk proaktif melayani, memberdayakan secara berkelanjutan, dan menciptakan nilai yang melampaui perlindungan. Bukan lagi sekadar seremoni tahunan, tetapi menjadi bukti nyata kehadiran BPJS Ketenagakerjaan di tengah peserta,” ujar Adisafah di sela-sela kegiatan Harpelnas di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Grogol, Jumat 4 September 2026.