Peristiwa tersebut terekam kamera pengawas atau CCTV. Dalam rekaman itu, ledakan terlihat mengeluarkan api hingga membuat sejumlah bakso berhamburan dari gerobak.

Saat kejadian, pedagang yang tengah menjajakan dagangannya berada di dekat gerobak sehingga turut terdampak ledakan.

Berdasarkan keterangan warga, suasana di sekitar lokasi saat itu relatif sepi. Warga mengaku mendengar suara ledakan keras yang disertai bau gas menyengat.

Salah seorang warga, Yuyun, mengatakan warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung berupaya memberikan pertolongan kepada korban.

"Kronologisnya itu saat waktu saya mendengar itu seperti ledakan ya, kalau bom mungkin terlalu besar ya, kayak ledakan yang kita juga semua warga di sini kaget ya, kaget semua gitu. Saya pikir ada benda jatuh dari atas gitu.

Tahunya begitu mendengar ledakan itu saya keluar, berikut dengan tetangga juga, tukang baso terbakar," kata Yuyun di lokasi kejadian, Sabtu (17/10/2026).

Dugaan sementara, ledakan dipicu kebocoran gas dari tabung portabel yang digunakan pada gerobak bakso. Namun, penyebab pasti kejadian tersebut masih perlu dipastikan lebih lanjut.

"Pedagang mengalami luka bakar di bagian wajah dan tangan. Warga kemudian memberikan pertolongan awal kepada korban,"katanya.

Sementara itu, gerobak bakso mengalami kerusakan dan sejumlah bakso berserakan di sekitar lokasi kejadian.

Kebakaran terjadi saat pemilik rumah sedang tidak berada di lokasi. Berdasarkan keterangannya, pemilik rumah tengah pergi untuk memenuhi panggilan pijat ketika api membakar bangunan tersebut.

Petugas pemadam kebakaran yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pemadaman. Api akhirnya berhasil dijinakkan setelah petugas berjibaku selama kurang lebih satu jam dengan mengerahkan tujuh unit mobil pemadam kebakaran.

Pemilik rumah, Nana, mengungkapkan bahwa sebelum meninggalkan rumah, dirinya sempat menyalakan pengisi daya ponsel dan kipas angin.

“Sebelum meninggalkan rumah, saya sempat menyalakan pengisi daya ponsel dan kipas angin,” kata Nana dengan raut muka penuh kesedihan, Jumat (16/10/2026).

Meski demikian, penyebab pasti kebakaran belum dapat dipastikan. Dugaan mengenai sumber api masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak berwenang.

Sementara itu, Kapolsek Lengkong, AKP Aldy Lazzuardy, memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

“Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini,” kata AKP Aldy Lazzuardy.

Akibat kebakaran tersebut, bangunan rumah sekaligus warung beserta sebagian besar isinya mengalami kerusakan berat. Uang dan kendaraan yang berada di lokasi juga dilaporkan ikut terbakar.

Hingga kini, penyebab kebakaran masih perlu dipastikan melalui penyelidikan lebih lanjut. Besarnya kerugian materiil akibat peristiwa tersebut juga belum diketahui secara pasti.

Bukan sekadar makan bersama, kegiatan ini menjadi ruang untuk mempererat kedekatan antara polisi dan masyarakat. Di balik hidangan yang tersaji, ada pesan sederhana bahwa kebersamaan dan kepedulian bisa dimulai dari hal-hal kecil.

Bagi para pengemudi ojol yang sehari-hari berjibaku di jalanan demi memenuhi kebutuhan keluarga, kesempatan untuk duduk bersama dan menikmati sarapan sebelum kembali bekerja menjadi momen yang bermakna.

Kegiatan tersebut juga menjadi bentuk kepedulian kepolisian terhadap masyarakat, khususnya mereka yang setiap hari bekerja keras mencari nafkah.

Kasat Lantas Polresta Bogor, Kompol Ega, mengatakan kegiatan sarapan bersama ini merupakan salah satu upaya Kapolresta Bogor untuk membangun kedekatan antara anggota kepolisian dan masyarakat.

Menurutnya, selain melaksanakan kegiatan Subuh Keliling sebelum menjalankan tugas mengatur lalu lintas, jajaran kepolisian juga diajak untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui kegiatan sederhana yang membawa manfaat.

“Bersama Bapak Kapolres, kami mengajak masyarakat dan rekan-rekan ojol untuk sarapan bersama. Ini merupakan upaya Bapak Kapolres agar anggota kepolisian bisa merasakan dan memahami apa yang dirasakan masyarakat. Sesuai slogan Bapak Kapolri, polisi bersama masyarakat,” ujar Kompol Ega Prayudi, Jumat (16/10/2026).

Melalui kegiatan tersebut, kepolisian berharap hubungan dengan masyarakat tidak hanya terjalin saat menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga tumbuh melalui interaksi sehari-hari yang penuh keakraban.

"Sebab, di balik seragam yang dikenakan, polisi juga merupakan bagian dari masyarakat. Begitu pula para pengemudi ojol yang setiap hari menjadi bagian penting dari aktivitas perkotaan, membantu mobilitas warga sekaligus berjuang memenuhi kebutuhan keluarga," kata Ega.

Yusfitriadi menegaskan, DPR harus mengambil peran dalam menindaklanjuti putusan MK. Menurut dia, persoalan ini tidak cukup berhenti pada keputusan lembaga peradilan, tetapi juga perlu menjadi bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024.

“Yang pertama harus bertanggung jawab adalah DPR, dalam rangka menindaklanjuti putusan MK,” ujar pria yang akrab disapa Kang Yus itu, Selasa (13/10/2026).

Founder Visi Nusantara (Vinus) tersebut juga menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2024. Ia menilai, terdapat persoalan yang perlu dievaluasi, terutama terkait proses verifikasi persyaratan calon serta pengawasan terhadap pelaksanaan aturan pemilu.

Menurut Yusfitriadi, KPU perlu menjelaskan proses pemeriksaan persyaratan calon yang dilakukan saat itu. Ia menganggap terdapat dua persoalan utama, yakni ketelitian dalam verifikasi dokumen dan masuknya ketentuan yang ia sebut sebagai “pasal selundupan”.

“Bertanggung jawab, KPU karena dua dosa besarnya, pertama adalah tidak memverifikasi dengan cermat, kedua penyeludupan pasal,” ungkapnya.

Tak hanya KPU, Yusfitriadi turut mengkritik fungsi pengawasan Bawaslu. Ia mempertanyakan bagaimana persoalan verifikasi dan ketentuan yang dipersoalkannya bisa terjadi dalam proses pemilu tanpa terdeteksi atau ditindaklanjuti secara memadai oleh lembaga pengawas.

Atas dasar itu, ia bahkan melontarkan desakan agar Bawaslu dibubarkan sebagai bentuk kritik terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan pemilu.

“Karena ketika tidak verifikasi dan adanya pasal seludupan yang lolos bisa dipastikan di situ Bawaslu tidak ada pengawasan, karena itu bubarkan Bawaslu,” paparnya.

Pernyataan Yusfitriadi tersebut menjadi kritik terhadap kinerja lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu. Namun, penilaian mengenai adanya kelalaian verifikasi maupun dugaan masuknya ketentuan yang tidak semestinya merupakan pandangan narasumber yang masih perlu ditempatkan sesuai fakta dan pertimbangan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, tindak lanjut atas putusan MK serta evaluasi terhadap proses Pemilu 2024 menjadi isu yang disorot Yusfitriadi. Ia meminta DPR, KPU, dan Bawaslu memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut, masing-masing sesuai kewenangan dan tanggung jawab kelembagaannya.

Normalisasi saluran irigasi itu dilakukan untuk mengantisipasi banjir dan genangan saat debit air meningkat.

Dikutip dari Kutaudayawangsa, Selasa (13/10/2026), tiga desa yang menjadi lokasi normalisasi saluran irigasi adalah Desa Putat Nutug, Desa Karikil, dan Desa Cibeuteung Udik.

Baca Juga: Pemkab Bogor Genjot Normalisasi Sungai dan Siaga Hadapi Ancaman Kekeringan

Normalisasi saluran irigasi tersebut, saluran dikeruk dan dibersihkan dari lumpur, sampah, serta material lain yang menghambat aliran air. 

Saluran yang tertutup material berpotensi membuat air meluap saat debit meningkat.

Pengerukan dan pembersihan saluran dinilai penting untuk mengurangi risiko banjir. 

Baca Juga: Bupati Bogor Komitmen Tangani Banjir Bogor Utara Lewat Normalisasi Irigasi

Saluran yang lancar juga membuat lingkungan sekitar lebih aman dan nyaman bagi warga.

Selain pekerjaan di lapangan, peran masyarakat juga dinilai penting dalam menjaga fungsi saluran air. Warga diimbau tidak membuang sampah ke saluran air maupun sungai agar aliran tetap lancar.

Hal ini mengemuka dalam acara Pengkoordinasian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial Tahun 2026 bertajuk “Koordinasi Lintas Sektor dalam Upaya Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Bogor”. 

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bogor, Pedri Hariyanto menyampaikan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak bisa ditangani hanya setelah kasusnya terjadi. 

Baca Juga: Bupati Rudy Susmanto Ajak TP-PKK Kabupaten Bogor Perkuat Kolaborasi Bangun Daerah Berbasis Ketahanan Keluarga

Menurutnya, dibutuhkan langkah yang komprehensif, mulai dari pencegahan, edukasi, deteksi dini, penguatan ketahanan keluarga, peningkatan kapasitas masyarakat, hingga perluasan akses layanan perlindungan.

Ia menjelaskan, perempuan dan anak masih rentan mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, dan eksploitasi. 

Kekerasan tersebut bisa terjadi di rumah tangga, sekolah, tempat kerja, ruang publik, hingga ruang digital yang kian luas seiring perkembangan teknologi informasi.

Baca Juga: Angka Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Turun Jadi 3,7 Persen, Mobil SAPA Jadi Langkah Strategis

Data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Bogor mencatat 369 kasus pada 2023. 

Angka itu turun menjadi 323 kasus pada 2024, lalu naik menjadi 509 kasus pada 2025. Adapun sepanjang 2026, tercatat 423 kasus. Data ini menjadi perhatian bersama untuk memperkuat pencegahan dan meningkatkan mutu penanganan.

"Koordinasi lintas sektor itu penting karena penanganan korban menyangkut banyak aspek, dari layanan kesehatan, pendampingan psikologis, perlindungan sosial, pendidikan, bantuan hukum, keamanan, sampai pemberdayaan keluarga," ujarnya dalam keterangannya, Selasa (13/10/2026).

Baca Juga: Menuju Kota Layak Anak, Pemkot Bandung Deklarasikan Gerakan Zero Bullying, Farhan: Sekolah Aman, Anak Bahagia

Pemkab Bogor juga mendorong penguatan peran lembaga dan jejaring perlindungan, antara lain UPT PPA, PUSPAGA, Satgas PPA, KPAD, lembaga pemerhati anak, dan Forum Generasi Berencana (GenRe).

Kepala DP3AP2KB Kabupaten Bogor Sussy Rahayu Agustini menekankan pentingnya koordinasi berbagai pihak. 

Ia menambahkan, Forum Anak di seluruh kecamatan perlu diperkuat agar anak memiliki ruang untuk berpartisipasi, belajar, dan mendapat perlindungan di lingkungannya. 

Baca Juga: Pemkab Bogor dan IPB University Wisuda 75 Remaja Sekolah Pra Nikah di Bojonggede

Pengawasan dan deteksi dini di keluarga maupun sekolah juga perlu diperhatikan, dengan pendekatan yang aman, proporsional, dan menghormati privasi anak.

"Peran orang tua, sekolah, pemerintah, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak," katanya.

Lewat kegiatan ini, Pemkab Bogor berharap kolaborasi antarlembaga semakin kuat sehingga layanan perlindungan lebih responsif, terpadu, dan berkelanjutan. Dengan begitu, pencegahan bisa diperluas, penanganan korban makin optimal, dan perempuan serta anak di Kabupaten Bogor dapat hidup aman, terlindungi, dan terpenuhi haknya.

Berbagai kegiatan dilakukan secara terpadu di kawasan Bomang, mulai dari perawatan lahan, persiapan tanam jagung, hingga panen kangkung dan tomat sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan.

Belum lama ini, Satuan Tugas (Satgas) Pengawal Indonesia Emas Ketahanan Pangan Korem 061/Suryakancana melakukan panen hasil dari tanaman pangan di kawasan Bomang.

Baca Juga: Penghijauan Skala Besar di Jalan Bomang, Bupati Rudy Susmanto: Investasi Air Kabupaten Bogor

Pimpinan Satgas Pengawal Indonesia Emas Ketahanan Pangan Korem 061/Suryakancana, Kpt Inf Wawan mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kerja nyata dan kolaborasi lintas sektor dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan produktif untuk mendukung ketahanan pangan. 

Setiap area dikelola secara bertahap dengan pembagian tugas yang jelas agar kegiatan pertanian berjalan optimal.

"Melalui kegiatan ini, kami memastikan setiap area mendapatkan perawatan sesuai kebutuhan. Mulai dari persiapan lahan, pemupukan menggunakan dolomit, pemasangan mulsa, hingga persiapan penanaman jagung. Kami juga melaksanakan panen kangkung dan tomat sebagai hasil dari pengelolaan lahan yang telah berjalan," ujar Kpt Inf Wawan, Senin (12/10/2026).

Baca Juga: Pemkab Bogor Sulap Lahan Tidur Jalur Bojonggede-Kemang Jadi Kawasan Pertanian Terintegrasi yang Produktif

Dalam pelaksanaannya, Satgas bersama kelompok tani melakukan pengecekan lahan dan pembagian tugas, perawatan di masing-masing area, penebaran dolomit dan pemasangan mulsa di area 16, serta perataan tanah menggunakan alat berat di area 3. Selain itu, dilakukan pembuatan lubang tanam atau coblak untuk bibit jagung di area 14.

Di area yang sama, kegiatan juga menghasilkan panen kangkung dan tomat. 

Hasil tersebut menjadi bagian dari upaya pemanfaatan lahan secara produktif dan berkelanjutan, sekaligus mendorong kelompok tani untuk terus mengembangkan kegiatan pertanian.

Baca Juga: Tak Hanya Tanam 1.636 Pohon, Kolaborasi Bojonggede dan PMC bersama DPTR Targetkan Jalur Bomang Lebih Hijau

Tidak hanya berfokus pada pengelolaan lahan di kawasan Bomang, kegiatan juga mencakup pembangunan toilet di Saung Silaturahmi Surya Kancana sebagai upaya mendukung fasilitas penunjang aktivitas di kawasan pertanian.

Melalui sinergi Satgas Pengawal Indonesia Emas Ketahanan Pangan Korem 061/Suryakancana, kelompok tani, dan perangkat daerah terkait, pengembangan kawasan pertanian Bomang diharapkan terus berjalan secara berkelanjutan, meningkatkan produktivitas lahan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Bogor. 

Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis kepada Yayasan Salam Aid dan disaksikan langsung oleh Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, di Graha Pena Radar Bogor, Jumat (9/10/2026).

Bantuan untuk korban bencana gempa NTT itu merupakan hasil donasi gabungan warga masyarakat dan SMP negeri se-Kota Bogor. 

Baca Juga: Gunung Lewotobi Laki-laki di Folres Timur NTT Meletus, Gemuruh Letusan Terdengar hingga Larantuka

Donasi tersebut difokuskan untuk mendukung pemulihan pendidikan pascabencana di wilayah tersebut.

Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan wujud kepedulian dan kebermanfaatan antarsesama masyarakat Indonesia.

"Semoga bantuan yang bapak ibu berikan, berapa pun rupiahnya, ketika dikonversi menjadi makanan, itu makanan yang halal, makanan yang menyehatkan badan jasmani masyarakat di NTT," kata Jenal Mutaqin. 

Baca Juga: Gempa Kembali Guncang Sukabumi dengan Kekuatan M 3,9, Terasa hingga ke Bogor dan Depok

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, Herry Karnadi, menjelaskan bahwa donasi untuk korban gempa NTT itu  dikumpulkan melalui Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Negeri se-Kota Bogor.

Tidak hanya untuk NTT, sebelumnya para tenaga pendidik di Kota Bogor juga telah menggalang donasi untuk membantu pemulihan wilayah lain yang terdampak bencana.

"Ini bentuk kesetiaan dari para guru untuk saudara-saudara kita yang terkena bencana. Nominalnya mungkin tidak besar, namun naluri dan rasa persaudaraan kita terhadap korban bencana terus terjaga," kata Herry.

Baca Juga: Disdik Kota Bogor Jemput Bola Tekan Angka Putus Sekolah, Mayoritas Terjadi Saat Transisi SMP ke SMA

"Semoga yang kami berikan ini bisa menjadi manfaat untuk saudara-saudara kita yang berada di NTT," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Yayasan Salam Aid, Husnan, menceritakan bahwa timnya langsung terjun membantu penanganan bencana gempa NTT.

"Misi kemanusiaan ini dilakukan untuk membantu para penyintas yang terdampak bencana gempa bumi di wilayah Flores, NTT," ujar Husnan.

Sebagai informasi,  gempa NTT berkekuatan 7,7 magnitudo pada pada 15 Agustus lalu. Kerusakan tersebut tersebar di tujuh kabupaten dengan kategori ringan, sedang, hingga berat, termasuk sekitar 2.000 satuan pendidikan mengalami kerusakan, mencakup PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan pendidikan kesetaraan.

Selain melaksanakan salat Subuh berjamaah dan menyerap aspirasi warga, personel Satlantas bersama jemaah turut menyimak kajian keagamaan dalam suasana hangat kekeluargaan.

Sebagai bentuk kepedulian sosial religius, Satlantas Polresta Bogor Kota menyalurkan bantuan mushaf Al-Qur’an dan sarung kepada Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Raya Al Muttaqin guna mendukung pemenuhan sarana ibadah warga setempat.

Kasat Lantas Polresta Bogor Kota Kompol Ega Prayudi, menyampaikan bahwa program Subuh Keliling merupakan sarana efektif Korps Bhayangkara untuk membangun komunikasi dua arah yang inklusif dengan masyarakat.

“Kegiatan ini menjadi sarana bagi kami untuk bersilaturahmi dan mendekatkan diri secara emosional dengan warga. Kami ingin kehadiran polisi dapat dirasakan secara nyata, tidak hanya saat mengatur arus lalu lintas di jalan raya, melainkan juga lewat aksi sosial dan keagamaan,” kata Kompol Ega, Kamis (8/10/2026).

Ia menambahkan, peran kepolisian tidak terbatas pada penegakan hukum dan kelancaran lalu lintas, melainkan juga mencakup aspek kepedulian sosial guna merawat kondusivitas lingkungan secara bersama-sama.

“Melalui silaturahmi yang berkelanjutan, hubungan sinergis antara polisi dan masyarakat akan kian kokoh. Komunikasi yang baik menjadi kunci utama menyelesaikan berbagai potensi permasalahan Kamtibmas di tingkat akar rumput,” tambahnya.

Inisiatif humanis ini sekaligus merupakan pengejawantahan dari tagline Kapolri, “Polisi Bersama Masyarakat”, yang mendorong jajaran kepolisian untuk senantiasa mengedepankan pelayanan prima, kepedulian, serta sinergitas yang inklusif bersama warga.

Wali Kota Bogor, Dedie Rachim mengatakan, regulasi perda tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem perdagangan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Pengesahan kedua Raperda merupakan wujud nyata sinergi dan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam membangun ekosistem perdagangan daerah yang adil, sehat, dan berkelanjutan di Kota Bogor serta untuk terus melakukan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” kata Dedie Rachim, dalam keterangannya, Rabu (7/10/2026).

Baca Juga: DPRD Kota Bogor Bahas Raperda Pasar Rakyat, Banu Lesmana Bagaskara: Wajib Ada Pemilahan Sampah dan 80 Persen Produk Lokal

Ia menjelaskan, pertumbuhan ritel modern dan toko swalayan perlu diimbangi dengan penataan yang seimbang agar keberadaan Pasar Rakyat, koperasi, serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tetap terlindungi.

Raperda tersebut sekaligus menyempurnakan dan memperkuat ketentuan mengenai perdagangan daerah yang sebelumnya diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perindustrian dan Perdagangan.

Beberapa pengaturan di dalamnya mencakup pemberdayaan dan modernisasi Pasar Rakyat, penataan dan pengendalian toko swalayan serta pusat perbelanjaan, kemitraan dan perlindungan UMKM serta produk lokal, hingga penataan kawasan di sekitar pasar.

Baca Juga: Pemkab Bogor Mulai Revitalisasi Pasar Leuwiliang, Upaya Langkah Strategis Pemulihan Ekonomi Lokal

Sementara itu, Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan menjadi pembaruan regulasi yang diselaraskan dengan perkembangan teknologi, regulasi terkait, serta kebutuhan masyarakat Kota Bogor.

Dedie Rachim menyebut, regulasi tersebut diarahkan untuk menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang mudah, cepat, profesional, berbasis teknologi, inklusif, dan tidak diskriminatif.

Pelayanan administrasi kependudukan akan didukung melalui layanan daring dan luring, pelayanan terintegrasi, jemput bola, serta penguatan pelayanan di tingkat kelurahan.

Baca Juga: PRAMUKA Kota Bogor dan Disukducapil Sepakat Bentuk Saka Adminduk

Selain itu, data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai basis identitas penduduk dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan publik dan perencanaan pembangunan daerah.

“Pada kesempatan ini, kami juga sampaikan bahwa Raperda ini menjadi fondasi transformasi administrasi kependudukan Kota Bogor menuju pelayanan yang semakin mudah, cepat, dan inklusif, sekaligus membangun ekosistem data kependudukan terintegrasi berbasis NIK untuk mendukung perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan berbasis data, sejalan dengan semangat SPBE, dengan tetap menjamin perlindungan data pribadi masyarakat,” ujar Dedie Rachim. 

Ia menambahkan, pemanfaatan data kependudukan dapat difasilitasi kepada perangkat daerah dan badan hukum yang memberikan pelayanan publik sesuai kewenangan dan hak akses. 

Baca Juga: Disdukcapil Kota Bogor Luncurkan Inovasi Loker Beres: Dekatkan Layanan Adminduk di Kelurahan Wujudkan Pelayanan Publik yang Cepat dan Transparan 

Hal ini dilakukan untuk mendukung keterpaduan data pembangunan daerah.

Integrasi dan pemanfaatan data tersebut tetap dilaksanakan dengan menjamin kerahasiaan, keamanan, perlindungan data pribadi, serta pembatasan hak akses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Regulasi tersebut juga memperkuat pembinaan, pengawasan, koordinasi, kerja sama, serta peran masyarakat dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jawa Barat, Mochamad Ade Afriandi, mengatakan capaian Desa Gunung Putri tidak terlepas dari berbagai terobosan yang dilakukan pemerintah desa bersama seluruh kelembagaan dan unsur pemerintahan di wilayah tersebut.

Menurut Ade, tantangan yang dihadapi Gunung Putri tergolong berat. Selain berkembang sebagai kawasan industri, wilayah tersebut juga semakin mendekati karakter perkotaan sehingga persoalan masyarakat menjadi semakin kompleks.

“Yang dihadapi Desa Gunung Putri ini bukan hal yang mudah, bukan hal yang ringan. Selain menjadi desa industri dan wilayah yang mendekati perkotaan, tantangannya juga tidak ringan,” kata Ade, Selasa (6/10/2026).

Ia menjelaskan, penilaian desa berkinerja terbaik tidak hanya melihat aspek kuantitatif berdasarkan Permendagri Nomor 81 Tahun 2015. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga memberikan penilaian kualitatif melalui Anugerah Gapura Seri Paduga.

Ada sejumlah aspek yang menjadi perhatian, di antaranya kemampuan desa merespons persoalan yang berada di luar kewenangan langsung pemerintah desa.

Ade menilai, masyarakat tidak selalu memahami batas kewenangan antara pemerintah desa, kabupaten maupun provinsi. Ketika menghadapi persoalan, masyarakat cenderung meminta bantuan kepada pemerintahan terdekat, yakni pemerintah desa.

“Gunung Putri menunjukkan bahwa sekalipun persoalannya lintas kewenangan, desa ini tetap peduli dan merespons apa yang disampaikan masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, keterbukaan dan kecepatan merespons keluhan masyarakat menjadi nilai tambah. Pemerintah desa dinilai mampu membuka ruang komunikasi, termasuk memanfaatkan teknologi seperti smartphone untuk mempercepat penyampaian dan penanganan aduan warga.

“Respon cepat, keterbukaan, dan lintas kewenangan itu menjadi terobosan Pemprov Jawa Barat dalam menilai kinerja desa,” katanya.

Dapat Stimulus Rp6 Miliar

Atas prestasi tersebut, Desa Gunung Putri juga akan memperoleh stimulus bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp6 miliar. Sementara dari Pemerintah Kabupaten Bogor terdapat dukungan sekitar Rp4,9 miliar.

Ade mengatakan, dana Rp6 miliar dari Pemprov Jawa Barat akan masuk ke rekening pemerintah desa setelah APBD Perubahan Provinsi Jawa Barat ditetapkan pada Oktober 2026.

Awalnya, stimulus tersebut direncanakan dikerjakan melalui perangkat daerah Pemprov Jawa Barat dengan fokus pada pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, drainase dan penerangan jalan umum (PJU).

Namun, dalam perubahan APBD, skema tersebut disesuaikan menjadi bantuan keuangan langsung kepada pemerintah desa.

“Jadi tidak dikerjakan oleh OPD Pemprov, tetapi langsung menjadi bantuan keuangan desa,” jelas Ade.

Dana tersebut tetap diarahkan untuk pembangunan infrastruktur. Namun cakupannya diperluas, antara lain jalan, jembatan, drainase, PJU, gapura, rumah tidak layak huni (Rutilahu), MCK komunal hingga jalan lingkungan.

Arahan Gubernur Jawa Barat, kata Ade, adalah agar persoalan infrastruktur di Gunung Putri dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui stimulus tersebut.

Dengan begitu, anggaran yang bersumber dari pendapatan asli desa maupun bantuan Pemerintah Kabupaten Bogor dapat lebih banyak diarahkan untuk program pemberdayaan masyarakat.

Ade mengungkapkan, proses menuju tingkat nasional tidaklah mudah. Dari 5.311 desa di Jawa Barat, Gunung Putri harus melewati tahapan penilaian mulai dari tingkat kecamatan hingga kabupaten.

Setelah menjadi wakil Kabupaten Bogor, Gunung Putri kemudian bersaing dengan desa-desa dari daerah lain di Jawa Barat dan berhasil menempati posisi terbaik ketiga.

“Gunung Putri lolos dari tingkat kecamatan, kemudian tingkat kabupaten. Yang mewakili Kabupaten Bogor adalah Gunung Putri. Masuk ke Jawa Barat, ada 19 daerah dan Gunung Putri menjadi terbaik ketiga,” ungkapnya.

Prestasi tersebut kemudian mengantarkan Gunung Putri mewakili Jawa Barat dalam kompetisi tingkat nasional. Saat ini, proses penilaian nasional masih berlangsung.

Menurut jadwal Kementerian Dalam Negeri, hasil wawancara dan penilaian akan dibawa ke pleno di tingkat pusat. Pengumuman hasilnya direncanakan pada akhir Oktober 2026.

Jawa Barat sendiri bukan pendatang baru dalam ajang tersebut. Pada 2016, Desa Cibiruwetan pernah menjadi juara nasional.

Ade berharap prestasi tersebut dapat kembali diraih Jawa Barat melalui Desa Gunung Putri pada 2026.

“Kita optimistis. Karena yang digambarkan oleh Gunung Putri ini dihadapi juga oleh desa-desa yang satu tipe, yaitu desa industri atau desa perkotaan,” katanya.

Ia menilai berbagai inovasi yang dilakukan Gunung Putri dapat menjadi model yang direplikasi oleh desa-desa lain dengan karakteristik serupa.

“Makanya tadi Bapak Bupati mengatakan ini bisa direplikasi. Tidak hanya untuk Kabupaten Bogor, tetapi juga kabupaten lain yang desa-desanya memiliki tipe seperti Gunung Putri,” pungkasnya.

Rutinitas tersebut dimulai sejak pukul 06.00 WIB. Dengan membawa sapu, gerobak, serta perlengkapan kerja lainnya, petugas Township Management Sentul City bergerak dari satu titik ke titik lainnya.

Jalan kawasan menjadi salah satu area yang mendapat perhatian. Sampah yang terlihat dikumpulkan, ruas jalan dibersihkan, sementara sejumlah area lainnya diperiksa untuk memastikan kondisi lingkungan tetap terawat.

Head of City Concierge PT SGC Township Management Sentul City, Amiruddin, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelayanan rutin yang dilakukan untuk menjaga kebersihan sekaligus kenyamanan kawasan.

“Penyapuan kawasan dilakukan setiap pagi mulai pukul 06.00 sampai 10.00 WIB,” kata Amiruddin.

Pekerjaan petugas tidak berhenti pada penyapuan jalan. Sejumlah pekerjaan lain juga dilakukan, mulai dari membersihkan saluran air, mengangkut sampah hijau dan sampah rumah tangga, merawat tanaman serta ruang terbuka, hingga melakukan pemotongan rumput di sejumlah lokasi.
Seluruh pekerjaan tersebut dilakukan berdasarkan zona dan jadwal pelayanan yang telah ditentukan.

Karena itu, pengelola mengingatkan warga agar ikut mendukung sistem pengelolaan kebersihan dengan mengeluarkan sampah sesuai jadwal pengangkutan di wilayah masing-masing.

Langkah sederhana itu dinilai dapat membantu petugas bekerja lebih efektif. Sampah yang telah ditempatkan sebelum kendaraan pengangkut datang dapat langsung diangkut sesuai jadwal.

Sebaliknya, sampah yang baru dikeluarkan setelah kendaraan melintas berpotensi membuat lingkungan kembali terlihat kurang tertata.

“Menjaga kawasan tetap bersih, nyaman, dan terawat merupakan bagian dari pelayanan Township Management Sentul City,” tegas Amiruddin.

Bagi warga, lingkungan yang bersih mungkin menjadi sesuatu yang terlihat biasa setiap hari. Jalan yang bebas dari tumpukan sampah, rumput yang terpotong rapi, serta ruang terbuka yang terawat menjadi bagian dari keseharian.
Namun, kondisi tersebut tidak tercipta dengan sendirinya.

Ada petugas yang setiap pagi bekerja ketika sebagian warga baru memulai aktivitas. Mereka mengulang pekerjaan yang sama dari hari ke hari untuk memastikan berbagai sudut kawasan tetap terjaga.

Karena itu, pengelola menilai menjaga kebersihan tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada petugas. Peran warga juga menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang nyaman.
Warga diharapkan membuang sampah pada tempatnya, mengikuti jadwal pengangkutan, serta ikut menjaga fasilitas dan lingkungan di sekitar tempat tinggal.
“Bersama-sama kita jaga Sentul City tetap bersih, nyaman, dan terawat,” imbau pengelola.

Pengelola juga menyampaikan apresiasi kepada warga yang selama ini berkontribusi melalui pembayaran BPPL (Biaya Pengelolaan dan Pemeliharaan Lingkungan).

Kontribusi tersebut turut mendukung berbagai pelayanan di kawasan, termasuk kebersihan, keamanan, kenyamanan, dan pemeliharaan lingkungan.

Pada akhirnya, kebersihan sebuah kawasan bukan hanya soal petugas yang bekerja setiap pagi. Ada keterlibatan bersama antara pengelola dan warga untuk mempertahankan lingkungan agar tetap nyaman ditempati.

Di Sentul City, pekerjaan itu bahkan sudah dimulai sebelum sebagian besar warga menjalani aktivitas.

Ketika jalanan masih relatif sepi, para petugas telah lebih dahulu bergerak. Menyapu, mengangkut, merawat, dan memastikan lingkungan tetap terjaga.
Sebab, lingkungan yang bersih bukan sekadar hasil dari pekerjaan setiap pagi, tetapi juga buah dari kepedulian semua pihak yang tinggal dan beraktivitas di dalamnya.

Meski lahan pertanian kian menyusut, Pemkot Bogor terus mendukung program swasembada pangan. 

Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin saat panen raya bersama Kelompok Tani Dewasa (KTD) Bangun Tani Hias di Kampung Cikeas, Kelurahan Katulampa, Bogor Timur, Senin (5/10/2026).

Baca Juga: Luas Lahan Pertanian di Kabupaten Bogor 39.000 Hektar, Rudy Susmanto: Kami siap Sukseskan Ketahanan Pangan 

"Dengan luas lahan yang terbatas, kita mendukung pemerintah pusat dalam swasembada pangan. Nah, di Katulampa ini yang sama-sama kita injak, luasannya kurang lebih lima hektare," kata Jenal Mutaqin.

Lahan pertanian, sambung Jenal Mutaqin, bukan sekadar sektor yang diharapkan menjadi sumber pendapatan daerah. Namun, juga memiliki fungsi utama dalam mendukung swasembada pangan dan sebagai area resapan air.

"Tidak hanya untuk Kota Bogor, namun juga untuk daerah penyangga lainnya. Ditambah Pemkot Bogor yang juga berkonsentrasi terhadap penjagaan lahan pertanian," ujarnya.

Baca Juga: Panen Raya Padi di AEWO Bogor, Dedie Rachim Beberkan Keunggulan Dihadapan 2 Wamen

Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 maupun Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010, pemerintah daerah diperkenankan melakukan land banking lahan pertanian. 

Namun, karena keterbatasan, ikhtiar untuk menjaga lahan pertanian yang masih eksisting perlu dilakukan.

Dalam Perda Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), juga tercatat bahwa hamparan pertanian di Kota Bogor tersisa 58 hektare dan kemungkinan akan kembali berkurang.

Baca Juga: Musim Kemarau Mengancam Pertanian Bogor, Jaro Ade Siapkan Jurus Antisipasi Gagal Panen Petani

"Saya akan coba mengidentifikasi ulang, akan mengundang Dinas Pertanian bersama aparat wilayah memastikan bahwa Perda yang sudah kita tetapkan 58 hektare itu harus betul-betul konsisten," jelasnya.

Begitu pula dengan para petani yang ada. Pemerintah pusat akan memberikan jaminan dan asuransi jiwa serta asuransi usaha tanam padi kepada mereka dengan biaya yang terjangkau, yakni sekitar Rp36 ribu.

"Khawatir terjadi gagal panen akibat bencana alam dan lain-lain, Pemkot hadir memberikan pergantian, termasuk asuransi jiwa bagi para petani," bebernya.

Baca Juga: DPRD Kota Bogor Dukung Kesejahteraan Petani dan Keberadaan Lahan Pertanian

Kebijakan asuransi ini merupakan lex specialis dari program pemerintah pusat yang akan ditindaklanjuti Pemkot Bogor melalui APBD Tahun Anggaran 2027 mendatang. 

Dengan demikian, diharapkan Kota Bogor ikut terlibat dalam menyejahterakan para petani, termasuk menjaga keberlangsungan lahan pertaniannya.

Target itu diungkapkan Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat menghadiri Kontes Sapi APPSI Piala Presiden di kawasan Pakansari, Kabupaten Bogor.

Muzani menyebut kontes sapi di Bogor menjadi salah satu penyelenggaraan terbesar yang pernah digelar APPSI. Besarnya kegiatan tersebut, kata dia, terlihat dari jumlah peserta hingga penyelenggaraan yang berlangsung meriah dan tertata.

“Kontes sapi di Kabupaten Bogor sekarang ini adalah kontes sapi yang dalam catatan kami terbesar dari seluruh kontes sapi yang sudah pernah dikerjakan,” kata Muzani.

Namun, perhatian Muzani tak berhenti pada ramainya kontes.
Ia justru memasang target yang jauh lebih tinggi, yakni memecahkan bobot sapi terberat yang pernah tercatat dalam kontes sebelumnya.

Muzani menyebut, dalam kontes sapi di Wonosobo, sapi kelas Extreme tercatat memiliki bobot 1.405 kilogram.
Kini, angka tersebut ditantang di Bogor.

“Kita berharap di Bogor ini bisa menembus 1.405 kilogram. Syukur-syukur 1.500 kilogram,” ujarnya.

Jika target tersebut tercapai, sapi seberat 1,5 ton bakal menjadi salah satu pencapaian mencolok dalam ajang kontes sapi yang digelar APPSI.

Dari Persilangan hingga Sapi Jumbo
Muzani melihat fenomena sapi berbobot besar bukan sekadar persoalan kontes. Di baliknya, terdapat kreativitas peternak dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas ternak.

Para peternak, kata dia, telah melakukan berbagai persilangan untuk mendapatkan sapi dengan pertumbuhan dan kualitas yang lebih baik.
Salah satunya melalui persilangan sapi Peranakan Ongole (PO) dengan jenis sapi unggul seperti Brahman dan Limousin.

“Para peternak secara suka dan rela melakukan crossing atau persilangan terhadap berbagai jenis sapi unggul,” katanya.

Menurut Muzani, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa dunia peternakan terus bergerak. Peternak tidak hanya memelihara sapi, tetapi juga berupaya menghasilkan bibit dan ternak dengan kualitas yang semakin tinggi.

Kontes sapi yang digelar di sejumlah daerah, mulai dari Bogor, Jember, Wonosobo, Solo hingga Lampung, dinilai menjadi ruang untuk memacu kreativitas tersebut.

“Kontes sapi seperti sekarang ini adalah cara untuk mendorong, menyemangati para petani melakukan persilangan atau kreativitas terhadap model peternakan kita ini,” tutur Muzani.

Setelah Kejar Swasembada Daging, APPSI Bidik Susu
Ambisi APPSI rupanya tidak berhenti pada lahirnya sapi-sapi berbobot jumbo.

Muzani mengungkapkan, APPSI juga akan mengarahkan perhatian pada sektor susu dengan mendorong upaya menuju swasembada susu.

“Setelah ini APPSI akan berkonsentrasi kepada upaya untuk melakukan swasembada susu. Karena ini sangat penting,” kata Muzani.

Menurut dia, peternakan memiliki potensi besar untuk menjadi sumber penghidupan masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi di daerah.

Ia pun berharap semakin banyak peternak yang berani mengembangkan sapi unggulan dan meningkatkan kualitas pengelolaan peternakan.

“Beternak sapi itu menyenangkan, menggembirakan, menguntungkan, dan memberi harapan terhadap masa depan,” ujarnya.

Dikutip dari kutaudayawangsa, Minggu (4/10/2026), Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan, lebih dari 1.000 jenis musik tradisional Indonesia perlu dijaga sekaligus dikembangkan lewat kreasi dan inovasi baru.

Dorongan itu menjadi salah satu fokus Festival  Musik Tradisi Indonesia atau FMTI 2026 yang dimulai dari Kabupaten Bogor melalui Sangitaloka. 

Baca Juga: Pecahkan Rekor MURI, Karinding Jadi Simbol Pelestarian Budaya Sunda

Festival tersebut akan digelar di sepuluh kabupaten dan kota di Indonesia.

"Bukan hanya kita jaga dan lindungi, lebih dari itu, harus kita kembangkan dengan kreasi-kreasi baru, inovasi-inovasi baru. Dan kemudian kita manfaatkan menjadi ekonomi budaya, menjadi industri budaya," kata Fadli.

Ia mengatakan pengembangan tersebut penting agar kekayaan budaya dapat memberi manfaat ekonomi kepada masyarakat yang selama ini menjaga dan menghidupkan tradisi.

Baca Juga: Pemecahan Rekor MURI Memainkan Karinding Terbanyak di Kabupaten Bogor

Bambu dipilih karena memiliki hubungan dekat dengan kehidupan masyarakat Sunda, mulai dari alat musik, lingkungan sosial, hingga praktik budaya dan ritual.

"Bunyi yang lahir dari bambu membawa cerita tentang hubungan manusia dengan alam dan kebudayaannya," ujar Fadli.

Menurut Fadli, kekuatan musik tradisi Indonesia lahir dari ekosistem masyarakat yang masih menjaganya. 

Baca Juga: Bupati Bogor Dorong Durian Lokal Tembus Pasar Global di Festival Durian Sentul City

Fadli mencontohkan Didong di Gayo, Dol di Bengkulu, Talempong di Tanah Datar, Gendang Beleq di Lombok, Bundengan di Wonosobo, hingga Angklung Gubrag di Bogor.

Sangitaloka menghadirkan sejumlah kelompok musik tradisi dari Bogor dan sekitarnya, antara lain Jagat Layung, Kalingga, Gamelan Cibatokan, Angklung Gubrag Dogdog Lojor, Bilik Jasinga, Gamelan Ajeng, dan Bajidoran. Rita Tila tampil sebagai bintang tamu.

Karya yang ditampilkan tetap berakar pada tradisi, tetapi dibuka untuk tafsir artistik yang lebih segar agar dapat diterima publik masa kini.

Baca Juga: ‎Mengenal Sejarah Congklak, Permainan Tradisional yang Sarat Nilai Edukasi ‎

FMTI merupakan program tahunan yang berjalan sejak 2021. Setelah Bogor, rangkaian festival dijadwalkan berlangsung di Wonosobo, Maumere, Makassar, Kuningan, Aceh, Mataram, Pontianak, Bengkulu, dan Batusangkar.

Kementerian Kebudayaan juga menempatkan pengembangan musik tradisi dalam program Manajemen Talenta Nasional, mulai dari pembibitan, peningkatan kemampuan, hingga pengenalan di tingkat internasional.

Program itu diarahkan untuk memperkuat komunitas musik tradisi, membuka ruang kolaborasi lintas generasi, mendukung dokumentasi dan residensi musik, serta memperluas peluang musik tradisi Indonesia tampil di panggung global.

Kontes Sapi APPSI Piala Presiden itu menjadi salah  satu upaya mendorong minat peternakan nasional,  khususnya peternak rakyat.

Para peternak dari berbagai daerah ikut membawa sapi terbaik mereka di kontes Sapi APPSI Piala Presiden tersebut. 

Baca Juga: Kontes Sapi APPSI Piala Presiden 2026 di Stadion Pakansari

Dengan ikut serta, mereka diharapkan makin termotivasi untuk terus meningkatkan kualitas ternak dan mengembangkan usahanya.

Ketua Panitia, Mardi, menjelaskan bahwa kontes ini sudah menjadi agenda rutin APPSI sejak organisasi tersebut berdiri pada 2019. 

"Ini bukan sekadar ajang adu sapi terbaik, tetapi juga bentuk apresiasi untuk para peternak," ujarnya.

Baca Juga: Ratusan Sapi di Pasar Hewan Jonggol Belum Divaksin PMK

Mardi menuturkan, tujuan utama kontes tersebut adalah menggairahkan peternakan nasional, khususnya peternak kecil, sekaligus memberi penghargaan bagi mereka yang selama ini telah merawat sapi dan menampilkan yang terbaik.

Ia juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Pemerintah Kabupaten Bogor. 

Menurutnya, peran pemerintah daerah sangat penting untuk mempertemukan kepentingan pemerintah dengan para pelaku peternakan, sekaligus mendorong kemajuan peternakan rakyat. 

Baca Juga: Hari Peternakan dan Kesehatan Hewan ke-189 Kabupaten Bogor, Dimeriahkan Kontes Domba dan Inovasi Alat Modern

Mardi menyebut dukungan masyarakat Bogor luar biasa, dan Bupati beserta jajarannya memberikan dukungan penuh kepada panitia.

"Support dari masyarakat Bogor luar biasa. Kebetulan support langsung penuh dari Bapak Bupati dan perangkatnya. Kami di-support semuanya," ucapnya.

Kontes ini mempertandingkan 14 kelas dengan beragam kategori, mulai dari baby, pedet, calon indukan betina, sapi Bali, sapi Madura, hingga kelas P0 sampai P3.

Baca Juga: Bogor Koi Show Piala Bupati 2026 Pecahkan Antusiasme, 1.018 Koi Ramaikan Kontes Nasional

Tak hanya menjadi ajang kompetisi bagi peternak dari berbagai daerah, kontes Sapi APPSI itu juga diharapkan bisa mendorong peningkatan kualitas ternak dan memperkuat keberlanjutan usaha peternakan rakyat.

Kegiatan bakti sosial tersebut digelar Gereja Oikumene Terang Dunia Lapas Cibinong bersama sejumlah mitra gereja.

Bagi warga binaan, kegiatan itu bukan sekadar kesempatan memeriksakan kondisi kesehatan. Ada makna lain yang mereka rasakan ketika sejumlah relawan datang menyapa dan memberikan pelayanan di balik tembok lapas.

Salah seorang warga binaan mengaku bersyukur mendapat kesempatan memeriksakan kesehatan sekaligus memperoleh obat tanpa harus mengeluarkan biaya.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Lapas dan seluruh bapak ibu dari mitra gereja yang sudah datang memberikan pemeriksaan kesehatan dan obat secara gratis. Kegiatan seperti ini sangat membantu kami,” ujarnya.

Menurutnya, manfaat kegiatan tersebut tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan.

“Selain bisa mengetahui kondisi kesehatan, kami juga merasa diperhatikan dan tidak dilupakan oleh orang-orang di luar sana,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, warga binaan menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim pelayanan. Bagi mereka yang membutuhkan penanganan, obat-obatan diberikan secara cuma-cuma sesuai hasil pemeriksaan.

Gereja Oikumene Terang Dunia Lapas Cibinong tidak bergerak sendiri. Sejumlah mitra turut terlibat, di antaranya PD GBI & PGLII Kabupaten Bogor, Gereja Katolik Paroki Kota Wisata Cibubur, GBI Tapak Siring, Shama Ministry, GPIB Pengharapan, serta GPIB Trinitas.

Pihak Lapas Kelas IIA Cibinong menyambut baik kegiatan tersebut. Dukungan seperti ini dinilai memiliki arti penting dalam menunjang proses pembinaan warga binaan, khususnya dalam pemenuhan perhatian terhadap kesehatan.

“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh mitra gereja yang telah hadir dan memberikan perhatian kepada Warga Binaan Lapas Cibinong. Pemeriksaan kesehatan dan bantuan obat yang diberikan hari ini tentu sangat bermanfaat bagi Warga Binaan,” ungkap perwakilan Lapas Cibinong.

Menurutnya, proses pembinaan di dalam lapas membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Karena itu, kehadiran masyarakat melalui kegiatan sosial menjadi bagian dari sinergi untuk mendukung warga binaan selama menjalani masa pembinaan.

“Ini merupakan bentuk kepedulian yang nyata dan menunjukkan bahwa proses pembinaan di Lapas tidak dapat berjalan sendiri, tetapi membutuhkan dukungan serta sinergi dari berbagai pihak,” katanya.

Hal senada disampaikan perwakilan mitra gereja. Menurutnya, kedatangan mereka ke Lapas Cibinong tidak semata-mata untuk memberikan pelayanan kesehatan.

Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk menyapa, mendengarkan dan menunjukkan bahwa warga binaan tetap mendapat perhatian.

“Kami sangat bersyukur dapat diberikan kesempatan untuk hadir dan melayani bersama di Lapas Cibinong. Kegiatan hari ini bukan hanya tentang pemeriksaan kesehatan atau pemberian obat, tetapi juga bagaimana kami dapat hadir, menyapa, mendengarkan, dan menunjukkan kepedulian kepada Warga Binaan,” tuturnya.

Ia berharap pelayanan tersebut dapat memberikan manfaat bagi warga binaan sekaligus menjadi bagian dari dukungan selama mereka menjalani proses pembinaan.

“Kami berharap apa yang kami lakukan dapat memberikan manfaat bagi mereka dan menjadi bagian kecil dari proses yang membantu mereka menjalani pembinaan dengan lebih baik,” lanjutnya.

Kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis itu sekaligus memperlihatkan bahwa pembinaan warga binaan tidak berhenti pada kehidupan di balik jeruji.

Ada dukungan dari masyarakat, perhatian dari berbagai pihak dan ruang untuk tetap membangun harapan selama menjalani masa pembinaan.

Dengan kondisi kesehatan yang terjaga serta dukungan yang terus diberikan, para warga binaan diharapkan dapat mengikuti proses pembinaan dengan baik hingga tiba waktunya kembali ke tengah masyarakat.

Saat kembali nanti, mereka diharapkan mampu membuka lembaran baru dan mengambil peran positif di lingkungan masing-masing.

Bupati Bogor Rudy Susmanto mengungkapkan, lahan yang digunakan Lapas Kelas IIA Cibinong tersebut merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

Pengungkapan itu mencuat sehari setelah bangunan yang sempat menjadi sorotan dalam inspeksi mendadak (sidak) DPR RI Komisi XIII tersebut dibongkar menggunakan alat berat.

Rudy mengatakan, penggunaan lahan milik Pemkab Bogor oleh instansi vertikal sebenarnya bukan hal baru. Sejumlah kantor pemerintahan pusat maupun aparat penegak hukum di Kabupaten Bogor juga berdiri di atas aset milik pemerintah daerah.

“Beberapa instansi vertikal yang ada di Kabupaten Bogor, termasuk beberapa kantor-kantor partai, itu menggunakan lahan milik Pemerintah Kabupaten Bogor. Tetapi penggunaan peruntukan lahannya diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Rudy, Kamis (1/10/2026).

Ia menyebut sejumlah aset Pemkab Bogor yang dimanfaatkan instansi lain, mulai dari Polres Bogor, sejumlah Polsek, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kodim, Kejaksaan, Koramil hingga Lapas Kelas IIA Cibinong.

Rudy mengungkapkan, persoalan lahan Lapas Cibinong bukan baru muncul setelah pembongkaran.

Pada 2023, pihak Lapas Cibinong disebut pernah mengirimkan surat kepada Pemkab Bogor untuk meminta pemanfaatan lahan yang berada di sebelah area lapas.

Permintaan tersebut berkaitan dengan kebutuhan perluasan pelayanan lembaga pemasyarakatan.

“Karena wilayahnya ada di Kabupaten Bogor, maka pada saat butuh perluasan untuk pelayanan Lapas, Lapas Cibinong di tahun 2023 bersurat kepada Pemerintah Kabupaten Bogor karena di sebelahnya ada lahan milik Pemerintah Kabupaten Bogor,” ujarnya.

Namun, Rudy mengatakan, pihaknya masih perlu menelusuri secara detail untuk apa persisnya lahan tersebut dimohonkan dan bagaimana proses pemanfaatannya hingga kemudian muncul bangunan yang kini dibongkar.

Yang juga ditegaskan Rudy, bangunan yang dibongkar di lingkungan Lapas Cibinong bukan bangunan hasil hibah dari Pemkab Bogor.

Pernyataan ini sekaligus memperjelas bahwa keberadaan bangunan tersebut tidak bisa serta-merta dikaitkan sebagai fasilitas yang dibangun melalui hibah pemerintah daerah.

“Bangunan yang dibongkar kemarin tidak ada hibah dari Pemerintah Kabupaten Bogor,” tegas Rudy.

Namun, Pemkab Bogor belum menyimpulkan apakah pembangunan tersebut telah memenuhi seluruh ketentuan perizinan.

Rudy mengatakan, pemeriksaan masih akan dilakukan bersama perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Pertanahan Tata Ruang dan DPMPTSP.

“Kalau izinnya tentu nanti kami pastikan ke Dinas Pertanahan Tata Ruang yang baru, lalu DPMPTSP, izin-izin yang keluar apa saja,” katanya.

Artinya, status sebagai aset Pemkab Bogor belum otomatis menjawab seluruh persoalan. Legalitas pemanfaatan, kesesuaian tata ruang, hingga izin pembangunan masih harus ditelusuri.

Rudy mengatakan, sejak dirinya dilantik pada 2025, Pemkab Bogor mulai melakukan inventarisasi terhadap aset-aset daerah yang digunakan oleh instansi vertikal maupun pihak lainnya.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh aset daerah memiliki status pemanfaatan yang jelas dan sesuai aturan.

“Semangat kami dilantik tahun 2025 adalah menginventarisir seluruh aset milik Pemerintah Kabupaten Bogor yang digunakan oleh instansi vertikal maupun pihak-pihak swasta lainnya,” jelas Rudy.

Menurutnya, langkah tersebut juga berkaitan dengan pemenuhan instruksi Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebelumnya, keberadaan bangunan yang menyerupai kompleks hunian eksklusif di dalam Lapas Kelas IIA Cibinong menjadi sorotan setelah anggota DPR RI Komisi XIII melakukan sidak pada Rabu (30/9/2026).

Saat menyisir bangunan tersebut, rombongan DPR RI menemukan berbagai fasilitas yang lazim ditemukan di rumah tinggal, seperti sofa, tempat tidur, televisi hingga kulkas.
Bahkan, ditemukan pula minuman beralkohol di salah satu bagian bangunan.

Temuan tersebut kemudian berujung pada pembongkaran bangunan menggunakan alat berat.

Proses pembongkaran berlangsung hingga sore hari. Hujan yang mengguyur kawasan Pondok Rajeg tidak menghentikan alat berat merobohkan satu demi satu bangunan yang berada di kompleks tersebut.

Kini, setelah bangunan tersebut rata dengan tanah, persoalan baru justru mengemuka.  Siapa yang berhak menggunakan lahan tersebut dan berdasarkan dasar hukum apa bangunan itu berdiri?

Rudy memastikan Pemkab Bogor akan menelusuri seluruh dokumen, mulai dari status pemanfaatan aset hingga perizinan bangunan.

“Seluruh lahan milik Pemerintah Kabupaten Bogor boleh digunakan oleh pihak mana pun sesuai dengan peruntukan ruangnya, tetapi pemanfaatannya diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan,” pungkas Rudy.

Bangunan-bangunan tersebut akhirnya dibongkar pada Rabu (30/9/2026), setelah Komisi XIII DPR RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan menemukan fakta bahwa 10 dari 13 bangunan yang menjadi sorotan bukan merupakan aset Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara mengungkapkan, lokasi bangunan tersebut juga menjadi perhatian karena disebut berdiri di bantaran sungai, yang menurutnya melanggar ketentuan.

“Status bangunan dari 13 itu, 10 bangunan bukan aset Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Yang paling berbahaya, dibangun di bantaran sungai yang sesungguhnya melanggar aturan,” kata Dewi kepada awak media, Rabu (30/9/2026).

Temuan tersebut kemudian menjadi dasar bagi Komisi XIII untuk mendorong penertiban secara langsung. Menurut Dewi, persoalan bangunan itu sebelumnya telah dibahas dalam rapat dengar pendapat bersama jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Dalam pembahasan tersebut, Komisi XIII menyepakati agar bangunan yang dinilai tidak sesuai ketentuan segera ditertibkan. Karena itu, saat rombongan Komisi XIII datang ke Lapas Cibinong, Dewi meminta proses pembongkaran tidak lagi ditunda.

“Pada rapat dengar pendapat kemarin ada juga keputusan kami, supaya ini bisa kita eksekusi hari ini. Dibongkar hari ini supaya jelas, karena bukan bagian dari aset Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan dibangun di bantaran sungai,” ujarnya.

Bahkan, Dewi secara tegas meminta jajaran terkait langsung menindaklanjuti pembongkaran tersebut.

“Bongkar saja, Pak Dirjen. Silakan, Pak Dirjen. Dicatat dulu semua,” tegasnya.

Bukan Aset Negara, Bukan dari APBN
Dalam sidak tersebut, persoalan lain yang turut mencuat adalah status pembiayaan bangunan.

Dewi menyebut jajaran terkait telah memberikan penjelasan bahwa bangunan yang menjadi sorotan tersebut bukan aset negara dan pembangunannya tidak menggunakan anggaran negara.

“Pak Irjen tadi sudah menyampaikan tentang penyalahgunaan terkait bangunan tersebut, dan bahwa bangunan itu bukan aset negara, bukan dibangun melalui APBN,” katanya.

Dengan status tersebut, Komisi XIII melalui Panja Pemasyarakatan menyatakan mendukung pembongkaran terhadap 10 bangunan yang dinilai tidak memenuhi ketentuan.

“Kami Komisi XIII dalam hal ini Panja Pemasyarakatan, bersama teman-teman, benar-benar menginginkan 10 bangunan yang memang bukan aset negara ini kita bongkar,” ujar Dewi.

Dewi menegaskan, penertiban bukan hanya ditujukan untuk menyelesaikan persoalan administrasi aset.

Langkah tersebut juga berkaitan dengan prinsip kesetaraan di lingkungan lembaga pemasyarakatan.

Komisi XIII, kata dia, telah membuat kesimpulan agar bangunan maupun fasilitas yang tidak sesuai ketentuan di Lapas Cibinong dan lapas lainnya ditertibkan.

“Komisi XIII DPR RI mendesak pembongkaran bangunan yang berada di Lapas Kelas IIA Cibinong dan seluruh lapas di Indonesia, serta penertiban aset dan fasilitas lingkungan lembaga pemasyarakatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peruntukan,” katanya.

Menurut Dewi, penataan fasilitas tersebut diperlukan agar tidak muncul kesan adanya perlakuan berbeda terhadap warga binaan.

Dengan pembongkaran 10 bangunan tersebut, Komisi XIII ingin memastikan seluruh bangunan dan fasilitas yang berada di lingkungan pemasyarakatan memiliki status yang jelas, tidak menyalahi ketentuan, serta digunakan sesuai peruntukannya.

Pembongkaran itu sekaligus menutup polemik mengenai keberadaan cluster mewah di lingkungan Lapas Cibinong yang sebelumnya menjadi sorotan publik.

Bukan sekadar mempercantik jalur pedestrian, Pemerintah Kota Bogor menyiapkan kawasan Bubulak agar semakin mendukung aktivitas usaha, membuka peluang investasi, dan menggerakkan perekonomian warga.

Dengan peningkatan fasilitas itu, diharapkan wilayah Bogor Barat tersebut dapat berkembang melalui hadirnya berbagai investasi, baik dari usaha yang dibangun warga sekitar maupun investasi yang masuk dari luar wilayah.

Baca Juga: Camat Bogor Barat Sepakat Realisasi Pembangunan Pedestrian Cifor Dipercepat

"Jadi keinginan warga Bogor Barat, jalur Bubulak-Cifor itu kan bisa dimanfaatkan untuk usaha yang benar. Kalau trotoarnya benar, aksesnya benar, mereka juga mau investasi. Mereka juga mau menjadikan wilayah mereka, misalnya, untuk kegiatan-kegiatan ekonomi, usaha, dan lain sebagainya," ujar Dedie Rachim, dikutip Rabu (30/9/2026).

Pembangunan pedestrian itu juga menjadi bagian dari integrasi peningkatan fasilitas di Terminal Bubulak, Kota Bogor, yang saat ini terus berproses dalam pembangunan fasilitas pendukung.

"Terminal sedang dibangun masjid dan juga kantor pengelola terminal. Setelah itu ada tahap berikutnya, kita juga siapkan fasilitas pendukung bagi para penumpang. Jadi masih ada dua tahapan lagi ke depan," ungkapnya.

Baca Juga: Pedestrian Cifor Segera Dibangun, ZM: Sudah Seharusnya Pembangunan Jangan Hanya di Pusat Kota

Ia berharap pemerataan pembangunan dapat berdampak pada meningkatnya perputaran ekonomi di wilayah, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan warga.

​Kepala Diarpus Kota Bogor, Taufik, menegaskan pentingnya kolaborasi dengan insan pers untuk mempublikasikan berbagai fasilitas serta program literasi daerah agar dampaknya kian meluas dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

​"Kami sangat berterima kasih difasilitasi oleh Diskominfo. Kami ingin teman-teman media ikut menginformasikan program-program perpustakaan agar semakin dikenal dan dimanfaatkan masyarakat," ujar Taufik dalam sambutannya.

​Dalam paparannya, Taufik menjelaskan bahwa Perpustakaan Kota Bogor saat ini mengelola sekitar 80.862 eksemplar buku dengan belasan ribu judul. Kualitas pengelolaan institusi ini telah diakui secara regional, salah satunya melalui raihan predikat sebagai perpustakaan terbaik kedua di Jawa Barat pada akhir tahun 2022.

​Untuk memaksimalkan pelayanan, perpustakaan beroperasi tujuh hari seminggu. Layanan dibuka setiap Senin hingga Kamis hingga pukul 18.00 WIB, serta Sabtu dan Minggu mulai pukul 08.00 WIB hingga sore hari. Rata-rata tingkat kunjungan harian mencapai ratusan orang, dengan lonjakan signifikan pada akhir pekan dan hari libur.

​Di samping layanan di gedung utama, Diarpus Kota Bogor juga mengoperasikan tiga unit armada perpustakaan keliling yang menjangkau 220 Sekolah Dasar (SD) di seluruh Kota Bogor. 

Diarpus juga rutin menggelar ajang Pemilihan Duta Baca, pelatihan mendongeng bagi tenaga pengajar guna menguatkan karakter literasi anak sejak dini, serta menyediakan lima titik baca digital di ruang publik, termasuk di kawasan Taman Sempur.

​Selain pengelolaan perpustakaan, Diarpus Kota Bogor mengemban amanat dalam tata kelola kearsipan daerah, baik arsip dinamis kedinasan maupun arsip statis bersejarah termasuk rekam jejak kepemimpinan daerah dari masa ke masa.

​Guna menjaga kelestarian dokumen bernilai sejarah tinggi tersebut, penyimpanan arsip dilakukan dengan standardisasi khusus. Pengaturan suhu ruangan dijaga secara konstan dan tindakan fumigasi dilaksanakan secara berkala untuk mencegah kerusakan fisik dokumen. 

Saat ini, Diarpus juga tengah mengakselerasi digitalisasi sistem surat-menyurat di seluruh Perangkat Daerah (PD) Kota Bogor serta menyediakan Depo Arsip dengan kapasitas menampung hingga 100 ribu dokumen.

​Sebagai bagian dari komitmen pelayanan publik, Diarpus Kota Bogor membuka akses pemanfaatan fasilitas gedung perpustakaan bagi masyarakat, komunitas, hingga insan pers. Gedung auditorium berkapasitas sekitar 80 hingga 100 tempat duduk tersebut dapat digunakan untuk berbagai kegiatan formal maupun informal tanpa dipungut biaya.

​"Kami terbuka, silakan gedung ini dimanfaatkan. Selama jadwal tidak bentrok, bisa digunakan untuk diskusi, pertemuan mitra kerja, maupun kegiatan komunitas," kata Taufik.

​Melalui kemitraan yang strategis bersama PWI Kota Bogor dan insan pers, Diarpus Kota Bogor optimistis indeks literasi masyarakat akan terus meningkat, sekaligus mendorong keterbukaan informasi publik terkait sejarah serta tata kelola kearsipan di Kota Bogor.

Kunjungan delegasi tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu mendatang. Persiapan pun terus dilakukan Pemerintah Kecamatan Tanah Sareal untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan lancar.

Camat Tanah Sareal, Rokib, mengatakan Kampung Tematik Kebon Pedes dipilih karena dinilai memiliki sejumlah keunggulan yang relevan untuk menjadi lokasi pembelajaran bersama.

“Kita akan menerima kunjungan dari Pemerintah Pakistan ke Kampung Tematik Kebon Pedes. Kampung ini mewakili Kota Bogor, sudah lolos tingkat kota dan Provinsi Jawa Barat, dan akan maju ke tingkat nasional,” ujar Rokib, Senin (28/9/2026).

Menurutnya, kondisi geografis dan karakteristik kependudukan Kampung Kebon Pedes memiliki sejumlah kesamaan dengan wilayah yang menjadi perhatian dalam program pengendalian penduduk. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan studi tiru.

Dalam pemaparannya, Rokib juga memperkenalkan kondisi wilayah Kecamatan Tanah Sareal yang memiliki luas sekitar 20,60 kilometer persegi. Wilayah tersebut terdiri atas 11 kelurahan dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 239 ribu jiwa.

Keragaman masyarakat di Tanah Sareal juga membentuk karakter sosial dan budaya yang dinamis. Akulturasi budaya Betawi dan Sunda Bogor menjadi salah satu ciri kehidupan masyarakat di wilayah tersebut.

Di tengah perkembangan kawasan yang cukup pesat, Kecamatan Tanah Sareal menghadapi sejumlah tantangan sosial. Pertumbuhan penduduk turut dipengaruhi urbanisasi, pembangunan perumahan, serta semakin terbukanya akses transportasi setelah hadirnya sejumlah infrastruktur jalan.

Rokib menyebut persoalan kemiskinan ekstrem masih menjadi perhatian pemerintah kecamatan. Saat ini, tercatat lebih dari 13 ribu warga masuk dalam kategori tersebut.

Untuk memastikan program bantuan pemerintah diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan, Kecamatan Tanah Sareal terus melakukan verifikasi serta pembaruan data berdasarkan desil secara bertahap.

Selain persoalan sosial, Tanah Sareal juga mencatat capaian dalam bidang administrasi kependudukan. Program percepatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) disebut berhasil mencatatkan persentase capaian tertinggi di tingkat Kota Bogor.

Prestasi lainnya diraih dalam bidang pelayanan publik. Pada 2025, Kecamatan Tanah Sareal masuk dalam tiga besar terbaik dalam penilaian pelayanan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta memperoleh piagam penghargaan dari Pemerintah Kota Bogor.

“Alhamdulillah pada 2025 lalu, Kecamatan Tanah Sareal masuk tiga besar terbaik dalam penilaian pelayanan dan tupoksi, dan mendapat piagam penghargaan dari Pemerintah Kota Bogor,” tutur Rokib.

Ia menjelaskan, pencapaian tersebut tidak terlepas dari sejumlah inovasi pelayanan yang terus dijalankan di tingkat kecamatan.

Salah satunya Nguriling Lembur, yakni pelayanan yang dilakukan secara langsung dengan mendatangi permukiman warga. Kegiatan tersebut juga diisi dengan pemberian bantuan sembako bagi penyandang disabilitas dan program Jumat Berbagi bagi warga yang sedang sakit.

Kemudian ada Santuy atau Penataan PKL dengan Santun dan Santai. Program tersebut mengedepankan pendekatan dialogis dan humanis dalam penataan pedagang kaki lima. Pemerintah juga menyediakan Sentra Kuliner sebagai lokasi usaha resmi agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap dapat berjalan.

Sementara melalui program Wasdalbang atau Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, masyarakat melalui pengurus RT dan RW dilibatkan dalam memantau pembangunan fisik di lingkungan masing-masing.

Tidak hanya pelayanan publik, sejumlah pembangunan infrastruktur juga disiapkan di Tanah Sareal untuk periode 2026–2027. Di antaranya rencana pembangunan SMA Negeri di Kelurahan Kayumanis, fasilitas rumah sakit, serta peningkatan konektivitas jalan melalui pembangunan Flyover Kebon Pedes.

Terkait proyek Flyover Kebon Pedes, Rokib mengungkapkan adanya perubahan konsep dari rencana sebelumnya. Penanganan perlintasan yang semula dirancang menggunakan skema underpass kini diarahkan menjadi flyover.

“Menurut PUPR, pembangunan flyover akan lebih murah dibandingkan underpass. Kontur tanahnya juga labil dan kalau underpass akan memakan lahan yang lebih luas. Apalagi kita tahu lahan di situ milik lahan perorangan,” ungkapnya.

Pengerjaan fisik flyover ditargetkan mulai pada 2027. Berdasarkan koordinasi teknis, Pemerintah Kota Bogor akan menangani proses pembebasan lahan, sementara pembangunan fisik jembatan layang akan dilaksanakan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Konsep tersebut, kata Rokib, nantinya akan memiliki pola serupa dengan Flyover R.E. Martadinata yang tidak membutuhkan pembebasan lahan warga dalam jumlah besar.

“Soalnya flyover pilihan waktu, underpass itu lebih lama dan lebih sulit terkait penggalian tanahnya. Konsepnya seperti R.E. Martadinata, di sana pelebaran tanahnya tidak cukup banyak. Tapi lebih fix-nya, karena program ini sepenuhnya dilaksanakan oleh Dinas PUPR yang memegang perencanaannya, jadi Dinas PUPR yang lebih tahu detailnya,” jelasnya.

Sementara itu, pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kayumanis masih berada pada tahap persiapan. Aktivitas di lapangan saat ini difokuskan pada pembukaan akses jalan, pemadatan, serta pemerataan lahan.

Kondisi kontur tanah menjadi salah satu tantangan dalam proses tersebut. Perbedaan ketinggian lahan disebut mencapai lebih dari 10 meter sehingga membutuhkan pekerjaan cut and fill sebelum tahapan berikutnya dapat dilakukan.

“Kendalanya kontur tanah cukup berat dan naik-turun, dengan beda ketinggian atau tebing mencapai di atas 10 meter. Maka dari itu masih dilakukan pemadatan dan pemerataan tanah agar tidak terlalu tinggi,” ujarnya.

Untuk keseluruhan proyek PSEL, Rokib mengatakan prosesnya masih menunggu tahapan perencanaan dan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Hingga saat ini juga belum ada pemenang lelang.

“Terkait PSEL secara keseluruhan masih menunggu perencanaan, studi Amdal masih berjalan, dan belum ada pemenangnya lelang. Saat ini masih dilakukan survei lokasi oleh beberapa kontestan lelang secara bergantian,” jelasnya.

Di sisi lain, Rokib turut menanggapi isu mengenai kemungkinan penataan atau pemekaran wilayah Kecamatan Tanah Sareal yang sempat beredar di masyarakat dan media massa.

Ia menegaskan, sampai saat ini belum terdapat keputusan maupun instruksi resmi dari pemerintah pusat terkait rencana tersebut.

“Memang wacana seperti itu ada, tetapi saya juga belum mendapatkan informasi lebih lanjut terkait soal pemekaran dari pusat. Mungkin kajiannya nanti dilakukan provinsi atau Kemendagri, tetapi belum ada tindak lanjut soal itu,” katanya.

Termasuk isu mengenai penggabungan maupun perubahan cakupan wilayah kecamatan, Rokib memastikan hal tersebut sejauh ini masih sebatas wacana dan belum menjadi kebijakan resmi.

“Wacana yang sebelumnya terkait pengembangan Bogor Selatan dan Bogor Barat yang dijadikan satu kecamatan saja sampai saat ini belum terjadi. Jadi terkait dengan pemekaran wilayah Tanah Sareal, intinya kami belum menerima keputusan atau instruksi resmi apa pun,” pungkasnya.

Peristiwa tersebut terjadi saat hujan deras disertai angin melanda wilayah Kota Bandung. Rekaman video amatir memperlihatkan kondisi hujan dan angin kencang di sekitar lokasi kejadian.

Kapolsek Lengkong Kompol Aldy Lazuardi mengatakan, billboard yang roboh menimpa tiga bangunan, yakni dua warung atau ruko dan sebuah bengkel.

 “Billboard roboh menimpa tiga bangunan, yaitu dua warung ruko dan satu bengkel. Ada empat orang yang sempat terjebak di dalam bangunan,” kata Kompol Aldy Lazuardi.

 Petugas pemadam kebakaran kemudian melakukan proses evakuasi terhadap para korban. Satu orang yang mengalami luka ringan mendapat penanganan medis dari Palang Merah Indonesia (PMI).

 Selain menimpa bangunan, material billboard juga mengenai kendaraan. Satu mobil yang tengah melintas dilaporkan mengalami kerusakan. Sementara itu, satu sepeda motor masih terjepit material billboard.

 Polisi bersama petugas terkait masih melakukan penanganan dan evakuasi material billboard di lokasi kejadian.

 Kompol Aldy mengatakan, pihaknya juga akan mendalami kondisi serta perawatan billboard tersebut. Berdasarkan pemeriksaan awal di lokasi, billboard diketahui terdiri atas beberapa lapisan yang diduga membuat angin tertahan.

 "Dari pemeriksaan awal, billboard ini terdiri dari beberapa lapisan. Kami akan mendalami kondisi dan perawatannya, karena diduga lapisan tersebut membuat angin tertahan,” kata Aldy.

Sementara itu, arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat mengalami kepadatan. Polisi melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kendaraan yang melintas.

Hingga Senin petang, petugas masih melakukan proses evakuasi dan pembersihan material billboard dari lokasi kejadian.

Penegasan itu disampaikan saat finalisasi penyelarasan materi Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 di Ruang Soekarno-Hatta, Pendopo Bupati Bogor, Senin (28/9/2026).

Rudy Susmanto menegaskan, perubahan APBD bukan sekadar penyesuaian anggaran, tetapi menjadi momentum untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar diarahkan pada kebutuhan prioritas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Baca Juga: Defisit APBD-P Kabupaten Bogor Tembus Rp446 Miliar, Pendapatan Pajak Anjlok Rp151 Miliar

"Yang wajib kita tuntaskan, kita tuntaskan. Yang sudah berjalan dan terlaksana kita evaluasi. Jangan sampai ada program yang tidak memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat," tegas Rudy.

Ia meminta seluruh OPD tidak kehilangan fokus di sisa waktu 2026. Program yang menjadi kewajiban pemerintah daerah harus segera diselesaikan, sementara pelaksanaan program lainnya terus dievaluasi agar anggaran tetap efektif, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi masyarakat Kabupaten Bogor.

"2026 akan segera berakhir. Karena itu, seluruh perangkat daerah harus fokus, bergerak cepat, dan memastikan setiap rencana dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab," ujarnya.

Baca Juga: Jabar Berencana Utang Rp3,4 Triliun Tutup Defisit, DPRD Beri Syarat Ketat

Ia juga menekankan agar percepatan pembangunan tidak hanya berpusat pada wilayah tertentu, tetapi harus dirasakan secara merata oleh masyarakat di seluruh Kabupaten Bogor yang tersebar di 40 kecamatan.

"Pembangunan harus hadir merata di seluruh wilayah Kabupaten Bogor. Kita jaga keuangan daerah tetap sehat, pengelolaannya tepat sasaran, dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," tukasnya.

Finalisasi penyelarasan materi Rancangan Perubahan APBD 2026 menjadi bagian penting dalam memastikan arah kebijakan anggaran tetap sejalan dengan prioritas pembangunan daerah sekaligus memperkuat efektivitas pelaksanaan program hingga akhir tahun anggaran. 

Wali Kota Bogor, Dedie Rachim mengungkap rencana besar mewujudkan kota yang lebih tertata, maju dan berkeadaban, salah satunya melalui penataan serta relokasi pedagang kaki lima (PKL) ke tempat yang lebih layak dan representatif.

Hal itu dikatakan Dedie Rachim saat memimpin  apel penataan Jalan Nyi Raja Permas di Balai Kota Bogor, yang dilanjutkan dengan kegiatan penertiban untuk pembangunan hanggar sebagai lokasi relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL).

Baca Juga: Satpol PP Kota Bogor Tertibkan PKL dari MA Salmun hingga Alun-alun, Sejumlah Barang Langsung Diangkut Petugas

Sebelumnya, Pemkot Bogor bersama unsur TNI-Polri telah melakukan penataan di sejumlah kawasan, mulai dari Jalan Surya Kencana, Jalan Roda, Jalan Pedati, hingga Jalan Bata. Pemkot Bogor juga melaksanakan pembongkaran Pasar Bogor dan Plaza Bogor yang selanjutnya akan dibangun dengan konsep baru.

"Yang kita laksanakan bukan semata-mata penertiban. Pemkot Bogor mempunyai konsep baru bagaimana memastikan pedagang kaki lima nanti akan kita akomodir di dalam sebuah tempat yang lebih representatif dan lebih memanusiakan manusia. Sehingga memastikan seluruh area Alun-alun Kota Bogor, Stasiun Bogor, Jalan Dewi Sartika, dan Jalan Nyi Raja Permas menjadi lebih tertib dan tertata," tegas Dedie Rachim,  Senin (28/9/2026).

Ia menyampaikan, penataan melalui kegiatan penertiban tersebut merupakan upaya untuk membangun tempat relokasi yang layak bagi para PKL.

Baca Juga: Pemkot Bogor Siapkan Perubahan Total Kawasan Jalan Merdeka, Dedie Rachim: PKL hingga Arus Kendaraan Ikut Ditata

Sementara itu, selama proses pembangunan berlangsung, seluruh PKL akan diarahkan masuk dan beraktivitas sementara di Pasar Blok F, Blok A, Blok B, Blok C, Blok D, baik area Propindo maupun Javana.

"Jadi ini bagian dari upaya untuk meningkatkan marwah para pedagang kaki lima menjadi pedagang yang memiliki paling tidak lapak di sebuah tempat yang representatif. Kemudian langkah besarnya adalah menjadikan Jalan Dewi Sartika sebagai jalan protokol Kota Bogor," ujarnya.

Ia menambahkan, ke depan Jalan Dewi Sartika akan ditata agar terhubung lurus menuju Jalan Sawo Jajar, masuk ke Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan Pengadilan sehingga kawasan tersebut menjadi lebih rapi, tertata, dan tertib.

Baca Juga: Pedagang CFD Cibinong Kompak Berkebaya dan Berpangsi, Bupati Bogor: Kembalikan Marwah Budaya Sunda

"Ini bagian bagaimana merubah konsep wajah Kota Bogor ke depan. Kalau bukan sekarang kapan lagi, karena momentumnya ada. Saya dan Pak Wakil punya semangat bersama seluruh jajaran Pemkot Bogor serta TNI-Polri. Jadi ini menjadi bagian dari rencana besar kita untuk memastikan Bogor menjadi kota maju dan berkeadaban di masa depan," ucapnya.

Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkenalkan ragam durian lokal sekaligus mendorong peningkatan kualitas dan daya saing komoditas durian Kabupaten Bogor.

Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan bahwa, Kabupaten Bogor memiliki wilayah yang luas dengan beragam potensi durian lokal yang memiliki karakteristik dan cita rasa tersendiri. 

Menurutnya, durian lokal Kabupaten Bogor tidak kalah dengan berbagai jenis durian yang selama ini telah dikenal luas masyarakat.

“Durian Bogor ini banyak jenisnya dan tidak kalah dengan durian-durian yang terkenal hari ini. Ada Durian Cengal dari Leuwiliang, ada juga Black Tone Rancamaya. Saat ini sedang musim durian, silahkan datang ke Sentul City dan datang ke Kabupaten Bogor,” kata Rudy.

Kemudian, Rudy mengatakan, setiap varian durian lokal memiliki cita rasa dan tekstur yang berbeda. 

Menurut dia, keragaman tersebut menjadi potensi yang perlu terus dikembangkan agar durian Kabupaten Bogor semakin dikenal, tidak hanya di tingkat lokal dan nasional, tetapi juga mampu menembus pasar yang lebih luas.

Kemudian, Public Relation PT Sentul City tbk Maesa Putri menyampaikan apresiasi setinggi tingginya atas inisiatif dan kerja keras seluruh pihak yang telah mensukseskan acara Festival Durian 

“Ini adalah kolaborasi yang sangat luar biasa dari Tim Sentul City group dengan rekan media lokal yang ada di Bogor,” ujar Maesa Putri.

Dirinya mengatakan, Festival Durian dapat memberikan dampak positif bagi para pedagang durian lokal dan dapat memberikan exposure selama event berlangsung.

Ditempat yang sama, Perwakilan Harmony Community sekaligus Penggerak UMKM, Suci Andriani menyampaikan apresiasinya atas kesuksesan acara Festival Durian Taman Budaya.

“Kesannya untuk hari ini luar biasa sekali. Festival Durian tahun ini ramai banget, antusiasma pengunjungnya tinggi sekali. Sebagai bagian dari Harmony Community, kami sangat senang bisa ikut berpartisipasi,” ujar Suci.

Menurut dia, kegiatan ini menjadi wadah yang menjembatani para pecinta durian, petani lokal, dan UMKM agar lebih dikenal oleh masyarakat luas.

“Harapan kami semoga bisa lebih besar lagi, melibatkan lebih banyak komunitas dan semoga Harmony Community bisa terus berkontribusi untuk acara yang positif. Terlebih lagi UMKM, dan komunitas,” ungkap dia.

Sementara itu, Pegadang Durian Arifin mengaku senang dengan adanya Festival Durian Taman Budaya. 

Ia mengaku penjualan pada hari pertama meningkat hingga diborong langsung oleh Bupati Bogor.

“Penjualan hari pertama event di Festival Durian di Sentul City ya. Penjualannya alhamdulillah sih, apalagi kedatangan Pak Bupati. Penjualannya jadi meningkat, Pak Bupati juga ngeborong,” kata Arifin.

Selain itu, Ketua Panitia Festival Durian Taman Budaya Ayatullah Humaeni menjelaskan bahwa,  digelarnya Festival Durian ini untuk mempromosikan berbagai jenis durian lokal Bogor dan Jawa Barat kepada masyarakat luas.

"Memberikan bantuan langsung kepada pedagang durian lokal melalui peningkatan penjualan dan eksposur selama event," kata dia.

"Menciptakan wadah interaksi antara petani durian, pedagang, komunitas pecinta durian, dan pemerintah daerah," tambahnya.

Menurut Ayat, Durian merupakan salah satu komoditas buah unggulan di Bogor dan sekitarnya, dengan beragam varietas lokal seperti Durian Montong, Petruk, Sunan, Bawor, hingga varietas unggulan dari sentra durian Bogor seperti Cijeruk, Warso Farm, dan daerah lain di Jawa Barat. 

Keberagaman varietas ini menjadi potensi besar untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata kuliner dan agrowisata.

Di sisi lain, kata dia, banyak pedagang durian lokal di Bogor menghadapi tantangan dalam hal akses pasar, promosi produk, dan daya saing dengan durian impor atau durian dari daerah lain. 

"Festival durian  memberikan wadah langsung bagi pedagang durian lokal untuk meningkatkan penjualan," paparnya.

Di tengah kesibukan sehari-hari, lanjutnya, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk meluangkan waktu bersama keluarga maupun orang-orang terdekat.

"Pengunjung juga dapat menikmati suasana Taman Budaya sembari mencicipi berbagai sajian kuliner dan melihat aktivitas pelaku UMKM lokal," imbuhnya.

Ia menambahkan, tak hanya peserta lomba, masyarakat umum pun diharapkan ikut meramaikan kegiatan tersebut.

Tawa, aroma durian, dan interaksi antarpengunjung diprediksi menjadi warna tersendiri selama acara berlangsung.

Sebagai informasi, kegiatan ini diselenggarakan oleh Tim Taman Budaya dan Tim Corcom Sentul City, dengan dukungan Harmony Community yang mengusung semangat Harmoni Dalam Damai.

Dengan mengusung semangat Sentul City – Wellness Living in True Nature, kata Ayat, acara tersebut diharapkan menjadi salah satu pilihan hiburan keluarga sekaligus ruang untuk memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai instansi/lembaga dari pemerintah Kota Bogor, dinas ketahanan pangan dan pertanian (DKPP) Kota Bogor, dinas Kesehatan Kota Bogor, badan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi (Bapperida) Daerah Kota Bogor, akademisi, pelaku usaha bidang pangan, komunitas, hingga masyarakat umum. 

Sehingga kegiatan ini menjadi ruang temu multipihak untuk memperkuat sistem pangan perkotaan di Kota Bogor yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian di Kota Bogor beberapa tahun terakhir ini adalah tingginya pemborosan pangan. 

Riset KRKP pada tahun 2026, sisa pangan Kota Bogor mencapai 82,71 ton per hari dari rumah tangga; 10,12 ton per hari dari kafe; 10,37 ton per hari dari penyelenggaraan makan bergizi gratis di sekolah; 5,57 ton per hari dari hotel; dan 5,39 ton per hari dari restoran. Kemudian United Nations Environment Programme (UNEP) mencatat bahwa timbunan sampah makanan Kota Bogor pada 2022 mencapai 55 kilogram per kapita per tahun. 

“Persoalan pangan kota tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu pihak atau satu sektor saja. Kita membutuhkan ruang kolaborasi yang mempertemukan pengetahuan, kebijakan, pelaku usaha, dan konsumen. Semangatnya adalah “rame-rame” yang mana kita bekerja bersama untuk membangun sistem pangan Kota Bogor yang lebih tangguh dan berkelanjutan,” ucap Wahyu Ridwan Nanta, Project Manager Pangan Kota Kita, KRKP. Mengatasi persoalan pangan dapat dimulai dari keluarga atau rumah tangga, dan dapat dilakukan secara kolektif oleh seluruh lapisan masyarakat, baik di kota maupun di desa. “Salah satu gerakan kolektif yang telah didorong oleh pemerintah Kota Bogor adalah ASINAN BOGOR, yaitu gerakan aksi sadar kurangi pangan berlebih di Kota Bogor”, tambahnya. 

Kota Bogor sendiri menghadapi berbagai tantangan sistem pangan yang semakin kompleks. Sebagian besar pasokan pangan masyarakat berasal dari luar wilayah kota, sementara ruang atau lahan produksi pangan di dalam kota terus menghadapi tekanan alih fungsi lahan. 

“Kota Bogor hanya memiliki daya beli, dan tidak memiliki daya untuk memproduksi pangan,” ujar Widya Hasian Situmeang, Dosen Sekolah Vokasi IPB University. Di sisi lain, persoalan pemborosan pangan juga menjadi tantangan penting, terutama bagi perempuan. 

“Perempuan menjadi food keeper, yang bertugas memilih jenis pangan, mengatur menu, membeli pangan, menyiapkan makanan di piring keluarga, hingga menangani sisa/limbah pangan. Hal tersebut menjadikan perempuan memiliki beban ganda atau triple dalam kehidupan sehari-harinya”, tambah Widya. 

Dari Talkshow hingga Workshop Sisa Pangan
Rangkaian kegiatan dibuka dengan Talkshow Radio “Aksi Kita Sapa Bumi: Rame-Rame Pasar Hijau Kota Bogor”, hasil kolaborasi KRKP bersama radio Pro 2 FM RRI Bogor. Talkshow digelar di ruang publik secara terbuka agar masyarakat dapat mengikuti langsung percakapan mengenai masa depan sistem pangan Kota Bogor. Talkshow sesi pertama fokus membahas penguatan sistem pangan perkotaan dari perspektif pemerintah, akademisi, perempuan, dan generasi muda. 

Sementara itu, talkshow sesi kedua menghadirkan perspektif pelaku usaha di bidang pangan. Diskusi tersebut mengangkat praktik green entrepreneurship, pengurangan sisa pangan di dapur usaha, pemendekan rantai pasok, serta pemanfaatan bahan baku lokal. 

“Bisnis hijau sangat sulit bertahan lama dan bahkan tidak menguntungkan bagi sebagian besar pelaku usaha pangan”, tutur Aling Nur Naluri Widianti, Founder Salam Rancage. 

Namun Aling optimis bahwa Bogor secara ekosistem sangat mendukung ekonomi hijau, dimana pemerintah daerah, pelaku usaha pangan, serta masyarakatnya sudah mulai tereduksi dengan tren konsumsi pangan yang lebih organik dan hijau. 

Selain talkshow, pengunjung juga dapat mengakses bazar pangan lokal, exhibition sistem pangan perkotaan, konsultasi bersama pakar ahli dari klinik tanaman dan hewan IPB University, serta workshop “Praktik Pemanfaatan Sisa Pangan Menjadi Ide Usaha” yang difasilitasi oleh SMX School of Maker. 

Melalui workshop ini, peserta diajak melihat sisa pangan bukan semata sebagai limbah, tetapi sebagai material yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan menjadi produk baru atau peluang usaha. 

Dari talkshow, workshop dan berbagai booth edukasi yang disajikan, peserta diajak melihat kembali hubungan antara kebiasaan sehari-hari dengan sistem pangan kota. Mulai dari merencanakan belanja, menyimpan bahan pangan, mengolah makanan, hingga memanfaatkan sisa pangan. 

Kehadiran pelaku usaha yang tengah bertransisi menuju bisnis hijau dalam kegiatan ini, diharapkan menjadi kesempatan untuk memperluas akses pasar hijau. 

Kegiatan ini juga menjadi ruang bertemunya pelaku usaha dengan konsumen yang mulai sadar untuk menuju sistem pangan yang lebih berkelanjutan serta ikut menghargai praktik baik yang dilakukan pelaku usaha. 

Selain memperkenalkan produknya, para pelaku usaha dapat memperoleh umpan balik langsung dari konsumen mengenai produk dan praktik bisnis mereka. 

Generasi Muda dan Konsumen Menjadi Perubahan dalam Ekosistem Pangan 
Kegiatan “rame-rame” menempatkan generasi muda sebagai bagian penting dari perubahan sistem pangan perkotaan. 

Kelompok generasi muda memiliki posisi strategis karena dekat dengan pola konsumsi pangan di luar rumah, layanan pesan antar, serta berbagai kanal komunikasi digital.
Melalui pendekatan yang menggabungkan dialog publik, media, pengalaman langsung, dan interaksi dengan pelaku usaha, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong konsumen tidak hanya memahami persoalan pangan, tetapi juga mengenali pilihan dan praktik yang dapat dilakukan dalam keseharian. 

Pada akhirnya, “Rame-Rame Pasar Hijau Kota Bogor” diharapkan menghasilkan lebih dari sekadar satu hari kegiatan. Ruang temu ini ditujukan untuk memperkuat jejaring antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan konsumen; memperluas akses pasar bagi usaha yang sedang bertransisi menuju bisnis hijau; serta membangun kesepahaman mengenai langkah bersama untuk menciptakan sistem pangan Kota Bogor yang lebih tangguh, inklusif, dan berdaulat. 

Melalui kegiatan ini, KRKP berharap terbentuk jejaring yang lebih kuat di antara berbagai aktor sistem pangan Kota Bogor sekaligus membuka peluang kemitraan untuk mendorong praktik pangan yang lebih berkelanjutan, mendapatkan ruang untuk dikenal lebih luas, karena setiap pihak memiliki peran dalam menentukan bagaimana pangan diproduksi, didistribusikan, dikonsumsi, hingga bagaimana sisa pangan dikelola secara bijak. 

Handy Purnama | **

Pulau Jawa diharapkan dapat mencapai status bebas rabies pada 2029, sedangkan Indonesia ditargetkan mencapai kondisi zero rabies pada 2030.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, saat menghadiri puncak peringatan World Rabies Day (WRD) 2026 di Lapangan IPB University Baranangsiang, Kota Bogor, Minggu (27/9/2026).

Baca Juga: Pergub Baru Berlaku, Penjual dan Konsumen Daging Anjing hingga Kucing di Jakarta Terancam Sanksi

Menurut Agung, peringatan WRD tahun ini mengangkat tema “Satu Aksi untuk Rabies, Stronger Together”. 

Tema tersebut menekankan bahwa pengendalian hingga pembebasan rabies membutuhkan keterlibatan berbagai pihak secara bersama-sama.

Ia menyebut kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, pemerintah daerah, organisasi profesi, dan perguruan tinggi menjadi bagian penting untuk mempercepat pencapaian target tersebut.

Baca Juga: Vaksinasi Rabies dan Pengobatan Hewan Gratis, Diskanak Kabupaten Bogor Gaet Antusiasme Warga

"Artinya, pengendalian dan pembebasan rabies ini harus dilakukan secara bersama-sama. Maka, pengendalian rabies ini akan semakin kuat dan kita bisa mencapai target tahun 2029 Jawa bebas rabies dan tahun 2030 Indonesia zero rabies," ujar Agung.

Agung mengakui, pengendalian rabies masih menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan perhatian. 

Selain kebijakan dan program pemerintah, kepedulian masyarakat, terutama pemilik Hewan Penular Rabies (HPR), turut menentukan keberhasilan pencegahan.

Baca Juga: Pelayanan Vaksinasi Rabies Gratis

Hewan yang termasuk HPR antara lain anjing, kucing, dan kera. Para pemilik diminta memastikan hewan peliharaan mendapatkan perawatan yang baik serta vaksinasi rabies secara rutin.

Menurut Agung, upaya pengendalian akan sulit berjalan optimal apabila pemilik HPR tidak memiliki kesadaran untuk menjaga dan melakukan vaksinasi terhadap hewan yang dipeliharanya.

"Rabies menjadi PR tersendiri, karena rabies ini bukan hanya terkait dengan program pengendalian, tetapi yang paling penting adalah kepedulian masyarakat, khususnya para pemilik hewan pembawa rabies," katanya.

Baca Juga: Kendalikan Hewan Liar, DKPP Kota Bandung Gelar Vaksin Rabies dan Sterilisasi Kucing Liar, Catat Tanggalnya

Untuk mendukung program tersebut, pemerintah telah menyiapkan vaksinasi sekaligus menjalankan kegiatan surveilans bersama pemerintah daerah, organisasi profesi, dan perguruan tinggi.

Kolaborasi lintas sektor itu diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus memperkuat upaya menuju target Jawara 2029 atau Jawa bebas rabies serta Indonesia Zero Rabies 2030.

Saat ini, pemerintah masih memberikan perhatian khusus terhadap 12 provinsi yang kasus rabiesnya masih cukup tinggi. Wilayah tersebut mencakup Nusa Tenggara Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, serta beberapa wilayah di Sulawesi.

Baca Juga: Pemkot Depok Bangun Rabies Center, Perkuat Layanan Kesehatan Hewan dan Pencegahan Kasus Gigitan

Sementara itu, Jawa Barat juga masuk dalam wilayah yang menjadi sasaran pengendalian rabies. 

Agung menyebut kondisi di Jawa Barat relatif lebih rendah dan tidak terdapat laporan kasus rabies dalam lima tahun terakhir.

Dari sisi hulu, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan memiliki tanggung jawab untuk memastikan hewan pembawa rabies mendapatkan vaksinasi. 

Pemerintah menetapkan cakupan vaksinasi minimal 70 persen sebagai salah satu target dalam pengendalian rabies.

Baca Juga: Kendalikan Hewan Liar, DKPP Kota Bandung Gelar Vaksin Rabies dan Sterilisasi Kucing Liar, Catat Tanggalnya

"Dengan penguatan vaksinasi, surveilans, edukasi, serta keterlibatan aktif pemilik hewan, pemerintah berharap target Jawa bebas rabies pada 2029 dan Indonesia zero rabies pada 2030 dapat diwujudkan," tutup Agung.

Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedie Rachim mengatakan, hingga September 2026, sekitar 160 kasus gigitan hewan tercatat di Kota Bogor, sehingga edukasi, vaksinasi, dan penanganan cepat menjadi langkah penting untuk mencegah penyakit rabies.

"Selain penanganan dari Puskeswan, kami juga memiliki banyak alumni IPB, khususnya yang ada di sekitar Kota Bogor, yang memang secara jejaring (networking) bisa mempercepat proses penanganan kasus-kasus," ujarnya.

Arah kebijakan penanganan persampahan Kota Bogor dari hulu hingga hilir semakin jelas dengan penguatan ekosistem pengelolaan sampah yang dibangun secara berkelanjutan.

Di sektor hilir, sampah Kota Bogor nantinya akan diolah melalui Waste to Energy Plant atau pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) yang saat ini tengah dalam proses pembangunan.

Baca Juga: Dari Cerita Desa hingga Isu Sampah, 22 Film Anak Bogor Unjuk Karya di FFKB 2026

Untuk memperkuat ekosistem penanganan persampahan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor juga terus mendorong pengelolaan sampah di sektor hulu dengan membangun kebiasaan masyarakat dalam mengolah dan memilah sampah dari sumbernya.

Salah satu langkah tersebut diwujudkan melalui penyediaan Waste Station Rekosistem yang berlokasi di Balai Kota Bogor.

Fasilitas Waste Station menjadi tempat penukaran sampah yang memiliki nilai ekonomi dalam bentuk reward berupa uang.

Baca Juga: PSEL Bogor Raya 1 Mulai Dibangun, 1.500 Ton Sampah Bogor Bakal Diolah Jadi Listrik

Wali Kota Bogor, Dedie Rachim mengatakan, keberadaan Waste Station tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kebiasaan masyarakat untuk memilah dan menyelesaikan persoalan sampah dari sumbernya.

"Jadi memang ini harus kita upayakan juga melalui pembangunan manusianya. Sehingga permasalahan persampahan bisa diselesaikan untuk Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah)," ujar Dedie Rachim, dikutip Minggu (27/9/2026).

Keberadaan Waste Station Rekosistem merupakan hasil kolaborasi antara Pemkot Bogor, Rekosistem, Yayasan Materia, Ford Foundation, Parongpong RAWHAUS, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Lingkungan Hidup.

Baca Juga: Bukan Sekadar Buang Sampah, Teknologi Pirolisis TPA Galuga Bogor Bakal Olah 1.000 Ton Jadi BBM

Menurut Dedie Rachim, berbagai langkah dalam membangun ekosistem penanganan persampahan tersebut menjadi bagian dari upaya pelestarian lingkungan dan menjaga bumi Indonesia untuk generasi mendatang.

"Mudah-mudahan melalui Waste Station Rekosistem ini terus digelorakan untuk menjadikan Indonesia hijau dan ASRI. Kesadaran mengelola sampah dari hulu ke hilir juga terus diberikan porsi yang cukup besar untuk menjaga lingkungan," ungkapnya.

Dengan adanya PSEL di sektor hilir, masyarakat tetap memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. 

Baca Juga: Pelayanan Persampahan di TPAS Galuga Berjalan Normal, 128 Truk Masuk Bergiliran

Kebiasaan memilah sampah diharapkan tumbuh secara bertahap, sehingga menjadi budaya menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan.

CEO dan Co-Founder Rekosistem, Ernest Christian Layman mengatakan, keberadaan Waste Station ini merupakan tindak lanjut dari kepedulian Wali Kota Bogor dalam menjaga kebersihan lingkungan melalui berbagai langkah yang telah dilakukan.

"Harapannya ini bisa mendukung Wali Kota Bogor dan Pemkot Bogor untuk membangun budaya masyarakat memilah sampah dari sumbernya. Karena yang terpenting bukan hanya infrastruktur, tetapi bagaimana masyarakat bisa ikut terlibat untuk mengelola sampahnya dengan baik," kata Ernest.

Baca Juga: Sampah di Situ Citatah Jadi Sorotan, Camat Cibinong Siapkan Aksi Bersih-Bersih

Melalui Waste Station tersebut, pihaknya mengajak masyarakat tidak hanya memilah sampah, tetapi juga mendapatkan apresiasi melalui sistem poin.

Setiap sampah yang disetorkan masyarakat akan memiliki nilai reward point yang dapat dikonversi menjadi saldo dan dimasukkan ke dalam dompet digital maupun rekening bank.

"Setiap jenis sampah memiliki nilai poin yang menjadi reward bagi masyarakat. Jenis sampahnya mulai dari plastik, botol plastik, sachet, hingga bungkus kemasan low value yang selama ini dianggap tidak bernilai. Seperti bungkus mi instan atau sachet deterjen juga memiliki nilai. Sampah elektronik, minyak jelantah, kardus, kertas, logam, hingga botol kaca juga bisa disetorkan," jelas Ernest.

Baca Juga: Tumpukan Sampah Kabupaten Bogor Punya Masa Depan Baru, Bakal Diolah Menjadi BBM dan Energi Listrik

Nilai reward yang diberikan bervariasi, mulai dari Rp100 hingga Rp6.000 per kilogram, tergantung jenis sampah yang disetorkan.

Ke depan, apabila antusiasme masyarakat meningkat dan kebiasaan memilah sampah semakin konsisten, nilai poin tersebut akan terus dikembangkan.

Dengan demikian, ekosistem persampahan dari hulu hingga hilir dapat terbangun sekaligus memberikan dampak terhadap ekonomi sirkular masyarakat.

Agus membeberkan kronologi sekaligus versi pihak tergugat mengenai akar persoalan yang kini menjadi sengketa hukum. Ia menilai sejumlah dalil yang disampaikan penggugat, Kawitan Budi Santoso (Budi), belum menggambarkan persoalan secara utuh.

Menurut Agus, modal operasional, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia (SDM) di empat lokasi dapur, termasuk SPPG Savira Rangga Mekar, seluruhnya berasal dari investor utama, Evi Sinta.

Sementara itu, Budi disebut sejak awal hanya berperan sebagai koordinator operasional yang diberi mandat untuk menangani administrasi dan operasional di lapangan.

"Seluruh peralatan, biaya, dan SDM, 100 persen milik investor, Ibu Evi Sinta. Saudara Budi sepeser pun tidak mengeluarkan modal kerja. Posisi dia murni pekerja atau koordinator yang diberikan SK," ujar Agus di hadapan media, Jumat (25/9/2026) sore.

Agus mengatakan, kerja sama tersebut pada awalnya dibangun dengan itikad baik, termasuk untuk membantu perekonomian Budi. Namun, dalam perjalanannya, pihak investor mengklaim menemukan sejumlah persoalan terkait pelaksanaan tanggung jawab dan komitmen operasional.

Salah satunya menyangkut fungsi pengawasan dan kontrol terhadap operasional dapur yang dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Konflik kemudian semakin mencuat ketika manajemen melakukan evaluasi kinerja dan menata ulang sistem pengelolaan keuangan melalui mekanisme satu pintu.

Menurut Agus, dalam proses evaluasi tersebut ditemukan indikasi ketidaksesuaian laporan serta persoalan terkait penguasaan aset dan rekening transaksi yang disebut tidak disertai transparansi memadai.

"Ini ibarat kasus nominee yang hendak dicaplok. Dalam kacamata hukum, ada indikasi penggelapan. Kami sudah berulang kali menyampaikan peringatan tertulis dan meminta Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), namun tidak pernah dipenuhi hingga akhirnya mandatnya kami cabut," tegas Agus.
Namun, tudingan tersebut merupakan versi pihak tergugat dan nantinya harus dibuktikan melalui proses hukum serta alat bukti yang sah di persidangan.

Bantah Ada Kepentingan Politik
Agus juga menanggapi keterlibatan Pepen Firdaus yang turut diseret dalam perkara tersebut.
Ia menegaskan, keterlibatan PF disebut dilakukan dalam kapasitas pribadi dan profesional dalam mendukung operasional program pemenuhan gizi, bukan dengan membawa nama maupun kepentingan partai politik atau jabatan PF sebagai anggota dewan.

"Sangat tidak adil jika masalah perjanjian perdata ini ditarik ke ranah politik atau menyerang kehormatan personal dalam jabatan. Perjanjian tersebut murni hubungan kerja sama pengelolaan," kata Agus.

Menghadapi gugatan Budi, tim kuasa hukum tergugat menyatakan siap mengikuti seluruh proses hukum di pengadilan.

Agus mengatakan pihaknya akan mengajukan diri sebagai Tergugat Intervensi dan membuka bukti-bukti yang menurut mereka dapat menjelaskan duduk perkara secara menyeluruh.
Tak hanya menghadapi gugatan, pihak investor dan tergugat juga menempuh langkah hukum terhadap Budi.

Agus menyebut pihaknya telah mendaftarkan gugatan wanprestasi terhadap Budi. Perkara tersebut, kata dia, telah terdaftar di pengadilan dan dijadwalkan menjalani sidang perdana pada 7 Oktober 2026.

Selain gugatan wanprestasi, pihaknya juga tengah menyiapkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), termasuk terkait klaim kerugian materiil dan immateriil.

Tidak berhenti di ranah perdata, Agus juga menyebut pihaknya tengah mempersiapkan laporan pidana.

Menurut dia, koordinasi telah dilakukan dengan aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan Kejaksaan Negeri, terkait dugaan tindak pidana penggelapan dan dugaan pelanggaran hukum lainnya.

Agus menegaskan, sebelum sengketa bergulir ke pengadilan, kedua pihak sebenarnya sempat menempuh upaya penyelesaian secara kekeluargaan.

"Sebelm gugatan ini muncul, sebenarnya sudah ada upaya mediasi kekeluargaan pada 14 Agustus lalu. Namun karena tidak ada iktikad baik dan justru ada tindakan unilateral memutus hubungan kerja secara sepihak, maka pintu mediasi kami tutup. Biar hukum yang membuktikan siapa yang memegang alat bukti sah," pungkas Agus.

Handy Purnama

Namun, tudingan tersebut langsung dibantah Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong, Wisnu Hani Putranto.
Wisnu memastikan tidak ada praktik pungutan liar (pungli) terhadap warga binaan di lapas yang dipimpinnya.

Pernyataan itu disampaikan Wisnu saat mendampingi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto bersama Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) RI Aries Marsudiyanto melakukan inspeksi mendadak ke Lapas Cibinong, Jumat (25/9/2026).

Sebelumnya, Ombudsman RI menyoroti sejumlah fasilitas di dalam Lapas Cibinong yang dinilai tidak semestinya tersedia bagi warga binaan.

Tak berhenti pada persoalan fasilitas, sorotan juga mengarah pada dugaan adanya pembayaran tertentu untuk memperoleh akses ke kluster atau fasilitas tertentu di dalam lapas.

Saat dikonfirmasi mengenai dugaan tersebut, Wisnu memberikan bantahan tegas.

“Tidak ada di sini,” kata Wisnu.

Wartawan kemudian kembali mengonfirmasi secara spesifik mengenai dugaan pungutan yang sebelumnya menjadi sorotan Ombudsman.

Wisnu kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak menemukan adanya praktik pungli.

“Kalau ada pungli, bisa disampaikan langsung dan bisa dibuktikan. Insyaallah tidak ada,” tegasnya.

Pernyataan tersebut kini menjadi penting di tengah perhatian publik terhadap kondisi Lapas Cibinong.

Sebab, di satu sisi terdapat temuan dan sorotan Ombudsman mengenai fasilitas serta dugaan pungutan untuk memperoleh akses tertentu. Di sisi lain, pihak lapas secara terbuka membantah adanya praktik pungli.

Kedatangan Menteri Imipas Agus Andrianto dan Kepala Bappisus RI Aries Marsudiyanto pun menjadi momentum untuk melihat langsung kondisi di balik tembok Lapas Cibinong.

Inspeksi tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memastikan fasilitas, pelayanan, serta tata kelola pemasyarakatan berjalan sesuai aturan.

Dengan adanya perbedaan keterangan tersebut, persoalan dugaan pungutan untuk mendapatkan akses ke fasilitas tertentu di Lapas Cibinong masih memerlukan verifikasi dan pembuktian lebih lanjut.

Tak sekadar mengecek kondisi ruangan, Bappisus memastikan penggunaan setiap fasilitas di dalam lapas akan ditelusuri. Termasuk kemungkinan adanya pemanfaatan ruangan untuk kepentingan pribadi maupun aktivitas transaksional.

Kepala Bappisus RI Aries Marsudiyanto mengatakan, pemeriksaan dilakukan bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto dengan menyisir sejumlah fasilitas di Lapas Cibinong.

Mulai dari tempat ibadah hingga fasilitas pembinaan, seluruhnya menjadi bagian dari pemeriksaan.

“Apapun bentuknya ruangan itu, bila dipakai untuk hal-hal yang menyimpang aturan, kita akan awasi dan tegakkan,” kata Aries saat memberikan keterangan di Lapas Cibinong, Jumat (25/9/2026).

Menurut Aries, persoalan di Lapas Cibinong menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia.

Ia bahkan memberikan peringatan kepada para kepala lapas agar tidak hanya mengawasi warga binaan, tetapi juga memastikan seluruh jajaran di bawahnya bekerja sesuai aturan.

“Saya minta dibersihkan seluruh kegiatan di lapas. Awasi anak buah, kontrol anak buah, jangan sampai tempat di lapas digunakan untuk segala macam kepentingan pribadi dan transaksional,” tegasnya.

Bappisus, lanjut Aries, juga akan melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah lapas lainnya.

Jika dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran, pihak yang bertanggung jawab akan dimintai pertanggungjawaban.

“Kita akan melakukan sidak ke beberapa lapas. Yang tertangkap harus bertanggung jawab,” ujarnya.

Pemeriksaan Bappisus juga menyoroti kondisi sejumlah ruangan yang sebelumnya diperiksa Ombudsman RI.

Aries memastikan lokasi yang diperiksa Bappisus merupakan lokasi yang sama dengan yang sebelumnya menjadi sorotan Ombudsman.

Namun, terdapat perbedaan kondisi pada sejumlah ruangan, termasuk keberadaan furniture dan properti yang sebelumnya terlihat dalam dokumentasi pemeriksaan Ombudsman.

Perbedaan tersebut kini menjadi bagian dari materi investigasi Bappisus.

“Nanti kita investigasi. Kalau ada sesuatu yang tidak benar, itu dilakukan oleh siapa, kita akan tindak,” kata Aries.

Meski demikian, Aries meminta publik tidak terburu-buru menyimpulkan adanya pelanggaran sebelum proses investigasi selesai.

Ia menegaskan pemeriksaan harus dilakukan secara objektif dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

“Kita harus objektif. Investigasi itu ada asas praduga tak bersalah, kita junjung juga. Namun kita profesional,” ujarnya.

Aries juga menyebut telah memberikan peringatan kepada Kepala Lapas Cibinong terkait tanggung jawab atas berbagai kondisi yang terjadi di dalam lapas.

Bappisus tidak ingin pemeriksaan tersebut berlarut-larut. Aries menargetkan hasil investigasi sudah dapat diketahui paling lambat satu pekan.

“Lebih cepat lebih baik. Seminggu paling lama, minggu depan akan ada hasil,” tegas Aries.

Ia memastikan investigasi harus menghasilkan kesimpulan dan tindak lanjut yang jelas.

“Investigasi harus ada hasilnya. Kalau tidak ada hasilnya berarti enggak kerja, jadi enggak boleh,” katanya.

Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan pihaknya masih mendalami fungsi sejumlah ruangan yang terdapat di Lapas Cibinong.

Menurut Agus, perlu dipastikan apakah ruangan-ruangan tersebut benar-benar digunakan untuk kegiatan Asimilasi dan Edukasi (SAE), atau terdapat fungsi lain di luar ketentuan.

“Nanti kita lihat. Artinya kalau ruangan begitu banyak, apa mereka sedang melakukan kegiatan Asimilasi dan Edukasi atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain, itu nanti akan kami lihat,” kata Agus.

Hasil investigasi Bappisus nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran, sekaligus memastikan pihak yang harus bertanggung jawab apabila ditemukan penyimpangan.

Untuk sementara, seluruh temuan tersebut masih dalam proses pemeriksaan dan belum dapat disimpulkan sebagai pelanggaran sebelum investigasi selesai.

Aplikasi JMO menjadi salah satu layanan digital BPJS Ketenagakerjaan yang memudahkan peserta memperoleh informasi kepesertaan tanpa harus datang langsung ke kantor cabang.

Salah satu fitur yang dapat dimanfaatkan peserta adalah cek saldo JHT secara mandiri. Namun, jika peserta lupa kata sandi akun JMO, proses pemulihannya dapat dilakukan dengan beberapa langkah sederhana.

Berikut Cara Mengatasi Lupa Password JMO

Peserta cukup mengikuti langkah berikut:

1. Buka aplikasi JMO
Pastikan aplikasi JMO sudah terpasang pada smartphone, kemudian buka aplikasi.

2. Pilih “Lupa Kata Sandi”
Pada halaman masuk aplikasi, klik menu “Lupa Kata Sandi” untuk memulai proses pemulihan.

3. Masukkan email atau nomor kepesertaan
Masukkan email atau nomor kepesertaan yang telah terdaftar pada akun JMO.

4. Cek email untuk kode verifikasi
Periksa email yang terdaftar dan cari kode verifikasi yang dikirimkan untuk proses pemulihan akun.

5. Buat kata sandi baru
Masukkan kode verifikasi, kemudian buat kata sandi baru untuk akun JMO.

6. Login kembali dan cek saldo JHT
Setelah kata sandi berhasil diperbarui, peserta dapat masuk kembali ke aplikasi JMO dan menggunakan fitur cek saldo JHT secara mandiri.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bogor Kota, Bayu Marwanto, mengajak peserta untuk memanfaatkan layanan digital JMO sebagai sarana memperoleh informasi kepesertaan dengan lebih mudah.

“Kami mengimbau kepada seluruh peserta untuk tidak khawatir ketika lupa kata sandi JMO. Proses pemulihannya cukup mudah dan dapat dilakukan secara mandiri melalui aplikasi. Setelah berhasil masuk kembali, peserta dapat langsung memanfaatkan fitur cek saldo JHT dan berbagai layanan lainnya,” ujar Bayu.

Bayu menambahkan, kemudahan akses layanan digital diharapkan dapat semakin meningkatkan kepedulian peserta terhadap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang dimilikinya.

“Dengan JMO, peserta dapat lebih mudah memantau kepesertaan dan saldo JHT melalui smartphone. Kami berharap peserta dapat memanfaatkan layanan ini secara optimal sehingga informasi mengenai manfaat dan kepesertaannya dapat diketahui dengan mudah, kapan pun dibutuhkan,” tambahnya.

BPJS Ketenagakerjaan terus melakukan penguatan layanan berbasis digital untuk memberikan pengalaman pelayanan yang semakin mudah dan praktis bagi peserta.

Jadi, tidak perlu panik ketika lupa password JMO. Pulihkan kata sandi, login kembali, dan cek saldo JHT Anda secara mandiri melalui aplikasi JMO.

JMO, layanan BPJS Ketenagakerjaan dalam genggaman.

CIBINONG- Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Bogor 1, Wendi Isnawan kembali memberi gebrakan dalam pelayanan pencatatan pertanahan bagi masyarakat Bumi Kuta Udaya Wangsa.

Dimana, pria yang merupakan Kakantah Kabupaten Sukabumi Sukabumi secara definitif itu, baru usai melaksanakan penyerahan Sertipikat Hak Pengelolaan (SHP) seluas 18 hektare kepada masyarakat adat Kasepuhan Urug Lebak, Desa Urug, Kecamatan Sukajaya, pada Rabu (23/09/26).

"Penyerahan Sertipikat HPL tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan kepastian hukum atas hak pengelolaan tanah bagi masyarakat adat, sekaligus mendukung tertib administrasi pertanahan di wilayah Kabupaten Bogor," ujar Wendi Isnawan, dalam keterangannya, dilokasi acara.

Wendi menyebut, bila masyarakat adat Kasepuhan Urug Lebak secara konsisten menjaga nilai-nilai adat serta turut mempertahankan keseimbangan alam dan kelestarian lingkungan yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat secara turun-temurun.

“Lebih dari sekadar penyerahan sertipikat, kegiatan ini menjadi bagian dari wujud kehadiran negara dalam memberikan kepastian dan perlindungan terhadap keberadaan masyarakat adat,” ungkapnya.

Ia juga menastikan, bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I khususnya, kedepan akan terus mendukung pelayanan dan pengelolaan pertanahan dalam memberikan kepastian hukum, memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat, serta memberikan manfaat bagi keberlanjutan kehidupan masyarakat pada umumnya.

“Maka, dengan kepastian hak, masyarakat semakin terlindungi. Dengan menjaga alam dan budaya, kehidupan dapat terus diwariskan kepada generasi berikutnya,” imbuh Wendi.

"Sekaligus, Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I terus berkomitmen untuk hadir memberikan pelayanan pertanahan yang profesional, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tambahnya sembari mengakhiri.

Menanggapi itu, Ketua PWI Kabupaten Bogor, Dedy Firdaus menegaskan, pihaknya sangat mendukung  atas langkah-langkah konkret untuk reformasi agraria dan perubahan bagi Kantah Kabupaten Bogor 1, yang saat ini tengah diperjuangkan oleh orang nomor satu di Kantah tersebut.

Apalagi, Lanjut Dedy, sosok figur Wendi Isnawan yang dikenal sangat santun dan bekerja secara profesional bagi lingkung Kementerian ATR/BPN, sangat cocok bila diberi kepercayaan lebih dalam memimpin Kantah Kabupaten Bogor 1 kedepan secara definitif 

"Mengingat kita ketahui, beliau (Wendi, red) salah satu Kakan yang sangat mengetahui wilayah Kabupaten Bogor ini. Karena sejarahnya, ia memulai karirnya di Kantor BPN Cibinong ini mulai dari Staf di Subsi penetapan lalu naik sebagai Kasubsi Penetapan, hingga menjadi Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran (PHP) kala itu," pungkasnya.

Sekadar diketahui, Plh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1, Wendi Isnawan yang hadir secara langsung dalam kegiatan tersebut, didampingi oleh jajaran pejabat pengawas dan koordinator di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1.

Penertiban bangunan tanpa izin di Pasar Cisarua itu dilakukan untuk mengembalikan fungsi ruang sekaligus menciptakan kawasan pasar yang lebih tertib, bersih, dan nyaman bagi masyarakat.

Tak berhenti pada pembongkaran, Pemkab Bogor juga menyiapkan penataan lanjutan berupa normalisasi drainase, pemasangan rambu satu arah, hingga penghijauan kawasan Pasar Cisarua.

Baca Juga: 130 Lapak PKL di Cisarua Dibongkar Satpol PP Kabupaten Bogor

Camat Cisarua, Heri Risnandar, mengatakan penertiban dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, serta surat perintah Bupati Bogor dan Satpol PP Kabupaten Bogor.

"Penertiban ini sudah melalui tahapan pemberitahuan kepada para pemilik bangunan untuk melakukan pembongkaran secara mandiri. Dari 79 bangunan tanpa izin yang terdata, sebanyak 75 pemilik sudah membongkar bangunannya secara mandiri," ujar Heri, dikutip Rabu (23/9/2026).

Menurutnya, terhadap empat bangunan yang masih berdiri, dilakukan pembongkaran menggunakan alat berat dari Dinas PUPR dan secara manual. 

Baca Juga: Pemkot Bogor Tertibkan Angkutan Sayur di Kawasan Pasar Bogor, PKL Dilarang Beroperasi Mulai 26 Maret 2026

"Puing-puing hasil penertiban langsung dibersihkan oleh Dinas Lingkungan Hidup menggunakan truk pengangkut sampah, sehingga kawasan dapat segera ditata kembali," jelas Heri.

Heri menambahkan, Pemkab Bogor melakukan sejumlah langkah untuk penataan kawasan, di antaranya pemasangan rambu satu arah menuju Pasar Cisarua, normalisasi saluran irigasi dan drainase, serta penanaman tanaman hias untuk memperindah kawasan dan mencegah kembali berdirinya kios-kios di lokasi yang telah ditertibkan.

Khusus area Ruang Terbuka Hijau (RTH) Ruko Syakieb, masih terdapat sisa tembok dan lantai bangunan yang perlu dibersihkan. 

Baca Juga: Pembongkaran Lapak PKL di Cicadas Bandung Memanas, Pedagang Sebut Tidak Ada Pemberitahuan

Pembersihan puing dan penyelesaian sisa pembongkaran akan dilanjutkan secara bertahap dengan dukungan perangkat daerah terkait, agar kawasan tersebut dapat dikembalikan sesuai peruntukannya sebagai ruang terbuka hijau dan taman.

Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan bagian perundang-undangan untuk mengkaji kemungkinan penyusunan regulasi daerah sebagai bagian dari upaya pencegahan terhadap persoalan sosial tersebut.

“Nanti kita berkoordinasi dengan bagian perundang-undangan untuk bagaimana mengkaji menjadi sebuah Peraturan Daerah,” kata Sastra, Selasa (22/9/2026).

Sastra juga menyinggung kasus pasangan sesama lelaki yang sebelumnya diamankan aparat di wilayah Parung. Namun, hingga kini DPRD Kabupaten Bogor mengaku belum menerima informasi terbaru secara resmi dari Pemerintah Kabupaten Bogor terkait perkembangan kasus tersebut.

“Nah, makanya untuk update dari Pemda kami belum menerima,” ujarnya.

Menurut Sastra, pemerintah daerah perlu lebih proaktif dalam merespons fenomena yang menjadi perhatian publik, termasuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai risiko kesehatan dan pentingnya menjaga lingkungan keluarga.

Ia juga menyebut adanya informasi yang beredar di media mengenai dugaan salah satu pihak dalam kasus tersebut terindikasi HIV.

“Saya baca di media, ketika dicek ternyata HIV, ada terindikasi HIV,” katanya.

Meski demikian, informasi mengenai status kesehatan tersebut perlu dipastikan melalui keterangan resmi dari instansi berwenang agar tidak menimbulkan stigma maupun informasi yang keliru.

Sastra menilai persoalan tersebut menjadi pengingat penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat peran keluarga dalam memberikan edukasi dan perlindungan kepada anggota keluarga.

“Tentu ini ancaman bagi kita semua untuk kita lebih menjaga keluarga kita dari hal-hal seperti itu,” tegasnya.

Di sisi lain, rencana kajian regulasi yang disampaikan DPRD masih berada pada tahap koordinasi dan pembahasan. Belum ada penjelasan mengenai bentuk maupun substansi Peraturan Daerah yang nantinya akan dikaji.

DPRD berharap Pemkab Bogor dapat mengambil langkah yang lebih aktif, baik melalui edukasi, pencegahan maupun koordinasi lintas sektor, menyusul maraknya perhatian publik terhadap konten asusila yang beredar di media sosial.

Pengadilan Negeri (PN) Bogor melaksanakan eksekusi pengosongan dua ruko di Jalan Raya Pajajaran, Kelurahan Bantarjati, pada Selasa (22/9/2026), setelah perkara tersebut melewati proses hukum hingga tingkat kasasi.

Eksekusi ruko di Warung Jambu itu dilakukan Ketua PN Bogor bersama jajaran panitera dan juru sita. Dua objek ruko yang berada di Jalan Raya Pajajaran Nomor A4, RT 02/RW 05, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, kemudian diserahkan kepada pihak pemohon eksekusi.

Baca Juga: Eksekusi Bangunan Sengketa di Puncak Bogor Sempat Diadang Emak-emak

Pihak pemohon eksekusi, Zulkifli, yang juga mewakili, Santoso, menegaskan pelaksanaan eksekusi dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah melalui proses hukum hingga tingkat kasasi.

Menurut dia, Nuraifah yang menjadi termohon eksekusi bukan merupakan pemilik sah objek tersebut. 

Kepemilikan, menurut Zulkifli, berada pada Santoso yang juga merupakan anak kandung dari Zainal Abidin dari istri pertamanya, sedangkan Nuraifah adalah istri ke-empat yang sudah cerai.

Baca Juga: PN Bogor Eksekusi Pasar TU, Pengelolaan Sepenuhnya Milik Perumda PPJ

“Pemilik sah adalah Pak Santoso. Ruko itu dihibahkan oleh almarhum ayah kandungnya (Zainal Abidin),” ujar perwakilan Zulkifli.

Ia menjelaskan, perkara tersebut berawal dari persoalan pembatalan akta hibah yang telah bergulir sejak 2004. 

Santoso disebut sebagai penerima hibah dari almarhum Zainal Abidin yang merupakan orang tua Santoso.

Baca Juga: PN Bogor Eksekusi Pasar TU, Pengelolaan Sepenuhnya Milik Perumda PPJ

Pihak pemohon menyebut eksekusi kali ini merupakan yang pertama dilakukan setelah rangkaian gugatan yang berlangsung selama bertahun-tahun.

Sebelum eksekusi, PN Bogor sebelumnya telah melakukan tahapan aanmaning atau peringatan kepada pihak terkait sebanyak empat kali pada November hingga Desember 2025.

Panitera PN Bogor, Armada Sembiring sebelumnya menjelaskan, pelaksanaan tersebut merupakan eksekusi, bukan penyitaan. Penyitaan terhadap objek perkara telah dilakukan sebelumnya.

Baca Juga: Eksekusi Bangunan Gudang Beras oleh PN Cibinong di Citeureup Berakhir Ricuh

Eksekusi dilaksanakan berdasarkan Penetapan Nomor 11/Pdt.Eks/2025/PN Bgr, yang berkaitan dengan Putusan PN Bogor Nomor 37 Tahun 2024 dan telah melalui proses banding hingga kasasi.

Objek yang dieksekusi tercatat dalam SHM Nomor 1391.

Di tengah proses pengosongan, Nuraifah menyampaikan keberatan. Ia mengaku tidak menerima pemberitahuan mengenai eksekusi dan baru mengetahui rencana tersebut pada Senin (21/9/2026) sore.

Nuraifah juga mempertahankan klaim kepemilikannya. Ia mengatakan ruko tersebut dibeli bersama almarhum suaminya pada 1994 melalui kredit perbankan, setelah keduanya menikah pada 1991.

Baca Juga: Lucky Square Mall Bandung Digugat, Pemilik Tanah Klaim Hak atas Lahan Seluas 8.765 Meter Persegi

“Saya nikah tahun 1991, beli ruko tahun 1994. Ini akte kreditnya. Di sini nama saya yang kredit ke bank,” kata Nuraifah.

Ia juga mengaku masih memiliki perkara yang berjalan di Pengadilan Agama terkait gugatan pembatalan hibah.

“Makanya sekarang lagi ada gugatan pembatalan hibah di Pengadilan Agama. Buktinya ada. Ini tinggal nunggu sidang,” ujarnya.

Selama ini, ruko tersebut disebut digunakan Nuraifah untuk menjalankan usaha ayam geprek sekaligus menjadi tempat tinggal bersama keluarganya.

Baca Juga: Kawal Alat Berat di Lahan Sengketa, Warga Bentrok dengan Ormas di Sukahaji Bandung

Pihak pemohon menegaskan akan mengambil langkah hukum apabila setelah eksekusi Nuraifah kembali menguasai objek ruko tersebut.

“Apabila objek ini dikuasai lagi kembali oleh Bu Nuraifah, kita tidak segan-segan akan melakukan upaya hukum tingkat lebih lanjut yaitu pidana, apabila ada ditemukannya unsur-unsur tindak pidana terkait penguasaan objek,” ujar perwakilan pihak pemohon.

Pihak pemohon juga menyebut Nuraifah pernah menjalani proses pidana terkait penguasaan objek ruko di Warung Jambu tersebut dan menyatakan dirinya telah terbukti melanggar hukum.

Baca Juga: Polres Bogor Turunkan Personel Gabungan Cegah Bentrokan Susulan Warga dan PT PMC di Tamansari

Namun, keterangan mengenai perkara pidana tersebut disampaikan oleh pihak pemohon dan belum disertai dokumen putusan pidana dalam materi yang diperoleh.

Dengan pelaksanaan eksekusi ini, sengketa ruko Warung Jambu yang telah berlangsung lebih dari dua dekade memasuki babak baru. 

Di satu sisi, pihak pemohon berpegang pada putusan pengadilan dan hasil eksekusi, sementara Nuraifah masih mempertahankan klaim kepemilikan serta proses hukum yang disebutnya masih berjalan di Pengadilan Agama.

Aksi tersebut diwarnai potong tumpeng dan penyembelihan dua ekor kambing sebagai bentuk rasa syukur atas penangkapan sejumlah oknum pejabat BPN oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua HPPMI Yusuf Bachtiar mengatakan, momentum penindakan oleh aparat penegak hukum harus diikuti pembenahan internal di tubuh ATR/BPN.

Baca Juga: KPK Jerat 8 Tersangka Kasus Korupsi ATR/BPN, Kepala BPN Bogor 1 Ikut Ditahan

Ia meminta Kementerian ATR/BPN lebih selektif dalam menentukan pimpinan kantor pertanahan ke depan.

“Harapan dari pihak HPPMI agar nanti kementerian jika sudah mengangkat kepala kantor yang baru jangan seperti yang sudah-sudah,” ujar Yusuf.

Menurut Yusuf, pembenahan diperlukan agar tata kelola pertanahan kembali berorientasi pada kepentingan masyarakat, termasuk petani dan penggarap.

HPPMI juga menyoroti sejarah pengelolaan tanah negara dan asas kemanfaatannya.

Baca Juga: Ada Potensi Pendapatan Baru Kota Bogor, Pemkot Gandeng ATR/BPN Integrasikan Data Tanah dan Pajak Daerah

Yusuf juga menilai prinsip kemanfaatan tanah perlu kembali diarahkan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat kecil dan penggarap di lapangan.

“BPN ini bukan milik mereka. Dalam hal ini, pemerintah ini hasil nasionalisasi rampasan perang baru dijadikan BPN, dan dilelang pada pihak-pihak korporasi, baru dimanfaatkan para penggarap,” tambahnya.

Klaim mengenai sejarah dan status tanah tetap membutuhkan penjelasan serta verifikasi berdasarkan ketentuan hukum pertanahan dan riwayat masing-masing bidang tanah.

Baca Juga: Mediasi Sengketa Lahan di Bogor Utara Buntu, Pemkot : Silahkan Tempuh Jalur Hukum

Selain meminta evaluasi internal, HPPMI menyatakan mendukung aparat penegak hukum dalam mengusut dugaan praktik mafia tanah dan korupsi di sektor agraria.

Sementara itu, Plh Kepala Kantor BPN Kabupaten Bogor, Wendi Iswana mengatakan, pihaknya sangat menghormati penyampaian aspirasi di depan publik.

“Kami sangat hormati apa yang disampaikan teman-teman dari puluhan massa aksi, insha Allah akan kami tampung dan kami jadikan sebagai bahan untuk perbaikan pelayanan kedepan bagi masyarakat Kabupaten Bogor khususnya,” ungkap pria yang juga merupakan Kakantah Kabupaten Sukabumi tersebut.

Baca Juga: Petani Pasir Jaya Desak BPN Ukur Ulang Lahan, Soroti Dugaan Bangunan Ilegal di Kawasan Eks-HGB

Ia juga menekankan, bahwa pelayanan publik kepada masyarakat khususnya di Kantor BPN Kabupaten Bogor tetap berjalan normal, meski ada rangkaian penyampaian pendapat di depan publik tadi.

Wendi menambahkan, pelayanan di BPN Kabupaten Bogor tetap berjalan normal, termasuk pelayanan akhir pekan/pelataran berjalan seperti biasa biasa. 

“Komitmen kami berupaya untuk melakukan perbaikan semua tata kelola layanan di kantah Bogor 1 serta memberikan pelayanan secara maksimal bagi masyarakat,” ucapnya.

Baca Juga: Usai Kantor BPN Bogor 1 Digeledah Polda Metro, Ini Imbauan untuk Warga

“Terima kasih juga atas dukungan para pihak demi perbaikan kami. Mohon doanya agar diberikan kelancaran dalam melaksanakan perbaikan tata kelola layanan,” imbuh Wendi.

Aksi menggunakan kaos Bukan Wartawan Pendopo tersebut sekaligus menjadi pesan tegas jurnalis untuk menjaga independensi serta menjalankan tugas jurnalistik sesuai kode etik dan Undang-Undang Pers.

Bukan Wartawan Pendopo itu berawal dari keprihatianan para jurnalis di wilayah Bogor yang merasa prihatin dengan maraknya kasus korupsi yang selalu terjadi setiap kali berganti bupati dan wakil bupati.

Baca Juga: Lilin Harapan Menyala di Bogor, Doa Dipanjatkan untuk 5 Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda

“Kami merasa sangat miris dan prihatin, setiap kali berganti Kepala Daerah, kasus korupsi selalu terjadi di Kabupaten Bogor. Kami sebagai bagian dari warga Kabupaten Bogor merasa peduli dan tergerak agar semua bentuk perilaku koruptif khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor hilang. Karena korupsi sangat berdampak buruk terhadap kesejahteraan masyarakat maupun insan pers,” ungkap Abeng, salah satu wartawan penggagas, Senin (21/9/2026).

Sementara itu, Ketua Bogor Timir Jurnalis, Dady menegaskan, bahwa aksi dengan kaos Bukan Wartawan Pendopo yang dilakukan puluhan jurnalis ini tidak ada kaitan politis. 

“Ini murni gerakan peduli wartawan di Bogor. Tidak ada untuk menyerang personal siapapun. Kepala daerah beserta jajarannya harus bersih dari korupsi,” tegasnya.

Baca Juga: KPK Geledah Kantor Summarecon, Jejak Kasus Dugaan Korupsi HGB Kementerian ATR/BPN Terus Ditelusuri

Selanjutnya, Ketua Forum Wartawan Bogor Selatan, Acep Mulyana, mengatakan, insan pers sebagai pilar keempat demokrasi memiliki peran yang sangat strategis terhadap maju mundurnya bangsa dan negara. 

“Oleh karenanya melalui aksi ‘Bukan Wartawan Pendopo’ ini kami ingin menyampaikan pesan agar para wartawan kembali ke marwah dan tetap bekerja sesuai kode etik dan Undang-Undang Pers sehingga tetap menjaga independensi, good news is good news, bad news is bad news,” tutup Acep.

Hal itu terlihat dalam Festival Film Kabupaten Bogor (FFKB) Award 2026 yang menjadi ajang bagi para sineas muda dari berbagai kecamatan untuk menunjukkan kreativitasnya.

Pada gelaran kedua FFKB tersebut, sebanyak 22 film diproduksi dan diikutsertakan. Karya-karya itu membawa tema besar “Edukasi untuk Negeri”, dengan cerita yang dekat dengan kehidupan masyarakat, mulai dari persoalan lingkungan hingga nilai-nilai kemanusiaan.

Film “Nilai Yang Tersisa” dari Kecamatan Ciawi berhasil meraih Juara 1. Sementara Juara 2 diraih Kecamatan Cibinong melalui film “Patik”, sedangkan Kecamatan Cisarua meraih Juara 3 lewat film “Halimun Kandel Tina Atikan”.

Baca Juga: Ratusan Pelajar Adu Cepat di Q Square, Dispora Bogor Bidik Bibit Atlet Sepatu Roda

Tak hanya penghargaan utama, sejumlah talenta juga mendapat apresiasi melalui berbagai kategori.

Untuk kategori Sutradara Terbaik, penghargaan diberikan kepada Aditya Nugraha dari Kecamatan Cisarua. Cerita Terbaik diraih Melissa Erjani dari Kecamatan Tajur Halang, sementara Aktor Terbaik diberikan kepada Rizky Aditya Maulidin dari Kecamatan Citeureup.

Kecamatan Cibinong juga meraih penghargaan Kameramen Terbaik melalui Erzan Fauzi dan Artistik Terbaik. Sementara Editor Terbaik diraih Kecamatan Ciawi.

Untuk kategori akting perempuan, Nabila Putri dari Kecamatan Leuwiliang meraih Aktris Terbaik. Rekannya dari kecamatan yang sama, Anisa Fadillah, meraih penghargaan Peran Pembantu Wanita Terbaik.

Adapun penghargaan Peran Pembantu Pria Terbaik diberikan kepada M. Rifqi dari Kecamatan Cibungbulang.

Film Jadi Jalan Menemukan Talenta Baru

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor, Ria Marlisa, mengatakan FFKB menjadi salah satu ruang untuk menemukan talenta-talenta baru di sektor ekonomi kreatif, khususnya perfilman.

Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya berorientasi pada kompetisi, tetapi juga ingin menjadikan film sebagai media edukasi bagi masyarakat, terutama generasi muda.

“Tujuan festival film ini untuk mendapatkan talenta-talenta sineas baru di ekonomi kreatif sektor film. Kita juga ingin memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama generasi muda melalui film,” kata Ria.

Tema “Edukasi untuk Negeri”, kata dia, dipilih agar film-film yang dihasilkan tidak berhenti setelah festival berakhir. Pemerintah Kabupaten Bogor berencana mengkolaborasikan karya tersebut dengan sekolah-sekolah.

Film yang mengangkat isu sampah, nilai kemanusiaan dan kehidupan sosial masyarakat diharapkan dapat menjadi bahan tontonan sekaligus pembelajaran bagi para pelajar.

“Kita akan kolaborasikan dengan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Bogor. Film-film ini bisa diputar di sekolah karena temanya ada tentang sampah, nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan,” ujarnya.

Film Juara 1 Angkat Persoalan Sampah

Pesan lingkungan menjadi salah satu perhatian dalam festival tahun ini. Film juara pertama dari Kecamatan Ciawi, misalnya, mengangkat persoalan sampah.

Ria menilai isu tersebut sangat dekat dengan kehidupan masyarakat dan membutuhkan keterlibatan generasi muda sejak dini.

“Luar biasa sekali karena memang permasalahan sampah itu sangat kita inginkan masyarakat bisa mengelola dari tingkat paling bawah, terutama dari generasi muda,” katanya.

Menurut Ria, kepedulian terhadap sampah perlu dibangun sejak bangku sekolah. Edukasi melalui film dinilai dapat menjadi salah satu cara untuk menanamkan kesadaran tersebut dengan bahasa yang lebih dekat dengan anak-anak.

“Kalau generasi muda kita peduli sampah, mudah-mudahan Kabupaten Bogor tidak ada lagi darurat sampah,” tuturnya.

Tak Berhenti di Kabupaten Bogor
Karya para sineas muda tersebut juga berpeluang menjangkau penonton yang lebih luas.

Ria menyebut sejumlah perwakilan kementerian bidang kebudayaan turut hadir dalam kegiatan tersebut. Film-film hasil FFKB juga diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai materi edukasi di sekolah-sekolah di berbagai daerah.

“Filmnya juga akan dibawa oleh mereka untuk edukasi ke sekolah-sekolah se-Indonesia,” katanya.

Sementara itu, Ketua Panitia FFKB Tb Ule Sulaiman S mengatakan festival tahun ini merupakan gelaran kedua.

Dari total 40 kecamatan di Kabupaten Bogor, sebanyak 22 kecamatan ambil bagian dengan menghasilkan karya film yang kemudian dinilai dalam berbagai kategori.

Ia berharap FFKB dapat terus digelar setiap tahun sehingga semakin banyak kecamatan yang ikut serta.

“Harapannya bisa digelar setiap tahun dan semua kecamatan di Kabupaten Bogor bisa ikut,” ujarnya.

Lebih dari sekadar mencari juara, Ule berharap FFKB menjadi pintu masuk bagi lahirnya generasi baru sineas dari Kabupaten Bogor.

Sebab dari kamera sederhana, cerita tentang lingkungan, kehidupan masyarakat dan nilai-nilai kemanusiaan, bisa saja lahir talenta muda yang suatu hari membawa nama Kabupaten Bogor ke panggung perfilman yang lebih luas.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, Kabupaten Bogor menjadi daerah tujuan wisatawan nusantara tertinggi di Jawa Barat sepanjang Januari-November 2025.

Dikutip dari Kutaudayawangsa, Minggu (20/9/2026), Kabupaten Bogor menyumbang 14,98 persen dari total perjalanan wisatawan nusantara di Jawa Barat. 

Baca Juga: Pemkab Bogor Targetkan Kebun Teh Malasari Jadi Magnet Wisata Kelas Dunia

Angka tersebut menempatkan Kabupaten Bogor di posisi teratas, mengungguli sejumlah daerah tujuan wisata populer lainnya di provinsi tersebut.

Secara keseluruhan, perjalanan wisatawan nusantara di Jawa Barat mencapai 193,24 juta perjalanan selama periode Januari hingga November 2025.

Setelah Kabupaten Bogor, daerah dengan porsi perjalanan wisatawan nusantara tertinggi berikutnya yakni Kota Bandung sebesar 11,30 persen, Kota Bekasi 6,80 persen, Kabupaten Bandung 6,74 persen, Kabupaten Bekasi 6,28 persen, dan Kota Depok 5,72 persen.

Baca Juga: Tour Malasari Halimun Salak Series 2 Bawa Pesona Alam dan Budaya Kabupaten Bogor

Tingginya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bogor tidak terlepas dari beragam pilihan destinasi yang ditawarkan. Salah satu kawasan yang masih menjadi magnet utama adalah Puncak Bogor.

Kawasan Puncak dikenal sebagai destinasi favorit wisata keluarga dan rekreasi. Udara sejuk, hamparan perkebunan teh, serta panorama pegunungan membuat kawasan ini terus menjadi pilihan masyarakat untuk menghabiskan waktu liburan.

Selain Puncak, Kabupaten Bogor juga memiliki kekayaan wisata alam yang cukup beragam. Mulai dari pegunungan, air terjun atau curug, kebun teh, hingga kawasan hutan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana alam.

Baca Juga: Wisata Telaga Saat, Puncak Bogor

Potensi tersebut semakin diperkuat dengan berkembangnya desa wisata di Kabupaten Bogor.

Sejumlah desa mulai mengembangkan potensi alam dan budaya lokal sebagai daya tarik wisata, baik di wilayah Bogor Barat maupun kawasan lainnya.

Tak hanya mengandalkan wisata alam, berbagai event dan acara juga turut menjadi penggerak kunjungan wisatawan. Konser musik, festival seni, kegiatan olahraga hingga berbagai acara berskala besar mampu menarik masyarakat dari luar daerah untuk datang ke Kabupaten Bogor.

Baca Juga: Menginap di Tengah Kebun Teh Puncak Bogor, Sensasi Kabin Estetik Ini Bikin Pikiran Lebih Tenang

Dengan potensi wisata yang semakin beragam, pemerintah menargetkan peningkatan kunjungan wisatawan pada 2026. Target tersebut mencapai 16 juta wisatawan.

Namun, tingginya kunjungan wisatawan juga menghadirkan sejumlah tantangan. 

Kemacetan lalu lintas, terutama menuju kawasan wisata populer, menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian.

Baca Juga: Curug Cibulao, Pesona Alam Bogor dengan Kejernihan Air Kebiruan yang Wajib Dikunjungi

Selain itu, pengelolaan lingkungan menjadi tantangan penting seiring meningkatnya aktivitas wisata. Pertumbuhan pariwisata perlu berjalan beriringan dengan upaya menjaga kelestarian alam agar daya tarik wisata Kabupaten Bogor dapat bertahan dalam jangka panjang.

Pemerataan manfaat ekonomi juga menjadi perhatian. Meningkatnya kunjungan wisatawan diharapkan tidak hanya menguntungkan pelaku usaha pariwisata, tetapi turut membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal di sekitar destinasi.

Dengan kekayaan wisata alam, desa wisata, serta berbagai agenda yang terus berkembang, Kabupaten Bogor memiliki modal besar untuk mempertahankan daya tariknya sebagai salah satu tujuan wisata utama di Jawa Barat.

Di CFD Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, layanan perpustakaan keliling hadir langsung di tengah keramaian untuk mengajak masyarakat mengisi Minggu pagi dengan membaca, menambah wawasan, dan menikmati beragam koleksi buku.

Perpustakaan keliling di CFD Tegar Beriman itu menjadi salah satu langkah Pemkab Bogor melalui untuk meningkatkan literasi masyarakat.

Baca Juga: Belajar Sambil Bermain, Teras Literasi Bangkitkan Semangat Membaca Anak Desa Ciadeg

Petugas Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor, Taufik Ilham, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan layanan perpustakaan secara langsung di tengah masyarakat.

"Tujuan kami adalah jemput bola, mendekatkan layanan perpustakaan kepada masyarakat. Jadi masyarakat tidak harus datang ke perpustakaan, tetapi kami yang hadir di ruang-ruang publik yang banyak dikunjungi masyarakat, salah satunya di CFD Tegar Beriman," ujarnya, Minggu (20/9/2026).

Ia menambahkan, perpustakaan keliling juga diharapkan dapat menumbuhkan minat baca masyarakat, khususnya anak-anak dan generasi muda. 

Baca Juga: Dongeng Edukasi di CFD Tegar Beriman

Dengan hadirnya koleksi bacaan di ruang publik, masyarakat dapat memanfaatkan waktu luang untuk membaca dan mendapatkan informasi yang bermanfaat.

Melalui layanan perpustakaan keliling, Pemkab Bogor terus mendorong agar akses terhadap bahan bacaan semakin mudah dijangkau masyarakat. 

Kehadiran layanan perpustakaan keliling sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun budaya literasi yang inklusif, dekat dengan masyarakat, dan dapat dinikmati siapa saja.

Air Sungai Cileungsi yang terlihat semakin pekat saat debit menyusut menjadi alarm pentingnya penanganan pencemaran secara serius. 

Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan, penanganan persoalan lingkungan di sepanjang Sungai Cileungsi membutuhkan sinergi lintas kewenangan. 

Baca Juga: Tinjau Sungai Cileungsi dan Cikeas, Wabup Bogor Jaro Ade Sebut Komitmen Normalisasi Jadi Prioritas

Rudy Susmanto pun mendorong pemerintah pusat dan daerah terkait turun tangan bersama demi mengembalikan kualitas Sungai Cileungsi yang menjadi sumber manfaat bagi masyarakat Bogor hingga Bekasi.

Hal itu karena adanya perusahaan yang kewenangan perizinan maupun penanganannya berada di pemerintah pusat.

"Perusahaan-perusahaan tersebut skalanya beragam, ada yang multinasional maupun nasional, dan kewenangannya ada di pemerintah pusat maupun di Pemerintah Kabupaten Bogor," ujar Rudy Susmanto saat melakukan susur Sungai Cileungsi,  pada Sabtu (19/9/2026).

Baca Juga: Karena Anggaran, Tim DLH Tak Bisa Pantau Dugaan Pencemaran Sungai Cileungsi Selama 24 Jam

Rudy menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Bogor telah melakukan investigasi terhadap perusahaan-perusahaan di kawasan industri sekitar Sungai Cileungsi. 

Dari hasil investigasi tersebut, ditemukan sejumlah perusahaan yang terindikasi belum memenuhi ketentuan pengelolaan air limbah.

Menurutnya, terhadap perusahaan yang kewenangannya berada di pemerintah daerah, Pemkab Bogor akan melakukan langkah sesuai kewenangannya. 

Baca Juga: Air Sungai Tercemar Limbah Kelapa Sawit di Cigudeg

Sementara terhadap perusahaan yang kewenangannya berada di pemerintah pusat, Pemkab Bogor akan berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan kementerian terkait lainnya.

"Karena pada saat kami akan memberikan sanksi perusahaan-perusahaan yang bersifat multinasional maupun perusahaan nasional, perizinan-perizinannya tidak berada di kewenangan pemerintah daerah. Sehingga pemerintah daerah lebih mengedepankan pendekatan secara persuasif dan meminta bantuan pemerintah pusat, Kementerian Lingkungan Hidup, untuk melakukan tahapan langkah-langkah berikutnya," jelasnya.

Rudy menegaskan, koordinasi lintas pemerintah tersebut dilakukan dengan tujuan utama mengembalikan kualitas Sungai Cileungsi, bukan semata-mata melakukan penindakan terhadap dunia usaha.

Baca Juga: Pemkab Bentuk Posko Pemantauan Sungai Cileungsi Usai Ditantang Masyarakat 

Menurutnya, pemerintah tetap mendorong aktivitas ekonomi berjalan, namun harus diiringi dengan kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan hidup.

"Yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat adalah bagaimana Sungai Cileungsi airnya kembali bagus lagi, pencemaran dapat kita selesaikan bersama-sama,” tegas Rudy.

Ia mengatakan, kondisi Sungai Cileungsi memiliki dampak yang lebih luas karena manfaatnya dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah. Karena itu, menjaga kualitas sungai tidak dapat hanya menjadi tanggung jawab satu pemerintah daerah.

Baca Juga: DPRD Jawa Barat Minta Uji Sampel dan Investigasi Mendalam Soal Pencemaran Sungai di Karawang

“Kita jaga lingkungan bersama-sama, khususnya Sungai Cileungsi merupakan salah satu bahan baku air untuk wilayah bukan hanya Bogor, tetapi Bekasi dan beberapa wilayah lainnya,” katanya.

Rudy menambahkan, kondisi Sungai Cileungsi ketika intensitas hujan rendah menjadi pengingat pentingnya pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Saat debit air turun drastis, sejumlah bagian sungai terlihat hanya menyisakan air di beberapa cekungan dengan kondisi air yang sangat pekat.

"Ini masa depan bukan hanya untuk Bogor, tapi untuk beberapa kabupaten dan kota lainnya," ujarnya.

Baca Juga: Ikan Mati di Setu Citongtut Gunung Putri, DLH Kabupaten Bogor Selidiki Pencemaran Limbah dari 21 Perusahaan

Karena itu, Pemkab Bogor memastikan akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah terkait, dunia usaha, serta kelompok masyarakat dan pegiat lingkungan untuk menjaga Sungai Cileungsi.

"Pemerintah Kabupaten Bogor siap mendampingi, siap memfasilitasi, dan kami ingin ekonomi tetap bergerak hidup dan tidak ada masyarakat satupun yang dirugikan," tutup Rudy.

Momen hujan tersebut terasa begitu mengharukan. 

Ribuan warga yang sebelumnya berkumpul di tengah kondisi kemarau akhirnya melihat hujan turun membasahi wilayah Cibinong. 

Baca Juga: Hujan Tak Kunjung Turun, Ribuan Warga Bogor Salat Istisqa: Sumur dan Sawah Mulai Mengering

Bagi masyarakat, hujan tersebut menjadi penyejuk setelah berhari-hari menghadapi kekeringan.

Bupati Bogor Rudy Susmanto sebelumnya mengatakan, kemarau panjang yang terjadi saat ini tidak hanya dirasakan masyarakat Kabupaten Bogor. 

Sejumlah daerah lain di Indonesia juga menghadapi kondisi serupa.

Baca Juga: Shalat Istisqa dan Doa Bersama di Alun-alun Kabupaten Bogor

Dampaknya mulai terasa dalam kehidupan sehari-hari. Sejumlah sumur warga mulai mengering, sementara lahan pertanian dan saluran irigasi juga mengalami kekurangan pasokan air.

“Terjadi di beberapa kabupaten/kota di Indonesia. Sumur-sumur mulai kering, lahan-lahan pertanian, saluran irigasi juga mulai kering,” kata Rudy.

Hujan yang turun di Cibinong Jumat siang itu pun menjadi momen yang dinanti banyak warga. 

Baca Juga: Musim Kemarau Mengancam Pertanian Bogor, Jaro Ade Siapkan Jurus Antisipasi Gagal Panen Petani

Salah satunya, Mega warga Cibinong, Kabupaten Bogor, yang merasa bahagia akhirnya merasakan hujan setelah kemarau panjang.

“Ini adalah kabar baik. Akhirnya hujan turun juga di wilayah Cibinong, berasa sejuk serelah kemarau panjang kemarin,” ucapnya kepada ceklissatu.com.

Salat istisqa menjadi ikhtiar masyarakat untuk memohon kepada Allah SWT agar hujan segera turun dan membawa manfaat bagi kehidupan warga yang mulai terdampak kekeringan.

Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan, kemarau dengan intensitas cukup panjang saat ini tidak hanya dirasakan masyarakat Kabupaten Bogor. Kondisi serupa terjadi di sejumlah daerah di Indonesia.

Baca Juga: Pemkot Bogor Perkuat Infrastruktur Atasi Banjir di Tamansari Persada

Dampaknya mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Sejumlah sumur warga mulai mengering, sementara lahan pertanian dan saluran irigasi juga mengalami kekurangan air.

“Terjadi di beberapa kabupaten/kota di Indonesia. Sumur-sumur mulai kering, lahan-lahan pertanian, saluran irigasi juga mulai kering,” kata Rudy.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena Kabupaten Bogor memiliki peran penting sebagai salah satu wilayah sumber air baku bagi daerah sekitar, termasuk Bekasi dan Jakarta.

Berbagai upaya untuk mendatangkan hujan juga telah dilakukan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kata Rudy, sebelumnya telah berupaya melakukan hujan buatan. Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil seperti yang diharapkan.

Karena itu, salat istisqa dilakukan sebagai bentuk ikhtiar spiritual masyarakat di tengah kondisi kemarau yang belum berakhir.

“Ini cara terakhir manusia setelah kita berdoa memohon kepada Allah. Mudah-mudahan diberikan hujan yang tentunya hujan tersebut hujan yang memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bogor,” ujar Rudy.

Rudy menuturkan, kebutuhan terhadap hujan semakin mendesak bagi masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari sektor pertanian.

Salah satunya berada di wilayah Bogor Timur. Para petani membutuhkan pasokan air agar lahan kembali bisa ditanami dan aktivitas pertanian dapat berjalan normal.

“Semoga petani kita bisa menanam lagi, agar masyarakat kita air-air di rumahnya dapat terisi kembali, dan tentunya kebermanfaatannya untuk seluruh masyarakat Kabupaten Bogor,” katanya.

Salat istisqa tersebut menjadi simbol harapan warga di tengah kemarau yang berkepanjangan. Bukan sekadar menunggu hujan turun, masyarakat berharap air kembali mengalir ke sumur, irigasi kembali terisi, dan lahan-lahan pertanian bisa kembali ditanami.

Melalui teknologi pirolisis, sekitar 1.000 ton timbunan sampah plastik TPA Galuga ditargetkan dapat diolah menjadi bahan bakar minyak terbarukan setiap hari, sejalan dengan amanat Perpres Nomor 109 Tahun 2025 tentang pengolahan sampah menjadi energi.

Hal itu seperti tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 dalam penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan.

Baca Juga: Peletakan Batu Pertama Pembangunan Sarana PSE Pirolisis TNI AD

Kota Bogor menjadi salah satu daerah yang mendorong percepatan implementasi kebijakan tersebut dengan mengusulkan sejumlah aspek strategis untuk kepentingan masyarakat yang belum dapat dilakukan secara mandiri karena keterbatasan fiskal daerah.

Selain pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) Bogor Raya 1, pemerintah pusat melalui TNI Angkatan Darat (TNI AD) juga melaksanakan pembangunan fasilitas pirolisis yang dikerjakan oleh mitra dan berlokasi di seberang lahan PSEL, Desa Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor.

Wali Kota Bogor, Dedie Rachim mengatakan,  keberadaan fasilitas pirolisis nantinya dapat mengurangi timbunan sampah di TPAS Galuga, khususnya pada lahan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

Baca Juga: Peresmian Pembangunan PSEL Bogor Raya 1 di Desa Galuga

Menurutnya, meskipun Kota Bogor tidak lagi menggunakan sistem open dumping dan telah menerapkan metode controlled landfill, ketersediaan lahan TPAS tetap harus dijaga.

"Di samping PSEL ada pirolisis plant. Ini bisa menyerap 1.000 ton sampah deposit. Artinya, kombinasi ini kalau bisa berjalan mulus, maka kedaruratan sampah di Bogor bisa mulai terurai," ungkap Dedie Rachim, saat peresmian pembangunan PSEL Bogor Raya 1, di Galuga.
 
Di lokasi yang sama, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan, teknologi pirolisis tersebut mampu mengolah sekitar 1.000 ton timbunan sampah di TPAS Galuga yang nantinya menghasilkan 50 hingga 60 kiloliter BBMT per hari.

Baca Juga: PSEL Bogor Raya 1 Mulai Dibangun, 1.500 Ton Sampah Bogor Bakal Diolah Jadi Listrik

"Proses pirolisis adalah mengambil sampah plastik yang ada di timbunan sampah TPA Galuga, kemudian diolah menjadi BBMT sesuai dengan amanat Perpres Nomor 109 Tahun 2025," ujarnya.

Berdasarkan penjelasan mitra pelaksana, manfaat dari proyek ini adalah mengurangi timbunan sampah sehingga dapat memperpanjang usia operasional TPA.

Selain itu, proyek tersebut juga diharapkan dapat mendukung ketahanan energi melalui produksi bahan bakar minyak terbarukan yang berdampak pada penghematan devisa karena mengurangi kebutuhan impor BBM.

Baca Juga: PSEL Galuga Segera Dibangun, Pemkot Bogor dan TNI Tuntaskan Kerja Sama Pemanfaatan Lahan

"Kemudian produk BBM akan dipasarkan secara business to business (B to B). Jika memenuhi syarat untuk publik, maka bisa dilakukan sesuai perkembangan," ujarnya.

Ia berharap keberadaan teknologi pirolisis dapat membantu TNI dalam mendukung penanganan persoalan persampahan melalui pemanfaatan teknologi menjadi energi, sesuai amanat dan penugasan Presiden Prabowo Subianto.

Dengan demikian, baik sampah baru yang berasal dari proses pengangkutan maupun sampah lama yang telah menumpuk di TPA dapat ditangani. Sehingga persoalan darurat sampah seperti saat terjadi kebakaran lahan yang meluas ke area TPAS Galuga dapat diminimalisir, meskipun sistem pengelolaan telah menggunakan metode controlled landfill.

Dedie mengungkapkan, dirinya bersama Bupati Bogor Rudy Susmanto pertama kali bertemu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Mei 2025 untuk membahas pengelolaan sampah di wilayah Bogor.

“Ini proses yang cukup panjang. Saya pertama kali dengan Pak Bupati bertemu dengan Menteri LHK di bulan Mei 2025. Hari ini, tanggal 17 September 2026, akhirnya kita bisa mewujudkan mulainya pelaksanaan pembangunan PSEL Bogor Raya 1,” kata Dedie pada awak media, Kamis (17/9/2026).

Menurutnya, realisasi proyek tersebut juga tidak terlepas dari perubahan kebijakan pemerintah pusat, termasuk perubahan Perpres 35 menjadi Perpres 109 yang membuka kesempatan bagi Bogor memperoleh alokasi pembangunan PSEL.

“Semua pihak kolaborasi, sinergi, mulai dari Menko sampai para menteri, dan juga tentu Bupati dan Pemerintah Kota Bogor juga bersinergi untuk mewujudkan ini semua,” ujarnya.

1.500 Ton Sampah per Hari

Dedie menjelaskan, PSEL Bogor Raya 1 nantinya memiliki kapasitas pengolahan mencapai 1.500 ton sampah per hari.

Dari kapasitas tersebut, 1.000 ton dialokasikan untuk sampah Kabupaten Bogor, sementara 500 ton untuk Kota Bogor.

Selain sampah baru, sekitar 10 persen dari kapasitas tersebut dapat berasal dari deposit sampah yang telah menumpuk.

“Kalau 1.500 ton, 10 persennya 150 ton per hari dari deposit,” jelasnya.

Tak hanya PSEL, di kawasan tersebut juga direncanakan terdapat pirolisis plant yang diproyeksikan mampu mengolah sekitar 1.000 ton sampah deposit.

Dedie menilai kombinasi pengolahan tersebut dapat membantu mengurai persoalan kedaruratan sampah yang selama ini dihadapi wilayah Bogor.

“Kalau bisa berjalan dengan mulus, maka persoalan kedaruratan sampah di wilayah Bogor paling tidak bisa mulai terurai,” katanya.

Sampah Kota Bogor Hampir 1.000 Ton Sehari

Khusus Kota Bogor, Dedie menyebut timbulan sampah yang dihasilkan setiap hari hampir mencapai 1.000 ton.

Namun, pada PSEL Bogor Raya 1, alokasi sampah Kota Bogor baru sebesar 500 ton per hari.

Karena itu, Pemerintah Kota Bogor menyiapkan pembangunan PSEL Bogor Raya 2 di Kayumanis untuk mengantisipasi sisa timbulan sampah tersebut.

“Makanya Bogor sedang menyiapkan Bogor Raya 2 di Kayumanis, supaya bisa menyerap yang sisa yang 500 ton lagi,” ungkap Dedie.

Menurutnya, groundbreaking PSEL Bogor Raya 2 ditargetkan berlangsung pada November 2026.

Untuk proyek tersebut, proses lelang di Danantara disebut telah selesai dan pemenangnya sudah ditetapkan. Pemkot Bogor kini mempersiapkan akses menuju lokasi sepanjang sekitar 1,7 kilometer, termasuk pematangan dan pemadatan lahan serta pembangunan sejumlah jembatan kecil.

“Insya Allah sebelum groundbreaking di November, persoalan-persoalan utamanya sudah bisa kita selesaikan,” katanya.

Produksi Listrik 24 MWp

PSEL Bogor Raya 1 juga diproyeksikan menghasilkan listrik sebesar 24 MWp per hari.

Dedie mengatakan listrik tersebut nantinya masuk ke sistem instalasi PLN untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat.

Yang tak kalah penting, menurutnya, sudah ada kepastian pihak yang akan membeli listrik hasil pengolahan sampah tersebut.

“Sekarang kan jelas, tadi sudah tanda tangan MoU dengan PLN bahwa PLN sudah pasti akan membeli listrik ini,” ujarnya.

Dengan adanya offtaker tersebut, kata Dedie, hasil pengolahan sampah menjadi energi listrik memiliki kepastian untuk diserap.

Abu Pembakaran Bakal Diolah Jadi Produk Infrastruktur

Selain menghasilkan listrik, proyek PSEL juga dilengkapi fasilitas pengolahan Fly Ash Bottom Ash (FABA).

Dedie menyebut kawasan PSEL Bogor Raya 1 memiliki luas sekitar 6 hektare, termasuk area FABA plant.

Sisa pembakaran tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pengurugan maupun diolah menjadi berbagai produk penunjang infrastruktur.

“Bisa dibikin untuk produk-produk penunjang infrastruktur seperti paving block, batako, kemudian U-ditch, box culvert dan lain sebagainya,” jelasnya.

Pemkot Tetap Dorong Pemilahan Sampah dari Rumah

Meski PSEL menjadi salah satu solusi pengelolaan sampah, Dedie menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin seluruh sampah langsung berakhir di fasilitas pembakaran.

Menurutnya, pemilahan harus dimulai dari tingkat rumah tangga hingga lingkungan.

Sebab, sejumlah jenis sampah seperti polypropylene dan PET masih memiliki nilai ekonomi apabila dipisahkan dan dikelola dengan baik.

“Sayang kalau semuanya dijadikan energi listrik, dibakar dengan suhu 850 derajat. Ada jenis-jenis tertentu plastik yang masih bisa dimanfaatkan,” kata Dedie.

Karena itu, Pemkot Bogor akan kembali memperkuat gerakan reduce, reuse, recycle (3R) dari hulu hingga hilir.

“Dipilah dari rumah, dipilah dari lingkungan. Itu bisa kemudian nanti menghasilkan uang daripada semuanya dibakar,” tandasnya.

Peringatan itu disampaikan Zulhas saat meninjau kawasan TPA Galuga, Kabupaten Bogor, Kamis (17/9/2026). Di lokasi tersebut, pemerintah tengah mendorong percepatan pengolahan sampah melalui teknologi, termasuk pengembangan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik.

Zulhas menyebut persoalan open dumping bukan lagi sekadar masalah lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan kepatuhan pemerintah daerah terhadap ketentuan perundang-undangan.

"Open dumping sudah enggak boleh lagi. Oleh karena itu, bupati, wali kota, kalau masih open dumping bisa terkena masalah, karena undang-undangnya sudah melarang,” tegas Zulhas.

Menurut dia, kondisi TPA Galuga menjadi gambaran besarnya persoalan sampah yang harus segera ditangani. Timbunan sampah lama di kawasan tersebut disebut telah mencapai ketinggian sekitar 50 hingga 60 meter.

"Ini yang besar ya, Pembangkit Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik yang darurat, sampah yang open dumping yang tingginya rata-rata sudah 50-60 meter,” ujarnya.

Sampah Baru dan Lama Ditangani dengan Teknologi Berbeda
Zulhas menjelaskan, pemerintah menyiapkan dua pendekatan untuk menangani sampah di Galuga.

Sampah baru yang masuk akan diarahkan ke fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik. Sementara timbunan sampah lama akan diolah menggunakan teknologi pirolisis, yang menurut Zulhas ditargetkan dapat menghasilkan bahan bakar berupa solar.

"Jadi ada pengolahan sampah yang baru, ada yang lama, ada dua. Ini yang baru, yang baru datang, diselesaikan melalui pengolahan sampah menjadi energi listrik. Yang satu lagi sampah yang sudah ada, diolah lagi pirolisis menjadi solar,” jelasnya.

Skema tersebut diharapkan dapat mengurangi beban timbunan sampah sekaligus mengubah sampah menjadi sumber energi atau produk bernilai guna.

Zulhas mengatakan, volume sampah yang masuk ke kawasan tersebut mencapai sekitar 3.000 hingga 4.000 ton. Sementara kapasitas pengolahan yang disiapkan berada di kisaran 1.500 ton. 

“Kalau 3.000, kalau 1.500 artinya separuh bisa selesai,” katanya.

Penanganan sampah, kata Zulhas, tidak berhenti pada TPA berkapasitas besar seperti Galuga. Pemerintah juga akan mendorong pengelolaan sampah dengan skala lebih kecil, mulai dari tingkat kabupaten hingga lingkungan rumah tangga.

Pengelolaan itu mencakup sampah dari rumah tangga, sekolah, pusat perbelanjaan hingga pasar.

"Selain itu tentu ada yang lain, ada yang 100 ton, 200 ton, level kabupaten. Kemudian ada sampah rumah tangga, ada sekolah, ada di mal, di pasar, dan seterusnya,” ungkapnya.

​Menurut Direktur Utama Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor, Rino Indira Gusniawan, pihaknya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pelanggan atas ketidaknyamanan yang terjadi.Proses pemeliharaan sistem pada Instalasi Pengolahan Air (IPA) atau Intake Pasir Angin beberapa waktu lalu, berdampak sementara pada kualitas fisik air yang terdistribusi ke rumah-rumah warga.

​"Kondisi air yang mengalami kekeruhan di beberapa wilayah pelayanan terjadi akibat adanya kegiatan pemeliharaan berkala pada IPA kami. Hal ini penting dilakukan demi menjaga kualitas pengolahan dan keandalan pasokan air minum," ujar Rino, dalam siaran persnya, Kamis (17/9/2026) .

Rino menambahkan, untuk mengatasi dampak kekeruhan tersebut, kurang lebih 40 orang tim teknis Perumda Tirta Pakuan telah diterjunkan ke lapangan secara maksimal.

"Saat ini, petugas fokus menjalankan proses flushing atau pembersihan jaringan pipa secara intensif agar aliran air dapat segera kembali normal dan jernih," kata Rino.

​Di sisi lain, Perumda Tirta Pakuan juga mengeluarkan imbauan khusus kepada masyarakat yang terdampak. Pelanggan diminta untuk tidak menggunakan air yang masih keruh untuk kebutuhan sehari-hari, terutama untuk keperluan konsumsi, hingga kualitas air benar-benar dipastikan jernih kembali.

"​Bagi pelanggan yang membutuhkan bantuan penanganan lebih lanjut atau memerlukan pasokan armada tangki air darurat, pihak Perumda Tirta Pakuan menyiagakan layanan Call Center yang dapat dihubungi melalui Hotline di nomor 0251-8324111 serta pesan WhatsApp di nomor 0811-1182-123," katanya.

​Lebih lanjut Rino, mengapresiasi pengertian, kesabaran, dan kerja sama dari seluruh pelanggan selama proses perbaikan dan pemulihan jaringan ini berlangsung.

"Sampai hari ini, di beberapa wilayah air yang mengalir ke rumah warga sudah jernih dan aman digunakan," pungkas Rino.*

Oknum Anggota DPRD Kota Bogor itu secara resmi digugat ke Pengadilan Negeri Bogor atas dugaan pemutusan hubungan kerja sama secara sepihak dan tindakan sewenang-wenang terkait pengelolaan dapur SPPG di wilayah Ranggamekar, Kecamatan Bogor Selatan tersebut. 

Gugatan wanprestasi dan tuntutan ganti rugi bernilai fantastis mencapai Rp2,1 miliar ini dilayangkan oleh pengusaha Kawitan Budi Santoso melalui kuasa hukumnya, Adv. Imam Rusmana, S.H., M.Hum. 

Kuasa Hukum Penggugat, Imam Rusmana, mengungkapkan bahwa kliennya merupakan penanggung jawab sah pengelolaan Dapur Savira berdasarkan perjanjian kerja sama tertulis yang berlaku sejak 1 Oktober 2025 hingga Desember 2029. Namun, secara mendadak saudara PF pada 26 Agustus 2026, memutus ikatan kerja sama tanpa dasar hukum yang jelas. 

Baca Juga: 746 Orang Keracunan MBG di Sidoarjo, BGN Copot Kepala SPPG Kalitengah

"Langkah hukum ini kami tempuh demi menuntut keadilan. Klien kami diputus secara sepihak tanpa mengindahkan syarat-syarat pemutusan kerja sama yang tertuang dalam perjanjian. Ini bukan sekadar pelanggaran kontrak, tetapi tindakan sewenang-wenang dari seorang oknum wakil rakyat," tegas Imam Rusmana kepada wartawan di Pengadilan Negeri Bogor, Rabu 16 September 2026. 

Imam membeberkan, pemutusan kontrak secara mendadak ini sarat dengan anomali dan kejanggalan. Beberapa waktu sebelum pemutusan terjadi, kliennya baru saja mengeluarkan investasi besar untuk memborong seluruh perlengkapan dapur, dimana perlengkapan tersebut untuk memenuhi kebutuhan operasional dapur yang sebelumnya sempat dibacarakan dengan saudara PF. 

Namun, alih-alih kemitraan berjalan mulus, saudara PF mendadak mendepak kliennya. Alasan yang dipakai pun dinilai mengada-ada, yakni dalih adanya tembusan somasi dari pihak luar yang sama sekali tidak berkepentingan dalam klausul perjanjian utama. 

"Kami mencium indikasi kuat adanya 'main mata' dan kepentingan lain. Ada pihak ketiga yang sengaja disusupkan untuk menggeser posisi klien kami demi keuntungan finansial kelompok tertentu. Klien kami cuma dimanfaatkan setelah berinvestasi melengkapi fasilitas dapur, dia dibuang begitu saja," beber Imam. 

Upaya mediasi secara kekeluargaan maupun teguran agar PF menarik surat pemutusan tersebut sama sekali tidak direspon. Hal inilah yang memaksa kliennya menyeret oknum Anggota DPRD Kota Bogor tersebut. 

Ancam Seret ke Tipidkor dan Kejaksaan atas Dugaan Penggelapan Pajak 

Tidak berhenti pada gugatan perdata, tim hukum Kawitan Budi Santoso juga menyiapkan hukum pidana. Sebab, pihaknya mengaku menemukan indikasi aroma tak sedap lantaran adanya monopoli pembelanjaan bahan baku dapur yang berpotensi pada kewajiban pajak. 

"Kami tidak hanya berhenti di Pengadilan Negeri. Dalam waktu dekat, kami akan mendatangi Subnit Tipidkor Polresta Bogor dan Kejaksaan Negeri Bogor. Sebab, ada dugaan kuat penyimpangan mark up harga dalam pembelanjaan kebutuhan pokok dapur SPPG yang berpotensi pada nilai kewajiban pajak yang harus dibongkar secara tuntas," tegas Imam. 

Terkait besaran kerugian, pihak penggugat merinci bahwa angka Rp 2,1 miliar tersebut mencakup kerugian materiil atas modal dan barang yang telah dibelanjakan, serta potensi pendapatan (immateril) yang seharusnya diterima kliennya hingga masa kontrak berakhir pada akhir 2029. 

"Total estimasi kerugian dari modal yang sudah keluar hingga proyeksi pembagian hasil bulanan dan mingguan sampai tahun 2029 mencapai kurang lebih Rp 2,1 miliar. Semua hitungan rinci ini sudah masuk dalam petitum gugatan kami," jelasnya. 

Sidang perdana kasus gugatan terhadap oknum anggota DPRD Kota Bogor ini dijadwalkan akan digelar pada 23 September 2026 di Pengadilan Negeri Bogor dengan agenda awal proses mediasi. 

"Kami membuka pintu mediasi untuk win-win solution. Namun jika tidak ada iktikad baik, kami siap bertarung hingga tuntas, baik secara perdata maupun pidana," pungkas Imam. 

Handy Purnama 

Motor tersebut belakangan diketahui merupakan kendaraan yang hendak dilaporkan hilang oleh pemiliknya. Polisi pun langsung mengamankan kendaraan tersebut ke Polsek Cibinong untuk dilakukan pemeriksaan.

Kejadian bermula sekitar pukul 06.00 WIB. Saat itu, petugas keamanan KKS, Caca Mulyana, baru tiba di tempat kerjanya.
Tak lama kemudian, seorang pria yang tidak dikenal menghampiri Caca. Pria tersebut menanyakan lokasi kontrakan.

Baca Juga: Aksi Pencurian di Astananyar Bandung Terekam Jelas CCTV, Rumah Sepi Jadi Sasaran

Setelah mendapatkan informasi yang ditanyakan, pria itu justru pergi meninggalkan sebuah sepeda motor Honda Beat Street warna cokelat di lokasi.

Caca yang merasa curiga kemudian mengamankan sepeda motor tersebut ke area Koperasi Kredit Sejahtera. Ia selanjutnya menghubungi Bhabinkamtibmas Kelurahan Cirimekar, Aiptu Suharsono.

Kebetulan, petugas piket fungsi Polsek Cibinong sedang melakukan patroli di wilayah tersebut. Petugas kemudian mendatangi lokasi dan membawa sepeda motor itu ke Mapolsek Cibinong.

Motor tersebut diketahui bernomor polisi F-3669-FKW, tahun pembuatan 2025, warna cokelat. Kendaraan tercatat atas nama Wiwit Iswanti, warga Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong.

Empat jam kemudian, fakta mengejutkan terungkap. Sekitar pukul 10.00 WIB, seseorang datang ke Polsek Cibinong untuk membuat laporan kehilangan sepeda motor.

Namun, saat berada di area parkir Mapolsek Cibinong, warga tersebut justru melihat sepeda motor yang hendak dilaporkannya.

Ia kemudian mendatangi petugas dan menunjukkan dokumen berupa STNK serta surat keterangan dari pihak leasing.
Setelah dilakukan verifikasi, dokumen tersebut dinyatakan sesuai dengan kendaraan yang sebelumnya diamankan petugas.

Sepeda motor itu akhirnya dikembalikan kepada pemiliknya, Wiwit Iswanti, yang datang bersama suaminya, Tatang.

Meski kendaraan telah kembali kepada pemilik, polisi masih melakukan pendalaman untuk mengungkap orang yang meninggalkan sepeda motor tersebut serta dugaan tindak pidana pencurian yang berkaitan dengan kendaraan itu.

Polisi juga telah meminta keterangan dari Caca Mulyana sebagai saksi untuk membantu proses penyelidikan.

Kapolsek Cibinong Kompol Jony Handoko mengatakan langkah kepolisian dilakukan mulai dari pengecekan lokasi, pengamanan kendaraan, pemeriksaan dokumen hingga mengembalikan kendaraan kepada pemilik yang sah.

Polisi juga mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi pencurian kendaraan bermotor dan memastikan kendaraan diparkir di tempat aman serta menggunakan pengaman tambahan.

Kasus tersebut kini masih dalam proses pendalaman kepolisian untuk mengetahui bagaimana sepeda motor milik korban bisa berada di lokasi dan siapa orang yang meninggalkannya.

Kondisi tersebut terungkap dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Bogor. Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, mengatakan penerimaan dari sektor MBLB yang setiap tahun menjadi sumber pendapatan daerah kini tidak bisa diandalkan setelah aktivitas tambang ditutup.

“Tadi disampaikan oleh Pak Bupati, ternyata di anggaran perubahan ini kita ada kekurangan pendapatan sekitar Rp150-an miliar dari pajak MBLB yang setiap tahun harusnya kita dapat,” kata Sastra.

Menurutnya, persoalan tersebut membuat DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bogor harus kembali menghitung kemampuan keuangan daerah untuk membiayai berbagai program yang telah direncanakan.

Baca Juga: Bukan Diganti Kereta, Jalan Tambang Bogor Masih Jalan: Rp100 Miliar Disiapkan untuk Lahan

“Di tahun ini karena tambangnya ditutup, akhirnya kita kekurangan pendapatan di anggaran perubahan ini,” ujarnya.

Sastra mengatakan ada dua langkah yang akan ditempuh untuk menyiasati kondisi tersebut. Pertama, pemerintah daerah akan diminta memaksimalkan seluruh potensi pendapatan yang masih dapat digali.

Kedua, apabila pendapatan tetap tidak mampu menutup kebutuhan anggaran, sejumlah program yang sebelumnya direncanakan berpotensi digeser atau ditunda hingga 2027.

“Pertama, kita maksimalkan pendapatan. Kedua, mau tidak mau program-program yang tadi sudah disusun, karena pendapatan kita berkurang, nanti mungkin kita tunda di 2027,” jelasnya.

Namun, DPRD belum menentukan program mana saja yang akan mengalami penundaan. Sastra menegaskan keputusan tersebut baru akan diambil setelah dilakukan pembahasan dan penghitungan secara menyeluruh.

Pembahasan akan dimulai di tingkat komisi DPRD, kemudian dilanjutkan melalui Badan Anggaran pada pekan berikutnya.

“Mulai besok kita bahas di tingkat komisi, minggu depan di tingkat Badan Anggaran. Nanti kita akan hitung kekurangannya berapa, kebutuhannya berapa, kemudian kita sesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah,” katanya.

Di tengah potensi berkurangnya pendapatan daerah hingga Rp150 miliar, DPRD memastikan program yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat tidak menjadi prioritas untuk ditunda.

Sastra secara khusus menyebut sektor pendidikan dan kesehatan tidak masuk dalam program yang akan dikurangi.

“Kalau kesehatan, pendidikan, nggak,” tegasnya.

Dengan demikian, pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada program-program lain yang masih memungkinkan untuk disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.

Sastra menegaskan, kondisi tersebut merupakan konsekuensi dari berkurangnya penerimaan pajak MBLB setelah aktivitas tambang ditutup.

“Karena tambangnya ditutup, akhirnya kita tidak bisa mendapatkan pendapatan asli daerah,” pungkasnya.

Kepastian itu disampaikan Rudy seusai mengikuti Rapat Paripurna (Rapur) DPRD Kabupaten Bogor, Senin (14/9/2026). Dalam rapat tersebut, Pemkab Bogor bersama DPRD membahas Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.

Rudy menegaskan, keberadaan anggaran pembebasan lahan menjadi salah satu bukti bahwa rencana pembangunan jalan tambang masih masuk dalam agenda pemerintah daerah.

“Jalan tambang masih berjalan. Bahkan dalam postur APBD Tahun Anggaran 2026 anggarannya masih teranggarkan untuk pembebasan lahan kurang lebih sekitar Rp100 miliar,” tegas Rudy, Senin (14/9/2026).

Baca Juga: Tak Ingin Tunggu Dua Tahun, Pengusaha Tambang Bogor Siap Hibahkan Lahan Untuk Jalur Khusus

Menurutnya, seluruh program yang masuk dalam rancangan APBD tidak muncul secara tiba-tiba. Penyusunannya melalui rangkaian tahapan perencanaan pembangunan, mulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa, Kelurahan, Kecamatan hingga penyusunan RKPD.

“Yang kita susun menjadi sebuah rancangan APBD yang dibahas bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Bogor, sehingga menjadi sebuah produk dan program yang betul-betul dibutuhkan masyarakat Kabupaten Bogor,” kata Rudy.

Meski anggaran telah disiapkan, Rudy menegaskan proses pembebasan lahan tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Pemerintah tetap harus memenuhi seluruh ketentuan hukum sebelum proses pengadaan tanah berjalan.

Salah satu tahapan yang harus dipenuhi yakni penetapan lokasi. Untuk kebutuhan lahan dengan luasan lebih dari lima hektare, proses tersebut membutuhkan persetujuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Selain itu, lahan yang akan digunakan untuk pembangunan jalan juga harus sesuai dengan ketentuan tata ruang.

“Lahan tersebut pada saat pemerintah tujuannya untuk membangun jalan, maka kesesuaian tata ruangnya juga harus sesuai,” ujarnya.

Rudy menyebut tahapan-tahapan tersebut saat ini masih diproses oleh Pemkab Bogor.

Di tengah proses tersebut, pemerintah daerah juga tengah menyiapkan opsi penguatan konektivitas transportasi di wilayah barat Kabupaten Bogor, termasuk melalui pengembangan jalur kereta api.

Namun, Rudy menegaskan rencana tersebut bukan berarti pembangunan jalan tambang dihentikan atau dialihkan.

“Jangan sampai diputarbalikkan bahwa jalan tambangnya hilang berubah menjadi kereta api,” tandasnya.

Sejak pagi, masyarakat telah berkumpul bersama Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim didampingi Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, untuk mengikuti apel yang dilanjutkan dengan senam sehat, cek kesehatan gratis dan pemberian penghargaan.

Dalam sambutannya, Dedie Rachim mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus melakukan peningkatan berbagai fasilitas masyarakat. Pasalnya, olahraga merupakan investasi bagi bangsa.

"Melalui olahraga, kita membangun manusia Indonesia seutuhnya. Karena pembangunan bukan hanya pembangunan infrastruktur saja, tetapi yang lebih diutamakan adalah bagaimana kita membangun manusianya. Selanjutnya, masyarakat yang gemar berolahraga akan tumbuh menjadi masyarakat yang lebih bugar, produktif, memiliki kualitas hidup yang baik dengan pikiran yang positif," ujarnya.

Baca Juga: Dari Haornas Menuju Tuan Rumah Porprov XV Jabar 2026

Haornas 2026 yang mengangkat tema "Menuju Masyarakat Aktif dan Bugar" ini harus diwujudkan menjadi gerakan bersama serta menjadi bagian penting dari pembangunan nasional.

Pada kesempatan itu, Dedie Rachim mengajak masyarakat untuk ikut menyemarakkan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) ke-XV Jawa Barat Tahun 2026, karena Kota Bogor menjadi salah satu kota tuan rumah yang menargetkan 100 medali emas.

“Jangan lupa, bulan November 2026 ini kita akan menjadi tuan rumah Porprov ke-XV tahun 2026. Saya mengharapkan seluruh partisipasi dari masyarakat untuk hadir menyaksikan, mendukung, dan juga tentu memberikan support kepada atlet-atlet Kota Bogor,” ujarnya.

Di samping itu, Kota Bogor juga secara konsisten terus melaksanakan berbagai pemeriksaan kesehatan gratis dan mendorong serta mengedukasi warga untuk peduli terhadap kesehatan.

"Alhamdulillah, hari ini Kota Bogor masih menempati ranking pertama aktivitas penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis tertinggi di Jawa Barat. Dan bersamaan dengan itu, olahraga harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di tempat kerja, di kelurahan, di ruang publik, hingga lingkungan keluarga," ujarnya.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bogor, Anas S. Rasmana, dalam apel membacakan sejarah singkat Haornas 2026 yang diperingati setiap 9 September.

"Haornas diperingati setiap tahun sebagai momentum untuk membangun kesadaran dan budaya olahraga masyarakat. Maka, Haornas hari ini diselenggarakan. Jika dahulu Haornas lahir dari semangat mempertahankan eksistensi dan persatuan bangsa, maka tantangan hari ini berkembang, olahraga menjadi kebiasaan hidup masyarakat," ujarnya.

Ia berharap Haornas dapat dimaknai sebagai momentum untuk menggerakkan olahraga dari sekadar pertandingan menjadi kebutuhan, dari prestasi segelintir atlet menjadi kebugaran untuk seluruh masyarakat, serta gerak kaki saat ini menjadi budaya hidup aktif dan bugar bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Dedie Rachim memberikan penghargaan kepada tokoh olahraga sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dalam memajukan dunia olahraga dan melahirkan prestasi di Kota Bogor. 

Penghargaan diberikan kepada Basuki sebagai tokoh olahraga yang berjasa dalam memajukan olahraga prestasi di Kota Bogor. Selanjutnya, Kusnandar sebagai tokoh olahraga yang berjasa dalam memajukan olahraga disabilitas di Kota Bogor. 

Kemudian, Sugeng Riyadi sebagai tokoh olahraga yang berjasa dalam memajukan olahraga masyarakat di Kota Bogor.

Dedie Rachim menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para tokoh yang telah berjuang bersama serta menjadi inspirasi untuk meningkatkan keolahragaan di Kota Bogor.

"Terima kasih atas dedikasi dengan daya dan upaya yang diberikan dalam memajukan keolahragaan di Kota Bogor," ucap Dedie Rachim. 

Upaya itu, lanjut Dedie Rachim, juga sejalan dengan arah kebijakan Pemkot Bogor yang konsisten melakukan pembinaan serta berkomitmen meningkatkan sarana dan prasarana keolahragaan di Kota Bogor.

Tahun ini, Lapangan Yasmin akan segera diselesaikan sehingga pada akhir tahun nanti bisa digunakan. Untuk tahun 2027, Pemkot Bogor juga melalui penganggaran yang disetujui oleh DPRD Kota Bogor akan membangun gelanggang olahraga di Bogor Barat serta sarana olahraga di Bogor Timur.

"Jadi, nantinya masyarakat tidak saja bisa menikmati fasilitas di pusat kota, tetapi juga bisa tersebar di berbagai kecamatan di Kota Bogor," ucapnya.

Tokoh Keolahragaan Disabilitas Kota Bogor, Kusnandar, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan yang diberikan.

Ia telah aktif melakukan pembinaan sejak tahun 2005 dalam memajukan keolahragaan disabilitas Kota Bogor.

"Potensi keolahragaan disabilitas ini banyak. Sama seperti masyarakat pada umumnya, ada yang olahraga biasa sekadar beraktivitas, ada yang lanjut mengikuti olahraga prestasi dan sebagainya. Intinya, semua bisa jika ada kemauan dan usaha. Karena disabilitas juga memiliki hak yang sama seperti masyarakat lainnya," kata Kusnandar.

“Karena peserta membludak, panitia terpaksa membuat waiting list untuk batch berikutnya,” jelas Ketua Panitia Sejenak, Kita Pulang, Intimate Camp, Zulfikar Abdurrahman. 

Acara yang digelar pada 11-12 September 2026 itu dibanjiri peminat. Karena keterbatasan tempat, akhirnya peserta dibatasi 39 orang yang mendaftar. 

“Bahkan ada yang sudah mendaftar untuk kajian batch berikutnya. Mereka datang dari berbagai daerah, termasuk Jambi, Jember, dan Indramayu,” ujar Zulfikar.

Sementara itu, Pendiri Yayasan Kampoong Ecoprenoer Jamil Azzaini, mengatakan acara kajian di alam ini adalah terobosan baru. Selama ini kajian MHJA, Mengasah Hati Bersama Jamil Azzaini, selalu dilakukan online lewat zoom. Pesertanya 1.000 lebih.  Kali ini, kata Jamil, kajian dilakukan secara hybrid, online dan offline. Yang offline dilakukan dengan retret, kemping bersama dari Jumat malam hingga Sabtu siang di kawasan Kampoong Ecopreneur di Leuwisadeng, Kabupaten Bogor. Selain kajian juga diadakan journaling (membuat tulisan) untuk muhasabah dan untuk menenangkan diri, ada Quranic Healing (penyembuhan hati dengan Al Qur’an). 

Baca Juga: Satgasduk Murai Sakti II: Personel Lanud Ats Ajak Pengungsi Korban Gempa Cianjur untuk Belajar Mengaji

”Ternyata jamaah sangat antusias menyambut kajian di alam ini,” ujar Jamil. 

Kegiatan tersebut di hadiri juga oleh Ustad-ustadzah diantaranya, Jamil Azzaini, Sofie Beatrix, serta Ustaz Aris Ahmad Jaya dan banyak peserta yang turut menyampaikan pertanyaan. 

Selama satu malam, peserta menginap di tenda dan mengikuti kajian, menulis refleksi, serta bermuhasabah. Kegiatan ini memberi mereka kesempatan mengambil jeda dari kesibukan sehari-hari untuk menata kembali arah hidup. Para peserta juga ingin bertemu langsung dengan sesama anggota komunitas.

Kajian pertama, Sejenak Kita Pulang  itu dimulai Jumat malam oleh Aris Ahmad Jaya. Ia mengajak peserta memperbaiki hubungan sebagai bagian dari ikhtiar menjemput rezeki. 

“Rezeki akan mendekat bila kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan orang tua, dan hubungan kita dengan sesama,” kata Aris.

Menurut Aris, peserta perlu memusatkan perhatian pada hal yang bisa mereka kendalikan, termasuk respons terhadap perlakuan orang lain. Membalas keburukan dengan kebaikan, kata dia, merupakan cara menjaga hidup tetap positif.

Peserta kemudian diajak mengikuti sesi Quranic Journaling Healing bersama Ketua Yayasan Kampoong Ecopreneur Sofie Beatrix. Ustadzah Sofie juga meminta jamaah memejamkan mata dan memikirkan satu persoalan berat yang sedang dihadapi. Setelah itu, peserta diajak membuka Al-Qur’an, menunjuk satu ayat secara acak, lalu membaca dan merenungkannya. Sofie mengajak mereka kembali menjadikan Al-Qur’an sebagai petunjuk dalam menghadapi persoalan hidup.

Pada Sabtu pagi, Jamil membawakan kajian “The Art of Surrender, Sejenak Kita Pulang”. Di hadapan peserta di lokasi dan secara daring, ia menjelaskan perbedaan berserah dan kehilangan harapan. 

“Give up itu artinya berhenti karena kehilangan harapan,” katanya. 

Adapun berserah, menurut Jamil, berarti tetap mencari jalan terbaik tanpa memaksa kehidupan berjalan sesuai dengan kehendak manusia.

Retret ini dirancang menjadi kegiatan berkelanjutan bagi komunitas MHJA. Kelebihan infak peserta akan digunakan untuk operasional Tahfidz Ecopreneur. Kegiatan tersebut juga mendukung upaya Kampoong Ecopreneur menghimpun donasi Rp 45 miliar dalam dua tahun.

Di antara peserta yang mengikuti kajian itu ada Aisyah, warga Bogor berusia 80 tahun. Ia mengaku senang bisa mengikuti retret tersebut. 

“Karena di acara ini kita diajak untuk tak pernah berhenti belajar,” ujarnya.

Selain itu, salah satu peserta, Asep Sutisna sangat senang dengan acara ini.

“Bagus banget acaranya. Kita perlu berhenti sejenak dari semua hiruk pikuk aktivitas untuk kembali ke diri ke sesama dan ke Allah,” kata Tisna.

Bukan hanya Tisna, salah satu dosen yang datang dari wilayah jember, Sri Sukmawati menuturkan bahwa dirinya merasa beruntung dapat mengikuti kegiatan tersebut. 

“Alhamdulillah saya beruntung ikut acara pertama ini, banyak insight yang didapat,” ungkap Sri Sukmawati.

Tak sekadar mencari juara, kegiatan tersebut menjadi ajang promosi sekaligus upaya mendorong buah hasil petani lokal memiliki nilai ekonomi dan daya saing lebih tinggi.

Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Distanhorbun) Kabupaten Bogor, Edi Mulyadi, mengatakan kontes tersebut merupakan kegiatan perdana yang secara khusus mengangkat komoditas durian dan alpukat.

“Ini baru pertama kali. Kita ingin mengenalkan produk-produk pertanian yang ada di Kabupaten Bogor,” kata Edi.

Menurutnya, Kabupaten Bogor memiliki beragam potensi buah-buahan yang selama ini belum seluruhnya mendapatkan ruang promosi secara luas.

Baca Juga: Durian Sering Dituding Pemicu Kolesterol, Ini Penjelasan Guru Besar IPB University

Karena itu, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi perlombaan, tetapi juga menjadi sarana mempertemukan petani, penyuluh pertanian, serta berbagai pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengembangkan komoditas unggulan daerah.

“Pertama kita sosialisasi dan promosi. Kedua tentunya melibatkan stakeholder, para petani, para penyuluh dan wilayah-wilayah yang ada. Ini yang kemudian bisa kita kolaborasikan agar ke depan lebih baik lagi,” ujarnya.

Edi menambahkan, pihaknya membuka peluang agar kontes serupa dapat kembali digelar dengan menghadirkan komoditas buah lainnya yang juga memiliki potensi sebagai produk unggulan Kabupaten Bogor.

Ketua Paguyuban Pasar Petani Garuda, Ruslan, mengungkapkan antusiasme petani dalam kegiatan tersebut cukup tinggi.

Sedikitnya terdapat 31 varietas durian yang dibawa dari berbagai wilayah Kabupaten Bogor melalui perwakilan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) dari wilayah 1 hingga wilayah 13.
Sementara total petani yang terlibat mencapai sekitar 190 orang dan tergabung dalam jaringan Penyuluh Pertanian Swadaya.

“Kalau jenisnya banyak sekali. Ada 31 varietas dari seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Bogor melalui perwakilan BPP, mulai dari BPP Wilayah 1 sampai Wilayah 13,” ujar Ruslan.

Selain durian, kontes tersebut juga mempertandingkan komoditas alpukat.
Varietas buah yang nantinya menjadi pemenang akan diusulkan untuk didaftarkan sebagai varietas unggul Kabupaten Bogor.

Ruslan menilai kontes tersebut berpotensi memberikan dampak langsung terhadap nilai jual buah petani.

Menurutnya, buah yang berhasil meraih juara akan memiliki daya tarik lebih besar di mata konsumen. Bahkan, sejumlah durian yang mengikuti kontes disebut sudah memiliki pasar dan peminat sebelum mengikuti perlombaan.

“Kalau sudah ikut kontes dan menang, walaupun tingkat kabupaten, peminatnya pasti akan lebih tinggi,” katanya.

Ia menjelaskan, peningkatan nilai jual bahkan dapat mengubah pola penjualan buah. Jika sebelumnya dijual berdasarkan butiran, buah yang sudah memiliki reputasi sebagai pemenang kontes berpeluang dipasarkan berdasarkan berat atau kilogram dengan nilai jual yang lebih tinggi.
“Kalau sudah menang lomba, bisa jadi harganya dijual per kilogram,” ujarnya.

Menurut Ruslan, kondisi tersebut menjadi salah satu keuntungan yang dapat dirasakan langsung oleh petani karena kualitas dan identitas varietas buah semakin dikenal masyarakat.

Disiapkan Ikut Kontes Tingkat Nasional
Tak berhenti di tingkat Kabupaten Bogor, peluang untuk membawa durian lokal ke ajang yang lebih besar juga mulai terbuka.

Ruslan menyebut berdasarkan komunikasi dengan komunitas Durian Traveller, terdapat rencana penyelenggaraan kontes durian tingkat nasional di Lapangan Banteng, Jakarta, yang berkaitan dengan momentum panen raya durian pada Desember 2026 hingga Januari 2027.

“Panen raya nanti di Desember dan Januari. Rencananya di Lapangan Banteng akan ada lomba tingkat nasional untuk durian,” katanya.

Bagi petani, rangkaian kegiatan tersebut diharapkan menjadi pintu untuk memperluas promosi buah lokal sekaligus membuka akses pasar yang lebih besar.

Dukungan pemerintah daerah melalui Distanhorbun dalam penyelenggaraan festival dan kontes dinilai menjadi salah satu bentuk fasilitasi agar produk pertanian Kabupaten Bogor semakin dikenal.

“Kegiatan hari ini didukung oleh Distanhorbun. Sehingga produk-produk kami bisa lebih terpromosikan,” kata Ruslan.

Sebagai bentuk dukungan, Perumda Tirta Pakuan menyalurkan bantuan air tangki dan logistik guna mendukung proses pemadaman kebakaran serta memenuhi kebutuhan para petugas di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Galuga, Kabupaten Bogor, Minggu (13/9/2026).

​​”Saya bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang bersiaga di Posko UPTD Kota Bogor TPA Galuga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak, termasuk Perumda Tirta Pakuan yang telah mengirimkan bantuan air tangki sejak hari pertama,” ujar Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, usai menerima bantuan berupa makanan, obat-obatan, vitamin, hingga pasokan air bersih bagi petugas.

Jenal menambahkan, ketersediaan armada tangki air masih sangat dibutuhkan di lokasi hingga kobaran api benar-benar berhasil dipadamkan sepenuhnya. Ia juga meminta dukungan doa dari masyarakat untuk keselamatan para petugas dan relawan di lapangan.

​”Kami memohon agar bantuan air tangki terus disiagakan sampai api betul-betul padam. Semoga para relawan dan petugas yang terus berjuang yang juga merindukan keluarga mereka dapat segera pulang setelah api padam sepenuhnya. Terima kasih untuk Tirta Pakuan, semoga seluruh jajaran direksi dan karyawan sehat selalu,” tuturnya.

Sementara itu menurut ​Direktur Utama Perumda Tirta Pakuan, Rino Indira, penyaluran bantuan air bersih dan logistik ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung penanganan darurat dan memenuhi kebutuhan dasar para petugas yang berjibaku di TPA Galuga.

"Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk turut memberikan doa dan dukungan moral. Semoga api dapat segera dipadamkan, seluruh petugas diberikan keselamatan serta kekuatan, dan masyarakat di sekitar TPA Galuga senantiasa dalam perlindungan. Kepedulian terhadap TPA Galuga adalah tanggung jawab bersama seluruh warga Bogor," katanya. *

Penyerahan tersebut berlangsung di Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor I, Jumat (11/9/2026).

Bupati Bogor Rudy Susmanto mengapresiasi langkah PT Sentul City yang bersama Pemkab Bogor dan Kantah Kabupaten Bogor terus menyelesaikan proses penyerahan PSU tersebut.

“Terima kasih. Hari ini kita di Kantor Pertanahan Bogor I menerima serah terima PSU Sentul City tahap yang keempat,” kata Rudy.

Pada tahap keempat ini, sebanyak 220 bidang diserahkan. Jumlah tersebut menjadi bagian dari total 423 bidang PSU yang telah diserahkan kepada Pemkab Bogor sejak proses penyerahan dimulai.

Rudy mengatakan, proses tersebut belum sepenuhnya selesai. Masih terdapat 26 bidang yang tengah dalam tahap penyelesaian.

Baca Juga: Ribuan Warga Sentul City Meriahkan Festival Kemerdekaan di Taman Budaya

“Masih ada 26 bidang yang terus berprogres. Mudah-mudahan dalam waktu dekat semuanya bisa tuntas,” ujarnya.

Menurut Rudy, penyerahan PSU bukan sekadar persoalan administrasi dan sertifikat. Setelah aset resmi menjadi milik pemerintah daerah, Pemkab Bogor memiliki tanggung jawab untuk memastikan aset tersebut dapat dikelola dan dimanfaatkan sesuai ketentuan.

“Setelah ratusan bidang PSU Sentul City ini diserahkan ke Pemkab Bogor, mekanisme pengelolaannya tentu sesuai dengan aturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pemkab Bogor juga menerima 320 sertifikat bidang tanah yang menjadi barang milik daerah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I dan II.

Rudy menyebut langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat pengamanan aset daerah, termasuk menindaklanjuti arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Semangatnya, atas arahan dari KPK terkait pengamanan dan pemanfaatan aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, kita tindaklanjuti bersama-sama,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kantah Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung memastikan proses penyelesaian sisa bidang akan terus dikebut.

Ia mengatakan, pihaknya tengah menyelesaikan sertifikat hak pakai yang nantinya diserahkan kepada Pemkab Bogor.

“26 sertifikat lagi akan diselesaikan pada bulan November 2026,” kata Sontang.

Dengan demikian, proses penyerahan PSU Sentul City masih berlanjut hingga seluruh bidang yang menjadi kewajiban dapat dituntaskan dan selanjutnya dikelola Pemkab Bogor sesuai aturan yang berlaku.

Ketua PFI Bogor Andi M Ridwan mengatakan, doa bersama ini menjadi bentuk solidaritas dan dukungan moral jurnalis lintas organisasi bagi pejuang informasi yang hingga saat ini masih dalam pencarian.

Ia berharap para jurnalis yang hilang ditemukan dalam kondisi selamat.

“Kita semua berharap sahabat-sahabat kita para jurnalis dan awak kapal yang hilang kontak saat tengah menjalankan tugas peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda diberi perlindungan, kekuatan dan segera kembali ke pelukan keluarga dengan selamat,” ujar Andi.

Baca Juga: Lilin Harapan Menyala di Bogor, Doa Dipanjatkan untuk 5 Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda

Menurutnya, pencarian jurnalis dan kru kapal memasuki hari keempat. Ia berharap dorongan doa dari rekan sejawat dapat memberikan kemudahan bagi tim penyelamat yang bertugas di lapangan.

"Harapan kita dengan kegiatan doa ini, Tuhan memberikan kemudahan dan petunjuk bagi tim rescue yang mencari, serta memberikan ketabahan untuk keluarga. Semoga rekan-rekan kita dapat segera ditemukan hari ini dalam keadaan selamat," ucapnya.

Sementara itu, Ketua PWI Kota Bogor, Herman Indrabudi, menegaskan bahwa aksi doa serentak ini merupakan bentuk solidaritas mendalam lintas organisasi profesi. 

Menurutnya, seluruh jurnalis memiliki ikatan kebersamaan dan risiko kerja yang sama saat berada di lapangan.

"Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan doa bersama tiga organisasi besar. Ini wujud solidaritas bahwa baju kita lepas, kita sama-sama jurnalis yang mempunyai risiko sama ketika bertugas. Semoga tim SAR dibukakan petunjuk untuk menemukan posisi rekan-rekan kita," kata Aldo Sapaan karibnya.

Selain memanjatkan doa untuk keselamatan para jurnalis di Selat Sunda, para jurnalis yang hadir pun turut menyisipkan doa untuk musibah kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Galuga, Bogor. 

"Mudah-mudahan di hari yang baik ini, di Jumat yang doanya bisa diijabah ini, Insyaallah mudah-mudahan Tuhan turunkan hujan sehingga kebakaran di TPAS Galuga juga bisa terhenti dan kita semua diselamatkan dunia dan akhirat," tandasnya.

Adapun lima orang Jurnalis yang masih dalam pencarian yakni:

* Arie Basuki - Jurnalis Merdeka.com
* M. Bagus Khoirunnas — Pewarta Foto ANTARA
* Yudistiro Pranoto (Yudhis) - Jurnalis iNews
* Firdaus Wajidi (Daus) - Jurnalis Anadolu Agency
* Donal Husni - Jurnalis Freelance

3 Orang Kru Kapal:

* Warta (kapten)
* Surakman (ABK)
* Heriyanto (guide)

Mari kita panjatkan doa dan harapan terbaik agar jurnalis dan kru kapal yang masih dalam pencarian diberi perlindungan, kekuatan dan segera kembali ke pelukan keluarga dengan selamat.***

Kegiatan tersebut menjadi bentuk solidaritas insan pers Bogor terhadap lima jurnalis yang hingga kini masih dalam pencarian setelah dilaporkan hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau.

Lilin-lilin yang dinyalakan malam itu menjadi simbol harapan sekaligus dukungan moral bagi para jurnalis dan kru speedboat yang belum diketahui keberadaannya.

Doa bersama diikuti sejumlah organisasi kewartawanan, di antaranya Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Bogor, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bogor, serta Pewarta Foto Indonesia (PFI) Bogor.

Baca Juga: Bali United Awali Kompetisi dengan Tirta Yatra dan Doa Bersama

Ketua pelaksana kegiatan, Sandika Fadilah, mengatakan aksi tersebut digelar sebagai bentuk solidaritas sekaligus doa bersama untuk para jurnalis yang tengah menjalankan tugas.

“Teman-teman yang sudah hadir mendoakan, jadi acara ini kita buat sebagai bentuk solidaritas dan mendoakan para senior kita yang sedang bertugas di Selat Sunda,” kata Sandika.

Ia berharap doa yang dipanjatkan bersama para jurnalis di Bogor dapat menjadi penguat sekaligus membawa kabar baik bagi keluarga dan rekan-rekan kelima jurnalis tersebut.

“Doa terbaik dari Bogor yang kita panjatkan. Mudah-mudahan kelima jurnalis yang belum ditemukan agar segera ditemukan dalam keadaan selamat,” ujarnya.

Sandika juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bogor yang telah membantu memfasilitasi pelaksanaan kegiatan doa bersama tersebut.

“Terima kasih untuk Pemkab Bogor yang sudah memfasilitasi kegiatan kami,” katanya.

Lima jurnalis yang masih dalam pencarian yakni M. Bagus Khoirunnas dari ANTARA, Ari Basuki dari Merdeka.com, Yudhis dari iNews, Daus dari Anadolu, serta Donal yang merupakan jurnalis lepas.

Sebelumnya, mereka bersama tiga orang lainnya berangkat menggunakan speedboat dari Dermaga Pagedongan, Carita, Pandeglang, Banten, pada Senin (7/9/2026).

Rombongan yang berjumlah delapan orang tersebut kemudian dilaporkan hilang kontak. Komunikasi terakhir tercatat sekitar pukul 15.04 WIB.

Hingga Kamis (10/9/2026), tim SAR gabungan masih melakukan pencarian untuk menemukan keberadaan rombongan tersebut.

Di Bogor, foto kelima jurnalis turut dibawa dalam kegiatan doa bersama. Lilin dinyalakan, doa dipanjatkan, dan harapan terus disampaikan agar lima jurnalis bersama tiga kru speedboat yang masih dalam pencarian dapat segera ditemukan dan kembali dengan selamat kepada keluarga.

BOGOR, CEKLISSATU.COM– Penggeledahan Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor 1 oleh penyidik Subdit Harta dan Benda (Harda) Ditreskrimum Polda Metro Jaya menjadi perhatian. Sehari setelah pemeriksaan dan pencarian dokumen terkait dugaan pemalsuan dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), aktivitas pelayanan pertanahan di kantor tersebut kembali berjalan normal.

Penggeledahan dilakukan penyidik pada Rabu (9/9/2026) sebagai bagian dari penyidikan dugaan perkara mafia tanah dalam program PTSL tahun 2019 di Kecamatan Bojonggede.

Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran (PHP) Kantah Kabupaten Bogor 1, Zimamun Ni'am Aulawi, membenarkan kedatangan penyidik Polda Metro Jaya tersebut.

Menurutnya, penyidik datang untuk mencari dan mengamankan sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara yang tengah ditangani.

"Teman-teman dari penyidik Polda Metro Jaya berkunjung ke Kantor BPN Kabupaten Bogor dalam rangka pencarian dokumen-dokumen yang ada dugaan pemalsuan," kata Zimamun, Kamis (10/9/2026).

Ia mengatakan proses pencarian dokumen oleh penyidik berlangsung lancar. Sementara itu, pelayanan kepada masyarakat yang sempat berlangsung terbatas pada hari penggeledahan kini kembali berjalan seperti biasa.

Di tengah proses hukum tersebut, Zimamun juga mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati ketika mengurus administrasi pertanahan.

Ia meminta warga mengurus sendiri keperluan pertanahan tanpa menggunakan jasa pihak ketiga atau calo.

"Saya mengimbau untuk masyarakat dapat mengurus tanahnya sendiri tanpa melibatkan pihak ketiga," ujarnya.

Menurut dia, pengurusan secara langsung memberikan keuntungan bagi masyarakat karena pemohon dapat mengetahui dengan jelas tahapan, proses, hingga dokumen yang diajukan kepada Kantor Pertanahan.

Dengan demikian, masyarakat juga dapat memastikan bahwa permohonan yang diajukan sesuai dengan kebutuhan mereka.

"Sehingga masyarakat tahu apa yang mereka urus, apa yang mereka mohon, sehingga tidak ada miskomunikasi antara masyarakat dengan BPN," katanya.

Sebelumnya, penyidik Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di tiga lokasi di wilayah Kabupaten Bogor pada Rabu (9/9/2026).

Langkah tersebut merupakan bagian dari penyidikan dugaan mafia tanah yang berkaitan dengan program PTSL tahun 2019 di Kecamatan Bojonggede.

Hingga kini, proses hukum atas perkara tersebut masih ditangani penyidik Polda Metro Jaya.

Sejumlah persoalan warga Kertamaya pun dibawa ke meja pembahasan, mulai dari jembatan penghubung antar-RW, penguatan Posyandu, pembangunan tempat ibadah, hingga persoalan data desil.

“Ada beberapa yang kita diskusikan, tentunya ajuan-ajuan aspirasi masyarakat terkait masalah infrastruktur, Posyandu, masjid, jembatan penghubung antara RW yang memang juga butuh perhatian,” jelas Hakanna.

Baca Juga: 3 Isu Krusial Jadi Sorotan Reses Ii Marlina, DPRD Kota Bekasi Fokus Ketahanan Keluarga dan Anak

Hakanna mengatakan, seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan laporan hasil reses untuk kemudian disampaikan dalam pembahasan di DPRD Kota Bogor.

Ia berharap aspirasi tersebut dapat direalisasikan sesuai kebutuhan masyarakat. 

Pada kesempatan yang sama, Hakanna juga menyerahkan bantuan untuk pembangunan musala di wilayah Kertamaya.

Baca Juga: DPRD Kota Bogor Serap Aspirasi Warga Bogor Selatan, Hakanna Soroti Infrastruktur hingga Mitigasi Bencana

“Mudah-mudahan aspirasi-aspirasi bisa diserap dan bisa dilaksanakan. Dan saya juga menyerahkan bantuan untuk pembangunan musala,” ujarnya.

Menurutnya, sejumlah aspirasi seperti pembangunan dan penguatan Posyandu serta jembatan penghubung antar-RW perlu mendapat perhatian agar dapat segera direalisasikan.

“Pasti semuanya menjadi prioritas karena dalam diskusi ini laporan resesnya akan kita sampaikan di DPRD,” katanya.

Baca Juga: Reses DPRD Kabupaten Bogor di Leuwisadeng: Sektor Kesehatan, Pendidikan, Infrastruktur Jadi Sorotan

Selain persoalan infrastruktur dan fasilitas publik, Hakanna juga menyoroti aspirasi masyarakat terkait desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat yang menjadi salah satu dasar dalam penyaluran sejumlah program pemerintah.

Ia menyebut persoalan desil masih mengalami kendala yang kemungkinan berkaitan dengan proses pemutakhiran data. 

Meski demikian, Hakanna optimistis data yang valid dapat segera diperoleh sehingga tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat.

Baca Juga: Sekwan DPRD Kabupaten Bogor Tegaskan Ruang Rapat Pimpinan Bukan Fasilitas Karaoke

“Desil ini agak bermasalah karena mungkin sedang pemutakhiran data. Ya kita optimis bahwa data validnya akan segera kita dapatkan terkait desil agar tidak terjadi masalah di masyarakat, konflik dan lain sebagainya,” tegasnya.

Kobaran api menyebabkan kerugian material yang ditaksir mencapai lebih dari Rp500 juta.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan Kabupaten Bogor, Yudi Santosa, mengatakan laporan kebakaran diterima petugas sekitar pukul 02.31 WIB. 

Baca Juga: Kebakaran Enam Ruko di Cijujung Sukaraja Bogor, Karyawan Sempat Cium Bau Asap Sebelum Api Membesar

“Pegawai bengkel menghubungi nomor kantor pemadam untuk meminta penanganan pemadaman karena melihat bengkel tempat dia bekerja sudah dilalap api,” kata Yudi, Kamis (10/9/2026).

Dalam penanganan kebakaran tersebut, Damkar Kabupaten Bogor mengerahkan satu unit kendaraan Merapi 32 dari Regu 3 Sektor Ciomas.

“Bengkel yang terbakar diketahui milik Rahman. Tidak ada korban jiwa maupun laporan korban luka dalam kejadian tersebut,” jelas Yudi.

Baca Juga: TPA Galuga Terbakar, 450 Ton Sampah Bogor Tertahan di Truk, Pemkot Tetap Angkut Sampah dan Siapkan Transit

Sementara itu, lanjutnya, mengenai penyebab kebakaran hingga kini belum diketahui dan masih dalam penanganan lebih lanjut.

Damkar Kabupaten Bogor memastikan situasi di lokasi telah kondusif setelah api berhasil dipadamkan.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Kabupaten Bogor, Yudi Santosa, menjelaskan, bahwa kebakaran diketahui setelah sejumlah karyawan mencium bau asap saat tengah beristirahat.

Menurut Yudi, para karyawan kemudian mendengar suara dan bergegas keluar untuk memastikan sumbernya. Saat diperiksa, terlihat kepulan asap tebal berasal dari bagian atas ruko.

Baca Juga: TPA Galuga Terbakar, 450 Ton Sampah Bogor Tertahan di Truk, Pemkot Tetap Angkut Sampah dan Siapkan Transit

"Tiba-tiba mencium bau asap dan mendengar suara, lalu keluar dan melihat asap di atas ruko sudah besar," ujar Yudi dalam keterangannya.

Mendapat laporan tersebut, petugas pemadam kebakaran segera menuju lokasi dengan mengerahkan beberapa unit kendaraan pemadam untuk menangani kobaran api.

Yudi mengatakan api akhirnya berhasil dikendalikan dan dipadamkan. Setelah proses pemadaman selesai, petugas melakukan pendinginan guna memastikan tidak ada lagi titik api yang berpotensi memicu kebakaran kembali.

Baca Juga: Kebakaran Hutan Cagar Alam Merapi Ungup-ungup, Jalur Pendakian Wisata Kawah Ijen Ditutup Total

"Api berhasil dikendalikan dan dipadamkan. Proses pemadaman berjalan dengan lancar, kemudian dilakukan pendinginan pada area yang terbakar," jelasnya.

Dalam peristiwa tersebut tidak terdapat korban jiwa. Sementara itu, penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian.

"Korban jiwa nihil. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian," pungkas Yudi.

Penyidik dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengamankan sejumlah dokumen hingga komputer, juga fokus pada 52 sertifikat PTSL di Kecamatan Bojonggede.

Kasubdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP D.K. Zendrato mengatakan, penggeledahan Kantor BPN Kabupaten Bogor dilakukan untuk mencari dan mengamankan barang bukti terkait dugaan tindak pidana pemalsuan dalam proses PTSL 2019.

Baca Juga: Sengketa Lahan Sanur dan Dua Pura Bersejarah Memanas, AKAMSI Desak HGB PT RM Dicabut

"Tujuan penggeledahan adalah mencari barang bukti. Penyidikan kita bermula terhadap dugaan tindak pidana pemalsuan program PTSL 2019," kata Zendrato pada awak media, Rabu (9/9/2026).

Menurut dia, penyelidikan perkara tersebut telah dimulai sejak Desember 2025. 

Hingga kini, penyidik telah memeriksa hampir 50 orang untuk mengungkap dugaan pemalsuan tersebut.

Baca Juga: Ada Potensi Pendapatan Baru Kota Bogor, Pemkot Gandeng ATR/BPN Integrasikan Data Tanah dan Pajak Daerah

Dalam penggeledahan, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti.

Barang bukti tersebut antara lain dokumen fisik milik warga, dokumen elektronik, perangkat komputer, mesin tik, serta sejumlah barang lainnya yang diduga berkaitan dengan perkara.

Zendrato menjelaskan, dugaan pemalsuan tidak semata-mata berkaitan dengan produk sertifikat yang telah diterbitkan. Penyidik justru menemukan dugaan pemalsuan dalam proses pendaftaran dan verifikasi PTSL.

Baca Juga: Oknum Ketua  Tim PTSL BPN Kabupaten Bogor Nyaris Baku Hantam dengan Wartawan

"Yang dipalsukan adalah dalam proses pendaftarannya. Jadi, setelah produk PTSL itu dibatalkan, dalam pendaftaran dan proses verifikasi ataupun pendaftaran PTSL itu ada dokumen yang dipalsukan," ujarnya.

Kasus ini menjadi perhatian karena program PTSL 2019 di Kecamatan Bojonggede mencakup sekitar 10 ribu sertifikat.

Namun, penyidik saat ini baru memfokuskan pendalaman terhadap 52 sertifikat yang diduga bermasalah.

Baca Juga: Petani Pasir Jaya Desak BPN Ukur Ulang Lahan, Soroti Dugaan Bangunan Ilegal di Kawasan Eks-HGB

"Untuk lokus yang kita teliti, kita fokus di Kecamatan Bojonggede. Program PTSL 2019 ada 10 ribu sertifikat PTSL, tapi kita baru berfokus pada 52 sertifikat. Sisanya masih kita kembangkan," kata Zendrato.

Polisi juga menyebut sebagian produk PTSL yang menjadi bagian dari perkara telah mengalami pembatalan.

Dalam penyidikan tersebut, polisi juga menelusuri dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam rangkaian proses PTSL.

Baca Juga: Pemerintah Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah Hingga 2025

Zendrato menyebut pihak yang tengah didalami antara lain oknum tim ajudikasi, panitia PTSL, oknum kelompok masyarakat (pokmas) di tingkat desa atau kelurahan, hingga oknum di lingkungan BPN.

Penyidik menyebut pengusutan perkara ini merupakan bagian dari penanganan target mafia tanah 2026.

Namun, polisi belum merinci identitas maupun peran masing-masing pihak karena penyidikan masih berjalan.

"Ini akan terus berkembang sampai tingkat atas,"ujar Zendrato.

Baca Juga: Aksi Demo Sengketa Lahan di Kantor BPN Kabupaten Bogor

Ketika ditanya mengenai kemungkinan keterlibatan pimpinan ATR/BPN, Zendrato mengatakan penyidik masih melakukan penelusuran.

"Kita akan kembangkan. Kita masih telusuri dan mintai pertanggungjawaban," katanya.

Selain dugaan pemalsuan dokumen, penyidik juga membuka kemungkinan adanya dugaan tindak pidana lain yang ditemukan selama proses penyidikan.

Di antaranya dugaan persoalan pengarsipan hingga dugaan tindak pidana korupsi yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Baca Juga: Pemuda LIRA Gelar Aksi Demonstrasi di ATR BPN Kabupaten Bogor Tuntut Penyelesaian Kasus Pertanahan

Meski hampir 50 orang telah diperiksa dan penggeledahan dilakukan di tiga lokasi, polisi belum mengungkap apakah sudah ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

Zendrato mengatakan perkembangan mengenai pihak yang diamankan maupun status hukum para pihak akan disampaikan melalui rilis resmi Polda Metro Jaya.

“Dalam proses penyidikan, nanti akan kita kembangkan dan sampaikan dalam proses penyidikan lainnya,” ujarnya.

Baca Juga: Oknum ASN BPN Jadi Tersangka Kasus Pemalsuan Sertifikat PTSL 

Penyidik juga telah meminta klarifikasi terhadap pejabat yang bertugas pada periode program PTSL 2019 tersebut. 

Langkah itu dilakukan sebagai bagian dari penyidikan yang telah berjalan sejak Desember 2025.

Polisi masih mengembangkan perkara untuk mengurai siapa saja yang diduga terlibat, bagaimana dokumen dalam proses PTSL tersebut dibuat atau diverifikasi, serta sejauh mana rangkaian dugaan pemalsuan terjadi.

Polda Metro Jaya juga meminta masyarakat yang memiliki informasi terkait perkara tersebut untuk menyampaikannya kepada penyidik agar pengusutan dapat dilakukan secara lebih terang.

Total ada sekitar 128 truk pengangkut sampah yang masuk secara bergantian. Satu truk berisikan 3-5 ton sampah yang dibawa dari Kota Bogor menuju TPAS Galuga.

Pola masuk dan arus lalu lintas juga dibantu oleh personel dari Dinas Perhubungan (Dishub), baik Kota maupun Kabupaten Bogor.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bogor, Rudy Mashudi menjelaskan, setelah diskusi yang menuai kesepakatan antara Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, hal tersebut ditindaklanjuti dengan kesiapan teknis dari OPD terkait.

Baca Juga: Sampah di Situ Citatah Jadi Sorotan, Camat Cibinong Siapkan Aksi Bersih-Bersih

“DLH Kota dan Kabupaten Bogor, serta Dishub Kota dan Kabupaten Bogor, menyepakati bahwa per pagi ini kita sudah buka kembali pembuangan sampah di TPAS Galuga,” kata Rudy Mashudi.

Kebijakan ini didasari oleh beberapa pertimbangan. Utamanya agar pelayanan persampahan Kota maupun Kabupaten Bogor berjalan normal dan tidak ada masalah sedikit pun.

Emplacement atau tempat pembuangan sampah, baik milik Kota maupun Kabupaten Bogor, yang digunakan berada jauh dari titik kobaran api. Pasalnya, hingga malam hari, kobaran api masih menyala di sekitar lokasi.

“Kita tetap mempertimbangkan aksesibilitas pergantian mobilisasi antara truk pengangkut sampah dengan tangki air maupun mobil pemadam kebakaran,” jelasnya.

Hal itu diatur dan diskemakan sedemikian rupa, sehingga pengangkutan dan pembuangan sampah di TPAS Galuga kembali berjalan normal hari ini.

Dengan demikian pula, pelayanan pengangkutan sampah di permukiman-permukiman dan tempat lainnya di Kota Bogor berjalan seperti sediakala.

“Seperti jadwal yang biasa diangkut di masing-masing komunitas, lingkungan perumahan, maupun tempat kegiatan lainnya,” pungkas Rudy Mashudi.

Meski begitu, warga tak perlu khawatir, sebab Pemkot Bogor memastikan pengangkutan sampah tetap berjalan, sementara sekitar 450 ton sampah yang sudah berada di dalam truk disiapkan untuk ditangani melalui titik transit sementara.

Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, saat meninjau lokasi kebakaran TPA Galuga, bahwa saat ini Pemkot Bogor menyiapkan beberapa pos sementara untuk transit angkutan sampah.

Baca Juga: Warga Keluhkan Mata Perih Akibat Kebakaran TPA Galuga Bogor, Dinkes Gerak Cepat Buka 3 Posko Kesehatan

"Kesepakatan sementara memang hari ini armada pengangkut sampah dari Kota Bogor ke TPA Galuga diberhentikan. Karena memang aksesibilitas ke lokasi cukup terbatas," ucap Jenal Mutaqin, Selasa (8/9/2026).

Sehingga, tidak ada truk sampah yang keluar masuk ke TPAS Galuga, baik itu armada dari Kota Bogor maupun Kabupaten Bogor. 

Ada beberapa titik transit sementara untuk armada pengangkut sampah.

Baca Juga: Cegah Api Menyebar, Pemkab Bogor Tutup Sementara TPA Galuga, Rudy Susmanto Minta Sehari ke Pemkot

Pertama di lahan eks Pancahapat BNR dan di kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Semua armada juga ditutup dengan terpal, sehingga tidak berserakan dan menimbulkan bau yang berlebihan.

"Ketika api sudah padam seluruhnya, nanti kita akan ada kebijakan lagi dengan Pak Bupati untuk bagaimana mobilisasi armada pengangkut sampah lagi," jelasnya.

Masih kata Jenal Mutaqin, ada sekitar 450 ton sampah yang sudah terangkut dari lingkungan masyarakat. Namun, terhenti imbas kebakaran yang terjadi di TPA Galuga.

Baca Juga: TPA Galuga Bogor Terbakar Hebat, Bupati Rudy Kerahkan Helikopter TNI AU untuk Water Bombing

"Tapi posisinya sudah terangkut dari masyarakat dan ada di dalam truk," tuturnya.

Pemkot Bogor juga telah melakukan komunikasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat terkait kebijakan pembuangan sampah jika masa pemadaman ini diperpanjang.

Ada opsi agar truk sampah yang tertunda pembuangannya bisa dibawa ke TPAS Nambo. Namun, opsi ini perlu dipertimbangkan dengan saksama, khawatir justru menimbulkan masalah baru di sana.

Baca Juga: Ground Breaking PSEL Kayumanis Ditargetkan November, Pembangunan Akses Jalan Dikebut

"Karena itu kewenangan provinsi, namun kita terus berkoordinasi," tutupnya.

Kepala Bapperida Kota Bogor, Anne Dewiana Rilianti mengatakan, dengan tema 'Spark Your Idea: Innovation and Collaboration Empowering The Future, BIA 2026  menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan masyarakat untuk menampilkan berbagai solusi inovatif bagi Kota Bogor.

Anne menambahkan, BIA 2026 menampilkan puluhan inovasi yang berasal dari pelajar, mahasiswa, organisasi perangkat daerah (OPD), dan masyarakat. 

Baca Juga: Pelayanan Publik Kabupaten Bogor via Instagram Lapor Pak Bupati, Bawa Rudy Susmanto Menang Digital Innovation Award

Berbagai inovasi tersebut mencakup bidang teknologi, pelayanan publik, lingkungan, ekonomi kreatif, hingga sosial.

"Kami ingin menunjukkan bahwa Bogor tidak kekurangan ide. Lewat pameran ini, kami berharap lahir kolaborasi nyata. Inovasi yang tadinya hanya prototipe bisa diadopsi OPD dan direplikasi untuk melayani masyarakat," ujar Anne dalam keterangannya, Selasa (8/9/2026).

Ia menjelaskan, salah satu target utama BIA 2026 adalah mendorong hilirisasi inovasi. 

Baca Juga: Kreativitas Pelajar Kabupaten Bogor Makin Berani, 93 Penelitian Masuk Seleksi Kompetisi Inovasi Daerah 2026

Selain pameran inovasi, BIA 2026 juga menghadirkan Kompetisi Bakat yang terbagi dalam lima kategori, yakni fotografi bertema “Bogor Berinovasi”, menyanyi solo, tari tradisional, tari modern, dan cosplay.

"Kota yang maju bukan hanya cerdas secara teknologi, tapi juga kaya budaya dan kreatif. Kompetisi ini adalah panggung bagi anak-anak muda Bogor untuk SPARK YOUR TALENT," jelas Anne.

Sebanyak 122 peserta dari berbagai sekolah, sanggar, dan komunitas se-Kota Bogor mengikuti proses seleksi dan akan tampil pada babak final di hari puncak festival.

Baca Juga: Bukan Sekadar Data, SIPEKA Bakesbangpol Kota Bogor Disiapkan untuk Deteksi Konflik Sejak Dini

Penyelenggaraan BIA 2026 diarahkan untuk membangun ekosistem inovasi Kota Bogor yang semakin inklusif, kolaboratif, dan berorientasi pada penyelesaian berbagai persoalan daerah.

Pada penyelenggaraan tahun ini, BIA menjaring sebanyak 184 inovasi dari berbagai kategori peserta. Sementara itu, jumlah pendaftar secara keseluruhan mencapai 373 inovasi, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatat 230 inovasi.

Peningkatan tersebut tidak hanya menjadi indikator dari sisi kuantitas. 

Baca Juga: Pemerintah Kecamatan Bogor Barat Luncurkan  Inovasi Pelayanan Publik Lapis Bogor

BIA 2026 juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas, kebermanfaatan, kelayakan implementasi, serta potensi replikasi setiap inovasi.

Selain itu, BIA menjadi salah satu instrumen untuk mendorong hilirisasi dan implementasi inovasi agar tidak berhenti sebagai karya maupun sekadar pemenang kompetisi. 

Kolaborasi multipihak juga terus diperkuat guna mendukung peningkatan Indeks Inovasi Daerah Kota Bogor.

Baca Juga: Ini Tujuan Bapperida Kota Bogpr Gelar Ajang Bogor Innovation Award

Inovasi yang dihasilkan diharapkan mendukung visi “Bogor Beres, Bogor Maju” melalui berbagai solusi di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, transportasi, pangan, sosial, dan teknologi.

"Dampak yang diharapkan dari pelaksanaan BIA 2026 adalah terbentuknya ekosistem inovasi yang mampu menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan Kota Bogor," tutupnya.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bogor melalui dinas kesehatan (Dinkes)bergerak cepat atasi dampak asap kebakaran TPA Galuga dengan mendirikan 3 posko kesehatan.

Sejumlah tenaga kesehatan dari puskesmas di wilayah Bogor Barat diterjunkan untuk memberikan pelayanan kesehatan sekaligus mengantisipasi gangguan kesehatan akibat paparan asap kebakaran TPA Galuga.

Baca Juga: Cegah Api Menyebar, Pemkab Bogor Tutup Sementara TPA Galuga, Rudy Susmanto Minta Sehari ke Pemkot

Kepala Dinkes Kabupaten Bogor, dr. Fusia Meidiawaty, mengatakan tiga posko kesehatan yang dibuka, yaitu yakni Posko Galuga, Posko Desa Dukuh, dan Posko Cimanggu.

"Sudah turun tim kesehatan dari beberapa puskesmas di wilayah Kecamatan Cibungbulang. Kami juga sudah membuka tiga posko, yaitu Posko Galuga, Posko Desa Dukuh, dan Posko Cimanggu," ujar dr. Fusia.

Ia menjelaskan, hingga saat ini keluhan kesehatan yang dirasakan masyarakat masih berkaitan dengan dampak asap dan belum menunjukkan kondisi yang berat.

Baca Juga: TPA Galuga Bogor Terbakar Hebat, Bupati Rudy Kerahkan Helikopter TNI AU untuk Water Bombing

"Karena jarak asap dengan pemukiman warga cukup jauh, dampaknya tidak terlalu signifikan. Ada warga yang merasakan mata perih dan pilek, tetapi belum ada yang mengalami kondisi ekstrim seperti sesak napas berat," jelasnya.

Meski demikian, Dinkes Kabupaten Bogor tetap melakukan langkah antisipasi untuk melindungi masyarakat dari risiko gangguan kesehatan akibat asap kebakaran TPA Galuga tersebut.

"Langkah pertama adalah membagikan masker. Masih banyak warga yang belum menggunakan masker saat keluar rumah, sehingga kami bagikan masker kepada masyarakat," katanya.

Baca Juga: PSEL Galuga Segera Dibangun, Pemkot Bogor dan TNI Tuntaskan Kerja Sama Pemanfaatan Lahan

Selain masker, Dinkes juga menyediakan obat-obatan untuk pertolongan pertama. 

Apabila terdapat warga yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, Puskesmas Cibungbulang telah disiapkan untuk menangani kasus-kasus ringan. Penanganan di lapangan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan sejumlah puskesmas di wilayah Bogor Barat. 

"RSUD R. Moh. Noh Nur Leuwiliang juga sudah berkoordinasi dengan kami dan turun ke lapangan. Mereka ikut membagikan masker serta menyiapkan ambulans, obat-obatan, oksigen, dan kebutuhan lainnya," ungkap Fusia.

Baca Juga: Diduga Percikan Las Sambar Styrofoam, Pabrik di Cileungsi Bogor Terbakar Hebat

Menurut Fusia, jumlah tenaga kesehatan yang diterjunkan cukup banyak karena penanganan dilakukan secara gotong royong dengan melibatkan lintas puskesmas.

"Seluruh puskesmas di wilayah Bogor Barat saling bahu-membahu dan bekerja sama dalam penanganan dampak asap ini," tandasnya.

Dinkes Kabupaten Bogor mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap dampak asap, menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah, serta segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan apabila mengalami keluhan kesehatan yang semakin berat.

Kapolresta Bogor Kota, AKBP Arie Trestiawan mengatakan, pihaknya mengamankan satu orang kurir yang hendak membawa narkoba ke luar kota.

Pihaknya mengamankan pemuda MDF (25) saat mengambil paket tersebut di pool bus KYM Trans, Sidoarjo, pada Kamis (3/9/2026).

Baca Juga: Petugas Lapas Bandung Gagalkan Penyelundupan Narkotika, Sinte Diselundupkan Lewat Batang Kangkung

Arie mengatakan, pengungkapan kasus penyelundupan narkotika bermula dari informasi masyarakat mengenai paket mencurigakan yang diduga berisi ganja di salah satu agen bus PO Murni Jaya di Terminal Bus Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.

Informasi tersebut diterima polisi pada Rabu (2/9/2026) sekitar pukul 22.00 WIB. 

"Tim kemudian melakukan penyelidikan dan control delivery untuk mengungkap pemilik sekaligus penerima paket yang dikirim dari Bogor menuju Sidoarjo," ujarnya kepada wartawan, Selasa (8/9/2026).

Baca Juga: Polresta Bogor Kota Ungkap 61 Kasus Narkoba dalam Tiga Bulan, 68 Tersangka dan 212 Ribu Pil Ilegal Disita

Dari hasil pemeriksaan terhadap karyawan agen bus, lanjutnya, petugas mengetahui paket tersebut sebelumnya dihubungi oleh seseorang melalui telepon. 

"Paket disebut berisi rokok dan diminta untuk diterima oleh pihak agen," bebernya.

"Tak lama kemudian, nomor lain kembali menghubungi karyawan tersebut untuk memastikan paket telah tiba," lanjutnya. 

Baca Juga: Polres Bogor Bongkar 74 Kasus Narkoba dalam Tiga Bulan, Sita Lebih dari 1 Juta Butir Obat Keras Tertentu

Paket itu kemudian diminta dikirim menggunakan jasa agen bus PO Murni Jaya dengan bus KYM Trans tujuan Merak-Surabaya.

Paket tersebut diketahui tiba melalui JNE Cargo sekitar pukul 17.00 WIB.

Polisi kemudian mengikuti proses pengiriman paket tersebut. Pada Kamis (3/9/2026) sekitar pukul 14.00 WIB, tim bergerak menggunakan bus KYM Trans jurusan Bogor-Surabaya dengan membawa paket yang telah dipesan seseorang.

Sesampainya di pool KYM Trans Sidoarjo, petugas melakukan observasi. 

Baca Juga: Kasus Obat Keras Ilegal di Gunung Putri Bogor Terkuak, Polisi Ringkus 4 Pelaku dari Laporan Warga

Tak lama kemudian, seorang pria menggunakan sepeda motor Honda Beat merah datang dan terlihat mengambil paket tersebut.

Dari tangan tersangka, petugas menyita satu peti berisi 17 bungkus besar ganja kering yang dibalut lakban cokelat. Total ganja yang diamankan mencapai 18.050 gram bruto atau sekitar 18 kilogram," terangnya.

Selain ganja, polisi menemukan 1.000 butir obat keras tertentu jenis Double L yang disimpan di jok sepeda motor Honda Beat merah dengan nomor polisi W-3359-PB.

Baca Juga: Ungkap Kasus Narkotika Senilai Rp5,8 miliar

Selanjutnya, Kasat Narkoba Polresta Bogor Kota Kompol Ali Jupri mengungkapkan, M.D.F mengaku hanya berperan sebagai kurir. 

"Dia disebut mendapat perintah dari seseorang berinisial Y.R alias W untuk mengambil paket tersebut dan membawanya ke rumah," ujarnya.

Setelah paket dibawa ke rumah, tersangka mengaku masih menunggu perintah berikutnya untuk mengedarkan kembali narkotika tersebut.

Baca Juga: Ungkap Jaringan Narkoba Lintas Provinsi, Polda Jabar Tangkap 7 Pengedar dan Sita 17 Kg Sabu dan 19 Kg Ganja

"Atas jasanya, M.D.F dijanjikan upah sekitar Rp3,5 juta," ungkapnya.

Dalam pemeriksaan, tersangka juga mengaku telah bekerja sebagai kurir narkoba selama sekitar tiga tahun bersama Y.R alias W.

Polisi kemudian membawa tersangka beserta seluruh barang bukti ke Satres Narkoba Polresta Bogor Kota untuk menjalani pemeriksaan dan gelar perkara. 

M.D.F selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Penghentian sementara aktivitas di TPA Galuga itu dilakukan untuk memaksimalkan penanganan kebakaran yang masih berlangsung di kawasan tersebut.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto mengatakan, penutupan sementara dilakukan agar seluruh akses menuju TPA Galuga dapat dioptimalkan untuk distribusi air serta mobilisasi kendaraan dan personel pemadam kebakaran.

Baca Juga: TPA Galuga Bogor Terbakar Hebat, Bupati Rudy Kerahkan Helikopter TNI AU untuk Water Bombing

"Kami meminta waktu satu hari kepada Pemerintah Kota Bogor dan mohon maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Untuk pelayanan TPA Galuga hari ini, tanggal 8 September 2026, kami tutup selama satu hari," kata Rudy saat meninjau lokasi kebakaran.

Menurutnya, penutupan sementara diperlukan agar proses penanganan kebakaran tidak berlarut-larut, mengingat salah satu kendala utama di lapangan adalah akses menuju titik api.

Berdasarkan pemantauan terakhir, area yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai sekitar 5 hektar, berdasarkan luasan area yang terbakar dan bekas rambatan api. Saat ini masih terdapat empat titik api yang menyala dan terus dilakukan pemadaman.

Baca Juga: Kebakaran Hutan Cagar Alam Merapi Ungup-ungup, Jalur Pendakian Wisata Kawah Ijen Ditutup Total

Untuk mencegah api meluas, sebanyak tiga unit beko dikerahkan membuat parit di sepanjang garis hijau sebagai pagar pembatas. 

Arah angin yang bergerak ke timur juga terus dipantau dalam proses penanganan.

"Yang terpenting adalah masyarakat semuanya selamat, tidak ada yang menjadi korban," tegas Rudy.

Baca Juga: Diduga Percikan Las Sambar Styrofoam, Pabrik di Cileungsi Bogor Terbakar Hebat

Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan Polres Bogor, TNI, BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran dan Keselamatan serta unsur terkait lainnya.

Rudy juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel yang sejak malam hingga pagi hari terus melakukan penanganan kebakaran TPA Galuga.

Pemkab Bogor memastikan penanganan terus dilakukan hingga seluruh titik api benar-benar padam.

Rudy mengatakan, keselamatan warga di sekitar lokasi menjadi prioritas utama pemerintah, sebelum seluruh kekuatan dikerahkan untuk menjinakkan titik-titik api yang masih tersisa.

"Yang pertama menyelamatkan masyarakat yang ada di sekitar, lalu yang kedua kita berfokus untuk memadamkan api," kata Rudy saat meninjau lokasi dari posko sementara UPT DLH Galuga.

Api Membesar Tengah Malam, Mulai Terkendali Pukul 03.30 WIB

Rudy mengungkapkan, kondisi kebakaran sempat cukup besar sekitar pukul 00.00 WIB. Kepulan asap bahkan terlihat membumbung tinggi dari kawasan tersebut.

Namun, setelah petugas gabungan berjibaku melakukan pemadaman, kondisi api mulai terkendali sekitar pukul 03.30 WIB.

"Di jam 12 malam tadi, api kondisinya cukup besar, terlihat asap yang membumbung cukup tinggi. Tapi alhamdulillah, karena kesigapan dari seluruh tim, di jam setengah 4 pagi kondisi api mulai terkendali," ujarnya.

Meski demikian, sejumlah titik simpul api masih menyala sehingga proses pemadaman dilanjutkan hingga pagi.

Penanganan melibatkan Polres Bogor, TNI, BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta unsur terkait lainnya.

Bahkan, kendaraan water cannon milik Polres Bogor ikut diterjunkan untuk membantu menyemprot titik-titik api yang sulit dijangkau.

Tak Bisa Dijangkau Mobil Damkar, Selang Disambung 500 Meter

Pemadaman kebakaran Galuga bukan perkara mudah. Medan menjadi salah satu tantangan terbesar bagi petugas.

Rudy menjelaskan, titik api berada di bagian belakang kawasan TPA sehingga kendaraan pemadam kebakaran tidak dapat masuk secara langsung.

Petugas akhirnya harus menyambung selang pemadam hingga mencapai sekitar 400-500 meter menuju titik api.

"Tekanan air juga semakin turun. Tapi karena kerja sama, kolaborasi bersama-sama, Pak Kapolres dan jajaran sampai pagi juga ikut turun bersama-sama, alhamdulillah api satu per satu dapat kita padamkan," tuturnya.

Helikopter TNI AU Disiapkan untuk Water Bombing

Untuk menjangkau titik api yang sulit ditangani dari darat, operasi pemadaman udara disiapkan.

Rudy menyebut sekitar pukul 06.00 WIB, TNI Angkatan Udara akan membantu melalui metode water bombing, yakni menjatuhkan air dari udara menggunakan helikopter.

Dukungan tersebut berasal dari Lanud Atang Sendjaja (ATS) dan Grup 2 Skuadron Heli Atang Sendjaja.

Operasi udara diharapkan mempercepat pemadaman sekaligus mencegah api merambat semakin luas.

TPA Galuga Ditutup Sehari

Demi mempercepat penanganan, Pemkab Bogor memutuskan menutup pelayanan TPA Galuga selama satu hari pada Selasa (8/9/2026).

Penutupan dilakukan agar akses menuju kawasan TPA dapat digunakan secara maksimal untuk kendaraan pemadam kebakaran, distribusi air, dan mobilisasi petugas.

"Untuk pelayanan TPA Galuga hari ini, tanggal 08/09/2026, kami tutup selama satu hari," kata Rudy.

Ia juga meminta maaf kepada masyarakat Kabupaten Bogor dan meminta waktu satu hari untuk memastikan proses pemadaman dapat dilakukan tanpa terganggu aktivitas distribusi sampah.

Titik Api Bukan di Tumpukan Sampah Aktif

Rudy menegaskan, sumber kebakaran berada di area ladang atau lahan pertanian yang berbatasan dengan kawasan TPA Galuga.

Pemerintah bahkan telah membuat parit pembatas sejak sore untuk mengantisipasi agar api tidak merambat ke kawasan TPA.

Meski begitu, sejumlah sampah turut terbakar. Area tersebut disebut merupakan lokasi pembuangan sampah yang sudah tidak digunakan oleh Pemkab Bogor maupun Pemkot Bogor.

Sementara itu, luas area yang terbakar hingga dini hari masih dihitung. Pemkab Bogor menggunakan drone untuk memetakan luasan lahan terdampak sekaligus memantau perkembangan titik api.

Adapun penyebab kebakaran belum dapat dipastikan.

"Penyebabnya belum bisa kita simpulkan. Malam hari ini kita masih berfokus kepada pemadaman api supaya tidak menjalar lebih jauh lagi," ujarnya.

12 Lokasi Kebakaran di Kabupaten Bogor

Kebakaran Galuga ternyata bukan satu-satunya kejadian yang ditangani petugas.

Rudy menyebut pihaknya menerima laporan adanya 12 lokasi kebakaran di Kabupaten Bogor pada hari yang sama.

Minimnya curah hujan dan musim kering yang berlangsung cukup panjang disebut menjadi salah satu kondisi yang meningkatkan risiko kebakaran.

Rudy pun mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu munculnya api.

"Jangan membakar sampah sembarangan, jangan membuang puntung rokok sembarangan, perhatikan lingkungan kita bersama-sama. Jangan sampai hal kecil akhirnya berdampak besar dan merugikan masyarakat banyak," tegasnya.

Hingga Selasa dini hari, pemerintah masih memprioritaskan pemadaman sekaligus memastikan warga di sekitar kawasan Galuga tetap aman.

"Yang terpenting adalah masyarakat semuanya selamat, tidak ada yang menjadi korban," pungkas Rudy.

BOGOR, CEKLISSATU.COM— Potensi bencana alam dan konflik sosial di sejumlah wilayah membuat Polri meningkatkan kesiapsiagaan. Sebanyak 5.582 personel disiapkan untuk dikerahkan ke daerah yang membutuhkan tambahan kekuatan.

Kesiapan tersebut ditunjukkan melalui apel gelar pasukan Operasi Aman Nusa I dan Aman Nusa II yang digelar di Satuan Latihan (Satlat) Brimob, Cikeas, Kabupaten Bogor, Senin (7/9/2026).

Apel dipimpin langsung Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo. Selain mengecek kesiapan personel, Polri juga memastikan berbagai peralatan pendukung operasi dalam kondisi siap digunakan.

Wakil Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Waastamaops Kapolri), Irjen Pol Laksana, mengatakan ribuan personel tersebut merupakan kekuatan dari Mabes Polri yang sewaktu-waktu dapat diperbantukan kepada jajaran Polda.

“Polri melaksanakan apel kesiapan dalam rangka Operasi Aman Nusa I dan Aman Nusa II. Jumlah dari anggota yang diapelkan itu adalah 5.582 personel,” kata Laksana.

Menurut dia, personel tersebut tidak hanya dipersiapkan untuk menghadapi bencana alam, tetapi juga untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya konflik sosial.

Kekuatan dari Mabes Polri itu nantinya dapat ditempatkan dalam status Bawah Kendali Operasi (BKO) di wilayah yang membutuhkan dukungan tambahan.

“Jumlah ini adalah kekuatan yang ada di Mabes Polri untuk nantinya Bawah Kendali Operasi (BKO)-nya kepada Polda yang memerlukan bantuan dari Mabes Polri,” ujarnya.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menjelaskan, kesiapan tersebut terbagi dalam dua operasi. Operasi Aman Nusa I disiapkan untuk menghadapi konflik sosial, sedangkan Operasi Aman Nusa II difokuskan pada penanganan bencana alam.

Sejumlah potensi bencana menjadi perhatian Polri, mulai dari gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, hingga aktivitas vulkanik sejumlah gunung api.

Polri turut mencermati aktivitas Gunung Sinabung di Sumatra, Gunung Anak Krakatau, Gunung Semeru, Gunung Lewotobi di Nusa Tenggara Timur, serta Gunung Ibu di Halmahera.

“Kita juga mencermati terkait dengan aktivitas gunung-gunung vulkanik, mulai dari Sumatra yaitu Gunung Sinabung, kemudian Gunung Anak Krakatau, kemudian Gunung Semeru, terus Gunung Lewotobi yang ada di NTT, dan Gunung Ibu yang ada di Halmahera,” kata Johnny.

Kesiapan tidak hanya dilakukan dari sisi jumlah personel. Polri juga menyiapkan berbagai perangkat pendukung yang dapat digunakan dalam kondisi darurat.

Peralatan tersebut antara lain helikopter, pesawat fixed-wing, kendaraan lapangan, dapur lapangan, fasilitas water treatment, serta mobil kesehatan.

Selain itu, personel dengan kemampuan khusus juga disiapkan untuk mendukung pencarian dan evakuasi, pelayanan kesehatan hingga pendampingan psikologis bagi masyarakat yang terdampak bencana.

“Baik itu heli, baik itu fixed-wing, baik itu kendaraan, ada water treatment, ada mobil kesehatan, sampai dengan personel yang mengawali ada dari psikologi untuk trauma healing, dari anggota yang pencarian, dari anggota yang melaksanakan evakuasi, perawatan, Dokkes, segala macam,” jelasnya.

Polri juga menyiapkan pola dukungan antardaerah. Polda yang wilayahnya tidak terdampak bencana dapat mengirimkan personel untuk memperkuat daerah lain yang membutuhkan bantuan.

Langkah tersebut dilakukan agar penanganan di lokasi bencana dapat diperkuat dengan cepat apabila terjadi peningkatan kebutuhan personel maupun sumber daya di lapangan.

Dengan skema Operasi Aman Nusa I dan II, Polri menyiapkan kekuatan personel, peralatan, serta dukungan lintas wilayah untuk menghadapi potensi bencana alam dan konflik sosial sepanjang 2026.

BOGOR, CEKLISSATU.COM– Aksi kejar-kejaran mewarnai lalu lintas di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor pada Senin siang (7/9/2026). Aksi yang sempat viral tersebut diketahui merupakan sebuah Daihatsu Gran Max pikap yang diduga melaju meninggalkan lokasi setelah terlibat serempetan dengan pengendara lain hingga akhirnya dikejar warga dan pengendara sepeda motor. Kendaraan tersebut kemudian berhasil diamankan polisi di sekitar Sentul International Convention Center (SICC), Babakan Madang.

Kanit Ares Rahman mengatakan, peristiwa tersebut bermula saat Daihatsu Gran Max bergerak dari arah lampu merah simpang Perusahaan Daerah S
Air Minum (PDAM) menuju Cibinong City Mall (CCM).

Saat melakukan pengaturan lalu lintas sore, petugas Satuan Lalu Lintas Polres Bogor melihat kendaraan pikap tersebut tengah dikejar sejumlah warga dan pengendara sepeda motor.

"Petugas melihat ada kendaraan pikap tersebut yang sedang dikejar-kejar oleh warga atau pengendara sepeda motor lainnya, sehingga memicu perhatian petugas dan berupaya untuk diberhentikan," kata Ares pada awak media, Senin (7/9/2026).

Petugas kemudian melakukan pengejaran. Setibanya di lampu merah Sentul, Gran Max tersebut sempat berbenturan dengan sepeda motor Yamaha NMAX yang dikendarai MF.

Meski demikian, kendaraan pikap itu tetap melanjutkan perjalanan. Polisi menyebut laju kendaraan tersebut bahkan sempat hampir membahayakan petugas maupun pengguna jalan lainnya.

Pengejaran akhirnya berakhir di sekitar SICC, Babakan Madang. Pengemudi Gran Max berinisial YD, sekitar 36 tahun, berhasil diamankan bersama seorang penumpang yang diduga merupakan kenek.

Ares menjelaskan, berdasarkan informasi awal, sebelum dikejar warga, Gran Max tersebut diduga terlibat serempetan dengan pengendara lain.

Namun, pengemudi disebut tidak berhenti sehingga memicu pengendara lain mengejar kendaraan tersebut.

"Diduga sebelumnya ada kejadian serempetan dengan pengendara lain, namun yang bersangkutan tidak berhenti, sehingga dikejar oleh pengendara yang lain yang mungkin melihat kejadian tersebut dan geram," ujarnya.

Menurut Ares, keterangan sementara dari pengemudi menyebut dirinya tetap melaju karena panik dan takut setelah dikejar warga.

Akibat kejadian di lampu merah Sentul, satu pengendara Yamaha NMAX berinisial MF mengalami luka ringan. Korban telah diperbolehkan pulang.

Sementara itu, YD bersama penumpangnya masih diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Polisi menegaskan YD belum berstatus tersangka karena prosesnya masih dalam tahap penyelidikan kecelakaan lalu lintas.

Polisi juga menemukan sejumlah drum di dalam kendaraan Gran Max tersebut. Namun, terkait isi drum, polisi masih melakukan penyelidikan.

"Untuk isinya masih dalam lidik," kata Ares.

Penumpang yang turut diamankan juga akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk membantu polisi mengungkap kronologi kejadian secara utuh.

Situasi sempat memanas setelah sejumlah pengendara dan warga melakukan pengrusakan terhadap kendaraan Gran Max. Polisi bersama masyarakat kemudian mengamankan pengemudi agar aksi tersebut tidak berkembang menjadi persekusi.

Ares mengimbau masyarakat tidak mengambil tindakan sendiri ketika melihat kecelakaan atau kejadian lalu lintas yang memicu emosi.

"Kami menghimbau kepada warga agar jangan pernah melakukan persekusi apabila ada hal-hal yang menonjol. Bantu kami petugas untuk mengamankan saja," katanya.

Menurut dia, masyarakat sebaiknya tidak terpancing emosi dan menyerahkan proses penanganan kepada kepolisian agar penyelidikan dapat berjalan dengan baik.

"Jangan terpancing oleh emosi karena itu nanti akan mengaburkan daripada proses penyelidikan dan penyidikan pihak kepolisian," ujarnya.

Kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya melindungi peserta didik dari potensi paparan abu vulkanik sekaligus memastikan proses pembelajaran tetap berjalan. Pelaksanaan PJJ selanjutnya akan dievaluasi dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi di lapangan.

Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut atas instruksi Gubernur Jawa Barat kepada pemerintah kabupaten/kota terdampak.

Baca Juga: Abu Vulkanik Anak Gunung Krakatau Menghampiri, Dinkes Bogor Bagikan Tips Lindungi Kesehatan

"Gubernur Jawa Barat sudah memberikan instruksi kepada Pemerintah Kabupaten Bogor dan kami menerapkan sebuah kebijakan di hari Senin tanggal 7 September 2026 hingga tanggal 8 September 2026, yang akan kami evaluasi kembali melihat perkembangan ke depan," kata Rudy, Senin (7/9/2026).

Rudy menyebut Pemkab Bogor telah menyampaikan surat edaran kepada seluruh sekolah agar melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring selama penerapan PJJ.

"Kami memberikan surat edaran imbauan kepada seluruh sekolah-sekolah agar melakukan sistem pembelajaran secara daring atau pembelajaran jarak jauh," ujarnya.

Menurut Rudy, keselamatan dan kesehatan peserta didik menjadi prioritas pemerintah daerah. Ia menilai para pelajar merupakan aset penting bagi Kabupaten Bogor dan bangsa Indonesia sehingga perlu mendapat perlindungan dari dampak abu vulkanik.

"Anak-anak kita, aset terpenting Kabupaten Bogor, aset terpenting bangsa Indonesia, berada di rumahnya masing-masing dan meminimalisir terpapar atau terkena abu vulkanik yang terjadi di Kabupaten Bogor," jelasnya.

Di tengah penerapan PJJ, Rudy meminta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), kepala sekolah, dan para guru tetap hadir di sekolah masing-masing.

Kehadiran mereka diarahkan untuk melakukan pembersihan lingkungan sekolah dari abu vulkanik. Kegiatan tersebut juga akan melibatkan jajaran OPD Pemkab Bogor sebagai bagian dari langkah penanganan dampak erupsi.

"Kami pun meminta kepada seluruh jajaran organisasi perangkat daerah Kabupaten Bogor, para kepala sekolah, para guru, Senin, Selasa, untuk tetap hadir ke sekolahnya masing-masing, kita lakukan pembersihan bersama-sama dibantu oleh seluruh jajaran organisasi pemerintah daerah Kabupaten Bogor," tuturnya.

Selain sektor pendidikan, Pemkab Bogor menyiapkan langkah perlindungan bagi masyarakat yang tetap harus beraktivitas di luar rumah.

Rudy mengatakan Dinas Kesehatan akan mengoptimalkan pembagian masker secara gratis, terutama kepada pengendara kendaraan bermotor yang beraktivitas di wilayah Kabupaten Bogor.

"Dinas Kesehatan akan melakukan optimalisasi membagikan masker secara gratis kepada pengendara kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Bogor," katanya.

Rudy juga mengajak sektor swasta untuk turut mengambil bagian dalam membantu masyarakat yang terdampak abu vulkanik.

"Bogor cukup luas, Bogor cukup besar, kami pun mengajak peran serta aktif dari pihak swasta untuk langsung membantu masyarakat yang terdampak di wilayah Kabupaten Bogor," pungkasnya.

Ayu (32), salah seorang pedagang masker di Cibinong, merasakan langsung perubahan tersebut. Sejak isu sebaran abu vulkanik Anak Gunung Krakatau ramai diperbincangkan, penjualan masker di lapaknya meningkat.

Padahal, Ayu mengaku sudah cukup lama berjualan masker. Ia mulai menjajakan masker sejak pandemi Covid-19 dan tetap melanjutkan usaha tersebut meski permintaan tidak lagi seramai masa pandemi.

“Dari Corona sudah jualan. Sebelum ada kenaikan ini juga sudah jualan,” kata Ayu, Senin (7/9/2026).

Menurut Ayu, peningkatan pembelian mulai terasa sejak sehari sebelumnya. Ia bahkan kesulitan memenuhi permintaan karena stok masker yang tersedia mulai menipis.

Baca Juga: Antisipasi Dampak Abu Vulkanik, Satlantas Polresta Bogor Kota Bagikan Masker

“Pokoknya stoknya di sini sudah habis. Tinggal ini saja,” ujarnya.

Dari berbagai jenis masker, duckbill menjadi yang paling banyak dicari warga. Masker tersebut menjadi barang yang cukup sulit diperoleh karena pasokan dari gudang juga mulai terbatas.

“Duckbill yang paling banyak dicari,” kata Ayu.

Kendati permintaan meningkat, Ayu masih menjual masker dengan harga normal. Untuk duckbill merek Onemed, misalnya, ia mematok harga sekitar Rp25.000 per kotak.

“Rp25.000 satu box. Itu juga harga biasa sebelum ini,” tuturnya.

Sementara untuk masker jenis KF, Ayu menjualnya sekitar Rp10.000. Namun, ia mengakui kedua jenis masker tersebut kini mulai lebih sulit didapat.

“Ini juga nyarinya susah,” katanya.

Lonjakan permintaan masker membuat Ayu harus kembali mencari pasokan. Namun, ia menyebut kondisi stok di gudang tidak selalu tersedia.

Menurut dia, situasi tersebut berbeda dengan masa pandemi Covid-19 ketika produksi masker meningkat tajam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Kadang ada yang stok kosong. Namanya bukan produksi Corona kayak kemarin-kemarin, pabrik pasti enggak terlalu banyak produksinya,” ujarnya.

Dalam beberapa hari terakhir, stok masker yang sebelumnya tersimpan di tempatnya pun mulai keluar.

Ayu menyebut masker duckbill yang dimilikinya bahkan telah terjual dalam jumlah besar hingga tersisa stok yang terbatas.

“Pokoknya dus-dusan yang kemarin-kemarin itu sudah keluar semua. Kalau enggak salah satu koli duckbill,” katanya.

Meski permintaan sedang tinggi dan stok mulai sulit diperoleh, Ayu belum memastikan apakah harga masker akan dinaikkan.

Ia masih menunggu pasokan baru yang dijadwalkan tiba pada malam hari. Soal harga berikutnya, Ayu menyerahkannya kepada sang suami yang menangani pembelian barang.

“Kurang tahu. Nanti suami yang tahu harganya. Barang turunnya nanti malam,” ucapnya.

Bagi Ayu, meningkatnya penjualan masker menjadi berkah tersendiri bagi usaha kecil yang selama ini tetap ia jalankan. Namun, di balik ramainya pembeli, ia juga berharap pasokan masker tetap tersedia sehingga masyarakat yang membutuhkan tidak kesulitan mendapatkannya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, dr. Erna Nuraena, mengatakan masyarakat perlu mengenali terlebih dahulu potensi dampak kesehatan akibat paparan abu vulkanik. Gangguan yang perlu diwaspadai terutama terjadi pada saluran pernapasan, mata, dan kulit.

“Yang pertama yang harus kita waspadai adalah potensi dampak terhadap kesehatan. Yang pertama, gangguan kesehatan saluran napas, kemudian mata, dan kulit,” kata Erna.

Baca Juga: Transjakarta Hentikan Sementara Lift dan Eskalator Untuk Mitigasi Potensi Sebaran Abu Vulkanik Erupsi Gunung Anak Krakatau

Untuk melindungi saluran pernapasan, masyarakat dianjurkan menggunakan masker sesuai standar, terutama kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, ibu hamil, serta warga yang memiliki gangguan pernapasan.

Sementara untuk melindungi mata, warga disarankan menggunakan kacamata ketika berada di luar ruangan. Kulit juga perlu dilindungi dengan mengenakan pakaian tertutup.

Erna juga mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak memiliki kepentingan mendesak.

Salah satu hal yang kerap luput dari perhatian adalah cara membersihkan abu vulkanik di lingkungan rumah.

Erna mengingatkan warga agar tidak langsung menyapu abu dalam kondisi kering atau membersihkannya menggunakan kemoceng. Cara tersebut justru dapat membuat partikel abu kembali beterbangan sehingga meningkatkan risiko terhirup.

“Debu vulkanik ini sebaiknya dibersihkan tidak dengan cara menyapu atau dengan kemoceng, karena justru akan beterbangan dan risiko terhisapnya lebih tinggi,” ujarnya.

Sebagai gantinya, warga disarankan membasahi terlebih dahulu permukaan yang terkena abu dengan cara menyiram atau menyemprotnya. Setelah permukaan lembap, abu baru dibersihkan.

Langkah sederhana itu penting dilakukan agar abu tidak kembali beterbangan ketika dibersihkan.

Untuk perlindungan pernapasan, Erna menyebut masker N95 sebagai pilihan yang direkomendasikan. Warga juga dapat menggunakan masker KN95, KF94, atau masker medis sebagai alternatif.

Sedangkan masker kain yang dibasahi disebut sebagai pilihan terakhir karena daya proteksinya lebih rendah dibandingkan masker yang memiliki standar filtrasi.

Karena itu, masyarakat terutama kelompok rentan diminta tidak menganggap sepele paparan abu vulkanik.

Dinkes Kota Bogor hingga kini terus memantau kondisi kesehatan masyarakat melalui seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Erna mengatakan belum ada laporan kasus yang berkorelasi dengan dampak abu vulkanik.

Namun, seluruh fasilitas kesehatan diminta melakukan pemantauan dan melaporkan setiap hari apabila menemukan kasus yang diduga berkaitan dengan paparan abu.

Masyarakat juga diminta segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan apabila mengalami keluhan seperti sesak napas, batuk-batuk, nyeri dada saat batuk, iritasi mata, maupun iritasi kulit.

“Silakan langsung mengakses pelayanan kesehatan terdekat. Semua puskesmas siap siaga,” kata Erna.

Dalam kondisi kegawatdaruratan medis, masyarakat dapat menghubungi call center Dinas Kesehatan Kota Bogor di 119.

"Menghadapi abu vulkanik tidak cukup hanya membersihkan lingkungan. Melindungi saluran napas, mata, dan kulit menjadi langkah penting agar keluarga tetap sehat selama paparan abu berlangsung," pungkasnya.

Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah cepat dan antisipatif menyikapi dinamika situasi terkini. Pemkot Bogor menilai aspek kesehatan dan keselamatan peserta didik serta tenaga kependidikan harus menjadi perhatian utama.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, meminta seluruh sekolah dan orang tua segera mempersiapkan pelaksanaan PJJ mulai Senin pagi.

“Mulai besok, Senin (7/9/2026), kegiatan belajar mengajar untuk tingkat TK, SD, dan SMP dialihkan sementara ke rumah melalui skema PJJ. Keselamatan dan kesehatan anak-anak kita adalah hal yang paling utama,” ujar Dedie di Bogor.

Baca Juga: Pemkot Bogor Raih Penghargaan Implementasi Program 3 Juta Rumah dari Kemendagri dan Kementerian PKP

Menurutnya, PJJ bukan berarti proses pendidikan dihentikan. Pembelajaran tetap berjalan dengan menyesuaikan metode dan kondisi peserta didik agar kegiatan belajar dapat berlangsung secara aman.

Melalui Dinas Pendidikan, Pemkot Bogor telah menginstruksikan kepala sekolah dan guru untuk segera berkoordinasi memastikan kesiapan teknis pembelajaran daring.

Guru juga diminta menyampaikan materi secara interaktif dan proporsional, dengan menyesuaikan karakteristik siswa mulai dari jenjang TK hingga SMP.

Di sisi lain, Dedie mengingatkan orang tua untuk berperan aktif mendampingi anak selama belajar dari rumah. Pendampingan dinilai penting, terutama bagi siswa TK dan SD yang masih membutuhkan bimbingan lebih intensif.

Orang tua juga diminta membatasi aktivitas anak di luar rumah selama kebijakan PJJ berlangsung.

“Kami meminta para orang tua untuk proaktif mendampingi anak-anaknya selama masa PJJ yang dimulai besok. Mari kita awasi bersama agar anak-anak tetap disiplin belajar dan terlindungi di rumah,” katanya.

Pemkot Bogor memastikan kebijakan tersebut akan terus dievaluasi berdasarkan perkembangan situasi. Pemerintah juga akan menyampaikan informasi lanjutan melalui kanal komunikasi resminya.

Dengan kebijakan ini, Pemkot Bogor menegaskan bahwa kegiatan belajar tetap berjalan, namun keselamatan peserta didik menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaannya.

"Pada hari ini Satlantas Polresta Bogor Kota melaksanakan kegiatan pembagian masker kepada masyarakat di Kota Bogor. Ini merupakan langkah preventif dari kami dalam mengantisipasi dampak debu vulkanik yang sedang terjadi," kata Kasubnit 2 Unit Kamsel (Keamanan dan Keselamatan) Satlantas Polresta Bogor Kota, Iptu Mario Herlambang

Menurutnya, sasaran pembagian masker tidak hanya pengguna kendaraan, tetapi juga masyarakat yang beraktivitas dan melintas di sejumlah lokasi yang ramai.

"Ini bentuk kepedulian kita, Polri, terhadap masyarakat dan kesehatan masyarakat, khususnya para pengguna jalan dan pengunjung di Kota Bogor," ujarnya.

Baca Juga: Imbas Abu Vulkanik Erupsi Gunung Anak Krakatau, Jakarta Berlakukan PJJ ke Semua Sekolah

Selain membagikan masker, petugas juga mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi resmi terkait perkembangan aktivitas vulkanik yang disampaikan pemerintah maupun instansi terkait.

Mario mengatakan pihaknya akan berupaya melaksanakan kegiatan pembagian masker secara rutin selama kondisi tersebut masih membutuhkan perhatian.

"Kami akan upayakan kegiatan ini berlangsung setiap hari. Apabila masyarakat memang membutuhkan, kami juga akan rutin membagikan masker, mungkin di titik yang berbeda, sehingga masyarakat bisa merasakan bahwa kepedulian kami hadir dan bermanfaat," jelasnya.

Pada Minggu ini, kata Mario, pembagian masker dilakukan di beberapa titik, yakni lampu merah Baranangsiang, lampu merah Tugu Kujang, serta Pintu 1 Kebun Raya Bogor.

Tak hanya masyarakat, personel Satlantas Polresta Bogor Kota yang bertugas di lapangan juga dibekali perlengkapan untuk mengantisipasi paparan debu vulkanik.

"Untuk personel Satlantas Polresta Bogor Kota, dalam melaksanakan kegiatan saat ini sudah dibekali masker, kemudian ada eyewash dan kacamata, sehingga anggota bisa lebih maksimal dalam memberikan pelayanan di lapangan," ungkapnya.

Sementara itu, salah seorang warga, Salsa, mengaku pembagian masker tersebut sangat membantu. Ia menyebut masih banyak masyarakat yang belum mengetahui informasi mengenai adanya debu vulkanik dan tidak membawa masker saat beraktivitas di luar rumah.

"Banyak warga yang belum mengetahui info ini dan banyak juga yang tidak bawa masker. Jadi bermanfaat," kata Salsa.

Warga Serang, Provinsi  Banten itu berharap pembagian masker tersebut terus dilakukan agar masyarakat tidak terpapar debu vukanik.

"Harapannya terus bagikan masker kepada masyarakat karena banyak juga di sini yang belum memakai masker," pungkasnya.

Pencapaian ini menjadi perjalanan akademik Dedie Rachim sekaligus bentuk komitmennya untuk terus mengembangkan pengetahuan yang dapat memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam disertasinya, Dedie Rachim mengangkat sejumlah gagasan dan kebaruan yang berkaitan dengan penguatan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pemanfaatan data sebagai dasar perumusan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah.

Salah satu novelty atau kebaruan yang didorong dalam disertasi tersebut adalah pentingnya sentralisasi data nasional untuk memastikan keakuratan data sekaligus memperkuat interoperabilitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang lebih terpadu.

Baca Juga: Pesan Dedie Rachim di HUT ke-81 RI: Bogor Harus Tetap Aman, Damai dan Bersatu di Tengah Gejolak

Menurut Dedie Rachim, ketersediaan data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertukarkan antarsistem pemerintahan menjadi salah satu kunci dalam menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran.

“Data itu harus akurat, terintegrasi dan dapat digunakan bersama. Dengan sentralisasi data nasional dan interoperabilitas sistem pemerintahan berbasis elektronik, kita bisa meminimalisir terjadinya perbedaan data yang pada akhirnya dapat menyebabkan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah tidak tepat sasaran,” ujar Dedie Rachim. 

Ia menilai, penguatan tata kelola data tidak hanya berkaitan dengan aspek teknologi, tetapi juga menyangkut bagaimana pemerintah membangun sistem pengambilan keputusan yang berbasis pada data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kalau datanya tidak sama, kebijakannya bisa berbeda. Karena itu, integrasi dan interoperabilitas data menjadi sangat penting agar pemerintah memiliki dasar yang sama dalam merumuskan program dan mengambil keputusan,” katanya.

Dedie Rachim berharap gagasan yang dituangkan dalam disertasinya dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan reformasi birokrasi dan transformasi digital pemerintahan, termasuk dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Gelar doktor ini pengingat untuk saya bahwa proses belajar harus terus berjalan. Ilmu yang diperoleh harus bisa memberikan manfaat, terutama untuk memperkuat pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat,” ucapnya.

Perolehan gelar Doktor Ilmu Hukum tersebut juga menjadi motivasi bagi Dedie Rachim untuk terus mendorong tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, transparan, berbasis data, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Kegiatan yang mengusung tema "Sehat Bersama Hidup Bahagia" itu dipusatkan di halaman Kantor Kelurahan Kertamaya sebagai titik start dan finish tersebut berlangsung meriah. Warga dari berbagai wilayah di Kelurahan Kertamaya tampak antusias mengikuti kegiatan sejak pagi.

Sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat turut hadir, di antaranya Lurah Kertamaya Ahmad Jaelani, Anggota DPRD Kota Bogor Hj. Hakkana, Wishnu Ardiansyah, Sekretaris Camat Bogor Selatan Irwansyah, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Ketua LPM Kelurahan Kertamaya, Musa Darusman, mengatakan kegiatan jalan sehat tidak hanya menjadi sarana untuk menjaga kebugaran dan kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia.

Baca Juga: Ribuan Warga Sentul City Meriahkan Festival Kemerdekaan di Taman Budaya

Menurutnya, kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi serta meningkatkan kekompakan dan sinergi antarwarga.

“Kegiatan jalan santai ini digelar dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Tujuannya untuk menjaga kesehatan sekaligus mempererat silaturahmi. Kami berharap warga Kertamaya selalu kompak dan bersinergi dalam setiap kegiatan,” jelas Musa.

Pria yang akrab disapa Musa itu berharap kegiatan serupa dapat kembali dilaksanakan pada momentum lainnya. Menurutnya, kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung dapat menjadi sarana untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan.

“Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan pada momentum lainnya. Selain menjaga kesehatan, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara pemerintah, lembaga kemasyarakatan, pemuda, dan seluruh masyarakat,” pungkasnya.

Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto mengatakan langkah ini sebagai respons terhadap munculnya endapan abu vulkanik di sejumlah ruas jalan yang berpotensi mengganggu jarak pandang dan membuat debu kembali beterbangan ketika terlindas kendaraan.

"AWC yang umumnya digunakan untuk tugas pengamanan kini dimanfaatkan untuk membantu membersihkan permukaan jalan. Air bertekanan tinggi disemprotkan untuk membilas abu yang menempel di aspal sehingga mengurangi potensi debu beterbangan dan membantu menjaga kondisi jalan tetap aman dilalui," jelasnya.

Baca Juga: Bandara Soetta Ditutup Akibat Abu Erupsi Gunung Anak Krakatau, 301 Penerbangan Terdampak hingga Siang Ini

Ia menambahkan, penyemprotan difokuskan pada jalur utama Jakarta-Bogor hingga kawasan Sentul, yang menjadi salah satu koridor dengan aktivitas lalu lintas cukup padat.

"Petugas di lapangan melaporkan kegiatan berjalan lancar. Arus lalu lintas dan situasi keamanan selama proses penyemprotan juga berlangsung aman dan terkendali," terangnya.

Selain upaya pembersihan jalan, kata Wkkha, juga dilakukan bersamaan dengan pembagian masker N95/KN95 oleh personel Polres Bogor dan Polsek jajaran kepada pengendara sepeda motor maupun pejalan kaki.

Ia mengimbau masyarakat tetap menggunakan alat pelindung diri ketika beraktivitas di luar ruangan selama kondisi udara masih terdampak abu vulkanik.

"Pengendara juga diminta meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi kecepatan, khususnya saat melintasi ruas jalan yang baru saja disemprot karena permukaan aspal dalam kondisi basah dan berpotensi licin," tandasnya.

Dengan langkah tersebut, kepolisian berharap endapan abu di jalur utama dapat segera berkurang, jarak pandang pengendara tetap terjaga, serta aktivitas masyarakat dapat berlangsung dengan lebih aman.

Kasat Lantas Polres Bogor AKP Afif Widhi Ananto mengatakan, pembagian masker dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap dampak debu vulkanik yang dirasakan di sejumlah titik jalur Puncak, termasuk kawasan Gadog.

"Mengingat tingginya animo masyarakat yang masih melaksanakan wisata di jalur Puncak ini, tadi pagi hingga siang kami melakukan kegiatan pembagian masker," kata Afif.

Baca Juga: Zentara Resmi Menjadi Sponsor Utama Garudayaksa FC

Masker diberikan terutama kepada pengendara roda dua, termasuk pengendara yang membawa anak. Menurut Afif, pengguna sepeda motor menjadi perhatian karena lebih terbuka terhadap paparan debu selama berada di jalan.

Afif menyebut kondisi di kawasan Gadog memang terdampak debu, namun belum terlalu signifikan. Kendati demikian, kepolisian memilih melakukan langkah pencegahan dengan membagikan masker secara berkelanjutan.

"Untuk pelaksanaan kegiatan ini akan dilaksanakan secara continue, berkelanjutan, terutama kepada pengendara roda dua," ujarnya.

Di tengah tingginya minat masyarakat berwisata ke Puncak, Satlantas Polres Bogor mengingatkan pengendara agar tidak mengabaikan keselamatan perjalanan.

Afif meminta masyarakat memastikan kendaraan dalam kondisi prima sebelum berangkat. Kondisi kesehatan pengemudi juga harus dipastikan baik agar perjalanan berlangsung aman.

"Pastikan kendaraan dalam keadaan prima. Pastikan kondisi kesehatan pengemudi dalam keadaan sehat," kata Afif.

Selain itu, masyarakat yang tetap melakukan perjalanan ke jalur Puncak diimbau menggunakan masker, khususnya pengendara sepeda motor, sebagai langkah antisipasi terhadap paparan debu vulkanik yang dirasakan di kawasan Gadog dan jalur Puncak.

Pembagian masker pun akan terus dilakukan sebagai upaya kepolisian memberikan perlindungan kepada masyarakat yang masih beraktivitas dan berwisata di kawasan tersebut.

Kegiatan yang berlangsung di area GOR Bogor Selatan, Sabtu (5/9/2026), tersebut berlangsung meriah dengan menampilkan berbagai pentas seni yang melibatkan masyarakat, khususnya para pemuda dan pemudi di wilayah Margabhakti.

Beragam penampilan menjadi bagian dari malam puncak tersebut sekaligus menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan kreativitas dan mempererat kebersamaan antarwarga.

Ketua Pelaksana PHBN HUT ke-81 RI Margabhakti, Muhamad Fauzan Aditya atau yang akrab disapa Adit, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap seluruh rangkaian kegiatan.

Baca Juga: Pentas Seni Pelajar Peringati Hardiknas di Bogor

“Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung, baik secara moril maupun materiil, sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat terlaksana dengan baik,” ucap Adit di lokasi kegiatan.

Menurut Adit, pelaksanaan PHBN tahun ini menjadi pengalaman yang penuh makna baginya. Terlebih, kegiatan serupa telah memasuki tahun kedua selama dirinya dipercaya sebagai ketua pelaksana.

“Alhamdulillah, ini merupakan kegiatan yang kedua kalinya dan penuh makna bagi saya selama menjadi ketua pelaksana. Saya berharap ke depan, siapa pun yang menjadi ketua pelaksana, kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan dan ditingkatkan agar semakin meriah dan lebih baik lagi,” ujarnya.

Sementara itu, Lurah Kertamaya Ahmad Jaelani mengaku bangga terhadap para pemuda dan pemudi serta seluruh masyarakat Margabhakti, khususnya warga RW 01, yang dinilai mampu menjaga kekompakan dalam berbagai kegiatan.

Menurut Jaelani, kebersamaan yang ditunjukkan masyarakat tersebut merupakan bentuk nyata persatuan dan kesatuan yang perlu terus dipertahankan untuk mendukung kemajuan wilayah.

“Alhamdulillah, kegiatan pentas seni yang dilaksanakan oleh pemuda dan pemudi Margabhakti berjalan lancar. Kegiatan ini dihadiri LPM, Bhabinkamtibmas, Babinsa, serta para ketua RT dan RW. Ini membuktikan keguyuban dan kekompakan masyarakat di wilayah,” terang Jaelani.

Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah terlibat dalam kegiatan tersebut. Jaelani berharap solidaritas dan kebersamaan warga dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

“Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini. Saya berharap solidaritas seperti ini dapat terus dijaga, bahkan ditingkatkan. Terlebih, wilayah RW 01 menjadi salah satu etalase Kelurahan Kertamaya,” pungkasnya.

CFD Kota Bogor akan berlangsung pada Minggu (6/9/2026) mulai pukul 06.00 hingga 09.00 WIB di Jalan Jenderal Sudirman.

Ruas jalan yang menjadi lokasi CFD membentang dari Simpang Air Mancur hingga Simpang Sawojajar.

Baca Juga: Cara Unik Kabupaten Bogor Angkat UMKM, Pedagang CFD Tegar Beriman Tampil dengan Baju Adat Sunda

Selama kegiatan berlangsung, kawasan tersebut akan menjadi ruang publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga sekaligus menikmati suasana kota tanpa hiruk-pikuk kendaraan.

Kembalinya CFD tersebut tentu menjadi angin segar bagi warga yang merindukan aktivitas pagi di tengah Kota Bogor.

Masyarakat dapat mengisi akhir pekan dengan berbagai kegiatan ringan, mulai dari berjalan santai, jogging, bersepeda, hingga berkumpul bersama keluarga.

Baca Juga: Pedagang CFD Cibinong Kompak Berkebaya dan Berpangsi, Bupati Bogor: Kembalikan Marwah Budaya Sunda

Tak hanya menjadi ruang untuk berolahraga, CFD Kota Bogor juga diharapkan menjadi ruang interaksi dan kebersamaan masyarakat.

Warga bisa menikmati suasana Jalan Jenderal Sudirman dengan lebih leluasa dalam suasana yang sehat, aman, dan ramah bagi pejalan kaki.

Ruang publik untuk warga, ruang kebersamaan untuk semua, menjadi semangat dalam kembalinya kegiatan CFD Kota Bogor.

Baca Juga: Kabupaten Bogor Sulap CFD Tegar Beriman Jadi Etalase Budaya Sunda, Busana Adat Jadi Ciri Khas Baru Pedagang

“Bagi pengendara yang ingin melintas, dapat menggunakan jalir alternatif melalui Jalan RE Martadinata, atau melalui Jalan Abesin, hingga Jalan Sawojajar guna menghindari penutupan jalan,” dikutip dari Instagram @dishubkotabogor, Sabtu (5/9/2026).

Masyarakat juga diminta bersama-sama menjaga kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan selama pelaksanaan CFD.

Dengan begitu, kegiatan tidak hanya menjadi ruang olahraga, tetapi juga menciptakan lingkungan kota yang nyaman untuk semua.

Baca Juga: CFD Spesial HUT ke-499 Jakarta  di Rasuna Said Untuk Pertama Kalinya, Dishub DKI Sediakan 3.687 Slot Parkir

Jadi, buat warga yang sudah lama kangen merasakan suasana Minggu pagi tanpa kendaraan di Jalan Sudirman, jangan sampai kelewatan.

“Mari manfaatkan momen ini untuk berolahraga dan menikamati suasana kota bebas polusi bersama keluarga,” tutupnya.

Pelatihan bagi puluhan anggota Karang Taruna (Katar) Kecamatan se-Kabupaten Bogor itu digelar di Hotel Accram, Kecamatan Megamendung, Kamis (3/9/2026).

Ketua Karang Taruna Kabupaten Bogor, Heri Gunawan, mengatakan pelatihan tersebut merupakan langkah organisasi kepemudaan itu untuk beradaptasi dengan perkembangan media yang terus berubah.

Baca Juga: Aksi Nyata Karang Taruna Berseri Bojongkerta, Bersama Warga Ciptakan Lingkungan Bersih dan Sehat

Menurut Heri, para kader tidak hanya diberikan pemahaman mengenai perkembangan dan konvergensi media, tetapi juga dibekali kemampuan memahami transformasi informasi hingga teknik penulisan berita.

“Mereka dilatih memahami perubahan media agar bisa beradaptasi dengan pola media terbarukan. Tidak hanya paham, mereka juga bisa menulis berita yang populis dan informatif,” ujar Heri.

Selain kemampuan jurnalistik, sebanyak 80 kader Karang Taruna itu juga mendapatkan pembekalan mengenai pengelolaan media sosial.

Heri menegaskan, media sosial Karang Taruna di tingkat kecamatan ke depan tidak hanya digunakan sebagai sarana untuk mempublikasikan berbagai kegiatan organisasi.

Lebih dari itu, media sosial diharapkan menjadi ruang komunikasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan informasi mengenai berbagai persoalan sosial yang terjadi di lingkungannya.

“Nantinya, media sosial Katar Kecamatan tidak hanya dijadikan untuk memposting kegiatan Katar, tapi juga sebagai wadah masyarakat dalam memberikan informasi soal permasalahan sosial,” katanya.

Menurut Heri, kecepatan informasi di era digital harus mampu dimanfaatkan secara positif oleh Karang Taruna.

Dengan kader yang tersebar hingga ke tingkat kecamatan, Karang Taruna diharapkan dapat menjadi pelopor dalam menerima, mengolah, sekaligus menyebarkan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan dan persoalan masyarakat.

“Kecepatan informasi ini harus kita sambut. Karang Taruna diharapkan jadi pelopor media yang mempercepat menyelesaikan permasalahan sosial masyarakat,” jelasnya.

Baca Juga: Karang Taruna Bogor Selatan Gelar Semarak Bulan Bhakti 2026, Tanam Ratusan Bibit Pohon

Ia menilai, pelatihan tersebut menjadi arah baru bagi Karang Taruna Kabupaten Bogor dalam membangun sistem komunikasi yang lebih cepat dan responsif terhadap kondisi di masyarakat.

Para kader yang telah mengikuti pelatihan juga tidak akan langsung dilepas begitu saja. Karang Taruna Kabupaten Bogor akan melakukan pendampingan dan coaching secara rutin untuk memperdalam kemampuan mereka.

Materi pendalaman nantinya meliputi pengelolaan media sosial, penulisan narasi, pembuatan konten, hingga kemampuan mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui berbagai platform digital.

“Kita akan lakukan coaching rutin, mereka tidak akan dilepas setelah pelatihan ini, tapi akan dilatih terus agar benar-benar menjadi content creator dan content writer yang profesional, yang berguna bagi kecamatan masing-masing dan Kabupaten Bogor,” tutup Heri.

Semangat itulah yang dibawa BPJS Ketenagakerjaan dalam memperingati Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) tahun 2026.

Bukan sekadar seremoni, Harpelnas menjadi momentum bagi seluruh jajaran Dewan Pengawas dan Direksi, serta seluruh unit kerja BPJS Ketenagakerjaan untuk hadir lebih dekat, melayani, melindungi dan memberdayakan para pekerja.

Seperti yang dilakukan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bogor Kota, Bayu Marwanto. Tak sekadar menyapa, Bayu turut memberikan pelayanan langsung kepada peserta yang tengah melakukan klaim Jaminan Hari Tua (JHT).

Baca Juga: Sambut Hari Pelanggan Nasional, PLN Beri Tegangan Pertama GI Jampang Kulon

Bayu menyebut jaminan sosial ketenagakerjaan memegang peranan penting dalam menjaga keberlanjutan hidup pekerja dan keluarganya ketika menghadapi risiko, mulai dari kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, memasuki hari tua, hingga meninggal dunia.

Bayu menyampaikan bahwa momentum Harpelnas menjadi kesempatan untuk semakin mendekatkan layanan kepada peserta sekaligus memastikan setiap pekerja mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Harpelnas menjadi momentum bagi kami untuk tidak hanya memberikan pelayanan secara administratif, tetapi juga membangun kedekatan dengan peserta. Kami ingin memastikan bahwa setiap peserta merasakan kehadiran BPJS Ketenagakerjaan, baik melalui pelayanan yang mudah, cepat dan ramah, maupun melalui manfaat perlindungan yang benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Bayu.

Tidak hanya turut hadir menyapa peserta yang ada di ruang tunggu layanan dan berkomunikasi langsung serta membagikan souvenir kepada beberapa peserta yang berhasil menjawab quiz interaktif selama kegiatan sapa pagi.

Selain itu, dibagikan pula kupon jajanan tradisional yang disediakan di area halaman kantor untuk dapat dinikmati oleh para peserta yang hadir dalam rangka memperingati Harpelnas 2026 di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bogor Kota.

Terdapat pula pemeriksaan mini MCU gratis yang dapat dinikmati oleh peserta yang hadir pada momentum Harpelnas 2026 ini.

Bayu juga menjelaskan kepada para peserta pentingnya setiap pekerja terlindungi oleh program BPJS Ketenagakerjaan.

“Perlindungan jaminan sosial tidak berhenti pada saat manfaat diberikan. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana manfaat tersebut dapat menjadi titik awal bagi peserta atau ahli waris untuk kembali bangkit dan mandiri. Semangat inilah yang kami dorong melalui berbagai program pemberdayaan, sehingga peserta dan keluarganya tidak hanya terlindungi, tetapi juga memiliki kesempatan untuk kembali produktif dan meningkatkan kesejahteraannya,” jelas Bayu.

Baca Juga: Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN Perkuat Mitigasi Bencana untuk Dukung Keandalan Layanan Kelistrikan

Semangat tersebut sejalan dengan Value Beyond Protection yang terus didorong BPJS Ketenagakerjaan. Melalui prinsip Melayani, Melindungi, dan Memberdayakan (3M), BPJS Ketenagakerjaan ingin memastikan pekerja mendapatkan pelayanan terbaik, semakin banyak pekerja memperoleh perlindungan, serta peserta dan keluarganya tetap memiliki kesempatan untuk kembali berdaya setelah menghadapi risiko.

“Harpelnas ini bukan sekadar momentum satu hari. Kami ingin terus proaktif melayani, memperluas perlindungan, sekaligus memastikan manfaat yang diterima peserta dapat memberikan dampak yang berkelanjutan bagi kehidupan mereka dan keluarganya,” kata Bayu.

Bayu menambahkan, perluasan perlindungan juga menjadi salah satu fokus BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bogor Kota, khususnya kepada pekerja sektor informal yang memiliki risiko dalam menjalankan aktivitas pekerjaannya sehari-hari.

“Kami terus mendorong semakin banyak pekerja di wilayah Kota Bogor untuk memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Pekerja informal seperti pedagang, pelaku UMKM, pengemudi, pekerja jasa, hingga pekerja mandiri juga menghadapi risiko yang sama dalam bekerja. Karena itu, perlindungan harus hadir sedekat mungkin dengan mereka,” tutur Bayu.

Menurutnya, upaya tersebut juga membutuhkan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan. Sebab, masih terdapat pekerja, khususnya pekerja informal, yang menjalani aktivitas sehari-hari dengan berbagai risiko namun belum memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dalam rangkaian Harpelnas 2026, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bogor Kota juga terus memperkuat edukasi mengenai pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan sekaligus mendorong perluasan kepesertaan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, perusahaan, komunitas, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. 

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Perlu kolaborasi dari seluruh pihak agar semakin banyak pekerja yang terlindungi. Harapannya, melalui sinergi yang kuat, jaminan sosial ketenagakerjaan dapat menjadi bagian dari upaya bersama dalam menciptakan pekerja yang lebih aman, produktif dan sejahtera,” pungkas Bayu.

Melalui momentum Harpelnas, BPJS Ketenagakerjaan ingin semakin menegaskan bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bagian penting dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Bayu berharap setiap peserta dapat semakin merasakan manfaat nyata dari perlindungan yang dimiliki dan mendapatkan pengalaman layanan yang sesuai dengan kebutuhannya.

“Selamat Hari Pelanggan Nasional 2026 kepada seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan, khususnya di Kota Bogor. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami. Kami akan terus hadir untuk memberikan pelayanan terbaik, memperluas perlindungan, serta bersama-sama mewujudkan pekerja dan keluarga Indonesia yang sejahtera,” tutup Bayu.

Menurut Bernard, masyarakat memang memiliki hak untuk mengetahui perkembangan sebuah perkara. Namun, hak tersebut harus dibarengi dengan sikap kritis dan bijak, terutama dalam menghadapi berbagai informasi yang terus beredar di ruang publik.

Ia mengingatkan, informasi yang belum terverifikasi berpotensi menimbulkan persepsi keliru apabila langsung dipercaya dan disebarluaskan tanpa melihat sumber maupun konteks yang sebenarnya.

Baca Juga: Dukungan HIPMI Menguat, Hilal Firmansyah Siap Bertarung di Mukab Kadin Kabupaten Bogor

“Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui perkembangan sebuah perkara. Tetapi kita juga harus bijak, jangan sampai informasi yang belum terverifikasi justru berkembang menjadi opini yang menyesatkan,” ujar Bernard.

Di tengah sorotan publik terhadap proses hukum tersebut, Bernard meminta seluruh pihak memberikan kesempatan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, proses penegakan hukum harus dihormati dan dibiarkan berjalan secara profesional, transparan, serta berlandaskan fakta dan bukti.

“Kita hormati proses hukum yang sedang berjalan. Berikan kesempatan kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional. Pada saatnya nanti, tentu akan ada kejelasan berdasarkan proses dan ketentuan hukum yang berlaku,” katanya.

Bernard juga menekankan bahwa dinamika hukum yang tengah berlangsung tidak boleh membuat masyarakat kehilangan ketenangan ataupun mengganggu aktivitas pembangunan dan perekonomian di Kabupaten Bogor.

Menurutnya, menjaga suasana tetap kondusif merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

“Yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita bersama-sama menjaga Kabupaten Bogor tetap kondusif. Dunia usaha membutuhkan kepastian, masyarakat membutuhkan ketenangan, dan pemerintah juga perlu terus bekerja memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tuturnya.

Sebagai Ketua Terpilih BPC HIPMI Kabupaten Bogor, Bernard memandang stabilitas dan kepastian hukum sebagai bagian penting dalam menciptakan iklim usaha yang sehat.

Baca Juga: Muscab V HIPMI Kabupaten Bogor Berpotensi Aklamasi, Bernard Dwiputra Chandra Jadi Calon Tunggal

Di tengah berbagai dinamika yang berkembang, ia berharap roda perekonomian tetap bergerak dan generasi muda tidak kehilangan optimisme dalam membangun masa depan.

“Kami di HIPMI ingin terus membawa energi positif. Kita tetap menghormati proses hukum, tetapi di sisi lain roda ekonomi harus berjalan, anak-anak muda harus tetap produktif, dan peluang usaha harus terus dibuka,” ungkapnya.

Bernard menegaskan, proses hukum harus ditempatkan pada koridornya. Sementara itu, masyarakat diminta tidak menjadikan dinamika yang terjadi sebagai alasan untuk saling menyerang atau menyudutkan satu sama lain.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan fokus terhadap pembangunan Kabupaten Bogor.

“Mari kita tunggu prosesnya, jangan mendahului kesimpulan. Kita jaga persaudaraan, jaga kondusivitas, dan tetap fokus membangun Kabupaten Bogor agar semakin maju dan memiliki iklim usaha yang semakin baik,” pungkas Bernard.

Pemerintah Kabupaten Bogor gerak cepat atasi kekeringan warga dengan menyalurkan 8.000 liter air bersih untuk memenuhi kebutuhan sekitar 300 warga terdampak.

Dinas Sosial Kabupaten Bogor bersama LAZ Rabbani menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan di Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor.

Baca Juga: Kemarau Belum Usai, 113 Desa di Kabupaten Bogor Dilanda Kekeringan dan Terancam Gagal Panen

Bantuan air bersih untuk atasi kekeringan dilakukan di Kampung Cisaat, RT 01/RW 03, Desa Sukamaju. Sebanyak 8.000 liter air bersih disalurkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Kepala Dinsos Kabupaten Bogor, Farid Ma’rup mengungkapkan, bantuan tersebut diperuntukkan bagi sekitar 99 kepala keluarga atau 300 jiwa yang berada di wilayah tersebut.

Menurutnya, penyaluran air bersih merupakan bentuk respons Pemkab Bogor terhadap kebutuhan masyarakat di tengah kondisi kekeringan yang berdampak pada ketersediaan air untuk kebutuhan sehari-hari.

Baca Juga: Kekeringan di Kota Bogor Makin Terasa, BPBD Salurkan 4.000 Liter Air Bersih untuk 15 KK di Bojongkerta 

“Kami juga terus melakukan pemantauan terhadap wilayah yang mengalami kesulitan air bersih sekaligus mendorong koordinasi lintas perangkat daerah dan berbagai pihak untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi,” katanya dalam keterangannya, Jumat (4/9/2026).

Katanya, melalui langkah tersebut, Pemkab Bogor berkomitmen untuk hadir memberikan pelayanan dan bantuan secara cepat kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya di wilayah yang terdampak kekeringan.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Bogor, R. Irwan Purnawan, memastikan ruangan yang menjadi sorotan tersebut merupakan ruang rapat resmi yang digunakan untuk menunjang berbagai kegiatan kedinasan pimpinan DPRD, bukan tempat hiburan.

Irwan mengatakan, pihaknya perlu memberikan klarifikasi agar informasi yang berkembang di tengah masyarakat tidak menimbulkan kesalahpahaman.

“Ruang rapat ini berfungsi untuk rapat para pimpinan DPRD, rapat Zoom Meeting bersama pimpinan, penerimaan tamu maupun audiensi dari masyarakat untuk bertemu pimpinan,” ujar R. Irwan Purnawan, Kamis (3/9/2026).

Baca Juga: Tiga Dinas Diperiksa KPK, DPRD Kabupaten Bogor Akan Lakukan Pemanggilan

Menurutnya, ruangan tersebut selama ini memiliki fungsi penting dalam mendukung aktivitas pimpinan DPRD Kabupaten Bogor. Selain digunakan untuk rapat internal, ruangan itu juga dimanfaatkan untuk pelaksanaan pertemuan secara daring hingga menerima masyarakat yang datang untuk menyampaikan aspirasi.

Karena itu, Irwan dengan tegas membantah adanya fasilitas karaoke sebagaimana informasi yang sempat beredar.

“Jadi tidak ada itu fasilitas buat karaoke. Ini murni untuk kegiatan kedinasaan sekaligus ruang untuk menerima aspirasi rakyat,” tegasnya.

Ia menjelaskan, sebagai bagian dari fasilitas kedinasan di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor, ruangan tersebut memang disiapkan untuk menunjang tugas dan fungsi pimpinan dewan dalam menjalankan aktivitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Tak hanya membantah isu tersebut, Irwan juga menyayangkan adanya pemberitaan yang dinilainya tidak melalui proses konfirmasi kepada pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor.

Menurut dia, konfirmasi kepada pihak yang menjadi objek pemberitaan merupakan hal penting untuk menjaga akurasi dan keberimbangan informasi yang disampaikan kepada publik.

“Seharusnya pemberitaan sepihak tanpa konfirmasi itu sudah menyalahi aturan. Padahal ini merupakan ruang rapat resmi, bukan tempat karaoke,” ujarnya.

Irwan berharap setiap informasi terkait fasilitas maupun aktivitas di lingkungan DPRD Kabupaten Bogor dapat disampaikan berdasarkan fakta dan data yang jelas.

Ia juga meminta agar pihak-pihak yang menyampaikan informasi kepada publik melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada instansi terkait sehingga tidak menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat.

Menurut Irwan, ruang yang kini menjadi perbincangan tersebut memiliki fungsi yang jelas, yakni untuk mendukung kegiatan rapat pimpinan, pertemuan kedinasan, penerimaan tamu, audiensi, hingga menjadi tempat masyarakat menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat.

“Ini adalah ruang resmi untuk kegiatan kedinasan dan menunjang tugas pimpinan DPRD dalam menjalankan fungsinya,” pungkasnya.

Arif menegaskan pentingnya mengedepankan asas praduga tak bersalah, menghormati proses hukum yang sedang berjalan, serta memastikan setiap informasi telah terverifikasi sebelum dipercaya maupun disebarluaskan.

Menurutnya, masyarakat harus mampu bersikap bijak dan tidak mudah tergiring opini negatif yang belum memiliki dasar fakta maupun kepastian hukum.

“Kita harus mendukung dan wajib menghormati setiap proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Namun kita juga harus bijak dalam menerima semua informasi yang beredar serta tidak mudah tergiring oleh opini-opini negatif yang belum bisa dipastikan kebenarannya,” ujar Arif Rochmawan, Rabu (2/9/2026).

Baca Juga: KPK Periksa Pejabat Pemkab Bogor, Dalami Dugaan Pemotongan Upah Pungut di Bapenda

Menurut Arif, langkah yang dilakukan lembaga antirasuah merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati seluruh pihak. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk memberikan ruang kepada KPK dalam menjalankan tugas dan kewenangannya secara objektif sesuai ketentuan yang berlaku.

“Biarkan KPK menjalankan tugas dan kewenangan sesuai tupoksinya. Kita hormati setiap tahapan proses hukum dan jangan cepat mengambil kesimpulan sebelum ada kepastian hukum,” tegasnya.

Arif juga meminta masyarakat untuk mempercayakan sepenuhnya proses penegakan hukum kepada aparat yang berwenang. Ia menilai, proses tersebut harus berjalan secara adil, transparan, profesional, dan proporsional.

Menurutnya, opini yang berkembang tanpa didasari fakta dan kepastian hukum berpotensi mencederai prinsip keadilan serta merugikan pihak-pihak yang terkait.

“Mari kita hindari opini-opini yang dapat mencederai prinsip keadilan dan merugikan pihak-pihak terkait sebelum adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap,” katanya.

Lebih lanjut, Arif mengingatkan masyarakat agar mewaspadai adanya upaya penggiringan opini negatif yang dapat memengaruhi kepercayaan publik.

Ia menilai, informasi yang belum terverifikasi dan disebarluaskan secara luas berpotensi menciptakan persepsi yang keliru serta berdampak terhadap kondusivitas daerah.

“Setiap informasi yang beredar perlu disikapi secara bijak dan tidak langsung dipercaya maupun disebarluaskan sebelum terverifikasi. Terlebih lagi, kita harus tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dalam menyikapi proses hukum yang sedang berlangsung di Kabupaten Bogor,” ucapnya.

Arif menegaskan bahwa masyarakat tetap perlu mengikuti perkembangan informasi. Namun, menurut dia, setiap informasi harus disikapi dengan mengedepankan fakta, proses verifikasi, dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia berharap seluruh elemen masyarakat dapat bersama-sama menjaga Kabupaten Bogor tetap kondusif dan guyub, sehingga aktivitas masyarakat, pelayanan publik, serta berbagai program pembangunan dapat terus berjalan dengan baik.

“Mari kita bersama-sama menjaga situasi Kabupaten Bogor agar tetap kondusif. Masyarakat harus tetap tenang, bijak, dan terus berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan maupun pembangunan,” pungkasnya.
Caption: Ketua KONI Kabupaten Bogor, Arif Rochmawan. IST

Pedagang di Pasar Ciluar, Adnan (29), mengatakan harga cabe rawit merah sebelumnya berada di kisaran Rp50 ribu per kilogram. Namun, dalam tiga hari terakhir harganya meningkat menjadi sekitar Rp70 ribu per kilogram.

“Cabe rawit merah yang naik. Sebelumnya sekitar Rp50 ribu per kilogram, sekarang sudah mencapai Rp70 ribu per kilogram,” ujar Adnan.

Menurutnya, kenaikan harga tersebut mulai terjadi sekitar tiga hari terakhir, sejak akhir pekan lalu.

Selain cabe rawit merah, harga labu juga mengalami kenaikan. Sebelumnya, labu dijual dengan harga Rp14 ribu per kilogram, sedangkan saat ini mencapai Rp16 ribu per kilogram.

Baca Juga: Jelang Nataru 2025, Harga Komoditas Pangan Naik, Cabe Rawit Merah di Bogor Meroket ke Rp72 Ribu Per Kilogram
Sementara itu, harga bawang-bawangan saat ini berada di kisaran Rp30 ribu per kilogram.

Terkait penyebab kenaikan harga cabe rawit merah, Adnan mengaku belum mengetahui secara pasti. Namun, ia menduga faktor cuaca menjadi salah satu penyebab meningkatnya harga komoditas tersebut.

“Kurang tahu juga kenapa naik, mungkin karena memang cuaca,” katanya.

Meski harga mengalami kenaikan, minat masyarakat untuk membeli kebutuhan pangan disebut tidak mengalami perubahan signifikan. Menurut Adnan, bahan pangan merupakan kebutuhan sehari-hari yang tetap dibeli masyarakat.

“Peminatnya sama saja, karena kebutuhan. Mau tidak mau, namanya kebutuhan pasti dibeli,” ungkapnya.

Namun, kenaikan harga tersebut membuat sejumlah pembeli terkejut. Di sisi lain, pedagang juga harus menyiapkan modal lebih besar apabila harga terus mengalami kenaikan.

“Pembeli pada kaget melihat harganya. Kalau naik terus, modalnya juga harus nambah,” pungkas Adnan.

Api yang muncul dari area dapur dengan cepat membesar hingga merambat ke bagian atap dan plafon bangunan kontrakan.

Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bogor berhasil memadamkan api sebelum kobaran api meluas ke bangunan lain di sekitar lokasi.

Baca Juga: Diduga Percikan Las Sambar Styrofoam, Pabrik di Cileungsi Bogor Terbakar Hebat

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bogor, Yudi Santosa, melalui laporan penanganan kebakaran Sektor Cibinong menyebutkan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 10.40 WIB.

Laporan kebakaran diterima petugas pada pukul 10.41 WIB. Hanya berselang satu menit, Regu 1 Damkar Sektor Cibinong langsung bergerak menuju lokasi kejadian.

"Petugas berangkat pada pukul 10.42 WIB dan tiba di lokasi sekitar pukul 10.54 WIB setelah menempuh perjalanan sejauh 6,3 kilometer," kata Yudi, Selasa (1/9/2026).

Berdasarkan hasil penanganan di lapangan, kebakaran diduga terjadi akibat kelalaian saat memasak.

Penghuni rumah kontrakan dilaporkan terlelap tidur ketika aktivitas memasak masih berlangsung di dapur. Api kemudian muncul dan dengan cepat membakar area dapur sebelum merambat ke bagian atap dan plafon bangunan.

Petugas Damkar Kabupaten Bogor langsung melakukan upaya pemadaman menggunakan metode cooling system.

Respons cepat petugas berhasil membatasi pergerakan api sehingga kebakaran tidak menjalar ke bangunan lain di kawasan permukiman tersebut.

Proses pemadaman dan penanganan kebakaran selesai pada pukul 11.20 WIB. Dalam operasi tersebut, Damkar Kabupaten Bogor mengerahkan Regu 1 Sektor Cibinong beserta dua unit mobil pemadam, yakni Merapi 27 dan Merapi 22.

"Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Sementara jumlah kerugian akibat kebakaran belum dirinci," beber Yudi.

Peristiwa ini menjadi peringatan bagi masyarakat untuk tidak meninggalkan kompor atau aktivitas memasak tanpa pengawasan. Kelalaian kecil di dapur dapat dengan cepat berubah menjadi kebakaran yang mengancam keselamatan dan harta benda.

Pemeriksaan tersebut dilakukan penyidik KPK pada Senin (31/8/2026) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan para saksi yang diperiksa berasal dari sejumlah instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Mereka yakni AM selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bogor, GS yang merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Bapenda, RS selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Bapenda, serta YMP yang menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor.

Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami sejumlah hal terkait proses dan mekanisme pemberian upah pungut di lingkungan Bapenda Kabupaten Bogor.

Baca Juga: Tiga Dinas Diperiksa KPK, DPRD Kabupaten Bogor Akan Lakukan Pemanggilan

Selain itu, penyidik juga menelusuri dugaan adanya pemotongan terhadap upah pungut tersebut.

“Penyidik melakukan pendalaman awal kepada para saksi, bagaimana proses dan mekanisme pemberian upah pungut di lingkup Bapenda Kabupaten Bogor, serta seperti apa dugaan pemotongan atas upah pungut itu dilakukan,” ujar Budi Prasetyo.

Tak hanya melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, KPK juga telah melakukan penyitaan secara formil terhadap uang senilai Rp1,5 miliar.

Uang tersebut sebelumnya ditemukan dan diamankan penyidik pada tahap penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

KPK memastikan penyidikan masih terus berjalan. Setiap keterangan yang diperoleh dari para saksi akan didalami untuk mengungkap secara utuh konstruksi perkara, termasuk pihak-pihak yang diduga terlibat.

“Penyidik tentunya masih akan terus mendalami dan menelaah setiap keterangan dari para saksi untuk mengungkap secara utuh bagaimana konstruksi perkara ini dan pihak-pihak yang diduga terlibat,” kata Budi.

KPK juga berkomitmen untuk terus menyampaikan perkembangan penanganan perkara kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dalam proses penegakan hukum.

Lembaga antirasuah itu mengajak masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan penyidikan sebagai bentuk partisipasi publik dalam upaya pemberantasan korupsi.

Penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kabupaten Bogor ini masih terus berkembang. KPK pun masih mendalami berbagai keterangan dan bukti untuk mengungkap secara menyeluruh perkara tersebut.

Meski berencana melakukan pemanggilan terhadap pihak terkait, Sogir menegaskan DPRD tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak akan mencampuri proses hukum yang tengah ditangani aparat penegak hukum.

“Semua menggunakan asas praduga tak bersalah. Kita harus taat dengan hukum. Artinya, kita serahkan kepada penegak hukum,” ujar Sogir.

Menurutnya, DPRD tidak bisa mengambil kesimpulan atau berspekulasi mengenai persoalan yang tengah diproses.

Baca Juga: Soal Penggeledahan KPK, Rudy Susmanto Minta Hormati Proses Hukum, Pelayanan Publik Tetap Berjalan

“Kita tidak berasumsi dan tidak bisa berspekulasi karena kita bukan penegak hukum. Siapa pun, di mana pun, instansi apa pun, mari sama-sama menjaga Kabupaten Bogor agar bersih dari praktik-praktik kolusi dan nepotisme,” katanya.

Menanggapi pertanyaan mengenai fungsi pengawasan DPRD, Sogir memastikan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di Kabupaten Bogor tetap dilakukan.

“Pengawasan kami tetap berjalan. Setiap waktu kami terus awasi,” tegasnya.

Namun, terkait persoalan yang menyangkut Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), ia menyebut pembahasannya berada pada ranah komisi lain di DPRD.

Ia mengaku belum mengetahui secara detail mengenai temuan yang menjadi perhatian dalam pemeriksaan tersebut.

“Kita belum tahu, karena bukan ranah Komisi I. Tapi pengawasan tetap kami jalankan,” ujarnya.

Sogir turut menanggapi isu mengenai upah pungut yang mencuat dalam perkembangan persoalan tersebut.

Ia menjelaskan bahwa keberadaan upah pungut memang memiliki dasar aturan. Namun, dirinya mengaku baru mengetahui adanya isu dugaan pemotongan yang ramai diperbincangkan.

“Kalau upah pungut memang ada dan sudah diatur dalam undang-undang. Tapi kalau potongannya, saya belum tahu. Baru mendengar kemarin soal isu itu,” katanya.

Ia menegaskan, apabila terdapat pemotongan yang dilakukan tanpa dasar aturan, maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan.

“Yang memotongnya itu tidak ada aturan. Kalau memang ada pemotongan, tentu tidak boleh. Tapi siapa yang melakukan dan bagaimana faktanya, itu harus dibuktikan,” ujarnya.

Selain persoalan upah pungut, Sogir juga menyinggung pentingnya pengawasan terhadap proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan.

Menurutnya, mekanisme pengadaan telah memiliki perangkat dan sistem, termasuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) serta Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Namun, ia mengingatkan agar tidak ada praktik pengondisian maupun pengarahan yang bertentangan dengan ketentuan.

“Kita tetap melakukan pengawasan dan terus mengingatkan. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak sesuai aturan,” katanya.

Sogir menilai pengawasan tidak akan berjalan maksimal tanpa kesadaran dan integritas dari setiap individu yang menjalankan tugas.

Baca Juga: Kantor Disdik Kabupaten Bogor Digeledah KPK, Penyidik Sita Dokumen  Terkait Pengadaan Barang

Ia mengajak seluruh pihak untuk menjauhi tindakan yang tidak baik dan menjalankan tugas sesuai aturan.

“Mulai dari diri kita saja. Kalau hal-hal seperti ini tidak baik, jangan kita lakukan,” tegasnya.

Terkait tiga dinas yang diperiksa, Sogir mengatakan DPRD berencana melakukan pemanggilan terhadap pihak terkait sebagai bagian dari fungsi pengawasan lembaga legislatif.

Pemanggilan tersebut bertujuan untuk mendapatkan penjelasan dan mengetahui perkembangan persoalan yang terjadi.

“Ya, kami akan memanggilnya dari DPRD. Sebagai bukti pengawasan, untuk mengetahui kebenarannya,” ungkapnya.

Meski demikian, ia menekankan bahwa DPRD akan tetap menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

Menurutnya, tidak tepat apabila ada pihak yang langsung menyimpulkan telah terjadi tindak pidana korupsi sebelum adanya pembuktian secara hukum.

“Kita tidak bisa langsung men-judge, oh ini salah, ini ada korupsi. Kita belum tahu karena semuanya masih proses hukum,” katanya.

Sogir menambahkan, pembuktian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran hukum merupakan kewenangan aparat penegak hukum dan nantinya akan diuji dalam proses persidangan.

“Berbicara terbukti atau tidak, itu nanti di pengadilan, di meja hijau,” pungkasnya.

DPRD Kabupaten Bogor, lanjut Sogir, akan tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sembari menunggu perkembangan proses hukum yang sedang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Program bedah rumah di Kota Bogor ini diakselerasi dengan berbagai program bantuan pemerintah, termasuk melalui alternatif pembiayaan dengan melibatkan CSR dari pihak swasta.

Penghargaan ini diterima oleh Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, dalam kegiatan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II yang dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian di Bali, Jumat (28/8/2026).

Baca Juga: Kerja Keras Pemkot Bogor Tangani RTLH Berbuah Manis, Pemerintah Pusat Beri Hadiah 300 Bedah Rumah

Pada sesi wawancara bersama Tempo, Dedie Rachim menyampaikan bahwa Pemkot Bogor sudah memiliki program bantuan perumahan bagi masyarakat kurang mampu melalui hunian vertikal berupa rumah susun sewa (Rusunawa) yang dapat menampung 300 kepala keluarga di dua lokasi, yakni wilayah Menteng, Kecamatan Bogor Barat, dan Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara.

"Dua Rusunawa ini memang sangat membantu kita dan sangat sejalan dengan apa yang dicanangkan pemerintah pusat, bahwa kebutuhan perumahan untuk masyarakat kalau tidak dibantu, diakselerasi oleh pemerintah tentu masyarakat yang menengah ke bawah akan merasa kesulitan untuk memiliki rumah sendiri, ya. Tetapi dengan model sewa, ya ini juga kelihatannya cukup baik dan respon masyarakat positif," ungkap Dedie Rachim.

Di samping Rusunawa, Pemkot Bogor pada periode 2019 hingga 2024 juga memiliki program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang sudah memperbaiki 26.000 rumah.

Program perbaikan rumah ini pada tahun 2025 hingga 2026 tetap dilanjutkan dan ditingkatkan melalui data dari pihak wilayah serta Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor.

Tak hanya RTLH, Dedie Rachim juga meningkatkan program dengan konsep bedah rumah. Jika bantuan RTLH hanya sebesar Rp7 juta hingga Rp11 juta, maka program perbaikan rumah melalui bedah rumah memiliki anggaran yang dialokasikan sebesar Rp100 juta, sehingga penanganannya lebih komprehensif.

"Dengan program Bedah Rumah, Insyaallah akan lebih sempurna, baik dari pencahayaannya, kemudian sirkulasi udaranya, kemudian juga dari kualitas bangunannya. Jadi memang tentu ini perlu masukan dari masyarakat dan aktifnya pemerintah daerah, terutama di tingkat kelurahan bersama RT/RW untuk tadi, betul-betul bisa memetakan siapa yang membutuhkan supaya tepat sasaran," ujarnya.

Sebab, lanjut Dedie Rachim, dalam program ini yang berhak menerima bantuan adalah masyarakat yang berada pada kategori desil 1 hingga 5 dan memiliki alas hak yang jelas.
Dedie Rachim meyakini bahwa peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan melalui berbagai program keberlanjutan dari kepemimpinan terdahulu yang terus diperbaiki sesuai kebutuhan zaman.

Untuk itu, dalam program bantuan rumah ini pihaknya juga sepakat bahwa berbagai program yang sudah baik perlu dilanjutkan dan ditingkatkan.

"Jadi artinya memang konsistensi pemerintah untuk terus memastikan bahwa masyarakat Kota Bogor atau masyarakat di kabupaten/kota ini mendapatkan perhatian dari kepala daerah," ungkapnya.

Baca Juga: Kota Bogor Raih Dua Penghargaan di Hari Pengayoman 2026, Dedie Rachim: Pelayanan Harus Terus Ditingkatkan

Di samping program yang sudah berjalan dan sedang disiapkan, saat ini Pemkot Bogor juga sudah menyiapkan empat titik lokasi yang diajukan kepada Kementerian PKP melalui bantuan dari Kemendagri untuk dibangunkan hunian vertikal bagi masyarakat.

"Nah, kalau kemudian ini terbangun, maka paling tidak target dari pemenuhan 3 juta rumah bagi masyarakat Indonesia dari Kota Bogor juga semakin dapat dirasakan oleh masyarakat. Jadi mohon bersabar karena pemerintah masih terus bekerja," ujarnya.

Untuk tahun 2025, Pemkot Bogor telah merealisasikan bantuan sosial RTLH BST dan BSTT kepada 2.122 rumah, dengan rincian sebanyak 257 rumah berada di kawasan kumuh dan 1.856 rumah di kawasan luar kumuh.

Sementara itu, pada 2026, RTLH sebanyak 1.138 unit dengan rincian 216 unit di kawasan kumuh, 922 unit di luar kawasan kumuh, serta 6 unit melalui program bedah rumah.

Sedangkan, melalui alternatif pembiayaan CSR Buddha Tzu Chi pada tahun 2026 sebanyak 204 unit rumah.

Dengan capaian ini, Dedie Rachim menyampaikan rasa syukur atas berbagai langkah Pemkot Bogor yang mendapat apresiasi dari pemerintah pusat melalui Kemendagri dan Kementerian PKP.

"Ini merupakan penyemangat bagi kita Pemkot Bogor dan khususnya kami ucapkan apresiasi dan terima kasih kepada dinas-dinas terkait dan para pimpinan perangkat daerah serta seluruh masyarakat Kota Bogor yang telah mendukung langkah Pemkot dalam melaksanakan berbagai program," ujarnya.

Rudy meminta seluruh pihak untuk tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk menjalankan tugasnya tanpa intervensi maupun tekanan dari pihak mana pun.

Menurutnya, Pemkab Bogor sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan tetap tunduk dan patuh terhadap seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Dari informasi yang berkembang beberapa hari ke belakang, kita Pemerintah Kabupaten Bogor tunduk dan patuh terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Rudy pada awak media, Senin (31/8/2026).

Baca Juga: Kantor Disdik Kabupaten Bogor Digeledah KPK, Penyidik Sita Dokumen  Terkait Pengadaan Barang

Ia menegaskan, proses hukum harus dibiarkan berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Semua pihak, kata Rudy, sebaiknya tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum adanya informasi resmi dari lembaga yang berwenang.

“Kita tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Biarkan proses hukum berjalan dan biarkan aparat penegak hukum melakukan tahapan dan langkah-langkahnya,” katanya.

Rudy menambahkan, Pemkab Bogor memiliki komitmen untuk terus membangun daerah sekaligus mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Ia berharap masyarakat dapat menunggu perkembangan resmi yang nantinya disampaikan langsung oleh KPK, termasuk melalui Juru Bicara KPK yang selama ini memberikan informasi mengenai perkembangan penanganan perkara.

“Kita berkomitmen bersama-sama membangun Bogor dan bersama-sama memerangi korupsi. Nanti hasil akhirnya KPK akan menyampaikan rilisnya secara langsung,” ungkapnya.

Rudy juga mengingatkan masyarakat agar tidak membangun opini sendiri yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah berlangsungnya proses hukum.

Menurutnya, apabila masyarakat menginginkan Kabupaten Bogor terus maju dan pembangunan berjalan, maka seluruh pihak harus memberikan kesempatan kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional.

“Kalau kita sayang terhadap Kabupaten Bogor, kita ingin Bogor maju dan Bogor terbangun, jangan membuat opini-opini sendiri. Biarkan aparat penegak hukum bekerja tanpa intervensi dari pihak mana pun,” tegasnya.

Bahkan di tengah proses hukum yang berlangsung, Rudy memastikan pelayanan publik di Kabupaten Bogor tidak boleh terganggu.

Ia menegaskan, roda pemerintahan dan program pembangunan harus tetap berjalan karena masyarakat membutuhkan pelayanan serta percepatan pembangunan di berbagai wilayah.

“Pelayanan tidak boleh terganggu sama sekali. Kita ingin Bogor maju,” ujarnya.

Rudy menyebut sejumlah rencana pembangunan konektivitas wilayah yang harus terus dikawal. Mulai dari konektivitas kawasan Jalan Tegar Beriman menuju Bojonggede dan Kemang, pembangunan poros baru di wilayah selatan menuju Cisarua, hingga rencana pengembangan akses Jalan Malasari yang diharapkan dapat terhubung menuju Sukabumi.

Selain itu, pembangunan wilayah timur melalui kawasan Jalan Transyogi juga terus didorong untuk memperkuat konektivitas menuju pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Menurut Rudy, pembangunan ekonomi di wilayah timur maupun barat Kabupaten Bogor harus tetap berjalan demi kepentingan masyarakat.

Ia mengingatkan bahwa Kabupaten Bogor memiliki jumlah penduduk yang sangat besar sehingga pemerintah tidak boleh kehilangan keberanian untuk menjalankan program-program pembangunan dan pelayanan publik.

“Jangan sampai beberapa persoalan atau permasalahan di Kabupaten Bogor akhirnya membuat penyelenggara pemerintahan yang lain takut untuk melangkah. Kita berikan semangat bersama-sama dan kita hormati proses hukum yang sedang berjalan,” pungkasnya.

Sebanyak 300 unit rumah warga bakal mendapat bantuan bedah rumah sebagai bentuk penghargaan atas konsistensi perbaikan hunian di Kota Bogor.

Bantuan tersebut merupakan program dari pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP).

Baca Juga: Rutilahu Kabupaten Bogor Bertambah, Rudy Susmanto Targetkan Perbaikan hingga 13 Ribu Rumah Tahun Ini

Bantuan tersebut diberikan pemerintah pusat sebagai bentuk apresiasi kepada Pemkot Bogor yang dinilai berhasil dalam implementasi program perbaikan hunian melalui program hunian berkelanjutan.

"Ini apresiasi dari pemerintah pusat atas konsistensi terkait dengan keberpihakan kita (Pemkot Bogor) kepada masyarakat untuk perbaikan rumah tidak layak huni. Nantinya hadiahnya ini diberikan kembali ke masyarakat dalam bentuk perbaikan rumah sebanyak 300 unit," ujar Wali Kota Bogor, Dedie Rachim di Kantor Disperumkim, Senin (31/8/2026).

Pada tahun 2025, Pemkot Bogor telah merealisasikan bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui BST dan BSTT kepada 2.122 rumah. 

Baca Juga: Pemkot Depok Siapkan Bantuan Rp23 Juta untuk RTLH, Cek 9 Kriteria Penerima Bantuan Rumah Gratis

Sebanyak 257 rumah berada di kawasan kumuh dan 1.856 rumah berada di kawasan luar kumuh.

Sementara itu, untuk tahun 2026, program RTLH menyasar sebanyak 1.138 unit, terdiri atas 216 unit di kawasan kumuh dan 922 unit di kawasan luar kumuh, serta program bedah rumah sebanyak 6 unit.

Di samping melakukan perbaikan rumah tidak layak huni melalui alokasi anggaran APBD Kota Bogor, Pemkot Bogor juga terus berupaya mencari alternatif pembiayaan melalui bantuan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun Corporate Social Responsibility (CSR) dari pihak ketiga.

Baca Juga: Blusukan di Pamoyanan Bogor, Jenal Mutaqin Sosialisasikan Program Bogor Sejahtera: Ganti RTLH Jadi Bedah Rumah

Pada tahun 2026, Dedie Rachim mengatakan Kota Bogor mendapat bantuan pembangunan rumah tidak layak huni sebanyak 204 unit dari CSR Budha Tzu Chi. 

Selain itu, Kota Bogor juga mendapat bantuan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk pengentasan penyakit TBC melalui perbaikan rumah tidak layak huni.

"Kita dapat kesempatan dari Kementerian Kesehatan untuk alokasi 2.000 perbaikan RTLH dengan alokasi anggaran satu rumah perbaikan Rp30 juta. Realisasinya tahun ini juga. Hanya syaratnya untuk rumah yang dihuni keluarga penyintas TBC," ungkap Dedie Rachim.

Baca Juga: Bedah Rumah Jadi Solusi Kurangi RTLH, Pemkot Bogor Bakal Bangun 1 Unit per Kecamatan

Atas berbagai pembiayaan dan bantuan alokasi anggaran yang diterima Kota Bogor, Dedie Rachim meminta setiap wilayah di tingkat kelurahan dan kecamatan memiliki data akurat terkait kondisi rumah warga.

"Dinas Kesehatan dibantu oleh Dinas Sosial segera memetakan yang 2.000 ini. Kemudian kalau memang bisa nanti segera diselesaikan datanya, kita sampaikan kepada Kementerian Kesehatan untuk dilaksanakan verifikasi ke lapangan. Anggarannya juga tahun 2026 ini. Kita ingin menurunkan prevalensi TBC di Kota Bogor," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor, Chusnul Rozaqi, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil dedikasi dan kerja bersama untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Baca Juga: Danlanud ATS Serahkan Hasil Bedah Rumah Seorang Nenek yang Hidup Sebatang Kara

"Dinas memang selalu intens turun lapangan, mencari hasil dari desil 1 sampai 5 untuk terus melakukan aktivitasnya dalam menindaklanjuti keinginan masyarakat atau aspirasi masyarakat untuk perbaikan rumah tidak layak huni," ujar Chusnul.

Chusnul menegaskan capaian tersebut juga berkat dorongan Wali Kota Bogor, Dedie Rachim dan Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin untuk terus memberikan yang terbaik kepada masyarakat melalui kerja keras dan keikhlasan.

"Selalu motivasi datang dari pimpinan, kita dengan ikhlas bekerja terus-menerus termasuk taman, termasuk permukiman. Dorongan positif ini selalu kita nilai positif, jadi bukan sebagai masalah yang memang tidak bisa dituntaskan, tetapi menjadi motivasi untuk kita lebih baik lagi dalam mencapai sebuah kinerja yang memang untuk memuaskan masyarakat Kota Bogor," ujarnya.

Firefighter Challenge tersebut merupakan upaya meningkatkan keterampilan, ketangkasan, serta kesiapsiagaan petugas damkar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Firefighter Challenge diikuti jajaran pemadam kebakaran dari Kabupaten Bogor serta sejumlah daerah tetangga, di antaranya Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, dan Tangerang Selatan.

Baca Juga: Viral, Kepala Bayi Terjepit Kaleng Biskuit di Bandung, Evakuasi Damkar Berjalan Dramatis

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bogor, Yudi Santosa, mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum untuk merefresh sekaligus mengasah kembali kemampuan petugas yang selama ini lebih banyak menghadapi kondisi nyata di lapangan.

“Yang terpenting, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kita untuk mengasah kembali kemampuan. Kita lebih sering bertempur di lapangan, tetapi jarang memiliki kesempatan untuk mengasah kemampuan di tempat latihan. Hari ini, latihan-latihan yang sudah kita lakukan di refresh kembali melalui kegiatan Skill Challenge,” ujar Yudi.

Ia menjelaskan, tingginya frekuensi penanganan kebakaran membuat petugas lebih banyak menghabiskan waktu untuk melakukan penanganan di lapangan dibandingkan mengikuti latihan secara rutin.

Baca Juga: Aksi Rappelling Jurnalis Bogor Mitigasi Penyelamatan Kebakaran

Menurutnya, pada Juni dan Juli 2026 saja, kejadian kebakaran lahan di Kabupaten Bogor telah mencapai lebih dari 100 kejadian. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kesiapan personel dalam menghadapi berbagai situasi darurat.

“Jadi, kita lebih banyak bertempur di lapangan dan jarang melakukan latihan. Hari ini menjadi bagian dari upaya kita untuk memantapkan latihan, merefresh kembali apa yang sudah kita lakukan selama setahun ke belakang,” jelasnya.

Yudi menegaskan, kesiapsiagaan menjadi bagian penting dalam tugas pemadam kebakaran dan penyelamatan. Petugas dituntut siap memberikan pelayanan kapanpun dan dimanapun masyarakat membutuhkan.

Baca Juga: BPBD Kota Bogor Gerakkan 27 Keltana dalam Aksi Mitigasi Serentak

Ia menyampaikan, agar jajaran pemadam kebakaran senantiasa siaga dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat selama 24 jam.

“Arahan pimpinan kepada kita semua adalah bahwa kita tidak pernah tidur. Kita memberikan pelayanan selama 24 jam kepada masyarakat,” katanya.

Melalui Firefighter Challenge 2026, Yudi berharap para petugas dapat menunjukkan kemampuan dan ketangkasan mereka, sekaligus mempererat silaturahmi antar jajaran pemadam kebakaran dari berbagai daerah.

Selain petugas pemadam kebakaran, kegiatan tersebut juga melibatkan anggota Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) yang turut menunjukkan keterampilan dan kesiapsiagaan dalam penanganan kebakaran dan penyelamatan.

Konser Sunset di Kebun selain menghadirkan deretan musisi populer, juga membawa misi edukasi lingkungan kepada setiap pengunjung.

Sejumlah musisi yang dekat dengan generasi Z turut memeriahkan acara tersebut, di antaranya Tulus, Raisa, dan Juicy Luicy, dan sebagainya.

Baca Juga: Konservasi Indonesia Butuh Gebrakan, TSI Dorong FOKSI 2.0 Jadi Kekuatan Baru Edukasi Satwa dan Lingkungan

“Sunset di Kebun dirancang sebagai program yang memadukan musik, alam, dan edukasi. Pengunjung tidak hanya datang untuk menikmati penampilan para musisi, tetapi juga diajak mengenal lebih dekat kekayaan flora yang ada di Kebun Raya Bogor,” kata Managing Director PT Mitra Natura Raya, Marga Anggrianto.

Konsep tersebut menjadi pembeda *Sunset di Kebun* dibandingkan konser musik pada umumnya. Musik digunakan sebagai media untuk mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, semakin dekat dengan lingkungan.

“Sunset di Kebun ini lebih dari sebuah konser. Ini adalah cara kita, Kebun Raya, menjalankan sebuah program melalui media konser. Jadi, pengunjung datang ke Kebun Raya Bogor untuk menikmati konser sekaligus mendapatkan edukasi mengenai lingkungan,” ujarnya.

Baca Juga: Kultura Sunda Hadir di Kebun Raya Bogor, Wisata Edukatif Bernuansa Kampung Sunda Sambut Liburan Sekolah

Salah satu bentuk edukasi lingkungan yang dihadirkan adalah program Plant Heroes dengan mengenalkan tanaman hoya.

Tanaman hoya diperkenalkan kepada para pengunjung agar mereka tidak hanya mendapatkan pengalaman menikmati musik, tetapi juga mengetahui lebih jauh mengenai tanaman yang menjadi bagian dari kekayaan flora Indonesia.

“Jadi mereka yang datang bukan hanya menikmati konser, tetapi juga dapat teredukasi langsung tentang tanaman hoya yang merupakan tanaman endemik Indonesia,” katanya.

Baca Juga: Peringati Hari Bumi, Sunset di Kebun Gelar Aksi Bersih-Bersih Ciliwung Melalui Program Lesstari

Marga mnyebut, antusiasme masyarakat terhadap konsep tersebut juga terbilang tinggi. Dari sekitar 10.000 tiket yang disediakan, seluruhnya telah terjual habis.

“Selama dua hari pelaksanaan Sunset di Kebun, pengunjung yang datang kurang lebih 10.000 orang. Itu menunjukkan betapa tingginya antusiasme untuk menonton konser Sunset di Kebun,” ucapnya.

Edukasi lingkungan yang dikenalkan Kebun Raya Bogor selain mengenalkan Plant Heroes, juga menghadirkan program Lestari.

Baca Juga: Pulihkan Ekosistem Merbabu, Mahasiswa Teknik UNDIP Gelar Aksi Restorasi

“Program Lestari ini merupakan program sustainability yang mengajak pengunjung mengenal proses pengolahan sampah menjadi kompos,” jelasnya.

Tak berhenti di situ, Kebun Raya Bogor juga melibatkan para relawan untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan setelah acara selesai.

Dengan konsep tersebut, Sunset di Kebun diharapkan mampu menciptakan pengalaman konser yang tidak hanya menyenangkan, tetapi juga meninggalkan pesan tentang kepedulian terhadap lingkungan.

Baca Juga: Kreatif dan Peduli Lingkungan, Bazar Bayar Pakai Sampah di Bandung Dorong Warga Kurangi Sampah Anorganik

Perpaduan musik, alam, dan edukasi tersebut sekaligus menjadi cara Kebun Raya Bogor menjangkau generasi muda melalui aktivitas yang dekat dengan keseharian mereka.

“Harapannya, pengunjung yang datang untuk menikmati musik dapat pulang membawa pengalaman baru sekaligus kesadaran untuk ikut menjaga lingkungan dan kekayaan flora Indonesia,” tutupnya.

Founder Visi Nusantara Maju, Yusfitriadi, menilai isu percepatan Pemilu yang mencuat ke ruang publik lebih menyerupai upaya “cek ombak” politik untuk membaca respons masyarakat dan memetakan konfigurasi kekuatan politik.
Pandangan tersebut disampaikan Yusfitriadi dalam diskusi yang digelar Gerakan untuk Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD) bertajuk “Bila Pemilu Dipercepat, Siapakah Kita?”, di Kantor Visi Nusantara Maju, Perum Bumi Cibinong Endah, Kabupaten Bogor, Jumat (28/8/2026) sore.

Wacana percepatan Pemilu sebelumnya mencuat setelah potongan video Ketua Umum Projo, Budi Arie, beredar dan menyinggung kemungkinan percepatan Pemilu sebelum jadwal yang telah ditetapkan pada 2029.

Baca Juga: Soal Sengketa Pemilu 2024 di Bogor Barat, MK Tolak Gugatan Partai Golkar  

Namun, Yusfitriadi mengingatkan publik agar tidak terburu-buru menafsirkan narasi politik tersebut sebagai keputusan yang telah memiliki dasar hukum dan konstitusional.

“Skenario percepatan suksesi nasional itu mengemuka karena ada narasi yang sengaja dihembuskan. Tetapi kalau kita rasional, jangankan untuk pemilu yang dipercepat, untuk persiapan Pemilu 2029 sesuai jadwal normal saja, DPR RI dan pemerintah nampaknya belum siap,” tegas Yusfitriadi.

Menurutnya, persoalan yang seharusnya menjadi perhatian saat ini bukan sekadar apakah Pemilu bisa dipercepat atau tidak. Yang lebih mendesak adalah memastikan negara memiliki desain, regulasi, dan kesiapan kelembagaan yang memadai untuk menyelenggarakan Pemilu 2029.

Putusan MK Jadi Pekerjaan Rumah
Yusfitriadi menyoroti masih banyaknya persoalan mendasar dalam desain Pemilu 2029 yang harus segera diselesaikan.

Salah satunya adalah penyesuaian regulasi pemilu terhadap sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK), termasuk persoalan parliamentary threshold, presidential threshold, hingga desain keserentakan antara pemilu nasional dan pemilu lokal.

“Kalau kita bicara Pemilu 2029 saja, desain dan regulasinya masih membutuhkan pembahasan serius. Ada sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang harus diakomodasi. Ini bukan persoalan teknis yang bisa diselesaikan secara tergesa-gesa,” katanya.

Ia menegaskan, DPR dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang tidak boleh mengabaikan putusan MK yang telah bersifat final dan mengikat.

Menurut Yusfitriadi, setiap desain penyelenggaraan Pemilu harus ditempatkan dalam kerangka konstitusional, bukan semata-mata berdasarkan kepentingan politik jangka pendek.

“Jika DPR memaksakan menggunakan UU lama atau mengabaikan putusan MK yang bersifat final and binding, itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap lembaga hukum,” ujarnya.

Pemilu Bukan Sekadar Memajukan Tanggal
Lebih lanjut, Yusfitriadi menilai percepatan Pemilu bukan persoalan sederhana dengan hanya memindahkan jadwal dari 2029 ke tahun yang lebih awal.

Menurutnya, terdapat rangkaian tahapan besar yang harus dipersiapkan, mulai dari regulasi, kesiapan penyelenggara, peserta Pemilu, pemilih, hingga keseluruhan desain ketatanegaraan.

“Pemilu itu bukan sekadar memindahkan tanggal dari 2029 menjadi lebih awal. Ada tahapan, ada regulasi, ada penyelenggara, ada peserta pemilu, ada pemilih, dan ada seluruh desain ketatanegaraan yang harus dipersiapkan,” jelasnya.

Ia juga menilai percepatan suksesi nasional tidak dapat terjadi hanya karena adanya pernyataan atau keinginan dari aktor politik tertentu.

Sistem ketatanegaraan Indonesia, kata dia, memiliki mekanisme dan batasan konstitusional yang harus dipatuhi.

Selama konfigurasi politik di parlemen masih relatif solid dan institusi negara tetap menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, peluang terjadinya percepatan suksesi nasional secara tiba-tiba dinilai cukup sulit.

Yusfitriadi meminta masyarakat tidak langsung menyimpulkan bahwa munculnya wacana percepatan Pemilu berarti telah ada keputusan politik untuk mempercepat agenda demokrasi nasional tersebut.

Menurutnya, terdapat perbedaan besar antara sekadar wacana, keinginan politik, kesepakatan politik, hingga keputusan yang memiliki dasar hukum dan konstitusional.

“Jangan sampai narasi politik kemudian dipersepsikan sebagai keputusan politik. Ada jarak yang sangat jauh antara wacana, keinginan politik, kesepakatan politik, dan keputusan yang memiliki dasar konstitusional,” tuturnya.

Ia mengingatkan, dinamika politik menjelang Pemilu merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, setiap gagasan yang berkembang tetap harus diuji berdasarkan realitas hukum, kesiapan kelembagaan, dan konfigurasi politik yang ada.

Yusfitriadi pun mengingatkan agar isu percepatan Pemilu tidak berkembang menjadi spekulasi liar yang berpotensi memicu keresahan dan polarisasi di tengah masyarakat.

“Jangan sampai wacana yang belum memiliki pijakan hukum dan politik yang jelas ditafsirkan secara liar. Kita tidak ingin spekulasi seperti ini justru memicu polarisasi, keresahan, atau bahkan gejolak sosial,” katanya.

Menurutnya, elite politik dan seluruh pemangku kepentingan demokrasi harus bertanggung jawab dalam menyampaikan narasi politik kepada publik.

Masyarakat, kata dia, membutuhkan informasi yang jernih mengenai mekanisme dan dasar hukum apabila terjadi perubahan agenda politik nasional, bukan sekadar pernyataan yang kemudian berkembang menjadi berbagai spekulasi.

“Yang paling penting saat ini adalah memastikan demokrasi berjalan berdasarkan konstitusi dan hukum. Jangan sampai agenda politik justru membuat masyarakat kehilangan kepastian dan kepercayaan terhadap institusi negara,” pungkas Yusfitriadi.

Api diduga dipicu percikan dari aktivitas pengelasan yang menyambar material styrofoam di sekitar lokasi. Bahan yang mudah terbakar tersebut membuat kobaran api dengan cepat membesar dan menjalar ke sejumlah bagian bangunan pabrik.

Akibat peristiwa tersebut, tujuh mobil mengalami kerusakan dengan tingkat kerusakan yang bervariasi. Selain itu, ruang produksi dan gudang penyimpanan barang jadi turut terdampak kebakaran.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bogor, Yudi Santosa, mengatakan kebakaran diperkirakan terjadi sekitar pukul 13.55 WIB.

Baca Juga: Dini Hari, Rumah Warga di Cibungbulang Terbakar, Damkar Berhasil Jinakkan Api dalam 30 Menit

Laporan mengenai peristiwa tersebut diterima Damkar Sektor Cileungsi dari masyarakat sekitar pukul 14.10 WIB.

“Setelah menerima informasi dan melihat visual kondisi kebakaran yang dikirimkan melalui WhatsApp, petugas langsung bergerak menuju lokasi,” ujar Yudi dalam laporan penanganan kebakaran, Sabtu (29/8/2026).

Regu Damkar Sektor Cileungsi awalnya menerjunkan dua unit mobil pemadam kebakaran dengan tujuh personel. Petugas berangkat sekitar pukul 14.13 WIB dan tiba di lokasi pukul 14.30 WIB.

Namun saat tiba, api masih berkobar di sejumlah titik. Kobaran api melanda area parkir kendaraan, gudang penyimpanan barang jadi, hingga ruang produksi.

Kondisi kebakaran yang cukup besar membuat petugas harus meminta bantuan tambahan dari sektor terdekat. Selain keterbatasan armada awal, sumber air di sekitar lokasi juga cukup jauh.

“Dikarenakan dua unit masih tidak cukup dan sumber air cukup jauh, petugas langsung berkoordinasi untuk meminta bantuan unit tambahan dari sektor terdekat agar proses pemadaman lebih cepat dan api tidak meluas ke bagian lainnya,” jelas Yudi.

Dalam kejadian tersebut, lima mobil dilaporkan mengalami kerusakan hingga sekitar 95 persen. Sementara dua kendaraan lainnya mengalami kerusakan sekitar 50 persen.

“Selain kendaraan, ruang produksi juga mengalami kerusakan hingga sekitar 95 persen. Api turut membakar gudang penyimpanan barang jadi,” ungkapnya.

Untuk menjinakkan api, Damkar Kabupaten Bogor mengerahkan bantuan dari sejumlah sektor, yakni Cileungsi, Gunung Putri, Cariu, Citeureup, serta Mako Cibinong.

Sedikitnya delapan unit kendaraan pemadam dan kendaraan pendukung dikerahkan ke lokasi untuk mempercepat proses penanganan dan mencegah api meluas ke area lainnya.

Tak hanya petugas Damkar, proses penanganan juga melibatkan Polsek Cileungsi, Satpol PP Kecamatan Cileungsi, Babinsa Desa Gandoang, relawan kebakaran, petugas ambulans, TKSK Kecamatan Cileungsi, ketua RT/RW, Linmas, hingga masyarakat sekitar.

Setelah berjibaku selama kurang lebih dua jam, petugas akhirnya berhasil memadamkan api. Proses penanganan di lokasi dinyatakan selesai sekitar pukul 16.30 WIB.
Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut.

Berdasarkan kronologi sementara, kebakaran terjadi saat berlangsung pekerjaan pemasangan instalasi proteksi kebakaran dengan metode pengelasan pada pipa instalasi.

Percikan api dari proses pengelasan diduga mengenai styrofoam yang berada di sekitar lokasi. Material tersebut kemudian terbakar dan membuat api dengan cepat membesar.

Warga yang berada di sekitar lokasi, termasuk warga yang rumahnya berada di depan pabrik, segera melaporkan kejadian tersebut kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bogor.

Hingga kini, penyebab pasti kebakaran masih dalam pendalaman. Dugaan sementara mengarah pada percikan api dari aktivitas pengelasan yang menyambar material styrofoam.

Sementara itu, nilai kerugian materi akibat kebakaran hebat tersebut belum dirinci dalam laporan resmi Damkar Kabupaten Bogor.

Menurut Agus Salim, penyelesaian persoalan kemacetan di kawasan Puncak merupakan salah satu target yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Bogor.

Selain mengurai kemacetan, pembangunan transportasi alternatif juga diharapkan mampu meningkatkan potensi pariwisata serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor.

Baca Juga: Malam Anugerah MHT–PWI Jaya Diundur, Beri Ruang Persiapan Lebih Matang

“Salah satu target RPJMD Pemerintah Kabupaten Bogor adalah menyelesaikan permasalahan Puncak, terutama kemacetannya. Di saat yang sama, bagaimana meningkatkan potensi wisatanya dan menjadi pemasukan bagi Kabupaten Bogor,” ujar Agus Salim.

Ia menegaskan DPRD Kabupaten Bogor terbuka terhadap berbagai gagasan dan inovasi yang dapat menjadi solusi bagi persoalan klasik di kawasan Puncak.

“Kami sangat terbuka terhadap berbagai terobosan, uji kelayakan, dan ide-ide anak bangsa yang bagus. Tetapi tentunya harus ada kajian lingkungan, bagaimana keberpihakannya kepada masyarakat, penambahan PAD, hingga daya dukung pembiayaannya,” katanya.

Agus Salim juga membuka peluang penggunaan skema investasi dari pihak swasta untuk merealisasikan proyek tersebut. Menurutnya, keterlibatan investor akan menjadi pilihan menarik apabila pembangunan dapat dilakukan tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor.

“Kalau ada investor dari luar dan pembiayaannya penuh dari luar tanpa mengganggu APBD, tentu itu menarik. APBD kita bisa tetap dikonsentrasikan untuk pembangunan sektor lainnya,” ungkapnya.

Meski demikian, Agus menekankan bahwa investasi yang masuk harus memberikan manfaat nyata bagi daerah dan masyarakat. Pemerintah juga diminta memastikan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kawasan Puncak tidak terpinggirkan oleh pembangunan tersebut.

“Yang kedua tentu lingkungan, keberpihakan kepada para UMKM, kemudian pembangunan itu harus memberikan hal yang positif, bukan negatif,” tegasnya.

Kereta Gantung Dinilai Bisa Kurangi Kendaraan
Terkait konsep kereta gantung, Agus Salim menilai moda transportasi tersebut berpotensi menjadi salah satu solusi untuk mengurangi jumlah kendaraan yang menuju kawasan Puncak.

Dengan adanya sistem pemusatan parkir di titik tertentu, wisatawan dapat meninggalkan kendaraan pribadi sebelum melanjutkan perjalanan menggunakan transportasi alternatif.

“Justru saya melihat itu bisa meminimalisir kendaraan naik. Secara lingkungan, udara tentu bisa menjadi lebih baik,” ujarnya.

Selain itu, penggunaan kereta gantung dinilai berpotensi mengurangi kebutuhan pembukaan lahan dibandingkan pembangunan jalan baru. Namun, Agus menegaskan seluruh dampak pembangunan tetap harus menjadi perhatian utama.

Menurutnya, pemerintah dan pihak terkait harus menghitung secara cermat keseimbangan antara manfaat ekonomi yang dihasilkan dengan potensi dampak terhadap lingkungan.

“Semua akan kita lihat dari kajiannya. Seberapa besar lingkungan yang terdampak, kemudian di sisi lain seberapa besar manfaat ekonominya. Apakah masih berimbang atau tidak, itu membutuhkan kajian,” katanya.

Agus Salim menegaskan pembangunan di kawasan Puncak tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek dengan mengabaikan kelestarian lingkungan.

“Jangan sampai kemudian lingkungan kita korbankan untuk masa depan yang akan datang hanya demi kepentingan jangka pendek. Itu tidak boleh,” pungkasnya.

Kegiatan tersebut merupakan salah satu agenda rutin karyawan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor. Selain dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia (RI), kegiatan ini juga menjadi sarana menyalurkan hobi sekaligus mempererat silaturahmi antarkaryawan. 

Ketua Pelaksana Mancing Bareng Karyawan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor, Agung Sukma Yuda, mengatakan kegiatan tersebut diikuti karyawan dari berbagai divisi yang memiliki hobi memancing. 

Menurutnya, kegiatan di luar lingkungan kerja menjadi kesempatan bagi karyawan untuk membangun komunikasi serta mempererat hubungan antarpegawai dari berbagai bagian. 

Baca Juga: Siap Semarakan HUT ke-81 RI, Forkopimcam Bogor Selatan Akan Menggelar Turnamen Mini Soccer dan Lomba Mancing

“Pada momentum HUT ke-81 RI, kami menggelar kegiatan mancing bersama karyawan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor. Selain untuk menyalurkan hobi, kegiatan ini juga bertujuan mempererat silaturahmi antarkaryawan yang memiliki hobi yang sama, meskipun berasal dari divisi yang berbeda,” ujar Agung saat ditemui di lokasi kegiatan, Sabtu (29/8/2026). 

Agung berharap kegiatan tersebut dapat terus dilaksanakan secara rutin sehingga hubungan antarkaryawan semakin solid dan komunikasi di lingkungan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor semakin baik. 

“Kami berharap kegiatan seperti ini bisa terus dilakukan. Tidak hanya menjadi ajang menyalurkan hobi, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan dan kekompakan antarkaryawan,” katanya. 

Achmad Jumaedi | Handy Purnama

Rangkaian Haornas dijadwalkan akan dilaksanakan pada Sabtu, 12 September 2026, diawali dengan apel bersama dan senam, dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada insan olahraga berprestasi dan berdedikasi, serta syukuran sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi berbagai pihak dalam memajukan olahraga di Kota Bogor.

Momentum tersebut sekaligus menjadi ruang bagi Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) untuk menggaungkan posisi Kota Bogor sebagai salah satu tuan rumah utama Porprov XV Jawa Barat 2026. Dengan status tersebut, Haornas diharapkan mampu menjadi titik awal untuk membangun atmosfer olahraga yang lebih kuat di tengah masyarakat.

Baca Juga: Pegulat Kota Bogor Juara Kejurda Jabar 2026, Optimisme Emas Porprov Kian Menguat

Persiapan Haornas sendiri mulai dimatangkan Dispora Kota Bogor. Langkah awal dilakukan melalui rapat persiapan internal yang dipimpin langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bogor, Anas S. Rasmana pada Jumat (14/8) lalu.

Rapat tersebut menjadi forum konsolidasi untuk menyusun konsep, teknis pelaksanaan, hingga pembagian tugas antar bidang. Koordinasi dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian Haornas dapat berlangsung tertib, semarak, dan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Pesan besar yang ingin dibangun adalah Haornas bukan sekadar peringatan tahunan, tetapi menjadi momentum menuju penyelenggaraan PORPROV XV Jawa Barat 2026. 

"Kota Bogor ingin menunjukkan kesiapan bukan hanya dari sisi penyelenggaraan, tetapi juga dalam membangun ekosistem olahraga yang sehat, inklusif, berprestasi, dan melibatkan masyarakat," kata Anas.

Secara nasional, bahwa ekspansi jaringan ritel asal Filipina di bawah naungan Robinsons Retail Holdings ini tetap harus wajib mematuhi ketentuan hukum serta perizinan penanaman modal yang berlaku di Indonesia.

Sejumlah warga juga mempertanyakan legalitas operasional toko tersebut. Pasalnya, pendirian usaha ritel modern pada prinsipnya wajib memenuhi berbagai persyaratan administratif, termasuk izin lokasi, izin usaha, serta rekomendasi dari pemerintah wilayah setempat.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor, Tyas Ajeng Fitriani Prihandari, saat dikonfirmasi CeklisSatu.com melalui pesan WhatsApp, mengatakan gerai O!SAVE di Pamoyanan belum sepenuhnya mengantongi izin.

Baca Juga: Tren Makeup Lokal Kian Meledak, Generasi Muda Mulai Tinggalkan Brand Luar, Ini Alasannya

“Belum ada izinnya, kang” tegas Tyas saat di konfirmasi melalui pesan WhatsApp pribadinya, Jumat (28/08/2026).

Menurutnya, pemenuhan perizinan penting dilakukan agar keberadaan usaha ritel modern tersebut agar berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Ditempat terpisah, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor (Dinkukmdagin), Rahmat Hidayat, menerjunkan tim melalui Unit Pengawasan Perdagangan Dalam Negeri (PPDN) ke lokasi minimarket O!SAVE.

Rahmat mengatakan, saat tim melakukan pengecekan ke lokasi, pihak pengelola tidak berada di tempat. Bahkan, tim legal O!SAVE juga tidak merespons ketika dihubungi melalui telepon selulernya.

“Berdasarkan laporan tim PPDN yang saya terjunkan untuk melakukan pengecekan persyaratan administratif, termasuk izin lokasi, izin usaha, serta rekomendasi wilayah, di lokasi minimarket itu pengelola tidak berada di tempat. Bahkan tim saya sudah mencoba menghubungi bagian legalnya dan tidak ada jawaban. Jadi, untuk memastikan perizinannya akan kami tindak lanjuti di hari lain,” ujarnya.

Apabila dalam pemeriksaan nantinya ditemukan adanya pelanggaran atau perizinan yang belum terpenuhi, Pemkot Bogor melalui dinas terkait akan mengambil langkah sesuai ketentuan yang berlaku. Termasuk kemungkinan penyegelan terhadap toko modern tersebut.

“Ya, kalau memang bandel dan belum juga memenuhi persyaratan secara administrasi, ada dinas terkait yang lebih berwenang untuk melakukan penyegelan,” ucapnya.

Baca Juga: Tiga Pelaku Pencurian Terekam CCTV Gasak Barang Senilai Rp4,2 Juta di Minimarket Cibinong Bogor

Sementara itu, redaksi CeklisSatu.com telah mencoba mengonfirmasi Fariz, selaku kuasa hukum atau konsultan legal O!SAVE, melalui pesan singkat. Namun, hingga berita ini ditulis, yang bersangkutan belum dapat dihubungi dan belum memberikan keterangan resmi kepada media.

Sebagai informasi, O!SAVE sendiri merupakan jaringan ritel yang mulai hadir di Indonesia sejak 2023. Minimarket ini mengusung konsep hard discount, yakni menjual kebutuhan pokok dengan harga murah setiap hari tanpa promo berkala. Produk juga ditampilkan langsung di atas palet atau kardus untuk menekan biaya operasional.

Handy Purnama

Kali ini, tim penyidik KPK menyasar Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor, Jumat (28/8/2026),

Penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi upah pungut pajak daerah yang tengah ditangani lembaga antirasuah.

Dalam kegiatan tersebut, penyidik KPK dikabarkan menyita sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara. 

Baca Juga: KPK Geledah Bappenda dan BKPSDM Kabupaten Bogor, Sita Dokumen Terkait Dugaan Korupsi Insentif Pajak

Selain itu, petugas juga terlihat membawa dua koper berisi barang hasil pemeriksaan dari kantor Disdik Kabupaten Bogor.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, membenarkan adanya kegiatan penggeledahan yang dilakukan KPK di lingkungan Pemkab Bogor.

"Iya, betul (ada penggeledahan KPK-red)," ujar Ajat singkat kepada wartawan, Jumat (28/8/2026).

Penggeledahan di Kantor Disdik itu menambah daftar instansi di lingkungan Pemkab Bogor yang diperiksa penyidik KPK dalam beberapa hari terakhir.

Baca Juga: Sekda Ajat Pastikan Pelayanan Publik Pemkab Bogor Tak Terganggu di Tengah Proses Hukum KPK

Sebelumnya, pada Kamis (27/8/2026), KPK telah melakukan penggeledahan di dua kantor dinas, yakni Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, sebelumnya menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari lanjutan proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Bogor.

"Pada hari ini penyidik melaksanakan kegiatan penggeledahan di dua lokasi di wilayah Kabupaten Bogor, di Bappenda dan BKPSDM," ujar Budi.

Baca Juga: Isu OTT KPK di Pemkab Bogor Bikin Heboh, Sekda Ajat: Kami Masih Tunggu Kabar Resmi

Dalam penggeledahan di dua kantor tersebut, penyidik KPK turut mengamankan sejumlah dokumen penting yang berkaitan dengan perkara dugaan korupsi pemotongan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

"Pada penggeledahan tersebut, penyidik menyita dokumen yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemotongan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah," jelasnya.

Menurut Budi, seluruh temuan dan dokumen yang diperoleh dari kegiatan penggeledahan akan menjadi bahan bagi penyidik untuk mendalami perkara tersebut.

Baca Juga: KPK OTT Bupati Lombok Barat Ahmad Zaini, 19 Orang Diamankan dan Uang Ratusan Juta Disita 

"Selanjutnya penyidik akan melakukan penelaahan atas temuan dalam penggeledahan tersebut," ungkap Budi.

Hingga kini, KPK masih terus melakukan pendalaman terhadap perkara dugaan korupsi upah pungut pajak daerah di Kabupaten Bogor. 

Penggeledahan yang dilakukan secara beruntun di sejumlah kantor pemerintahan tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik untuk mengumpulkan bukti dan mengungkap secara menyeluruh dugaan tindak pidana korupsi yang tengah diselidiki.

Menurut Acep, kondisi air Situ Citatah yang tengah surut akibat musim kemarau membuat sebagian daratan dan sampah yang sebelumnya berada di kawasan perairan menjadi lebih terlihat.

“Ini menjadi tanggung jawab semuanya untuk membersihkan. Memang sekarang situasinya musim kemarau, air surut sehingga di danau terlihat ada daratan,” ujar Acep Sajidin saat ditemui di kantornya, Kamis (27/8/2026).

Ia menjelaskan, saat musim hujan kondisi Situ Citatah berbeda. Debit air meningkat hingga mendekati batas tanggul sehingga area daratan yang saat ini terlihat kembali tertutup air.

Baca Juga: Bau Sampah Situ Citata Ganggu Warkop, Petugas Ungkap Tumpukan Capai Lebih dari Satu Truk

“Kalau musim hujan, airnya sampai ke tembok batas, sehingga tidak ada daratan yang terlihat. Di beberapa situ juga seperti itu, ketika air mulai surut, kondisi di bagian pinggir dan dasar situ menjadi terlihat,” jelasnya.

Meski demikian, Pemerintah Kecamatan Cibinong memastikan tidak akan tinggal diam melihat persoalan sampah tersebut. GggAcep mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pengelola Situ Citatah, Kelurahan Cirimekar, serta masyarakat sekitar untuk menggelar kegiatan bersih-bersih.

“Insya Allah kita koordinasikan dengan pengelola situ, Kelurahan Cirimekar dan warga sekitar untuk melakukan bersih-bersih. Intinya, kita akan lakukan pembersihan di situ,” katanya.

Selain melakukan aksi bersih-bersih, Acep juga mengungkapkan perlunya langkah pencegahan agar sampah tidak terus masuk dan menumpuk di Situ Citatah.

Salah satu upaya yang dinilai dapat dilakukan adalah memasang jaring penahan sampah di pintu air. Hal itu karena Situ Citatah menjadi salah satu muara aliran air dari Situ Gedong yang berada di kawasan belakangnya.

“Situ Citatah ini merupakan muara dari Situ Gedong. Alirannya menuju ke Situ Citatah. Salah satu antisipasinya, kalau dipasang jaring di pintu air, itu bisa mengurangi sampah yang masuk ke Situ Citatah,” ungkapnya.

Acep menambahkan, secara fungsional pengelolaan Situ Citatah berada di bawah kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Namun, sebagai pemerintah yang berada di wilayah tersebut, Kecamatan Cibinong tetap memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menjaga kebersihan dan kelestarian kawasan situ.

“Secara fungsional pengelolaannya ada di BBWS. Tapi kita yang berada di wilayah tetap bertanggung jawab terhadap kebersihan situ. Kita juga ikut memelihara dan melestarikan kebersihannya, tentunya dengan terus berkoordinasi dengan pengelolanya,” pungkas Acep.

Ke depan, kolaborasi antara pemerintah, pengelola kawasan, dan masyarakat diharapkan mampu mengembalikan kebersihan Situ Citatah sekaligus mencegah sampah kembali mencemari salah satu kawasan perairan di wilayah Cibinong tersebut.

Dua lokasi yang menjadi sasaran penggeledahan yakni Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penggeledahan tersebut merupakan bagian dari lanjutan proses penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang tengah ditangani lembaga antirasuah.

Baca Juga: Sekda Ajat Pastikan Pelayanan Publik Pemkab Bogor Tak Terganggu di Tengah Proses Hukum KPK

"Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Bogor, pada hari ini, Kamis (27/8), penyidik melaksanakan kegiatan penggeledahan di dua lokasi di wilayah Kabupaten Bogor," ujar Budi Prasetyo dalam keterangannya, Kamis (27/8/2026).

Dari kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik KPK menyita sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang diselidiki.

Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pemotongan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

KPK selanjutnya akan menelaah berbagai temuan dan dokumen yang diperoleh selama proses penggeledahan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

"Selanjutnya penyidik akan melakukan penelaahan atas temuan dalam penggeledahan tersebut," kata Budi.

Penggeledahan di dua kantor strategis Pemerintah Kabupaten Bogor itu menjadi perkembangan terbaru dalam penanganan perkara dugaan korupsi yang tengah dilakukan KPK. Hingga kini, KPK masih terus mendalami temuan yang diperoleh dari kegiatan tersebut.

Perkembangan lebih lanjut terkait hasil penyidikan dan pihak-pihak yang diduga terlibat masih menunggu proses pendalaman oleh penyidik KPK.

Bahkan, informasi awal mengenai aksi tawuran yang terjadi di Kecamatan Cibinong pada dini hari diperoleh polisi dari rekan-rekan ojol yang berada di lapangan.

Kasat Lantas Polres Bogor, IPTU Afif Widhi Ananto, mengatakan kejadian tersebut menjadi bukti nyata pentingnya sinergi antara kepolisian dan komunitas pengemudi ojol.

Baca Juga: Kenaikan Harga Pertamax Picu Keluhan Warga dan Ojol di Cibinong

“Tadi malam sekitar pukul 03.00 WIB terjadi tawuran di wilayah Kabupaten Bogor, khususnya Kecamatan Cibinong. Informasi awal justru kami dapatkan dari rekan-rekan Ojol Kamtibmas,” ujar Afif saat kegiatan silaturahmi bersama komunitas Ojol Kamtibmas di Pakansari, Kamis (27/8/2026).

Berkat informasi yang cepat diterima, petugas langsung bergerak menuju lokasi tawuran. Aparat kemudian berhasil menghentikan aksi tersebut serta mengamankan sejumlah pelaku berikut senjata tajam.

“Petugas dalam waktu singkat bisa langsung menuju lokasi, menghentikan tawuran, mengamankan pelaku-pelaku tawuran dan juga senjata tajam,” katanya.

Saat ini, sebanyak 100 pengemudi ojol telah terlibat dalam kegiatan Ojol Kamtibmas Kabupaten Bogor.

Dalam kegiatan tersebut, para pengemudi tidak hanya membangun komunikasi dengan jajaran kepolisian, tetapi juga mendapatkan pelatihan safety riding, pelayanan perpanjangan SIM, hingga kegiatan ngariung kamtibmas untuk bertukar informasi mengenai kondisi keamanan di lapangan.

Afif mengatakan, tingginya mobilitas pengemudi ojol menjadi salah satu alasan pentingnya kolaborasi tersebut.

Menurutnya, dengan jumlah personel kepolisian yang terbatas, keberadaan para pengemudi yang hampir 24 jam berada di jalan sangat membantu dalam mendapatkan informasi awal mengenai potensi gangguan keamanan.

“Personel kepolisian terbatas, baik jumlah maupun waktunya. Kami sangat terbantu dengan rekan-rekan ojol yang hampir 24 jam berada di lapangan dan berada di jalan,” ungkapnya.

Informasi sekecil apa pun yang ditemukan pengemudi di lapangan, lanjut Afif, dapat segera diteruskan kepada kepolisian untuk ditindaklanjuti sebelum persoalan berkembang menjadi lebih besar.

Melalui program Ojol Kamtibmas, Polres Bogor membuka ruang komunikasi langsung antara pengemudi ojol dan petugas kepolisian di lapangan.

Jika ditemukan gangguan keamanan maupun kejadian yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat, informasi dapat segera diteruskan kepada aparat.

“Rekan-rekan ojol ini menjadi mitra. Kami dari kepolisian bertugas untuk menindaklanjuti kejadian-kejadian maupun gangguan kamtibmas yang mungkin terjadi di Kabupaten Bogor,” jelas Afif.

Sementara terkait kemungkinan adanya patroli bersama antara kepolisian dan komunitas ojol, Afif mengatakan rencana tersebut masih dalam tahap pengkajian.

Untuk saat ini, kerja sama lebih difokuskan pada pertukaran informasi dan koordinasi terkait keamanan serta ketertiban masyarakat.

Ketua Ojol Kamtibmas Kabupaten Bogor, Adam, menyambut positif kegiatan silaturahmi tersebut.

Ia mengaku komunitas ojol merasa diapresiasi dan diberikan ruang komunikasi yang terbuka oleh jajaran Polres Bogor.

“Hari ini terbukti kami dengan pihak Polres seperti tidak ada jarak. Ini membuktikan kolaborasi dan kerja sama di lapangan untuk menjaga Kabupaten Bogor benar-benar terealisasi dengan baik,” ujar Adam.

Adam menegaskan, komunitas Ojol Kamtibmas Kabupaten Bogor berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan kepolisian dalam menciptakan situasi yang aman, nyaman, dan kondusif.

Selain membangun komunikasi soal kamtibmas, para pengemudi juga mendapatkan sejumlah kemudahan dalam kegiatan tersebut, termasuk pelayanan perpanjangan SIM bagi peserta tertentu.

Menurut Adam, fasilitas tersebut menjadi salah satu bentuk nyata hasil kolaborasi antara komunitas ojol dan Polres Bogor.

“Ini tentunya sangat membantu dan sangat berarti bagi kami yang bekerja di lapangan,” katanya.

Dengan mobilitas tinggi dan keberadaan mereka di berbagai sudut wilayah, pengemudi ojol kini diharapkan dapat menjadi jaringan informasi masyarakat yang membantu kepolisian merespons lebih cepat setiap potensi gangguan keamanan.

Sinergi antara polisi dan Ojol Kamtibmas pun diharapkan semakin memperkuat upaya bersama menjaga Kabupaten Bogor tetap aman, nyaman, dan kondusif.

Pemkab Bogor menyiapkan pembangunan underpass Simpang PDAM pada 2027 sebagai langkah mengurai antrean kendaraan sekaligus memperlancar konektivitas kawasan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika mengatakan, pembangunan underpass Simppang PDAM tersebut direncanakan menjadi salah satu program strategis Pemerintah Kabupaten Bogor pada 2027.

Baca Juga: Parkir Alun-Alun Kabupaten Bogor Tak Lagi Gratis, Pemkab Berlakukan Tarif Baru di Kawasan Tegar Beriman, Motor Rp5.000 dan Mobil Rp10.000

"Underpass dirancang untuk memperlancar pergerakan kendaraan di Simpang PDAM yang menjadi salah satu titik pertemuan arus lalu lintas dengan volume kendaraan cukup tinggi," ujarnya di Cibinong, Kamis (27/8/2026) .

Persimpangan tersebut menghubungkan arus kendaraan dari kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Bogor dan Cibinong City Mall (CCM) menuju Bambu Kuning-Bomang maupun arah sebaliknya.

Menurut Ajat, pembangunan infrastruktur tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah.

Baca Juga: Besok Pemkab Bogor Uji Coba Car Free Day, Mulai dari Jalur Cepat Jalan Tegar Beriman Simpang PDAM hingga CCM

"Keberadaan underpass diharapkan dapat mengurangi antrean kendaraan di persimpangan, memangkas waktu tempuh, serta meningkatkan keselamatan pengguna jalan," kata Ajat.

Pembangunan underpass juga akan dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menata kawasan Simpang PDAM secara menyeluruh, termasuk jaringan utilitas yang berada di sepanjang ruas tersebut.

Kabel-kabel utilitas yang saat ini masih berada di atas jalan direncanakan ditata dengan sistem bawah tanah sehingga kawasan Jalan Raya Tegar Beriman menjadi lebih rapi.

Baca Juga: Kemacetan Jalur Bomang Jadi Prioritas, Pemkab Bogor Percepat Pembangunan Dua Jembatan Strategis

Penataan tersebut sekaligus dilakukan untuk mengurangi potensi gangguan terhadap jaringan utilitas serta meningkatkan keamanan dan estetika kawasan.

Pemkab Bogor memproyeksikan peningkatan kelancaran lalu lintas di kawasan itu juga berdampak terhadap aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat karena mobilitas menuju sejumlah kawasan menjadi lebih efisien.

Pembangunan underpass Simpang PDAM menjadi bagian dari pengembangan infrastruktur konektivitas Kabupaten Bogor yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan jalan, tetapi juga penataan ruang dan utilitas publik secara terintegrasi.

Murai Maratua berstatus terancam punah atau endangered/ mulnerable berdasarkan International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List.

Sempat tersisa hanya delapan individu yang seluruhnya berada dalam pemeliharaan masyarakat di Pulau Jawa, populasi burung tersebut kini telah berkembang menjadi 97 individu melalui program konservasi di Prigen Conservation Breeding Ark (PCBA), Taman Safari Prigen.

Kurator PCBA, Jochen Klaus Menner mengatakan, Murai Maratua memiliki karakter morfologi yang cukup berbeda dibandingkan murai lainnya.

Baca Juga: Konservasi Indonesia Butuh Gebrakan, TSI Dorong FOKSI 2.0 Jadi Kekuatan Baru Edukasi Satwa dan Lingkungan

Menurut Jochen, hilangnya satu spesies dari alam bukan sekadar berkurangnya jumlah satwa. Ketika sebuah spesies benar-benar punah, keragaman hayati yang dimilikinya juga ikut hilang dan tidak dapat dikembalikan.

"Kepunahan bersifat permanen dan tidak bisa diulang kembali," ujar Jochen  dalam kegiatan Orientasi Wartawan Konservasi (Owaka) FOKSI di Taman Safari Indonesia (TSI) Bogor beberapa waktu lalu.

Jochen mengaku pertama kali menemukan informasi mengenai murai Maratua ketika mempersiapkan tugas konservasi burung berkicau di Indonesia pada 2018. 

Ia membaca berbagai buku dan publikasi untuk memahami spesies burung yang membutuhkan perhatian konservasi.

Baca Juga: Tanam 2.503  Bibit Pohon, Kawasan RTH Cihanja Bandung Disiapkan Jadi Penjaga Mata Air dan Udara Bersih

Dari penelusuran tersebut, ia menemukan fakta mengejutkan mengenai murai Maratua.

Ia menyadari burung tersebut memiliki perbedaan morfologi yang cukup mencolok dibandingkan murai lainnya. Namun, yang lebih mengejutkan adalah statusnya yang telah dinyatakan punah di alam.

Kondisi tersebut semakin menarik perhatian ketika tim konservasi justru menemukan sejumlah murai Maratua yang masih dipelihara masyarakat di Pulau Jawa.

Burung-burung tersebut tidak lagi berada di habitat aslinya, melainkan dipelihara di dalam sangkar. Salah satu alasan masyarakat memeliharanya adalah karena burung tersebut memiliki suara kicauan yang dianggap sangat indah.

Baca Juga: Bupati Bogor Rudy Susmanto: Satwa Langka di Gunung Halimun Salak Bukti Kepedulian pada Kelestarian Alam

Dari penelusuran yang dilakukan, tim PCBA akhirnya menemukan delapan individu murai Maratua, terdiri atas tiga jantan dan lima betina.

Namun, kedelapan burung tersebut tidak ditemukan di Pulau Maratua. Seluruhnya berada dalam pemeliharaan masyarakat di Pulau Jawa.

Kondisi itu membuat pendekatan konservasi perlu dipikirkan kembali. 

Menurut Jochen, ketika individu yang tersisa sudah berada di luar habitat alaminya, upaya konservasi ex situ menjadi pilihan yang sangat penting untuk menjaga keberlangsungan spesies.

Baca Juga: Kunjungi PSSEJ Cigombong, Bupati Bogor Rudy Susmanto: Pentingnya Pelestarian Elang Jawa sebagai Aset Dunia

Jika delapan individu tersebut langsung dikembalikan ke habitat asalnya tanpa persiapan dan pengelolaan yang matang, risiko kematian justru sangat besar.

Ia menjelaskan, mengingat jumlah populasi yang sangat minim, mengembalikan 8 ekor burung tersebut langsung ke habitat aslinya (in-situ) justru membawa risiko besar terhadap kepunahan permanen akibat predator maupun faktor alam.

"Kalau itu sudah terjadi, konservasi in-situ sudah tidak punya nilai lagi. Kalau mau ke in-situ, konsekuensinya delapan individu itu dibungkus, dikirim ke Pulau Maratua, dilepasliarkan. (Tapi) satu jantan dimakan kucing, satu jantan kena angin besar, satu jantan infertil—jenisnya punah. Satu-satunya solusi, 8 individu itu harus dibungkus, dimasukin ke fasilitas yang layak untuk konservasi ex-situ," paparnya. 

Baca Juga: Ragil, Si Elang Jawa Penguasa Baru Langit Gunung Halimun Salak

Karena itu, lanjutnya, konservasi tidak cukup hanya dengan melepasliarkan satwa. 

Diperlukan fasilitas, pengelolaan reproduksi, pencatatan keturunan, hingga perawatan yang terukur agar populasi dapat berkembang.

Pada 11 November 2018, individu pertama murai Maratua tiba di PCBA). 

Burung tersebut diberi nama MSH 001, yang menjadi bagian awal dari program konservasi spesies tersebut di PCBA.

Baca Juga: Kado Kemerdekaan dari Alam, Elang Jawa Kembali Menetas di Taman Safari Bogor

Program kemudian menunjukkan perkembangan signifikan. 

Setahun setelah individu pertama tiba, tepatnya pada November 2019, anakan murai Maratua pertama berhasil menetas di PCBA.

Sejak saat itu, program pengembangbiakan terus berjalan. Populasi murai Maratua di fasilitas konservasi tersebut pun meningkat dari waktu ke waktu.

Kini, PCBA memiliki 97 individu murai Maratua, yang merupakan keturunan dari delapan individu awal yang berhasil diselamatkan.

Baca Juga: IPB University Kembangkan Biobank dan ART untuk Lindungi Badak Jawa dan Sumatra dari Kepunahan

Bagi Jochen, pertumbuhan populasi tersebut menjadi bukti bahwa konservasi ex situ dapat memberikan peluang bagi spesies yang berada dalam kondisi sangat terancam.

Konservasi Butuh Fasilitas Khusus

Jochen menjelaskan, keberhasilan program tersebut tidak terlepas dari keberadaan fasilitas khusus di PCBA. 

Konservasi satwa yang sudah sangat terancam membutuhkan pendekatan berbeda dibandingkan satwa yang sekadar dipelihara untuk kebutuhan edukasi pengunjung.

Baca Juga: Pemkab Bogor Bersama TSI Jajaki Kolaborasi Pengembangan Kawasan Destinasi Edukasi dan Konservasi Satwa

Di area utama Taman Safari yang dapat dilihat pengunjung, menyediakan puluhan kandang khusus untuk satu jenis burung tentu bukan perkara sederhana. Karena itu, fasilitas back of house menjadi penting untuk mendukung program konservasi spesies yang membutuhkan penanganan khusus.

"Yang dibutuhkan fasilitas khusus, back of house khusus untuk melestarikan jenis yang sudah luar biasa terancam," jelasnya.

Menurut Jochen, ketika sebuah program dilakukan dengan fokus dan kepedulian, hasil konservasi dapat terlihat nyata.

Baca Juga: Tak Hanya Liburan, EIGER Nature Siapkan Ekowisata Dengan Konsep 7E, Padukan Konservasi dan Ekowisata Berkelanjutan

Kisah murai Maratua menjadi salah satu contohnya. Dari hanya delapan individu tersisa, populasinya kini telah mencapai  97 individu di PCBA.

"Bagi dunia konservasi, angka tersebut bukan sekadar pertambahan populasi. Di baliknya terdapat upaya untuk memastikan sebuah spesies yang pernah kehilangan habitat dan dinyatakan punah di alam tidak benar-benar hilang dari bumi," ujarnya.

"Sebab, ketika kepunahan benar-benar terjadi, kesempatan untuk menyelamatkannya tidak lagi tersedia," imbuhnya.

Hal itu diunggkapkan Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kabupaten Bogor, Agus Ridallah saat Gelar Senja upacara peringatan ke-65 hari Pramuka tingkat Kabupaten Bogor di alun-alun, Rabu (26/8/2026) sore.

Agus Ridallah menyampaikan ucapan selamat Hari Pramuka ke-65 sekaligus apresiasi atas 65 tahun perjalanan Gerakan Pramuka dalam membentuk generasi muda Indonesia yang beriman, berkarakter, disiplin, tangguh, dan memiliki kecintaan terhadap tanah air.

Baca Juga: PRAMUKA Kota Bogor dan Disukducapil Sepakat Bentuk Saka Adminduk

“Dari rahim Gerakan Pramuka, telah lahir banyak pemimpin, pendidik, ilmuwan, hingga wirausahawan terbaik yang mengabdikan karya terbaiknya bagi NKRI. Nilai-nilai Tri Satya dan Dasa Darma terbukti ampuh membentuk pribadi yang tangguh menghadapi tantangan zaman,” ujarnya.

Agus mengatakan, tantangan generasi muda saat ini semakin kompleks seiring perkembangan teknologi dan perubahan zaman. 

Karena itu, Gerakan Pramuka diharapkan mampu menjadi ruang pembinaan yang mendorong generasi muda untuk cerdas, adaptif, kreatif, sekaligus tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kepramukaan.

Baca Juga: Rakercab Pramuka Kota Bogor 2026 Momentum Transformasi

“Pesan Presiden Republik Indonesia pada Peringatan Hari Pramuka ke-65 dan Jambore Nasional (Jamnas) XII di Cibubur pada 14 Agustus 2026. Menekankan pentingnya Gerakan Pramuka sebagai wadah bagi anak-anak Indonesia untuk belajar, bekerja sama, dan menghasilkan karya-karya positif,” ujarnya.

Menurutnya, kemampuan memanfaatkan teknologi harus berjalan beriringan dengan penguatan karakter. 

Generasi muda Kabupaten Bogor diharapkan tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu memanfaatkannya untuk menciptakan inovasi dan karya yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Baca Juga: Adu Kreativitas dan Inovasi Anggota Muda Pramuka SMKN 1 Bogor Gelar Tunas 14

Apresiasi diberikan kepada Kwarcab Gerakan Pramuka Kabupaten Bogor atas komitmen melakukan transformasi organisasi melalui jargon PASTI HEBAT 2030, yakni Profesional, Adaptif, Solid, Terukur, dan Istimewa. Semangat tersebut sejalan dengan cita-cita pembangunan Kabupaten Bogor.

“Cita-cita besar kita menuju Kabupaten Bogor yang Istimewa dan Gemilang pada tahun 2030 membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk Gerakan Pramuka. Membangun daerah bukan hanya soal fisik dan infrastruktur, melainkan membangun manusianya. Investasi pada pendidikan karakter hari ini adalah kunci kualitas kepemimpinan Bogor di masa depan,” tegasnya.

Apresiasi juga diberikan kepada anggota Pramuka yang berhasil meraih predikat Pramuka Garuda. 

Baca Juga: Pramuka Kota Bogor Segera Miliki Bumi Perkemahan Mandiri, Denny Mulyadi: Terbuka untuk Umum

Menurutnya, predikat tersebut bukan sekadar tanda kecakapan, tetapi menjadi simbol keteladanan, prestasi, keunggulan, dan karakter yang kuat.

Kemudian kepada seluruh Majelis Pembimbing (Mabiran dan Mabigus), kepala sekolah, pembina, pelatih, serta orang tua yang selama ini menjadi bagian penting dalam mendukung tumbuh kembang generasi muda Kabupaten Bogor. Dan kontingen Kabupaten Bogor yang telah berpartisipasi dan berjuang dalam Jambore Nasional XII.

Peringatan Hari Pramuka ke-65 tersebut turut dirangkaikan dengan prosesi Tapakan Pramuka Garuda, sebagai bentuk penghargaan terhadap anggota Pramuka yang telah mencapai tingkat kecakapan dan keteladanan yang ditetapkan.

Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi atau Jaro Ade turun memantau kondisi pertanian sekaligus menyiapkan langkah antisipasi, mulai dari Gerakan Pangan Murah hingga penyediaan pupuk dengan harga terjangkau bagi petani terdampak musim kemarau.

Jaro Ade mengatakan, pemerintah daerah perlu melakukan langkah antisipasi apabila terdapat petani yang mengalami penurunan produksi maupun gagal panen akibat kondisi cuaca dan ketersediaan air.

Baca Juga: Kemarau Belum Usai, 113 Desa di Kabupaten Bogor Dilanda Kekeringan dan Terancam Gagal Panen

“Untuk pertanian kita juga melakukan monitoring, terutama kemungkinan adanya gagal panen akibat musim kemarau. Kita harus memastikan kondisi di lapangan dan menyiapkan langkah untuk membantu para petani yang terdampak,” jelasnya saat mengunjungi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Distanhorbun) Kabupaten Bogor, Rabu (26/8/2026).

Sebagai bentuk langkah antisipasi, kata Jaro Ade, Pemerintah Kabupaten Bogor menyiapkan sejumlah upaya, diantaranya melalui Gerakan Pangan Murah serta penyediaan pupuk dengan harga terjangkau bagi masyarakat, khususnya petani yang terdampak kondisi musim kemarau.

Gerakan Pangan Murah diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan di tengah potensi gangguan produksi pertanian.

Baca Juga: Kekeringan di Kota Bogor Makin Terasa, BPBD Salurkan 4.000 Liter Air Bersih untuk 15 KK di Bojongkerta 

Sementara penyediaan pupuk murah diarahkan untuk membantu petani menjaga keberlanjutan kegiatan pertanian serta meringankan beban biaya produksi, terutama bagi petani yang terdampak penurunan hasil panen.

Pemerintah Kabupaten Bogor akan terus melakukan pemantauan kondisi pertanian di berbagai wilayah untuk memperoleh gambaran kondisi riil di lapangan. 

Hasil monitoring tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan langkah intervensi dan bantuan yang diperlukan bagi masyarakat maupun petani yang terdampak.

Baca Juga: Distanhorbun Catat Ratusan Lahan di 11 Kecamatan Kabupaten Bogor Gagal Panen

“Pemerintah daerah akan terus hadir dan melakukan monitoring. Kalau memang ada petani yang terdampak, tentu kita siapkan langkah-langkah untuk membantu, termasuk melalui pangan murah dan pupuk murah,” tandas Jaro Ade.

Keluhan itu disampaikan Nur Kamila (24), pemilik Warkop Bang Jab. Ia mengatakan usahanya baru berjalan sekitar dua hari, namun persoalan sampah di Situ Citata sudah terlihat sejak dirinya mulai membangun tempat usaha pada awal Agustus 2026.

"Kalau dibilang terganggu, terganggu banget. Orang yang mau ke sini kadang 'enggak jadi' karena bau," ujar Nur Kamila.

Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Berikan Perlindungan Bagi Pemilah 4.000 Pekerja Sampah

Menurutnya, aroma tidak sedap bahkan sampai tercium ke dalam area warung. Kondisi tersebut menjadi persoalan tersendiri karena usaha yang dijalankannya menyediakan makanan dan minuman.

"Bayangin aku jualan makanan, aromanya sampai sini," katanya.

Nur berharap tumpukan sampah tersebut segera ditangani. Ia juga mengaku heran karena lokasi situ berada tidak jauh dari kantor kelurahan dan kecamatan.

"Harapannya semoga sesegera mungkin bisa ditindaklanjuti soal sampah di situ. Dibersihkan secepatnya karena sangat-sangat terganggu," ucapnya.

Sementara itu, Petugas Situ Citata, Haji Yusuf, menjelaskan persoalan sampah di situ tidak hanya berasal dari lingkungan sekitar. Menurutnya, aliran air dari Situ Kedung dan Situ Cibutun masuk ke Situ Citata melalui inlet dan turut membawa sampah.

Ia mengatakan petugas bersama masyarakat dan kelompok pengawas telah berupaya mengangkat sampah yang masuk ke situ. Namun, penanganan belum bisa dilakukan secara rutin karena keterbatasan tenaga dan cakupan wilayah kerja.

"Untuk yang masuk di situ, yang kami perbuat kita angkat ke atas," kata Yusuf.

Pengangkatan sampah selama ini dilakukan menggunakan peralatan sederhana seperti serokan ikan dan bambu.

Yusuf menyebut petugas tidak dapat membersihkan Situ Citata setiap hari. Sebab, terdapat sekitar 60 situ di Kabupaten Bogor yang juga membutuhkan penanganan.

"Kalau tempat saya kerja itu cuma tiga bulan, kadang-kadang dua bulan. Karena 60 situ se-Kabupaten Bogor," ujarnya.

Baca Juga: Tumpukan Sampah Kabupaten Bogor Punya Masa Depan Baru, Bakal Diolah Menjadi BBM dan Energi Listrik

Karena itu, ia berharap ada kolaborasi dengan pemerintah daerah, khususnya pihak yang menangani sumber daya air dan kebersihan lingkungan.

Yusuf mengungkapkan banyaknya sampah yang berada di Situ Citata cukup signifikan. Dalam tiga hari pekerjaan pengangkatan sampah, petugas bahkan berhasil mengumpulkan sampah lebih dari satu truk.

Menurutnya, sampah tersebut sebagian besar mengapung dan berpindah mengikuti arah angin. Kondisi kemarau membuat sampah lebih mudah terkonsentrasi di bagian tertentu situ.

"Ini hasil tiga hari kerja itu saja lebih dari satu truk," ungkapnya.

Petugas juga tidak sembarangan membakar sampah yang telah diangkat. Kondisi musim kemarau dinilai meningkatkan risiko kebakaran apabila sampah dibakar.

Salah satu solusi yang telah diusulkan petugas adalah pemasangan jaring atau saringan sampah di jalur masuk air ke Situ Citata.

Yusuf mengatakan usulan tersebut sudah diajukan kepada pihak kelurahan dan kecamatan sejak beberapa bulan lalu. Namun, hingga kini belum terealisasi.

"Sudah mengajukan baik ke Kelurahan, Kecamatan untuk diadakan jaring sampah, tapi belum terealisasi," katanya.

Menurut Yusuf, pemasangan jaring saja belum cukup. Harus ada pihak yang bertanggung jawab mengangkat sampah yang tertahan dan mengelolanya secara rutin.

"Siapa yang akan bertanggung jawab mengangkat sampahnya. Itu ada orang khusus yang harus dipekerjakan, diberdayakan. Itu kendalanya," jelasnya.

Yusuf juga menyoroti perilaku sebagian pengunjung yang masih membuang sampah sembarangan di sekitar situ.

Ia mengatakan sejumlah area bahkan telah dipagari untuk mencegah pengunjung nongkrong dan membuang sampah langsung ke badan air. Warga sekitar juga telah memasang imbauan agar pengunjung membawa kembali sampah makanan dan minuman yang mereka bawa.

Namun, menurutnya, imbauan tersebut belum sepenuhnya dipatuhi.

"Jajan boleh masuk setu, bawa jajanan, silakan bawa kembali sampahnya. Enggak, ditinggalin," ujarnya.

Sekretaris Kelurahan, Leni Nerlina, mengatakan persoalan sampah menjadi salah satu topik yang dibahas dalam rapat koordinasi di tingkat kecamatan.

Ia menilai penanganan sampah di Situ Citata tidak bisa hanya dibebankan kepada petugas situ. Diperlukan koordinasi antara kelurahan, kecamatan, dinas terkait, serta masyarakat.

"Kalau kita mau bicara sampah, tadi juga kebetulan lagi rakor di kecamatan. Topik yang dibahas itu adalah sampah," kata Leni.

Leni juga mengingatkan masyarakat agar tidak membakar sampah sembarangan karena saat ini kondisi masih kering. Api yang muncul dari pembakaran sampah dikhawatirkan merembet akibat tiupan angin.

Terkait bau, ia membenarkan bahwa kondisi di sekitar situ memang dapat menimbulkan aroma tidak sedap, terutama ketika musim kemarau.

"Memang bau memang di situ," ujarnya.

Kesadaran Warga Jadi Sorotan
Leni menilai persoalan sampah juga tidak terlepas dari kesadaran masyarakat. Menurutnya, pemerintah memang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan, tetapi warga juga perlu ikut menjaga kebersihan.

"Balik lagi ke hati nurani masing-masing. Mau bersih enggak nih lingkungan," tuturnya.

Ia berharap usulan pemasangan jaring sampah dapat segera dibahas bersama, sekaligus diikuti dengan pembahasan mengenai tenaga dan anggaran untuk pemeliharaannya.

Penutupan JPO Leuwi Tarik dilakukan seiring dimulainya pengerjaan renovasi jembatan pada 24 Agustus 2026. 

Berdasarkan papan informasi proyek yang dipasang PT Semesta Royal Pelita, penutupan JPO Leuwi Tarik akan berlangsung mulai 26 Agustus hingga 31 Desember 2026. 

Proyek renovasi tersebut menggunakan anggaran APBD Kota Bogor dengan pagu sebesar Rp1,2 miliar. 

Baca Juga: Pembangunan Jembatan Penghubung Cimulang – Rancabungur Bogor Dimulai, Lebar Ditingkatkan Hingga Delapan Meter

"Alhamdulillah, pengerjaan renovasi jembatan Leuwi Tarik sebagai jalan penghubung Kelurahan Ranggamekar dan Batutulis ini dapat terealisasi. Sebelumnya, pihak Kelurahan Ranggamekar sudah mengajukan pembangunan ini sejak 2023," ujar Lurah Ranggamekar, Amir Santoso, saat ditemui Ceklissatu.com di ruang kerjanya, Rabu (26/8/2026). 

Amir menjelaskan, selama proses renovasi berlangsung, jembatan tersebut akan ditutup sementara. 

Ia mengimbau sekaligus meminta maaf kepada warga yang biasa menggunakan akses tersebut agar sementara waktu menggunakan jalur alternatif. 

Baca Juga: Jembatan Penghubung Dua Desa di Kecamatan Mande Ambruk

"Saya meminta maaf dan mengimbau kepada warga karena akses perjalanan akan terganggu selama empat bulan ke depan. Saya mengimbau agar warga bersabar dan selama pengerjaan dapat melintasi jalan lain, seperti melalui Jalan Cipinang Gading dan perumahan BNR," katanya. 

Menurut Amir, setelah direnovasi, JPO Leuwi Tarik tersebut akan memiliki dua lajur dan tidak lagi menggunakan konstruksi jembatan gantung. 

Jembatan lama akan diganti dengan konstruksi beton yang dilengkapi sejumlah tiang penopang agar lebih kokoh, aman, dan layak digunakan masyarakat. 

Baca Juga: Jembatan Penghubung Antar Desa di Cianjur Putus Diterjang Banjir

"Rencananya jembatan lama akan dihilangkan dan diganti dengan jembatan beton. Jembatan juga akan dibuat dua lajur sehingga mempermudah warga untuk melintas tanpa harus melakukan buka-tutup. Namun, kenyamanan dan keamanan tetap menjadi perhatian," pungkasnya. 

Hingga Rabu, 26 Agustus 2026, dari total 1.780 unit angkutan kota berusia di atas 20 tahun, sebanyak 886 unit telah dicabut izinnya. Dengan demikian, progres penataan angkutan kota di Kota Bogor saat ini telah mencapai 50,2 persen.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, j

penataan tersebut harus terus dilanjutkan hingga seluruh angkutan kota yang tidak memenuhi ketentuan dapat ditertibkan sesuai amanat **Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

“Perda ini adalah representasi dari keinginan masyarakat Kota Bogor. Jadi, melalui Perda ini kita lakukan pembenahan ulang, pembenahan secara total. Ini momentumnya. Kita tidak ingin lagi kota kita dianggap selalu semrawut,” tegas Dedie belum lama ini.

Baca Juga: Pemkot Bogor Kembali Razia Angkot Tua, Jenal Mutaqin: Masih Beroperasi, Atribut Dicopot

Menurutnya, penataan bukan semata-mata persoalan usia kendaraan, tetapi juga berkaitan dengan aspek keselamatan, kelengkapan administrasi, kepatuhan terhadap aturan, serta kualitas pelayanan transportasi publik.

Dari hasil penertiban di lapangan, masih ditemukan sejumlah pengemudi yang tidak melengkapi kendaraan dengan dokumen yang dipersyaratkan. Bahkan, terdapat pengemudi yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Karena itu, Dedie meminta jajaran Dishub Kota Bogor untuk tetap fokus melakukan penegakan aturan secara konsisten dan terukur.

“Kita ingin Kota Bogor indah,” tegasnya.

Dedie menambahkan, Pemkot Bogor untuk sementara memfokuskan langkah pada penertiban dan melakukan penundaan proses peremajaan angkutan kota. Kebijakan tersebut diambil karena masih terdapat pelaku usaha angkutan kota, baik pengemudi maupun pemangku kepentingan lainnya, yang belum sepenuhnya mematuhi ketentuan Perda.

Penertiban juga dinilai penting untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat mengenai kebutuhan transportasi masyarakat di setiap wilayah Kota Bogor.

“Makanya saya lebih prefer saat ini adalah memfokuskan saja dulu kepada penertiban. Supaya kalau ada peremajaan kita jadi jelas, demand-nya di mana, supply-nya di mana,” ungkapnya.

Sambil menjalankan penertiban, Pemkot Bogor juga mulai melakukan pemetaan kembali terhadap kebutuhan rerouting angkutan kota serta rencana aktivasi Koridor 3 dan Koridor 4. Langkah tersebut dilakukan agar penataan kendaraan berjalan beriringan dengan pembenahan jaringan dan pelayanan transportasi publik.

Baca Juga: Lapas Kelas IIA Bogor Bagikan Ratusan Paket Telur Ayam kepada Ojol, Sopir Angkot, dan Warga 

Dedie menargetkan proses penertiban angkutan kota berusia di atas 20 tahun dapat dituntaskan pada akhir 2026.

“Penertiban akhir tahun ini harus sudah selesai semua. Makanya sekarang di bulan 8 saya ambil diskresi untuk pencabutan sementara peremajaan,” jelasnya.

Untuk memperkuat penataan, Pemkot Bogor juga telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, termasuk dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi, agar tidak menambah serta turut menertibkan angkutan antarkota yang melintas dan masuk hingga ke pusat Kota Bogor.

Pemkot Bogor juga telah menyampaikan langkah penataan tersebut kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Dukungan yang diharapkan antara lain berupa kebijakan agar tidak diterbitkan izin baru bagi angkutan kota berusia di atas 20 tahun untuk melakukan peremajaan apabila angkutan tersebut beroperasi dan melintas di kawasan pusat Kota Bogor.

Dengan progres yang telah mencapai 50,2 persen, Pemkot Bogor memastikan penataan angkutan kota akan terus dilakukan secara bertahap, terukur, dan menyeluruh.

 
Penataan diharapkan tidak hanya menciptakan ketertiban lalu lintas, tetapi juga menjadi momentum untuk membangun sistem transportasi Kota Bogor yang lebih aman, tertib, terintegrasi, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah menyiapkan pembangunan jalan baru sepanjang sekitar 8 kilometer yang akan menjadi akses menuju Sport Center Nasional di Rancabungur.

Dikutip dari Kutaudayawangsa, Rabu (26/8/2026), pembangunan jalan tersebut tidak hanya diarahkan untuk mendukung mobilitas menuju kawasan olahraga. 

Baca Juga: Bupati Rudy Susmanto Genjot Pusat Ekonomi Baru di Bogor Barat dan Timur

Jalur Rancabungur–Leuwiliang juga direncanakan menjadi bagian dari konektivitas antarwilayah di Bogor Barat, termasuk menuju Kemang hingga terhubung dengan jaringan Tol Lingkar Bogor.

Rencana ini menjadi penting karena akses menuju lokasi Sport Center Nasional Rancabungur saat ini masih relatif terbatas. 

Sejumlah jalur yang dapat digunakan untuk menuju kawasan tersebut, seperti dari arah Pabuaran, Rancabungur, Parung Hijau, hingga Jalan Haji Miing, masih memiliki ruas jalan yang cukup sempit.

Baca Juga: Atep Dukung Penuh Sport Center Rancabungur, Kabupaten Bogor Disiapkan Jadi Episentrum Olahraga Dunia

Kondisi tersebut tentu menjadi tantangan apabila kawasan Sport Center Nasional nantinya mulai ramai digunakan. 

Kendaraan berukuran kecil seperti sepeda motor dan mobil masih relatif mudah melintas, tetapi kendaraan berukuran besar, termasuk bus dan truk, membutuhkan akses jalan yang lebih memadai.

Karena itu, jalan baru sepanjang sekitar 8 kilometer disiapkan sebagai salah satu solusi untuk membuka akses yang lebih baik menuju kawasan Sport Center Nasional Rancabungur. 

Baca Juga: Perencanaan Pembangunan Sport Center di Rancabungur, Kabupaten Bogor

Jalur tersebut juga direncanakan memiliki koneksi dengan Tol Lingkar Bogor sehingga akses menuju kawasan olahraga dapat semakin mudah dijangkau dari berbagai arah.

Namun, manfaat jalan baru ini diproyeksikan tidak berhenti di kawasan Sport Center Nasional. 

Jalur Rancabungur–Leuwiliang diharapkan dapat membuka konektivitas baru antara Rancabungur dengan Leuwiliang, kemudian memperkuat akses menuju Kemang dan sejumlah wilayah lain di Bogor Barat.

Baca Juga: Kabupaten Bogor akan Memiliki Sport Center untuk Atlet Unggulan Dunia

Dengan begitu, pembangunan infrastruktur tersebut berpotensi memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat. 

Mobilitas warga, distribusi barang, hingga akses menuju berbagai pusat kegiatan di wilayah Bogor Barat dapat menjadi lebih efisien.

Rencana pembangunan Jalan Rancabungur–Leuwiliang sendiri sebenarnya telah disiapkan Pemerintah Kabupaten Bogor sejak beberapa waktu lalu. 

Kehadiran proyek Sport Center Nasional di Rancabungur kini menjadi momentum yang dapat mendorong percepatan realisasi rencana konektivitas tersebut.

Baca Juga: KONI Kabupaten Bogor Rencanakan Sekretariat Cabor Terpusat di Pakansari Sport Center 

Jika terealisasi, jalan baru ini bukan hanya menjadi jalur pendukung bagi atlet maupun pengunjung Sport Center Nasional. 

Infrastruktur tersebut juga berpotensi menjadi akses penting bagi masyarakat yang selama ini mengandalkan jalur-jalur yang kapasitasnya masih terbatas.

Kehadiran Sport Center Nasional sekaligus pembangunan akses baru tersebut pun dapat menjadi pemicu perkembangan kawasan. 

Konektivitas yang semakin terbuka berpeluang mendorong aktivitas ekonomi, memperlancar mobilitas masyarakat, dan memperkuat hubungan antara Rancabungur, Leuwiliang, Kemang, serta wilayah Bogor Barat lainnya.

Baca Juga: Kreativitas Pelajar Kabupaten Bogor Makin Berani, 93 Penelitian Masuk Seleksi Kompetisi Inovasi Daerah 2026

Dengan panjang sekitar 8 kilometer, Jalan Rancabungur–Leuwiliang diharapkan tidak sekadar menjadi akses menuju pusat olahraga nasional. 

Lebih jauh, jalur ini diproyeksikan menjadi salah satu penghubung baru yang membuat Bogor Barat semakin terkoneksi.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum pengenalan Sentra Edukasi Syiar Islam (SESI), sebuah pusat edukasi yang menghadirkan berbagai sarana pembelajaran mengenai sejarah dan peradaban Islam.

SESI merupakan hasil kerja sama Yayasan Syiar Islam Indonesia (YASIIN), Rumah Tahfizh Center (RTC), Sanggar Ananda, Kandraya Internasional Ultima, dan Smaradana Pro.

Salah satu pemilik sekaligus pengelola SESI, Aditya Gumay, mengatakan pusat edukasi tersebut akan menghadirkan berbagai replika benda yang berkaitan dengan sejarah Rasulullah SAW serta sejumlah sarana edukasi Islam lainnya.

Baca Juga: The Jungle Waterpark Bogor Kasih Tiket Gratis, Khusus yang Namanya Agus, Begini Cara Mendapatkannya

“Sesuai namanya, SESI merupakan sentra edukasi mengenai Islam melalui audio visual dengan menonton berbagai film pendek tentang kisah 25 Nabi dan Rasul, replika Ka’bah, Gua Hira, Pohon Sahabi, serta pengenalan langsung kain Kiswah dan beberapa replika benda peninggalan Rasulullah. Dengan demikian, diharapkan anak-anak maupun seluruh kalangan masyarakat bisa mengenal lebih jauh sejarah dan peradaban Islam, terutama jejak perjuangan Rasulullah,” kata Aditya.

Seniman dan pemerhati anak tersebut menambahkan, salah satu daya tarik utama SESI saat ini adalah pameran Kiswah Ka’bah asli yang digunakan pada tahun 1444 Hijriah. Kiswah tersebut dapat dilihat langsung oleh masyarakat selama tujuhhari, mulai 25 hingga 31 Agustus 2026.

Sementara itu, General Manager The Jungle Waterpark Bogor, Zakky Afifi, mengatakan pihaknya mendukung kehadiran SESI sebagai fasilitas edukasi yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya umat Islam.

“Kami mendukung adanya fasilitas edukasi ini. Semoga bisa bermanfaat bagi masyarakat dengan mengenali langsung benda-benda peninggalan dan bukti-bukti sejarahnya,” ujar Zakky.

Menurut Zakky, SESI hadir melalui kolaborasi antara pihak The Jungle dan sejumlah pihak terkait. Fasilitas tersebut dirancang sebagai sarana edukasi sejarah Islam, khususnya bagi anak-anak dan pelajar.

“Jadi ini edukasi, khususnya untuk anak-anak sekarang. Kita ingin anak-anak dididik sejak usia dini untuk lebih mengenal sejarah Nabi Muhammad SAW,” katanya.

Zakky menyebut, respons dari sejumlah lembaga pendidikan di Kota Bogor terhadap keberadaan SESI cukup positif. Hingga saat ini, pihaknya mencatat sekitar 50.000 siswa dari berbagai jenjang pendidikan telah direncanakan untuk mengunjungi pusat edukasi tersebut.

“Alhamdulillah kita sudah direspons positif oleh sekolah-sekolah, khususnya TK, PAUD, IGRA, dan semua sekolah di Bogor. Kurang lebih sudah ada 50.000 siswa yang akan datang ke Sentra Edukasi Syiar Islam,” ungkapnya.

Di SESI, pengunjung dapat menyaksikan film sinema mengenai kisah 25 Nabi dan Rasul, mulai dari Nabi Adam AS hingga Nabi Muhammad SAW. Selain itu, tersedia berbagai replika yang menggambarkan sejumlah tempat dan benda bersejarah dalam perjalanan Islam.

Baca Juga: Konsisten Jaga Kualitas Pelayanan Terhadap Pengunjung, The Jungle Kembali Meraih Top Brand 

Zakky mengatakan, saat ini terdapat sekitar 12 replika yang dipamerkan. Di antaranya replika sandal, pedang, cincin, surat, busur, dan panah yang dikaitkan dengan sejarah Rasulullah SAW. SESI juga menghadirkan replika Gua Hira dan tengah mengembangkan replika Pohon Sahabi.

Selain replika, terdapat pula sejumlah material yang disebut sebagai bagian dari koleksi asli, termasuk batu dari kawasan Jabal Rahmah dan Jabal Tsur.

“Gua Hira merupakan bagian dari sejarah wahyu pertama Nabi Muhammad SAW, tempat turunnya Al-Qur’an. Gua Hira ini dibuat dengan bahan resin dan semen sehingga dibuat menyerupai kondisi aslinya,” jelas Zakky.

Adapun pameran Kiswah Ka’bah asli menjadi salah satu agenda khusus yang hanya berlangsung dalam waktu terbatas. Kiswah yang disebut digunakan pada tahun 1444 Hijriah tersebut dipamerkan mulai 25 hingga 31 Agustus 2026.

“Ini asli, Kiswah ini asli. Sekarang kesempatan bagi warga Bogor untuk melihat langsung Kiswah Ka’bah yang asli ini. Kesempatannya terbatas sampai 31 Agustus,” katanya.

Zakky mengatakan, ke depan pihaknya berencana menambah koleksi dan fasilitas edukasi di SESI. Pengembangan tersebut dilakukan untuk memperkaya informasi sejarah Islam yang dapat diakses masyarakat.

Untuk tiket masuk, Zakky menyebut harga normal SESI sebesar Rp40.000. Namun, selama Agustus 2026 terdapat harga promo sebesar Rp25.000. Tiket tersebut mencakup akses untuk menyaksikan film sinema kisah 25 Nabi dan Rasul serta melihat berbagai replika sejarah yang tersedia.

“Kebetulan kita sedang ada promo. Harga tiket masuk normal Rp40.000, tetapi selama bulan Agustus Rp25.000. Pengunjung sudah bisa menonton film sinema kisah 25 Nabi dan Rasul serta melihat replika-replika sejarah Nabi Muhammad,” ujarnya.

SESI beroperasi setiap hari mulai pukul 09.00 hingga 17.00 WIB. Kehadiran pusat edukasi tersebut diharapkan dapat menjadi alternatif pembelajaran sejarah Islam yang menarik, khususnya bagi anak-anak, pelajar, dan keluarga.

Sebanyak 93 penelitian karya siswa SMP hingga SMA/SMK kini masuk tahap seleksi untuk bersaing menghadirkan ide dan solusi kreatif.

Kompetisi yang diadakan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Bogor sudah memasuki Seleksi Tahap III Kompetisi Inovasi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2026 di Kantor Bapperida Kabupaten Bogor selama tiga hari, yaitu Senin (24/8), Rabu (26/8) hingga Kamis (27/8).

Baca Juga: Pemerintah Kecamatan Bogor Barat Luncurkan  Inovasi Pelayanan Publik Lapis Bogor
 
Pelaksanaan Seleksi Tahap III ini menjadi bagian dari rangkaian Kompetisi Inovasi Daerah Kabupaten Bogor yang memasuki gelaran ke-11 sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 2016. 

Konsistensi penyelenggaraan selama lebih dari satu dekade menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mendorong tumbuhnya budaya inovasi dan kreativitas sebagai bagian dari pembangunan daerah.
 
Menariknya, kreativitas generasi muda Kabupaten Bogor semakin mendapat ruang dalam pembangunan daerah. 

Baca Juga: Ini Tujuan Bapperida Kota Bogpr Gelar Ajang Bogor Innovation Award
 
Puluhan inovasi karya pelajar tersebut menjadi bagian dari 248 inovasi yang mengikuti Seleksi Tahap III Kompetisi Inovasi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2026. 

Seleksi dilaksanakan selama tiga hari di Kantor Bapperida Kabupaten Bogor.

Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah, Ratna Pratini, mengapresiasi tingginya keterlibatan pelajar dalam kompetisi tersebut.

Baca Juga: Nyaah Ka Indung, Ketua TP PKK dan Bapperinda Kota Bogor Bahagiakan Ibu Sri Banon
 
Menurutnya, partisipasi pelajar menunjukkan bahwa budaya inovasi mulai tumbuh di lingkungan pendidikan. Para pelajar tidak hanya didorong untuk menghasilkan ide, tetapi juga belajar mengenali persoalan di lingkungan sekitar dan menghadirkan solusi melalui inovasi.
 
"Kompetisi ini bukan hanya tentang menjadi juara, tetapi juga tentang belajar melihat masalah dan berani menghadirkan solusi," ujarnya, Selasa (25/8/2026).
 
Ia menambahkan, proses presentasi di hadapan dewan juri menjadi kesempatan bagi para pelajar untuk melatih kemampuan dalam menyampaikan gagasan sekaligus menerima pertanyaan dan masukan.

Baca Juga: Pertama di Indonesia Kolaborasi Bersama Filantropi Menuju Kampung 0 Kemiskinan Ekstrem
 
Pengalaman tersebut dinilai penting untuk membentuk karakter generasi muda yang berani mencoba, berpikir kreatif, serta mampu mengembangkan solusi atas berbagai persoalan di lingkungan sekitarnya.
 
"Kami berharap kreativitas adik-adik tidak berhenti setelah kompetisi ini. Teruslah mencoba, berkarya, dan berinovasi. Karena dari ide-ide sederhana yang kalian ciptakan hari ini, bisa lahir perubahan besar di masa depan," katanya.
 
Pada Kompetisi Inovasi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2026, tercatat 252 inovasi mendaftarkan diri, dengan 248 inovasi melanjutkan ke Seleksi Tahap III. Dari jumlah tersebut, kategori Pelajar SMP menyumbang 50 inovasi, sedangkan kategori Pelajar SMA/SMK sebanyak 43 inovasi.

Baca Juga: Pentas Seni Pelajar Peringati Hardiknas di Bogor
 
Selain pelajar, peserta juga berasal dari enam kategori lainnya, yakni SKPD sebanyak 32 inovasi, kecamatan 21 inovasi, masyarakat 26 inovasi, puskesmas 42 inovasi, perguruan tinggi 15 inovasi, dan Duta Inovasi Desa 19 inovasi.
 
Keberagaman peserta tersebut menunjukkan bahwa inovasi di Kabupaten Bogor berkembang dari berbagai lingkungan, mulai dari pemerintahan, pelayanan kesehatan, masyarakat, perguruan tinggi, pendidikan hingga desa.
 
Kompetisi Inovasi Daerah Kabupaten Bogor memasuki penyelenggaraan ke-11 sejak pertama kali digelar pada 2016. Konsistensi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Bogor melalui Bapperida dalam membangun budaya riset dan inovasi yang berkelanjutan.

Baca Juga: Adu Kreativitas dan Inovasi Anggota Muda Pramuka SMKN 1 Bogor Gelar Tunas 14
 
Bapperida berharap inovasi yang lahir dari kompetisi tidak berhenti pada tahap perlombaan. Para peserta didorong untuk terus mengembangkan, menerapkan, dan menyempurnakan inovasinya sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
 
Khusus bagi generasi muda, keterlibatan pelajar dalam kompetisi menjadi bagian penting dalam membangun karakter inovatif sejak dini. Melalui kompetisi tersebut, pelajar mendapatkan ruang untuk mengidentifikasi persoalan, mengembangkan ide, mencoba solusi, sekaligus menyampaikan gagasan secara percaya diri.
 
Dari kreativitas para pelajar tersebut, diharapkan lahir inovasi yang tidak hanya menjadi karya dalam sebuah kompetisi, tetapi berkembang menjadi solusi nyata yang mampu memberikan perubahan positif bagi Kabupaten Bogor.

Dinas Perikanan dan Peternakan (Dikanak) Kabupaten Bogor melengkapi Pasar Hewan Jonggol dengan hotel hewan dan ruang pemeriksaan kesehatan untuk mendukung perdagangan ternak yang lebih tertib, aman, dan modern.

Kepala Dikanak Kabupaten Bogor, Nurhayati, mengatakan keberadaan Pasar Hewan Jonggol menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur yang dapat mendukung aktivitas peternak dan pelaku usaha secara lebih efektif dan efisien.

Baca Juga: Siap Beroperasi, Pasar Hewan Jonggol Bogor Masih Simpan PR Penting

"Pasar Hewan Bogor ini dibangun untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi tata niaga, dan akses pasar bagi para peternak serta pelaku usaha peternakan. Dengan fasilitas yang lebih representatif, kami berharap aktivitas perdagangan ternak dapat berjalan semakin baik dan memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat," ujar Nurhayati, Selasa (25/8/2026).

Ia menjelaskan, Pasar Hewan Jonggol memiliki sejumlah fasilitas pendukung, diantaranya ruang transaksi, kandang ternak, ruang pemeriksaan kesehatan hewan, hingga hotel hewan sebagai fasilitas penitipan ternak.

Pasar tersebut beroperasi setiap Senin dan Kamis, dengan kapasitas sekitar 500–700 ekor sapi dan kerbau serta 200–250 ekor kambing dan domba. 

Baca Juga: Diskanak Kabupaten Bogor Siapkan Pasar Hewan dan Pasar Ikan untuk 100 Hari Program Bupati Bogor yang Baru

Saat ini, terdapat sekitar 70 pedagang yang beraktivitas di pasar tersebut, baik dari Kabupaten Bogor maupun dari berbagai daerah lainnya.

Menurut Nurhayati, keberadaan pasar hewan yang dilengkapi fasilitas pemeriksaan kesehatan juga menjadi bagian penting dalam mendukung tata kelola perdagangan ternak yang lebih tertib dan memperhatikan aspek kesehatan hewan.

"Selain menjadi tempat transaksi, pasar ini juga memiliki fasilitas pemeriksaan kesehatan hewan. Ini penting untuk mendukung perdagangan ternak yang lebih tertib, aman, dan memenuhi aspek kesehatan hewan," jelasnya.

Baca Juga: Pedagang Sapi di Jonggol Terancam Gulung Tikar, Ini Alasannya

Pembangunan Pasar Hewan Jonggol merupakan tindak lanjut Keputusan Bupati Bogor tentang Penetapan Pekerjaan Strategis Kabupaten Bogor Tahun 2026.

Nurhayati menambahkan, penguatan infrastruktur peternakan tersebut diharapkan tidak hanya memberikan kemudahan bagi pedagang dan pembeli, tetapi juga menciptakan rantai tata niaga yang lebih baik sehingga komoditas peternakan Kabupaten Bogor memiliki daya saing yang semakin kuat.

"Harapannya, pasar ini dapat menjadi salah satu simpul perdagangan ternak di Kabupaten Bogor yang mampu mempertemukan peternak, pedagang, dan konsumen dengan sistem perdagangan yang lebih baik. Pada akhirnya, ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha peternakan," tutupnya.

Keputusan penutupan produksi miras perusahaan yang berada di Citeureup, Kabupaten Bogor itu berdampak pada sekitar 70 persen pekerja yang disebut bakal dirumahkan.

Pemkab Bogor bergerak cepat lakukan penutupan produksi miras itu berawal dari aspirasi masyarakat
terkait aktivitas produksi miras di wilayah Kabupaten Bogor.

Baca Juga: Polres Bogor Musnahkan 1,5 Juta Obat Keras hingga 15 Ribu Botol Miras

Pemkab Bogor melakukan peninjauan sekaligus langkah penutupan kegiatan produksi minuman beralkohol pada PT Intitirta Sarimakmur melalui tim gabungan lintas perangkat daerah, pada Senin (24/8/26).

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pengawasan dan pengendalian kegiatan industri sekaligus menjaga kondusivitas masyarakat.

Tim gabungan tersebut melibatkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), DPMPTSP, DPTR, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Satpol PP, Bagian Perundang-undangan serta Bagian Hukum (Banhuk) Kabupaten Bogor.

Baca Juga: Satpol PP Kota Bogor Sita Puluhan Botol Miras di Toko Jamu Ranggamekar

Kegiatan pengawasan dan pengendalian mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Pentingnya pemerintah daerah merespons setiap aspirasi masyarakat secara cepat, terukur dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika bersama jajaran perangkat daerah turun langsung ke lokasi perusahaan untuk memastikan kondisi di lapangan sekaligus menentukan langkah administratif yang akan ditempuh.

Baca Juga: Polres Bogor Tutup Akhir Tahun dengan Pemusnahan 9.873 Botol Miras Ilegal

"Setelah kita turun ke lapangan, surat penutupan akan segera dikeluarkan dan ditandatangani hari ini. Kita ingin memastikan seluruh langkah yang dilakukan sesuai dengan ketentuan tata usaha negara dan kewenangan pemerintah daerah," ujar Ajat, Selasa (25/8/2026).

Ajat menegaskan, Pemkab Bogor akan terus menjaga agar penanganan persoalan ini berjalan secara kondusif. 

Pemerintah daerah juga akan melibatkan perangkat daerah terkait untuk melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut di lapangan.

Menurutnya, Pemkab Bogor memastikan aspirasi tersebut menjadi perhatian serius. 

Baca Juga: Pemusnahan Narkotika dan Miras di Kabupaten Bogor

Namun, seluruh proses penanganan akan tetap dilakukan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah dan ketentuan hukum yang berlaku.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga suasana tetap aman dan kondusif serta menyerahkan proses hukum atas persoalan lain yang sedang berjalan kepada aparat penegak hukum.

Sementara itu, pihak PT Intitirta Sarimakmur menyampaikan bahwa perusahaan menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan mengambil sejumlah langkah untuk menjaga kondusivitas.

Baca Juga: Diduga Menjual Minuman Mengandung Alkohol, Salah Satu Kafe di Katulampa Disegel Sementara

Perusahaan menyatakan sekitar 70 persen dari total kurang lebih 200 pegawai akan dirumahkan. 

Pihak perusahaan juga menyatakan siap berkoordinasi dengan Disnaker terkait konsekuensi ketenagakerjaan dari penghentian aktivitas produksi.

"Kami menghormati proses hukum dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwenang. Kami juga bertanggung jawab terhadap para pekerja dan akan berkoordinasi dengan Disnaker," ujar perwakilan perusahaan.

Pemerintah Kota Bogor menggandeng Kantor Pertanahan (ATR/BPN) untuk mengintegrasikan data tanah dan perpajakan guna memperkuat penerimaan daerah sekaligus mendorong investasi.

Upaya optimalisasi dan percepatan pendapatan baru tersebut diwujudkan melalui penandatanganan dokumen kerja sama antara Pemkot Bogor dan Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Bogor.

Baca Juga: Bukan Sekadar Data, SIPEKA Bakesbangpol Kota Bogor Disiapkan untuk Deteksi Konflik Sejak Dini

Kesepakatan itu bahkan disaksikan langsung oleh Tenaga Ahli Bidang Ekonomi Pertanahan Menteri ATR/BPN dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Ruang Suradipati, Balai Kota Bogor, Senin (24/8/2026).

Substansi kerja sama tersebut berupa kesepakatan bersama tentang percepatan pelaksanaan penguatan ekonomi daerah melalui layanan pertanahan dan tata ruang. 

Selain itu, juga dilakukan perjanjian kerja sama tentang pertukaran dan pemanfaatan data serta informasi pelayanan pertanahan dan perpajakan daerah Kota Bogor yang ditandatangani Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor.

Baca Juga: Kota Bogor Raih Dua Penghargaan di Hari Pengayoman 2026, Dedie Rachim: Pelayanan Harus Terus Ditingkatkan

Wali Kota Bogor, Dedie Rachim mengungkapkan bahwa kesepakatan tersebut membuka potensi pendapatan baru untuk Kota Bogor. 

Hal itu didukung oleh ATR/BPN yang telah memiliki peta digital yang lengkap.

“Untuk kemudian nanti kita overlay dengan Bapenda, kira-kira apa saja yang mungkin disempurnakan data-data yang ada di lapangan,” kata Dedie Rachim dikutip dari keterangannya, Selasa (25/8/2026).

Baca Juga: Verifikasi Jukir, Pemkot Bogor Tingkatkan Pendapatan Perparkiran

Dedie Rachim mencontohkan, pada satu luasan lahan yang dimiliki oleh satu nama, terkadang tidak sinkron dengan data terbaru milik pemerintah. Sehingga kemungkinan terdapat perubahan nilai pada lahan tersebut.

“Sehingga bisa menimbulkan potensi baru pendapatan Kota Bogor. Dari kesepakatan ini juga nanti mungkin kita bisa melihat lebih clear kira-kira zona nilai tanah mana yang memang menguntungkan dan punya potensi untuk kita tawarkan kepada investor,” ucap Dedie Rachim.

Terutama, sambungnya, zona nilai tanah yang sama sekali belum terintervensi agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sana. Hal itu dibarengi dengan pemanfaatan data dan potensi yang dimiliki ATR/BPN.

Baca Juga: Aksi Demo Sengketa Lahan di Kantor BPN Kabupaten Bogor

Dedie Rachim juga mengatakan bahwa ke depan, penataan ruang di Kota Bogor harus minim dari kesalahan pengukuran. Sehingga pertumbuhan ekonomi bisa terus berjalan tanpa harus melihat status wilayah perbatasan.

Sementara itu, Tenaga Ahli Bidang Ekonomi Pertanahan Menteri ATR/BPN, Dedi Noor Cahyanto menjelaskan, saat ini pemerintah terus membenahi diri untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.

Program kerja sama ini, kata Dedi Noor, sudah disampaikan kepada KPK untuk kemudian direkomendasikan sebagai paket program. Kota Bogor kemudian ditunjuk sebagai salah satu kota di Jawa Barat yang menjadi bagian dari kerja sama tersebut.

Baca Juga: Beberkan Rencana Pembenahan PT Sayaga Wisata dalam RUPS BUMD, Rudy Susmanto: Tak Berdampak Pada Pendapatan Daerah Bakal Direstrukturisasi

“Satu hal yang konkret dari diskusi hari ini menyangkut transparansi dan integrasi data. Karena itu penting supaya tidak ada lagi data-data yang tersembunyi, bisa saling sharing dan dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan,” jelasnya.

Kementerian ATR/BPN pun sudah menyiapkan satu dasbor untuk penentuan kebijakan di tingkat daerah. Terutama untuk perencanaan pembangunan yang tepat dan selaras dengan kondisi serta situasi Kota Bogor.

Menurut Dedi Noor, masyarakat Kota Bogor termasuk yang memiliki tingkat literasi sertifikat kepemilikan tanah cukup tinggi. Hal baik itu kemudian menjadi modal ATR/BPN dalam bekerja lebih ringan.

Baca Juga: APDESI Kabupaten Bogor Dorong Desa Maksimalkan Pajak demi Percepatan Pembangunan

“Karena kita ingin mendorong masyarakat untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan sertifikat itu ke jenjang berikutnya. Yaitu pengembangan ekonomi atau usaha,” ujarnya.

Dedi Noor juga mengamini dan sepakat untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik di Kota Bogor. Bahkan untuk mendukung hal tersebut, Kementerian ATR/BPN juga memberikan aplikasi yang terintegrasi dengan pembayaran BPHTB ataupun SPT-PBB.

“Jadi masyarakat bisa self-assessment, dia bisa menilai sendiri, diusulkan, divalidasi atau diverifikasi oleh Bapenda. Langsung disesuaikan luas bidang tanahnya berdasarkan data yang ada di BPN,” lanjutnya.

Baca Juga: Wabup Bogor Tegaskan Tak Pernah Intervensi Kasus Lahan BSS, Soroti Penyelamatan Gunung Salak

Selanjutnya, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK Republik Indonesia yang diwakili Koordinator Wilayah Jawa Barat, Irawati mengatakan, hadirnya KPK merupakan bentuk dukungan agar sebuah kota lebih mandiri secara fiskal.

Salah satunya melalui pemanfaatan aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Meski di sisi lain, banyak aset pemerintah daerah yang belum banyak tersertifikasi, terintegrasi dengan sistem, maupun termanfaatkan.

“Maka momen KPK mendorong Kementerian ATR/BPN adalah untuk melakukan kerja sama kepada pemerintah daerah dalam hal tadi. Jadi tujuannya adalah agar mempunyai dampak manfaat ekonomi bagi pemerintah daerah,” kata Irawati.

Baca Juga: Tiga Pejabat BPN Depok Diperiksa Kejagung, Terkait Dugaan Kasus Korupsi Pembelian Lahan di Kawasan Limo

Irawati juga berharap, kerja sama tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi pendapatan daerah, namun juga pembenahan dan kesesuaian tata ruang.

“Sehingga tidak ditemukan lagi ke depan terkait dengan adanya peralihan alih fungsi lahan ataupun perizinan yang memang tidak sesuai dengan prosedur seperti itu. Menteri ATR/BPN sudah punya komitmen,” pungkas Irawati.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bogor, Yudi Santosa, menyampaikan, kebakaran terjadi sekitar pukul 03.55 WIB. Laporan diterima petugas Damkar Sektor Leuwiliang hanya dua menit kemudian, yakni pukul 03.57 WIB.

Mendapat laporan tersebut, petugas Regu 1 Sektor Leuwiliang langsung bergerak menuju lokasi pada pukul 04.00 WIB dengan menempuh jarak sekitar 7,7 kilometer.

Petugas tiba di lokasi sekitar pukul 04.15 WIB dan langsung melakukan upaya pemadaman. Api akhirnya berhasil dijinakkan sekitar pukul 04.45 WIB, setelah petugas berjibaku selama kurang lebih 30 menit.

Baca Juga: Tim Gabungan Kembali Melaksanakan Pencarian  ASN Pemkot Bogor yang Diduga Terjatuh di Aliran Sungai Cisadane

“Proses pemadaman berjalan aman dan kondusif. Kurang lebih 30 menit api berhasil dipadamkan,” ujar Bayu, Senin (24/8/2026).

Rumah yang terbakar diketahui milik warga bernama Baginda. Hingga proses penanganan selesai, belum diketahui secara pasti sumber maupun penyebab munculnya api.

Beruntung, peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Situasi di lokasi juga dilaporkan kondusif setelah api berhasil dipadamkan.

Penanganan kebakaran dilakukan oleh Regu 1 Damkar Sektor Leuwiliang yang terdiri dari Dodi selaku Danru, Syahrul Fadli sebagai operator, serta M. Tahyubi dan Andre Apriadussolihin sebagai anggota pemadaman.

Petugas menggunakan unit kendaraan Merapi 47 dengan nomor polisi F 9941 K dalam operasi tersebut.

Setelah memastikan api berhasil dipadamkan dan kondisi dinyatakan aman, petugas meninggalkan lokasi dan tiba kembali di Sektor Leuwiliang sekitar pukul 05.15 WIB.

Hingga laporan penanganan dibuat, total kerugian akibat kebakaran belum diketahui. Penyebab kebakaran juga masih dalam penelusuran.

Panitia Nobar Film Perjuangan, Umar Jagad, mengatakan kegiatan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus menegaskan komitmen ormas dalam mengisi kemerdekaan melalui kegiatan positif di tengah masyarakat.

Menurutnya, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya mengubah stigma negatif yang selama ini melekat pada organisasi masyarakat.

“Presidium Ormas Kota Bogor ini terbentuk sejak enam bulan lalu dan menaungi enam organisasi masyarakat, yakni GIBAS, LMPI, PPM LVRI, Satria Banten, BPPKB Banten, dan Laskar NKRI. Kami ingin memberikan contoh positif bagi masyarakat Kota Bogor. Bahwa kami yang sering dianggap kurang baik atau identik dengan keributan, sebenarnya bisa bersatu dan memberikan dampak baik,” ujar Umar kepada awak media, Sabtu (22/8/2026) malam.

Baca Juga: Pemkab Bogor Siapkan Nobar Piala AFF 2026 di Alun-Alun Tegar Beriman 

Umar menuturkan, pemilihan film perjuangan sebagai agenda nobar bukan tanpa alasan. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menginspirasi anggota ormas dan masyarakat untuk lebih produktif, menghargai jasa para pahlawan, serta memaknai kemerdekaan secara lebih mendalam.

Ia juga menyoroti kondisi jiwa nasionalisme generasi muda saat ini yang dinilainya masih sebatas seremonial dan belum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Anak-anak muda kita saat ini cenderung lebih menyukai budaya luar seperti K-Pop dibandingkan budaya sendiri. Melalui nobar ini, kami ingin membakar kembali semangat nasionalisme agar benar-benar diresapi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,” pungkasnya.

Handy Purnama

Kobaran api yang membesar sempat membuat warga panik. Mereka berusaha melakukan pemadaman secara mandiri menggunakan peralatan sederhana dan sumber air yang tersedia. Namun, derasnya kobaran api membuat upaya tersebut tak mampu menghentikan laju kebakaran.

Warga akhirnya meminta bantuan melalui Command Center 112. Laporan diterima petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bogor pada pukul 01.02 WIB.

Kepala Sektor (Dansek) Cibinong Damkar Kabupaten Bogor, Maulana Andika, menyampaikan, Regu 2 Sektor Cibinong langsung bergerak menuju lokasi tiga menit setelah laporan diterima.

Baca Juga: Tim Gabungan Kembali Melaksanakan Pencarian  ASN Pemkot Bogor yang Diduga Terjatuh di Aliran Sungai Cisadane

Petugas berangkat pada pukul 01.05 WIB dan tiba di lokasi sekitar pukul 01.15 WIB. Dengan jarak tempuh sekitar 8,6 kilometer, petugas langsung melakukan upaya pemadaman agar api tidak semakin meluas.

Berdasarkan informasi awal dan hasil penanganan di lokasi, kebakaran diduga dipicu korsleting listrik akibat handphone yang sedang dicas.

“Pada saat kejadian, api sudah membesar dan menyebar pada tahap awal,” demikian keterangan dalam laporan penanganan Damkar Kabupaten Bogor.

Sembilan personel Regu 2 Sektor Cibinong dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Mereka dipimpin Komandan Regu Nurul Qolbi bersama Komandan Tim Anton Rachayu dan sejumlah personel lainnya.

Petugas juga mendapat dukungan dari Babinsa Kecamatan Sukaraja serta RT/RW setempat. Dua unit kendaraan pemadam, yakni Merapi 27 dengan nomor F 9952 K dan Merapi 52 dengan nomor F 9949 K, diterjunkan ke lokasi.

Setelah berjibaku memadamkan kobaran api, petugas akhirnya berhasil mengendalikan dan memadamkan kebakaran sekitar pukul 02.00 WIB.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Penanganan kebakaran juga dilaporkan berlangsung dengan baik dan kondusif.

Menariknya, rumah yang terdampak kebakaran tersebut merupakan rumah orang tua M. Rusdi, yang diketahui menjabat sebagai Dantim Rescue Regu 1 Damkar Kabupaten Bogor.

Dalam rilisnya, Damkar pun kembali menginggatkan lewat peristiwa ini. Dimanq masyarakat diminta untuk lebih waspada terhadap penggunaan perangkat elektronik, khususnya saat melakukan pengisian daya pada malam hari.

Handphone yang sedang dicas sebaiknya tidak diletakkan di atas kasur, sofa, atau material mudah terbakar dan jangan dibiarkan tanpa pengawasan, karena gangguan pada perangkat maupun instalasi listrik dapat memicu korsleting dan berujung kebakaran.

Pembahasan tersebut berlangsung dalam pertemuan antara Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim beserta jajaran perangkat daerah dengan Direktur Utama PT KAI (Persero), Bobby Rasyidin dan jajaran di Paseban Suradipati, Balai Kota Bogor, Kamis (20/8/2026).

Direktur Utama PT KAI (Persero), Bobby Rasyidin mengatakan, kunjungan dan pertemuan bersama Pemkot Bogor dilakukan untuk membahas pengembangan fasilitas serta layanan kereta api di Kota Bogor.

"Hari ini kita rapat dengan Pak Wali, lengkap kami dengan jajaran kami, begitu juga Pak Wali lengkap dengan jajarannya. Kami membicarakan masalah pengembangan fasilitas kereta, layanan kereta di Bogor ini. Terutama kita melakukan revitalisasi Stasiun Bogor," ujar Bobby.

Baca Juga: Libur Sekolah, 171.541 Penumpang Tiba di Wilayah Daop 1 Jakarta pada 20–24 Juni 2026

Menurutnya, revitalisasi Stasiun Bogor diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat pengguna transportasi kereta api sekaligus menjadikan Stasiun Bogor sebagai salah satu ikon Kota Bogor di masa depan.

"Sehingga nanti diharapkan Stasiun Bogor ini lebih nyaman dan tentunya akan menjadi ikonik dari Bogor untuk masa depan," katanya.

Sementara itu, Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyampaikan apresiasi atas kehadiran PT KAI yang membahas pengembangan perkeretaapian bersama Pemkot Bogor.

Dedie Rachim mengatakan, salah satu pembahasan utama dalam pertemuan tersebut adalah penataan kawasan Stasiun Bogor, Alun-alun Kota Bogor, serta rencana aktivasi jalur Bogor hingga Lido Cigombong.

"Alhamdulillah PT KAI sudah hadir ke Bogor. Tadi sudah disampaikan bahwa pembahasannya meliputi beberapa poin. Yang pertama dan paling utama adalah penataan kawasan Stasiun Bogor, Alun-alun, dan rencana aktivasi dari Bogor ke Lido Cigombong," ujar Dedie Rachim. 

Ia menambahkan, Pemkot Bogor akan mendukung rencana tersebut melalui penyediaan aset, sarana, prasarana pendukung, serta berbagai kebutuhan lainnya.

"Ini juga harus diantisipasi oleh Pemkot Bogor, baik dari penyediaan aset, sarana dan prasarana pendukung, maupun lainnya. Tapi yang paling utama, kita segera melakukan MoU di bulan ini juga, khususnya untuk penataan Alun-alun dan Stasiun Bogor. Akan kita tata lebih baik lagi dan lebih ikonik," kata Dedie Rachim.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika.

Ajat menegaskan, proses hukum yang sedang berlangsung tidak boleh berdampak terhadap pelayanan masyarakat.

Baca Juga: Isu OTT KPK di Pemkab Bogor Bikin Heboh, Sekda Ajat: Kami Masih Tunggu Kabar Resmi

“Yang paling utama adalah pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu. Seluruh layanan publik tetap berjalan seperti biasa, termasuk pelayanan di Bappenda,” kata Ajat di Cibinong, Jumat (21/8/2026).

Menurut Ajat, Pemkab Bogor menghormati proses hukum yang dilakukan KPK. 

Pemerintah daerah juga menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara tersebut kepada lembaga antirasuah.

Baca Juga: KPK OTT Bupati Lombok Barat Ahmad Zaini, 19 Orang Diamankan dan Uang Ratusan Juta Disita 

Ia memastikan jajaran Pemkab Bogor siap bersikap kooperatif apabila KPK membutuhkan keterangan maupun informasi yang berkaitan dengan proses penyidikan.

“Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Tentunya pemerintah daerah akan kooperatif dan memberikan dukungan sesuai dengan kewenangan apabila dibutuhkan dalam proses tersebut,” ujarnya.

Ajat menekankan, proses hukum tidak boleh mengganggu penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat.

Baca Juga: Mangkir Tiga Kali, KPK Kembali Panggil Fitri Assiddikki dalam Kasus Korupsi CSR BI-OJK

Untuk itu, Pemkab Bogor memastikan fungsi organisasi di seluruh perangkat daerah tetap berjalan. 

Aparatur pemerintah tetap menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai mekanisme yang berlaku.

Termasuk di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda), pelayanan perpajakan daerah dan layanan lainnya dipastikan tetap berjalan normal.

Baca Juga: Setelah Rumah Digeledah, Kini Istri Ono Surono Diperiksa KPK Terkait  Kasus Suap Bupati Bekasi

“Pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas,” tegasnya.

Pemkab Bogor berharap masyarakat tidak perlu khawatir terhadap keberlangsungan pelayanan pemerintahan. 

Di tengah proses hukum yang berjalan, pemerintah daerah memastikan aktivitas pelayanan tetap berlangsung sebagaimana mestinya.

Baca Juga: Wabup Bogor Jaro Ade: Penanganan Alih Fungsi Lahan di Kabupaten Bogor Diperlukan Kebijakan Nasional

Sementara terkait proses penyidikan KPK, Pemkab Bogor menyatakan siap memberikan dukungan sesuai kewenangan dan menghormati setiap tahapan hukum yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut.

Pemerintah Kota Bogor bersama TNI akhirnya menuntaskan kerja sama pemanfaatan lahan yang menjadi salah satu tahapan penting sebelum proyek tersebut masuk ke proses pembangunan PSEL Galuga.

Kesepakatan pemanfaatan lahan untuk PSEL Galuga tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama pemanfaatan lahan antara pemerintah daerah dan TNI sebagai bentuk kolaborasi dalam mendukung pembangunan serta pemanfaatan aset secara bersama-sama.

Baca Juga: Ground Breaking PSEL Kayumanis Ditargetkan November, Pembangunan Akses Jalan Dikebut

Wali Kota Bogor, Dedie Rachim menyampaikan, kesepakatan ini menjadi langkah penting setelah melalui berbagai proses pembahasan bersama antara Pemerintah Kota Bogor, Pemerintah Kabupaten Bogor, dan jajaran TNI.

“Menindaklanjuti rencana Pemerintah Kota Bogor bersama Pemerintah Kabupaten Bogor dan TNI dalam menyelesaikan permasalahan lokasi rencana pembangunan PSEL di Galuga, alhamdulillah hari ini sudah disepakati bersama melalui perjanjian kerja sama pemanfaatan lahan,” ujar Dedie Rachim, di Balai Kota Bogor, Jumat (21/8/2026).

Ia menjelaskan, kerja sama tersebut merupakan bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan TNI dalam pemanfaatan lahan yang sebelumnya menjadi bagian dari kebutuhan operasional TNI Angkatan Darat.

Baca Juga: Begini Cara Kerja PSEL di Bogor dan Dampaknya bagi Lingkungan

“Lahan ini nantinya dimanfaatkan secara bersama-sama oleh pemerintah daerah dan TNI. Ini menjadi wujud kolaborasi untuk memberikan manfaat yang lebih luas,” katanya.

Dengan adanya kesepakatan tersebut, Dedie Rachim berharap tahapan pembangunan PSEL dapat segera dilanjutkan. Ia juga memastikan proses selanjutnya akan dilakukan melalui tahapan yang telah disiapkan.

“Setelah ini kita laksanakan ground breaking. Semoga diberikan kelancaran. Terima kasih,” tutup Dedie Rachim.

Tak sekadar menawarkan pengalaman liburan di alam, EIGER Nature juga menempatkan konservasi dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian penting dari ekowisata berkelanjutan.

Direktur EIGER Nature, Imanuel Wirajaya, mengatakan, dengan mengusung tema 7E tadi, merupakan komitmen untuk membangun ekowisata yang dapat menjadi berkat bagi pengunjung, alam, budaya, dan masyarakat.

Baca Juga: Ada Suspension Bridge hingga Forest Camp, EIGER Nature Siap Jadi Destinasi Petualangan Baru di Bogor

Konsep tersebut memungkinkan aktivitas wisata berjalan berdampingan dengan konservasi alam, pelestarian budaya, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat.

“Ekowisata bukan sekadar membawa orang ke alam. Ekowisata harus mampu membangun hubungan yang lebih baik antara manusia, alam, budaya, dan masyarakat,” kata Imanuel, Kamis (20/8/2026).

EIGER NATURE yang merupakan wajah baru dari EIGER Adventure Land terus berkomitmen lingkungan menjadi bagian penting dalam pengembangan destinasi baru di Kabupaten Bogor itu.

Baca Juga: Merawat Alam dari Hulu:EIGER Adventure Land Angkat 6 Ton Sampah di Puncak

Pengelola telah menanam lebih dari 120.000 pohon serta sekitar 8 juta semak dan tanaman penutup tanah.

Imanuel menambahkan, upaya lain mencakup pemulihan lahan, pendataan keanekaragaman hayati, pengelolaan air dan hidrologi, serta pengembangan sistem pengelolaan sampah.

“Dari sisi sosial, pengembangan EIGER Nature telah melibatkan lebih dari 500 tenaga kerja. Sekitar 300 di antaranya berasal dari masyarakat sekitar,” ujarnya.

Baca Juga: Kembangkan Kawasan Ekowisata di Kabupaten Bogor, 600 Warga Megamendung Ikut Seleksi Rekrutmen Massal EIGER Adventure Land 

Saat beroperasi, destinasi ini diproyeksikan membuka lebih dari 1.200 lapangan pekerjaan.

EIGER Nature juga berkomitmen mengalokasikan 5 persen laba bersih untuk program pelestarian alam, budaya, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Program tersebut mencakup konservasi, pengelolaan limbah, hingga gerakan 1 Ticket 1 Tree.

Baca Juga: Eiger Adventure Land Konsisten Perkuat Ekosistem DAS, Gandeng KLH Tanam Pohon Endemik

“Bagi EIGER Nature, keberlanjutan bukan hanya tentang meminimalkan dampak negatif, tetapi tentang bagaimana kehadiran destinasi dapat menciptakan dampak positif yang terus tumbuh bagi lingkungan dan masyarakat,” tutupnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, memilih tidak berspekulasi terkait kabar OTT tersebut. 

Ia menegaskan, Pemkab Bogor masih menunggu kepastian dan informasi resmi dari KPK terkait OTT tersebut.

Baca Juga: KPK OTT Bupati Lombok Barat Ahmad Zaini, 19 Orang Diamankan dan Uang Ratusan Juta Disita 

“Isu ini kan berkembang. Saya juga tadi memonitor terus kebenarannya dan lain-lain. Kami tidak bisa memberitakan apakah ini isu yang menjadi kebenaran atau tidak,” kata Ajat, Kamis (20/8/2026).

Menurut Ajat, pihak yang paling berwenang memberikan penjelasan terkait isu OTT tersebut adalah KPK. 

Hingga saat ini, ia mengaku belum menerima informasi resmi mengenai adanya OTT maupun dugaan pelanggaran yang melibatkan pejabat Pemkab Bogor.

Baca Juga: Sembilan Kepala Daerah Terjaring OTT KPK Dalam Kurun Waktu 17 Bulan, Berikut Ini Daftarnya

“Mungkin yang berhak menyampaikan dari pihak KPK sendiri. Kalau saya posisinya belum ada kabar apa-apa,” ujarnya.

Terkait pejabat yang diisukan tersebut, kata Ajat, sudah melakukan klarifikasi mengenai informasi adanya pejabat yang disebut-sebut berkaitan dengan isu tersebut.

Ia mengatakan, pejabat itu memang sempat dilakukan pengecekan, namun pengecekan tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya keterkaitan mereka dengan dugaan OTT.

Baca Juga: Bupati Bekasi Nonaktif Ade Kuswara Kunang Dituntut 7 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Suap Proyek

“Yang pejabat itu tadi kan ada yang nanya, baru dicek. Tapi dicek itu keterkaitan soal ini enggak? Enggak, kan hanya ngecek saja. Ini kan isu,” jelasnya.

Karena belum ada kepastian, Ajat meminta semua pihak tidak terburu-buru mengambil kesimpulan mengenai siapa saja yang disebut dalam isu tersebut maupun dugaan perkara yang sedang berkembang.

“Ya enggak tahu. Ini lagi coba memonitor,” katanya.

Baca Juga: Sehari Dua Kepala Daerah Kena OTT KPK, Wali Kota Madiun dan Bupati Pati

Pemkab Bogor Minta Suasana Tetap Kondusif

Ajat menekankan pentingnya menjaga situasi di lingkungan Pemkab Bogor agar tetap kondusif. Ia meminta informasi yang belum terkonfirmasi disikapi secara hati-hati dan dikomunikasikan dengan baik.

“Ini kan harus kondusif juga di Pemerintah Kabupaten Bogor. Suasananya kalau sesuatu yang belum dipastikan harus dicoba untuk dikomunikasikan dengan baik,” ungkapnya.

Ia juga berharap insan media dapat menghormati proses yang sedang berlangsung dan memberikan ruang bagi KPK untuk menyampaikan informasi resmi.

Baca Juga: OTT Wakil Menteri Ketenagakerjaan: Menkes Budi Gunadi Soroti Pentingnya Integritas

“Pemkab sangat menghormati dari sana seperti apa. Jadi saya tidak bisa memastikan, karena tidak ada informasi ke saya juga sebenarnya,” tegas Ajat.

ASN Diminta Tak Berlebihan

Di tengah beredarnya isu tersebut, Ajat turut mengimbau seluruh ASN di lingkungan Pemkab Bogor agar tetap bersikap arif dan bijaksana.

Ia meminta para ASN tidak memberikan respons secara berlebihan terhadap informasi yang belum jelas kebenarannya.

Baca Juga: KPK Geledah Kantor Bupati Bekasi, Sita Sejumlah Dokumen hingga Barang Elektronik

“Zaman sudah berubah, jangan berlebihan. Itu yang saya kira kita harapkan kita semua,” pungkasnya.

SIPEKA dirancang agar dinamika di masyarakat dapat dipetakan secara cepat dan terintegrasi, sehingga pemerintah bisa mengambil langkah penanganan sebelum persoalan berkembang lebih besar.

Kepala Bakesbangpol Kota Bogor, Hidayatulloh menjelaskan, SIPEKA dirancang sebagai instrumen digital untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan memetakan potensi kerawanan sosial, konflik politik, hingga ancaman yang berkaitan dengan kewaspadaan dini secara cepat dan terintegrasi di wilayah Kota Bogor.

Baca Juga: Kesbangpol Bogor Dorong Tiga Forum Kunci Saling Sinergi untuk Stabilitas Kota

Menurutnya, keberadaan sistem tersebut menjadi penting di tengah perkembangan era digital dan kebutuhan terhadap keterbukaan informasi publik. 

Selama ini, laporan mengenai kondisi kewaspadaan dini masih kerap disampaikan melalui pesan pribadi atau aplikasi percakapan sehingga tidak seluruhnya terdokumentasi secara sistematis.

"SIPEKA ini dirancang agar informasi sekecil apa pun terkait dinamika Ipoleksosbudhankam (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan, Keamanan, dan Agama) dapat terintegrasi. Kita ingin data lapangan menjadi dasar pengambilan keputusan pimpinan, bukan lagi sekadar asumsi," ujar Hidayatulloh, Kamis (20/8/2026).

Baca Juga: Melalui Pembinaan Pembentukan Forum Kesbangpol, Jenal Mutaqin Tekankan Pentingnya Koordinasi Antar Lembaga

Ia mencontohkan, apabila terjadi potensi kerawanan sosial di tingkat kelurahan, seperti maraknya praktik pinjaman informal atau yang dikenal dengan istilah bank emok, informasi tersebut dapat dimasukkan ke dalam SIPEKA.

Dengan demikian, data tersebut dapat menjadi bahan bagi perangkat daerah terkait untuk mengambil langkah penanganan. 

Misalnya, Dinas Tenaga Kerja dapat memberikan pelatihan maupun peningkatan kapasitas ekonomi kepada masyarakat sebagai salah satu upaya mengatasi persoalan tersebut.

Baca Juga: Fokus Pembinaan Ideologi Pancasila Generasi Muda dan Ormas,  Strategi Kesbangpol Perkuat Stabilitas Sosial

Hidayatulloh mengatakan, Kota Bogor merupakan daerah yang heterogen dan dinamis dengan keberagaman suku, ras, agama, serta kelompok masyarakat. 

Berdasarkan data Bakesbangpol Kota Bogor, tercatat sedikitnya 286 organisasi kemasyarakatan (ormas) yang aktif dan terdaftar, mulai dari organisasi keagamaan, kepemudaan, sosial, hingga adat dan budaya.

Untuk menjaga keharmonisan di tengah keberagaman tersebut, Bakesbangpol juga mengoptimalkan peran 136 penyuluh wawasan kebangsaan yang tersebar di 68 kelurahan di Kota Bogor.

Baca Juga: Cegah Konflik Sosial, Bakesbangpol Kumpulkan Tokoh Lintas Agama

"Di tengah berbagai keterbatasan, kita tetap harus hadir dan mewarnai masyarakat. Kehadiran 136 penyuluh wawasan kebangsaan di 68 kelurahan bertujuan memberikan pengayaan nilai Pancasila, mencegah penyebaran hoaks, serta meminimalisir potensi gesekan sosial sejak dini," tegas Hidayatulloh.

Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bogor, Herman Indrabudi menyambut baik program kerja Bakesbangpol.

Mengingat lokasi Sekretariat PWI Kota Bogor dan Bakesbangpol yang berdampingan, Aldho, sapaan akrabnya, mendorong peningkatan kolaborasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik terpadu secara berkala.

Baca Juga: Kesbangpol DKI Jakarta Berpotensi Raih Predikat Informatif dalam E-Monev, Ini Syaratnya

"Kemarin kita sudah coba mengadakan kegiatan pelayanan publik bersama. Ke depan, kami berharap pelayanan publik terpadu ini bisa dilaksanakan secara rutin, misalnya sebulan sekali," ujar kang Aldho.

Selain pelayanan publik, Aldho juga mengapresiasi langkah Bakesbangpol yang membuka ruang komunikasi langsung antara pejabat pemerintah daerah dengan wartawan.

Menurutnya, komunikasi dan konfirmasi langsung dengan pelaku kebijakan, baik di tingkat perangkat daerah maupun kelurahan, penting untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat akurat serta sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Baca Juga: Bakesbangpol Klaim Program Pendidikan Politik Milinya Mampu Tangkal SARA

Melalui inovasi digital SIPEKA, penguatan edukasi wawasan kebangsaan di tingkat kelurahan, serta sinergi dengan insan pers, Bakesbangpol Kota Bogor berharap upaya menjaga stabilitas, keamanan, dan ketenteraman masyarakat dapat dilakukan secara lebih cepat, terukur, dan berkelanjutan.

Dukungan itu dinilai menjadi tambahan kekuatan bagi Hilal, terutama dalam membangun konsolidasi dengan berbagai elemen dunia usaha di Kabupaten Bogor.

Ketua BPC HIPMI Kabupaten Bogor, Bernard Dwiputra Chandra, mengatakan keputusan mendukung Hilal telah melalui pembahasan internal organisasi dan dikonsolidasikan bersama sejumlah tokoh senior serta mentor HIPMI.

“Kami sudah bersepakat. BPC HIPMI Kabupaten Bogor solid mendukung Kang Hilal,” kata Bernard kepada wartawan seusai deklarasi dukungan di Bellsplace Hotel, Sentul, Kabupaten Bogor, Rabu (19/8/2026).

Baca Juga: Deklarasi Pencalonan Hilal Firmansyah Sebagai Ketua Kadin Kabupaten Bogor Periode 2026-2031

Bernard menegaskan, dukungan tersebut bukan semata-mata karena kedekatan organisasi. HIPMI mempertimbangkan pengalaman dan rekam jejak Hilal dalam memimpin organisasi pengusaha, termasuk gagasannya untuk memperbesar peran pengusaha muda di Kadin.

Hilal diketahui pernah menjabat Ketua Umum BPC Gapensi Kabupaten Bogor dan saat ini menjabat Bendahara Umum Gapensi Jawa Barat.

“Beliau sudah matang dan berpengalaman dalam memimpin organisasi,” ujar Bernard.

Menurut Bernard, Kadin ke depan perlu menjadi wadah yang mampu mempertemukan berbagai asosiasi pengusaha sekaligus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Bogor.

“Harapannya tetap berkolaborasi dengan pengusaha muda, asosiasi lain, dan bersinergi dengan pemerintah daerah,” katanya.

Hilal Klaim Dukungan 15 Asosiasi
Hilal menyambut dukungan HIPMI Kabupaten Bogor sebagai tambahan energi menjelang Mukab. Ia menilai dukungan tersebut juga dapat memperkuat hubungan antara Kadin dan kalangan pengusaha muda.

“Saya sangat mengapresiasi dukungan dari keluarga besar HIPMI Kabupaten Bogor,” kata Hilal.

Jika dipercaya memimpin Kadin Kabupaten Bogor, Hilal menyatakan regenerasi pengusaha akan menjadi salah satu fokus perhatiannya. Ia ingin membuka ruang lebih luas bagi pengusaha muda untuk terlibat dalam organisasi sekaligus memperluas jaringan usaha.

“Dunia usaha membutuhkan kader-kader pengusaha baru, terutama pengusaha muda,” ujarnya.

Hilal juga menyebut telah mengantongi dukungan dari sekitar 15 asosiasi usaha di Kabupaten Bogor. Namun, ia menegaskan dukungan asosiasi belum otomatis menentukan hasil pemilihan.

Menurutnya, penentu akhir tetap anggota Kadin yang memiliki hak suara sesuai ketentuan Mukab.

“Pemilik suara nanti adalah anggota, bukan asosiasinya,” tegas Hilal.

Ia mengatakan persiapan pencalonannya kini telah mendekati 100 persen. Hilal dijadwalkan mengambil formulir pencalonan pada Jumat (21/8/2026), yang merupakan batas akhir pendaftaran.

HIPMI Minta Panitia Netral
Di tengah menguatnya dukungan terhadap sejumlah kandidat, HIPMI Kabupaten Bogor meminta seluruh tahapan Mukab berlangsung transparan dan sesuai aturan organisasi.

Bernard secara khusus mengingatkan steering committee (SC) dan organizing committee (OC) untuk menjaga netralitas selama proses pemilihan.

“Netralitas panitia penting agar proses berjalan objektif, adil, transparan, dan memberikan ruang yang sama bagi seluruh pihak,” ujarnya.

BPC HIPMI Kabupaten Bogor juga memastikan akan mendampingi Hilal saat mengambil formulir pencalonan.

Dukungan HIPMI membuat peta persaingan menuju kursi Ketua Kadin Kabupaten Bogor semakin menarik. Namun, seberapa besar kekuatan dukungan tersebut pada akhirnya akan ditentukan oleh mekanisme Mukab dan suara anggota yang memiliki hak pilih.

Dari Suspension Bridge, Forest Adventure, hingga Forest Camp, EIGER Nature membawa konsep ekowisata ke level yang lebih menarik.

EIGER Nature merupakan identitas baru dari EIGER Aventure Land berlokasi di kaki Gunung Gede Pangrango, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Baca Juga: Merawat Alam dari Hulu:EIGER Adventure Land Angkat 6 Ton Sampah di Puncak

Identitas baru itu merupakan wujud komitmen yang semakin kuat untuk menghadirkan ekowisata yang tidak hanya menawarkan pengalaman di alam, tetapi juga memberikan makna, pembelajaran, serta dampak positif bagi alam, budaya, dan masyarakat. 

Perubahan dari EIGER Adventure Land menjadi EIGER Nature bukan sekadar perubahan nama, tetapi merupakan bagian dari perjalanan untuk memperjelas kembali tujuan dan arah destinasi. 

Berangkat dari hampir empat dekade perjalanan EIGER yang tumbuh dari kecintaan terhadap alam dan petualangan, EIGER Nature hadir untuk menginspirasi generasi melalui petualangan bermakna di alam. 

Baca Juga: Kembangkan Kawasan Ekowisata di Kabupaten Bogor, 600 Warga Megamendung Ikut Seleksi Rekrutmen Massal EIGER Adventure Land 

"EIGER Nature merupakan bagian dari perjalanan panjang EIGER untuk terus belajar dari alam, budaya, dan manusia. Perubahan ini bukan sekadar tentang nama, tetapi tentang komitmen kami untuk membangun ekowisata yang dapat menjadi berkat bagi pengunjung, alam, budaya, dan masyarakat," ujar Direktur EIGER Nature, Imanuel Wirajaya, Kamis (20/8/2026). 

Membangun Ekosistem Ekowisata yang Bermakna EIGER Nature dikembangkan dengan pendekatan 3E Ekowisata: Ekologi, Etnologi, dan Ekonomi, yang menempatkan keseimbangan antara kelestarian alam, budaya dan masyarakat, serta manfaat ekonomi sebagai fondasi destinasi. 

Pendekatan tersebut kemudian dikembangkan menjadi kerangka 7E: Ekologi, Etnologi, Ekonomi, Edukasi, Estetika, Etika, dan Entertainment, yang menjadi landasan dalam merancang kawasan, program, serta pengalaman pengunjung secara lebih menyeluruh. 

Baca Juga: Pulihkan Aceh dan Sumatera: EIGER Adventure Salurkan 5 Ton Bantuan Pakaian bagi Korban Banjir dan Longsor

Dengan pendekatan ini, EIGER Nature ingin memastikan aktivitas pariwisata dapat berjalan berdampingan dengan konservasi alam, pelestarian budaya, edukasi, pemberdayaan masyarakat, sekaligus menghadirkan pengalaman yang menarik dan bermakna. 

"Bagi kami, ekowisata bukan sekadar membawa orang ke alam. Ekowisata harus mampu membangun hubungan yang lebih baik antara manusia, alam, budaya, dan masyarakat, sekaligus memberikan manfaat yang berkelanjutan," ujar Imanuel.

Dari Komitmen Menjadi Dampak Komitmen terhadap keberlanjutan menjadi bagian dari perjalanan EIGER Nature sejak tahap pengembangan. 

Baca Juga: Mitigasi Bencana, BNPB Fokus Rehabilitasi DAS Ciliwung Lewat Gerakan Tanam Pohon Nasional

Berbagai upaya dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan nilai ekologis kawasan, termasuk penghijauan melalui penanaman lebih dari 120.000 pohon serta 8 juta semak dan tanaman penutup tanah, pemulihan lahan, pendataan keanekaragaman hayati, pengelolaan air dan hidrologi, serta pengembangan sistem pengelolaan sampah. 

Di sisi sosial dan ekonomi, pengembangan EIGER Nature juga telah melibatkan lebih dari 500 tenaga kerja, termasuk sekitar 300 orang dari masyarakat sekitar, dan diproyeksikan dapat membuka lebih dari 1.200 lapangan pekerjaan saat beroperasi. 

Sebagai bagian dari komitmen keberlanjutan, 5% dari laba bersih EIGER Nature akan dialokasikan untuk mendukung program pelestarian alam, pelestarian budaya, dan peningkatan kualitas hidup manusia, termasuk berbagai inisiatif konservasi, pengelolaan limbah, serta program 1 Ticket 1 Tree. 

Baca Juga: EIGER Adventure Land: Persembahan untuk Negeri Melalui Ekowisata Lestari di Jantung TNGGP

Bagi EIGER Nature, keberlanjutan bukan hanya tentang meminimalkan dampak negatif, tetapi tentang bagaimana kehadiran destinasi dapat menciptakan dampak positif yang terus tumbuh bagi lingkungan dan masyarakat.  

Menghadirkan Petualangan yang Bermakna EIGER Nature dirancang untuk menghadirkan pengalaman yang mengintegrasikan alam, petualangan, budaya, konservasi, dan hospitality. 

Berbagai atraksi dan aktivitas berbasis alam akan melengkapi pengalaman pengunjung, termasuk Suspension Bridge, Tree House & Net Adventure, Cultural Walk, Playscape, Nature Walk, Forest Adventure, hingga pengalaman menginap di Forest Camp yang terdiri atas Camping Ground, Glamping, dan Cabin. 

Baca Juga: Indofest 2024: EIGER Adventure Siapkan Kejutan, Buy One Get One dan Diskon hingga 50 Persen

Pada saat yang sama, EIGER Nature memanfaatkan teknologi untuk menciptakan pengalaman yang lebih seamless melalui pendekatan paperless dan integrated experience, termasuk integrasi aplikasi, wristband, sistem akses, informasi, dan transaksi digital menggunakan EIGER Coins. 

Teknologi ditempatkan sebagai enabler yang membantu pengunjung menikmati pengalaman di alam dengan lebih mudah, tanpa menghilangkan esensi interaksi dengan alam itu sendiri. 

"Pada akhirnya, kami ingin orang tidak hanya datang untuk menikmati alam, tetapi juga pulang membawa pengalaman, pemahaman, dan makna yang baru. Itulah perjalanan yang ingin kami bangun bersama EIGER Nature," ujar Imanuel. 

Baca Juga: Eiger Salurkan 1 Sapi 7 Kambing untuk Warga Megamendung

EIGER Nature akan membuka akses kepada publik pada September 2026, membawa harapan untuk menjadi destinasi ekowisata yang memberikan manfaat bagi manusia, berdampak positif bagi alam, serta menjadi bagian dari perjalanan menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. 

Kepala UPT I Wilayah Cibinong Dishub Kabupaten Bogor, Herman Siswandy Hidayat, mengatakan pihaknya telah melayangkan surat teguran kepada PT Hayun terkait pengelolaan parkir tersebut.

“Memang ada beberapa regulasi yang tidak sesuai, makanya kita bikin surat teguran. Sambil menunggu evaluasi, kita sekarang melakukan sosialisasi di beberapa titik parkir,” ujar Herman, Rabu (19/8/2026).

Menurutnya, sosialisasi dilakukan mulai dari kawasan Pajak, Satpol PP, Dinas Pendidikan hingga kawasan Alun-alun Kabupaten Bogor. Dishub juga menyiapkan sejumlah rambu portable yang menegaskan bahwa area parkir tersebut gratis.

“Di situ ada tulisan ‘Parkir Gratis’. Sampai dengan Alun-alun. Di Alun-alun juga kita berlakukan parkir gratis,” jelasnya.

Baca Juga: Parkir Tepi Jalan Umum di Kabupaten Bogor Mulai Berbayar, Dishub Tegaskan untuk Penataan dan Cegah Jukir Liar

Herman mengimbau masyarakat untuk menggunakan lokasi parkir resmi yang telah disediakan. Di kawasan Alun-alun, masyarakat dapat memanfaatkan area parkir di sekitar masjid maupun lokasi parkir yang tersedia di kawasan perkantoran.

Ia juga meminta masyarakat tidak memberikan uang kepada juru parkir (jukir) liar.

“Kalau ada jukir liar jangan memberikan uang. Gunakan tempat parkir yang sudah disediakan, di masjid atau di perkantoran,” tegas Herman.

Dishub, kata dia, juga akan menempatkan petugas di kawasan Alun-alun untuk membantu proses penataan sekaligus memberikan imbauan kepada masyarakat maupun jukir.

Namun, penertiban dilakukan secara bertahap lantaran saat ini masih dalam proses sosialisasi dan evaluasi.

“Kalau kita langsung larang, dalam tahapan sosialisasi agak berat, langsung berhadapan dengan masyarakat di sana. Kita coba sedikit-sedikit kita atur,” katanya.

Herman menegaskan, penerapan parkir gratis tersebut merupakan bagian dari proses evaluasi dan penataan kawasan perkantoran Cibinong. Dishub akan terus melakukan sosialisasi sembari menunggu hasil evaluasi lebih lanjut terkait pengelolaan parkir di kawasan tersebut.

Kapolsek Gunungsindur AKP Ucup Supriatna mengatakan, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 06.00 WIB. Saat itu, korban keluar rumah untuk membeli sayur.

Usai berbelanja, PEH kemudian berjalan kembali menuju rumahnya melalui sebuah gang. Namun, saat melintas, pagar pembatas tanah kosong yang terbuat dari bata tiba-tiba roboh dan menimpa korban.

“Setelah pulang membeli sayur, saat berada di dalam gang korban tertimpa pagar pembatas tanah kosong yang menggunakan bata,” ujar Ucup, Rabu (19/8/2026).

Korban mengalami luka pada bagian kaki dan tubuh. Petugas bersama keluarga kemudian melakukan evakuasi dan membawa korban ke RSUD Tangerang Selatan.

Baca Juga: Ubah Konsumtif Jadi Produktif, 1.426 Penerima Manfaat BPJS Ketenagakerjaan Ikuti PEKA

Meski telah dievakuasi, korban akhirnya meninggal dunia akibat luka yang dialaminya.

Jenazah PEH kemudian diserahkan kepada keluarga dan telah dimakamkan pada Rabu siang.

Ucup mengatakan, pihak keluarga menerima kejadian tersebut sebagai musibah.

“Untuk keluarga menganggap ini sebagai musibah,” kata Ucup.

Hal itu disampaikan Saifullah saat membuka kegiatan peningkatan kualitas bagi jajaran Humas Kemensos yang diikuti peserta dari berbagai unit kerja, termasuk balai, sentra, Sekolah Rakyat, hingga satuan kerja di lingkungan Kemensos di Hotel Harris, Cibinong, Rabu (19/8/2026).

Menurut Saifullah, peningkatan kapasitas tersebut penting agar para pengelola Humas semakin memahami tugas dan tanggung jawabnya, sekaligus mampu menghadapi tantangan komunikasi publik yang semakin kompleks.

"Kita harapkan dengan pelatihan ini teman-teman Humas di lingkungan Kementerian Sosial makin mengerti tugas dan tanggung jawabnya, makin mengerti tantangan-tantangannya, dan makin mengerti bagaimana cara kerja yang benar di tengah-tengah kemajuan teknologi seperti hari ini," ujar Gus Ipul sapaan akrabnya pada rekan media.

Baca Juga: Bansos PKH dan BPNT Triwulan III Cair Mulai 20 Juli 2026, Kemensos Pastikan Data Penerima Lebih Akurat

Ia menekankan, Humas pemerintah memiliki peran penting dalam menyampaikan berbagai program dan capaian pemerintah kepada masyarakat. Informasi yang disampaikan, kata dia, harus berlandaskan kejujuran serta didukung data dan fakta.

"Kita harus bisa mengabarkan dengan baik apa yang sudah dikerjakan pemerintah, dengan kejujuran, dengan berbasis data, fakta, dan juga tentu capaian-capaian yang sudah dilalui," katanya.

Saifullah juga mengingatkan bahwa derasnya arus informasi membuat Humas harus semakin cermat dalam memilah dan memverifikasi setiap informasi sebelum disampaikan kepada publik.

Menurutnya, Humas Kemensos akan berhadapan dengan beragam pemberitaan yang membutuhkan proses verifikasi agar informasi yang disajikan benar-benar sesuai dengan fakta di lapangan.

"Bagaimana tantangan-tantangan hari ini yang dihadapi oleh Humas di lingkungan Kementerian Sosial, di mana kita bertemu dengan macam-macam berita yang harus kita verifikasi, yang harus kita pilih, kita pilah, dan kemudian kita sajikan ke masyarakat luas," jelasnya.

Tak hanya dituntut mampu menyampaikan informasi secara akurat, jajaran Humas juga harus memiliki kemampuan menangkal hoaks dan berita palsu yang berpotensi menyesatkan masyarakat.

Saifullah berharap seluruh peserta pelatihan dapat meningkatkan keterampilan sehingga mampu menjadi garda terdepan dalam menghadapi penyebaran informasi yang tidak sesuai fakta.

"Di samping itu, juga harus punya keterampilan bagaimana menghalau berita-berita hoaks, berita-berita palsu, berita-berita mungkin bisa jadi jauh dari fakta yang terjadi," ujarnya.

Kegiatan tersebut diikuti sekitar 300 peserta. Mereka tidak hanya hadir secara langsung, tetapi juga berasal dari berbagai balai, sentra, Sekolah Rakyat, serta satuan kerja Kemensos yang terhubung dalam kegiatan tersebut.

Saifullah berharap peningkatan kapasitas ini membuat jajaran Humas Kemensos semakin profesional, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan mampu menyajikan informasi yang kredibel kepada masyarakat.

"Alhamdulillah ini kita ingin nanti mereka-mereka makin terampil. Makin terampil, tidak kalah dengan berita hoaks," pungkasnya.

​Peluncuran Lapis Bobar dilakukan bersamaan dengan kegiatan Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kecamatan Bogor Barat yang di gelar di aula Kantor Kecamatan Bogor Barat itu di hadiri langsung oleh Camat Bogor Barat Dudi Fitri Susandi, serta perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bogor, jajaran lurah, serta para pegawai ASN se-Kecamatan Bogor Barat.

​Camat Bogor Barat Dudi Fitri Susandi menegaskan, peluncuran inovasi Lapis Bobar merupakan komitmen nyata pihaknya dalam meningkatkan mutu tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik bagi 253 ribu jiwa warga yang tersebar di 16 kelurahan.

​"Fokus utama kami adalah tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang prima. Indikator keberhasilan kami diukur dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang mencapai skor 3,9 dengan kategori memuaskan. Kehadiran Lapis Bobar ini menjadi problem solver untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan administrasi kependudukan," jelas Dudi, kepada wartawan Rabu (19/8/2026). 

​Lapis Bobar memanfaatkan fitur interaktif untuk memproses berbagai keperluan kependudukan, seperti informasi persyaratan Kartu Keluarga (KK), pengecekan desil Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau data kemiskinan, hingga pengurusan berbagai surat pengantar administrasi tingkat kecamatan.
​

Baca Juga: Kota Bogor Raih Dua Penghargaan di Hari Pengayoman 2026, Dedie Rachim: Pelayanan Harus Terus Ditingkatkan

​Selain berfokus pada digitalisasi layanan kependudukan, Kecamatan Bogor Barat juga menyampaikan jajaran prestasi level provinsi. Dudi mengungkapkan, Bogor Barat berhasil masuk dalam jajaran tiga besar kelurahan terbaik serta meraih predikat kecamatan berkinerja terbaik di Jawa Barat. 

Atas capaian ini, Dudi juga tengah berkompetisi mewakili Kota Bogor dalam ajang ASN Berprestasi tingkat Provinsi Jawa Barat untuk kategori Jabatan Administrator.

​Prestasi tersebut tidak terlepas dari konsistensi keberlanjutan program penanganan stunting melalui inovasi Goroseting (Gotong Royong Bebas Stunting) yang digulirkan sejak 2023. 

Bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB University) dan diterjunkan bersama 1.000 kader di kelurahan, program ini sukses menekan angka stunting secara signifikan di Bogor Barat.

​Di bidang ekonomi warga, Bogor Barat mencatatkan pencapaian tertinggi dalam penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) selama empat tahun berturut-turut di tingkat kota dan provinsi.

​"Kami merangkul UMKM agar naik kelas melalui pendampingan, fasilitasi pelatihan digital marketing, hingga kolaborasi dengan BJB," terangnya.
​

​Mengenai aspek penataan wilayah dan infrastruktur, Dudi memaparkan sejumlah langkah tegas dan persuasif yang telah dilakukan, termasuk penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Bubulak yang telah beroperasi selama 15 tahun. 

Penertiban secara damai tersebut disusul dengan pembangunan pedestrian oleh BPN serta revitalisasi Terminal Bubulak oleh Pemerintah Kota Bogor.

​Terkait isu yang sempat beredar mengenai pembongkaran kios di area Hero/Hypermart, Dudi meluruskan bahwa tindakan penertiban tersebut dilakukan mandiri oleh pihak pengelola gedung (owner) sesuai prosedur operasional standar (SOP), dan bukan tindakan langsung dari pihak kecamatan.

​Menutup keterangannya, Dudi memohon dukungan masyarakat terkait berbagai agenda penataan kota dan proyek strategis nasional (PSN) yang melintasi kawasan Bogor Barat, seperti pengembangan Gene Bank di area RS Marzuki Mahdi, penataan kawasan Balumbang Jaya, hingga rencana pembangunan Fakultas Kedokteran IPB.

​"Semua langkah ini adalah bagian dari dinamika pembangunan untuk kemajuan Bogor Barat. Kami optimis, dengan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, media, dan masyarakat, Bogor Barat dapat mewujudkan tata kelola wilayah yang semakin tertata dan sejahtera," tutupnya.

Di titik inilah perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan hadir untuk mereka. Tak hanya berupa manfaat rupiah semata, namun juga pendampingan bagi keluarga pekerja agar kembali berdaya, memiliki keterampilan, dan membangun sumber penghidupan baru, sehingga dapat melanjutkan kehidupan secara mandiri.

Semangat inilah yang diwujudkan BPJS Ketenagakerjaan melalui Program Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian Penerima Manfaat (PEKA). Sejalan dengan semangat Hari Kemerdekaan untuk terus maju dan berdaya, BPJS Ketenagakerjaan menggelar Soft Launching Nasional PEKA yang dipusatkan di Bandung, Selasa (18/8).

Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Berikan Perlindungan Bagi Pemilah 4.000 Pekerja Sampah

Kegiatan tersebut diresmikan oleh Menteri Ketenagakerjaan RI Yassierli bersama Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat dan Wali Kota Bandung yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Iskandar Zulkarnain, serta diikuti secara serentak di seluruh Indonesia.

Membawa semangat Value Beyond Protection, PEKA menjadi bukti bahwa perlindungan BPJS Ketenagakerjaan tak berhenti ketika manfaat telah diterima. Ada harapan agar manfaat tersebut menjadi pijakan bagi pekerja dan keluarganya untuk bangkit, kembali produktif, dan melanjutkan kehidupan secara mandiri.

Semangat pemberdayaan tersebut juga sejalan dengan Asta Cita Ke-6 Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mendorong pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Menteri Ketenagakerjaan RI Yassierli mengapresiasi inisiatif BPJS Ketenagakerjaan melalui PEKA. Menurutnya, program tersebut menunjukkan bahwa kehadiran BPJS Ketenagakerjaan tidak berhenti pada pemberian manfaat atau santunan, tetapi berlanjut dengan pendampingan agar manfaat yang diterima dapat dikelola secara produktif dan memberikan manfaat secara berkelanjutan.

“Idenya luar biasa. Menurut saya, ini harus kita apresiasi. BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya sampai memberikan uang atau santunan, tapi juga mengawal bagaimana uang atau santunan itu bisa bermanfaat secara berlanjut, terus-menerus. Karena memang kemandirian ini menjadi kunci,” ujar Yassierli.

Ia menilai PEKA berpotensi mendorong lahirnya tenaga kerja mandiri dan wirausaha baru. Kementerian Ketenagakerjaan juga siap berkolaborasi dan memberikan pendampingan agar para penerima manfaat maupun ahli waris mampu mengembangkan usaha secara berkelanjutan.

Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Berikan Perlindungan Bagi Pemilah 4.000 Pekerja Sampah

“Kita berharap bisa menumbuhkan tenaga kerja mandiri baru, wirausaha baru yang akan menjadi soko guru perekonomian bangsa kita. Ujungnya tentu kita berharap tidak hanya wirausaha baru, tapi juga nanti menciptakan lapangan kerja baru,” tambahnya. Yassierli berharap PEKA dapat menjadi harapan baru bagi penerima manfaat dan ahli waris untuk membangun kemandirian sekaligus meningkatkan kesejahteraan.

Sementara itu Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat mengatakan, PEKA berangkat dari perhatian terhadap keberlanjutan manfaat yang diterima pekerja maupun ahli waris. BPJS Ketenagakerjaan ingin memastikan manfaat tersebut tidak hanya memberikan ketahanan dalam jangka pendek, tetapi juga menjadi bekal untuk membangun kemandirian ekonomi.

“Kami melihat bagaimana manfaat yang diterima peserta ini bisa menjadi produktif. Kami khawatir kalau tidak dilakukan pendampingan dan pembekalan, manfaat yang diterima hanya menjadi konsumtif. Karena itu, melalui PEKA kami ingin mendorong shifting dari konsumtif menjadi produktif, dari menerima manfaat menjadi memiliki daya, dan pada akhirnya menjadi mandiri,” ujar Saiful.

Menurutnya, keberhasilan PEKA bukan semata diukur dari jumlah pelatihan maupun peserta, melainkan dari kemampuan penerima manfaat untuk menjadi produktif, memperoleh penghasilan, dan kembali mandiri.

Sebanyak 1.426 penerima manfaat mengikuti rangkaian kegiatan PEKA yang digelar serentak di 45 titik seluruh Indonesia.

Pemberdayaan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan peserta serta potensi ekonomi di masing-masing daerah. Bentuknya dapat berupa peningkatan kompetensi, pelatihan kewirausahaan, digital marketing/content creator, kuliner/tata boga, kerajinan/handycraft, florist, barista, laundry, make up, menjahit, reseller, serta pelatihan usaha lainnya sesuai potensi daerah.

Dalam pelaksanaannya, BPJS Ketenagakerjaan mengedepankan kolaborasi dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, dunia usaha, perbankan, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, komunitas, serta berbagai mitra strategis lainnya. “Harapannya kegiatan ini benar-benar menjadi kegiatan bersama. Karena itu kami berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, komunitas, dan ekosistem lainnya untuk bersama-sama memberdayakan ekonomi dan kemandirian para penerima manfaat. Bahkan, kita berharap nantinya mereka juga bisa membuka lapangan pekerjaan baru,” tutup Saiful.

Sementara itu, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bogor Kota, Bayu Marwanto, mengatakan bahwa Program PEKA menjadi langkah nyata untuk memastikan manfaat jaminan sosial yang diterima peserta maupun ahli waris dapat memberikan dampak jangka panjang bagi keberlangsungan ekonomi keluarga.

“PEKA merupakan bentuk nyata komitmen BPJS Ketenagakerjaan untuk tidak berhenti pada pemberian manfaat kepada peserta dan ahli waris. Kami ingin memastikan manfaat tersebut dapat menjadi modal untuk bangkit, dikembangkan secara produktif, dan menjadi sumber penghidupan yang berkelanjutan,” ujar Bayu.

Menurutnya, pemberdayaan melalui PEKA penting karena setiap penerima manfaat memiliki potensi dan kondisi yang berbeda. Karena itu, pendampingan dan pelatihan perlu disesuaikan dengan minat, kemampuan, serta peluang ekonomi yang ada di lingkungan masing-masing.

Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Perluas Perlindungan Penggerak Ekonomi Pesantren

“Kami berharap para penerima manfaat tidak hanya mendapatkan keterampilan baru, tetapi juga memiliki keberanian dan kemampuan untuk memulai maupun mengembangkan usaha. Dari yang sebelumnya menerima manfaat, kami dorong untuk menjadi lebih berdaya, produktif, mandiri, bahkan ke depan mampu menciptakan peluang kerja bagi orang lain,” tambahnya.

Bayu menegaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bogor Kota akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak dalam mendukung pemberdayaan penerima manfaat, sehingga semangat Value Beyond Protection dapat benar-benar dirasakan oleh peserta dan keluarganya.

“Pada akhirnya, keberhasilan PEKA bukan hanya tentang berapa banyak peserta yang mengikuti pelatihan, tetapi bagaimana mereka mampu mengimplementasikan keterampilan tersebut menjadi kegiatan produktif, meningkatkan pendapatan keluarga, dan membangun masa depan yang lebih mandiri,” tutup Bayu Marwanto.

Seperti diberitakan sebelumnya, korban diduga terjatuh dan hanyut di aliran Sungai Cisadane, kawasan Jembatan Cipaku-Pamoyanan, Bogor Selatan, sejak Kamis malam, 13 Agustus 2026, pekan lalu.

Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor Dimas Tiko Prahadisasongko menyampaikan, terhitung sejak hari Rabu, 19 Agustus 2026 pukul 15.00 Wib operasi pencarian korban diduga hanyut tersebut dinyatakan dihentikan. 

"Hari ini dari pertama kejadian sampai dengan hari ketujuh ini total berarti sudah satu minggu, kami sudah lakukan evaluasi dan melakukan penyisiran ulang, kami tetap berikhtiar namun sampai hari terakhir ini korban belum berhasil ditemukan, dan setelah evaluasi operasi pencarian ini kita nyatakan dihentikan," ucapnya kepada Ceklissatu.com. 

Baca Juga: Pegawai Pemkot Bogor Diduga Hanyut di Sungai Cissdane, Tas dan Helm Ditemukan

Lanjut Dimas, untuk tindakan selanjutnya upaya yang dilakukan yaitu dengan membuat dan menyebarkan flyer atau pamplet , yang tidak lain juga sebagai upaya pencarian korban. 

"Untuk tindakan dan upaya selanjutnya kita juga bekerjasama dengan pihak terkait membuat selebaran  orang hilang dalam bentuk pamplet yang mencantumkan nomor pihak keluarga dan dinas dinama korban berkerja, apabila warga melihat atau menemukan keberadaan korban langsung dapat mengiformasikan, pungkasnya. 

Handy Purnama

Dua penghargaan tersebut yakni peringkat II dengan predikat AA (Istimewa) dan nilai 100 pada tingkat pemerintah kota atas kinerja unggul dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tahun 2025.

Kemudian yang kedua, Pemkot Bogor menerima penghargaan atas kontribusi positif dan peran aktif dalam pengharmonisasian rancangan peraturan daerah (Raperda) dan rancangan peraturan kepala daerah (Raperkada).

Baca Juga: JDIH Kabupaten Bogor Raih Dua Penghargaan Tingkat Jabar, Inovasi Pelayanan Informasi Hukum Berbasis Digital

Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen Pemkot Bogor dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penguatan layanan informasi hukum, keterbukaan informasi publik, serta penyusunan regulasi daerah yang berkualitas.

Hal itu menjadi dorongan bagi Wali Kota Bogor Dedie Rachim untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan informasi hukum.

"Alhamdulillah pada hari ini Pemerintah Kota Bogor kembali mendapat penghargaan juara kedua tingkat nasional yang diberikan oleh Kemenkum. Ini membuat motivasi kita untuk memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi tentang semua permasalahan hukum yang ada di Kota Bogor kepada masyarakat," ujar Dedie Rachim di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat, Bandung, Rabu (19/8/2026).

Baca Juga: Pemkot Bogor Siapkan Perubahan Total Kawasan Jalan Merdeka, Dedie Rachim: PKL hingga Arus Kendaraan Ikut Ditata

Ia mengatakan, pengelolaan informasi dan dokumentasi hukum memiliki peran penting dalam mendukung masyarakat agar lebih mudah mendapatkan akses terhadap berbagai aturan dan kebijakan pemerintah daerah.

Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Bogor yang telah aktif memberikan kontribusi dalam penyediaan informasi dan dokumentasi hukum.

"Untuk itu saya juga memberikan apresiasi kepada seluruh OPD yang sudah aktif memberikan kontribusi dalam bentuk informasi," katanya.

Baca Juga: Rudy Susmanto Raih Penghargaan Disway Top Regional Leader Awards 2026 Kategori Pengembangan Infrastruktur dan Konektivitas Daerah Terbaik

Ia menambahkan, penghargaan yang terlah berhasil diraih menjadi pengingat bagi seluruh jajaran Pemkot Bogor untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan memiliki dasar hukum yang kuat serta bermanfaat bagi masyarakat.

"Ke depan tentu kita akan terus memperbaiki dan meningkatkan pelayanan, termasuk dalam hal penyediaan informasi hukum agar masyarakat bisa lebih mudah memahami berbagai aturan dan kebijakan yang ada di Kota Bogor," tutupnya.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor, Bayu Ramawanto, mengatakan tarif parkir di tepi jalan umum telah memiliki dasar hukum melalui peraturan daerah. Besaran tarif berbeda-beda berdasarkan kategori dan lokasi ruas jalan.

“Sudah ada Perdanya. Ada tiga kategori dan setiap kategori berbeda,” ujar Bayu.

Untuk salah satu kategori, tarif parkir sepeda motor berada di kisaran Rp5.000, sementara kategori lainnya dapat dikenakan tarif sekitar Rp2.000. Perbedaan tarif tersebut ditentukan berdasarkan lokasi dan status ruas jalan, termasuk jalan protokol maupun jalan kabupaten nonprotokol.

Baca Juga: Sidak Parkir Motor di Jalan Mayor Oking Bogor, Jenal Mutaqin Temukan Potensi Pajak yang Hilang

Bayu menegaskan, pemberlakuan tarif tersebut tidak hanya diterapkan untuk kegiatan atau event tertentu. Parkir berbayar merupakan bagian dari penataan tepi jalan umum yang telah ditetapkan pemerintah.

Bukan Sekadar Tarik Retribusi

Bayu membantah anggapan bahwa kebijakan tersebut semata-mata bertujuan mengejar setoran. Menurutnya, aspek utama yang ingin dicapai adalah menciptakan ketertiban lalu lintas dan membuat sistem parkir lebih teratur.

“Bukan berarti kita mengejar setoran. Tujuannya adalah untuk menciptakan tertib lalu lintas. Penataan parkir diatur secara rapi, pendapatan juga bisa meningkat,” katanya.

Ia juga menilai sistem resmi memberikan kepastian mengenai aliran pendapatan parkir karena masuk melalui mekanisme pemerintah. Kondisi tersebut berbeda dengan praktik parkir sebelumnya yang dinilai sulit dipastikan pengelolaannya.

“Kalau waktu sebelum-sebelumnya kan kita nggak tahu setorannya ke siapa,” ujar Bayu.

Parkir di Trotoar Tetap Dilarang

Meski pemerintah memberlakukan parkir berbayar di sejumlah tepi jalan, Bayu menegaskan bahwa trotoar tetap tidak boleh digunakan sebagai lokasi parkir.