Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pemberhentian ASN dilakukan setelah melalui proses pembinaan dan pemberian kesempatan untuk memperbaiki diri.

“Proses pemberhentian itu tidak ditemukan sekali langsung sikat. Tapi memang mesti ada perbaikan. Kemudian apabila sudah diberikan kesempatan perbaikan atau direhabilitasi, masih melakukan hal seperti itu, toleransi sudah tidak ada lagi, maka diberhentikan,” kata Farhan, di temui di balai kota Bandung.

Farhan menegaskan, ASN merupakan pejabat publik yang dituntut memiliki standar etika lebih tinggi karena perilakunya menjadi perhatian masyarakat.

“ASN ini bukan malaikat, manusia juga, tentu ada kekurangan. Namun, bagaimanapun juga, ASN ini adalah pejabat publik yang diperhatikan oleh masyarakat, sehingga harus memiliki standar etika yang lebih tinggi dari rata-rata,” ujarnya.

Farhan juga mengungkapkan, terdapat beberapa kasus serupa yang berujung pada pemecatan ASN di lingkungan Pemkot Bandung. Namun, jumlahnya belum mencapai puluhan kasus.

“Saya sangat mengharapkan seluruh ASN memiliki standar etika yang tinggi untuk kebaikan bersama,” tandasnya.

Aksi ini menyusul beredarnya informasi di media sosial mengenai dugaan pelecehan seksual di lingkungan Fakultas Hukum Unpas. Para mahasiswa mendesak pihak kampus mengusut tuntas dugaan kasus tersebut serta memberikan perlindungan kepada para mahasiswi yang melaporkan kejadian itu.

Ketua BEM Fakultas Hukum Unpas, Dhean Alves, mengatakan terdapat 13 laporan dari mahasiswi lintas semester yang diduga mengalami perlakuan tidak menyenangkan.

Menurut Dhean, dugaan kasus tersebut menjadi perhatian serius karena terjadi di lingkungan pendidikan hukum yang seharusnya menjunjung tinggi keadilan dan penegakan hukum.

“Ini menjadi ironi. Di satu sisi, mahasiswa Fakultas Hukum belajar menegakkan keadilan dan hukum, tetapi di sisi lain, justru muncul dugaan pelanggaran terhadap nilai-nilai tersebut di lingkungan fakultas,” kata  Dhean, Rabu (14/10/2026).

Sementara itu, Wakil Rektor I Universitas Pasundan, Cartono, menyatakan pihak kampus akan membentuk tim investigasi untuk menelusuri dugaan pelecehan seksual tersebut.

Tim investigasi rencananya melibatkan unsur terkait, termasuk mahasiswa, agar proses penanganan dapat dilakukan secara menyeluruh. Pihak kampus juga menyebut laporan yang diterima mencakup dugaan pelecehan verbal dan sentuhan fisik.

Cartono menegaskan, apabila dalam proses investigasi ditemukan pelanggaran, pihak yang terbukti bersalah akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Sanksi tersebut dapat mencakup penonaktifan.

“Pihak kampus akan melakukan investigasi. Jika terbukti ada pelanggaran, sanksi administratif akan diberikan sesuai dengan tingkat kesalahannya,” ujar Cartono.

Mahasiswa berharap pembentukan tim investigasi tidak sekadar menjadi respons atas tuntutan massa, tetapi juga menjadi langkah konkret untuk mengungkap fakta, memberikan kepastian penanganan, serta menjamin keamanan dan perlindungan bagi para pelapor.

Kasus perundungan tersebut terjadi pada Jumat (9/10/2026). Para mahasiswa diduga melakukan tindakan berbahaya terhadap korban dengan mengarahkan korek api dan semprotan parfum atau gas ke arahnya.

Rektor Telkom University, Prof. Dr. Suyanto, S.T., M.Sc., mengatakan keputusan sanksi diambil setelah universitas melakukan pemeriksaan terhadap mahasiswa yang terlibat pada 10–11 Oktober 2026. Proses tersebut dilanjutkan dengan sidang bersama unsur pimpinan universitas dan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) pada 11–12 Oktober 2026.

“Telkom University tidak memberi ruang bagi perundungan dalam bentuk apa pun. Kami telah menjatuhkan sanksi kepada para pelaku sesuai dengan tingkat keterlibatan masing-masing,”kata Suyanto, Senin (12/10/2026).

Suryanto mengatakan, hasil pemeriksaan dan sidang mengungkapkan jumlah mahasiswa yang teridentifikasi sebagai pelaku bertambah dari tiga menjadi empat orang. Sementara itu satu mahasiswa ditetapkan sebagai korban. Seluruh pihak yang terlibat merupakan mahasiswa baru angkatan 2026.

"Sanksi terberat diberikan kepada mahasiswa yang terbukti melakukan perundungan secara berulang. Tindakan tersebut dinilai berpotensi membahayakan keselamatan fisik dan psikis korban maupun orang-orang di sekitarnya," katanya.

Suryanto mengatakan, atas pelanggaran tersebut, mahasiswa bersangkutan diberhentikan secara permanen dari Telkom University.

Sementara itu, seorang mahasiswa lainnya dijatuhi skorsing selama dua semester dan diwajibkan mengikuti pembinaan karakter. 

"Sanksi tersebut diberikan karena keterlibatannya dalam merekam aksi perundungan, tidak berupaya menghentikan kejadian, serta mengunggah video perundungan ke media sosial,"katanya.

Sementara lanjut Suryanto adapun dua mahasiswa lainnya dikenai sanksi etik berupa pembinaan karakter dan kegiatan sosial selama satu semester.

"  Keduanya juga diwajibkan menambah aktivitas kemahasiswaan sebagai tindak lanjut atas pelanggaran etika yang ditemukan dalam pemeriksaan," katanya.

Menurut Suyanto, penetapan sanksi mempertimbangkan peran, tingkat keterlibatan, dan bentuk pelanggaran yang dilakukan setiap mahasiswa.

Keputusan tersebut mengacu pada Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi, Peraturan Universitas Nomor PU.009/KMH03/KKA-BKM/2026 tentang Pedoman Kode Etik Mahasiswa Universitas Telkom, serta Peraturan Internal PPKPT Nomor KWR3.004/KMH01/KKA/2026.

Di sisi lain, Telkom University memastikan perlindungan dan pendampingan terhadap korban tetap menjadi prioritas selama proses penanganan kasus.

Berdasarkan pemantauan universitas, kondisi korban saat ini terpantau baik. Kampus juga berkoordinasi dengan unit-unit terkait untuk memastikan kebutuhan korban selama proses penanganan terpenuhi.

“Universitas juga menyiapkan pendampingan psikologis yang akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan korban,” kata Suyanto.

Selain menjatuhkan sanksi, Telkom University berencana memperkuat program pencegahan perundungan secara berkelanjutan. Upaya tersebut akan dilakukan melalui sosialisasi aturan kampus, edukasi mengenai konsekuensi pelanggaran, serta pengenalan berbagai bentuk perundungan dan kekerasan.

"Program edukasi akan melibatkan dosen wali melalui kegiatan terstruktur. Kampus juga akan memanfaatkan media sosial dan media informasi fisik untuk menyebarkan informasi antiperundungan, termasuk mengintegrasikan materi terkait ke dalam mata kuliah wajib universitas," katanya.

Suyanto mengatakan penguatan budaya kampus yang sehat juga akan dilakukan melalui kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan Organisasi Mahasiswa (Ormawa).

Universitas turut merencanakan penyajian pembelajaran berbasis kasus nyata dalam bentuk infografis. Materi tersebut diharapkan membantu mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidik memahami berbagai bentuk perundungan beserta dampaknya.

Perhatian khusus juga akan diberikan kepada sumber daya manusia yang bertugas di lingkungan asrama, termasuk SR asrama, agar mampu mengenali indikasi awal perundungan dan mengambil langkah yang tepat ketika menemukan potensi kejadian serupa.

“Universitas juga berencana mengoptimalkan kanal pelaporan serta melakukan pemetaan risiko melalui survei iklim dan persepsi kampus,” ujar Suyanto.

Wakil Rektor III Bidang Admisi, Kemahasiswaan, dan Alumni Telkom University, Prof. Dr. Ratri Wahyuningtyas, mengatakan dari hasil pemeriksaan pelaku perundungan melakukan hal itu bukan karena motif dendam, namun diduga karena bencanda hingga berujung pada perundungan.

Saat ini kata Rarti pelaku disangsi administari dan  penanganan kasus tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan serta ketentuan yang berlaku.

Menurut Ratri, penentuan sanksi membutuhkan kehati-hatian agar keputusan yang diambil sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tingkat keterlibatan masing-masing mahasiswa.

“Informasi lebih lanjut mengenai peran masing-masing dan keputusan yang diambil harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kat Ratri dalam keterangannya, Minggu (11/10/2026).

Ia menjelaskan, terdapat perbedaan tingkat sanksi administratif yang dapat dijatuhkan kepada mahasiswa berdasarkan hasil pemeriksaan. Sanksi tersebut mencakup kategori berat hingga sedang.

“Secara umum, sanksi berat itu adalah dikeluarkan,” katanya.

Ratri mengatakan, Telkom University juga memiliki satuan tugas internal yang melibatkan berbagai unsur untuk menangani laporan terkait kekerasan dan perundungan di lingkungan kampus.

Satgas tersebut bertugas menerima laporan atau pengaduan, menindaklanjuti dugaan kekerasan, serta melakukan sosialisasi mengenai pencegahan perundungan.

"Pihak kampus turut melakukan pemeriksaan untuk mengetahui kronologi kejadian dan peran masing-masing mahasiswa yang terlibat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan, hasil pemeriksaan tidak menunjukkan adanya motif dendam sebagai latar belakang peristiwa tersebut," katanya.

Ratri mengatakan, meski demikian, penanganan kasus tetap dilakukan dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Rektor Telkom University Prof. Dr. Suryanto menyampaikan pihak Telkom University menyampaikan keprihatinan atas peristiwa perundungan yang dialami mahasiswa tersebut. Kampus menegaskan pentingnya perlindungan terhadap korban serta upaya menjaga keselamatan mahasiswa di lingkungan asrama.

" Pihak kampus juga berupaya memastikan penanganan kasus berjalan dengan baik, termasuk memberikan perhatian terhadap kondisi korban dan lingkungan pergaulan mahasiswa di asrama." ungkapnya.

Penanganan bermula dari laporan masyarakat yang diterima Polsek Buah Batu sekitar pukul 14.00 WIB. Menindaklanjuti laporan tersebut, personel kepolisian bersama petugas terkait mendatangi lokasi untuk melakukan pengamanan dan pemeriksaan awal di tempat kejadian perkara.

"Proses evakuasi menghadapi kendala karena jenazah berada di lantai dua, sementara akses tangga menuju lokasi cukup terjal dan menyulitkan proses pemindahan," kata Kapolsek Buah Batu, Kompol Rezky Kurniawan, Sabtu (10/10/2026).

Lebih lanjut, Rezky mengatakan untuk menjaga keselamatan petugas serta memastikan proses berjalan dengan hati-hati, evakuasi dilakukan secara bersama-sama menggunakan bantuan tali dan teknik pengangkatan manual oleh personel Polsek Buah Batu, Tim Inafis Polrestabes Bandung, dan petugas PMI.

Setelah berhasil dievakuasi, jenazah dibawa ke RS Bhayangkara Sartika Asih Bandung untuk penanganan lebih lanjut.

" Berdasarkan pemeriksaan luar awal di lokasi, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan yang tampak pada tubuh korban. Namun, penyebab pasti kematian belum dapat dipastikan berdasarkan pemeriksaan awal tersebut." katanya.

Dari hasil penyisiran, petugas menemukan sejumlah barang bukti, di antaranya alat isap sabu atau bong serta narkotika jenis sabu.

Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Dedi Supriyadi, menjelaskan bahwa operasi tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Kapolri sekaligus bagian dari dukungan terhadap Operasi Antik yang dilaksanakan Polda Jawa Barat.

Menurut Dedi, petugas tidak hanya melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi yang dianggap rawan, tetapi juga memeriksa urine sejumlah orang untuk mengetahui kemungkinan adanya penyalahgunaan narkoba.

“Ratusan personel dikerahkan untuk melakukan penggeledahan di sejumlah titik yang diduga rawan penyalahgunaan narkoba. Selain menyisir lokasi, petugas juga melakukan tes urine terhadap 21 orang di tempat,” ujar Dedi, Jumat (9/10/2026).

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, beberapa orang diketahui mendapatkan hasil tes urine positif. Mereka selanjutnya akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Mapolrestabes Bandung guna mendalami temuan tersebut.

Dedi menegaskan, kegiatan pemberantasan narkoba tidak berhenti di kawasan Saritem. Kepolisian berencana melanjutkan operasi serupa ke sejumlah wilayah lain yang dinilai memiliki kerawanan terhadap penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.
“Operasi ini akan terus kami lakukan di sejumlah kawasan yang menjadi target, khususnya wilayah yang rawan terhadap penyalahgunaan narkoba,” katanya.

Ia menambahkan, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam menekan peredaran narkotika sekaligus mencegah penyalahgunaannya di tengah masyarakat.
Polrestabes Bandung berharap, operasi yang dilakukan secara berkelanjutan dapat membantu menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang lebih kondusif serta mencegah meluasnya persoalan narkoba di Kota Bandung.

Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Dedi Supriyadi, mengatakan, pihaknya menyita 27 pohon ganja yang ditanam tersangka di lingkungan rumahnya.

Menurutnya, alasan menanam ganja untuk dikonsumsi sendiri tidak menghapus konsekuensi hukum atas perbuatan tersebut.

Baca Juga: Gagalkan Penyelundupan 18 Kg Ganja dan 1.000 Pil Obat Keras Dikirim via Bus, Polresta Bogor Kota Tangkap Kurir di Sidoarjo

"Kami berhasil sita 27 batang tanaman ganja yang ada di wilayah Sriwulan, Kelurahan Ancol, Kecamatan Regol. Tersangkanya ada satu orang," katanya, Jumat (9/10/2026).

Dedi mengingatkan kepada masyarakat sekaligus menjadi pembelajaran bahwa meski menanam ganja untuk dikonsumsi sendiri dan memberikan ke teman alias tak diperjualbelikan, maka tetap dianggap salah dan dapat dipidana.

"Karena, dalam sebulan terakhir ini di Bandung, kami sudah dua kali temukan hal yang sama, dengan modusnya hanya menanam dan konsumsi sendiri serta dibagikan ke teman tanpa dijualbelikan. Saya katakan itu tetap salah dan dipidana, karena bisa merusak generasi," ujarnya.

Baca Juga: Pemusnahan Narkotika dan Miras di Kabupaten Bogor

Kasatnarkoba Polrestabes Bandung, Kompol Oliestha menambahkan pelaku dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman enam tahun penjara. Pelaku ini, lanjut Oliestha, sudah menanam sekitar tujuh bulan dengan menyembunyikannya di rooftop rumahnya.

"Kalau bibitnya, dia mendapatkan dari Amerika Serikat. Dia pernah bekerja di restoran cepat saja dan saat kembali ke Indonesia, bibitnya dimasukkan ke saku celana. Sebab, bibitnya itu kan kecil ya," katanya seraya menegaskan kini tengah mendalami guna menelusuri ke rekan-rekan pelaku.

Sebagai tindak lanjut, Indra Kenz langsung dijemput oleh petugas dan dijebloskan ke Lapas Kelas I Tangerang. Indra Kenz tak lagi mendekam di Lapas Kelas IIA Cibinong.

"Indra Kenz juga kooperatif, mau menerima hasil dari pencabutan SK PB-nya, yang bersangkutan kami tarik pukul 11.30 berangkat ke Lapas Tangerang, dan pukul 14.30 barusan sudah masuk di Lapas Kelas 1 Tangerang," kata Kabid Pembinaan dan Pelayanan Kanwil Ditjenpas Jabar, Ishadi Maja Prayitno, ketika dikonfirmasi Jumat  (8/10/2026).

Diketahui, Indra Kenz diduga terlibat dalam pengadaan fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong. Indra Kenz diduga menghuni salah satu kontainer dengan interior menyerupai rumah tinggal.

Indra Kenz memperoleh pembebasan bersyarat pada 24 September 2026 atau satu hari setelah Ombudsman menemukan fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong. Ia sebelumnya divonis 10 tahun penjara dalam perkara investasi bodong Binomo dan pencucian uang.

Indra Kenz menjalani sekitar lima tahun dari vonis 10 tahun. Selama masa pembebasan bersyarat, Indra Kenz diwajibkan melapor ke Bapas Bogor sebulan sekali. 

Sebelum berada di Lapas Kelas IIA Cibinong, ia ditahan di Rutan Kelas I Salemba, Jakarta Pusat, dan dipindahkan ke Lapas Kelas IIA Cibinong pada 2024.

Selama menjalani hukuman, ia mengikuti pembinaan berupa kegiatan keagamaan, olahraga, dan penyuluhan hukum.

Wali Kota Bandung, Muhamad Farhan  mengatakan, pihaknya masih melakukan verifikasi terhadap laporan yang beredar. Data yang muncul di media sosial belum dapat langsung dijadikan dasar untuk memastikan jumlah korban maupun penyebab dugaan keracunan.

 “Yang mengatakan bahwa sampai ratusan orang mengalami korban keracunan itu sedang kita selidiki,” kata  Wali Kota Bandung, Muhamad Farhan, di Bandung, Rabu (7/10/2026).

Menurutnya, pemeriksaan telah dilakukan terhadap sejumlah aspek di lokasi, mulai dari tempat penyimpanan bahan makanan basah dan kering, peralatan bersih dan kotor, hingga penyimpanan bahan pembersih kimia.

Hasil pemeriksaan sementara menemukan sejumlah aspek yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan dapur.

Di antaranya, area pencucian alat makan dinilai memiliki risiko kontaminasi terhadap bahan makanan akibat penggunaan sabun dan peralatan pencucian. Pengaturan sistem first in first out (FIFO) pada penyimpanan bahan makanan beku juga perlu diperjelas.

Selain itu, tempat penyimpanan makanan dingin disebut perlu dilengkapi alat pengukur suhu. Penyimpanan minyak jelantah juga dinilai belum tertutup dengan baik, sementara bahan kimia perlu ditempatkan dalam kontainer tertutup.

"Dinkes juga menemukan penjamah makanan belum menggunakan masker saat proses pengolahan makanan. Restoran tersebut juga disebut belum menyediakan bank sampel makanan dan kemasan belum dilengkapi keterangan batas waktu kedaluwarsa," katanya.

Meski demikian, sejumlah aspek lainnya dinilai sudah baik. Salah satunya adalah penggunaan tempat sampah dengan pedal kaki serta kondisi general cleaning yang dinilai baik.

"Terimakasih informasinya (masih didalami)," kata Kapolsek Andir AKP Anggy Prasetyo saat dihubungi, Kamis (7/10/2026).

Sementara itu Corporate Communication 88 Seoul, Hana, mengatakan sebagai tindak lanjut atas laporan yang diterima, pihaknya akan menghentikan operasional pada 7-8 Oktober 2026.

"Langkah tersebut diambil sebagai bentuk kehatian hatian, untuk melakukan pembersihan dan santisasi secara menyeluruh. Serta evaluasi terhadap proses dan standar operasional di gerai," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Corporate Communication 88 Seoul, Hana, mengatakan pihaknya telah menerima laporan dan keluhan dari sejumlah pelanggan. Manajemen menyatakan tengah berkomunikasi dengan pelanggan yang mengaku terdampak untuk mengetahui kondisi yang mereka alami.

 "Kami menerima adanya laporan atau keluhan-keluhan dari sejumlah pelanggan yang berkunjung ke 88 Soul di Paskal 23. Kami tentu berempati, mendengar dan peduli atas kekhawatiran yang disampaikan pelanggan," katanya.

Menurut Hana, fokus manajemen saat ini adalah memastikan pelanggan yang telah menyampaikan keluhan mendapatkan perhatian dan penanganan secara langsung.

 "Kami mau fokus dulu untuk memastikan pelanggan yang telah menyampaikan keluhan itu dapat perhatian dan penanganan secara langsung dari kami. Enggak ada yang tertinggal satu pun," katanya.

Hana mengatakan, pihaknya juga terus menjalin komunikasi dengan pelanggan untuk memahami kondisi yang dialami. Jika diperlukan, manajemen akan memberikan bantuan sesuai kebutuhan pelanggan.

Meski demikian, hasil pemeriksaan awal kepolisian tidak menemukan indikasi luka atau tanda-tanda kekerasan pada tubuh keduanya.

Penemuan pertama terjadi di sebuah kontrakan di wilayah Kecamatan Cibinong. Seorang pria berinisial OS (62) ditemukan sudah meninggal dunia setelah pemilik kontrakan mencium bau busuk dari dalam rumah.

Kanit Reskrim Polsek Cibinong AKP Yunli Pangestu menjelaskan, peristiwa tersebut diketahui sekitar pukul 07.30 WIB.

Pemilik kontrakan berinisial MS kemudian menghubungi MR, sepupu korban yang juga tinggal di rumah tersebut. Saat itu MR sedang berada di Kota Bogor dan diketahui telah meninggalkan kontrakan sejak 2 Oktober 2026.

“Setelah dihubungi pemilik kontrakan karena tercium bau busuk, MR kemudian pulang ke kontrakan,” kata Yunli, Selasa (6/10/2026).

MR tiba sekitar pukul 09.00 WIB. Setibanya di lokasi, bau menyengat semakin tercium dari dalam kontrakan.

Dengan bantuan seorang tetangga berinisial GI, jendela rumah kemudian dibuka. Dari sana, mereka melihat OS sudah tergeletak di lantai ruang tamu dalam kondisi tubuh yang telah membusuk.

Temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada ketua RT dan diteruskan kepada Bhabinkamtibmas.

Personel Reskrim Polsek Cibinong selanjutnya mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jenazah ke RSUD Cibinong.

Dari pemeriksaan awal, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Tidak ditemukan pula indikasi barang berharga milik korban hilang.

OS diketahui bekerja sebagai buruh harian lepas. Ia juga memiliki riwayat penyakit jantung yang telah dideritanya selama beberapa tahun.

Pihak keluarga menerima kematian korban sebagai musibah dan menyatakan menolak dilakukan autopsi. Jenazah kemudian menjalani pemeriksaan luar sebelum dibawa keluarga untuk dimakamkan di TPU Sukaraja.

Pagi Hari, Sopir 65 Tahun Ditemukan Telungkup di Ciseeng
Beberapa jam sebelumnya, kejadian serupa terjadi di Kampung Gardu RT 03/06, Desa Putat Nutug, Kecamatan Ciseeng.

Seorang sopir bernama Saepudin Udin (65) ditemukan meninggal dunia di dalam kontrakannya.

Peristiwa itu diketahui sekitar pukul 05.40 WIB. Pemilik kontrakan, Iswadi (44), awalnya hendak menuju bagian belakang rumah.

Namun, saat melintas di depan kontrakan korban, Iswadi melihat cairan keluar dari dalam rumah. Bau menyengat juga tercium dari lokasi.

Ia sempat mengetuk pintu dan memanggil korban. Namun, tidak ada jawaban.
Merasa curiga, Iswadi kemudian menghubungi keluarga korban yang tinggal tidak jauh dari lokasi.

Bersama anak korban, Asep Faisal (30), pintu kontrakan akhirnya dibuka paksa. Keduanya mendapati Saepudin sudah dalam kondisi meninggal dunia dengan posisi tertelungkup.

Petugas Polsek Parung yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi. Polisi melakukan pemeriksaan dan dokumentasi TKP, meminta keterangan sejumlah saksi, hingga mengevakuasi jenazah.
Saat ditemukan, kondisi tubuh korban telah mengalami pembengkakan dan mengeluarkan cairan berwarna gelap.

Meski demikian, pemeriksaan awal polisi tidak menemukan tanda-tanda luka yang mengarah pada kekerasan.

Keluarga korban kemudian menyatakan menerima kejadian tersebut sebagai musibah dan menolak dilakukan autopsi. Penolakan itu dituangkan dalam surat pernyataan.

Jenazah Saepudin selanjutnya dimakamkan di TPU Astana Giri Dua Geureundong.

Kapolsek Parung Kompol Maman Firmansyah menegaskan, tidak ditemukannya tanda kekerasan dalam pemeriksaan awal bukan berarti polisi dapat langsung menyimpulkan penyebab kematian.

“Penyebab pasti meninggalnya korban tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan dugaan keluarga dan tetap mengacu pada hasil pemeriksaan medis yang tersedia,” ujarnya.

Dua kejadian tersebut menjadi pengingat bagi masyarakat untuk tidak mengabaikan kondisi mencurigakan di lingkungan tempat tinggal, terutama jika muncul bau menyengat, rumah terkunci dalam waktu lama, atau penghuni tidak terlihat beraktivitas.

Kepolisian mengimbau warga segera melapor apabila menemukan kondisi serupa agar petugas dapat melakukan pemeriksaan secara tepat dan memastikan penyebab kejadian.
Masyarakat dapat menghubungi kepolisian melalui Call Center 110 untuk mendapatkan penanganan petugas.

Setelah penangkapan, petugas Densus 88 juga melakukan penggeledahan di sebuah rumah kontrakan yang diketahui ditempati pria tersebut bersama istri dan dua anaknya.

Peristiwa penggeledahan itu berlangsung pada Jumat pagi dan sempat mengagetkan warga sekitar. Sejumlah anggota Densus 88 yang mengenakan pakaian hitam terlihat berada di lingkungan permukiman tersebut.

Ketua RT setempat, Agus, membenarkan adanya penggeledahan yang dilakukan petugas di salah satu rumah kontrakan di wilayahnya.

Agus mengaku terkejut lantaran keluarga tersebut diketahui baru tinggal di lingkungan itu kurang dari satu bulan.

 “Saya mendapat informasi dari petugas bahwa ada penggeledahan di salah satu rumah kontrakan di wilayah kami. Kami juga diminta membantu koordinasi untuk mensterilkan lokasi,” ujar Agus.

Menurut Agus, pria tersebut tinggal bersama istri dan dua anaknya. Berdasarkan informasi dari sejumlah tetangga, keluarga tersebut cenderung tertutup dan tidak banyak berinteraksi dengan warga sekitar.

Namun, Agus menjelaskan bahwa proses penangkapan terhadap pria tersebut tidak berlangsung di rumah kontrakan.Ia menyebut petugas justru melakukan penggeledahan di rumah setelah pria tersebut diamankan.

 Dari penggeledahan, Agus mengaku melihat sejumlah barang yang kemudian dibawa oleh petugas Densus 88. Barang-barang tersebut di antaranya sebuah flashdisk, kartu telepon seluler, telepon genggam, serta sejumlah cairan yang menurutnya tidak diketahui jenisnya.

 “Yang saya lihat ada flashdisk, kartu telepon seluler, telepon genggam, dan beberapa cairan yang saya sendiri tidak tahu jenisnya. Barang-barang itu kemudian diamankan petugas,” kata Agus.

Setelah kejadian tersebut, istri pria yang diamankan disebut telah meninggalkan rumah kontrakan bersama kedua anaknya.

 Agus mengatakan, kejadian tersebut menjadi perhatian bagi pengurus lingkungan. Ke depan, pihaknya berencana meningkatkan pendataan terhadap warga yang tinggal di rumah kontrakan.

 Ia juga mengimbau pemilik rumah kontrakan untuk memastikan identitas calon penghuni dan melaporkannya kepada pengurus lingkungan setempat.

Sementara itu, penggeledahan rumah kontrakan tersebut dibenarkan Kapolsek Antapani AKP Taufik Hidayat. Ia menyebut proses penggeledahan dilakukan langsung oleh Densus 88.

 “Penggeledahan dilakukan langsung oleh Densus 88,” ujar Taufik.

Operasi melibatkan personel Polres Tasikmalaya, Polda Jabar, Satpol PP Kabupaten Tasikmalaya, serta dinas lintas sektoral. Petugas dibagi menjadi beberapa tim untuk menyisir sejumlah titik.

Tim menyisir kawasan Alun-alun Singaparna hingga terminal bus, perbatasan Seruni, sampai ke area pasar di Jalan Gudang.

Dalam operasi tersebut, petugas menjaring puluhan preman dan juru parkir ilegal serta beberapa orang yang diduga menjadi penjual miras.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan bahwa  Kegiatan Ops Premanisme ini dilaksanakan  untuk meminimalisir keberadaan preman hingga juru parkir ilegal di setiap daerah.

Polda Jabar dan Satpol PP Kabupaten Tasikmalaya melakukan operasi premanisme tersebar di beberapa titik wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

Sejumlah miras berbagai jenis ikut diamankan yang didapati di beberapa titik. Selain itu, sejumlah preman dan juru parkir ilegal  langsung didata petugas untuk dilaporkan ke pimpinan.

"Agenda ini dilaksanakan untuk menjaga situasi Kamtibmas di wilayah, agar  gangguan sekecil apapun  dapat diminimalisir, sehingga menciptakan situasi yang aman bagi masyarakat khususnya di  Kabupaten Tasikmalaya," katanya.

Kapolres Cimahi AKBP Moh Faruk Rozi mengatakan, enam tersangka yang diamankan terdiri dari lima pelaku pencurian dengan pemberatan dan satu orang yang berperan sebagai penadah barang hasil curian.

 “Ini pencurian dengan pemberatan dilakukan di jalur kereta cepat Whoosh. Kami amankan enam orang, lima orang pelaku pencurian pemberatan dan satu orang kita amankan karena menadah barang hasil curian,” kata Faruk Rozi di Cimahi, Kamis (1/10/2026).

 Faruk menjelaskan, aksi pencurian pertama terjadi di wilayah Melong, Kota Cimahi, pada 26 Juli 2026. Sementara pencurian kedua berlangsung di jalur kereta cepat wilayah Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, pada 7 September 2026.

 “Lima pelaku melakukan pencurian di dua TKP yang berbeda, ada dua kejadian pencurian di jalur kereta cepat KCIC, yaitu pada Minggu 26 Juli 2026 di Melong Cimahi lalu 7 September 2026 di Padalarang Bandung Barat,” ujarnya.

 Menurut Faruk, para pelaku mengambil kabel dengan cara memotongnya menggunakan gergaji. Kabel hasil curian tersebut kemudian dibawa dan dijual kepada penadah.

 Akibat aksi pencurian tersebut, perjalanan Kereta Cepat Whoosh sempat mengalami gangguan. Selain itu, pihak operator mengalami kerugian material yang diperkirakan mencapai Rp60 juta akibat kehilangan sejumlah kabel.

 “Kerugian Rp60 juta rupiah, barang yang diambil berupa kabel,” kata Faruk.

 Polisi kemudian melakukan penyelidikan hingga berhasil menangkap keenam tersangka. Lima pelaku pencurian dan seorang penadah diamankan di tiga wilayah berbeda, yakni Kota Bandung, Tangerang, dan Garut.

 Para tersangka diketahui sempat melarikan diri ke luar daerah setelah melakukan aksi pencurian tersebut.

 Polres Cimahi masih melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut, termasuk mengungkap kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain serta aktivitas serupa yang pernah dilakukan para tersangka.

Lima orang tersangka pelaku pencurian dengan pemberatan dijerat dengan Pasal 477 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 KUH Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun

"Sedangkan IR selaku penadah dijerat dengan Pasal 561 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 KUH Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun." katanya.

Kuasa hukum EL, Apriliana Mart Siregar dari Kantor Hukum Denny Chandra & Partners, mengatakan kasus tersebut bermula ketika korban dihubungi seseorang berinisial GA yang mengaku sebagai Marketing Funding BTPN Syariah cabang Bandung.

Menurut Apriliana, GA menawarkan produk “Tabungan Tepat Premium” dengan iming-iming bunga resmi sebesar 5,25 persen serta tambahan cashback di luar sistem.

 “Untuk meyakinkan korban, pelaku bahkan sempat mentransfer dana cashback sebesar Rp9,5 juta ke rekening EL sebelum penempatan dana besar dilakukan,” kata Apriliana kepada wartawan di Mapolda Jabar, Rabu (30/9/2026).

 Setelah percaya dengan penawaran tersebut, korban kemudian menyetorkan dana secara bertahap selama periode Maret hingga Juni 2026. Total dana yang ditempatkan disebut mencapai Rp2.775.100.000.

 Namun, kecurigaan muncul ketika korban melakukan pengecekan saldo pada awal Juni 2026. Alih-alih bertambah sesuai penawaran, saldo rekening korban disebut hanya tersisa sekitar Rp583.500.

 Korban kemudian meminta cetak mutasi rekening. Dari hasil pemeriksaan tersebut, ditemukan sejumlah transaksi keluar menuju berbagai rekening yang tidak dikenal. Total dana yang keluar disebut mencapai Rp2.849.149.500.

 Apriliana mengatakan pihak korban sempat meminta klarifikasi secara tertulis kepada BTPN Syariah. Namun, menurut dia, jawaban yang diterima belum memberikan penjelasan yang dianggap memadai oleh korban.

 Di sisi lain, pihak bank disebut telah membuat laporan pengaduan ke Polsek Bandung Wetan dengan nomor LP/B/45/VII/2026/Polsek Bawet.

 “Dalam proses penyelidikan, terungkap adanya indikasi manipulasi data milik korban yang diduga dilakukan GA bersama sejumlah karyawan aktif BTPN Syariah Cabang Bandung,” ujar Apriliana.

 Dalam pertemuan pada 7 Juli 2026, lanjut Apriliana, GA disebut telah mengakui perbuatannya yang dilakukan bersama pihak lain dan berjanji mengganti kerugian korban.

 Kasus tersebut kemudian dilaporkan kepada aparat penegak hukum dan berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, hingga laporan polisi resmi dibuat pada 17 September 2026, pihak korban mengaku belum mendapatkan penyelesaian terkait pengembalian dana.

 Apriliana mengatakan kliennya saat ini tengah menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat sebagai tindak lanjut laporan yang dibuat.

 “Sebelum dibuat laporan, upaya yang kami lakukan sempat melayangkan somasi dan mengundang pihak bank untuk mengklarifikasi. Tapi, kami cukup kecewa dengan informasi dari pihak bank yang tidak memberikan gambaran apa pun,” katanya.

 Pihak kuasa hukum kemudian meneruskan surat tersebut kepada OJK. Menurut Apriliana, OJK selanjutnya melakukan pemeriksaan terkait persoalan yang dialami kliennya.

 Hingga berita ini ditulis, dugaan tindak pidana tersebut masih dalam proses penanganan aparat penegak hukum. Keterangan dari pihak BTPN Syariah mengenai dugaan transaksi, keterlibatan oknum internal, serta langkah penyelesaian terhadap kerugian nasabah perlu dimintakan untuk memastikan keberimbangan informasi.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar, Kombes Bismo Teguh Prakoso membenarkan terkait adanya laporan kasus tindak pidana perbankan dengan kerugian mencapai miliaran rupiah. Kasus ini mencuat setelah korban tergiur penawaran produk tabungan berimbal hasil tinggi yang diduga melibatkan oknum internal bank pelat merah.

"Iya betul ditangani Krimsus Polda Jabar. Korban memang diperiksa hari ini. Selanjutnya, kami akan periksa saksi-saksi lain," katanya.

Kapolsek Panyileukan AKP Anang Suryana mengatakan, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 17.47 WIB. Saat kejadian, korban dan pelaku berada di rumah tersebut.

 "Kami berhasil menangkap pelaku dan korban dibawa ke RSUD Ujungberung. Jadi, si pelaku ini sedang bersantai di rumah lantai dua, karena di rumah hanya tinggal dengan ibu tirinya," kata Anang.

 Menurut Anang, pelaku kemudian turun ke lantai satu sambil membawa pisau dapur dan alat kejut listrik. Pelaku menghampiri korban dan menempelkan alat kejut listrik ke tubuh korban hingga A terjatuh.

 "Tak lama, pelaku menusukkan pisau ke leher, perut, dan pelipis kanan juga mata kanan korban. Pelaku pun langsung duduk di ruangan belakang warung," ujarnya.

 Tetangga yang mengetahui kejadian tersebut kemudian datang dan mendapati korban sudah tergeletak. Ayah pelaku, Warsito, selanjutnya membawa A ke RSUD Ujungberung untuk mendapatkan pertolongan medis.

 Namun, nyawa korban tidak dapat diselamatkan. A dinyatakan meninggal dunia setelah tiba di rumah sakit.

 "Tetangga datang dan melihat korban sudah tergeletak, hingga kemudian ayah pelaku bernama Warsito membawa korban A ini ke RSUD Ujungberung. Tapi, nyawa korban tak tertolong. Korban meninggal dunia," kata Anang.

Kapolsek  mengatakan, berdasarkan pemeriksaan awal, pelaku diduga menyimpan dendam terhadap korban. Pelaku juga menuding korban berupaya mengambil harta berupa rumah dan hanya memberikan sedikit makanan kepadanya.

 "Adapun motif, pelaku memiliki dendam dan korban berusaha mengambil harta (rumah), serta memberikan makan hanya sedikit pada pelaku," ujarnya.

 Akibat serangan tersebut, korban mengalami sejumlah luka pada bagian leher, perut, pelipis kanan, dan mata kanan.

 Saat kejadian, kata Anang, hanya korban dan pelaku yang berada di dalam rumah. Sementara itu, ayah pelaku sedang berada di luar rumah.

 Polisi telah mendatangi lokasi kejadian dan melakukan pengamanan tempat kejadian perkara (TKP). Petugas juga memasang garis polisi serta mengamankan sejumlah hal yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.

 "Korban alami luka di bagian leher, perut, pelipis kanan, dan mata kanan. Saat kejadian, di rumah itu hanya ada korban dan pelaku, sedangkan ayah pelaku pergi ke luar rumah. Kepolisian sudah mendatangi TKP dan memasang police line, serta mengamankan TKP, dan membawa korban ke RSUD Ujungberung," kata Anang.

Sidang perdana perkara tersebut digelar pada Rabu, 23 September 2026. Gugatan diajukan Kawitan Budi Santoso melalui kuasa hukumnya, Adv. Imam Rusmana, S.H., M.Hum., terhadap PF terkait pemutusan kontrak kerja sama pengelolaan dapur SPPG Savira. 

Gugatan itu didaftarkan ke PN Bogor pada 16 September 2026. 

Namun, sidang perdana yang sedianya beragenda pemeriksaan kelengkapan administrasi dan legal standing para pihak serta penunjukan mediator belum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Tergugat maupun kuasa hukumnya tidak hadir dalam persidangan dan, menurut pihak penggugat, tidak memberikan keterangan mengenai ketidakhadiran tersebut. 

Majelis hakim kemudian menunda persidangan dan menjadwalkan sidang berikutnya pada pekan depan dengan agenda yang sama. 

Ketidakhadiran tergugat tersebut disayangkan pihak penggugat. Kuasa hukum Kawitan Budi Santoso, Imam Rusmana, menilai perkara seharusnya dapat mulai diperiksa untuk mengetahui duduk persoalan sengketa secara hukum. 

"Tergugat yang notabene merupakan pejabat publik, anggota DPRD sekaligus Sekretaris DPC salahsatu partai mangkir tanpa pemberitahuan ke pengadilan. Tindakan ini sangat tidak patut dan tidak memberikan teladan baik dalam menjalankan program prioritas presiden," kata Imam kepada wartawan seusai persidangan, Rabu, 23 September 2026. 

Dalam gugatan tersebut, penggugat menuntut ganti rugi materiil dan potensi pendapatan yang hilang yang ditaksir mencapai Rp2,1 miliar. 

Menurut Imam, nilai tersebut merupakan estimasi potensi bagi hasil dari pengadaan fasilitas dan perlengkapan dapur yang seharusnya tetap berjalan hingga masa kontrak berakhir pada 2029. 

Imam juga membantah anggapan bahwa kliennya hanya berstatus sebagai karyawan dalam pengelolaan dapur SPPG Savira Rangga Mekar. 

Ia menegaskan, hubungan antara Budi dan PF didasarkan pada perjanjian kerja sama dengan mekanisme bagi hasil, bukan hubungan kerja antara pemberi kerja dan karyawan. 

"Jika ada yang menyebut Koh Budi (kliennya, red) karyawan, silakan buktikan unsur perintah, upah, dan pekerjaannya sesuai UU Ketenagakerjaan. Klien kami adalah mitra resmi penanggung jawab penyediaan alat dapur dengan sistem bagi hasil," ujarnya. 

Menurut penjelasan Imam, kerja sama tersebut dituangkan dalam kontrak yang berlaku sejak 1 Oktober 2025 hingga Desember 2029. Namun, pada 26 Agustus 2026, PF disebut memutus kerja sama tersebut secara sepihak. 

Pihak penggugat menilai pemutusan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Imam menyebut PF hanya mengirimkan surat pemutusan kerja sama dengan alasan adanya dinamika internal antara Budi dan mitranya, seorang pengusaha berinisial S. 

"Secara hukum, perjanjian kerja sama itu murni antara PF dan Budi. PF tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan mitra yang diajak Budi. Sangat tidak logis jika pemutusan kontrak antara PF dan Budi didasarkan pada konflik internal Budi dengan pihak ketiga," kata Imam. 

Konflik dengan Mitra Jadi Pangkal Sengketa 

Imam menjelaskan, persoalan bermula ketika Budi mengajak S berinvestasi dalam penyediaan perlengkapan operasional dapur. 

Pada 5 Agustus 2026, keduanya disebut sempat melakukan musyawarah di Restoran Bakul untuk membahas draf kesepakatan baru. Namun, menurut pihak Budi, setelah itu S mengangkut dan mengembalikan sejumlah barang perlengkapan milik Budi menggunakan truk tanpa izin maupun kesepakatan tertulis. 

Persoalan kemudian berlanjut dengan dilayangkannya surat somasi oleh pihak S kepada Budi. Surat tersebut juga ditembuskan kepada PF. 

Menurut Imam, somasi itu kemudian menjadi salah satu dasar PF mengakhiri kontrak kerja sama dengan Budi. 

Pihak penggugat menduga terdapat upaya untuk mengganti posisi Budi sebagai pengelola dapur SPPG Savira Rangga Mekar. Namun, dugaan tersebut masih menjadi bagian dari klaim pihak penggugat dan akan diuji dalam proses hukum. 

"Ini indikasi tindakan tidak wajar dan berpotensi melawan hukum. Skemanya tampak jelas, ada upaya untuk menggusur Budi dari posisinya sebagai pengelola resmi lalu digantikan oleh pihak tertentu," tegas Imam. 

Akibat pemutusan kerja sama tersebut, Budi mengklaim mengalami kerugian materiil. Selain kehilangan potensi bagi hasil hingga 2029 yang ditaksir lebih dari Rp2 miliar, ia disebut telah mengeluarkan modal untuk pengadaan berbagai perlengkapan dapur guna mendukung operasional SPPG Savira Rangga Mekar. 

"Selain kehilangan potensi bagi hasil keuntungan hingga tahun 2029 yang ditaksir mencapai lebih dari Rp2 miliar, klien kami juga telah mengeluarkan modal besar untuk membeli perlengkapan dapur demi menjaga operasional Dapur Savira Rangga Mekar agar tidak terganggu," ujar Imam. 

Kuasa Hukum Tergugat Siapkan Perlawanan 

Sebelum mengajukan gugatan ke PN Bogor, pihak Budi mengaku telah mengirimkan surat klarifikasi kepada PF. Namun, menurut Imam, hingga gugatan didaftarkan, tidak ada tanggapan yang dianggap dapat menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan. 

Selain gugatan wanprestasi, tim kuasa hukum penggugat juga menyatakan akan menelusuri dugaan lain yang berkaitan dengan pengelolaan dan penggunaan anggaran operasional dapur MBG. 

Namun, hingga saat ini, dugaan tersebut belum dibuktikan dalam putusan pengadilan maupun proses hukum lain yang dinyatakan dalam perkara ini. 

Sementara itu, pihak tergugat melalui kuasa hukumnya, Dr. Agus Murianto, S.E., S.H., M.H., belum menjelaskan secara rinci alasan ketidakhadirannya dalam sidang perdana. 

Agus memastikan pihaknya akan menghadapi gugatan tersebut dan menyiapkan langkah hukum terhadap penggugat. 

"Maaf mas. Kami sedang mempersiapkan beberapa gugatan dan laporan tindak pidana kepada penggugat," ujar Agus saat dikonfirmasi awak media. 

Dengan demikian, sengketa pemutusan kontrak pengelolaan SPPG Savira Rangga Mekar kini memasuki proses hukum di PN Bogor. Persidangan berikutnya akan menjadi tahap lanjutan untuk memeriksa posisi hukum para pihak sebelum perkara masuk ke tahapan berikutnya. 

Handy Purnama

Aksi tersebut terungkap saat petugas gabungan tengah menggelar patroli rutin di kawasan tersebut. Selain obat keras, polisi juga menyita sejumlah senjata tajam dan senjata api dari tangan pelaku yang diakuinya pistol main mainan milik anaknya.

Kapolsek Antapani AKP A. Taufik Hidayat mengonfirmasi penangkapan tersebut. Petugas mengamankan para pelaku setelah melihat gerak-gerik yang tidak wajar di depan sebuah rumah.

"Saat patroli gabungan, anggota mencurigai dua orang yang sedang menggali tanah. Setelah kami dekati dan periksa, ternyata mereka sedang menyembunyikan obat-obatan keras," kata Taufik saat dikonfirmasi, Senin (21/9/2026).

Penggeledahan tidak berhenti di lokasi penggalian. Saat menggeledah badan pelaku, petugas menemukan senjata tajam jenis badik yang diselipkan di balik baju. Petugas juga menemukan satu pucuk senjata api dari salah satu pelaku.

Saat ini, kedua pria tersebut telah dibawa ke Mapolsek Antapani untuk menjalani pemeriksaan intensif guna membongkar jaringan peredaran obat terlarang dan kepemilikan senjata ilegal tersebut.

"Kasus ini masih kami dalami. Kedua pelaku sedang dalam proses pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui asal-usul obat dan senjata api tersebut," kata Taufik.

Korban sempat dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Namun, setibanya di lokasi, tim medis menyatakan bahwa korban sudah dalam kondisi meninggal dunia.

Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, AKBP Anton, membenaekan kejadian tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal oleh pihak kepolisian, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan maupun indikasi tindak pidana pada tubuh korban.

"Hasil dari pemeriksaan tidak ditemukan luka kekerasa atau tindak pidana" kata Anton.

Penggeledahan tersebut masih berlangsung hingga Senin siang. KPK belum mengungkap barang bukti atau temuan apa saja yang diperoleh dari lokasi tersebut.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan langkah penyidik tersebut.

“Hari ini, Senin, penyidik melanjutkan giat penggeledahan di kantor PT Summarecon Bogor. Saat ini kegiatan masih berlangsung,” ujar Budi, Senin (21/9/2026).

Menurut Budi, KPK akan menyampaikan perkembangan hasil penggeledahan setelah proses penyidikan di lokasi selesai.

Baca Juga: KPK Jerat 8 Tersangka Kasus Korupsi ATR/BPN, Kepala BPN Bogor 1 Ikut Ditahan

“Kami akan update terus setiap perkembangannya,” katanya, Senin (21/9/2026).

Penggeledahan di kantor Summarecon Bogor menjadi bagian dari rangkaian penyidikan kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan pengurusan HGB di wilayah Bogor.

Kasus ini bermula dari OTT KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026. Sehari setelah OTT tersebut, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka, termasuk pejabat di lingkungan ATR/BPN dan Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk.

Sebelum menggeledah kantor Summarecon Bogor, penyidik KPK juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi. Salah satunya kantor PT Summarecon Agung Tbk di Jakarta Timur pada Jumat (18/9/2026).

Dari penggeledahan sebelumnya, KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik, termasuk dokumen SHGB yang berkaitan dengan perkara, dokumen keuangan perusahaan yang berkaitan dengan PT Kencana Jayaproperti Agung (KCJA), serta barang bukti elektronik terkait pemblokiran sengketa tanah di wilayah Bogor.

Kini, kantor Summarecon Bogor menjadi lokasi lanjutan yang disisir penyidik.

Namun, hingga penggeledahan masih berlangsung, KPK belum membeberkan apa saja yang ditemukan maupun barang bukti yang diamankan dari lokasi tersebut.

Publik masih menunggu hasil penggeledahan yang diharapkan dapat memperjelas konstruksi perkara dugaan korupsi pengurusan HGB yang tengah ditangani KPK.

KPK memastikan perkembangan terbaru akan disampaikan setelah proses penggeledahan selesai.

Dalam penggerebekan tersebut, polisi menangkap dua orang tersangka  berinisial RGP dan OBP yang merupaka ojol.  Sementara itu, dua pelaku lainnya, yakni Max dan Akew, resmi ditetapkan masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan masih dalam pemburuan petugas.

Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan warga sekitar yang merasa curiga dengan aktivitas terselubung di dalam rumah tersebut. Dari hasil penggeledahan, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa ratusan katrij, kompor pemanas, serta puluhan botol cairan liquid beraroma yang telah dicampur dengan bahan kimia berbahaya.

Baca Juga: Gus Ipul Bongkar Data Penanganan Korban Narkoba Tak Sinkron: “Data Kita Berserakan di Mana-Mana”

Kasatnarkoba Polrestabes Bandung, Kompol Oliestha Ageng Wicaksono, menjelaskan bahwa jaringan ini memiliki pembagian peran yang sangat terstruktur dalam menjalankan aksinya.

"Para pelaku memiliki peran terpisah, mulai dari meracik bahan kimia berbahaya hingga memasarkannya secara sembunyi-sembunyi. Dari setiap kali produksi, jaringan ini mampu meraup keuntungan hingga puluhan juta rupiah," kata Kompol Oliestha Ageng Wicaksono, Kamis (17/9/2026).

Atas perbuatannya, para tersangka kini harus mendekam di sel tahanan Mapolrestabes Bandung. Mereka dijerat dengan pasal tentang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 15 tahun penjara hingga maksimal seumur hidup.

Para pelaku menjajakan data hasil retasan tersebut melalui akun media sosial yang sengaja mereka buat. Paket data ditawarkan dengan harga bervariasi, mulai dari Rp700 ribu hingga Rp1 juta per data.

Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rochmawan, menjelaskan bahwa para pelaku yang tergolong masih muda ini membagi peran secara terstruktur demi melancarkan aksinya.

Baca Juga: Usai Kantor BPN Bogor 1 Digeledah Polda Metro, Ini Imbauan untuk Warga

"Para pelaku usianya masih terbilang muda dengan masing-masing perannya. Ada yang membobol data orang lain, ada yang mempromosikan data-data tersebut kepada pihak-pihak yang mencari data tersebut. Mereka baru beroperasi pada Agustus dan tidak terkait dengan hacker Bjorka," kata Kombes Pol Hendra Rochmawan di Polda Jawa Barat, Rabu (16/9/2026).

Untuk mendongkrak popularitas akun media sosialnya serta menarik minat pembeli, para tersangka sengaja memajang data pribadi milik sejumlah pejabat negara hingga pengusaha ternama.

"Untuk meyakinkan targetnya, para tersangka juga memasang data pribadi para pejabat negara seperti Menteri ESDM, Menteri Ketenagakerjaan, dan pengusaha nasional agar rating para tersangka naik dan banyak yang berminat membeli data yang telah diretas," tambah Hendra.

Dalam penangkapan tersebut, polisi turut menyita sejumlah barang bukti berupa perangkat komputer, telepon genggam, dokumen data hasil peretasan, hingga bukti tangkapan layar data pejabat yang dipajang di media sosial.

Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat dengan pasal terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Para pelaku terancam hukuman pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp10 miliar.

Tak berhenti pada penetapan tersangka, KPK langsung menahan seluruhnya. Mereka kini mendekam di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Penetapan tersangka tersebut merupakan hasil rangkaian penyelidikan tertutup yang kemudian dilanjutkan dengan gelar perkara dan ekspose bersama pimpinan KPK.

Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik, mengatakan lembaga antirasuah menaikkan perkara ke tahap penyidikan setelah menemukan dugaan tindak pidana korupsi yang didukung sekurang-kurangnya dua alat bukti.

Baca Juga: Bupati Nonaktif Bekasi Ade Kuswara Kunang Divonis 6 Tahun, Ayahnya 4 Tahun Penjara

“Dari rangkaian kegiatan penyelidikan tertutup yang kemudian dilakukan gelar perkara, dibahas di expose dengan pimpinan, dan kemudian setelah ditemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi, KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan,” kata Achmad Taufik, Selasa malam (15/9/2026).

Delapan Orang Dijadikan Tersangka
Delapan tersangka yang ditetapkan KPK berasal dari unsur pejabat ATR/BPN dan pihak swasta.

Mereka yakni LMP, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN; SON, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1; ADR, Direktur Utama Summarecon; serta ARF, FEZ, LVI, ERW dan MF dari pihak swasta.

KPK membagi para tersangka ke dalam dua klaster, yakni pihak pemberi dan pihak penerima.

Untuk klaster pemberi, ADR bersama LVI diduga terkait dengan pemberian yang menjadi bagian dari perkara dugaan korupsi tersebut.

Keduanya disangkakan melanggar Pasal 605 Ayat (1) huruf a atau huruf b UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal VII Angka 48 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Selain itu, keduanya juga disangkakan Pasal 606 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal VII Angka 49 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Sementara itu, klaster penerima melibatkan SON bersama ERW, serta LMP bersama ARF, FEZ dan MF.

Kelompok tersebut disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan/atau Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

KPK juga menerapkan Pasal 606 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal VII Angka 49 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Langsung Ditahan 20 Hari

Setelah status hukum mereka dinaikkan menjadi tersangka, KPK tidak menunda langkah berikutnya. Kedelapan tersangka langsung ditahan.

Achmad Taufik mengatakan penahanan dilakukan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026.

“Penahanan dilakukan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak hari ini, hari Selasa tanggal 15 September 2026 sampai dengan 4 Oktober 2026,” ujar Achmad.

Seluruh tersangka ditahan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Kasus tersebut menjadi sorotan karena melibatkan pejabat di lingkungan ATR/BPN, termasuk Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1, serta petinggi perusahaan swasta.

KPK selanjutnya akan mendalami perkara tersebut untuk mengungkap rangkaian dugaan tindak pidana korupsi sekaligus memperjelas peran masing-masing tersangka dalam perkara yang tengah ditangani.

Proses hukum terhadap para tersangka masih berjalan dan seluruh pihak tetap memiliki hak untuk menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

BANDUNG, CEKLISSATU--Penyalahgunaan narkotika di Indonesia menjadi perhatian serius seiring meningkatnya paparan narkotika di kalangan masyarakat, khususnya kelompok usia remaja. Kondisi tersebut mendorong Badan Narkotika Nasional (BNN) RI memperkuat upaya pencegahan melalui edukasi sejak dini.

Upaya pencegahan dilakukan dengan menyasar berbagai lingkungan yang dekat dengan generasi muda, mulai dari sekolah, pesantren, keluarga, hingga komunitas seni dan budaya di sejumlah daerah.

Sekretaris BNN RI, Irjen Pol Tantan Sulistyana, menyebut penyalahgunaan narkotika saat ini masih terus berkembang. Menurutnya, kelompok usia muda menjadi salah satu sasaran yang rentan terhadap peredaran narkotika.

“Penyalahgunaan narkotika saat ini terus meningkat. Anak muda menjadi salah satu kelompok yang menjadi sasaran peredaran narkotika.”Irjen Pol Tantan Sulistyana, Senin (14/9/2026).

Baca Juga: Polresta Bogor Kota Ungkap 61 Kasus Narkoba dalam Tiga Bulan, 68 Tersangka dan 212 Ribu Pil Ilegal Disita

Selain menyasar kelompok usia muda, Tantan menyampaikan modus peredaran narkotika juga terus berkembang. Narkotika tidak lagi hanya ditemukan dalam bentuk konvensional, tetapi mulai diolah dalam berbagai bentuk, termasuk cair.

"Salah satu temuan terkait modus tersebut terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur, berupa ekstrak ganja dalam bentuk cair. Perkembangan ini menjadi perhatian BNN karena menunjukkan adanya inovasi dalam modus penyalahgunaan dan peredaran narkotika," katanya.

Tatan mengatakan, secara nasional, jumlah penyalahgunaan narkotika disebut telah mencapai sekitar 4,1 juta orang dari berbagai kelompok usia. Kelompok usia remaja 15 hinhha 24 tahun juga mengalami peningkatan paparan terhadap penyalahgunaan narkotika.

BNN menilai kondisi tersebut membutuhkan langkah pencegahan yang dilakukan secara konsisten dan sejak dini. Penguatan ketahanan remaja serta edukasi mengenai bahaya narkotika dinilai penting untuk mencegah generasi muda terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika.

"  Salah satu upaya tersebut dilakukan BNN Provinsi Jawa Barat di Bandung melalui kegiatan yang melibatkan komunitas seni dan budaya, budayawan, serta pelajar. Kegiatan tersebut menjadi sarana edukasi mengenai bahaya narkotika sekaligus mengajak generasi muda membangun lingkungan yang lebih sehat dan produktif," katanya.

BNN berharap kolaborasi dengan sekolah, keluarga, komunitas, serta berbagai elemen masyarakat dapat memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkotika.

"Langkah tersebut diharapkan mampu memutus mata rantai peredaran narkotika sekaligus melindungi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkotika."katanya.

Dalam persidangan, majelis hakim menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara kepada Ade Kuswara Kunang. Selain pidana penjara, Ade juga dijatuhi denda Rp 300 juta, serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar
Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama 10 tahun kepada Ade Kuswara Kunang.

Sementara itu, ayahnya, HM Kunang alias Abah Kunang, divonis 4 tahun penjara  dan denda sebesar Rp 300 juta.

Majelis hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara proyek ijon yang menjerat keduanya.

Usai persidangan, Ade Kuswara Kunang mengaku kecewa dengan putusan majelis hakim. Menurutnya, vonis yang dijatuhkan tidak jauh berbeda dengan tuntutan jaksa penuntut umum.
Ade juga membantah anggapan bahwa perkara hukum yang menjerat dirinya merupakan bagian dari konspirasi politik.

Baca Juga: TPA Galuga Bogor Terbakar Hebat, Bupati Rudy Kerahkan Helikopter TNI AU untuk Water Bombing

“Saya kecewa dengan putusan ini. Tapi kami akan mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya. Terkait adanya anggapan bahwa kasus ini merupakan konspirasi politik, saya membantah hal tersebut.”kata Ade Kuswara Kunang usai menjalani  Sidang Vonis di Pengadilan Negeri Bandung, Senin (14/9/2026).

Di sisi lain, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  Ade Azhari menyatakan putusan majelis hakim telah sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Meski sebelumnya JPU KPK menuntut Ade Kuswara Kunang dengan hukuman 7 tahun penjara, jaksa menilai putusan hakim tetap menunjukkan bahwa kedua terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

“Kami menghormati dan menerima putusan majelis hakim. Meskipun putusan ini lebih ringan dari tuntutan, pada prinsipnya majelis hakim telah menyatakan para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi.”katanya.

Atas putusan tersebut, kedua terdakwa maupun jaksa penuntut umum memiliki hak untuk menentukan langkah hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Desakan tersebut mencuat di tengah proses penyidikan perkara yang berkaitan dengan dugaan korupsi Upah Pungut Pajak (UPP), Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), hingga persoalan mutasi pejabat.

Warga yang tergabung dalam Presidium Masyarakat Bogor Bersatu (PMBB) menilai KPK harus segera memberikan kepastian hukum dan tidak ragu menindak siapa pun yang nantinya terbukti terlibat dalam praktik korupsi.

Aksi tersebut diikuti seratusan warga dan tokoh masyarakat dari berbagai wilayah Kabupaten Bogor, mulai dari wilayah barat, tengah, utara, timur hingga selatan. Mereka berasal dari sejumlah elemen masyarakat, di antaranya LSM Pelita Pasundan, LSM Pakuan Padjadjaran, LSM PASi, Klinik Hukum 165, dan Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS).

Baca Juga: Soal Proses KPK, Ketua KONI Bogor: Verifikasi Informasi, Jangan Cepat Ambil Kesimpulan

Sejak perkara tersebut bergulir pada Rabu (19/8/2026), KPK telah melakukan serangkaian langkah penyidikan. Di antaranya menyita uang sebesar Rp1,5 miliar, membawa sejumlah pejabat Pemkab Bogor untuk dimintai keterangan di Gedung Merah Putih, menggelar perkara, hingga melakukan penggeledahan di sejumlah kantor pemerintahan.

Sejumlah lokasi yang telah digeledah antara lain Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bappenda), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor.

Namun hingga Jumat (4/9/2026), KPK masih menerapkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum dan belum mengumumkan adanya pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

Kondisi itu membuat warga mempertanyakan perkembangan penanganan perkara tersebut.

Ketua PMBB, Oman Rohman Pribadi alias Opri, meminta KPK tidak ragu mengambil langkah hukum apabila telah menemukan bukti yang cukup untuk menetapkan pihak yang bertanggung jawab.

“Sampai hari ini belum ada tersangkanya. Ada apa ini? KPK jangan ragu-ragu, segera tetapkan tersangkanya. Termasuk jika Bupati juga terbukti terlibat harus ditindak. Hukum jangan hanya tumpul ke bawah. Jangan sampai KPK diisukan masuk angin dan diintervensi,” tegas Opri dalam aksi tersebut.

Menurutnya, masyarakat Kabupaten Bogor membutuhkan kepastian atas proses hukum yang sedang berjalan. Ia meminta penegakan hukum dilakukan secara profesional dan tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang nantinya terbukti terlibat.

Jangan Biarkan Koruptor 'Bergentayangan'

Senada dengan Opri, perwakilan warga Bogor Selatan, Azet Basuni, juga melontarkan kritik keras dalam orasinya.

Ia menilai Kabupaten Bogor seharusnya menjadi daerah yang bersih dari praktik tindak pidana korupsi.

“Kabupaten Bogor sebagai halaman rumah Presiden RI Prabowo Subianto seharusnya bersih dari praktik tindak pidana korupsi,” kata Azet.

Ia pun meminta penyidik KPK menuntaskan perkara tersebut dan menindak seluruh pihak yang nantinya terbukti terlibat.

“Oleh karenanya penyidik KPK jangan membiarkan para koruptor ini tetap bergentayangan di Bumi Tegar Beriman. Sikat semua yang terlibat tanpa pandang bulu,” tuturnya.

Azet mengatakan, proses hukum yang belum menunjukkan adanya penetapan tersangka telah menimbulkan ketidaknyamanan di tengah masyarakat maupun para pegawai di lingkungan pemerintahan.

Menurutnya, publik kini menunggu langkah konkret KPK untuk mengungkap secara terang dugaan praktik korupsi yang tengah disidik.

Warga Ancam Enggan Bayar Pajak

Dalam aksinya, Azet juga menyinggung munculnya kekecewaan sebagian masyarakat terhadap kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan sektor perpajakan.

Ia bahkan menyebut ada warga yang menyatakan enggan membayar pajak apabila perkara tersebut tidak segera mendapatkan kepastian hukum.

“Penyidik KPK harus segera tetapkan tersangka, kalau belum, kami enggan membayar pajak. Ini fakta,” tegasnya.

Azet juga mengungkap adanya pengakuan sejumlah petugas pemungut pajak di tingkat desa yang mengaku mengalami pemotongan upah pungut sebesar Rp50 ribu.

Menurutnya, para petugas tersebut mempertanyakan tujuan dari pemotongan yang disebut tidak disertai penjelasan yang jelas.

“Berdasarkan pengakuan sejumlah petugas pemungut pajak di tingkat desa, mereka mengaku selama ini juga dipotong upah pungutnya sebesar Rp50.000. Tidak ada penjelasan untuk apa pemotongan itu. Mereka juga bingung,” katanya.

Aksi warga Bogor di depan Gedung Merah Putih KPK itu menjadi bentuk tekanan publik agar penanganan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bogor dapat segera menemukan titik terang.

Masyarakat kini menanti langkah lanjutan KPK, termasuk kemungkinan penetapan tersangka, setelah serangkaian penggeledahan, penyitaan barang bukti dan proses penyidikan dilakukan.

Namun demikian, seluruh pihak yang disebut atau berkaitan dengan perkara tersebut tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Tak berhenti membongkar gudang penyimpanan merkuri, pengembangan kasus juga mengantar Polres Bogor ke Kecamatan Leuwiliang. Di sana, polisi kembali menemukan praktik pengolahan emas ilegal yang disebut telah berjalan selama dua tahun.

Dua kasus berbeda, namun memiliki satu benang merah: bisnis emas ilegal dan penggunaan merkuri berbahaya.

Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto mengatakan pengungkapan tersebut merupakan hasil pengembangan dari sejumlah kasus pertambangan ilegal yang sebelumnya dibongkar jajaran Polres Bogor.

Baca Juga: Ungkap Kasus Peredaran Merkuri dan Pertambangan Ilegal di Bogor

“Kami melakukan pengembangan dari berbagai pengungkapan kasus pertambangan ilegal sebelumnya. Kali ini kami berhasil mengungkap perdagangan merkuri ilegal dalam jumlah besar dan pengolahan emas ilegal,” ujar Wikha dalam konferensi pers.

Pengungkapan pertama dilakukan polisi pada 17 Agustus 2026 di wilayah Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.

Polisi menemukan dan menyita 998,825 kilogram merkuri, atau nyaris satu ton. Merkuri tersebut dikemas dalam botol-botol berukuran sekitar 600 mililiter dan disimpan di lokasi yang diduga menjadi tempat penyimpanan barang ilegal.

Selain merkuri, polisi menyita 123 botol, satu unit timbangan digital, buku catatan penjualan, serta tiga unit telepon genggam milik para tersangka.

Jika dihitung berdasarkan harga jual sekitar Rp2,9 juta per kilogram, nilai ekonomi barang bukti yang disita mencapai Rp2.896.592.500.

Angka itu menunjukkan besarnya skala bisnis yang sedang diselidiki polisi.

Empat orang yang ditangkap masing-masing berinisial RAR (40), JS, FS, dan RA (48).

Polisi mengungkap perjalanan panjang merkuri tersebut sebelum akhirnya tiba di Kabupaten Bogor.

Barang berbahaya itu diduga berasal dari pengolahan batu sinabar hasil tambang ilegal di Gunung Sinabar, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku.

Baca Juga: Polres Bogor Musnahkan 1,5 Juta Obat Keras hingga 15 Ribu Botol Miras

Dari Maluku, merkuri diterbangkan menuju Surabaya. Setelah itu, barang tersebut dikirim menggunakan kendaraan roda empat menuju Kabupaten Bogor.

Jaringan ini diduga telah beroperasi sejak 2023 dan disebut telah melakukan tiga kali pengiriman ke wilayah Bogor.

Setelah tiba, merkuri tersebut didistribusikan ke sejumlah wilayah, mulai dari Kabupaten Bogor, Depok hingga Sukabumi.

Polisi menduga barang tersebut digunakan untuk memasok kebutuhan tambang emas dan pengolahan emas ilegal.

“Dengan mengungkap bahan bakunya, kami berharap aktivitas pertambangan ilegal dapat ditekan,” kata Wikha.

Kasus kedua kembali membuka fakta lain di balik aktivitas emas ilegal di Kabupaten Bogor.

Pada 1 September 2026, polisi menangkap seorang pria berinisial SA (46) di Kecamatan Leuwiliang.

SA diduga menjalankan aktivitas pengolahan dan pemurnian emas tanpa izin.

Di lokasi tersebut, polisi menemukan satu karung batuan dan satu karung lumpur yang diduga mengandung emas.

Petugas juga menemukan 30 unit alat gelundung, yang digunakan dalam proses pengolahan material. Dua unit alat tersebut disita sebagai sampel bersama 12 batang pipa besi atau pelor.

Barang bukti lain yang diamankan antara lain tabung oksigen, tabung gas 3 kilogram, peralatan las, mangkok tanah liat, timbangan digital, buku catatan penjualan, botol-botol wadah merkuri, hingga wadah yang diduga berisi emas mentah atau jendil.

Satu unit telepon genggam yang diduga menyimpan percakapan transaksi juga diamankan penyidik.

Menurut polisi, pelaku mengolah batuan menggunakan alat gelundung sebelum menggunakan merkuri untuk memisahkan kandungan emas.

Aktivitas ilegal tersebut diduga telah berjalan sejak tahun 2024.

Kapolres Bogor menegaskan, pengungkapan ini bukan sekadar menangkap pelaku di lokasi tambang.

Polisi kini berupaya memutus rantai aktivitas pertambangan ilegal dari hulu hingga hilir, termasuk memburu pihak yang memasok bahan baku berbahaya.

“Merkuri merupakan salah satu bahan penting yang digunakan dalam proses pengolahan emas ilegal. Karena itu, pengungkapan peredarannya menjadi penting untuk menekan aktivitas pertambangan ilegal,” tegas Wikha.

Para pelaku pengolahan dan pertambangan ilegal dijerat dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Ancaman hukumannya mencapai 5 tahun penjara.

Sementara para tersangka perdagangan merkuri ilegal dijerat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Mereka terancam hukuman penjara paling lama 4 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar.

Wikha mengingatkan bahwa penggunaan merkuri bukan hanya berkaitan dengan tindak pidana perdagangan dan pertambangan ilegal.

Bahan tersebut juga berpotensi membahayakan manusia, hewan, dan lingkungan apabila terpapar atau digunakan tanpa pengelolaan yang benar.

Polres Bogor pun meminta masyarakat untuk tidak terlibat dalam aktivitas pertambangan maupun pengolahan emas ilegal.

Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan aktivitas mencurigakan terkait pertambangan ilegal, pengolahan emas tanpa izin, maupun perdagangan barang ilegal melalui hotline Polri 110.

Pengungkapan nyaris satu ton merkuri ini menjadi salah satu operasi terbesar Polres Bogor dalam membongkar mata rantai bahan baku yang diduga menopang aktivitas tambang emas ilegal.

Polisi menegaskan, perburuan terhadap praktik tambang ilegal belum berhenti.

Kapolsek Cibinong Kompol Jhony Handoko mengatakan, salah satu kendala yang dihadapi petugas adalah pola kelompok tawuran yang kerap berpindah lokasi untuk menghindari patroli polisi.

Menurutnya, informasi mengenai lokasi tawuran bahkan kerap disebarkan melalui media sosial, termasuk melalui siaran langsung atau live.

“Rata-rata seperti itu. Mereka di media sosial, ada yang live dan janjian di sini, di sana. Ketika di lokasi itu ada patroli, mereka mencari tempat lain,” ujarnya, Senin (31/8/2026).

Ia mengungkapkan, kondisi tersebut membuat aparat harus menerapkan pola pengamanan yang lebih luas. Sebab, kelompok yang diduga akan melakukan tawuran dapat dengan cepat mengubah lokasi setelah mengetahui keberadaan petugas.

Baca Juga: Jadi Mata dan Telinga Polisi, Ojol Bocorkan Informasi Tawuran Cibinong 

“Jadi seperti kucing-kucingan. Ketika kita patroli di satu tempat, mereka bisa berubah tempat. Makanya nanti kita akan sebar personel di beberapa arah supaya mereka tidak ada ruang gerak untuk melakukan tawuran,” katanya.

Patroli Diperketat di Jalur Utama dan Jalan Lingkungan

Handoko menegaskan, pengamanan ke depan akan ditingkatkan melalui kolaborasi antara Polsek Cibinong, Polres Bogor, Kodim, hingga Satpol PP.

Patroli akan difokuskan pada jam-jam rawan, khususnya malam hingga dini hari. Tidak hanya jalan-jalan kecil atau jalur lingkungan, pengawasan juga akan dilakukan di jalur utama.

“Setiap malam, terutama jam-jam kecil, patroli akan ditingkatkan. Bukan cuma jalur kecil, tapi jalur utama juga,” ungkapnya.

Dalam skema pengamanan tersebut, Polsek Cibinong akan memperkuat pengawasan di jalur-jalur lingkungan dan titik-titik yang dianggap rawan. Sementara jajaran Polres Bogor akan membantu pengamanan di sejumlah ruas jalan utama.

Beberapa kawasan yang menjadi perhatian dalam patroli sebelumnya antara lain Karadenan, Jalan Mayor Oking, Tegar Beriman, Pakansari hingga Pondok Rajeg.

Menurutnya, banyaknya informasi mengenai kemungkinan lokasi tawuran juga menjadi tantangan tersendiri bagi petugas di lapangan.

“Informasinya banyak. Kita sudah melakukan penyisiran, tapi ketika didatangi ternyata mereka sudah berpindah atau tidak berada di lokasi tersebut,” jelasnya.

Diduga Gunakan Medsos untuk Mengelabui Petugas

Selain digunakan untuk berkomunikasi dan membuat janji tawuran, media sosial diduga juga dimanfaatkan kelompok tertentu untuk mengelabui aparat.

Handoko mengatakan, ada kemungkinan informasi mengenai rencana tawuran yang disebarkan melalui media sosial hanya dijadikan konten untuk mengalihkan perhatian petugas.

Kelompok tersebut diduga membuat informasi seolah-olah tawuran akan terjadi di satu lokasi. Namun, ketika aparat mendatangi lokasi tersebut, aksi sebenarnya justru terjadi di tempat lain.

“Kadang mereka membuat konten untuk mengalihkan petugas. Petugas datang ke satu tempat, ternyata tawurannya benar-benar pecah di tempat lain. Itu yang kadang sulit ditebak,” katanya.

Untuk mengantisipasi pola tersebut, Polsek Cibinong akan berkoordinasi dengan tim siber guna memantau aktivitas dan pergerakan akun-akun media sosial yang diduga berkaitan dengan kelompok tawuran atau gangster.

“Nanti kami akan berkoordinasi dengan siber untuk memantau pergerakan mereka. Tujuannya supaya bisa diketahui dan kita bisa melakukan antisipasi,” ujarnya.

Polisi Tegaskan Tak Akan Beri Ruang Pelaku Tawuran

Kepolisian berencana membagi personel dan memperluas jangkauan patroli agar kelompok yang diduga akan melakukan tawuran tidak memiliki kesempatan untuk berkumpul maupun mencari lokasi baru.

Menurutnya, arahan tersebut juga menjadi perhatian pimpinan kepolisian agar tidak ada ruang bagi kelompok-kelompok yang berpotensi memicu keributan.

“Tidak diberikan ruang untuk melakukan kegiatan tawuran ataupun nongkrong yang sekiranya bisa memancing keributan,” tegasnya.

Terkait aksi tawuran yang terjadi sebelumnya, ia memastikan tidak ada laporan korban. Namun, ia mengungkapkan adanya senjata tajam dalam peristiwa tersebut.

Polisi pun akan terus meningkatkan patroli dan pengawasan untuk mencegah tawuran, terutama yang diduga direncanakan melalui media sosial.

Langkah tersebut diharapkan dapat menekan aksi kekerasan jalanan dan menciptakan situasi keamanan serta ketertiban masyarakat yang lebih kondusif di wilayah Cibinong.

Akibat serangan tersebut, siswi kelas 3 SD itu mengalami luka serius di bagian kepala dan telinga. B kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Welas Asih.

Kapolsek Pameungpeuk Kompol Asep Dedi mengatakan, peristiwa terjadi sekitar pukul 17.08 WIB saat korban sedang bermain di sekitar rumahnya.

"Anjing jenis pitbull milik warga bernama Firmansyah sedang dijemur. Namun, hewan tersebut lepas dari patok pengikatnya," kata Asep, Senin (24/8/2026).

Anjing kemudian berlari masuk ke kompleks dan menyerang korban. Warga yang mendengar teriakan korban langsung berdatangan dan memberikan pertolongan.

Baca Juga: Serangan Anjing Pemburu Tewaskan Bocah 9 Tahun di Jasinga Bogor

"Melihat kejadian itu, warga bersama orang tua korban dan pemilik anjing langsung menolong serta membawa korban ke rumah sakit," kata Asep.

Polisi juga berkoordinasi dengan Puskesmas Ciparay untuk penanganan lanjutan, termasuk vaksinasi antirabies.

"Korban masih dirawat di Rumah Sakit Welas Asih. Kami juga telah berkoordinasi mengambil vaksin di Puskesmas Ciparay," pungkas Asep.

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 19.30 WIB. Setelah menerima laporan, anggota piket SPKT bersama personel Polsek Jonggol segera mendatangi lokasi. Namun saat tiba di tempat kejadian perkara (TKP), baik korban maupun para pelaku sudah tidak berada di lokasi.

Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, keributan bermula dari kesalahpahaman antara seorang pengamen punk bernama Andre dengan sekelompok pemuda yang sedang berkumpul di pertigaan Alun-alun Jonggol.

Baca Juga: Juru Parkir Meninggal Dunia di Jalan Surapati Bandung Dipicu Perselisihan Sepele, Polisi Ungkap Kronologi

Saat melintas, Andre diduga dalam kondisi mabuk dan berpapasan dengan para pemuda tersebut. Dalam situasi itu, korban disebut mengacungkan jari tengah sehingga memicu emosi kelompok pemuda. Korban kemudian diduga menjadi sasaran pemukulan beberapa kali oleh para pelaku yang hingga kini identitasnya masih belum diketahui.

Beruntung, keributan berhasil dilerai warga sekitar. Setelah kejadian, Andre yang diketahui berusia sekitar 25 tahun dan tinggal di Kampung Tegal, Desa Jatisari, Kecamatan Cileungsi, pulang bersama kakaknya yang sebelumnya juga mengamen di kawasan Alun-alun Jonggol.

Petugas Reskrim Polsek Jonggol kemudian mendata identitas korban dan meminta keterangan dari sejumlah saksi di lokasi untuk mengungkap peristiwa tersebut.

Kapolsek Jonggol, Kompol Hida Tjahjono, SH, membenarkan adanya dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut. Ia menegaskan pihaknya tidak akan mentoleransi segala bentuk aksi kekerasan, terlebih yang terjadi di ruang publik.

"Benar terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan oleh sekelompok pemuda terhadap korban. Kami Polsek Jonggol tidak mentolerir adanya tindakan kekerasan, apalagi terjadi di muka umum, dan perkara ini akan kami tindaklanjuti," tegasnya.

Kapolsek menambahkan, pada malam setelah kejadian penyidik sempat berupaya menghubungi korban, namun belum berhasil. Akibatnya, kronologi lengkap maupun identitas para pelaku masih belum dapat dipastikan.

Polisi berencana kembali memanggil korban untuk dimintai keterangan guna melengkapi pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang telah dimintai keterangan sebelumnya.

Hingga kini, kasus dugaan penganiayaan tersebut masih dalam tahap penyelidikan Unit Reskrim Polsek Jonggol. Polisi juga mengimbau masyarakat yang memiliki informasi terkait identitas pelaku atau rekaman kejadian agar segera melapor guna membantu proses penyelidikan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, mengatakan kebijakan tersebut dilakukan untuk mempermudah proses hukum yang tengah berjalan. Menurutnya, pemberhentian sementara merupakan mekanisme yang diatur dalam ketentuan kepegawaian terhadap ASN yang sedang menjalani proses pidana.

"Sementara untuk memudahkan proses hukum pemeriksaan kita tunggu dulu. Diberhentikan sementara," ujar Ajat, Rabu (22/7/2026).

Meski demikian, Ajat mengungkapkan surat resmi pemberhentian sementara belum diterbitkan. Pemkab Bogor masih menunggu dan meminta kelengkapan data dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor sebagai dasar administrasi.

Baca Juga: Kejari Kabupaten Bogor Tahan ASN Terkait Dugaan Korupsi Proyek RSUD Parung, Kerugian Negara Capai Rp9,17 Miliar

"Belum dikeluarkan, kita minta data-data dulu ke kejaksaan karena untuk penanganan ASN memang seperti itu. Untuk memudahkan proses hukum diberhentikan sementara," jelasnya.

Di sisi lain, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor memastikan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek RSUD Bogor Utara masih terus berkembang. Penyidik membuka peluang munculnya tersangka baru selain BAP yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada Senin (20/7/2026).

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Kabupaten Bogor, Rinaldy Adriansyah, menyebut pihaknya masih mendalami keterangan para saksi dan mengembangkan penyidikan.

"Kalau dari pengembangan penyidikan, ada kemungkinan tersangka lain, bisa saja," kata Rinaldy.

Ia menambahkan, penyidik telah memanggil dan memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan RSUD Bogor Utara.

"Pemeriksaan masih terus dilakukan dan didalami, kemudian dikembangkan. Nanti apakah bisa bertambah, itu dalam penyidikan selanjutnya. Untuk saksi-saksi memang sudah kami panggil dan sudah banyak memberikan keterangan," pungkasnya.

Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan rasa terima kasih kepada Kapolres Bogor beserta seluruh jajaran, khususnya Satresnarkoba, yang dinilai konsisten memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang di wilayah Kabupaten Bogor.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Bogor, saya mengucapkan terima kasih kepada Kapolres Bogor beserta seluruh jajaran, khususnya Satnarkoba. Barang-barang yang kita lihat hari ini berupa ratusan ribu butir obat terlarang, termasuk sabu dan ganja, berhasil diamankan sehingga tidak sampai kepada masyarakat yang kita sayangi," ujar Rudy saat menghadiri konferensi pers pengungkapan kasus narkoba di halaman Polres Bogor, Senin (20/7/2026).

Menurut Rudy, keberhasilan tersebut menjadi bukti keseriusan aparat kepolisian dalam memerangi peredaran narkoba. Ia menilai langkah tegas Polres Bogor bukanlah yang pertama, melainkan bagian dari upaya berkelanjutan yang telah dilakukan selama ini.

"Kapolres Bogor luar biasa dengan integritasnya. Sejak isu peredaran Tramadol ramai beberapa bulan lalu, hingga hari ini tidak pernah berhenti melakukan pemberantasan obat-obatan terlarang di Kabupaten Bogor," katanya.

Rudy juga menegaskan bahwa perang melawan narkoba tidak dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum semata. Dibutuhkan kolaborasi seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi terkait, hingga masyarakat dan media.

Ia menyebut dalam kegiatan tersebut hadir berbagai unsur Forkopimda, mulai dari Kapolres Bogor, Dandim, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Badan Narkotika Nasional (BNN), Ketua DPRD Kabupaten Bogor, hingga Wakil Bupati Bogor sebagai bentuk komitmen bersama dalam memerangi narkoba.

Baca Juga: Ungkap Kasus Peredaran Narkotika Varian Baru di Kabupaten Bogor

"Ini adalah kolaborasi bersama-sama untuk memberantas narkoba. Dukungan terbesar juga datang dari rekan-rekan media di Kabupaten Bogor yang ikut mengedukasi masyarakat dan membantu menyuarakan bahaya narkoba," tuturnya.

Pemkab Bogor berharap sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Forkopimda, BNN, dan masyarakat dapat terus diperkuat guna menekan peredaran narkoba serta melindungi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang.

Sastra menilai keberhasilan tersebut telah menyelamatkan masyarakat Kabupaten Bogor dari ancaman peredaran narkoba dalam jumlah besar.

"Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada jajaran Polres Bogor yang telah berhasil mengungkap berbagai jenis narkoba. Jutaan butir obat itu akhirnya tidak sampai ke tangan masyarakat kita karena berhasil diamankan oleh pihak kepolisian," ujarnya kepada awak media, Senin (20/7/2026).

Menurutnya, upaya pemberantasan narkoba tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum. Ia menegaskan perlunya kolaborasi antara Polres Bogor, Pemerintah Kabupaten Bogor, TNI, serta seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk memperkuat langkah pencegahan.

"Polres tidak bisa bekerja sendiri, begitu juga Kodim. Semua harus berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan Forkopimda. Kalau kepolisian fokus pada penindakan, maka kita semua memiliki tanggung jawab mengedukasi masyarakat agar menjauhi narkoba," katanya.

Baca Juga: Ditresnarkoba Polda Jambi Ringkus 3 Jaringan Pengedar Narkoba, Satu Pelaku Oknum Pejabat Ditjenpas

Sastra juga menyoroti temuan bahwa sasaran peredaran narkoba diduga menyasar kalangan pelajar. Karena itu, ia meminta peran Satgas Pelajar diperkuat melalui program edukasi yang masif di lingkungan sekolah.

"Kita harus memberikan pemahaman kepada para pelajar agar tidak pernah mencoba narkoba. Dampaknya bukan hanya menghancurkan masa depan mereka, tetapi juga keluarga dan orang-orang di sekitarnya," tegasnya.

Terkait aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat penyalahgunaan atau peredaran narkoba, Sastra menyatakan Pemerintah Kabupaten Bogor telah memiliki sikap tegas.

"Pak Bupati sudah menegaskan bahwa sanksi bagi ASN yang menggunakan ataupun mengedarkan narkoba akan sangat keras," ujarnya.

Selain mendukung langkah penindakan, DPRD Kabupaten Bogor juga membuka peluang pembahasan dukungan anggaran untuk program pencegahan maupun rehabilitasi penyalahguna narkoba. Namun, menurut Sastra, hal itu akan dibahas lebih lanjut bersama Polres Bogor dan Pemerintah Kabupaten Bogor agar program yang dijalankan tepat sasaran.

Ia pun mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, untuk tidak pernah mencoba narkoba dalam bentuk apa pun.

"Kalau sudah terjerumus, akibatnya sangat berat. Ketagihan, merusak masa depan, dan menghancurkan diri sendiri. Karena itu, jangan pernah mencoba narkoba," pungkasnya.

Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto mengatakan, dari total 95 tersangka yang diamankan, sebanyak 91 orang merupakan laki-laki dan empat lainnya perempuan.

"Selama periode Mei hingga Juli 2026 atau dalam satu triwulan, Satres Narkoba Polres Bogor berhasil membongkar 74 kasus peredaran gelap narkoba dengan 95 orang tersangka," ujar Wikha saat konferensi pers, Senin (20/7/2026).

Baca Juga: Ditresnarkoba Polda Jambi Ringkus 3 Jaringan Pengedar Narkoba, Satu Pelaku Oknum Pejabat Ditjenpas

Dari puluhan kasus tersebut, polisi mengungkap 41 kasus sabu dengan barang bukti sekitar 3 kilogram, enam kasus ganja dengan barang bukti 2 kilogram, serta 11 kasus ganja sintetis dengan barang bukti sekitar 600 gram, 78,33 gram, dan dua liter cairan.

Namun, pengungkapan yang paling menonjol adalah kasus peredaran obat keras tertentu (OKT). Dalam tiga bulan terakhir, polisi membongkar 13 kasus OKT, termasuk dua kasus besar yang menghasilkan penyitaan lebih dari satu juta butir obat ilegal.

Kasus tersebut bermula dari penangkapan tersangka berinisial DM di wilayah Kemang. Dari hasil pengembangan, polisi menemukan sebuah rumah di Perumahan Kirana Residence, Kecamatan Rancabungur, yang dijadikan gudang penyimpanan OKT.

Di lokasi itu, petugas menyita 122.750 butir OKT. Pengembangan kemudian mengarah kepada dua pelaku lain berinisial JC dan IM.

JC masih berstatus buron, sementara IM berhasil ditangkap di Jakarta Timur. Polisi kemudian menggeledah rumah IM di Perum Gardenia Cikeas yang juga difungsikan sebagai gudang penyimpanan.

"Hasil penggeledahan menemukan 913.650 butir OKT, sehingga total barang bukti yang berhasil disita mencapai 1.068.900 butir dari dua gudang yang berhasil kami ungkap," jelas Wikha.

Polisi menduga jaringan tersebut berkaitan dengan pemasok dari Aceh. Saat ini, Polres Bogor masih berkoordinasi dengan Polda Aceh untuk memburu pengirim utama barang haram tersebut.

Baca Juga: Polres Bogor Bongkar 113 Kasus Narkoba, 155 Pelaku Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika Diamankan

Menurut Wikha, penyalahgunaan OKT menjadi perhatian serius karena diduga sering digunakan oleh kalangan remaja sebagai pemicu tindakan kriminal.

"Kami mengindikasikan penyalahgunaan OKT menjadi bahan bakar utama bagi anak-anak muda untuk melakukan aksi kekerasan seperti tawuran, begal, dan tindak kriminal lainnya. Karena itu, Forkopimda Kabupaten Bogor berkomitmen memberantas peredaran narkoba dan OKT demi melindungi generasi muda menuju Indonesia Emas 2045," tegasnya.

Para tersangka dijerat dengan sejumlah pasal sesuai jenis barang bukti yang dimiliki. Untuk kasus narkotika seperti sabu, ganja, dan ganja sintetis, pelaku terancam hukuman penjara seumur hidup hingga pidana mati sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta aturan penyesuaiannya. Sementara pelaku peredaran OKT dijerat Pasal 435 dan Pasal 436 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara.

Mereka menilai langkah tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mengakhiri konflik agraria yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Koordinator aksi, Mahdi, mengatakan tuntutan utama masyarakat bukan meminta kepemilikan tanah, melainkan kepastian hukum atas lahan yang selama ini mereka garap. Menurutnya, banyak lahan di kawasan tersebut diduga mengalami tumpang tindih kepemilikan dan muncul bangunan yang legalitasnya perlu ditelusuri kembali.

"Yang kami minta sederhana, BPN melakukan pengukuran ulang secara transparan agar status tanah menjadi jelas. Kalau memang ada pembangunan yang belum sesuai aturan, silakan dicek kembali," ujar Mahdi pada awak media.

Baca Juga: DT Peduli Salurkan Bantuan Ratusan Juta Rupiah untuk Bantu Petani Ekspor Ubi dan Asrama Santri di Kampoeng Ecopreneur

Ia menjelaskan, lahan yang dipersoalkan merupakan kawasan eks-HGB yang masa berlakunya telah berakhir. Selama bertahun-tahun, masyarakat memanfaatkan lahan tersebut untuk bercocok tanam karena sebelumnya tidak lagi dikelola.

Mahdi menyebut sekitar 60 persen warga Pasir Jaya berprofesi sebagai petani. Menurutnya, kepastian status lahan sangat dibutuhkan agar masyarakat tidak terus dihantui kekhawatiran saat menggarap sawah dan kebun.

Selain itu, ia juga menyoroti maraknya pembangunan vila di kawasan yang disebut sebagai daerah penyangga atau kawasan penghijauan di sekitar Gunung Salak. Masyarakat berharap seluruh aktivitas pemanfaatan lahan diperiksa sesuai aturan yang berlaku.

Mahdi mengaku warga siap mendampingi proses pengukuran ulang apabila dilakukan oleh ATR/BPN. Ia menegaskan masyarakat mendukung seluruh proses yang sesuai regulasi.

"Kami taat hukum. Kami siap memfasilitasi BPN turun ke lapangan bersama warga supaya semuanya terbuka dan tidak menimbulkan polemik lagi," katanya.

Senada dengan itu, Ketua Kelompok Tani Salak Jaya, Jono Prasetyo, bersama Bunyamin menyatakan konflik lahan terjadi akibat ketidakjelasan batas dan status tanah setelah berakhirnya pengelolaan oleh perusahaan pemegang HGB.

Menurut mereka, pengukuran ulang menjadi solusi agar tidak ada lagi tumpang tindih kepentingan antara masyarakat, penggarap maupun pihak lain.

Baca Juga: Petani Sukajaya Geruduk Pemkab Bogor, Tolak Perpanjangan HGB PT PMC dan Desak Hentikan Kriminalisasi Warga

"Kami tidak menuntut macam-macam. Kami hanya meminta BPN datang ke Pasir Jaya, melakukan verifikasi dan pengukuran ulang supaya batas tanah jelas dan semua pihak mendapatkan kepastian hukum," ujar Bunyamin.

Bunyamin mengaku telah menggarap lahan tersebut sejak 1993, ketika kawasan itu masih berupa perkebunan teh. Kini sebagian wilayah telah berubah menjadi kawasan vila, sementara kelompok tani masih bertahan mengelola lahan pertanian.

Kelompok Tani Salak Jaya sendiri memiliki sekitar 70 anggota aktif. Mereka berharap ATR/BPN segera merespons aspirasi warga agar konflik berkepanjangan dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum dan administrasi pertanahan yang transparan

Dalam rapat tersebut menurut STS, terungkap dugaan manipulasi perizinan, penjualan minuman beralkohol (minol) Golongan B dan C tanpa izin, hingga operasional tempat usaha yang berlangsung sampai dini hari.

"Terdapat dua identitas usaha yang beroperasi di satu lokasi, namun hanya Teras Nona Manis yang memiliki izin sebagai restoran. Berdasarkan dokumen resmi, PT Lima Jaya Merdeka hanya mengantongi izin operasional Teras Nona Manis dengan hak menjual minol Golongan A. Sementara Tipzy Bears tidak tercatat dalam basis data perizinan. Ini dua identitas yang berbeda, namun menjual barang yang tidak berizin,” kata Sugeng.

Baca Juga: Partai Harus Berikan Sanksi Berat kepada Anggota DPRD, Hardiyanto Kenneth yang Arogan di Jalan

STS menambahkan, temuan itu diperkuat saat petugas penegak perda melakukan inspeksi mendadak. Dalam sidak tersebut ditemukan sedikitnya 35 botol minol Golongan B dan C. Padahal, baik Teras Nona Manis maupun Tipzy Bears belum memiliki Surat Keterangan Penjual Langsung (SKPL) untuk menjual minol Golongan B dan C.

Komisi I juga lanjutnya, menyoroti jam operasional tempat usaha yang dilaporkan berlangsung hingga pukul 03.00 sampai 04.00 WIB.

"Satpol PP, Dinaskop UKM Dagin, DPMPTSP, hingga pihak kecamatan mengaku tidak pernah menerbitkan izin operasional hingga dini hari," katanya.

Lebih lanjut STS mengatakan, sementara itu pihak pengelola berdalih memiliki Surat Permohonan Izin Keramaian yang diajukan kepada Polresta Bogor Kota.

"Surat tersebut tidak dapat dijadikan dasar legal untuk mengoperasikan tempat hiburan malam setiap hari hingga subuh. Karena DPRD tidak memiliki kewenangan langsung terhadap kepolisian, Komisi I akan membawa persoalan tersebut ke Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) agar pengawasan jam operasional dapat dilakukan secara terpadu," ujarnya.

DPRD lanjut STS, memberikan peringatan keras kepada pihak pengelola. Jika dalam sidak lanjutan satu hingga dua bulan ke depan masih ditemukan penjualan minol Golongan B dan C tanpa izin maupun pelanggaran lainnya, Komisi I akan mendorong pemberian sanksi bertahap mulai dari penutupan sementara, pembekuan operasional, hingga pencabutan izin usaha.

Baca Juga: Keributan di Tipzy Bears Makin Meresahkan, DPRD Segera Panggil Satpol PP Kota Bogor

"Prinsipnya kita mendukung investasi dan orang yang berusaha di Kota Bogor. Tetapi, usaha tersebut wajib menjaga ketertiban, bertanggung jawab, dan mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya pengelola Teras Nona Manis, yang diwakili bidang Humas, Fransiskus Darma atau Franky buka suara terkait dugaan keributan yang terjadi di tempat usahanya hingga heboh di media sosial (medsos) @dewanperwakilannetizen. 

Franky juga menyayangkan adanya narasi yang menyebutkan bahwa Tipzy Bears yang merupakan bagian ruangan kafe dari Teras Nona Manis ini menjadi tempat yang kerap terjadi keributan.  Keributan yang viral di medsos itu terjadi di luar area Teras Nona Manis, atau tepatnya di tempat parkir kendaraan yang letaknya di luar gedung Teras Nona Manis.

Pantauan di lokasi menunjukkan rumah yang berada di kawasan Perumahan Parahyangan Golf II, Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang itu berdiri di atas lahan yang luas dengan suasana yang relatif sepi.

Seorang tetangga berinisial S (30) mengatakan dirinya sangat jarang melihat kehadiran Febrie Adriansyah di rumah tersebut. Menurutnya, rumah itu memang merupakan milik pribadi Febrie, bukan rumah sewaan.

"Iya benar rumah pribadinya. Jarang ketemu, jarang berinteraksi. Yang jelas di sini ada orang yang nungguin, orang pekerjanya," ujar S saat ditemui di lokasi.

Baca Juga: Sentul City Dukung Sinergi Jurnalis Lewat Bupati Bogor Cup 2026

Ia mengungkapkan, rumah tersebut sudah berdiri bahkan sebelum dirinya menetap di kawasan itu sekitar lima tahun lalu. Selama tinggal di lingkungan tersebut, ia mengaku hanya sesekali melihat pemilik rumah datang.

"Sebelum saya di sini rumah itu sudah ada. Saya sudah lima tahunan tinggal di sini. Memang dia jarang ke sini, terakhir sekitar tiga bulan lalu kayaknya," imbuhnya.

Menurut S, kondisi rumah sehari-hari memang tampak lengang. Aktivitas yang terlihat hanya dilakukan oleh para penjaga atau pekerja yang merawat rumah tersebut.

Sebelumnya, Tim Penyidik Kortastipidkor Polri melakukan penggeledahan di rumah mewah milik Febrie Adriansyah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor. Dari hasil penggeledahan itu, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa 74 kilogram emas batangan, 14.083.800 dolar Singapura, 4.767.300 dolar Amerika Serikat, serta uang tunai senilai Rp100 juta.

Hingga kini, pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman terkait barang bukti yang disita dalam penggeledahan tersebut.

"Barang bukti 536 butir pil ekstasi, yang diamankan salah satunya pelaku seorang oknum pejabat di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jambi," ungkap Dirnarkoba Polda Jambi, Kombes Pol Dewa Made Palguna, Senin (29/6/2026).

Ketiga tersangka yang diamankan masing-masing berinisial RE (48), BW (44), dan RB (46). RB diketahui adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jambi.

Baca Juga: Ini Modus Baru Pengedar Sabu yang Berhasil Dibongkar Polresta Bogor Kota

Pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil penyelidikan yang dilakukan Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Jambi berdasarkan informasi masyarakat mengenai dugaan transaksi narkotika di Kota Jambi beberapa waktu lalu.

Dewa Made palguna mengatakan, pengungkapan kasus itu berawal dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui serangkaian penyelidikan dan dari hasil pengembangan, tim berhasil mengamankan tiga tersangka beserta barang bukti ratusan butir pil ekstasi.

"Saat ini seluruh tersangka masih menjalani proses penyidikan dan kami terus mengembangkan perkara untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat," ujarnya.

Baca Juga: Amankan 51 Pengedar, Polisi Sita Narkoba dari Sabu hingga Ekstasi 

Kasus tersebut bermula ketika Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Jambi menerima informasi mengenai dugaan transaksi narkotika di Lorong Sepakat, RT 29, Kelurahan Eka Jaya, Kota Jambi.

Setelah melakukan penyelidikan selama beberapa hari, petugas akhirnya melakukan penggerebekan dan dalam operasi tersebut  polisi mengamankan tersangka RE di sebuah rumah di kawasan tersebut.

Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan sebuah tas belanja yang disimpan di dalam lemari ruang tengah. 

Baca Juga: Kasus Obat Keras Ilegal di Gunung Putri Bogor Terkuak, Polisi Ringkus 4 Pelaku dari Laporan Warga

Di dalamnya terdapat tiga bungkus pil ekstasi merek Kerang dan satu bungkus pil ekstasi merek Marvell, yang setelah dihitung berjumlah 536 butir.

Selain ekstasi, polisi juga menyita sejumlah kantong plastik, timbangan digital, telepon genggam, serta barang lainnya yang diduga digunakan dalam aktivitas peredaran narkotika.

Dari hasil pemeriksaan, RE mengaku memperoleh pil ekstasi tersebut dari tersangka BW, yang kemudian berhasil diamankan di rumah mertuanya di kawasan Jalan Marsda Abdul Rahman Saleh, Kecamatan Jambi Selatan.

Baca Juga: Polda Jabar Bongkar Jaringan Narkoba Internasional, Tangkap 372 Pengedar dan Sita Barbuk Senilai Rp2,8 Miliar

Penyidik kemudian kembali melakukan pengembangan setelah BW mengaku mendapatkan narkotika tersebut dari RB oknum ASN yang kemudian juga petugas berhasil mengamankan RB saat berada di sebuah kafe di kawasan Jalan H. Adam Malik, Kecamatan Jambi Selatan.

Dari hasil penyelidikan diketahui RB merupakan seorang ASN yang bertugas di Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jambi.

Selain mengamankan ketiga tersangka, Ditresnarkoba Polda Jambi turut menyita sejumlah barang bukti berupa beberapa paket pil ekstasi, timbangan digital, sejumlah telepon genggam berbagai merek, kartu ATM, kantong plastik, tas belanja, hingga satu unit sepeda motor Honda Supra.

Baca Juga: Ungkap Peredaran Obat Daftar G, Polsek Tajurhalang Tangkap 2 Tersangka dan Amankan Ratusan Butir Barang Bukti

Dewa Made menegaskan, bahwa pihaknya tidak akan berhenti pada penangkapan para tersangka. 

Penyidik masih terus melakukan pendalaman untuk menelusuri kemungkinan adanya jaringan pemasok maupun pihak lain yang terlibat dalam peredaran narkotika tersebut.

"Kami berkomitmen memberantas peredaran gelap narkotika tanpa pandang bulu. Siapa pun yang terbukti terlibat akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kami juga masih mendalami asal-usul barang bukti serta kemungkinan adanya jaringan yang lebih besar," tegasnya.

Saat ini ketiga tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolda Jambi untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

AH diduga masih berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian Sosial (Kemensos RI) yang menerima gaji dan tunjangan dari APBN/APBD, sekaligus menjabat sebagai Dewan Kota di wilayah Kecamatan Kalideres.

Anggota YLBHI Pijar, Andika, SH mengatakan, laporan tersebut dilayangkan karena menilai adanya dugaan pelanggaran aturan terkait rangkap jabatan.

“Kami melaporkan AH karena diduga merangkap jabatan, yakni sebagai PPPK aktif sekaligus Dewan Kota di Kecamatan Kalideres,” kata Andika kepada wartawan, Jumat (8/5/2026).

Menurutnya, dugaan rangkap jabatan tersebut berpotensi melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.

“Akibat dugaan rangkap jabatan tersebut, yang bersangkutan menerima penghasilan ganda dan berpotensi merugikan keuangan negara,” ujarnya.

Ia berharap Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dapat segera menyetujui laporan tersebut dengan melakukan pemeriksaan terhadap pihak terlapor.

“Kami berharap Kejaksaan Negeri Jakarta Barat segera memanggil dan memeriksa hal-hal yang berkaitan dengan dugaan doktrin tersebut,” tegasnya.

ER ditetapkan menjadi tersangka setelah penyidik mengantongi fakta dan alat bukti yang dinilai cukup dan dari hasil tersebut, pada Minggu (25/01/2026). 

Hal itu disampaikan Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, Kompol Aji Riznaldi, Sabtu (31/01/2026). 

“Betul kang minggu kemaren hasil gelar berdasarkan fakta dan bukti yg dimiliki penyidik bersangkutan dapat ditetapkan sebagai tersangka,” kata Aji, melalui pesan singkat whatsapp.

Baca Juga: Hanya 13 Hari, Polres Cimahi Bongkar 16 Kasus Narkoba dan Game Online Terlarang, 23 Tersangka Diamankan

Kasus ini mencuat setelah ribuan anggota koperasi, yang mayoritas merupakan ibu rumah tangga, melaporkan hilangnya dana tabungan paket Lebaran yang selama ini mereka kumpulkan secara bertahap. Total kerugian ditaksir mencapai sekitar Rp700 juta.

Ketua KSU Karya Mandiri, Atty Somaddikarya, menjelaskan bahwa dana tabungan tersebut dihimpun dari warga di kawasan padat penduduk. Para anggota koperasi menyisihkan uang belanja harian sebagai persiapan memenuhi kebutuhan Hari Raya Idulfitri.

Menurut Atty, raibnya dana tersebut berdampak besar bagi para korban karena tabungan Lebaran menjadi satu-satunya harapan mereka untuk memenuhi kebutuhan hari raya. Kondisi ini menimbulkan tekanan ekonomi yang signifikan bagi keluarga korban.

Ia menambahkan, pihak koperasi mengapresiasi langkah cepat dan profesional yang dilakukan Polresta Bogor Kota dalam menangani kasus tersebut. Proses penegakan hukum berjalan secara objektif dan transparan.

Atty berharap aparat penegak hukum menelusuri aliran dana secara menyeluruh, termasuk menindak pihak lain yang diduga turut terlibat. Hal ini penting mengingat adanya indikasi dana tersebut mengalir ke pihak-pihak terdekat dari tersangka.

Baca Juga: Kasus Dugaan Penggelapan Dana, Bareskrim Geledah Kantor Dana Syariah Indonesia Selama 16 Jam, Sita Dokumen Ini

Kasus ini diharapkan menjadi pembelajaran dan efek jera bagi jajaran koperasi agar senantiasa menjaga integritas serta kepercayaan masyarakat, khususnya dalam pengelolaan dana yang berkaitan langsung dengan kepentingan ekonomi masyarakat kecil.

Menurut Kepala Imigrasi kelas I Non TPI Bogor Ritus Ramadhana, kegiatan ini sebagai bentuk komitmen negara dalam menjaga kedaulatan dan ketertiban hukum keimigrasian.

"Enam Warga Negara Asing yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian, berhasil diamankan. Penindakan ini merupakan tindak lanjut dari pengawasan lapangan dan laporan masyarakat, sebagai bentuk respons cepat Imigrasi Bogor terhadap potensi gangguan ketertiban dan keamanan di wilayah kerja," kata Ritus didampingi Kepala Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Danil Rachman.

Ritus menambahkan, tiga Warga Negara India berinisial VGV, SA, SS, dan AS ditangkap di kawasan Stasiun Bogor karena terbukti melakukan overstay kurang dari 60 hari dan dikenakan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

"Petugas juga berhasil mengamankan seorang Warga Negara Yaman berinisial FKB di kawasan permukiman Perumahan Taman Victoria Sentul karena melakukan overstay lebih dari 60 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat," kata Ritus.

Kepala Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Danil Rachman menambahkan, petugas juga mengamankan seorang Warga Negara Belanda berinisial EMVB di kawasan Perumahan Bali Resort Rancabungur, Kabupaten Bogor, atas dugaan melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum dengan menodongkan air softgun kepada seorang karyawan toko, sehingga dikenakan tindakan keimigrasian berdasarkan Pasal 75 ayat (1). *

Dalam persidangan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI), PT ACR Bersatu Sejahtera memaparkan bahwa konflik ini berawal dari temuan internal terkait penggunaan dana perusahaan dan inventaris kerja yang diduga tidak sesuai peruntukan.

Perusahaan menegaskan bahwa perkara ini tidak dapat dipersempit sebagai sengketa ketenagakerjaan
semata, melainkan berkaitan langsung dengan dugaan penggelapan dana yang kini juga diproses melalui jalur hukum pidana. Fakta krusial diungkapkan oleh Devy, perwakilan bagian keuangan PT ACR Bersatu Sejahtera, saat memberikan keterangan di ruang sidang. 

“Jadi memang setelah saya lakukan audit dengan metode sederhana, ada dana ads serta inventaris yang tidak dibayarkan,” ujarnya. 

Temuan tersebut mencakup anggaran iklan serta pengadaan inventaris yang diajukan oleh Sekar Ayunda Gemintang, namun tidak pernah terealisasi
sebagaimana laporan internal yang seharusnya.
Keterangan ini memperkuat posisi perusahaan bahwa langkah pengakhiran hubungan kerja
tidak dilakukan secara gegabah.

Sebaliknya, keputusan tersebut diambil setelah muncul indikasi kuat penyalahgunaan dana dan aset perusahaan. Dalam konteks ini, dugaan penggelapan dana dan penyalahgunaan inventaris—apabila terbukti—merupakan pelanggaran serius terhadap kode etik dunia kerja, terlepas dari status hubungan kerja yang bersangkutan, baik sebagai karyawan tetap maupun freelance.

Kasus ini sekaligus menegaskan bahwa etika profesional bersifat lintas status. Tidak ada
pengecualian bagi pekerja remote atau kontraktor independen. Justru pada sistem kerja jarak jauh, integritas personal menjadi fondasi utama keberlangsungan kerja sama. Ketika prinsip tersebut dilanggar, dampaknya tidak hanya merugikan perusahaan, tetapi juga mencederai ekosistem kerja yang dibangun atas dasar kepercayaan.

Ironi muncul ketika dugaan pelanggaran tersebut justru dibalas dengan serangan hukum.Alih-alih menyelesaikan kewajiban dan klarifikasi atas temuan audit, Sekar Ayunda Gemintang melayangkan gugatan terhadap perusahaan.

Langkah ini dinilai sebagai upaya menggeser fokus perkara dari substansi dugaan penggelapan menjadi narasi konflik hubungan kerja. Padahal, PT ACR Bersatu Sejahtera telah menegaskan bahwa kasus ini
berjalan paralel dengan proses hukum pidana yang telah dilaporkan dan diverifikasi oleh aparat penegak hukum.

Sebagai platform digitalisasi arisan tradisional, ACR selama ini dikenal menjunjung tinggi prinsip transparansi dan kredibilitas. Dengan kepercayaan puluhan ribu member yang mempercayakan dana dan komitmen finansial mereka, perusahaan menilai bahwa standar etika yang diterapkan kepada pengguna harus terlebih dahulu ditegakkan secara tegas di internal organisasi.

PT ACR Bersatu Sejahtera menyatakan komitmennya untuk menjaga integritas sebagai nilai
non-negosiabel. Perkara ini diharapkan menjadi alarm bahaya bagi dunia usaha sekaligus
pengingat bagi seluruh pelaku kerja modern bahwa profesionalisme bukan sekadar kontrak
kerja, melainkan tanggung jawab moral dan etis yang melekat pada setiap individu.

Kapolres Bogor, AKBP Wikha Ardilestanto menyatakan, bahwa kedua tersangka pengedar yang ditangkap berinisial ID (43) dan MF (32), keduanya berasal dari Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor.

"Keduanya berperan menyimpan dan mengedarkan ganja," kata dia kepada wartawan di Mako Polres Bogor, Cibinong, Selasa (28/10/2025).

Baca Juga: Polres Bogor Temukan Senjata Api Ilegal dalam Penangkapan Sabu 63,47 Gram di Gunung Putri Bogor

Menurutnya, ganja yang berhasil disita didapatkan melalui pengiriman ekspedisi dari wilayah Provinsi Aceh.

"Ganja ini didapatkan melalui pengiriman ekspedisi dari wilayah Provinsi Aceh," terangnya.

Dua tersangka tersebut kini dijerat dengan Pasal 114 Ayat 2 dan Pasal 111 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman penjara paling singkat lima tahun dan paling lama hukuman mati.

Salah satu penangkapan besar yang menonjol dalam pengungkapan peredaran narkotika itu terjadi pada 17 Oktober 2025, di mana petugas menyita 2,23 kg sabu dalam satu kali tangkapan besar di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Kapolres Bogor, AKBP Wikha Ardilestanto menjelaskan, bahwa penangkapan peredaran narkotika tersebut merupakan bagian dari pengembangan kasus yang telah dimulai sebelumnya. 

Baca Juga: Polres Bogor Sita Barang Bukti Narkoba Senilai Rp5,8 Miliar, Selamatkan 82 Ribu Jiwa dari Bahaya Narkotika

Sebelumnya, barang bukti sabu lainnya juga diamankan dari lokasi-lokasi berbeda di wilayah Kabupaten Bogor.

“Penangkapan besar yang kami lakukan di Pasar Minggu Jakarta Selatan ini merupakan pengembangan dari pengungkapan sebelumnya di Gate Tol Gunung Putri, Kabupaten Bogor,” kata Wikha.

Ia mengatakan, tersangka yang diamankan dalam penangkapan besar ini berinisial HE (36) dan MS (42), mereka diduga terlibat dalam jaringan peredaran sabu yang berasal dari Sumatera, yang dikirim melalui sistem tempel.

Baca Juga: Polres Bogor Ungkap 114 Kasus Narkoba Selama Tiga Bulan, 155 Tersangka Ditangkap

“Dari hasil penyelidikan, kami mengetahui bahwa sabu ini berasal dari Sumatera dan diterima menggunakan sistem tempel,” ungkapnya.

Selanjutnya, dari keseluruhan barang bukti yang disita, diperkirakan nilainya mencapai sekitar Rp2 miliar..

Wikha menyebut, kedua tersangka peredaran narkotika itu kini dijerat dengan Pasal 114 Ayat 2 dan Pasal 112 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman mulai dari penjara5 tahun hingga hukuman mati.

Baca Juga: Gerebek Mini Laboratorium Narkoba, Polda Kepri Tetapkan 39 Tersangka dan Sita 5,5 Kg Sabu dan Serbuk Ekstasi Siap Edar

“Kepada kedua tersangka, kami jerat dengan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara minimal 5 tahun hingga hukuman mati,” tegasnya.

Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Made Gede Oka Uta mengungkapkan, bahwa dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku melakukan penganiayaan karena kesal terhadap perilaku korban yang dianggap tidak menuruti perintah.

"Motif berdasarkan keterangan si tersangka  karena korban tidak menuruti apa keinginan dari si tersangka, kadang disuruh makan tidak mau, kadang korban juga beberapa kali meminta uang jajan tidak diberi, akhirnya tersangka melakukan tindak kekerasan kepada korban," ungkap Made, Kamis (23/10/2025).

Baca Juga: Makam Bocah 6 Tahun Korban Dugaan Penganiayaan Ibu Tiri di Bojonggede Dibongkar, Polisi Temukan Luka di Kepala

Ia juga mempertimbangkan untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku, meski saat ini kondisi mentalnya masih dinilai stabil.

"Kita akan periksa, kami melihat tersangka cukup baik menjawab pertanyaan, nanti perkembangan akan kita sampaikan, perlu atau tidak," kata Made.

Diketahui, dari hasil ekshumasi yang dilakukan polisi bersama tim forensik RS Polri Kramat Jati, ditemukan luka parah di bagian kepala dan beberapa bagian tubuh korban yang diduga kuat akibat benturan benda tumpul.

Setelah sebelumnya sang ibu tiri RN (30) ditetapkan sebagai pelaku penganiayaan.

Polisi melakukan ekshumasi terhadap jenazah MAA, bocah 6 tahun yang diduga menjadi korban penganiayaan ibu tiri di Bojonggede.

Baca Juga: Bocah Enam Tahun di Bojonggede Bogor Meninggal Dunia Diduga Dianiaya Ibu Tiri 

Proses ekshumasi dilakukan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kalang Anyar, Desa Rawa Panjang, Kecamatan Bojonggede, Kamis (23/10/2025). 

Ekshumasi dilakukan untuk mendukung proses penyidikan terkait dugaan penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Made Gede Oka Uta menjelaskan, bahwa proses ekshumasi berjalan lancar dan dilakukan bersama tim forensik dari RS Polri Kramat Jati.

Baca Juga: Polisi Tetapkan Anak Kades di Klapanunggal Bogor Jadi Tersangka, Kasus Penganiayaan Terhadap Seorang Pemuda

"Kita melaksanakan proses ekshumasi gunanya untuk mendukung proses penyidikan yang telah kami laksanakan, perkara dugaan meninggalnya anak berusia 6 tahun yang kami duga dilakukan oleh ibu tirinya," ujar Made kepada wartawan.

Made menuturkan, proses pembongkaran makam dimulai sekitar pukul 10.00 WIB dan selesai pukul 11.15 WIB.

Dari hasil pemeriksaan awal tim forensik, polisi menemukan adanya luka pendarahan di bagian kepala yang mengarah pada penyebab kematian korban.

Baca Juga: Kasus KDRT Ibu dan Anak di Cibinong Berakhir Damai, Polres Bogor Tegaskan Sudah Sesuai Prosedur Hukum

“Kesimpulan sementara dari hasil proses yang baru dilakukan, kami mendapatkan ataupun tim dokter menjelaskan bahwa adanya pendarahan di bagian kepala yang itu kemungkinan besar penyebab meninggalnya korban," terang Made.

Selain luka di kepala, polisi juga menemukan sejumlah luka laiin di tubuh korban.

"Yang paling terlihat adalah lukadi bibir dan juga lebam-lebam di bagian punggung," ungkap Made.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, Made menegaskan bahwa penyebab kematian korban diyakini akibat kekerasan fisik yang dilakukan secara brutal dan diduga akibat kekerasan menggunakan benda tumpul.

Dalam penggerebekan dini hari itu, polisi mengamankan delapan pemuda beserta barang bukti berbahaya, mulai dari celurit hingga botol molotov.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol. Susatyo Purnomo Condro menyebut, bahwa kejadian bermula dari laporan warga sekitar yang resah dengan adanya keributan di lokasi. 

Baca Juga: Ungkap Kasus Tawuran Maut di Jasinga Bogor

Tim kepolisian kemudian mendatangi tempat kejadian perkara.

"Meskipun para pelaku sempat melarikan diri, seluruhnya berhasil diamankan setelah pengejaran. Pelaku yang diamankan MF (24), A (24), AM (29), GR (16), MR (23), JA (24), YF (24), dan KR (22)," ujarnya dikutip dari keterangannya, Senin (20/10/2025).

Ia menyebut, barang bukti yang disita berupa 6 celurit, 1 botol molotov, 12 klip tembakau sintetis (diduga sinte), 1 alat hisap sabu (bong), 1 dompet, 1 kartu pelajar, dan uang tunai Rp10.000. 

Baca Juga: Ungkap Kasus Tawuran Berdarah di Jasinga, Polres Bogor Tangkap Pelaku Pembacokan

Seluruh pelaku tawuran dan barang bukti kini diamankan di Polsek Senen untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

Susatyo mengatakan, ketika ditemukan celurit, molotov, dan narkoba, ini bukan lagi soal kenakalan remaja. 

"Ini bentuk kriminalitas jalanan yang membahayakan masyarakat," ujarnya.

Baca Juga: Diduga Hendak Tawuran, Tiga Remaja Diamankan di Polsek Bogor Selatan

"Kami ingin mengajak semua pihak, khususnya orang tua dan komunitas, untuk bersama-sama membimbing dan memberikan jalan yang benar agar generasi muda bisa tumbuh menjadi pribadi yang produktif dan bermanfaat," imbuhnya.

Dari hasil penangkapan jaringan narkoba lintas provinsi itu, Polisi menaangkap tujuh tersangka dan menyitya 17 kilogram sabu dan 19 kilogram ganja, serta satu senjata api rakitan sebagai barang bukti. 

"Total barang bukti yang kami amankan adalah 17 kilogram sabu dan 19 kilogram ganja. Selain itu, satu senjata api rakitan juga turut disita dari tangan tersangka," ungkap Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan di Mapolda Jabar, Kamis (16/10/2025).

Baca Juga: Polda Jabar Bongkar Jaringan Narkoba Internasional Mencakup Tiga Negara, Berikut Ini Modusnya

Kombes Pol Hendra mengatakan, pengungkapan jaringan narkoba lintas provinsi menjadi bukti keseriusan kepolisian dalam memberantas jaringan narkoba yang kian masif menyebar, terutama di kalangan usia produktif. 

Para tersangka kini tengah menjalani proses hukum lebih lanjut.

"Atas perbuatannya, ketujuh tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 132 ayat (1). Ancaman hukumannya tidak main-main hukuman mati, penjara seumur hidup, atau denda maksimal Rp10 miliar," bebernya.

Baca Juga: Polda Jabar Ungkap Jaringan Narkoba Jenis Sabu dan Tembakau Sintetis, Dua Tersangka Ditangkap di Bogor

Pihak Polda Jabar mengimbau masyarakat untuk terus waspada dan melaporkan jika menemukan aktivitas mencurigakan terkait narkoba di lingkungan sekitar. 

"Upaya pemberantasan narkoba membutuhkan kerja sama semua pihak, terutama untuk melindungi generasi muda dari ancaman serius ini," katanya.

Pengelola Bandung Zoo dijatuhi vonis dalam kasus korupsi lahan milik Pemerintah Kota Bandung yang menyebabkan kerugian negara hingga puluhan miliar rupiah.

Selain pidana penjara, dua petinggi Bandung Zoo, yaitu Raden Isma Bratakusuma  dan Sri masing-masing dijatuhi hukuman 7 tahun penjara oleh Majelis Hakim yang diketuai Rachmawati.

Baca Juga: Pengelola Bandung Zoo Gugat Walikota Bandung ke Pengadilan Negeri

Selain pidana penjara, keduanya juga dikenai denda Raden Isma sebesar Rp10 miliar, dan Sri Devi sebesar Rp10 miliar.

Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), yang menuntut 15 tahun penjara kepada pengelola Bandung Zoo tersebut.

Dalam amar putusannya, hakim menyatakan, keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi terkait penguasaan lahan milik Pemerintah Kota Bandung tanpa membayar sewa selama bertahun-tahun. 

Baca Juga: Polemik Kepengurusan Bandung Zoo Berakhir Ricuh, Dua Kubu Bentrok

Akibatnya, negara mengalami kerugian hingga puluhan miliar rupiah.

Kuasa hukum terdakwa, Efran Helmi Juni menyatakan, pihaknya menghormati keputusan majelis hakim, namun tidak menutup kemungkinan akan menempuh langkah hukum lanjutan.

"Kami menghormati putusan ini. Namun tentu akan kami pelajari lebih lanjut untuk menentukan sikap ke depan," kata Efran kepada awak media, Kamis (16/10/2025).

Baca Juga: Enam Aset Milik Kebun Binatang Bandung Disita Kejati, Ini Alasannya

Kasus dugaan korupsi itu mencuat sejak 2021, setelah adanya temuan audit dari Pemerintah Kota Bandung dan laporan masyarakat terkait status lahan seluas 14 hektare Bandung Zoo yang selama ini dikelola oleh YMT.

Lahan yang berada di kawasan Tamansari itu sejatinya merupakan aset milik Pemkot Bandung, yang dikerjasamakan pengelolaannya dengan YMT sejak puluhan tahun lalu. 

Namun dalam perjalanannya, YMT diduga tidak membayar sewa lahan dan secara sepihak menyewakan sebagian area untuk kepentingan komersial tanpa izin resmi dari pemerintah.

Aksi pembobolan toko elektronik yang terjadi pada Jumat, 26 September 2025 dini hari itu menyebabkan kerugian mencapai Rp153 juta. 

Kapolresta Bandung, Kombes Pol Aldi Subartono mengungkapkan, kasus pembobolan toko elektronik tersebut diketahui pertama kali oleh karyawan toko, Muhammad Rendi, pada pagi harinya sekitar pukul 07.30 WIB. 

Baca Juga: Pelaku Pembobolan Rumah Kosong yang Ditinggal Mudik di Meruyung Depok Dibekuk Polsek Cinere

Ia mendapati pintu depan toko dalam keadaan rusak dan sejumlah barang elektronik hilang.

“Setelah menerima laporan, tim Polsek Katapang bersama Satreskrim Polresta Bandung langsung melakukan olah TKP dan penyelidikan. Dari hasil penyidikan manual dan saintifik, kami berhasil mengidentifikasi serta menangkap para pelaku,” kata Aldi, Rabu (15/10/2025).

Dari hasil penyelidikan, polisi terlebih dahulu menangkap Ridwan (26) di Pasar Caringin, Kota Bandung, pada 6 Oktober 2025.

Baca Juga: Tiga Pelaku Pembobolan Mesin ATM di Gunung Putri Diringkus, Satu Orang Masih Diburu

Pengembangan kasus kemudian mengarah pada empat tersangka lain, yaitu Tedi (39), Alan (39), Gilang, dan Asep (25), yang ditangkap di kontrakan Blok AC, Babakan Ciparay, Kota Bandung, pada 7 Oktober 2025 dini hari.

Para pelaku diketahui telah merencanakan aksi pembobolan toko elektronik itu di kontrakan milik Alan.

Mereka berangkat menuju lokasi menggunakan sepeda motor Honda Beat hitam.

Baca Juga: Ditinggal Salat Tarawih, Kawanan Maling Bobol Rumah di Mekarwangi

Sebelum membobol KSP Gadai, komplotan ini juga sempat menjebol warung kelontong di sekitar lokasi dan mengambil 500 bungkus rokok.

Setibanya di toko elektronik, Tedi dan Alan mencongkel pintu depan menggunakan obeng, lalu mencoba membuka brankas namun gagal.

Keduanya kemudian menghubungi Ridwan dan Gilang agar membawa dua linggis untuk membantu membuka brankas. Dari dalam toko, para pelaku berhasil menggondol 67 unit handphone berbagai merek serta lima laptop. 

Seorang warga yang berniat melerai pengeroyokan dilaporkan meninggal dunia pada Selasa (14/10/2025).

Peristiwa tragis itu terekam oleh kamera warga dan viral di media sosial. Dalam video yang beredar, terlihat ketegangan tinggi antara kedua belah pihak yang berujung pada kekerasan fisik.

Baca Juga: Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Premanisme

Kapolres Cimahi, AKBP Niko Nurallah Adi Putra, membenarkan insiden tersebut saat dikonfirmasi pada Rabu (15/10/2025).

“Jadi benar beberapa waktu lalu terjadi keributan di Desa Wangunjaya, Kecamatan Cikalongwetan,” kata Niko.

Menurutnya, kejadian bermula dari upaya penagihan utang oleh kelompok debt collector terhadap seorang warga berinisial H (35).

Baca Juga: Polsek Cileungsi Amankan Sejumlah Debt Collector Dalam Giat Operasi Pekat

Penagihan tersebut terkait tunggakan cicilan yang belum dibayarkan oleh istri H. Ketika para debt collector berpapasan dengan H di sebuah gang, terjadi adu mulut yang berujung pada pengeroyokan.

“Di sana langsung cekcok serta terjadi pengeroyokan yang dilakukan tiga orang serta lima orang lainnya menghalangi warga yang akan membantu,” jelas dia.

Keributan semakin memanas. H sempat melarikan diri ke Jalan Cisomang untuk meminta pertolongan warga.

Baca Juga: Dua Debt Collector Dibekuk Polisi Usai Aniaya Warga Rancabungur Pakai Pacul

Keluarga H, yakni DH (40), SR (23), dan Y (55), berusaha melerai keributan. Namun naas, mereka justru turut menjadi sasaran kekerasan oleh para debt collector.

Korban Y yang saat itu dibonceng oleh SR terjatuh setelah sepeda motornya diduga ditendang oleh para pelaku.

Usai terjatuh, Y sempat berjalan ke rumah sambil mengeluh sakit di bagian dada dan sesak napas.

Baca Juga: Video : Keributan Antara Warga dengan Debt Collector di Gunung Putri

Warga sekitar segera memberikan pertolongan dengan membawanya ke dalam rumah. Namun tak lama berselang, Y menghembuskan napas terakhir.

Pihak keluarga menyebutkan bahwa Y memang memiliki riwayat penyakit jantung, dan memutuskan untuk tidak dilakukan autopsi.

Polisi menyatakan sedang mendalami kasus ini lebih lanjut, dan telah mengidentifikasi para pelaku yang terlibat dalam insiden tersebut.

Baca Juga: Ungkap Kasus Dugaan Pembunuhan TKW Asal Garut, Satreskrim Polres Cimahi Dalami Motif Pelaku

“Dalam peristiwa itu juga Satreskrim Polres Cimahi juga telah mengamankan lima orang, dan masih mendalami perannya masing masing,” katanya.

Halim Kalla yang saat itu selaku  Presiden Direktur PT BRN saat itu, ditetapkan sebagai tersangka oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Bareskrim Polri.

Penetapan tersangka Halim Kalla itu dilakukan setelah serangkaian penyelidikan dan gelar perkara yang menemukan adanya indikasi kuat tindak pidana korupsi dalam proyek PLTU yang seharusnya menjadi bagian dari upaya penguatan kelistrikan nasional.

Baca Juga: Telusuri Transaksi Keuangan Kasus Dugaan Korupsi BJB, KPK Libatkan PPATK Perkuat Analisis

Selain Halim Kalla, Kortas Tipikor Bareskrim Polri juga menetapkan tiga tersangka lainnya dalam korupsi proyek pembangunan PLTU di Kalimantan Barat itu.

Salah satu tersangka merupakan Dirut PLN 2008-2009 Fahmi Mochtar (FM),, selain itu juga RR selaku Dirut PT BRN, dan HYL selaku PT Praba. Para tersangka belum ditahan.

Kasus berpusat pada proyek PLTU di Mempawah, Kalbar, yang dimulai pada tahun 2008 namun tidak pernah rampung hingga batas waktu yang ditentukan.

Baca Juga: PLN Terus Dorong Pemanfaatan FABA PLTU, Bahan Baku Industri Murah dan Mampu Reduksi Emisi Hingga 44%​

Menurut hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian negara akibat proyek yang mangkrak ini ditaksir mencapai angka fantastis, yaitu lebih dari Rp1,3 triliun. 

Sebagian besar pembangunan dan peralatan PLTU dilaporkan terbengkalai, rusak, dan berkarat sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh PT PLN (Persero).

​Modus operandi yang diungkap oleh penyidik melibatkan dugaan kolusi dan pengaturan kontrak sejak awal perencanaan proyek pembangunan PLTU. 

Baca Juga: Kasus Dugaan Korupsi RPTKA Kemnaker, KPK Sita Dua Bangunan Salah Satunya di Wilayah Sentul Bogor

Modus utamanya adalah dugaan kesepakatan dan penyelewengan dalam proses lelang dan pelaksanaan kontrak.

Kakortas Tipikor Polri, Irjen Cahyono Wibowo menjelaskan,  modus indikasi tindak pidana korupsi telah terdeteksi sejak proses perencanaan awal melalui adanya korespondensi dan kesepakatan ilegal. 

"Permufakatan ini bertujuan untuk mengatur pemenangan tender. Akibat dari penandatanganan kontrak dan serangkaian pengaturan setelahnya, proyek mengalami keterlambatan yang signifikan, sehingga kontrak harus diadendum berulang kali dalam kurun waktu 2008 sampai 2018," jelasnya, Selasa (7/10/2025).

Baca Juga: Ditreskrimsus Polda Jabar Ungkap Kasus Tindak Pidana Korupsi Bantuan Petani di Karawang

"Kami juga akan mengeluarkan pencegahan kepergian ke luar negeri," lanjut Irjen Cahyono Wibowo.

Selain Halim Kalla, lanjutnya, pencekalan ke luar negeri itu juga berlaku untuk  mantan Direktur PLN 2008–2009, Fahmi Mochtar serta dua orang lainnya, RR dan HYL, yang juga jadi tersangka dalam kasus korupsi PLTU tersebut. 

"Permohonan cekal ini tengah diajukan penyidik kepada pihak Imigrasi," ucapnya.
​

Pemeriksaan Ustad Evie Effendi, salah satu ustad  kondang di Bandung itu berlangsung 1,5 jam.

Meski begitu, Evie Effendi belum ditetapkan tersangka, polisi akan kembali melakukan pemeriksaan saksi saksi kembali.

Baca Juga: Polisi Periksa Ustad Evie Effendi Kasus Dugaan Kekerasan Terhadap Anak Kandungnya

Kasatreskrim Polrestabes Bandung, AKBP Abdul Rahman mengatakan, korban sendiri dan sejumlah saksi memang sudah dilakukan  pemeriksaan pada pekan kemarin.

"Dan kasus ini  sudah naik ketahap penyidikan,"katanya.

Diketahui, korban selaku anak Evie Effendi bernama Nazwa Amalia Tsaqib memang telah melaporkan tindak KDRT yang diduga dilakukan oleh ayahnya ke Satreskrim Polrestabes Bandung pada 4 Juli 2025 lalu.

Penyitaan mobil Mercedes-Bnez milik Ridwan Kamil itu dilakukan sebagai bagian dari penyelidikan dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank BJB.

Mobil keluaran tahun 1972 itu diketahui disimpan di sebuah bengkel restorasi di kawasan Gegerkalong, Kota Bandung. 

Baca Juga: Kuasa Hukum Ridwan Kamil Bantah Lisa Mariana Dapat Aliran dana Iklan Bjb

Berdasarkan informasi yang dihimpun, mobil tersebut dibeli Ridwan Kamil dari Ilham Akbar Habibie, putra Presiden ke-3 RI BJ Habibie, dengan nilai transaksi mencapai Rp2,6 miliar. 

Namun, baru dibayarkan separuhnya, yakni sebesar Rp1,3 miliar.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengkonfirmasi, bahwa uang hasil penjualan mobil Mercedez-Bens milik Ridwan Kamil tersebut telah dikembalikan oleh Ilham Akbar Habibie ke KPK pada Selasa (30/9), sebagai bentuk kerja sama dalam pengusutan kasus korupsi itu.

"Dengan demikian aset yang sebelumnya diamankan an disita oleh penyidik, dalam hal tersebut kepemilikannya masih dua pihak, Namun, karena IH sudah mengembalikan sejumlah uang yang sudah dibayarkan oleh RK dalam pembelian mobil antik tersebut. Sehingga, nantinya mobil itu akan dikembalikan kepada IH, karena sudah mengembalikan (pembayaran) dan sudah dilakukan penyitaan uang sejumlah Rp1,3 miliar yang merupakan pembayaran yang dilakukan RK, " kata Budi kepada wartawan, Selasa (30/9/2025)

Baca Juga: Ridwan Kamil Bantah Soal Deposito Miliknya Senilai Rp70 Miliar, Ini Sanggahannya

Mercedes-Benz klasik itu diketahui sedang menjalani proses restorasi total di bengkel tersebut sejak tiga tahun terakhir. 

Proses perbaikan mencakup bagian kaki-kaki, mesin, hingga bodi kendaraan secara keseluruhan.

Ade, salah satu pemilik bengkel, mengaku kaget ketika tiba-tiba didatangi tim KPK untuk menyita mobil tersebut. 

Baca Juga: Buntut Kasus Korupsi Bank BJB: KPK Tetapkan Lima Orang Tersangka

Ia menyebut, bahwa saat penyitaan, mobil dalam kondisi hampir selesai direstorasi dan tinggal menunggu pengapian untuk dapat dijalankan.

"Kami kaget tiba-tiba KPK datang ke bengkel, katanya mobil ini disita. Kami juga sempat diperiksa sebagai saksi. Mobil ini memang sedang dalam tahap akhir restorasi," kata  Ade saat ditemui di bengkel, Rabu (1/10/2025).

Menurutnya, proses restorasi berjalan lama karena terkendala ketersediaan suku cadang. 

Baca Juga: Usai Rumah Ridwan Kamil, Giliran Kantor Pusat Bank BJB Digeledah Penyidik KPK

Apalagi, mobil jenis ini memiliki nilai historis tinggi karena merupakan model yang sama dengan yang pernah digunakan BJ Habibie semasa hidupnya.

KPK berencana membawa mobil tersebut dalam minggu ini sebagai bagian dari barang bukti dalam proses hukum lebih lanjut.

Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari Ridwan Kamil terkait keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank BJB.

Baca Juga: Kasus Dugaan Korupsi RPTKA Kemnaker, KPK Sita Dua Bangunan Salah Satunya di Wilayah Sentul Bogor

Penyidikan terhadap dugaan korupsi di Bank BJB masih terus berkembang. 

KPK menyatakan akan menelusuri aliran dana dan aset-aset lain yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut.

Dengan dalih melakukan penggeledahan narkotika, polisi gadungan itu menodongkan senjata rakitan dan memborgol korban yang sedang beristirahat dini hari pada 20 September 2025.

Alih-alih menemukan narkoba, polisi gadungan itu malah membawa kabur sepeda motor dan seluruh barang bawaan dua remaja asal Jakarta yang hendak kemping ke Gunung Gede tersebut.

Baca Juga: Tangkap Polisi Gadungan Pelaku Kekerasan Seksual, Polisi: Modus Kenalan di Aplikasi Kencan

“Saat beristirahat di daerah Pancasan, pelaku mendatangi korban dan mengaku sebagai polisi, dan menggeledah korban,” jelas Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota Kompol Aji Riznaldi, Senin (29/9/2025).

“Setelah digeledah, tidak ditemukan barang mencurigakan. Namun kedua pelaku malah membawa kabur motor dan seluruh barang bawaan korban,” lanjutnya.

Korban kemudian melapor kepada orang tua mereka dan selanjutnya kasus ini dilaporkan ke pihak kepolisian.

Baca Juga: Manfaatkan Teknologi AI, Pemuda Asal Sukabumi Menyamar Jadi Polisi Gadungan, Polisi: Tipu Warga Hingga Ratusan Juta 

Polresta Bogor Kota bersama tim Resmob Polda Jawa Barat langsung melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana pencurian itu.

“Setelah mendapatkan laporan tersebut pada tanggal 20 September Kita melakukan penyelidikan, dan pada tanggal 27 September kami berhasil mengamankan dua pelaku beserta barang bukti,” ujarnya.

Dari tangan polisi gadungan itu, diamankan sejumlah barang bukti, antara lain, satu pucuk senjata rakitan jenis revolver, lima butir peluru kaliber 38 mm, satu borgol dalam kondisi terlepas, Dua unit handphone milik korban, satu unit sepeda motor Honda Scoopy, barang-barang milik korban, serta satu unit kendaraan yang digunakan pelaku.

Baca Juga: Rilis Kasus Pencurian Dengan Kekerasan Polisi Gadungan di Bogor

“Senjata yang digunakan pelaku adalah rakitan, dan berdasarkan keterangan tersangka, senjata tersebut didapatkan dari orang tuanya,” jelas Aji.

Kasus dugaan begal itu viral awalnya memicu kekhawatiran masyarakat setelah video sopir truk asal Babakan Asih, Gama Eriandi, tersebar di media sosial.

Setelah dilakukan penyelidikan dan pertemuan kedua belah pihak, Polisi memastikan empat orang yang sempat menghadang truk bukan komplotan begal, melainkan korban penyerempetan kendaraan.

Baca Juga: Viral! Sopir Truk di Jalan Soekarno-Hatta Bandung Ngaku Dicegat Begal

Sopir truk pun membuat video klarifikasi dan permintaan maaf untuk meredam kegaduhan di media sosial.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ade Sapari memastikan bahwa empat orang yang sempat menghadang truk tersebut bukanlah komplotan begal.

“Bukan, bukan pembegalan,” kata  Ade Sapari saat dikonfirmasi , Senin (29/9/2025).

Baca Juga: Polsek Dramaga dan Sat Reskrim Polres Bogor Ringkus Pelaku Pembegalan Ojol

Diduga kejadian tersebut merupakan kesalahpahaman antara sopir truk dengan pengemudi dan empat penumpang mobil SUV putih yang memberhentikan truk tersebut.

“Nah sebetulnya yang terjadi setelah semuanya ditelusuri, ternyata semua kesalah pahaman,” kata Gama dalam video klarifikasi  Senin, (29/9/2025).

Pengemudi dan tiga penumpang mobil itu sebelumnya sempat mengalami peristiwa penyerempetan dan menduga bahwa truk milik sang sopir yang menyerempet mobil mereka. Sehingga mereka berusaha menahan truk tersebut agar tidak kabur.

Baca Juga: Pembegalan Kembali Terjadi di Jalan Lingkar Galuga, Camat Cibungbulang Serukan Warga Tingkatkan Kewaspadaan

“Alasan mereka menghadang saya ternyata sebelumnya terlibat penyerempetan mobil. Setelah terjadi penyerempetan mobil, dikira mereka, truk saya yang menyerempet mereka dan akhirnya mereka menahan saya,” ucap dia.

Gama yang terlanjur panik karena kondisi jalanan yang sepi akhirnya mengira bahwa empat orang yang keluar dari mobil merupakan komplotan begal dan akhirnya merekam kejadian tersebut hingga viral di media sosial.

“Dan saya kabur karena saya menduga mereka itu adalah komplotan begal, ternyata bukan,” cetus Gama.

Baca Juga: Seorang Driver Ojol Jadi Korban Pembegalan di Jalan Bengawan Kota Bandung, Aksi Pelaku Terekam CCTV

“Dan di sini sebetulnya terjadi kesalahpahaman. Setelah ditelusuri semua, setelah terjadi ini semua saya dipertemukan kedua belah pihak, sama pihak yang diduga begal itu. Dan dijelaskan semuanya, akhirnya kita saling memaafkan satu sama lain,” tambah dia.

Ia juga memohon maaf jika videonya telah membuat keributan dan gaduh di media sosial.

Akibat penyerangan itu, dua warga mengalami luka serius setelah diserang oleh dua orang pelaku tak dikenal.

Kanitreskrim Polsek Rancasari, Ipda Widodo Supratman mengatakan, bahwa hanya butuh 2 jam terduga pelaku penyerangan sudah berhasil diamankan.

Baca Juga: Polres Bogor Amankan 17 Terduga Provokator Rencana Penyerangan Mako Satlat Brimob Cikeas

"Dua pelaku utama penyerangan kini telah kami amankan dan mendekam di sel tahanan Polsek Rancasari. Barang bukti berupa satu bilah golok dan stik golf juga turut diamankan sebagai alat yang digunakan dalam aksi penyerangan tersebut," jelas dia, Minggu (28/9/2025).

Ipda Widodo mengatakan, kejadian tersebut sempat terekam kamera pengawas (CCTV). 

Dalam rekaman terlihat kepanikan warga saat dua pelaku datang menggunakan sepeda motor dan langsung menyerang sekelompok pemuda yang sedang berkumpul di sebuah pos ronda.

Baca Juga: Anggota LSM di Bandung Jadi Korban Luka Sayatan Pisau Cutter, Pelaku Masih Diburu

Pelaku menggunakan senjata tajam berupa golok serta stik golf dan secara brutal menyerang warga yang ada di lokasi. 

Seorang korban berinisial H mengalami luka robek sepanjang 10 sentimeter di bagian punggung kiri. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif.

"Tak berhenti di situ, kedua pelaku melanjutkan aksi penyerangan ke lokasi kedua di sekitar Borma Cipamongkolan. Seorang warga lainnya yang sedang membeli rokok menjadi korban selanjutnya, mengalami luka sabetan di bagian lengan kiri," katanya.

Baca Juga: Pelaku Penyerangan Pegawai SPBU Klapanunggal Berhasil Diamankan 

Widodo mengatakan, aksi tersebut menimbulkan kepanikan luar biasa. 

Warga sekitar berhamburan menyelamatkan diri, bahkan beberapa di antaranya terlihat melompati pagar rumah demi menghindari serangan.

"Akibat perbuatannya, para pelaku terancam dijerat dengan pasal tindak pidana penganiayaan berat dan dapat dikenai hukuman maksimal lima tahun penjara," katanya.

Baca Juga: Satu Orang di Tegalega Luka-Luka Kena Bacok Diduga Oleh Gengster

Dia mengatakan, peristiwa penyerangan itu menjadi peringatan keras akan pentingnya keamanan lingkungan, terutama pada malam hari. 

"Kepolisian mengimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan serta melaporkan setiap aktivitas mencurigakan di sekitar tempat tinggal mereka," katanya.

"Sampai saat ini sudah ada 30 perkara (beras oplosan) dan ada 36 tersangka," kata Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol. Helfi Assegaf kepada wartawan, Kamis (25/9/2025).

Dia menambahkan, sudah ada du tersangka kasus beras oplosan yang dilimpahkan ke Kejaksaan selaku jaksa penutut umum (JPU). 

Baca Juga: Beras Oplosan Ditarik, Pramono Pastikan Stok Beras Jakarta Masih Aman

"Dua tersangka itu yang ditangani oleh penyidik Polda Jawa Barat dan Polda Riau," bebernya.

Dia menambahkan, seluruh pihak distributor beras premium yang terlibat pun sudah dilakukan pemeriksaan. 

Bahkan, tersangka yang sudah ditetapkan namun belum ditahan juga terus diproses.

Baca Juga: Cegah Beras Oplosan, DKP Bogor: Pengawasan Ketat dan Penyederhanaan Klasifikasi Beras Harus Jadi Perhatian

"Belum, masih proses. Masih proses, kita koordinasi terus dengan JPU. (Pemeriksaan) Sudah semua," katanya.

Meski hasil tes DNA dari Bareskrim Polri menyatakan tidak ada hubungan biologis antara keduanya, proses hukum tetap berlanjut.

Agenda sidang kali ini adalah penyerahan bukti dari pihak penggugat.

Baca Juga: Kuasa Hukum Ridwan Kamil Bantah Lisa Mariana Dapat Aliran dana Iklan Bjb

Namun, enam bukti yang diajukan kuasa hukum Lisa Mariana berupa tangkapan layar percakapan dan potongan gambar dari video call ditolak oleh majelis hakim, karena dinilai belum memenuhi syarat formil dan harus diperbaiki.

“Ada sedikit perubahan, jadi sidang ditunda minggu depan. Kami akan lengkapi dan tambahkan bukti, termasuk dokumen jaringan yang memperkuat keabsahan,” kata Fredy Simamora, kuasa hukum Lisa Mariana, Senin (22/9/2025).

Pihak Lisa berencana menambahkan dokumen tambahan berupa data koneksi jaringan (APN) untuk memperkuat keabsahan bukti digital yang diajukan.

Baca Juga: Bareskrim Polri Secara Resmi Umumkan Hasil Tes DNA Ridwan Kamil dan Lisa Mariana, Ini Hasilnya !

Sementara itu, kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar Butar menyatakan, pihaknya siap menghadapi semua bukti yang diajukan Lisa Mariana dan akan memberikan bukti tandingan yang lebih kuat.

“Kami menunggu pembuktian yang sahih dari pihak penggugat. Kami siap jawab semuanya dengan bukti-bukti yang valid,” katanya.

Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembuktian lanjutan dari pihak penggugat.

Baca Juga: Usai tak Hadir Alasan Sakit, Senin Sore Lisa Mariana Kembali Jalani Pemeriksaan Lanjutan di Polda Jabar

Pihak tergugat masih menunggu pembuktian formil yang sahih sebelum menyampaikan jawaban resmi di persidangan.

Sebagai informasi, kasus ini bermula dari klaim Lisa Mariana yang mengaku memiliki anak dari hubungan dengan Ridwan Kamil.

Namun, hasil tes DNA yang dilakukan Bareskrim Polri menyatakan tidak ada hubungan biologis. Meski begitu, Lisa Mariana tetap melanjutkan gugatan perdata dengan tuduhan perbuatan melawan hukum.

Kasatreskrim Polres Cianjur, Kompol Nova Bhayangkara menjelaskan bahwa korban, LH (39), berkenalan dengan pelaku melalui aplikasi Badoo pada Mei 2025. Untuk meyakinkan korban, pelaku mengaku sebagai anggota BIN.

Nova menjelaskan, korban bertemu dengan anggota BIN gadungan itu pada 25 Agustus 2025 lalu, saat korban datang ke Cianjur.

Baca Juga: Tangkap Polisi Gadungan Pelaku Kekerasan Seksual, Polisi: Modus Kenalan di Aplikasi Kencan

Keduanya menginap selama dua hari di sebuah hotel di Jalan Dr. Muwardi.

Namun, pada Rabu pagi, saat korban sedang mandi, pelaku melarikan diri dengan membawa sejumlah barang berharga.

Anggota BIN gadungan itu membawa barang korban berupa satu unit ponsel Samsung A24, satu laptop HP, dua cincin emas kuning, dua cincin emas putih, dan satu gelang emas.

“Total kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah,” jelas Nova, dikutip dari keterangannya, Minggu (21/9/2025).

Baca Juga: Manfaatkan Teknologi AI, Pemuda Asal Sukabumi Menyamar Jadi Polisi Gadungan, Polisi: Tipu Warga Hingga Ratusan Juta 

Setelah menerima laporan, polisi segera melakukan penyelidikan dengan memeriksa CCTV hotel dan mengumpulkan keterangan saksi.

Keberadaan pelaku anggota BIN gadungan itu akhirnya terdeteksi di rumah mertuanya di Desa Sukamulya, Kecamatan Warungkondang.

“Kamis dini hari kemarin pelaku diamankan, dan menyita sejumlah barang bukti, termasuk KTP, ponsel, perhiasan, surat gadai ponsel korban, serta atribut palsu yang menyerupai identitas BIN,” jelas dia.

Atas perbuatannya, MA dijerat Pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara. Saat ini, pelaku ditahan di Mapolres Cianjur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

“Serta menyita barang bukti narkotika yang terdiri dari ribuan gram sabu, puluhan ribu butir ekstasi, hingga pengungkapan mini laboratorium narkotika di Batam,” jelas Kapolda Kepri Irjen. Pol. Asep Safrudin kepada wartawan, Selasa (16/9/25). 

Ditambahkan Dirresnarkoba Polda Kepri Kombes. Pol. Anggoro Wicaksono, pada Agustus 2025, telah diungkap 21 kasus, termasuk dua kasus limpahan dari Bea Cukai Batam, dengan jumlah tersangka sebanyak 27 orang.

Baca Juga: Polda Jabar Bongkar Jaringan Narkoba Internasional Mencakup Tiga Negara, Berikut Ini Modusnya

Dari hasil pengungkapan tersebut, barang bukti yang diamankan terdiri dari 877,81 gram sabu, 1.313 butir ekstasi, 11 paket sinte gorila, 663 butir happy five, dan 9 butir etomidate.

“Beberapa kasus menonjol di bulan Agustus antara lain penyelundupan narkotika di Bandara Hang Nadim Batam, penggerebekan pengedar sabu di kawasan Tanjung Riau dan Windsor Square Batam, serta penangkapan seorang warga negara Malaysia dengan barang bukti cairan vape yang mengandung sinte gorila,” ujarnya.

Dari sembilan kasus tersebut, ujarnya, empat kasus menonjol berhasil diungkap, di antaranya adalah jaringan peredaran sabu lintas wilayah di Batam yang melibatkan tersangka berinisial AA, H, dan RD dengan barang bukti lebih dari 1,8 kilogram sabu.

Baca Juga: BNNP Jabar Ungkap Lokasi Pengedar Narkoba di Ciwidey Bandung, Tersangka Membeli Ganja via Medsos

Kasus menonjol lainnya yaitu penggerebekan sebuah mini laboratorium narkotika di kawasan Tanjung Piayu, Batam, yang menyita barang bukti sabu seberat 5,5 kilogram, serbuk ekstasi seberat 556,3 gram, serta berbagai bahan kimia dan peralatan produksi narkotika.

Dia menjelaskan, secara keseluruhan, sejak awal tahun hingga 16 September 2025, Ditresnarkoba Polda Kepri mencatat capaian pengungkapan 216 kasus dengan 298 tersangka.

Barang bukti yang berhasil diamankan sepanjang tahun ini meliputi 127.638,04 gram sabu, 2.634,61 gram ganja kering, 73.420 butir ekstasi, 556,3 gram serbuk ekstasi, 5.726 gram MDMB 4en PINACA, 1.000 gram heroin, 11 paket sinte gorila, 1.254 butir happy five, 3.273,38 gram ketamin, 405,8 gram happy water, serta 4.693 butir etomidate.

Pelaku terduga copet di angkot itu diamankan warga di daerah Pancasan, Bogor Barat.

Humas Polresta Bogor Kota, Ipda Eko Agus mengatakan, bahwa kejadian copet itu terjadi ketika korban berinisial SR naik angkot dari kawasan Empang menuju rumahnya di Pancasan Bogor.

Baca Juga: Polisi Amankan Terduga Pelaku Pencopetan di Pintu Tol Ciawi

"Saat korban turun dari angkot, ia sempat dihalang-halangi oleh seorang pria, namun tidak menyadari adanya tindakan mencurigakan. Korban baru menyadari HPnya telah raib setelah tiba di rumah," ujarnya.

Selain itu, Eko juga mengatakan, bahwa suami korban kemudian melacak posisi HP dan menemukan bahwa ponsel tersebut berada di tangan dua orang terduga pelaku.

Salah satunya berhasil diamankan dan diketahui berinisial S, sedangkan rekannya, R, kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Baca Juga: Gerak Cepat, Polisi Tangkap Pelaku Percobaan Copet Viral di SSA Kota Bogor

Dari hasil pemeriksaan, pelaku S mengaku telah melakukan aksi copet di angkot sebanyak dua kali pada hari yang sama.

Aksi pertama dilakukan di angkot dengan mengambil uang tunai sekitar Rp500.000 dari penumpang di rute CAW hingga Tajur.

Aksi kedua adalah milik SR, yang dicopet di angkot, dan  berhasil diamankan warga.

"Korban yang sedang mencari HPnya mendapati pelaku masih memegang ponselnya. Korban lantas berteriak ‘maling’, sehingga warga sekitar langsung mengamankan pelaku dan menyerahkannya ke Polsek Bogor Barat," terang Eko.

Baca Juga: Tertangkap Basah, Seorang Pria yang Diduga Copet pada Helaran HJB ke-542 Diringkus Polisi

Selain itu, pada kejadian tersebut, pihak kepolisian menyita satu unit handphone dan satu sepeda motor yang digunakan pelaku.

Kasi Humas Polresta Bogor Kota, Ipda Eko Agus mengatakan, dari hasil penggerebakan, petugas menangkap pelaku oplos gas subsidi di Tanah Sareal, lengkap dengan alat suntik dan segel palsu.

"Saat petugas tiba di lokasi, dua pria, D dan FKA  sedang melakukan penyuntikan gas yang disubsidi pemerintah," kata Ipda Eko, Minggu (14/9/2025).

Baca Juga: Rumah Kontrakan Pengoplos Gas Subsidi di Cileungsi Bogor Digrebek Polisi

Eko mengatakan, kedua pelaku diamankan ketika sedang oplos gas subsidi dari tabung 3 kg ke tabung 12 kg.

"Para terduga pelaku langsung dibawa ke Polsek Tanah Sereal, dan kita amankan barang bukti as ukuran 3 kilogram 45 buah, tabung 5 kilogram 4 buah dan tabung 12 kilogram 10 buah. Selain itu, diamankan juga alat penyuntikan gas, timbangan, pisau dan penutup segel 55 buah," beber Eko.

Dia menambahkan, kini kasus oplos gas subsidi itu telah dilimpahkan ke Satreskrim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Baca Juga: 2 Orang Ditetapkan Tersangka Kasus Oplos Gas Elpiji Bersubsidi

"Kasus oplos gas subsidi ini telah ditangani oleh Satreskrim Polresta Bogor Kota dan tengah dikembangkan lebih lanjut. Aparat masih menyelidiki lama operasional serta sebaran gas oplosan yang beredar di masyarakat," kata Eko.

 Penyegelan perusahaan tambang itu dipimpin langsung oleh Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Letjen TNI Richard Tampubolon dan Kepala Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Kajampidsus) Febrie Adriansyah.

Langkah penyegelan perusahaan tambang itu sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan pemulihan lingkungan hidup.

Baca Juga: Hadiri Seminar Nasional Reklamasi Tambang,  Staf Ahli Ekonomi dan SDA Lana Saria: Ilegal Mining harus Dikurangi

Dua perusahaan tambang yang disegel yaitu PT Weda Bay Nickel di Halmahera Tengah, Maluku Utara dan PT Tonia Mitra Sejahtera di Bombana, Sulawesi Tenggara.

 Kasum TNI, Letjen TNI Richard Tampubolon menegaskan, bahwa penertiban kawasan hutan tidak dilakukan secara serampangan, melainkan melalui sejumlah tahapan. 

 Mulai dari pemanggilan untuk klasifikasi, identifikasi, hingga komunikasi lintas lembaga. 

 Baca Juga: Dishub Kabupaten Bogor Pastikan Klapanunggal Dapat Penanganan, Personel Dikerahkan Awasi Truk Tambang

"Semua langkah ini kami koordinasikan dengan berbagai pihak, termasuk Dewan Kehutanan Berkelanjutan (DKB), pakar biologi, hingga instansi terkait lainnya. Tujuannya agar setiap proses berjalan sesuai aturan, khususnya terkait perizinan perusahaan," ungkapnya kepada wartawan.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa kepastian hukum menjadi prinsip utama. 

Apabila perusahaan tambang itu memiliki perizinan yang lengkap, proses penertiban akan berjalan sesuai koridor hukum. 

 Baca Juga: Desa Kalongsawah Sosialisasi Lingkungan Hidup Tekan Stunting, Dorong Masyarakat Peduli Kebersihan

Sebaliknya, jika ditemukan pelanggaran, maka sanksi tegas akan diberlakukan. 

"Kami berharap dengan adanya penguasaan lapangan hari ini, terjalin kerja sama yang baik antara Satgas dengan pihak perusahaan, sehingga solusi yang tepat dapat ditemukan," ujarnya.

Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menemukan dua perusahaan melakukan pembukaan lahan tambang di kawasan hutan tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).

Baca Juga: Aktivis Desak Prabowo Usut Dugaan Korupsi Pascatambang Rp168 Miliar di Bintan 

PT Weda Bay Nickel terbukti membuka lahan seluas 148,25 hektare tanpa izin. 

Satgas PKH menetapkan areal tersebut sebagai objek yang dikuasai negara dan menjatuhkan sanksi denda administratif. 

Pada 11 September 2025, Satgas PKH resmi mengambil alih lahan tersebut untuk dipulihkan fungsi hutannya.

Baca Juga: Belajar Dari Pongkor Kabupaten Bogor, Bupati Halmahera Timur Ajak Kades dan Camat Studi Banding ke PT Antam

PT Tonia Mitra Sejahtera juga melakukan pelanggaran serupa dengan luas lahan 172,82 hektare. 

Lahan tersebut kini ditetapkan sebagai objek yang dikuasai negara, sementara perusahaan dikenakan sanksi denda sesuai aturan yang berlaku.

IPW menilai laporan Dansatsiber TNI terhadap Ferryy Irwandi yang juga koordinator Malaka project itu tidak memiliki legal standing sebagai pihak korban sesuai ketentuan hukum

Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso mengatakan, pernyataan Dansatsiber TNI Brigjen TNI JO. Sembiring  itu tidak mendasar.

Baca Juga: Aktivis Desak Prabowo Usut Dugaan Korupsi Pascatambang Rp168 Miliar di Bintan

Teguh mengatakan, dalam negara hukum demokrasi, kritik warga sipil seperti pernyataan Ferry Irwandi di media tentang dugaan keterlibatan anggota TNI dalam aksi demo yang berujung rusuh di Jakarta dan beberapa daerah—merupakan hak menyampaikan pendapat di muka umum. 

Jika pernyataan itu dimuat sebagai produk jurnalistik oleh media, maka keberatan dari institusi TNI seharusnya disampaikan melalui mekanisme yang diatur dalam UU Pers.

"Berdasarkan putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024. Dalam amarnya diatur bahwa dalam hal terkait dugaan tindak pidana yang tertuang dalam ITE sehubungan dengan pencemaran nama baik, instansi pemerintahan, maupun lembaga negara dan pejabat dilarang membuat laporan polisi," kata Sugeng dalam keterangannya, Rabu (10/9/2025).

Baca Juga: Kritik Kondisi Demokrasi, Pengamat Politik Yusfitriadi Nilai Wacana Reformasi Jilid II Tanda Kekecewaan Rakyat

Lebih lanjut, Teguh mengatakan, berdasaekan putusan MK secara implisit lembaga pemerintah, lembaga negara dan termasuk pejabatnya dapat dikualifikasi tidak memiliki kedudukan hukum untuk membuat pengaduan terkait pelanggaran pencemaran nama baik yang diatur dalam UU ITE.

"Hal ini dalam rangka menjamin hak-hak dasar, termasuk kebebasan berekspresi di ruang digital, mengingat prinsip-prinsip dasar perlindungan hak-hak konstitusional warga negara tetap dilindungi oleh UUD NRI Tahun 1945. Karenanya pengaduan Dansatsiber TNI harus dihentikan proses hukumnya," katanya.

Teguh menjelaskan, UU No. 3 Tahun 2025 tentang TNI Pasal 7 ayat 2 huruf b memang memberi kewenangan TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) terkait ancaman siber. 

Baca Juga: Ketua Umum Forum Pemred Media Siber Indonesia Imbau Wartawan Sajikan Berita Menyejukkan

Namun, penjelasan undang-undang menegaskan bahwa ancaman siber yang dimaksud hanya di sektor pertahanan (cyber defense), bukan dalam penegakan hukum, apalagi melaporkan dugaan pelanggaran pidana ITE ke polisi.

"IPW  mendesak Polri untuk menghentikan  memproses hukum  pengaduan Dansatsiber TNI pada Ferry Irwandi karena tidak memiliki dasar hukum," tegasnya.

Pelaku spesialis curanmor itu sempat kabur usai mencuri sepeda motor milik warga di Kampung Kaung Gading, Desa Cibitung Kulon, Kecamatan Pamijahan.

Warga yang mengetahui perbuatan S langsung meneriakinya, dan melakukan pengejaran hingga sejauh 15 kilometer. 

Baca Juga: Polresta Bogor Kota Tangkap 12 Tersangka Curanmor, Modus Curi Motor yang Sedang Terparkir

Pelaku akhirnya berhasil dihentikan di depan Grand Mulya, lalu terjatuh dan bersembunyi di area pembuatan kayu bangku sekolah. Namun, kepungan massa membuatnya tak berkutik.

Kapolsek Cibungbulang, Kompol Muhammad Herri membenarkan peristiwa tersebut spesialis curanmor yang ditangkap dan jadi bulan-bulanan warga itu.  

"Pelaku berinisial S berhasil diamankan warga, sementara satu rekannya melarikan diri dengan menodongkan airsoft gun. Senjata itu kemudian dibuang karena panik," jelas Herri, Selasa (9/9/2025).

Baca Juga: Satreskrim Polresta Bogor Kota Tangkap Tiga Pelaku Curanmor Lintas Wilayah, Ini Modusnya 

Ia menambahkan, anggota Polsek yang tengah berpatroli segera datang setelah dipanggil warga untuk mengamankan tersangka. 

"Karena kondisi massa sangat ramai, pelaku langsung kami bawa ke Polsek agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Saat ini korban sudah membuat laporan resmi," ungkapnya.

Meski sudah diamankan polisi, S sempat menjadi bulan-bulanan warga yang kesal dengan maraknya kasus pencurian motor di wilayah tersebut. 

Baca Juga: Komplotan Curanmor Gasak Satu Unit Motor di Lavender Citeureup Bogor, Aksi Pelaku Terekam CCTV

"Memang sempat dikeroyok warga karena geram. Tapi kami tegaskan, kasus ini tetap ditangani sesuai prosedur hukum," kata Herri.

Polisi kini tengah memburu satu pelaku spesialis curanmor lain yang berhasil melarikan diri. 

Herri menegaskan pihaknya berkomitmen menindak tegas para pelaku curanmor. 

Baca Juga: Tiga Bulan Penyelidikan, Polisi Ungkap Sindikat Pencurian Motor di Bogor Utara, Sudah Beraksi di 300 Lokasi

"Kami juga berterima kasih kepada warga yang berani mengejar pelaku. Ini bentuk sinergi masyarakat dan kepolisian dalam menjaga keamanan," tandasnya.

Kapolsek Bogor Utara, AKP Enjo Sutarjo mengatakan, berdasarkan rekaman CCTV,  pihaknya melakukan penyelidikan selama tiga bulan dan berhasil menangkap diduga pelaku sindikat pencurian motor yang berinisial TK (40) di wilayah Cicurug, Sukabumi pada 7 September 2025 sekitar pukul 20.00 WIB.

Dari hasil pemeriksaan, tersangka TK mengaku melakukan aksi pencurian bersama S (45) di wilayah Cikarang, Bekasi. 

Baca Juga: Kasus Penipuan di Kota Bogor Marak, Kasat Reskrim; Pelaku yang Ditangkap Pelaku Ngaku Anggota Polisi

Keduanya telah melakukan pencurian selama satu tahun setengah di berbagai wilayah Kota dan Kabupaten Bogor.

"Dalam seminggu sindikat pencurian ini bisa melakukan kejahatannya lima kali, dan hasil curiannya dijual ke wilayah Pamijahan, Kabupaten Bogor hingga Sukabumi," ungkap AKP Enjo kepada wartawan, Selasa (9/9/2025).

Selain menangkap diduga pelaku, pihaknya juga  mengamankan yang diduga sebagai penadah motor hasil curian. 

Baca Juga: Polresta Bogor Kota Tangkap 12 Tersangka Curanmor, Modus Curi Motor yang Sedang Terparkir

Jika terbukti bersalah pelaku dan penadah akan dijerat dengan Pasal 363 KUHP tentang pencurian dan Pasal 480 KUHP tentang penadahan.

Dia menambahkan, dalam mealakukan aksinya, para sindikat pencurian motor itu  tak segan mengancam dengan senjata api mainan dan sebilah golok, serta tak akan ragu untuk melakukan penganiayaan terhadap korban yang melawan. 

Saat penangkapan, petugas terpaksa melakukan tindakan tegas dengan melumpuhkan kaki kiri pelaku yang berusaha melarikan diri.

Baca Juga: Polsek Dramaga dan Sat Reskrim Polres Bogor Ringkus Pelaku Pembegalan Ojol

"Pelaku ini juga seorang residivis yang sudah lima kali keluar masuk penjara sejak 2008," ujarnya. 

Kapolsek Bogor Utara, AKP Enjo Sutarjo mengatakan, berdasarkan rekaman CCTV,  pihaknya melakukan penyelidikan selama tiga bulan dan berhasil menangkap diduga pelaku sindikat pencurian motor yang berinisial TK (40) di wilayah Cicurug, Sukabumi pada 7 September 2025 sekitar pukul 20.00 WIB.

Dari hasil pemeriksaan, tersangka TK mengaku melakukan aksi pencurian bersama S (45) di wilayah Cikarang, Bekasi. 

Baca Juga: Kasus Penipuan di Kota Bogor Marak, Kasat Reskrim; Pelaku yang Ditangkap Pelaku Ngaku Anggota Polisi

Keduanya telah melakukan pencurian selama satu tahun setengah di berbagai wilayah Kota dan Kabupaten Bogor.

"Dalam seminggu sindikat pencurian ini bisa melakukan kejahatannya lima kali, dan hasil curiannya dijual ke wilayah Pamijahan, Kabupaten Bogor hingga Sukabumi," ungkap AKP Enjo kepada wartawan, Selasa (9/9/2025).

Selain menangkap diduga pelaku, pihaknya juga  mengamankan yang diduga sebagai penadah motor hasil curian. 

Baca Juga: Polresta Bogor Kota Tangkap 12 Tersangka Curanmor, Modus Curi Motor yang Sedang Terparkir

Jika terbukti bersalah pelaku dan penadah akan dijerat dengan Pasal 363 KUHP tentang pencurian dan Pasal 480 KUHP tentang penadahan.

Dia menambahkan, dalam mealakukan aksinya, para sindikat pencurian motor itu  tak segan mengancam dengan senjata api mainan dan sebilah golok, serta tak akan ragu untuk melakukan penganiayaan terhadap korban yang melawan. 

Saat penangkapan, petugas terpaksa melakukan tindakan tegas dengan melumpuhkan kaki kiri pelaku yang berusaha melarikan diri.

Baca Juga: Polsek Dramaga dan Sat Reskrim Polres Bogor Ringkus Pelaku Pembegalan Ojol

"Pelaku ini juga seorang residivis yang sudah lima kali keluar masuk penjara sejak 2008," ujarnya. 

Penahanan itu dilakukan setelah Nadiem ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani pemeriksaan intensif.

Pihak Kejagung menahan Nadiem Makarim di Rutan Salemba selama 20 hari ke depan demi kepentingan penyidikan.

Baca Juga: Jejak Korupsi Chromebook, Kejagung Tetapkan Nadiem Makarim Tersangka

Penetapan status tersangka dan penahanan itu menambah daftar panjang kasus korupsi di Indonesia yang melibatkan pejabat publik.

“Pada hari ini kembali menetapkan satu orang tersangka, dengan inisial NAM,” kata Dirdik Jampidsus Kejagung, Nurcahyo Jungkung Madyo kepada wartawan, Kamis (4/9/2025).

Nurcahyo menyampaikan, Nadiem Makarim segera ditahan menyusul penetapan tersangka tersebut.

“Tersaangka NAM akan dilakukan penahanan di rutan selama 20 hari ke depan, sejak hari ini 4 September 2025, bertempat di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan,” kata Nurcahyo.

Baca Juga: Pegawai Kejagung Dibacok OTK di Kawasan Sawangan Kota Depok, Polisi Periksa Sejumlah Saksi

Nadiem Makarim Ditahan di Rutan Salemba usai Jadi Tersangka Korupsi Laptop

Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Nadiem menjadi tersangka baru kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.

"Pada hari ini kembali menetapkan satu orang tersangka, dengan inisial NAM," kata Dirdik Jampidsus Kejagung, Nurcahyo Jungkung Madyo, Kamis (4/9/2025).

Baca Juga: Pelaporan Jampidsus Febrie Adriansyah ke KPK Itu untuk Mengganggu Pemberantasan Korupsi Kakap yang Ditangani Kejagung

Nurcahyo menyampaikan, Nadiem segera ditahan menyusul penetapan tersangka ini. Penahanan dilakukan demi kepentingan penyidikan.

"Tersaangka NAM akan dilakukan penahanan di rutan selama 20 hari ke depan, sejak hari ini 4 September 2025, bertempat di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan," kata Nurcahyo.

Nadiem Makarim ditetapkan menjadi tersangka usai menjalani pemeriksaan hari ini, Kamis (4/9/2025).

Baca Juga: Kejaksaan Negeri Kota Bandung Resmi Tahan Tiga Tersangka Korupsi Pengadaan Barang Jasa

Kejagung sebelumnya telah menetapkan empat tersangka terkait kasus tersebut, yaitu:

1. Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tahun 2020-2021, Sri Wahyuningsih (SW);

2. Direktur SMP Kemendikbudristek 2020, Mulyatsyah (MUL);

3. Staf khusus Mendikbudristek Bidang Pemerintahan era Mendikbudristek Nadiem Makarim, Jurist Tan (JT/JS);

4. Konsultan Perorangan Rancangan Perbaikan Infrastruktur Teknologi Manajemen Sumber Daya Sekolah pada Kemendikbudristek, Ibrahim Arief(IBAM).

Polda Jabar menjelaskan, bahwa insiden bermula saat aparat gabungan tengah melintas dalam patroli rutin dan mendadak dilempari bom molotov. 

Aksi tersebut memicu respon tegas dari aparat dengan menembakkan gas air mata sebagai bentuk tindakan terukur

Baca Juga: Soal Aksi Unjuk Rasa Berujung Ricuh di Dua Kampus Kota Bandung, Begini Penjelasan Polda Jabar

"Tindakan ini dilakukan karena adanya serangan berupa pelemparan bom molotov terhadap petugas. Kami bertindak sesuai prosedur untuk menjaga keamanan," kata Kapolda Jabar, Irjen Pol Rudi Setiawan, Rabu (3/9/2025).

Meski perkuliahan di dua kampus tersebut untuk sementara dialihkan secara daring, suasana di sekitar lokasi kejadian sudah mulai kembali normal. 

Petugas dan masyarakat sekitar terlihat bergotong-royong membersihkan sisa-sisa insiden, termasuk pecahan kaca dan puing dari bom molotov.

Baca Juga: Polda Jabar Amankan 65 Orang Pendemo yang Diduga Terlibat Aksi Unjuk Rasa Anarkis di Depan Gedung DPRD

Spanduk-spanduk berisi penolakan terhadap aksi anarkisme dan perusuh juga mulai terpasang di berbagai titik sebagai bentuk aspirasi warga dan civitas akademika untuk menjaga ketertiban.

Polda Jabar telah mengamankan 16 orang yang diduga terlibat dalam aksi provokasi serta pelemparan bom molotov. 

Bukti-bukti berupa jejak digital juga telah diamankan sebagai bagian dari proses penyelidikan lebih lanjut.

Baca Juga: Pengamat Politik Yusfitriadi: Reformasi Jilid II atau Revolusi Tak Cukup, Bangsa Butuh Perubahan Mentalitas

Untuk mengungkap dalang serta pihak yang mendanai aksi anarkisme itu, Polda Jabar akan melibatkan Bareskrim Mabes Polri.

"Kami akan telusuri sampai tuntas siapa yang menjadi aktor intelektual dan pendana di balik aksi ini. Kami libatkan Mabes Polri agar proses penyidikan lebih komprehensif," tegas Irjen Pol Rudi Setiawan.

Kasatreskrim Polrestabes Bandung, AKBP Abdul Rahman, mengatakan, korban sendiri selaku anak Evie Efendi bernama Nazwa Amalia Tsaqib memang telah melaporkan tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh ayahnya ke Satreskrim Polrestabes Bandung pada 4 Juli 2025 lalu.

“Dia melaporkan adanya tindakan kekerasan, ataupun KDRT di Satreskrim Polrestabes Bandung,” kata Abdul Rahman saat dikonfirmasi di Gedung Sate Bandung, Kamis (28/8/2025).

Baca Juga: Tokoh Agama Ternama di Bandung Dilaporkan Anak Kandung atas Dugaan Tindak Kekerasan

Ia menuturkan, bahwa sekarang perkara tersebut masih dalam tahap pemeriksaan saksi - saksi.

Selain itu, pihaknya juga bakal memanggil terduga sendiri yaitu Ustad Evie Efendi pada Jumat(29/8/2025) besok, sebelum nantinya melakukan gelar perkara.

“Untuk terlapor sendiri, kita sudah melakukan pemeriksaan dalam hal ini wawancara. Karena proses perkaranya masih dalam tahap penyelidikan, besok kita melakukan pemanggilan yang kedua. Untuk dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan sebagai saksi,” ucap dia.

Baca Juga: Polsek Jasinga Bekuk Buronan Kasus Pencurian dan Kekerasan yang Sempat Sembunyi di Lemari Dapur

Lebih lanjut, dia juga menjelaskan bahwa selain Ustad Evie Efendi, pelapor juga melaporkan terduga lainnya yang masih merupakan keluarga dari Ustad Evie Efendi.

“Baik dalam laporan ataupun aduan yang dibuat oleh atas nama pelapor, itu dilaporkan ada beberapa. Salah satunya, atas nama Ustadz Evie. Itu kalau tidak salah, ayah kandungnya sendiri, kemudian ada beberapa lagi yang dilaporkan oleh pelapor,” jelasnya.

Ia menerangkan, bahwa hasil pemeriksaan sendiri menunjukan bahwa tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelaku berupa pemukulan.

Baca Juga: Diduga Salah Paham, Pria di Cileungsi Pukul Temannya Hingga Terbentur Aspal

“Dari hasil pemeriksaan, bentuk kekerasan berdasarkan keterangan dari si pelapor, itu bentuk pemukulan. Dan terhadap pelapor sendiri, kami sudah meminta visum ke rumah sakit,” terang dia.

Hal itu terlihat dari bukti visum yang telah dilakukan oleh dokter di rumah sakit dan ditunjukan oleh pelapor sebagai bukti.

“Sementara untuk barang bukti yang diamankan, ini masih kita dalami. Tentunya salah satunya yang menjadi bukti kita adalah visum dari hasil pemeriksaan dokter berdasarkan apa yang diterangkan oleh dokter berdasarkan pemeriksaan,” katanya.

Kejadian dugaan kekerasan yang dilakukan tokoh agama itu dibenarkan Kuasa Hukum Korban NAT, Zaideni Herdiyasin, bahwa laporan tersebut dibuat oleh NAT (19), anak kedua EE dari pernikahannya dengan istri pertama, pada 4 Juli 2025 lalu.

"Laporan tersebut tercatat dengan nomor: LP/B/985/VII/2025/2025/SPKT/POLRESTABES BANDUNG/POLDA  dan mencantumkan dugaan pelanggaran Pasal 44 Jo. Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) serta Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan," kata Zaideni, Selasa (26/82025).

Baca Juga: Waspada, Marak Jambret di Kota Bandung, Korban Terbaru Alami Tindak Kekerasan  

Zaideni  mengatakan, kronologi tindak kekerasan yang disebut berlangsung di rumah keluarga ustaz EE di Kelurahan Pasir Impun, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung.

"Peristiwa terjadi pada 4 Juli 2025, saat NAT datang untuk menemui ayahnya dan meminta nafkah bulanan serta biaya kuliah. Namun, saat hendak pulang, dia mengalami perlakuan kekerasan," katanya.

Lebih lanjut Zaideni mengatakan, dugaan tindak kekerasan tidak hanya dilakukan oleh ustaz EE, tetapi juga melibatkan istri EE berinisial DSA (ibu tiri NAT), adik laki-laki EE, adik perempuan EE, dan ibunda EE. 

Baca Juga: Polsek Dramaga dan Sat Reskrim Polres Bogor Ringkus Pelaku Pembegalan Ojol

NAT mengaku diludahi dan jaketnya ditarik oleh ibu tirinya, serta turut mengalami kekerasan fisik dari ayah kandungnya sendiri.

"Ustaz EE sendiri diduga sempat meludahi dan memukul korban. Bahkan paman korban memukul helm yang dipakai NAT hingga bagian depannya hancur," katanya.

Zaideni  menyatakan, bahwa kasus tindak kekerasan itu kini tengah dalam tahap penyelidikan di Unit PPA Polrestabes Bandung. 

Baca Juga: Kasus KDRT Ibu dan Anak di Cibinong Berakhir Damai, Polres Bogor Tegaskan Sudah Sesuai Prosedur Hukum

Polisi telah memeriksa korban dan sejumlah saksi pada 18 Juli 2025. Para terlapor disebut telah memenuhi panggilan penyidik pada 22 Juli 2025.

"Informasi yang kami terima, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) sudah diterbitkan, dan proses pemeriksaan saksi-saksi lain masih terus berlangsung. Semua terlapor juga diketahui telah menunjuk kuasa hukum masing-masing," tambah Zaideni.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak ustaz EE maupun kuasa hukum pihak terlapor.

Baca Juga: Petinggi Bank Milik BUMD di Jabar, Diduga Lakukan KDRT Mantan Istrinya Hingga Lebam

Sementara itu Kasatreskrim Polrestabes Bandung, AKBP Abdul Rahman mengatakan  saat ini pihaknya terus mendalami laporan tersebut.

"Itu tanggal 4 Juli 2025, nanti akan kami cek dulu," singkatnya.

“Terkait pengakuan Lisa Mariana, itu kewenangan dan bagian penyedikan KPK,” kata Muslim saat dihubungi, Sabtu (23/8/2025).

Lebih lanjut, Muslim menyampaikan, soal aliran dana iklan BJB yang diakui Lisa Mariana, itu tidak mungkin, karena secara logika hasil tes DNA menunjukkan kalau secara genetik itu bukan anak dari Ridwan Kamil.

Baca Juga: Bareskrim Polri Secara Resmi Umumkan Hasil Tes DNA Ridwan Kamil dan Lisa Mariana, Ini Hasilnya !

"Jadi bagaimana dia bisa bilang dapat aliran dana RK, hasil tes DNA aja bukan anak dari Ridwan Kamil," tegasnya.

Sebelumnya Lisa Mariana menyampaikan seusai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB, Jumat (22/8/2025)

Dia pun menjawab mendapatkan aliran dana dan itu untuk keperluana anaknya.

Baca Juga: Soal Proses Hukum hingga Tes DNA Lisa Mariana-Ridwan Kamil, Begini Penjelasan Pakar Hukum Unpad

"Dapat uang, Ya kan buat anak saya,” kata Lisa Mariana di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

Lisa mengatakan, ia mengaku tidak bisa memberitahukan jumlah aliran dana yang diterimanya dari Ridwan Kamil.

Lisa menyebutkan, persoalan aliran dana itu menjadi materi yang didalami penyidik pada pemeriksaan.

“Terkait pengakuan Lisa Mariana, itu kewenangan dan bagian penyedikan KPK,” kata Muslim saat dihubungi, Sabtu (23/8/2025).

Lebih lanjut, Muslim menyampaikan, soal aliran dana iklan BJB yang diakui Lisa Mariana, itu tidak mungkin, karena secara logika hasil tes DNA menunjukkan kalau secara genetik itu bukan anak dari Ridwan Kamil.

Baca Juga: Bareskrim Polri Secara Resmi Umumkan Hasil Tes DNA Ridwan Kamil dan Lisa Mariana, Ini Hasilnya !

"Jadi bagaimana dia bisa bilang dapat aliran dana RK, hasil tes DNA aja bukan anak dari Ridwan Kamil," tegasnya.

Sebelumnya Lisa Mariana menyampaikan seusai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB, Jumat (22/8/2025)

Dia pun menjawab mendapatkan aliran dana dan itu untuk keperluana anaknya.

Baca Juga: Soal Proses Hukum hingga Tes DNA Lisa Mariana-Ridwan Kamil, Begini Penjelasan Pakar Hukum Unpad

"Dapat uang, Ya kan buat anak saya,” kata Lisa Mariana di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

Lisa mengatakan, ia mengaku tidak bisa memberitahukan jumlah aliran dana yang diterimanya dari Ridwan Kamil.

Lisa menyebutkan, persoalan aliran dana itu menjadi materi yang didalami penyidik pada pemeriksaan.

Putra mengungkapkan bahwa gedung Balaikota Bogor merupakan Cagar Budaya yang harus dilindungi. Namun dengan adanya perusakan Cagar Budaya yang dicorat-coret seperti itu sudah masuk pidana, sehingga dia meminta pihak berwenang segera menindak tegas sesuai aturan hukum dan undang undang yang berlaku. 

"Saya atas nama Masyarakat Cinta Cagar Budaya sangat tersakiti dengan adanya vandalisme yang dilakukan oleh mahasiswa di Balaikota. Ini perbuatan tidak beradab, pelakunya harus segera ditangkap dan ditindak sesuai aturan dan undang undang yang berlaku," ungkap Putra, Kamis malam, 21 Agustus 2025. 

Baca Juga: Vandalisme Cagar Budaya di Balai Kota Bogor, Pelaku Terancam 15 Tahun Penjara

Dia menjelaskan bahwa bangunan cagar budaya itu dilindungi oleh Undang Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Dimana di Pasal 105 berbunyi setiap orang yang dengan sengaja merusak Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp500 juta dan paling banyak Rp5 miliar. 

"Artinya, pelaku telah melakukan perbuatan melawan hukum dan harus di pidana sesuai Undang Undang Nomor 11 tahun 2010, yaitu di pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 15 tahun penjara, dan/atau denda paling sedikit Rp500 juta dan paling banyak Rp5 miliar," ujar Putra. 

Lanjut Putra, seharusnya mahasiswa yang berunjuk rasa itu memiliki pandangan dan pengetahuan tentang sejarah. Namun dengan adanya kejadian tersebut, dia memandang para pelaku telah melakukan aksi tidak beradab, yang tidak memiliki kepedulian terhadap nilai-nilai sejarah budaya, sehingga dia meminta para pelaku ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku. 

"Apabila pelaku tidak ditindak, maka kami Masyarakat Peduli Cagar Budaya akan menindaknya dengan tindakan hukum adat," tegasnya. 

Handy Purnama

Dalam laporannya, Taufik menyebut peristiwa terjadi pada Kamis sore sekitar pukul 17.00 WIB di kawasan Balai Kota Bogor, Jalan Ir. H. Juanda, Kecamatan Bogor Tengah. Saat aksi unjuk rasa berlangsung, seorang terlapor diduga menyemprot tembok kantor Wali Kota Bogor menggunakan cat semprot (pylox).

Menurut Taufik, tindakan tersebut tidak hanya merusak estetika bangunan, tetapi juga melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, khususnya Pasal 105 junto Pasal 66. Sebab, Balai Kota Bogor termasuk dalam kategori bangunan cagar budaya yang wajib dilindungi dan dijaga keberadaannya.

Baca Juga: Vandalisme Cagar Budaya di Balai Kota Bogor, Pelaku Terancam 15 Tahun Penjara

“Sebagai Ketua TACB, saya merasa berkewajiban untuk melindungi setiap bangunan bersejarah di Kota Bogor. Balai Kota bukan hanya sekadar kantor pemerintahan, tetapi juga warisan budaya dan identitas masyarakat Bogor,” tegas Taufik.

Ia menambahkan, laporan ini bukan semata-mata untuk mencari siapa yang salah, tetapi untuk memberikan pembelajaran bagi semua pihak agar lebih menghargai keberadaan cagar budaya. “Kami berharap penegakan hukum berjalan tegas, sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang seenaknya merusak atau mencemari bangunan bersejarah di kota ini,” ujarnya.

Saat ini, laporan tersebut sedang diproses oleh kepolisian untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto menyebutkam, 14 orang yang diperiksa masih berstatus saksi dan belum ada tersangka yang ditetapkan.

"Beberapa sedang dikonfrontir keterangannya, sudah 14 orang diperiksa," kata Wikha saat dihubungi ceklissatu.com, Rabu (20/08/25).

Baca Juga: Polisi Buru Pelaku yang Menewaskan Satu Orang Warga Saat Tawuran Antar Kampung di Jasinga Bogor

Polisi memastikan bahwa lokasi bentrokan antara Kampung Parung Sapi dan Kampung Peuteuy kini sudah dalam keadan aman dan kondusif.

"Kondisi aman," terangnya.

Untuk diketahui, Perayaan Hari Kemerdekaan ke-80 di Kabupaten Bogor ternodai insiden berdarah, Bentrokan antarwarga Desa Kalong Sawah, tepatnya antara Kampung Peuteuy dan Kampung Parung Sapi Kaum, terjadi usai pertandingan sepak bola antar-RW pada Minggu 17 Agustus 2025 malam. 

Baca Juga: Korban Tawuran di Jasinga Dimakamkan, Warga Berharap Kejadian Tidak Terulang

Seorang warga berinisial WS (43), tewas akibat luka bacok di bagian perut.

Wikha Ardilestanto menegaskan pihaknya telah menurunkan kekuatan penuh untuk meredam situasi sekaligus mengejar para pelaku. 

“Sejak malam kejadian, kami langsung terjunkan 75 personel untuk mengamankan lokasi, situasinya sempat memanas,” ujarnya saat dihubungi pada Senin (18/08/25).

Baca Juga: Bentrok 2 Kampung di Jasinga Bogor, Ini Kronologi dan Penyebab yang Diungkap Kapolres dan Kades

Wikha mengatakan, bentrokan bermula dari aksi saling ejek saat rombongsn warga Kampung Parung Sapi Kaum melintas usai pertandingan bola. 

“Awalnya terjadi lemparan batu, lalu berlanjut ke serangan balasan, bentrokan itu terjadi dua kali dalam selisih beberapa menit, hingga akhirnya menimbulkan korban jiwa,” jelasnya.

Operasi pengungkapan pakaian bekas ilegal itu dilakukan pada 14 -15 Agustus 2025.

Menteri Perdagangan, Budi Santoso mengatakan, hasil pengungkapan itu berhasil mengamankan 19.391 balpres atau pakaian bekas ilegal senilai Rp112,35 miliar dari 11 gudang di wilayah Bandung Raya.

Baca Juga: 1.978 Ballpres Pakaian Bekas Impor dari Malaysia Dimusnahkan di Kabupaten Bogor 

"Sudah ada sekitar tujuh perusahaan yang kami amankan, mereka terlibat impor barang bekas secara ilegal," kata Budi di Kawasan Industri De Primatera, Kabupaten Bandung, Selasa (19/8/2025).

Meski tak merinci modus para pelaku, Budi memastikan tim gabungan memiliki metode khusus dalam memantau alur impor ilegal.

"Saya tidak bisa jelaskan detailnya agar tidak jadi celah bagi importir," bebernya.

Baca Juga: Pemusnahan Pakaian Bekas Impor Ilegal

Budi mengatakan, pakaian bekas ilegal tersebut berasal dari Korea Selatan, Jepang, dan Cina.

"Barang-barang tersebut rencananya akan diedarkan ke pasar-pasar di kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya,” katanya.

Kapolsek Bogor Tengah Kompol Waluyo mengatakan, pelaku pencopetan yang diamankan adalah seorang pria berinisial K diamankan.

“Pelaku sudah kami di proses sesuai dengan hukum yang berlaku,” ujarnya kepada wartawan di halaman Polsek Bogor Tengah, Senin (18/8/2025).

Baca Juga: Gerak Cepat, Polisi Tangkap Pelaku Percobaan Copet Viral di SSA Kota Bogor

Waluyo menjelaskan, kronologis kejadian berawal saat korban yang enggan di sebutkan namanya itu bersama suaminya sedang olahraga pagi, kemudian diikuti J alias K.

Dia menyebut, pelaku berusaha untul membuka resleting tas korban, namun diketahuk suami korban, dan terjadi aksi saling dorong dan adu mulut.

"Pada waktu cekcok, pelaku langsung kabur tidak ada barang yang diambil,” ucapnya.

Baca Juga: Menyamar Pakai Seragam Pramuka, Pencopet Beraksi Saat Kirab Merah Putih di Bogor

“Diduga pelaku juga berkomplot dan akan dikenakan pasal 362 junto 53 ancaman 5 tahun,” imbuhnya.

Remisi diberikan kepada para narapidana sehubungan dengan peringatan HUT ke-80 RI.

Selain itu juga, 457 narapidan langsung bebas setelah menerima Remisi Umum Dua.

Baca Juga: Setya Novanto Resmi Bebas Bersyarat dari Kasus Korupsi e-KTP, Ini Penjelasan Ditjen PAS

Upacara pemberian remisi dilakukan secara simbolis di Rutan Kelas I Bandung dan diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Barat, Kusnali, serta Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan.

Selain remisi umum, sebanyak 19.414 narapidana juga menerima Remisi Dasawarsa, yakni jenis remisi yang diberikan setiap sepuluh tahun sekali bertepatan dengan momen peringatan kemerdekaan Indonesia.

Kepala Ditjenpas Jawa Barat, Kusnali mengatakan, dari total 26.854 warga binaan pemasyarakatan di Jawa Barat, mayoritas kini mendapatkan pengurangan masa tahanan atas dasar perilaku baik selama menjalani masa tahanan, serta telah memenuhi syarat administratif dan substantif yang ditetapkan. 

Baca Juga: 16.772 Narapidana di Jawa Barat Terima Remisi Kemerdekaan

Kusnali mengatakan, remisi ini adalah bentuk penghargaan negara kepada warga binaan yang telah menunjukkan perubahan perilaku dan kesungguhan untuk memperbaiki diri.

“Semua proses pemberian remisi ini telah mengikuti aturan hukum yang berlaku, termasuk UU Pemasyarakatan No. 22 Tahun 2022 dan Permenkumham No. 7 Tahun 2022,” kata Kusnali, Minggu (17/8/2025).

Kusnali mengatakan, dari ribuan narapidana yang mendapatkan remisi, beberapa di antaranya merupakan narapidana kasus korupsi yang menjalani hukuman di Lapas Sukamiskin Bandung, serta narapidana kasus narkotika.

Baca Juga: INW Soroti Kinerja Lapas yang Terkesan Lemah Terhadap Narapidana

"Pemberian remisi kepada narapidana kasus-kasus tertentu seperti ini tetap dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan seleksi ketat sesuai regulasi," katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan mengatakan, remisi di momen kemerdekaan ini diharapkan tidak hanya menjadi hadiah simbolis, tetapi juga motivasi bagi seluruh warga binaan untuk terus menjaga perilaku baik.

"Serta siap kembali menjadi bagian dari masyarakat setelah masa pidana mereka berakhir," kata Erwan usai memberikan remisi.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Jawa Barat, Kusnali membenarkan kabar bebas bersyarat Setya Novanto itu.

Menurutnya, Setya Novanto telah memenuhi seluruh syarat administratif dan substantif untuk mendapatkan pembebasan bersyarat sejak 29 Mei 2025, namun baru dieksekusi secara resmi pada 16 Agustus 2025.

Baca Juga: HUT RI ke 78, 237 Narapidana di Lapas Sukamiskin Dapat Remisi Salah Satunya Setya Novanto

Sebelumnya, Setya Novanto dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, namun hukumannya dikurangi menjadi 12 tahun 6 bulan setelah putusan Peninjauan Kembali (PK) yang dikabulkan pada 4 Juni 2025.

"Berdasarkan perhitungan masa pidana dan pemenuhan kewajiban lainnya, yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk bebas bersyarat,"kata Kusnali, dalam keteranganya, Minggu (17/8/2025).

Dalam putusan PK tersebut, Setya Novanto juga diwajibkan membayar denda Rp500 juta subsidair 5 bulan kurungan serta uang pengganti sebesar Rp49 miliar.

Baca Juga: Yaqut Resmi Ditahan KPK Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji, Dicegah Bepergian ke Luar Negeri

Seluruh kewajiban tersebut telah diselesaikan oleh dia sebelum pembebasan bersyarat diberikan.

Meski telah bebas dari balik jeruji, Setya Novanto belum sepenuhnya bebas.

Ia masih menjalani masa percobaan hingga 1 April 2029, dan wajib melapor setiap bulan ke Balai Pemasyarakatan.

Baca Juga: KPK Menahan Dua Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Proyek Jalan Tol Trans-Sumatera

Selama periode ini, dia juga belum dapat menggunakan hak politiknya.

"Dengan pembebasan bersyarat itu, Setya Novanto masih berada dalam pengawasan, dan seluruh aktivitasnya tetap dipantau oleh pihak pemasyarakatan," tambah Kusnali.

Setya Novanto merupakan salah satu aktor utama dalam mega skandal korupsi proyek e-KTP yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Kasusnya sempat menyita perhatian publik dan menjadi simbol buruknya praktik korupsi di Indonesia.

Kapolsek Bogor Utara AKP Enjo Sutarjo mengungkapkan kejadian bermula adanya cekcok antara pelaku dengan korban karena adanya dendam lama. 

"Korban dengan tersangka, cekcok karena mereka sudah bermusuhan selama 10 tahun ketika mereka sekolah. Lalu ketika bertemu kembali di tempat kerjanya di J&T yang berlokasi di Wilayah Kedunghalang Kota Bogor."Jelas AKP. Enjo.

Baca Juga: Terduga Penembak Polisi di Way Kanan Lampung Menyerahkan Diri dan Sudah Ditahan

"Mereka, sambung nya, terlibat cekcok dan pelaku langsung pulang untuk mengambil Airsoft gun,  setelah itu langsung menembak sebanyak. 15 kali secara brutal kepada korban,' ungkapnya. Kepada wartawan. 

Atas kejadian itu korban mengalami luka kaki kiri dan kaki kanan serta punggung, saat ini pihaknya telah mengamankan beberapa barang bukti yang digunakan terduga pelaku. 

"Barang bukti yang diamankan airsofgun kaliber 90mm kemudian 10 gotri pelaku dan atas. Perbuatannya itu terduga pelaku akan ditetapkan pasal 351 dan atau 335 (ancaman kekerasan) dengan ancaman kurang lebih 5 tahun penjara." tegasnya. 

Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan dan pengembangan untuk memastikan tidak ada korban lainnya mengingat dilokasi kejadian masih ada karyawan lainnya yang sedang bekerja.

Kasus ini mencuat usai unggahan testimoni warga di Instagram dengan tagar “Kota Bogor Rawan Copet”. Dalam unggahan itu, seorang pria mengaku berhasil menggagalkan aksi copet yang hampir mencuri barang milik istrinya saat melintas di pedestrian SSA.

Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Eko Prasetyo langsung memerintahkan Kapolsek Bogor Tengah Kompol Waluyo untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Kompol Waluyo bersama Unit Reskrim, patroli, dan Intelkam Polsek Bogor Tengah kemudian melakukan penyelidikan di sekitar Lapangan Sempur dan jalur SSA.

Baca Juga: Tertangkap Basah, Seorang Pria yang Diduga Copet pada Helaran HJB ke-542 Diringkus Polisi

Dari hasil penyelidikan, identitas dan ciri-ciri terduga pelaku berhasil diketahui. Tim gabungan kemudian melakukan pengejaran hingga ke kawasan Pasar Ciawi, Kabupaten Bogor.

“Pelaku akhirnya diamankan saat berada di pintu keluar Tol Ciawi. Saat ini pelaku sudah dibawa ke Mapolsek Bogor Tengah untuk proses penyidikan lebih lanjut,” ungkap Humas Polsek Bogor Tengah.

Polisi mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan segera melapor jika menemukan tindak kriminal di ruang publik.

Kuasa hukum eks anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pilwalkot berinisial BM, R. Anggi Triana Ismail mengatakan, bahwa kliennya hanya bertindak sebagai perantara terkait dugaan suap kepada oknum Komisioner KPU Kota Bogor.

“Ia mengaku menerima perintah dari salah satu komisioner untuk menyalurkan dana kepada petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) di wilayah Kota Bogor guna memenangkan pasangan calon tertentu,” jelas Anggi kepada wartawan, Jumat (1/8/2025).

Baca Juga: Cegah Disalahgunakan, KPU Kota Bogor Musnahkan Surat Suara Rusak Pilwalkot Bogor

“Klien kami diberi tugas untuk menyerahkan uang sekitar Rp3 miliar kepada PPS. Uang ini disebut berasal dari pasangan calon yang dijanjikan kemenangan oleh oknum komisioner KPU tersebut,” lanjutnya.

Anggi mengatakan, dari keterangan BM, total dana yang dijanjikan mencapai Rp11,5 miliar, yang disepakati dalam dua termin pembayaran.

“Rp7 miliar pada tahap awal, dan sisanya Rp.4,5 miliar setelah pelantikan pasangan calon,” bebernya.

Baca Juga: Ade Yasin Mantan Bupati Bogor Dinyatakan Bebas dari Kasus Suap Pegawai BPK

Namun, hasil Pilwalkot justru dimenangkan oleh calon lain, yaitu Dedie Rachim. Situasi iti memicu kekecewaan dan reaksi keras dari pihak pasangan calon yang kalah.

“BM mengalami dua kali penculikan, tujuannya untuk menagih kembali uang yang telah diserahkan. Ini menjadi ancaman nyata bagi keselamatan klien kami,” ungkapnya.

Saat dimintai pertanggungjawaban, sambungnya, oknum komisioner KPU yang diduga terlibat, malah lepas tangan dan menyebut, bahwa seluruh dana masih berada di tangan BM.

Baca Juga: Laporkan Hasil Pilkada 2024 ke Wali Kota Bogor, Ini yang Dibeberkan KPU dan Bawaslu

“Padahal, klien kami hanya memegang Rp3 miliar, itupun atas perintah komisioner. Selebihnya diduga digunakan oleh pihak-pihak lain, termasuk indikasi mengalir ke oknum di Bawaslu Kota Bogor,” jelas Anggi.

Kini kasus tersebut tengah ditangani Polresta Bogor Kota berdasarkan Laporan Informasi masyarakat bernomor: R/LI-327/XI/RES.1.11/2024/SATRESKRIM tertanggal 28 November 2024. BM sendiri telah menjalani pemeriksaan selama 12 jam oleh penyidik pada Maret 2025 lalu.

“Klien kami sudah menyampaikan semua pihak yang diduga menerima aliran dana suap dalam kondisi yang sangat tertekan. Kami hanya meminta agar proses ini segera mendapat kepastian hukum,” tegas Anggi.

Baca Juga: Alami Intimidasi, Mantan Komisioner Bawaslu Agustiani Tio Fridelina Gugat KPK di PN Bogor 

Ia juga menambahkan, terlepas dari status BM sebagai saksi atau tersangka, yang terpenting adalah kejelasan hukum dan keberanian aparat penegak hukum untuk mengusut kasus ini hingga tuntas.

“Kami minta kepastian hukum terhadap kasus klien kami. Itu intinya,” tegas dia.

Sementara itu, LBH Ansor Kota Bogor, Aditya menilai lambatnya penanganan kasus ini diduga karena ada upaya dari berbagai pihak untuk meredam kasus suap dan gratifikasi ini.

Ia mengatakan sudah hampir berjalan setahun lamanya, Polresta Bogor Kota telah melakukan serangkaian penyelidikan dalam kasus dugaan gratifikasi dan suap di tubuh KPU Kota Bogor.

Baca Juga: Bawaslu Pelototi Berbagai Aspek di Masa Tenang Pilkada Kota Bogor, Ini yang Diawasi

“Sejumlah saksi sudah dilakukan pemeriksaan oleh penyelidik, tetapi hingga saat ini, tidak diketahui kelanjutan dari penanganan kasus itu,” tuturnya.

Ia berharap dalam penanganan dugaan gratifikasi dan suap yang diduga melibatkan penyelenggara pemilu KPU Kota Bogor, Calon Wali Kota Bogor dan Bawaslu Kota Bogor dapat ditangani dengan serius dan tidak melihat unsur politis.

“Seret semuanya, jangan setengah-setengah!," tegas dia.

Disebutkan bahwa kedua orang itu adalah Aida Fitriah Subandhi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Direktur RSUD H Mayjend Ryacudu, dan Irwanda Dirusi sebagai pelaksana lapangan kegiatan, memakai perusahaan yang memenangkan tender proyek itu.

Diketahui, total pagu anggaran proyek rehabilitasi gedung tersebut mencapai Rp2.398.538.000, yang terbagi dalam tiga kegiatan.

Yaitu rehabilitasi ruang ICU sebesar Rp227.323.000, rehabilitasi ruang kebidanan Rp944.233.000, rehabilitasi ruang penyakit dalam Rp1.226.982.000.

Baca Juga: Wali Kota Arifin Ancam Pengelola Parkir Liar dengan Sanksi Pidana

Aida Fitriah Subandhi dan Irwanda Dirusi ditetapkan sebagai tersangka setelah melalui proses pemeriksaan yang berlangsung sejak pukul 10.00 WIB hingga 18.00 WIB.

Penetapan dan penahanan kedua tersangka diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Hendra Syarbini melalui Kasi Pidana Khusus, Muhammad Azhari Tanjung, Selasa (29/07/2025).

"Saat ini kita telah menetapkan dua orang tersangka, Aida Fitriah Subandhi selaku PPK, dan Irwanda Dirusi selaku pelaksana kegiatan. Keduanya telah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Kelas IIA Kotabumi," ungkapnya.

Azhari menyebutkan, tim penyidik sudah melakukan penyidikan selama enam bulan dan menemukan dugaan kerugian negara sebesar Rp211.088.277,00 dari total anggaran Rp2,39 miliar.

Baca Juga: Aktivis Desak Prabowo Usut Dugaan Korupsi Pascatambang Rp168 Miliar di Bintan

"Setelah kita lakukan serangkaian penyidikan, telah ditemukan kerugian negara dua ratus sebelas juta rupiah," bebernya.

Selain itu lanjut Azhari, pelaksana lapangan yang dimaksud, yaitu Irwanda Dirusi bukanlah pihak dari perusahaan pemenang tender yang sah.

"Dalam hal ini, tersangka Aida Fitriah sebagai PPK, dan Irwanda Dirusi sebagai pelaksana lapangan, bukan berasal dari perusahaan pemenang tender," terangnya.

Berdasarkan hasil ekspos yang dilakukan tim penyidik menyimpulkan bahwa telah ditemukan cukup alat bukti yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi.

Baca Juga: Tuntaskan BABS, Pemprov DKI Jakarta Bangun Tangki Septik Komunal Berteknologi Biogas

Penahanan terhadap Aida Fitriah Subandhi dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penahanan PRINT-14/L.8.13/Fd.2/07/2025 tertanggal 29 Juli 2025, berlaku selama 20 hari terhitung sejak 29 Juli hingga 17 Agustus 2025.

Sefangkan penahanan terhadap Irwanda Dirusi dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penahanan PRINT-20/L.8.13/Fd.2/07/2025, dengan periode penahanan yang sama di Rutan Kelas IIA Kotabumi.

KBO Satlantas Polresta Bogor Kota, Iptu Lukito menyebut, selama Ops patuh Lodaya pelanggaran dari ETLE Statis dan ETLE Mobile tidak ditemukan pelanggar lalu lintas.

"Total kendaraan yang melakukan pelanggaran selama Ops patuh Lodaya yaitu 3.545 dengan rincian, 173 langsung di tilang manual, 1.741 langsung dilakukan penindakan, sedangkan pengendara yang diberikan teguran sebanyak 1.631 kendaraan," bebernya.

Baca Juga: Hari Kedua Operasi Patuh Lodaya 2025, Satlantas Polres Bogor Tertibkan 180 Pelanggar Amankan Delapan Kendaraan

Lukito mengatakan, pelanggaran kendaraan paling banyak yang ditemukan selama Ops Patuh Lodaya dari pengendara roda 2 karena tidak menggunakan helm.

"Juga banyak kendaraan yang melawan arus, berboncengan lebih dari 11 orang, serta menggunakan knalpot brong," jelasnya.

Baca Juga: Polres Bogor Siapkan Operasi Patuh Lodaya Selama 14 Hari, Berikut Ini Tujuh Jenis Pelanggaran yang Disorot

"Sedang untuk kendaraan roda 4, pelanggaran yang ditemukan banyak pengendara yang tidak menggunaka seat belt, kelebihan muatan, hingga bermain gadeget saat berkendara," tutupnya.

Budi Gunawan menegaskan program Sekolah Rakyat menjadi fondasi penting dalam memperkuat ketahanan ideologi bangsa Indonesia di masa mendatang. 

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menggulirkan Sekolah Rakyat untuk mengakselerasi kualitas SDM Indonesia sekaligus mengentaskan dan memutus mata rantai kemiskinan.

Baca Juga: Hari Pertama MPLS di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 Kabupaten Bogor

Menurut Menko Polkam program ini sangat strategis untuk memperkuat ketahanan nasional Indonesia di tengah ketidakpastian global.

“Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan biasa, tetapi merupakan benteng pertahanan ideologi Pancasila yang harus kita jaga bersama,” ujar Menko Polkam, dalam keterangan persnya, Senin (14/7/2025).

“Melalui pendidikan karakter yang terintegrasi dengan nilai-nilai kebangsaan, kita membangun generasi yang tidak mudah terpengaruh oleh paham-paham yang bertentangan dengan ideologi bangsa," imbuhnya.

Ia menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat akan menjadi wadah pembentukan karakter generasi muda yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. 

Tak hanya itu, program ini dirancang untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, termasuk ancaman radikalisme, ekstremisme, dan perpecahan sosial.

“Di era digital ini, anak-anak kita terpapar berbagai informasi dari berbagai sumber. Sekolah Rakyat hadir untuk memfilter dan memberikan pemahaman yang benar tentang jati diri bangsa Indonesia,” katanya.

Baca Juga: Peresmian Sekolah Rakyat di Kabupaten Bogor

Dalam implementasinya, Sekolah Rakyat akan mengintegrasikan kurikulum bela negara dengan mata pelajaran regular. Siswa akan dibekali dengan pemahaman mendalam tentang sejarah perjuangan bangsa, nilai-nilai Pancasila, dan semangat nasionalisme yang adaptif dengan perkembangan zaman.

Kemenko Polkam juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung program ini. Targetnya, setiap daerah di Indonesia memiliki minimal satu Sekolah Rakyat yang menjadi percontohan penguatan ketahanan ideologi di tingkat grassroot.

“Ketahanan ideologi bangsa tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan top-down, tetapi harus dimulai dari akar rumput. Dukungan atas Sekolah Rakyat adalah jawaban konkret untuk kebutuhan tersebut,” pungkas Menko Polkam.

Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan, laboratorium tersebut diketahui sebagai bagian dari jaringan narkotika internasional golden crescent.

Jaringan Golden Cresent merupakan jaringan peredaran gelap narkotika yang mencakup kawasan timur tengah dan Asia Selatan seperti Iran, Afghanistan, dan Pakistan.

Baca Juga: Bareskrim Polri Bongkar Pabrik Sabu Jaringan Internasional di Tangerang, Produksinya Diduga untuk Tahun Baru

"Pengungkapan ini bermula dari hasil penyelidikan dan surveillance yang dilakukan sejak sabtu, 5 juli 2025, terhadap seorang warga negara asing yang baru masuk ke indonesia,"kata Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rochmawan, Kamis (10/7/2025).

Lebih lanjut, Kombes Pol Hendra mengatakan, setelah dilakukan pembuntutan intensif, target diketahui menuju ke sebuah rumah kontrakan yang dicurigai menjadi lokasi pembuatan narkotika.

"Selanjutnya pada selasa, 8 juli 2025 pukul 07.30 wib, tim ditresnarkoba polda jabar melakukan penggerebekan di lokasi yang beralamat di Meruya Selatan, Jakarta Barat, dan mengamakan dua orang tersangka, MT dan RA salah satunya warga negara asing serta memeriksa 4 orang saksi," bebernya.

Baca Juga: Pelaku Penyelundupan Sabu dengan Drone ke Lapas Narkotika Bandung Masih Diburu Petugas 

Kombes Pol Hendra mengatakan, selain mengamankan sejumlah tersangka, barang bukti turut diamankan di antaranya; dua drum cairan diduga sabu cair, satu galon air mineral berisi cairan diduga sabu cair, empat botol kecil berisi cairan toulen dan botol kecil cairan aseto serta beberapa barang bukti lainya.

Atas ungkapan itu, Kombes Pol Hendra mengatakan para tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) subsider pasal 113 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) lebih subsider pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat(1) undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

"Dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit satu miliar rupiah, dan paling banyak Rp10 miliar,” tutupnya.

Kejadian tawuran di wilayah Ciheuleut Bogor Timur, disampaikan oleh Kompol. Aji Rinaldi Nugroho dalam Konferensi Pers di Mako Polsekta Bogor Timur yang mana aksi tawuran ini dilakukan oleh remaja kelompok yang dapat diklasifikasikan sebagai gangster, karena aktifitas dari kelompok itu menggunakan beberapa senjata tajam. 

"Jadi dapat kami sampaikan bahwa kronologis terkait kejadian tawuran yang dilakukan ketujuh orang ini itu pada dini hari, mereka janjian atau mengajak kawan-kawannya yang diluar Bogor Kota sehingga terjadi aksi tawuran di wilayah Ciheuleut Kota Bogor." ungkap Kompol. Aji 

Baca Juga: Diduga Hendak Tawuran, Tiga Remaja Diamankan di Polsek Bogor Selatan

Lebih lanjut Kompol Aji menjelaskan, berdasarkan informasi yang didapatkan akan terjadinya tawuran di wilayah tersebut. 

"Akhirnya dari tim Rainmas Bogor Kota beserta dari Polsek Bogor Timur melakukan pengecekan ke TKP dan didapatkan 2 orang yang menggunakan senjata tajam setelah diamankan dikembangkan didapatkan 5 orang lagi beserta beberapa senjata tajam di basecampnya." Jelasnya. 

Atas kejadian itu Kompol. Aji mengimbau kepada seluruh masyarakat apabila ada Indikasi ganguan kamtibmas diwilayah, agar segera melaporkan kepada pihak kepolisian terdekat. 

"Jadi dapat saya sampaikan bahwa Imbauan kepada masyarakat agar segera menyampaikan dan informasikan pada pihak berwajib atau kepolisian ketika ada segerombolan anak anak ataupun. Segerombolan kendaraan bermotor yang terlihat menggunakan senjata tajam." Imbau nya.

Baca Juga: Polres Bogor Gagalkan Aksi Tawuran Sekelompok Remaja di Citeureup, Sita Sejumlah Sajam

"Kita akan kejar kita akan tindak tegas kita akan tegakkan hukum setegak-tegaknya untuk memberikan pelajaran kepada anak-anak kepada remaja yang masih menyebabkan terganggunya kamtibmas di wilayah Bogor Kota." terangnya. 

Ia juga menyampaikan terkait genster yang telah diamankan kepolisian ini ada 4 nama gengster motor diantaranya kelompok Cibadak never day,  Salak Right, Not start dan Abuja jadi.

"Kelompok-kelompok tersebut kita akan kejar kita akan selidiki jangan berani-berani untuk mengganggu kamtibmas di Bogor Kota."ujar dia.

"Dapat dilihat ada 2 orang yang menggunakan baju tahanan dan 5 yang belum jadi ini kita sudah tetapkan 2 tersangka dari kejadian tawuran di wilayah Ciheleut dan 5 lagi kita masih mendalami terkait peran-perannya sejauh mana, Jadi mereka ini ada koneksi dengan yang di Cibadak dan mengundang ke Bogor Kota."ujar Kompol Aji.

Menurut kesaksian warga di sekitar lokasi, peristiwa terjadi sekitar pukul 02.00 WIB. Warga sempat dikejutkan oleh suara benturan keras.

“Sekitar jam dua kurang, terdengar suara berebet keras. Ternyata motor nyeret dahan kayu besar sejauh kira-kira 15 meter. Korbannya terpental sekitar 10 meter dari lokasi benturan,” ujar seorang saksi mata.

Korban ditemukan dalam kondisi masih bernapas dan langsung dilarikan ke RSUD Ciawi oleh warga setempat. Namun, menurut keterangan saksi, korban dinyatakan meninggal dunia sesaat setelah mendapatkan perawatan medis. Korban belakangan diketahui tercatat sebagai warga Desa Pasir Angin, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor.

Baca Juga: Hasil Sidak Proyek Pembangunan SDN Gang Aut, Komisi III DPRD Kota Bogor Temukan Kelalaian

Terpisah, aktivis sosial sekaligus Sekretaris AMBS (Aliansi Masyarakat Bogor Selatan), Azet Basuni, menyampaikan keprihatinannya atas musibah yang terjadi. Ia juga mendesak pemerintah daerah agar lebih sigap dalam menanggulangi potensi bahaya pohon tumbang.

"Seharusnya Pemerintah Kabupaten Bogor sigap datang ke rumah korban. Karena itu adalah pohon di bibir jalan," ujarnya.

Azet pun mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor untuk lebih aktif dan proaktif dalam menangani pohon-pohon rawan tumbang di sepanjang jalur utama.

"Kejadian pohon tumbang di jalur Ciawi-Gadog ini sudah berulang kali. Jangan sampai masyarakat yang jadi korban. Pohon-pohon yang di sepanjang jalan dan berpotensi tumbang harus segera dirapikan. Jangan dibiarkan berdiri begitu saja hingga menimbulkan korban saat angin besar kembali terjadi," tegasnya.

Sementara itu, pihak kepolisian dari Polsek Ciawi telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengamankan lokasi. Belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang mengenai tindak lanjut penanganan terhadap pohon-pohon di sekitar jalur tersebut.

(Acep Mulyana)

Kapolsek Cijeruk AKP Didin Komarudin, membenarkan peristiwa tersebut. Ia mengatakan olah tempat kejadian perkara (TKP) dilakukan sekitar pukul 20.00 WIB usai laporan diterima dari pihak keluarga korban.

"Istri korban yang pertama kali menemukan korban sudah dalam keadaan tergantung di atas kanopi rumah sekitar pukul 17.00 WIB. Ia kemudian segera melapor kepada keluarga dan pihak kepolisian," terang AKP Didin, Kamis (3/7/2025).

Baca Juga: Warga Lampung Ditemukan Tewas Gantung Diri di Vila Cisarua Bogor, Begini Kata Petugas

Korban yang diketahui bekerja sebagai karyawan swasta dan berdomisili di Komplek Pertanian, Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat itu, diduga mengakhiri hidupnya akibat tekanan masalah pekerjaan.

"Dugaan sementara, korban mengalami stres atau depresi karena permasalahan pekerjaan yang cukup berat. Keluarga juga telah membuat surat pernyataan penolakan untuk dilakukan autopsi," tambahnya.

Setelah olah TKP, jenazah dievakuasi dan dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan.

Polisi juga memastikan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lain di tubuh korban.

(Acep Mulyana)

Kasus ini menyita perhatian serius pihak aparat penegak hukum di wilayah Polsek Megamendung, mengingat dampaknya menimbulkan keresahan sosial di kalangan warga.

Menurut keterangan korban, tindakan tersebut sangat merugikan secara moral dan sosial. Ia merasa identitasnya disalahgunakan tanpa seizin dan sepengetahuannya.

Baca Juga: Libur Nasional Tahun Baru Hijriyah, Polres Bogor Berlakukan Ganjil Genap di Puncak Bogor

"Foto saya digunakan di akun yang tidak saya kenal, dan hal itu menimbulkan salah paham bahkan penilaian buruk dari orang-orang sekitar, padahal saya gak pernah menggunakan aplikasi tersebut,” tutur korban kepada wartawan, Kamis (26/6/25).

Bhabinkamtibmas Desa Sukaresmi, Aipda Roni Safari, membenarkan bahwa laporan tersebut telah diterima dan kini dalam tahap penyelidikan. Pihaknya akan segera melacak akun pelaku dan berkoordinasi dengan pihak terkait.

“Kami sudah menerima aduan warga dan segera melakukan penyelidikan. Kasus ini akan kami tangani berdasarkan ketentuan Undang-Undang ITE, khususnya terkait pencemaran nama baik dan penyalahgunaan data pribadi,” ujar Roni.

Sebagai langkah pencegahan agar kasus serupa tak terulang, Polsek Megamendung juga merencanakan program sosialisasi literasi digital di Desa Sukaresmi. Program ini bertujuan mengedukasi warga tentang pentingnya menjaga privasi, keamanan digital, serta etika bermedia sosial.

Baca Juga: Lakukan Razia Pekat di 3 Lokasi di Bogor, Satpol PP Jaring 7 Orang PSK MiChat 

Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk tidak sembarangan menggunakan atau menyebarluaskan foto dan identitas orang lain tanpa izin.

“Kami mengajak warga untuk lebih berhati-hati dan bijak dalam bermedia sosial. Jika ada penyalahgunaan identitas, segera laporkan agar bisa ditindaklanjuti,” tambahnya.

Kasus ini menjadi peringatan penting akan perlunya kesadaran digital di era teknologi informasi yang terus berkembang. Setiap warga diimbau lebih waspada dalam menggunakan aplikasi daring, serta menjaga nama baik dan kehormatan individu di ruang digital.

(Acep Mulyana)

Beberapa perwira, mulai dari kapolres, Dirnarkoba dan Ditsaiber serta Dittahi di Pold Jabar dilakukan mutasi.

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan, mutasi dalam tubuh Polri adalah untuk penyegaran organisasi dan juga reward prestasi dari personel yang bersangkutan.

Baca Juga: Polda Jabar Gelar Bhakti Kesehatan, Komitmen Beri Pelayanan Merata dan Menyentuh Masyarakat

"Pimpinan sangat mengapresiasi terhadap kinerja personel yang mutasi selama ini, selamat dijabatan barunya utk meningkatlan profesionalisme tupoksi kepolisian utk melayani masyarakat, memelihara kamtibmas dan penegakkan hukum yang seadil adilnya,"kata Hendra, kepada wartawan, Kamis (26/6/2025).

Berikut daftar personel Polda Jabar yang mendapatkan mutasi, tertuang dalam surat telegram Kapolri baik yang keluar maupun masuk ke Polda Jabar adalah sebagai berikut:

MUTASI KELUAR POLDA JABAR:

Baca Juga: Fakta Lain Soal Penemuan Judi Kasino Berkedok Tempat Olahraga Diungkap Kapolda Jabar

1. KOMBES POL ADE SAPARI, S.I.K., M.H. NRP 71040685 DIRRESKRIMSUS POLDA JABAR DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SBG PEMERIKSA INAFIS KEPOLISIAN MADYA TK.I BARESKRIM POLRI

2. KOMBES POL dr. NARIYANA, M.Kes. NRP 72040686 KABIDDOKKES POLDA JABAR DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SBG WAKARUMKIT BHAYANGKARA TK.I PUSDOKKES POLRI

3. KOMBES POL IRZAN HARYONO, S.H., M.Si. NRP 70060469 PAMEN DITRESNARKOBA POLDA JABAR DIMUTASIKAN SBG PAMEN BARESKRIM POLRI (PENUGASAN PD BNN)

4. AKBP ARIEK INDRA SENTANU, S.H., S.I.K., M.H. NRP 83021078 KAPOLRES SUBANG POLDA JABAR DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SBG WADIRLANTAS POLDA METRO JAYA

5. AKBP LILIK ARDHIANSYAH, S.H., S.I.K., M.I.R., M.I.P. NRP 83021102 KAPOLRES PURWAKARTA POLDA JABAR DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SBG KAPOLRES BREBES POLDA JATENG

6. AKBP AKMAL, S.H., S.I.K., M.H. NRP 77121088 KAPOLRES CIAMIS POLDA JABAR DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SBG WAKAPOLRES METRO DEPOK POLDA METRO JAYA

7. AKBP JOKO DWI HARSONO, S.I.K., M.Hum. NRP 82051490 KAPOLRES SUMEDANG POLDA JABAR DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SBG KASUBBAGSUMDA BAGRENMIN DENSUS 88 AT POLRI

8. AKBP HIDAYAT, S.H., S.I.K. NRP 76030911 WAKAPOLRESTA BANDUNG POLDA JABAR DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SBG WIDYAISWARA KEPOLISIAN MADYA TK.III SESPIMMA SESPIM LEMDIKLAT POLRI

 9. AKBP RIO WAHYU ANGGORO, S.H., S.I.K., M.H. NRP 82121216 KAPOLRES BOGOR POLDA JABAR DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SBG KABAGDALPERS RO SDM POLDA METRO JAYA

 10. AKBP ASEP PUJIYONO, S.I.K., M.H., M.M. NRP 75091049 KABAGBINOPS ROOPS POLDA JABAR DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SBG AUDITOR KEPOLISIAN MADYA TK.III ITWASUM POLRI

Baca Juga: Brimob Polda Jabar Terjunkan 1 SSK Evakuasi Korban Longsor di Gunung Kuda Kabupaten Cirebon

MUTASI MASUK POLDA JABAR:

1. KOMBES POL Dr. WIRDHANTO HADICAKSONO, S.H., S.I.K., M.SI. NRP 82060959 DIRRESKRIMSUS POLDA DIY DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SBG DIRRESKRIMSUS POLDA JABAR

2. KOMBES POL drg. IRWANSYAH, Sp.Ort. NRP 73070725 KABIDDOKKES POLDA BANTEN DIANGKAT DLM JABATAN BARU SBG KABIDDOKKES POLDA JABAR

3. KOMBES POL BUDHI BATARA PRATIDINA, S.H., S.I.K., M.H. NRP 78050942 PENATA KEBIJAKAN KAPOLRI MADYA TK.III POLDA SULTENG DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SBG AUDITOR KEPOLISIAN MADYA TK.III ITWASDA POLDA JABAR

4. AKBP DONY EKO WICAKSONO, S.H., S.I.K., M.H., Ph.D. NRP 85081960 KANIT 5 SUBDIT IV DITTIPIDNARKOBA BARESKRIM POLRI DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SBG KAPOLRES SUBANG POLDA JABAR

5. AKBP I DEWA PUTU GEDE ANOM DANUJAYA, S.H., S.I.K., M.H. NRP 85041990 KANIT 1 SUBDIT V DITTIPIDTER BARESKRIM POLRI DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SBG KAPOLRES PURWAKARTA POLDA JABAR

6. AKBP HIDAYATULLAH, S.H. S.I.K. NRP 79101260 KAPOLRES HALMAHERA TIMUR POLDA MALUT DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SBG KAPOLRES CIAMIS POLDA JABAR

7. AKBP SANDITYO MAHARDIKA, S.I.K. NRP 85072027 ANALIS KEBIJAKAN MUDA ITWASUM POLRI DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SBG KAPOLRES SUMEDANG POLDA JABAR

8. AKBP ANDRI KURNIAWAN, S.I.K., M.H. NRP 84121929 KASATRESNARKOBA POLRES METRO JAKSEL POLDA METRO JAYA DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SBG KAPOLRES PANGANDARAN POLDA JABAR

9. AKBP YUGI BAYU HENDARTO, S.I.K., M.A.P. NRP 83081567 KASATLANTAS POLRES METRO BEKASI KOTA POLDA METRO JAYA DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SBG KAPOLRES GARUT POLDA JABAR

10. AKBP WIKHA ARDILESTANTO, S.H., S.I.K., M.Si. NRP 86091793 KASUBBAGBUNGKOL SPRIPIM POLRI DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SBG KAPOLRES BOGOR POLDA JABAR

Baca Juga: Hari Bhayangkara Ke-79, Polda Jabar Gelar Pengobatan Gratis di Desa Cikole Kabupaten Bandung Barat

MUTASI LINGKUP POLDA JABAR:

1. KOMBES POL ARI RACHMAN NAFARIN, S.I.K. NRP 67040576 AUDITOR KEPOLISIAN MADYA TK.III ITWASDA POLDA JABAR DIMUTASIKAN SBG PAMEN POLDA JABAR (DLM RANGKA PENSIUN)

2. AKBP MUJIANTO, S.I.K., M.H. NRP 77121084 KAPOLRES PANGANDARAN POLDA JABAR DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SBG WADIRRESSIBER POLDA JABAR

3. AKBP ARI SETYAWAN WIBOWO, S.H., S.I.K., M.Si. NRP 83011155 KAPOLRES INDRAMAYU POLDA JABAR DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SBG WAKAPOLRESTA BANDUNG POLDA JABAR

4. AKBP MOCHAMAD FAJAR GEMILANG, S.I.K., M.H., M.I.K. NRP 80061263 KAPOLRES GARUT POLDA JABAR DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SBG KAPOLRES INDRAMAYU POLDA JABAR

5. AKBP WIDODO, A.Md., S.E., M.M. NRP 74100058 KAYANMA POLDA JABAR DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SBG DIRTAHTI POLDA JABAR

Kapolsek Megamendung, AKP Yulita Heriyanti menjelaskan, penggerebegan pesta sek sesama jenis dilakukan pada pukul 12.30 WIB Minggu dini hari. 

Dalam penggerebekan itu 75 pria berhasil diamankan, "Acaranya dikemas family gathering," kata AKP Yulita Heriyanti Senin 23 Juni 2025. 

Yulita mengatakan pengungkapan digrebegnya pesta LGBT ini bermula dari laporan masyarakat pada Sabtu malam minggu. 

Baca Juga: Mapala Bakti Bersama Mapala Unida Reforestasi Puncak

"Laporan dari masyarakat, adanya sex party sesama jenis di wilayah Megamendung puncak," ungkapnnya 

Ia mengungkapkan, dari 75 orang yang berada di vila tersebut masing-masing tercatat sebagai warga Jakarta dan Bekasi 

"Iya kita sampai pagi saat penggerebekan, ada warga Jakarta ada juga dari Bekasi," ucapnya 

Selanjutnya, pagi itu juga 75 orang pelaku sek sesama jenis ini dibawa ke Polres Bogor untuk dilakukan penyelidikan lebih jauh. 

Sementara, barang bukti yang berhasil diamankan diantaranya peralatan sex toy berupa bra bergetar dan mainan vagina dari bahan karet. 

Handy Purnama

"Jadi dari hasil penyelidikan kami di wilayah sekitaran daerah talang Bogor Kota ditemukan ada salah satu grosir yang memasarkan salah satu merk susu yang label kadaluwarsanya dipalsukan, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, yang bersangkutan ini mendapatkan barang dari wilayah depok."terang Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota Aji Riznaldi kepada wartawan di Mako Polresta Bogor Kota, selasa, (17/6/2025) 

Baca Juga: Amunisi yang Terbakar di Gudang Armed Ciangsana Bogor Mencapai 65 Ton, Dipastikan Sudah Kadaluarsa

"Dimana didapatkan gudang untuk penyimpanan barang-barang tersebut, dari perbuatan atau kejadian tersebut kami mengamankan dua orang tersangka inisial M dan F."sambung nya. 

Dari temuan kami itu para tersangka akan di terapkan pasal undang-undang tentang pangan dan perlindungan konsumen.

"yang mana setiap orang yang menghapus, mencabut, menutup mengganti label, melabeli kembali dan atau menukar tanggal bulan dan tahun kadaluwarsa pangan yang diedarkan itu dimaksud dalam pasal 99 junto pasal 143 tentang undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2012 tentang pangan dijuntokan dengan undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang subsider pasal 62 ayat 1junto pasal 8 ayat 2 junto pasal 62 ayat 1 junto pasal 8 ayat 3 undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen." tegasnya. 

Baca Juga: Polri Akui Gunakan Gas Air Mata Kedaluarsa yang Ditemukan di Stadion Kanjuruhan

 Selain mengamankan dua orang pelaku Sat Reskrim Polresta Bogor Kota juga mengamankan beberapa susu merk Indomilk yang mana merk yang seharusnya beredar di pasar dan yang tidak boleh beredar di pasar 

"Untuk barang bukti yang kita amankan dari kedua tempat tersebut yaitu 38 dus susu merk Indomilk kemasan botol 66 buah dus susu merk Indomilk kemasan kotak dan 300 buah dus susu merk Indomilk kemasan kotak." ujarnya. 

Atas kejadian itu, para tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. 

"Dari hasil kejahatan atau tindakan yang dilakukan kedua orang tersebut kita akan jerat dengan pidana ancaman hukuman 2 tahun dengan denda sebesar 4 milyar dan pidana penjara 5 tahun dengan denda paling banyak 2 milyar." tutupnya.

Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan, pihaknya masih terus memburu pemasok sabu dengan drone itu.

Dia menambahkan, penyelundupan sabu dengan drone itu merupakan modus baru.

Baca Juga: Petugas Gagalkan Modus Baru Selundupkan Narkoba Gunakan Drone 

"Bahwa paket sabu seberat 25 gram yang diselundupkan ke dalam blok hunian lapas diketahui milik seorang warga binaan berinisial AM berusia 29 tahun," kata Hendra kepada wartawan, Kamis (12/6/2025).

Hendra mengatakan, saat ini Ssatresnarkoba Polresta Bandung terus memburu pelaku atau pengendali drone yang melakukan penyelundupan narkotika jenis sabu itu.

“Ini adalah modus baru dan berbahaya, karena menggunakan drone untuk menjatuhkan paket sabu ke dalam lingkungan lapas. Ini tidak bisa dianggap remeh. Kami sudah mengantongi identitas warga binaan penerima dan saat ini fokus mengejar pelaku di luar yang mengoperasikan drone tersebut," bebernya.

Baca Juga: Amankan 51 Pengedar, Polisi Sita Narkoba dari Sabu hingga Ekstasi 

Sebelumnya, diketahui penyelundupan ini terungkap setelah petugas lapas menemukan dua bungkus mencurigakan dalam bentuk kemasan yang setelah diperiksa ternyata berisi sabu-sabu.

Pihak lapas langsung berkoordinasi dengan Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandung untuk penanganan lebih lanjut.

"Pengungkapan ini menjadi pengingat bahwa jaringan narkotika terus mencari cara baru untuk mengedarkan barang haram, bahkan di lingkungan yang seharusnya steril seperti lembaga pemasyarakatan," katanya.

Baca Juga: Jajaran Polresta dan Polres Bogor Grebek Pabrik Miras Oplosan di Cilebut

Dengan adanya modus baru itu Kapolda Jabar, kata Hendra, meminta agar memutus segala bentuk pengendaran barang haram itu mulai dari jaringan kecil hingga jaringan besar agar tidak ada ruang dimana pun khususnya di wilayah Jawa Barat.

“Jajaran kepolisian di Jabar atas intruksi pimpinan akan tindak tegas siapa pun yang terlibat, baik dari luar maupun dari dalam. Tidak ada toleransi terhadap penyelundupan narkoba. Kami juga akan memperketat patroli dan pengawasan di sekitar lapas untuk mencegah kejadian serupa," tutup Hendra.

Polisi menemukan bukti kuat akan keterlibatan ayah Farel dalam praktik judi online melalui ponsel miliknya.

Baca Juga: Polda Metro Kembali Ungkap Sindikat Judi Online Via Facebook, Lima Pelaku Ditangkap

Kepala Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Banyuwangi, Komisaris Polisi Komang Yogi Arya Wigunq menyebut Joko Suyoto telah dibawa ke Polresta bersama sejumlah barang bukti.

"Benar, kami mengamankan seseorang berinisial JS dari rumahnya yang berada di wilayah Kecamatan Srono, tepatnya di Desa Kepundungan," terang Komang.

Saat penangkapan terjadi JS sedang di rumah bersama istrinya. Keduanya kemudian dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan lanjut.

Setelah dilakukan pemeriksaan awal, istri JS tidak ditemukan memiliki keterkaitan dengan aktivitas ilegal, sedangkan JS terbukti terlibat dalam kegiatan penjudian online.

"JS kamu amankan bersama istrinya untuk pendalaman. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, hanya JS yang terbukti terlibat aktivitas perkuliahan. online," jelas Komang.

Baca Juga: Menpora Dito Ajak Generasi Muda Perangi Judi Online dengan Berolahraga dan Kegiatan Positif

Dari hasil pemeriksaan, JS kerap bermain game online jenis mahyong dalam beberapa bulan terakhir.

"Tersangka mengaku bermain untuk mengisi waktu luang sambil menjaga toko kelontong miliknya. Kami juga sedang mendalami apakah ada situs lai. Yang digunakan," ujar Komang.

Kemang menambahkan, dari ponsel milik JS ditemukan bukti cukup kuat bahwa yang bersangkutan memang aktif bermain judi online. 

"Ini kami peroleh dari rekam jejak digital di perangkat yang bersangkutan," terangnya.

Pihak kepolisian juga melakukan tes urine terhadap JS. Ini untuk memastikan apakah terdapat keterlibatan dengan penyalahgunaan narkotika. Hasilnya menunjukkan bahawa JS negatif dari zat terkadang. Dengan demikian penyidik hanya fokus pada dugaan tindak pidana perjudian.

Sementara itu, kuasa hukum JS, Chrisma Adilaga Sugiyanto mengatakan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Hanya saja, kliennya tetap memiliki hak atas praduga tidak bersalah.

Untuk diketahui Farel Prayoga sempat viral setelah dirinya tampil membawakan lagu "Ojo Dibandingke". Bahkan Farel sempat diundang di Istana Negara pada peringatan HUT RI ke-77 tahun 2022.

Salah satu motor hasil pencurian pun, langsung dikembalikan ke warga Cilebut Timur, Bogor bernama Maya, atas laporan kehilangannya beberapa waktu lalu.

Pencurian motor Maya di Bogor itu disebut sudah lama berlalu. Namun dia dikabarkan polisi, bahwa kendaraan roda dua yang sama dengan ciri-ciri miliknya dilaporkan polisi telah ditemui sebagai barang bukti.

Baca Juga: Satreskrim Polresta Bogor Kota Tangkap Tiga Pelaku Curanmor Lintas Wilayah, Ini Modusnya 

“Senang banget, sudah lama hilang 2024 lalu, dikabarkan ditemukan,” kata dia.

Sementara itu, Kasatreskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Riznaldi dalam Press Conference di Mako Polresta Bogor Kota, Rabu (12/6/2025) juga mengimbau warga yang kehilangan motor derah Jabodetabek untuk bisa melihat barang bukti.

Syaratnya dengan membawa surat-surat, seperti BPKB dan juga STNK.

Baca Juga: Kapolsek Megamendung Berikan Wejangan ke Pelaku Curanmor, Ingatkan Tidak Mengulangi Perbuatannya

“Bagi yang pernah melaporkan kehilangan, atau belum pernah melapor, datang saja, bawa surat-suratnya,” beber Aji.

"Jadi kami tadi malam berhasil mengamankan komplotan  pelaku pencurian yang selalu meresahkan warga, ketiga orang ini memiliki peran masing-masing diantaranya sebagai pemantau, joki dan yang satu orang lagi sebagai pemetik atau eksekutor," ungkapnya.

Aji menambahkan menurut keterangan dari pelaku modus operandi dari ketiga pelaku ini yaitu dengan melakukan pencurian kendaraan yang terparkir di pemukiman maupun perkantoran dengan menggunakan alat bantu seperti mata kunci, kunci leter T, dan kunci magnet. 

Baca Juga: Kapolsek Megamendung Berikan Wejangan ke Pelaku Curanmor, Ingatkan Tidak Mengulangi Perbuatannya

Dari tiga pelaku yang ditangkap ini lanjut AKP Aji, salah satunya adalah adik dari pelaku lain yang sudah ditangkap sebelumnya. 

"Komplotan ini melakukan pencurian pada kendaraan yang terparkir di pemukiman maupun di perkantoran dengan secara acak untuk mencari sasaran." tuturnya. 

Selain mengamankan para pelaku pihaknya berhasil menyita barang bukti seperti mata kunci, kunci leter T, dan kunci magnet bukan hanya itu, pelaku juga diketahui memiliki narkoba jenis sabu.

Ia menegaskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya para pelaku diancam hukuman 7 tahun penjara. 

"Polresta Bogor Kota mengimbau pada masyarakat untuk selalu waspada dan memastikan kendaraan terkunci saat ditinggalkan selain itu masyarakat juga dapat melaporkan tindak pidana ke pihak berwajib atau call center Polri 110." Imbau Kasat Reskrim AKP Aji.

Pelantikan dan pengukuhan jajaran paralegal ini sekaligus menandai resminya perluasan operasional cabang Law Firm Hade Seno di Provinsi Jawa Barat, yang selama ini berbasis di Kalimantan Selatan.

Sebelum prosesi pelantikan, dilangsungkan pelatihan dasar. Acara dihadiri pula oleh sejumlah pimpinan firma hukum dan tokoh masyarakat.

Baca Juga: Lindungi Profesi Advokat, Polri Diminta Sikat Preman di Sky Garden

Ketua Law Firm Hade Seno, Dede Supardi, SH., CPM., mengungkapkan rasa syukur dan kebanggaannya atas peresmian cabang baru dan pelantikan paralegal di Kabupaten Bogor.

"Jajaran paralegal di Kabupaten Bogor ini sekarang resmi menjadi bagian dari jaringan kerja kami. Acara ini menjadi wujud nyata dari komitmen kami dalam memperluas layanan hukum dan memberikan akses keadilan yang lebih merata bagi masyarakat di berbagai daerah, khususnya di Kabupaten Bogor,” katanya 

Ia juga menekankan peran strategis paralegal sebagai ujung tombak pelayanan hukum berbasis masyarakat. Di mana peran dan fungsi paralegal sebagai pendamping pengacara serta menjadi jembatan antara masyarakat dengan pengacara.

"Peran paralegal sangat strategis dalam memperkuat fondasi pelayanan hukum, terutama dalam membantu masyarakat memahami dan memperjuangkan hak-haknya. Kami berharap para paralegal yang dilantik hari ini mampu menjadi garda terdepan dalam memberikan edukasi hukum, pendampingan, serta penyelesaian masalah secara humanis dan profesional,” ungkap Dede Supardi.

Baca Juga: Sidang di PN Bandung: Kuasa Hukum Lisa Mariana, Minta RK Hadir Saat Persidangan

Firma hukum ini juga menyatakan komitmen jangka panjang terhadap pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia:

“Kami akan terus melakukan pelatihan dan pembinaan berkelanjutan, agar seluruh jajaran baik di pusat maupun cabang menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme, serta menjadikan nilai-nilai keadilan sebagai pedoman utama," jelasnya.

"Kepada para paralegal yang baru saja dilantik jalankan amanah ini dengan tanggung jawab, keikhlasan, dan semangat pengabdian. Bersama kita wujudkan layanan hukum yang inklusif, adil, dan bermartabat demi Indonesia yang lebih baik," imbuhnya.

Berikut nama-nama paralegal yang dilantik dan akan bertugas di wilayah Kabupaten Bogor:

1. Slamet Mujarotun
2. Azet Basuni
3. Sofiyan Syakur
4. Endang Soraya
5. Yudi Rustandi
6. Muhsin
7. Ujang Kamun

(Acep Mulyana)

Dari tangan tersangka; petugas mengamankan kurang lebih 160 jerigen minuman keras jenis ciu dengan beberapa alat yang digunakan untuk mengoplos minuman dan  berupa tutup botol minuman yang berjumlah kurang lebih ada seribuan tutup botol berbagai warna dan botol mineral ada yang besar dan kecil ukurannya, kurang lebih 3000 botol dan 3 set alat untuk pengukur kadar alkohol.

"Menurut pengakuan dari tersangka pengoplosan minuman ini sudah berjalan 2 tahun, dengan omzet 1 hari kurang lebih 6 juta rupiah dengan keuntungan bagi sipelaku ini 20% dengan target peredaran di wilayah  Bogor,"ungkap Kasat Narkoba Polresta Bogor Kota, Kompol Dede Hendrawan, Sabtu 07 Juni 2025.

Baca Juga: Satu Bulan, Ribuan Botol Miras Disita Satpol PP Kota Bandung, Titik Ini Sumbernya

Kata dia, bahan baku oplosannya yaitu dari minuman biang yang jenis ciu dicampur dengan air mineral dari 1 galon dicampur dengan 1 galon air mineral. Penggerebekan ini sebanyak 5 orang tersangka yang berhasil diamankan dengan peran-peran yang berbeda.

"Satu pemilik dari gudang pabrik ini yang kedua Sebagai karyawan untuk melakukan peng oplosan minuman keras yang 2 orang ini sebagai sebagai pengirim barang minuman keras hasil dari oplosan itu." tuturnya. 

Dede memaparkan bahwa penggerebekan itu berawal dari pengembangan dari pengungkapan adanya satu unit kendaraan jenis truk dengan isi kurang lebih 54 dus kurang lebih dihitungnya 1 dusnya 24 botol yaitu kurang lebih 1260 botol dan 130 jerigen kosong yang diamankan oleh Polsek Bogor Timur di jalan Wangun kota Bogor beberapa waktu sebelumnya. 

Baca Juga: Rumah Kosong di Desa Ciherang Digerebek Polsek Dramaga, Sita Ratusan Botol Miras Jenis Ciu dan Arak Bali

"Untuk biang minuman itu informasi dari pelaku didapat pengiriman dari jawa, untuk para pelaku di jerat pasal 106 undang-undang nomor 7 2014 tentang perdagangan izin edar tanpa izin,"tegasnya.

Kepala Satpol PP Kota Bandung, Rasdian Setiadi mengatakan, penyitaan ribuan botol miras itu merupakan penertiban  untuk menindak para pelaku usaha yang tidak memiliki izin atau menjual miras di tempat yang tidak semestinya.

Operasi digelar di berbagai titik, antara lain Jalan Sukabumi, Ciateul, Lodaya, Pasirluyu Barat, Cihampelas, hingga Soekarno-Hatta dan Jalan Gatot Subroto. 

Baca Juga: Ratusan Botol Miras Berbagai Merek Disita Polsek Megamendung di Kawasan Jalan Raya Puncak Bogor

Selain menyita ribuan botol miras dari berbagai merek, petugas juga mengamankan ribuan butir obat-obatan ilegal dari kios yang tidak berizin.

Di lokasi Jalan Lodaya, petugas menemukan ratusan botol miras di dua kios berbeda, dan langsung menahan identitas pemilik untuk pemeriksaan lebih lanjut. 

Di Jalan Cihampelas, tiga toko yang menjual miras tanpa izin disegel dan pemiliknya dijadwalkan menjalani sidang tindak pidana ringan.

Baca Juga: Rumah Kosong di Desa Ciherang Digerebek Polsek Dramaga, Sita Ratusan Botol Miras Jenis Ciu dan Arak Bali

"Penindakan tidak hanya berhenti pada penyitaan. Beberapa pelanggar juga telah dijadwalkan untuk sidang yustisi dan kios mereka disegel sebagai bentuk efek jera," kata dia dalam keterangannya, Kamis (5/6/2025).

Dia menyebut, pelanggaran berupa peredaran miras tanpa izin serta pelanggaran lokasi usaha yang tidak sesuai ketentuan. 

Beberapa pelaku juga langsung dipanggil ke Mako Satpol PP untuk dimintai keterangan.

Baca Juga: Pemkot Bogor Musnahkan 1.792 Botol Miras Hasil Penertiban Ramadan

Satpol PP Kota Bandung menegaskan komitmennya untuk terus menindak tegas pelanggaran Perda dan Perwal, terutama yang berkaitan dengan ketertiban umum. 

"Kami mengimbau kepada seluruh pelaku usaha untuk menaati aturan. Kegiatan usaha harus mengantongi izin resmi dan dilakukan di tempat yang ditentukan sesuai ketentuan hukum," tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Rektor ITB Bidang Komunikasi, Kemitraan, Kealumnian dan Administrasi (WRKMAA) Andryanto Rikrik Kusmara menyampaikan, pihaknya sedang berupaya menjalin komunikasi dengan berbagai pihak untuk meredam situasi yang kian memanas tersebut.

“ITB telah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak untuk mencari keterangan serta menjaga agar suasana tetap sejuk,” ujar Rikrik, Minggu (11/05/2025).

Baca Juga: Viral Unggahan di Medsos Mahasiswi ITB Diduga Ditangkap Bareskrim, Begini Respon Pihak Kampus

Ia juga menyebutkan, pihak kampus berusaha membangun dialog dengan keluarga mahasiswa dan ikatan orang tua ITB. Pihak orang tua pun telah menyampaikan permintaan maaf atas tindakan anaknya tersebut.

“Orang tua mahasiswa sudah bertemu langsung dan menyampaikan permintaan maaf mewakili anaknya,” ungkapnya.

ITB berharap semua pihak bisa bersikap bijaksana dalam menyikapi kasus ini, agar penyelesaiannya dapat dilakukan secara adil.

Baca Juga: Survei Litbang Kompas: Publik Optimistis Erick Thohir Akan Loloskan Timnas ke PD 2026

“Saat ini mahasiswa yang bersangkutan masih berada di Bareskrim, tetapi kami terus menjalin komunikasi agar dapat ditemukan jalan terbaik,” tambah Rikrik.

Pihak kampus menyatakan dukungan untuk langkah pembinaan terhadap mahasiswanya, mengingat yang bersangkutan masih sangat muda dan duduk di semester dua.

“ITB mengambil langkah proporsional. Kami yakin semangat mahasiswa ini bisa diarahkan dan dibina untuk menyalurkan aspirasinya secara tepat,” jelasnya.

Jokowi membeberkan alasan mengapa baru melapor ke polisi, walaupun isu tersebut telah lama menjadi polemik.

"Kan dulu masih menjabat, tak pikir sudah selesai. Ternyata masih berlarut-larut jadi lebih baik sekali lagi biar menjadi jelas dan gamblang," ungkap Jokowi kepada wartawan, seperti dikutip pada Rabu (30/04/2025).

Jokowi harus turun langsung membuat laporan tersebut, karena soal kasus pencemaran nama baik merupakan delik aduan.

Baca Juga: Isu Ijazah Palsu Kembali Mencuat, Tim Kuasa Hukum Jokowi Siap Tempuh Jalur Hukum

"Kan delik aduan, memang harus saya sendiri harus datang," ucap Jokowi.

Dalam laporan ini, terlapor masih dalam lidik. Tetapi, pihak kuasa hukum mengatakan ada lima orang yang menjadi terduga pelapor.

Diketahui, Jokowi membuat laporan polisi tekait tudingan ijazah palsu. Informasi itu disampaikan ajudan pribadi Joko Widodo, Syarif Muhammad Fitriansyah kepada wartawan.

"Ya betul di SPKT Polda Metro Jaya ya," terangnya.

Baca Juga: Beri Contoh ASN Jakarta, Pramono Anung: Besok Saya Ngantor Gunakan Transum

Syarif mengatakan bahwa Joko Widodo akan datang melapor didampingi sejumlah kuasa hukum.

"Dewan Pers pada hari Kamis 24 April 2025 telah menerima berkas-berkas dari 
Kejaksaan Agung yang disampaikan oleh Kapuspenkum, Harli Siregar, 
sehubungan dengan ditetapkannya Tian Bahtiar sebagai tersangka,"ungkapnya, keterangan pers yang diterima Ceklissatu.com, Jumt 25 April 2025.

Baca Juga: Dewan Pers Nyatakan HCB Tidak Punya Legal Standing Lagi, Ketum PWI Zulmansyah Sekedang Berterima Kasih

Ia mengatakan, Dewan Pers akan meneliti secara mendalam berkas-berkas dari Kejaksaan Agung tersebut. Meski perlu waktu yang memadai untuk meneliti sekaligus menganalisis masus tersebut sesuai dengan prosedur operasi standar, namun Dewan Pers akan menyampaikan hasilnya pada semua pihak sesegera mungkin. 

"Dewan Pers dan Kejaksaan Agung sama-sama berkomitmen untuk menguatkan 
penegakan hukum dan penguatan kehidupan pers. Kedua belah pihak juga sama-sama saling menghormati kewenangan masing-masing,"kata dia. 

"Kapuspenkum Kejaksaan Agung telah menyatakan, bahwa kasus ini tidak ada 
kaitannya dengan produk jurnalistik. 
Untuk meningkatkan sikap saling menghormati wewenang masing-masing,"bebernya.

Dewan Pers akan meneruskan rencana menghidupkan nota kesepahaman dengan 
Kejaksaan Agung berkaitan dengan penanganan sengketa pemberitaan (produk jurnalistik) sebagaimana pernah dilakukan di masa lalu. Hal yang sama telah dilakukan oleh Dewan Pers bersama Polri dan Mahkamah Agung.

Baca Juga: Dugaan Penyalahgunaan Dana UKW, Sayid Iskandarsyah Didesak Mundur dari Pencalonan Anggota Dewan Pers

Dewan Pers memberi perhatian besar terhadap penetapan tersangka Direktur 
Pemberitaan JakTV, Tian Bahtiar, dalam kasus yang disebut Kejaksaan Agung sebagai permufakatan jahat untuk merintangi pemeriksaan perkara korupsi crude palm oil (CPO), timah, dan impor gula. Dewan Pers telah mengunjungi Kejaksaan Agung dan bertemu Jaksa Agung pada Selasa 22 April 2025. Kemarin, 24 April 2025, giliran Kejaksaan Agung 
yang mengunjungi Dewan Pers sekaligus menyerahkan berkas kasus yang melibatkan Tian Bahtiar tersebut. 

Dalam pemusnahan tersebut, sebanyak 15.095 botol minuman keras (miras) berbagai jenis dimusnahkan, yang terdiri dari 10.829 botol miras pabrikan berbagai merek dan 4.266 botol miras tradisional.

Barang bukti ini merupakan hasil operasi cipta kondisi yang digelar sejak Januari hingga Maret 2025.

"Melaksanakan kegiatan pemusnahan miras dan narkotika yang dilaksanakan pada hari ini. Alhamdulillah cukup aman, lancar, dengan berat pemusnahan yaitu 15.095 botol miras berbagai jenis," ujar Kasat Narkoba Kompol Dede Hermawan.

Baca Juga: Jelang Ramadan Satpol PP Kabupaten Bogor Razia Miras, Sebanyak 8.130 Botol Diamankan 

Selain minuman beralkohol, Polresta Bogor Kota juga memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 7 kilogram yang disita dari hasil pengungkapan kasus pada Maret 2025.

Narkotika tersebut ditemukan dalam modus penyimpanan di dalam tangki bahan bakar minyak (BBM).

"Pemusnahan narkotika jenis sabu ini merupakan tindak lanjut dari pengungkapan kasus di bulan Maret 2025. Ini adalah hasil dari giat razia yang dilakukan oleh Polresta Bogor Kota bersama polsek jajaran di seluruh wilayah, termasuk Bogor Tengah, Bogor Barat, Bogor Utara, Bogor Selatan, dan Tanah Sareal," tambah Dede Hermawan.

Baca Juga: Ribuan Botol Miras Disita di Wilayah Kabupaten Bogor, Razia Penertiban Menjelang Ramadan

Operasi Ketupat Lodaya 2025 ini merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri.

(Levinda Melati)

"Deposito itu bukan milik kami, tidak ada uang atau deposito milik kami yang disita saat ini," ucap Ridwan Kamil, dalam keterangannya yang diterima Ceklissatu.com, Selasa (18/3/2025).

Saat ini, ia mengaku dalam kondisi sehat lahir dan batin serta masih melaksanakan aktivitas keseharian seperti biasa. 

Baca Juga: Pasca Rumah Ridwan Kamil Digeledah KPK, Iswara: Kami Belum Bisa Berkomunikasi

Namun, sejak awal ia mengungkapkan jarang memperbaharui kegiatan pribadi di media sosial.

Ridwan Kamil melanjutkan, selama menjabat Gubernur Jawa Barat, ia mengaku memiliki jabatan ex-officio. 

Untuk urusan BUMD, ia mengaku biasa mendapatkan laporan dari kepala biro BUMD atau komisaris sebagai perwakilan Gubernur Jawa Barat.

Baca Juga: Usai Rumah Ridwan Kamil, Giliran Kantor Pusat Bank BJB Digeledah Penyidik KPK

Akan tetapi, terkait masalah Bank bjb, ia mengaku tidak menerima informasi hal itu. Sehingga RK mengaku tidak mengetahui masalah yang terkait BJB.

"Untuk masalah ini, saya tidak pernah mendapat laporan ini," kata dia.

Sebelumnya, KPK telah menggeledah kediaman Ridwan Kamil dan Bank bjb terkait dugaan mark up dana iklan. 

Selain itu terdapat lima orang yang ditetapkan tersangka terdiri dari tiga orang swasta dan dua orang dari Bank bjb.

Baca Juga: Soal Penggeledahan Rumah Ridwan Kamil oleh Penyidik KPK, Dedi Mulyadi: Itu Bukan Ranah Saya

Selain itu, aset yang disita seperti rumah, bangunan, tanah, roda dua dan roda empat.

Usai menghabisi nyawa temannya, para pelakulangsung mengantarkan korban ke rumah orang tuanya di wilayah Ciamis. Para pelaku mengaku, korban tewas karena dibegal. 

Bahkan yang lebih miris lagi, tiga pelaku perempuan M (30), BL (27) dan LW (32) ikut menangis saat mengantarkan korban ke pangkuan terakhir orang tuanya.

Baca Juga: Polisi Tangkap Dua Begal yang Rampas Sepeda Motor di Setiabudi Bandung

Namun saat itu luka yang ada pada tubuh korban membuat pihak keluarga tidak yakin bahwa I tewas karena akibat dibegal.

Orang tua dari korban pun melaporkan kejanggalan tersebut ke pihak Kepolisian Resort Ciamis, dan setelah dilakulan penyelidikan, benar saja korban I bukan menjadi korban begal melainkan tewas di bunuh. 

Kasatreskrim Polrestabes Bandung, AKBP Abdul Rahman membenarkan kejadian tersebut, setelah menerima laporan dan kordinasi dari Polres Ciamis, dan pelaku kini masih ditahan di Polres Ciamis.

Baca Juga: Miris, Begal di Bandung Tega Sasar Lansia hingga Dilarikan ke Rumah Sakit

"Korban berinisial I (19) ternyata bukan korban begal seperti yang diklaim oleh temannya, melainkan dibunuh dalam sebuah pertikaian di kamar kosnya di Bandung," kata AKBP Abdul Rahman, saat dihubungi, Minggu (27/9/2025).

Ia melanjutkan, kasus ini bermula pada Jumat malam (7/3/2025), ketika korban dan pelaku utama, M (22), yang diduga merupakan teman dekatnya, terlibat cekcok hebat.

Dalam kondisi emosi, M menusuk I dengan pisau, menyebabkan luka fatal. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, tetapi nyawanya tidak tertolong enam jam kemudian.

Baca Juga: Begal Motor di Ciampea yang Tewaskan Korbannya Dibekuk Polisi

Alih-alih melaporkan kejadian sebenarnya, M bersama dua rekannya mencoba menutup-nutupi kejahatan dengan membawa jenazah korban ke kampung halamannya di Cihaurbeuti, dua hari setelah kejadian.

"Mereka mengarang cerita bahwa I tewas akibat pembegalan. I disebutkannya sebagai korban begal,” katanya.

Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama mengatakan, bahwa oknum patwal telah mencopot patwal berpangkat Aipda itu. 

“Yang bersangkutan (oknum patwal) sudah dicopot, dan saat ini sudah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Propam Polres Bogor,” kata Rizky kepada wartawan, Sabtu (15/3/2025).

Baca Juga: Dikira Penting, Ternyata Cuma Ngawal Teman, Anggota Patwal Polres Bogor Terancam Dicopot

Rizky mengatakan, Sat Lantas akan memberikan hukuman sesuai dengan aturan disiplin yang terkait dalam peraturan di kepolisian.

Walau demikian, Rizky memastikan tidak ada unsur kesengajaan dalam kejadian tersebut. 

Pengendara sepeda motor yang terjatuh akibat kendaraannya bersentuhan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh H.

Rizky menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas kejadian tersebut. 

Dia memastikan bahwa pihak kepolisian tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Sebelumnya, viral oknum anggota patroli dan pengawalan (patwal) yang diduga arogan saat mengawal mobil Alphard di Puncak, Bogor. Peristiwa ini terjadi pada Jumat, 14 Maret 2025, ketika petugas Satlantas Polres Bogor sedang mengawal kendaraan dari Puncak ke Jakarta.

Kepala Satpol PP Kota BogorAgustian Syach menerangkan bahwa dalam operasi tersebut pihaknya berhasil menyita 223 botol minuman beralkohol yang diperjualbelikan tanpa izin.

Sementara itu, tiga bar dan restoran turut disegel karena terbukti melanggar ketentuan yang tertera dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 300/Kep.73-BAKESBANGPOL/2025.

Baca Juga: Tanur Muthmainnah Tour Gelar Acara Buka Puasa Bersama 1000 Yatim di Bulan Suci Ramadan

“Razia ini kami lakukan untuk memastikan ketertiban selama bulan Ramadan serta menegakkan peraturan yang berlaku. Kami juga menyita minuman beralkohol ilegal dan menyegel tiga tempat usaha yang melanggar aturan,” terang Agustian Syach, Jumat 14 Maret 2025.

Lebih lanjut, beberapa lokasi yang menjadi sasaran razia yaitu Homer Bar n Kitchen di Tanah Sareal, Teras Motine di Bogor Barat, Warung Riama Samosir dan Warung Ilma Manulang di Bogor Timur, Nizar di Bogor Tengah, serta Toko Feby, Club Kaboeka, dan Envelover/Pangrango Cafe yang juga berlokasi di Bogor Tengah.

Seluruh barang bukti yang diperoleh dari razia saat ini telah diamankan di Kantor Satpol PP Kota Bogor. Pihaknya menekankan komitmennya untuk terus melakukan pengawasan ketat terhadap tempat usaha yang melanggar peraturan, terutama selama bulan Ramadan.

Baca Juga: Satpol PP Bakal Tindak Tegas THM yang Buka di Bulan Ramadan

"Barang bukti berupa minuman beralkohol tanpa izin telah diamankan di Kantor Satpol PP Kota Bogor untuk proses lebih lanjut,” pungkasnya.

Dikabarkan bahwa Ahok datang di Kejagung lebih awal dibandingkan dengan jadwal pemeriksaannya pukul 10.00 WIB. Ahok tiba sekitar pukul 08.30 WIB.

Ahok mengaku senang bisa membantu Kejagung mengungkap kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah serta produk kilang PT Pertamina. 

Baca Juga: Usai Rumah Ridwan Kamil, Giliran Kantor Pusat Bank BJB Digeledah Penyidik KPK

Ahok mengatakan, semua hal yang ia ketahui akan disampaikan kepada penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung.

”Kami sebetulnya secara struktur kan subholding. Tapi, tentu saya sangat senang bisa membantu kejaksaan, apa yang saya tahu akan saya sampaikan,” ucap Ahok seperti dikutip pada Kamis (13/03/2025).

Selain itu, Ahok menyebutkan, sudah membawa sejumlah data berdasarkan hasil rapat. Bila diminta penyidik Jampidsus, ia akan menyerahkan data-data tersebut.

Baca Juga: Rumahnya Digeledah Penyidik KPK, Mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil Angkat Bicara

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar membenarkan kabar terkait pemeriksaan Ahok di Kejagung hari ini. Ahok diperiksa kapasitas sebagai saksi. 

Periode tugasnya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina memang berdekatan dengan kasus dugaan korupsi yang tengah ditangani Kejagung. Yakni periode 2018-2023. 

Tetapi Harli tidak merinci saksi-saksi yang dipanggil oleh Kejagung besok (hari ini, red). Namun dia memastikan Ahok salah satunya. 

”Rencananya begitu sesuai jadwal Kamis pukul 10.00 WIB,” katanya.

Harli menyatakan bahwa penyidik JAM Pidsus Kejagung masih terus mendalami kasus dugaan korupsi di PT Pertamina. Mereka fokus menggali data dan fakta terkait dengan sembilan tersangka. Karena itu, sejumlah saksi terus dipanggil oleh Kejagung. 

Termasuk Ahok yang akan dimintai keterangan oleh penyidik besok. Melalui pemeriksaan-pemeriksaan itu, mereka yakin bisa membuat terang kasus tersebut.

"Benar," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dihubungi, Senin (10/3/2025). Dia menjawab pertanyaan soal rumah Ridwan Kamil digeledah di kasus Bank BJB.

Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan bahwa penyidik sedang melakukan penggeledahan rumah Ridwan Kamir terkait kasus korupsi Bank bjb.

Baca Juga: Lemahnya Pengawasan Picu Praktik Korupsi di Pertamina

"Ya betul sedang dilakukan penggeledahan, terkait korupsi Bank bjb," kata dia.

Hingga berita ini ditayangkan, belum keterangan lebih lanjut dari KPK mengenai temuan dan perkembangan penggeledahan rumah Ridwan Kamil.

Untuk itu Polsek Cibinong gencar melakukan patroli KRYD secara masif di wilayah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.

Patroli KRYD yang dilaksanakan mulai pukul 22.00 WIB hingga larut malam, yang diikuti seluruh personil anggota Polsek, Koramil dan unsur kecamatan juga JKU Polmas dan Banpol Kecamatan Cibinong kabupaten Bogor, Sabtu 8 Maret 2025.

Baca Juga: Pastikan Kamtibmas Kabupaten Bogor Tetap Aman Selama Ramadan 1446 H, Polres Bogor Gelar Patroli Gabungan

Kapolsek Cibinong Kompol Waluyo mengatakan,   patroli KRYD dilaksanakan sebagai kewajiban tugas tanggung jawab sebagai aparat keamanan penegak hukum.

"Patroli ini untuk menciptakan kondisi yang aman dan nyaman bagi masyarakat," kata dia,  Minggu 9 Maret 2029.

"Seluruh penyakit masyarakat menjadi sasaran penting pada pelaksanaan patroli yang digelar setiap malam hari hingga waktu dini hari tadi menjelang sahur dan subuh," tambahnya.

Baca Juga: Cegah Potensi Gangguan Keamanan, Polres Bogor Intensifkan Patroli Gabungan

Waluyo mengatakan, patroli dilakukan di berbagai titik lokasi yang rawan akan adanya tindakan kriminalitas serta gangguan kamtibmas lainnya di wilayah hukum Polsek Cibinong.

"Ini semua bertujuan agar terciptanya situasi yang aman, nyaman dan kondusif," tutup dia.

Patroli gabungan itu dipimpin oleh Kabag Ops Polres Bogor, AKP Nur Istiono, dan dilaksanakan dengan melibatkan berbagai unsur kepolisian serta instansi terkait, termasuk TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor.

Tim patroli mulai beroperasi pada pukul 23.20 WIB dari Mako Polsek Citeureup, menyusuri berbagai titik rawan di Kabupaten Bogor.

Baca Juga: Patroli Gabungan Minimalisir dan Cegah Aksi Kriminalitas di Wilayah Kabupaten Bogor

Beberapa area yang menjadi fokus patroli gabungan meliputi Jl. Raya Bogor Km 42, Fly Over Cibinong, PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, serta Tugu Pancakarsa.

Selain itu, patroli juga difokuskan untuk mencegah berbagai tindak kejahatan, seperti pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian dengan pemberatan (curat), serta pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

AKP Nur Istiono menekankan bahwa patroli gabungan merupakan wujud komitmen kepolisian dalam menjaga keamanan warga, terutama pada malam hari.

"Kami terus berupaya meningkatkan patroli dan langkah preventif lainnya agar situasi kamtibmas di wilayah Bogor tetap kondusif," ujarnya.

Baca Juga: Ciptakan Pilkada Aman, Pejabat Utama Polda Metro Jaya Gelar Ngopi Kamtibmas

Ia turut mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan dan segera melaporkan jika ada potensi gangguan kamtibmas, patroli serupa akan terus dilaksanakan secara rutin demi menjaga kenyamanan dan keselamatan warga Bogor.

Kapolsek Parung, AKP Doddy Rosjadi menjelaskan, bahwa pihaknya menerima laporan dari warga setempat mengenai adanya sekelompok remaja yang dicurigai akan melakukan tawuran. 

Menindak lanjuti laporan tersebut, tim piket Reskrim dan piket fungsi Polsek Parung segera menuju lokasi kejadian.

Baca Juga: Diduga Hendak Tawuran, Polisi Bubarkan Sekelompok Pemuda di Kebon Pedes Bogor

"Setibanya di tempat kejadian, kami mendapati enam remaja sudah diamankan oleh warga. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan juga barang bukti berupa sebilah celurit, keenam remaja tersebut beserta barang bukti kami bawa ke Polsek Parung untuk dimintai keterangan lebih lanjut," terang Doddy.

Keenam remaja yang diduga hendak tawuran itu berusia 12-15 tahun.

Menurut hasil penyelidikan sementara, kelompok remaja ini diduga akan terlibat tawuran dengan kelompok lain dari Gang Amsyar.

Baca Juga: 7 Remaja Diduga Mau Tawuran Bawa Senjata,Polisi Gercep Langsung Tangkap

“Kami berhasil mengamankan satu bilah celurit berukuran sedang dengan gagang kayu berwarna coklat sebagai barang bukti," jelasnya.

Saat ini, para remaja masih menjalani pemeriksaan di Polsek Parung, dan pihak kepolisian juga telah menghubungi orang tua mereka untuk proses lebih lanjut.

Kasi Humas Polresta Bogor Kota, Iptu Eko Agus mengatakan, bahwa ke-7 remaja tersebut diamankan oleh tim patroli yang sedang berkeliling di wilayah rawan tawuran pada Kamis (27/2/2025) sekitar pukul 05.00 WIB.

"Mereka diamankan saat sedang konvoi dan diduga hendak melakukan tawuran. Setelah diperiksa, ditemukan dua buah golok dan satu celurit. Para remaja tersebut langsung dibawa ke Polsek Bogor Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut," ujar Eko Agus.

Baca Juga: Pelajar di Leuwiliang Bogor Kena Bacok, Polisi Kejar Pelaku

Ia menambahkan, penangkapan itu bermula dari laporan masyarakat yang diterima melalui nomor hotline aduan Kapolresta Bogor Kota.

Menindaklanjuti laporan tersebut, tim patroli segera bergerak dan berhasil mengamankan para remaja beserta barang bukti senjata tajam.

"Laporan dari warga langsung kami tindaklanjuti. Anggota yang sedang berpatroli di lokasi kemudian mengamankan mereka sebelum aksi tawuran terjadi," katanya.

Baca Juga: Kelompok Remaja Hendak Tawuran di Ciomas Berhasil Dibubarkan, Polisi Sita Barang Bukti Motor dan Sajam

Saat ini, ketujuh remaja tersebut masih menjalani pemeriksaan di Polsek Bogor Utara guna mendalami motif serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam rencana tawuran tersebut.

Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Eko Prasetyo mengatakan, razia itu berawal dari adanya aduan masyarakat karena adanya beberapa penginapan yang dijadikan tempat maksiat pelanggaran hukum.

"Razia dilakukan di 5 penginapan yang ada di Kota Bogor," kata Eko dalam keterangannya, Rabu 26 Februari 2025.

Baca Juga: Polisi Bekuk Mucikari Prostitusi Online di Bogor, Mantan Pramugari Hingga Selebgram Jadi Korbannya

Dari razia itu, kata Eko, pihaknya menjaring 38 orang yang terdiri dari 15 orang laki-laki dan 23 orang perempuan yang bukan pasangan suami istri.

"Petugas juga mengamankan 1 terduga mucikari dengan inisial M," bebernya.

Untuk pasangan yang bukan suami istri, tambahnya, dilakukan pembinaan oleh SatBinmas Polresta Bogor Kota.

Baca Juga: Mucikari Prostitusi Online di Bogor Diringkus Polisi, Tersangka Jajakan 3 Wanita dengan Tarif Rp250 Ribu

"Sedangkan untuk terduga mucikari, dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," tutup Eko.

Salah satunya adalah Literasi Pemuda Berdikari (LPB) yang menyoroti RKUHAP itu dengan menggela seminar hukum, Minggu 23 Februari 2025.

Ketua LPB Indrajidt Rai Garibaldi mengatakan, kontroversi terkait pasal-pasal dalam RKUHAP, diduga akan memberikan kekuatan super power kepada salah satu lembaga hukum.

Baca Juga: PWI Jaya Tetap Solid, Jangan Ada Pemelintiran Fakta Hukum Terkait Putusan 591/Pdt.G/2024/PN Jakpus

"Dengan kekhawatiran bahwa Kejaksaan Agung, bisa menjadi lembaga yang berpotensi untuk memperoleh kekuatan luar biasa," kata dia. 

Maka dari itu, ia menegaskan, bahwa pihaknya akan mengawal dengan ketat proses legislasi terkait RKUHP ini, terutama Pasal 12 yang menjadi sorotan mereka.

"Kita akan mengawal RKUHAP ni, dan jangan sampai ada lembaga hukum yang super power melebihi kewenangannya dari institusi yang lain, harus rata," ujarnya.

Baca Juga: Pengungkapan Kasus Pencurian Dengan Kekerasan di Bogor

Seminar tersebut juga menyoroti potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Oleh karena itu, Rai berkomitmen untuk memastikan RKUHAP yang disahkan tidak hanya berkeadilan, tapi juga melindungi kebebasan dan hak asasi manusia secara merata.

"Dugaan kami, jika kejaksaan memiliki kewenangan yang sangat super power, ini ada indikasi kesewenang-wenangan, ada indikasi arogansi, ada indikasi etika antar lembaga, juga harmonisasi tidak jalan antar penegak hukum," imbuhnya.

Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Hukum Berkomitmen Berikan Perlindungan Jaminan Sosial bagi Pegawai Non ASN

Tak hanya berhenti di seminar, ditegaskan Rai, bahwa pihaknya akan bersurat kepada DPR-RI komisi 3, agar prosesi pengawalan pengesahan tidak stagnan.

"Kita akan bersurat kepada DPR RI Komisi 3," tegasnya.

Ditempat yang sama, Pakar Ilmu Hukum Indonesia, Saim Aksinuddin menyampaikan, pembahasan terhadap RUU, dinilai perlu melibatkan berbagai elemen, seperti akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan politisi.

“Undang-undang harus dikaji secara komprehensif agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara lembaga hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan,” katanya.

Dia menekankan, pentingnya konsistensi dalam penegakkan hukum agar tidak malah menimbulkan ketimpangan atau penyalahgunaan kewenangan.

"Diskusi kritis seperti ini dapat menjadi dorongan bagi para pemangku kebijakan untuk mempertimbangkan suara masyarakat sebelum mengambil keputusan penting terkait RKUHAP," pungkasnya.

Dari razia premanisme tersebut, polisi mengamankan sedikitnya 36 orang, dan langsung dilakukan tes urine.

Kapolresta Bogor Kota Kombes Eko Prasetyo mengatakan, usai dilakukan razia premanisme, mereka lalu di bawa ke Mako untuk dites urine.

“Hasil ter urine menunjukkan 13 orang positif psikotropika golongan empat, benzo,” kata Eko dikutip dari keterangannya, Minggu 23 Februari 2025.

Baca Juga: Lantaran Meresahkan Masyarakat, 36 Orang yang Diduga Premanisme Diamankan ke Mapolresta Bogor Kota

Eko menyebut, 13 orang yang positif psikotropika tersebut akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polresta Bogor Kota.

Eko menambahkan, razia premanisme itu merupakan bagian dari upaya Polresta Bogor Kota untuk mengurangi kejahatan dan menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Bogor.

“Kegiatan ini adalah upaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” tutup dia.

Kabag Ops Polresta Bogor Kota, Kompol A Nana Suryadi, mengatakan bahwa razia ini merupakan langkah tegas dalam menekan angka kriminalitas serta memberikan rasa aman bagi warga Kota Bogor.

"Operasi ini juga bertujuan untuk menertibkan aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban umum, termasuk aksi pemalakan dan pungutan liar yang meresahkan masyarakat,"ujarnya.

Baca Juga: Dampak Premanisme di Jalur Alternatif, Polsek Megamendung Terapkan Cooling System

Polresta Bogor Kota berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak positif dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif bagi masyarakat.

"Kami mengimbau masyarakat untuk turut serta dalam menjaga ketertiban dan segera melaporkan jika menemukan tindakan premanisme di lingkungan sekitar," tambahnya.

Baca Juga: Sat Reskrim Polres Bogor Operasi Gabungan Patroli Razia Pak Ogah di Jalur Alternatif Puncak, Ini Hasilnya

Kegiatan razia premanisme ini akan terus dilakukan secara berkala guna menekan angka kejahatan dan menciptakan suasana Kota Bogor yang lebih nyaman bagi seluruh warganya.

Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Eko Prasetyo mengungkapkan bahwa tersangka melakukan tindakan kekerasan dengan senjata tajam.

"Pelaku melakukan kekerasan dengan menggunakan alat berupa senjata tajam jenis golok yang ditusukkan ke arah wajah korban sebanyak dua kali, serta menendang ke bagian wajah korban dan juga membacok korban pada bagian helm yang digunakan korban," ujar Eko Prasetyo.

Baca Juga: Pulang Rayakan Malam Pergantian Tahun, Warga di Bandung Jadi Korban Penganiayaan Orang Tak Dikenal

Motif di balik aksi kejam ini adalah kemarahan tersangka karena korban menyerempet mobilnya.

Setelah melakukan penganiayaan, korban dibuang di sekitar BNR dan ditemukan dalam kondisi kritis sebelum akhirnya meninggal dunia di rumah sakit.

Polisi telah mengamankan barang bukti berupa kendaraan milik korban, helm yang terdapat bekas bacokan, serta pakaian dan senjata tajam yang digunakan tersangka.

Atas perbuatannya, YM dijerat dengan Pasal 338 KUHP serta pasal lain terkait penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara.

(LEVINDA MELATI)

Pelaku pembunuhan berencanan di Pasar Mawar Bogor itu diketahuimenggunakan senjata api ilegal dan pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Riznaldi Nugroho menyebutkan, bahwa ada tujuh saksi yang telah diperiksa dalam kasus ini, termasuk pelapor yang merupakan kakak korban, Beethoven Tampubolon.

Baca Juga: 2 Buronan Otak Penembakan di Pasar Mawar Bogor Ditangkap di Bali, Polisi Beberkan Kronologinya

"Saksi-saksi ini memberikan keterangan penting yang menguatkan kronologi peristiwa dan keterlibatan para tersangka," ujar Aji kepada wartawan, Rabu 19 Februari 2025.

Selain itu, sejumlah barang bukti telah diamankan oleh pihak kepolisian, termasuk satu pucuk senjata api berwarna hitam, tiga selongsong peluru 9 mm, dua butir peluru aktif, serta satu proyektil peluru yang bersarang di paha kiri korban. 

Barang bukti lainnya meliputi ponsel korban yang diduga terkena tembakan, beberapa handphone milik para tersangka, serta tas selempang yang ditemukan di lokasi kejadian.

Baca Juga: Tangkap 4 Pelaku Penembakan di Pasar Mawar Bogor, Polisi Kejar Jaringan Kepemilikan Senjata

Aji mengatakan, seluruh tersangka pembunuhan berencana di Pasar Mawar Bogor itu telah ditahan di Polresta Bogor Kota, dan berkas perkara segera dikirim ke Kejaksaan Negeri Kota Bogor untuk proses hukum lebih lanjut.

Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto menuturkan, korban berkenalan dengan seorang pria yang mengaku sebagai anggota kepolisian.

Merasa tertipu, korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Cimahi pada 12 Februari 2025.

Baca Juga: Manfaatkan Teknologi AI, Pemuda Asal Sukabumi Menyamar Jadi Polisi Gadungan, Polisi: Tipu Warga Hingga Ratusan Juta 

"Korban dengan pelaku berkenalan melalui applikasi Tinder, dan melanjutkan komunikasi lewat Whastapp" uca Tri saat menggelar konferensi pers di Mapolres Cimahi, Selasa (18/02/25).

"Setelah saling mengenal, kemudian pelaku melakukan penggilan video call sembari merekam wajah korban, dan mengedit menggunakan AI" ucapnya.

Selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2025, ada orang yang menghubungi korban. Orang tersebut mengaku sebagai atasan pelaku, dia akan mengancam akan menyebarkan video yang direkam oleh pelaku.

Baca Juga: Penyandang Disabilitas di Bandung Alami Kekerasan Seksual oleh Lansia, Polisi Beberkan Faktanya

Orang tersebut mengancam dan meminta uang sebesar Rp50 juta kepada korban.

"Dari pelaku kemudian terjadi tawar-menawar disanggupilah sebesar Rp30 juta dan kekurangannya harus korban menutupi sebesar Rp7 juta. Kemudian korban sempat mengirimkan uang sebesar Rp6,6 juta," bebernya.

Berdasarkan laporan korban kekerasan seksual itu, kemudian akhirnya pada Jumat 14 Februari 2025 pelaku berhasil diamankan di daerah Lampung.

Baca Juga: Unit PPA Satreskrim Polres Tulang Bawang Tangkap Empat Pelaku Kekerasan Seksual di Salah Satu Cafe

Setelah dilakukan pengembangan, didapatkan pelaku lainnya yang berinisial Z dan M yang sedang mendekam di salah satu Lapas di Lampung.

Dalam rekaman tersebut, wanita yang tengah berjalan itu dijambret pelaku dari arah yang berlawanan.

Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono mengatakan, salah seorang pelaku jambret turun dari motor dan langsung menarik tas milik korban yang berisi uang Rp200 ribu, serta kartu ATM.

Baca Juga: Seorang Mahasiswa Tega Menjambret Tas Milik Mamah Muda, Ini Alasannya

“Korban sempat melakukan perlawanan, akan tetapi pelaku terus menarik tasnya dan kemudian melarikan diri,” kata dia kepada wartawan, Senin 17 Februari 2025.

Dia mengatakan, aksi jambret itu dilakukan pada Sabtu 16 February 2025 sekira pukul 05.30 WIB.

Dia menambahkan, salah satu pelaku jambret  CA telah diamankan di daerah Kiaracondong,  sedangkan tersangka SP ditangkap di daerah Kosambi.

Baca Juga: Remaja di Bawah Umur Nekat Jambret Handphone di Jalan Cogreg, Nyaris Dirujak Warga

Setelah dilakukan pemeriksaan, para tersangka mengaku melakukan aksi jambret dengan kekerasan itu dengan sasaran korban wanita yang berada di tempat sepi.

"Korban berjalan sendirian dipepet dan mengambil tas korban, karena korban melawan tas tersebut dipotong menggunakan golok sehingga robek dan terkena tangan luka kurang lebih 4 jahitan," kata dia.

Meski korban belum melapor, ia mengatakan, pihaknya melakukan penyelidikan. Sejumlah barang bukti diamankan mulai dari uang tunai Rp200 ribu, kartu BPJS dan ATM atas nama korban Nurazmi.

Dua korban yang disekap adalah Fatur dan M. Jubaidillah. Keduanya diikat, serta mata mereka ditutup dengan lakban oleh lima orang pelaku yang mengenakan penutup kepala dan pakaian lengan panjang berwarna hitam. Para perampok tidak hanya membungkam korban, tetapi juga melakukan kekerasan. Fatur mengalami luka bacok di kaki kirinya, sementara Jubaidillah dipukul hingga mengalami luka lebam di wajah.

Baca Juga: Perampokan Brutal Warga Ukraina Harus Jadi Momentum Perbaikan Keamanan Industri Pariwisata Bali  

Kapolsek Bogor Selatan, Kompol Maman Firmansyah, mengungkapkan bahwa perampokan terjadi saat kedua korban sedang beristirahat di ruang belakang sekolah. Saat itu, Fatur sedang dikerik oleh Jubaidillah karena merasa kurang sehat.

"Tiba-tiba mereka disergap oleh lima pelaku yang langsung melakukan kekerasan, mengikat tangan korban, serta melakban mata mereka," ujar Kompol Maman.

Fatur sempat berusaha melawan, namun ia akhirnya dibacok pada kaki kanan dan kirinya. Sedangkan Jubaidillah mengalami luka lebam di mata kanan akibat pukulan pelaku.

Baca Juga: Satu Keluarga di Pamijahan Bogor Diduga Dibantai Perampok, Satu Orang Tewas  

Setelah melumpuhkan kedua penjaga, kawanan perampok leluasa memasuki berbagai ruangan di SLB Negeri 1 Kota Bogor. Mereka menyasar ruang kepala sekolah, ruang guru, hingga ruang tata usaha dengan cara mencungkil pintu.

Beberapa barang berharga berhasil digasak, di antaranya Chromebook, komputer, serta DVR CCTV yang kemungkinan diambil untuk menghilangkan bukti rekaman aksi mereka.

Sebelum melarikan diri, para pelaku membuka lakban yang menutup mata korban setelah memastikan mereka tidak akan melakukan perlawanan.

Baca Juga: Polres Bogor Ungkap Kasus Perampokan dengan Kekerasan di Gerai Pizza Hut, Tiga Pelaku Ditangkap

"Korban bertanya, mungkin karena Fatur merupakan alumni SLB ini dan memiliki sedikit keterbatasan, ia bertanya kepada pelaku, ‘Ini sudah selesai?’. Pelaku kemudian menjawab, ‘Yang penting jangan melawan’, dan akhirnya membuka lakban di mata korban," ungkap Kompol Maman.

Korban Dilarikan ke Klinik

Setelah perampok pergi, Fatur dan Jubaidillah segera mencari bantuan dengan mendatangi rumah penjaga sekolah lainnya. Laporan kemudian diteruskan kepada pihak kepolisian.

Korban yang mengalami luka-luka langsung dibawa ke klinik terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Kompol Maman memastikan bahwa kondisi korban saat ini stabil.

"Saya sudah menemui korban di klinik. Luka bacok pada kaki Fatur mendapatkan beberapa jahitan, namun ia masih bisa berjalan. Sedangkan Jubaidillah mengalami luka lebam akibat pukulan," jelasnya.

Saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terhadap kasus perampokan ini. Tim Inafis dari Polres Bogor juga telah diterjunkan ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

"Kami masih menunggu pihak sekolah menyelesaikan inventarisasi barang-barang yang hilang. Sementara itu, pemeriksaan lebih lanjut terhadap korban akan dilakukan setelah kondisi mereka lebih stabil," pungkas Kompol Maman.

Baca Juga: Pelaku Perampokan di Gerai Pizza Hut Nagrak Diringkus Polsek Gunung Putri, Ini Barang Buktinya

Polisi mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, terutama bagi penjaga sekolah atau fasilitas umum yang sering menjadi sasaran kejahatan di malam hari. Hingga saat ini, petugas masih memburu para pelaku yang diduga telah merencanakan aksi perampokan ini secara matang.

(Febrian Batara Aditya Rahman)

Kecelakaan truk di Gerbang Tol Ciawi itu menyebabkan 8 orang meninggal dunia.

Bendi terbukti lalai, truk bermuatan galon air mineral yang dikendarainya melebihi kapasitas muatan dengan berat 12 ton, dan melaju dengan kecepatan 100 km/jam.

Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Eko Prasetyo menjelaskan, berdasarkan alat bukti CCTV, sebelum kendaraan yang dibawa BW berbenturan dengan kendaraan lain, tersangka melompat dari kendaraan truknya.

Baca Juga: Ungkap Penyebab Kecelakaan Truk di Gerbang Tol Ciawi, Polisi: Kelebihan Muatan dan Ngebut

“Kelalaian tersangka mengakibatkan 7 kendaraan lain tertabrak dan mengalami kerusakan yang berat hingga terbakar di Gerbang Tol Ciawi," kata Eko kepada wartawan di Mapolresta Bogor Kota, Sabtu (15/2).

Eko menjelaskan, 13 orang saksi dan 2 orang saksi ahli yang sudah diperiksa.

“Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang lengkap, kami menetapkan BW sebagai tersangka. Saat ini tersangka sudah kami tahan di Polresta Bogor kota mulai kemarin, dan masih proses penyelidikan selanjutnya," ujar Eko.

Polisi gadungan itu ditangkap di Stasiun Cilebut, Kabupaten Bogor, saat berusaha melarikan diri pada Kamis (13/2/2025).

Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Riznaldi Nugroho, mengatakan, polisi gadungan tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Juga: Modus Razia Prostitusi Online di Hotel, 4 Polisi Gadungan Ditangkap

“Sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan saat ini tengah menjalani proses hukum lebih lanjut di Mako Polresta Bogor Kota,” jelas Aji.

Aji menjelaskan, polisi gadungan tersebut dalam menjalankan aksinya dengan mengaku sebagai perwira polisi berpangkat Iptu.

Tidak hanya itu, pemuda asal Sukabumi itu juga mengklaim sebagai petugas Bea Cukai dan anggota Badan Intelijen Negara (BIN) guna memperdaya korbannya.

Baca Juga: Peras PMI Ilegal di Bandara Soetta, 3 Polisi Gadungan Diringkus

“Pelaku kerap menyamar sebagai anggota kepolisian maupun instansi lain untuk mendapatkan kepercayaan korban,” ungkap AKP Aji Riznaldi, Jumat (14/2/2025).

Dalam menjalankan aksinya, tersangka mengenakan seragam dinas polisi yang ia beli secara daring.

Bahkan, ia membuat berbagai dokumen palsu untuk mendukung identitasnya, termasuk surat tugas dan sertifikat yang tampak resmi.

Tersangka meminta sejumlah uang kepada korban dengan alasan biaya pendidikan maupun keperluan tugas.

Aksi tersebut membuat korban percaya dan mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah.

Baca Juga: Rilis Kasus Pencurian Dengan Kekerasan Polisi Gadungan di Bogor

Lebih lanjut, Aji menjelaskan, bahwa tersangka polisi gadungan itu menggunakan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk memalsukan berbagai dokumen.

Sejumlah foto dirinya berseragam juga ditemukan sebagai bagian dari modus penipuannya.

“Dokumen yang digunakan tersangka dibuat sendiri, sebagian dicetak secara manual, dan ada juga yang dibuat menggunakan teknologi AI,” jelasnya.

Kapolsek Sindangbarang AKP Dadang Rustandi mengatakan petugas melakukan pengecekan terhadap seorang remaja yang tewas diduga karena mengkonsumsi alkohol dengan kadar 70 persen. Ia menuturkan korban yang berasal dari Banten berangkat menuju ke Sindangbarang, Cianjur, Selasa (11/2/2025).

Tiba di lokasi sore hari, ia mengatakan korban mengajak rekan-rekannya untuk membeli alkohol antiseptik dengan kadar 70 persen di sebuah apotek dengan jumlah tujuh botol. Mereka pun meracik minuman berbahan alkohol, air mineral dan minuman berenergi. 

Baca Juga: Remaja Punk Ditemukan Tewas di Cianjur, Diduga Habis Nenggak Alkohol 70 Persen yang Dioplos Minuman Berenergi

"Setelah mereka meminum alkohol langsung beristirahat di kolong jembatan, karena mengalami pusing dan mual serta lemas," ucap dia.

Pada Rabu (12/2/2025), ia mengatakan sejumlah rekannya membangunkan korban akan tetapi tidak menanggapi dan kondisinya sudah terbujur kaku. Rekannya yang melihat itu langsung melaporkannya ke kepolisian.

Baca Juga: Satpol PP Kota Bogor dan Disperindagkop Amankan 250 Botol Minuman Beralkohol Tanpa Izin  

"Saat di bangunkan tubuh korban sudah terbujur kaku," kata dia.

Petugas yang mengecek kondisi korban langsung meminta keterangan sejumlah saksi-saksi. Selanjutnya mengevakuasi korban ke puskesmas Sindangbarang.

Kapolsek mengatakan  korban bersama rekannya merupakan anak punk. Peristiwa tersebut pun sudah dilaporkan ke pimpinan.

Namun, kuasa hukum Harvey Moeis, Junaedi Saibih, menyoroti adanya dugaan "kebocoran putusan" sebelum pihaknya menerima salinan resmi dari pengadilan.  

"Innalillahiwainnailaihirajiun," ujar Junaedi kepada wartawan, Kamis (13/2/2025).  

Ia menilai putusan banding yang telah beredar sebelum diterima pihaknya sebagai bentuk pelanggaran hukum.  

Baca Juga: Vonis Banding Naik Jadi 20 Tahun, Harvey Moeis Didenda Rp1 M  

"Telah wafat rule of laws pada hari Kamis, 13 Februari 2025, setelah rilisnya bocoran putusan pengadilan tinggi atas banding yang diajukan JPU terhadap putusan PN Jakarta Pusat. Mohon doanya agar hukum dapat tegak kembali, dan ratio legis nggak boleh kalah oleh ratio populis, apalagi akrobatik hukum atas penggunaan ketentuan hukum yang salah adalah pembangkangan atas asas legalitas," lanjutnya.  

Namun, faktanya, pembacaan putusan dilakukan secara terbuka di PT DKI Jakarta dan disiarkan langsung oleh media.

Sebelumnya, Humas PT Jakarta, Efran Basuning, juga telah mengumumkan bahwa putusan banding Harvey Moeis dkk akan dibacakan pada Kamis, 13 Februari 2025.  

Junaedi mengaku belum mendengar langsung isi putusan, sehingga menganggapnya sebagai "bocoran."

"Saya nggak dengar langsung, makanya saya anggap sebagai bocoran karena secara resmi belum terima (putusan banding)," ucapnya.  

"Menjatuhkan terhadap Terdakwa Harvey Moeis dengan pidana penjara selama 20 tahun," kata hakim Teguh dalam sidang di PT DKI Jakarta, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).  

Selain itu, Harvey Moeis juga diwajibkan membayar denda Rp1 miliar. Jika tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 bulan.  

Baca Juga: Geledah Rumah Harvey Moeis, Kejagung Sita Mobil Rolls-Royce Hadiah Ultah Ke-40 Sandra Dewi

Pada pengadilan tingkat pertama, Harvey Moeis sebelumnya divonis 6,5 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Merasa putusan tersebut terlalu ringan, jaksa mengajukan banding setelah sebelumnya menuntut Harvey Moeis dengan hukuman 12 tahun penjara.  

Kini, dengan putusan banding yang jauh lebih berat, langkah hukum selanjutnya masih terbuka bagi Harvey Moeis dan tim kuasa hukumnya.

"Sopir truk sudah ditetapkan tersangka," ujar Kompol Yudiono Kasat Lantas Polresta Bogor Kota, Kamis (13/2/2025).  

Ia mengatakan, penetapan status tersangka dilakukan setelah serangkaian penyelidikan, penyidikan, dan gelar perkara. Selain itu, polisi telah mengantongi keterangan dari 12 saksi, dua saksi ahli, serta dua bukti lainnya yang menguatkan dugaan kelalaian dalam kecelakaan tersebut.  

Baca Juga: Cegah Kecelakaan Lalu Lintas, Polresta Bogor Kota Gelar Operasi Keselamatan

"Tersangka BW sudah ditahan di Rutan Mapolresta Bogor Kota," tambahnya.  

Bendi Wijaya dijerat Pasal 331 ayat 5 hingga ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. "Ancaman hukumannya 12 tahun penjara," jelas Santi.  

Investigasi Kecelakaan  

Kecelakaan maut yang terjadi di Gerbang Tol Ciawi 2, Kota Bogor, melibatkan tujuh kendaraan. Insiden tersebut merenggut delapan korban jiwa dan menyebabkan 11 orang luka-luka pada Selasa (4/2/2025) sekitar pukul 23.30 WIB.  

Baca Juga: Kapolres Bogor Curhat ke Dedi Mulyadi, 100 Nyawa Melayang di Jalan Parung Panjang 

Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Barat Kombes Ruminio Ardano menyatakan bahwa penyelidikan dilakukan secara mendalam dengan melibatkan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) serta Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM).  

"Kita bekerja kolaborasi, tidak sendirian. Kita ingin mengungkap kejadian ini secara scientific, bukan sekadar berdasarkan keterangan saksi. Semua alat bukti akan dikumpulkan untuk memperjelas penyebab kecelakaan," kata Ruminio, Kamis (6/2/2025).  

KNKT dan ATPM akan memeriksa kondisi kendaraan, terutama sistem pengereman truk pengangkut galon yang diduga menabrak enam kendaraan di depannya.  

"Pemeriksaan ini menjadi bagian dari proses penyelidikan. Kami juga melakukan ramp check serta pengecekan fungsi sistem pengereman untuk memastikan penyebab kecelakaan," jelasnya.  

(Febrian Batara Aditya Rahman)

Gugatan mantan Komisioner Bawaslu Agustiani Tio Fridelina ke PN Bogor Kelas IA didaftarkan tim kuasa hukum yang dipimpin Army Mulyanto yang didampingi oleh suami Agustiani Tio, Adrial Wilde.

“Jadi hari ini saya dengan rekan-rekan mewakili Ibu Agustina Tio Friderina mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Saudara Rossa Purbo Bekti. Tadi sudah teregistrasi,” kata Army ditemui di PN Bogor Kelas IA, Selasa 11 Februari 2025.

Dia mengungkapkan gugatan dilayangkan Agustiani Tio ke PN Bogor Kelas IA karena Bogor menjadi lokasi tempat tinggal Rossa Purbo Bekti.

Baca Juga: Pegawai Gadungan KPK Tangis di Persidangan, Mengaku Dikhianati Rekan Sesama Terdakwa  

“Disesuaikan dengan alamat dari Bapak Rossa Purbo Bekti yang beralamat di Kota Bogor, sehingga kami menggugat perdata di pengadilan Bogor Kota,” jelasnya.

Army mengatakan, gugatan perdata dilayangkan karena mantan Komisioner Bawaslu Agustiani Tio ditawarkan gratifikasi hukum oleh tergugat, yakni Rossa Purbo Bekti ketika ibu rumah tangga itu berstatus sebagai saksi di KPK.

“Penggugat ditawarkan gratifikasi hukum dan juga intimidasi yang dilakukan oleh tergugat. Antara lain, Pak Rossa menyuruh Ibu Tio untuk mengganti kuasa hukum karena pada saat itu, kuasa hukum yang mendampingi adalah dari kader PDI Perjuangan, artinya saya dan rekan-rekan diminta untuk diganti karena memang saya kader dari PDI Perjuangan,” ujarnya.

Menurut dia, Agustiani Tio juga menerima tindakan intimidasi ketika dimintai keterangan sebagai saksi di KPK oleh Rossa Purbo Bekti.

Baca Juga: Cegah Korupsi dan Gratifikasi, KPK Mengajak Masyarakat Kawal hingga Awasi Proses PPDB

“Pak Rossa melakukan perbuatan intimidasi dengan cara menggebrak meja pada saat pemeriksaan di ruang penjidikan,” lanjut Army.

Dia bahkan menyebut, ketika memeriksa mantan Komisioner Bawaslu Agustiani Tio , tergugat penyidik KPK itu juga melakukan intimidasi secara verbal.

“Kemudjan yang berikutnya adalah penyataan Pak Rossa kepada Ibu Tio yang bilang bahwa ‘kita lihat saja nanti siapa yang lebih kuat, oke, dan yang terakhir adalah, Ibu Tio dipaksa oleh Pak Rossa untuk mengakui menerima kompensasi dengan menyampaikan pertanyaan, dapat berapa saudari dari Hasto Kristiyanto,” katanya.

“Itu salah satu isi dari substansi gugatan kami. Jadi, sebenarnya ini menjadi sebuah rangkaian langkah-langkah upaya keadilan bagi Ibu Tio,” lanjut Army.

Dia mengatakan Agustiani Tio serius memperkarakan Rossa Purbo Bekti dengan menuntut ganti rugi Rp2,5 Miliar terhadap aksi intimidasi tergugat.

Baca Juga: Sidang Kasus Oknum KPK Gadungan Ditunda, Pembacaan Tuntutan Jaksa Mundur Sehari

“Kami serius untuk mengajukan gugatan ini dengan dasar yang dimaksud tadi dan menuntut nilai ganti kerugian kepada Bapak Rosa burbu bekti senilai atau sebesar Rp2,5 miliar terhadap, terkait apa yang dialami oleh Ibu Tio,” katanya.

Army mengatakan, upaya gugatan secara perdata menjadi langkah Agustiani Tio memperoleh keadilan hukum dan penggugat bisa menerima kelayakan dari kesehatan.

Diketahui, Agustiani saat ini dicekal oleh KPK. Akibatnya, wanita kelahiran Jakarta itu tidak bisa menjalani perawatan medis di China terhadap sakit kanker yang diderita.

Baca Juga: Sidang Lanjutan Kasus Oknum KPK Gadungan di PN Cibinong Bogor, Jaksa Bacakan Tuntutan

“Itu bentuk dari upaya gugatan perdata ini dan yang pasti bagi Ibu Tio kebenaran itu harus diungkap, karena ini bicara keadilan, terutama kondisi Ibu Tio hari ini yang kita sama-sama sekali lagi mendoakan supaya Ibu Tio bisa segera lekas sembuh,” kata Army.

Sementara itu, Adriel menyebut istrinya, yakni Agustiani Tio terpukul saat menerima intimidasi dari Rossa Purbo Bekti ketika diperiksa sebagai saksi di KPK.

“Ya, kalau setelah menerima tekanan itu tentu sangat terpukul ya, jangankan istri saya bahkan saya dan anak-anak juga terpukul,” katanya.

Adriel mengatakan, langkah penyembuhan medis menjadi terganjal dan semakin sulit ketika Agustiani Tio menerima tekanan dari Rossa Purbo Bekti.

Baca Juga: KPK Tetapkan Wamenkumham Eddy Hiariej dan Tiga Orang Lain sebagai Tersangka Dugaan Gratifikasi

“Sebab, apa yang seharusnya bisa kami lakukan dalam rangka untuk menyembuhkan istri saya menjadi terhambat atas hal yang seharusnya tidak ada kaitannya,” ujar Adrial.

Keempat korban tewas diketahui berinisial I, H, Y, dan MR, yang merupakan warga Tegallega. 

Kapolsek Bogor Tengah Kompol Agustinus Manurung mengungkapkan bahwa miras oplosan tersebut dibeli di sekitaran Taman Corat-Coret, Jalan Pandu Raya, Kecamatan Bogor Utara.

Baca Juga: Cegah Kegiatan Negatif Selama Nataru di Kabupaten Bogor, 15 Ribu Lebih Botol Miras Dimusnahkan

"Total ada sembilan orang yang minum miras oplosan tersebut. Empat di antaranya meninggal dunia, sementara seorang dalam kondisi kritis,"kata dia.

"Mereka mengkonsumsi di tempat steam motor kawasan Tegallega. Korban meninggal saat dirawat di rumah sakit pada 8 dan 9 Februari," ujar Kompol Agustinus kepada wartawan, Minggu (9/2).

Berdasarkan hasil penyelidikan, kata dia, para korban diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi miras oplosan jenis Aseng di campur dengan kuku bima dan Hydro Coco dalam kemasan plastik.

Baca Juga: Polisi Beberkan Kronologi Penganiayaan Pelaku Colok Mata Korbannya di Gunung Putri 

Diketahui, miras oplosan itu dibeli oleh Y dan diantar oleh B menggunakan sepeda motor. Saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut.

"DVI Dokes Polda Jabar telah mengidentifikasi enam jenazah, kemudian masih ada dua jenazah yang belum teridentifikasi karena kondisinya dua korban tersebut alami luka bakar 100 persen,"kata Kepala Bidang, Dokkes Polda Jawa Barat, Kombes  Pol dr. Nariyana, dalam keterangan, Ssbtu (08/02/2025).

Sambung Nariyana pengirimana sampel DNA kedua jenazah  dan keluarga korban untuk memastikan proses identifikasi menggunakan DNA agar bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan scientific crime identification.

Baca Juga: Korban Kecelakaan di Gate Ciawi 2 Masih Dirawat RSUD Ciawi, Satu Pasien Pemantauan Intensif

"Dari 8 korban meninggal dunia, 6 korban diantaranya sudah berhasil diidentifikasi oleh Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jawa Barat."ungkapnya.

Sementara itu 6 korban meninggal dunia yang sudah berhasil diidentifikasi diantaranya:

1.Budiman, laki-laki, usia 45 tahun, alamat Kampung Cipetir, Desa Padasenang Kecamatan Cidadap, Kabupaten Sukabumi

3. Yana Mulyana, laki-laki, 42 tahun, alamat Kampung Sukasirna, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi.

Baca Juga: Polisi Kumpulkan Bukti Kecelakaan di Tol Jagorawi, Fokus pada Sistem Pengereman

4. Asep Pardilah, laki-laki, 40 tahun, alamat Desa Cidadap, Kecamatan Cidadap, Kabupaten Sukabumi

5. Supardi, laki-laki, 39 tahun, alamat Desa Cidadap, Kecamatan Cidadap, Kabupaten Sukabumi

4. Rahmat Gunawan, laki-laki, 53 tahun, alamat Kampung Rancakuning, Desa Padasenang, Kecamatan Cidadap, Kabupaten Sukabumi

6.Vina Agustina, perempuan, 16 tahun, alamat Kampung Rasamala, Kabupaten Cianjur

Direktur RSUD Ciawi dr Fusia Meidiawaty
menyampaikan bahwa para pasien yang masih menjalani perawatan adalah Dani Nursamsu, Sukanta, Wahyudin, Bendi Wijaya, dan Ryuji Adriana.  

Baca Juga: Polisi Kumpulkan Bukti Kecelakaan di Tol Jagorawi, Fokus pada Sistem Pengereman

"Saat ini, Pak Wahyudin sedang mengalami penurunan kondisi dan dalam pemantauan ketat oleh dokter spesialis bedah saraf dan umum. Sementara itu, Ryuji secara umum kondisinya sudah membaik, tetapi tetap kami pantau karena mengalami cedera kepala," kata Fusia di RSUD Ciawi, Jumat (7/2/2025).  

Sedangkan Bendi Wijaya sopir truk masih menjalani perawatan intensif akibat cedera kepala sedang yang menyebabkan rasa sakit berat. Ia mendapatkan penjagaan ketat dari pihak kepolisian selama 24 jam.  

"Pak Bendi masih merasakan sakit cukup serius meskipun sudah diberikan obat. Saat ini, ia belum bisa dimintai keterangan oleh kepolisian," tambah Fusia.  

Baca Juga: Dua Korban Kecelakaan Gerbang Tol Ciawi Bogor Belum Teridentifikasi, Mengalami Luka Bakar 100 Persen

Selain itu, Wahyudin mengalami retak pada tulang dada, yang menyebabkan rasa sesak. Tim medis terus melakukan pemantauan untuk memastikan kondisinya tidak memburuk.  

Sementara itu, terkait proses identifikasi dua jenazah yang mengalami luka bakar 100 persen, Fusia menyebut bahwa hal tersebut memerlukan waktu sekitar tujuh hari. Proses identifikasi dilakukan oleh tim Disaster Victim Identification (DVI) Jawa Barat.  

"Kami masih menunggu hasil dari tim DVI. Proses ini memerlukan waktu, jadi kita harus bersabar untuk mengetahui identitas korban," tutupnya.  

Baca Juga: Polisi Selidiki Penyebab Kecelakaan Maut di GT Ciawi, Dugaan Rem Blong atau Kelalaian Sopir  

RSUD Ciawi memastikan seluruh pasien mendapatkan perawatan terbaik agar proses pemulihan berjalan cepat dan mereka dapat segera memberikan keterangan kepada kepolisian.

(Febrian Batara Aditya Rahman)

"Hari ini, kami melakukan pengecekan rem, kemudian pengecekan fungsi sistem pengereman. Selain itu, kami juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi dan akan kembali menelusuri lokasi kejadian," ujar Kombespol Ruminio Ardano Dirlantas Polda Jabar, Kamis (6/2/2025).

Polisi juga akan menelusuri rekaman CCTV dari Jasa Marga guna mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai kecelakaan yang terjadi. 

Baca Juga: Dua Korban Kecelakaan Gerbang Tol Ciawi Bogor Belum Teridentifikasi, Mengalami Luka Bakar 100 Persen

"Kemarin kita fokus di Gate Ciawi 2, nanti kita akan mundur lagi melalui penelusuran CCTV dari Jasa Marga," tambahnya.

Hingga saat ini, belum ada penetapan tersangka dalam kasus tersebut. 

Polisi masih menunggu hasil pengumpulan alat bukti yang cukup sebelum mengambil keputusan hukum.

Selain itu, salah satu saksi kunci dalam kejadian tersebut masih dalam perawatan medis sehingga keterangannya belum bisa diambil.

Baca Juga: Kapolda Jabar: Proses Identifikasi Korban Kecelakaan Tol Ciawi Masih Berlangsung

 "Semoga yang bersangkutan dapat segera sembuh agar kita bisa ambil keterangan karena itu juga salah satu saksi kunci," pungkasnya.

 Penggerebekan yang dilakukan pada tahun 2025 sekitar pukul 23.30 WIB ini mengungkap bahwa laboratorium tersebut merupakan pengungkapan terbesar di wilayah Polda Jawa Barat.

“Pengungkapan ini merupakan pengungkapan clandestine laboratory terbesar di wilayah Polda Jawa Barat,” ujar Kapolres bogor AKBP Rio Wahyu Anggori.

Baca Juga: Polres Bogor Ungkap Pabrik Narkotika di Sentul, Barang Bukti 1 Ton!

Selain memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis yang siap edar, polisi juga menemukan bahan baku berupa cairan sintetis MDNB Inaka yang telah dikemas dalam 125 botol parfum berwarna hitam dan siap diedarkan. 

Cairan ini diketahui dapat memberikan efek serupa ganja jika disemprotkan ke rokok yang telah dibakar.

“Jadi itu kalau misalkan rokok dibakar, disemprot, itu sudah seperti ganja efeknya,” jelasnya

Dalam pengungkapan ini, polisi mengamankan dua orang tersangka. Salah satunya berinisial HP (34), yang diduga berperan dalam proses produksi narkotika jenis tembakau sintetis. 

Baca Juga: Polres Bogor Kota Selamatkan 124.950 Jiwa dari Peredaran Narkoba

Saat ini, kedua tersangka masih dalam pemeriksaan lebih lanjut guna mengungkap jaringan peredaran narkotika yang lebih luas.

(Levinda Melati)

Namun, jenis dan keaslian senjata tersebut masih dalam pemeriksaan lebih lanjut oleh Laboratorium Forensik (Labfor), guna memastikan apakah merupakan senjata rakitan atau bukan.  

Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Eko Prasetyo mengatakan, dari bentuk fisiknya, senjata api yang digunakan pelaku utama B alias PK menyerupai pistol jenis FN.

Namun, untuk memastikan spesifikasi dan asal-usulnya, pihaknya masih menunggu hasil uji balistik dari Labfor.  

Baca Juga: Penembakan di Pasar Mawar Bermula dari Masalah ini, Begini Kronologinya

"Kita masih perlu memastikan jenis senjatanya. Kalau dari bentuknya, mirip FN, tapi untuk kepastiannya, kami butuh hasil pemeriksaan Labfor guna mengetahui apakah ini senjata rakitan atau bukan. Yang jelas, ini senjata ilegal," ujar Kombes Pol Eko dalam konferensi pers di Aula Mapolresta Bogor Kota, Selasa (4/2/2025).  

Senjata tersebut digunakan untuk menembak korban sebanyak tiga kali dari jarak dekat. Hasil autopsi menunjukkan proyektil peluru menembus dada kiri hingga ke belakang, serta mengenai bagian pinggul dan paha kiri korban.  

Berdasarkan keterangan saksi, terdengar lima kali suara tembakan saat kejadian. Namun, hasil visum hanya menunjukkan tiga luka tembak.  

Baca Juga: Warga Ditembak OTK di Pasar Mawar, Polresta Bogor Kota Segera Bentuk Tim Khusus

Selain B alias PK sebagai eksekutor, tiga tersangka lainnya, yakni M, N, dan T, turut ditangkap karena terlibat dalam pemukulan dan membantu pelarian pelaku. Sementara itu, dua orang lainnya berstatus buron atau DPO dengan inisial D dan H, yang diduga sebagai aktor intelektual dalam kasus ini.  

"Keempat pelaku ini sempat melarikan diri ke beberapa lokasi, termasuk Jakarta, sebelum akhirnya kami tangkap di Gunung Putri. Kami juga masih memburu dua DPO yang terlibat dalam perencanaan hingga pelarian," tambahnya.  

Penyelidikan masih terus dilakukan untuk mengungkap jaringan kepemilikan senjata ilegal ini serta memastikan motif utama di balik aksi penembakan tersebut.

“Hadirnya kami disini, untuk memastikan penyidikan dan penyelidikan benar-benar dilakukan secara transparan dan harapan kami kasusnya segera terungkap dan pelaku segera ditangkap. Kami ingin proses hukum berjalan adil tanpa ada intervensi,” ujar Herlan, Senin (3/2/2025).

Fajar Rahmat Rianto atau Jawa, salah seorang saksi sekaligus rekan korban, mengatakan bahwa insiden bermula dari perselisihan antara korban dan pihak lain terkait aturan main di Pasar Mawar. Pada 1 Februari, korban ditegur oleh Dede, pemilik pasar, atas aktivitasnya di lokasi tersebut. Tak terima, ketegangan berlanjut ketika pihak lain menolak upaya mediasi yang telah direncanakan bersama pihak keamanan Bogor Tengah.

Baca Juga: Terkait Penembakan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia, Puan Maharani Minta Tindak Lanjut

 “Mulanya kami berniat ingin mebeeskan masalah ini baik-baik, tapi pihak mereka justeru membawa orang sebanyak 20 orang lebih, datang dengan tiga mobil dan beberapa motor. Keributan pun ternjdi hiungga adanya pemukulan, kemudian tak lama terdengar beberapa kali suara tembakan,” ungkap Fajar.

Korban mengalami luka tembak di beberapa bagian tubuh, termasuk dada dan pinggang. Setelah kejadian, korban segera dievakuasi ke RSUD Kota Bogor sebelum akhirnya dipindahkan ke RS Ciawi untuk proses autopsi.

TB William atau Welly, rekan korban, menambahkan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam dan akan terus mendorong kepolisian untuk mengusut kasus ini hingga tuntas.

Baca Juga: Rekonstruksi Kasus Penembakan Bos Rental Mobil di Rest Area KM 45 Tol Tangerang-Merak, Tiga Tersangka Jalani 36 Reka Adegan

“Kami akan berkoordinasi dengan kuasa hukum korban agar pelaku segera ditangkap. Tidak peduli siapa yang terlibat, keadilan harus ditegakkan,” tegas Welly.

Sementara itu, kepolisian dari Polresta Bogor telah turun ke lokasi kejadian untuk mengumpulkan bukti dan memeriksa saksi. Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap identitas pelaku dan motif di balik insiden penembakan tersebut.

Handy Purnama

"Betul adanya kejadian penembakan pada pukul 01.30 WIB. Saat ini kami masih melakukan proses penyelidikan untuk mengungkap pelaku dan motif di balik kejadian ini," ujar Kompol Aji Riznaldi Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, kepada awak media, Senin (3/02/2025).

Baca Juga: Sebanyak 442 Peserta Ikutserta di Kejuaraan Menembak Internasional Bertajuk “Brimob Xtreme 2025”

Ia mengatakan, korban mengalami luka tembak yang menyebabkan kematian di tempat kejadian.

"Kami akan terus mengusut kasus ini dan menindak tegas segala tindakan premanisme di wilayah hukum Kota Bogor," tegas Kompol Aji Riznaldi.

Jenazah korban telah dibawa ke Rumah Sakit Ciawi untuk dilakukan otopsi guna mengetahui lebih lanjut penyebab kematiannya.

Baca Juga: Gagalkan Pencurian Motor, Pemuda di Bogor Kena Tembak Airsoft Gun

Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam guna mengidentifikasi pelaku dan mencari tahu motif di balik penembakan tersebut.

Saat dikonfirmasi Kanit Reskrim Polsek Megamendung Iptu Rahman menerangkan bahwa pihaknya sudah menerima laporan tersebut dan menindaklanjuti dengan melakukan kesiapan dan tetap siaga guna menghalau terjadinya kejadian yang tidak diinginkan. 

"Iya benar, menindaklanjuti laporan adanya info swiping sejumlah gengster di wilayah Kabupaten Bogor Polsek Megamendung tetap siaga mengastisipasi adanya penyerangan genster tersebut," ucapnya dikonfirmasi Ceklissatu.com, Jumat (31/1/2025). 

Baca Juga: Bubarkan Tawuran Gengster di Parung Panjang Bogor, Satu Orang Diamankan Polisi

Berikut isi pesan berantai tersebut, "kabar info dari gang star P.O.M Bogor nnti malam saptu ada gang star BOCIMI mau konvoi sambil nyari mangsa buat menaikan nama gang star BOCIMI dan mau janjian sama GG star P.O.M Bogor GG star BOCIMI akan BERGERAK DARI SUKABUMI,CIBADAK,PARUNGKUDA,CIDAHU,CICURUG SAMPAIN TAJUR hati2 buat rekan2 jangan ada yang kluar malam atau nongkrong d pinggir jalan d jam 11 sampe JM 4 pagi. nuhun perhatian nya" 

Handy Purnama

"Sekitar pukul 03.55 WIB, saya lihat ada dua orang mencurigakan yang berhenti di terowongan. Pas saya samperin, yang bawa motor berhasil kami tangkap, tapi temannya yang pura-pura kencing langsung ngeluarin golok dan kabur,” ujar Farhan, salah satu warga sekaligus saksi mata, Selasa (28/01/2025).

Farhan mengatakan, salah satu pelaku mengeluarkan senjata tajam dan mengancam warga, ia dan beberapa warga sempat mundur untuk menghindari serangan. 

Baca Juga: Pengungkapan Kasus Pencurian Dengan Kekerasan di Bogor

“Pas dia ngeluarin golok, gue refleks mundur sama anak-anak yang waktu itu ada berempat. Gue langsung jatoh, hampir aja gue dibacok,” jelas Farhan.

Beruntung, kata dia,  empat warga lainnya bernama Jilan, Agus, dan Rafa, membantunya dan mencoba menangkap pelaku yang membawa motor. “Si Jilan dah ngepiting lehernya yang bawa motor, tapi yang satunya kabur. Belum sempet maling, baru mau masuk ke kampung,” tambahnya.

Kata dia, pelaku yang membawa motor ketakutan ketika mendengar ada warga yang sedang ronda. Mereka langsung berhenti di terowongan dan mencoba melarikan diri. 

Baca Juga: Gagalkan Pencurian Motor, Pemuda di Bogor Kena Tembak Airsoft Gun

Farhan juga mengungkapkan bahwa dirinya sempat berupaya mengambil kunci motor pelaku. Namun, usaha itu tidak berhasil karena pelaku segera kabur. “Tadinya gue mau ambil kunci motor dia, tapi nggak keburu, nggak kena,” katanya.

Meski kedua pelaku berhasil melarikan diri, warga Kampung Muhara tetap bersiaga terutama saat malam hari, untuk mengantisipasi kejadian serupa.

(Levinda Melati)

Hana Mutia istri wartawan mengatakan, kejadian terjadi saat rumah dalam keadaan kosong. “Ibu saya pergi ke Cianjur sekitar pukul 9 pagi dan menyimpan kunci di bawah pot kaktus. Biasanya kunci dititipkan ke saudara, tapi karena saudara ikut ke Cianjur, kunci disimpan di situ. Maksudnya, kalau Fathur (keluarga) datang, dia bisa masuk,” jelas Hana.  

Baca Juga: Maling Berkedok Petugas Kelurahan Gagal Beraksi di Bantar Kemang, Babak Belur Dihajar Massa

Kata dia, dirinya tiba di rumah sekitar pukul 4 sore, langsung curiga karena pagar tidak terkunci. Setelah masuk, ia mendapati pintu rumah hanya tertutup tanpa dikunci, sementara kamar sudah dalam keadaan berantakan.  

Baca Juga: Jongkok di Pinggir Jalan, Maling Motor di Nanggung Dibekuk Polisi

“Yang hilang ada dua laptop, dua cincin, dan satu speaker karaoke. Total kerugian sekitar Rp 12,5 juta. Pintunya tidak didobrak atau dirusak, tapi kunci rumah dikembalikan lagi ke bawah pot, mungkin oleh pelaku,” tambahnya.  

(Febrian Batara Aditya Rahman)

Kapolsek Sukajadi Kompol Edy Kusmawan membenarkan adanya peristiwa seorang pria jatuh dari lantai 11 parkiran mal PVJ, Kamis (23/1/2025). Pihaknya bersama Tim Inafis Polrestabes Bandung sudah melakukan olah tempat kejadian perkara dan  mengevakuasi korban.

Selanjutnya, dilakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Selain itu, memeriksa sejumlah saksi-saksi yang berada di dekat area lokasi kejadian.

Baca Juga: Polisi di Way Kanan Lampung Ditemukan Tewas di Rumahnya, Ada Luka di Leher Diduga Bunuh Diri

"Iya (benar), Tim Inafis dan Polsek sudah di lokasi olah TKP," kata Kapolsek Sukajadi Kompol Edi saat ditemui, Kamis (23/1/2025).

Ia mengatakan pria tersebut berusia 25 tahun asal Karawang, saat ini pihaknya  masih menyelidiki  penyebab korban jatuh. 

Dari hasil pemeriksaan sementara, ia mengatakan korban menaiki lift ke lantai 13 parkiran mal PVJ. Selanjutnya, korban turun ke lantai 11 dengan cara menggunakan tangga darurat.

Edy mengatakan korban menaiki lift ke lantai 13 dan turun ke lantai 11 sendirian. Saat tiba di lantai 11, korban jatuh.

Baca Juga: Densus 88 Tangkap Terduga Teroris di Batu Malang, Berencana Lakukan Bom Bunuh Diri di Dua Lokasi

"Dari lantai 11 loncat ke bawah, saat ini korban sudah dibawa  ke rumah sartika asih," katanya

Kapolresta Bandung Kombes Pol Aldi Subartono mengatakan telah mengamankan tujuh orang yang terkait dalam aktivitas tambang emas ilegal di Desa Cibodas, Kabupaten Bandung. Empat orang merupakan penambang berinisial K, YH, UU dan AS yang merupakan warga lokal sedangkan tiga lainnya merupakan bandar IS, M dan TG yang berasal dari Tasikmalaya. 

"Satreskrim Polresta Bandung mengamankan 7 orang terkait pertambangan ilegal ini, tiga sebagai bandar dan empat sebagai penambang," ucap dia di lokasi, Senin (20/1/2025).

Baca Juga: Pelaku Membunuh Satpam sudah Direncanakan, Polisi: Ini Barang Bukti yang Ditemukan

Dari hasil pemeriksaan sementara, Aldi mengatakan tambang emas ilegal sudah beroperasi kurang lebih 14 tahun. Modus para tersangka yaitu tanpa izin mengambil tanah di hutan yang terdapat sedimen emas kemudian dipisah menggunakan bahan kimia.

Setelah memperoleh emas, ia mengatakan menjualnya ke beberapa pengepul di dekat penambangan. Selanjutnya pengepul menjual ke bandar.

"Dari hasil tambang ilegal ini pemeriksaan sementara mendapat informasi dan rata-rata per hari Rp 200 juta kalau dikali sebulan Rp 6 miliar setahun Rp 72 miliar," kata dia.

Aldi mengatakan pengungkapkan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat. Aktivitas tambang emas ilegal tersebut dilakukan sembunyi-sembunyi dan bisa jadi tidak ada yang melaporkan. 

Baca Juga: Penambang yang Ditemukan Meninggal Dunia Merupakan Warga Lebak Banten

Dampak lingkungan lain yang ditimbulkan, air tercemar oleh merkuri. Selain itu berpotensi terjadi longsor.

Ia mengatakan barang bukti yang diamankan yaitu emas seberat 403,24 gram, uang Rp 134 juta lebih. Alat penambangan dan bahan kimia merkuri serta lainnya seperti alat pembakaran emas. 

"Kerugian negara ditaksir bisa mencapai Rp 1 triliun," kata dia. 

Para pelaku dijerat pasal 158 juncto pasal 35 undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang  perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor enam tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang.

Bupati Bandung Dadang Supriatna mengapresiasi Polresta yang mengungkap aktivitas tambang emas ilegal. Ia menyebut tambang-tambang yang tidak memiliki izin harus segera ditindak. 

"Kalau melanggar sepakat ditindak," kata dia.

Dalam pernyataannya, Farida menegaskan bahwa dirinya tidak menyetujui tindakan anaknya tersebut dan merasa sangat terpukul.

“Saya sangat kaget mengetahui adanya pembunuhan di rumah saya. Saya sangat tidak setuju dengan pembunuhan itu karena hal tersebut membuat kepedihan yang sangat mendalam dalam hati saya,” ujar Farida Felix, ibu dari pelaku, saat memberikan keterangan.

Baca Juga: Pelaku Membunuh Satpam sudah Direncanakan, Polisi: Ini Barang Bukti yang Ditemukan

Farida juga menyatakan keinginannya untuk bertemu dengan keluarga korban. Namun, ia mengaku tidak mengetahui alamat ataupun cara menghubungi keluarga Septiyan. 

“Saya sebenarnya ingin sekali bertemu dengan keluarganya Septiyan, tapi saya tidak tahu rumahnya, alamatnya, atau nomor teleponnya. Kalau bisa, saya ingin bertemu dan berlutut meminta maaf kepada ibunya Septiyan,” tambahnya dengan nada penuh haru.

Ia menjelaskan bahwa tindakan anaknya diduga dilakukan di bawah pengaruh obat-obatan.

Baca Juga: Ini Motif Kasus Pembunuhan seorang Satpam di Rumah Mewah Lawang Gintung

Meski begitu, Farida menekankan bahwa Septiyan dikenal sebagai pribadi yang baik dan sopan. 

“Septiyan itu anak yang baik. Dia selalu menyapa saya, mengucapkan ‘selamat pagi’ dan ‘selamat malam’. Itu yang selalu dia ucapkan kepada saya,” tuturnya.

Kejadian ini, menurut Farida, memberikan dampak besar pada dirinya secara emosional. 

“Saat saya mengetahui kejadian ini, jantung saya berdebar hebat, hati saya terasa sangat sakit. Saya benar-benar tidak menyangka hal ini bisa terjadi,” ujarnya.

Farida berharap dapat menemukan cara untuk meminta maaf secara langsung kepada keluarga Septiyan. 

“Saya sangat ingin bertemu dengan orang tua dan istrinya Septiyan untuk meminta maaf. Saya ingin berlutut di hadapan mereka sebagai ungkapan penyesalan saya,” katanya.

Hingga saat ini, kasus ini masih dalam penanganan pihak berwajib. Sementara itu, Farida terus berusaha mencari cara untuk menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban, meski ia belum mengetahui cara untuk menghubungi mereka.

(Levinda Melati)

Berdasarkan hasil otopsi, ditemukan 22 luka pada tubuh korban, namun hanya satu luka yang menjadi penyebab kematian. 

"Dari hasil pemeriksaan luar, terdapat 22 luka pada tubuh korban. Namun, dari luka-luka tersebut tidak ditemukan penyebab langsung kematian, kecuali satu luka di bagian leher kiri yang sangat fatal," ungkap AKP Aji Riznal Nugroho Kasat Reskrim dalam konferensi pers, Senin (20/1/2025).

Baca Juga: Pelaku Pembunuhan di Kosan Klapanunggal Bogor Ditangkap Polisi, Motif Dasar Masih Didalami

Luka di leher kiri korban ternyata mengiris pembuluh balik leher yang memiliki dampak fatal. "Akibat irisan tersebut, kerja jantung yang memompa darah terganggu karena darah dari pembuluh yang teriris bercampur dengan udara. Udara ini kemudian masuk ke dalam sistem pembuluh darah hingga ke bilik kanan dan bilik kiri jantung," jelasnya.

Proses tersebut berlanjut dengan udara yang terbawa ke paru-paru melalui aliran darah. 

Akibatnya, pertukaran oksigen dan karbon dioksida terganggu. "Udara yang menyumbat aliran darah di paru-paru menyebabkan sel-sel tubuh, termasuk otak, kekurangan oksigen," tambahnya.

Dari temuan ini, penyebab utama kematian korban terungkap.

 "Penyebab kematian adalah luka gorokan terakhir yang dilakukan tersangka di bagian leher. Luka inilah yang memicu serangkaian komplikasi fatal dalam tubuh korban," tegasnya.

Baca Juga: Polres Bogor Tangkap Pelaku Pembunuhan Pelajar di Ciomas, Motifnya Ingin Menguasai Sepeda Motor Korban

Proses otopsi juga mengonfirmasi bahwa tidak ada indikasi penyebab kematian lain selain luka gorokan di leher. 

Temuan ini memperkuat dugaan bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh tersangka.

(Levinda Melati)

"Adapun untuk barang buktinya, yang pertama adalah satu buah pisau dapur, satu lembar struk pembelian alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan. Jadi tersangka ini sebelum melakukan pembunuhan, dia membeli pisau dulu di toko alat rumah tangga," jelas Kombes Eko Prasetyo Kapolresta Bogor Kota, Senin (20/01/2025).

Selain itu, polisi juga mengamankan beberapa barang bukti lainnya. "Barang bukti lainnya termasuk satu buah palu besi, serta satu pasang sepatu hitam milik tersangka yang berlumuran darah," lanjutnya.

Baca Juga: Ini Motif Kasus Pembunuhan seorang Satpam di Rumah Mewah Lawang Gintung

Barang bukti tersebut menjadi kunci penting dalam membuktikan tindak pidana yang dilakukan tersangka berinisial A. Pisau dapur dan palu besi yang digunakan oleh pelaku sebagai alat pembunuhan.

Tersangka diketahui sempat mempersiapkan aksinya dengan membeli pisau beberapa saat sebelum kejadian. "Struk pembelian pisau yang ditemukan di TKP menunjukkan bahwa tersangka memang telah merencanakan aksinya dengan matang," ungkap Kombes Eko.

Baca Juga: Pembunuhan di Pos Satpam PT Laduta Car Rental, Polisi Selidiki Motif dan Kantongi Identitas Pelaku 

Motifnya, kata dia, tersangka merasa kesal karena korban sering mengadu kepada ibu tersangka mengenai kebiasaannya pulang larut malam, sehingga ia sering dimarahi.

(Levinda Melati)

"Tersangka ini adalah majikan dari korban berinisial A. Kami telah melakukan otopsi dan saat ini tersangka telah kami tetapkan melalui proses gelar perkara," ujar Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Riznaldi Nugroho kepada awak media, Minggu (19/01/2025).

Ia mengatakan, motif pembunuhanya tersangka aakit hati kepada korban yang sering lapor kedua orang tuanya bahwa tersangka sering pulang malam.

Baca Juga: Terduga Pelaku Pembunuhan Security PT Laduta Car Rental Positif Narkotika

Keputusan ini diambil setelah penyidik Polresta Bogor Kota melakukan serangkaian pemeriksaan dan gelar perkara.

Ia menjelaskan, untuk kronologis peristiwanya  terjadi pada Jumat dini hari sekitar pukul 02.30 WIB. Salah satu saksi, W, mendengar suara mencurigakan dan melihat darah. Ketika saksi memeriksa, ia menemukan tersangka sedang mencoba naik ke lantai dua. Terjadi pergumulan antara saksi dan tersangka.

"Terduga pelaku setelah dicek urinenya, positif menggunakan tembakau sintetis. Yang terpenting, pelaku sudah diamankan. Seperti apa hasil pemeriksaan selanjutnya, nanti akan kami informasikan kembali," ujarnya.

Dari hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), polisi tidak menemukan senjata tajam di lokasi. Namun, berdasarkan penyelidikan, diketahui bahwa pelaku sempat membeli pisau sebelum kejadian.

Baca Juga: Pembunuhan di Pos Satpam PT Laduta Car Rental, Polisi Selidiki Motif dan Kantongi Identitas Pelaku 

"Untuk senjatanya masih kita cari. Di TKP tidak ditemukan senjata tajam, tetapi yang bersangkutan ada membeli pisau. Luka yang dialami korban adalah luka tusuk," jelasnya.

Hingga saat ini, motif pembunuhan masih dalam penyelidikan. Pelaku mengaku memiliki hubungan baik dengan korban, namun polisi masih mendalami kemungkinan adanya permasalahan pribadi yang melatarbelakangi insiden ini.

"Mungkin ada rasa dongkol, mungkin ditegur atau bagaimana. Pengakuan pelaku sih hubungannya baik-baik saja, tetapi kita lihat nanti di pemeriksaannya bagaimana," ungkapnya.

Baca Juga: Polres Bogor Tangkap Pelaku Pembunuhan Pelajar di Ciomas, Motifnya Ingin Menguasai Sepeda Motor Korban

Polisi juga belum bisa memastikan apakah pelaku memiliki gangguan kejiwaan atau tidak.

"Untuk itu belum tahu, nanti kita cek lebih lanjut," tutup Kapolresta Bogor Kota

"Penangkapan ini bermula dari laporan masyarakat tentang seringnya jalur Ring Road Yasmin, Kota Bogor, dijadikan rute pengiriman narkoba lintas Sumatera,"ungkap Kapolres Bogor Kota Kombespol Eko Prasetyo, Jumat (18/01/2025).

Polisi kemudian mengejar sebuah mobil Pajero Sport hitam dengan nomor polisi B 266 RFP yang dicurigai membawa narkoba. Mobil tersebut dikemudikan oleh seorang pria berinisial HR (34). 

Baca Juga: Polisi Tangkap Bandar Narkoba di Warung Makan di Karawang, Amankan 132,60 Gram Sabu

"Setelah dilakukan pemeriksaan, kami menemukan narkotika2 jenis sabu dan pil ekstasi yang disembunyikan di dalam ban serep, blower AC, dan bagasi penyimpanan kunci belakang," jelas Kombes Pol Eko.

HR mengakui dirinya adalah kurir narkoba lintas Sumatera. 

Barang tersebut, menurut pengakuannya, diperoleh dari seorang pelaku berinisial ABANG yang saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). 

"Tersangka dijanjikan di beri upah sebesar Rp 50 juta dan baru menerima upah sebesar Rp 20 juta," ungkap Kombes Pol Eko.

Barang bukti yang berhasil diamankan berupa 21 kilogram sabu dan 19.950 butir pil ekstasi setara dengan 8 kilogram. 

Baca Juga: Polres Bogor Ungkap Peredaran Narkoba, Dua Pelaku Diamankan dan Sabu Senilai 7 Miliar Disita

Jika barang ini berhasil diedarkan, potensi kerusakan yang ditimbulkan sangat besar. "Dengan keberhasilan pengungkapan ini, kami telah menyelamatkan lebih dari 124.950 jiwa dari ancaman narkoba," tegas Eko Prasetyo.

Selain narkotika, polisi juga menyita mobil yang digunakan tersangka sebagai alat transportasi dan dua unit ponsel yang menjadi alat komunikasi dalam kejahatan ini.

 "Semua barang bukti kini sudah diamankan sebagai bagian dari proses hukum yang berjalan," kata Kombes Pol Eko.

Dengan pengungkapan kasus ini, Polres Bogor mengimbau masyarakat untuk terus mendukung pemberantasan narkoba dengan melaporkan aktivitas mencurigakan. 

Dalam penangkapan tersebut, polisi menyita barang bukti berupa narkotika jenis sabu seberat 21 kilogram brutto dan ekstasi sebanyak 19.950 butir atau setara 8 kilogram brutto.

"Tersangka yang kami amankan berinisial HR, usia 34 tahun. Dia adalah warga Kabupaten Bogor," ujar Kombes Pol Eko Prasetyo, Kapolres Bogor Kota, Jumat (18/01/2025).

Baca Juga: Polisi Tangkap Bandar Narkoba di Warung Makan di Karawang, Amankan 132,60 Gram Sabu

Selain itu, diamankan pula satu unit mobil Pajero Sport warna hitam dan dua unit telepon genggam.

 "Barang bukti kami temukan dalam jumlah besar, termasuk kendaraan yang digunakan untuk membawa narkoba," jelas Eko Prasetyo.

HR ditangkap di Jalan Ring Road Taman Yasin, Kelurahan Semplak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.

Menurut Kombes Pol Eko Prasetyo, tersangka dijerat dengan Pasal 114 Ayat 2 subsider pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ancaman hukumannya minimal lima tahun penjara dan maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Baca Juga: Polres Bogor Ungkap Peredaran Narkoba, Dua Pelaku Diamankan dan Sabu Senilai 7 Miliar Disita

Kronologi pengungkapan kasus ini cukup panjang. HR diketahui bertugas mengambil barang haram tersebut di Sumatera Utara.

"Tersangka ini berpindah-pindah tempat selama lima hingga tujuh hari di Sumatera Utara, sebelum akhirnya diminta menuju Palembang untuk mengambil mobil yang telah disiapkan," ungkap Eko Prasetyo.

"Narkotika tersebut disembunyikan di beberapa bagian mobil, seperti ban serep, blower AC, dan bagasi penyimpanan kunci belakang," kata Kombes Pol Eko. Mobil itu kemudian dibawa HR menuju Pulau Jawa.

(Levinda Melati)

“Para pelaku berjumlah enam orang. Tiga orang bertugas memantau keadaan dari dalam mobil, sementara tiga lainnya merusak gembok dan memasuki rumah korban. Mereka mencoba membobol brankas menggunakan linggis, tetapi aksinya diketahui oleh saksi yang berada di lantai dua rumah,” ujar Kapolsek Gunung Putri, AKP Aulia Robby Kartika Putra, Jumat (18/01/2025).

Kata dua, pelaku kemudian menyekap saksi di kamar utama dan mengambil kunci kontak mobil Mitsubishi Pajero yang terparkir di garasi. Mobil tersebut kemudian dibawa kabur oleh para pelaku.  

Baca Juga: Gagalkan Pencurian Motor, Pemuda di Bogor Kena Tembak Airsoft Gun

Melalui kerja sama tim gabungan dari Satreskrim Polres Bogor dan Polsek Gunung Putri, empat dari enam pelaku berhasil ditangkap. Pelaku berinisial DA ditangkap di Jakarta, sementara AS, N, dan ZA ditangkap di Palembang, Sumatera Selatan. Dua pelaku lainnya masih dalam pengejaran.  

“AS merupakan otak dari aksi kejahatan ini. N dan ZA bertugas mengawasi keadaan, sedangkan DA bertindak sebagai sopir yang membawa mobil hasil curian,” tambahnya.  

Barang bukti yang berhasil diamankan meliputi satu unit Mitsubishi Pajero berpelat B 1588 NZH yang dicuri dari korban dan satu unit Toyota Innova berpelat BG 1871 IA yang digunakan pelaku untuk perjalanan menuju Palembang.  

Baca Juga: Sebanyak 9 Tersangka Pelaku Curanmor Diringkus Satreskrim Polresta Bogor Kota, Ini Modusnya

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 365 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencurian dengan kekerasan, dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.  

(Febrian Batara Aditya Rahman)

Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Eko Prasetyo mengatakan, bahwa kasus ini merupakan tindak pidana pembunuhan. Kejadian tragis tersebut terjadi sekitar pukul 04.30 WIB, setelah laporan pertama diterima dari teman korban yang langsung mendatangi Polsek Bogor Selatan.  

“Setelah menerima laporan, anggota kami segera menuju tempat kejadian perkara (TKP) untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Mudah-mudahan segera ada titik terang terkait siapa pelaku dalam kasus ini,” ujar Kombes Pol Eko kepada media, Jumat (17/1).  

Baca Juga: Pelaku Pembunuhan di Kosan Klapanunggal Bogor Ditangkap Polisi, Motif Dasar Masih Didalami

Pihak kepolisian telah mengamankan lima saksi yang berada di lokasi kejadian untuk dimintai keterangan. Sementara itu, seluruh orang di sekitar TKP juga telah diperiksa guna memperjelas kronologi kejadian.  

  
Hasil penyelidikan awal menunjukkan bahwa korban mengalami luka parah di bagian kepala dan dada. Jenazah korban telah dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit untuk proses otopsi guna memastikan penyebab kematiannya.  
 
Kombes Pol Eko Prasetyo mengungkapkan bahwa hubungan antara korban dan pelaku merupakan atasan dan bawahan. Perselisihan kerja menjadi salah satu motif yang tengah didalami oleh kepolisian.  

“Terduga pelaku sudah kami kantongi identitasnya. Kami berharap penyelidikan ini segera mengerucut sehingga pelaku dapat segera diamankan,” tambah Kombes Pol Eko.  

Baca Juga: Geger Penemuan Mayat Dalam Rumah di Kawasan Ciomas Bogor, Diduga Korban Pembunuhan

Polisi terus mengumpulkan bukti tambahan dan memeriksa keterangan para saksi untuk mengungkap latar belakang kejadian. Sementara itu, pihak keluarga korban masih dalam kondisi berduka.  

(Febrian Batara Aditya Rahman)

Pembongkaran makam atas nama Saprial (38), warga setempat yang diduga meninggal dunia setelah mengalami pemukulan oleh massa pada 22 Desember 2024 dini hari lalu

Menurut Kaur Bins Ops (KBO) Satuan Reskrim Polres Cimahi, Iptu Sugeng Subagyo menyampaikan, ekshumasi makam ini dilakukan untuk mencari bukti atas dugaan penganiayaan yang dilaporkan.

Pihak kepolisian menyebut pembongkaran malam tersebut hasil dari laporan keluarga korban yang diduga mengalami pemukulan sebelum dinyatakan meninggal dunia. 

"Pada hari ini kita lakukan ekshumasi dengan maksud dan tujuan sesuai dengan pasal 133 KUHAP untuk mendapat keterangan ahli tentang apa yang menjadi penyebab dari pada kematian korban,"kata Sugeng di TPU Mbah Cikur.

Ekshumasi dilakukan dengan melibatkan Tim Dokter dari Bidokes Polda Jabar dan Rumah Sakit Sartika Asih. Korban diangkat dari makam dan dilakukan otopsi untuk mengetahui adanya jejak luka di tubuh korban.

"Nantinya diharapkan dari hasil ekshumasi dan keterangan ahli dari kedokteran forensik ini akan mendapatkan alat bukti untuk menindaklanjuti apakah menemukan adanya bukti dugaan tindak pidana yang dilaporkan,"kata dia. 

Korban diduga meninggal dunia setelah dianiaya secara bersama-sama di Jalan Cihanjuang. Namun, laporan kepolisian masuk setelah tiga hari pasca dimakamkan.

Baca Juga: Polisi Tangkap Bandar Narkoba di Warung Makan di Karawang, Amankan 132,60 Gram Sabu

"Polres Cimahi menerima laporan terkait adanya dugaan penganiayaan pada 25 Desember. Namun peristiwanya itu tanggal 22 Desember. Dan posisi korban pada saat itu sudah dimakamkan," jelas Sugeng.

Saat ini polisi sudah melakukan serangkaian penyelidikan termasuk memeriksa saksi-saksi baik dari pihak keluarga maupun saksi di sekitar lokasi kejadian.

Sugeng menambahkan saat ini pihak kepolisian pun sedang melakukan pendalaman dan penyidikan atas laporan dugaan penganiayaan tersebut.

Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Wahyu Widuri itu mengagendakan pembacaan nota pembelaan dari pihak terdakwa. Kuasa hukum Yusuf, Berto Tumpal Harianja, membacakan pleidoi yang memohon keringanan hukuman bagi kliennya.  

Dalam momen itu, Yusuf terlihat menangis ketika menyampaikan penyesalan dan kesulitan yang dialaminya sejak penangkapan pada 25 Juli 2024 di sebuah rumah makan di kawasan Jalan Raya Tegar Beriman, Cibinong. Ia menyebut berpisah dengan keluarganya, terutama anak bungsunya yang baru berusia dua tahun, menjadi ujian paling berat.  

Baca Juga: Sidang Kasus Oknum KPK Gadungan Ditunda, Pembacaan Tuntutan Jaksa Mundur Sehari

“Setiap kali si bungsu bertanya kepada istri saya kenapa papinya tidak pulang-pulang, hati saya hancur. Saya sangat bersedih,” ujar Yusuf dengan suara bergetar.  

Yusuf juga menyinggung perasaan dikhianati oleh rekan-rekannya yang terlibat dalam kasus tersebut. Menurut Berto Harianja, kliennya merasa telah membantu sejumlah pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, tetapi akhirnya dijebak dan dijadikan korban. “Air susu dibalas dengan air tuba,” kata Berto mengutip perasaan kliennya.  

Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut Yusuf dengan hukuman tiga tahun penjara dari ancaman maksimal empat tahun. Selain itu, barang bukti berupa mobil mewah Porsche Macan S3 dirampas oleh negara, sementara ponsel dan tas miliknya akan dimusnahkan. Mobil Toyota Alphard yang turut disita oleh Sat Reskrim Polres Bogor akan dikembalikan kepada Yusuf.  

Adapun uang Rp300 juta yang disebut sebagai hasil penipuan terhadap pejabat dinas pendidikan Warman, Yanto Pradibta, dan Edi Jayadi akan dikembalikan kepada pelapor melalui Yanto Pradibta. Sidang berikutnya dijadwalkan untuk mendengarkan tanggapan jaksa atas pleidoi terdakwa.  

Kasus ini menjadi sorotan karena Yusuf Sulaeman menggunakan identitas palsu sebagai pegawai KPK untuk memeras pejabat daerah, sebuah modus yang menyoroti pentingnya kewaspadaan dalam menghadapi penipuan bermodus institusi resmi.

(Febrian Batara Aditya Rahman)

“Saya pengacara Sandi dan kemudian ada anggota DPRD Kota Depok Bang Gerry, Kita memang bertemu dengan Kang Dedi Mulyadi dan memang beliau kemudian memberikan atensi yang cukup bagus buat persoalan saat ini ya. Jadi kita mengucapkan terima kasih kepada Kang Dedi Mulyadi sebagai pejabat gubernur yang terpilih di Jawa Barat, kemudian kita juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Supian suri sebagai Walikota kota Depok terpilih juga, karena dari beliau-beliau nantilah yang akan meneruskan pembelaan terhadap Sandi,” ujar Deolipa Yumara selaku kuasa hukum Sandi Butar Butar kepada awak media, Minggu (12/1/2025).

Kemudian, lanjut Deolipa, Sandi sudah diberikan posisi bahwasanya akan kembali bekerja, karena beliau kemarin kontra kemudian karena Walikota yang lama ini tidak memperpanjang, tapi nanti ada Walikota baru.

“Walikota baru inilah yang akan memperpanjang kontraknya Sandi ini, jadi Sandi akan tetap masuk bekerja. Dan satu sisi ada wejangan dari Kang Dedi Mulyadi dimana Sandi harus bekerja baik membangun Damkar kembali secara baik, bersama-sama dengan teman-temannya,” imbuhnya.

Baca Juga: Pertanyakan Kinerja Kejari Depok soal Dugaan Kasus Korupsi Damkar, Deolipa Yumara Akan Layangkan Somasi Terbuka

“Kemudian lebih akomodatif terhadap persoalan internal ya, tapi jangan terlalu terbuka karena nanti pimpinan mungkin gak suka lagi, tapi kita bisa jamin Sandi akan melakukan hal-hal yang baik lah, karena sekarang juga baik,” tambahnya.

Mengenai persoalan dugaan korupsi yang ada di Dinas Damkar Depok, dirinya menegaskan bahwa tetap berlanjut dan tetap dijalankan.

“Jadi nanti kami sebagai kuasa hukum tetap menjalankan memproses ini dugaan korupsi yang terjadi di Damkar Depok, karena ini persoalan hukum,” tegasnya.

“Jadi kita akan tagih ke Kejari kota Depok hasilnya apa? Mungkin enggak sekarang, tapi mungkin tiga bulan empat bulan kedepan hasilnya apa sih laporan kami ini, laporan saat ini, hasilnya apa?. Apakah ada korupsi apakah ada tidak? Atau ada penyimpangan atau tidak? Nanti kejari kota Depok yang buat ini menjadi terang,” tambahnya.

Sementara itu, Gubernur Propinsi Jawa Barat terpilih yakni Dedi Mulyadi berpesan kepada Sandi Butar Butar harus memposisikan diri sebagai petugas Damkar.

“Sandi memiliki daya kritis di kantornya, tetapi kan style ya, Karena mungkin Sandi ini keturunan Batak, jadi style Batak, tidak pakai style Jawa atau Sunda. Nanti diperpanjang lagi selama Sandi nya mau bekerja dengan baik dan memposisikan diri sebagai pegawai, itu saja. Bukan memposisikan diri sebagai wartawan atau LSM gitu loh, itu kan penting style itu sangat penting karena kadang-kadang pimpinan perlu kenyamanan oleh sikap anggota, tetapi juga pimpinan harus jujur terhadap anggota itu penting juga gitu loh, harus menyayangi, harus mengayomi sehingga peristiwa ini tidak boleh terjadi lagi ya kan baik di kota Depok maupun di seluruh wilayah di provinsi di Jawa barat,” ucap Dedi Mulyadi.

“Nah kemudian yang berikutnya mengenai status dia yang putus kontrak, kontrak itu kan subjektif ya, itu sangat tergantung pada selera pimpinan karena kontraktor dimana-mana begitu di swasta juga begitu, tetapi kan rangkaian pemerintahan ini berakhir. Sebentar lagi kan walikota Depok dilantik dalam waktu tidak terlalu lama ya paling lama Maret mudah-mudahan bisa februari, saya sudah ngomong kok sama walikota Depok, sudah nanti diperpanjang lagi,” pungkasnya.

Hal itu disampaikan Tim Advokasi dan Hukum Berani Rion Arios kepada wartawan, Sabtu (11/1/2025) di Jakarta. Ribuan alat bukti yang dipersiapkan tim hukum untuk memberikan fakta-fakta terjadinya bencana alam dan pelaksanaan pilkada yang tidak sesuai dengan peraturan. 

“Ribuan alat bukti untuk mendukung dalil-dali yang disampaikan dalam permohonan Perselisihan Hasil Pilkada Kota Medan, sehingga apa yang didalilkan menjadi fakta dan dapat menyakinkan majelis hakim sehingga harapan kami dapat dikabulkan,” jelas Rion sembari menyebut dalam waktu dekat akan kembali menambah alat-alat bukti lain.

Baca Juga: Tim Hukum Ridha-Rani Ajukan Pilkada Ulang Kota Medan di Mahkamah Konstitusi

Menurut Rion, persis seperti yang disampaikan rekannya Bayu Afriyanto di hadapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Panel II yang dipimpin Hakim Saldi Isra pada Sidang Sengketa Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) Rabu (8/1/2025) lalu, bahwa Tim Advokasi dan Hukum Berani mendalilkan banyaknya pemilih di Kota Medan yang tidak menggunakan hak pilihnya akibat bencana banjir.

Maka dalil-dalil yang disampaikan dalam Permohonan Ridha-Abdul dalam perkara 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025 diperkuat dengan melengkapi alat-alat bukti. 

“Bencana banjir pada hari pemungutan suara 27 November 2024, dapat dibuktikan bahwa banjir mengakibatkan TPS tergenang, dan atau rumah penduduk, jalan menuju TPS tergenang, sehingga pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Selain itu pemilih tidak dapat menggunakan hak pilih akibat banjir, juga terjadi pergeseran waktu serta tidak cukupnya waktu dalam pemungutan suara," tambah Rion sembari menjelaskan penerimaan ribuan alat bukti dengan tanda terima tambahan berkas perkara nomor 351/P-WAKO/Pan.MK/01/2025 tanggal 10 Januari 2025.

Baca Juga: Demi Kendaraan Listrik Dinas Bupati, Pemkab Dikabarkan Kocek Anggaran hingga Miliaran

Sebelumnya dalam persidangan di MK pada Rabu 8 Januari 2025 lalu, Bayu Afriyanto mengatakan bahwa KPU sebagai Termohon telah mengubah waktu pemungutan suara.

Bahkan yang mulai dilaksanakan siang hari, sore bahkan malam hari, tanpa persetujuan dari pasangan Ridha-Abdul. Hal itu pun menyebabkan pemilih pasangan Ridha-Abdul tidak mengetahui perubahan tersebut.

Maka dalam petitum, Pemohon pun meminta MK untuk membatalkan Keputusan KPU Kota Medan Nomor 2081 Tahun 2024. Selain itu juga meminta untuk digelar PSU dengan MK Memerintahkan KPU Kota Medan untuk melakukan PSU Pilwalkot Medan di seluruh TPS Kota Medan.

Memerintahkan KPU Kota Medan untuk mengumumkan hasil PSU tersebut sebagaimana ketentuan peraturan UU tanpa harus melaporkan ke Mahkamah.

Dalam foto yang beredar, tampak satu orang pelaku tawuran berseragam SMA sudah diamankan polisi. Pelaku tampak berdiri diantara dua polisi yang memegang barang bukti cerulit.

Terpisah, Kanit Reskrim Polsek Klapanunggal Iptu AM. Zalukhu membenarkan adanya aksi tawuran pelajar yang terjadi di wilayahnya pagi tadi.

"Iya benar," kata Zalukhu kepada wartawan, Kamis (3/8/2023).

Baca Juga : Krisis Generasi Petani Muda, Kemenko PMK: Tantangan Ciptakan Kedaulatan Pangan

Dalam kejadian ini, satu pelaku berhasil diamankan. Sedangkan, terdapat satu orang lainnya mengalami luka bacokan dan sudah dibawa ke rumah sakit.

"Satu sudah diamankan di Polsek. Ada satu lagi terluka sudah di rumah sakit," jelasnya.

Belum diketahui pasti kronologi maupun identitas pelaku dan korban tawuran tersebut. Saat ini, polisi masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

"Masih kita periksa dulu," tutupnya.

"Saya sudah komunikasi dengan keluarga bahwa beliau menyampaikan kekecewaannya terhadap pernyataan dari Direskrimum Polda Jabar yang mengatakan karena unsur-unsur kelalaian," ujar kuasa hukum keluarga Bripda IDF, Jajang dalam keterangannya yang diterima wartawan di Bogor, Rabu 2 Agustus 2023.

Dia mengatakan, bahwa keluarga Bripda IDF bersikukuh dan menduga peristiwa penembakan yang terjadi pada Minggu 23 Juli lalu di Rusun Polri, Cikeas, Kabupaten Bogor itu merupakan unsur kesengajaan dan terencana.

Baca Juga : Polisi Malah Sebut Ada Kelalaian dalam Insiden Tewasnya Brigadir IDF

Terlebih, kata dia, dalam hasil gelar perkara yang diterima pihaknya di Mako Polres Bogor ada indikasi kesengajaan dimana pistol yang digunakan pelaku sudah dalam kondisi terkokang di dalam tas.

"Kemudian pelaku IMS yang meminta korban IDF melalui telepon milik saksi AN dengan nada kasar 'sini kau'," kata Jajang.

Menurut dia, keberadaan senjata api rakitan tersebut di lingkungan Polri tak dapat terbantahkan oleh tim penyidik.

Di samping itu, dia mengungkapkan bahwa ada bukti bahwa Bripda IDF sudah terintimidasi sejak awal tahun 2023 oleh seniornya tersebut.

ERUL

Direskrimum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan saat konferensi pers di Mako Polres Bogor, kemarin, menyebutkan, bahwa dari fakta-fakta yang ada, peristiwa tersebut merupakan kelalaian yang dilakukan oleh pelaku sehingga menyebabkan senjata api meletus dan mengenai Bripda IDF.

"Dari percakapan terakhir tersangka itu mengeluarkan senjata (dari tas), 'saya punya senjata' tak sengaja dia menarik pelatuk," kata Surawan.

Baca Juga : Ditinggal Antar Sekolah Anak, Rumah di Cilebut Disatroni Maling

Namun, kata dia, tersangka sudah membawa senjata api di dalam tasnya ketika masuk ke kamar tempat tertembaknya Bripda IDF.

"Tidak ada kesengajaan (bukan pembunuhan berencana). Mungkin dia (pelaku) lupa SOP senjata dimasukkan dalam tas tapi sudah terkokang. Ketika senjata diangkat secara tidak sengaja pelatuk tertarik dan meletus," jelasnya

Menurut dia, korban dan tersangka merupakan junior dan senior di Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri diketahui saling berhubungan baik.

Diketahui, pada insiden tersebut, 
dua anggota Polri dari Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri ditetapkan sebagai tersangka, yakni Bripda IMS dan Bripka IG. Keduanya dinyatakan melanggar kode etik kategori pelanggaran berat serta tindak pidana Pasal 338.

Bripda IMS dikenakan Pasal 338 atau Pasal 359 KUHP dan atau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951. Sedangkan untuk tersangka Bripka IG dikenakan Pasal 338 juncto Pasal 56 dan atau Pasal 359 KUHP juncto Pasal 56 KUHP dan atau Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Keduanya terancam pidana hukuman mati, atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun.

Kapolsek Sukaraja Kompol Birman Simanulang mengatakan peristiwa itu terjadi pada Selasa 1 Agustus 2023. Pemilik rumah mengetahui kejadian itu usai mengantarkan anaknya ke sekolah.

"Pemilik rumah yang baru saja pulang setelah mengantarkan anaknya ke sekolah dikejutkan dengan kondisi pintu rumah dalam keadaan terbuka," kata Birman dalam keterangannya, Rabu (2/8/2023).

Baca Juga : Kemenkeu Rilis Aturan Baru Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai

Ketika diperiksa, kondisi dua kamar serta lemari dalam keadaan berantakan. Uang tunai, perhiasan emas hingga televisi pun sudah raib digondol maling.

"Kerugian diperkirakan mencapai Rp 50 juta," jelasnya.

Dari kejadian tersebut, pemilik rumah melaporkannya ke Polsek Sukaraja. Polisi yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan lainnya.

"Korban maupun saksi telah kita mintai keterangan dan proses masih dalam penyelidikan," tutupnya.

Foto : dok polisi

Hasil yang disampaikan di Mako Polres Bogor kemarin itu didapati sejumlah fakta yang janggal. 

Seperti hal nya kondisi pistol yang digunakan Bripda IMS, pelaku dari insiden tersebut, dalam kondisi yang sudah terkokang.

Direskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan mengklaim bahwa tidak ada pembunuhan berencana dalam peristiwa tersebut meski pistol yang dipastikan ilegal itu dalam kondisi terkokang.

Baca Juga : Panji Gumilang Ditetapkan Tersangka, Mahfud MD Pastikan Pendidikan Ponpes Al Zaytun Tetap Berjalan

"Senjata itu dikeluarkan dari dalam kondisi sudah terkokang terisi peluru sehingga tidak sengaja dia menarik pelatuk kemudian meletus senjatanya," ungkap Surawan.

Dia menjelaskan, bahwa Bripda IMS sudah membawa pistol di dalam tasnya saat memasuki kamar korban di asrama tersebut.

"Dia (pelaku) sudah membawa senjata, jadi ketika tersangka masuk ke kamar asrama (korban) dia sudah membawa senjata di dalam tasnya," kata Surawan.

Surawan menyebutkan bahwa saat itu pelaku ingin memperlihatkan dirinya (pelaku) memiliki pistol.

"Tidak ada kesengajaan (bukan pembunuhan berencana). Mungkin dia (pelaku) lupa SOP senjata dimasukkan dalam tas tapi sudah terkokang. Ketika senjata diangkat secara tidak sengaja pelatuk tertarik dan meletus," jelasnya.

ERUL

"Hari ini kita tidak melakukan gelar perkara terkait peristiwanya, kita terfokus bagaimana kita

memberitahukan fakta-fakta yang terjadi selama peristiwa akibat kelalaian dari tersangka ini kepada pihak keluarga. Kita transparan dalam penyidikan dan seluruh peristiwa terjadi. Hari ini kita informasikan ke pihak kelaurga," kata Direskrimum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan kepada wartawan dalam konfrensi pers di Polres Bogor, Selasa (1/8/2023).

Baca Juga : Polda Jawa Barat Tangkap 110 Pelaku TPPO Selama Dua Bulan

Fakta yang diinformasikan kepada keluarga yakni dari awal mula para saksi dan tersangka berkumpul di dalam kamar. kemudian sampai korban datang ke kamar hingga terakhir tersangka ditangkap oleh rekan-rekannya karena akan melarikan diri.

"Dari fakta yang ada, ini kelalaian yang dilakukan oleh tersangka sehingga menyebabkan senjata meletus dan mengenai rekannya. kita tidak menemukan unsur perencanaan dalam peristiwa ini," jelasnya.

Saat ini, pihaknya masih terus mendalami kasus tersebut. Sedangkan, untuk kedua tersangka yakni Bripda IMS dan Bripka IG masih di tempat khusus.

"Kita masih lakukan pengembangan karena para tersangka masih patsus. Jadi masih konsentrasi untuk dalam rangka proses terhadap para anggota diduga melakukan pelanggaran berat dan dalam beberapa waktu dekat akan dilakukan sidang etik terhadap para terduga pelaku," tutupnya.

Ayah korban, Y Pandi  menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim dan pihak kepolisian yang tengah melakukan penyelidikan.

"Saya ucapkan terima kasih kepada Polres Bogor dan jajaran serta lainnya yang telah menjelaskan hasil gelar perkara yang telah kami terima dan tim kami dengarkan," kata dia di Mako Polres Bogor, Selasa 1 Agustus 2023.

Baca Juga : Pertumbuhan Ekonomi Global Direvisi IMF, Sri Mulyani: Dorong Kenaikan Suku Bunga

Dia berharap kasus yang menewaskan anaknya tersebut bisa  berjalan secara transparan.

"Kami mohon kasus ini dapat transparan," tuturnya.

Kuasa hukum keluarga korban, Jelani Christo berharap kasus yang menimpa Bripda IDF bisa selesai dengan seadil-adilnya.

"Terima kasih karena pelaku sudah ditangkap dan ditahan. Kami mengapresiasi apa yang telah dilakukan (pihak kepolisian)," katanya.

Kapolsek Gunung Sindur Kompol Budi Santoso mengatakan aksi pencurian itu terjadi pada Senin 31 Juli 2023 dini hari. Berawal ketika korban mendapati motor yang terparkir di depan rumahnya sudah raib.

"Korban ini langsung melakukan pencarian, hingga sesampainya di depan rumah warga melihat motornya sedang didorong dua pelaku," kata Budi dalam keterangannya, Selasa (1/8/2023).

Baca Juga : Pembagian Bendera Merah Putih Secara Serentak di Kabupaten Bogor

Korban yang melakukan pengejaran berhasil menangkap pelaku LA (40). Sedangkan, satu pelaku lainnya pria berinisial M berhasil melarikan diri.

"Dari tangan pelaku ini kita amankan barang bukti satu motor, kunci leter T dan handphone. Pelaku ini melakukan pengrusakan kunci kontak motor dengan menggunakan kunci Leter T," jelasnya.

Saat ini, wanita tersebut masih menjalani pemeriksaan di Polsek Gunung Sindur. Polisi juga masih memburu pelaku pria yang beraksi dengan LA.

"Penyelidikan masih kita lakukan guna mengejar pelaku lainnya yang berhasil melarikan diri," tutupnya.

Foto : dok polisi

"Kronologinya, mobil nyerempet motor. Dia takut, sopirnya bablas, terus nabrak lagi dan nabrak lagi, gitu," kata Kanitlantas Polsek Citeureup AKP Budi Santoso kepada wartawan, Selasa (1/8/2023).

Adapun peristiwa itu terjadi pada Senin 31 Juli 2023 malam. Usai menyerempet motor, pengendara mobil itu berniat mencari tempat untuk berhenti.

Baca Juga : Survei Trust Indonesia: Sandiaga Uno Bacawapres Favorit pada Pilpres 2024

"Jadi dia mau minggir, kan jalannya sempit tuh, jadi maju maju nyerempet lagi, jadi masyarakatnya mikir mau lari, padahal enggak, dia mau minggir mau cari tempat buat parkir mobil gitu," jelasnya.

Namun, massa di lokasi yang sudah emosi mengincar pengendara tersebut. Mobil yang dikendarai oleh pria itu juga tak luput menjadi sasaran warga sekitar.

"Cuma masyarakat sempet emosi sesaat," jelasnya.

Untuk sementara, pengendara mobil diamankan ke Polsek Citeureup. Pengendara tersebut bersedia untuk bertanggungjawab kepada para pemotor.

"Motornya ada 3, korbannya ada 6. Tapi cuma luka ringan aja. Udah mau tanggungjawab, yang sakit diobati, motornya dibenerin," pungkasnya.

Kata Rio, setelah merusak atau menabrak mobil milik temannya  jenis Honda Brio dan Hyundai yang diketahui merupakan sewaan atau mobil rental tersebut, YP pergi dan kemudian kembali lagi membawa senjata tajam jenis golok.

"Jadi YP kembali dan membawa sajam yang kami amankan ini, hingga teman-temannya lari untuk menyelematkan diri dari amukan si YP," kata Rio di Mako Polres Bogor, Senin 31 Juli 2023.

Baca Juga : Kesal Ditantang Balapan, Pria 42 Tahun di Cibinong Mabuk hingga Rusak Mobil Temannya

Karena hal itu, teman-temannya melaporkan kejadian ini ke Polres Bogor hingga YP ditangkap di rumahnya di Erfina Regency, di Cibinong, Kabupaten Bogor di hari yang sama setelah kejadian (Selasa dini hari kejadian).

Karena perbuatannya itu, YP terancam Pasal 170 dan 406 KUHP tentang Kekerasan dan Pengrusakan Barang Milik Orang Lain.

"Dengan ancaman hukuman penjara paling lama lima tahun," tegas Rio.

ERUL

Kapolres Bogor, AKBP Rio Wahyu Anggoro mengungkapkan, peristiwa pengrusakan mobil yang terjadi pada Selasa dini hari itu dilakukan oleh YP, seorang pria yang tengah mabuk.

Kata Rio, kejadian itu bermula saat YP kesal lantaran diejek oleh temannya dengan candaan ajakan balapan liar di WA Grup mereka. 

Baca Juga : Polisi Tangkap Pelaku Pengrusakan Mobil di Bogor Dibawah Pengaruh Miras

"Jadi berawal dari candaan temannya yang mengajak balapan liar di grup WA mereka. Nah si YP ini emosi," kata Rio di Mako Polres Bogor, Senin 31 Juli 2023.

Sebenarnya, kata Rio, YP yang kini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengrusakan mobil tersebut sempat menemui teman yang menantangnya itu di area Stadion Pakansari atau Tempat Kejadian Perkara (TKP) sekitar pukul 23.00 Senin malam pekan lalu.

Namun tak lama dari itu, pria berusia 42 tahun tersebut pergi dan kemudian kembali lagi dengan keadaan mabuk hingga langsung menabrakkan mobilnya kepada mobil temannya pada Selasa dini hari.

"Selasa dini hari YP kembali (ke TKP) entah kemana dulu. Dia kembali dengan kondisi mabuk dan langsung marah marah kepada korban hingga menabrakkan mobilnya ke mobil lainnya (temannya)," jelas Rio.

ERUL

Kasat Narkoba Polres Bogor, AKP 
Muhammad Ilham membenarkan hal tersebut.

Kata Ilham, HE yang berjenis kelamin perempuan tersebut ditangkap setelah terbukti positif sabu-sabu.

Namun, lanjutnya, pada penangkapan tersebut tidak ada barang bukti narkoba yang dimiliki Ketua RW berinisial HE tersebut.

Baca Juga : 7 Remaja Tawuran di Cileungsi Diamankan Polisi, Ada yang Kena Luka Bacok

"Iya (menjemput ketua RW), Gak ada barang buktinya. (jadi) atas pengakuan, kemudian di tes urine, iya (positif sabu)," kata Ilham kepada wartawan, Senin 31 Juli 2023.

Menurutnya, saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman darimana Ketua RW tersebut mendapatkan narkoba.

Namun untuk sementara, pihaknya melakukan rehabilitasi kepada yang bersangkutan.

"Dia pemakai, kemudian pengakuannya dia memang pernah pakai. Dan dia dicek urine positif, akan tetapi tidak ditemukan barang bukti, makannya dilakukan rehabilitasi," papar Ilham.

"(Hingga saat ditangkap) HE aktif sebagai pengguna," tambahnya.

"Yang luka mereka sendiri. Luka di tangan betul," kata Kapolsek Cileungsi Kompol Zulkarnaen dikonfirmasi, Senin (30/7/2023).

Adapun para remaja tersebut diamankan oleh Tim Musang Polsek Cileungsi sekira pukul 02.00 WIB pada Minggu 30 Juli 2023. Dalam penggeledahan, polisi tidak menemukan adanya senjata tajam dari tangan mereka.

Baca Juga : Peringatan Dini BMKG Potensi Gelombang Laut Tinggi di Perairan Lampung

"Tidak ditemukan sajam," jelasnya.

Selanjutnya, mereka diamankan ke Polsek Cileungsi untuk dilakukan pendataan. Saat ini, para remaja tersebut sudah dikembalikan kepada orang tuanya.

"Dikembalikan ke orang tua setelah dilakukan pembinaan," pungkasnya

"Pelaku udah kita tangkap," kata Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro, Sabtu (29/7/2023).

Pelaku yang belum diketahui identitasnya itu juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Tetapi, belum diketahui motifdari kasus tersebut.

"Nanti lengkapnya kita rilis," singkatnya.

Baca Juga : Kerajinan Lukisan Limbah Produk Kemasan

Sebelumnya, beredar video di media sosial aksi pengerusakan mobil di sekitaran Stadion Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Kasusnya sedang ditangani lebih lanjut oleh Polres Bogor.

Video itu diunggah akun Instagram @cibinongviral. Dalam video terlihat minibus berwarna putih dengan sengaja sedang menabrak mobil lainnya. 

Hal itu dilakukan berkali-kali hingga mobil mengalami kerusakan cukup parah. Tampak bagian depan mobil yanh ditabrak ringsek dan kaca mobil pecah.

"Biarin, biarin kita ke rumahnya," ucap suara pria dalam video dikutip wartawan, Selasa (25/7/2023).

Belum diketahui pasti penyebab aksi pengerusakan tersebut. Namun, dalam keterangan video dinarasikan pengemudi itu diduga dalam kondisi mabuk.

Foto : tangkapan layar

Hal itu diungkapkan koordinator Aliansi Anggota KSB Bersatu wilayah Jakarta Bekasi dan Banten, Ata Mangiwa. Ata Magiwa mengajak agar seluruh anggota tetap menghormati proses hukum, sebab kalaupun ada anggota yang berbeda pendapat adalah hal yang wajar.

Namun, Ata Magiwa menegaskan agar mereka tidak membuat resah sehingga mengakibatkan kondisi koperasi semakin parah. "Kami mengajak untuk semua anggota agar menghormati proses hukum yang masih berlangsung dan belum memiliki ketetapan hukum tetap, mari saling hormat menghormati sesama anggota," ucapnya pada Kamis, 27 Juli 2023.

Baca Juga : Sikapi Vonis Hakim, Penasehat Hukum KSP-SB Ajukan Banding hingga PSBB Minta IS dan DZ Dibebaskan

Ata Magiwa menyebut bahwa koperasi adalah "KITA" artinya semua punya kepentingan yang sama dan sepakat untuk usaha bersama, ketika untung akan dinikmati bersama dan selayaknya jika ada masalah juga seharusnya dihadapi bersama.

"Kalau memang masih mengaku jadi anggota koperasi, mari diskusi mencari solusi bagaimana menyelamatkan koperasinya dalam RAT bukan memperkarakannya," tegasnya.

Ata berharap, semua pihak bisa tetap menjaga kondusifitas para anggota terlebih untuk mensukseskan RAT yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2023.

Baca Juga : JPU Hadirkan Saksi Pakar Koperasi di Sidang Kasus KSP SB

"RAT dalam koperasi adalah paripurna tertinggi, mari kita sukseskan RAT untuk mencari solusi bukan malah lapor polisi, karena itu merupakan tindakan kriminalisasi koperasi," ujarnya.

Adapun lima poin yang ditekankan Ata kepada para anggota guna mencari solusi atas persoalan yang sedang dihadapi koperasi, sehingga bisa kembali mengembalikan kejayaan KSP-SB. Pertama, mengajak semua anggota untuk bersatu agar menjadi lebih baik, kedua kata dia, bahwa anggota adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa, jadi tidak ada korban sebagai pemilik.

"Jadi, mari kita semua bersatu bangkit kembali dan musyawarah dalam RAT, kembali ke jati diri koperasi bukan ke LPSK atau LP," ungkapnya.

Poin ketiga, mengenai pasal 19 (4 ) UU No.25 tahun 1992 tentang perkoperasian bahwa setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap koperasi, baik itu asset atau hak suara. "Jadi, bukan keegoisan semata untuk mendapatkan hak sepenuhnya dengan menghalalkan segala cara. Saya rasa itu hal yang keliru dalam berkoperasi," jelasnya.

Baca Juga : Koperasi Sebagai Pilar Ekonomi di Era Digital, Menperin: Transformasi Digital Itu Keharusan

Poin keempat, mengenai Pasal 20 ayat 1(b), bahwa setiap anggota mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan asas kekeluargaan. Poin kelima, bahwa setiap tindakan dan perbuatan tentunya mengandung konsekuensi hukum, bila mana ada tindakan diluar jalur dengan gugatan perbuatan melawan hukum.

Gugatan derden verset, jika kelompok atau lembaga yang menyita asset untuk kepentingan kelompoknya. Untuk itu dia minta kepada Menkopolhukam, para penegak hukum khususnya Kemenkop berada di garda paling depan untuk melindungi seluruh anggota bukan sekelompok anggota yang jelas melakukan upaya kriminalisasi terhadap koperasi.

Hal itu sebagaimana UUD 1945 pasal 28 D (1) bahwa setiap orang berhak atas, pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

"Jadi berikan kami seluruh anggota KSP-SB ini kepastian hukum, dimana kami sudah ada putusan pengadilan perdata khusus di PN Jakpus lalu kami di tarik tarik kemana mana, lalu dimanakah kepastian hukum itu," katanya.

Pria berusia 36 tahun tersebut diamankan dalam operasi operasi antik lodaya di Jalan Narogong, Klapanunggal kemarin setelah kedapatan membawa satu paket sabu-sabu seberat 0,27 gram.

"Kami amankan barang bukti sabu seberat 0,27 gram beserta satu buah handphone dan sepeda motor yang digunakan pelaku," ungkap Kapolsek Klapanunggal, AKP Irrine Kania Defi dalam keterangan tertulisnya, Kamis 27 Juli 2023.

Baca Juga : Bukan Ditembak, Polisi Pastikan Tewasnya Bripda IDF di Bogor Karena Kelalaian Anggota

Dia menjelaskan, pelaku terjaring dalam operasi setelah pihaknya mendapatkan informasi cukup seringnya kegiatan transaksi narkoba di wilayah Klapanunggal.

Menurut Irrine, pelaku cukup rapi menaruh barang haram tersebut.

"Jadi amankan barang bukti sabu ini terbungkus di dalam pipet plastik berwarna hijau," jelasnya.

Pembuatan Laporan Polisi (LP) yang dilakukan Nurhayati didampingi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bogor, lantaran Nurhayati mendapat ancaman fisik dan intimidasi saat bertugas sehingga masuk dalam ranah tindak pidana umum.

"Hari ini kita mendampingi Ibu Nurhayati selaku komisioner Panwascam Bogor Selatan membuat laporan polisi terkait ancaman dan intimidasi terhadap dirinya. Dari itu kita masuk dalam pidana umum," ucap Ketua Bawaslu Kota Bogor, Yustinus Elyas Mau kepada awak media pada Selasa, 25 Juli 2023.

Baca Juga : Kecurangan PPDB di Kabupaten Bogor, Dewan Jabar Minta Sistem Zonasi Dievaluasi

Menurut Yustinus, ada dua langkah yang dilakukan Bawaslu Kota Bogor dalam menyikapi persoalan antaran komisioner Panwascam Bogor Selatan dengan seorang warga yang diduga tim dari Bacalon Wali Kota Bogor, Dr. Rayendra.

"Langkah pertama secara administratif kita akan melakukan informasi awal, yakni melakukan proses pemanggilan dan kajian. Apakah ini dugaan pelanggaran yang masuk pelanggaran dalam pemilu, atau pidana? Kita masih mencari tahu di informasi awal, sebab tim Bawaslu Kota Bogor akan melakukan penelusuran dari hasil rapat pleno dengan para pimpinan komisioner Bawaslu Kota Bogor," jelasnya.

Langkah kedua, sambung Yustinus, melakukan pengawalan terhadap proses hukum pelaporan ke Polresta Bogor Kota secara pribadi oleh Ibu Nuhayati berkaitan dengan ancaman fisik dan intimidasi yang dialaminya.

"Informasi awal itu secara administratif, kenapa dikatakan informasi awal karena kita akan melakukan penelusuran untuk mencari tahu apakah Dr. Rayendra itu bersama timnya melakukan dugaan pelanggaran pemilu, pidana? itu masih kita cari tahu dengan langkah-langkah penelusuran," ungkapnya.

Yustinus menyebut bahwa sekarang pihaknya sedang mengumpulkan fakta-fakta untuk dikaji dengan jangka waktu tujuh hari kedepan.

"Informasi awal ini termasuk pemanggilan terhadap Dr. Rayendra bersama timnya untuk mencari tahu gambaran dan kajiannya apakah betul permasalahan itu ada atau tidak? Apakah betul ada pengumpulan massa yang terjadi di fasilitas pendidikan? Karena yang tidak boleh itu mereka mengumpulkan massa di tempat fasilitas pendidikan," tegasnya.

Kendati demikian, Yustinus mengaku kepastian pemanggilan terhadap Dr. Rayendra bersama timnya kemungkinan malam ini atau besok pagi.

"Teman-teman bawaslu masih membuat schedule dan planning kapan proses pemanggilan itu berlangsung. Nanti kemungkinan semua tim mereka yang terlibat dalam permasalahan tersebut akan dipanggil sebagai proses informasi awal," katanya.

Ivan bakal diperiksa sebagai saksi untuk kedua kalinya dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) yang menjerat dua Hakim Agung nonaktif MA Gazalba Saleh dan Sudrajad Dimyati.
"Pemeriksaan dilakukan di Kantor KPK Jakarta Selatan," ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis 2 Februari 2023.

Sebelumnya, pendukung Jokowi tiga periode itu juga sempat dipanggil KPK pada Rabu, 22 Desember 2022. KPK menduga Timothy Ivan Triyono mengetahui suap yang diterima Hakim Agung nonaktif MA Sudrajad Dimyati.

"Timothy Ivan Triyono, saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dugaan aliran uang yang diberikan tersangka HT (Heryanto Tanaka, swasta/debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana) pada tersangka SD (Sudrajad Dimyati) dan kawan-kawan untuk mempercepat pengurusan perkara dan mengabulkan permohonan kasasi yang diurus melalui tersangka YP (Yosep Parera) dan ES (Eko Suparno)," ucap Ali Fikri usai pemeriksaan Timothy.

Baca Juga : KPK Panggil Hercules Sebagai Saksi Kasus Suap Mahkamah Agung

Dalam kasus suap penanganan perkara di MA ini, KPK sudah menjerat 14 orang sebagai tersangka. Mereka yakni Hakim Agung Sudrajad Dimyati, Hakim Agung Gazalba Saleh, Prasetyo Nugroho (hakim yustisial/panitera pengganti pada kamar pidana MA sekaligus asisten Gazalba Saleh), Redhy Novarisza (PNS MA), Elly Tri Pangestu (hakim yustisial/panitera pengganti MA).

Kemudian, Desy Yustria (PNS pada kepaniteraan MA), Muhajir Habibie (PNS pada kepaniteraan MA, Nurmanto Akmal, (PNS MA), Albasri (PNS Mahkamah Agung), Yosep Parera (pengacara), Eko Suparno (pengacara) Heryanto Tanaka (swasta/debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana), dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto (swasta/debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana).
Teranyar, KPK menjerat Hakim Yustisial atau Panitera Pengganti Mahkamah Agung (MA) Edy Wibowo (EW).

Adapun modus pelaku yakni menawarkan kepada korban pemberangkatan umrah dengan harga murah sekitar Rp5-12 juta. Akibatnya, ratusan jemaah tersebut terpaksa gagal berangkat dan mengalami kerugian sebesar Rp1,8 miliar. 

Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengatakan bahwa awalnya tersangka menjanjikan pemberangkatan umrah dengan harga murah dan meminta sejumlah uang dengan total sebesar Rp200 juta untuk keberangkatan 11 orang pada tanggal 22 Desember 2022, namun pada saat tanggal yang dijanjikan korban tidak diberangkatkan, bahkan uang milik korban pun tidak dikembalikan.

Baca Juga : Cak Imin Usul Jabatan Gubernur Dihapus, Jokowi: Harus Dikaji Mendalam

"Pelaku sudah diamankan dan barang bukti penyitaan diantaranya print out rekening koran, tangkap layar percakapan, buku rekening, serifikat vaksinasi, id card, paspor dari para korban serta perlengkapan umrah," ungkapnya.

Bismo mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah tergiur dengan harga murah untuk pemberangkatan umrah. "Jadi harus di cek harga normalnya berapa, kalau harganya dibawah normal patut dicurigai," ujarnya.

Sementara itu, Kasatreskrim Polresta Bogor Kota, Kompol Rizka Fadhila menambahkan bahwa modus pelaku memberikan janji pemberangkatan umrah dengan biaya murah, padahal biaya umrah normal itu rata-rata sekitar Rp20 juta.

"Selisih dari itulah pelaku gunakan dari nasabah yang lain 2 atau 3 orang yang menunggu giliran berangkat. Jadi semacam gali lobang tutup lobang," jelasnya.

Dari data per Desember 2022, lanjut Rizka, ada sekitar 106 jemaah umrah yang masih belum bisa diberangkatkan dengan total uang masuk sekitar Rp1,8 miliar.

"Atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara," katanya.

"Untuk patroli di jalan Raya Ciampea meliputi Cibadak, Bojongrangkas, Cibanteng dan Cihideung Ilir,"kata Kapolsek Ciampea Kompol Beben Susanto kepada wartawan, Kamis 2 Februari 2023.

Baca Juga : Tim Rescue Disdamkar PB Kota Bandung Evakuasi Seekor Kucing Didalam Sumur

Kompol Beben mengatakan, patroli itu dilakukan setiap malam  dilakukan. Tidak hanya itu dirinya pun berharap kepedulian masyarakat, untuk terus mengaktifkan siskamling di masing-masing lingkungan.

"Insha Allah bila kemanan lingkungan dijaga secara bersama-sama Kondusifitas kambtibmas akan selalu terjadi,"ungkapnya. 

"Warga yang mengetahui kejadian itu langsung menangkap sejumlah pelajar dan melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian,"kata Kasi Humas Polres Bogor Iptu Desi Triana dalam keterangan tertulisnya, Rabu 1 Februari 2023.

Baca Juga : Sempat Viral Pria Bawa Kucing Dua Karung di Motor, Ini Kata Babinmas Bojonggede

Iptu Desi Triana  mengatakan bahwa kelima orang pelajar yang berhasil di amankan warga tersebut langsung di bawa ke mako polsek parung untuk di lakukan pemeriksaan dan pembinaan.

"Sementara itu orang tua dan guru dari para pelajar tersebut, sudah kita lakukan pemanggilan,"ungkapnya. 

Itong merupakan hakim nonaktif di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang terjerat korupsi karena menerima suap dan gratifikasi dari pihak yang berperkara.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, eksekusi terhadap Itong dilakukan setelah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Tinggi Surabaya berkekuatan hukum tetap.

“Yang bersangkutan akan menjalani pidana penjara selama 5 tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani,” kata Ali dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu 1 Februari 2023.

Selain pidana badan yang mulai dijalani hari ini, Itong juga harus membayar pidana denda Rp 300 juta dan uang pengganti Rp 390 juta.

Hakim Itong dinilai terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

Setelah divonis bersalah, Hakim Itong menyatakan banding atas putusan majelis hakim.

Ia sebelumnya didakwa menerima suap dari pengacara PT Soyu Giri Primamedika, Hendro Kasiono melalui panitera pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, Hamdan.

Ketiganya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada 19 Januari 2022.

Dalam kurun waktu tak lebih dari satu bulan, dua kasus isu penculikan anak terjadi. Keduanya menimpa siswa sekolah dasar.

Di wilayah Leuwiliang, Kabupaten Bogor, seorang siswa SD dikabarkan diculik diculik sepulang dari sekolah.

Baca Juga : Wow, Gaji Plus Tunjangan Kepala Otorita IKN Capai 172,7 Juta per Bulan

Kabar yang beredar pada Selasa 31 Januari 2023 itu pun ditanggapi oleh Kapolsek Leuwiliang, Kompol Agus Supriyanto.

Agus menepis kabar tersebut. Dia mengaku jika pihaknya sudah melakukan kabar yang beredar di masyarakat itu.

Setelah diselidiki, kata Agus, ternyata siswi berinisial RSW itu, hanya salah sangka.

“Jadi kan dia pulang sekolah itu naik angkot, lalu di tengah perjalanan tangannya sempat dipegang oleh penumpang angkot seorang ibu-ibu yang tidak dikenal dan berkata bahwa RSW itu mirip dengan anak si ibu itu,” kata Agus dalam keterangan tertulisnya, Rabu 1 Februari 2023.

Dia pun tak menampik jika kabar penculikan tersebut membuat masyarakat semakin resah. Terlebih video yang beredar di media sosial bernarasikan bahwa siswi tersebut merupakan korban penculikan.

“Kami pastikan, kejadian tersebut bukanlah penculikan anak dan berita itu tidak benar. Atas kejadian ini, orang tua siswi tersebut sudah mengklarifikasi,” jelas Agus. 

Hal yang sama juga terjadi di wilayah Cibinong, Kabupaten Bogor yang menimpa seorang siswa SD.

Kabar tersebut pun dibantah oleh jajaran Polsek Cibinong. Polisi menyadari bahwa kabar yang beredar di aplikasi pesan singkat tersebut membuat banyak orang tua khawatir akan keselamatan anaknya.

"Kami langsung tindaklanjuti kabar tersebut dengan melakukan penyelidikan, hal tersebut tidaklah benar alias isu belaka,” kata Kapolsek Cibinong, Kompol Adhimas Sriyono Puta dalam keterangan persnya.

Namun dia tetap menghimbau orang tua dan guru di sekolah untuk waspada serta tidak mudah percaya ketika mendapati kabar atau informasi yang kebenarannya belum bisa dipertanggungjawabkan.

Dia menyarankan warga jika melihat penculikan anak atau mendapat ancaman atau gangguan Kamtibmas agar segera berkoordinasi atau menghubungi pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti.

"Apabila ada isu atau informasi terkait situasi Kamtibmas, agar bisa segera melaporkannya kepada pihak kepolisian. Jangan mudah menerima informasi yang kebenarannya belum atau tidak bisa dipertanggung jawabkan," tutur Adhimas. 

Kapolresta Malang Kota Kombes Pol. Budi Hermanto menyebutkan tujuh orang tersangka perusakan kantor Arema FC tersebut memiliki peran berbeda-beda saat demonstrasi yang berakhir ricuh dan berujung pada perusakan.

"Pada Minggu datang sekelompok orang yang melaksanakan aksi penyampaian pendapat. Namun, saat di TKP sudah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum. Penyidik menetapkan tujuh tersangka," kata Budi di Kota Malang, Jawa Timur, Selasa 31 Januari 2023.

Buher, sapaan akrab Budi Hermanto, menjelaskan bahwa tujuh orang tersangka tersebut ialah AR (24), warga Kecamatan Dampit yang berperan membawa bom asap dan cat semprot dalam kaleng.

Selanjutnya, MF (24), juga warga Kecamatan Dampit, yang membawa kantong plastik berisi cat yang dilemparkan ke arah Kantor Arema FC.

Baca Juga : 107 Orang Ditangkap Usai Kericuhan di Kantor Arema FC

Kemudian, NM (21), warga Kecamatan Dampit, yang membawa bom asap dan pipa besi dan melakukan pemukulan kepada korban.

Ada pula tersangka AC (29), warga Kecamatan Dampit, yang juga memiliki peran memukul dan menendang korban, serta CA (22), warga Kecamatan Pakis yang ditengarai melakukan pelemparan batu ke arah Kantor Arema FC.

"Lima orang tersangka itu kami jerat dengan Pasal 170 KUHP ayat (2) yaitu perusakan, pengeroyokan yang mengakibatkan lika berat, dengan ancaman pidana sembilan tahun penjara," ucapnya.

Dua tersangka lainnya dikenakan pasal 160 KUHP tentang penghasutan dengan ancaman enam tahun penjara; dan/atau Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan ancaman 10 tahun penjara; serta Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 dengan ancaman dua tahun penjara.

"Tersangka MFK, usia 37 tahun, memimpin koordinasi lapangan pada saat aksi dan melakukan pertemuan sebelum aksi untuk membagi tugas; dan juga FH (34), warga Kecamatan Pujon," kata Budi. (Ant) 

"Hari ini kami hadir di pengadilan PTUN Bandung, karena ada permohonan dari lawyer atau pengacara PT Galvindo Ampuh untuk dilaksanakan eksekusi. Kami sampaikan kepada wakil ketua PTUN, bahwa pelaksanaan eksekusi berupa penarikan surat pemberitahuan pengambilalihan tidak mempengaruhi Hak Pengelolaan Pemkot Bogor yang telah memiliki kekuatan Hukum tetap (In kracht), sebagaimana dalam Putusan Nomor 855 PK/Pdt/2022 jo Putusan Nomor 1232 K/Pdt/2021," ucap Alma kepada wartawan pada Selasa, 31 Januari 2023.

Menurut Alma, Pemkot Bogor tidak sembrono mengambil alih pengelolaan tanpa dasar hukum, karena yang dilakukan tersebut telah melalui proses hukum di pengadilan, bahkan sebaliknya pihak PT. Galvindo justru melakukan kegaduhan dan keonaran di Pasar Teknik Umum Memang  yang saat ini telah dikelola baik melalui Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ).

"Pengelolaan tetap menjadi Hak Pemerintah Kota Bogor, sesuai amar putusan dan karena sudah ada putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap, bahkan sampai Peninjauan Kembali (PK) maka itulah kepastian hukumnya," tegasnya.

Alma mengatakan bahwa keputusan Perdata maupun TUN itu tidak setara dengan obyek sengketa sebagaimana dalam gugatan, kalau pengelolaan sudah jelas punya Pemkot Bogor. Perihal surat pemberitahuan dibatalkan Pengadilan TUN itu tidak masalah, itu hanya semisal surat undangan yang dibatalkan, jadi kontek yang kami sampaikan kepada Wakil Ketua TUN Bandung hari ini menjadi momentum untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan TUN yang belum jelas ditingkat Kasasi.

Baca Juga : MK Putuskan Tolak Legalkan Pernikahan Beda Agama

"Bahkan kami akan mengajukan PK TUN dalam waktu dekat, ini sebagai pembenahan disana (Pasar TU Kemang-red), berdasarkan analisis Hukum untuk mengajukan novum dan kemanfaatan hukumnya. Kami akan menghemat tenaga, namun soal ini harus diproses lanjutan upaya hukum yang tentunya kami akan all out, tugas lain juga akan dibereskan semua," ungkapnya.

Perihal TUN dan Perdata ini, lanjut Alma, tidak ada sangkut paut dari hal apapun yang dituduhkan sebagaimana di pemberitaan, dikarenakan urusan di Pengadilan adalah ranah pembuktian administrasi dan hak kepemilikan, dan hal itu telah diputuskan oleh Pengadilan secara mutlak yang diistilahkan dengan kompetensi.

"Itu mengada-ada menurut saya bahwa Pemkot Bogor tidak taat hukum, buktinya telah disampaikan di pengadilan. Justru masalah selanjutnya untuk pembatalan HGB dapat dilakukan. Malah itu yang belum kami lakukan," jelasnya.

Sementara itu, Kuasa hukum PT Galvindo Ampuh, Rusmin Effendy menuturkan bahwa Pemkot Bogor diduga melakukan maladministrasi atau perbuatan melawan hukum serta melawan perintah pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde). Pasalnya, Pemkot Bogor sudah keok sampai di tingkat kasasi, terkait pengambilalihan secara paksa hak pengelolaan pasar TU Kemang di Kota Bogor Bogor.

"Pemkot Bogor telah mempertontonkan detournement de pouvoir (penyalahgunaan wewenang) atau willekeur abus de droit (tindakan sewenang-wenang). Karena itu, Presiden Joko Widodo harus bersikap memberikan sanksi tegas kepada mereka," ujarnya.

Menurut Rusmin, sengketa dengan Pemkot Bogor berawal dari surat Nomor: 511/2508-Hukham tanggal 7 Mei 2021 Perihal Pemberitahuan Pengambilalihan Pengelolaan Pasar TU yang diterbitkan Wakil Walikota Dedie A Rachim.

"Surat tersebut yang saya gugat ke PTUN dan sampai tingkat kasasi dengan perkara nomor: 425/K/ TUN/2022 Jo Nomor: 53/B/2022/PT.TUN.JKT Jo Nomor: 80/G/2021/PTUN. BDG. yang sudah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde). Karena itu, harus fair donk kalua kalah segera keluar dari pasar TU," jelasnya.

Rusmin menyebut bahwa sejak awal Pemkot Bogor tidak memiliki legal standing dan hanya menggunakan perjanjian bodong untuk menguasai Pasar TU dengan Surat Perjanjian Nomor: 644/SP.03-HUK/2001, Nomor: 39/SP/GA-BGR/AGS/XI/2001 tertanggal 14 Agustus 2001.

"Bagaimana mungkin sebuah perjanjian bisa dilaksanakan, yang saat itu baru berupa draf yang berat sebelah. Bahkan, perjanjian bodong itu sudah saya konfirmasi langsung ke mantan Walikota Bapak Iswara Natanegara, SH, dan mengaku tidak pernah menandatangani surat perjanjian tersebut. Jadi secara hukum, Pemkot Bogor telah melakukan perbuatan pidana Pasal 263 ayat 2," katanya.

MK tetap berpegang pada pendiriannya soal nikah beda agama seperti diatur di UU Perkawinan. MK menilai pokok permohonan tersebut tidak beralasan menurut hukum.

"Mengadili, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan, Selasa 31 Januari 2023.

Hakim MK Wahiduddin Adams mengatakan, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan bukan berarti menghambat atau menghalangi kebebasan setiap orang untuk memilih agama dan kepercayaannya.

"Kaidah pengaturan dalam norma Pasal 2 Ayat (1) adalah perihal perkawinan yang sah menurut agama dan kepercayaan, bukan mengenai hak untuk memilih agama dan kepercayaan," ujar Wahiduddin.

Ia menegaskan, pilihan untuk memeluk agama dan kepercayaannya tetap menjadi hak masing-masing orang untuk memilih, menganut, dan meyakininya sebagaimana dijamin Paal 29 Ayat (2) UUD 1945.

Lebih lanjut, MK juga menilai bahwa tidak ada perubahan keadaan dan kondisi atau perkembangan baru terkait persoalan konstitusionalitas keabsahan dan pencatatan perkawinan.

Oleh sebab itu, MK berpandangan tidak ada urgensi bagi MK untuk bergeser dari pendirian MK pada putusan-putusan sebelumnya.

"Mahkamah tetap pada pendiriannya terhadap konstitusionalitas perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya," ujar Wahiduddin.

Adapun dari 9 hakim MK, terdapat 2 hakim yang memberikan alasan berbeda atau concurring opinion, yakni Suhartoyo dan Daniel Yusmic Foekh.

Gugatan nomor perkara 24/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh seorang lelaki beragama Katolik, Ramos Petege, yang hendak menikahi seorang perempuan beragama Islam.

Namun, pernikahan keduanya terhalang lantaran Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan bahwa "perkawinan dikatakan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Menurut Ramos, ketentuan tersebut membuatnya kehilangan kemerdekaannya dalam memeluk agama dan kepercayaan yang dijamin oleh Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, karena ia mesti berpindah agama bila mau menikahi kekasihnya yang berbeda agama.

Ia pun meminta MK untuk mengubah ketentuan dalam UU Perkawinan dengan membolehkan pernikahan beda agama dan kepercayaan berdasarkan pada kehendak bebas oleh para mempelai.

Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Budi Hermanto di Kota Malang, Jawa Timur, mengatakan, 107 orang yang ditangkap diduga berada di tempat kejadian perkara (TKP) pada saat aksi unjuk rasa berlangsung.

"Saat ini masih dalam pendalaman Polresta Malang Kota. Jika tidak ada kaitan dan perbuatan melawan hukum, akan kami pulangkan ke pihak keluarga," kata Budi, Minggu 29 Januari 2023 malam, 

Aksi unjuk rasa yang digagas oleh kelompok Arek Malang Bersikap pada Minggu sekita pukul 11.30 WIB berakhir ricuh.

Kantor Arema FC di Jalan Mayjend Panjaitan Nomor 42, Kecamatan Klojen, Kota Malang mengalami kerusakan.

Massa aksi yang menggunakan pakaian serba hitam itu melempar batu ke arah Kandang Singa yang juga sekaligus official store Arema FC. Official store Singo Edan mengalami kerusakan cukup parah dan dilaporkan ada tiga orang yang mengalami luka-luka.

Budi menjelaskan pihaknya akan melakukan langkah penegakan hukum dan menangkap pelaku aksi unjuk rasa yang anarkis, termasuk mendalami adanya aktor intelektual di balik aksi yang dilakukan tersebut.

Selain itu, petugas Polresta Malang Kota akan melakukan pengamanan tempat kejadian perkara di kantor Arema FC hingga proses pengusutan terhadap pelaku dinyatakan selesai.

"Dalam rangka menjaga kondusifitas Kota Malang, Polresta Malang Kota akan melakukan pengamanan di TKP sampai pengusutan terhadap pelaku dinyatakan selesai," katanya.

Usai aksi yang berujung kericuhan tersebut, Komisaris PT Arema Aremania Bersatu Berprestasi (PT AABBI), Tatang Dwi Arifianto, mengatakan menyesalkan kejadian tersebut. Pihak manajemen Arema FC menyatakan membuka diri untuk melakukan dialog dengan Aremania. (Ant) 

Pada Jumat 27 Januari malam tadi, raziadilakukan di tiga titik lokasi yang diduga kuat menjadi sumber peredaran miras. Dari hasil razia tersebut polisi berhasil menyita puluhan botol miras di kawasan Jalan Raya Batu Tulis, Jalan Raya BNR dan Underpass Jalan Sholeh Iskandar.

"Di Jalan Raya Batu Tulis, anggota kami berhasil mengamankan 35 botol miras jenis ciu. Di Jalan Raya BNR, sebanyak 30 botol miras merk intisari, 10 botol miras merk arak dan 12 botol miras merk anggur merah. Sedangkan di Jalan Sholeh Iskandar mengamankan 15 plastik jeunis double G," ucap Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso, Sabtu, 28 Januari 2023 dini hari.

Baca Juga : Puluhan SD di Kota Manado Terendam Banjir, Siswa Diliburkan

Bismo menegaskan bahwa pihaknya akan terus menggelar operasi miras dan patroli kerawanan di malam hari secara rutin.

"Ini merupakan tindakan preventif untuk mengantisipasi potensi kerawanan kejahatan jalanan," jelasnya.

Dengan upaya antisipasi kejahatan tersebut, lanjut Bismo, diharapkan mampu mengurangi gangguan kamtibmas yang mengancam aktivitas masyarakat dengan kekerasan di wilayah hukum Polresta Bogor Kota.

"Kami juga melakukan monitoring kewillayahan serta potensi kerawanan Kejahatan malam seperti pencurian dengan kekerasan (Curas), pencurian dengan pemberatan (Curat), pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) hingga tawuran remaja," ujarnya.

Selain itu, jajaran Bajra dengan Blue Light Patrol juga bergerak rutin untuk memberikan effect detterence, termasuk menyambangi masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait kerawanan yang terjadi.

"Demikian semoga makin tercipta kondusifitas kamtibmas di wilayah Kota Bogor," katanya.

“Kami penuntut umum memohon majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendra Kurniawan dengan pidana 3 tahun penjara dikurangi masa tahanan dan perintah agar tetap ditahan. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 20 juta subsider tiga bulan kurungan," kata jaksa saat membacakan tuntutan, Jumat 27 Januari 2023.

Jaksa mengatakan Hendra Kurniawan melanggar Pasal 49 juncto Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hendra dinilai jaksa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice pada penyelidikan kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Baca Juga : Chuck Putranto Dituntut 2 Tahun Penjara Kasus perintangan Penyidikan Pembunuhan Berencana

Hendra disebut meneruskan perintah Ferdy Sambo untuk mengamankan barang bukti DVR CCTV di sekitar TKP pembunuhan Yosua di rumah dinas Ferdy Sambo Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan. Hendra bahkan menandatangi surat perintah atau sprin kosong untuk penyelidikan kematian Yosua di rumah atasannya, Ferdy Sambo.

Hendra bersama enam terdakwa lain, yakni Ferdy Sambo, Agus Nur Patria, Baiquni Wibowo, Chuck Putranto, Irfan Widyanto, dan Arif Rachman Arifin, didakwa dengan dakwaan primer Pasal 49 jo Pasal 33 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 48 ayat (1) jo Pasal 32 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan/atau dakwaan primer Pasal 233 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 221 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Jaksa mengatakan, terdakwa Chuck Putranto terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perintangan penyidikan berupa pengrusakan dan penghilangan DVR CCTV atas kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.

"Menyatakan terdakwa Chuck Putranto terbukti bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dan dengan sengaja melawan hukum melakukan tindakan akibat merusak sistem elektronik dan atau menghilangkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja secara sebagaimana mestinya," kata jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat, 27 Januari 2023.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Chuck Putranto selama 2 tahun penjara. Ketiga, menjatuhkan pidana denda sebesar Rp10 juta rupiah subsider 3 bulan kurungan," ujar jaksa.

Tuntutan 2 tahun penjara ini dijatuhkan Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 49 juncto Pasal 33 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

Untuk diketahui, Chuck Putranto secara bersama-sama dengan Ferdy Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nur Patria Adi Purnama, Arif Rachman Arifin, Baiquni Wibowo dan Irfan Widyanto didakwa merintangi penyidikan di kasus Brigadir Yosua. 

Adapun peran dari Chuck Putranto, dia menerima dan menguasai 3 DVR CCTV sekitar rumah Ferdy Sambo tanpa surat tugas maupun Berita Acara Penyitaan. Dia juga menjalankan perintah Sambo untuk mengambil kembali DVR CCTV yang ada di Polres Jakarta Selatan.

Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Kav Herman Taryaman membenarkan informasi tersebut. Putusan diambil pada Selasa 24 Januari 2023.

 "Sudah dilaksanakan sidang di Pengadilan Militer III-19 Jayapura, Selasa dengan hasil Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi Surabaya," kata Herman kepada wartawan, Rabu 25 Januari 2023.

"Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa yakni pidana penjara seumur hidup," sambungnya.

Herman menjelaskan, bahwa Mayor Inf Helmanto Fransiskus Dakhi dinyatakan bersalah dengan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, dan melanggar Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Proyek tersebut digarap oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo.

"Satu orang tersangka tersebut yaitu MA selaku Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana lewat keterangan tertulis pada Selasa malam, 24 Januari 2023.

Untuk mempercepat proses penyidikan, penyidik memutuskan untuk melakukan penahanan terhadap tersangka MA. Penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari terhitung sejak 24 Januari - 12 Februari 2023.

MA, adalah tersangka ke-4 dalam penyidikan kasus korupsi BTS 4 G BAKTI di Kemenkominfo. Sebelumnya, penyidik Jampidsus, Rabu (4/1/2023) menetapkan tiga tersangka awalan dalam kasus tersebut.

Tiga tersangka awalan tersebut, diantaranya, Anang Acmad Latif (AAL) yang ditetapkan tersangka selaku Direktur Utama (Dirut) BAKTI. Lainnya Yohan Suryato (YS) yang ditetapkan sebagai tersangka selaku Tenaga Ahli Humas Development (HUDEV) di Universtias Indonesia, dan Galumbang Menak S (GMS) yang ditetapkan tersangka selaku Direktur PT Moratelematika Indonesia.

Ketiga tersangka itu, pun sudah dilakukan penahanan. Dalam penyidikan terungkap, peran tersangka MA, bertalian dengan peran tersangka AAL.

“Dalam perannya sebagai tersangka, MA sebagai account director PT Huawei Tech Investment secara melawan hukum melakukan permufakatan jahat dengan tersangka AAL untuk mengkondisikan pelaksanaan BTS 4 G BAKTI Kemenkominfo,” katanya.

AF diamankan di Jaan Brigjen Saptaji Prawira, Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor pada Sabtu, 21 Januari 2023.

Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengatakan bahwa penangkapan pengedar obat keras itu berawal dari informasi masyarakat.

"Berawal dari informasi masyarakat yang menyebut di kios AF sering memperjualbelikan obat keras. Banyak pengamen serta anak jalanan yang membeli obat-obatan disitu," ucap Kombes Bismo dalam keterangan pers pada Rabu, 25 Januari 2023.

Baca Juga : Sempat Dihentikan, PT LIB Minta PSSI Lanjutkan Liga 2

Sebelumnya, lanjut Bismo, anggota reserse narkoba melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenarannya. Saat patroli dan observasi, Tim Opsnal unit II berhasil mengamankan AF yang sedang berada dikiosnya.

"Saat dilakukan penggeledahan di dalam kios di temukan satu buah tas slempang hitam di bawah etalasi yang berisi 570 tablet tramadol dan 360 tablet trihexyphenydil," ungkapnya.

Selain itu, ditemukan juga dari rak satu buah tempat yang terbuat dari kardus berisi 27 tablet tramadol, 15 tablet trihexyphenydil dan satu buah botol obat berisi 714 tablet hexymer. Petugas juga mendapati uang tunai Rp 435 ribu yang diduga hasil dari penjualan obat keras tersebut. 

"Totalnya 1.686 tablet. Selanjutnya AF berikut barang bukti diamankan ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Bogor Kota Polda Jabar untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut," ujarnya.

Sementara itu, Kasat Narkoba Polresta Bogor Kota, Kompol Agus Susanto menambahkan bahwa untuk mengelabui petugas, kios AF berkedok jualan sabun dan kebutuhan sehari-hari.

Kendati demikian, ketika diamankan AF mengakui semua obat terlarang itu adalah miliknya. "Semua obat keras yang ditemukan di kios diakui AF adalah miliknya untuk diperjualbelikan kembali," ungkapnya.

Atas perbuatannya, AF pun dijerat Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

Dengan mengenakan baju tahanan, terdakwa Siti Aisyah Nasution (29) sempat menangis dengan menunduk tersedu-sedu di dalam ruang sidang. 

Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Kabupaten Bogor, Juanda menuturkan, dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum, terdakwa melanggar pasal 372 KUHP dengan ancamannya 4 tahun penjara. 

Ia menyebut, Siti Aisyah Nasution (29) akan menjalankan tahapan persidangan selanjutnya pada Jumat, 27 Januari 2023 mendatang.

"Agenda hari ini yaitu agenda pembacaan dakwaan dan akan dilakukan lagi nanti agenda persidangan pada tanggal 27 Januari 2023 dengan eksepsi dari terdakwa tentunya," ujar Juanda.

Diberitakan sebelumnya, ratusan mahasiswa IPB University tertipu kasus penipuan investasi bodong dengan motif diajak kerja sama investasi untuk membesarkan usaha penjualan online. 

Baca Juga : Kapolri Diangkat Jadi Warga Kehormatan Marinir

Para mahasiswa diminta meminjam uang ke pinjaman online sebagai modal investasi. Korban lalu diberikan penjelasan tentang bagaimana skema serta bisnis yang ditawarkan. Akibatnya mereka terjerat pinjaman online 

Terdakwa menawarkan kepada para korbannya yang mayoritas mahasiswa IPB dengan memberikan fasilitas berupa pembelian secara fiktif dengan pembayaran melalui platform pinjaman online.

Pelaku bahkan menjanjikan pemberian keuntungan kepada Mahasiswa dari modus tersebut.

Namun pada kenyataannya, janji tersebut tidak terlaksana dan pelaku juga berjanji akan membayar tagihan atau pinjaman online. Namun, tak kunjung dibayarkan juga oleh pelaku