Pelepasan dilakukan di Balai Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Jiritsu Nusantara yang berlokasi di Jalan Sumeru, Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat.  

Sebelum diberangkatkan ke Jepang untuk mengikuti program magang, Menaker Yassierli menitipkan beberapa pesan penting, terutama agar para peserta menjaga nama baik bangsa Indonesia.  

"Ketika kita berada di luar negeri, otomatis orang akan bertanya dari mana kita berasal. Jika kesannya buruk, maka yang dianggap buruk bukan hanya individu, tetapi seluruh bangsa. Namun, jika kita dikenal sebagai orang yang baik, disiplin, ulet, dan pekerja keras, maka citra baik itu akan melekat pada bangsa kita," pesan Menaker.  

Baca Juga: Tekan Angka Putus Sekolah, PKBM Bakti Nusa bersama Clean Sheet Lakukan Pelatihan Keterampilan 

Selain itu, Menaker juga mengingatkan para peserta untuk memanfaatkan kesempatan magang ini selama tiga tahun ke depan dengan belajar sebanyak-banyaknya.  

"Banyak hal yang bisa dipelajari di luar akademik itu sendiri, meskipun waktu akan padat karena bekerja. Gunakan internet dengan baik di sana," tutur Yassierli.

Menaker juga menyebutkan bahwa program magang ini merupakan sarana untuk memperluas jaringan dan relasi, baik dengan sesama peserta magang, rekan kerja, maupun masyarakat setempat.  

Pesan lainnya yang disampaikan Menaker adalah pentingnya menjaga akhlak yang baik sebagai bekal kesuksesan di negeri orang.  

"Tidak ada alasan untuk melupakan akhlak kepada Yang Maha Kuasa dan kepada orangtua, hanya karena alasan sibuk magang. Itu yang utama," tegasnya.  

Baca Juga: Demi Tingkatkan Promosi dan Informasi, Humas Unida Gelar Pelatihan Desain Grafis dan Kehumasan

Senada, Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, juga mengingatkan bahwa kesempatan magang ini membawa nama baik Indonesia. Oleh karena itu, ia berpesan agar para peserta memegang teguh nilai-nilai bangsa Indonesia.  

"Kesempatan ini tidak dimiliki banyak orang, jadi manfaatkan sebaik-baiknya. Ini adalah kesempatan emas," ujarnya.  

Selain itu, Jenal Mutaqin juga menekankan bahwa dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, salah satu fokus utama adalah peningkatan lapangan pekerjaan dan kualitas sumber daya manusia.  

"Semoga dengan adanya Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri ( AP2LN) pemerintah dapat terus berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Bogor," tutupnya.

Tak hanya itu, Ceklissatu.com terima sertifikat peningkatan grade A dari SMSI Jawa Barat, yang diserahkan oleh Ketua SMSI Bogor Raya Nurofik Pemred sekaligus Pimpinan Umum Portal Ciber.com menyerahkan piagam SMSI ke Pemred media Ceklissatu yang dikeluarkan dari SMSI Jabar bahwa grade media Ceklissatu sebelumnya grade C kini naik jadi grade A. Pasalnya, media Ceklissatu sudah menjadi media menstream terverifikasi dari  Dewan Pers secara faktual

Ketua SMSI Bogor Raya, M. Nurofik, menjelaskan, peringatan HPN 2025 ini dilakukan secara sederhana setelah mengikuti peringatan HPN nasional, secara daring yang diadakan oleh SMSI Pusat. 

Baca Juga: HPN Riau Jadi Momentum Bersih-Bersih Dunia Pers

"Selain merayakan HPN, kami juga menggelar rapat konsolidasi pertama setelah menerima Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Baru dari SMSI Jawa Barat. Ini menjadi langkah awal dalam memperkuat organisasi dan menyusun program kerja ke depan," ujar Nurofik. 

Ia menegaskan, SMSI Bogor Raya akan selalu menjunjung tinggi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi, serta berkomitmen untuk memajukan industri media digital di wilayah Bogor Raya. 

Pada kesempatan tersebut, kepengurusan baru SMSI Bogor Raya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Piyarso Hadi, yang telah menjabat sebagai Ketua SMSI Bogor Raya selama dua periode dan menjadi pelopor kehadiran SMSI di Bogor. 

Sebagai bentuk penghargaan, sertifikat keanggotaan SMSI Bogor Raya yang telah terdaftar di SMSI Jawa Barat diberikan kepada para anggota.

Baca Juga: Jelang Hari Pers 2025, Forum Pemred SMSI Dukung Program Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran Lewat Diskusi

Sebagai Pembina SMSI Bogor Raya, Piyarso Hadi menegaskan, SMSI merupakan organisasi perusahaan media siber terbesar di Indonesia yang telah menjadi konstituen resmi Dewan Pers. 

"SMSI memiliki peran besar dalam memajukan bisnis media di era digital. Harapannya, SMSI dapat memberikan kesejahteraan bagi anggotanya serta meningkatkan profesionalisme perusahaan media," kata Piyarso Hadi. 

Ia juga mengingatkan bahwa selama masa kepemimpinannya, SMSI Bogor Raya telah menjalin berbagai kerjasama strategis, termasuk dengan Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) dalam bidang bantuan hukum, pendidikan, dan pelatihan. 

Kepengurusan Baru SMSI Bogor Raya Periode 2025-2030

Baca Juga: Forum Pemred SMSI Tegaskan Komitmen Tingkatkan Kualitas Jurnalis

Dengan semangat baru, SMSI Bogor Raya kini memiliki kepengurusan periode 2025-2030, yang terdiri dari: 

Pembina: Piyarso Hadi (inilahonline.com) 
Ketua: M. Nurofik (portalsiber.id) 
Sekretaris: Herman Indra Budi (kabaronline.com) 
Bendahara: Suhairil Anwar (ceklissatu.com).

Dengan adanya kepengurusan baru, SMSI Bogor Raya siap menjalankan berbagai program kerja guna memperkuat peran media siber di wilayah Bogor dan meningkatkan sinergi dengan berbagai pihak. 

Baca Juga: Forum Pemred SMSI Gelar Diskusi Perdana, Membedah Solusi Kemacetan yang Merugikan Masyarakat

Momentum HPN 2025 ini menjadi awal baru bagi SMSI Bogor Raya dalam menghadapi tantangan dunia pers yang semakin dinamis. Dengan kepengurusan baru yang solid dan terstruktur, SMSI Bogor Raya siap membangun ekosistem media digital yang profesional, kredibel, dan berdaya saing.

Moderator Marah Sakti Siregar, tokoh pers nasional, membuka diskusi dengan menekankan bahwa Perpres ini diarahkan oleh Menteri Pertahanan dengan Ketua Pelaksana adalah Jampidsus. "Penekanan utama kebijakan ini adalah penertiban kawasan hutan yang akan berdampak besar terhadap pengelolaannya," ujarnya.

Baca Juga: Tribuana Said : Wartawan Harus Memperkuat Cita-cita Penggerak Kemerdekaan

Sementara itu, Agus Suryoko, Ketua Tim Substansi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup Riau, menyebutkan bahwa Perpres No.5 merupakan turunan dari UU Cipta Kerja dan dihadapkan pada tantangan hukum. "Banyak kasus praperadilan muncul akibat ketidakpastian status kawasan hutan, yang menghambat penegakan hukum di sektor ini," jelasnya.

Ahli Hukum Agraria Sadino menambahkan bahwa keberhasilan regulasi ini tak hanya bergantung pada aturan pusat, tetapi juga regulasi daerah yang lebih spesifik. "Kepala daerah dan pelaku usaha memerlukan kepastian hukum yang lebih jelas melalui peraturan daerah yang mengatur pengelolaan hutan," katanya.

Dalam sesi pembahasan industri kelapa sawit, Muller Tampubolon, Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Riau, mengungkapkan kekhawatiran pelaku usaha terhadap kemungkinan pengambilalihan lahan oleh negara. "Perusahaan menghadapi risiko denda administratif dan sanksi pidana atas pelanggaran izin, yang berpotensi mengganggu rantai pasok dan bahkan menyebabkan PHK massal," ujarnya.

Baca Juga: HPN Riau Jadi Momentum Bersih-Bersih Dunia Pers

Lebih lanjut, Muller menjelaskan bahwa Perpres No.5 diterbitkan karena tim satgas sebelumnya tidak mampu menyelesaikan masalah penguasaan kawasan hutan secara optimal meskipun sudah berjalan empat tahun sejak UU Cipta Kerja berlaku.

Dari perspektif media, Rajab Ritonga, Praktisi Media, menekankan pentingnya pemberitaan yang akurat dan berimbang terkait kebijakan ini. "Jurnalis harus mengedepankan fakta, melakukan verifikasi, dan tetap netral. Sementara bagi pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan, mereka dapat menggunakan hak jawab atau membawa kasus ke Dewan Pers," jelasnya.

Baca Juga: Keren! Puluhan Foto dan Karikatur Terbaik Karya Insan Pers Dipamerkan di HPN 2025 Riau

FGD ini menjadi wadah diskusi penting bagi berbagai pihak dalam memahami Perpres No.5 Tahun 2025 serta dampaknya terhadap industri kehutanan dan kelapa sawit. Harapannya, kebijakan ini dapat mendukung keberlanjutan sektor tersebut tanpa mengorbankan aspek lingkungan dan kepastian hukum.

Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Dwi Agus Afrianto mengatakan, keenam aset tersebut disita lantaran berdiri di atas lahan milik Pemerintah Kota Bandung. Penyitaan itu juga dilakukan setelah adanya surat penetapan sita dari Pengadilan Tipikor Bandung.

“Kami sudah pastikan bahwa ke enam aset ini bukan milik Pemkot Bandung, tapi dibangun di atas tanah milik Pemkot Bandung yang saat ini sudah dipastikan beroperasi sebagai Kebun Binatang Bandung," kata Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Dwi Agus Afrianto saat dikonfirmasi, Kamis (06/02/2025).

Baca Juga: Warga Ditembak OTK di Pasar Mawar, Polresta Bogor Kota Segera Bentuk Tim Khusus

Dwi menyebut, penyitaan enam aset tersebut merupakan buntut dari kasus korupsi penguasaan lahan yang dilakukan oleh dua orang pengurus Yayasan Margasatwa berinisial R dan S yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Kami dalam kasus ini sudah tetapkan dua orang tersangka, yakni R dan S yang merupakan Ketua Yayasan Margasatwa nya,” ucap Dwi.

Diduga pihak Kebun Binatang Bandung tidak pernah menyetorkan hasil sewa lahan tersebut kepada kas daerah Pemkot Bandung.

Terkait kasus tersebut, pihaknya mengusulkan agar pengelolaan Kebun Binatang Bandung diberikan kepada pihak ketiga yang lebih berkompeten.

Baca Juga: Pemkot Gandeng PKBI Untuk Kelola Kebun Binatang Bandung

"Kami berharap ada yayasan atau pihak ketiga yang lebih kompeten untuk kelola,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Dwi menerangkan, pihaknya juga tengah berkoordinasi dengan Dirjen BKSDA Kementerian Lingkungan Hidup terkait alih kelola Kebun Binatang Bandung.

“Kami sedang berkoordinasi dengan Dirjen BKSDA Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi, pihak mana yang akan berkompeten mengelolanya nanti akan dikoordinasikan lagi dengan Dirjen,”

Baca Juga: Gajah Berusia Setengah Abad Disuntik Mati Akibat Sakit-sakitan

Meski demikian, pihaknya memastikan penyitaan dan alih kelola ini tidak berdampak pada operasional termasuk dampak sosial terhadap para karyawan dan satwa.

"Kami tetap berikan izin pada yayasan untuk mengelola, kami pastikan tak ada dampak sosial terhadap karyawan mulai level manager sampai office boy (OB)/cleaning service tak ada pemecatan sekalipun nanti ada pemindahan manajemen yang mengelola kebun binatang Bandung

Ketua Kadin Kota Bogor Maryati Dona Hasanah yang juga ketua tim formatur mengatakan, diawali dengan dibukanya formulir bagi bakal calon pengurus. Kemudian dilakukan penjaringan bakal calon pengurus dengan sistem pendalaman kemampuan atau skill.

"Ini proses dan tahapan dalam menyusun kepengurusan Kadin Kota Bogor periode 2025-2030. Jadi, tim formatur akan segera menyelesaikan susunan kepengurusan, karena akan segera dilaksanakan pelantikan pengurus dalam waktu dekat ini," ucap Dona.

Baca Juga: Maryati Dona Hasanah Terpilih secara Aklamasi Ketua Kadin Kota Bogor periode 2025-2030

Senada, anggota tim formatur Yus Ruswandi didampingi Deni Andrianto dan Anton Rivaldi di sekretariat sementara Kadin Kota Bogor, Kecamatan Bogor Tengah, menyampaikan, hingga saat ini sudah mencapai 80 persen dari total sekitar 70 orang yang nanti menjadi pengurus Kadin Kota Bogor. 

"Untuk menghasilkan kepengurusan yang tepat, kami menggunakan sistem pendalaman kemampuan atau skill para calon pengurus dengan output
the right man on the right place. Jadi, para calon pengurus Kadin Kota Bogor datang untuk melakukan wawancara langsung dan pendalaman terkait kemampuan untuk ditempatkan di bidang sesuai dengan keahliannya," ucap Yus.

Para pengurus nanti, lanjut Yus, berasal dari berbagai kalangan, ada dar kalangan Anggota Luar Biasa (ALB), praktisi hukum, akademisi, pelaku usaha dan UMKM, perusahaan media, dan lainnya.

Baca Juga: 3 Bakal Calon Ketua Ramaikan Mukota ke VIII Kadin Kota Bogor

"Kami menseleksi calon pengurus berdasarkan pengajuan dari mereka untuk jadi pengurus Kadin Kota Bogor. Maka dari itu, dilakukan tahapan-tahapan seperti yang dilakukan sekarang yaitu wawancara dan pendalaman. Para calon pengurus juga harus menandatangani pakta integritas. Jadi targetnya Minggu depan sudah selesai dan terbentuk kepengurusan Kadin Kota Bogor untuk dilantik periode 2025-2030," pungkasnya.

Pj. Bupati Bogor juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga beras agar tidak terjadi inflasi pada komoditas tersebut.

Selain itu, Bachril juga menyinggung tentang upaya diversifikasi tanaman, seperti tumpang sari cabai, yang dapat membantu para petani meningkatkan hasil pertanian mereka.

"Kami berharap cabai yang ditanam di daerah ini dapat membantu menjaga stabilitas harga pangan menjelang lebaran," katanya.

Baca Juga: Jaga Distribusi Pupuk Bersubsidi di Bogor, Kopgim Lakukan Ini

Bachril Bakri juga mengingatkan pentingnya pengaturan distribusi pupuk yang sesuai dengan regulasi yang ada.

Serta mendukung petani dalam mendapatkan akses yang lebih mudah terhadap pupuk subsidi.

"Kami akan terus berupaya agar petani di Kabupaten Bogor mendapatkan dukungan yang maksimal, baik dari segi benih, pupuk, maupun bantuan lainnya," jelasnya.

Dengan adanya berbagai upaya itu, diharapkan sektor pertanian di Kabupaten Bogor dapat terus berkembang, serta mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani.

Baca Juga: Buruan Sae Mampu Tekan Inflasi dan Tingkatkan Ketahan Pangan Kota Bandung, Ini Contohnya

Pada kesempatan itu juga, Bachril menyerahkan bantuan dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor berupa 100 goodie bag cabai serta 10.000 benih ikan nila yang akan dibagikan kepada dua kelompok tani setempat.

“Bantuan ini diharapkan dapat mendukung keberagaman komoditas yang ada di Kabupaten Bogor dan meningkatkan kesejahteraan petani,” ujarnya.

Selain itu, Bachril Bakri juga menegaskan, dengan menggunakan varietas padi unggul IPB 3S, hasil produksi mencapai 11 ton per hektar. Seluruh wilayah ini memiliki luas 150 hektar, dan jika di kalikan dengan 11 ton per hektar, maka diperkirakan hasil panen pada hari ini mencapai 330 ton.

Baca Juga: Langkah Nyata Pemkab Bogor Tekan Inflasi, Lakukan Gerakan Tanam Padi Bersama Petani Parung Panjang

“Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan beras di Kabupaten Bogor, khususnya menjelang bulan Ramadan dapat tercukupi,” katanya.

"Acaranya akan berlangsung dari pukul 1 siang hingga 5 sore ini, dihadiri pula oleh pejabat utama TNI,"ungkap Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspem Kesra) Setda Kota Bogor  Eko Prabowo, Kamis (06/02/2025).

“Kunjungan beliau dalam rangka pemberian arahan kalau dilihat tadi ya. Pemberian arahan ke Dansat, pejabat utama TNI di Istana Bogor besok,” ujarnya. 

Baca Juga: Pemkot Bogor Terus Berupaya Mengoperasikan Lagi Biskita, Presiden Prabowo Berkantor di Istana Bogor

Kata dia, sebanyak 44 bus disiapkan untuk mengangkut personel dari Jakarta, Cilangkap, dan Mabes TNI. Pejabat dengan pangkat bintang tiga ke atas akan menggunakan kendaraan pribadi.

Untuk memastikan kelancaran acara, sejumlah instansi seperti Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Pemadam Kebakaran, dan Dinas Komunikasi dan Informatika turut dikerahkan. Meski demikian, tidak ada rencana penutupan jalan.

“Kalau dampak karena itu sore dan enggak weekend ya, saya rasa enggak terlalu ini lah. Karena bisnya juga parkirnya di dalam,” tambahnya.

Acara ini menunjukkan pentingnya koordinasi dan kesiapan seluruh jajaran TNI dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara.

Baca Juga: Dikabarkan Prabowo Bakal Berkantor di Istana Bogor, Hery Antasari: Ini Kehormatan untuk Kota Bogor

"Belum ada, cuma masih infonya gitu ya, nanti kita tunggu biasanya juga ada rakornya seperti ini dengan jajaran terkait untuk kesiapan beliau berkantor, SOP-nya seperti apa, kita mengikuti, kita mendukung kelancaran tugas beliau nantinya, kalaupun tugas di Bogor." pungkasnya.

Penetapan ini dilakukan dalam Rapat Pleno yang berlangsung pada Rabu, 5 Februari 2025, di Kantor BAZNAS Kota Bogor, yang juga membahas pengelolaan zakat fitrah dan infak selama Ramadan.

Wakil Ketua I BAZNAS Kota Bogor, Subhan Murtadla, menjelaskan bahwa besaran zakat fitrah tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 52 Tahun 2014.

Baca Juga: Pemkab Bogor Apresiasi Baznas, Intens Dukung Program Pembangunan

 “Zakat fitrah yang ditunaikan setara dengan 2,5 kg beras per jiwa atau senilai Rp 45.000, sesuai dengan harga beras medium yang umum dikonsumsi masyarakat Kota Bogor,” ujarnya.

Subhan menambahkan, bagi masyarakat yang terbiasa mengonsumsi beras premium, dianjurkan untuk membayar zakat dengan jenis beras yang dikonsumsi sehari-hari agar lebih afdhal.

Selain zakat fitrah, rapat pleno juga memutuskan besaran fidyah bagi mereka yang tidak mampu menjalankan puasa Ramadan, yaitu Rp 20.000 per jiwa per hari. “Penetapan nilai fidyah ini berdasarkan estimasi biaya makan harian bagi fakir miskin di Kota Bogor,” jelasnya. 

Baca Juga: Pemkab Bogor Sambut Pembangunan Rumah Sehat Baznas Kabupaten Bogor, Tempat Berobat Gratis

Dalam pelaksanaannya, penerimaan zakat fitrah akan dilakukan melalui BAZNAS Kota Bogor, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di masjid, musala, sekolah, dan yayasan. “UPZ yang telah memiliki SK resmi dari BAZNAS diperbolehkan menghimpun dan mengelola zakat secara mandiri, namun tetap harus melaporkan pengelolaannya,” tegas Subhan.

Rapat pleno ini turut dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kota Bogor, Kementerian Agama Kota Bogor, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bogor, serta pimpinan BAZNAS Kota Bogor.

Hal itu diungkapkan, Kepala Disperumkim Kota Bogor, Rr. Juniarti Estiningsih, ia menjelaskan, pihaknya memiliki empat tim yang tersebar di enam kecamatan untuk melakukan pemangkasan dan perapihan pohon setiap hari. Ia menilai idealnya setiap kecamatan memiliki satu tim khusus, sementara untuk wilayah dengan jumlah pohon lebih banyak, seperti Kecamatan Bogor Barat dan Bogor Selatan, dapat ditambah menjadi dua tim.  

"Kami menyesuaikan jumlah tim dengan ketersediaan anggaran, tetapi harapannya bisa bertambah menjadi enam tim agar lebih banyak titik yang dapat dijangkau," ujar Juniarti.  

Baca Juga: Curah Hujan Tinggi, 2 Rumah di Bogor Tertimpa Pohon Tumbang  

Ia menambahkan bahwa pemeliharaan pohon tidak hanya dilakukan saat musim hujan, tetapi juga pada masa peralihan dari kemarau ke musim hujan, karena kondisi tersebut membuat pohon lebih rentan patah. Beberapa lokasi prioritas, seperti kawasan Pajajaran yang memiliki banyak pohon besar, telah mendapatkan penanganan lebih lanjut.  

Selain itu, ia mengingatkan masyarakat agar tidak berteduh di bawah pohon saat hujan, mengingat cabang pohon bisa saja patah meskipun tampak kokoh.  

"Kami juga mengimbau warga untuk tidak memaku pohon, karena paku yang menembus jaringan pohon dapat menyebabkan pembusukan dan merusak kesehatannya," tegasnya.  

Baca Juga: Disperumkim Kota Bogor Siapkan Langkah Antisipasi Pohon Tumbang, Imbau Warga Hindari Jalan Rawan

Juniarti menjelaskan bahwa pohon yang sering dipaku untuk pemasangan spanduk atau reklame berisiko mengalami kerusakan pada bagian kambium, yang berfungsi sebagai jaringan pertumbuhan. Disperumkim sendiri tengah mengupayakan penggunaan alat sensor untuk mendeteksi kondisi kesehatan pohon dari dalam.  

"Jika ditemukan pohon yang mengalami kerusakan parah pada kambiumnya, kami akan memasukkannya dalam daftar pengawasan ketat," jelasnya.  

Baca Juga: Menghadapi Resiko Pohon Tumbang, Pemkot Bogor Relokasi Kabel Udara ke Bawah Tanah 

Di sepanjang jalan protokol, pohon yang berpotensi membahayakan langsung mendapatkan penanganan. Juniarti memastikan bahwa tidak ada lagi pohon dengan status ‘merah’ di ruas jalan utama Kota Bogor.  

"Jika ditemukan pohon yang berisiko tinggi, kami akan segera mengambil tindakan untuk menghindari potensi bahaya bagi pengguna jalan," pungkasnya.

(Febrian Batara Aditya Rahman)

“Kami ingin memastikan langsung kondisi di lapangan dan menginformasikan kepada rekan-rekan media bahwa dampak dari kebijakan nasional kemarin, yang sempat melarang pengecer menjual gas melon, tidak begitu bergejolak di Kota Bogor. Antrean tidak terjadi hingga menimbulkan keresahan atau viral di media sosial,” ujar Hery kepada wartawan, meninjau langsung distribusi gas elpiji 3 kilogram atau gas melon di wilayah Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, pada Rabu (5/2/2025) sore

Menurut Hery, antrean dalam batas wajar masih bisa ditemukan, tetapi setelah Presiden RI Prabowo Subianto mengizinkan pengecer kembali menjual gas melon, distribusi berjalan lebih lancar.  

Baca Juga: Kelangkaan Gas Melon di Tiga Kecamatan di Puncak Bogor, ini Penyebabnya!

“Kebijakan ini akan terus dievaluasi agar tata kelola distribusi lebih tertata. Saat ini pemerintah sedang mengupayakan peningkatan status pengecer menjadi sub pangkalan agar lebih terkontrol,” jelasnya.  

Hery menegaskan bahwa langkah pemerintah pusat bertujuan untuk menata tata niaga sekaligus meningkatkan keamanan dalam distribusi gas melon.  

“Kalau pembeli tidak terdata dengan baik, ada potensi penyalahgunaan, seperti pemalsuan atau pengoplosan gas di tingkat pengecer. Karena itu, pemerintah pusat terus memperbaiki tata kelola distribusi agar lebih aman,” terangnya.  

Baca Juga: LPG 3 Kg Tak Dijual di Warung, Beli Gas Melon Wajib Pakai KTP ke Agen Resmi

Lebih lanjut, Hery menyebutkan bahwa Kota Bogor membutuhkan sekitar 39 ribu tabung gas melon per hari, dengan dukungan 740 pangkalan, 38 agen, dan sekitar 7 ribu pengecer atau sub pangkalan.  

“Tim Pertamina sudah mulai mendata pengecer yang masih beroperasi. Jika ingin menjadi pangkalan atau sub pangkalan resmi, mereka harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB),” ungkapnya.  

Sebagai langkah antisipasi, Pemkot Bogor akan membantu mempercepat pengurusan NIB bagi pengecer yang ingin beralih menjadi sub pangkalan.  

Baca Juga: Harga Elpiji Non Subsidi Naik, Gas Melon Diburu Konsumen

“Yang utama adalah memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Kami akan terus mengkaji kebijakan ini dan membantu pengecer dalam proses administrasi jika memang diperlukan,” pungkasnya.

(Febrian Batara Aditya Rahman)

"Kami turut berduka cita atas kejadian ini. Dari total 19 korban, ada 8 yang meninggal dunia, 3 luka berat, 3 luka sedang, dan 5 luka ringan. Saat ini, baru dua korban meninggal yang berhasil diidentifikasi, sementara enam lainnya masih dalam proses," ujar Akhmad Wiyagus di RSUD Ciawi, Rabu (5/2/2025).  

Baca Juga: RSUD Ciawi Buka Call Center dan Posko Identifikasi Korban Kecelakaan Tol Ciawi

Kapolda mengimbau keluarga korban yang merasa kehilangan anggota keluarganya untuk segera datang ke RSUD Ciawi guna membantu proses identifikasi. Posko ante mortem telah dibuka untuk memfasilitasi keluarga dalam memberikan data atau dokumen yang dapat mempercepat proses tersebut.  

"Posko sudah dibuka untuk membantu keluarga atau kerabat dalam proses identifikasi. Kami berharap mereka bisa segera datang ke RSUD Ciawi dengan membawa dokumen seperti KTP atau barang pribadi korban," tambahnya.  

Dari total 19 korban, lima orang telah diperbolehkan pulang setelah mendapatkan perawatan medis. Sementara itu, tim kepolisian masih melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan.  

Baca Juga: Polisi Selidiki Penyebab Kecelakaan Maut di GT Ciawi, Dugaan Rem Blong atau Kelalaian Sopir  

"Semua proses berjalan secara terkoordinasi. Kami terus melakukan investigasi, dan dalam 1-2 hari ke depan, hasilnya akan kami rilis secara resmi," tutupnya.

"Hasil olah TKP nanti akan kami sampaikan secara runtut dari awal. Saat ini, kami masih dalam tahap pendataan dan penyelidikan lebih lanjut, termasuk memastikan apakah sopir mengalami kelalaian, mengantuk, atau rem blong," ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa pihaknya akan mengunjungi RSUD Ciawi untuk memastikan kondisi korban luka, baik yang mengalami cedera berat maupun ringan.  

Baca Juga: Berikut Ini Daftar Nama Korban Kecelakaan di Gerbang Tol Ciawi Bogor, Delapan Meninggal Dunia Sebelas Luka-luka
Pemeriksaan Forensik dan Rekaman CCTV  

Ia menambahkan bahwa dua dari enam kendaraan yang terlibat kecelakaan mengalami kebakaran hebat. Oleh karena itu, tim forensik akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kendaraan-kendaraan yang terbakar, serta memastikan identitas korban yang mengalami luka bakar parah.  

"CCTV sudah kami amankan sebagai bagian dari proses identifikasi. Selain itu, kami juga akan melakukan Traffic Accident Analysis (TAA) untuk mengetahui kondisi sebelum, sesaat, dan sesudah kecelakaan," katanya.  

Selain itu, pihak kepolisian juga akan menganalisis kondisi jalan dan struktur gerbang tol sebagai bagian dari investigasi menyeluruh.  

Baca Juga: Gerbang Tol Ciawi Kembali Dibuka Pasca-Kecelakaan Maut, Sopir Truk Masih Kritis

Santunan Korban dan Pemulihan Gerbang Tol  

Ia memastikan bahwa seluruh korban, baik dari kalangan sipil maupun petugas Jasa Marga, akan mendapatkan bantuan. Jasa Raharja juga disebutnya akan segera menyalurkan santunan kepada para korban dalam waktu kurang dari 24 jam.  

"Saat ini data korban sudah mulai jelas. Setelah seluruh proses identifikasi selesai, gerbang tol akan kami fungsikan kembali secara normal," ujarnya.  

Pihak kepolisian bersama Korlantas Polri dan Polda Jawa Barat masih terus mendalami kasus ini dengan memeriksa saksi-saksi dan mengumpulkan bukti tambahan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan.

(Febrian Batara Aditya Rahman)

Sesaat setelah kejadian, petugas dari Representative Office 1 Jasamarga Metropolitan Tollroad (JMT) selaku pengelola Ruas Tol Jagorawi bersama Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) dan Kepolisian tiba di lokasi untuk melakukan pengamanan dan segera melakukan pengaturan lalu lintas. 

Baca Juga: Truk Air Mineral Alami Rem Blong dan Terbakar di Gerbang Tol Ciawi 2, Delapan Orang Meninggal Dunia

Panji Satriya Marketing and Communication Department Head Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division Plaza Tol Cililitan Jakarta mengatakan, lalu lintas menuju GT Ciawi 2 sempat dialihkan keluar melalui GT Bogor selama dilakukan pengamanan dan evakuasi di lokasi kejadian. 

Baca Juga: Diduga Mengalami Rem Blong, Truk Hantam Gerbang Tol Ciawi 2

"Sejak pukul 02.00 WIB, telah dibuka dua gardu untuk dilintasi dan pada pukul 05.15 sampai dengan saat ini, dibuka satu Gardu Tol Otomatis (GTO) dan dua Gardu Tol Multi. Petugas juga mengaktifkan mobile reader untuk meningkatkan kapasitas transaksi di GT Ciawi 2,"paparnya.

“Benar, alhamdulillah tim Satres Narkoba Polres Bogor bersama Direktorat Narkoba Polda Jawa Barat mengungkap keberadaan laboratorium terselubung atau clandestine laboratory di wilayah Sentul,” kata Kapolres Bogor AKPB Rio Wahyu Anggoro saat dihubungi, Selasa (4/2/2025) siang.

“Barang bukti yang ditemukan narkotika golongan I, jenis tembakau sintetis. Jumlahnya kurang lebih 1 ton,” sambungnya.

Baca Juga: Polres Bogor Kota Selamatkan 124.950 Jiwa dari Peredaran Narkoba

AKBP Rio belum memberi informasi lebih lanjut mengenai pengungkapan clandestine laboratory ini, termasuk soal berapa orang yang diamankan dari lokasi. Dia menyebut, pihaknya masih melakukan pengembangan.

“Mohon waktu, masih pengembangan. Mohon doanya,” ujarnya.

Taruno salah satu warga setempat mengatakan, jalan itu telah diperbaiki sekitar dua minggu lalu, namun tanpa drainase yang baik, jalan akan kembali rusak akibat genangan air. Akibatnya, jalan 
kembali berlubang dan berpotensi membahayakan pengguna jalan.

"Sering terjadi kecelakaan di sini, terutama bagi pengendara yang tidak mengenal rute. Dari kejauhan jalannya terlihat bagus, tapi ternyata ada lubang dan rusak. Banyak yang harus berhenti mendadak atau terjatuh," ujar Taruno, warga setempat, Senin (2/2/2025).

Baca Juga: Komisi III Minta Dinas PUPR Segera Perbaiki Jalan Rusak di Sentul City

Kata dia, kerusakan jalan ini semakin diperparah oleh tingginya volume kendaraan yang melintas, mulai dari sepeda motor hingga kendaraan berat seperti truk dan kontainer. Akibatnya, aspal yang sudah diperbaiki kembali tergerus dalam waktu singkat. Ditambah lagi, tanpa sistem drainase yang baik akan terus mengikis aspal.

 "Kalau hujan, air menggenang dan membuat jalan semakin licin. Itu yang sering membuat pengendara terpeleset," tambahnya.

Warga juga mengeluhkan perbaikan yang hanya bersifat tambal sulam, sehingga tidak bertahan lama. "Sudah lebih dari lima kali ditambal, tapi tetap saja cepat rusak. Kami harap ada solusi permanen dari pemerintah," katanya.

Baca Juga: Empat Ruas jalan di Jakarta Tergenang Banjir, Warga Diimbau Tetap Berhati-hati

Karena kondisi jalan yang tidak stabil, warga meminta pengendara untuk mengurangi kecepatan dan lebih berhati-hati saat melintas, terutama saat hujan atau malam hari. "Tadi pagi juga ada musibah jatuh, terpeleset, karena depan kan otomatis dia dari arah sana. Karena kondisi jalan rusak kan otomatis dia rem pelan, mengurangi kecepatan, dari belakangnya
Itu satu yang di belakang kencang, Katanya sih tadi enggak, hafal  jalan sini," tutupnya.

Warga berharap pengendara lebih berhati-hati saat melintas di jalan yang rusak ini, terutama pada malam hari atau saat hujan. Dengan kondisi jalan yang berlubang dan licin akibat genangan air, pengurangan kecepatan menjadi langkah penting untuk menghindari kecelakaan.

Selain itu, warga juga meminta pemerintah segera memberikan solusi permanen agar jalan tidak terus-menerus mengalami kerusakan. Kalau tidak segera diperbaiki dengan benar, kecelakaan akan terus terjadi. Sementara itu, kami hanya bisa mengimbau agar pengendara lebih waspada.

(Levinda Melati)

Kapolsek Parung, Kompol Doddy Rosjadi, memimpin langsung pengecekan lokasi yang diduga jadi tempat pengoplosan gas subsidi tersebut.

Setibanya di lokasi, kepolisian melakukan pemeriksaan dan penyelidikan.

Baca Juga: Rumah Kontrakan Pengoplos Gas Subsidi di Cileungsi Bogor Digrebek Polisi

Namun, tidak ditemukan aktivitas ataupun indikasi penyalahgunaan gas di gudang yang diduga sebagai tempat pengoplosan gas subsidi tersebut.

“Kami tidak menemukan adanya kegiatan pengoplosan gas subsidi di lokasi ini. Namun, jika masyarakat mengetahui adanya aktivitas serupa, segera laporkan kepada kami. Kami akan menindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku,” ujar Kompol Doddy Rosjadi.

Ia juga menegaskan bahwa kepolisian tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik ilegal tersebut.

Baca Juga: 2 Orang Ditetapkan Tersangka Kasus Oplos Gas Elpiji Bersubsidi

Bahkan, jika ada oknum anggota yang terlibat dalam pengoplosan gas subsidi, tindakan tegas akan diberlakukan tanpa pengecualian.

Hingga berita ini diturunkan, kepolisian terus melakukan pengawasan dan monitoring untuk memastikan tidak ada pelanggaran di lokasi tersebut. Situasi saat ini terpantau aman dan kondusif.

Berdasarkan data per 31 Januari 2025, ditemukan sebanyak 9.947 kasus TBC (119%) di Kota Bogor.  

Masih tingginya angka tersebut belum diiringi dengan tingginya angka pemeriksaan TBC pada kontak serumah maupun kontak erat pasien TBC.  

Pelaksanaan ACF ini didukung oleh perangkat daerah dan lintas sektor yang berperan dalam mendukung serta memobilisasi peserta untuk mengikuti skrining TBC, sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung.  

Baca Juga: Pemkab Bogor Bersama Tim Percepatan Evaluasi Program Eliminasi TBC, Tingkatkan Kolaborasi dan Komitmen

“TBC ini bukan hanya hari ini saja, tetapi telah menjadi stigma yang luar biasa. Untuk itu, diperlukan peran maksimal dari pemerintah,” kata Plh Wali Kota Bogor, Hanafi, saat membuka ACF hari pertama di Lapangan Basket GOR Pajajaran, Tanah Sareal, Sabtu (1/2/2025) pagi.  

Hanafi melanjutkan, eliminasi TBC merupakan salah satu prioritas penanganan kesehatan pemerintah karena jumlah kasusnya yang masih tinggi. Namun, upaya ini membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak.  

Baca Juga: Kota Bogor Deklarasi Geber Si JUMO dan Jamilah

“Harus dilakukan secara bersama-sama lintas sektor. Kita harus aktif jemput bola, karena stigma masyarakat terhadap TBC belum hilang,” ujar Hanafi.  

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Sri Nowo Retno, menambahkan bahwa TBC merupakan penyakit menular paling mematikan kedua di dunia.  

“Bahkan, Jawa Barat berada di urutan pertama dalam penemuan kasus TBC tertinggi di Indonesia. Program Eliminasi TBC Tahun 2030 bertujuan untuk meningkatkan kepedulian seluruh masyarakat terhadap TBC,” jelas Retno.  

Baca Juga: Kota Bogor Sabet Dua Penghargaan Lomba Video Penanggulangan TBC

Skrining yang dilakukan mencakup gejala-gejala TBC, dampaknya terhadap kualitas hidup, serta bagaimana pencegahan dan pengobatan TBC agar dapat mengurangi potensi penularan penyakit kepada orang-orang di sekitar melalui gerakan TOSS TBC, yaitu ‘Temukan, Obati, Sampai Sembuh’.  

“Penting bagi masyarakat untuk sadar akan TBC, salah satunya dengan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila muncul gejala TBC,” ujar Retno.  

Selain itu, baik masyarakat maupun petugas kesehatan dapat secara aktif menemukan dan melaporkan seseorang dengan gejala TBC untuk dilakukan pemeriksaan serta investigasi kontak.  

Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Win) Presiden Prabowo Subianto di bidang kesehatan mencakup skrining kesehatan, pembangunan rumah sakit di daerah-daerah, serta penanganan TBC.  

Dalam upaya mencapai tujuan penanganan TBC, Kementerian Kesehatan RI menerapkan kebijakan pencegahan TBC yang tertuang dalam Strategi Nasional 2020-2024.  

“Salah satu strateginya adalah mengombinasikan upaya penemuan dan pengobatan TBC secara aktif dengan upaya pencegahan melalui pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) pada kasus infeksi laten TBC (ILTB),” urai Retno.  

Penemuan kasus TBC secara aktif dilakukan dengan skrining sistematis pada populasi berisiko, yaitu kontak serumah, kontak erat, ODHIV, penyandang diabetes melitus, orang dengan kurang gizi, perokok, dan kontak erat dengan penderita kusta.  

Selain itu, penemuan kasus TBC secara aktif bertujuan untuk menemukan terduga TBC di populasi berisiko, mendeteksi TBC lebih dini guna mengurangi keterlambatan diagnosis, menekan penularan dengan mengurangi sumber infeksi, serta menemukan kasus ILTB agar dapat diberikan TPT.  

“Dengan adanya kegiatan ACF TBC ini, diharapkan dapat meningkatkan penemuan terduga dan kasus TBC, meningkatkan skrining serta pemberian TPT pada kelompok berisiko, dan mengurangi rantai penularan TBC di Kota Bogor,” kata Retno.

Jutaan butir obat keras dan miras itu rencananya bakal diedarkan di wilayah Bandung Raya.

Kapolresta Bandung Kombes Pol Aldi Subartono mengatakan, penyitaan obat keras dan miras itu bermula dari laporan pengaduan masyarakat selama dua pekan terakhir.

Baca Juga: Ringkus 23 Tersangka Kasus Narkoba, Polresta Bogor Kota Amankan 96,31 Gram Sabu hingga 1.061 Butir Obat Keras

"Kami amankan 11 orang dari 8 laporan pengaduan masyarakat selama 2 pekan terakhir terkait peredaran obat keras dan miras," ucap dia di Mapolresta Bandung, Kamis (30/1/2025).

Aldi menyebut, ada beberapa jenis obat keras yang diamankan, di antaranya tramadol, hexyimer dan dextro. 

"Dari hasil pengungkapa kasus, kami mengamankan 2 orang tersangka," bebernya.

Baca Juga: Sabu Seberat 35,03 Gram dan Ganja 81,07 Gram Diamankan Polres Cianjir dari 47 Tersangka Pengedar Narkoba 

Ia mengatakan, obat keras tersebut didapat pelaku dari luar Jawa Barat. 

"Kami akan terus mendalami kasus ini, hingga ke tingkat produksi," tegasnya.

"Untuk barang bukti obat keras dan miras, jika penyelidikan selesai, maka akan dimusnahkan secara transparan," tutup dia. 

Kasi Trantib Kecamatan Cisarua Komarudin mengungkapkan bahwa sampah tersebut sedang dalam proses pengelolaan oleh warga Kampung Kebon Cau, Desa Kopo.

"Menurut informasi, sampah itu akan dikelola. Namun, karena mesin pengelolaan belum selesai, sementara sampah disimpan di lokasi tersebut hingga mesin siap digunakan," ujar Komarudin.

Baca Juga: Puncak Darurat Sampah, Pengurus Lingkungan Diminta untuk Kooperatif Bayar Iuran ke DLH

Ia menambahkan bahwa pembuatan mesin pengelolaan sampah dilakukan di lokasi yang tidak jauh dari tempat tumpukan sampah.

"Saya sudah menegur pihak yang bertanggung jawab agar tidak membiarkan sampah menumpuk terlalu lama," katanya.

Menurut Komarudin, sampah yang memenuhi area umum tersebut berasal dari empat RT.

Baca Juga: Manfaatkan Sampah Sisa Makanan dari Program Makan Bergizi Gratis, DLH Bakal Lakukan Ini

"Saat kami tanyakan, warga mengaku berupaya mengelola sampah secara mandiri tanpa harus membuangnya ke TPA," jelasnya.

Meski demikian, pihak kecamatan meminta agar pengelola tidak membiarkan sampah menumpuk di jurang dan mencemari aliran sungai.

"Kami khawatir sampah yang menumpuk di sungai dapat menyumbat saluran dan memicu banjir. Saya sudah meminta agar masalah ini segera diselesaikan dan tidak dibiarkan berlarut-larut," tegasnya.

Tumpukan sampah tersebut sempat direkam oleh warga dan menjadi perbincangan di grup WhatsApp.

Sementara itu, Kepala UPT Pengelolaan Sampah Wilayah III DLH Kabupaten Bogor, Doni Romdoni, menyatakan akan meninjau lokasi untuk memastikan apakah sampah benar-benar dikelola atau justru dibuang sembarangan.

Baca Juga: Bagikan 2 Gerobak Sampah, Juhana Ajak Warga Bogor Pilah Sampah dari Rumah

"Kami akan menindaklanjuti dan melakukan patroli untuk mengecek kondisi di lapangan," cetusnya Kamis 30 Januari 2025.

Handy Purnama

Plh Wali Kota Bogor, Hanafi, menegaskan bahwa hibah bansos ini diberikan sesuai dengan regulasi yang mengatur penyusunan APBD setiap tahunnya.

Baca Juga: Program Makan Bergizi Gratis Butuh Rp 71 Triliun, Solusi Pendanaan Jadi Sorotan

 "Pemerintah memberikan hibah itu sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran. Intinya agar tidak ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan bantuan ini secara tidak semestinya," ujar Hanafi.

Dalam upaya memastikan pemanfaatan hibah sesuai aturan, pemerintah juga melakukan sosialisasi kepada penerima bantuan, termasuk Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) dan satu gereja. 

"Hari ini teman-teman pengurus DKM yang ada, termasuk satu dari gereja, diberikan bantuan karena pemerintahan memfasilitasi semua agama, tidak hanya Islam saja," tambahnya.

Baca Juga: Pengungkapan Kasus Pencurian Dengan Kekerasan di Bogor

Selain itu, program Tarawih Keliling yang sebelumnya hanya merupakan kegiatan pemerintah kini juga masuk dalam hibah, sehingga masjid penerima bantuan wajib melengkapi administrasi dengan mengajukan proposal.

(Levinda Melati)

Sunarya warga yang pertama kali melihat ular mengatakan bahwa ia awalnya curiga karena terdengar suara ayam-ayam berisik.  

Baca Juga: Berikut Prediksi Kehidupan Shio Ular Kayu di Tahun Baru Imlek 2025

"Pas saya lihat, eh ternyata ada ular. Kelihatannya ular itu mau memangsa ayam, tapi alhamdulillah belum kena," ujar Sunarya.  

Proses evakuasi ular tidak mudah karena reptil tersebut menyempil di sela-sela tembok dan membelit erat. Namun, setelah beberapa saat, Sunarya berhasil menangkapnya dan mengamankannya.  

Menurut warga sekitar, kemunculan ular di wilayah Pasar TU Kemang bukan hal yang baru. Mereka menduga habitat ular terganggu akibat gorong-gorong yang mampet dan kondisi musim hujan yang membuat hewan liar mencari tempat berlindung.  

Baca Juga: 500 Sapi di Kota Bandung Disuntik, Cegah Menularnya Penyakit Ini

"Disebut sering atau tidak, ular di sini cukup sering ada. Mungkin aja karena gorong-gorong yang mampet, apalagi sekarang musim hujan juga," tambah Sunarya.  

(Febrian Batara Aditya Rahman)

Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono mengatakan, pihaknya melakukan sterilisasi vihara dan klenteng sebanyak 20 dari 32 yag ada di Kota Bandung.

"Polrestabes Bandung bersama tim Jihandak Polda Jabar akan melakukan sterilisasi vihara dan klenteng di Kota Bandung hingga malam nanti. Hal itu untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga yang merayakan Imlek," kata Budi kepada wartawan, Selasa 28 Januari 2025.

Baca Juga: Berikut Prediksi Kehidupan Shio Ular Kayu di Tahun Baru Imlek 2025

Ratusan anggota Polrestabes Bandung juga akan bersiaga di setiap vihara dan klenteng, untuk pengamanan.

Setiap vihara dan klenteng baik yang melaksanakan Imlek maupun tidak, tetap akan dilakukan pengamanan. Hanya saja lebih banyak anggota di lokasi yang melaksanakan perayaan.

"448 anggota kita libatkan untuk pengamanan Imlek di vihara dan klenteng hingga besok," ujarnya. 

Akibatnya, seorang pengemudi dan seorang penumpang Grand Livina nyungsep mengalami luka lecet dan harus dievakuasi melalui kaca jendela mobil.

Anggota Lantas Polsek Bandung Kidul Aiptu Riki mengatakan mobil Grand Livina nyungsep yang membawa paket logistik dan dikemudikan oleh Sutisna (56 tahun) tengah melintas di jalan Kompleks Perumahan Batununggal Indah dari arah Timur ke Barat.

Baca Juga: Korban Google Maps Bertambah, Satu Mobil di Bogor Kena Sial

Namun, saat tengah melihat Google Maps mobil oleng ke kanan dan Grand Livina nyungsep, langsung masuk ke selokan.

"Saat sopir lihat Google Maps ditaruh di dashboard enggak tahunya udah jatuh," ucap dia, Selasa (28/1/2025).

Ia melanjutkan, pengemudi hendak mengantarkan paket ke wilayah Ciparay. Kondisi sopir dan penumpang satu orang perempuan hanya mengalami lecet-lecet.

Baca Juga: Pemotor Masuk Tol Jagorawi Gegara Nyasar Ikutin Google Maps

"Dievakuasi lewat kaca pintu sedangkan kendaraan dievakuasi pakai crane," jelas dia.

Sopir mobil Grand Livina Sutisna mengatakan, tengah melintas di jalan Perumahan Batununggal Indah sambil melihat Google Maps. Setelah itu, ia hendak menyimpan handphone di dashboard dan tiba-tiba sudah jatuh ke selokan.

"Gak tahu, tiba-tiba gak sadar udah di selokan," kata dia.

Baca Juga: Tak Kuat Nanjak, Truk Bermuatan 8 Ton Genteng Nyungsep ke Jurang di Sukamakmur

Ia mengatakan, tengah melaju normal dan tidak ada yang menyenggol. Selain itu kondisi kendaraan laik jalan termasuk rem.

Salah satu upaya utama adalah penebalan jumlah personel di sejumlah titik rawan kemacetan.

"Untuk mengantisipasi apabila terjadi penumpukan, baik roda empat maupun roda dua, kami sudah mempersiapkan langkah rekayasa one-way nanti di siang hari dari Puncak ke Jakarta atau one-way ke bawah," ujar IPTU Ardian Novianto, KBO Lantas Polres Bogor.

Baca Juga: Jelang Liburan Imlek, Lalu Lintas di Kawasan Puncak Terpantau Ramai

Rekayasa one-way tersebut rencananya akan diberlakukan pada siang hari jika terjadi lonjakan kendaraan yang turun menuju Jakarta.

Selain itu, petugas menambah personel di beberapa titik hambatan utama.

"Di masing-masing titik-titik hambat seperti di Pasar Cisarua, simpang Taman Safari, dan Megamendung, kami pertebal dengan menambah jumlah personel, serta melibatkan personel dari fungsi lain seperti Sat Samapta, Dishub, dan Satpol PP," tambahnya.

Baca Juga: Polisi Berlakukan Sistem One Way di Jalur Puncak Bogor Saat Libur Panjang, Wisatawan Diminta Perhatikan Ini

Titik-titik rawan seperti Pasar Cisarua dan Taman Safari kerap menjadi penyebab kemacetan karena tingginya aktivitas masyarakat dan wisatawan di area tersebut. 

Oleh karena itu, penebalan personel diharapkan dapat membantu mengurai kepadatan.

Selain penguatan personel, kepolisian juga mengimbau pengendara untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas dan menjaga jarak aman selama perjalanan agar arus kendaraan tetap lancar.

Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu meminimalkan potensi kemacetan parah seperti yang terjadi di akhir pekan lalu.

(Levinda Melati)

"Baru mencapai 10.100 kendaraan. Dibandingkan dengan pukul 09.00 di hari Senin yang lalu, volume kendaraan sudah mencapai kurang lebih 18.000 kendaraan, sehingga terjadi penurunan kurang lebih sampai dengan 20 persen," ujar IPTU Ardian Novianto, KBO Lantas Polres Bogor.

Penurunan volume kendaraan ini diharapkan dapat meringankan beban arus lalu lintas di jalur wisata Puncak, yang biasanya dipadati wisatawan saat libur panjang seperti perayaan Imlek.

Baca Juga: Jelang Liburan Imlek, Lalu Lintas di Kawasan Puncak Terpantau Ramai

Menurut IPTU Ardian, pihak kepolisian tetap melaksanakan langkah-langkah antisipasi agar arus lalu lintas berjalan lancar. Salah satu upaya tersebut adalah rekayasa lalu lintas berupa one-way dari Jakarta menuju Puncak yang telah diberlakukan sejak pagi.

"Rekayasa one-way ini kami mulai pukul 07.45 WIB untuk mengurai kepadatan. Meski ada peningkatan, lonjakan kendaraan hari ini tidak sebesar akhir pekan lalu," tambahnya.

Dengan penurunan volume kendaraan ini, situasi lalu lintas di Puncak diharapkan tetap terkendali meskipun terjadi peningkatan jumlah wisatawan selama cuti bersama.

Baca Juga: Libur Panjang, TNI/Polri dan Pol PP Patroli Antisipasi Pungli  Jalur Alternatif Puncak

Selain itu, masyarakat diimbau untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas dan mengikuti arahan petugas di lapangan demi kelancaran perjalanan.

(Levinda Melati)

Untuk mengantisipasi kepadatan, pihak kepolisian memberlakukan rekayasa lalu lintas one-way dari Jakarta menuju Puncak sejak pagi.

"Jadi, kami sampaikan situasi arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak hari ini, di hari Selasa, tanggal 28 Januari 2025, bertepatan dengan cuti bersama perayaan libur Imlek. Untuk pagi ini, kami sedang melaksanakan rekayasa one-way dari Jakarta menuju Puncak atau one-way ke atas," ujar IPTU Ardian Novianto, KBO Lantas Polres Bogor.

Baca Juga: Gunung Semeru Erupsi Tujuh Kali, Tinggi Kolom Abu Teramati Satu Kilometer di Atas Puncak

Rekayasa one-way tersebut mulai dilaksanakan sejak pukul 07.45 WIB terjadi peningkatan volume kendaraan menuju Puncak. 

"Semenjak tadi kami laksanakan proses untuk one-way itu di pukul 07.45 WIB. Mengingat memang situasi arus kendaraan yang akan menuju kawasan Puncak masih terjadi peningkatan, namun tidak signifikan dan lebih sedikit dibandingkan dengan pada saat dua hari yang lalu, di hari Minggu dan hari Selasa," lanjut IPTU Ardian.

Selain rekayasa one-way, petugas juga mempersiapkan jalur kontraflow untuk mendukung kelancaran lalu lintas. Penanganan ini dilakukan bekerja sama dengan pihak Jasa Marga.

"Jadi, kami sejak tadi pagi juga mempersiapkan lajur kontraflow dengan dibantu dari jajaran Jasa Marga," jelasnya.

Baca Juga: Libur Panjang, TNI/Polri dan Pol PP Patroli Antisipasi Pungli  Jalur Alternatif Puncak

Kepolisian mengimbau para pengendara untuk tetap mematuhi aturan dan mengikuti arahan petugas di lapangan.

 Langkah ini dilakukan agar perjalanan selama libur Imlek tetap lancar dan nyaman bagi masyarakat yang menuju kawasan wisata Puncak.

(Levinda Melati)

Sementara itu, KA Siliwangi yang melayani rute Sukabumi – Cipatat juga menunjukkan tren positif dengan tingkat keterisian mencapai 68% dari total kapasitas 2.862 tempat duduk, di mana sebanyak 1.950 tiket telah terjual.

Baca Juga: KCIC Beri Promo Menarik, Pesan Melalui WhatsApp Tiket Whoosh Diskon 20 Persen  

Volume Penumpang Selama Libur Panjang 24 – 29 Januari 2025.

Pada periode libur panjang 24 hingga 29 Januari 2025, volume penumpang KA Pangrango dan KA Siliwangi adalah sebagai berikut:

KA Pangrango
Jumlah perjalanan: 36 KA
Kapasitas: 18.000 tempat duduk
Tiket terjual: 17.821 tempat duduk
Persentase keterisian: 99%

KA Siliwangi

Jumlah perjalanan: 18 KA
Kapasitas: 17.172 tempat duduk
Tiket terjual: 7.314 tempat duduk
Persentase keterisian: 43%.

Baca Juga: Libur Natal dan Tahun Baru 2025, KAI Daop 1 Jakarta Catat Sebanyak 50 Ribu Lebih Tiket KA Lokal Pangrango dan Siliwangi Sudah Terjual

Manager Humas PT KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko, menyampaikan bahwa tingginya minat masyarakat terhadap KA Pangrango menunjukkan kepercayaan pelanggan terhadap layanan transportasi kereta api sebagai moda transportasi yang nyaman, aman, dan tepat waktu.

“KAI terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dengan mengutamakan keselamatan, kenyamanan, dan ketepatan waktu perjalanan. Kami juga mengimbau kepada pelanggan untuk merencanakan perjalanan dengan baik, mengingat tiket KA lokal dapat dipesan mulai H-7 sebelum jadwal keberangkatan,” ujar Ixfan.

Untuk informasi lebih lanjut terkait jadwal perjalanan serta proses pengembalian tiket bagi pelanggan yang terdampak, masyarakat dapat menghubungi layanan pelanggan KAI melalui:

Iptu Lukito KBO Lantas Polresta Bogor Kota mengatakan, sejak pukul 06.00 hingga siang ini jumlah kendaraan yang masuk ke Kota Bogor sebanyak 30 ribu,"Arus lalu lintas cukup meriah, tetapi tetap berputar lancar dengan bantuan rekayasa lalu lintas dan penempatan anggota di titik-titik rawan kemacetan,"jelasnya. 

Baca Juga: Liburan Imlek dan Isra Mi"raj, Pagi ini 7 Ribu Kendaraan Sudah Melintas 

Dalam mengantisipasi lonjakan kendaraan, kata dia, selama libur panjang dari Sabtu hingga Rabu mendatang, Polresta Bogor Kota memberlakukan rekayasa lalu lintas di beberapa lokasi strategis. Salah satu fokus rekayasa dilakukan di kawasan Sistem Satu Arah (SSA) menuju Kebun Raya Bogor, khususnya di Pintu 3 dekat Amaris Hotel yang mengalami kepadatan. Pengalihan arus dilakukan agar pengunjung dapat menggunakan pintu utama atau Pintu 1 Kebun Raya Bogor.  

Selain itu, kendaraan roda empat yang keluar dari Gerbang Tol Bogor (exit Tol Jagorawi) dialihkan ke arah timur melalui Bogor Timur Ekalokasari sebelum memasuki pusat Kota Bogor. Rekayasa serupa diterapkan pada kendaraan dari Gerbang Tol BORR dan Simpang Warung Jambu yang menuju Puncak. Kendaraan diarahkan ke Jalan Pandu Raya dan Jalan R3 Kota Bogor agar langsung terhubung ke Gadog dan Pasir Angin.  

Baca Juga: Liburan Isra Mi'raj dan Imlek, Sebanyak 25.000 Kendaraan akan Masuk ke Kota Bogor Tiap Harinya

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan wisatawan tetap dapat menikmati kunjungan mereka tanpa terganggu oleh kemacetan yang berlebihan. Masyarakat pun diimbau untuk tetap mematuhi arahan petugas di lapangan demi kelancaran bersama.

(Febrian Batara Aditya Rahman)

Manager Humas KCIC Emir Monte mengatakan aebanyak 66.000 penumpang telah berangkat menggunakan Whoosh ke berbagai tujuan pada periode 24-26 Januari 2025. Dengan rata-rata penumpang harian mencapai 22.000 penumpang, terdapat kenaikan hingga 29 persen jika dibandingkan dengan hari-hari biasa yang berkisar di 17.000 penumpang per hari.

"Puncak perjalanan terjadi pada Minggu 26 Januari 2025, di mana Whoosh memberangkatkan sebanyak 22.800 penumpang, angka tertinggi selama periode libur panjang ini,"kata Emir Monte, Senin (27/1/2025).

Baca Juga: KCIC Beri Promo Menarik, Pesan Melalui WhatsApp Tiket Whoosh Diskon 20 Persen  

Sementara itu untuk ari ini, Senin 27 Januari 2025, Emir mengatakan  tiket yang sudah terjual terjual sampai dengan pagi ini mencapai 19.000 tiket. Jumlah penumpang hari ini diprediksi akan mencapai kembali diatas 21 ribu karena pemesanan penjualan tiket masih dibuka  hingga perjalanan terakhir Whoosh malam nanti.

Menurut Emir meski telah memasuki hari ke-4 libur panjang, angka ini menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat untuk menggunakan Whoosh tetap tinggi.

"Sebagian besar penumpang yang menggunakan layanan Whoosh dari arah Jakarta didominasi oleh rute Halim–Padalarang, mencapai 80% dari total penumpang. Sisanya adalah penumpang dengan tujuan Halim–Tegalluar Summarecon dan Halim–Karawang,"katanya.

Emir mengatakan untuk penumpang yang melanjutkan perjalanan dari Padalarang menuju Bandung, KCIC mengimbau agar memanfaatkan layanan KA Feeder yang tersedia karena jadwal keberangkatannya telah disesuaikan dengan jadwal kedatangan Whoosh.

"Hal ini bertujuan agar penumpang tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mengikuti jadwal Feeder berikutnya. KCIC juga mengingatkan kepada seluruh penumpang agar memprioritaskan tempat duduk pada KA Feeder bagi ibu hamil, lansia, orang tua yang bepergian bersama anak, serta orang sakit."ungkapnya.

Capaian tersebut disampaikan oleh Camat Bogor Tengah, Teofilo Patrocinio Freitas, saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Bogor Tengah yang digelar di Hotel Heritage, Jumat (24/1/2025).  

Selain dari berbagai program pemerintah, penanganan stunting di Kecamatan Bogor Tengah dilakukan melalui program Bapak Asuh Stunting/Orang Tua Asuh (Basuh Anting).

Baca Juga: Pemerintah Luncurkan Program MBG untuk Cegah Stunting  di Kalangan Ibu Hamil dan Balita

Dalam program tersebut, kepala perangkat daerah menjadi orang tua asuh. Program ini merupakan inisiatif dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor.  

"Setelah program itu berjalan, kemudian ada juga surat edaran dari Gubernur dan Wali Kota terkait pelibatan semua stakeholder. Dari situ, kami berkolaborasi melalui program Bapak Asuh dengan melibatkan pengusaha, RT/RW, LPM, dan individu yang secara sukarela menjadi orang tua asuh stunting selama enam bulan," kata Teo.  

Selain itu, penanganan stunting juga dilakukan melalui treatment berupa mengajak anak-anak berlibur. Kegiatan ini diinisiasi oleh Orang Tua Asuh Stunting, Kepala Disparbud Kota Bogor, Iceu Pujiati, dan Kepala Dinas Dalduk KB, Anas Rasmana.  

Baca Juga: Dinkes Sebut Angka Stunting di Kabupaten Bogor Turun Drastis Menjadi 7,81 Persen

"Penurunannya cukup signifikan. Awalnya, jumlah anak stunting mencapai 288. Setelah enam bulan, berkurang sebanyak 63 anak, sehingga kini tersisa 225 anak," ujarnya.  

Melihat keberhasilan tersebut, Sugeng Teguh Santoso, yang baru saja menjadi Anggota DPRD Kota Bogor, mengungkapkan ketertarikannya untuk ikut terlibat.  

Menurutnya, program-program seperti ini seharusnya tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga mengajak DPRD untuk berkolaborasi melalui koordinasi dan informasi yang lebih baik terkait program yang ada.  

"Memang sudah ada anggota DPRD yang terlibat, yaitu Ibu Karina. Namun, tidak boleh hanya satu orang saja. Adakan komunikasi dengan kami (DPRD), dan kami siap membantu serta ikut dilibatkan," ujar Sugeng. 

"Kita pasti siap mendukung. Sesuatu yang baik untuk warga pasti akan kami bantu. Pada dasarnya, tugas kami adalah mewakili kepentingan warga, jadi pasti kami akan terlibat," sambungnya 

Di lokasi yang sama, Wakil Wali Kota Terpilih, Jenal Mutaqin, menegaskan bahwa penanganan stunting di Kota Bogor menjadi tugas yang diberikan kepadanya oleh Presiden Prabowo untuk segera dituntaskan.  

Untuk itu, ia menyatakan kesiapan untuk menjadi komando menuju target 'Kota Bogor Zero Stunting' dalam lima tahun ke depan.  

"Penanganannya harus jelas, mulai dari kesehatan hingga lingkungan tempat tinggal. Tidak boleh hanya bersifat seremonial seperti sekadar difoto sambil memberikan telur atau ayam. Tapi kita harus fokus dan bersama-sama mengepung masalah ini agar Kota Bogor bisa mencapai zero stunting," ujarnya.  

Ia juga meminta agar Bapperida menyusun kajian yang dapat merumuskan metode efektif untuk menurunkan angka stunting, sehingga ada semacam 'masterplan' dalam upaya fokus penurunan stunting di Kota Bogor.

"Patroli selama libur panjang ini kami lakukan bersama Koramil dan anggota Satpol PP di pos lalu lintas serta wilayah jalur alternatif untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan," ujar Kapolsek Ciawi Kompol Agus Hidayat.

Baca Juga: Liburan Imlek dan Isra Mi'raj, Polres Bogor Siagakam 300 Personel di Jalur Puncak

Pihaknya juga mengantisipasi keberadaan pungli, seperti ulah "Pak Ogah" maupun joki, serta melakukan patroli ke objek-objek wisata di wilayah.

"Biasanya, saat libur panjang, para wisatawan yang masuk wilayah Ciawi menuju Civili dan Camhulucai akan dipantau secara langsung di lokasi," lanjutnya.

Ia membeberkan, patroli libur panjang melibatkan kerja sama dengan desa-desa di jalur alternatif, seperti Desa Bendungan, Ciawi, dan Pandansari, untuk mengimbau warga agar tidak melakukan tindakan yang merugikan nama baik wilayah.

Agus Hidayat mengatakan, akan bertindak tegas jika ditemukan pungli di jalan-jalan alternatif selama libur panjang yang berlangsung dari Sabtu, 25 Januari, hingga 29 Januari.

Baca Juga: Banjir Tahunan Kembali Melanda Warga Puncak

"Beberapa titik rawan sudah kami identifikasi, di antaranya jalur Cibalok, Simpang Bendungan, hingga Palalangon. Jika ada joki atau 'Pak Ogah' yang melakukan pemerasan, akan kami proses secara hukum," tegasnya.

Selain itu, pihaknya juga memberikan pembinaan agar tidak ada paksaan terhadap wisatawan yang menggunakan jalur alternatif.

Di jalur alternatif Ciawi-Puncak, telah dipasang spanduk berisi nomor pengaduan polisi untuk melaporkan gangguan atau tindakan yang merugikan pengendara.

"Jika terjadi gangguan atau kejahatan di jalur alternatif, masyarakat dapat menghubungi nomor yang tertera pada spanduk tersebut," cetusnya Jumat, 24 Januari 2025.

Handy Purnama

Untuk mempercepat langkah di bidang ini, Pijar Foundation yang didukung oleh Kedutaan Besar Inggris melalui UK-Indonesia Tech Hub dan PoliPoli Inc. bergabung meluncurkan program FutureGen for Change (FGC) yang juga berkolaborasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

Resmi diperkenalkan pada ASEAN-Japan Future Gen Business Leaders' Summit 2024 di Kyoto, FGC adalah inisiatif terobosan yang bertujuan memajukan pembangunan kota berkelanjutan melalui inovasi terbuka dan pembuatan kebijakan berbasis bukti.

Baca Juga: Penyusunan RAD Kota Layak Anak, Bogor Targetkan Predikat Utama, Libatkan Lintas Elemen dan Profesi

FutureGen for Change akan berfokus pada beberapa area penting dalam pembangunan kota berkelanjutan untuk tahun 2025, seperti pengurangan angka stunting, pengembangan urban farming berkelanjutan, adaptasi dan mitigasi tantangan banjir rob, serta optimalisasi pengelolaan sampah. 

Program ini akan mengundang inovator dari Asia Tenggara dan Jepang untuk membawa solusi mereka ke pasar Indonesia, menjawab tantangan perkotaan yang mendesak ini. Inovator terpilih akan mendapatkan kesempatan unik untuk menguji solusi mereka di kota mitra FGC di Indonesia, yakni Bogor (Jawa Barat), Semarang (Jawa Tengah), dan Palembang (Sumatera Selatan).

Bekerja sama dengan pemerintah kota setempat, hasil proyek percontohan ini akan dievaluasi secara mendalam untuk mengukur efektivitasnya dalam mendorong kemajuan perkotaan berkelanjutan. 

Hasil ini akan menjadi dasar rekomendasi kebijakan berbasis bukti, memberikan wawasan yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah untuk membentuk strategi keberlanjutan mereka. Proyek percontohan yang sukses juga akan membuka jalan bagi implementasi yang lebih luas, dari tingkat kota ke regional, bahkan nasional.

Baca Juga: Pemkot Bogor Gelar Pertemuan dengan Tim Transisi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih, Ini yang Dibahas

“FutureGen for Change adalah peluang luar biasa bagi semua pihak yang terlibat. Para inovator akan mendapatkan pengalaman langsung yang tak ternilai dalam menciptakan dampak nyata di pasar Indonesia. Sementara pembuat kebijakan dapat langsung mengamati dan memanfaatkan solusi berbasis bukti,” ujar Direktur Inovasi Pijar Foundation, Cynthia Krisanti.

“Program ini mewujudkan visi kami untuk memanfaatkan inovasi guna menciptakan perbedaan nyata dan berkelanjutan dalam keberlanjutan perkotaan,” katanya.

FutureGen for Change membuka pendaftaran hingga 31 Januari 2025. Para inovator yang bersemangat untuk menghadapi tantangan perkotaan dan menciptakan solusi berdampak diajak untuk mendaftar. Informasi pendaftaran dan persyaratan program tersedia di situs resmi https://fgc.futurelestari.com/

Inisiatif ini menjadi langkah besar dalam mendorong kolaborasi internasional untuk pembangunan perkotaan berkelanjutan. Dengan FutureGen for Change, baik inovator maupun pembuat kebijakan diberdayakan untuk bersama-sama menciptakan masa depan di mana kota dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bogor, Rudy Mashudi menyebut, kolaborasi ini menjadi bagian penting dalam upaya mempercepat penyelesaian masalah kota. 

“Kita menyambut kolaborasi dengan Pijar Foundation ini. Semoga akan banyak pelaku inovasi yang mendaftar sehingga kita banyak pilihan inovasi untuk mengurai dua isu kota yang jadi sasaran program ini, yaitu stunting dan urban farming,” katanya. 

Rudy pun menyampaikan apresiasi kepada Pijar Foundation yang telah menginisi kegiatan dengan menggandeng mitra-mitra seperti UK-Indonesia Tech Hub dan PoliPoli Inc. 

“Kami berharap kolaborasi ini akan menghasilkan dampak baik bagi Kota Bogor, terutama dalam upaya mempercepat penyelesaian stunting dan urban farming,” jelasnya.

Komisi I DPRD Sukabumi mengadakan kunjungan kerja ke Kantor PT Kereta Api Indinesia (Persero) Daop 1 Jakarta pada hari Jumat (24/1/2025). Kunjungan ini juga menjadi momentum untuk memastikan pelayanan transportasi publik dapat berjalan optimal di Kota/Kabupaten Sukabumi.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi, Feri Sri Astrina mengapresiasi peran KAI dalam mendukung mobilitas masyarakat.

Baca Juga: KA Lokal Pangrango Layani 8 Perjalanan Perhari Pada Gapeka 2025, Ini Jadwalnya

“Peran KAI Daop 1 Jakarta dalam memperlancar mobilisasi masyarakat sangat nyata. Hal ini terlihat dari antusiasnya masyarakat Sukabumi menggunakan moda transportasi kereta api dikarenakan KAI selalu dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan komitmen KAI untuk terus berupaya meningkatkan peningkatan pelayanan dan fasilitas baik d stasiun maupun di atas kereta api,"  jelas Feri.

Feri menambahkan bahwa keberadaan kereta api Sukabumi (KA Lokal Pangrango) diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui destinasi pariwisata dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

Pada kesempatan yang sama, Executive Vice President Daop 1 Jakarta, Yuskal Setiawan  menyambut baik kedatangan Wakil Ketua DPRD Sukabumi, Feri Sri Astrina beserta jajaran.

Yuskal menyampaikan pentingnya kolaborasi semua pihak, termasuk Komisi I DPRD Sukabumi dalam mendukung kemajuan transportasi massal di wilayah Kabupaten/Kota Sukabumi.

“KAI Daop 1 Jakarta berkomitmen memberikan pelayanan prima dan menghadirkan transportasi yang aman, nyaman, serta berkelanjutan,” ungkap Yuskal.

Baca Juga: Percantik Kawasan Jalur Kereta Api, KAI dan Pemkab Bogor Lakukan Ini

Lebih lanjut, Yuskal menambahkan bahwa berbagai langkah strategis yang telah dilakukan KAI untuk meningkatkan pelayanan penumpang di wilayah Daop 1 Jakarta.

“Stasiun Sukabumi dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas pelayanan pendukung stasiun  sesuai dengan standart pelayanan minimum (SPM), serta Per 1 Februari 2025 frekuensi  perjalanan KA Pangorango relasi Bogor Sukabumi ditambah 2 perjalanan menjadi 8 perjalanan dari sebelumnya sebelumnya hanya 6 perjalanan,” ungkap Yuskal. 

Berikut jadwal KA Lokal Pangrango keberangkatan Bogor (BOO) dan Sukabumi (SI) Pada Gapeka 2025 (1 Februari 2025);

_*KA Lokal Pangrango dari stasiun Bogor Tujuan Sukabumi*_
1. KA224 Berangkat pukul 07.45 wib, tiba pukul 09.30 wib.
2. KA226 Berangkat pukul 12.40 wib, tiba pukul 14.25 wib.
3. KA228 Berangkat pukul 17.00 wib, tiba pukul 18.45 wib.
4. KA230 Berangkat pukul 21.20 wib, tiba pukul 23.05 wib.

_*KA Lokal Pangrango dari stasiun Sukabumi Tujuan Bogor*_
1. KA223 Berangkat pukul 05.10 wib, tiba pukul 06.57 wib
2. KA225 Berangkat pukul 10.30 wib, tiba pukul 12.15 wib
3. KA227 Berangkat pukul 14.50 wib, tiba pukul 16.35 wib
4. KA239 Berangkat pukul 19.10 wib, tiba pukul 20.55 wib

Untuk perjalanan, KA Pangrango menempuh waktu 1 jam 45 menit baik dari stasiun Bogor ke Sukabumi maupun sebaliknya. sedangkan KA Lokal Pangrango membawa 2 kelas yaitu kelas Ekonomi dan Eksekutif.

Saat ini, penjualan tiket KA Pangrango dapat dilakukan H-7 sebelum keberangkatan. Pelanggan yang memerlukan bantuan atau informasi lebih lanjut dapat menghubungi Contact Center KAI melalui telepon 121 atau media sosial resmi @KAI121.

Yuzkal mengatakan bahwa kunci suksesnya transportasi perkeretaapian adalah konektivitas dan integrasi. 

"Dibutuhkan kolaborasi semua pihak agar perkeretaapian di wilayah Sukabumi semakin berkembang dan maju,” kata Yuskal. 

Selanjutnya, Yuskal menjelaskan inovasi KAI dalam mengedukasi masyarakat tentang jejak karbon (carbon footprint) kini tersedia pada tiket kereta api yang dicetak maupun melalui aplikasi Access by KAI dan email bukti pembayaran.

"Jejak karbon adalah ukuran jumlah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang dihasilkan suatu aktivitas. Semakin rendah jejak karbon, semakin ramah lingkungan. Kereta api adalah moda transportasi yang lebih ramah lingkungan dibanding moda lainnya," ujar Yuskal.

Ia menambahkan manfaat jejak karbon bagi penumpang dapat memberikan referensi perhitungan emisi perjalanan dan memberikan edukasi tentang pentingnya menggunakan moda transportasi ramah lingkungan seperti kereta api.

“Kami optimis, dengan sinergi yang baik, layanan transportasi dapat memenuhi ekspektasi masyarakat,” tutup Yuskal.

"Pengamanan di jalur Puncak tetap menjadi prioritas. Kami akan mengerahkan sekitar 300-350 personel yang terdiri dari anggota Lantas, Sabhara, Polsek, BKO dari Satbrimob, dan Mabes Polri," ujar AKP Rizky.  

Baca Juga: Kurangi Risiko Kecelakaan Lalu Lintas, Polres Bogor Patroli Joki di Jalur Wisata Puncak Bogor

Rekayasa ganjil genap tetap dilaksanakan dari Jumat hingga Rabu. Selain itu, sistem satu arah (oneway) akan diterapkan secara situasional. "Pagi hari, biasanya oneway menuju Puncak untuk mengantisipasi kendaraan wisatawan yang akan naik. Sedangkan siang atau sore hari, oneway diberlakukan untuk arus turun," jelasnya.  

  
AKP Rizky juga menekankan pentingnya patroli untuk mencegah keberadaan joki liar yang kerap menjadi masalah, baik di jalur utama maupun alternatif. "Kami telah membentuk Satgas yang akan berpatroli setiap jamnya untuk menindak joki yang memberhentikan kendaraan, baik di tol maupun di jalur alternatif. Ini sering memicu antrean panjang," katanya.  

Pihaknya juga memberikan perhatian khusus untuk kendaraan darurat, seperti ambulans, pemadam kebakaran, dan SAR. "Apabila sedang oneway ke arah bawah dan ada kendaraan darurat yang harus naik ke atas, kami akan memberikan prioritas dan pengawalan hingga tujuan," tambahnya.  

Baca Juga: Bank Emok di Puncak Bikin Resah, Warga Minta Aparat Berantas Sampai Akarnya

Satlantas Polres Bogor juga mendirikan sejumlah posko bantuan di titik-titik tertentu untuk membantu wisatawan. "Kami imbau wisatawan yang ingin ke Puncak agar mempersiapkan fisik dan kendaraan dengan baik. Jangan sampai liburan terganggu karena kendala kesehatan atau kendaraan bermasalah," pesan AKP Rizky.  

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan arus lalu lintas selama libur panjang dapat berjalan aman dan lancar. Masyarakat yang membutuhkan bantuan dapat langsung mengunjungi posko bantuan terdekat.  

(Febrian Batara Aditya Rahman)

Pada Gapeka 2023, KA Lokal Pangrango sudah melayani 6 perjalanan perharinya dengan 3 perjalanan dari stasiun Bogor dan 3 perjalanan dari stasiun Sukabumi.

"Guna mengakomodir permintaan pelanggan serta Komitmen KAI dalam meningkatkan pelayanan, KAI Daop 1 Jakarta menambah 2 frekuensi perjalanan KA Lokal Pangrango sehingga pada Gapeka 2025 nanti total perjalanan KA Lokal Pangrango menjadi 8 perjalanan perharinya," kata Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko.

Baca Juga: Cek Arus Mudik Nataru di Stasiun Pasar Senen, Wamen Aminuddin Pastikan Layanan Kereta Api Berjalan Optimal

Berikut jadwal KA Lokal Pangrango keberangkatan Bogor (BOO) dan Sukabumi (SI) Pada Gapeka 2025;

_*KA Lokal Pangrango dari stasiun Bogor Tujuan Sukabumi*_
1. KA224 Berangkat pukul 07.45 wib, tiba pukul 09.30 wib.
2. KA226 Berangkat pukul 12.40 wib, tiba pukul 14.25 wib.
3. KA228 Berangkat pukul 17.00 wib, tiba pukul 18.45 wib.
4. KA230 Berangkat pukul 21.20 wib, tiba pukul 23.05 wib.

_*KA Lokal Pangrango dari stasiun Sukabumi Tujuan Bogor*_
1. KA223 Berangkat pukul 05.10 wib, tiba pukul 06.57 wib
2. KA225 Berangkat pukul 10.30 wib, tiba pukul 12.15 wib
3. KA227 Berangkat pukul 14.50 wib, tiba pukul 16.35 wib
4. KA239 Berangkat pukul 19.10 wib, tiba pukul 20.55 wib.

Untuk perjalanan, KA Pangrango menempuh waktu 1 jam 45 menit baik dari stasiun Bogor ke Sukabumi maupun sebaliknya. KA Lokal Pangrango membawa 2 kelas yaitu kelas Ekonomi dan Eksekutif.

Saat ini, penjualan tiket KA Pangrango dapat dilakukan H-7 sebelum keberangkatan. Pelanggan yang memerlukan bantuan atau informasi lebih lanjut dapat menghubungi Contact Center KAI melalui telepon 121 atau media sosial resmi @KAI121.

Baca Juga: Libur Natal dan Tahun Baru 2025, KAI Daop 1 Jakarta Catat Sebanyak 50 Ribu Lebih Tiket KA Lokal Pangrango dan Siliwangi Sudah Terjual

"PT ΚΑΙ Daop 1 Jakarta mengimbau masyarakat untuk memperhatikan perubahan jadwal perjalanan yang berlaku. Informasi lebih lanjut mengenai Gapeka 2025 dapat diakses melalui aplikasi KAI Access, situs resmi ΚΑΙ, ΚΑΙ selalu memberikan Update informasi melalui rilis secara bertahap untuk menginformasikan bagaimana update penyesuaian Gapeka ini terinput di seluruh kanal penjualan tiket ΚΑΙ. ΚΑΙ berharap inovasi yang dihadirkan melalui Gapeka 2025 dapat meningkatkan kualitas perjalanan kereta api secara menyeluruh," ucap Ixfan.

“Rumah ambruk ini disebabkan oleh hujan lebat dan cuaca ekstrem yang sering terjadi di Kota Bogor,” ungkap Hidayatullah melalui keterangan tertulis, Jumat (24/1/2025).

Dijelaskan pula bahwa bangunan yang roboh tersebut memang sudah dalam kondisi rapuh. "Konstruksi bangunan sudah sangat rapuh," tambahnya.

Baca Juga: Atap Rumah Warga di Desa Bojong Sempu Parung Bogor Ambruk Diterjang Angin Kencang

Beruntung, dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa. Pemilik rumah, yang terdiri dari tiga orang—satu pria dan dua wanita—memutuskan untuk sementara tinggal di tempat yang aman. "Saat ini, mereka mengungsi dulu," ujarnya.

Proses penanganan dari BPBD telah selesai dilakukan pada pagi hari setelah kejadian. Saat ini, situasi di lokasi sudah terkendali.

(Febrian Batara Aditya Rahman)

Ada beberapa usulan dan program prioritas yang menjadi fokus di Kecamatan Bogor Timur.  

Dibuka langsung oleh Plh Wali Kota Bogor, Hanafi, Musrenbang tingkat kecamatan ini kembali menegaskan pentingnya memprioritaskan program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.  

“Namun dalam kenyataannya, memang ada keterbatasan kemampuan daerah. Sehingga harus mencari mana yang sangat prioritas, baik pembangunan fisik maupun sosial,” ucap Hanafi.  

Baca Juga: Wujudkan Kota Ramah Lansia, Pemkot Yogyakarta Jaring Aspirasi Melalui Musrenbang Tematik

Persoalan-persoalan yang dihadapi juga kompleks, tidak hanya di Bogor Timur tetapi hampir di seluruh wilayah. Masalah seperti stunting, angka pengangguran, hingga kemiskinan menjadi tantangan yang harus diatasi.  

“Musrenbang ini diharapkan bisa mengaktualisasi dan merealisasikan harapan masyarakat. Walaupun relatif sulit, kita tidak boleh pesimis dengan kondisi yang ada. Kita harus berdiri tegak memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, khususnya di Bogor Timur dan umumnya di Kota Bogor,” jelasnya.  

Salah satu upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat adalah rencana pembangunan pusat pemerintahan baru di Kelurahan Katulampa. Meski masih jauh dari realisasi, berbagai upaya telah dilakukan.  

Baca Juga: Musrenbang Bogor Tengah, Bima Sebut 3 Prioritas Pembangunan

Pemkot Bogor saat ini sudah memiliki lahan seluas 6 hektare yang sebelumnya diperjuangkan oleh Wali Kota Terpilih, Dedie A. Rachim, melalui hibah dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).  

“Kita punya cita-cita untuk itu, sebuah impian yang perlu direalisasikan. Namun, tentu saja tidak murah. Dibutuhkan anggaran sebesar Rp 250 miliar atau bahkan lebih. Oleh karena itu, kami juga mencari skema pembiayaan lainnya. Tujuannya, tentu untuk meningkatkan pelayanan Pemkot Bogor secara maksimal,” ujarnya.  

Selain pembangunan pusat pemerintahan, Bogor Timur juga memiliki program pembangunan lainnya. 

Camat Bogor Timur, Feby Darmawan, menyampaikan bahwa beberapa program sudah terealisasi pada tahun 2024 lalu.  

“Seperti pembangunan dan peresmian sentra kuliner Teras Sukasari, serta pembangunan sekolah satu atap yakni SD Negeri Duta Pakuan dan SMP Negeri 22,” kata Feby dalam paparannya.  

Selain itu, ada kurang lebih 48 program prioritas yang menjadi usulan pada tahun 2025. Sebanyak 70 persen di antaranya adalah pembangunan fisik, seperti kelanjutan pembangunan jalan R3 Katulampa dan keikutsertaan dalam lomba P2WKSS di Kelurahan Baranangsiang.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor, Marse Hendra Saputra, menjelaskan, diprediksikan ada kenaikan jumlah kendaraan yang masuk ke Kota Bogor daripada hari biasanya. Mungkin bisa sampai 25.000 kendaraan per hari.

"Untuk mengantisipasinya, kami bersama jajaran Satlantas Polresta Bogor Kota telah menyiapkan langkah-langkah strategis,"katanya, Kamis (23/01/2025).

Baca Juga: Prihatin Bos Rental Mobil Tewas Ditembak, Jazuli Juwaini Harap Polisi Lebih Sigap dan Tanggap

Ia mengatakan, salah satu langkahnya dengan menempatkan personel di berbagai titik rawan kemacetan, seperti pintu masuk tol, kawasan Sistem Satu Arah (SSA), dan simpul-simpul jalan yang sering mengalami kepadatan.

"Bersama dengan jajaran Satlantas, kami akan menyiagakan personel terutama di titik-titik rawan kemacetan tadi. Selain itu, ada tim reaksi cepat yang siap menangani kemacetan tertentu secara langsung," tambahnya.

Untuk saat ini, jalur lalu lintas di Kota Bogor masih diberlakukan normal. 

Namun, pihak berwenang tidak menutup kemungkinan akan memberlakukan rekayasa lalu lintas secara situasional, tergantung pada kondisi arus kendaraan di lapangan.

Baca Juga: Kunjungan Wisatawan ke Puncak Bogor di Malam Tahun Baru, Polisi Duga Ini Penyebabnya

"Pengalihan atau rekayasa terbatas akan diberlakukan secara situasional, melihat kondisi arus lalu lintas. Semua akan dilakukan demi kelancaran mobilitas masyarakat dan wisatawan," jelasnya.

Masyarakat dan wisatawan diimbau untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas dan mengikuti arahan petugas di lapangan.

Dengan langkah-langkah antisipasi ini, diharapkan kemacetan yang terjadi dapat diminimalisasi selama masa libur panjang nanti.

(Levinda Melati)

Hal ini disampaikan, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor, Marse Hendra Saputra, ia menjelaskan Kota Bogor memiliki daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Terutama di masa libur panjang nanti,

"Kami prediksikan akan terjadi kepadatan lalu lintas karena arus kedatangan dan kunjungan ke Kota Bogor akan bertambah," ungkap pada  wawancarai Kamis, (23/01/2025) . 

Baca Juga: Kurangi Risiko Kecelakaan Lalu Lintas, Polres Bogor Patroli Joki di Jalur Wisata Puncak Bogor

Kepadatan lalu lintas diperkirakan mulai terjadi di pintu-pintu masuk kota, seperti pintu tol Baranangsiang dan Bogor Outer Ring Road (BORR). Titik-titik ini kerap menjadi area yang dipenuhi kendaraan saat volume kunjungan wisatawan meningkat.

Selain itu, kawasan Sistem Satu Arah (SSA) juga diprediksi mengalami kemacetan.
 
"Kepadatan kemungkinan besar akan terjadi di sekitar pintu 1 Kebun Raya Bogor, BTM, simpang Blenong, dan pintu 3 Kebun Raya Bogor," tambahnya.

Tidak hanya itu, alun-alun Kota Bogor dan sekitarnya juga diperkirakan menjadi lokasi padat pengunjung, terutama dari wisatawan yang datang menggunakan KRL atau kendaraan pribadi.

Baca Juga: Jelang Pergantian Tahun, Polisi Tutup Jalur Cianjur ke Puncak Bogor Malam Ini, Kendaraan Dialihkan ke Jonggol

Lokasi-lokasi lain seperti Air Mancur, Simpang 9 Ambon/BORR Kedunghalang, dan area BNR juga menjadi perhatian.

Jalan Baru, sebagai salah satu akses utama, kemungkinan besar tidak luput dari antrean kendaraan. 

"Kami terus memantau area-area ini agar pengaturan lalu lintas dapat dilakukan secara optimal," jelasnya.

Rekayasa lalu lintas dan pengaturan petugas di lapangan juga akan disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan selama masa liburan.

(LEVINDA MELATI)

Rombongan yang dipimpin oleh Inspektur II Itjen Kemendagri, Ihsan Dirgahayu, bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait pendapatan dan tata kelola APBD Kota Bogor tahun 2024–2025.  

Secara umum, dijelaskan bahwa hal-hal yang dimonitoring dan dievaluasi dalam tata kelola keuangan sesuai dengan arahan Presiden, di antaranya terkait mitigasi kebocoran negara, pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien, serta belanja yang tepat sasaran. 

Baca Juga: Program Makan Bergizi Gratis Butuh Rp 71 Triliun, Solusi Pendanaan Jadi Sorotan

Dengan demikian, anggaran tidak hanya teranggarkan, terlaksana, dan dapat dipertanggungjawabkan, tetapi juga memiliki nilai manfaat yang jelas.  

Ihsan mengungkapkan, berdasarkan hasil evaluasi, Kota Bogor bisa menjadi salah satu contoh yang dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah lainnya, khususnya terkait strategi, kebijakan, implementasi data, dokumen, sistem, dan aspek lainnya.  

Menurut Ihsan, Kota Bogor dinilai memiliki sistem tata kelola keuangan yang sudah berjalan dengan baik. Pembuktiannya dilakukan melalui pengujian dan pengecekan, dan hasilnya nantinya akan menjadi bahan pembinaan untuk daerah lain.  

Selain itu, tata kelola yang dinilai bukan untuk mencari kekurangan atau kesalahan, melainkan lebih kepada pengawasan yang kemudian menjadi instrumen pembinaan sesuai fungsi yang ditetapkan dalam regulasi, yaitu fungsi pengawasan dan pembinaan.  

“Penugasan ini tidak hanya dari Itjen Kemendagri, tetapi juga melibatkan perwakilan dari Badan Pengendalian Pembangunan dan Investasi Khusus, tim yang khusus dibentuk dan bertanggung jawab langsung kepada presiden,” kata Ihsan.  

Menanggapi hal tersebut, Penjabat ( Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus Plh Wali Kota Bogor, Hanafi, menjelaskan bahwa terkait tata kelola anggaran, Kota Bogor dalam penyusunan APBD berusaha selalu patuh terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dan melakukan analisis pendapatan serta belanja yang ada sesuai program prioritas yang sudah ditetapkan. 

Baca Juga: Tok! DPRD dan Pemkot Sahkan RAPBD 2025 Kota Bogor

Konsultasi secara berjenjang juga dilakukan dengan Pemprov Jawa Barat dalam bentuk evaluasi RAPBD.  

“Semoga data dan informasi yang disampaikan dapat menggambarkan kondisi Kota Bogor dengan jelas. Intinya, kami selalu berusaha menyesuaikan dengan regulasi tentang penyusunan APBD. Yang jelas, ketika APBD ditetapkan, kami pastikan tidak mengurangi prioritas yang telah ditetapka," ucap Hanafi. 

Ia menambahkan, semoga kegiatan ini menjadi bahan evaluasi, masukan, dan pembinaan bagi internal dalam memperbaiki kualitas dokumen perencanaan ke depan. 

Turut hadir, Kepala Inspektorat Kota Bogor, Pupung W Purnama dan para kepala perangkat daerah terkait.

Sumber Mata air Ciburial adalah salah satu sumber air baku utama Perumda Air Minum Tirta Kahuripan untuk memasok air bagi penduduk Kabupaten Bogor. Namun, debit mata air ini menurun dalam dekade terakhir. Berdasarkan kajian kerentanan mata air Ciburial menunjukkan debit air turun dari 506 liter per detik pada Tahun 2005 menjadi 330 liter per detik pada Tahun 2019.

Baca Juga: Ingin Kembali Menjadi Pelanggan Tirta Kahuripan? Ini Caranya!

Direktur Umum Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Abdul Somad menjelaskan, “untuk mengembalikan debit air di mata air tersebut, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan bersama Pemerintah Kabupaten Bogor dan USAID IUWASH Tangguh, pada Tahun 2020 telah membangun sumur resapan sebanyak 157 di wilayah Tamansari dan Ciomas.

Hasil dari pembangunan sumur resapan tersebut terjadi peningkatan debit air pada Sumber Mata Air Ciburial, dan terpantau pada Tahun 2024 terjadi kenaikan debit sebesar 430 liter per detik, tentu saja langkah ini dinilai sangat efektif dalam konservasi Sumber Mata Air.

Direktur Umum  menambahkan kedepannya akan dibuat sumur resapan di wilayah Sumber Mata Air Cikahuripan, “saat ini tim kami sudah melakukan delineasi atau pemetaan untuk menentukan titik-titik mana saja untuk dibangun sumur resapan” agar kedepannya debit Mata Air Cikahuripan terus terjaga dan memastikan pasokan air yang berkelanjutan dan berkualitas.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Dedi Mulyadi  usai melaksanakan Rapat Pimpinan bersama Bey Machmudin di Gedung Pakuan Bandung, Rabu (22/01/2025).

"Kita harus menggandeng orang-orang yang ahli. Pak Ignasius akan kita gandeng untuk sebagai penasehat atau pakar di bidang transportasi. Saya juga dalam tanggal 1 Februari akan menemui Bu Susi menjadi pakar atau penasehat di bidang kelautan karena Jawa Barat kan dikeliling oleh lautan," kata  Dedi Mulyadi,  di Gedung Pakuan Bandung, Rabu (22/1/2025).

Baca Juga: Pelantikan Kepala Daerah di Jawa Barat Dipercepat, Pj Gubernur Beberkan Alasannya

Selain Ignasius Jonan dan Susi Pudjiastuti, Dedi Mulyadi jug akan melibatkan Pj Gubernur Jabar  Bey Machmudin sebagai penasihat pakar di bidang transportasi.

"Jadi banyak nanti pakar yang akan kita undang termasuk Pak Bey. Walaupun dia adalah eslon satu di Mensesneg, tetapi tetap dia dibalik itu adalah pakar di bidang transportasi dan administrasi.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Sampaikan Pesan Buat Bupati-Wakil Bupati Bogor Terpilih Rudy Susmanto-Jaro Ade
Ini penataan birokrasinya keren dan cita-cita Pak Bey ini disampaikan 2026 akan dieksekusi," ungkapnya.

Hal tersebut ia ungkapkan saat memimpin Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Bogor Barat di Hotel Duta Berlian, Dramaga, Balumbang Jaya, Selasa (21/1/2025).  

Pembangunan, menurut Hanafi, ada dua jenis, yaitu pembangunan fisik dan pembangunan sosial. Keduanya diharapkan berjalan beriringan.  

Baca Juga: Musrenbang RKPD, Atang Dorong Pemkot Bogor Selesaikan Masalah Kemiskinan dan Pengangguran

“Melalui kegiatan hari ini, kita bersama-sama merencanakan dan menyusun rencana program kerja pemerintah tahun 2026 dengan harapan janji politik kepala daerah terpilih bisa masuk di dalamnya,” kata Hanafi.  

Hanafi melanjutkan, Musrenbang yang dilakukan secara berjenjang diperlukan karena salah satu indikatornya adalah keterbatasan anggaran, sehingga perlu dibahas secara bertahap untuk kemudian dipilih sebagai program prioritas.  

Mengusung tema Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia untuk Menopang Daya Saing Daerah, Hanafi berpesan kepada jajaran aparatur wilayah untuk mampu menggali potensi di wilayahnya masing-masing.  

Menurut Camat Bogor Barat, Dudi Fitri Susandi, tema yang diusung tidak hanya menjadi narasi, tetapi juga komitmen seluruh unsur dan lapisan masyarakat Kecamatan Bogor Barat yang harus diiringi dengan implementasi nyata.  

Baca Juga: Musrenbang 2023, Kabupaten Bogor Raih Penghargaan Tata Kelola Sekretariat CSR Di Jawa Barat

Selain sekitar 300 usulan yang disampaikan, ia juga menyoroti keberadaan lahan persawahan di Bogor Barat dengan luas kurang lebih 20 hektare sebagai bagian yang tidak terlupakan dalam ikhtiar Pemkot Bogor mendukung program pemerintah pusat, yaitu ketahanan pangan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, mengungkapkan bahwa penundaan tersebut disebabkan adanya penyesuaian anggaran di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan. Hal itu disampaikannya usai rapat koordinasi dengan BPTJ di ruang rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Selasa (21/1/2025).  

"Program angkutan massal BTS untuk rute Cibinong-Puncak harus ditunda karena adanya rasionalisasi anggaran di Kementerian Perhubungan. Namun, kami tetap berkomitmen mengembangkan sistem transportasi massal yang terintegrasi," ujar Ajat.  

Baca Juga: Dorong Alokasi APBD untuk BISKITA, Menhub: Layanan BTS Juga Program Pemda

Meski tertunda, Pemkab Bogor akan memanfaatkan waktu ini untuk melakukan berbagai persiapan, termasuk kajian teknis dan sosialisasi kepada masyarakat. Ajat menambahkan bahwa antusiasme warga terhadap rencana pengoperasian BTS sangat tinggi, mencerminkan harapan besar terhadap peningkatan layanan transportasi publik di wilayah tersebut.  

"Penundaan ini akan kami manfaatkan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan di masa mendatang, termasuk dengan mempersiapkan sarana seperti halte dan fasilitas park and ride," tambahnya.  

Penyesuaian Trayek Angkot  
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPTJ, Suharto, menyatakan bahwa rasionalisasi anggaran memengaruhi sejumlah program Kementerian Perhubungan, termasuk subsidi layanan BTS di Kabupaten Bogor. Selain itu, ia menyebut bahwa pelaksanaan BTS memerlukan penataan trayek angkot yang terdampak.  

Baca Juga: Catatkan Momentum Pertumbuhan yang Solid Di Seluruh Lini Bisnis, Pendapatan dan EBITDA IOH Capai Rp51,2 Triliun di Tahun 2023

"Di koridor Cibinong-Ciparigi atau Warung Jambu, ada sekitar 1.000 unit angkutan 02. Sementara di jalur Ciawi-Cisarua, terdapat lebih dari 450 angkutan dengan perizinan di bawah Provinsi Jawa Barat," jelas Suharto.  

Ia menegaskan bahwa penataan trayek dan mitigasi dampak harus diselesaikan sebelum BTS bisa dioperasikan. "Kami ingin meningkatkan kualitas layanan tanpa menggusur, melainkan menggeser trayek agar lebih terintegrasi," tuturnya.  

Selain trayek, lokasi halte dan fasilitas park and ride juga memerlukan kajian mendalam. "Kami akan menyesuaikan lokasi halte dan park and ride dengan kebutuhan pengguna," tandasnya.  

Sesuai dengan kajian teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, rute Cibinong-Puncak mencakup bagian dari Koridor 7 Ciparigi-Cibinong sejauh 23,05 km dengan kebutuhan 22 halte, serta Koridor 6 Ciawi-Cisarua sejauh 32,64 km dengan rencana 34 halte.  

Program BTS diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan transportasi di wilayah Bogor setelah seluruh persiapan selesai dilakukan.

(Febrian Batara Aditya Rahman)

"Kami telah menetapkan RPJPD melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 yang akan menjadi panduan pembangunan hingga 2045. Untuk RPJMD 2025-2029, kami sedang menyelaraskan program dengan visi dan janji politik Wali Kota Bogor terpilih, Dedie A. Rachim dan Jenal Mutaqin," ujar Rudy Mashudi, Selasa (21/01/2025).  

Pada tahun 2025, fokus utama Pemerintah Kota Bogor adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM). Beberapa proyek yang sedang dan akan dilanjutkan meliputi pembangunan dua sekolah baru, yakni SMP Negeri 22 di Duta Pakuan, Bogor Timur, dan SMP Negeri 23 di Cimahpar, Bogor Utara.  

Baca Juga: Pemkot Bogor Siapkan Skema Pembiayaan APBD untuk Biskita Transpakuan  

"Kami melihat distribusi sekolah di Kota Bogor belum merata. Dengan pendekatan zonasi dalam sistem pendidikan, penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai menjadi sangat penting," katanya.  

Selain bidang pendidikan, Pemkot Bogor juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp20 miliar untuk rehabilitasi GOR Pajajaran. Langkah ini merupakan bagian dari persiapan jika Kota Bogor dipercaya menjadi tuan rumah bersama Bekasi dan Depok dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat 2026.  

Rudy menambahkan, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur juga menjadi prioritas, seperti perbaikan sejumlah sekolah dan penyelesaian proyek Jalan Regional Ring Road (R3) yang menghubungkan Parung Banteng dengan Katulampa.  

"Pembangunan ini diawasi oleh dinas teknis terkait, dengan Dinas Pemuda dan Olahraga yang bertanggung jawab atas tahapan pengadaan hingga penyelesaian proyek GOR Pajajaran," jelasnya.  

Baca Juga: Soal Tumpukan Sampah di Pasar Caringin, Pemkot Bandung Beri Teguran Keras Pengelola

Rudy berharap Kota Bogor terus berkembang menjadi kota yang nyaman, maju, dan berkelanjutan. "Semoga seluruh warga Kota Bogor semakin bahagia tinggal di kota ini," tutupnya.  

(Febrian Batara Aditya Rahman)

Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi dampak pembangunan terhadap lahan, terutama di kawasan Puncak yang merupakan bagian dari lahan perkebunan PTPN 1 Regional 2 seluas kurang lebih 1.600 hektare.

“Tidak hanya bangunan yang terlihat, tapi secara menyeluruh, sesuai luas lahan PTPN 1 Regional 2 Gunung Mas, akan kita tinjau dan evaluasi,” ujar Kepala DPKPP Kabupaten Bogor, Teuku Wisnu Mulya, saat dikonfirmasi wartawan Selasa, (21/1/2025).

Baca Juga: Dihantui Ketakutan, Satu Kampung di Puncak Terancam Hilang

Teuku berharap, dengan evaluasi ini, pihaknya dapat mengetahui berapa banyak bangunan yang berdiri di atas lahan resapan, serta membedakan antara bangunan yang berizin dan yang tidak. 

“Setelah semuanya dibuka, kita akan tahu apa yang harus dilakukan Pemkab Bogor,” tambahnya.

Langkah kedepan Teuku menegaskan, bahwa ia ingin melihat perubahan di kawasan Puncak, di mana bangunan vila yang ada tidak merusak lingkungan.

Handy Purnama

"Intinya, masyarakat harus sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan serta rutin membayar iuran untuk penarikan sampah," ujar Yeyeh pemegang administrasi lingkungan Cipayung.

Ia menambahkan, jika sampah tidak dipilah dan dikelola sejak awal oleh warga, tempat pembuangan akhir (TPA) akan kelebihan kapasitas, yang pada akhirnya menyebabkan sampah menumpuk dan berserakan.

Baca Juga: Pengelola Pasar Induk Caringin Bandung Terancam  Pidana Karena Masalah Sampah

"Kami prihatin melihat sampah yang menumpuk di saluran gorong-gorong, karena menyebabkan penyumbatan air saat hujan," ujarnya Selasa, (21/1/2025).

Dalam rapat lingkungan yang melibatkan ketua RT, RW, Kadus, dan BPD, warga diimbau untuk kooperatif dan terbiasa membayar iuran sampah yang diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Selain itu, warga juga diharapkan mulai memilah sampah organik/non organik dan mengolah sampah dari rumah tangga masing-masing.

Ketua BPD Desa Cipayung, Lexi, mengapresiasi upaya pengurus lingkungan dalam penanganan sampah.

Baca Juga: Manfaatkan Sampah Sisa Makanan dari Program Makan Bergizi Gratis, DLH Bakal Lakukan Ini

"Setiap ada permasalahan sampah, pengurus langsung bergerak cepat untuk menangani. Kedepannya, para pengurus harus lebih giat menggelar musyawarah agar permasalahan dapat diselesaikan bersama dan tidak menjadi beban individu," tandasnya.

Handy Purnama

Pernyataan ini disampaikan oleh Sopian Ali Agam, anggota tim transisi, yang menyatakan bahwa tim transisi ini berperan penting dalam memastikan kelancaran proses alih kepemimpinan.

"Ya Alhamdulillah bahwa hari ini tim transisi silahturahmi untuk menyampaikan maksud dan tujuan bahwa Kang Dedy dan Kang Jaenal ini  ke tim transisi untuk melihat dan menyesuaikan,"ujarnya 

Baca Juga: Ini Visi Misi Dedie-JM dalam Pemerintahan Kota Bogor

Hal ini menunjukkan bahwa kedua calon pemimpin Bogor tersebut sangat peduli terhadap kelancaran proses transisi.

Menurut Sopian, visi dan misi yang dibawa oleh Dedie dan Jenal sudah sejalan dengan prinsip dan tujuan yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

 "Alhamdulillah bahwa visi-misi beliau ini sudah sesuai, ya sama lah kurang lebih gitu," ungkapnya.

Meskipun begitu, Sopian menambahkan, ada beberapa hal kecil yang perlu diperbaiki dalam rangka penyelarasan antara tim transisi dan RPJMD. 

Baca Juga: Pemkot Bogor Siapkan Skema Pembiayaan APBD untuk Biskita Transpakuan  

"Tadi disampaikan bahwa mungkin ada sedikit-sedikit yang harus diperbaiki, tapi pada prinsipnya ini anugerah bahwa transisi ini berjalan dengan baik," ujarnya.

Lebih lanjut, Sopian juga menyoroti pentingnya peran tim transisi dalam memastikan agar seluruh rencana pembangunan daerah sesuai dengan visi-misi wali kota yang terpilih. "Tugas kami, tim transisi, memastikan bahwa RPJMD ini harus sesuai dengan visi-misi wali kota yang terpilih, yaitu Kang Dedie dan Kang Jenal," tegasnya.

Sopian menyebutkan bahwa meskipun ada wilayah-wilayah lain yang juga menghadapi tantangan dalam transisi pemerintahan, Bogor. "Tapi karena Kang Dedie kan awalnya sudah pernah menjadi wakil walikota, jadi berhasil jalan," kata Sopian, memberikan apresiasi terhadap upaya Dedie dan Jenal dalam mempersiapkan transisi yang matang.

Pertemuan tim transisi ini diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi Kota Bogor, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. 

Ke depannya, tim transisi akan terus bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa visi dan misi pemerintahan yang baru dapat terwujud dengan baik.

(Levinda Melati)

“Tugasnya setiap hari, setiap saat, setiap jam berkomunikasi dengan OPD-OPD terkait untuk membicarakan berkaitan dengan internalisasi dan harmonisasi visi misinya. Tugasnya Pak Dedie-JM ini ke dalam RPJMD yang nanti akan dibuat, dan juga ke dalam yang tahun ini, 2025, perubahannya akan lebih cepat. Sehingga lebih bersinergi antara program Pemkot yang sudah disusun di era APBD 2025 dengan keinginan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih,” jelas Herry.

Herry juga menyebutkan bahwa proses harmonisasi akan lebih teknis dan melibatkan berbagai pihak, termasuk OPD, asisten-asisten, Sekda, dan Baperida. 

Baca Juga: Pemkot Bogor Gelar Pertemuan dengan Tim Transisi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih, Ini yang Dibahas

Beberapa isu besar telah dibahas secara umum, dan ia memastikan bahwa komunikasi dengan Wali Kota terpilih telah berlangsung secara intensif.

“Tadi kita secara umum saja menyepakati beberapa hal. Ada beberapa isu besar yang saya sampaikan, tetapi saya kira itu sudah diketahui oleh teman-teman media dan oleh Pak Dedie selama ini, karena saya terus berkomunikasi. Banyak kesempatan yang disesuaikan antara program yang sudah ada dengan visi-misi beliau,” tambahnya.

Herry juga menyampaikan kabar baik terkait sinergi program antara Pemkot dan visi-misi Dedie-JM. 

Baca Juga: Pemkot Bogor Siapkan Skema Pembiayaan APBD untuk Biskita Transpakuan  

Menurutnya, tidak banyak perubahan besar yang perlu dilakukan karena visi-misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih sudah realistis dan sejalan dengan kebutuhan Kota Bogor.

“Visi-misinya beliau banyak yang sudah satu frekuensi dan sejalan dengan apa yang sudah disusun. Visi-misinya itu realistis, mengikuti kemampuan kita, benar-benar sesuai kebutuhan Kota Bogor. Mungkin karena beliau sebelumnya adalah Wakil Wali Kota, sehingga memudahkan teman-teman di Baperida dan OPD untuk menyusun penyesuaiannya,” jelas Herry.

Baca Juga: Soal Tumpukan Sampah di Pasar Caringin, Pemkot Bandung Beri Teguran Keras Pengelola

Sebagai contoh, Herry menyoroti program sekolah satu atap (satap) yang menjadi fokus Dedy Rachim. Menurutnya, harmonisasi hanya perlu dilakukan pada aspek volume dan lokasi pelaksanaan program.

 “Kalau soal sekolah satap, itu sudah ada di RPJMD kita, tinggal volumenya saja yang mungkin berbeda. Hal-hal seperti ini yang akan disesuaikan,” tutupnya.

(Levinda Melati)

Pertemuan ini bertujuan untuk menyelaraskan visi misi kepemimpinan baru dengan program kerja pemerintah daerah yang telah berjalan.

PJ Wali Kota Bogor, Hery Antasari, menyampaikan bahwa komunikasi antara Pemkot dan tim transisi sebenarnya telah terjalin secara informal sebelumnya.

Baca Juga: Perkuat Pelayanan Publik,  Pj  Wali Kota Bogor Lantik 7 Pejabat Fungsional

Namun, pertemuan kali ini menjadi langkah resmi untuk membahas transisi pemerintahan secara terstruktur.

“Ya, pertemuan hari ini adalah pertemuan antara Pemerintah Kota dengan tim transisinya Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih. Meskipun pembicaraan sudah berlangsung sejak lama secara informal, kami juga berkeinginan untuk berkomunikasi lebih awal. Tetapi hari ini, alhamdulillah, sudah resmi,” ujar Penjabat Wali Kota Bogor.

Tim transisi yang hadir dipimpin oleh Sopian, dengan dukungan tim pengarah dan beberapa tokoh lainnya. Dalam tim ini, terdapat empat kelompok kerja (pokja) yang dibentuk berdasarkan visi dan misi Dedy Rachim dan Jaenal Mutagien (JM) 

“Tim transisi dari Pak Dedy dan Pak JM dipimpin oleh Pak Sopian. Ada tim pengarah juga, termasuk Pak Nono dan lain sebagainya. Ada empat pokja, dan pokja ini dibagi berdasarkan visi dan misi Pak Dedy dan Pak JM,” tambahnya.

Baca Juga: Tingkatkan Kesiapsiagaan Nataru, Pemkot Bogor Melarang Pesta Kembang Api dan Petasan

Adapun empat pokja tersebut mencerminkan prioritas pemerintahan mendatang, yaitu Bogor Lancar, Bogor Sejahtera, Bogor Sehat, dan Bogor Cerdas. 

Dengan pertemuan ini, Pemkot Bogor berharap transisi pemerintahan berjalan mulus sehingga program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat terus berlanjut tanpa kendala.

 (Levinda Melati)

"Kami meminta pihak berwenang dan jajaran pemangku jabatan menertibkan Bank Emok maupun rentenir agar tidak berkeliaran di wilayah Gadog," ujar Ketua RW 02, Dede Supriatna saat rapat di kantor desa Gadog, Senin (20/1/2025).

Penertiban ini diperlukan karena banyaknya aduan dari masyarakat terkait Bank Emok dan rentenir yang meresahkan warga Puncak Gadog. Mereka diketahui menawarkan pinjaman dengan cara yang dianggap tidak etis.

Baca Juga: Petinggi Bank Milik BUMD di Jabar, Diduga Lakukan KDRT Mantan Istrinya Hingga Lebam

"Sebelumnya, Bank Emok dan rentenir pernah mencoba menawarkan uang jutaan rupiah kepada pengurus RW agar diizinkan beroperasi di kampung ini. Namun, kami menolaknya karena praktik tersebut dianggap sebagai penyakit masyarakat," ungkapnya.

Menurut Dede, aktivitas oknum pegawai Bank Emok yang berkeliling dan melakukan transaksi di Jalan Raya Puncak juga merupakan bentuk gangguan sosial.

"Jika masih ditemukan, kami akan mengambil tindakan tegas dengan memprosesnya sesuai hukum yang berlaku," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Gadog Dedi Junaedi mengimbau seluruh warga untuk menggunakan layanan pembiayaan yang memiliki legalitas jelas dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca Juga: Bank SumselBabel Siap Hadapi Proliga 2025 dan Optimistis Raih Gelar Juara  

Ia juga mengajak tokoh agama dan masyarakat di Gadog untuk bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif.

"Jadi bank emok atau bank keliling ini merusak tatanan ekonomi lingkungan masyarakat dengan bunga yang besar mengakibatkan tercekik kehidupan disuatu keluarga," cetusnya.

Handy Purnama

"Pertumbuhan penduduk Indonesia yang tinggi, terutama di pemukiman padat, membuat kita harus memikirkan kecukupan gizi mereka. Program MBG merupakan langkah yang sangat strategis dan perlu didukung penuh karena masa depan bangsa ada di tangan generasi muda ini," ujar Dadan, Senin (20/01/2024)  

Dadan menjelaskan bahwa data awal yang dihimpun BGN mencatat 234 balita di bawah lima tahun yang menjadi sasaran utama. Selain itu, terdapat 14 ibu hamil dan 80 ibu menyusui yang gizi mereka harus dipastikan terpenuhi.

Baca Juga: Pemerintah Luncurkan Program MBG untuk Cegah Stunting  di Kalangan Ibu Hamil dan Balita

"Presiden telah memikirkan pentingnya gizi sejak masa kandungan. Ketika seorang ibu menyusui, nutrisi yang dikonsumsi oleh anak sepenuhnya bergantung pada asupan ibunya. Oleh karena itu, kualitas gizi ibu harus optimal," tegasnya.  

Dalam implementasinya, BGN akan bekerja sama dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Kementerian BKKBN untuk memastikan distribusi makanan bergizi langsung ke rumah tangga sasaran. Pemantauan dan evaluasi akan dilakukan melalui posyandu di setiap wilayah.  

"Kami harus memastikan bahwa kualitas gizi tercapai dan berkelanjutan. Program ini tidak hanya soal memberikan makanan bergizi, tetapi juga mencakup edukasi gizi bagi keluarga penerima manfaat," tambah Dadan.  

Baca Juga: Program Makan Bergizi Gratis Sebabkan Omzet Kantin Sekolah Turun, BGN: Siap Rangkul Jadi Mitra

BGN berharap kolaborasi lintas sektor ini dapat menciptakan dampak positif dalam mengatasi masalah stunting secara sistematis dan terpadu, sehingga generasi penerus Indonesia tumbuh sehat dan produktif.

(Febrian Batara Aditya Rahman)

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji menegaskan, langkah konkret akan segera diambil untuk mengimplementasikan program tersebut di lapangan. "Tugas utama kami adalah menyiapkan data jumlah ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, serta mendistribusikan makanan bergizi langsung ke tempat mereka tinggal. Kami juga akan menyusun skema teknis yang akan dijalankan bersama BGN," ujarnya, Rabu (20/01/2025).

Beliau menambahkan, pemantauan status gizi akan dilakukan melalui posyandu dengan fokus pada identifikasi perubahan nutrisi. "Jika ditemukan anak dengan kondisi tubuh kecil atau berisiko stunting, tim akan melakukan evaluasi menyeluruh. Data yang kami hasilkan sangat jelas, mulai dari sasaran hingga pihak yang bertanggung jawab, sehingga program dapat berjalan efektif," katanya.

Baca Juga: Pemberian MBG di SDN Kedungbadak 1, Eddy Suparno: Langkah Menuju Generasi Emas Indonesia

Program MBG dirancang dengan tantangan tersendiri karena berbeda dengan distribusi makanan bergizi di sekolah. "Anak sekolah bisa kita kunjungi di satuan pendidikan. Namun, untuk ibu hamil dan balita, kita harus memastikan makanan bergizi sampai ke rumah mereka," jelas Menteri Wihaji. 

Selain gizi, penyebab lain stunting seperti ketersediaan air bersih, sanitasi, dan pernikahan dini juga akan ditindaklanjuti. "Namun, saat ini kami berfokus pada peningkatan asupan gizi dengan menggandeng BGN sebagai mitra utama," tambahnya.

Baca Juga: Makan Bergizi  Gratis  Serentak Mulai Hari ini, UMKM Setempat Dilibatkan 

Sementara itu, data awal yang dikumpulkan mencakup lebih dari 200 ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang menjadi sasaran program. Menteri Wihaji optimistis bahwa kerja sama lintas kementerian dan lembaga ini akan memberikan dampak signifikan dalam upaya mempercepat penurunan stunting di Indonesia.

(Febrian Batara Aditya Rahman)

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah (Gakperda) Satpol PP Kota Bogor, Asep Setia Permana, menjelaskan bahwa operasi ini difokuskan pada kios-kios di sekitar Alun-Alun Kota Bogor, Paledang, Pancasan, serta sebuah kafe yang kedapatan menjual minuman di luar kategori izin yang dimiliki.  

“Kami dari Satpol PP Kota Bogor dan Disperindagkop melakukan penertiban minuman beralkohol yang tidak berizin. Operasi ini melibatkan dua personel tambahan. Dari penertiban tersebut, kurang lebih 250 botol minuman golongan A, B, dan C tanpa izin berhasil kami amankan," ujar Asep.  

Baca Juga: Razia Toko Kelontong, Polisi Sita Puluhan Botol Miras di Wilayah Bogor Timur

Dalam operasi ini, Satpol PP juga menemukan pedagang yang menggunakan izin palsu. Petugas langsung melakukan pengecekan menggunakan pemindai dan hasilnya menunjukkan izin tersebut tidak terdaftar.  

“Ada pedagang yang menggunakan perizinan palsu. Saat kami cek menggunakan pemindai, hasilnya tidak muncul. Pedagang tersebut ingin membuktikan di pengadilan, dan kami siap memproses hingga tahap persidangan,” tambahnya.  

Asep menegaskan bahwa barang bukti minuman beralkohol tersebut akan disimpan sebagai bahan pembuktian di pengadilan. Jika pengadilan memutuskan untuk dimusnahkan, maka seluruh barang bukti akan dihancurkan sesuai prosedur hukum yang berlaku.  

Penertiban ini merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, serta memastikan peredaran minuman beralkohol di Kota Bogor sesuai dengan peraturan yang berlaku.  

Kapolsek Bogor Selatan Kompol Firmansyah membenarkan adanya penemuan mayat tersebut. Dia mengatakan merima laporan sekira pukul 4.30 Wib terkait adanya dugaan tindak pidana pembunuhan di rumah ibu farida Felix pemilik PT Laduta Car Rental. 

"Iya benar, saya mendapat laporan dari Kanit Reskrim Polsek Bogor Selatan adanya dugaan tindak pidana pembuhunan yang terjadi di Laduta Car Rental di Jalan Lawanggintung Bogor Selatan," ujarnya. 

Baca Juga: Pelaku Pembunuhan di Kosan Klapanunggal Bogor Ditangkap Polisi, Motif Dasar Masih Didalami

Firmansyah mengatakan, di tempat kejadian perkara, korban meninggal dunia diketahui bernama Septian (37) warga Sukabumi sebagai petugas keamanan di Laduta Car Rental. Korban diduga dibunuh menggunakan senjata tajam yang sebelumnya terlihat cekcok dengan anak pemilik rental berinisial (A). 

"Selanjutnya, informasi dari sejumlah saksi, yaitu driver dan asisten rumah tangga, pelaku A dan korban septian terlihat cekcok. Hingga terdapat kaca pecah dilantai dua pos keamanan tersebut. Tak lama kemudian septian tersungkur persis dipintu masuk pos keamanan dengan kondisi bersimbah darah dengan usus terburai," ungkapnya. 

Informasi menurut sejumlah warga dan mantan karyawan yang mengenal pelaku A, memang memiliki sifat tempramen dan mengalami gangguan kejiwaan. Pelaku juga sering melakukan pengobatan terapi psikologi. 

Hingga berita ini di tayangkan, pelaku langsung diamankan tanpa perlawanan oleh petugas kepolisian dan korban saat ini dilarikan ke RS Bhayangkara Polresta Bogor Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih jauh. 

Handy Purnama

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Bogor, Marse Hendra Saputra, menyampaikan bahwa pihaknya akan menggunakan skema paralel. Subsidi akan diajukan kembali ke pemerintah pusat, sementara operasional Biskita tetap berjalan dengan dukungan APBD.  

"Pemkot sudah menyiapkan skema pembiayaan menggunakan APBD senilai Rp10 miliar untuk dua koridor, meskipun kebutuhan total untuk empat koridor mencapai sekitar Rp58 miliar," jelas Marse, Senin (13/1).  

Baca Juga: Kembalikan BisKita Trans Pakuan untuk Transportasi Publik Masyarakat di Bogor, Dedie Rachim: Optimalkan PSO

Menurutnya, surat permohonan subsidi akan dikirim pada Selasa (14/1) untuk mencegah penghentian operasional Biskita yang dijadwalkan akhir Januari 2025. Skema APBD diharapkan dapat menjaga layanan Biskita tetap tersedia bagi masyarakat sambil menunggu keputusan subsidi dari pemerintah pusat.

“Penggunaan APBD akan diprioritaskan terlebih dahulu, agar operasional tetap berjalan tanpa memperpanjang masa penghentian,” tambahnya.  

Marse menegaskan, operasional sementara dengan dua koridor merupakan solusi terbaik dalam situasi ini, hingga subsidi kembali tersedia.

(Febrian Batara Aditya Rahman)

Rizky memulai langkah pertamanya di dunia perhotelan pada tahun 2017 sebagai siswa SMK Pariwisata Indonesia Cimelati, Sukabumi, yang menjalani Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Lido Lake Resort. Saat itu, ia mendapatkan pengalaman awal tentang dunia perhotelan, khususnya di bagian Front Office, yang kelak menjadi spesialisasinya.

“Pengalaman saya saat training di Lido Lake Resort sangat berkesan. Saya mendapatkan banyak ilmu baru, terutama di dunia perhotelan, dan menambah teman-teman,” kenang Rizky.

Baca Juga: MNC Lido City Gencarkan Program Peduli Masjid, DKM Al Ahzim Cigombong: Alhamdulillah

Lulus sekolah, Rizky mencoba peruntungan di bidang non-perhotelan, namun, takdir membawanya kembali ke Lido Lake Resort pada tahun 2022, ketika ia mendapat kesempatan sebagai petugas Banquet. Dalam waktu enam bulan, ia menunjukkan kemampuan dan etos kerja yang membuatnya ditawarkan posisi di Divisi Food & Beverage Service.

Di sana, Rizky menghabiskan lima bulan, tetapi semangat belajarnya tak pernah surut. Ketika ada penawaran di Divisi Front Office sebagai Bellboy, Rizky kembali mengisi posisi itu. Selama 1,5 tahun bekerja sebagai Bellboy, Rizky memanfaatkan setiap kesempatan untuk mempelajari tugas seorang resepsionis, hingga akhirnya ia berhasil meraih posisi tersebut.

Sebagai warga lokal yang tinggal di sekitar KEK MNC Lido City, Rizky merasa sangat beruntung bekerja di lokasi yang dekat dengan rumah.

Baca Juga: Hyatt Regency Resort Segera Hadir di MNC Lido City Bogor

"Secara pribadi saya sangat senang karena bekerja di lokasi yang dekat dengan rumah. Jadi menghemat uang dan waktu," ujarnya.

Selain itu, Rizky juga merasakan kenyamanan bekerja di lingkungan yang penuh dengan semangat kekeluargaan.

"Rekan kerja nyaman karena kekeluargaan. Tidak ada yang saling mengandalkan, semuanya saling support dan membantu," tambahnya.

Tak hanya fokus pada karier, Rizky juga tengah melanjutkan pendidikannya di STIES Sayaga Saniskara Nusantara Sukabumi. Dengan jadwal kerja yang fleksibel, ia mampu menyeimbangkan tanggung jawab pekerjaan dan studinya.

Kisah Rizky adalah salah satu bukti keberhasilan program Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan yang dilakukan KEK MNC Lido City bekerja sama dengan MNC Land Tbk dan MNC Peduli, yang berkomitmen melaksanakan kegiatan sosial yang memberi dampak positif bagi masyarakat luas.

Musrenbang merupakan forum yang sangat strategis sebagai upaya partisipatif warga untuk turut mengusulkan hingga mengawal pembangunan di wilayah. Oleh karena itu, forum ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya,"kata dia saat menghadiri Musrenbang Kecamatan Bogor Utara melangsungkan Musrenbang di Parahyangan Satu Wedding Hall, Kelurahan Cimahpar, Rabu (15/1/2025) siang.

“Saya ingin memanfaatkan forum ini untuk mengajak kita semua agar menggunakan forum ini sebaik-baiknya sebagai ajang aspirasi dan masukan, bukan hanya formalitas dan seremonial belaka,” ucap Hery.

Baca Juga: Wujudkan Kota Ramah Lansia, Pemkot Yogyakarta Jaring Aspirasi Melalui Musrenbang Tematik

Kepada seluruh aparatur di Kecamatan Bogor Utara, Hery meminta agar mereka mengeluarkan gagasan konstruktif yang dapat menjadi masukan berharga. Termasuk memperhatikan potensi pengembangan wilayah di kecamatan agar selaras dengan tema RKPD 2026.

Selain itu, Hery juga menyoroti masalah yang hampir selalu muncul di setiap kota dalam Musrenbang, yakni mengawal dan mengomunikasikan hasil usulan di setiap tahapan dan level Musrenbang.

Hal ini, menurutnya, penting dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat atas usulan yang diberikan. Ia juga berpesan kepada Bapperida untuk mengawal semua hasil Musrenbang hingga ke masyarakat dan konstituen.

Baca Juga: Ditargetkan 2028, Pemindahan Pusat Pemerintah Kota Bogor

“Mudah-mudahan mulai tahun 2026, kuncinya komunikasikan dengan baik. Kalau bisa pakai sistem, lebih baik. Sehingga setiap anggota DPRD satu per satu datang lagi ke dapilnya, berbekal data,” tegas Hery.

Di lokasi yang sama, Camat Bogor Utara, Riki Robiansah, memaparkan beberapa perkembangan menyangkut permasalahan prioritas yang dihadapi Bogor Utara. Hal-hal tersebut mencakup kesehatan, pendidikan, dan kebersihan.

Pada pilar kesehatan, angka stunting menurun dari 358 balita pada 2023 menjadi 277 balita pada Agustus 2024. 

Selain itu, angka buang air besar sembarangan atau Open Defecation Free (ODF) juga mengalami penurunan dengan berhasil mengintervensi 1.922 Kartu Keluarga (KK). 

Bogor Utara juga berhasil menurunkan jumlah warga miskin hingga 31 persen.

Pada pilar pendidikan, angka putus sekolah di Bogor Utara mengalami penurunan. Anak putus sekolah usia 6-21 tahun tercatat sebanyak 472 jiwa, yang akan menjadi usulan program prioritas pada Musrenbang kali ini.

Di sisi lain, terdapat realisasi yang terlaksana dari Musrenbang Bogor Utara tahun 2022 terkait penambahan sarana pendidikan. Saat itu, hanya terdapat dua SMP negeri, tetapi kini pemerintah kota sedang membangun sekolah baru satu atap (SATAP) untuk SDN 03 Cimahpar dan SMP Negeri 23.

Riki juga menyampaikan bahwa usulan Musrenbang kali ini berasal dari seluruh kelurahan di Bogor Utara yang akan dikerucutkan dan dibawa ke Musrenbang tingkat kota.

“Semua kelurahan sudah melaksanakan Musrenbang pada minggu kedua dan ketiga Desember 2024. Usulan tersebut mengerucut menjadi 218 usulan prioritas, dan hari ini mudah-mudahan dapat dikerucutkan setidaknya 50 persen menjadi 109 usulan yang akan diusulkan ke Musrenbang tingkat kota, yang sebagian besar masih didominasi oleh usulan fisik,” ucap Riki.

Kehadiran keduanya dinilai Hery membuat Rapim tersebut menjadi istimewa, karena kegiatan ini merupakan bagian dari transisi kepemimpinan yang telah berjalan dengan baik.  

Hery menyampaikan apresiasinya kepada seluruh kepala perangkat daerah dan aparatur wilayah Pemerintah Kota ( Pemkot ) Bogor atas kontribusi mereka. Mulai dari pelaksanaan Pilkada tahun 2024 hingga penetapan kepala daerah terpilih. 

Baca Juga: Dedie Rachim: Tim Transisi Siap Bahas Perubahan Anggaran Kota Bogor

Ia juga mengapresiasi peran Pemkot Bogor dalam mendukung agenda pemerintah pusat, termasuk menerima kunjungan tamu negara di Istana Bogor.  

“Netralitas yang saya titipkan sejak awal mengemban amanah sebagai Pj terjaga dengan baik, dan saya mengapresiasi itu. Apresiasi juga datang dari pemerintah pusat, provinsi, serta pihak luar. Kota Bogor relatif kondusif, netralitas terjaga, pemerintahan berjalan baik, dan pembangunan tetap berlangsung,” ujar Hery.  

"Ini patut kita syukuri. Kredit poinnya ada pada bapak dan ibu sekalian, saya hanya mengawal,” tambahnya di Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor, Rabu (15/1/2025).  

Terkait kegiatan penerimaan tamu negara di Istana Kepresidenan Bogor, Hery menyatakan bahwa Pemkot Bogor akan dilibatkan secara langsung untuk mendukung acara tersebut. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya mempersiapkan anggaran secara matang.  

Sebaik itu, dirinya juga menegaskan bahwa capaian Kota Bogor selama masa kepemimpinannya sebagai Pj Wali Kota adalah hasil dari upaya menjaga, memelihara, dan melanjutkan program yang telah direncanakan pemerintahan sebelumnya.  

“Apa yang saya lakukan hari ini adalah buah dari apa yang telah diprestasikan Pak Bima dan Pak Dedie. Banyak hal yang hanya saya pastikan agar tetap berjalan dan terpelihara dengan baik,” jelas Hery.  

Ia juga mengingatkan seluruh jajaran Pemkot Bogor untuk memberikan dukungan penuh dan maksimal ketika Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor terpilih resmi dilantik dan mulai bertugas.

Bey mengaku, sangat menyayangkan kejadian penipuan yang mengaku sebagai sarat menjadi supplier progam unggulan era Presiden Prabowo tersebut.

"Tentunya kami berharap tidak terjadi hal seperti itu," kata Bey saat ditemui di Gedung Sate, Senin (12/01/2025).

Bey mengungkap, hal tersebut bisa saja terjadi, mengingat program MBG ini memang menggunakan bahan pangan lokal.

"Sepengetahuan saya seperti di Sukabumi katanya lokal, Cimahi juga dari situ juga,"kata dia.

Baca Juga: Pemberian MBG di SDN Kedungbadak 1, Eddy Suparno: Langkah Menuju Generasi Emas Indonesia

Ia juga menghimbau, agar masyarakat khususnya para pelaku UMKM lebih jeli lagi melihat program Makan Bergizi Gratis atau MBG tersebut. Lantaran untuk menjadi supplier makanan itu butuh modal kemampuan yang besar.

"Ini kan langsung, tidak melalui Pemprov dan Pemkab jad kami tidak tahu detailnya seperti apa. Jadi mohon yahg ditawarkan dicek betul supaya jangan tertipu. Pasti itu jumlahnya besar," ungkapnya.

Diketahui sebelumnya, puluhan UMKM di wilayah Priangan Timur, khususnya di Kabupaten Ciamis ditipu oleh sejumlah oknum  yang mengaku bisa menjadikan mereka supplier bahan makanan untuk program MBG.

Baca Juga: Makan Bergizi  Gratis  Serentak Mulai Hari ini, UMKM Setempat Dilibatkan 

Puluhan UMKM termasuk para pengusaha katering, petani dan peternak di Ciamis ditipu oleh sejumlah oknum yang mengaku tergabung dalam Paguyuban Jakwir.

Mereka dimintai iuran sebesar 11 juta dan dijanjikan bisa menjadi pemasok untuk program Makan Bergizi Gratis.

Program makan bergizi gratis, yang merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto, rencananya akan dilaksanakan di Kabupaten Ciamis pada hari ini 13 atau 20 Januari 2025. Namun, sebelum program tersebut resmi dimulai, sejumlah oknum memanfaatkan situasi untuk melakukan penipuan. Rendra

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Plt. Kepala DKPP Jawa Barat, Siti Rochani. Ia mengatakan, pihaknya akan melakukan vaksinasi terhadap hewan ternak yang ada di Jawa barat. 

Ia menyebut, pihaknya telah menganggarkan 1,5 miliar untuk 52 ribu dosis vaksin yang akan disebar di sejumlah peternakan. 

“Dosis vaksin itu kurang lebih kita menyediakan anggaran 1,5 miliar di 52 ribu dosis, untuk 26 ribu ternak. Karena kan satu ternaknya dua kali,” kata Siti Rochani saat ditemui di Gedung Sate Bandung, Senin,(13/01/2025). 

Akan tetapi, jumlah tersebut masih kurang untuk melakukan vaksinasi kepada hewan ternak di Jawa Barat. Sehingga dirinya menyebut, pihaknya sudah mengajukan bantuan kepada pemerintah pusat.

Baca Juga: Antisipasi PMK di Kota Bogor, Ribuan Hewan Ternak Divaksin pada 2024  

“Karena kini, kita juga mengajukan vaksin. Karena kekurangan dari anggaran itu, kita meminta ke pusat, dalam hal ini ke Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH),” ujar Hani. 

“Alhamdulillah kita dikasih permintaan itu di 114 ribu, tapi malah justru katanya mau ditambah. Tadi malam kita sudah dapat vaksinnya sebanyak 20 ribu dosis," tambahnya.

Ia menyebut, kasus PMK pada hewan ternak ini sudah tersebar di 14 Kabupaten kota di Jawa Barat.

"Jadi ada di Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Bekasi, Bogor, Cirebon, Karawang, Kota Banjar, Kota Cirebon, Kuningan, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sumedang, dan Tasik. Nah yang sudah ditutup pasarnya itu untuk sementara itu dari Pasar Manonjaya Tasikmalaya," tutur Hani.

Sehingga pihaknya akan segera melakukan vaksinasi. Kepada hewan ternak yang ada di 14 kabupaten/kota di Jawa Barat terlebih dahulu. 

Baca Juga: Sempat Dihentikan pada 2022, Jemaah Umrah Kembali Wajib Vaksin Meningitis

“Jadi besok itu sudah harus running ke tempat-tempat. Yang mungkin diutamakan yang ini dulu, yang 14 kabupaten/ kota ini. Selanjutnya nanti ke kabupaten/kota yang lain,”katanya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, penyebaran tersebut merupakan buntut berbaurnya hewan ternak sehingga menular dengan cepat dan menyebabkan puluhan hewan dilaporkan mati.

Ia menerangkan, hingga saat ini tercatat 1.420 hewan ternak tertular PMK dan 53 ekor dilaporkan mati.

"Kasus terakhir 1.420 yang tertular ya, kalau matinya cuma 53 ekor. Makanya ini namanya hanya peningkatan kasus," terangnya.

Hani mengungkapkan, pihaknya akan memberikan himbauan kepada para peternak agar segera memotong secara paksa hewan ternak yang terjangkit PMK, terlebih jika kondisinya sudah parah.

"Itu berarti sudah tidak memungkinkan untuk bisa disembuhkan, Tapi kalau bisa disembuhkan, harus dipisahkan dengan ternak-ternak yang lain supaya tidak menjangkiti ternak yang sudah ada," ujarnya.

Hani pun menyampaikan bahwa saat ini pihaknya telah memberikan surat edaran terkait penyebaran wabah PMK terhadap hewan ternak tersebut. Surat edaran itu berisi himbauan dan kewaspadaan  terhadap peningkatan kasus yang dialami sebagian wilayah Jawa Barat.

"Ada surat edaran tanggal 6 nomor 37 PT 010403 Kesmafet diimana disitu tentang peningkatan kewaspadaan dini terhadap peningkatan penyakit hewan menular. Terus yang, kedua juga sudah ada vaksin, terus pengobatan ternak sakit ada komunikasi informasi dan edukasi juga kepada peternak," pungkasnya.

Ketua Stering Committee (SC) Kadin Kota Bogor, Yus Ruswandi menuturkan, dalam proses pemilihan ini, ada tiga calon yang mendaftarkan diri maju menjadi Ketua Kadin Kota Bogor periode 2025-2030. Yakni, Najamudin, Rizky Argoebie dan Maryati Dona Hasanah.

Di mana, dari hasil verifikasi yang dilakukan, dua calon diantaranya dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, dan satu calon memenuhi persyaratan.

"Dari hasil verifikasi Pak Naja dan Rizky tidak memenuhi persyaratan. Sementara, Ibu Dona Hasanah kami cek semuanya sudah memenuhi ketentuan peraturan organisasi," kata Yus Ruswandi.

Sehingga, berdasarkan hal ini, sesuai dengan Tatib Pasal 29 Ayat 15, apabila hanya satu calon yang memenuhi persyaratan, maka calon tersebut ditetapkan menjadi Ketua terpilih Kadin Kota Bogor periode 2025-2030.

"Bu Dona sudah sah tadi ditetapkan oleh panitia sidang tetap, dan sudah dilaporkan kepada Ketua Kadin Caretaker Jabar bahwa Bu Dona sudah sah menjadi Ketua Kadin Kota Bogor 2025-2030, iya aklamasi sesuai Tatib disepakati," ucap dia.

Baca Juga: 3 Bakal Calon Ketua Ramaikan Mukota ke VIII Kadin Kota Bogor

Setelah proses pemilihan ini, dilanjutkan Yus Ruswandi, nantinya akan ada agenda pelantikan terhadap Ketua Kadin Kota Bogor terpilih 2025-2030.

Di mana, pelantikan akan dilakukan setelah Musyawarah Provinsi (Musprov) Kadin Jawa Barat selesai dilaksanakan, dan terpilih ketua yang baru.

"Pelantikan nunggu Musprov dulu. Pelantikan ketua terpilih dulu (Kadin Jabar), baru kemungkinan Kota Bogor akan pelantikan, jadi SK-nya nunggu Ketua Provinsi dulu," imbuh dia.

"Dan yang pasti karena ini waktunya tanggal 15-16 Januari (Musprov Jabar), maka dengan terpilihnya bu Dona sebagai Ketua Kadin Kota Bogor, maka Kadin Kota Bogor menjadi peserta pemilihan Ketua Kadin Provinsi Jabar di Bekasi besok," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Kadin Kota Bogor terpilih, Maryati Dona Hasanah mengucapkan terimakasih kepada semua jajaran atas terselenggaranya Muskot Kadin Kota Bogor dengan lancar dan aman.

Baca Juga: Sintha Dec Checawaty Ketua Kadin Kabupaten Bogor sudah Legal, Ini Penjelasan Agung Suryamal Sutisna

Bahkan, kegiatan ini turut dihadiri beberapa Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin Kota Bogor mulai dari PHRI, APINDO, HIPMI dan sebagainya. Serta, perwakilan dari Pemkot Bogor, Kodim, Dadenpom dan lain-lainnya.

"Saya mengucapkan terimakasih artinya pada hari ini alhamdulillah sudah berjalan di Kota Bogor tanggal 13 januari 2025. Berdasarkan hasil keputusan pimpinan sidang menyatakan saya sebagai ketua terpilih Kadin Kota Bogor Periode 2025-2030," kata Maryati Dona Hasanah.

"Mudah-mudahan amanah yang diemban ini saya bisa laksanakan sebaik-baiknya, dan tentunya saya menjalankan tidak bisa sendiri dan harus disuport oleh teman-teman," sambungnya.

Setelah ini, menurut dia, seperti yang sudah ditetapkan dalam aturan, ia akan membentuk susunan kepengurusan Kadin Kota Bogor periode 2025-2030 paling lambat satu bulan.

"Dan tadi sudah terbentuk untuk tim formatur, diantaranya ada pak Yus Ruswandi, Doni, Asep, Anto dan saya juga sendiri untuk mewakili Kota Bogor dalam Musprov tanggal 15-16 Januari nanti," ucap dia.

Disinggung mengenai keberadaan kubu lain di Kadin Kota Bogor, Maryati Dona Hasanah memastikan akan merangkulnya. Karena, seperti yang sudah diketahui bersama, setelah ada dinamika organisasi yang terjadi di Kadin Pusat, tugas utama saat ini adalah merangkul semua teman-teman agar situasi ekonomi dan juga dunia usaha menjadi kondusif.

"Tentunya itu menjadi tugas utamanya kita. Nanti kita akan rangkul semua. Walau bagaimana pun Kadin itu nanti akan jadi satu," ujar dia.

Ditempat sama, Ketua Caretaker Kadin Jawa Barat, Agung Suryamal Sutisno memberikan apresiasi tinggi kepada Caretaker Kadin Kota Bogor yang telah berhasil melaksanakan Mukota dengan cepat dan tanpa mengenal waktu.

Menurut Agung, salah satu tugas utama dari caretaker adalah untuk menyempurnakan struktur organisasi Kadin di tingkat kota dan kabupaten di Jawa Barat, termasuk di Kota Bogor.

“Mukota ini bukan hanya sekadar acara rutin, tetapi merupakan langkah penting untuk memastikan organisasi ini tetap relevan dan bisa berkontribusi secara maksimal terhadap pembangunan ekonomi di wilayahnya,” ungkapnya.

Agung juga menekankan bahwa Kadin harus selalu berada dalam satu frekuensi dengan pemerintah, terutama dalam menyukseskan program-program pembangunan.

“Sebagai mitra strategis pemerintah, Kadin harus bersinergi dengan pemerintah dalam mencapai target-target pembangunan, salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi yang dipatok hingga 8 persen. Ini adalah tantangan besar, dan kami berharap Kadin dapat berperan aktif dalam mencapainya,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Agung mengajak seluruh anggota Kadin Kota Bogor untuk berkomitmen mendukung dan berkolaborasi dengan pemerintah dalam mewujudkan program-program yang telah dicanangkan.

"Dengan kerja sama yang solid, diharapkan Kadin dapat turut serta dalam memperkuat perekonomian daerah, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat," beber dia.

Melalui Mukota ini, Agung berharap dapat terpilihnya seorang ketua Kadin Kota Bogor yang lebih baik, mampu menjalankan roda organisasi dengan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta memiliki visi untuk membawa Kadin Kota Bogor ke arah yang lebih maju.

Baca Juga: Pj Ketua Kadin dan Pj Wali Kota Bogor Bertemu, Komitmen Bersinergi serta Taat Kepres

Ia juga menambahkan, Kadin tidak hanya berperan sebagai induk organisasi, tetapi juga sebagai lokomotif yang mendorong perekonomian nasional melalui berbagai program dan inisiatif yang dilaksanakan oleh para pengusahanya.

"Mukota ini diharapkan dapat menghasilkan kepengurusan yang tidak hanya kuat dalam struktur, tetapi juga visioner dalam menciptakan peluang-peluang ekonomi baru," ungkap dia.

"Kadin Kota Bogor diharapkan dapat terus menjadi katalisator dalam memajukan perekonomian daerah, menciptakan iklim usaha yang kondusif, serta mempererat hubungan antara dunia usaha dan pemerintah," sambungnya.

"Kadin yang solid akan menjadi pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing Kota Bogor di kancah nasional," tandas dia.

"Di awal tahun 2025, harga cabai rawit merah merangkak naik, tidak hanya itu, namun diikuti bahan pokok lainnya menjelang Ramadan ini," ujar Abdul Kodir, pedagang cabai di Pasar Ciawi.

Menurut Abdul Kodir, kenaikan harga cabai ini disebabkan oleh cuaca buruk yang berdampak pada pasokan sehingga harga terus meningkat tajam.

"Cabai rawit merah, yang dikenal dengan sebutan cabai jablay, sekarang mahal. Penjualan pun menurun. Sebelumnya, harga normal hanya Rp 35.000 per kilogram," jelasnya.

Baca Juga: Cabai Makin Pedas di Kabupaten Bogor, Harganya Naik hingga 50 Persen di Pasar Leuwiliang

Masih kata Kadir, dengan harga yang kini mencapai Rp 125.000 per kilogram, penjualan harian turun drastis.

"Kalau harga normal, saya bisa menjual 20 kilogram per hari. Sekarang, hanya sekitar 5 kilogram per hari," ucapnya Senin, (13/1/2025).Menurutnya, kenaikan harga menjelang Ramadan memang sudah menjadi kebiasaan, meski bulan puasa masih lebih dari satu bulan lagi.

Mardiyana, seorang pembeli warga Ciawi, mengeluhkan kenaikan harga kebutuhan pokok. "Bukan hanya cabai rawit merah, sayuran dan bahan pokok lain juga ikut mahal," katanya.

"Minyak curah dan kebutuhan lainnya terus naik, apalagi menjelang Ramadan. Harga pasti melonjak," tambahnya.

"Berkaitan dengan Kabupaten Bogor, itu suatu hal yang dinamis, ya. Ibu Sinta sebagai Ketua Kadin Kabupaten Bogor bekerja bersama-sama dengan Pak Anindya Bakrie. Memang ada sebagian kecil pengurus yang menyampaikan komplain, tetapi mayoritas mendukung kepemimpinan Ibu Sinta,"ungkapnya, saat menghadiri Mukota Kadin Kota Bogor,"kata dia.

"Dari situ terlihat bahwa eksistensi dan legalitas Ibu Sinta lebih diakui,” jelas Agung.

Baca Juga: Soal Pemecatan Sintha, Enday Dasuki Wakil Ketua Dewan Kehormatan Kadin: Bukan Pemberhentian tapi PAW

Ia menegaskan bahwa hasil keputusan Munaslub pada September 2024 telah menetapkan Anindya Bakri sebagai ketua umum (ketum) Kadin, posisi strategis lainnya juga telah terisi, termasuk Asad Rasyid sebagai Ketua Dewan Pertimbangan, Arsad sebagai Ketua Dewan Kehormatan, Hasyid Joyo Hadi Kusumo sebagai Ketua Dewan Kesehatan, dan Hairul Tanjung sebagai Ketua Dewan Usaha.

“Hasil Munaslub ini sudah baku. Prosesnya juga sudah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Pak Asad tetap berada di Dewan Pertimbangan. Dalam organisasi, wajar jika ada yang legowo dan ada yang tidak,” ujarnya.

Agung juga menyampaikan apresiasi atas kelancaran proses ini dan berharap kepemimpinan Kadin Jawa Barat yang baru dapat membawa organisasi ke arah yang lebih baik. “Proses ini sudah dijalankan dengan benar, dan kami yakin langkah ini akan membawa stabilitas dan kemajuan bagi Kadin Jawa Barat,” tutupnya.

Kepala Bidang Peternakan DKPP Kota Bogor, drh Anizar, menyampaikan bahwa berbagai langkah antisipasi telah dilakukan untuk memastikan kondisi hewan ternak tetap aman dan kondusif.  

"Antisipasi PMK di Kota Bogor mencakup beberapa langkah, di antaranya pemberian Vaksin PMK, desinfeksi kandang dan lingkungan, sosialisasi kepada peternak, serta pemberian obat pendukung seperti vitamin dan obat cacing," jelas drh Anizar, Senin (13/1/2025).  

Baca Juga: Hindun Anisah Desak Pemerintah Gerak Cepat Atasi Lonjakan Wabah PMK

Sejauh ini, Kota Bogor mencatat adanya delapan kasus PMK pada Oktober 2024. Namun, berkat penanganan yang cepat, seluruh hewan tersebut telah sembuh dan kondisinya kembali normal. "Gejalanya sangat ringan, dan saat ini statusnya sudah sembuh," tambahnya.  

Selama tahun 2024, DKPP Kota Bogor telah berhasil melakukan vaksinasi terhadap lebih dari 1.000 ekor hewan ternak. Sementara itu, target vaksinasi untuk tahun 2025 diperkirakan mencapai sekitar 700 ekor sapi.

"Kami terus melakukan upaya pencegahan agar kondisi tetap aman dan tidak ada penyebaran PMK yang signifikan di wilayah Kota Bogor," ujar drh Anizar.  

Baca Juga: 500 Sapi di Kota Bandung Disuntik, Cegah Menularnya Penyakit Ini

Langkah-langkah antisipasi tersebut diharapkan dapat menjaga stabilitas kesehatan hewan ternak, terutama mengingat pentingnya sektor peternakan dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Kota Bogor.

Sosialisasi dan edukasi bagi peternak juga terus digencarkan, termasuk melalui media sosial dan kunjungan langsung ke lapangan.  

Dengan strategi terpadu ini, DKPP optimistis Kota Bogor dapat mempertahankan situasi yang kondusif terkait PMK sepanjang tahun 2025.

Seorang warga setempat, Oman, menyatakan bahwa lambatnya pengerjaan jalan telah menghambat aktivitas sehari-hari masyarakat dan berdampak negatif pada mata pencaharian mereka. Ia mempertanyakan komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor yang dinilai tidak serius dalam menyelesaikan proyek tersebut.  

“Sudah dua tahun berturut-turut pembangunan jalan ini mangkrak. Setiap kali dimulai, pengerjaannya selalu terhenti tanpa alasan yang jelas. Kami sangat terganggu, apalagi saat malam Tahun Baru kemarin, jalan ditutup total karena masih ada pengerjaan,” keluhnya, Minggu (12/1/2025).  

Menurut Oman, proyek dengan panjang lebih dari satu kilometer dan anggaran mencapai miliaran rupiah tersebut seharusnya sudah selesai. Namun hingga kini, jalan yang menjadi akses utama menuju objek wisata terus terbengkalai, memperparah kondisi transportasi dan mengurangi kenyamanan pengunjung.  

Baca Juga: Warga Kelurahan Kebon Bawang Tolak Pembangunan SUTET

Ia menilai, jika Pemkab Bogor tidak mampu menangani proyek tersebut, sebaiknya akses jalan diserahkan kepada pemerintah desa agar dapat dikelola secara mandiri oleh masyarakat.  

“Kami siap membangun jalan ini sendiri, asalkan status jalannya menjadi milik desa,” tegasnya.  

Oman berharap pemerintah lebih serius dalam menyelesaikan pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah strategis yang berdampak langsung pada perekonomian masyarakat dan sektor wisata.  

“Kami hanya ingin jalan ini selesai dengan baik agar akses tidak lagi terhambat dan masyarakat dapat menjalankan kegiatan tanpa kesulitan,” pungkasnya.  

(Febrian Batara Aditya Rahman)

"Kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 02.00 WIB malam dini hari di Jalan Raya Puncak, Kampung Naringgul, RT 001 RW 002, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua," ujarnya Minggu 12 Januari 2025. 

Kecelakaan bermula ketika sepeda motor Honda Beat bernomor polisi F-5489-FFA bergerak dari arah Puncak menuju Gadog. Kondisi jalan saat itu menikung ke kanan dan menurun. 

Baca Juga: Dua Titik Jalur Rawan Kecelakaan di Puncak, Ini Penjelasan Unit Laka Lantas Gakkum Ciawi

Situasi lalu lintas lancar, namun sesampainya di lokasi, pengendara kehilangan keseimbangan sehingga terjatuh ke kiri jalan, sementara penumpangnya terpental ke kanan jalan. 

Masih kata Iptu Pempem, pada saat bersamaan, penumpang sepeda motor terlindas ban depan kendaraan minibus Suzuki Ignis bernomor polisi B-1517-ERG yang melaju dari arah Gadog menuju Puncak, sehingga terjadilah kecelakaan. 

"Diduga terdapat kelalaian dari pengendara sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi F-5489-FFA, yang tidak hati-hati dan kurang berkonsentrasi saat mengemudi, sehingga menyebabkan kecelakaan," tandasnya. 

Humas PT SEGS, H. Asrul, menjelaskan bahwa pembukaan sumur baru diperlukan ketika tekanan dalam area pengeboran mulai menurun. Sumur tambahan tersebut berfungsi menjaga keseimbangan reservoir dan memaksimalkan produksi energi dari sumber uap panas bumi. Selain itu, pergeseran lokasi uap menjadi salah satu alasan perlunya pengeboran baru.  

“Penambahan sumur ini dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama bertujuan menjaga kapasitas pasokan uap sebesar 377 MW, dan tahap kedua akan mendukung rencana peningkatan produksi pembangkit listrik di masa depan,” kata Asrul, Minggu (12/1/2025).  

Baca Juga: Pembukaan 20 Juta Hektar Lahan Hutan, Ini Penjelasan Wakil Ketua MPR RI Eddy Suparno

Ia menegaskan, kegiatan pengeboran tetap berada dalam wilayah izin produksi yang dikelola PT SEGS di Desa Purwabakti. Sebagai langkah awal, sosialisasi kepada masyarakat setempat akan digelar guna memastikan proses pengeboran berjalan lancar tanpa kendala.  

“Mengenai mobilisasi alat berat, kami memilih jalur masuk melalui Sukabumi karena jaraknya lebih dekat dibandingkan akses dari wilayah lainnya,” tambahnya.  

Di sisi lain, Kepala Desa Purwabakti meminta perhatian khusus terkait peningkatan nilai bonus produksi yang diterima desa. Menurutnya, jumlah sumur produksi yang ada di wilayah tersebut seharusnya sebanding dengan besaran kontribusi yang diberikan kepada pemerintah daerah.  

“Saya berharap PT SEGS dapat mendorong Pemkab Bogor untuk mempertimbangkan penyesuaian nilai bonus produksi agar lebih proporsional dengan jumlah sumur yang berada di desa kami,” ujarnya.  

(Febrian Batara Aditya Rahman)

“Benar ada rapat yang dihadiri 10 orang pengurus yang mengatasnamakan Kadin Kabupaten Bogor. Namun, pengurus Kadin secara keseluruhan berjumlah 93 orang. Jadi, hanya 10,8 persen yang hadir, jauh dari syarat kuorum,” tegas Sintha dalam keterangan pers yang diterima Ceklissatu.com, Minggu (12/1/2025).  

Sintha menyebut bahwa mayoritas peserta rapat merupakan anggota Luar Biasa (ALB) dari sektor jasa konstruksi, sementara ALB dari sektor lainnya yang jumlahnya lebih besar tidak hadir.  

Baca Juga: Ketua Kadin Kabupaten Bogor Resmi Dicopot dari Jabatannya  

“Kalau rapat itu didasarkan atas arahan Kadin Jawa Barat versi Arsjad Rasjid, sudah jelas bukan keputusan resmi Kadin Kabupaten Bogor,” ujarnya.  

Sebelumnya, Gustav Manurung menjelaskan bahwa dirinya diangkat menjadi Pj Ketua Kadin berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani Ketua Kadin Jawa Barat, Almer Faiq Rusydi, yang mendukung kepemimpinan Arsjad Rasjid di Kadin pusat.  

“Saya diperintahkan menjalankan organisasi karena adanya kekosongan jabatan. Ketua Kadin Jawa Barat telah menyatakan bahwa Sintha tidak lagi berstatus anggota Kadin yang sah, sehingga rapat pengurus digelar untuk menunjuk pengganti,” kata Gustav.  

Gustav juga mengklaim bahwa pengangkatannya sudah sesuai dengan aturan organisasi dan AD/ART.  

Namun, menanggapi dualisme di tubuh Kadin pusat, Sintha menegaskan bahwa Kadin Kabupaten Bogor mendukung kepemimpinan Anindya Bakrie, bukan Arsjad Rasjid.  

“Kami akan melakukan pendekatan organisasi terhadap sepuluh pengurus yang terlibat,” pungkas Sintha.  

(Febrian Batara Aditya Rahman)

Ketua PWI Kota Bogor, Herman Indrabudi yang akrab disapa Aldho yang juga sebagai Wakil Pimpinan Umum Ceklissatu.com mengucapkan, selamat mengemban amanah sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor. Aldho juga mengingatkan jika pers sebagai pilar keempat demokrasi memiliki tanggung jawab untuk mengawal jalannya pemerintahan dengan tetap berpijak pada prinsip kebenaran dan objektivitas.

"Selamat kepada Dedie A. Rachim dan Jenal Muttaqin atas kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat Kota Bogor. PWI Kota Bogor siap mendukung proses pembangunan ke depan, namun tetap menjalankan fungsi kontrol sosialnya sesuai peran pers," kata Aldho. Minggu (12/1/2025).

Baca Juga: Komitmen Siap Majukan Organisasi, Anggota Baru PWI Kota Bogor Tandatangani Pakta Integritas

Aldho menambahkan, Pers akan selalu menyampaikan kebenaran, bukan pembenaran, sebagai wujud komitmen terhadap demokrasi yang sehat. 

"Jika ada yang temuan atau data yang keluar jalur, kami akan mengingatkannya dengan cara memberitakannya. Namun   tetap memegang teguh kode etik jurnalistik. Untuk itu Kami berharap Pemerintahan nanti tidak anti kritik, apalagi membungkam kebenaran," ujar Aldho.

Aldho juga menegaskan bahwa pers harus menjadi jembatan informasi yang akurat dan terpercaya bagi masyarakat. 

"Kami berharap kepemimpinan pasangan Dedie-Jenal mampu mewujudkan visi dan misi yang telah disampaikan demi kemajuan Kota Bogor. Kami dari PWI akan terus berkolaborasi dalam menyampaikan informasi yang mendidik dan mendorong transparansi," tambah Aldho.

PWI Kota Bogor menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menciptakan masyarakat yang cerdas, kritis, dan berdaya. Dengan semangat ini, PWI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung pemerintahan yang baru demi kemajuan Kota Bogor.

"Pemilihan sudah selesai, walikota sudah ditetapkan. Mari kita bersatu membangun Kota Bogor dalam perannya masing masing. Mari sama sama kawal pembangunan Kota Bogor, dan kita awasi prosesnya," ujarnya.

“Tidak ada istilah pemberhentian. Yang benar adalah PAW karena pengurus yang sudah bukan lagi anggota Kadin otomatis harus diganti. Keputusan ini diambil sesuai arahan Kadin Jawa Barat,” jelas Enday saat diwawancarai, Minggu (12/1/2025).  

Enday menjelaskan bahwa jabatan Ketua Kadin dapat dicabut jika pengurus tidak lagi memenuhi syarat keanggotaan. Dalam kasus ini, Sintha dinyatakan keluar dari keanggotaan Kadin berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang berlaku, sehingga secara otomatis jabatannya berakhir.  

Baca Juga: Sintha Dec Checawaty Bantah Lengser dari Jabatan Ketua Kadin Kabupaten Bogor

"Tidak ada konflik internal. Kami semua tetap guyub untuk membangun Kabupaten Bogor," tegas Enday.  

Rapat pengurus Kadin yang berlangsung di Hotel Harris, Sentul, pada Jumat (10/1/2025) memutuskan Gustav Manurung sebagai Penjabat (Pj) Ketua Kadin menggantikan Sintha. Keputusan tersebut akan diajukan ke Kadin Jawa Barat untuk disahkan. 

“Kadin Kabupaten Bogor sampai saat ini masih berjalan seperti biasa. Rapat yang digelar hanya dihadiri oleh 10 orang pengurus, sementara total pengurus berjumlah 93 orang. Rapat itu jelas tidak memenuhi kuorum,” ungkap Sintha kepada wartawan, Minggu (12/1/2025).  

Ia juga menyebut bahwa peserta rapat didominasi oleh Anggota Luar Biasa (ALB) dari sektor jasa konstruksi, sedangkan perwakilan dari sektor lain yang jumlahnya lebih banyak tidak hadir.  

Baca Juga: Ketua Kadin Kabupaten Bogor Resmi Dicopot dari Jabatannya  

Sintha menuding bahwa tindakan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Kadin Jawa Barat versi Arsjad Rasjid, yang dianggapnya bertentangan dengan keputusan pengurus Kadin Kabupaten Bogor yang mendukung kepemimpinan Anindya Bakrie.  

“Ini jelas arahan Kadin Jawa Barat versi Arsjad Rasjid. Namun, kami sudah menentukan pilihan mendukung Anindya Bakrie,” tambahnya.  

Lebih jauh, Sintha menilai keputusan yang diambil rapat tersebut melanggar AD/ART organisasi dan menegaskan akan ada langkah organisasi yang diambil terhadap pengurus yang terlibat.  

(Febrian Batara Aditya Rahman)

Enday menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk menyelamatkan Kadin Kabupaten Bogor dari konflik internal yang dinilai tidak lagi sejalan dengan visi dan misi organisasi.  

“Kami telah melakukan musyawarah yang melibatkan seluruh asosiasi terkait. Berdasarkan keputusan bersama, kami memutuskan untuk memberhentikan Sintha Dec Checawaty dari posisi Ketua Kadin Kabupaten Bogor,” ujar Enday dalam keterangannya kepada media.  

Di balik keputusan ini, muncul spekulasi terkait latar belakang konflik yang memanas di tubuh Kadin Kabupaten Bogor. Salah satu sumber menyebutkan bahwa gesekan internal dipicu oleh dualisme kepemimpinan di Kadin pusat antara Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie. Sintha dikabarkan berpihak kepada Anindya Bakrie dan bahkan bertemu langsung dengannya, sementara sebagian besar pengurus Kadin Kabupaten Bogor masih mengakui kepemimpinan Arsjad Rasjid.  

Baca Juga: Tekan Laju Inflasi, Pemkab Bogor dan Kadin Gelar Gerakan Pangan Murah di Cibinong

Meski demikian, Enday tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai alasan spesifik yang mendasari pencopotan Sintha. Kurangnya informasi tersebut memicu pertanyaan di kalangan pengusaha lokal, apakah langkah ini benar-benar bertujuan menjaga stabilitas Kadin atau justru menjadi bagian dari pertarungan kepentingan politik di balik layar.  

Hingga berita ini ditulis, Sintha Dec Checawaty belum memberikan tanggapan resmi terkait pemberhentiannya. Keputusan ini akan menjadi babak baru bagi Kadin Kabupaten Bogor, tetapi apakah akan membawa perbaikan atau justru memperdalam konflik, masih harus dinantikan.  

(Febrian Batara Aditya Rahman)

Pernyataan ini dikeluarkan sebagai tanggapan atas laporan peningkatan kasus HMPV di China yang menyebabkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama terkait anak-anak dan lansia.

"Gejala yang ditimbulkan HMPV mencakup batuk, demam, hidung tersumbat, dan sesak napas. Pada kasus yang lebih parah, infeksi dapat berkembang menjadi bronkitis atau pneumonia," ujarnya, Sabtu (11/01/2025).

Baca Juga: Dinkes Kota Bogor Catat ada Peningkatan Kasus HIV/AIDS, Ini Langkah Pencegahannya

Ia menjelaskan, HMPV merupakan virus RNA yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan. Virus ini pertama kali diidentifikasi pada tahun 2001 di Belanda. Menurut Menteri Kesehatan, HMPV berbeda dengan COVID-19 karena merupakan virus lama yang sifatnya mirip flu, di mana imunitas manusia sudah mengenal dan mampu meresponsnya dengan baik.

"Kami juga terus mengedukasi masyarakat melalui media sosial dan fasilitas kesehatan terkait cara pencegahan HMPV, seperti menjaga pola hidup bersih dan sehat, mencuci tangan, menggunakan masker saat sakit, dan segera memeriksakan diri jika mengalami gejala," tambahnya.

Imbauan kepada Masyarakat, Masyarakat diminta untuk tidak panik dan tetap waspada. "Jaga kebersihan diri, konsumsi makanan bergizi, dan istirahat yang cukup. Pencegahan dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) adalah kunci utama," ujar dr. Sri mengakhiri keterangannya.  

Baca Juga: Dinkes Kabupaten Bogor Umumkan Hasil Suspek Monkeyfox Terakhir Asal Cibungbulang

Pantauan dan Langkah Kewaspadaan Dinkes Kota Bogor terus memantau kasus Influenza Like Illness (ILI) dan Pneumonia melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR).

Pada tahun 2024, tren kasus ILI di Kota Bogor menunjukkan fluktuasi dengan puncaknya terjadi pada Maret, sementara kasus Pneumonia stagnan dengan puncak pada Januari. Meski begitu, hingga saat ini belum ada laporan terkait HMPV di Bogor.

Sebagai langkah kewaspadaan dini, Dinkes melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Dinkes Jawa Barat untuk memantau perkembangan HMPV.

Selain itu, pihaknya menginstruksikan rumah sakit dan puskesmas agar segera melaporkan klaster penyakit infeksi pernapasan melalui SKDR jika ditemukan.

Kegiatan ini merupakan bentuk bakti sosial yang bertujuan untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan rumah ibadah.

Program tersebut melibatkan aksi bersih-bersih di area masjid, termasuk pembersihan toilet, tempat wudhu, lantai masjid, teras, hingga proses vakum karpet masjid.

H. Sukri, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al Ahzim, mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya atas inisiatif ini.

“Alhamdulillah, dengan adanya kunjungan dari KEK MNC Lido City ke rumah ibadah, khususnya melaksanakan bakti sosial bersih-bersih masjid, semoga dapat mendatangkan keberkahan untuk perusahaan,” ujar H. Sukri.

Ia juga menambahkan bahwa bantuan ini sangat membantu, mengingat keterbatasan tenaga kerja di masjid. Berkat kegiatan ini, lingkungan masjid menjadi lebih bersih, termasuk area yang sebelumnya jarang terjangkau.

Baca Juga : Popsivo Polwan Kandaskan Yogya Falcons  3-0 di PLN Mobile Proliga 2025

Program Peduli Masjid ini rencananya akan dilakukan secara rutin setiap seminggu sekali, dengan target delapan masjid di sekitar KEK MNC Lido City. Program ini diharapkan rampung sebelum memasuki bulan Ramadan, sehingga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat sekitar.

KEK MNC Lido City merupakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata dengan pengembangan kawasan hunian, komersial, destinasi wisata, dan resor terintegrasi seluas 1000 hektar lebih di Lido, Bogor, Jawa Barat.

Saat ini, di dalam KEK MNC Lido City sudah beroperasi Lido Lake Resort, Trump International Golf Club Lido, Lido Adventure Park, Movieland dan Lido Music and Arts Center. Pada semester pertama 2025 nanti, Hyatt Regency Resort akan melengkapi fasilitas yang akan memanjakan para tamu yang berkunjung ke KEK MNC Lido City.

“Berdasarkan pengakuan para pelaku, mereka baru pertama kali menjalankan aksi ini, dan sabu-sabu tersebut rencananya akan diedarkan di wilayah Jabodetabek,” ungkap Waka Polres Bogor. Kompol Adhimas Sriyono Putra, Jumat (10/01/2025).

“Mereka menggunakan metode ‘sistem tempel’, di mana narkotika disimpan di suatu lokasi, kemudian petunjuk berupa gambar atau peta diberikan kepada pembeli untuk mengambil barang di tempat yang telah ditentukan,”ujarnya.

Baca Juga : Polisi Ungkap Kasus Peredaran Sabu Seberat 6,9 Kilogram di Bogor

Total barang bukti sabu seberat 6,9 kilogram yang diamankan dalam pengungkapan ini diperkirakan bernilai Rp7 miliar. “Dari hasil kalkulasi, nilai keseluruhan barang bukti yang kami amankan mencapai Rp7 miliar,” jelasnya. 

Waka Polres Bogor menyatakan akan terus melakukan pengembangan terhadap kasus ini. “Kami akan mengejar semua pihak yang terlibat dalam sindikat peredaran narkoba ini, termasuk buronan berinisial G yang diduga sebagai otak dari operasi ini,” tegas Waka Polres Bogor. 

Kasus ini menjadi perhatian khusus pihak kepolisian untuk menekan peredaran narkotika di wilayah Jabodetabek. Semua barang bukti telah diamankan untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

(Levinda Melati)

Waka Polres Bogor Kompol Adhimas Sriyono Putra menjelaskan, kasus ini terungkap berkat laporan masyarakat mengenai dugaan peredaran narkoba di wilayah Babakan Madang. "Kami mendapatkan informasi adanya pengiriman narkotika jenis sabu di daerah Babakan Madang. Setelah dilakukan penyelidikan, kami berhasil menangkap dua pelaku," ujarnya, Jumat (10/01/2025).

Penangkapan pertama dilakukan di rumah kontrakan milik CMP di Jalan Haji Muhari, Kampung Sawah, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, sekitar pukul 15.00 WIB. Dari lokasi tersebut, polisi menemukan barang bukti berupa sabu seberat 6,9 kilogram.

Baca Juga : Reses di Wilayah Kabupaten Bogor, Ravindra Airlangga Fokus Peningkatan Gizi, Kesehatan dan Jaminan Sosial

Pengembangan kasus berlanjut ke lokasi kedua, yaitu rumah kontrakan RS yang juga berlokasi di Kampung Sawah, Cilodong, pada pukul 17.00 WIB. Polisi mengamankan barang bukti tambahan berupa 6,04 gram sabu, timbangan elektrik, serta telepon genggam yang diduga digunakan untuk aktivitas peredaran narkoba.

Kedua pelaku diketahui menerima instruksi dari seorang buronan berinisial G. "Pelaku RS mengambil narkotika atas perintah DPO berinisial G, kemudian menyerahkannya kepada CMP di rumah kontrakannya untuk diedarkan kembali," ungkap Dhimas.

Saat ini, Polres Bogor terus melakukan pengembangan untuk mengejar G yang diduga sebagai dalang utama dalam jaringan ini. "Kami akan terus mengejar dan mengungkap jaringan ini hingga tuntas," tegasnya.

Barang bukti berupa sabu, timbangan elektrik, dan telepon genggam telah diamankan untuk proses hukum lebih lanjut. Kedua pelaku dijerat dengan Pasal 114 Ayat (2) atau pasal 112 Ayat (2)UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana hukuman mati atau paling singkat 6 tahun penjara. 

(Levinda Melati)

Naufal Isnaeni, S.Si, MT. Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, menjelaskan bahwa salah satu prioritas utama adalah melanjutkan penjajakan pengoperasian Bus Kita dengan sistem buy the services bersama pemerintah pusat. Selain itu, pemerintah pusat juga akan menyalurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik, serta Dana Bagi Hasil (DBH) untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan noninfrastruktur.

"Kami juga terus memperkuat kolaborasi dengan pihak swasta melalui program filantropi untuk mendanai proyek-proyek pengentasan kemiskinan ekstrem yang dimulai di Kelurahan Mulyaharja pada akhir 2024," ujar Naufal pada wawancara Kamis, (10/01/2025) Ia menambahkan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan, seperti PT Astra Daihatsu, akan mendukung pengembangan Kampung Berseri Astra di Katulampa.

Pemerintah Kota Bogor juga menetapkan empat program prioritas utama dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025, yaitu:

Baca Juga : 3.233 Warga Sudah Lakukan Perekaman Namun Stok KTP Elektronik Masih Terbatas, Disdukcapil Lakukan Ini

1. Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

2. Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi.

3. Pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

4. Penguatan tata kelola pelayanan publik.

Selain itu, program pemberdayaan masyarakat juga menjadi fokus utama, seperti padat karya, pembinaan UMKM, pengembangan kampung wisata, serta urban farming atau program Bogor Berkebun. “Melalui program ini, kami ingin memberdayakan masyarakat sekaligus mendorong kemandirian ekonomi,” tambahnya.

Pemerintah juga berkomitmen untuk memastikan pembangunan memberikan dampak positif langsung kepada masyarakat melalui mekanisme monitoring dan evaluasi yang melibatkan perangkat daerah dan aparatur wilayah.

Adapun tantangan utama dalam pelaksanaan RKPD 2025 meliputi pembebasan lahan, perubahan budaya masyarakat untuk mengatasi kemiskinan, kedisiplinan dalam pengelolaan sampah, serta penegakan hukum terhadap okupansi ruang publik seperti oleh pedagang kaki lima. "Kami mengutamakan pendekatan dialogis dalam pengadaan lahan agar masyarakat dapat mendukung program pemerintah," katanya.

Pendanaan program ini akan diupayakan melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), CSR, serta dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi.

(Levinda Melati)

"Selain curam, licin, dan memiliki banyak belokan tajam, pengendara roda dua di jalur Puncak harus ekstra hati-hati," jelas Iptu Pempem pada wartawan Kamis (9/1/2025).

Baca Juga : Tanggapi Soal HMPV di Indonesia, Menkes Sebut HMPV Beda dengan Covid-19 dan Tidak Membahayakan

Menurutnya, lokasi Riung Gunung sering menjadi titik kecelakaan akibat tikungan tajam yang menyebabkan banyak pengendara roda dua terpeleset.

"Saat musim hujan, banyak kecelakaan terjadi di dua titik, yaitu Riung Gunung dan Gunung Mas," tambahnya.

Sedangkan turunan tajam yang berlokasi diselarong yang dulu dikenal sering terjadinya kecelakaan sekarang sudah berkurang sebab adanya jalur penyelamat.

Unit Laka Lantas Gakkum Ciawi juga mengimbau pengendara yang melintasi Puncak untuk mengurangi kecepatan dan menghindari pengereman mendadak.

"Pengunjung yang hendak berwisata ke Puncak diharapkan melakukan pengecekan mesin dan ban kendaraan serta memastikan rem berfungsi dengan baik," ujar Iptu Pempem.

Handy Purnama

Kasi Trantib Kecamatan Megamendung, Momo, membenarkan peristiwa tersebut, di mana tembok yang roboh menimpa tiang komunikasi sehingga menutupi badan Jalan.

"Kejadian itu terjadi pada Rabu malam, 8 Januari 2025, sekitar pukul 23.30 WIB," ujar Momo.

Ia membeberkan, bahwa tembok tersebut roboh akibat hujan deras yang berlangsung dari malam hingga pagi, ditambah kondisi tembok yang sudah rapuh karena dimakan usia.

Baca Juga : 2 Program Ini jadi Keyakinan Luhut Target Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 8 Persen Dapat Tercapai

"Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut," ungkap Momo kepada wartawan, Kamis, 9 Januari 2025.

Babinmas, Babinsa, Kasi Trantib, serta warga setempat bergotong-royong membersihkan puing-puing tembok yang menutupi jalan alternatif menuju Puncak.

"Setelah kejadian ini, kami langsung melakukan penanggulangan agar jalan alternatif Puncak bisa kembali normal," tandas Momo.

Handy Punama

"Ya, ini kan baru beberapa hari dimulai. Saya kira pasti ada beberapa hal yang perlu dievaluasi secara terus-menerus, kemudian dilakukan revisi dan perbaikan sehingga program ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Namun, sejauh ini, pelaksanaan sudah cukup lancar," ujar Eddy Suparno, Wakil Ketua MPR RI.

Ia juga menjelaskan bahwa program ini telah melalui tahap uji coba selama hampir dua bulan sebelum pelaksanaan resmi, sehingga sistem yang ada dinilai cukup matang. "Karena sudah ada pelatihan dan uji coba sebelumnya, kita bisa melihat bahwa pelaksanaan program ini sudah berjalan cukup baik. Tapi tentu ke depannya perlu ada peningkatan kualitas, jangan sampai kita malah melihat penurunan, baik dalam aspek kebersihan maupun operasional lainnya," tambahnya.

Baca Juga : KPU Kota Bogor Tetapkan Dedie A Rachim dan Jenal Mutaqin Sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih  

Menurutnya, menjaga kualitas program dalam jangka panjang adalah tantangan tersendiri. "Yang paling penting adalah mencapai tingkat operasional yang optimal dan menjaga kualitasnya tetap baik. Mempertahankan kualitas itu tidak mudah, dan saya menghimbau semua pihak yang terlibat untuk tetap semangat dalam menjaga standar tinggi untuk asupan gizi anak-anak kita," tegasnya.

Ia berharap program makan bergizi gratis ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi anak-anak, tetapi juga menjadi contoh pelaksanaan program sosial yang efektif dan berkelanjutan di berbagai daerah.

(Levinda Melati)

General Manager PLN Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Tengah, Tejo Wihardiyono mengatakan, langkah ini merupakan dukungan PLN di sisi transmisi dalam pemanfaatan energi panas bumi sebagai sumber energi bersih guna mendukung program Net Zero Emission yang ditargetkan pemerintah pada 2060 mendatang.

“Tim PLN melalui UPT Bogor berhasil berhasil menyelesaikan project normalisasi dan energize bay AEA07 di GIS 150 kV Salak Lama. Bay AEA07 ini merupakan titik koneksi yang menghubungkan antara sumber energi baru terbarukan PLTP Salak Binary dengan daya 15 Mega Watt terhadap sistem gridcode Jawa Bali. Tentunya langkah ini sejalan dengan komitmen PLN dalam mendukung pemerintah melalui program Net Zero Emission pada 2060 mendatang,” terang Tejo Wihardiyono.

Baca Juga : Awali 2025 DWP Kabupaten Bogor Gaspol Rapat Kerja, Fokus Matangkan Program Baru

Lebih lanjut, Tejo menjelaskan, Energize Renewable Energy PLTP Salak Binary ditargetkan selesai pada tahun 2024. Dalam pembahasan yang telah berlangsung pada bulan September 2024 lalu, diperoleh kesepakatan bahwa kompartmen eksisting bay AEA07 di GIS 150 kV Salak Lama dinyatakan workable untuk digunakan sebagai titik koneksi masuknya PLTP Salak Binary 15 MW. Sehingga kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan side agreement dan tripartite agreement dalam rangka pengoperasian lebih awal PLTP Salak binary. 

PLN UIT JBT - UPT Bogor merespon cepat dengan terus melakukan pengawalan dan pendampingan seluruh rangkaian pekerjaan normalisasi kompartmen bay AEA07 di GIS Salak Lama, hingga berhasil melakukan energize pertama kali. Pekerjaan ini turut melibatkan para engineer muda PLN ULTG Sukabumi, dan mitra kerja terkait.

“Pasca energize pertama, kami terus melakukan pemantauan dan inspeksi paska energize selama beberapa hari, hingga pada 27 Desember lalu, PLTP Salak Binary berhasil sinkron pertama kali kali terhadap gridcode dengan daya 0,6 MW dan berangsur menaikkan daya hingga 10 MW pada 30 Desember 2024,” terang Manager UPT Bogor, Harry Gumilang.

Keberhasilan ini menjadi buah sinergi dan kolaborasi yang apik antara tim PLN UPT Bogor, UP2B Jakarta Banten, PT Star Energy Geothermal Salak dan mitra kerja. Tentunya keberhasilan ini juga akan mendukung peningkatan keandalan sistem kelistrikan serta meningkatkan fleksibilitas sistem kelistrikan khususnya di wilayah Bogor, Sukabumi, dan sekitarnya.

Boboy mengatakan bahwa wacana ini cukup bagus, namun perlu dipertimbangkan penentuan lokasi terminalnya. 

"Rencana Bus Rute Cibinong - Puncak ini sangat baik untuk mendukung penumpang wisata roda 2 atau lainya  yang akan berkunjung. Dengan adanya Bus itu pengendara berpenumpang tetap nyaman meski hujan karena tidak perlu kehujanan," ujar Boboy. 

Menurutnya, kemacetan di kawasan Puncak adalah hal yang lumrah karena wilayah tersebut merupakan destinasi wisata. Tingginya volume kendaraan di jalur Ciawi, Megamendung, hingga Cisarua membuat keberadaan bus menjadi solusi alternatif. 

Baca Juga : Cabai Makin Pedas di Kabupaten Bogor, Harganya Naik hingga 50 Persen di Pasar Leuwiliang

"Adanya Bus Rute Cibinong - Puncak akan menarik minat pengunjung untuk memilih menggunakan Bus," papar Boboy. 

Boboy juga menyebut bahwa kemacetan di jalur provinsi ini sudah menjadi hal biasa akibat banyaknya wisatawan yang berkunjung. Ia yakin pemerintah memiliki pertimbangan matang dalam mengkaji rencana ini. 

"Tentunya pemerintah lebih paham dalam pengkajian terkait Bus Kita yang direncanakan untuk rute Cibinong - Puncak," jelasnya pada Rabu (8/1/2025). 

Sebelumnya, Wakil Menteri Perhubungan RI, Suntana, menyatakan bahwa pengadaan Bus Rute Cibinong - Puncak akan direalisasikan pada awal 2025. 

Pengadaan bus ini mendapat dukungan dari Pemkab Bogor untuk mempermudah masyarakat yang ingin berwisata ke Puncak tanpa menggunakan kendaraan roda dua. Mohon doa restunya, paling lambat Februari 2025 sudah mulai beroperasi. 

"Ada 15-20 bus yang disediakan, disubsidi pemerintah, sehingga masyarakat hanya perlu parkir kendaraannya di Karadenan atau lokasi lain, lalu naik bus dengan biaya sangat murah," tandas Suntana. 

Handy Purnama

Setelah mendengarkan penjelasan dan pemaparan dari Dishub Kota Bogor, Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Abdul Kadir Hasbi Alatas menyimpulkan bahwa dimasa transisi ini perlu adanya kolaborasi dari semua pihak demi menjaga pelayanan transportasi bagi masyarakat, terutama bagi para pelajar yang selama ini menjadi pelanggan Biskita.

Hasbi menyampaikan bahwa langkah pemkot yang saat menyediakan enam unit bus akan ditambah dengan empat unit bus dewan.

"Insyaallah kami dari DPRD akan mendorong penggunaan bus DPRD setelah menyelesaikan masalah administrasi," kata Hasbi.

Baca Juga : Petinggi Bank Milik BUMD di Jabar, Diduga Lakukan KDRT Mantan Istrinya Hingga Lebam

Koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor, Wamendagri Bima Arya dan Wali Kota Bogor terpilih Dedie A. Rachim pun menghasilkan keputusan bahwa subsidi dari pemerintah pusat akan kembali turun untuk Biskita Trans Pakuan.

Selain itu, Hasbi juga menyampaikan bahwa DPRD akan melakukan kordinasi langsung dengan BPTJ dalam waktu dekat ini. Hal tersebut guna memastikan rencana transportasi di Kota Bogor dan pengembangan Biskita Trans Pakuan.

"Intinya kami dari DPRD mendukung penuh pelayanan Biskita dan akan mendukung Pemkot Bogor untuk bisa melewati masa transisi ini," jelas Hasbi.

Terpisah, Kadishub Kota Bogor, Marse Hendra Saputra, menyampaikan hasil rapat kerja ini akan terus mengaspal atas dukungan dari DPRD Kota Bogor.

Kemudian Marse juga menyampaikan skema lanjutan Biskita di 2026 akan segera digodog oleh Pemkot Bogor dan DPRD Kota Bogor setelah mendapat kepastian subsidi dari pemerintah pusat dilanjutkan di 2025 ini.

"Tadi dukungan dari DPRD untuk kami di Dishub akan disuport, mulai dari anggaran, kajian, prosedur sampai 2026 dimungkinkan dianggarkan dari APBD secara bertahap," pungkasnya.

Kasus tersebut sudah dilaporkan ke pihak Polrestabes Bandung dengan laporan polisi LP/B/338/III/SPKT/Polrestabes Bandung/Polda Jabar sejak 28 Maret 2023 lalu.

Aksi kekerasan ini berawal ketika RS yang saat itu masih menjadi istri terlapor pada Maret 2023 lalu, mencurigai sang suami melalukan hubungan dengan perempuan lain hingga terjadi cekcok di rumahnya, tak lama FPN kabur dari rumah meninggalkan sang istri yang baru saja selesai operasi karena sakit.

Kemudian RPN memilih tinggal di sebuah kosan wilayah Jalan Asia Afrika Bandung sehingga sang istri mencarinya hingga terjadilah keributan yang membuat RS mengalami luka luka dan lebam.

Baca Juga : Hari Ketiga Program MBG, Siswa SDN 272 Sukasari Kota Bandung ada yang Tidak Suka Nasi

"Awalnya berantem dirumah dipecut memakai sabuk lalu FPN ngekost di belakang Savoy Homan. Nah Lalu dicari sama istrinya kemana. Setelah diketahui tempatnya disamperin oleh istrinya karena mau ajak ngobrol baik baik, tetapi FPN menghindar selalu tidak mau dan disitulah mereka berseteru hingga menyebabkan luka-luka dibadan RS dengan kejadian KDRT yang kesekian kali" ujar Kuasa Hukum RS, Herlin Nurdiani saat ditemui di Mako Polrestabes Bandung, Rabu (8/1/2025).

 
Dari keterangan RS menurut Herlin, FPN melakukan kekerasan dengan cara menarik dan membentur-benturkan sang istri pada teralis besi hingga menimbulkan luka dibagian tangan.

"Jadi dipintu kos kosannya itu ada teralis besi tangan istrinya ini dibentur-benturkan hingga luka lebam. Dia disakitin terus supaya tidak mencarinya lagi," katanya.

Tak hanya sampai disitu, RS kemudian mengalami kekerasan kembali dengan mengejar suaminya itu namun tetap menolak untuk diajak mengobrol.

"Setelah cekcok FPN pergi jalan kaki untuk kabur lagi ke jalan raya di Asia Afrika lalu dikejar oleh istrinya tapi malah melakukan kekerasan lagi yaitu dilempar badannya sehingga ada luka-luka di kaki karena itu RS sampai terjatuh di trotoar jalan,"ujar dia.

Setelah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh sang suaminya itu kata Herlin, RS mengalami luka lebam dibagian kaki dan tangan hingga sempat dilarikan ke Instalasi Gawat Darurat di salah satu Rumah Sakit di Kota Bandung.

"Sempat dirawat karena memar-memar makan obat pereda sakit dan itu sempat ke IGD dan akhirnya dirujuk di RS Bungsu lalu divisum dan memang mengalami luka lebam yang cukup banyak,"ungkapnya.

Herlin Nurdiani menyampaikan dari informasi ia dapatkan FPN masih bekerja sebagai salah satu petinggi di kantor Pusat Bank  yang terletak di Kota Bandung.

Ia menegaskan pelaporan sudah dilakukan sejak Maret 2023 lalu itu, berharap untuk segera dilakukan gelar perkara dan penetapan tersangka oleh pihak kepolisian Polrestabes Bandung.

"Bukti visum dan saksi-saksi sudah dipenuhi datang ke Polrestabes Bandung. Maka kami sangat menunggu kepada pihak kepolisian untuk secepatnya gelar perkara dan penetapan tersangka dalam kasus kdrt yang melibatkan pejabat bank Jabar ini,"tegasnya.

“Manajemen kafe sebenarnya telah berkomunikasi dengan warga dan menawarkan solusi berupa penurunan volume. Namun, kami menilai solusi tersebut belum cukup. Kami mendesak penggunaan peredam suara berstandar agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara permanen,” tegas Heri.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi III juga menyoroti kemacetan akibat parkir sembarangan yang semakin memperparah kondisi lalu lintas di Bajawa. Heri menekankan pentingnya pengelolaan retribusi parkir yang sesuai dengan aturan.

“Parkir yang ramai seharusnya menjadi sumber pendapatan bagi kas pemerintah Kota Bogor. Namun, jika ada kebocoran retribusi yang masuk ke kantong oknum, masyarakatlah yang dirugikan—kemacetan meningkat, tetapi pendapatan daerah tidak bertambah,” jelasnya.

Baca Juga : Jonatan Christie Harus Mengubur Asa di Tangan Pelatih Baru Mulyo Handoyo

Komisi III berencana menyelidiki lebih jauh terkait jumlah retribusi parkir yang masuk ke Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan membandingkannya dengan tingkat kemacetan yang terjadi setiap hari di kawasan tersebut.

“Kami juga memeriksa perizinan yang dimiliki kafe Bajawa untuk memastikan mereka menjalankan usaha secara legal dan nyaman, baik bagi warga sekitar maupun pemerintah melalui kontribusi pajak,” pungkas Heri.

Dengan langkah ini, DPRD Kota Bogor berharap dapat menciptakan keseimbangan antara kenyamanan masyarakat, investasi yang sehat, dan pemasukan yang optimal untuk pembangunan kota.

Sementara itu, Atty Somadikarya anggota DPRD Kota Bogor menegaskan, jikalau kebisingan pelanggaran yang terlalu ekstrem, mungkin saja Komisi III akan merekomendasi mencabut izin.

(Febrian Batara Aditya Rahman)

Terkait adanya laporan bahwa salah satu anggotanya bernama Ramli Abu Bakar (60) telah menjadi korban peristiwa penembakan oleh oknum TNI AL di lokasi rest area tol Tangerang-Merak Km.45, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025.

Korban yang diketahui sebagai bendahara TIM cabang Tangerang tersebut kini mendapatkan perawatan secara intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta Pusat.

Baca Juga: Rekonstruksi Kasus Penembakan Bos Rental Mobil di Rest Area KM 45 Tol Tangerang-Merak, Tiga Tersangka Jalani 36 Reka Adegan

Tim dari Bidang Pelayanan dan Bidang Kepesertaan Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kebayoran Baru melakukan pertemuan kembali dengan pihak PPTIM dan perwakilan TIM dari cabang Tangerang terkait proses pelayanan dan perawatan Ramli di RSCM Jakarta, Senin (6/1/2025).

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Kebayoran Baru Husaini ketika dikonfirmasi oleh awak media mengatakan, pihaknya (BPJS Ketenagakerjaan) turut berduka atas penembakan yang menimpa dua warga Aceh di rest area Tol Tangerang-Merak, yang mana salah satu korbannya bernama Ramli Abu Bakar merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan Kebayoran Baru. Ramli mengalami kondisi kritis dengan luka tembak di punggung kanan tembus tangan kiri.

"Kami mewakili pihak BPJS Ketenagakerjaan, mendoakan bagi saudara Ramli segera pulih dan bisa beraktifitas kembali, dan turut berduka cita yang sebesar-besarnya atas satu korban lainnya yang telah meninggal dunia, "ucapnya.

Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Kanwil DKI Jakarta Optimis Membukukan Kinerja Positif  di Tahun 2024

Husaini menjelaskan, pihaknya akan menanggung semua biaya pengobatan dan perawatan selama di rumah sakit hingga sembuh total sesuai dengan indikasi medis. Ramli terdaftar sebagai peserta BPU (Bukan Penerima Upah) di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jakarta Kebayoran Baru sejak Bulan September 2024 dengan 2 (dua) program perlindungan yakni program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan program Jaminan Kematian (JKM) dengan iuran perbulan sebesar Rp16.800.

Dengan perlindungan program JKK tersebut, Ramli berhak mendapatkan manfaat berupa perawatan hingga sembuh total sesuai indikasi medis di Rumah Sakit Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) yang kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Dalam hal ini mendapatkan perawatan di RSCM Jakarta.

Husaini mengingatkan agar kejadian musibah ini, menjadi pembelajaran kepada kita semua akan pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Menurutnya, yang namanya risiko bisa terjadi kapan saja dan dimana saja.

Baca Juga: Sosialisasi Perluasan Kepesertaan Bukan Penerima Upah BPJS Ketenagakerjaan pada Pedagang Plaza Parahyangan

"Sebab itu Negara hadir melalui BPJS Ketenagakerjaan sebagai instrument penyelenggara jaminan sosial untuk mengurangi dampak dari risiko sosial tersebut, "pungkasnya.

Staf sekretariat PPTIM Azis Mahdani turut memberikan keterangan, menurutnya Ramli saat ini masih menjalani perawatan di RSCM Jakarta Pusat dan mengenai biaya perawatannya sepenuhnya akan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Pihaknya terus memantau kondisi kesehatan Ramli dan melakukan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan Kebayoran Baru terkait proses pelayanan kecelakaan kerja yang dialami oleh Ramli.

Sementara itu ketua TIM cabang Tangerang Usman mengucapkan terima kasih kepada Ketum PPTIM Muslim Armas, pihak sekretariat PPTIM dan pihak BPJS Ketenagakerjaan yang telah membantu proses pelayanan pengobatan di rumah sakit. "Alhamdulillah operasi pengangkatan peluru dari tubuh Ramli juga sudah selesai dilakukan oleh tim dokter RSCM, mari kita doakan semoga cepat proses penyembuhannya, "ucapnya.

Sebagaimana diketahui, PPTIM sudah menjalin kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Kebayoran Baru untuk memberikan perlindungan sosial kepada pekerja sektor formal maupun informal dalam keluarga besar Taman Iskandar Muda, induk organisasi paguyuban masyarakat Aceh yang berbasis di Jabodetabek.

*BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Kebayoran Baru*

Rektor IPB Prof Arif Satria menyatakan bahwa kolaborasi ini mencakup pelatihan, pendampingan, dan edukasi bagi peternak sapi perah, khususnya peternak menengah. "Rata-rata produksi susu sapi perah di Indonesia hanya 12,5 liter per ekor per hari. Dengan pendampingan yang intensif, kami berharap bisa meningkatkannya menjadi 15 hingga 20 liter per hari," ujar Arif.  

Mayoritas sapi perah di Indonesia dikelola oleh peternak rakyat dengan kepemilikan 2 hingga 5 ekor sapi. Tantangan terbesar adalah usia peternak yang rata-rata mencapai 56 tahun tanpa latar belakang pendidikan di bidang peternakan. "Banyak dari mereka hanya melanjutkan usaha keluarga tanpa pemahaman mendalam tentang teknik peningkatan produktivitas sapi perah," tambah Arif.  

Baca Juga : Akhir 2025 Jakarta Bakal Miliki 3 JPO Unik, Tak Hanya Fungsional Tapi Juga Cerminkan Identitas Lokal

Tim Pakar Bidang Susu Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Susu, Prof. Epi Taufik mengatakan, bahwa pendampingan teknis yang sistematis sangat dibutuhkan untuk mendukung modernisasi produksi susu. "Kebutuhan pelatihan dan teknologi berbasis data menjadi krusial dalam pengelolaan peternakan sapi perah yang lebih efisien," katanya.  

Ferry Kusmawan Ketua Asosiasi Peternak dan Penggemuk Sapi Indonesia Jawa Barat menyambut baik program ini. "Kami memerlukan pembaruan keterampilan dan pengetahuan. Kerja sama dengan AS akan memberikan motivasi dan sumber daya baru bagi peternak seperti saya untuk meningkatkan produksi," ujarnya.

Langkah IPB ini mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, di mana susu menjadi salah satu komponen penting. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan impor susu.  

(Febrian Batara Aditya Rahman)

Menurutnya hal tersebut sangat memalukan dan dapat mencoreng citra Kota Bandung dimata wisatawan, baik lokal maupun  mancanegara. 

“Cukup mengecewakan itu yang pelecehan turis Singapura itu Itu sangat memalukan sekali ya, “ katanya saat ditemui di kantor DPRD Jabar, Senin, (06/01/2025).

Lebih lanjut dirinya menyebut, memberikan apresiasi kepada korban, yang meminta pelaku untuk meminta maaf kepada masyarakat kota Bandung, atas perbuatannya tersebut. 

Baca Juga : Menpora Dito Kawal Program Makan Bergizi Gratis di Sekolah

Sehingga hal yang dilakukan oleh korban atau turis tersebut patut untuk di apresiasi terhadap sikapnya. 

“Saya baca bahwa ada syarat dari turis Singapura itu ke pelaku untuk minta maaf ke warga Bandung itu saya rasa  cukup baik,” bebernya. 

Tak hanya itu, dirinya menyebut pihaknya akan segera menggelar rapat bersama dengan para Fokopinda. Agar saat memasuki musim lagi, tidak terjadi hal-hal yang diinginkan.

“Saya mau rapatin, nanti ada lagi long weekend
Akhir Januari Kami inginnya Pungli-pungli dan Pelecehan -pelecehan itu sudah Tidak ada,” ucapnya 

Sementara itu kasus dugaa  pelecehan terhadap turis Asing sudah dihentikan, Bahkan ketiga pelaku yang masih dibawah umur telah dibebaskan dan dikembalikan ke orang tuanya.

Kapolrestebes Bandung, Kombes Pol Budi Sartono mengatakan alasan penghentian kasus dugaan pelecehan itu atas permintaan korban. Permintaan ini disampaikan korban setelah mendapatkan email dari polisi tentang penangkapan tiga remaja itu.

“Kami mengirimkan email kepada korban dan alhamdulillah dijawab. Korban menyerahkan seluruhnya kepada kepolisian dan bersedia menyelesaikan kasus ini asalkan pelaku meminta maaf,"katanya.

"Keberhasilan Biskita ini adalah yang tertinggi di Indonesia. Karena itu, ketika layanan ini berhenti, tentu warga bingung. Saya menerima banyak pertanyaan dari warga melalui WhatsApp, DM, atau bertemu langsung," ujar Bima Arya.

Ia juga mengungkapkan bahwa Biskita membutuhkan subsidi sekitar Rp50 miliar per tahun yang saat ini masih harus ditanggung oleh pemerintah pusat. "Subsidi ini diperlukan, dan kalaupun berkurang, harus dilakukan secara bertahap. APBD daerah belum memungkinkan untuk sepenuhnya menopang operasional Biskita," tambahnya.

Bima Arya menyebutkan bahwa koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan untuk memastikan keberlanjutan layanan ini. Ia mengapresiasi langkah Walikota Bogor terpilih, Kang Dedi, yang telah langsung bertemu dengan Menteri Perhubungan dan mencapai kesepakatan untuk melanjutkan layanan Biskita.

Baca Juga : Pemerintah Kota Bogor Siapkan Langkah Darurat untuk Atasi Kendala Operasional Bus Trans Pakuan

"Saya juga sudah berbicara dengan Wakil Menteri Perhubungan, Pak Suntana, yang memastikan bahwa layanan ini akan dilanjutkan. Namun, karena sempat ada keputusan untuk menghentikan subsidi, perlu dilakukan penyesuaian anggaran terlebih dahulu," jelasnya.

Ia berharap proses pergeseran anggaran oleh Kementerian Perhubungan dapat dipercepat agar layanan Biskita segera kembali beroperasi. Sementara itu, Pemerintah Kota Bogor diharapkan menyediakan alternatif transportasi untuk warga selama masa penyesuaian.

Lebih lanjut, Bima Arya menyampaikan bahwa permasalahan subsidi tidak hanya terjadi di Bogor, tetapi juga di kota lain seperti Makassar dan Bali. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri akan mengundang kepala daerah dari kota-kota yang memiliki layanan Biskita, bersama Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan, guna mendiskusikan solusi keberlanjutan program ini.

"Kita ingin mendengar persoalannya, terutama terkait perencanaan anggaran, sehingga praktik baik seperti Biskita dapat terus berlanjut," tutup Bima Arya.

Dengan koordinasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan layanan Biskita dapat kembali hadir sebagai solusi transportasi yang aman dan nyaman bagi masyarakat Bogor.

“Kita sudah melakukan berbagai upaya, termasuk koordinasi dengan BPTJ dan penganggaran melalui DPRD. Namun, proses pengalihan tugas dari BPTJ ke Dirjen Perhubungan Darat memerlukan masa transisi yang menyebabkan penghentian operasional sementara,” ujar PJ Wali Kota.

Kerjasama antara BPTJ dan pihak ketiga yang sebelumnya bertanggung jawab mengoperasikan Bus Trans Pakuan telah berakhir, sehingga penggunaan armada tidak dapat dilanjutkan tanpa perjanjian baru. Pemerintah Kota Bogor sedang menunggu keputusan anggaran dari pemerintah pusat untuk perpanjangan kontrak tersebut. 

Baca Juga : Tidak Penuhi Panggilan KPK, Pemeriksaan Hasto Kristiyanto Dijadwal Ulang, Sampaikan Ketidakhadiran Lewat Surat

Selama masa transisi, layanan bus akan menggunakan langkah kontingensi yang mungkin kurang optimal. "Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan masyarakat, karena dalam situasi darurat seperti ini, operasional pasti berbeda dari kondisi normal," katanya.

Pemerintah Kota Bogor juga berkoordinasi dengan DPRD yang telah menyiapkan empat bus untuk membantu mengatasi keterbatasan armada. Selain itu, PJ Wali Kota menegaskan pihaknya terus berupaya mempercepat proses bersama Kementerian Perhubungan.

“Semua opsi darurat akan kami tempuh, termasuk meminta dukungan tambahan bus dari DPRD. Kami berharap proses transisi tidak memakan waktu lama, maksimal satu bulan,” tambahnya.

Sejumlah penumpang mengeluhkan waktu tunggu yang lebih lama dan keterlambatan kedatangan bus. Pemerintah menyadari ketidaknyamanan ini dan berjanji akan terus memantau situasi di lapangan agar layanan dapat segera normal kembali.

“Ini hari bersejarah untuk Indonesia. Menjemput masa depan Indonesia melalui perbaikan gizi dan peningkatan kesehatan anak-anak resmi dimulai. Kementerian Dalam Negeri memastikan koordinasi antara pemerintah daerah dan Badan Gizi Nasional berjalan optimal,” ujar Bima.

Bima Arya menekankan pentingnya kesiapan teknis, termasuk penyajian makanan bergizi yang ramah anak. Ia mencontohkan temuan pagi ini di mana anak-anak taman kanak-kanak kesulitan memotong ayam. “Ke depan, sajian daging akan diiris agar lebih mudah dikonsumsi,” jelasnya.

Baca Juga : 39 Sekolah di Kabupaten Bogor Laksanakan Program Makan Bergizi Gratis, Berikut Ini Jumlah Siswa yang Dilayani

Selain perbaikan gizi, Bima menyebut program ini juga membangun solidaritas dan karakter anak melalui kegiatan makan bersama. “Setiap hari, anak-anak akan belajar saling memberi perhatian dan bekerja sama,” tambahnya.

Lebih jauh, program ini diharapkan membawa dampak ekonomi positif dengan melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal sebagai penyedia makanan. “Kolaborasi ini akan menggerakkan perekonomian daerah,” pungkas Bima.

D (25), satu dari tiga tersangka, terlibat dalam pengeroyokan yang terjadi di Tanjakan Cihanjawar, Desa Sukagalih, Megamendung, pada Minggu 22 Desember 2024 sementara dua tersangka lainnya, J (20) dan R (25), telah diamankan di Polres Bogor.

Kanit Reskrim Polsek Megamendung, Iptu Rahman Nurjaman, menjelaskan kasus ini tengah ditangani oleh Polres Bogor, sementara pihaknya masih mencari D yang kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

"Kami terus melakukan pencarian terhadap tersangka D. Kami berharap tersangka segera menyerahkan diri," ujar Iptu Rahman kepada wartawan Minggu, (5/1/2025).

Baca Juga : Soal Tumpukan Sampah di Pasar Caringin, Pemkot Bandung Beri Teguran Keras Pengelola

Kasus ini bermula saat korban, IH, bersama istrinya yang sedang hamil, melintas menggunakan mobil di Tanjakan Cihanjawar pada Minggu 22 Desember 2024.

Kendaraan korban tidak sengaja menyenggol seorang tersangka yang bertindak sebagai pak ogah-pengatur lalu lintas sukarela-yang tengah membantu kendaraan lain yang terperosok.

Tidak terima, tersangka memukul kaca mobil korban, sehingga memicu percekcokan yang berujung pengeroyokan.

Menurut Iptu Rahman, kedua belah pihak sempat dibawa ke Polsek Megamendung untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan.

"Saat itu sempat ada kesepakatan damai. Namun keesokan harinya, korban memeriksakan istrinya ke rumah sakit dan diketahui bahwa kehamilannya terancam keguguran," jelasnya.

Korban kemudian menolak penyelesaian damai dan melaporkan kasus tersebut ke Polres Bogor.

Handy Purnama

"Jadi giat cooling system Polsek beserta anggota melaksanakan patroli di jalur alternatif Kabandungan, Desa Cipayung, guna menciptakan lingkungan yang aman bagi warga dan para wisatawan ataupun warga pendatang," ujar Kapolsek Megamendung, AKP Dedi Hermawan.

Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar.

Patroli rutin ini dilakukan dengan menjalin kerja sama dan kemitraan dengan tokoh pemuda serta masyarakat demi menciptakan situasi yang kondusif.

Baca Juga : Soal Tumpukan Sampah di Pasar Caringin, Pemkot Bandung Beri Teguran Keras Pengelola

"Warga akan lebih mudah berkolaborasi dengan anggota dalam menjaga keamanan dan memberikan informasi yang dapat segera ditindaklanjuti," beber AKP Dedi Hermawan Minggu 5 Januari 2025.

Kegiatan patroli dan sambang petugas ronda juga merupakan upaya rutin Bhabinkamtibmas untuk menghidupkan kembali siskamling, sehingga tercipta lingkungan yang aman.

Petugas polisi mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan segera melaporkan setiap kejadian yang mencurigakan.

"Kerja sama dan kepedulian antarwarga sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Segera laporkan kepada aparat jika menemukan tindakan kriminal," ujarnya.

Tindakan kejahatan yang diantisipasi saat ini antara lain tindak pidana perdagangan orang (TPPO) serta tawuran pelajar yang membawa senjata tajam seperti clurit, parang, dan samurai.

"Oleh karena itu, kami berharap masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap kejahatan jalanan, geng motor, dan keberadaan sindikat atau tempat penampungan calon tenaga kerja migran di lingkungan sekitar," cetusnya.

Handy Purnama

Direktur Lalulintas (Dirlantas) Polda Jawa Barat Kombe Pol Ruminio Ardano  mengatakan kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun yaitu truk tronton bernomor polisi E 9134 O yang dikemudikan Pingi, mobil Sigra bernomor polisi B 2218 KIL yang dikemudikan Rizal, Xenia bernomor polisi D 1516 AFX yang dikemudikan Yulianto.

Selanjutnya, bus Primajasa bernomor polisi B 7131 FGA yang dikemudikan Ahmad serta mobil Hiace bernomor polisi D 7788 AT yang dikemudikan Himawan. Ia mengatakan penyebab kecelakaan diduga karena truk tronton tidak kuat menanjak ke arah Bandung. 

Baca Juga : Dishub Kota Bogor Siapkan Bus Transisi Gratis Gantikan BISKITA Trans Pakuan, Catat Jadwalnya

"Truk tidak kuat menanjak sehingga mundur dan menabrak kendaraan yang berada di belakangnya,"kata Dirlantas Polda Jabar, Ruminio Ardano, Minggu  (4/9/2024).

Rumino mengatakan akibat kejadian tersebut dua orang yaitu kondektur Bus Primajasa dan satu orang penumpangnya mengalami luka ringan dan dibawa ke rumah sakit Abdul Radjak Purwakarta. 

Ia melanjutkan saat ini kasus kecelakaan tersebut dilimpahkan ke Satlantas Polres Purwakarta.

Dirlantas mengatakan usai kecelakaan posisi truk berada di bahu jalan menghadap selatan, Sigra di bahu jalan menghadap selatan, Xenia di bahu jalan menghadap selatan, termasuk Hiace. Dan Bus Primajasa menghadap Utara. 

Ia mengatakan arus lalu lintas berangsur normal kembali. Pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian perkara, mendata korban dan mengevakuasi kendaraan.

Kepala Dishub Kota Bogor, Marse Hendra Saputra,  menyatakan bahwa pengoperasian bus transisi akan dimulai bersamaan dengan hari pertama masuk sekolah setelah liburan Natal dan Tahun Baru. 

“Total kendaraan yang dioperasikan adalah enam unit, terdiri dari tiga bus Uncal dan tiga bus sekolah,” ujar Marse kepada Ceklissatu.com, Minggu (05/01/2025).

Baca Juga : Christopher Rungkat/Nathan Barki Gagal Raih Gelar di M-25 Amman Mineral Men's World Tennis Championship 2024

Layanan bus transisi ini akan menggunakan rute dan halte pemberhentian yang sama seperti BISKITA Trans Pakuan.

Marse menambahkan, kebijakan ini bertujuan untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat, terutama siswa yang kembali melakukan kegiatan belajar mengajar. 

“Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul selama masa transisi ini,” pungkasnya.

Berikut jadwal lengkap bus transisi:  
- Koridor 1 (Terminal Bubulak – Cidangiang):  
  - Pukul 06.00 – 08.00 (F 7071 A dan F 7105 A)  
  - Pukul 12.30 – 14.30 (F 7071 A dan F 7105 A)  
  - Pukul 16.30 – 18.30 (F 7071 A dan F 7105 A)  

- Koridor 2 (Terminal Bubulak – Ciawi):  
  - Pukul 06.00 – 08.00 (F 7079 A dan F 7108 A)  
  - Pukul 12.30 – 14.30 (F 7079 A dan F 7108 A)  
  - Pukul 16.30 – 18.30 (F 7079 A dan F 7108 A)  

- Koridor 5 (Stasiun Bogor – Terminal Ciparigi):  
  - Pukul 06.00 – 08.00 (F 7113 A)  
  - Pukul 12.30 – 14.30 (F 7113 A)  
  - Pukul 16.30 – 18.30 (F 7113 A)  

- Koridor 6 (Air Mancur – Parung Banteng):  
  - Pukul 06.00 – 08.00 (F 7089 A)  
  - Pukul 12.30 – 14.30 (F 7089 A)  
  - Pukul 16.30 – 18.30 (F 7089 A)  

(Febrian Batara Aditya Rahman)

Sehari dua hari mungkin tinggal di pengungsian bukan masalah, namun bila berminggu-minggu bahkan lebih dari satu bulan mengungsi maka permasalahan mulai muncul. Mulai dari penyakit, konflik diantara pengungsi dan resiko terhadap terjadinya gangguan biologis mengingat ketiadaan privasi diantara penyintas.

Demikian terungkap dari hasil temu relawan bersama dengan jajaran Pemerintah daerah Sukabumi di Dapur Bang Jack, Gunung Sindur, Bogor, Jumat (3/1).

Baca Juga : Warga Bogor Harus tau! ini 8 Bantuan Sosial Siap Cair Tahun 2025, Begini Cara Daftar Bansos Online Lewat HP

Menurut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi, Wawan Godawan Saputra mengungkapkan dibutuhkan lebih dari 3000 Huntara untuk seluruh Penyintas banjir bandang yang tersebar di 39 kecamatan. "Kami telah berkoordinasi dengan kepala desa dan camat untuk penyiapan lahan bagi pembangunan Huntara," ungkap Wawan.

Keterbatasan anggaran, lanjut Wawan menjadi satu kendala yang dihadapi pemerintah kabupaten. "Saya berharap dukungan para relawan dari berbagai lembaga dan komunitas untuk mewujudkan Huntara bagi penyintas. Kita tidak ragu untuk duduk bareng dengan para relawan yang sudah teruji di lokasi bencana," ungkapnya.

Merespon harapan tersebut, Filantropi Muda Indonesia menggelar pertemuan dan tatap muka relawan dengan Pemkab Sukabumi untuk membantu masa recovery tersebut. "Besok sudah memasuki hari sekolah, banyak sekolah yang sudah harus dikosongkan dari pengungsi agar aktifitas belajar mengajar tak terganggu. Satu sisi pengungsi belum ada solusi untuk tempat tinggal sementara," ungkap Kepala BPBD Sukabumi, Deden Sumpena dilokasi FGD relawan dengan Pemkab Sukabumi.

Direktur Eksekutif Indonesia CARE, Lukman Azis menyambut positif ajakan Pemkab Sukabumi untuk kembali turun membantu para prnyintas di masa Recovery tersebut. "Masa recovery ini harus dilihat komprehensif. Bukan hanya soal kebutuhan Huntara. Tapi bagaimana membangkitkan kembali semangat hidup dan kemandirian masyarakat yang menjadi korban," ujar Lukman.

Relawan lanjut Lukman memiliki kemampuannya masing-masing. Di masa recovery ini, ada 4 aspek yang perlu segera dibangun. "Pertama, hunian sementara sambil menunggu anggaran pemerintah untuk membangun huntap. Kedua sarana ibadah dan sekolah yang rusak mengingat kondisi bangunan itu turut hancur dalam musibah banjir bandang kemarin. Ketiga insrastruktur, banyak jalan dan jembatan terputus. Harus segera dibuat akses darurat agar memudahkan pergerakan ekonomi masyarakat. Dan keempat pemberdayaan ekonomi. Sawah ladang banyak yang hancur, karenanya dibutuhkan kembali pengadaan bibit dan pupuk untuk para petani biaa kembali bercocok tanam kembali," beber Lukman.

Selain itu dukungan pengadaan air bersih, lanjut Lukman juga mencuat dalam pertemuan tersebut. "Kami mengharapkan para dermawan untuk kembali bisa membantu penderitaan mereka. Jangan sampai mereka lolos dari kematian akibat bencana namun miris mereka harus mati karena penyakit dan kelaparan pasca bencana," ungkap Lukman.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor, Iceu Pujiati menyampaikan bahwa arus lalu lintas selama liburan ini terkendali dengan baik, meskipun terjadi peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke kota hujan.

"Kondisi liburan Natal dan Tahun Baru berjalan dengan lancar dan kondusif. Bisa dilihat dari arus lalu lintas di titik-titik keramaian seperti Alun-Alun dan Sempur yang padat merayap, tetapi tidak menyebabkan kemacetan parah. Dari sisi keamanan, situasi masih terkendali tanpa laporan mengenai tawuran, aksi premanisme, atau kejadian serupa," ujarnya.

Baca Juga : Jangkau Masyarakat di Wilayah Kabupaten Bogor, Mobil Pelayanan Keliling Jadi Inovasi Disdukcapil di 2025

Kata dia, Kota Bogor kembali menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Pemerintah Kota Bogor, bersama unsur Forkopimda, mendirikan pos-pos pengamanan di sejumlah titik strategis untuk memastikan kelancaran arus wisatawan. 

"Bisa dilihat dari arus lalu lintas di titik-titik keramaian seperti Alun-Alun dan Lapangan Sempur yang padat merayap tetapi tidak menyebabkan kemacetan parah," ungkapnya.

Beberapa tempat yang menjadi objek wisata populer di Kota Bogor pada saat Nataru masih didominasi oleh Kebun Raya Bogor. Selain Kebun Raya, sejumlah destinasi wisata lain juga mencatatkan kunjungan yang cukup tinggi. Di antara berbagai destinasi wisata di Kota Bogor, Kebun Raya Bogor tetap menjadi magnet utama bagi wisatawan. Sebagai kebun botani terbesar di Asia Tenggara, Kebun Raya menawarkan keindahan alam yang memikat serta pengalaman edukatif. Selain Kebun Raya, destinasi lain seperti Eco Wisata Mulyaharja, Situ Gede, The Jungle, Rivera, dan Aqua Game juga mencatatkan kunjungan yang cukup tinggi.

Selain tempat wisata alam dan rekreasi, kata dia, wisata kuliner menjadi daya tarik yang tidak kalah populer. Kawasan kuliner sepanjang Jalan Suryakencana (Surken) dipadati pengunjung yang ingin menikmati beragam makanan khas Bogor. Restoran, kafe, dan tempat makan lainnya juga ramai dikunjungi, menunjukkan bahwa kuliner tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari pengalaman wisata di Kota Bogor.

Pemerintah Kota Bogor bersama unsur Forkopimda memastikan keamanan dan kenyamanan wisatawan selama liburan dengan mendirikan pos pengamanan di sejumlah lokasi strategis. Dengan suasana liburan yang aman dan fasilitas yang memadai, Kota Bogor tetap menjadi destinasi liburan favorit bagi wisatawan dari berbagai daerah.

Menurut Hasby, Komisi II bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor telah berjuang keras agar pelayanan publik dapat berjalan maksimal meski dalam keterbatasan anggaran daerah. Ia menegaskan, DPRD telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp10 miliar untuk memastikan mobilisasi masyarakat tetap terjamin, termasuk kebutuhan transportasi siswa dan pekerja.  

"Kami sudah mengusahakan berdarah-darah agar pelayanan publik ini bisa berjalan maksimal. Sayangnya, sebelum ada pemberhentian ini, tidak ada informasi terlebih dahulu ke DPRD," ujar Hasby kepada wartawan, Jumat (3/1).  

Hasby juga mengungkapkan bahwa pihaknya sempat berdiskusi dengan Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor terkait upaya agar mobilisasi masyarakat tidak terganggu selama penghentian layanan "Bis Kita". Salah satu opsi yang diusulkan adalah pemanfaatan kendaraan dinas untuk sementara waktu guna memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat, khususnya siswa dan pekerja.  

Baca Juga : Tambal Kekosongan Biskita DPRD Kota Bogor Siapkan 4 Unit Bis Operasional Dewan

"Harapannya, mobilisasi masyarakat tetap berjalan, aktivitas ekonomi tidak terganggu, dan anak-anak sekolah tetap bisa berangkat dengan lancar meski ada pemberhentian ini," lanjutnya.  

DPRD Kota Bogor, kata Hasby, telah menganggarkan tambahan Rp11 miliar dalam APBD Perubahan sebagai langkah antisipasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan kelangsungan program layanan transportasi tersebut di masa mendatang.  

"Dari sisi kami, DPRD sudah berupaya maksimal. Anggaran ini dialokasikan agar mobilisasi tetap terlaksana dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Namun, semua ini perlu dibahas kembali dengan Pemkot untuk mencari solusi terbaik," tegasnya.  

Penghentian operasional "Bis Kita" juga mendapat reaksi dari masyarakat, terutama dari lingkungan sekitar anggota DPRD. Hasby mengungkapkan, banyak masyarakat yang mempertanyakan penghentian mendadak ini dan meminta solusi konkret untuk menggantinya.  

DPRD Kota Bogor berharap Pemkot segera mengambil langkah strategis agar masyarakat tidak dirugikan akibat penghentian sementara layanan transportasi tersebut.

(Febrian Batara Aditya Rahman)

Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, menyampaikan DPRD Kota Bogor akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Bogor dan Dishub Kota Bogor untuk bisa menggunakan unit bis operasional DPRD.

"Kami dari pimpinan sepakat bahwa pelayanan dasar kepada masyarakat harus terus berjalan. Kami merasa bertanggungjawab dan solusi yang sementara adalah penggunaan bis operasional dewan," kata Adit, Jumat (3/1/2025).

Adit berharap, empat unit bis operasional dewan ini bisa mulai mengaspal di hari Senin (6/1/2025) mengingat kegiatan belajar mengajar (KBM) di Kota Bogor juga sudah dimulai.

Baca Juga : Kejati DKI Jakarta Ungkap Korupsi Rp15 Miliar di Dinas Kebudayaan, PWI Pokja Jakarta Pusat Beri Apresiasi

Ia pun mengaku selama beberapa hari kebelakang mendapatkan banyak pertanyaan dan aspirasi dari masyarakat yang meminta agar operasional BisKita tetap berjalan.

"Minggu depan sekolah sudah masuk, pengguna BisKita juga kebanyakan anak-anak sekolah. Sehingga kami berharap bis dewan bisa langsung beroperasi minggu depan," ungkap Adit.

Sebelumnya, Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy telah membeberkan bahwa DPRD Kota Bogor telah berkomitmen untuk menjaga layanan BisKita Trans Pakuan Kota Bogor tetap berjalan dengan menganggarkan Rp10 miliar berbentuk subsidi buy the service (BTS) untuk tahun 2025 ini.

Sehingga secara paralel DPRD Kota Bogor akan melakukan pembahasan dengan Pemerintah Kota Bogor untuk mencari duduk perkara dan penyelesaian masalah berhentinya layanan BisKita Trans Pakuan.

"Melalui Komisi II DPRD Kota Bogor akan melakukan rapat dengan berbagai pihak untuk mencari solusi agar layanan dasar transportasi tetap berjalan," pungkasnya.

"Jalur kemacetan panjang terjadi di alternatif Cikopo Selatan arah Taman Safari," ujar Camat Megamendung, Ridwan Kamis 2 Januari 2025. 

Menurut Ridwan, jalan alternatif ini sempit membutuhkan penataan infratruktur pelebaran agar dapat mengurangi kemacetan, terutama saat libur panjang. 

"Jalur alternatif Puncak sangat dibutuhkan wisatawan saat libur panjang. Jika rencana pelebaran jalan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terlaksana, kemacetan bisa diurai," bebernya. 

Baca Juga : Selama Penghentian Biskita Trans Pakuan, Kadishub: Warga Manfaatkan Moda Lain

Ruas jalur utama Puncak sendiri sudah menjadi langganan macet setiap hari. Penduduk Kabupaten Bogor yang sehari-hari beraktivitas di jalan raya bahkan menganggap kemacetan sebagai hal yang biasa terjadi. 

Namun bila kemacetan terjadi di ruas Jalan utama mayoritas penduduk puncak yang akan berangkat kerja pastinya melintasi jalur alternatif. 

Pemkab harus konsentrasi lanjutkan pelebaran jalan dan jembatan di alternatif Puncak ini. 

"Mau tidak mau, pada Tahun 2025-2026 pelebaran jalan alternatif Puncak dari pintu masuk Pasir Muncang atau Bendungan harus terlaksana," cetusnya. 

"Kami berharap penghentian ini tidak memakan waktu hingga 30 hari dan dapat dipercepat," ujar Marse. Langkah ini diambil untuk melakukan evaluasi pelayanan dan menyesuaikan transisi kelembagaan di Kementerian Perhubungan. Saat ini, pengelolaan Bis Kita yang sebelumnya berada di bawah Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) akan dialihkan ke Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimedia.  

Baca Juga : Sukses Raih Prestasi Indeks Reformasi Hukum Tingkat Nasional, Pemkab Bogor dan Kejari Cibinong Perkuat Kolaborasi

Selain itu, Marse menekankan pentingnya solusi untuk memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat selama penghentian ini, terutama bagi pelajar yang menjadi kelompok terdampak. Dishub Kota Bogor akan berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) dan jajaran terkait dalam rapat hari ini untuk membahas langkah-langkah strategis.  

"Masyarakat dapat memanfaatkan moda transportasi lain, seperti angkot atau ojek online, sebagai alternatif sementara. Kami akan memastikan pelayanan transportasi tetap tersedia, terutama saat aktivitas sekolah dimulai kembali," tutupnya.  

Penghentian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif pada peningkatan pelayanan Bis Kita di masa depan.

(Febrian Batara Aditya Rahman)

"Secara garis besar, program prioritas sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan yang direncanakan. Walaupun masih ada plus minusnya, itu masih bisa ditoleransi," ujar Hery. 

Hery mengatakan, plus minus ini menjadi sebuah dinamika yang tentunya perlu disempurnakan di tahun depan. Diakuinya, PR pembangunan Kota Bogor masih banyak, begitu juga dengan urusan-urusan pemerintahan yang masuk dalam sepuluh program strategis, mulai dari pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan lainnya.  

Baca Juga : Polsek Dramaga Bogor Tindaklanjuti Dugaan Pemerasan Penjual Pizza yang Viral di TikTok

"Masih banyak PR yang harus kita sempurnakan di 2025. Contoh di bidang pendidikan, dalam hal pembangunan sekolah, bangunan utamanya sudah ada, tetapi untuk kelengkapan dan sarana prasarananya masih harus dilengkapi di 2025 ini," ujarnya.  

Ia menjelaskan, tak hanya di bidang pendidikan, pada bidang kesehatan ada fasilitas Public Safety Center (PSC) yang harus dilengkapi, dan di beberapa puskesmas juga masih harus ada penyempurnaan kelengkapan untuk kenaikan level. 

Di bidang infrastruktur, setiap tahun sudah pasti harus terus bergerak untuk menyempurnakan infrastruktur, baik jalan, trotoar, termasuk pada bidang persampahan yang lebih penting lagi karena harus mulai bergerak untuk meremajakan armada-armada angkutan.  

"Semua akan dimulai 2025, termasuk kontainer, drum truck, dan beko besarnya. Selama ini kita masih pinjam kepada Kementerian PUPR. Ini juga menjadi PR yang harus diselesaikan," katanya.  

Ia menambahkan, termasuk juga kaitan dengan pembangunan sumber daya manusia. Pemkot Bogor masih kekurangan ASN. Jumlah PPPK pun masih belum sesuai dengan kebutuhan. Pada kesempatan itu, ia menegaskan, akan ada beberapa lelang dini yang akan dilakukan sesuai dengan kesiapannya.  

"Beberapa kegiatan akan dilakukan begitu sudah ada ketuk palu. Kita akan lelang secepatnya, terutama yang berkaitan dengan kegiatan perbaikan sarana prasarana olahraga karena ada event Porprov 2026, yang mana ada dua tahap pengerjaan dan tahap pertama ini harus cepat untuk pelaksanaan lelangnya," ungkapnya.

"Pemberhentian sementara terhitung mulai 1 Januari 2025 sampai dengan maksimal 30 hari kerja," ujarnya pada Selasa (31/12/2024).

Hal ini, ungkap Marse, merupakan bagian dari evaluasi terhadap layanan Biskita Trans Pakuan di seluruh koridor.

Baca Juga : Nikmati Malam Pergantian Tahun di Bandung, Jalan Asia Afrika Ramai, Bey Machmudin: Semua Terkendali

Pihaknya juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan ini.

"Dan terima kasih atas kesetiaannya menggunakan layanan Biskita Trans Pakuan," ucap Marse.

"Kami menyambut datangnya bulan Rajab 1446 Hijriyah dan akhir tahun 2024 dengan menggelar tasyakuran secara sederhana di kantor redaksi,"ungkap Muhammad Agung Redpel Ceklissatu.com, Selasa (31/12/2024).

Baca Juga : PWI Kota Bogor Gelar Open MIC, Hery Antasari Paparkan Capaian Kinerja Pemkot Bogor Selama Satu Tahun

Ia mengatakan, dengan digelarnya tasyarakuran ini, mudah'-mudahan sepak terjang Ceklissatu.com pada tahun 2025 mendatang, semakin dikenal oleh masyarakat Indonesia khususnya Bogor, Jawa Barat.

"Alhamdullah, tahun 2025 salah satu wartawan Ceklissatu.com masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia,"paparnya.

Kata dia, salah satu syarat media itu masuk ke DPR RI adalah sudah verifikasi dari Dewan Pers,"Jadi sambut bulan Rajab ini dengan rasa syukur dan tidak hura-hura,:tegasnya 

Acara yang dipandu moderator Donny Herlambang dan Luky Lukmanul Hakim menjadi ajang dialog refleksi akhir tahun bagi eksekutif dan legislatif di Kota Hujan. 

Acara ini dihadiri juga Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Rusli Prihatevy beserta sejumlah anggota DPRD Kota Bogor, pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bogor dan wartawan serta tamu undangan dari berbagai kalangan. 

Ketua PWI Kota Bogor Herman Indrabudi dalam sambutannya menyampaikan  Open MiC merupakan bagian dari program PWI Kota Bogor yang akan menjadi agenda rutin tidak hanya dilaksanakan di akhir tahun saja. 

Baca Juga : Ketua Dewan Pers Apresiasi Polri atas Dukungan dalam Menjaga Kemerdekaan Pers

Open MiC dengan mengangkat tema 'Sinergi Membangun Kota Bogor Lebih Baik' bisa menjadi sarana refleksi kinerja Pemerintah Kota Bogor dan juga DPRD Kota Bogor selama satu tahun.

"Temen-temen juga ingin tahu apa yang sudah dilaksanakan Pemerintah Kota Bogor dan DPRD Kota Bogor selama tahun 2024 atau mungkin ada yang terlewat tidak ekspos. Siapa tahu ketika disampaikan di sini dapat dipublikasikan sesuai tugas kami penyebar informasi," kata Aldho sapaan akrabnya, Selasa, 31 Desember 2024.

Aldho juga bersyukur acara ini mendapatkan dukungan juga  dari organisasi wartawan lain, yakni IJTI, PFI, dan SMSI. Ia berharap dengan berkumpul organisasi lintas wartawan, sesuai visi PWI Rumah Nyaman Wartawan, sekarang PWI menjadi rumah nyaman untuk semua.

"Saya juga yakin dengan kolaborasi dan sinergi kita bisa membuat Kota Bogor lebih baik lagi," tandas Aldho.

Sementara itu, Pj Wali Kota Bogor Hery Antasari mengungkapkan bahwa sejak ditunjuk sebagai Pj Wali Kota Bogor pada 20 April 2024, bahkan di setiap tempat yang diamanahkan memimpin organisasi perangkat daerah sebelumnya selalu mempunyai prinsip setiap hari adalah belajar. Salah satunya adalah perihal komunikasi. 

"Salah satu yang paling muncul di setiap organisasi yang saya didatangi pembelajaran yang paling berarti adalah soal komunikasi apa yang dilakukan kepada stakeholder atau masyarakat. Itulah kenapa saya selalu menempatkan pentingnya posisi teman-teman media," katanya. 

Dalam momen tersebut, Hery memaparkan capaian kinerja Pemerintah Kota Bogor selama satu tahun di masa Wali Kota Bogor Bima Arya dan Wakilnya Dedie A. Rachim dan masa dirinya sebagai Pj Wali Kota Bogor sejak April 2024. 

Ditempat yang sama, Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil menyampaikan hal senada bahwa anggota DPRD Kota Bogor periode 2024-2029 baru dilantik pada 24 September 2024. Sehingga beberapa hal yang disampaikan merupakan capaian kinerja DPRD Kota Bogor periode 2019-2024. 

"Kami di DPRD Kota Bogor berkomitmen memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kota Bogor dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan yang optimal," kata Adit. 

Ia juga berharap dari fungsi DPRD sebagaimana diatur perundangan ingin mengoptimalkan tiga fungsi  tersebut yakni penganggaran, pembentukan peraturan daerah dan pengawasan. 

Hari ini, KEK MNC Lido City meluncurkan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis, sebagai wujud nyata KEK MNC Lido City dalam meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat sekitar, terutama mereka yang memerlukan akses mudah dan cepat terhadap layanan kesehatan.

Pada kesempatan ini, program dilaksanakan secara simultan di dua desa di wilayah Kecamatan Cigombong, yakni Desa Watesjaya dan Desa Srogol. Masyarakat peserta program mendapatkan layanan kesehatan diantaranya pemeriksaan tensi darah, asam urat dan gula darah serta konsultasi langsung dari tenaga medis dari salah satu klinik tingkat pratama. Akan juga diberikan vitamin sesuai dengan rekomendasi tenaga medis.

Edi Saputra, warga RT 11/RW 04 Kampung Sawah Asep, Desa Srogol, Kecamatan Cigombong, Bogor mengungkapkan rasa puas dengan kegiatan sosial semacam ini. Dirinya menilai kehadiran KEK MNC Lido City positif untuk masyarakat.

Baca Juga : Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hadiri Refleksi Akhir Tahun 2024 yang Digelar Pemkab Bogor

"Menurut saya kegiatan-kegiatan bantuan kesehatan seperti ini sangat bagus, karena bisa membantu warga disini khususnya yang kurang mampu," katanya.

"Semoga dapat dilaksanakan secara konsisten, agar semua warga dapat menikmati," tambah Supartini, warga RT 12/ RW 04, Desa Srogol seraya berharap.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT MNC Land Tbk Budi Rustanto dalam keterangan kepada media menyatakan bahwa program ini adalah rangkaian program sosial yang sudah dan akan terus dilaksanakan untuk warga sekitar.

"Selama ini kami sudah melakukan kegiatan sosial sesuai dengan filosofi MNC Group, dimana kami senantiasa fokus berkegiatan di tiga bidang yakni sosial, ekonomi dan lingkungan. Yang menjadi spesial, program ini direncanakan untuk dilaksanakan secara simultan untuk masyarakat di sekitar KEK MNC Lido City," katanya.

KEK MNC Lido City merupakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata dengan pengembangan kawasan hunian, komersial, destinasi wisata, dan resor terintegrasi seluas 1000 hektar lebih di Lido, Bogor, Jawa Barat.

Saat ini, di dalam KEK MNC Lido City sudah beroperasi Lido Lake Resort, Trump International Golf Club Lido, Lido Adventure Park, Movieland dan Lido Music and Arts Center. Pada semester pertama 2025 nanti, Hyatt Regency Resort akan melengkapi fasilitas yang akan memanjakan para tamu yang berkunjung ke KEK MNC Lido City.

Menurut Ketua PWI Kota Bogor Herman Indrabudi, Program Open MiC ini sudah dirancang beberapa minggu lalu, namun baru hari ini terlaksana dengan mengundang tamu perdana Dishub Kota Bogor.

"Sebenarnya ini sudah lama direncanakan dan alhamdulillah hari ini kita bisa kumpul di Markas PWI Kota Bogor dengan Pak Kadishub lengkap dengan Sekdis dan para kepala bidang. Dalam program Open MiC ini Dishub bisa memaparkan capaian program kerja yang sudah dilakukannya, dan rencana atau target kerja ke depannya. Insya Allah langsung terpublikasi oleh teman-teman, sebagai bentuk membangun bersama Kota Bogor," ujarnya.

Dalam momen ini, Aldho sapaan akrabnya memaparkan juga program PWI Kota Bogor yang sudah dan tengah berjalan hingga saat ini. Salah satunya program Jumat Sehat.

Baca Juga : Didukung Kemenpora, Tim Angkat Besi Indonesia Bawa Pulang 6 Emas dari Kejuaraan Angkat Besi Qatar Cup 2024

"Jumat Sehat ini juga pertama ada di Indonesia yang dilakukan organisasi wartawan, dan Alhamdulillah sekarang sudah menginspirasi banyak pihak. Teranyar, sesuai visi PWI Rumah Nyaman Wartawan menggulirkan program asuransi jiwa Gratis bagi anggota beserta keluarganya. Program ini kerja sama dengan Kitabisa.com. Bukan itu saja, PWI Kota Bogor memperpanjang perjanjian kerja sama terkait pemberian bantuan hukum bagi anggota PWI dengan kantor Hukum Sembilan Bintang & Partners," katanya.

Aldho berharap kegiatan semacam ini bisa terus berlanjut, mengingat tugas wartawan juga erat kaitannya dengan Dishub Kota Bogor. "Mudah-mudahan ini bukan yang pertama, karena ada banyak hal antara Dishub dengan PWI berkaitan dengan peliputan," kata Aldho.

Sementara itu, Kadishub Kota Bogor Marse Hendra Saputra mengaku sepakat jika PWI Kota Bogor menjadi rumah bagi semua. Terbukti, Dishub Kota Bogor bisa bersilaturahmi dan berdiskusi dengan PWI Kota Bogor.

"Mudah-mudahan ke depan terus berkolaborasi untuk membangun Kota Bogor menjadi lebih baik," katanya.

Dalam kesempatan ini, Marse memaparkan capaian kinerja Dishub Kota Bogor 2024 dan rencana program kerja pada 2025 mendatang.

"Realisasi kegiatan dan program per 23 Desember kemarin mencapai 95 persen dari target 100 persen. Per besok harus mencapai 98 persen," urainya.

Menurutnya, salah satu kinerja yang menjadi pekerjaan rumah mengenai jalan ditargetkan 0,61 persen. Namun hal tersebut terealisasi bahkan melebihi target di 0,63 persen.

Sementara itu, untuk program yang akan dilaksanakan di 2025, salah satunya revitalisasi Terminal Bubulak dengan alokasi anggaran Rp11,6 miliar.

"Insyaallah untuk di tahun 2025 Terminal Bubulak mulai tahapan betonisasi lantai," jelas Marse.

Selain itu, ada beberapa kegiatan peningkatan sarana prasarana yang kembali dimunculkan di 2025. Seperti halte, marka jalan, zona selamat sekolah, dan rute aman sekolah.

Terkait BisKita program Buy The Service (BTS), Marse mengatakan bahwa pihaknya masih berupaya dengan menyurati Kementerian Perhubungan terkait permohonan pemberian kembali subsidi di 2025.

"Karena jika dengan ketersediaan (anggaran) yang ada hanya bisa 2 koridor untuk 6 bulan, makanya kami masih berjuang, mudah-mudahan masih diberikan kesempatan bantuan full 4 koridor sampai Pemkot Bogor siap," tandasnya.

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Grha BPJamasostek Andry Rubiantara menyampaikan bahwa  untuk melihat Saldo JHT peserta bisa membuka aplikasi JMO di smartphone Anda, kemudian pilih menu Jaminan Hari Tua, untuk    Cek Saldo, pada halaman Jaminan Hari Tua, Pilih menu Cek Saldo.

"Menu Pilih Nomor Kartu Peserta KPJ
Pada halaman Jaminan Hari Tua, Pilih menu Cek Saldo," katanya. 

Kemudian untuk Pilih KPJ, peserta bisa pilih KPJ yang ingin ditampilkan, lalu saldo JHT ditampilkan, setelah itu Saldo JHT ditampilkan secara detail beserta data yang dilaporkan.

Baca Juga : Tumbangkan Singapura, Timnas Vietnam Melaju ke Final Piala AFF

Kepala Kantor Cabang Grha BPJamsostek Andry Rubiantara mengungkapkan bahwa aplikasi JMO memudahkan peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk melihat berbagai informasi dan layanan.

“Aplikasi JMO sangat praktis, karena peserta tidak perlu repot datang ke kantor cabang terdekat untuk melakukan pengecekan saldo Jaminan hari tua, pengecekan dapat dilakukan di mana pun,” katanya.

Ia mengatakan, pemerintah provinsi akan menyiapkan anggaran sebesar satu triliun untuk program Makan Bergizi Gratis yang digagas Prabowo.

"Nanti kita siapkan salah satunya satu triliun, nanti kita formulasi lah," ujar Romli saat diwawancarai wartawan usai agenda Coffe Morning Fraksi PPP di Gedung DPRD Jawa Barat, Jumat (27/12/2024).

Ia menekankan, anggaran satu triliun tersebut ditujukan untuk keseluruhan program Makan Bergizi Gratis yang akan dilaksanakan. 

Baca Juga : Pj Ketua Kadin dan Pj Wali Kota Bogor Bertemu, Komitmen Bersinergi serta Taat Kepres

"Jadi nanti kan kalo di nasional itu 71 triliun, ya secara keseluruhan. Nanti kebutuhan se-Jawa Barat berapa, kita hanya menyediakan satu triliun," kata Romli. 

Lebih lanjut, ia menerangkan, pemerintah provinsi hanya membackup, sementara untuk anggaran utamanya berassl dari anggaran pemerintah pusat.

"Jadi provinsi itu hanya membackup program nasional," pungkasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Zaini Shofari mengatakan, teknis program tersebut untuk sementara masih mengikuti rencana Badan Gizi Nasional yang akan melibatkan pemerintah kabupaten kota.

"Sebenernya gini kalau di badan gizi Nasional polanya tidak berurai begitu. Jadi nanti dia bikin semacam tempat-tempat tiap kabupaten kota yang mungkin nanti tiap kecamatan kalau kita liat di postingan badan gizi Nasional itu pake Dandim yah dan koramil-koramil," ujar Zaini kepada wartawan usai agenda Coffe Morning Fraksi PPP di Gedung DPRD Jawa Barat, Jumat (27/12/2024).

Disinggung terkait pengawasan terhadap program tersebut, ia mengatakan, pihaknya belum melakukan perencanaan dikarenakan teknis pelaksanaan program sendiri masih nulum selesai dikaji.

"Cuman nanti bentuknya dalam bangunan, barangnya seperti apa, pendistribusiannya seperti apa kita juga belum secara detail tahu. Tapi yang pasti kurang lebih di kabupaten kota nanti terjadi seperti itu," pungkasnya.

Dalam pertemuan santai tersebut, Pj Ketua Kadin Kota Bogor Bagus Maulana Muhammad yang didampingi seluruh Wakil Ketua dan Komite Tetap (komtap) menyampaikan sejumlah poin kepada Pj Wali Kota. Mulai dari menyampaikan progres Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Wakil Ketua Kadin Kota Bogor dengan organisasi perangkat daerah (OPD)/dinas, yang sudah berjalan sejak 2021.

Menyampaikan sejumlah kegiatan kolaborasi antara Kadin Kota Bogor dan Pemkot Bogor yang selama ini sudah berjalan, hingga melaporkan situasi dinamika di tubuh Kadin Pusat.

“Alhamdulillah sejak tahun 2021 saat Kadin Kota Bogor dinahkodai Pak Almer Faiq Rusydi, hingga dilanjutkan oleh saya (Bagus, red) sejumlah program kolaborasi dengan Pemkot Bogor berjalan dengan baik. Begitupula Perjanjian Kerjasama dengan sejumlah dinas di lingkungan Pemkot Bogor, alhamdulillah berjalan. Dan masih banyak program-program lain yang akan dilaksanakan ke depannya, sampai MoU antara Kadin Kota Bogor dan Pemkot habis masa jabatan saya di 2026,” kata Bagus.

Baca Juga : Polisi Dalami Bukti dan Saksi Terkait Dugaan Pembakaran Kantor Redaksi PAKAR oleh OTK

Terkait situasi di tubuh Kadin Pusat dan sampai ke Kota Bogor,  Bagus menyampaikan, jika pengurus Kadin Kota Bogor sesuai Surat Keputusan Dewan Pengurus Kadin Jawa Barat No: Skep/0312/DP/XI/ 2024 tanggal 8 November 2024 yang ditandatangani Ketua Kadin Jabar Almer Faiq Rusydi, sampai saat ini masih tetap solid dan menjalankan program kerjanya. Salah satunya mendukung program pertumbuhan ekonomi 8 persen dan program asta cita Presiden Prabowo.

“Soal adanya pihak yang mengaku sebagai pengurus carateker kadin Kota Bogor, kami tidak terpengaruh akan hal itu dan tetap fatsun pada Ketua Kadin Jawa Barat Almer Faiq Rusydi. Dan kehadiran kami ke Balai Kota Bogor ini, salah satunya untuk menguatkan kembali keberadaan Kadin Kota Bogor yang saat ini dipimpin saya (Bagus),” katanya.

Terkait informasi adanya rencana pengurus caretaker yang akan segera melaksanakan Muskot Kadin Kota Bogor untuk pembentukan kepengurusan periode 2025-2030 pada Januari 2025 dan Musprov Jabar, menurut Bagus, jelas itu ilegal.

“Ketua Kadin Jawa Barat saat ini adalah Almer Faiq Rusydi hasil musprov 15 Oktober 2024 yang dihadiri Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid dan 23 Kadin Kota Kabupaten, di Hotel Trans Luxury Bandung. Jadi yang bisa membekukan kami adalah Ketua Kadin Jawa Barat Almer Faiq Rusydi. Kami juga sudah bertemu dengan Pj Wali Kota Bogor Hery Antasari untuk menjelaskan situasinya dan Alhamdulillah Pj Wali Kota memahaminya,” tegas Bagus diamini pengurus Kadin Kota Bogor lainnya usai bertemu dengan Pj Wali Kota Bogor Hery Antasari, di Balaikota Bogor.

Jadi lanjut Bagus, Kadin Kota Bogor di bawah kepemimpinannya akan tetap berjalan seperti biasa, menjalankan program kerja yang sudah ada.

“Alhamdulillah kepengurusan Kadin Kota Bogor masih solid, dan SK kami sesuai AD ART. Untuk itu kami akan tetap menjalankan program kerja seperti biasa, dan kantor kami tetap di Graha Kadin Kota Bogor, Jalan Abdulah Bin Nuh, Bubulak,” katanya.

Sementara itu Pj Wali Kota Bogor Hery Antasari mengaku, memang kedatangan tamu dari pengurus caretaker Kadin, dan menyampaikan akan segera melaksanakan Muskot (musyawarah kota) di Januari.

“Mereka bertamu dan saya sebagai tuan rumah hanya menerima tamu saja. Kami (Pemkot) Bogor tidak ingin masuk ke ranah internal Kadin. Dan mereka katanya akan melaksanakan Muskot dan saya diundang. Tapi saya sudah nyatakan tidak akan hadir,” kata Hery.

Hery juga mengaku, lebih mengenal dengan kepengurusan Kadin Kota Bogor yang selama ini sudah berkolaborasi dan mendukung program Pemkot Bogor.

“Saya mengenal dekat Kadin Kota Bogor sejak Kang Almer, sekarang dilanjut sama Kang Bagus,” kata Hery.

Satu orang dengan mengenakan pakaian sweater hitam, sambung dia,  turun dari motor dan berjalan mendatangi kantor Media Harian Pakar yang berlokasi di Jalan Raya Pajajaran Raya Ruko Warung Jambu No.1B RT 02/RW 006, Kelurahan Bantar Jati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, sekitar pukul 00:30 WIB Sabtu 28 Desember 2024 dini hari. 

"Satu orang tersebut membawa kardus dan bensin dalam sebuah botol plastik air mineral, kemudian langsung membakar kantor PAKAR bagian depan. Sementara untuk satu orang pelaku lainnya menunggu diatas motor tepat di depan Pos Polisi Lampu Merah Warung Jambu," papar dia, kepada wartawan.

Baca Juga : Kantor Redaksi Pakar Nyaris Terbakar

Masih keterangan saksi Aditia Anugerah menuturkan, pelaku menggunakan sweater warna hitam membawa kardus dan botol plastik air mineral, kemudian membakar kantor PAKAR dan pelaku tersebut dengan jarak 3 meter dari api yang sudah besar melemparkan kembali satu botol berisi minyak bensin, sehingga api semakin besar. 

"Pelaku langsung lari mendekati temannya yang berada di atas motor, kemudian keduanya melarikan diri memutar lampu merah Warung Jambu ke arah Jalan Pajajaran," tandas dia. 

Api berhasil dipadamkan oleh driver ojeg online dan pemilik warung yang berada di depan kantor PAKAR 

Di lokasi kejadian ditemukan bekas kardus terbakar dan dua botol air mineral berisi bensin yang sudah terbakar 

Kejadian dibakarnya kantor PAKAR langsung dilaporkan ke pihak Polsek Bogor Utara. 

Kemudian pihak INAFIS Polresta Bogor Kota dan Polsek Bogor Utara melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Sejumlah barang bukti berhasil diamankan dalam olah TKP, termasuk memintai keterangan sejumlah saksi-saksi di lokasi kejadian.

Sedangkan, Pemimpin Redaksi Harian PAKAR, David Rizar Nugroho mengatakan, jika pihaknya minta kasus ini diusut tuntas untuk menggali motif pelaku, agar Tidak menimbulkan spekülasi liar.

"Kami konsisten menegakkan pers yang merdeka dan independen. Tak gentar dengan segala bentuk ancaman dan intimidasi yang mau merampas kemerdekaan pers," tegas David

"Kejadianya sekitar pukul 00:30 WIB Sabtu 28 Desember 2024 dini hari,"ungkap Aditia Anugerah Linardi, salah satu saksi mata seorang driver ojeg online, Sabtu (28/12/2024).

Ia mengatakan, ada dua orang pria tidak dikenal menggunakan motor berhenti di depan pos polisi lampu merah jambu dua. Satu orang dengan mengenakan pakaian sweater hitam turun dari motor dan berjalan mendatangi kantor Media Harian Pakar.

"Satu orang tersebut membawa kardus dan bensin dalam sebuah botol plastik air mineral, kemudian pelaku langsung membakar kantor PAKAR. Sementara untuk satu orang pelaku lainnya menunggu diatas motor tepat di depan Pos Polisi Lampu Merah Warung Jambu,"paparnya.

Baca Juga : Caretaker Kadin Kota Bogor Siap Gelar Muskot, Ini Alasannya

Kata dia, pelaku menggunakan sweater warna hitam membawa kardus dan botol plastik air mineral, kemudian membakar kantor PAKAR dan pelaku tersebut dengan jarak 3 meter dari api yang sudah besar melemparkan kembali satu botol berisi minyak bensin, sehingga api semakin besar. Pelaku langsung lari mendekati temannya yang berada di atas motor, kemudian keduanya melarikan diri memutar lampu merah jambu dua ke arah Jalan Pajajaran.

"Api berhasil dipadamkan oleh driver ojeg online dan pemilik warung yang berada di depan kantor PAKAR,"jelasnya

Lokasi kejadian ditemukan bekas kardus terbakar dan dua botol air mineral berisi bensin yang sudah terbakar 

Kejadian dibakarnya kantor PAKAR langsung dilaporkan ke pihak Polsek Bogor Utara. Kemudian pihak INAFIS Polresta Bogor Kota dan Polsek Bogor Utara melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Sejumlah barang bukti berhasil diamankan dalam olah TKP, termasuk memintai keterangan sejumlah saksi-saksi di lokasi kejadian.

"Hari ini kami sudah bertemu PJ Walikota Kota Bogor Hery Antasari di Balaikota. Kami menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan dilaksanakan Muskot untuk pembentukan kepengurusan periode 2025-2030," ucap Nizar dalam konferensi pers yang digelar di Hotel Pangrango, pada Jumat 27 Desember 2024, malam.

Ia mengatakan, Muskot rencananya akan dilaksanakan pada bulan Januari 2025, dan selain Muskot di tingkat Kota Bogor, di bulan Januari juga akan dilaksanakan Musyawarah Provinsi (Musprov) Jawa Barat. Nizar meneruskan, pada saat menyampaikan kepada PJ Walikota, pengurus caretaker sudah menyiapkan agenda Muskot dalam pembenahan kepengurusan organisasi Kadin Kota Bogor. 

"Kepada kami, PJ walikota berharap terbangun sinergitas antara Kadin dan Pemerintah Kota Bogor, saling mengisi, berkolaborasi untuk kemajuan pengusaha di Kota Bogor. 

Baca Juga : Berikut Ini Prakiraan Cuaca Jabodetabek Sabtu 28 Desember 2024, Bogor Hujan Ringan

Kata dia, berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus Sementara Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat Nomor : SKEP/025/DP/XII/2024 tentang Pencabutan Mandat Saudara Almer Faiq Rusydi Sebagai Ketua Kadin Kota Bogor masa bakti 2021-2026 dan Penunjukan Kepengurusan Sementara (Caretaker) Kadin Kota Bogor, yang dikeluarkan pada 9 Desember 2024 dan ditandatangani Ketua Umum Dewan Pengurus Sementara Kadin Jawa Barat Agung Suryamal Sutisna.

"Caretaker Kadin Kota Bogor saat ini tengah menyiapkan pembenahan kepengurusan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin,"paparnya.

Lanjut Nizar, dalam SK caretaker ini memang berakhir selama 6 bulan, "tetapi target kami Muskot selesai Januari nanti dan setelah dilantik oleh Kadin provinsi, kemudian menyusun kepengurusan dan pembenahan organisasi semakin optimal," imbuhnya.

Lebih jauh Nizar membeberkan, dengan adanya SK Caretaker ini, tentunya kepengurusan Kadin Kota Bogor saat ini statusnya dibekukan. Namun demikian, setelah keluarnya SK Caretaker, Nizar mengaku bahwa pihaknya telah mengajak kepada pengurus untuk bergabung dan bersama-sama melaksanakan Muskot di Januari 2025 mendatang. 

Ketika ditanyakan perihal adanya penunjukan PJ Ketua Kadin Kota Bogor pengganti Almer Faiq Rusyidi, Nizar menegaskan bahwa telah keluar SK Caretaker Provinsi Jawa Barat pada 14 Oktober 2024 dengan SK nomor SKEP 051/DP/XI/2024. Dengan keluarnya SK Caretaker Provinsi Jawa Barat tersebut, segala kegiatan yang dilakukan oleh Kadin Provinsi Jawa Barat dianggap tidak sah.

"Setelah SK Caretaker Provinsi Jawa Barat keluar, kami di Kota Bogor mendapatkan SK SKEP/025/DP/XII/2024 pada 9 Desember 2024. Jadi, kami melaksanakan persiapan pembenahan Kadin Kota Bogor sesuai AD/ART," tandasnya.

Sementara, anggota pengurus caretaker Kadin Kota Bogor, Yus Ruswandi menambahkan, tugas caretaker adalah membenahi Kadin Kota Bogor. Sehingga langkah awal adalah menyiapkan proses pemilihan ketua dan kepengurusan baru Kadin Kota Bogor periode 2025-2030. Setelah mendapatkan SK Caretaker, pengurus menyiapkan langkah strategis persiapan Muskot, diawali dengan menemui PJ Walikota Bogor dan menyampaikan bahwa caretaker akan segera menggelar Muskot.

"Kadin Kota Bogor tetap akan satu kepengurusan, dan itu akan terwujud setelah selesai dilaksanakannya Muskot Kadin oleh caretaker. Semangat kami dengan tugas yang sangat mulia, bagaimana bersinergi dengan Pemkot Bogor, jadi bagaimana kepengurusan Kadin ini diluruskan sesuai AD/ART organisasi Kadin. Jadi kami bukan melakukan kudeta, tetapi dasarnya adanya adanya SK Caretaker untuk Kadin Kota Bogor dan membenahi seluruh organisasi Kadin Kota Bogor," tutupnya. 

Kecelakaan yang melibatkan kendaraan bernomor polisi B 2182 XV tersebut terjadi sekitar pukul 05.30 WIB. 

"Terbaliknya kendaraan itu tidak mengakibatkan korban jiwa," ujar Kanit Gakum Satlantas Polres Bogor, Ipda Ferdyan Mulya, pada wartawan Jumat 27 Desember 2024. 

Baca Juga : Urai Kepadatan Kendaraan, Catat Nih Jadwal Ganjil Genap dan One Way di Kawasan Puncak Bogor

Ipda Ferdyan menjelaskan, kecelakaan tersebut terjadi saat kendaraan menuju arah Puncak. 

"Di lokasi kejadian, mobil bergerak ke kiri jalan, menabrak pagar tembok Warung Dapur Mania, lalu membentur tiang komunikasi," jelasnya. 

Setelah itu, kendaraan terbalik ke kanan, dengan posisi akhir ban depan dan belakang di sisi kiri berada di atas. 

Pengendara mobil asal Karadenan, Cibinong, Kabupaten Bogor, dilaporkan selamat tanpa luka serius. 

"Kendaraan mengalami kerusakan di bagian samping dan atas, sementara sopir dalam keadaan selamat," cetus Ipda Ferdyan. 

Handy Purnama

"Kita mendapatkan informasi dari pihak Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Ada 8 orang yang ditampung di apartemen Bogor valley di jalan sholeh Iskandar,"ungkap Kombespol Bismo Teguh Prakoso saat menggelar konferensi pers pada Jumat, 27 Desember 2024

Is mengatakan, 8 orang ini ada dari berbagai wilayah di Indonesia. Diantaranya ada dari Sumbawa, Purwakarta, ada dari Cianjur, Bogor, Bekasi dan Lampung.

"Jadi para korban ini rencananya dipekerjakan sebagai TKW di daerah Uni Emirat arab dan juga Qatar,"katanya.

Baca Juga : Sebuah Rumah di Gunung Putri Bogor Disatroni Pencuri: Brankas Dicongkel, Satu Unit Mobil Pajero Hilang

Kata dia, tindak perdagangan orang ini dilakukan oleh 2 tersangka yang sudah di amankan yaitu berinisial MK dan MZL karena tidak memiliki izin pengurusan calon TKW. 

Adapun para korban TKW ini dijanjikan bekerja sebagai calon TKW dengan iming-iming pendapatan yang bisa didapatkan menjadi TKW. 

"Nah adapun para TKW ini dijanjikan bekerja sebagai calon TKW di  negara tersebut dengan gaji Rp 4.800.000 sampai dengan 5 juta rupiah. Kemudian untuk tersangka MZL ini dijanjikan diberikan uang setiap keberangkatan Rp 250.000 sampai Rp 300.000 dan dijanjikan ketika bisa memberangkatkan para calon TKW."ujar Bismo.

Kata dia, untuk 2 tersangka ini  menyalahgunakan keberangkatan. Seharusnya, menggunakan visa kerja tetapi tersangka menggunakan visa kunjungan. 

Adapun modus dari pelaku korban, kata dia, diminta oleh si pelaku untuk memfoto dirinya dan juga memvideokan perkenalannya. Kemudian itu disampaikan kepada calon majikan yang ada di Qatar dan Uni Emirat Arab. 

"Jika calon majikan tersebut bersedia untuk menerima, maka pelaku akan mengabari korban,"jelasnya.

Para tersangka tindak pidana perdagangan orang terjerat dalam pasal 4 atau pasal 10 undang undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). 

Kapolsek Megamendung, AKP Dedi Hermawan, mengatakan razia ini melibatkan aparat gabungan dan berhasil mengamankan 15 orang yang kedapatan meminta uang dari pengendara dengan modus mengatur arus lalu lintas. 

"Razia apel siaga yang berlangsung di halaman Kantor Kecamatan Megamendung ini dihadiri Camat serta jajaran Polsek, Satpol PP, Satlantas, Buser dan Intel Polres Bogor, Babinsa, Babinmas, serta para kepala desa," ujar AKP Dedi Hermawan. 

Razia dimulai dari Simpang Gadog, dilanjutkan menyusuri Jalan Cikopo Selatan, Simpang Sukabirus, hingga ke Desa Sukamaju, Sukamanah, Sukaresmi, Tanjakan Cihanjawar Desa Sukagalih, Kuta, dan Sukakarya. 

Baca Juga : Apresiasi Bank Sampah Desa Mitra, Indocement Kembali Selenggarakan Bank Sampah Awards 2024

"Razia juga dilakukan di Simpang Desa Megamendung, Cipayung Girang, Cipayung Datar, dan Pasir Angin," tambahnya pada Kamis, 26 Desember 2024. 

Di sepanjang jalur alternatif, aparat menemukan anak-anak di bawah umur yang menjadi calo dengan cara menjulurkan kardus untuk meminta uang. Mereka hanya diberikan imbauan agar segera pulang ke rumah. 

Sebanyak 15 orang yang diamankan dikumpulkan di Aula Kecamatan Megamendung untuk diberikan pembinaan oleh Kapolsek dan Camat Megamendung. 

Razia ini, menurut Dedi, merupakan bagian dari upaya Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas). 

"Mulai hari ini, jangan sampai ada lagi calo di wilayah Megamendung. Jika ditemukan pelanggaran hukum, kami tidak akan segan mengambil tindakan tegas. Jika tidak, akan dilakukan pembinaan," tegasnya. 

Hal senada disampaikan Camat Megamendung Ridwan Ia menjelaskan bahwa razia ini merupakan tindak lanjut atas kejadian viral terkait aktivitas joki yang meresahkan, termasuk pemukulan terhadap wisatawan oleh warga setempat. 

"Razia ini adalah bentuk sinergi untuk menciptakan wilayah Megamendung yang bebas dari joki, pak ogah, dan calo yang meresahkan. Razia ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan," tandas Ridwan. 

KBO Lantas Polresta Bogor Kota, Ipda Lukito, menyampaikan lalu lintas di wilayah Kota Bogor tetap terkendali berkat rekayasa jalur yang diterapkan. "Terdapat 51 titik plotingan dengan anggota lalu lintas yang bersiaga, khususnya di depan tempat peribadatan gereja dan beberapa lokasi strategis," ujarnya.
  
Data terbaru menunjukkan peningkatan jumlah kendaraan yang memasuki Kota Bogor menjelang Natal. Pada 24 Desember 2024, tercatat sebanyak 20.888 kendaraan melalui Gerbang Tol BORR dan 25.401 kendaraan melalui Gerbang Tol Bogor. Sementara itu, di Terminal Baranangsiang, tercatat 872 penumpang datang dan 2.829 penumpang berangkat.

Kota Bogor juga menjadi tujuan favorit wisatawan. "Pengunjung yang masuk ke Kota Bogor didominasi oleh tujuan wisata seperti Kebun Raya Bogor dengan jumlah 4.200 pengunjung, Jungle Waterboom sebanyak 457 pengunjung, dan Kuntum Farmfield sebanyak 196 pengunjung," tambah Ipda Lukito.

Baca Juga : Berikut Ini Dua Sprindik KPK yang Jerat Hasto Kristiyanto Jadi Tersangka
  
Untuk mengantisipasi lonjakan arus kendaraan, terutama dari kawasan dan/atau mengarah Puncak, Polresta Bogor Kota melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas. "Kami menempatkan sembilan Pos Pengamanan (Pospam), di antaranya satu Pos Terpadu Baranangsiang, enam Pospam di jajaran Polsek, dan dua Pospam wisata di Alun-Alun Kota Bogor dan Kebun Raya Bogor," jelas Ipda Lukito.

Jika terjadi kepadatan kendaraan, pihak kepolisian akan mengalihkan arus dari Warung Jambu ke Jalan Pandu Raya, Summarecon, hingga berakhir di Simpang Gadog Pasir Angin. Langkah ini dilakukan untuk menghindari penumpukan di pusat kota maupun jalur Tajur-Ciawi.

Dengan rekayasa lalu lintas dan pengamanan di berbagai titik, Polresta Bogor Kota berkomitmen menjaga kelancaran arus lalu lintas selama libur Natal 2024. Masyarakat diimbau tetap mematuhi aturan lalu lintas demi kenyamanan bersama.

(Febrian Batara Aditya Rahman)

Pimpinan pondok pesantren Darul Al Muhajirin itu ditangkap setelah penyelidikan atas kasus jaringan teroris Jamaah Ansharut Daulah (JAD).

Kapolsek Megamendung, AKP Dedi Hermawan, membenarkan penangkapan ustaz berinisial S alias AJ di wilayah hukumnya.

"Benar, diamankan oleh Densus 88 Anti Teror pada Senin (23/12) pukul 17.00 WIB," ujarnya dihubungi wartawan Selasa pagi 24 Desember 2024.

Baca Juga : Kebijakan PPN 12 Persen dalam UU HPP : "Mengapa Sebagian Politisi PDIP Tak Melihat Sejarah"

Menurut AKP Dedi, terduga S merupakan DPO jaringan teroris JAD Cilacap yang telah dibubarkan pada 2018.

"Penangkapan ini hasil pengembangan setelah Densus 88 menangkap sejumlah anggota jaringan JAD di Cilacap, Jawa Tengah," tambahnya.

AKP Dedi juga menyebutkan bahwa S adalah pimpinan Ponpes Darul Al Muhajirin, yang berdiri pada 2019, namun belum memiliki izin operasional dan bersifat tertutup.

"Jadi setelah penangkapan, S langsung dibawa ke Jakarta untuk penyelidikan lebih lanjut," cetusnya AKP Dedi Hermawan.

Pemeriksaan dipimpin langsung oleh Waka Polresta Bogor Kota AKBP M Guntur Tariq di dampingi Kasi Propam dan PJU Polresta Bogor Kota.

Giat ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan personel Polri terhadap prosedur penggunaan senpi, kelengkapan administrasi, serta memeriksa kondisi fisik senjata.

AKBP Guntur menegaskan bahwa senpi hanya untuk kepentingan tugas bukan pribadi, wajib dijaga dan dirawat serta hindari tindakan yang dapat merusak nama baik institusi, “Langkah ini diambil sebagai upaya  pemeriksaan kelayakan personil dalam menggunakan senpi", ucapnya 

Baca Juga : Seri Kedua M-15 Amman Mineral Men's World Tennis Championship 2024 Mulai di Gelar

Pemeriksaan senpi yang rutin dan transparan menjadi salah satu langkah penguatan pengawasan internal untuk menciptakan kepolisian yang lebih baik serta komitmen kami untuk menjaga profesionalisme dan kepercayaan masyarakat, pungkas AKBP Guntur.

"Longsor menyebabkan material aspal dan tanah tergerus hingga mengarah ke area perkebunan teh," ujar Kepala Desa Tugu Utara, Asep Ma'mun.

Pantauan Ceklissatu.com peristiwa tanah longsor tersebut terjadi pada Sabtu, 21 Desember 2024, sampai berita ini diterbitkan terlihat belum ada penanganan yang dilakukan.

Asep Ma'mun menjelaskan bahwa lokasi longsor berada di wilayah Desa Tugu Utara.

Baca Juga : Masuk 4 Besar Negara di Dunia yang Gandrung Mainkan Bola Basket, DPP Perbasi Termotivasi Cetak Prestasi Lebih Baik Lagi

"Iya, betul, masuk wilayah Desa Tugu Utara, dan belum ada penanganan dari pihak terkait" ujarnya saat dikonfirmasi oleh wartawan pada Minggu, (22/12/ 2024).

Menurutnya, titik longsor berada di area yang sama dengan restoran Liwet Asep Stroberi, yang baru dibangun dalam setahun terakhir.

"Titik longsor itu berada di tanah milik Pak Budinarto, masih satu lokasi dengan resto Asep Stroberi," tandasnya.

Khitanan massal ini tak hanya menjadi ajang berbagi kebahagiaan, tetapi juga bagian dari implementasi program penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah yang dikelola kedua lembaga. Dengan dukungan penuh dari tim medis Daarul Khitan sebanyak 20 tenaga medis dilibatkan untuk memastikan pelaksanaan berlangsung aman dan nyaman.  

Selain proses khitan yang profesional, peserta juga menerima bingkisan menarik sebagai bentuk apresiasi dan penyemangat.  

Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Wali Kota Bogor terpilih, Dedie Abdul Rachim,  yang memberikan sambutan hangat. Dalam pidatonya, ia mengapresiasi kolaborasi Baitulmal Tazkia dan Masjid Rahmatul Ummah, sembari berharap program ini dapat terus berlanjut untuk membantu lebih banyak masyarakat.  

Baca Juga : Wahana Ice Skating di Cibinong City Mall

"Selamat atas pelaksanaan Khitanan Massal 2024 yang diadakan Rahmatul Ummah dan Baitulmal Tazkia. Semoga kegiatan ini dapat terus berjalan, mengingat masih banyak saudara kita yang membutuhkan bantuan. Harapan saya, kegiatan ini membawa keberkahan bagi semua,"kata Dedie Abdul Rachim.  

Sementara itu menurut Raden Adithiya Warman Ketua Yayasan Masjid Rahmatul Ummah, juga menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan kolaborasi yang telah berjalan hampir dua tahun ini.  

"Kolaborasi kami dengan Baitulmal Tazkia telah menghasilkan berbagai program seperti kesehatan gratis, pasar murah, ATM beras untuk dhuafa, dan kini khitanan massal. Semoga kerja sama ini terus memberikan manfaat yang luas," ucapnya.  

Acara ini juga mendapat tanggapan positif dari para orang tua peserta. Salah satunya  Nining menyampaikan rasa terima kasihnya.  

"Terima kasih banyak atas Khitanan Massal yang diadakan oleh Baitulmal Tazkia dan Masjid Rahmatul Ummah. Anak saya sudah berhasil dikhitan. Semoga berkah selalu,"katanya.

Melalui kegiatan ini, Baitulmal Tazkia dan Masjid Rahmatul Ummah berharap dapat terus memperkuat kepedulian sosial terhadap masyarakat, khususnya kaum dhuafa dan yatim, serta mendorong peningkatan kualitas hidup mereka. Rendra

"Menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2025 Polresta Bogor Kota mendirikan pos pengamanan khusus di dalam stasiun untuk antisipasi dan menjaga para penumpang dari tindak kejahatan seperti copet, hipnotis dan kejahatan lainnya,"ungkap Kapolresta Bogor Kota Kombes Bismo Teguh Prakoso, Minggu (22/12/2024)

Personil kami di bantu petugas keamanan stasiun akan selalu berpatroli dan sekaligus memberikan himbauan-himbauan Kamtibmas kepada para penumpang agar tidak menjadi korban tindak kejahatan serta menghimbau kepada orang tua agas selalu menjaga anaknya jangan sampai terlepas atau hilang dan kami pun berkoordinasi dengan Kepala Stasiun agar jangan sampai terjadi penumpukan penumpang sambung Kombes Bismo Teguh Prakoso.

Baca Juga : Jelang Perayaan Natal, Kapolresta Bogor Kota bersama Dandim 0606 Kota Bogor Kunjungi Gereja Betlehem

Tak lupa, Kombes Bismo Teguh Prakoso mengingatkan kepada para penumpang untuk tetap selalu waspada dan memperhatikan aturan-aturan yang telah disampaikan oleh petugas di lapangan dan mengimbau kepada warga untuk bisa melaporkan apabila ada kendala atau tindak pidana ke pos pengamanan.

"Kunjungan ini bertujuan guna memastikan keamanan bagi masyarakat yang akan melaksanakan ibadah Natal, laksanakan Ibadah dengan Khidmat, kami telah menyiagakan Pengamanan Selama Natal dan Tahun Baru 2025", ucap Kombes Bismo Teguh Prakoso.

"Kami beserta jajaran mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru kepada umat kristiani yang melaksanakannya,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan pengamanan kami bekerjasama dengan keamanan internal dan di bantu oleh Banser Anshor yang merupakan bentuk toleransi antar umat beragama.

Baca Juga : Joki Penunjuk Jalur Alternatif Yang Viral dan  Getok Harga Rp850 Ribu Akhirnya Minta Maaf

Di sela-sela kunjungan ke Gereja Betlehem Kapolresta Bogor Kota bersama Dandim 0606 Kota Bogor menyempatkan menyapa para pedagang yang berada di seputaran Jl. Suryakencana guna memastikan roda perekonomian tetap berputar.

Kehadiran kami disini dalam rangka memberikan rasa aman, nyaman dan damai kepada saudara-saudara kita yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru sehingga dapat menimalisir gangguan Kamtibmas sekecil apapun yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat.

"Assalamualaikum saya Cecep Nurudin memohon maaf sebesar-besarnya kepada wisatawan dan masyarakat Puncak, khususnya pemilik akun TikTok @bylibra atas kejadian video viral saya meminta uang sebesar Rp850 ribu jasa pengantaran jalan memakai motor menuju pom bensin tugu," kata CN dalam video permintaan maaf Minggu, 22 Desember 2024.

Dia mengakui telah menerima sejumlah uang dari wanita yang memintanya menunjukkan jalan alternatif menuju kawasan wisata Puncak Bogor.

Uang tersebut diterimanya melalui dua kali transfer yang pertama sebesar Rp150 ribu dan yang kedua Rp 100 ribu.

Baca Juga : Momen Hari Ibu, Siswa SMK Kesehatan Prof Dr Moestopo Leuwisadeng Basuh Kaki Orang Tua

"Cuma tahap kedua belum jelas masuk atau enggak, gak ada bukti fotonya. Jadi yang jelas yang 150 sudah saya terima, sudah ada bukti fotonya," ungkapnya.

"Jadi kebetulan temanya itu memang sekalian memperingati hari ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember, jadi kita mengadakan momen basuh kaki kepada para ibu-ibu atau orang tua murid secara bersama yang dihadiri oleh  382 orang tua murid," ungkap Kepsek SMK Kesehatan Prof. Dr. Moestopo, Fransisca Agustina, Minggu (22/12/2024).

Ia mengatakan, dengan kegiatan tersebut selain membuat haru para guru serta peran serta orang tua yang membuat bangga dan kompak, sehingga kegiatan tersebut berjalan dengan lancar.

"Kebetulan Kalau kegiatan ini memang karena di tahun ini itu bertepatan dengan hari Ibu jadi kita ambil tema seperti itu dan saya juga sangat excited banget karena antusias orang tuanya yang sangat support sekali baik dari kehadiran, dari segi kostum dan bawa baskom," paparnya.

Baca Juga : Sambut Liburan Nataru, Kebun Raya Bogor Siap Perkenalkan Program Edukasi Baru

Kemudian itu, ia mengatakan, selain kegiatan basuh kaki, orang tua siswa juga turut melihat anaknya dalam ajang fashion show dengan tema  Cinta Nusantara.

"Siswa-siswa semua mengadakan tema makanan tradisional dari berbagai daerah atau berbagai nusantara jadi ada bazar kemudian tadi juga ada fashion show kemudian ada nyanyi juga kemudian ada tarian tradisional dan dance," jelasnya.

Sementara itu, orang tua siswa, Novtria Sinta Dewi mengatakan, dengan kegitan tersebut membuat haru dan terkesan hingga mengeluarkan air mata.

"Sangat terharu dan moment yang sangat ditunggu oleh seorang ibu, baru kali ini, karena jika lebaran hanya cium tangan saja, tidak sampai basuh kaki," ujarnya.

Ia juga berharap serta memberikan pesan terhadap seluruh pelajar agar bisa menghargai seorang ibu serta memberikan prestasi yang membanggakan.

"Saya berharapa kedepam anak-anak bisa lebih menghargai seorang ibu dan bisa membanggakan seorang ibu dengan prestasi yang diberikan,"tambahnya.

Ketua Panitia Ustadz Muhammad Fitrah Ashab, menyebutkan bahwa kegiatan ini merupakan kali kedua yang diselenggarakan bersama. “Alhamdulillah, kegiatan ini adalah yang kedua kali kerja sama antara Sulaimaniah Indonesia Jawa Barat dengan Yayasan An-Nur,"ujarnya, Minggu (22/12/2024).

Ia mengatakan, tujuan kegiatan untuk menyambut bulan Ramadan dan bertepatan dengan liburan sekolah.

Dalam kegiatan ini, jumlah peserta melebihi target awal. Awalnya ditargetkan sebanyak 150 peserta, namun karena antusiasme masyarakat, jumlah peserta meningkat menjadi 300 orang. “Peserta datang dari berbagai usia, mulai dari anak di bawah 1 tahun hingga dewasa. Bahkan, peserta tertua adalah seorang mualaf berusia 61 tahun,” tambahnya.

Baca Juga : Tanur Muthmainnah Tour Gelar Manasik Umroh Akbar

Sunatan massal dimulai sejak pagi hingga menjelang waktu salat zuhur. Selain tindakan medis, panitia juga membagikan berbagai bingkisan untuk para peserta. Bingkisan tersebut meliputi tas, peci, sarung, baju, uang saku dari Sulaimaniah Indonesia, serta makanan dari warga sekitar.

“Kami berharap kegiatan ini bisa terus berlanjut setiap tahun. Selain membantu mereka yang ingin khitan, kegiatan ini juga sebagai bentuk ibadah dan wujud kebersamaan antara Yayasan An-Nur dengan masyarakat,” kata Ustadz Muhammad Fitrah.

Sunatan massal ini tidak hanya menjadi kegiatan sosial, tetapi juga bentuk syiar Islam menjelang Ramadan. Kegiatan ini diharapkan dapat mengakomodir lebih banyak peserta di tahun-tahun mendatang.

(Febrian Batara Aditya Rahman)

Padahal, berdasarkan kesepakatan awal, pengemudi hanya diminta membayar seikhlasnya kepada orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut. 

Joki itu sempat mengarahkan pengemudi melewati jalur alternatif selama berjam-jam. Akibatnya, kendaraan pengemudi mengalami kerusakan karena melalui jalan sempit yang sulit dilalui. 

Setelah video tersebut viral, polisi melakukan penyisiran di sejumlah jalur alternatif Puncak, mulai dari wilayah Ciawi hingga Gadog, Megamendung. 

Baca Juga : Cheng Peng Hsieh/Zijiang Juara Ganda Putra M-15 Amman Mineral Men's World Tennis Championship 2024

Kapolsek Ciawi, Kompol Agus Hidayat, mengungkapkan bahwa dalam penyisiran itu ditemukan beberapa warga yang membantu mengatur kelancaran lalu lintas. 

"Kami memberikan imbauan kepada joki agar tidak melakukan pelanggaran, termasuk pungutan liar atau pemaksaan terhadap pengendara yang melewati jalur alternatif," ujar Kompol Agus saat dikonfirmasi Sabtu 21 Desember 2024. 

Pihak kepolisian juga mendata sejumlah orang yang diduga sebagai joki jalur alternatif dan memberikan pembinaan kepada mereka. 

Masih kata Kompol Agus, menegaskan bahwa pihaknya masih mencari pelaku pemerasan yang terekam dalam video viral tersebut. 

"Kami sedang mendalami kasus ini dengan bantuan warga untuk menemukan pelaku dalam video itu dan menindaklanjutinya sesuai hukum yang berlaku," katanya. 

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya dengan ajakan joki untuk melewati jalur alternatif, terutama jalur Cibalok. 

"Jalur alternatif seperti Cibalok hanya sekitar 1 kilometer dan tidak tembus ke Taman Safari. Jika melewati Cibalok, kendaraan hanya akan keluar di Pandansari, tepatnya di gang bengkel Gadog, lebih baik hindari tawaran jasa dari para joki, cetusnya. 

Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari, yang memimpin rapat koordinasi, menyampaikan bahwa Rakor ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 400.6/646/SJ.  

“Ada delapan poin yang menjadi arahan dalam rangka mempersiapkan kesiapsiagaan kita untuk menghadapi Natal dan Tahun Baru,” kata Hery.  

Kedelapan poin ini meliputi, yang pertama adalah koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi potensi gangguan.  

Baca Juga : Pj Bupati Bachril Bakri Ajak Masyarakat Optimalkan Potensi Pertanian di Kabupaten Bogor

“Koordinasi ini sudah dilakukan bersama dengan unsur terkait, yaitu TNI/Polri, Kesbangpol, dan Satpol PP,” jelas Hery.  

Poin kedua adalah pembentukan Desk Natal dan Tahun Baru (Nataru) untuk mengoordinasikan kesiapsiagaan sejak 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025.  

Selain itu, Hery menegaskan bahwa forum Rakor ini adalah momen untuk memperkuat pembentukan Desk Nataru.  

Pada poin ketiga, Hery menekankan pentingnya pengendalian harga dan ketersediaan barang pokok, terutama memantau pasokan bahan pangan, mengendalikan inflasi, dan memanfaatkan program pasar murah untuk menjaga stabilitas harga.  

Poin keempat, penjagaan ketertiban sosial. Hery menegaskan pentingnya langkah strategis bersama TNI/Polri dan Satpol PP untuk menjaga ketertiban di tempat ibadah, objek wisata, dan ruang publik lainnya.  

Selanjutnya, poin kelima adalah memastikan kesigapan pelayanan sarana dan prasarana transportasi pemudik untuk memastikan kelancaran dan kenyamanan arus mudik.  

“Beberapa hal tersebut menjadi fokus utama kita dalam menghadapi Nataru,” jelas Hery.  

Hery juga menyoroti pentingnya mitigasi bencana hidrometeorologi pada poin keenam, serta antisipasi dampak sosial pasca-pemilihan kepala daerah serentak pada poin ketujuh.  

Terakhir, Hery memastikan seluruh kesigapan akan dilaporkan secara berjenjang kepada Menteri Dalam Negeri.  

Di tempat yang sama, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Hanafi, memaparkan langkah konkret yang telah diambil Pemkot Bogor. Ia melaporkan bahwa Pemkot telah rutin memantau harga 11 komoditas pangan di pasar utama dan pasar tradisional.  

“Kami juga telah melaksanakan Gerakan Pasar Murah (GPM) sebanyak 80 kali di enam kecamatan, dan kegiatan ini akan terus berlanjut hingga akhir tahun,” jelasnya.  

Ia menambahkan bahwa ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG dalam kondisi aman hingga akhir tahun.  

Hanafi juga menyatakan bahwa Pemkot akan segera menerbitkan SE untuk mengimbau masyarakat agar berbelanja dengan bijak serta melarang pesta kembang api, petasan, dan konvoi kendaraan selama perayaan Tahun Baru.  

Rakor diikuti oleh seluruh unsur terkait, mulai dari perwakilan Forkopimda, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kepala dinas terkait, dan camat.

Kepala Bea Cukai Bandung, Budi Santoso mengungkapkan bahwa rokok ilegal yang dimusnahkan tersebut beruparokok-rokok yang tak berpita cukai dengan jumlah 6,9 juta batang dengan nilainya Rp 9,6 miliar. 

Ada pula komoditas keduanya ialah minuman beralkohol dengan total 4000 liter dengan nilai Rp 3,5 miliar, serta kerugian negara lantaran tak dibayarkan cukainya senilai Rp 582 juta.

"Seluruhnya kerugian negara itu Rp 13,1 miliar. Dan, total cukai yang tak dibayarkan menjadi kerugian Rp 5,7 miliar. Rokok ilegal yang dimusnahkan ini hasil 60 kali penindakan oleh Kanwil Jabar bekerjasama dengan Satpol PP dan APH,"ucapnya.

Baca Juga : Sambut Libur Nataru 2024, Wapres Gibran Pastikan Exit Tol 151 Bandung dan Stasiun KCIC Karawang Segera Dioperasikan 

Budi mengungkapkan, asal penindakan seluruh barang bukti rokok ilegal di area Bandung Raya, sedangkan minuman beralkohol penindakannya oleh Bea Cukai Bandung pada tiga kali penindakan di Bandung.

"Ada beberapa tempat yang berhasil dilakukan penindakan, baik ditemukan tanpa pita cukai, maupun yang dilengkapi pita cukai namun palsu. Kami lakukan pula pemusnahan di PT Solusi Bangun Indonesia di Bogor dengan proses co processing. Seluruh barang diurai, rokoknya dicacah sehingga tak bisa difungsikan sebagaimana fungsi awalnya,"ungkapnya.

Disinggung terkait kenaikan cukai rokok tahun depan, Budi menjelaskan tahun depan memang akan ada kenaikan cukai pada rokok namun kenaikannya tidaklah sama tergantung jenis rokoknya, semisal SKM, SPM, dan SKT.

"Memang rencana ini menjadi perhatian bagi jajaran kami termasuk dari Satpol dan APH di mana ada potensi peredaran rokok ilegal, kemudian untuk yang dilakukan penindakan kali ini keseluruhan dilakukan ke jasa titipan sebagiannya," katanya.

Selain itu, lanjutnya, melalui sarana pengangkut yang mana sebagian besar rokoknya tak dari Bandung melainkan daerah lain yang dibawa ke Jawa Barat. 

"Khusus minuman beralkohol asal dari tempat penjualan yang kami dapatkan informasi lalu melakukan cek dan ditemukan ada miras tak dilengkapi pita cukai dan ada pita cukai namun palsu,"tandasnya.

Hal itu diungkapkan, Kombespol  Bismo Teguh Prakoso Kapolresta Bogor Kota,  usai memimpin apel pengamanan Nataru di GOR Pajajaran, ia mengatakan, apel ini bertujuan untuk memastikan kesiapan personel dan pos pengamanan dalam rangka menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat selama masa libur akhir tahun.

"Kami juga mendirikan pos pengamanan dan pos pelayanan juga didirikan di titik-titik strategis seperti terminal, stasiun, dan pusat keramaian. 

Baca Juga : Fokus Pengamanan Nataru Kabupaten Bogor, Pj Bupati: Pastikan Kelancaran Lalu Lintas di Daerah Wisata

"Pos gabungan ada 6 Pospam . Pospam ada di 6 kecamatan, 1 Pos terpadu ada di samping terminal baranangsiang, 2 pos wisata di Kebun Raya dan Stasiun Kereta api Bogor."ujarnya.

Kapolresta Bogor, kombespol  Bismo Teguh Prakoso, dalam amanatnya menekankan pentingnya koordinasi antarinstansi untuk menciptakan situasi yang kondusif.

Antisipasi pengalihan arus ada prediksi terkait dengan  arus kedatangan yaitu tanggal 21 dan 28, kemudian nanti paskahnya arus balik 29 dan 1 Januari 2025.

Pengamanan Natal dan Tahun Baru 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 21 Desember 2023 hingga 2 Januari 2024. Seluruh personel diimbau untuk tetap siaga dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Acara dihadiri oleh Kapolresta Bogor, PJ Walikota, DENPOM, DPRD Kota Bogor, KORPRIMOPOLRI, Pengadilan Negeri, dan Dinas terkait. (Levinda Melati)

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda), Kota Bogor, Hanafi, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang telah berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. 

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi langkah strategis pemerintah untuk mengentaskan pengangguran terbuka, salah satunya melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Baca Juga : Ketum dan Pengurus KONI Pusat Tinjau Fasilitas Gedung untuk Pengembangan Keolahragaan

“Dari target penerbitan 21.000 NIB yang ditetapkan untuk Kota/Kabupaten se-Jawa Barat, Kota Bogor telah berhasil melampaui target tersebut dengan berhasil menerbitkan 23.313 NIB atau lebih dari 110%,” jelas Hanafi.

 Sebagai bentuk penghargaan, Pemkot Bogor memberikan apresiasi kepada sejumlah kelurahan dan kecamatan yang dinilai berperan besar dalam pengembangan UMKM di wilayahnya. 

Penghargaan tersebut diberikan kepada Kelurahan Bubulak, Kelurahan Balumbang Jaya, dan Kelurahan Tajur, serta Kecamatan Bogor Barat sebagai kecamatan terbaik.

 Hanafi juga menekankan pentingnya konsistensi dalam menjalankan usaha, sekaligus menyoroti peran pemerintah dalam memberikan edukasi dan pendampingan

 “Penghargaan ini bukan akhir, melainkan langkah awal untuk terus berkembang. DPMPTSP bersama dinas terkait akan terus memberikan pendampingan agar UMKM dapat menjadi inspirasi bagi yang lain,” ujar Hanafi. 

Dalam kesempatan ini, DPMPTSP Kota Bogor juga mengundang lebih dari 200 pelaku UMKM baik yang sudah memiliki NIB maupun yang belum untuk menghadiri kegiatan ini dengan tujuan mendorong kemandirian usaha dan memperkuat semangat kewirausahaan di masyarakat.

Kegiatan ini juga menjadi wadah bagi para pelaku usaha untuk berbagi pengalaman dan pembelajaran, sehingga diharapkan dapat memperkuat jaringan dan inovasi di sektor UMKM.

Melalui kegiatan ini, Pemkot Bogor terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan UMKM melalui program strategis, seperti pelatihan, pendampingan, serta pemberian akses pasar. 

Diharapkan, langkah ini dapat mendorong UMKM Kota Bogor untuk semakin mandiri dan berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Sebagai informasi, kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui zoom meeting yang diikuti oleh 27 Kota/Kabupaten se-Jawa Barat.

"Alhamdulillah, tersangka berhasil kami amankan dan kami kembangkan hingga mengungkap total sembilan pelaku. Ini belum termasuk penadah yang masih dalam pengejaran," ujar Kombespol Bismo Teguh Prakoso Kapolresta Bogor Kota dalam keterangan pers nya di Mako Polresta Bogor Kota, Kamis 19 Desember 2024.

Kombespol Bismo mengatakan dari 7 Laporan Polisi itu yakni, Pencurian Toyota Kijang Super di Paledang. Mobil dijual ke penadah seharga Rp 7 juta, Pencurian Toyota Avanza di Jalan Ahmad Yani. Mobil dijual seharga Rp 21 juta, Pencurian Toyota New Avanza di Bojong Kidul, Bogor Selatan. Mobil dijual seharga Rp 15 juta, Pencurian Daihatsu Xenia di Cimanggu Kecil, Bogor Tengah. Pelaku menggunakan bor untuk menjebol kunci, Pencurian Mobil Pickup Suzuki di Jalan Pahlawan, Bogor Selatan. Mobil dijual seharga Rp13,5 juta, Pencurian Daihatsu Pickup di Jalan Jabaru, Pasir Kuda, Bogor Barat. Mobil dijual seharga Rp 20 juta dan Pencurian Mobil Suzuki Pickup, dijual di Jakarta seharga Rp 18 juta.

Baca Juga : Kunjungan Tahap II PSSI dan FIFA di Proyek Transformasi Keselamatan dan Keamanan Infrastruktur Sepak bola

Ia menambahkan bahwa para tersangka memiliki peran masing-masing, mulai dari mencari sasaran, mengawasi situasi, hingga eksekusi pencurian.

Modus operandi yang digunakan bervariasi, termasuk memecahkan kaca, menjebol kunci dengan bor, mematikan alarm mobil, serta menggunakan kunci T dan metode manipulasi kabel untuk menghidupkan mesin mobil.

"Kami mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya kunci T, bor, serta beberapa unit mobil hasil curian seperti Toyota Vios, Kijang, Suzuki Pickup, dan Katana," katanya.

Sementara itu di lanjutkan Kasatreskrim Polresta Bogor Kota, Kompol Aji Riznaldi menegaskan, bahwa pihaknya juga tengah memburu penadah yang berperan penting dalam aksi ini.

"Saat ini, identitas penadah sudah kami ketahui dan telah diterbitkan DPO. Dalam waktu dekat, kami akan segera mengamankannya," ujar Kompol Aji Riznaldi.

Penadah diduga menerima mobil hasil curian atas pesanan tertentu, termasuk kendaraan jenis pickup. Sementara itu, alasan para tersangka melakukan aksi pencurian beragam, mulai dari kebutuhan ekonomi, membayar utang, hingga membiayai khitanan anak.

 Pihaknya mengimbau kepada masyarakat yang merasa kehilangan mobil di wilayah Bogor, Sukabumi, dan Cianjur untuk segera berkoordinasi dengan Satreskrim Polresta Bogor Kota. Selain itu, ia juga menyarankan pemilik kendaraan untuk meningkatkan keamanan, seperti memasang CCTV atau memarkir kendaraan di lokasi yang aman dan mudah diawasi.

Atas perbuatannya, sembilan tersangka dijerat dengan Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara.

Dari sekian banyak tersebut data menunjukkan 5516 gugatan perceraian dilakukan oleh perempuan atau istri sisanya 1380 suami mengajukan cerai talak.

Panitera Pengadilan Agama Bandung Dede Supriadi menyebut angka tersebut diperkirakan akan terus meningkat sepanjang akhir 2024 ini.

Dimana kata Dede, pada tahun 2023 lalu angka perceraian di Kota Bandung tembus 7764 perkara gugatan perceraian.

"Untuk per hari ini 7312 perkara tapi kayanya akan sama karena masih ada 3 minggu lagi menuju akhir tahun. Tahun kemarin 7764 perkara,"kata Dede Supriadi saat dijumpai diruanganya, Kamis  (19/12/2024).

Baca Juga : Tok! Pemprov Jabar Tetapkan UMK 2025, UMSK Hanya 2 Kabupaten dan Kota yang Ditetapkan

Dede Supriadi mengungkapkan hingga menuju akhir 2024 ini, tercatat 5625 perempuan di Kota Bandung resmi menjanda.

"Dari 7312 itu putus 7110 perkara itu yang diterbitkan cerai mencapai 5625 resmi menjadi janda,"katanya.

Dia menjelaskan, para istri maupun suami mengajukan perceraian di pengadilan agama kota Bandung disebabkan pertengkaran persilihan hingga ekonomi.

"Sebab utama gugatan perceraian ini paling tinggi karena perselisihan pertengkaran dan ekonomi,"ucapnya.

Sementara untuk pengajuan yang disampaikan, pihak istri (perempuan) di kota Bandung lebih dominan menyumbang angka perceraian tersebut.

"Kebanyakan yang mengajukan ini dar pihak istri (perempuan) totalnya 5516 yang disebut cerai gugat. Sedangkan melalui suami 1380 jadi yang banyak dari pihak istri,"kata dia.

Disisi lain Dede menyampaikan untuk wilayah Kota Bandung tertinggi perkara perceraian berada di Kecamatan Batununggal dan disusul Kiaracondong.

"Di kota bandung paling tinggi di kecamatan Batununggal 414 perkara, kedua Kiaracondong dan Ujung Berung,"pungkasnya.

Penetapan UMK dan UMSK ini, diiringi dengan aksi massa yang dilakukan serikat buruh di depan Gedung Sate. Dimana ratusan buruh sejatinya telah melakukan aksi sejak 15 Desember lalu, hingga di hari akhir tenggat waktu penetapan pada malam ini.

Penetapan UMK dan UMSK dibacakan langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, dengan surat Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 561.7/Kep.802-Kesra/2024 tentang UMSK 2025.

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menuturkan, untuk UMK telah disepakati kenaikannya seragam yakni 6,5 persen sesuai Permenaker 16/2024.

Baca Juga : Pj Bupati Bersama Forkopimda Serta FKUB Komitmen Jaga Kondusifitas Kabupaten Bogor

Sedangkan mengenai UMSK, Bey Machmudin menyebut ada sembilan kabupaten/kota yang tidak mengusulkan yaitu Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung, Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Pangandaran dan Kota Banjar.

Lalu sambung dia, ada 13 kabupaten/kota yang tidak terjadi kesepakatan, yaitu Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Bekasi, Purwakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bandung, Kota Cimahi, KBB, Sumedang, Indramayu, Kabupaten Cirebon dan Majalengka.

Sedangkan lima lainnya yaitu Kabupaten Subang, Kota Depok, Kabupaten Cianjur, Garut dan Kota Tasikmalaya, mengajukan UMSK dengan berdasarkan Permenaker 16/2024 tentang penetapan upah minimum 2025, khususnya Pasal 7 ayat 3 terkait risiko kerja.

"(Tapi) Hanya dua kabupaten/kota, yaitu Subang dan Kota Depok yang ditetapkan UMSK-nya. Itupun dari usulan UMSK tidak semua disepakati. Hanya dua kabupaten/kota," ujar Bey Machmudin.

Disinggung mengenai adanya deadlock atau tidak terjadi kesepakatan, serta tidak adanya pengajuan dari sejumlah kabupaten/kota, Bey Machmudin mengaku tidak mengetahui pasti alasan dari pemerintah kabupaten/kota tersebut.

"Kami menerima rekomendasi, surat. Itu yang kami dasarkan. Kenapa-kenapanya, kami hanya menerima, tidak terjadi kesepakatan," ucapnya.

Sementara mengenai kenaikan UMSK di dua kabupaten/kota tersebut, angkanya kata dia hanya naik 0,5 persen dari UMK 2025. Yakni UMK naik 6,5 persen dari 2023 lalu, kemudian ditambah lagi kenaikannya 0,5 persen untuk UMSK.

"Kami mohon agar disepakati bersama dan ini untuk kebaikan kita semua. Jadi kami juga menghitung, dalam kondisi ekonomi seperti sekarang, agar industri jalan terus. Kita berharap, 6,5 persen. Kan bukan berarti tidak naik. 6,5 persen cukup besar juga. Mudah-mudahan dipahami," harapnya. 

Sedangkan mengenai detail angka kenaikan dari 27 kabupaten/kota untuk UMK serta sektor yang diajukan dalam UMSK kata dia, akan disampaikan lebih lanjut menunggu rampungnya Kepgub Nomor 561.7/Kep.802-Kesra/2024 tentang UMSK 2025. 

"Nanti detail di Kepgub," tandasnya.

Kegiatan penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para pekerja mengenai pentingnya keselamatan kerja di sektor konstruksi. 

Materi yang disampaikan meliputi: a. Peraturan dan Standar K3: Memberikan informasi mengenai peraturan pemerintah dan standar internasional terkait keselamatan kerja di industri konstruksi, b. Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko: Melatih pekerja untuk mengenali potensi bahaya di lingkungan kerja dan melakukan penilaian risiko guna mencegah kecelakaan, dan c. Prosedur Darurat: Memberikan panduan mengenai tindakan yang harus dilakukan dalam situasi darurat, seperti kebakaran atau kecelakaan kerja.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap keselamatan pekerja, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Plaza BPjamosostek membagikan APD kepada seluruh pekerja di PT Brantas Abipraya. APD yang diberikan antara lain: a. Helm Pengaman: Untuk melindungi kepala dari benturan dan jatuhan benda keras, b. Rompi Reflektif: Agar pekerja lebih terlihat, terutama di area dengan lalu lintas kendaraan atau pada malam hari, dan c. Sarung Tangan dan Sepatu Safety: Untuk melindungi tangan dan kaki dari cedera akibat alat kerja atau material berbahaya.
Pihak PT Brantas Abipraya, menyatakan, keselamatan dan kesehatan kerja adalah prioritas utama. 

Baca Juga : Kegiatan Hari Korupsi Anti Korupsi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Plaza BPJamsostek

"Melalui penyuluhan dan pemberian APD ini, kami berharap dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif bagi seluruh pekerja," katanya.

Menurut Suhuri, BPJS Ketenagakerjaan memiliki berbagai program perlindungan sosial ketenagakerjaan yang dirancang untuk melindungi para pekerja dari risiko-risiko kerja yang kerap terjadi di lapangan. Program-program tersebut antara lain Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang bisa melindungi pekerja dari risiko finansial jika terjadi kecelakaan atau musibah yang tak diinginkan saat bekerja.

“Bagi peserta pekerja jasa konstruksi yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja, BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan santunan manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 48 kali upah yang dilaporkan serta beasiswa untuk dua orang anak, dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, maksimal Rp174 juta. Sedangkan peserta yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, maka keluarga atau ahli waris akan mendapatkan santunan sebesar Rp42 juta,” paparnya.

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Plaza BPJamsostek terus berupaya menyebarluaskan informasi dan melakukan edukasi kepada perusahaan jasa konstruksi di Bandung. Melalui berbagai program sosialisasi dan penyuluhan, diharapkan semakin banyak perusahaan yang memahami pentingnya perlindungan ketenagakerjaan bagi karyawan mereka dan secara aktif mendaftarkan pekerjanya pada program-program yang disediakan.

BPJS Ketenagakerjaan juga bekerja sama dengan dinas terkait dan asosiasi perusahaan konstruksi untuk memperluas jangkauan perlindungan ini. 

“Kami menyadari pentingnya kerja sama lintas sektor dalam mewujudkan perlindungan ketenagakerjaan yang optimal. Dengan sinergi ini, kami berharap dapat meningkatkan tingkat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di kalangan pekerja konstruksi, baik dalam proyek besar maupun kecil,” jelas Suhuri selaku Kepala Kantor Cabang Plaza BPJamsostek.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, BPJS Ketenagakerjaan mengadakan sosialisasi kepada para pedagang di Plaza Parahyangan, Bandung.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para pedagang mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan mendorong partisipasi mereka dalam program BPJS Ketenagakerjaan. 

Dengan menjadi peserta, para pedagang akan mendapatkan manfaat perlindungan dari risiko kecelakaan kerja, kematian, dan hari tua.
Kegiatan tersebut dihadiri kurang lebih 100 peserta yang terdiri dari pedagang, dan kegiatan sosialiasasi acara tersebut menunjukan antusias dalam kegiatan tersebut.

Baca Juga : Harapan Zaki Ubaidillah, Atlet Dari Pulau Garam yang Masuk Tim Utama Pelatnas PBSI

Kepala Kantor Cabang Plaza BPJamsostek, Suhuri  Ketenagakerjaan memberikan penjelasan mengenai program-program dan manfaat.yang ditawarkan, khususnya bagi pekerja BPU.
Dengan iuran yang sangat terjangkau, manfaat perlindungan yang akan didapatkan mulai dari perawatan tanpa batas biaya sesuai indikasi medis hingga sembuh bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja," ujar Suhuri.

Menurut Kepala Kantor Cabang Plaza BPJamsostek, sasaran kegiatan tersebut fokus untuk memberikan perlindungan kepada pekerja informal atau bukan penerima upah (BPU) dengan program BPJS Ketenagakerjaan.

”Kami melakukan sosialisasi dengan terjun langsung kepada para pedagang, menjelaskan manfaat besar program BPJS Ketenagakerjaan, besaran iuran per bulan dan langsung mengajak pedagang mendaftar sebagai peserta,” kata Suhuri.

Harapannya pekerja rentan yang telah terdaftar dari pemerintah Bandung sudah bisa melanjutkan pembayaran secara mandiri dengan iuran Rp16.800/bulan dengan melakukan pembayaran di Bank, ATM, Mobile Banking, gerai-gerai kerjasama lainnya seperti PT Pos, Alfamart, Indomaret.

Iwa seorang pedagang di Pasar Jambu Dua, mengungkapkan bahwa harga telur ayam yang sebelumnya dijual Rp26.000 per kilogram kini naik menjadi Rp31.000 per kilogram dalam dua hari terakhir. "Untuk pembelinya jadi berkurang. Biasanya satu peti habis sehari, sekarang dua hari belum habis," ujarnya, Rabu (18/12/2024).  

Sementara itu, harga minyak goreng juga mengalami kenaikan. "Kemarin harganya Rp16.500 per liter, sekarang jadi Rp17.500. Pasokan aman, tetapi pembeli menurun. Biasanya beli dua liter, sekarang cuma satu," tambah Iwa.  

Baca Juga : Menkop Ajak Forkom KBI Songsong Tahun 2025 Sebagai Hari Koperasi Internasional

Hal ini dibenarkan oleh Saeful Bahri, Kepala Urusan Operasi Pasar di Pasar Jambu Dua. Menurutnya, kenaikan harga telur dan minyak goreng sudah mencapai level signifikan. "Harga telur ayam dari Rp27.000 per kilogram naik menjadi Rp31.000, sementara minyak goreng bermerek ‘Minyak Kita’ naik dari Rp17.000 menjadi Rp17.500 per liter," katanya.  

Saeful menegaskan, pihaknya akan terus mengupayakan langkah stabilisasi harga melalui operasi pasar. "Kami akan selalu mengupayakan operasi pasar di setiap pedagang," ujarnya.  

Meskipun kenaikan harga telur dan minyak goreng cukup terasa, Saeful memastikan bahwa harga komoditas lainnya masih dalam kondisi stabil dan normal.  

Kondisi ini menjadi perhatian, terutama menjelang libur panjang akhir tahun di mana kebutuhan masyarakat cenderung meningkat. Operasi pasar diharapkan dapat menjadi solusi untuk menjaga daya beli masyarakat dan mencegah lonjakan harga lebih lanjut.  

(Febrian Batara Aditya Rahman)

"Alhamdulillah hari ini kami menuntaskan, meresmikan secara simbolis, untuk menyampaikan kepada publik melalui teman-teman media bahwa pembangunan tahap kedua Puskesmas Kayu Manis sudah selesai. Tahap pertamanya sudah diresmikan waktu itu oleh pak wali kota sebelumnya ya," ungkap Hery kepada wartawan.

Hery melanjutkan, rampungnya pembangunan Puskesmas Kayu Manis tahap dua ini, menandai simbolisasi bahwa ada Puskesmas satu lagi  di Kota Bogor yang sudah tuntas pembangunannya dan siap untuk melayani masyarakat lebih baik.

"Harapannya mudah-mudahan dengan hadirnya Puskesmas Kayu Manis, layanan kesehatan di Kota Bogor secara umum dan juga secara khusus di wilayah Kayu Manis, Tanah Sareal dan sekitarnya bisa lebih baik dari sisi kuantitas maupun kualitas layanan. Selain itu ada  pelayanan yang baru, poliklinik baru, mengikuti regulasi-regulasi yang terbaru.

Baca Juga : Sepanjang 2024, Ada 337 Kasus Kebakaran Terjadi di Kabupaten Bogor, Mayoritas Disebabkan Arus Pendek

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, Sri Nowo Retno memaparkan, terdapat 25 Puskesmas di Kota Bogor, pihaknya terus melakukan upaya peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas. Salah satunya adalah dengan melakukan relokasi dan pembangunan Puskesmas. Salah satu puskesmas yang direlokasi dan dibangun adalah UPTD Puskesmas Kayumanis yang berlokasi di Jalan Raya Munjul, Kayu Manis, Kecamatan Tanah Sareal.

Retno menjelaskan, pembangunan Tahap 2 seluas kurang lebih 465 meter persegi meliputi, ruang Utama yang terdiri dari ruang tunggu, ruang bermain anak, ruang panel, poli ISPA, poli TB, dan poli Umum. Kemudian ada laboratorium, ruang laktasi, pojok dahak, ruang apotik dan racik, gudang obat dan vaksin, ruang steril, ruang konseling, dapur, laundry, ruang ganti, toilet pasien, toilet karyawan serta toilet difabel.

"Kedua ada ruang penunjang yang terdiri dari ruang genset, ruang limbah serta ruang limbah infeksius. Ketiga ada ruang pelengkap yang terdiri dari lahan parkir dan Biotech. Pembangunan Puskesmas Kayumanis sesuai standar diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Kayumanis yaitu Kelurahan Kayumanis, Kelurahan Kencana dan Kelurahan Cibadak. Diimbau masyarakat untuk mengakses fasilitas kesehatan, tidak hanya saat sakit, tetapi juga untuk melakukan skrining kesehatan," pungkasnya.

Menurutnya, pasar yang dibangun dengan dana investor sebesar Rp40 miliar ini sudah beroperasi dengan progres 84 persen.

"Total kios dan losnya nanti 650 unit. Akan diisi oleh pedagang eksisting Pasar Sukasari, pedagang malam yang biasa berjualan di Suryakencana, dan pedagang komoditas kering di Pasar Bogor,” jelas Jenal, Selasa (17/12/2024).

Selain itu, kata Jenal, pihaknya mendapat beberapa catatan hasil sidak dari DPRD Kota Bogor di Pasar Gembrong, mengenai fasilitas dan lainnya.

Baca Juga : Pengamanan Lalu Lintas Nataru Pemkab Bogor Siagakan Ribuan Personel, Soroti Jalur Puncak

Meski demikian, Jenal menyambut baik catatan sidak yang dilakukan Komisi III DPRD Kota Bogor tersebut.

Dirinya berjanji catatan-catatan yang disampaikan oleh DPRD akan segera dievaluasi dan diperbaiki.

“Kami akan melanjutkan catatan dewan tersebut lewat evaluasi jaringan listrik, sarpras, drainase sehingga sesuai rencana pembangunan. Kami juga bakal melakukan percepatan agar keberadaan Pasar Gembrong bisa segera dirasakan oleh masyarakat masyarakat,” pungkasnya.

Dalam kegiatan tersebut, tim pansus juga turut menyalurkan bantuan untuk korban bencana Sukabumi dan disalurkan melalui Kantor DP3A Kabupaten Sukabumi yang nantinya akan diteruskan ke posko-posko bencana.

Ketua Tim Pansus DPRD Kota Bogor, Devie Prihatini Sultani, didampingi oleh Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata yang juga koordinator dari Tim Pansus DPRD Kota Bogor, menyampaikan bahwa penyaluran bantuan yang dilakukan oleh tim pansus DPRD Kota Bogor merupakan bentuk dukungan untuk warga kabupaten Sukabumi yang menjadi korban bencana alam dari Warga Kota Bogor 

Baca Juga : 3 Kuliner Jalan Surya Kencana Bogor, Pilihan Tepat untuk Menyambut Natal dan Tahun Baru  

Selain, menyalurkan bantuan yang ditujukan untuk para korban bencana. Tim Pansus DPRD Kota Bogor mencoba menggali informasi penanganan pasca bencana bagi perempuan dan anak.

“Jadi, selain kegiatan kemanusiaan yang diinisasi oleh para anggota pansus DPRD Kota Bogor. Kami pun, ingin mendapatkan informasi terkait materi-materi yang bisa dimasukkan kedalam draft Raperda terutama penanganan pasca bencana,” kata Devie.

Devie, menjelaskan bantuan yang disalurkan terdiri dari pakaian untuk perempuan dan anak serta bahan pokok kebutuhan lainnya. Bahkan, wanita yang akrab disapa DPS ini menekankan salah satu bantuan yang dibutuhkan adalah bimbingan konseling bagi perempuan dan anak yang ada di posko pengungsian.

“Kedepan, kita akan melakukan kolaborasi untuk memberikan bantuan bimbingan konseling untuk mengobati trauma perempuan dan anak-anak pasca bencana bagi perempuan dan anak,” kata DPS.

Terpisah, Dadang menyampaikan ia mendukung penuh inisiatif Tim Pansus DPRD Kota Bogor yang memberikan penyaluran bantuan untuk warga Kabupaten Sukabumi. Ia pun memberikan apresiasi kepada seluruh anggota Tim Pansus DPRD Kota Bogor yang berkontribusi memberikan bantuan.

“Alhamdulillah ini merupakan inisiatif yang baik dan tetntunya saya beserta pimpinan DPRD Kota Bogor mendukung penuh langkah yang diambil oleh Tim pansus DPRD Kota Bogor. Apresiasi juga untuk tim pansus yang mau turut memberikan kontribusi,” kata Dadang.

Nantinya, taman tersebut akan menjadi sarana antar warga maupun para santri untuk beraktivitas.  

Hery mengungkapkan, hadirnya Taman Pagentongan memiliki makna yang sangat penting.

Sebab, taman ini akan menjadi ruang publik yang dapat dinikmati oleh semua kalangan, tempat beristirahat, berkumpul, dan berinteraksi dalam suasana yang asri dan nyaman. 

Baca Juga : Seorang Balita Terbawa Arus Sungai Ciliwung, Tim SAR Gabungan Lakukan Pencarian

Selain itu, di depan keluarga KH. Tb. M. Falak, Hery menyampaikan bahwa kehadiran Taman Pagentongan ini juga menjadi simbol ketenangan, kebersamaan, serta ruang untuk mempererat tali persaudaraan antarwarga.  

Sebagai informasi, Taman Pagentongan ini dibangun oleh Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor melalui APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2024. Pembangunan taman ini menelan anggaran sebesar Rp750.782.303 dengan waktu pengerjaan selama 90 hari kalender.  

Taman Pagentongan berdiri di atas lahan seluas 1.100 m², yang dibeli oleh Disperumkim melalui program Landbanking (Bank Tanah) pada Tahun 2023. Program ini berfokus pada pembelian lahan untuk ruang terbuka hijau di kawasan permukiman padat.  

Fasilitas yang terdapat di Taman Pagentongan meliputi alat gym (sepeda statis), alat bermain anak (gelas putar dan ayunan), gazebo, bangku taman, jalur sirkulasi, mini plaza, lampu taman, dan area rumput.  

“Peresmian fasilitas ini menunjukkan komitmen kita bersama dalam membangun kota yang lebih baik, lebih hijau, dan lebih terhubung dengan sejarah serta budaya kita. Semoga Taman Pagentongan ini dapat memberikan dampak positif bagi warga dan menjadi kebanggaan bagi kita semua,” ujar Hery.

Para pedagang yang terdampak langsung mengeluhkan kejadian tersebut kepada dua anggota legislatif dari Dapil Timur Tengah, Atty Somaddikarya dan Sugeng Teguh Santoso. 

Menanggapi hal ini, kedua wakil rakyat tersebut memenuhi undangan pertemuan ke lokasi pembongkaran dan berdialog dengan pedagang. Dalam pertemuan tersebut, terjadi ketegangan antara pedagang yang pro dan kontra terhadap relokasi.

Sugeng Teguh Santoso (STS) menjelaskan bahwa dirinya diundang oleh para pedagang untuk menampung aspirasi mereka. 

Baca Juga : Diskusi Bareng Pengurus PWI Jaya, Kepala KSOP Tanjung Priok: Kita Kuatkan Kemitraan

"Tadi kita lakukan dialog dengan kedua belah pihak pedagang yang pro maupun kontra untuk relokasi. Kami akan segera menginventarisir masalah ini," ujar STS.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa DPRD Kota Bogor belum menyatakan sikap apapun terkait pembongkaran tersebut.

"Terkait pembongkaran ini, kami akan menilai dan mengevaluasi sesuai regulasi yang berlaku. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, jadi akan dibahas dalam rapat komisi di DPRD Kota Bogor," jelasnya.

Sugeng juga menyoroti permasalahan kemacetan yang muncul serta hak para pedagang untuk mencari nafkah yang perlu mendapat perhatian. 

"Kami mengapresiasi peran warga dalam membantu memberantas premanisme dan peredaran narkoba di sekitar pasar ini, yang diinisiasi oleh Hasan dan Fajar sebagai warga. Mari bersama-sama membangun Kota Bogor yang lebih baik," harapnya.

Senada dengan itu, Atty Somaddikarya juga menekankan pentingnya fasilitas dan edukasi bagi para pedagang. 

"Para pedagang perlu diberi fasilitas dan edukasi selama mereka berdagang. Namun, mereka juga harus mematuhi aturan yang ada," ujarnya.

Atty menambahkan bahwa pedagang tidak boleh berjualan di trotoar, karena itu jelas melanggar aturan yang berlaku. Namun, jika mereka mengikuti ketentuan yang ada dan tidak menimbulkan kemacetan atau kerumunan, mereka akan mendapatkan dukungan.

"Kami di DPRD Kota Bogor akan terus mencari solusi yang sesuai dengan regulasi yang ada. Gejolak antara yang kontra dan pro adalah hal yang wajar, yang penting adalah bagaimana kita mencari jalan keluar yang terbaik untuk semua pihak," tutup Atty.

Hery menilai pelantikan ini merupakan momentum penting bagi semua pihak, khususnya bagi para pejabat yang baru dilantik. Sebab, menurutnya, pelantikan bukan sekadar seremonial, melainkan sebuah amanah baru yang harus dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab dan dedikasi.  

“Bapak Ibu adalah bagian dari proses manajemen ASN dalam rangka perencanaan pengisian jabatan periode April sampai dengan Juli. Kekosongan yang ada atau posisi kosong yang terdampak tentunya pada tahap berikutnya akan dilakukan proses rotasi, mutasi, dan promosi,” kata Hery di Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor.  

Di hadapan pejabat yang dilantik, Hery menegaskan bahwa kepercayaan yang diberikan merupakan hasil penilaian objektif atas kompetensi dan integritas yang dimiliki.  

Baca Juga : Sidang Kasus Oknum KPK Gadungan di PN Cibinong, Saksi Ngaku Percaya Terdakwa YS Orang KPK

Pelantikan ini tentunya melalui serangkaian tahapan mekanisme dan proses manajemen ASN berdasarkan sistem meritokrasi, yang mengedepankan kompetensi dan kinerja secara adil tanpa melihat latar belakang, status, suku bangsa, dan faktor lainnya.  

“Perubahan merupakan keniscayaan, dan dalam konteks ini, rotasi merupakan bagian dari keniscayaan. Dalam rotasi dan mutasi, selalu ada dua dimensi, yaitu dimensi organisasi dan individu ASN,” ucap Hery.  

Ia menambahkan, dimensi organisasi berkaitan dengan kebutuhan organisasi untuk mempertahankan pelayanan dan meningkatkan kinerja, di samping kebutuhan pengisian jabatan. Dari sisi individu ASN, pelantikan adalah bentuk penghargaan terhadap kinerja dan prestasi.  

Terlalu lama berada dalam satu jabatan, ditekankan Hery, bukanlah sesuatu yang baik karena akan menghambat peningkatan pengalaman yang dapat diraih.  

Melalui 'tour of duty', maka akan diperoleh peningkatan kemampuan dan kompetensi sehingga mendukung pengembangan karier.  

“Apapun bentuk perubahan dalam SDM, baik rotasi, mutasi, maupun promosi, perlu disyukuri sebagai bagian dari dua dimensi,” ungkapnya.  

Keberhasilan memberikan pelayanan, menjalankan roda pemerintahan, dan memastikan setiap kebijakan yang diambil dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Kota Bogor sangat bergantung pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya ASN.  

Untuk itu, Hery mengharapkan jajaran Pemkot Bogor terus berkomitmen mengembangkan kapasitas dan kompetensi diri, menjaga integritas, serta menjadi suri teladan bagi bawahannya.  

Di akhir acara, Pj Wali Kota Bogor menitipkan pesan untuk menjaga profesionalitas dan integritas, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.  

“Kita adalah pelayan masyarakat, bukan yang dilayani. Ini berlaku untuk semuanya,” tegasnya.  

Sebagai informasi, pelantikan yang dilaksanakan telah mendapatkan rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Wakabareskrim Polri Irjen Pol Asep Suheri mengatakan pengungkapan pabrik narkoba di perumahan mewah di Jalan Bojongsoang, Kabupaten Bandung dilakukan oleh tim gabungan Bareskrim Polri, Polda Jawa Barat dan Ditjen Bea Cukai. Pengungkapan berdasarkan hasil pengembangan dari tersangka yang ditangkap di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.

"Jumlah tersangka yang diamankan dari joint operation ini tiga orang yaitu SR berperan sebagai penghubung, SP peracik bahan baku dan IV berperan mengemas serta satu orang DPO," ucap dia saat konferensi pers di Perumahan mewah di Bojongsoang, Kamis (12/12/2024). 

Asep melanjutkan pengungkapan pabrik narkoba dan penangkapan ketiga tersangka diduga berhubungan dengan jaringan Malaysia-Indonesia.  Sebab salah seorang DPO yaitu X memiliki peran sebagai penggali jaringan yang saat ini dalam proses pengejaran.

Baca Juga : IBSC Gelar Kejuaraan Sepak Bola Pantai Piala Presiden 2024 di PIK 

"Diduga berhubungan dengan jaringan Malaysia-Indoensia," kata dia.

Pihaknya terlebih dahulu menangkap SR di sebuah jalan di Kelurahan Nangewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bandung. Di dalam mobil tersebut ditemukan 100 sachet serbuk happy water, 51 buah jerigen berisi cairan liquid sebanyak 259 liter. Tiga buah jerigen berisi cairan bening diduga bahan narkotika berisi tiga liter.

"Sudah dicek laboratorium forensik mengandung ampetamin," kata dia.

Di tempat kedua di rumah SR di perumahan di Kabupaten Bogor ditemukan botol ukuran 20 mililiter berisi liquid vape 120 botol. 1.000 sachet serbuk happy water. Sedangkan di perumahan mewah yang dijadikan pabrik narkoba di Jalan Bojongsoang Kabupaten Bandung ditemukan berbagai barang bukti.

Mulai dari 7.333 sachet serbuk happy water, botol liquid ukuran 20 militer sebanyak 494 botol,  pil berwarna hijau kuning mengandung mdma 62 butir, pil warna merah mengandung mdma 95 butir. Jerigen berisi cairan liquid vape rasa pandan dan anggur 5,9 kilogram dan 2 botol plastik bening berisi cairan berwarna biru bening 2,2 liter. 

Sedangkan bahan baku yang diamankan yaitu 3 buah jerigen berisi cairan bening 3 liter positif ampetamin, 1 botol plastik bening berisi 3,03 liter positif ampetamin, 4 bungkus alumunium foil bertuliskan 10,4 kilogram berisi serbuk diduga bahan baku narkotika mengandung bahan kimia methylvaleric acid dan satu plastik bening berisi serbuk putih diduga bahan narkotika mengandung bahan kimia cylopentanecarboxylic acid.

Bahan baku prekusor yaitu dua botol warna hitam ukuran satu liter berisi cairan bening sebanyak 2 liter mengandung dmf, 20 botol warna putih ukuran 500 mililiter berisi cairan bening sebanyak 10 liter mengandung dmf. Serbuk perasa 1 kilogram sebanyak 246 kemasan, jerigen berisi alkohol 349,68 kilogram, jerigen berisi metanol 8 kilogram.

Jerigen berisi vegetable glycerine sebanyak 6,1 kilogram, bahan baku krimer nabati 375 kilogram. Tiga dus kosong berisi botol liquid kosong ukuran 20 mililiter kurang lebih sebanyak 12.150 botol. Satu dus kosong berisi sachet  happy water kurang lebih 50 ribu sachet. Serta berbagai mesin produksi dan perlengkapan yang digunakan untuk produksi.

"Modus operandi yang dilakukan para tersangka yaitu menyamarkan lokasi produksi narkotika di tengah masyarakat dan motifnya untuk meraih keuntungan," kata dia.

Akibat perbuatan para pelaku, mereka dijerat pasal 114 ayat 2 subsider pasal 113 ayat 2 lebih subsider pasal 112 ayat 2 juncto pasal 132 ayat 2 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Mereka diancam hukuman pidana hukuman mati atau seumur hidup. 

"Saat ini perang terhadap penyalahgunaan narkoba satu hal yang tidak bisa ditawar dan menjadi komitmen serius bagi kita semua. Ini sejalan program Asta Cita bapak Presiden Prabowo Subianto dimana pemberantasan narkoba jadi perhatian khusus bagi beliau," kata dia.

Ia mengatakan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo saat ini telah membentuk satgas pemberantasan narkoba. "Kapolri menyampaikan komitmen sama harus berperan dan menuntaskan penanganan narkoba dari semua lini dari hulu ke hilir," kata dia.

Kasat Pol PP Kota Bogor, Agustiansyah, menjelaskan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan para pedagang sebelum pelaksanaan pembongkaran. 

"Kami sudah mengirimkan surat dan berdiskusi dengan para pedagang. Alhamdulillah, hari ini mereka menerima keputusan ini tanpa ada perlawanan," ujar Agustiansyah.  

Baca Juga : Siwo Pusat Apresiasi Hattrick Jabar Juara Umum PON

Ia menambahkan bahwa dinamika di lapangan tetap ada, seperti permohonan pedagang untuk menunda pembongkaran. Namun, Satpol PP berkomitmen melaksanakan tugas sesuai aturan yang berlaku. 

"Kami juga menyiapkan solusi bagi mereka, seperti mengarahkan ke pusat penampungan dan tempat lain," katanya.  

Pembongkaran yang dilakukan secara bertahap ini diharapkan selesai dalam satu hari. Agustiansyah berharap, setelah penertiban, kawasan Jalan Merdeka akan bebas dari kekumuhan, kemacetan, dan masalah lain yang sebelumnya dikeluhkan warga.  

"Semoga ke depan, semua berjalan lancar, dan para pedagang yang terdampak bisa mendapatkan kompensasi yang layak," tutupnya.  

Langkah ini menjadi salah satu upaya Pemkot Bogor untuk menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan nyaman bagi masyarakat.

(Febrian Batara Aditya Rahman)

Mengusung tema 'Hak Setara untuk Semua, Bersama Kita Bisa', kegiatan ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap HIV/AIDS, menghilangkan stigma dan diskriminasi, serta memperkuat komitmen bersama dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS.  

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Eko Prabowo, yang mewakili Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah konkret untuk menekan angka kasus HIV/AIDS di Kota Bogor.  

Baca Juga : LPDUK Gelar Diskusi Sosialisasikan Permen Penyelenggaraan Turnamen Olahraga

“Melalui kegiatan ini, kita terus berupaya memperkuat sistem pelayanan yang inklusif dan efektif. Dengan harapan dan komitmen, kasus HIV/AIDS dapat menurun secara signifikan,” ujar Eko saat membacakan sambutan Pj Wali Kota Bogor.  

Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi pentahelix dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media untuk mencapai target 'Ending AIDS 2030' di Kota Bogor.  

“Target utama kita adalah pencegahan dini dan sosialisasi masif, terutama kepada anak-anak muda sebagai kelompok yang menghadapi tantangan besar di masa depan,” jelasnya.  

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Sri Nowo Retno, menekankan bahwa edukasi untuk remaja menjadi prioritas utama tahun ini.  

Ia menjelaskan, hingga Oktober 2024, tercatat 338 kasus HIV dan 123 kasus AIDS di Kota Bogor. Meski jumlah ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya, terdapat peningkatan kasus pada kelompok remaja yang menjadi perhatian serius.  

“Peningkatan kasus pada remaja menjadi fokus bagi kami. Oleh karena itu, kami menggencarkan edukasi dan promosi kesehatan, termasuk melalui talkshow yang diikuti oleh siswa dari 60 SLTA se-Kota Bogor seperti hari ini,” ucap Retno.  

Retno menambahkan, bahwa upaya pencegahan harus dilakukan secara komprehensif dan terus-menerus untuk memastikan generasi muda Kota Bogor memiliki pemahaman yang baik tentang HIV/AIDS serta mampu mengambil langkah preventif untuk melindungi diri mereka.  

Kegiatan peringatan Hari AIDS Sedunia ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam meningkatkan kepedulian masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap isu HIV/AIDS. 

Dengan kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah, KPAK, masyarakat, dan komunitas pegiat HIV/AIDS, Kota Bogor optimis dapat mewujudkan target zero new cases serta Ending AIDS pada tahun 2030.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Bogor, Iceu Pujiati mengatakan, kegiatan ini melibatkan seluruh sanggar seni di Kota Bogor dan diramaikan oleh berbagai aktivitas edukatif.

 "Alhamdulillah, hari ini kita melaksanakan kegiatan Riksa Budaya yang berkolaborasi dengan Pekan Kebudayaan. Temanya *Rukun Sauyunan*, di mana seluruh budaya seperti Sunda, Betawi, Melayu, dan lainnya ditampilkan untuk melestarikan budaya di Indonesia,” ujar Iceu.

Baca Juga : Warga dan Pengendara Keluhkan Dampak Penutupan Perbaikan Jalan Penghubung Nanggewer-Karadenan

Selain pertunjukan seni, acara ini juga menghadirkan talkshow edukasi bagi anak-anak dengan tujuan menanamkan kesadaran pentingnya melestarikan budaya sejak usia dini.  

Iceu menambahkan bahwa budaya tidak hanya menjadi identitas suatu daerah, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan sektor pariwisata. 

“Kita tahu kebudayaan termasuk salah satu sektor yang bisa meningkatkan pariwisata, khususnya di Kota Bogor,” jelasnya.  

Kota Bogor yang memiliki keragaman budaya, termasuk pengaruh budaya Betawi di beberapa kelurahan, menjadi pusat perhatian dalam upaya pelestarian budaya. 

“Ada dua kelurahan di Kota Bogor yang masih kental dengan budaya Betawi. Melalui tema Rukun Sauyunan, kita harap budaya ini tetap lestari,” katanya.  

Acara ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Sepuluh objek pemajuan kebudayaan (OPK) menjadi fokus utama dalam melibatkan generasi muda agar budaya lokal tidak terkikis oleh pengaruh budaya luar.  

“Anak muda harus tetap melestarikan budaya, dan alhamdulillah banyak anak muda yang kreatif, mulai dari SD hingga SMA. Potensi mereka luar biasa,” ungkap Iceu.  

Kadis Pariwisata Kota Bogor itu berharap kegiatan ini dapat menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus berkontribusi dalam menjaga kelestarian budaya Indonesia.  

(Febrian Batara Aditya Rahman)

Peristiwa tersebut diketahui terjadi Senin (9/12/2024) malam di Jalan Pasteur, Kota Bandung arah Tol Pasteur. Korban yang diketahui bernama Sendy menceritakan pengalaman kurang mengenakan tersebut di media sosial Instagram.

Ia mengungkapkan mobil yang dikemudikan tengah melintas pelan di Jalan Pasteur, Kota Bandung dikejar oleh pengendara motor tanpa sebab. Mereka meminta agar dirinya untuk memberhentikan sekaligus meminggirkan mobil yang dikendarai.

"Kita gak ada nabrak atau senggol mereka tiba-tiba dikejar dari daerah kuburan Pandu sampai stopan Pasteur. Awalnya gak sadar kalau ngejar kita, mereka teriak teriak dan gebrak pintu mobil," ucap dia dikutip dari media sosial. 

Baca Juga : Jaga Kelestarian Alam, PLN Bersama Pemprov DKI Jakarta Beraksi Tanam 100 Pohon di Waduk Brigif

Ia menyebut pengendara motor tersebut memalangkan kendaraannya di depan mobil dan mengeluarkan senjata tajam. Mereka pun langsung menggebrak mobil sehingga beberapa bagian bodi mobil baret.

Usai kejadian itu, Kapolsek Cicendo Kompol Dadang Gunawan mengatakan telah melakukan klarifikasi kepada pengemudi mobil dan pengendara motor. Peristiwa tersebut terjadi diduga karena ada kesalahpahaman antar kedua belah pihak.

"Betul, terjadi kesalahpahaman awalnya pengemudi mobil mengklakson pengemudi di depannya sementara terlapor merasa yang di klakson sehingga terjadi ketersinggungan," kata dia, Rabu (11/12/2024).

Dadang mengatakan pengendara motor lantas mengejar mobil dan meminta pengemudi untuk berhenti. Namun, pengemudi mobil merasa ketakutan dan khawatir sehingga terus menancap gas dan tidak berhenti. 

Ia pun mengungkapkan tidak ada senjata tajam yang dibawa oleh pengendara motor tersebut. Sedangkan goresan baret pada mobil berasal dari cincin milik pengendara motor yang mengenai bodi mobil.

Dadang mengatakan pengendara motor dan mobil telah berdamai sehingga tidak menuntut secara hukum. Sehingga permasalahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan.

Acara ini dihadiri oleh General Manager PLN UID Jakarta Raya, Lasiran, Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, Dr. Bayu Meghantara, Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, Santo, S.ST., M.Si., serta seluruh Senior Manager PLN UID Jakarta Raya dan Manager PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Lenteng Agung, Cynthia Dewi Ariyani.

Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, Dr. Bayu Meghantara, memberikan apresiasi kepada PLN atas kontribusinya.

Baca Juga : RSUD Tarakan Gandeng Komisi Informasi Jakarta, Gelar Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di Era Digital

“Kami sangat mengapresiasi inisiatif PLN yang sejalan dengan upaya pemerintah untuk menjaga kelestarian alam Jakarta. Penanaman pohon ini tidak hanya mempercantik kota, tetapi juga berperan penting dalam menyerap emisi karbon,” ujar Bayu.

Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, Santo, menjelaskan pentingnya kolaborasi dalam menjaga fungsi waduk sebagai daerah tangkapan air.

“Pohon memiliki peran vital sebagai penyimpanan cadangan air. Dengan semakin banyak pohon, air hujan lebih banyak meresap ke dalam tanah, mengurangi aliran permukaan yang berpotensi menimbulkan banjir. Kami mendukung penuh aksi seperti ini,” jelas Santo.

General Manager PLN UID Jakarta Raya, Lasiran, menyampaikan bahwa aksi ini menjadi langkah awal PLN dalam mendukung upaya pengurangan emisi karbon di Jakarta.

“Tahun 2023, emisi CO2 di Jakarta tercatat mencapai 30 juta ton per tahun. Jika tidak ada intervensi, jumlah ini akan terus meningkat. Penanaman pohon ini adalah salah satu kontribusi PLN untuk mewujudkan Jakarta yang lebih hijau dan ramah lingkungan,” ungkap Lasiran.

Aksi tanam pohon ini diharapkan menjadi inspirasi bagi masyarakat dan berbagai pihak lainnya untuk turut berkontribusi menjaga lingkungan. Dengan kolaborasi yang kuat, Jakarta dapat menjadi kota yang lebih hijau dan berkelanjutan di masa depan.

Salah satu rumah warga tergenang air tersebut, diduga tidak adanya saluran air perbaikan jalan betonisasi jalan roda pembangunan. 

Baca Juga : Persiapan Minim, Rizki Juniansyah Raih Medali Perak dan Perunggu Kejuaraan Dunia Angkat Besi 2024 Manama

"Iya neh air sudah masuk kedalam air, solokan di rumah juga sudah mulai naik,"ungkap salah satu ibu rumah tangga yang mendokumentasi rumahnya tergenang air.

Padahal, sebelum adanya perbaikan jalan betonisasi jalan roda pembangunan belum pernah terjadinya genangan air masuk kedalam rumah. Apalagi, proyek betonisasi jalan di penghujung dikerjakan musim hujan.

Acara utama berlangsung di Gedung Plaza BPJamsostek dan dihadiri oleh para karyawan, mitra kerja, serta perwakilan masyarakat. Dalam sambutannya, Kepala Cabang Plaza BPJamsostek, Suhuri menyatakan, “Kami percaya bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab setiap individu dan institusi. Melalui peringatan Hari Antikorupsi ini, kami ingin menegaskan komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan pelayanan yang bersih dan berintegritas.”

Seluruh karyawan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Plaza BPJamsostek melakukan deklarasi bersama untuk menolak segala bentuk korupsi dan berkomitmen menjalankan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.

Baca Juga : Siap Sambut Pergantian Tahun, Okupansi Luminor Hotel Bogor Capai 50 Persen

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk mempertegas visi dan misi sebagai lembaga yang profesional, bebas dari praktik korupsi, dan memberikan perlindungan terbaik bagi seluruh pekerja di Indonesia.
Selain di Internal BPJS Ketenagakerjaan, pihaknya juga mengajak peran serta dari stakeholder baik itu mitra maupun peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk mendukung budaya Antikorupsi, salah satunya jika melihat atau bahkan menjadi korban, agar dapat melaporkannya ke kanal pelaporan resmi kami.

"Melalui langkah nyata ini, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Plaza BPJamsostek berharap dapat menjadi contoh bagi institusi lain dalam mendorong budaya kerja yang bersih dan berintegritas," ujar Suhuri, Selaku Kepala Kantor Cabang Plaza BPJamsostek.

Harapannya, melalui kegiatan Harkordia 2024 ini BPJS Ketenagakerjaan dapat menunjukkan kepada seluruh stakeholder bahwa BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk menuju Indonesia Emas, bersatu memberantas korupsi dan bersatu padu membangun budaya Antikorupsi.

“Kami berharap dukungan dan kerja sama dari seluruh stakeholder terkait dengan melaporkannya begitu mengetahui dan melihat praktik yang tidak sesuai dalam pelayanan. Hal itu bagian dari upaya untuk mendukung Kampanye Anti Korupsi,” ungkap Suhuri.

“Kota Bogor adalah Kota Hujan. Berdasarkan data kami, tercatat hampir 819 kejadian selama 2024. Yang mendominasi adalah tanah longsor, rumah ambruk, dan pohon tumbang,” ujar Hidayatullah pada Senin (9/12/2024).  

Ia menambahkan, berdasarkan informasi dan peta risiko bencana, terdapat empat kelurahan di Kota Bogor yang memiliki potensi risiko tinggi terhadap tanah longsor. Sementara itu, potensi banjir di Kota Bogor cenderung lebih ringan karena kebanyakan berupa banjir lintasan. Banjir jenis ini terjadi akibat tersumbatnya saluran air.  

Baca Juga : Dari Bangkok Thailand, Tim Indonesia Sabet 56 Medali di SEA Age Group Championship 2024

“Untungnya, banjir di Kota Bogor ini lebih kepada banjir lintasan, terjadi akibat banyaknya saluran yang tersumbat. Tentunya perlu terus kita edukasi warga untuk menjaga kebersihan saluran air,” jelas Hidayatullah.  

Dalam menghadapi musim hujan yang masih berlangsung, BPBD Kota Bogor menghimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat terjadi hujan deras atau angin kencang. Warga diimbau melakukan evakuasi mandiri jika situasi cuaca tidak mendukung.  

“Kami menghimbau warga, tatkala cuaca tidak mendukung atau hujan deras, pastikan evakuasi mandiri lebih diutamakan. Bagi yang berkendara, hindari memarkirkan kendaraan di bawah pohon. Selain itu, tunda dulu aktivitas jika hujan disertai angin kencang. Keselamatan lebih utama,” pungkasnya.  

BPBD Kota Bogor juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terkait mitigasi bencana, khususnya di wilayah yang memiliki risiko tinggi terhadap tanah longsor dan bencana lainnya.

(Febrian Batara Aditya Rahman)

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Grha BPJamasostek Andry Rubiantara mengungkapkan bahwa sosialisasi ini dilakukan agar masyarakat bisa terus menjalankan budaya antikorupsi. 

"Jadi kami melakukan sosialisasi kebijakan anti penyuapan dan pelaporan pelanggaran. Jadi kalau ada petugas kami yang dinilai minta pelicin atau suap menyuap, bisa dilaporkan melalui sistem pelaporan WBS," katanya. 

Baca Juga : Tumbangkan Singapura, Timnas Vietnam Melaju ke Final Piala AFF

Kacab Andry juga menambahkan bahwa upaya ini bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai integritas dan transparansi dalam proses pelayanan BPJS Ketenagakerjaan. 

"Bagi kami melayani masyarakat adalah tugas dan amanah Undang-undang, jadi buat apa dipersulit dan buat apa dimudahkan namun menggunakan suap, itu tidak baik. Kami ingin melayani dengan baik," tambahnya.

Pemerintah telah mengeluarkan status tanggap darurat hingga dua pekan sejak bencana terjadi. Ratusan relawan dari berbagai lembaga kemanusiaan turun membantu BNPB, Basarnas dan BPBD Sukabumi melakukan upaya pertolongan bagi warga terdampak.

Tak ketinggalan, Indonesia CARE hadirkan empat orang dokter, satu unit ambulan emergency dan puluhan relawan untuk kegiatan pelayanan kesehatan gratis dan pendampingan psikososial bagi penyintas.

Untuk aks kali ini, Indonesia CARE menggandeng Syarikat Islam Tanggap Bencana (SIGAP) Pasundan, Yayasan Turun Tangan, Radio Rasil, Aliansi Jurnalis Peduli Lingkungan, Forum Relawan Sukabumi, Aviation Voulenteer Indonesia (AVI) dan banyak komunitas relawan lainnya.

Baca Juga : Sausan Menutup 2024 dengan Manis di Kejurnas PBSI

Demikian diungkapkan Direktur Jaringan Relawan Indonesia CARE, Mohammad Syahri di lokasi bencana, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Sukabumi. 

"Didukung para donatur baik perorangan, komunitas maupun industri kami gelar layanan pengobatan gratis dan pendampingan psikososial. Antusias para penyintas tinggi sekali," ujar pria yang akrab disapa Choy ini.

Banjir bandang yang melanda Sukabumi dan Cianjur Selatan pada 4 Desember lalu telah m menghancurkan ratusan rumah, memutus sejumlah jembatan penghubung dan mengisolasi beberapa desa.

Ditempat yang sama Ketua SIGAP Pasundan, Dedy menyampaikan apresiasi kepada Indonesia CARE yang berinisiatif membersamai SIGAP turun ke lokasi bencana. "Kolaborasi kemanusiaan ini akan saling menguatkan di lapangan. Kami juga kerahkan kekuatan relawan maksimal di lokasi terdampak," katanya.

Ditempat yang sama Ketua Medis Respon Indonesia CARE, dokter Risyad Hasyim menuturkan ada ratusan penyintas yang antri dalam sehari untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. ' Hingga jam 9 malam tadi masih ada yang datang berobat. Mulai dari luka robek, sesak nafas hingga gatal-gatal dikeluhkan para penyintas," ungkapnya.

Sejak Jumat (6/12) tim relawan Indonesia CARE telah berada di lokasi bencana untuk melakukan langkah-langkah dukungan bagi pemerintah membantu para korban. "Dua hari setelah peristiwa, kita sudah dilokasi," ujar Direktur Eksekutif Indonesia CARE, Lukman Azis.

Saat ini, lanjut Lukman, Indonesia CARE masih membutuhkan dukungan obat-obatan dan logistik di lapangan sekaligus membantu menbuka jalur yang terisolasi akibat tertimbun longsor atau runtuh.

"Selain kebutuhan obat-obatan, masyarakat masih mengharapkan dukungan makanan siap saji, makanan pokok, pakaian, selimut, air bersih, dan perlengkapan bayi," ungkap Lukman.

Untuk itu, tambah Lukman, Indonesia Care mengajak seluruh  masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan di Sukabumi. "Jika anda ingin membantu dalam bentuk Natura (logistik) bisa menghubungi kami melalui WA 0878-60000-898 atau transfer melalui rekening BSI Indonesia CARE 7000 555 292 an Yayasan Indonesia Cepat Aktif Responsif dan  Empati," tutupnya.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang menganggarkan Belanja Modal TA 2022
sebesar Rp227.337.501.218,00 dengan realisasi per 30 November 2022 sebesar
Rp79.606.882.057,54 atau sebesar 35,02%. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
dianggarkan sebesar Rp41.651.571.734,00 dan Belanja Modal Jalan Irigasi Jaringan
dianggarkan sebesar Rp126.628.310.382,00 dan dengan realisasi masing-masing sebesar Rp14.254.019.347,06 dan Rp33.174.268.834,34. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp457.003.554.368,00 dengan realisasi sebesar Rp269.616.898.919,06 atau 59%.

Hasil pemeriksaan, terhadap laporan realisasi fisik dan keuangan dan dokumen
lelang pada Dinas Pendidikan, dan Dinas per 19 Desember 2022, menunjukkan permasalahan sebagai berikut.08/12/2024.

Baca Juga : PSB Bogor U-17 di Puncak Klasemen Sementara Grup F Piala Suratin Nasional, Usai Unggul 8-1 atas NTB

Nilai penawaran oleh penyedia atas paket pekerjaan fisik/konstruksi sangat rendah dan berpotensi bermasalah, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang tahun 2022, mengumumkan dan mengadakan
pemilihan penyedia menggunakan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik
(SPSE) Nasional yang dikelola oleh LKPP. 

Dari hasil pemantauan, pada harga
penawaran dan pemenang tender, rata-rata penawaran oleh penyedia sangat rendah,
hampir dari penawaran berkisar pada 80% dari HPS, beberapa paket sampai
penawaran < 80% dari HPS. Atas penawaran tersebut POKJA Pengadaan Barang Jasa melakukan klarifikasi atas tingkat kewajaran harga (<80% dan >110%), POKJA Pengadaan Barang Jasa melakukan survey lapangan atas bukti dukungan alat dan dukungan material yang diberikan oleh penyedia. 

Atas dukungan tersebut terindikasi
sudah di siapkan terlebih dahulu toko ataupun perusahaan tempat membeli material dan sewa alat, sehingga POKJA kesulitan dalam melakukan survey. Dari hasil pemantauan pada penyedia yang melakukan penawaran berkisar pada 80% HPS yang telah lolos atau dinyatakan memenangkan tender terdapat 19 paket yang mengalami keterlambatan dan delapan paket yang mengalami putus kontrak.

Wawancara pada dua penyedia atas empat paket pekerjaan yang putus kontrak didapat
permasalahan antara lain :

1) Oknum yang memasukkan dokumen penawaran dan melengkapi dokumen
penawaran bukan Direktur dari Perusahaan tersebut, penyedia saling bertukar
ataupun saling meminjamkan perusahaan dalam proses lelang.

2) Atas paket pekerjaan yang telah dimenangkan tersebut dijualkan belikan kembali dengan tarif 10% dari harga kontrak

3) Dalam proses pekerjaan, pemborong yang membeli paket tersebut mengajukan
pinjaman Bank untuk memulai pekerjaan, beberapa pinjaman bahkan ditolak oleh
pihak Bank.

Terpisah Budi  Ketua Libra Tulang Bawang menjelaskan, karena banyaknya paket putus kontrak di tahun 2022 membuat turunnya anggaran APBD tulang bawang untuk saat ini. Kondisi Tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pada Pasal 11 ayat (1) bahwa PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas: huruf i. mengendalikan kontrak, Pasal 17 ayat (2a) yang menyatakan bahwa penyedia sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bertanggung jawab atas pada antara lain : a) pelaksanaan kontrak.

Pasal 27 ayat (6) yang menyatakan bahwa Kontrak Harga Satuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b merupakan kontrak Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk
setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas
penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan
ketentuan diantaranya pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan.

Pasal 57 ayat (2) yang menyatakan bahwa PPK melakukan pemeriksaan terhadap
barang/jasa yang diserahkan;
b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun
2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada Lampiran Lampiran Angka II. Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, diantaranya menyatakan bahwa, Angka 7.18 yang mengatur tentang Pemutusan Kontrak poin 7.18.1 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia/jaminan Pelaksanaan.jelas budi

Dilanjutkannya, Dugaan kuat Hal tersebut disebabkan oleh teledornya Dinas Pendidikan, karena kurang cermat melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan sesuai tugas dan fungsinya.

"Tim Pokja PBJ kurang cermat dalam melakukan pembuktian dan evaluasi pemilihan penyedia dan PPK dan PPTK kurang cermat melakukan pengendalian atas kontrak dan pengenaan, denda terhadap pekerjaan yang mengalami keterlambatan,"tutupnya 

Sampai berita ini diterbitkan dinas pendidikan melalui kepala bidang sekolah dasar tri sumarto masih belum bisa dimintai keterangan karena saat mau dikonfirmasi kabid tersebut jarang ada dikantor terkesan menghindar saat akan dikonfirmasi media, berita ini akan terus dipublikasikan secara detail terbuka dan transparan sampai ke aparat penegak hukum.

Salah satu contoh tentang papan informasi penggunaan Dana BOS. Dalam juknis disebutkan bahwa papan informasi penggunaan Dana BOS wajib dipasang di setiap sekolah. Hal itu juga sesuai dengan UU No.14 THN 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Dari pantauan awak media ini di beberapa sekolah yang ada di kecamatan tulang bawang, provinsi lampung mayoritas Semua SDN tidak memasang papan informasi tentang penggunaan Dana BOS dan ruang kelas banyak yg sudah rusak dan layak rehab ringan karena plafon dan kusen sudah tidak layak di pakai.