“Saya merasa appreciate terhadap pemberian remisi tahun ini yang jumlahnya juga cukup besar, cukup banyak. Sebagian besarnya mereka adalah warga Jawa Barat sendiri,” ujar Sidkon.

Ia berharap pemberian remisi dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri, meningkatkan kemandirian, serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan.

Baca Juga: 584 Warga Binaan Lapas Paledang Bogor Terima Remisi Khusus, 4 Orang Hirup Udara Bebas

“Mereka punya harapan untuk bisa mengabdi kepada Jawa Barat lebih baik lagi, lebih mengintrospeksi diri, tambah mandiri, maju, dan tidak mengulangi lagi apa yang dilakukan kemarin sebagai tindak pidana,” katanya.

Lebih lanjut, Sidkon menekankan pentingnya sinergitas antar lembaga dalam mendukung proses pembinaan dan pemenuhan kebutuhan warga binaan di lembaga pemasyarakatan.

Menurutnya, sinergi tersebut melibatkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan beserta jajaran wilayahnya, DPRD, serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Ini kan sinergitas antar lembaga. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kanwil-nya, kita sebagai Dewan, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memiliki anggaran. Bagaimana kebutuhan yang ada di sini yang bisa diberikan oleh Provinsi Jawa Barat, kita harus mem-backup,” jelasnya.

Sidkon menegaskan, DPRD Jawa Barat memiliki peran untuk mendorong, mendukung, serta menyetujui kebijakan dan anggaran yang dapat menunjang kebutuhan lembaga pemasyarakatan dan proses pembinaan warga binaan.

“Sebagai legislatif harus mendorong, mem-backup, menyetujui, sehingga nanti menjadi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bersinergi itu penting,” tuturnya.

Ia menilai kehadiran berbagai unsur pemerintahan dalam kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk nyata komitmen untuk memperkuat kolaborasi dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

“Saya baru tahu, saya datang ke sini, Wakil Gubernur juga datang ke sini. Ini sebagai tanda baik untuk bersinergi,” pungkasnya.

Sidkon berharap sinergitas antar lembaga tersebut dapat terus diperkuat sehingga proses pembinaan warga binaan dapat berjalan optimal dan memberikan bekal yang cukup bagi mereka untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat serta berkontribusi secara positif bagi Jawa Barat.

Usulan tersebut sejalan dengan surat permohonan penerbitan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) yang diajukan oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Provinsi Jawa Barat kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tertanggal 26 Mei 2026. Dalam surat tersebut diusulkan pendirian empat sekolah baru, yakni SMA Negeri 5 Cibinong, SMA Negeri 2 Tajurhalang, SMA Negeri 2 Rumpin, dan SMK Negeri 1 Cigudeg.

Sebagai anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi pendidikan dan bermitra langsung dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, H. Dede Chandra Sasmita menilai keberadaan sekolah-sekolah baru tersebut sangat dibutuhkan untuk menjawab tingginya kebutuhan masyarakat terhadap akses pendidikan menengah negeri, khususnya menjelang pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Baca Juga: IPB University Hadirkan Program Beasiswa Wartawan, Tawarkan Skema Full & Partial Scholarship

"Pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang sangat pesat harus diimbangi dengan penambahan sarana pendidikan. Kehadiran empat sekolah baru ini merupakan langkah strategis untuk memperluas akses pendidikan sekaligus mengurangi kesenjangan daya tampung sekolah negeri di sejumlah wilayah," ujar H. Dede Chandra Sasmita.

Menurutnya, wilayah Cibinong, Tajurhalang, Rumpin, dan Cigudeg merupakan kawasan yang terus berkembang dan membutuhkan dukungan fasilitas pendidikan yang memadai. Penambahan SMA dan SMK negeri di wilayah tersebut diharapkan dapat memberikan kesempatan yang lebih luas bagi lulusan SMP untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tanpa terkendala keterbatasan daya tampung sekolah negeri.

Selain itu, keberadaan SMK Negeri 1 Cigudeg juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan potensi ekonomi wilayah barat Kabupaten Bogor.

H. Dede Chandra Sasmita menegaskan bahwa DPRD Provinsi Jawa Barat, khususnya Komisi V, akan terus mengawal proses administrasi dan perencanaan pembangunan sektor pendidikan agar masyarakat Kabupaten Bogor mendapatkan pelayanan pendidikan yang lebih baik dan merata.

"Ini adalah bagian dari ikhtiar bersama untuk memastikan setiap anak di Kabupaten Bogor memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas. Kami akan terus berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat agar usulan ini dapat segera terealisasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tegasnya.

Baca Juga: Sering Dianggap Sepele, Kebiasaan Ini Ternyata Bantu Tingkatkan Public Speaking

Dengan adanya usulan empat sekolah baru tersebut, diharapkan kebutuhan ruang belajar dan daya tampung sekolah negeri di Kabupaten Bogor dapat semakin terpenuhi, sekaligus mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Jawa Barat secara keseluruhan.

Di tengah sukacita pada reuni Selasa (14/4), ada doa yang dilangitkan untuk Glen Fordianto, yang baru menjalani operasi bypass jantung di RS Harapan Kita, Jakarta.

"Glen sudah jalani operasi tadi pagi, sekarang masih di ruang rawat. Kita menanti kabar baiknya," kata Aisyiatul Islamiyah.

Iis, sapaan akrab juara baca puisi se SMA di eranya, sehari sebelumnya sempat menemui Glen di Harkit. Iis bersama Nina Bancroft, Dewi Rosanti, dan Saraswati, membesarkan hati Glen yang didampingi keluarganya.

Dupati, akronim dari 2 IPA 3, rutin menggelar pertemuan. Jika tidak ke luar kota, kadang sekadar temu kangen di tempat menyenangkan sesuai kesepakatan. Seperti pertemuan hari ini, di Resto Simpang Raya Grande, Simatupang, Jaksel.

"Silaturahmi bisa di mana saja," ucap Lajuanda, ketua kelas Dupati. 

Yang istimewa dari silaturahmi Dupati kali ini, adanya Ati Winasti.  Dia sudah tinggal di Kanada sejak 2003, bersuamikan warga setempat, dan kini namanya menjadi Nina Bancroft. Setelah beberapa pekan 'pulang kampung', Nina kembali ke Kanada 23 April nanti.

Meski sudah berusia 65 dan dijelang 66 tahun, sebagian alumni Dupati masih berkarya. Di antaranya, Samuel Wattimena, yang semula perancang mode namun beralih menekuni politik dan kini menjadi anggota Komisi VIII DPR RI dari  PDIP.

"Salam saja buat teman-teman, saya sedang kunjungan kerja ke Australia," kata Sami.

Roy Genggam Nusantoro, alumni Dupati lain yang masih berkarya. Roy masih tetap diperhitungkan sebagai salah satu fotografer komersial andal,  dengan klien produk-produk besar.

"Alhamdulillah dalam sebulan, Peraturan Gubernur No. 36 2025 mengenai larangan jual-beli dan konsumsi daging hewan penular rabies (HPR) sudah bisa berlaku," kata Pramono, dalam akun resmi media sosialnya @pramonoanungw, Selasa (25/11/2025).

Pergub tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Gubernur Pramono dengan para penggemar hewan di Balai Kota DKI Jakarta. 

Baca Juga: Pemprov DKI Jakarta Rancang Pergub Larangan Daging Hewan Non-Pangan, Pramono Anung Targetkan Sebulan Rampung

Pramono berharap, melalui beleid ini bisa menjaga dan meningkatkan kesehatan warga Jakarta.

"Ketika menerima para penggemar hewan, pada waktu itu saya berjanji untuk membuat Pergub, saya telah menandatangani Pergub No 36 Tahun 2025," ujarnya.

Dalam Pasal 27A Pergub ini disebutkan adanya larangan bagi setiap orang atau badan usaha memperjualbelikan hewan penular rabies (HPR) untuk tujuan pangan, baik dalam bentuk hewan hidup maupun berupa daging atau produk lainnya, baik mentah maupun dalam olahan.

Baca Juga: Kendalikan Hewan Liar, DKPP Kota Bandung Gelar Vaksin Rabies dan Sterilisasi Kucing Liar, Catat Tanggalnya

Kemudian Pasal 27B mengatur larangan terhadap orang atau badan usaha melakukan kegiatan penjagalan atau pembunuhan HPR untuk tujuan pangan.

Jenis HPR yang dimaksud antara lain anjing, kucing, kera, kelelawar, musang, atau hewan sebangsanya. 

Dalam Pergub itu juga mengatur sanksi bagi setiap warga atau badan usaha yang melanggar aturan memperjualbelikan HPR atau produknya, sesuai Pasal 27A.

Baca Juga: Vaksinasi Rabies dan Pengobatan Hewan Gratis, Diskanak Kabupaten Bogor Gaet Antusiasme Warga

Sanksi administratif yang dikenakan tersebut berupa teguran tertulis; penyitaan HPR dan produk HPR; penutupan tempat kegiatan jual beli; dan pencabutan izin usaha.

Sedangkan bagi pelanggar larangan kegiatan penjagalan atau pembunuhan HPR untuk tujuan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27B, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis; penyitaan HPR dan/atau produk HPR; dan penutupan tempat kegiatan penjagalan atau pembunuhan HPR.

Rapat yang berlangsung hingga larut malam ini dipimpin Ketua Tim, Zulkifli Gani Ottoh, yang juga Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat. Rapat tersebut dihadiri jajaran lengkap anggota tim, Djoko Tetuko Abdul Latief (Wakil Ketua Bidang Organisasi), Iskandar Zulkarnain (Wasekjen), Novrizon Burman (Wakil Ketua Pembinaan Daerah), Zul Effendi, Anrico Pasaribu (Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum). Sementara itu, Nurcholis MA Basyari, Sekretaris Tim Penyempurnaan PD/PRT yang juga Sekretaris Dewan Kehormatan Pusat, berhalangan hadir pada rapat tersebut.

Ubah terminologi PD/PRT Menjadi AD/ART

Salah satu keputusan kunci dalam rapat ini adalah perubahan nomenklatur konstitusional organisasi dari PD/PRT menjadi AD/ART. Perubahan ini menyesuaikan ketentuan dalam UU No. 17/2013 jo. UU No. 16/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang secara baku menggunakan istilah AD/ART untuk organisasi profesi dan ormas berbadan hukum.

Ketua Tim, Zulkifli Gani Ottoh, menegaskan bahwa perubahan nama tidak mengubah nilai dasar organisasi.
“Ini penyelarasan administratif agar PWI taat regulasi dan semakin modern dalam tata kelola,” ujarnya.

Tim juga menyepakati penyempurnaan sejumlah nomenklatur bidang dan unit organisasi.

Bidang Advokasi dan Pembelaan Wartawan menjadi Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum, dengan penegasan fungsi pada aspek perlindungan dan etika profesi.

Departemen TNI dan Polri disempurnakan menjadi Departemen Hankam, TNI, dan Polri, sehingga cakupan tugas lebih relevan dengan kebutuhan organisasi.

Struktur Dewan Kehormatan Pusat juga diperjelas sebagai lembaga etik utama yang menangani pemeriksaan dan penegakan disiplin profesi di tingkat pusat.

Majelis Tinggi Jadi Mahkamah Etik Tertinggi

Pembaruan AD/ART menetapkan pembentukan Majelis Tinggi Organisasi, lembaga baru yang berfungsi sebagai mahkamah etik tertinggi dalam penyelesaian sengketa internal PWI.

Wakil Ketua Tim, Djoko Tetuko, menjelaskan bahwa Majelis Tinggi adalah forum final dalam sistem penegakan etik organisasi.

“Majelis Tinggi merupakan lembaga etik paling tinggi di PWI. Anggotanya adalah pengurus yang menjabat secara ex officio, sehingga putusannya final setelah proses di tingkat Dewan Kehormatan Provinsi dan Dewan Kehormatan Pusat,” ujarnya.

Tim juga membahas reformulasi sistem keanggotaan, termasuk syarat integritas, rekam jejak profesional, serta kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Kode Perilaku Wartawan PWI (KPW). Kedua aturan ini akan diintegrasikan lebih tegas dalam mekanisme sanksi organisasi.

Pembahasan lainnya mencakup mekanisme pengesahan kepengurusan daerah, penguatan koordinasi PWI Pusat dengan PWI Provinsi dan PWI Kabupaten/Kota.

Rapat Berlanjut Desember

Karena pembahasan belum tuntas, rapat lanjutan dijadwalkan pada 12–13 Desember 2025. Hari pertama difokuskan pada penuntasan AD/ART sedangkan hari kedua membahas finalisasi KEJ dan KPW.

Sesuai amanat Kongres PWI 2025, seluruh penyempurnaan ditargetkan selesai pada akhir Desember 2025. Naskah final kemudian akan dipresentasikan kepada Pengurus Harian PWI Pusat sebelum disebarkan ke PWI Provinsi untuk memperoleh masukan.

Menuju Pengesahan di Konkernas 2026

Seluruh dokumen AD/ART, KEJ, dan KPW hasil penyempurnaan dijadwalkan dibawa ke KONKERNAS PWI pada 7 Februari 2026 di Serang, Banten, sebagai bagian dari rangkaian Hari Pers Nasional 2026, untuk dibacakan dan disahkan.

Modernisasi tata kelola ini menandai langkah besar organisasi wartawan tertua di Indonesia dalam memperkuat integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme di tengah perubahan ekosistem media. *

Penurunan itu didorong oleh penyerapan tenaga kerja di sektor perdagangan yang menyumbang sebesar 23,01 persen, sektor pengangkutan dan pergudangan sebesar 23,01 persen, serta sektor akomodasi dan makanan minuman sebesar 12,67 persen.

"Yang berkaitan dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga turun 6,05 persen sampai dengan Agustus 2025. Lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya," ujar Pramono, dalam acara Press Conference APBD 2025 di Balairung, Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (21/11/2025).

Baca Juga: Tekan Angka Pengangguran, Pemkot Bogor Kembali Adakan Bursa Kerja ke-3, Tersedia Ribuan Loker

Pramono memaparkan, upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menyelenggarakan bursa kerja, termasuk untuk disabilitas turut menyumbang penyerapan tenaga kerja. 

Ia pun menilai pertumbuhan positif di sektor ini mempertegas peran Jakarta sebagai kota jasa, sekaligus sebagai hub perdagangan regional.

Pemprov DKI Jakarta, kata Pramono, berkomitmen untuk terus menggelar bursa kerja dan upskilling disabilitas secara periodik.

Baca Juga: Tekan Angka Pengangguran, Pemkot Hadirkan Ayogawe, Disnaker: Permudah Pencari Kerja Temukan Loker

Upaya itu turut memberikan ruang bagi penyandang disabilitas agar bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk bekerja di Jakarta.

Di sisi lain, Jakarta juga mempertahankan posisinya sebagai magnet investasi nasional yang menyumbang 14,24 persen dari total investasi nasional. 

Realisasi investasi pada triwulan ketiga 2025 tercatat mencapai Rp204,13 triliun atau tumbuh 6,4 persen dari tahun sebelumnya.

Baca Juga: Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 2025

"Yang juga menggembirakan adalah aktivitas investasi yang menyerap tenaga kerja kurang lebih 338.310 tenaga kerja," ungkapnya.

Untuk menjaga tren positif itu, Pemprov DKI akan melakukan sejumlah hal. Yakni penyederhanaan perizinan, optimalisasi mal pelayanan publik, serta promosi penanaman modal melalui Jakarta Investment Festival dan Jakarta Investment Center.

Selain itu, Pemprov DKI juga akan terus membuka ruang di semua sektor, termasuk sektor olahraga agar Jakarta berkembang menjadi kota sport tourism.

Baca Juga: Ribuan Driver IKPB di Puncak Terancam Jadi Pengangguran

"Hal itu mulai terlihat ketika kami mengadakan Jakarta International Marathon atau Jakarta Running Festival, dan sekarang semua perusahaan-perusahaan besar meminta privilege untuk bisa mengadakan acara tersebut di Jakarta," tandasnya.

Meski demikian, ia mengaku akan tetap melakukan pembatasan penyelenggaraan maraton agar acara Jakarta Running Festival maupun Jakarta International Marathon tetap terjaga dengan baik.

Salah satunya, kewajiban pendampingan bagi anak saat beraktivitas, termasuk ketika menjemput di sekolah.

Hal tersebut disampaikan Pramono menyoroti  kasus penculikan anak yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir di daerah.

Baca Juga: Polisi Ungkap Penculikan Anak di Jonggol, Pelaku Sempat Mengancam dan Peras Ibu Korban 

"Untuk anak-anak supaya tidak terjadi penculikan, maka di Jakarta ini kan kalau untuk anak memang sudah ada aturan mainnya. Tidak bisa anak kemudian yang masih di bawah umur itu tidak ada pendampingnya," ujar Pramono, Kamis (20/11/2025).

Ia menambahkan, Pemprov DKI akan memperkuat aturan tersebut guna memastikan perlindungan bagi seluruh anak di ibu kota.

"Dan itulah yang kami perkuat, sehingga dengan demikian untuk menjaga anak itu menjadi bagian yang kita jaga bersama-sama," tandasnya.

Baca Juga: Polisi Ungkap Penculikan Anak di Jonggol, Pelaku Sempat Mengancam dan Peras Ibu Korban 

Pernyataan Pramono ini disampaikan setelah publik dihebohkan oleh kasus penculikan seorang balita asal Makassar yang ditemukan dalam kondisi selamat di daerah pedalaman Jambi. 

Kasus penculikan itu menyita perhatian nasional karena proses pencarian berlangsung lintas provinsi dan melibatkan personel kepolisian dari dua wilayah.

Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Abdul Waras mengatakan, kedua pelaku penjual obat daftar G tanpa izin itu yaitu MH dan Z, diamankan di wilayah Pancoran Mas dan Cilodong.

Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita 1.155 butir obat keras tanpa izin, dan uang tunai Rp645 ribu yang diduga merupakan uang dari hasil penjualan obat-obatan keras tersebut.

Baca Juga: Hexymer hingga Tramadol, Dua Pelaku Penjual Obat Ilegal di Ciawi Diciduk Polisi

"Dari hasil penggeledahan badan, pakaian, dan barang bawaan para tersangka, petugas menyita sejumlah obat daftar G dan psikotropika," kata Kombes Pol Abdul Waras, Rabu (19/11/25).

Dari tersangka MH, polisi menemukan tiga strip Tramadol (30 butir), tiga strip Trihexyphenidyl (30 butir), 24 strip Hexymer (120 butir), uang tunai Rp417.000 yang diduga hasil penjualan, serta satu unit ponsel warna ungu beserta data SIM Card dan IMEI.

Sementara itu, dari lokasi kedua, petugas mengamankan 416 butir Tramadol, 486 butir Eximer, 55 butir Trihexyphenidyl, 10 butir Alprazolam, lima butir Lorazepam, tiga butir Diazepam, serta uang tunai Rp228.000.

Baca Juga: Polres Metro Depok Amankan 27 Tersangka dan Puluhan Ribu Butir Obat Daftar G yang Disalahgunakan

"Seluruh barang bukti tersebut diduga kuat merupakan stok penjualan yang diedarkan kepada konsumen, termasuk remaja dan masyarakat umum tanpa resep dokter," jelasnya.

Ia menambahkan, penyelidikan akan terus dikembangkan untuk mengungkap kemungkinan jaringan yang lebih luas. 

Kedua tersangka beserta barang bukti saat ini telah dibawa ke Polres Metro Depok untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Fitur DSW itu memungkinkan masyarakat melaporkan kendaraan yang menghalangi akses di depan rumah maupun tempat usaha.

Kepala Diskominfo Kota Depok, Manto menjelaskan, fitur tersebut dapat dimanfaatkan ketika tidak ditemukan solusi di tingkat RT maupun RW. 

Baca Juga: Wali Kota Arifin Ancam Pengelola Parkir Liar dengan Sanksi Pidana

Penggunaannya cukup mudah, yaitu membuka aplikasi DSW, memilih menu Dinas Perhubungan (Dishub), lalu memilih Pengaduan Parkir. 

Pelapor kemudian mengisi formulir berisi data kendaraan, kronologi kejadian, foto bukti, dan lokasi parkir.

"Dengan laporan dari masyarakat, petugas Dishub Kota Depok dapat langsung menindaklanjuti," ujarnya dalam keterangannya, Senin (17/11/25).

Baca Juga: Atasi Kemacetan Simpang Cibinong, Dishub Bogor Tertibkan Parkir Liar dan Pasang Rambu Larangan Parkir

Integrasi layanan pengaduan parkir liar ke dalam DSW menjadi bagian dari upaya digitalisasi pelayanan publik. 

Aplikasi DSW terus dikembangkan sebagai platform terpadu yang memuat berbagai layanan pemerintah.

"DSW sudah menyediakan berbagai fitur bermanfaat bagi masyarakat. Salah satunya layanan WiFi publik yang, menurut laporan, pernah diakses lebih dari 20 ribu pengguna dalam dua bulan," jelasnya.

Baca Juga: Tertibkan Jalur Sepeda dan Parkir Liar, Dishub Kota Bogor Akui Minim Rambu

Menu lain yang juga tersedia ialah pemantauan CCTV lalu lintas. Melalui fitur ini, masyarakat dapat melihat kondisi lalu lintas di sejumlah titik Kota Depok secara real-time.

Dengan penambahan fitur pengaduan parkir liar, Diskominfo berharap DSW semakin relevan dan memberi manfaat lebih luas.

"Kami harap masyarakat aktif memanfaatkan fitur ini demi menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan nyaman," tutup dia.

BPAD melakukan pengamanan aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di Komplek BTN 1 dan 2, RT 07/03, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan.

Kepala BPAD DKI Jakarta, Faisal Syafruddin mengatakan, kegiatan itu menjadi bagian dari upaya pengamanan aset daerah yang telah bersertifikat resmi milik Pemprov DKI Jakarta. 

Baca Juga: Nunggak Sejak 2004, Pemkot Bandung Ambil Alih Aset yang Disalahgunakan, Terungkap Tunggakan Sewa Rp472 Juta

"Lahan ini merupakan aset yang miliki Pemprov DKI Jakarta yang sudah bersertifikat," ujarnya, Kamis (6/11/2025).

Faisal mengapresiasi jajaran Pemkot Jakarta Barat yang telah bersinergi dalam kegiatan tersebut, sehingga pengamanan aset dapat berjalan dengan lancar tanpa ada suatu kendala apapun.

"Mudah-mudahan langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga aset DKI Jakarta menuju kota global," terangnya.

Baca Juga: Efisiensi Anggaran Tak Boleh Ganggu Pelayanan Publik, Komisi A: Optimalkan Pemanfaatan Aset Tingkatkan PAD

Sementara itu, Sekretaris Kota Jakarta Barat, Firmanuddin Ibrahim menejelaskan, penertiban pengaman aset dilakukan di dua titik lokasi aset milik Pemprov DKI Jakarta.

Dia menyebut, dalam penertiban dan pengamanan aset tersebut dikerahkan 100 petugas gabungan dari unsur tiga pilar, Sudin Lingkungan Hidup, Sudin Bina Marga, Sudin Sumber Daya Air, Sudin CKTRP, Sudin Pertamanan dan Hutan Kota (Tamhut), Satpol PP, serta petugas PPSU se-Kecamatan Kembangan.

"Dua lokasi yang kita tertibkan ini sudah bersertifikat milik Pemprov DKI. Ada temuan oknum yang mulai mencoba memanfaatkan kembali lahan ini, sehingga kami tindak tegas," ucapnya.

Baca Juga: Siapkan Regulasi Pemanfaatan Aset Daerah, Pemkab Bekasi Gandeng Swasta untuk Tingkatkan PAD

Firmanuddin menambahkan, total luas dua bidang lahan yang ditertibkan sekitar 2.243 meter persegi. Rinciannya, 962 meter persegi di BTN 1 dan mencapai 1.281 meter persegi di BTN 2.

"Belum ada diperjualbelikan, tapi sudah ada indikasi ke arah sana. Modus yang sering terjadi di Jakarta Barat biasanya dimulai dengan pembuangan puing atau material bangunan di lahan milik pemerintah," bebernya.

Sebagai langkah antisipasi, lanjut Firmanuddin, Pemkot Jakarta Barat akan memasang plang kepemilikan aset serta dilakukan pemagaran di area tersebut. 

Baca Juga: Ekonomi Syariah Jadi Fondasi Transformasi Jakarta Menuju Kota Global dan Pilar Pembangunan Berkeadilan

"Tindakan pengamanan aset akan terus dilanjutkan bersama Organisasi Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya," pungkasnya.

Hal itu dikatakan Rano Karno dalam Expo Keuangan dan Seminar Syariah (EKSiS) di Main Atrium Lippo Mall Nusantara, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (6/11/2025).

Pemprov DKI Jakarta, jelas Rano, telah membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) sesuai keputusan Gubernur Nomor 443/2023.

Baca Juga: Ajak Gen Z Cerdas Finansial dan Spiritual, Prodi Ekonomi Syariah UNIDA Bogor Gelar Webinar Nasional Perencanaan Keuangan Syariah

"Komite ini hadir untuk memastikan sinergi antara sektor publik, lembaga keuangan, akademisi, dan komunitas guna mempercepat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di berbagai bidang mulai dari usaha mikro dan industri halal, pendidikan dan pesantren hingga ekonomi hijau," ungkapnya.

Pemprov DKI, lanjut Rano, juga memperkuat kolaborasi melalui tim percepatan akses keuangan daerah serta dukungan OJK dan lembaga jasa keuangan.

"Keduanya berperan penting memperluas akses pembiayaan dan layanan keuangan syariah yang inklusif bagi masyarakat," tuturnya.

Baca Juga: Kolaborasi Pendidikan Jadi Kunci, Rano Karno Optimistis Jakarta Capai 50 Besar Kota Global Dunia

Dipaparkan Rano, beberapa inisiatif strategis Pemprov telah berjalan dan menunjukkan hasil nyata.

Di antaranya program Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah untuk memperluas akses layanan keuangan di lingkungan pesantren, Pembentukan ekosistem keuangan inklusif di Kepulauan Seribu dan Pengembangan UMKM melalui program Jakarta Entrepreneur.

"Berbagai langkah ini menunjukkan nyata komitmen kami menciptakan kemudahan bagi pelaku usaha khususnya UMKM untuk meningkatkan daya saing, memperluas pasar dan berkontribusi pada penguatan ekonomi halal di Jakarta," ucapnya.

Baca Juga: Ditengah Gejolak Geopolitik, Institut Tazkia Akan Sambut 23 Mahasiswa Gaza

"Kedepan, sinergi antara Pemprov DKI Jakarta, OJK, Bank Indonesia, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Dewan Syariah Nasional dan seluruh pemangku kepentingan lainnya akan terus diperkuat serta menjadi bagian integeral dari transformasi Jakarta menuju kota global,"  lanjutnya.

Rano berharap, EKSIS 2025 ini menjadi wadah pembelajaran, kolaborasi, inovasi bagi seluruh pelaku industri keuangan syariah dan masyarakat luas.

"Mari bersama menjadikan Jakarta sebagai pusat pertumbuhan ekonomi syariah dan teladan bagi daerah lain untuk mengujudkan ekosistem ekonomi syariah dan keuangan syariah yang maju, inklusif, dan berdaya saing global," tutupnya.

KTR Award tersebut menjadi sarana apresiasi bagi warga dan komunitas yang konsisten mendukung penerapan bebas asap rokok di lingkungannya. 

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kota Depok, Indriati mengatakan, KTR Award 2025 diawali dengan beberapa lomba.

Baca Juga: Pemkab Bogor Musnahkan 1,8 Juta Batang Rokok Ilegal, Potensi PAD Hilang Akibat Cukai dan Pajak

"KTR Award 2025 menjadi ajang untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan budaya hidup sehat, serta untuk memberikan apresiasi bagi masyarakat dan komunitas yang berkomitmen mendukung penerapan bebas asap rokok di lingkungan masing-masing," jelasnya, Rabu (05/11/25). 

Tahun ini, lomba KTR Award 2025 terbagi dalam tiga kategori. 

Yakni, lomba KTR, Kampung KTR, dan Video Youtube Edukasi Kawasan Tanpa Rokok. 

Baca Juga: Soal Raperda KTR Jakarta, Fahira Idris Minta Larangan Menjual Rokok Kepada Anak Jadi Kesadaran dan Komitmen Bersama

Indriati mengatakan, semua kategori lomba dapat diikuti secara gratis oleh masyarakat di Kota Depok.

Adapun pendaftaran dibuka mulai 30 Oktober hingga 17 November 2025.

Sementara penilaiannya akan dilaksanakan pada 18 sampai 20 November 2025.

Baca Juga: Kota Bogor Raih Penghargaan Kawasan Tanpa Rokok 2024

"Sedangkan untuk pemenang lomba akan diumumkan pada 24 November 2025 melalui website resmi Dinkes Kota Depok," ujarnya.

Bagi masyarakat yang berminat dapat mendaftar melalui tautan https://bit.ly/LombaKTRAward2025 . 

Indriati berharap, melalui kegiatan ini masyarakat tidak hanya berpartisipasi dalam lomba, tetapi juga turut mengedukasi lingkungan sekitar agar semakin banyak kawasan di Kota Depok yang bebas dari asap rokok.

Baca Juga: Diduga Gegara Puntung Rokok, Kios Bensin dan Warung di Cileungsi Terbakar

"Partisipasi aktif warga diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama menuju Kota Depok yang bersih, sehat, dan sepenuhnya bebas asap rokok," pungkasnya.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berharap IKJ dapat lebih sering berpartisipasi dalam berbagai kegiatan seni dan budaya pada tahun mendatang, termasuk di kawasan Kota Tua. 

Langkah itu sejalan dengan upaya Pemprov DKI bersama pemerintah pusat yang berencana menjadikan Kota Tua sebagai pusat dan etalase pengembangan seni budaya Jakarta.

Baca Juga: Pemprov Berencana Pindahkan IKJ ke Kawasan Kota Tua, Pramono Anung: Hidupkan Kembali Pusat Seni Budaya

Pramono Anung, menegaskan pentingnya peran seni dan budaya dalam memperkuat identitas Jakarta sebagai kota global yang berkarakter. 

"Wajah Jakarta akan semakin menarik bila kekayaan budayanya dapat ditampilkan secara tertata, rapi, dan mampu menjadi pesona bagi setiap orang yang berkunjung," kata Pramono dikutip dari keterangannya, Rabu (5/11/2025).

Pramono juga menyoroti perlunya pembenahan ekosistem seni di kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM), termasuk di dalamnya Institut Kesenian Jakarta (IKJ). 

Baca Juga: Wujudkan Zero Accident, DKI Jakarta Mantapkan Strategi Keselamatan Kerja di Semua Sektor Usaha

Menurutnya, kawasan tersebut harus dibangun menjadi ruang yang lebih terbuka, nyaman, dan menghadirkan kesan positif bagi masyarakat maupun wisatawan yang datang.

Selain itu, ia meminta pihak kampus IKJ menyiapkan rancangan penataan atau blueprint ekosistem yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi pengembangan seni dan pendidikan kreatif di Jakarta. 

Langkah ini diharapkan mampu memperkuat posisi IKJ dan TIM sebagai pusat aktivitas seni yang dinamis di ibu kota.

Baca Juga: Borong  4 Emas di Hari Terakhir, Tim Indonesia Juara Umum UIPM 2025  Southeast Asian Championships di Thailand

"Saya akan meminta kepada Balai Kota untuk mulai melihat, membangun ekosistem yang ada di Taman Ismail Marzuki ini, termasuk di dalamnya ada IKJ menjadi lebih terbuka, lebih rapi, lebih nyaman, dan bagi siapapun yang datang, orang akan mempunyai kesan yang baik," ujar Pramono.

Dikatakan Pramono, kondisi di kampus IKJ sendiri saat ini masih belum tertata dengan baik. 

Karena itu, ia meminta Rektor IKJ untuk menyiapkan blueprint penataan ekosistem yang diharapkan akan memberikan manfaat baik bagi IKJ.

Baca Juga: Jakarta Wakili Asia Tenggara di Forum Budaya Dunia Amsterdam, Rano Karno: Perkuat Citra Sebagai Pusat Budaya 

Sementara itu, Rektor IKJ, Syamsul Maarif menambahkan, IKJ akan menyiapkan masterplan untuk menjadikan Kota Tua sebagai etalase dan panggung bagi kesenian yang ditampilkan.

"Jadi kita mau bikin masterplan IKJ termasuk Kota Tua, mungkin nanti difungsikan sebagai etalasenya IKJ dan bagian dari Pemprov DKI dalam menyongsong 500 tahun ulang tahun DKI" ucapnya.

Selain itu, Syamsul juga meminta dukungan Pemprov DKI Jakarta untuk melanjutkan pembangunan gedung di Fakultas Seni Rupa yang sempat mangkrak. 

Baca Juga: Karnaval Pahlawan dan Budaya Nusantara Ramaikan Puncak Perayaan HUT RI ke-80 di RSUD Raden Mohamad Noh Nur

Ia juga mengusulkan pembukaan akses yang akan menjadikan IKJ dan TIM sebagai satu ekosistem yang kuat.

"Jadi kalau akses-akses ini dibuka, maka TIM menjadi satu ekosistem dan IKJ ada di dalamnya. Jadi Akademi Jakarta, kemudian Dewan Kesenian Jakarta, dan itu dikelola oleh Dinas Kebudayaan yang menjadi anchor-nya," tandas Syamsul.

Syamsul juga mengusulkan agar dana abadi kebudayaan dari Pemprov DKI bisa diberikan untuk mendukung pengembangan seni dan budaya di IKJ.

Suku Dinas Pendidikan Wilayah II dan Suku Dinas Kesehatan memastikan para siswa SDN Meruya Selatan 01 yang diduga keracunan MBG itu sudah tertangani dengan baik.

Plt Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Barat, Ali Mukodas mengatakan, dari 20 peserta didik yang mengalami muntah dan mual karena diduga keracunan MBG, tujuh di antaranya sempat dibawa ke RSUD Kembangan.

Baca Juga: Kasus Keracunan MBG di KBB Berlanjut, DPRD Jabar Soroti Pengawasan dan Proses Produksi Makanan

"Alhamdulillah, setelah dilakukan observasi dan diberikan obat, ketujuh peserta didik itu sudah diperbolehkan pulang. Kondisinya sudah sehat dan stabil," ujarnya, Selasa (4/11/2025).

Ali menjelaskan, 13 peserta didik lainnya langsung ditangani dokter Puskesmas di sekolah.

Kemudian, diberikan obat dan setelah dinyatakan pulih serta sehat, mereka langsung diperbolehkan pulang.

Baca Juga: Ratusan Siswa Keracunan MBG di Bandung Barat, Kasus Nyaris Tembus 500 Korban, Salah Satunya Anak Anggota Dewan

"Keesokan harinya, sebanyak 20 peserta didik yang diduga keracunan MBG itu sudah masuk sekolah, mengikuti kegiatan belajar dan mengajar (KBM) seperti biasa," ujarnya.

Ali menegaskan, pihaknya sudah menghentikan sementara pemberian MBG di SDN Meruya Selatan 01 hingga menunggu hasil uji laboratorium sampel makanan di Labkesda DKI Jakarta selesai.

Ali menambahkan, ke depan pihaknya akan melibatkan para pihak untuk pendampingan pelaksanaan program MBG di SDN Meruya Selatan 01.

Baca Juga: Keracunan MBG Berulang di KBB, Ketua Komisi V DPRD Jabar: Harus Jadi Evaluasi Serius

"Kita melakukan pendampingan dari sekolah untuk meyakinkan dengan melakukan diskusi dengan para pihak karena kejadian keracunan MBG baru kali pertama terjadi di Jakarta Barat," terangnya.

Wakil Kepala SDN Meruya Selatan 01, Nur Syamsiyah menuturkan, pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dan musyawarah dengan para orang tua peserta didik terkait pelaksanaan program MBG.

"Kita akan lakukan yang terbaik agar peserta didik di sini dipastikan gizinya terpenuhi melalui makanan dan minuman aman konsumsi," ungkapnya.

Baca Juga: Pulau Jawa Catat Kasus Keracunan MBG Terbanyak, Menkes Rinci Penyebabnya

Sementara itu, Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, Erizon Safari menjelaskan, pihak telah melakukan investigasi terhadap pasien yang diduga keracunan, termasuk tindakan pengobatan.

"Kami juga telah melakukan pengamanan sampel makanan, dan dikirim ke Labkesda untuk uji laboratorium. Selain itu, kami juga telah melakukan kunjungan dan inspeksi ke dapur SPPG bersama tim investigasi dari instansi terkait," tegasnya.

Erizon menambahkan, Puskesmas secara berkala melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan pengolahan makanan siap saji di SPPG.

Baca Juga: Lagi, Dugaan Keracunan MBG Terjadi di Kabupaten Bogor, Tiga Siswa SDN Pasir Angin 2 Megamendung Dirawat

"Perlu komitmen dan konsistensi dari SPPG dalam menerapkan higiene sanitasi pangan olahan siap santap ini," pungkasnya.

Kepala DPUPR Kota Depok, Citra Indah Yulianty menyampaikan, lokasi longsor memiliki panjang 10 meter dan tinggi 2 meter. 

Penanganan sudah berjalan selama satu pekan dan akan terus dilanjutkan hingga perbaikan tuntas.

Baca Juga: Penumpukan Sampah di Kali Krukut Depok

"Saat ini fokus kami memperkuat struktur turap Kali Krukut dengan bronjong agar tidak terjadi longsor susulan,” ujar Citra, Jumat (31/10/25).

Longsor terjadi sekitar dua pekan lalu akibat meningkatnya debit air seiring musim hujan. Rongga pada turap memudahkan air masuk sehingga memicu longsor.

Citra mengimbau pengguna jalan di sekitar lokasi longsor Kali Krukut untuk berhati-hati karena jalan bergantian selama proses perbaikan berlangsung.

Baca Juga: Perbaikan TPT di Bondongan Bogor Selatan yang Terdampak Longsor Ditargetkan Rampung dalam Dua Pekan

"Kami mohon masyarakat bersabar dan berhati-hati saat melintas. Kami akan terus memastikan kondisi kali dan turap tetap aman, terutama saat musim hujan, guna mencegah kejadian serupa," tutupnya.

Kegiatan ini bertujuan menjaring ide kreatif masyarakat dalam menciptakan konsep pertanian modern yang inovatif dan berkelanjutan di Kota Depok.

Lomba yang terbuka bagi perorangan maupun kelompok yang berdomisili di wilayah Jabodetabek itu mewajibkan melampirkan identitas diri, proposal, serta paparan desain yang sesuai dengan potensi wilayah masing-masing. 

Baca Juga: Bogor Berdayakan Petani Muda, Wujudkan Pertanian Produktif di Lahan Terbatas, Ini Pesan Jenal Mutaqin

Peserta dengan KTP Kota Depok akan menjadi prioritas penilaian.

Kepala DKP3 Kota Depok, Widyati Riyandani mengatakan, kegiatan ini diharapkan dapat memunculkan ide-ide segar dari masyarakat. 

"Kami berharap dengan adanya kegiatan ini dapat menjaring ide maupun inovasi dari seluruh lapisan masyarakat Kota Depok dan sekitarnya, sehingga akan banyak ide kreatif yang mungkin untuk diterapkan di Kota Depok," ujarnya, Jumat (31/10/2025).

Baca Juga: Wamen Pertanian Singgah ke Stand ESHA PLANT di ICE BSD, Apresiasi Inovasi Pertanian Modern

Ia menjelaskan, bahwa peserta diperbolehkan mengirimkan maksimal dua desain dengan komoditas utama berbeda. 

Masing-masing diwajibkan melampirkan proposal dan paparan.

Selain itu, peserta juga harus menyertakan surat Pernyataan bahwa karya merupakan hasil sendiri, belum pernah dipublikasikan, serta belum pernah diikutsertakan dalam lomba sebelumnya.

Baca Juga: Pertanian Modern Berbasis Listrik Kian Berkembang, Program Electrifying Agriculture PLN Tumbuh 22,28 Persen

Adapun identitas yang perlu dilampirkan mencakup nama lengkap, alamat, pekerjaan, nomor telepon/WA, alamat email, serta fotokopi KTP atau identitas lainnya. 

Seluruh desain, proposal, dan paparan yang dikumpulkan menjadi milik panitia penyelenggara.

Panitia juga berhak menyempurnakan desain yang terpilih sebagai pemenang.

Baca Juga: Denny Mulyadi Dorong Pola Hidup Sehat dan Kemandirian Pangan Lokal

"Kami ingin memastikan bahwa peserta yang mengikuti kegiatan ini benar-benar memahami karakteristik lahan di wilayah sekitar, sehingga desain yang dihasilkan dapat diimplementasikan," ujarnya.

Lebih lanjut, desain yang diajukan merupakan pertanian modern terintegrasi minimal dua hingga tiga sumber daya pertanian, seperti tanaman, peternakan, dan perikanan. 

Desain harus dituangkan dalam bentuk sketsa dan narasi, dilengkapi rencana anggaran biaya maksimal Rp 300 juta, analisis usaha tani, perhitungan Break Even Point (BEP), dampak sosial dan ekonomi, serta analisis risiko dan solusinya.

Baca Juga: Fakultas Pertanian IPB Siap Menjadi Pelopor Ketahanan Pangan Nasional 

"Dengan memanfaatkan ide kreatif dari masyarakat, kami berharap lahan-lahan yang belum produktif dapat diubah menjadi lahan produktif demi mendukung ketahanan pangan di Kota Depok," jelas Widyati.

Pendaftaran dan pengumpulan karya mulai 27 Oktober hingga 13 November 2025. 

Penilaian juri berlangsung pada 14 dan 17 November 2025, pengumuman 10 besar pada 18 November 2025, dilanjutkan presentasi dan penilaian lanjutan. 

"Pengumuman pemenang dijadwalkan pada 24 November 2025," ungkapnya.

Baca Juga: Babak Baru Pembangunan Bendung Bongas, Harapan Baru bagi Pertanian Kabupaten Bogor

Untuk teknis pengumpulan karya, peserta terlebih dahulu mendaftar melalui tautan https://bit.ly/BC_PertanianModern.

Desain, proposal, dan paparan dicetak ukuran A3 dan disertai soft file format CDR, PSD, JPEG, PNG, atau PDF. 

"Berkas diterima paling lambat 13 November 2025 pukul 15.30 WIB. Soft file dapat dikirim melalui email ke pertaniankpp@gmail.com," ungkapnya. 

Baca Juga: IPB Latih Guru PAUD Bantul Ciptakan Buku Cerita Digital Interaktif

Terakhir, Karya cetak dikirim langsung ke DKP3 Kota Depok dalam amplop besar tertutup, disertai fotokopi KTP, fotokopi NPWP, serta formulir peserta yang dapat diunduh melalui https://qrco.de/bgOylr.

Softcopy juga dilampirkan dalam bentuk CD atau flashdisk.

Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi narahubung Nurul di 0813-1220-9894.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan, pentingnya kolaborasi antarwilayah untuk menyelesaikan masalah transportasi selama ini, terutama dengan daerah penyangga.

Hal itu disampaikan Pramono saat rapat bersama kepala daerah di wilayah Bogor, Bekasi, Depok, dan Tangerang (Jabodetabek) sebagai langkah bersama mengatasi persoalan transportasi di Ibu Kota dan daerah penyangga.

Baca Juga: Pemkab Bogor akan Siapkan Transportasi Berbasis Listrik Terintegrasi TransJakarta dan KRL Permudah Akses Warga

"Karena bagaimanapun, untuk mengatasi persoalan transportasi di Jakarta tidak bisa sendirian, harus bersama-sama dengan daerah-daerah yang ada. Terutama Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan. Dan tadi kepala daerahnya hadir," ujar Pramono, Rabu (29/10/2025).

Dalam rapat tersebut dibahas sejumlah hal dengan seluruh pimpinan wilayah, yakni terkait pengembangan Transjabodetabek, pembangunan park and ride, serta integrasi sistem transportasi.

Terkait pembangunan fasilitas park and ride, Pramono mengusulkan agar disediakan oleh masing-masing daerah penyangga. Fasilitas ini disediakan untuk menjadi titik pengumpan bagi warga luar Jakarta untuk berpindah dari kendaraan pribadi ke transportasi umum seperti MRT, LRT, dan Transjabodetabek, menuju Jakarta.

Baca Juga: Warga Antusias Gunakan TransJabodetabek , Pemprov Subsidi Anggaran Segini

"Kami mengusulkan untuk ini yang disediakan oleh daerah-daerah setempat, karena ini menjadi tempat parkir mereka dan tentunya akan ada revenue untuk parkir dan sebagainya," kata Pramono.

Sedangkan terkait integrasi sistem transportasi, Pramono menekankan agar penanganan kemacetan di satu wilayah tidak menimbulkan masalah baru di wilayah lain.

Pramono menjelaskan pembangunan TOD di Jakarta akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dan operator transportasi yakni PT MRT Jakarta, seperti di Blok M, Dukuh Atas, dan Bundaran HI.

Baca Juga: Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat Sepakat Percepat Proyek TOD Dukuh Atas dan Konektivitas Stasiun

"Walaupun prinsipnya manajemennya tetap dari Pemerintah DKI, tapi pelaksana di lapangannya adalah dari MRT. Dan ini tahun depan segera akan kita mulai," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Pramono juga menyampaikan bahwa subsidi transportasi untuk 15 golongan masyarakat selain warga Jakarta belum bisa dilakukan. 

Keputusan itu dilakukan mengingat adanya pemotongan dana bagi hasil dari pemerintah pusat ke Pemprov DKI.

Baca Juga: Pj Bupati Bogor Sebut KRL Baik untuk Jaga Kelestarian Lingkungan

Sedangkan terkait rencana penyesuaian tarif Transjakarta, Pramono menyampaikan bahwa beban subsidi transportasi yang ditanggung Pemprov DKI Jakarta saat ini cukup besar. 

Pemprov DKI diketahui memberikan subsidi sebesar Rp9.700 per tiket.

Meski demikian, ia menegaskan, bahwa penyesuaian tarif transportasi ini nantinya tidak akan memberatkan 15 golongan masyarakat yang sebelumnya telah mendapatkan tarif gratis. 

Baca Juga: Minta Kebijakan Penghapusan Angkot Tua Dihapus, Eko Prabowo Sebut Blueprint Transportasi 2016 Jadi Acuan

Pramono juga memastikan, besaran tarif yang akan diputuskan nantinya sesuai dengan kemampuan masyarakat.

"Kan terlalu berat kalau terus-menerus seperti itu, apalagi DBH-nya dipotong. Maka untuk itu, kami akan melakukan penyesuaian, tetapi tidak memberatkan kepada 15 golongan karena tetap gratis, sehingga mereka tetap kita proteksi," jelasnya.

Sementara itu,Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Syafrin Liputo menambahkan, kajian mengenai Ability to Pay (ATP) dan Willingness to Pay (WTP) masyarakat terkait penyesuaian tarif terus diperbarui setiap tahun untuk mendapatkan angka ideal.

Baca Juga: Bupati Bogor Rudy Susmanto Ajak Sinergi Bangun Transportasi Nyaman untuk Masyarakat

Ia juga mengungkapkan, saat ini tingkat cost recovery layanan Transjakarta hanya 14 persen, sehingga subsidinya mencapai 86 persen. Kondisi ini dinilainya akan berdampak pada kapasitas fiskal Pemprov DKI Jakarta.

"86 persen ini sekarang kita terkoreksi tadi dengan DBH, pemotongan DBH sehingga ini berpengaruh terhadap kapasitas fisikal Jakarta," tutup Syafrin.

Menurutnya, transformasi menuju kota bertaraf internasional hanya bisa dicapai jika sumber daya manusianya memiliki kompetensi kelas dunia. 

Rano pun optimistis, dengan dukungan akademisi dan perguruan tinggi, Jakarta dapat menembus peringkat 50 besar kota global pada tahun 2030.

Baca Juga: Jakarta Economic Forum 2025 Kolaborasi Pentahelix Menuju Kota Berdaya Saing Global

Hal itu disampaikan Rano Karno saat menghadiri acara wisudawa mahasiswa program magistes, sarjana dan ahli madya Universitas Budi Luhur, di Gedung Jakarta Convention Centre (JCC), Selasa (28/10/2025).

"Kita bangga hari ini lebih 1.100 calon pemimpin di segala disiplin ilmu hadir kembali di Jakarta. Ini menandakan bahwa kekuatan Jakarta itu luar biasa dan artinya dunia pendidikan di Jakarta itu juga luar biasa," kata Rano.

Menurut Rano, kegiatan wisuda yang tepat dilaksanakan pada hari Sumpah Pemuda itu juga bisa menjadi motivasi lebih agar mereka meneladan semangat perjuangan para pendahulu.

Baca Juga: Promosikan Wisata dan Ekonomi Kreatif, Jakarta Mantapkan Langkah Jadi Kota Global di WITF dan SEABEF 2025

Dkatakan Rano, Jakarta yang tengah bertransformasi menjadi kota global dan bertaraf kelas dunia, jika manusianya juga memiliki kelas dunia.

"Peringkat Jakarta kini telah meningkat menjadi 71 top kota global. Capaian ini merupakan hasil paritispasi seluruh masyarakat, termasuk dunia Pendidikan," ujarnya.

Khusus mengenai dunia pendidikan, Rano mengaku tengah menyusun konsep untuk mempersiapkan Jakarta bisa bersaing dengan top kota global lainnya.

Baca Juga: Komisi Informasi DKI Jakarta dan Universitas Budi Luhur: Publik Adalah Pemilik Informasi, Pemerintah Hanya Pengelola

Sehingga mampu mencapai target yang ditetapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, untuk meraih urutan ke-50 pada 2030 mendatang.

Menurut Rano, kehadirannya di kegiatan wisuda ini sebagai penanda keseriusan dan kesiapan berkolaborasi dengan dunia pendidikan untuk mendorong kemajuan Jakarta.

Tidak hanya dengan dunia pendidikan dalam negeri, upaya kolaborasi juga telah digalang dengan berbagai universitas di negara Belanda dan Turki.

Baca Juga: KJP Plus Tahap II Cair, Fahira Idris: Investasi Utama Jakarta Menuju Kota Global

"Nah kami sebetulnya mengharapkan sekali partisipasi seluruh akademika karena kita menghadapi 500 tahun dan kita menuju kota global," tutupnya.

Melalui peresmian SPPG Sukamaju 03 di Kecamatan Cilodong, Supian berharap program ini dapat membuka lapangan kerja, meningkatkan perputaran ekonomi lokal, serta menyerap bahan pangan lokal demi terwujudnya Depok yang maju dan berdaya.

"Ada efek berganda dari program ini. Perputaran ekonomi lokal tumbuh, lapangan kerja terbuka, dan bahan pangan lokal terserap. Ini langkah nyata mewujudkan Depok yang maju dan berdaya," katanya di Komplek Tirta Mandala, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Senin (27/10/25).

Baca Juga: Koperasi Desa Merah Putih Dorong Kemandirian Desa hingga Perkuat Ketahanan Ekonomi Lokal dan Nasional

Untuk itu, dirinya mengajak seluruh pihak yang terlibat agar menjalankan amanah program ini dengan hati yang tulus. 

Dikatakannya, untuk mendukung program ini, para pekerja yang terlibat harus bekerja dengan sebaik-baiknya. 

"Saya titip buat para pekerja yang menjadi bagian dari SPPG ini, niatkan dengan tulus, jadikan ini sebagai kebaikan, bukan hanya urusan materi. Semoga menjadi ladang ibadah bagi kita semua untuk mewujudkan generasi emas 2045," ungkapnya. 

Baca Juga: Unit Usaha BUMDesa Pabuaran Gunung Sindur Panen Hasil Pertanian, Timun Hingga Kacang Panjang Makin Produktif

“Depok maju, Jawa Barat istimewa, dan generasi emas 2045 insyaallah benar-benar bisa kita capai," pungkasnya. 

Hingga Oktober 2025, tercatat sebanyak 62.161 pohon telah dipangkas untuk mencegah risiko pohon tumbang yang dapat membahayakan keselamatan warga dan pengguna jalan.

Pemeriksaan kesehatan pohon juga dilakukan secara berkala. Sebanyak 5.722 pohon telah diperiksa kesehatannya hingga saat ini, meliputi aspek perakaran, kondisi batang, tingkat kemiringan, hingga kesesuaian lebar tajuk. 

Baca Juga: Ini Titik Pohon Tumbang Dampak Bencana Hujan Angin di Kota Bogor

Pemeriksaan itu bertujuan memastikan kondisi pohon tetap aman, khususnya di jalur hijau dan sepanjang lintasan jalan yang padat aktivitas masyarakat.

Kepala Distamhut DKI Jakarta, Fajar Sauri mengatakan, pemangkasan dan pemeriksaan kesehatan pohon di seluruh wilayah Jakarta rutin dilakukan sebagai langkah antisipasi potensi pohon tumbang yang dapat membahayakan pengguna jalan.

"Pemprov DKI Jakarta juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi pohon tumbang memasuki musim hujan, terutama di kawasan dengan banyak pepohonan, jalur hijau, dan tepi jalan. Curah hujan tinggi disertai angin kencang dapat meningkatkan risiko pohon tumbang," ujarnya, Senin (27/10/2025).

Baca Juga: Dua Pohon Tumbang di Depan Kantor PWI Kota Bogor, BPBD Evakuasi dan Buka Akses Jalan Kembali

Dikatakan Fajar, Distamhut DKI Jakarta menyiagakan posko penanganan pohon tumbang di tingkat kecamatan, wilayah kota, hingga provinsi untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kejadian serupa.

Petugas lapangan dari Satuan Pelaksana Pertamanan dan Hutan Kota telah disiapkan untuk segera melakukan penanganan apabila terjadi pohon tumbang di wilayah masing-masing.

Masyarakat yang mengetahui atau menemukan kejadian pohon tumbang dapat segera melapor ke Posko Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta di Jl Aipda KS Tubun, Jakarta Pusat, atau menghubungi petugas siaga Sdr Suriadih (0857-7388-5599). 

Baca Juga: Akibat Hujan Deras, Pohon Kenari di Dekeng Kelurahan Genteng Tumbang

Laporan juga dapat disampaikan melalui layanan Jakarta Siaga 112 atau aplikasi JAKI.

"Keselamatan warga adalah prioritas utama kami. Mari bersama-sama meningkatkan kewaspadaan, terutama di masa cuaca ekstrem ini," tutupnya.

Depok Culture Festival bertajuk “Tari Bhinneka”  sukses memecahkan Rekor Dunia MURI sebagai “1.000 Penari dalam Satu Sanggar”, menampilkan harmoni keberagaman budaya nusantara dari barat hingga timur Indonesia.

Dimulai dari Tari Batak yang penuh semangat, berlanjut ke Tari Minangkabau yang tegas namun lembut, Jaipongan yang lincah dan riang, serta Tari Betawi yang mencerminkan keramahan dan keceriaan.

Baca Juga: Pemecahan Rekor Dunia MURI Penari Terbanyak Dari Sanggar Ayodya Pala

Perjalanan budaya berlanjut ke Tari Jawa Tengah yang anggun dan sarat filosofi, Tari Bali dengan pesona spiritualnya, Tari Maluku yang ritmis dan dinamis. 

Kemudian Tari Kalimantan yang kuat dan berkarakter, Tari Sulawesi yang enerjik, hingga ditutup oleh Tari Papua yang menggambarkan keceriaan dan kebanggaan sebagai anak bangsa. 

Wali Kota Depok, Supian Suri mengatakan, pencapaian tersebut menjadi bukti kuat atas komitmen dan konsistensi Ayodya Pala dalam melestarikan seni budaya di Kota Depok.

Baca Juga: Sejarah Baru, Sanggar Ayodya Pala Siap Pecahkan Rekor MURI Hadirkan 1.000 Penari di Depok Culture Festival

“Ini kebanggaan bagi Depok. Penampilan 1.117 penari ini memecahkan rekor dunia MURI," ujar Supian, dikutip dari keterangannya, Minggu (26/10/2025).

Supian mengungkapkan, Pemkot Depok akan menindaklanjuti keberhasilan itu dengan merancang Depok Culture Festival sebagai ajang tahunan yang mengemas seni budaya lokal dalam pertunjukan besar.

"Tahun depan kita akan kemas Depok Culture Festival sebagai event tahunan," kata Supian.

Baca Juga: Pemkab Bogor Raih Rekor MURI Pelayanan 80 Jam Non Stop dan Prestasi Nasional Apkasi Otonomi Expo 2025

Menurutnya, ruang kreativitas bagi generasi muda penting untuk dijaga sebagai bagian dari investasi masa depan dan upaya pencegahan dari hal-hal negatif yang mengancam anak-anak di perkotaan.

Lelang proyek itu dilakukan untuk mencegah penumpukan  anggaran di akhir tahun dan mempercepat pelaksanaan pembangunan di Jakarta.

"Jadi, pengalaman ketika di pemerintah pusat pada waktu itu, yang namanya lelang dan sebagainya di Kementerian PUPR itu boleh diadakan mulai dengan bulan November, Desember. Proses itulah yang kemudian mempercepat pengadaan dan juga serapan yang ada di pemerintah pada waktu itu," jelas Pramono, Kamis (23/10/2025).

Baca Juga: Pramono Anung Ubah Pola Pengelolaan APBD DKI, Lelang Proyek Bakal Dimulai Lebih Awal

Karena itu, Pramono mengizinkan pelaksanaan lelang oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dilakukan pada November dan Desember serta pelaksanaan pekerjaannya bisa dimulai pada awal tahun berikutnya.

"Maka, dengan cara yang sama, saya memberikan izin untuk lelang itu diadakan, diperbolehkan pada bulan November, Desember, tapi pelaksanaan di awal tahun depan," jelasnya.

Upaya itu diharapkan dapat mempercepat pola belanja anggaran selama ini, di mana proses lelang baru dimulai pada Maret atau April dan pelaksanaannya baru bisa dilakukan sekitar Oktober atau November.

Baca Juga: 'Beauty Contest' Revitalisasi Plaza Bogor Bakal Segera Dibuka, Perumda PPJ Gabungkan 2 Lelang Proyek

Lamanya proses realisasi belanja tersebut dinilainya menyebabkan penumpukan penyerapan anggaran pada Desember.

"Saya akan memulai bahwa proses lelangnya boleh diadakan pada bulan November, Desember, pelaksanaannya bulan Januari, Februari sehingga tidak semuanya menumpuk di akhir tahun," tutupnya.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan, bahwa setiap proses relokasi dan pembangunan harus disertai penanganan dampak sosial yang berkeadilan, demi memanusiakan para pencari nafkah.

Hal itu disampaikan Pramono menanggapi proses relokasi pedagang eks-Pasar Barito ke Sentra Fauna Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Baca Juga: Pemkot Bogor Bakal Relokasi PKL di Jalan Suryakencana ke Jalan Roda  

"Dalam setiap kita membangun, pasti ada dampak sosialnya. Nah, dampak sosial itu harus tertangani secara baik," ujar Pramono, di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Rabu (22/10/2025).

Pramono menjelaskan, proses relokasi pedagang eks-Pasar Barito telah berjalan. 

Menurutnya, para pedagang juga sudah melihat lokasi baru tersebut. Bahkan, kata dia, pedagang yang bersedia pindah ke lokasi baru sudah memilih kios.

Baca Juga: PKL Liar di ITC Cibinong Direlokasi ke Belakang Mal, Pedagang Apresiasi Langkah Pemkab Bogor

Pramono menyebut, upaya pendekatan yang sama juga akan diterapkan di tempat lainnya, yakni dengan mengutamakan kepentingan para pedagang.

"Dengan cara itu pasti saya lakukan untuk di tempat lain, karena memanusiakan orang yang memang mencari pekerjaan itu penting banget. Itu yang saya lakukan," jelasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta, serta Satpol PP DKI Jakarta, melaksanakan tugas penyampaian Surat Peringatan Ketiga (SP-3) kepada para pedagang eks Lokasi Sementara (Loksem) yang masih menempati area penataan di Taman Langsat, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, pada Selasa (21/10/2025).

Baca Juga: Berantas Mafia Alih Sewa Kios Ilegal, Pemprov Lakukan Langkah Tegas Ini

Langkah ini merupakan bagian dari proses penataan kawasan yang telah berlangsung secara bertahap, sekaligus menjadi batas waktu terakhir bagi para pedagang untuk membongkar dan mengosongkan lokasi usaha secara mandiri.

Berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Kota Jakarta Selatan Nomor 1017/KG.11.00, tim gabungan menyampaikan SP-3 kepada pedagang eks Loksem JS 25, 26, 30, dan 96 yang berada di area tersebut.

Penataan dilakukan sebagai bagian dari pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) terpadu bernama Taman Bendera Pusaka. Kawasan ini akan menggabungkan tiga taman di sekitarnya menjadi ruang publik yang lebih hijau, tertib, dan nyaman bagi masyarakat. Area yang selama ini digunakan para pedagang eks Barito termasuk dalam zona pengembangan RTH tersebut.

Lonjakan posisi Global Cities Index Jakarta itu didorong oleh peningkatan konektivitas transportasi publik, aktivitas bisnis regional, dan penguatan sumber daya manusia melalui pelatihan vokasi. 

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebut capaian peningkatan Global Cities Index itu sebagai hasil kerja teknokratik dan kolaborasi warga dalam membangun kota yang inklusif dan berdaya saing global. 

Baca Juga: Pembangunan Stasiun JIS Dikebut, Pemerintah Perkuat Infrastruktur Transportasi Publik di Jakarta Utara

"Kita naik tiga peringkat berkat perencanaan matang, eksekusi cepat, dan evaluasi berbasis data. Ini buah kerja keras bersama warga,” ujar Pramono, dalam keterangannya, Rabu (22/10/2025).

Menurut laporan Kearney, Jakarta unggul di dimensi business activity (naik tiga posisi) melalui konektivitas transportasi publik (91–92 persen) dan perdagangan regional, didukung proyek MRT/LRT. 

Dimensi human capital (naik 2 posisi) membaik berkat aksesibilitas tenaga kerja dan pelatihan vokasi.

Baca Juga: Bupati Bogor Rudy Susmanto Ajak Sinergi Bangun Transportasi Nyaman untuk Masyarakat

"Dalam 5–7 bulan, kita capai ini karena siklus perencanaan-implementasi-evaluasi yang solid, seperti monitoring real-time penggunaan transportasi," katanya.

Namun, Jakarta masih perlu mengejar dimensi information exchange (adopsi digital), cultural experience (wisata berkelanjutan), dan political engagement (partisipasi global). 

Kearney menyoroti tiga enabler kunci, yakni energi terbarukan, resiliensi kota (pengelolaan banjir, ruang hijau), dan talenta siap AI.

Baca Juga: Dedie Rachim dan Dirut KAI Bahas Pengembangan Transportasi Massal

Pemprov DKI saat ini tengah mengupayakan hal ini melalui program solar panel, normalisasi sungai, dan pelatihan digital.

Dalam kesempatan terpisah, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Ketua Bidang Komunikasi Sosial, Chico Hakim menyampaikan, perlunya partisipasi publik untuk mencapai target ke depannya.

"Bapak Gubernur meyakini bahwa tanpa partisipasi publik target pencapaian ke depan akan sulit dicapai," kata dia.

Baca Juga: Promosikan Wisata dan Ekonomi Kreatif, Jakarta Mantapkan Langkah Jadi Kota Global di WITF dan SEABEF 2025

Jakarta kini peringkat 17 dunia untuk transportasi publik, melampaui Kuala Lumpur dan Manila, dengan utilisasi naik 25 persen.

"Capaian ini awal dari perjalanan menuju top 50 kota global. Pemerintah tak bisa sendiri dan pesan khusus bapak Gubernur adalah agar Pemprov DKI Jakarta selalu melibatkan warga, pelaku usaha, dan akademisi terus berinovasi untuk Jakarta yang inklusif dan resilient," tandas Chico.

Langkah tersebut sejalan dengan rencana Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung yang akan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pelarangan perdagangan dan konsumsi daging hewan nonpangan.

"Ini butuh kolaborasi bersama karena kemampuan pengawasan kita juga terbatas," ujar Khoirudin, Selasa (21/10/2025).

Baca Juga: Pemprov DKI Jakarta Rancang Pergub Larangan Daging Hewan Non-Pangan, Pramono Anung Targetkan Sebulan Rampung

Ia mendorong, Pemprov DKI membuka saluran laporan daring agar masyarakat dapat berperan aktif membantu pengawasan di lapangan.

"Semua masyarakat bisa menjadi monitoring supervisor di lapangan. Apa yang perlu dilaporkan kepada kita di pemerintahan daerah," jelasnya.

Menurutnya, pelibatan masyarakat akan membuat pengawasan terhadap pelarangan konsumsi daging hewan nonpangan berjalan lebih efektif.

Baca Juga: Korea Selatan Sahkan Undang-Undang Pelarangan Penjualan Daging Anjing

"Sanksi yang ada juga, kalau ditegakkan efektif. Jadi tidak perlu ubah sanksi atau aturan baru. Peraturan yang ada kalau ditegakkan, Insya Allah efektif," imbuhnya.

Pelarangan konsumsi daging hewan nonpangan, khusunya daging anjing dan kucing juga bertujuan melindungi kesehatan masyarakat dari risiko penularan penyakit seperti rabies.

Melalui penerapan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM), Posyandu diharapkan mampu menjangkau berbagai aspek kehidupan warga, mulai dari kesehatan anak, pendidikan, hingga penataan kawasan kumuh, demi mewujudkan kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan.

"Ini menjadi tanggung jawab kita bersama, bagaimana permasalahan masyarakat dapat termonitor melalui keberadaan Posyandu. Sehingga Posyandu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Posyandu Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Depok di Aula Serbaguna Lantai 10 Gedung Dibaleka II, Balai Kota Depok, Senin (20/10/25). 

Baca Juga: Dedi Mulyadi Semprot Pemkab Sukabumi: Fungsi Puskesmas dan Posyandu Gagal!

Supian Suri menambahkan, dengan adanya Posyandu, enam SPM dapat menjangkau berbagai aspek, mulai dari perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), penataan kawasan kumuh, penyediaan sarana pendidikan, hingga pelayanan kesehatan yang lebih baik.

Dia mengatakan, saat ini ada 1.081 Posyandu di Kota Depok, keberadaannya menjadi perhatian  bersama, karena ada yang sudah memiliki bangunan dan ada juga yang belum.

Supian Suri berharap, meskipun dengan kondisi sarana dan prasarana yang berbeda, Posyandu tetap dapat berperan optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung pelaksanaan program Posyandu Enam SPM.

Baca Juga: Tingkatkan Kualitas Posyandu dan UMKM, TP-PKK Karangasem Bali Belajar dari TP-PKK Kabupaten Bogor

"Insya Allah dengan ikhtiar yang dilakukan bersama ini dapat melahirkan generasi yang hebat dan siap melanjutkan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045," tutupnya.

Untuk itu, Pemkab Bekasi bakal menggandeng pihak swasta melalui skema Bangun Guna Serah (BGS) dan Bangun Serah Guna (BSG). 

Namun, belum adanya Peraturan Bupati yang mengatur teknis pemanfaatan Barang Milik Daerah, membuat upaya itu terhambat.

Baca Juga: Dorong Transparansi Aset Daerah, Wakil Ketua KI DKI Jakarta Beri Rekomendasi Keterbukaan Informasi ke BPAD

Kepala Bidang Pengadaan Barang dan Jasa pada Setda Kabupaten Bekasi, Iwan Indra Purnawan mengungkapkan, BGS atau BSG adalah bentuk perjanjian kerja sama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta untuk mengembangkan aset dan memanfaatkannya untuk kepentingan masyarakat dalam waktu tertentu.

“Regulasi atau Perbup disiapkan sebagai petunjuk teknis pelaksanaan pemanfaatan BMD. Dari mulai perencanaan, persiapan, dan pemilihan hingga pelaksanaan kerja sama juga sebagai instrumen hukum,” kata Iwan dikutip dari laman resmi Pemkab Bekasi, Minggu (19/10/2025).

Sementara itu, Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang mengatakan, bahwa Pemkab Bekasi mendukung upaya membuat tata kelola aset menjadi lebih terbuka dan modern.

Baca Juga: Lokakarya Perencanaan Partisipatif II di Cigudeg, Bahas Rangkaian Persiapan Pemekaran Wilayah Bogor Barat

Agar pembangunan di Kabupaten Bekasi dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Pemerintah daerah berharap dengan regulasi pemanfaatan aset ini akan mendukung realisasi program prioritas daerah. Jadi pembiayaan tidak selalu bergantung dari APBD,” tutupnya.

Melalui pengawasan ketat bersama Perumda Pasar Jaya, Pemprov DKI memastikan pengelolaan kios berjalan transparan dan adil bagi pedagang kecil.

Dari temuan di sejumlah lokasi, terdapat praktik penyalahgunaan penyewaan kios kepada pihak ketiga.

Manager Humas Perumda Pasar Jaya, Fahrizal Irfan mengatakan, setiap bentuk penyewaan kembali atau alih sewa kios kepada pihak lain tanpa izin resmi merupakan pelanggaran.

Baca Juga: Tarif Sewa Kios UMKM di Blok M Melonjak, Gubernur DKI Siap Ambil Alih Pengelolaan

Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 9 ayat (3) huruf c, serta Perjanjian Pemakaian Tempat Usaha (PPTU) yang ditandatangani antara pedagang dan Perumda Pasar Jaya. 

Karena itu, ia menegaskan Perumda Pasar Jaya berkomitmen penuh menjaga ketertiban pengelolaan pasar serta melindungi kepentingan pedagang sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. 

"Ketentuan ini dengan tegas melarang pengalihan, penyerahan maupun penyewaan kios kepada pihak lain dalam bentuk apa pun," katanya dalam keterangannya, Minggu (19/10/2025).

Baca Juga: Petani di Tulang Bawang Minta Dinas Pertanian Menutup Kios Pupuk yang Menjual Diatas HET

Ia melanjutkan, terkait dengan adanya dugaan penyewaan kios secara ilegal di Pasar Pramuka, Perumda Pasar Jaya menegaskan hal itu dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab. 

Oknum-oknum itu bertindak di luar ketentuan dan tanpa sepengetahuan maupun persetujuan resmi dari manajemen Perumda Pasar Jaya.

Menurut Irfan, tindakan para oknum itu jelas tidak mencerminkan kebijakan dan prinsip perusahaan. 

Baca Juga: Perumda Pasar Pakuan Jaya dan Perumda Pasar Jaya Jakarta Teken MoU untuk Mengembangkan Bisnis dan Pengendalian Inflasi di Kota Bogor

Aksi alih sewa kios tersebut juga berpotensi merugikan para pedagang yang seharusnya mendapatkan hak usaha secara sah dan adil. 

Sebagai bentuk tanggung jawab, Irfan mengaku Perumda Pasar Jaya telah melakukan pengawasan dan akan terus melakukan evaluasi, serta penertiban di lapangan. 

"Termasuk menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik tersebut," ujarnya. 

Baca Juga: Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor dan RS Ummi Bogor Jalin Kerja Sama Layanan Kesehatan untuk Pegawai

Kemudian, Irfan juga mengatakan, Perumda Pasar Jaya telah mensosialisasikan dan memberi peringatan tegas kepada seluruh pedagang untuk tidak melakukan alih sewa kios kepada pihak lain. 

Ia menegaskan, Perumda Pasar Jaya tidak akan mentolerir praktik yang merugikan pedagang dan memastikan seluruh kebijakan pengelolaan pasar berjalan sesuai asas profesionalitas, keadilan serta kepatuhan terhadap peraturan. 

"Perumda Pasar Jaya akan terus perkuat sistem pengawasan internal, memperbaiki tata kelola perjanjian tempat usaha dan meningkatkan transparansi pengelolaan. Ini merupakan bentuk komitmen kami menjaga kepercayaan publik guna mewujudkan pasar rakyat yang tertib, sehat dan berkeadilan bagi seluruh pelaku usaha," tegasnya.

Baca Juga: Revitalisasi Lima Pasar Tradisional DKI Dimulai, Rano Karno: Pasar Minggu Bakal Disulap Jadi Hunian Modern  

Hal senada diungkapkan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo. 

Ia menyatakan telah menemukan praktik penyalahgunaan izin sewa kios di Pasar Barito, Jakarta Selatan. 

Dari total 158 kios, eksistingnya sebanyak 93 di antara atau sekitar 58,9 persen, dikuasai sejumlah pedagang.

Ratu mencontohkan, di lokasi binaan itu ada satu pedagang yang bisa menguasai 10-15 kios. 

Baca Juga: IHSG Anjlok dan Nilai Tukar Rupiah Melemah Pasca Aksi Unjuk Rasa, Begini Respon Pemerintah

Kemudian, kios yang dikuasai seolah milik pribadi itu, disewakan kembali oknum tersebut kepada pedagang kecil lainnya.

"Penyalahgunaan alih sewa kios ini jelas merugikan pedagang kecil. Yang semestinya berkontrak langsung dengan PPKUKM, jadi berkontrak dengan mereka yang memonopoli hak sewa kios," ujarnya.

Untuk mengakhiri praktik semacam ini, Ratu menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen mengembangkan Sentra Fauna Lenteng Agung. Kawasan ini akan menjadi pusat perdagangan fauna yang lebih tertata dan berkeadilan bagi seluruh pedagang.

Ratu menuturkan, pemerintah membuka kesempatan bagi pedagang Pasar Barito untuk berkolaborasi mengembangkan sentra baru tersebut. 

Baca Juga: Menelusuri Aktivitas Pasar Leuwiliang: Hidup yang Tak Pernah Tidur di Jantung Bogor Barat

Sebagai bentuk dukungan, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan paket insentif, mulai dari bebas sewa kios selama enam bulan pertama, kemudahan izin usaha, hingga pendampingan manajemen dan akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil.

"Sentra Fauna Lenteng Agung kami desain agar menjadi rumah baru bagi pedagang," imbuhnya.

Ia berharap, langkah ini bisa membuka lembaran baru dalam tata kelola perdagangan fauna di Jakarta menjadi lebih tertib, adil dan memberikan ruang tumbuh bagi pedagang kecil. 

Baca Juga: Sampaikan Aspirasi Sempat Lakukan Long March, Relokasi Pedagang Pasar Bogor Ditunda Hingga Lebaran

Lokasi baru yang disiapkan juga dipastikan lebih bersih, aman dan nyaman bagi pengunjung maupun hewan peliharaan.

"Kami berkomitmen menciptakan ekosistem dagang yang sehat. Jadi mari kita bangun Sentra Fauna Lenteng Agung bersama-sama," tutupnya.

Kehadiran itu menegaskan posisi Jakarta sebagai pusat kebudayaan dan ekonomi kreatif kawasan, sekaligus memperkuat diplomasi budaya Indonesia di kancah global. 

Wakil Gubernur Rano Karno menyebut, partisipasi Jakarta di forum budaya duni itu menjadi langkah strategis untuk memperluas kolaborasi kreatif, menarik wisatawan, dan mendorong investasi berkelanjutan.

Baca Juga: Menteri Lingkungan Hidup Budayakan Jaga Kebersihan di Alun-Alun Kota Bogor

"Kebudayaan adalah bahasa universal yang mempertemukan kota-kota dunia. Dengan menjadi anggota WCCF, Jakarta memperkuat diplomasi budaya dan membuka jalan bagi kunjungan wisatawan, kolaborasi kreatif, dan investasi yang berkelanjutan," ujar Rano dikutip dari keterangannya, Minggu (19/10/2025).

Rano menambahkan, dirinya bersama Gubernur Pramono Anung, berkomitmen untuk berkontribusi aktif dalam isu-isu aktual kebudayaan, sejalan dengan visi menuju Jakarta 500 tahun, serta target 50 besar Kota Global Dunia.

Dijelaskan Rano, pada forum tersebut dalam sesi Global Café: Connect and Collaborate!, Jakarta mendapat kehormatan bersama Milan untuk melaksanakan “Leadership Exchange Program 2026”, program unggulan WCCF yang didukung Bloomberg Philanthropies.

Baca Juga: Nusaedufy Sinergikan Hiburan Digital dan Budaya Indonesia, Platform Visual Novel Interaktif Bagi Anak-anak

"Program ini dirancang untuk mempercepat pembelajaran antar kota dan memperkuat kemampuan kepemimpinan budaya di tingkat global," jelas Rano.

Kolaborasi Jakarta–Milan   mengangkat tema “Public Art and Co-Creation”. Jakarta memperkenalkan program “Titik Temu (The Meeting Point)”, yang memfasilitasi integrasi kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di tingkat komunitas atau kampung.

Sementara Milan, melalui MUDEC (Museum Kebudayaan) dan Art in Public Spaces Office, mengusung strategi “Breaking the Museum Bubble”, yang memadukan seni urban dan aktivitas museum untuk menarik keterlibatan generasi muda.

Baca Juga: Program PaDi UMKM Jadi Langkah Nyata Disparbud Jabar Dorong Ekonomi Kreatif Melek Digital

Kedua kota akan saling belajar dalam merancang kebijakan publik berbasis seni yang inklusif. 

Pertukaran delegasi antara Jakarta dan Milan akan dilakukan pada 2026, masing-masing melibatkan lima perwakilan dari setiap kota, yang seluruh pembiayaannya ditanggung  WCCF.

Menutup kunjungannya, Rano Karno secara resmi menyampaikan kesediaan Jakarta untuk menjadi tuan rumah WCCF tahun 2027, bertepatan dengan peringatan 500 tahun Jakarta.

Baca Juga: Pameran Foto 1 Dekade PFI Bogor

"Banyak pihak menilai Jakarta memiliki posisi strategis sebagai pusat kebudayaan dan ekonomi kreatif di Asia Tenggara," tutupnya.

Tujuannya adalah memastikan bahwa kerangka regulasi yang akan disahkan tidak hanya berfokus pada kesehatan publik, tetapi juga mempertimbangkan dan menjaga aspek ekonomi seimbang, khususnya bagi UMKM atau usaha kecil. 

Kepala Dinas PPKUKM, Elisabeth Ratu Rante Allo menegaskan, bahwa pihaknya terus menyuarakan perspektif ekonomi dan dampak regulasi agar pelaku usaha mikro dan ultra mikro tidak terbebani, serta mengadvokasi solusi seperti penyediaan Ruang Khusus Merokok (RKM) yang bersifat komunal.

Baca Juga: Soal Raperda KTR Jakarta, Fahira Idris Minta Larangan Menjual Rokok Kepada Anak Jadi Kesadaran dan Komitmen Bersama

Ia menegaskan, pihaknya selalu hadir dalam forum-forum tersebut untuk menyuarakan perspektif ekonomi dan dampak regulasi terhadap usaha rakyat. 

Ia mengatakan, pembahasan dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh sektor terkait, tidak hanya sektor UMKM.

“Hal ini memastikan bahwa kerangka regulasi yang dihasilkan memperhatikan aspek kesehatan publik, penegakan hukum, dan dampak ekonomi secara seimbang. Dinas PPKUKM akan terus menjadi jembatan untuk menyampaikan aspirasi dari pelaku usaha kecil,” ujar Ratu, dikutip dari keterangannya, Jumat (17/10/202).

Baca Juga: Perangi Rokok di Kalangan Remaja, Satgas KTR Bedahan Gencar Lakukan Sidak

Mengenai pemetaan jenis usaha yang berpotensi terdampak aturan KTR, Ratu menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dan rancangan Perda KTR, salah satu area KTR adalah Tempat Umum.

Definisi Tempat Umum tersebut mencakup seluruh tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau dimanfaatkan bersama untuk kegiatan masyarakat, seperti hotel, restoran, bioskop, stasiun, pusat perbelanjaan, dan pasar swalayan.

Ratu menyampaikan, Dinas PPKUKM DKI Jakarta fokus pada pemetaan UMKM yang berada di dalam atau berdekatan dengan lokasi yang termasuk kategori Tempat Umum tersebut.

Baca Juga: Sendi Fardiansyah: 'Perda KTR di Kota Bogor Tidak Efektif!'

Dinas PPKUKM melakukan analisis dampak pada usaha mikro dan ultra mikro, seperti warung kelontong dan warteg, yang tidak termasuk dalam kategori institusional seperti restoran besar.

“Tujuannya untuk mengusulkan perlakuan yang proporsional dan tidak membebani, terutama terkait kewajiban penyediaan Ruang Khusus Merokok (RKM) yang membutuhkan biaya dan ruang besar,” jelasnya.

Ratu mengatakan, pihaknya memiliki strategi yang fokus pada mitigasi dampak ekonomi dan pemberian solusi struktural strategi dalam membantu pelaku UMKM agar tetap menjalankan usahanya dengan baik, namun tetap sejalan dengan semangat Perda KTR.

Baca Juga: Wujudkan Perjalanan Nyaman dan Sehat, KAI Daop 1 Jakarta Kembali Tegaskan Larangan Merokok di Kereta dan Stasiun

“Kami mengadvokasi solusi penyediaan Ruang Khusus Merokok (RKM) yang bersifat komunal di sentra-sentra UMKM yang dikelola Pemprov DKI Jakarta,” katanya.

Ratu juga memastikan bahwa kebijakan KTR menekankan pada penataan tempat, bukan pelarangan usaha. Selain itu, Dinas PPKUKM DKI Jakarta juga terus mendorong program Jakarta Entrepreneur sebagai upaya peningkatan kualitas produk dan diversifikasi pendapatan, sehingga ketergantungan pada penjualan produk tembakau dapat dikurangi.

“Kami memastikan UMKM dapat beraktivitas selama penataan di tempat umum memfasilitasi perlindungan dari asap rokok,” lanjutnya.

Baca Juga: Bea Cukai Bogor Serahkan Tersangka dan Barang Bukti 2,5 Juta Batang Rokok Ilegal ke Kejari

Menurutnya, sosialisasi dan pendampingan merupakan hal penting untuk implementasi di lapangan. Dinas PPKUKM DKI Jakarta merencanakan program sosialisasi yang masif dan langsung ke titik-titik UMKM, seperti pasar tradisional, lokasi binaan, dan sentra kuliner. Program ini akan dilengkapi panduan praktis agar pelaku usaha memahami cara mematuhi Perda KTR tanpa harus menanggung biaya renovasi besar.

Ia menambahkan, Dinas PPKUKM selalu bersinergi dengan Dinas Kesehatan dan DPRD DKI Jakarta untuk menciptakan regulasi yang sehat secara fisik dan ekonomi.

“Aturan harus diterapkan secara proporsional, menyesuaikan dengan kemampuan finansial pelaku usaha kecil. Kami memastikan bahwa setiap pasal dalam Raperda ini akan melalui pertimbangan matang agar tujuan melindungi kesehatan tercapai tanpa melukai mata pencaharian pelaku usaha kecil,” tutupnya.

Untuk pengelolaan APBD, Pemprov DKI akan mempercepat proses lelang proyek sejak awal tahun guna mendorong percepatan pembangunan, efisiensi belanja daerah, dan menghindari penumpukan pekerjaan di akhir tahun.

"Di Balai Kota sendiri saya sudah menyampaikan dari awal bahwa nanti untuk pengelolaan APBD di tahun 2026, dari awal kalau perlu bahkan sebelumnya, sudah dilakukan lelang," ujar Pramono, di RSUD Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis (16/10/2025).

Baca Juga: Yakin Pramono Mampu Hadapi Tantangan Pemotongan DBH, Fahira Idris Sampaikan 4 Rekomendasi

Pramono menyebut, pola pengelolaan APBD tersebut juga pernah diterapkan oleh pemerintah pusat, di mana proses tender dilakukan lebih awal.

Dengan adanya percepatan belanja dan proses lelang yang lebih awal, diharapkan proyek-proyek pembangunan dapat berjalan lebih cepat sehingga meminimalisasi gangguan terhadap mobilitas masyarakat.

"Seperti yang dulu pernah kami lakukan ketika pemerintah pusat, menterinya (PUPR) pada waktu itu Pak Basuki (Hadimuljono). Maka dengan pola yang sama, saya akan dorong supaya enggak semuanya kejar-kejaran di akhir tahun," katanya.

Baca Juga: Soal Efisiensi Besar-besaran APBD 2026, Begini Penegasan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi

Pramono mengakui, selama ini pola pemanfaatan APBD DKI Jakarta masih sering menumpuk di akhir tahun. Sehingga banyak proyek galian dan pekerjaan fisik yang dikerjakan di akhir tahun.

"Saya juga harus mengatakan apa adanya, memang pola pemanfaatan keuangan kita, APBD kita, itu masih sering kali di ujung itu kayak ngejar setoran," ucapnya.

Pramono kemudian mencontohkan proyek yang saat ini tengah dikerjakan seperti di kawasan Fatmawati dan sejumlah wilayah lain.

Baca Juga: Hore, BOP Guru Ngaji, RT/RW dan LPM Naio dalam APBD Perubahan 2025 

Meski demikian, Pramono menegaskan bahwa proyek-proyek tersebut sudah melalui perencanaan yang cukup lama.

"Memang perencanaannya sudah cukup lama, termasuk yang disebut dengan table trap yang di Fatmawati yang sekarang lagi mendapatkan sorotan publik. Itu bukan sesuatu yang baru," tutup Pramono.

Pembentukan Rabies enter itu bertujuan meningkatkan akses layanan vaksin anti rabies (VAR), mempercepat respons medis, dan menekan risiko penularan rabies di wilayah Depok.

Penetapan tersebut berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok Nomor 443.1/00J/KPTS/P2P/III/2025 tentang Penunjukan Rabies Center di lingkup Dinkes Kota Depok.

Baca Juga: Vaksinasi Rabies dan Pengobatan Hewan Gratis, Diskanak Kabupaten Bogor Gaet Antusiasme Warga

Delapan Puskesmas yang ditunjuk sebagai Rabies Center di Kota Depok meliputi UPTD Puskesmas Tapos, UPTD Puskesmas Cimanggis, UPTD Puskesmas Sukmajaya, UPTD Puskesmas Pancoran Mas, UPTD Puskesmas Ratu Jaya, UPTD Puskesmas Beji, UPTD Puskesmas Bojongsari, dan UPTD Puskesmas Cinere.

"Penyakit rabies dapat dicegah melalui penanganan kasus gigitan hewan penular rabies sedini mungkin. Sehingga kami menetapkan delapan Puskesmas sebagai Rabies Center untuk melakukan upaya penanganan sedini mungkin," jelas Kepala Dinkes Kota Depok, Mary Liziawati dikutip dari laman resmi Pemkot Depok, Rabu (15/10/2025).

Mary menambahkan, Rabies Center dioptimalkan karena hingga saat ini belum ada pengobatan yang benar-benar efektif untuk menyembuhkannya. 

Baca Juga: Pelayanan Vaksinasi Rabies Gratis

Dengan adanya Rabies Center, lanjutnya, masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang cepat dan tepat. 

"Kami ingin memastikan masyarakat yang mengalami gigitan hewan dapat segera tertangani di fasilitas kesehatan terdekat sehingga risiko penularan rabies bisa ditekan," tutupnya.

Langkah tersebut menjadi upaya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk menjadikan Jakarta sebagai kota percontohan nasional dalam penerapan kebijakan bebas konsumsi daging hewan non-pangan.

"Ada permintaan untuk membuat pergub mengenai dog meat free. Jadi, daging anjing tidak untuk dikonsumsi di Jakarta. Dan untuk itu, usulannya ada dua, apakah dalam pergub atau perda. Secara prinsip, saya menyetujui. Tentunya kalau pergub adalah kewenangan gubernur," jelas Pramono, dikutip dari keterangannya, Selasa (14/10/2025).

Baca Juga: Wali Kota Medan Bobby Nasution Keluarkan Larangan Jual Beli Daging Anjing

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta akan mengusulkan penyusunan Peraturan Daerah terkait larangan perdagangan daging anjing dan kucing ke DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Pramono menjelaskan, landasan hukum untuk pelarangan perdagangan daging anjing dan kucing tersebut, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

"Sehingga dua undang-undang itulah yang menjadi acuan, mudah-mudahan Jakarta akan menjadi contoh untuk hal tersebut," lanjutnya.

Baca Juga: Tempat Penampungan Anjing di Jakarta Animal Aid Network Gunung Sindur

Terkait pengawasan implementasi aturan di lapangan, Pramono memastikan Satpol PP dan aparat pemerintah daerah akan melakukan pengecekan di lapangan setelah aturannya diterbitkan.

Sementara CEO Koalisi Dog Meat Free Indonesia, Karin Franken mengapresiasi respons positif Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang akan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait hal ini.

"Kami sangat mengapresiasi keputusan Pak Gubernur untuk membuat Pergub dulu. Kami terima kasih sekali, sangat mengapresiasi," kata Karin.

Baca Juga: Edukasi Polisi Satwa Kepada Siswa SLB di Depok

Chief Operation Office (COO) Koalisi DMFI, Merry Ferdinandez menambahkan, Pergub yang akan diterbitkan Pemprov DKI ini akan menjadi percontohan baik untuk daerah lainnya.

Ia menekankan pentingnya aturan larangan ini mengingat kondisi perdagangan daging anjing di Jakarta yang semakin memprihatinkan serta terkait masalah penyebaran penyakit rabies.

"Kami yakin ini akan menjadi percontohan yang sangat baik untuk seluruh provinsi secara nasional karena Jakarta sendiri adalah role model untuk menjadi kota yang lebih baik lagi," tutupnya.

Langkah itu diwujudkan oleh Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) yang mendorong kolaborasi lintas sektor untuk melahirkan produk unggulan khas Depok. 

Salah satunya melalui pembukaan Toko Oleh-oleh Dekranasda Depok Maju (DDM) dan rencana gelaran Dekranasda Expo 2025 sebagai wadah kreativitas anak muda.

Baca Juga: Promosikan Wisata dan Ekonomi Kreatif, Jakarta Mantapkan Langkah Jadi Kota Global di WITF dan SEABEF 2025

Ketua Dekranasda Kota Depok, Siti Barkah Hasanah atau akrab disapa Cing Ikah, mengajak generasi muda untuk ikut berperan dalam mengembangkan ekonomi kreatif di Kota Depok. 

Cing Ikah mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyiapkan Dekranasda Expo, sebuah ajang yang diharapkan menjadi ruang tampil bagi generasi muda untuk berinovasi dan menyalurkan kreativitas mereka.

"Akhir Oktober atau awal November kami akan melaksanakan Dekranasda Expo untuk Kota Depok. Kalau hari ini banyak ibu-ibu pengrajin fashion dan kriya, nanti saya ingin anak-anak muda juga ikut tampil," ujar dikutip dari keterangannya, Minggu (112/10/2025).

Baca Juga: Berdayakan Perempuan dan Promosi Produk UMKM, Dekranasda Kota Bandung Siap Meriahkan WOMENOMICS 2025  

Ia menekankan, anak muda jangan ragu untuk mulai berkarya sejak dini. 

Menurutnya, semangat dan kreativitas generasi muda bisa menjadi penggerak baru bagi kemajuan ekonomi daerah.

"Anak-anak muda jangan mager. Jangan tunggu nanti kalau sudah nikah baru punya usaha. Saya ingin Dekranasda Expo nanti melahirkan generasi muda yang bisa menciptakan produk unggulan khas Depok," tegasnya.

Baca Juga: Mimpi Yantie Rachim: Bawa Batik Bogor ke Panggung Dunia, Begini Caranya

Lebih lanjut, Cing Ikah menjelaskan, bahwa Dekranasda Depok saat ini terus memperluas jangkauan dengan membuka toko-toko DDM di berbagai titik keramaian.

Hingga kini, sudah ada tujuh toko yang berdiri, terbaru hadir di Bank BJB dan PDAM Tirta Asasta, dan ditargetkan mencapai sepuluh titik hingga akhir tahun.

"Kami ingin memperlihatkan potensi warga Depok yang memiliki usaha kreatif. Ada batik, tas, bros, hampers, semua buatan tangan pengrajin lokal yang luar biasa," ucapnya.

Baca Juga: Ketua Umum Dekrafmi, Angelique Verina Audiensi dengan Kementerian Ekonomi Kreatif

Cing Ikah optimistis, dengan kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan generasi muda, Depok akan semakin maju dalam bidang ekonomi kreatif.

"Insya Allah dari Dekranasda Expo nanti akan lahir generasi muda kreatif yang membawa nama baik Kota Depok di tingkat nasional," tutupnya.

Komitmen itu diwujudkan lewat partisipasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta pada ajang Wonderful Indonesia Tourism Fair (WITF) dan Southeast Asia Business Events Forum (SEABEF) 2025 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Tangerang, pada 9–12 Oktober 2025. 

Kehadiran Jakarta dalam pameran berskala internasional ini menjadi langkah strategis untuk memperluas jejaring bisnis, memperkenalkan destinasi unggulan, serta mendorong pertumbuhan wisatawan nasional dan mancanegara.

Baca Juga: 'Unjuk Kreasi' Festival Desa Wisata Jadi Cara Pemkab Bogor Tingkatkan Nilai Budaya dan Dorong Ekonomi Kreatif

Kegiatan berskala internasional ini mengusung tema ‘Connecting Business, Discovering Experiences’. 

WITF yang diinisiasi oleh Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) dengan dukungan Kementerian Pariwisata. 

Pameran tersebut menghadirkan tradeshow Business to Business (B2B) yang mempertemukan 200 international buyers dengan lebih dari 250 sellers industri pariwisata nasional.

Baca Juga: 1.000 Pelari Ramaikan World Tourism Day 2025 di Bogor, Dedie Rachim:  Perkuat Citra Kota Pariwisata

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Provinsi DKI Jakarta, Andhika Permata mengatakan, partisipasi Jakarta dalam WITF dan SEABEF 2025 merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi Jakarta sebagai destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif berkelas dunia.

"Kami berharap keikutsertaan para seller yang kami fasilitasi dapat membuka lebih banyak peluang kerja sama, memperluas pasar, dan pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kunjungan wisatawan nasional maupun mancanegara ke Jakarta. Inilah wujud nyata komitmen kami menjadikan Jakarta sebagai kota global yang modern, kreatif, dan berbudaya," ujar Andhika.

Dikatakan Andhika, pada kesempatan itu, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta hadir membawa misi memperkuat citra Jakarta sebagai kota global yang modern, kreatif, dan berbudaya.

Baca Juga: Retrospeksi Akademis 35 Tahun Pembangunan Ekowisata, Jalan Baru Pariwisata Indonesia

"Kehadiran para seller ini diharapkan dapat membuka peluang kerja sama baru, memperluas pasar, serta memperkenalkan keberagaman produk wisata dan layanan pariwisata Jakarta kepada buyers internasional," katanya.

Andhika menambahkan, keikutsertaan Jakarta dalam WITF & SEABEF 2025 pada akhirnya bukan hanya sekadar pameran, melainkan bagian dari strategi besar dalam membangun ekosistem pariwisata yang inklusif, berdaya saing tinggi, serta berkelanjutan.

"Melalui promosi yang terarah, kolaborasi lintas sektor, dan penguatan citra Jakarta di mata dunia, diharapkan target peningkatan pergerakan wisatawan tahun 2025 dapat tercapai sekaligus memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi kota dan kesejahteraan masyarakat," tutupnya.

Baca Juga: Visitasi Dinas Parekraf DKI Jakarta: Ketua KI DKI Jakarta Soroti Digitalisasi yang Perlu Ditingkatkan

Sebagai langkah nyata mendukung promosi destinasi pariwisata dan industri kreatif Jakarta, Disparekraf memfasilitasi keikutsertaan 12 seller Jakarta dalam WITF 2025, yaitu:

1. Nusa Ina Leisure

2. Satguru Travel and Tours

3. Aldo Holiday & Convex

4. Arfaka Tour and Travel\

5. 3i APH MICE 6. Watashi Outdoor Indonesia

7. ONEASIA Tours Indonesia

8. PT Jelajah Tujuhbelas Ribu

9. Novotel Jakarta Pulomas

10. CakraMahira Bespoke Travel

11. Cipta Tour Jakarta

12. Swiss Belinn Wahid Hasyim.

Proyek itu diharapkan mampu mengurangi risiko banjir di kawasan Swadharma Raya dan meningkatkan akses publik terhadap layanan kesehatan.

"Kalau merujuk bukti kepemilikannya ini pembebasan lahan sudah dilakukan sejak tahun 2006, namun belum dimanfaatkan dengan baik hingga sekarang," kata Wali Kota Jakarta Selatan, Muhammad Anwar, saat meninjau lahan yang berada di di Jalan Rengas, RT 05/011, Kelurahan Bintaro, Selasa (7/10/2025).

Baca Juga: BMKG Peringatkan Cuaca Ekstrem, Antisipasi Banjir Pemprov Siagakan 1.200 Pompa Air

Anwar menjelaskan, lahan tersebut rencananya akan digunakan untuk pembuatan fasilitas layanan kesehatan dan embung sebagai fasilitas pengendalian banjir.

Menurutnya, embung dengan kedalaman lima meter yang akan dibuat mulai hari ini juga dilakukan penyodetan dari dua kali di sekitarnya, yakni Kali Rengas dan Kali Uangan. 

Kemudian, nantinya juga ditambah adanya joging track dan fasilitas pendukung lainnya. 

Baca Juga: Antapani Kidul Terus Diterpa Banjir Saat Hujan Deras, Pemkot Bandung Normalisasi Sungai 

"Kita buat sodetan dari dua kali itu agar airnya bisa diatur oleh embung ini. Sehingga, air tidak langsung menuju Jalan Swadharma Raya dan menyebabkan banjir pada akses jalannya," bebernya. 

Anwar menambahkan, dengan kolaborasi yang baik antara seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pembangunan seluruh fasilitas di sini, ditargetkan pengerjaan seluruhnya akan selesai dalam waktu kurang lebih tiga bulan. 

"Semoga selesai tepat waktu agar masyarakat bisa merasakan dampak positifnya segera," tutup Anwar.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mendukung langkahboansus itu untuk menyegel parkir ilegal.

Menurut Pramono Anung, persoalan parkir ilegal di Jakarta harus segera diselesaikan.

Baca Juga: Parkir Sembarangan Picu Macet, Pemkot Gandeng TNI-Polri untuk Penertiban

Selain itu, Pramono juga mendorong agar semua lokasi perparkiran yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI wajib menggunakan sistem pembayaran non tunai atau cashless.

Ia menegaskan, tidak boleh lagi ada transaksi yang dilakukan secara manual.

“Saya akan mendorong untuk semua perparkiran yang menjadi dikelola oleh Pemda itu harus cashless. Enggak boleh lagi yang kemudian transaksinya itu secara manual,” katanya.

Baca Juga: Parkir Digital DKI Jakarta Dinilai Efektif Dongkrak PAD dan Tekan Kebocoran Retribusi

Menurutnya, jika sistem parkir sudah transparan dan cashless, maka semua pendapatan akan otomatis masuk ke kas daerah.

“Jadi, parkir itu harus transparan, tidak boleh ada siapapun yang diberikan privilege. Kalau parkirnya sudah transparan dan cashless, pasti semuanya akan masuk ke Balai Kota, ke Jakarta. Dan itulah yang menjadi sasaran utama saya untuk ke depan,” kata Pramono.

Ia menambahkan, masalah perpakiran ini akan menjadi prioritas Pemprov DKI untuk diperbaiki, setelah fokus membenahi transportasi dan juga pendidikan, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), dan pemutihan ijazah.

Baca Juga: Atasi Kemacetan Simpang Cibinong, Dishub Bogor Tertibkan Parkir Liar dan Pasang Rambu Larangan Parkir

“Berikut ini saya akan lebih konsentrasi untuk menyelesaikan persoalan lapangan, seperti parkir ilegal, kemudian orang buang sampah sembarangan, selokan yang tidak tertata dengan rapi, dan sebagainya, itu akan kami lakukan perbaikan,” tutupnya.

Untuk mengantisipasi cuaca ekstrem dan potensi banjir Jakarta, Gubernur DKI Pramono Anung menyatakan pihaknya telah menyiagakan total hampir 1.200 unit pompa air, yang terdiri dari 600 pompa portable dan 600 pompa statis.

Kesiapan infrastruktur penanganan cuaca ekstrem dan banjir ini menjadi fokus utama Pemprov DKI, ditambah dengan instruksi pengerahan “Pasukan Pelangi” untuk memastikan saluran air dan selokan di seluruh wilayah Jakarta bersih dari sumbatan.

Baca Juga: Dukung Pengendalian Banjir Jakarta dari Hulu ke Hilir, PPLI Tanam Pohon di Hulu Ciliwung

“Jadi, kami sudah mendapatkan warning dari BMKG mengenai kemungkinan dalam satu, dua hari ke depan ini akan ada curah hujan ekstrem dan kami sudah mempersiapkan, termasuk pompa yang dimiliki oleh Jakarta,” ujar Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung , Senin (30/9/2025).

Pramono optimistis, banjir akan segera tertangani jika curah hujan ekstrem hanya terjadi di wilayah Jakarta dan tidak mendapatkan kiriman air dari hulu (wilayah Bogor atau sekitarnya).

“Sekarang sudah kita stand by-kan. Tetapi, mudah-mudahan, kalau kemudian curah hujan ini hanya di Jakarta, tidak kemudian dari atas, saya yakin akan segera tertangani,” kata dia.

Baca Juga: Cuaca Ekstrem Picu Longsor di Puraseda Bogor, Tiga Rumah Warga Terdampak

Meski demikian, Pramono berharap intensitas curah hujan tidak melebihi batas yang sulit ditangani.

Selain menyiagakan infrastruktur pompa air, Pemprov DKI juga telah menginstruksikan wali kota untuk mengerahkan pasukan pelangi guna memastikan saluran air dan selokan dalam kondisi bersih.

“Tapi, mudah-mudahan, curah hujannya tidak di atas 250 mm. Kalau 200 mm saja pasti. Dan yang paling penting adalah kami juga sudah meminta kepada para wali kota melalui pasukan pelanginya untuk membersihkan selokan-selokan,” tutup Pramono.

Penutupan sementara beberapa gerbang tol itu untuk perbaikan fasilitas.

Pekerjaan perbaikan ini mengharuskan penutupan sementara mulai 29 September pukul 05.00 WIB hingga 4 Oktober 2025.

Baca Juga: KAI Daop 1 Jakarta Perpanjang Waktu Rekayasa Pola Operasi perjalanan KA, untuk Antisipasi Kemacetan dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan Hingga 5 September 2025

Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo menuturkan, perbaikan fasilitas sangat penting agar gerbang tol dapat kembali beroperasi lebih aman dan nyaman bagi masyarakat.

"Kami memahami penutupan ini akan berdampak pada kelancaran lalu lintas. Kami mohon kesabaran dan kerja sama seluruh pengguna jalan," ujar Syafrin, Senin (29/9/2025).

Sebagai alternatif, Dishub DKI Jakarta telah menyiapkan rekayasa lalu lintas dan pengguna jalan dapat melalui gerbang tol berikut:

Baca Juga: JPO Paledang Ditutup, Wali Kota Bogor Dedie A Rachim Akan Ambil Langkah Konkret 

• Dari arah arteri Jalan Letjen S. Parman menuju Cawang dapat menggunakan Gerbang Tol Tanjung Duren atau Gerbang Tol Semanggi 1. Jika Gerbang Tol Semanggi 1 ditutup, disiapkan satu lajur sodetan agar tetap bisa digunakan.

• Dari arah Jalan Gatot Subroto menuju Tangerang dapat menggunakan Gerbang Tol Senayan.

• Dari arah Jalan MT Haryono atau Cawang menuju Pluit dapat menggunakan Gerbang Tol Tebet 1.

Baca Juga: Rekayasa Jalur Cipinang Gading Tunggu Kesepakatan Pengusaha Angkot

"Masyarakat diimbau mempertimbangkan penggunaan transportasi umum. Selain mengurangi potensi kepadatan lalu lintas, menggunakan transportasi umum akan lebih aman, nyaman, dan ramah lingkungan," tutup Syafrin.

Festival Ciliwung 205 itu juga menjadi sarana edukasi pengelolaan sampah sekaligus upaya mengembangkan potensi wisata air di ibu kota. 

Festival Sungai Ciliwung itu juga menjadi rangkaian untuk memperingati Hari Sungai Sedunia.

Baca Juga: DLH Kabupaten Bogor Akan Sediakan Bank Sampah Mulai dari Kantor Pemerintah hingga Tingkat RT

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Affan Andriansyah Idris, mengapresiasi inisiasi Dinas Lingkungan Hidup yang menggelar Festival Sungai Ciliwung. 

Menurutnya, sungai di Jakarta memiliki peran sosial dan budaya yang erat dengan masyarakat.

Affan mengatakan, saking lekatnya kehidupan masyarakat Betawi dengan sungai,  dulu ada tradisi Ngobak, yaitu mandi atau berendam bersama-sama di kali besar, salah satunya adalah Kali Ciliwung.

Baca Juga: Arung Jeram Festival Ciliwung 2025, Saat Adrenalin dan Cinta Sungai Bersatu

"Sungai itu cikal bakal  perkembangan Jakarta. Karena secara geografis Jakarta dilintasi 13 sungai dan kali," katanya.

Diakui Affan, saat ini belum semua sungai di Jakarta dalam kondisi ideal. Karena itu, Gubernur Pramono Anung bersama Wakil Gubenur Rano Karno, saat ini sangat konsern melakukan penataan kali serta sungai.

Selain persoalan trase, Affan menyebut sampah juga salah satu aspek yang menjadi konsern pihaknya dalam penataan sungai dan kali. Karena itu, dharapkannya, festival ini bisa mengedukasi masyarakat untuk menjaga kebersihan sungai.

Baca Juga: Arung Jeram Festival Ciliwung 2025, Saat Adrenalin dan Cinta Sungai Bersatu

Semangat bersama ini, diharapkannya bisa meningkatkan kualitas sungai sehingga ke depan bisa menjadi destinasi wisata.

Sebagai upaya percontohan, ungkap Affan,  Gubernur  Pramono Anung telah mencanangkan penataan Kanal Banjir Barat (KBB) sebagai kawasan destinasi wisata sungai di Jakarta.

Nantinya, KBB akan difungsikan sebagai sungai destinasi untuk dilintasi wisatawan menggunakan perahu. 

Baca Juga: Dari Sungai untuk Kehidupan: Festival Ciliwung 2025 Rangkul Harapan Baru

Tidak hanya meningkatkan aspek kebersihan dan budaya, upaya ini menurut Affan juga akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat lantaran membuka lapangan kerja baru.

Menurut Affan, aktivasi KBB sebagai destinasi wisata sungai ditargetkan terealisasi pada akhir 2026 mendatang. 

Bila berjalan sukses, program itu akan diterapkan ke sejumlah sungai dan kali lainnya di Jakarta.

Baca Juga: Dukung Pengendalian Banjir Jakarta dari Hulu ke Hilir, PPLI Tanam Pohon di Hulu Ciliwung

"Perlu dukungan dari masyarakat dan seluruh pelaku usaha untuk sama-sama jaga kebersihan kal. Kalau nanti kualitasnya jauh lebih baik dari saat ini, wisata air maupun pelestarian budaya, termasuk lingkungan di seluruh kali akan bisa berjalan baik," tegasnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto menjelaskan, kegiatan Festival Sungai Ciliwung dan Parade Perahu Cilung dimeriahkan 45 perahu dari 44 kecamatan di Jakarta. 

Untuk pembuatan satu unit perahu, dibutuhkan antara 700 hingga 1.000 sampah botol plastik.

Baca Juga: Target Pengurangan Sampah Nasional Tahun 2025

Asep menegaskan, kegiatan ini sekaligus mengedukasi masyarakat untuk  memberdayakan sampah menjadi produk yang memiliki nilai jual. 

Lantaran itu, kegiatan juga dimeriahkan pameran produk daur ulang dari berbagai kelurahan di DKI Jakarta.

Menurut Asep, pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas udara dan air di Jakarta melalui sejumlah program serta pengawasan. 

Baca Juga: Normalisasi Sungai Ciliwung Disebut Kurangi Banjir Jakarta 30-40  Persen, DPRD: Itu Prioritas

Seperti pengawasan kualitas air kali, pihaknya telah menetapkan sebanyak 120 titik pemantauan untuk melakukan uji sampel selama empat kali dalam setahun.

Ditegaskan Asep, berbagai upaya yang dilakukan jajarannya itu juga dalam rangka mengurangi beban sampah dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. 

Sebagai kelanjutan, pada tahun mendatang, Asep mengaku akan membuat festival serupa lebih besar.

Baca Juga: Tanggulangi Banjir Jakarta, DPRD DKI Jakarta Apresiasi Rencana Normalisasi Kali Ciliwung

"Tahun depan kita akan buat lebih besar dengan mengusung tema budaya," tutupnya.

Pemkot Jakarta Timur kini menggandeng TNI-Polri untuk menertibkan kendaraan yang parkir sembarangan di Jalan Pemuda dan mendorong penggunaan transportasi umum bagi pelajar.

Petugas gabungan melakukan penjagaan untuk mencegah adanya parkir sembarangan di depan sekolah Labschool, Jalan Pemuda, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur. 

Baca Juga: Wali Kota Arifin Ancam Pengelola Parkir Liar dengan Sanksi Pidana

Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin mengatakan, sejak kamis (25/9/2025) sore jajarannya sudah diperintahkan untuk melakukan pencegahan dan penertiban parkir liar di kawasan tersebut.

"Kita ingin tidak ada lagi parkir liar yang memicu terjadinya kemacetan lalu lintas di kawasan Jalan Pemuda. Personel Suku Dinas Perhubungan dan Satpol PP Jakarta Timur sudah kita kerahkan," ujarnya, Jumat (26/9/2025).

Menurutnya, pihaknya juga akan memanggil pihak sekolah Labschool untuk melakukan musyawarah dan mencari solusi agar tidak ada parkir sembarangan.

Baca Juga: Tertibkan Jalur Sepeda dan Parkir Liar, Dishub Kota Bogor Akui Minim Rambu

Munjirin juga mengimbau agar orang tua murid atau mereka yang mengantar dan menjemput peserta didik di Labschool agar tidak memarkirkan kendaraannya di badan jalan.

"Kita ingin sebaiknya mobilitas para peserta didik menggunakan transportasi umum," terangnya.

Kepala Satpol PP Jakarta Timu,r Budi Novian menjelaskan, sebanyak 10 personel setiap harinya dikerahkan untukencegaj adanya parkir liar di kawasan Labschool.

Baca Juga: Parkir Liar dan PKL di Sekitar Pasar Ciluar Ditertibkan Perumda Pasar Tohaga dan Dishub Kabupaten Bogor

"Penjagaan dilakukan saat jam sibuk baik pada hari Pagi siang maupun sore," katanya 

Sementara itu, Kasi Operasi Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur, Riki Erwinda menambahkan, pengaturan lalu lintas di Jalan Pemuda tepatnya di depan Labschool rutin dilakukan, terutama mulai pukul 06.00 WIB dan jam pulang sekolah pada pukul 14.00 WIB.

"Kami mengerahkan lima personel dibantua dua anggota TNI dan Polri. Selain itu, kami juga menyiagakan satu mobil derek. Kalau ada kendaraan parkir liar kami pastikan ditindak untuk memberikan efek jera," tutupnya.

Menyikapi kondisi tersebut, Pemprov DKI Jakarta memperketat pelaksanaan uji emisi kendaraan, serta mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum sebagai langkah strategis menekan polusi udara.

Selain berupaya memperbanyak kawasan hijau dan mengimplementasikan sejumlah program pendukung, regulasi mengenai Early Warning System (EWS) juga terus dimatangkan.

Baca Juga: Semprot 4.000 Liter Water Mist di Jalan Raya, DLH DKI Jakarta: Jaga Kualitas Udara  

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengatakan, EWS tersebut nantinya akan menyajikan informasi kepada masyarakat tentang kualitas udara hingga tiga hari ke depan.

"Dengan adanya EWS, masyarakat bisa lebih awas dan melakukan antisipasi saat beraktivitas," tutur Asep, Kamis (25/9/2025).

Asep menyebut, saat ini Jakarta menjadi salah satu dari lima kota di Indonesia yang menyandang predikat kualitas udara tidak sehat.

Baca Juga: Kualitas Udara Jakarta Terburuk Nomor 2 di Dunia, Kota Bogor Berada di Zona Jingga

Berdasarkan kajian yang dilakukan pihaknya, ungkap Asep, faktor terbesar pemicu kualitas udara buruk di Jakarta yaitu sektor transportasi dan industri.

Karena itu, Pemprov DKI sangat konsen mendorong penggunaan angkutan umum dan melakukan uji emisi kendaraan untuk mengurangi polusi udara.

Sementara, Wakil Gubernur Rano Karno berharap, pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB/Car Free Day) dilakukan di lima kota administrasi Jakarta untuk membantu memperbaiki kualitas udara di Jakarta

Baca Juga: Tekan Pencemaran Udara, Kendaraan Tak Lulus Uji Emisi Disanksi Denda hingga Rp14 Juta

"Saya berharap, Car Free Day itu harus diperbanyak. Bukan hanya di Thamrin, tetapi setiap wilayah adakan. Supaya menurunkan emisi," kata Rano.

Rano juga mengaku terus berupaya membangun taman-taman kota. Diaku Rano, meski aturan mengamanatkan ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta sebesar 30 persen dari luasan total, faktanya saat ini RTH di Jakarta baru sekitar lima  persen.

Menurutnya, berbagai upaya yang dilakukan itu tetap membutuhkan proses. Sehingga realisasinya tidak bisa seperti membalik telapak tangan.

Baca Juga: Ciptakan Lingkungan Berkelanjutan, IPB University Adakan Uji Emisi Kendaraan Gratis

"Itu salah satu usaha. Cuma tentu memerlukan pengorbanan untuk segera membangun," tutupnya.

Dalam muprov tersebut Almer Faiq Rusydi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin Jawa Barat.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) yang hadir bersama Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Ketahanan Pangan H. Jayabaya, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Taufan E. N Rotorasiko, serta Anggota DPR RI sekaligus Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Arief Rachman, mengapresiasi atas terselenggaranya Muprov Kadin Jabar ini dan berharap Kadin Jawa Barat dapat menjadi pintu masuk investasi di Jawa Barat.

“Kadin memiliki peran strategis dalam memperkuat perekonomian daerah. Semoga Kadin Jawa Barat terus hadir sebagai mitra pemerintah dan mampu mendorong iklim investasi yang kondusif,” kata KDM.

Terselenggaranya Muprov Kadin Jawa Barat ini lanjut KDM, menjadi tonggak penting bagi dunia usaha di Jawa Barat. Dan dengan kepemimpinan baru, Kadin Jawa Barat diharapkan mampu melahirkan terobosan dan program strategis yang mendukung terciptanya iklim usaha sehat, inklusif, dan berdaya saing tinggi, sehingga berkontribusi nyata pada kesejahteraan masyarakat Jawa Barat," harap KDM.

Terpilihnya Almer Faiq Rusydi secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin Jawa Barat, menunjukan dukungan penuh dari seluruh peserta musyawarah terhadap kepemimpinan baru yang diharapkan mampu membawa Kadin Jawa Barat ke arah lebih maju dan solid.

Ketua Umum Kadin Jawa Barat terpilih, Almer Faiq Rusydi, menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antara Kadin dengan pemerintah daerah.

“Kadin Jawa Barat harus menjadi wadah bersama yang mampu menyatukan kekuatan dunia usaha dan bersinergi dengan pemerintah demi pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang lebih maju. Saya juga menghaturkan terimakasih atas dukungan 27 Kadin Kota/Kabupaten se-Jawa Barat, Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin dari seluruh Jawa Barat yang menjadi bagian integral dalam penguatan organisasi dan dunia usaha di tingkat daerah. Insyaallah amanah ini akan saya jalankan bersama rekan rekan semua," kata Almer.

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia, Taufan E. N Rotorasiko mengatakan, dinamika yang sempat terjadi di tubuh Kadin Jawa Barat kini telah selesai dengan diselenggarakannya Muprov ini. Muprov ini menjadi momentum penting, karena Musyawarah Provinsi Kadin Jawa Barat terselenggara tepat pada ulang tahun Kadin ke-57.

"Muprov ini menandai berakhirnya dinamika yang ada dan awal dari langkah bersama menuju masa depan yang lebih solid,” jelasnya.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Ketahanan Pangan, H. Mulyadi Jayabaya menambahkan, Kadin Jawa Barat harus  memperkuat sinergi dengan pemerintah sehingga dapat meningkatkan ekonomi daerah.

"Kami optimis Jawa Barat dapat menjadi barometer pertumbuhan ekonomi nasional. Kita harus bisa membantu program nawa cita pemerintah,” tegasnya. 

Upaya penyemprotan water mist itu dilakukan sebagai langkah mitigasi dampak pencemaran serta menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi warga Jakarta.

Penyemprotan water mist itu dilakukan di kawasan Dukuh Atas, TB Simatupang, Fatmawati, Bundaran HI, MH Thamrin, hingga Lapangan Banteng.

Baca Juga: Kurangi Pencemaran Udara, 30 Kendaraan Lakukan Uji Emisi Gratis

Dikutip dari Instagram @dinaslhdki, penyemprotan water mist itu merupakan wujud nyata pemerintah dalam menjaga kualitas udara, terutama dari partikel polutan PM2,5.

"Aksi ini merupakan bagian dari rangkaian pre-event Jakarta Eco Future Fest (JEFF) 2025, yang akan digelar pada 25–26 September mendatang di Cibis Park, Jakarta Selatan," tulis DLH DKI Jakarta, Kamis (18/9/2025).

Polusi udara tak semata-mata menjadi urusan pemerintah. Karena itu, DLH menyiagakan mobile videotron yang menayangkan edukasi terkait pengendalian polusi udara dengan rutin uji emisi kendaraan dan beralih menggunakan transportasi umum.

Lewat kendaraan listrik operasional yang diperkenalkan di Asia Disaster Management & Civil Protection Expo & Conference (ADEXCO) 2025 , BPBD DKI Jakarta menunjukkan bahwa kesiapsiagaan bisa berjalan seiring dengan keberlanjutan.

Mengusung tema besar ‘Toward Resilient Nations: Integrated Disaster Risk Reduction for South Asia’, BPBD DKI Jakarta menekankan pentingnya penerapan konsep pentahelix disaster sebagai fondasi pengurangan risiko bencana.

Baca Juga: Banjir Besar Terjang Bali: 14 Jiwa Meninggal Dunia, Ratusan Warga Mengungsi

Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji mengatakan, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media menjadi kunci untuk mewujudkan ketangguhan bencana, khususnya di wilayah DKI Jakarta.

"Gempa bumi berpotensi terjadi di Jakarta, jadi masyarakat perlu terus meningkatkan kesiapsiagaan. Kehadiran BPBD di ADEXCO 2025 menjadi momen penting untuk mengedukasi warga tentang risiko dan cara menghadapinya," ujarnya dalam keterangannya, Minggu (14/9/2025).

Ia menyampaikan, salah satu inovasi yang ditampilkan BPBD DKI Jakarta adalah Mobil Simulator Gempa, yang menjadi sarana edukasi publik untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan warga terhadap ancaman gempa bumi.

Baca Juga: BPBD Kota Bogor Belum Terima Laporan Dampak Gempa Sukabumi

Isnawa menjelaskan, mobil simulator gempa dirancang agar masyarakat, terutama pelajar, dapat merasakan simulasi gempa dengan teknologi interaktif dan realistis.

"Mobil Simulator Gempa dilengkapi sistem komputer yang terhubung dengan alat simulator, sehingga partisipan bisa merasakan pengalaman guncangan seolah-olah terjadi gempa sungguhan," jelasnya.

Selain itu, BPBD DKI Jakarta juga memperkenalkan pengadaan motor listrik operasional sebagai inovasi untuk mempercepat mobilisasi petugas dalam aksi cepat tanggap saat keadaan darurat.

Baca Juga: Angin Kencang hingga Pohon Tumbang Timpa Dua Rumah Warga di Rawa Panjang Bojonggede

"Harapannya, pengalaman ini dapat menumbuhkan budaya sadar bencana sejak dini," ucapnya.

Sementara itu, Plt Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD DKI Jakarta, Rian Sarsono menambahkan, inovasi tersebut merupakan bagian dari strategi memperkuat kesiapan personel dan masyarakat dalam menghadapi bencana.

BPBD DKI Jakarta ingin memastikan masyarakat mendapatkan akses edukasi yang nyata sekaligus layanan darurat yang cepat.

Baca Juga: Lakukan Mitigasi, Pemkot Bandung Gelar Simulasi Tanggap Bencana

"Mobil Simulator Gempa adalah media edukasi, motor listrik operasional membantu mempercepat respon lapangan. Sementara Mobil Layanan Dukungan Psikososial memberi ruang pemulihan bagi korban bencana. Ketiganya saling melengkapi," ujarnya

"Dengan partisipasi aktif di ADEXCO 2025, Pemprov DKI Jakarta berharap dapat memperkuat budaya sadar bencana sekaligus mendorong sinergi lintas sektor dalam membangun Jakarta yang tangguh menghadapi bencana," tutupnya.

 Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan, revitalisasi pasar tradisional itu bertujuan menciptakan pasar yang lebih layak, aman, dan menarik bagi pengunjung serta pedagang.

Dia optmistis, jika revitalisasi selesai dilakukan maka isu mengenai pasar yang tidak layak di Jakarta akan segera terselesaikan.

Baca Juga: Digitalisasi dan Revitalisasi Pasar, DPRD: QRIS Jadi Kunci Transparansi Transaksi 

"Memang belum bisa serentak, ada lima pasar segera kita revitalisasi dan yang paling terbesar adalah Pasar Minggu," kata Rano, Kamis (11/9/2025).

Rano menjelaskan, revitalisasi yang akan dilaksanakan di Pasar Minggu tidak hanya mendirikan ulang pasar dengan bangunan dan infrastruktur lebih layak. 

"Revitalisasi Pasar Minggu juga meliputi pembangunan hunian pada bagian atasnya," bebernya.

Baca Juga: Dukung Rencana Revitalisasi Pasar di Jakarta, DPRD: Kejar Target Kota Global 

Disebutkan Rano, Perumda Pasar Jaya telah menyiapkan perencanaan dan anggaran untuk melaksanakan revitalisasi. 

Diharapkannya, salah satu dari lima pasar yang akan direvitalisasi bisa rampung tahun depan.

"Perumda Pasar Jaya segera merevitalisasi lima pasar dan mudah-mudahan tahun depan satu pasar selesai," tutupnya.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah melakukan perbaikan infrastruktur dan fasilitas umum yang rusak pasca-aksi unjuk rasa beberapa hari yang lalu.

Perbaikan infrastruktur tersebut dilakukan terutama pada layanan transportasi publik, seperti halte Transjakarta hingga Stasiun MRT.

Baca Juga: Kerusakan Fasilitas Publik Akibat Demo di Jakarta Capai Rp51,1 Miliar, Pramono Anung: Perbaikan Halte Ditarget Rampung 9 September

"Saya sudah menyampaikan bahwa untuk perbaikan halte kemudian JPO dan sebagainya, termasuk beberapa yang dirusak ketika peristiwa demonstrasi terjadi, kami sudah melakukan perbaikan," ujar Pramono dalam keterangannya, Minggu (7/9/2025).

Ia menegaskan, seluruh layanan moda transportasi juga telah berjalan normal. Salah satu fasilitas umum yang mengalami kerusakan cukup parah yakni halte Transjakarta Senen.

Pramono menyampaikan, perbaikan halte tersebut kini telah rampung dan akan diresmikan pada Senin (8/9/2025) besok.

Baca Juga: Tolak Segala Bentuk Anarkisme, Mathla’ul Anwar: Jaga Persatuan Bangsa!

"Beberapa yang mengalami kerusakan salah satunya yang ada di Senen, Insya Allah besok saya akan meresmikan, karena itu termasuk yang kerusakannya cukup parah," kata dia.

Pramono pun berharap insiden perusakan fasilitas umum tidak terulang kembali. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta akan menyiapkan tempat khusus sebagai pengingat agar peristiwa serupa tidak terulang di masa depan.

"Maka ada satu tempat yang nanti Insya Allah kita gunakan untuk menjadi pengingat atau memorable bahwa yang seperti itu tidak boleh terjadi kembali," tutup dia.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memastikan aktivitas kembali berjalan normal.

Salah satu langkah percepatan pemulihan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta adalah dengan mengoperasikan seluruh layanan moda transportasi publik seperti MRT, Transjakarta, dan LRT, sejak kemarin.

Baca Juga: Gotong Royong Gerak Cepat Jaga Jakarta, Rano Karno Sebut Ini

“Saya hadir hari ini, saya juga ingin menunjukkan kepada publik bahwa Jakarta sekarang sudah normal kembali. Ini yang menjadi penting," ujar Pramono di Universitas Jakarta Internasional (UNIJI), Gedung Jakarta International Tower, Selasa (2/9/2025).

Semua layanan transportasi yang dikelola Pemprov DKI Jakarta pun digratiskan hingga 8 September, seiring dengan perbaikan seluruh halte Transjakarta dan stasiun MRT.

"Sekarang ini semua yang menggunakan transportasi yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Jakarta baik itu Transjakarta, kemudian MRT, mau kemana saja kami gratiskan sampai dengan tanggal 8 September," katanya.

Baca Juga: Soal Aksi Unjuk Rasa Berujung Ricuh di Dua Kampus Kota Bandung, Begini Penjelasan Polda Jabar

Terdapat 22 halte Transjakarta dan satu stasiun MRT yang terdampak aksi unjuk rasa. Salah satu fasilitas infrastruktur yang mengalami kerusakan parah yakni seperti Halte Senen.

Lebih lanjut, Pramono pun mengapresiasi kerja sama gotong royong antara pemerintah dan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam memperbaiki fasilitas yang rusak ini menunjukkan bahwa seluruh pihak turut menjaga bersama Jakarta.

Pramono juga menyoroti gerakan Jaga Jakarta yang kini mulai diikuti oleh berbagai kota lainnya, seperti Surabaya dan Kediri. Menurutnya, hal ini menunjukkan bangkitnya kembali rasa memiliki masyarakat terhadap tempat tinggal mereka.

Baca Juga: Antisipasi Situasi Demo, Pemkab Bogor Terapkan Aturan Pakaian Bebas untuk ASN Demi Keamanan

"Saya bersyukur bahwa sekarang ini di Jakarta, gotong royongnya muncul lagi dan kuat sekali. Yang tidak pernah saya bayangkan selama ini, RT/RW-nya muncul, tokoh-tokoh masyarakatnya berkumpul, mereka mendeklarasikan untuk jaga kampung masing-masing," jelasnya.

Kebersamaan untuk menjaga masing-masing wilayah ini dinilainya sangat penting dan menjadi kekuatan dalam kondisi seperti saat ini. Dengan demikian, situasi Jakarta kini bisa normal.

"Sekarang kalau dilihat karena kerja keras, gotong royong, kebersamaan. Hampir semua orang kaget kok Jakarta kemarin sudah kelihatan normal. Apalagi hari ini," tandas Pramono.

Kerusakan fasilitas publik itu mencakup infrastruktur halte Transjakarta, MRT, CCTV, dan lainnya.

Ia merinci, dampak kerusakan fasilitas publik tersebut yakni pada 22 halte Transjakarta, baik halte BRT dan non-BRT.

Baca Juga: Aksi Unjuk Rasa di DPRD Jawa Barat Masih Belanjut, Polisi Pukul Mundur Massa

Dari jumlah kerusakan fasilitas publik itu, sebanyak enam halte terbakar dan dijarah, sementara 16 halte lainnya mengalami kerusakan seperti kaca pecah dan vandalisme. Selain itu, satu pintu tol juga terdampak aksi.

Hal itu disampaikan Pramono usai menggelar rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI Jakarta yang membahas perkembangan terkini di ibu kota.

"Mengenai estimasi kerugian, kerusakan infrastruktur untuk MRT Jakarta sebesar Rp3,3 miliar. Transjakarta kurang lebih Rp41,6 miliar. Kemudian kerusakan CCTV infrastruktur, lainnya Rp5,5 miliar. Sehingga total kerusakan ada Rp 51,1 miliar," ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (1/9/2025).

Baca Juga: Pasca Demo Ricuh di Bandung, Sejumlah Fasilitas Umum hingga Rumah Makan dan Warung Kelontong Rusak

Pramono menjelaskan, pembersihan seluruh halte yang rusak sudah dimulai sejak Sabtu lalu. Ia juga menyebut, Pemprov DKI akan segera melakukan perbaikan seluruh halte yang terdampak aksi unjuk rasa ini.

Dia pun menargetkan perbaikan halte Transjakarta dan stasiun MRT akan rampung pada 8-9 September 2025 mendatang. Sedangkan terkait pendanaan perbaikan, Pramono mengatakan akan menggunakan dana kontinjensi.

"Kami sudah meminta izin kepada Kajati untuk dilakukan pendampingan, tentunya untuk itu yang digunakan adalah dana kontinjensi," katanya.

Baca Juga: Aksi Unjuk Rasa Ricuh, Tujuh Gerbang Tol Dalam Kota Dibakar

Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa per 1 September pukul 05.00 WIB, seluruh rute layanan Transjabodetabek di 14 koridor sudah beroperasi normal.

"Memang ada sedikit hambatan tetapi kami yakin sekarang ini pasti sudah normal," kata dia.

Lebih lanjut, Pramono menegaskan kembali bahwa layanan transportasi baik Transjakarta maupun MRT berlaku gratis selama 31 Agustus-7 September 2025 seiring dengan perbaikan yang dilakukan.

Baca Juga: Kebakaran Gudang Thinner di Klapanunggal Bogor, 5 Rumah Ikut Terbakar

Sedangkan dana subsidi yang digunakan untuk layanan gratis transportasi selama sepekan tersebut sekitar Rp18 miliar.

Sementara terkait kelanjutan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan imbauan untuk pekerja agar bekerja dari rumah (work from home/WFH), Pramono menyampaikan akan menyesuaikan dengan situasi lapangan.

"Untuk sampai kapan tergantung perkembangan lapangan, kalau satu dua hari ini kemudian semuanya sudah berjalan normal yang work from home itu kita cabut," tutup Pramono.

Rano Karno mengatakan, aksi gotong royong membersihkan fasilitas umum terdampak aksi unjuk rasa tidak cukup bila hanya melibatkan jajarannya. Karena itu, partisipasi warga sangat diharapkan.

"Tentu semua tenaga sangat terbatas. Artinya, kita perlu partisipasi masyarakat," katanya, usai memimpin aksi Gotong Royong Gerak Cepat Jaga Jakarta di bilangan Senen, Senin (1/9/2025).

Baca Juga: KAI Daop 1 Jakarta Perpanjang Waktu Rekayasa Pola Operasi perjalanan KA, untuk Antisipasi Kemacetan dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan Hingga 5 September 2025

Dia menyebut, aksi gotong royong membersihkan Halte Transjakarta Central Senen dan Halte Transjakarta Toyota Rangga hari ini melibatkan 215 peserta yang melibatkan pelajar, komunitas ojek online, pedagang pasar dan alumni pelajar.

Terkait masih adanya potensi aksi unjuk rasa, Rano menegaskan, dirinya bersama Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung tidak pernah melarang.

Mereka mempersilakan masyarakat menyampaikan aspirasi dan tuntutan secara damai tanpa merusak fasilitas umum seperti halte Transjakarta.

Baca Juga: Solidaritas untuk Affan Kurniawan, Massa Aksi Geruduk Polresta Bogor Kota

Aksi pengrusakan fasilitas umum, jelas Rano, dampaknya akan menjalar hingga kegagalan sistem dan berimbas ke layanan secara keseluruhan.

Tidak sekadar mengganggu layanan, aksi pengerusakan fasilitas umum juga akan berimbas pada citra kota Jakarta dan Indonesia di mata dunia.

Ditambahkan Rano, pada akhir pekan kemarin Gubernur Pramono Anung menginstruksikan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) tetap dilaksanakan sebagai bentuk penegasan bahwa Jakarta tidak lumpuh dan masih terkendali.

Baca Juga: Ribuan Pengunjung CFD Padati PLN Gebyar 498 DKI Jakarta

"Mari kita sama-sama gotong royong jaga Jakarta, jaga kampung kita. Jangan sampai kerja keras kita selama ini sia-sia," tutupnya.

Kepala Bidang Pembinaan Sumber Daya dan Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kota Depok, Wawang Buang mengatakan, operasi gabungan penjaringan PPKS itu berjalan sesuai rencana.

“Penertiban bukan sekadar memindahkan PPKS dari jalan, tetapi juga bagian dari upaya pemerintah memberikan perlakuan yang lebih manusiawi,” kata Wawang dalam keterangannya, Sabtu (30/8/2025).

Baca Juga: Dinas Sosial Klaim Jumlah PPKS di Kota Bogor Meningkat

Tim Pengamanan Amanah Rakyat, Abdi Negara, Sinergi Antar Tugas Yang Mulia (Tim Parasatya) Satpol PP Kota Depok melakukan penjaringan PPKS di sejumlah jalan protokol di Kota Depok, mulai dari Jalan Nusantara, Tole Iskandar, Proklamasi, M. Yusuf, Juanda, M. Yasin, hingga Margonda Raya.

Dari hasil penjangkauan, sebanyak 22 orang terjaring, di antaranya pengemis, pengamen, badut, anak jalanan, hingga manusia silver.

Mereka yang terjaring kemudian dibawa ke Rumah Pelayanan Sosial (RPS) milik Dinsos Kota Depok.

Baca Juga: Razia Premanisme, Polresta Bogor Kota Amankan 36 Orang dan 13 Orang Positif Psikotropika

"Di sana, mereka menjalani pendataan dan pembinaan lebih lanjut agar tidak kembali beraktivitas di jalanan," jelasnya.

Wawang menegaskan bahwa penanganan ini tidak berhenti pada pendataan saja, melainkan diikuti dengan proses pembinaan yang diharapkan mampu memberikan perubahan nyata bagi para PPKS.

Upaya ini memberikan dampak positif bagi individu yang ditangani dan juga bagi masyarakat luas.

Baca Juga: Dinsos Kota Bandung Amankan Pengemis Pura-pura Buta

“Kami berharap melalui pembinaan, para PPKS dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik. Dengan begitu, ketertiban umum di Kota Depok juga bisa semakin terjaga,” tutupnya.

Selain layanan kesehatan gratis, warga juga mendapat bantuan sembako.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Jenderal Polisi (Purn) Agus Andrianto mengatakan, bakti sosial dan layanan kesehatan gratis kepada warga di sekitar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang dan Imigrasi Jakarta Timur ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

Baca Juga: Deteksi Dini Gejala Penyakit, 600 Warga Ikut Cek Kesehatan Gratis di Bandung

“Total ada 5.000 warga yang mendapatkan layanan kesehatan gratis dan pemberian sembako hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk warga,” ujarnya, Rabu (27/8/2025).

Layanan cek kesehatan gratis ini melibatkan ratusan tenaga medis dari Pusdokkes Polri serta dokter dari semua Lapas dan Rutan di Jakarta.

Lurah Cipinang Besar Utara, Agung Budi Santoso menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI yang telah menggelar bakti sosial dan layanan kesehatan gratis di wilayah kerjanya.

Baca Juga: Gerakan Pangan Murah Polres Bogor, Sajikan Beras Harga terjangkau hingga Pemeriksaan Kesehatan Gratis

‘Tentunya ini sangat bermanfaat bagi warga. Total ada 5.000 warga dari 177 RT dari 14 RW di Kelurahan CBU yang mendapatkan layanan kesehatan gratis dan bantuan paket sembako,” katanya.

Kehadiran armada baru Transjakarta diharapkan mampu memperlancar perjalanan, mengurangi waktu tunggu penumpang, serta menjaga kelancaran akses di tengah padatnya proyek infrastruktur kawasan tersebut.

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani mengatakan, pihaknya berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh pelanggan melalui layanan yang aman, nyaman dan inklusif.

Baca Juga: TransJabodetabek Rute D41 Sawangan–Lebak Bulus Ubah Titik Stop, Ini Sebabnya

Dia menambahkan, penambahan armada Transjakarta itu merupakan langkah strategis untuk menjaga kelancaran transportasi di jalur vital TB Simatupang. 

Menurutnya, keberadaan transportasi publik yang andal tidak hanya mempermudah pergerakan masyarakat, tetapi juga mendukung roda perekonomian, khususnya di kawasan perkantoran dan pusat bisnis Jakarta Selatan.

"Untuk kenyamanan di jalan, khususnya di sekitaran TB Simatupang, kami mengajak masyarakat menggunakan layanan Transjakarta. Ada 17 rute yang dioperasikan, terdiri dari layanan BRT, Non BRT, Royaltrans dan Mikrotrans,” ucap Ayu Wardhani, Senin (25/8/2025).

Baca Juga: Pemkab Bogor akan Siapkan Transportasi Berbasis Listrik Terintegrasi TransJakarta dan KRL Permudah Akses Warga

Ia menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta mengambil langkah cepat dan strategis untuk mendukung pekerjaan sejumlah proyek infrastruktur dan mengatasi kepadatan di sekitaran TB Simatupang. 

Transjakarta bersinergi dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan peran petugas di jalur, untuk menghadirkan pelayanan terbaik bagi seluruh pelanggan.

Terdapat tujuh titik yang menjadi konsentrasi Transjakarta, dan sudah ditempatkan petugas mulai pukul 06.00-22.00, di antaranya traffic light Fatmawati Arah Pasar Rebo, Tikungan Selapa Arah Pondok Pinang, traffic light Pondok Pinang, traffic light Simpang Ragunan Arah Pasar Rebo, traffic light Simpang Ragunan Arah Lebak Bulus, traffic light Cilandak KKO Arah Lebak Bulus  dan traffic light Cilandak Arah Pasar Rebo.

Baca Juga: Luncurkan CABIN, MRT Jakarta: Ruang Kolaborasi untuk Inovasi

Ia menjelaskan, saat ini ada 17 rute layanan Transjakarta yang melintasi Jalan TB Simatupang, antara lain  BRT Koridor 8 (Lebak Bulus - Pasar Baru), Non BRT D21 (UI - Lebak Bulus), D41 (Sawangan - Lebak Bulus via tol Desari).

Selanjutnya, Koridor 7A (Kampung Rambutan - Lebak Bulus), 7E (Kampung Rambutan - Ragunan), S21 (Ciputat - CSW),  S22 (Ciputat - Kampung Rambutan), 6H (Senen - Lebak Bulus), 1E (Pondok Labu - Blok M)

Kemudian, ada layanan Royaltrans S21 (BSD - Fatmawati), S14 (Summarecon Serpong - Lebak Bulus) dan S31 (Bintaro - Fatmawati). 

Lalu, layanan Mikrotrans JAK102 (Blok M - Lebak Bulus) ,JAK49 (Lebak Bulus - Cipulir), JAK95 (Lebak Bulus - Pasar Minggu), JAK93 (Jeruk Purut - Kebayoran Lama) dan JAK 31 (Blok M - Andara).

Baca Juga: Tarif TransJ, MRT hingga LRT Hanya Rp1, Catat Syarat, Waktu dan Cara  Daftarnya

"Kami juga sudah mengoperasikan tambahan 14 unit bus di beberapa rute. Bus yang dioperasikan kerap dilakukan penjagaan terkait jeda waktu tunggu atau headway," ujarnya.

Dia juga  mengimbau pelanggan untuk menyesuaikan waktu perjalanan. Untuk mendapatkan informasi terkini seputar layanan Transjakarta, pelanggan bisa mengakses melalui aplikasi TJ: Transjakarta atau melalu media sosial Transjakarta.

Ia menilai, parkir digital merupakan bentuk nyata modernisasi layanan publik sekaligus strategi tepat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Nasdiyanto, parkir digital memberikan banyak manfaat, termasuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah dan mengurangi potensi kebocoran retribusi.

Baca Juga: Pemkot Bogor Terus Berkomitmen Atasi Stunting, Jenal Mutaqin: Dirancang Terintegrasi dan Terpadu

“Sistem parkir digital itu mampu mendorong transparansi pengelolaan retribusi daerah serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik,” kata dia, Jumat (22/8/2025).

Politikus PKS itu menambahkan, dengan adanya sistem parkir digital, pengelolaan retribusi akan menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Sistem terintegrasi memungkinkan data transaksi dipantau secara real time, sehingga pengawasan lebih efektif dan risiko penyimpangan dapat ditekan.

Baca Juga: Wali Kota Arifin Ancam Pengelola Parkir Liar dengan Sanksi Pidana

“Selain itu, masyarakat juga akan merasakan manfaat langsung karena pembayaran dapat dilakukan lebih praktis melalui aplikasi digital tanpa harus menggunakan uang tunai,” tambah Nasdiyanto.

"Parkir digital mendukung transparansi dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Ini juga sesuai dengan kebutuhan warga Jakarta yang serba cepat dan praktis," lanjutnya.

Untuk itu, ia berkomitmen terus mengawal implementasi sistem parkir digital agar berjalan maksimal dan memberi dampak positif bagi warga.

Baca Juga: Area Parkir Terbatas, DPKPP Kabupaten Bogor Minta Warga Bijak Saat Kunjungi Monumen Helikopter Puma

Nasdiyanto optimistis, jika diterapkan dengan baik, digitalisasi sistem parkir di Jakarta akan mendongkrak pendapatan daerah, mengurangi praktik pungli, serta menghadirkan pelayanan yang lebih modern dan berkeadilan.

"Dengan pengelolaan parkir yang lebih modern, Jakarta diharapkan mampu mewujudkan layanan publik yang efisien, transparan, dan berpihak pada masyarakat," tutupnya.

Revitalisasi dinilai strategis untuk mendorong transformasi Jakarta menuju kota global yang modern, inklusif, dan berdaya saing, sekaligus meningkatkan daya tarik ekonomi lokal.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Basri Baco mendukung penuh program revitalisasi pasar sebagai bagian dari upaya menjadikan Jakarta masuk dalam jajaran 50 kota global pada 2030.

Baca Juga: Ini Rekomendasi Fahira Idris Terkait Revitalisasi dan Pembangunan 4 Pasar di Jakarta

"Terkait revitalisasi dan digitaisasi memang tidak bisa kita hindari. Harus kita lakukan secepat mungkin dalam rangka mengejar target menjadikan Jakarta sebagai kota global," ujarnya, Kamis (21/8/2025).

Basri juga menyambut baik rencana revitalisasi  pasar-pasar  dan digitalisasi di Jakarta. Menurutnya, perbaikan fasilitas akan membuat masyarakat semakin nyaman berbelanja.

"Memang sesuai dengan program Pak Gubernur, DPRD dan Pemda DKI Jakarta berharap ke depan semua pasar diperbaiki, direvitalisasi, sehingga tampak bagus, aksesnya lebih baik, nyaman, dan yang penting ada kemudahan dalam transaksi," jelasnya.

Baca Juga: Pemkab Bogor Mulai Revitalisasi Pasar Leuwiliang, Upaya Langkah Strategis Pemulihan Ekonomi Lokal

Ia menambahkan, revitalisasi pasar diharapkan memberi dampak positif, baik bagi pedagang maupun pengunjung.

"Ini program Pak Gubernur yang didukung DPRD, dan akan kita lakukan secepat-cepatnya terhadap seluruh pasar di DKI Jakarta," tandasnya.

Operasi Modifikasi cuaca tersebut menjadi langkah strategis untuk mengurangi risiko bencana hidrometeorologi.

Operasi modifikasi cuaca itu merupakan hasil kolaborasi sinergis antara BPBD Provinsi DKI Jakarta, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU).

Baca Juga: Cegah Banjir Besar, Pemprov DKI Jakarta Bakal Kembali Lakukan OMC

Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji mengatakan, Operasi Modifikasi cuaca merupakan bentuk mitigasi proaktif dan antisipasi dari pemerintah daerah.

Ia menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta berharap kolaborasi lintas sektor ini secara efektif dapat memitigasi risiko cuaca ekstrem.

"Berdasarkan prediksi cuaca dari BMKG, terdapat potensi peningkatan curah hujan di pertengahan Agustus, oleh karena itu operasi akan dilaksanakan selama lima hari, mulai 17 hingga 21 Agustus 2025," ujar Isnawa, Senin (18/8/2025).

Baca Juga: Dedi Mulyadi Bakal Lakukan Modifikasi Cuaca Untuk Kurangi Intensitas Hujan di Daerah Rawan Banjir

Perwakilan Direktorat Meteorologi Publik BMKG, Fahim, menyampaikan MJO (Madden-Julian Oscillation) aktif di Fase 2 (Samudra Hindia Bagian Barat), potensi gelombang low frequency dan Kelvin serta OLR negatif di wilayah Jawa Bagian Barat, berpotensi menjadi indikator masih adanya potensi hujan di sebagian wilayah Jabodetabek.

"Secara umum wilayah Jabodetabek memiliki kelembaban yang berkisar antara 40 sampai 100 persen pada lapisan 925 hingga 500 hPa. Labilitas atmosfer menunjukkan kondisi massa udara labil lemah dan potensi konveksi sedang," tandasnya.

Upacara itu tidak hanya menjadi simbol cinta tanah air, tetapi juga menjadi panggilan aksi Komunitas Ciliwung Depok untuk memerdekakan Sungai Ciliwung dari sampah dan alih fungsi sempadan.

Diiringi gemericik air dan semangat nasionalisme, puluhan aktivis lingkungan menyuarakan pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian sungai sebagai bagian dari kemerdekaan yang hakiki.

Baca Juga: Arung Jeram Festival Ciliwung 2025, Saat Adrenalin dan Cinta Sungai Bersatu

Upacara dilakukan sederhana, namun penuh khidmat ketika sang saka di Kibarkan dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan seiring latar belakang suara air sungai.

Puluhan aktivis lingkungan hidup yang bergabung dalam Komunitas Ciliwung Depok antusias mengikuti upacara yang berlokasi di Pangkalan Komunitas Ciliwung Depok, Pancoran Mas, Kota Depok.

Ketua panitia upacara HUT RI, Trisna Rengganis mengatakan, pengibaran benderah merah putih dilakukan di tengah Sungai Ciliwung.

Baca Juga: Dari Sungai untuk Kehidupan: Festival Ciliwung 2025 Rangkul Harapan Baru

“Pengibar bendera menggunakan perahu karet menuju tiang bendera yang berada di tengah sungai Ciliwung dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya,” kata dia.

Ia menjelaskan, sebagai generasi penerus bangsa yang cinta tanah air, tentunya mengisi kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia dengan kegiatan yang bermanfaat untuk kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat dan bermartabat.

Oleh karenanya, Komunitas Ciliwung Depol menetapkan upacara tahun ini bertema: “Merdekakan Ciliwung Dari Sampah dan Alih Fungsi Sempadan”.

Baca Juga: Dukung Pengendalian Banjir Jakarta dari Hulu ke Hilir, PPLI Tanam Pohon di Hulu Ciliwung

Trisna berharap. segala upaya yang sudah banyak dilakukan para pegiat lingkungan, pencinta alam dan masyarakat semakin menciptakan kesadaran semua pihak untuk melestarikan alam di mana mereka berada.

“Tidak hanya Sungai Ciliwung, kami juga mengajak segenap masyarakat untuk turut menjaga semua sungai dari hulu hilir hingga ke muara sungai kita bebaskan dari sampah dan alih fungsi sempadan sungai,” tutupnya.

JAK Angkat Mulia itu menghubungkan Jalan Gandaria 1, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru dengan Gang Mulia, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Heru mengatakan, JAK yang dibangun oleh Suku Dinas Bina Marga Jakarta Selatan ini mengaplikasikan kemutakhiran teknologi karena bisa dibuka dan ditutup.

Baca Juga: Target Penyelesaian Pembangunan Jalan Bojonggede-Kemang

"Ini JAK pertama yang bisa dibuka dan ditutup yang dibangun di Jakarta," ujarnya, Jumat (15/8/2025).

Heru menjelaskan, penggunaan teknologi pada JAK sepanjang sembilan meter dengan lebar 1,5 meter tersebut akan memudahkan pada saat ada pekerjaan di bawahnya, baik itu pembersihan kali, dan lain sebagainya. 

Menurutnya, pembangunan JAK tersebut  merupakan usulan warga karena merasa jembatan sebelumnya sudah sangat tidak layak dan dapat membahayakan. 

Baca Juga: Tanggul Penahan Longsor di Kampung Bongas Mulai Dibangun, Warga Diminta Tak Dirikan Bangunan di Bibir Tebing

Bahkan, beberapa bagian jembatan bergoyang saat dilintasi kendaraan. 

"Pembangunan jembatan ini dikerjakan dalam waktu tiga bulan, dimulai Juni 2025 lalu dengan melibatkan pihak ketiga yang sudah ahli di bidangnya," terangnya.

Heru menambahkan, dalam pengoperasiannya, JAK ini dilakukan dengan sistem katrol manual. Namun, untuk mempersingkat waktu buka dan tutupnya, sudah disiapkan juga alat bor mesin yang dapat digunakan. 

Baca Juga: Jembatan Leuwiranji Dinilai Cukup Tua dan Sudah Rusak, Wabup Bogor Jaro Ade Tegaskan Perlu Renovasi

Ia berharap, JAK Angkat Mulia di Jakarta Selatan yang bisa dibuka dan ditutup ini akan menjadi contoh pembangunan bertaraf kota global yang dapat dicontoh oleh wilayah lain, khususnya di DKI Jakarta. 

"Saya minta kepada warga untuk sama-sama mengawasi dan merawat jembatan yang sudah bagus ini. Jangan sampai tangan-tangan jahil membuat jembatan ini nantinya tidak berfungsi dengan baik," bebernya.

Sementara itu, Ketua RT 01/05, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Anwar Hamid mengucapkan rasa syukur dan berterima kasih karena JAK yang dinantikan sudah selesai dikerjakan. Sehingga, membuat warga dapat kembali beraktivitas normal.

Baca Juga: Gubernur Dedi Mulyadi Langsung Respon Soal Ambruknya Jembatan Penghubung Dua Kecamatan di Kabupaten Bandung

"Kalau dari sosialisasinya kemarin kan dibangun dari Juni sampai September 2025. Alhamdulillah, malah selesai lebih cepat serta terlihat sangat bagus dan kokoh sekali," tandasnya. 

Acara akan dimulai pukul 19.30 hingga 23.00 WIB, menampilkan Karnaval Kendaraan Hias di ruas Jalan Medan Merdeka Barat sisi Timur-Jalan MH Thamrin sisi Timur-Jalan Jenderal Sudirman sisi Timur-Simpang Susun Semanggi.

Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, terdapat lima titik panggung hiburan telah disiapkan di sepanjang lintasan karnaval, yaitu Taman Pandang Istana (Monas), Sarinah, Bundaran HI, Dukuh Atas, dan Sampoerna Strategic.

Baca Juga: Usai Perayaan HUT RI ke 80, Wali Kota Bogor Targetkan Jalan Raya Batu Tulis Bisa Dilintasi Kendaraan Roda Dua

"Untuk menunjang kegiatan tersebut akan dilakukan rekayasa/pengalihan arus secara situasional di 31 lokasi ruas jalan mulai pukul 18.00 sampai 24.00 WIB untuk memastikan keamanan dan kelancaran jalannya acara," ungkap Syafrin, Jumat (15/8/2025).

Pengalihan arus lalu lintas bersifat situasional di ruas jalan dan akses menuju ruas jalan sebagai berikut:

1. Jalan Jenderal Sudirman (mulai dari Bundaran Senayan sampai dengan Bundaran HI);

2. Jalan MH Thamrin (mulai dari Bundaran HI sampai dengan Bundaran Patung Kuda);

3. Jalan Pintu 1 Senayan;

4. Jalur Lambat Kupingan Semanggi (Gatot Subroto) sisi Barat;

5. Jalan Bendungan Hilir;

6. Jalan KH. Mas Mansyur;

7. Jalan Karet Pasar Baru Timur 5;

8. Jalan Kupingan BNI 46;

9. Jalan Kota Bumi dan Jalan Baturaja;

10. Jalan Teluk Betung;

11. Jalan Kebon Kacang;

12. Jalan Sunda;

13. Jalan Imam Bonjol;

14. Jalan Sumenep Tosari;

15. Landmark (Indocement);

16. Jalan Setiabudi;

17. Jalan Prof Dr Satrio;

18. Jalan Masjid (Sampoerna);

19. Jalan Garnisun dan Kolong Semanggi;

20. Jalur Lambat Kupingan Semanggi (Gatot Subroto) sisi Timur;

21. SCBD;

22. Jalan Tulodong Atas 2/Samping CIMB;

23. Simpang Jalan Budi Kemuliaan dan Jalan Medan Merdeka Selatan;

24. Jalan Kebon Sirih dari Arah Barat / untuk arah timur tutup di Simpang Agus Salim;

25. Jalan KH Wahid Hasyim;

26. Jalan Majapahit;

27. Jalan Veteran III;

28. Jalan Veteran II;

29. Simpang Jalan Medan Merdeka Timur–Jalan Medan Merdeka Utara;

30. Simpang Jalan Medan Merdeka Selatan–Jalan MI Ridwan Rais;

31. Simpang Jalan Perwira–Jalan Lapangan Banteng Barat.

Adapun rute alternatif pengalihan arus lalu lintas sebagai berikut:

a. Lalu lintas dari Selatan ke Utara dialihkan melalui Jalan Hang Lekir I–Jalan Hang Tuah–Jalan Hang Lekir IV–Jalan Hang Lekir II–Jalan Hang Lekir–Jalan Asia Afrika–Jalan Gerbang Pemuda–Jalan Gatot Subroto–Jalan KS Tubun–Jalan KH Mas Mansyur–Jalan Cideng-dan seterusnya. Atau dapat melalui Jalan HR Rasuna Said–Jalan Prof Dr Satrio–Jalan KH Mas Mansyur–dst (arah sebaliknya dari Utara ke Selatan);

b. Lalu lintas dari Utara ke Selatan dialihkan melalui Jalan Ir H Juanda–Jalan Pos–Jalan Gedung Kesenian–Jalan Lapangan Banteng Utara–Jalan Lapangan Banteng Barat–Jalan Pejambon–Jalan MI Ridwan Rais ke arah Rasuna Said–dst. Atau dapat melalui Jalan Gunung Sahari–Jalan Kramat Raya–Jalan Salemba–Jalan Proklamasi–Jalan Tambak–Jalan Prof Dr Sahardjo–dan seterusnya;

c. Lalu lintas dari Timur (Jalan Batu) ke Barat (Tanah Abang) dapat melalui Jalan Medan Merdeka Timur–Jalan M.I Ridwan Rais–berputar di Tugu Tani–Jalan MI Ridwan Rais–Jalan Medan Merdeka Timur–Jalan Perwira–Jalan Veteran–Jalan Suryopranoto–Jalan Balikpapan–Jalan Cideng Timur–Jalan Fachrudin–dan seterusnya;

d. Lalu lintas dari Timur (Pasar Senen) ke Barat (Tomang Raya) dapat melalui Jalan Kramat Kwitang–putar di barat-barat–Jalan Kramat Raya–Jalan Kramat Kwitang–Tugu Tani–Jalan MI Ridwan Rais–Jalan Medan Merdeka Timur–Jalan Perwira–Jalan Katedral–Jalan Veteran–Jalan Suryopranoto–Jalan Balikpapan–Jalan Kyai Caringin–dan seterusnya.

Syafrin menjelaskan, operasional Transjakarta, MRT, dan LRT pada Malam Perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan RI juga disesuaikan, dengan jadwal layanan MRT mulai pukul 05.00–24.00 WIB dan LRT pukul 05.30–23.30 WIB.

"Tarif khusus Rp 80 akan berlaku untuk layanan angkutan umum tersebut mulai 17 Agustus pukul 00.00 WIB hingga 18 Agustus pukul 23.59 WIB," ujar Syafrin.

Dishub DKI Jakarta mengimbau masyarakat yang akan menghadiri Kegiatan Perayaan HUT Kemerdekaan RI Ke-80, agar menggunakan moda transportasi umum (Bus Transjakarta, LRT, MRT dan Commuter Line) guna meminimalisasi kepadatan lalu lintas di sekitar area kegiatan.

Para pengguna jalan juga diminta agar menghindari ruas jalan tersebut dan dapat menyesuaikan pengaturan lalu lintas yang ditetapkan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, petunjuk petugas di lapangan serta mengutamakan keselamatan di jalan.

"Kepada para pengguna Kereta Api jarak jauh yang akan menuju Stasiun Gambir agar dapat menyesuaikan waktu perjalanannya," tandasnya.

Anggota Komisi D, Ida Mahmuda, menilai langkah tersebut sebagai terobosan positif dalam menata ruang kota yang selama ini kurang dimanfaatkan secara optimal.

Menurut Ida, keberadaan kolong tol yang identik dengan kesan kumuh dan tidak terurus dapat disulap menjadi ruang terbuka ramah warga, sebagaimana yang telah dilakukan di kawasan kolong tol Slipi. 

Baca Juga: Sediakan Ruang Publik yang  Fungsional, Pemkot Bandung Revitalisasi Taman Ciujung

Ia menyebut program ini dapat menjadi solusi cerdas untuk menambah ruang interaksi sosial di tengah keterbatasan lahan di Ibu Kota.

"Program ini bagus menurut saya, daripada kolong tol menjadi kumuh dan tidak dimanfaatkan dengan baik," ujar Ida, Jumat (15/8/2025).

Ia juga menyambut baik instruksi gubernur kepada para wali kota untuk menjadikan kolong tol sebagai ruang terbuka sekaligus tempat berkumpul warga.

Baca Juga: Cegah Potensi Tindak Asusila di Ruang Publik, LRT Jabodebek Bakal Punya Gerbong Khusus Wanita

"Tidak ada masalah kalau semua kolong tol dimanfaatkan. Bahkan saya setuju jika gubernur menginstruksikan para wali kota untuk merapikan, membersihkan, dan memanfaatkan kolong tol di wilayah masing-masing sebagai tempat interaksi warga," tambahnya.

Menurut Ida, langkah ini akan berdampak positif pada keindahan kota sekaligus meningkatkan estetika di area kolong tol.

"Pemandangannya akan lebih bagus, bersih, dan enak dilihat," tandasnya.

Sebanyak 40 perusahaan akan membuka booth di Jobfest, yang berisi informasi lowongan kerja.

Selain berisi lowongan kerja, penyelenggaraan Jobfest 2025 kali ini juga akan dimeriahkan dengan pertunjukan hiburan, talkshow karier dari pihak pemprov dan perusahaan swasta hingga pelayanan publik seperti pencatatan sipil, perizinan, dan layanan Samsat Keliling.

Baca Juga: Fasilitasi Alumni, Bursa Kerja PPKD Jakarta Selatan Buka 129 Lowongan Pekerjaan

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial, Chico Hakim mengatakan, penciptaan lapangan pekerjaan bagi warga Jakarta sejak awal menjadi fokus Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno.

"Penyelenggaraan Jobfest atau festival lowongan kerja yang akan diselenggarakan di Plaza Bendera Jakarta International Velodrome pada 19-20 Agustus 2025 pukul 10.00-16.00 WIB," kata dia dalam keterangannya, Rabu (13/8/2025).

Dia menambahkan, Jobfest ini adalah salah satu wujud upaya memberikan warga Jakarta peluang kerja untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Baca Juga: Job Fair Kabupaten Bogor Sediakan 1.824 Lowongan Kerja, Begini Respon Bupati Rudy Susmanto

Chico menyampaikan, Jobfest 2025 yang bertemakan 'Dari Jakarta, Raih Peluang Kerja'. Puluhan perusahaan tersebut terdiri dari industri pengolahan, angkutan, pergudangan dan komunikasi, bangunan, keuangan, asuransi dan persewaan, perdagangan besar, rumah makan dan perhotelan, hingga jasa kemasyarakatan, sosial dan hiburan.

Selain informasi lowongan pekerjaan, Chico mengatakan, di Jakarta Jobfest 2025 juga terdapat booth Pusat Pelatihan Kerja, talkshow terkait karier, hingga pentas hiburan dan mobil pelayanan publik.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi sekaligus pelaksana kegiatan, Syaripudin menyampaikan, dalam Jobfest itu juga diselenggarakan seminar atau talkshow peningkatan karier secara profesional.

Baca Juga: BPJS Kesehatan Buka Lowongan Kerja Lulusan D3 Semua Jurusan untuk Posisi Tenaga Administrasi  

"Yang membedakan Jobfest 2025 dengan penyelenggaraan Jobfair di Jakarta sebelumnya, festival ini tidak hanya berisi informasi lowongan kerja, melainkan ada juga seminar atau talkshow peningkatan karier dari pihak pemprov dan swasta yang profesional," jelasnya.

Selain itu, juga diadakan showcase pelatihan, mulai dari tata rias, barista, las, hingga mobil pelayanan publik dari Dukcapil, perizinan, perpustakaan keliling, dan Samsat Keliling.

"Ada pentas hiburan juga untuk yang berkunjung," tambahnya.

Baca Juga: Tekan Angka Pengangguran, Pemkot Hadirkan Ayogawe, Disnaker: Permudah Pencari Kerja Temukan Loker

Syaripudin juga menyampaikan, Pemprov DKI sudah mengantisipasi agar saat penyelenggaraan Jobfest tidak terjadi penumpukan peserta atau overcrowding. Mekanisme penumpukan berkas tidak ada di Jakarta Jobfest 2025.

"Di Jobfest 2025 tidak ada penumpukan berkas secara fisik, semua dilakukan secara digital guna menghindari penyalahgunaan data. Akan tetap ada walk-in interview, namun mekanismenya sudah diatur sedemikian rupa, sehingga diharapkan tidak terjadi penumpukan peserta," tandas Syaripudin.

Perubahan titik stop TransJabodetabek itu dilakukan menyusul banyaknya keluhan dari pengguna jalan dan pengendara lain terkait kepadatan lalu lintas di sekitar bus stop BDN arah Lebak Bulus.

Koordinator Wilayah TJ D41, Aris Septedi menjelaskan, bahwa layanan TransJabodetabek rute D41 untuk arah Lebak Bulus yang sebelumnya berhenti di bus stop BDN kini dialihkan ke bus stop pintu tol.

Baca Juga: Mulai Hari Ini Transjabodetabek Bogor-Blok M Tak Lagi Layani Penumpang dari Baranangsiang dan Cidangiang

“Langkah ini demi kenyamanan bersama dan untuk meminimalisir kepadatan lalu lintas di titik tersebut,” bebernya, Rabu (13/8/2025).

Sementara itu, untuk arah sebaliknya, yakni dari Lebak Bulus menuju Sawangan, pelayanan TransJabodetabek di bus stop BDN tetap berjalan normal seperti biasa.

Pihak Transjakarta mengimbau masyarakat dan pengguna rute D41 agar memperhatikan perubahan ini, dan memastikan memanfaatkan titik pemberhentian baru yang telah ditentukan.

Baca Juga: Koridor Transjabodetabek Bogor-Jakarta Resmi Beroperasi, Tarif Cuma Rp3.500

"Informasi ini juga akan disosialisasikan melalui kanal media sosial resmi layanan pelanggan Transjakarta agar diketahui oleh masyarakat luas," tutupnya.

Kegiatan ini melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lintas sektor dan menjadi langkah konkret dalam mempercepat pemulihan kualitas air sekaligus bagian dari program jangka panjang pemulihan sungai.

Kepala DLHDKI Jakarta, Asep Kuswanto mengatakan, simulasi itu merupakan langkah konkret dalam penanggulangan pencemaran lingkungan jangka pendek sebagai bagian dari program pemulihan air sungai dalam jangka panjang.

Baca Juga: Karena Anggaran, Tim DLH Tak Bisa Pantau Dugaan Pencemaran Sungai Cileungsi Selama 24 Jam

Ia menyebut, kadar pencemar di kawasan tersebut sudah melampaui baku mutu lingkungan.

“Dinas LH bersama BPBD, Dinas Sumber Daya Air, serta Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan akan berkolaborasi untuk mempercepat pemulihan kualitas air sungai,” ujarnya.

Dikatakan Asep, busa terbentuk akibat tingginya pencemaran organik yang ditunjukkan oleh nilai Biological Oxygen Demand (BOD) dan Chemical Oxygen Demand (COD).

Baca Juga: Pemkab Bogor Tindak Tegas Dugaan Pencemaran Limbah B3 di Citeureup, Pelaku Terancam Sanksi Pidana

Selain itu, limbah rumah tangga, terutama sabun dan deterjen yang mengandung surfactan sintetis, menjadi penyebab utama.

“Kondisi turbulen di pintu air akibat perbedaan elevasi permukaan membuat udara terjebak di dalam air, sehingga memperbanyak dan mempertahankan busa,” katanya.

Asep menyampaikan, tim akan menggunakan semprotan nozzle yang mencampurkan air dengan cairan microorganisme pengurai surfactant dalam simulasi tersebut, seperti EM4, yang lebih biodegradable guna mempercepat pemecahan busa.

Baca Juga: Tekan Pencemaran Udara, Kendaraan Tak Lulus Uji Emisi Disanksi Denda hingga Rp14 Juta

DLH DKI Jakarta juga akan memasang jaring terapung untuk melokalisasi penyebarannya. Sejumlah perahu karet bermotor akan disiagakan di dalam dan luar area jaring untuk mendukung mobilitas petugas di lapangan.

Asep menekankan pentingnya pencegahan jangka panjang di luar penanganan darurat.

Salah satunya melalui penertiban pelaku usaha yang diwajibkan memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), dokumen wajib bagi usaha berskala kecil, dengan luas lahan terbangun di bawah satu hektare atau bangunan di bawah 5.000 meter persegi.

Baca Juga: Tekan Pencemaran Udara, Kendaraan Tak Lulus Uji Emisi Disanksi Denda hingga Rp14 Juta

DLH DKI Jakarta mengingatkan, pelanggaran terhadap pengelolaan lingkungan dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, dengan ancaman kurungan 10 hingga 90 hari atau denda antara Rp 100 ribu hingga Rp 30 juta.

Selain itu, sesuai Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2005 tentang Air Limbah Domestik, pelanggar juga dapat dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan penyegelan bangunan.

“Tahun ini kami fokus membina usaha kategori SPPL, dimulai dari kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung sebagai pilot project penguatan pengelolaan lingkungan sejak dari hulu,” tandasnya.

Ia menekankan kepada Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Depok, bahwa komitmen zero stunting 2029 harus terealisasi.

Hal itu karena kinerja tim dan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sudah optimal dalam melaksanakan kegiatan dan program penurunan stunting.

Baca Juga: Tina Toon Prihatin Anak Jakarta Masih Alami Stunting, Dorong Perbaikan Gizi Sejak Dini

"Saya optimis dengan kinerja yang baik dan luar biasa adanya komitmen dan kolaborasi seluruh stakeholder Insha Allah zero stunting pasti tercapai," katanya dikutip dalam keterangannya, Selasa (12/8/2025).

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Depok per Februari 2025, tercatat prevalensi stunting 3,79 persen. Sementara menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting turun 1,8 persen menjadi 12,5 persen.

Dirinya yang juga memegang kendali sebagai Ketua TPPS Kota Depok memberikan solusi baru penanganan stunting yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kecamatan.

Baca Juga: Pengurus IDI Kabupaten Bogor yang Baru Siap Tuntaskan Stunting

Oleh karena itu, dia meminta seluruh camat untuk merumuskan berbagai program dan kegiatan yang tepat untuk penanganan dan pencegahan kasus stunting.

"Stunting harus kita fokuskan penanganannya berbasis teritorial, para Camat sebagai pimpinan wilayah lebih mengenal karakteristik warga dan wilayahnya pasti bisa menerapkan metode yang sesuai dengan wilayahnya," tuturnya.

Diketahui, stunting merupakan permasalahan bersama yang disebabkan oleh banyak faktor. Penanganannya dilakukan dengan intervensi spesifik yang berhubungan dengan peningkatan gizi dan kesehatan.

Baca Juga: Cegah Stunting Sejak Dini, Desa Kalong Liud Bogor Sosialisasi hingga PMT Rutin, Libatkan PKK dan Posyandu

Serta intervensi sensitif yang berhubungan dengan penyediaan air minum dan sanitasi, pelayanan gizi dan kesehatan, peningkatan kesadaran pengasuhan dan gizi, lalu peningkatan akses pangan bergizi.

Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, Tina Toon mendorong Dinas Kesehatan untuk segera mengevaluasi program penanganan gizi buruk, khususnya dalam Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita.

Menurutnya, kajian ulang perlu dilakukan agar jenis makanan tambahan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan gizi anak, aman dikonsumsi, serta memiliki kualitas yang layak.

Baca Juga: Cegah Stunting Sejak Dini, Desa Kalong Liud Bogor Sosialisasi hingga PMT Rutin, Libatkan PKK dan Posyandu

Ia menegaskan bahwa pencegahan stunting harus dimulai sejak dini, bahkan sejak anak masih dalam kandungan.

“Evaluasi jenis pangan tambahan, kebutuhan kalori, dan biaya per orang dengan besaran jumlah dan nominal berdasarkan pertimbangan yang patut dari Dinas Kesehatan,” kata Tina Toon dikutip dari laman DPRD DKI Jakarta, Selasa (12/8/2025).

Politisi PDI Perjuangan itu yakin, kaji ulang program tersebut akan menurunkan angka stunting.

Baca Juga: Posyandu Tulip RW04 Diresmikan, Langkah Strategis Cibinong Perkuat Layanan Kesehatan Menuju Zero Stunting

Satu di antaranya, memperhatikan makanan dan pemenuhan gizi yang dikonsumsi ibu hamil.

Lalu melakukan pemeriksaan rutin, konsumsi vitamin prenatal, olahraga, dan penerapan hidup sehat.

Termasuk pula menghindari paparan asap rokok. Sehingga mencegah ibu hamil melahirkan anak stunting.

Baca Juga: Terbebas dari Stunting, Desa Sukamanah Kini Serius Tangani TBC

Tak sampai di situ. Setelah anak lahir, pemberian ASI eksklusif dan Makanan Pendamping ASI (MPASI) sangat diperlukan.

ASI dan MPASI sebagai asupan gizi 1.000 hari pertama kehidupan anak harus selalu diperhatikan.

Dengan begitu, program pencegahan dan penanganan stunting sebagai prioritas dapat terlaksana optimal dan tepat sasaran.

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati mengatakan, karena anggaran terbatas, Pemprov DKI tidak bisa membangun kota sendirian.

"Kami membutuhkan partisipasi seluruh pihak, tidak terkecuali adalah masyarakatnya," ujar Suharini dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (6/8/2025).

Baca Juga: Dedie Rachim Ajak Aktivis UI Beri Masukan untuk Pembangunan Kota Bogor

Suharini menambahkan, melalui skema creative financing, masyarakat maupun sektor non-pemerintah dapat terlibat secara langsung maupun tidak langsung. 

Bentuk partisipasinya pun beragam, mulai dari pembentukan badan usaha untuk skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Daerah (KPBDU), hingga pemanfaatan aset daerah melalui skema build, operate, transfer seperti Bangun Guna Serah (BGS) dan Bangun Serah Guna (BSG).

Tak hanya itu, potensi pendanaan juga dapat diperoleh melalui instrumen keuangan seperti obligasi, sukuk, hingga kontrak investasi kolektif. 

Baca Juga: Sekda Kabupaten Bogor Dorong Pengembangan Seni dan Kreativitas di Tengah Pembangunan Kota Cibinong

"Masyarakat sebagai investor dapat menempatkan modalnya pada proyek-proyek pembangunan kota dengan risiko dan imbal hasil yang terukur," ujarnya. 

Suharini menambahkan, warga yang ingin berpartisipasi dalam proyek pembangunan dapat terlebih dahulu mengidentifikasi sektor atau proyek prioritas yang sesuai, seperti transportasi publik, pengelolaan air bersih, atau pengembangan kawasan berorientasi transit (transit-oriented development).

Setelah itu, calon mitra atau investor dapat mengajukan proposal awal kepada Gubernur DKI Jakarta, dinas teknis terkait, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta. Proposal tersebut nantinya akan dievaluasi oleh pemerintah provinsi bersama instansi terkait.

Baca Juga: Audensi dengan Forum Pemred Bogor, Wali Kota Dorong Media Bangun Jurnalisme Optimis

"Jika dinilai layak, maka pengajuan akan dilanjutkan ke tahap pembahasan teknis untuk direalisasikan," bebernya.

Proyek-proyek strategis yang terbuka untuk kerja sama mencakup sektor transportasi, infrastruktur, pengelolaan air bersih dan air limbah, hingga pengembangan kawasan seperti Grogol Petamburan dan Bumi Perkemahan Ragunan. 

Sektor lain yang turut dibuka untuk investasi adalah properti, pariwisata, telekomunikasi, ekonomi sirkular, serta pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT).

Baca Juga: Ayo Daftar Jadi Bagian ‘FutureGen For Change’, Memajukan Pembangunan Kota Berkelanjutan

Langkah ini sejalan dengan visi Pemprov DKI Jakarta dalam mendorong pembangunan berkelanjutan melalui kemitraan yang inklusif dan inovatif. 

"Dengan melibatkan berbagai pihak, pembangunan Jakarta diharapkan menjadi lebih adaptif, efisien, dan berdampak langsung bagi warganya," katanya.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati mengungkapkan, saat ini dari total 44 puskesmas kecamatan di Jakarta, sebanyak 28 di antaranya sudah memiliki tenaga psikolog.

"Tahun ini kita targetkan semua puskesmas memiliki psikolog. Jadi puskesmas benar-benar punya layanan kesehatan mental, termasuk layanan berhenti merokok dan konseling lainnya," ujar Ani, Rabu (6/8/2025).

Baca Juga: Ancaman Kesehatan Mental di Era Digital, Screen Time Maksimal 3 Jam

Menurutnya, layanan kesehatan mental di puskesmas juga akan terintegrasi dengan layanan kesehatan jiwa di rumah sakit, serta sistem konsultasi daring Jakcare yang bisa diakses 24 jam.

"Ini kita integrasikan, jadi masyarakat bisa mengakses layanan mana pun. Apalagi dalam keadaan darurat, karena psikolog di puskesmas tidak bisa melayani 24 jam," jelas Ani.

Ia menambahkan, layanan Jakcare yang digagas Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung itu dijalankan oleh psikolog profesional bersertifikat serta menjamin kerahasiaan identitas pengguna.

Baca Juga: Tips Kelola Kesehatan Mental di Tempat Kerja

"Jakcare ini dilayani oleh psikolog yang memiliki surat tanda registrasi, dan buka 24 jam. Kami komitmen menjaga kerahasiaan setiap masyarakat yang mengakses layanan ini," tandasnya.

Dinkes DKI berharap penguatan layanan psikologis ini dapat menjawab kebutuhan masyarakat terhadap dukungan kesehatan mental yang lebih mudah, cepat, dan terpercaya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok, Sidik Mulyono mengatakan, kanal tersebut sebagai pasar daring yang mempertemukan para pencari kerja dan perusahaan.

“Kanal tersebut juga tersedia layanan pembuatan Karti AK-1 atau kartu kuning,” kata Sidik, Rabu (6/8/2025).

Baca Juga: Ramaikan Job Fair Bontang 2025, BPJS Ketenagakerjaan Kenalkan Aplikasi JMO dan Program MLT

Dalam hal tersebut, Sidik menyebutkan, kanal Ayogawe Depok akan diintegrasikan dengan kanal glik.jabarprov.go.id milik Provinsi Jawa Barat dan siapkerja.kemnaker.go.id milik Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

“Nanti itu akan diintegrasikan, semua data-data pencaker secara by name, by address maupun data-data lowongan pekerjaan yang ada di seluruh badan usaha dan perusahaan yang ada di provinsi maupun nasional bahkan luar negeri" bebernya.

Sidik menambahkan, kanal Ayogawe Depok tidak hanya untuk pencari kerja saja, tetapi juga untuk perusahaan, yang di dalamnya, para perusahaan diarahkan untuk menginput lowongan pekerjaan.

Baca Juga: Kurangi Pengangguran, Disnaker Kota Bandung Hadirkan Job Fair, Tersedia 5.435 Loker untuk Lulusan SD Hingga S2  

"Bagi perusahaan yang tidak berpartisipasi melalui website kami, maka akan dilaporkan ke Gubernur Jawa Barat untuk ditindaklanjuti," ujarnya.

Dalam hal ini, Pemkot Depok menghimbau kepada seluruh masyarakat di Kota Depok, khusunya para pencari kerja untuk dapat mengakses situs ayogawe.depok.go.id.

"Saya mengajak kepada seluruh pencaker untuk rutin mengakses kanal Ayogawe Depok agar memperoleh informasi terkini lowongan kerja secara lengkap," tutupnya.

Rencana penambahan ambulans itu sebanyak 11 unit, yang terdiri dari lima untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan enam untuk puskesmas.

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian mengatakan, pihaknya mendukung penambahan armada ambulans tersebut.

Baca Juga: Efisiensi Anggaran, Dedi Mulyadi Minta Kendaraan Dinas Dijadikan Ambulans

“Selama ini ambulans yang ada harus melayani hampir 11 juta penduduk Jakarta, bahkan ditambah warga dari luar Jakarta,” ujar Justin, Rabu (6/8/2025).

Namun, Justin menekankan bahwa penambahan armada ini harus diikuti dengan pemanfaatan yang optimal. Ia tak ingin ambulans baru tersebut hanya terparkir atau sulit diakses masyarakat.

“Yang penting, nanti kalau ambulansnya sudah ada, jangan hanya diparkir saja. Jangan sampai masyarakat tetap kesulitan mendapat akses ambulans,” ujarnya.

Baca Juga: BRI KC Kramat Jati Serahkan CSR Berupa Satu Ambulans ke DITKUMAD

Untuk memastikan penambahan itu efektif, Komisi E meminta Dinkes menyerahkan data terkini mengenai lokasi ambulans yang sudah ada dan rencana penempatan 11 unit ambulans tambahan.

Dijelaskan Justin, data ini penting untuk memantau peningkatan waktu tanggap atau response time yang diharapkan.

“Kita minta data lokasi ambulans saat ini dan rencana penyebaran yang baru, supaya kita bisa melihat apakah ada peningkatan kualitas layanan, terutama dari segi kecepatan respons,” tambahnya.

Baca Juga: Tiga Unit Ambulans dari Siloam Hospitals Group Beri Rasa Nyaman Bagi Peserta Lari di Bandung

Lebih jauh, Justin menyebut, anggaran satu unit ambulans yang diajukan Dinkes berkisar Rp800 juta hingga Rp1,2 miliar, tergantung spesifikasi.

“Kalau ambulans itu sudah dilengkapi alat-alat seperti defibrilator, harganya tentu berbeda. Tapi kita akan tetap pastikan kewajarannya,” tutup Justin.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan, rekrutmen petugas damkar terbuka untuk semua warga, termasuk KTP luar Jakarta.

“Ini sebagai bagian dari kota terbuka, orang menaruh harapan untuk bisa menggantung nasib pekerja di Jakarta. Untuk itu, saya tetap akan menjalankan secara terbuka walaupun kemudian ini menjadi beban bagi kota Jakarta,” ujar Pramono dikutip dari keterangannya, Rabu (6/8/2025).

Baca Juga: KAI Daop 1 Jakarta Imbau Masyarakat Waspadai Undangan Rekrutmen Palsu yang Mengatasnamakan KAI

Ia menambahkan, kebijakan rekrutmen petugas damkar itu mengikuti pola serupa dalam rekrutmen petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang juga membuka peluang bagi pelamar dari luar daerah.

Menurut Pramono, tingginya jumlah pelamar dari luar Jakarta mencerminkan besarnya kebutuhan lapangan kerja di berbagai daerah.

Meski begitu, ia menegaskan, warga Jakarta tetap akan diprioritaskan dalam proses seleksi.

Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Dukung Grab dan Kementerian UMKM Hadirkan Bantalan Sosial Digital melalui Rekrutmen Mitra Digital

Dia juga menyebut, proses seleksi untuk petugas damkar nantinya akan dikelola langsung oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta.

Untuk pendaftaran kali ini, dilakukan di masing-masing kantor damkar di wilayah Jakarta.

Pramono menambahkan, penambahan petugas damkar itu dinilai mendesak.

Baca Juga: PBSI Gelar Seleksi Nasional 2025 untuk Merekrut Atlet Pelatnas

“Saat ini, dari total 267 kelurahan di Jakarta, baru terdapat 170 pos pemadam kebakaran yang aktif. Jumlah petugas yang tersedia pun baru sekitar 4.000 orang, sedangkan kebutuhan ideal diperkirakan mencapai 10.000 hingga 11.000 personel,” tutup Pramono.

Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji mengatakan, berdasarkan informasi BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Maritim Tanjung Priok tentang Peringatan Dini Banjir Pesisir atau banjir rob, pasang air laut terjadi karena fenomena Fase Bulan Purnama.

“Fenomena ini berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum berupa banjir pesisir atau banjir rob di wilayah pesisir utara Jakarta,” ujar Isnawa, dikutip dari keterangannya, Senin (4/8/2025).

Baca Juga: Sebut Fenomena Fase Bulan Baru, BPBD DKI Jakarta Peringatkan Waspada Banjir Rob Pesisir Jakarta hingga 9 Juli

Ia menyampaikan, warga wilayah pesisir utara Jakarta seperti Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, Tanjung Priok dan Kepulauan Seribu diimbau agar dapat mengantisipasi dampak pasang maksimum air laut yang berpotensi terjadinya banjir pesisir rob.

Isnawa menambahkan, masyarakat dapat memantau informasi terkini mengenai gelombang air laut pada laman bpbd.jakarta.go.id/gelombanglaut.

“Bila menemukan keadaan darurat yang membutuhkan pertolongan, segera hubungi Call Center Jakarta Siaga 112,” tutupnya.

Tiga moda transportasi utama yang termasuk dalam program tarif khusus ini adalah Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta untuk rute Velodrome - Pegangsaan Dua.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, kebijakan ini diambil sebagai bagian dari upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan yang inklusif dan ramah lingkungan.

Baca Juga: Inovasi Teknologi KAI Daop 1 Jakarta Jadi Rujukan Studi Banding TransJakarta

Ia menyampaikan, tarif Rp80 tidak hanya sekadar bentuk peringatan simbolik, melainkan juga menjadi ajakan nyata kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perayaan kemerdekaan dengan cara yang ramah lingkungan dan berorientasi publik.

“Tarif Rp80 bukan hanya simbol semangat kemerdekaan, tapi juga ajakan untuk merayakan HUT RI dengan cara yang ramah lingkungan, terjangkau, dan berorientasi publik,” ujarnya, dalam keterangannya, Minggu (3/8/2025).

Syafrin berharap, momentum ini dapat memperkuat budaya menggunakan transportasi umum di Ibu Kota.

Baca Juga: Pemkab Bogor akan Siapkan Transportasi Berbasis Listrik Terintegrasi TransJakarta dan KRL Permudah Akses Warga

Selain sebagai bentuk perayaan nasional, program ini juga menjadi bagian dari kampanye jangka panjang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan jumlah pengguna transportasi publik.

"Dengan kebijakan ini, Jakarta berharap perayaan HUT RI ke-80 menjadi momen bersejarah yang tidak hanya dipenuhi semangat nasionalisme, tetapi juga menunjukkan komitmen bersama terhadap transportasi publik yang inklusif dan berkelanjutan," ujarnya.

Sementara itu, layanan angkutan umum yang sejak awal telah diberlakukan dengan tarif nol rupiah seperti Mikrotrans, Transjakarta Cares, dan layanan sosial lainnya, akan tetap beroperasi seperti biasa tanpa perubahan tarif. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan kebijakan ini secara tertib dan bijaksana.

Baca Juga: Bawa Senjata Tajam, Polisi Amankan Pemuda yang Nekat Hentikan Bus TransJakarta di Jakarta Barat

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas ini dengan tertib dan tetap menjaga kenyamanan bersama selama menggunakan transportasi publik," tandasnya.

Wali Kota Depok, Supian Suri mengatakan, Pemerintah Pusat telah menetapkan Depok sebagai salah satu proyek strategis nasional untuk penyelesaian sampah jadi energi listrik.  

Supian menambahkan, masih ada beberapa syarat yang harus dipenuhi Pemkot Depok untuk program mengubah sampah jadi energi.

Baca Juga: Ubah Limbah jadi Sumber Pangan dan Pendapatan, Menteri LH: Bantu Percepatan Pengelolaan Sampah

“Pertama, memiliki lahan 5 hektare. Kedua, memiliki sampah minimal 1.000 ton per hari. Ketiga, memiliki alat transportasi angkutan yang bisa membawa sampah dari masyarakat sampai ke titik pengelolaan sampah,” ujarnya dalam keterangannya, Jumat (1/8/2025).

Dia menambahkan, syarat lainnya adalah kota/kabupaten memiliki ketentuan Peraturan Daerah (Perda) retribusi sampah yang mewajibkan masyarakat untuk membayar retribusi terhadap pengelolaan sampah.

“Depok tinggal mencukupi kebutuhan lahan yang belum mencapai 5 hektare. Kita baru punya lahan sekitar 2 hektare, di luar TPA, yang bisa dimanfaatkan untuk pengelolaan sampah,” ucapnya.

Baca Juga: TPS 3R Katulampa Jadi Role Model Pengelolaan Sampah di Kota Bogor

“Kita masih butuh sekitar 3 hektare lagi agar bisa bersurat ke kementerian bahwa Depok siap menjadi kota dengan pengelolaan sampah jadi energi listrik,” lanjutnya.

Dia menyebut, pihaknya bersama Perangkat Daerah (PD) terkait tengah mengupayakan pembebasan lahan sebagai syarat pengajuan ke kementerian.

“Kami upayakan untuk mengecek di beberapa titik yang memungkinkan pembebasan lahan. Dari kesiapan lahan, insyaallah sudah ada, tinggal dari sisi prioritas penganggaran untuk pembebasan lahan tersebut,” terangnya.

Baca Juga: Fokus Pengelolaan Sampah Terintegrasi di Kota Bogor, Atang Trisnanto Bakal Lakukan Ini

“Mudah-mudahan bisa segera terpenuhi, sehingga realisasi pengolahan sampah jadi energi listrik bisa segera terwujud,” tutup dia.

Wali Kota Depok, Supian Suri mengatakan, Pemerintah Pusat telah menetapkan Depok sebagai salah satu proyek strategis nasional untuk penyelesaian sampah jadi energi listrik.  

Supian menambahkan, masih ada beberapa syarat yang harus dipenuhi Pemkot Depok untuk program mengubah sampah jadi energi.

Baca Juga: Ubah Limbah jadi Sumber Pangan dan Pendapatan, Menteri LH: Bantu Percepatan Pengelolaan Sampah

“Pertama, memiliki lahan 5 hektare. Kedua, memiliki sampah minimal 1.000 ton per hari. Ketiga, memiliki alat transportasi angkutan yang bisa membawa sampah dari masyarakat sampai ke titik pengelolaan sampah,” ujarnya dalam keterangannya, Jumat (1/8/2025).

Dia menambahkan, syarat lainnya adalah kota/kabupaten memiliki ketentuan Peraturan Daerah (Perda) retribusi sampah yang mewajibkan masyarakat untuk membayar retribusi terhadap pengelolaan sampah.

“Depok tinggal mencukupi kebutuhan lahan yang belum mencapai 5 hektare. Kita baru punya lahan sekitar 2 hektare, di luar TPA, yang bisa dimanfaatkan untuk pengelolaan sampah,” ucapnya.

Baca Juga: TPS 3R Katulampa Jadi Role Model Pengelolaan Sampah di Kota Bogor

“Kita masih butuh sekitar 3 hektare lagi agar bisa bersurat ke kementerian bahwa Depok siap menjadi kota dengan pengelolaan sampah jadi energi listrik,” lanjutnya.

Dia menyebut, pihaknya bersama Perangkat Daerah (PD) terkait tengah mengupayakan pembebasan lahan sebagai syarat pengajuan ke kementerian.

“Kami upayakan untuk mengecek di beberapa titik yang memungkinkan pembebasan lahan. Dari kesiapan lahan, insyaallah sudah ada, tinggal dari sisi prioritas penganggaran untuk pembebasan lahan tersebut,” terangnya.

Baca Juga: Fokus Pengelolaan Sampah Terintegrasi di Kota Bogor, Atang Trisnanto Bakal Lakukan Ini

“Mudah-mudahan bisa segera terpenuhi, sehingga realisasi pengolahan sampah jadi energi listrik bisa segera terwujud,” tutup dia.

Salah satu modernasasi alat pengendali banjir itu adalah rencana beralih dari penggunaan ekskavator ke teknologi pompa penyedot lumpur canggih seperti di negara-negara maju.

“Saya mendukung langkah Gubernur Pramono Anung untuk memodernisasi alat pengendali banjir di Jakarta,” ujar Wibi, dalam keterangannya, Jumat (1/8/2025).

Baca Juga: Pramono Anung Perintahkan Bebersih Kawasan Sungai Ciliwung, Begini Arahannya

Menurut Wibi, penggunaan teknologi pompa lumpur canggih merupakan bentuk adaptasi terhadap tantangan perubahan iklim dan pesatnya urbanisasi.

Namun, ia pun menekankan bahwa program tersebut harus dilandasi perencanaan berbasis data, transparansi anggaran, pelatihan SDM, serta sistem pemeliharaan yang jelas dan berkelanjutan.

“Selain itu, solusi berbasis alam seperti revitalisasi sungai dan penghijauan kota tetap harus berjalan beriringan, agar penanganan banjir tidak hanya bergantung pada alat, tapi juga memperkuat daya dukung lingkungan Jakarta secara menyeluruh,” jelasnya.

Baca Juga: Banjir Akibat Pagar Jebol, Tokoh Pemuda Soroti Amdal Proyek Perumahan di Rancabungur Bogor

Sebelumnya, Gubernur Pramono meninjau Rumah Pompa Waduk Pluit untuk memastikan kesiapan infrastruktur utama pencegah banjir.

Pramono menekankan pentingnya perencanaan matang dalam pengadaan alat modernisasi pengendali banjir, meskipun membutuhkan biaya besar.

Ia juga mengingatkan agar seluruh infrastruktur pengendalian banjir, termasuk 202 lokasi dengan lebih dari 600 pompa di Jakarta, terus dirawat demi menjaga wajah kota dari ancaman banjir.

Hal ini disampaikannya usai melakukan kegiatan susur Sungai Ciliwung di Kanal Banjir Barat sepanjang kurang lebih tiga kilometer, mulai dari Pintu Air Manggarai hingga Stasiun BNI City di Jakarta Pusat, Kamis (31/7) kemarin.

Pramono Anung ingin aliran sungai di kawasan tersebut ditata lebih rapi dan indah agar bisa dinikmati masyarakat sekaligus sebagai tempat rekreasi.

Baca Juga: Normalisasi Sungai Ciliwung Disebut Kurangi Banjir Jakarta 30-40  Persen, DPRD: Itu Prioritas

"Saya meminta kepada jajaran terkait, terutama Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup, untuk sepanjang sungai ini nanti dirapikan, dikelola, dan dijadikan tempat orang bisa menikmati, misalnya malam Sabtu, malam Minggu-nya di tempat ini," ujar Pramono, dikutip dari keterangannya, Jumat (1/8/2025).

Penataan di sepanjang Sungai Ciliwung akan dilakukan dengan penghijauan dan juga perbaikan pedestrian. Ia juga mengungkapkan adanya perencanaan untuk pembangunan penyeberangan khusus jalur sepeda di lokasi tersebut.

"Saya sudah meminta kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air dan nanti dikoordinasikan dengan Pertamanan untuk membuat vertical garden," kata dia.

Baca Juga: Kolaborasi Warga Gadog dan Aktivis Puncak Merawat Ciliwung 

Pengelolaan kawasan ini nantinya akan dilakukan oleh Jakarta Experience Board (JXB). Gubernur pun meminta agar rencana penataan dipresentasikan terlebih dahulu kepada Wakil Gubernur, guna memastikan penataan dilakukan dengan baik.

"Karena apapun ini kan tempat premiumnya Jakarta, sehingga perlu diatur secara baik," tambahnya.

Dia meyakini, dengan berbagai terobosan yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan membuat berbagai kawasan di Jakarta semakin menarik baik bagi masyarakatnya maupun wisatawan.

Pemantauan langsung kondisi sungai yang menjadi salah satu sistem drainase Jakarta ini sekaligus mengevaluasi fungsi pengendalian banjir ibu kota.

Baca Juga: KLH Minta 8 Perusahan di Puncak Diminta Bongkar Sendiri dan 6 Perusahan di Sentul Terancam Pidana

Pramono mengatakan, lokasi ini juga memiliki peran vital dalam mengontrol aliran air saat curah hujan tinggi.

"Pengaturan salah satunya adalah di tempat ini. Di sini ada pintu Manggarai, ada pintu Setiabudi, ada juga pintu KPK, dan sebagainya. Pada waktu itu ketika terjadi misalnya ada air naik di Rasuna Said, kontrolnya itu dari sini," jelas Pramono.

Pramono memastikan, Pemprov DKI Jakarta juga sudah menyiapkan antisipasi dan upaya penanganan jika terjadi curah hujan tinggi.

Baca Juga: Tanam Pohon di Hulu Ciliwung, Ketua DRPD Kabupaten Bogor: Jaga Ekosistem dan Kurangi Risiko Bencana

Dalam kesempatan itu juga, Pramono Anung mengajak masyarakat agar meningkatkan kesadarannya dalam merawat dan menjaga sungai untuk mengantisipasi terjadinya banjir.

"Mudah-mudahan persiapan yang lebih baik ketika seperti ini mempersiapkan bagi instalasi terkait terutama Dinas Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup, Pertamanan dan sebagainya untuk bersiap-siap kalau ada banjir lagi seperti kemarin," tandasya.

Program sterilisasi gratis kucing itu digelar sebagai bagian dari kampanye kesejahteraan hewan dan pengendalian populasi anabul (anak bulu) di Kota Depok.

Sterilasis gratis itu berlangsung selama tiga hari, mulai Selasa hingga Kamis, 5–7 Agustus 2025, berlokasi di Ruang Rapat Bersama, Gedung Dibaleka 2 Lantai 1, Balai Kota Depok.

Baca Juga: Kendalikan Populasi Hewan, Sudin KPKP Sterilisasi Gratis 170 Ekor Kucing  

Program ini menyediakan kuota sebanyak 150 ekor kucing jantan, yang dapat diakses warga secara gratis dengan melakukan pendaftaran daring.

Kepala DKP3 Kota Depok, Widyati Riyandani mengajak seluruh warga Depok yang memiliki kucing jantan untuk memanfaatkan program sterilisasi ini sebaik-baiknya.

Menurutnya, steril kucing merupakan salah satu bentuk kasih sayang yang tepat dan bertanggung jawab terhadap hewan peliharaan.

Baca Juga: Kendalikan Hewan Liar, DKPP Kota Bandung Gelar Vaksin Rabies dan Sterilisasi Kucing Liar, Catat Tanggalnya

“Sterilisasi bukan hanya untuk mengendalikan populasi, tapi juga menjaga kesehatan dan mencegah perilaku agresif pada kucing,” kata Widyati, Rabu (0/7/2025).

Pendaftaran dilakukan melalui Google Form yang dibuka setiap pukul 11.00 WIB sesuai tanggal layanan yang diinginkan.

Warga dapat mengakses link untuk mendaftarkan kucing jantan kesayangannya.

Baca Juga: Vaksinasi Anti Rabies Gratis di Depok

Untuk steril pada Selasa, 5 Agustus 2025 pendaftaran dibuka Selasa, 29 Juli 2025 pukul 11.00 WIB melalui tautan https://bit.ly/SELASA5AGUSTUS2025.

Lalu Rabu, 6 Agustus 2025 pendaftaran dibuka Selasa, 30 Juli 2025 pukul 11.00 WIB melalui tautan https://bit.ly/RABU6AGUSTUS2025.

“Untuk Kamis, 7 Agustus 2025 dibukan Rabu, 31 Juli 2025 pukul 11.00 WIB melalui tautan https://bit.ly/KAMIS7AGUSTUS2025,” jelasnya.

Baca Juga: Tempat Penampungan Anjing di Jakarta Animal Aid Network Gunung Sindur

Selanjutnya, setelah mendaftar, peserta wajib mengonfirmasi melalui WhatsApp resmi Puskeswan Kota Depok di nomor 0812-9201-0132 dengan melampirkan tangkapan layar formulir pendaftaran serta tiga foto kucing (depan, samping, belakang).

 Verifikasi akan dilakukan oleh petugas untuk menentukan jadwal steril.

Kucing yang didaftarkan harus berusia minimal sembilan bulan, dalam kondisi sehat, dan akan diberi tanda eartip saat selesai disteril.

Baca Juga: Hari Rabies Sedunia 2022, Hewan di Kota Bogor Disuntik Vaksin

Setiap Kartu Keluarga (KK) hanya diperbolehkan mendaftarkan satu ekor kucing, dan pemilik diwajibkan membawa hewan dalam pet cargo beralaskan underpad.

Pemilik juga bertanggung jawab terhadap perawatan pascaoperasi di rumah.

Melalui program steril kucing tersebut, DKP3 berharap kesadaran masyarakat Kota Depok terhadap kesejahteraan hewan terus tumbuh, sekaligus menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih untuk seluruh makhluk hidup.

“Mencintai hewan itu bukan hanya memberi makan, tetapi juga menjaga kesehatannya dan mencegah dampak lingkungan. Kami harap masyarakat dapat memanfaatkan program steril kucing ini sebaik mungkin,” tutup Widyati.

Lurah Bedahan, Mahrudin mengatakan, pihaknya telah membentuk Kampung KTR di RW 02 dan 15.

Satgas KTR tingkat kelurahan bersama satgas di wilayah tersebut pun bersinergi melakukan pembinaan dan pengawasan warga agar tidak merokok di sekitar tujuh kawasan yang dilarang.

Baca Juga: Kota Bogor Raih Penghargaan Kawasan Tanpa Rokok 2024

"Keberanian Satgas Kampung KTR penting untuk memastikan efektivitas penerapan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2020 tentang KTR," kata Mahrudin dikutip dari keterangannya, Selasa (29/7/2025).

Mahrudin menyebut, tanggung jawab mengedukasi masyarakat terkait bahaya rokok dan 7 Kawasan KTR itu bukan hanya pemerintah saja.

Satgas Kampung KTR pun memiliki tugas pokok menegur dan mengingatkan warga yang melanggar aturan KTR.

Baca Juga: Resmi! Pemerintah Larang Jual Rokok Eceran, Berikut Ini Peraturan Serta Alasannya

"Dimulai dari Kampung KTR semoga warga Bedahan semakin aware terhadap bahaya rokok dan mematuhi rambu-rambu larangan yang ada dalam Perda KTR," ucapnya.

Sementara itu, Penanggung Jawab Program KTR Dinas Kesehatan Kota Depok, Faika Rachmawati menuturkan, pihaknya menyambangi toko ritel dan kelontong mengedukasi pemilik toko tentang aturan penjualan produk rokok. Serta mencopot iklan dan promosi produk rokok bersama Satpol PP.

Hasil survei menyebut remaja usia 10-18 tahun di Depok 3,1 persen merokok setiap hari, sedangkan nasional 3,5 persen.

Baca Juga: Turunkan Jumlah Perokok Pemula, Jokowi Resmi Melarang Penjualan Rokok Eceran

Lalu perokok pada anak SMP dan SMA sebanyak 11,7 persen. Perokok yang lebih dari 12 batang per hari ada sekitar 25 persen.

"Kita berupaya terus bagaimana caranya menekan perokok pemula pada anak dan remaja, salah satunya ya melalui Kampung KTR ini," pungkasnya.

Pembangunan tangki septik komunal itu sebagai upaya Pemprov DKI Jakarta dalam menuntaskan permasalahan buang air besar sembarangan (BABS), terutama di wilayah padat penduduk.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan, meskipun angka BABS di Jakarta relatif lebih rendah dibandingkan daerah lain, namun kondisi ini tetap menjadi perhatian bagi Pemprov DKI.

Baca Juga: Akhirnya Warga Cipaku Bogor Miliki MCK Komunal Layak Setelah Direnovasi Dokter Rayendra – Eka Maulana

“Persoalan BABS ini masih menjadi persoalan yang mendapatkan perhatian Pemerintah Balai Kota, Pemerintah Jakarta,” ujar Pramono, saat peletakan batu pertama pembangunan tangki septik komunal, Senin (28/7/2025).

Pembangunan tangki septik komunal di wilayah Jakarta Timur ini bekerja sama dengan ahli biogas.

Pramono pun menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasinya kepada berbagai pihak yang terlibat dalam penyelesaian masalah BABS ini, termasuk dalam penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Baca Juga: Pemprov DKI Jakarta Bakal Buat Toilet Komunal di Kawasan Padat Penduduk

"Yang seperti ini, partisipasi CSR, siapapun yang terlibat kami mengucapkan terima kasih karena ini betul-betul sesuatu yang mendasar yang menyangkut kebutuhan orang, menyangkut apa yang sehari-hari dibutuhkan masyarakat," katanya.

Pramono berharap melalui pembangunan tangki septik ini juga akan membantu mengubah perilaku masyarakat agar menjaga kebersihan dan kesehatan dengan tidak lagi membuang air besar sembarangan.

Selain itu, ia juga meyakini Jakarta secara perlahan akan menjadi lebih baik dengan perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga kebersihan.

Baca Juga: PUPR Kabupaten Bogor Bakal Bangun Ipal Komunal di Jasinga, Ini Penyebabnya

"Program ini Pemerintah DKI Jakarta memberikan support dan dukungan sepenuhnya dan mudah-mudahan dengan cara yang seperti ini akan menyelesaikan persoalan BABS yang ada di berbagai tempat," jelas Pramono.

Pemprov DKI pun berkomitmen dalam penyediaan fasilitas sanitasi yang nyaman bagi masyarakat.

Karena itu, Pramono akan meminta seluruh Wali Kota untuk melaporkan dan menyelesaikan permasalahan BABS, terutama di daerah-daerah padat penduduk.

Baca Juga: Komitmen Bebas BABS, Pemkot Pegang Data By Name By Address

Sementara itu, Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin menyampaikan, peletakan batu pertama pembangunan tangki septik komunal terintegrasi teknologi tepat guna biogas & septic tank skala rumah tangga ini juga dilakukan sejumlah lokasi lainnya.

Yakni Rawa Bunga, Rambutan, Pekayon, Pinang Ranti, Cipinang Melayu, Penggilingan, Kayu Manis, Cipinang, dan Kelurahan Klender.

"Jadi ada 10 titik dan totalnya itu, dari 10 titik itu bisa mengentaskan 921 KK, jiwanya itu 2.936 jiwa. Dan ini ada yang modelnya pake biogas, ada yang pake septic tank komunal tapi pribadi. Itu yang dibantu juga dengan CSR," jelas Munjirin.

Baca Juga: Intensif Verifikasi Data ODF, Kabupaten Bogor Optimis Wujudkan Daerah Sehat dan Bebas Penyakit

Pembangunan tangki septik komunal komunal itu menggunakan dana swadaya masyarakat, dana CSR, maupun dibangun oleh pemerintah.

Munjirin mengakui, masih terdapat banyak masyarakat di pemukiman padat di wilayahnya yang melakukan BABS. Karena itu, pihaknya secara bertahap akan menyelesaikan masalah ini.

"Jakarta Timur itu masih cukup banyak, makanya kita cicil pembangunan tangki septik komunal dari sekarang," tandasnya.

Menurutnya, kolaborasi dengan daerah penyangga sangat penting, mengingat banjir terjadi hampir serentak di sejumlah wilayah sekitar Jakarta.

"Banjir serentak terjadi, bahkan wilayah pinggiran seperti Tangsel dan Bekasi juga kena. Artinya Jakarta tidak bisa sendiri tangani banjir, harus bersama-sama daerah penyangga," kata Rano Karno saat meninjau lokasi banjir di Jakarta Selatan, Selasa (8/7/2025).

Baca Juga: Tinjau Lokasi Banjir Jonggol dan Cileungsi, Wabup Bogor Jaro Ade Soroti Pentingnya Normalisasi Sungai

Ia menjelaskan, pemerintah pusat saat ini tengah menyusun skema penataan kawasan perkotaan Jabodetabek-Punjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur) melalui pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi (DKA).

Terkait penanganan banjir di dalam kota, Rano Karno menyampaikan, pihaknya telah menetapkan penlok (penetapan lokasi) sepanjang 14 kilometer untuk program normalisasi sungai. 

"Penloknya sudah diteken Gubernur," singkatnya.

Baca Juga: Tinjau Proyek Gorong-gorong Cileungsi-Cibeet, Ketua DPRD Bogor: Dorong Koordinasi Antarinstansi Atasi Banjir

Lebih lanjut, dia menjelaskan, banjir di Jakarta disebabkan tiga faktor utama, yakni air rob dari laut, hujan lokal serta kiriman air dari wilayah hulu seperti Bogor.

"Nah, kalau sudah begini, Jakarta ini seperti tempurung. Akibatnya ya pasti banjir," tandasnya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Isnawa Adji mengatakan, wilayah Jakarta perlu melakukan modifikasi cuaca untuk mengurangi curah hujan yang tinggi.

"Operasi modifikasi cuaca akan dilakukan dengan fokus di atas atas Bogor, Bekasi, Tangerang dan Jakarta sebagai upaya mengurangi peningkatan debit air di hulu," jelas Isnawa dalam keterangannya, Selasa (8/7/2025).

Baca Juga: Hujan Ekstrem Masih Terjadi Sepekan ke Depan BMKG Minta Warga Waspada

Sementara itu, Direktur Operasional Modifikasi Cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Budi Harsoyo mengungkap, pemerintah segera melakukan penyemaian awan. 

Tindakan itu dilakukan menggunakan bahan kimia dengan pesawat akan dimulai hari ini hingga 11 Juli 2025.

"Rencana operasi modifikasi cuaca akan berlangsung sampai dengan tanggal 11 Juli. Posko di Lanud Halim Perdanakusuma, sambil kemungkinan nanti kita akan mereview juga apakah wilayah Jakarta, khususnya Jabodetabek juga perlu penebalan Awa ," kata Budi.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Bakal Lakukan Modifikasi Cuaca Untuk Kurangi Intensitas Hujan di Daerah Rawan Banjir 

Ia menuturkan, pihaknya saat ini tengah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI AU, dan badan penanggulangan bencana daerah terkait untuk perencanaan OMC.

"Sementara BNPB menyiapkan satu pesawat. Jika nanti diperlukan, armada TNI juga akan siap mendukung, karena jangkauannya Jawa Barat dana DKI Jakarta yang perlu diantisipasi, terutama di wilayah hulu Jabodetabek," katanya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat total 102 RT, 3 ruas jalan masih tergenang. Ratusan warga terpaksa mengungsi di sejumlah titik penampungan sementara.

BPBD mencatat di Jakarta Pusat ada 17 RT di Kelurahan Karet Tengsin tergenang, dengan ketinggian air antara 30 hingga 40 cm, disebabkan oleh luapan Kali Krukut.

Baca Juga: Tinjau Lokasi Banjir Lintasan di Cibuluh, BPBD Kota Bogor Beberkan Penyebabnya

Jakarta Barat tercatat 14 RT terdampak, tersebar di Kelurahan Kedaung Kali Angke, Rawa Buaya, Kedoya Selatan, Kembangan Selatan, dan Kembangan Utara. Tinggi genangan berkisar antara 30 hingga 70 cm, utamanya dipicu luapan Kali Angke dan Kali Pesanggrahan.

Yang lebih parah terjadi di Jakarta Selatan, dengan total 29 RT yang terdampa banjir. Sebagian besar berada di Kelurahan Pela Mampang, Rawajati, dan Pejaten Timur. 

Genangan bahkan mencapai ketinggian 150 cm di beberapa wilayah. Selain Kali Krukut dan Kali Ciliwung, PHB Sarua juga turut berkontribusi menyebabkan limpasan air.

Baca Juga: Dua Korban Tewas Tertimbun Longsor di Vila Kawasan Puncak Cisarua Bogor

Sementara itu, Jakarta Timur menjadi wilayah paling terdampak dengan 42 RT terendam. Kelurahan Cipinang Melayu mengalami genangan tertinggi hingga 150 cm akibat luapan Kali Sunter. Wilayah lain seperti Bidara Cina, Kampung Melayu, dan Cawang turut terdampak cukup parah karena limpasan Kali Ciliwung.

Tiga ruas jalan yang tercatat tergenang adalah Jalan Adi Karya dan GG. H Musanif di Jakarta Barat, serta Jalan Cipinang Indah di Jakarta Timur. Ketinggian air di lokasi-lokasi ini mencapai 60 cm, menghambat arus lalu lintas dan aktivitas warga.

Lokasi pengungsian sementara warga ditempatkan di antaranya berada di masjid, sekolah, mushala, RPTRA, hingga tenda darurat BPBD. Total, lebih dari 1.000 jiwa mengungsi, dengan jumlah pengungsi terbanyak tercatat di wilayah Cipinang Melayu dan Karet Tengsin.

Baca Juga: Megamendung Dikepung Bencana, Ini 17 Titik Longsor dan Banjir

Untuk mengatasi situasi ini, BPBD DKI Jakarta telah mengerahkan personel ke lokasi-lokasi terdampak guna memonitor kondisi genangan serta membantu proses evakuasi dan penyedotan air. 

Unsur terkait seperti Dinas Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga, dan Dinas Gulkarmat juga dikerahkan untuk memastikan tali-tali air berfungsi dan genangan dapat segera surut. Upaya distribusi logistik dan kebutuhan dasar bagi para penyintas turut dilakukan bekerja sama dengan camat dan lurah setempat.

BPBD mengimbau masyarakat agar tetap waspada, terutama mereka yang tinggal di bantaran sungai dan wilayah rawan genangan. Dalam kondisi darurat, warga dapat segera menghubungi layanan darurat Jakarta di nomor 112 yang beroperasi 24 jam dan bebas pulsa.

Selain itu juga, dengan sterilisasi, dapat mengurangi risiko beberapa penyakit seperti tumor pada kelenjar susu, kanker rahim, dan infeksi rahim pada hewan betina, serta tumor testis pada hewan jantan. 

Serta dengan sterilisasi dapat mengurangi risiko penyakit dan masalah perilaku, sterilisasi dapat membantu hewan peliharaan hidup lebih lama. 

Baca Juga: Kendalikan Hewan Liar, DKPP Kota Bandung Gelar Vaksin Rabies dan Sterilisasi Kucing Liar, Catat Tanggalnya 

Untuk itu, Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (Sudin KPKP) Jakarta Selatan di SDN Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama melakukan sterilisasi gratis hewan peliharaan.

Kepala Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan Sudin KPKP Jakarta Selatan, Irawati Harry Artharini mengatakan, sebanyak 170 ekor kucing lokal berpemilik sudah mendapatkan sterilisasi gratis.

Kegiatan sterilasasi itu bekerjasama denga Yayasan Peduli Lingkungan Indonesia (YPLI) dan Whiskas. 

Baca Juga: Vaksinasi Anti Rabies Gratis di Depok 

"Selain sterilisasi kita juga menggelar talkshow edukatif bersama dokter hewan Abid Mursyid dan dokter Desy Fatma Sari, yang akan membahas zoonosis dari perspektif kesehatan hewan dan manusia," ujarnya, Jumat (4/7/2025). 

Irawati merinci, dalam layanan jemput bola tersebut berhasil disterilisasi sebanyak 128 ekor kucing jantan dan 42 betina.

"Sterilisasi kucing di SDN Kebayoran Lama Utara yang kami lakukan kemarin berlangsung sekitar enam jam. Kami memilih lokasi di SDN Kebayoran Lama karena tempat luas dan kebetulan sedang libur sekolah," terangnya.

 Baca Juga: Tempat Penampungan Anjing di Jakarta Animal Aid Network Gunung Sindur

Ia berharap, dengan sterilisasi yang rutin dilakukan akan dapat mencegah perkembangbiakan dan mengendalikan populasi kucing. Selain itu, lebih memberikan manfaat kesehatan dan perilaku pada kucing. 

"Selain sterilisasi, kami juga rutin melakukan vaksinasi rabies. Saya mengajak seluruh pecinta hewan untuk membawa Hewan Penular Rabies (HPR) miliknya ke lokasi yang sudah disediakan dan bisa dilihat di Instagram Sudin KPKP Jakarta Selatan," tutup dia. 

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno mengatakan, uji coba car free night akan dilakukan di sepanjang Jalan Sudirman–Thamrin pada Sabtu (5/7/2025) pekan ini.

Uji coba penerapan car free night akan dilakukan bersamaan dengan perayaan Tahun Baru Islam 1447 Hijriah.

Baca Juga: Berlakukan Car Free Night Kawasan Puncak, Polisi Antisipasi Kepadatan Malam Tahun Baru 

Uji coba akan dibarengi dengan perayaan Tahun Baru Islam 1447 Hijriah melalui kegiatan pawai obor elektrik yang melibatkan 10.000 santri. 

Nantinya, para santri tersebut akan berjalan kaki sambil membawa obor elektrik menuju Bundaran Hotel Indonesia.

"Mereka nanti semua berhentinya di Monas, jalan bawa obor elektrik, bukan asap ya, kira-kira 10.000 orang. Satu emang menyambut 1 Muharam, dua kita mau coba car free night," kata Rano Karno.

 Baca Juga: Kurangi Polusi Udara, 107 Kendaraan Uji Emisi Gratis

Kegiatan car free night yang akan dimulai pukul 22.00 WIB dipastikan tak akan mengganggu acara-acara seperti pernikahan yang digelar di gedung-gedung sekitar Sudirman–Thamrin. 

Sebab, hal tersebut merupakan sumber pendapatan dari hotel-hotel yang ada di sekitar jalur car free night.

Kebakaran pertama kali diketahui dari pantauan CCTV oleh sekuriti yang melihat asap tebal di ruang farmasi Rumah Sakit Hermina yang berada di lantai 3.

Kadis Gulkarmat DKI Jakarta, Bayu Meghantara mengatakan, berdasarkan laporan petugas sekuriti sempat memadamkan api dengan hidran.

Baca Juga: Kebakaran di Pasar Cibinong Bogor Hanguskan Empat Lapak Warung, Sumber Api Diduga Gegara Gas Bocor

"Kemudian terdengar ledakan dari panel listrik di ruang farmasi Rumah Sakit Hermina, dan segera menghubungi damkar untuk meminta bantuan pemadaman," kata Bayu dalam keterangannya.

 Disampaikan Bayu, saat kebakaran terjadi ada 61 pasien yang ada di rumah sakit dan langsung dilakukan proses evakuasi.

 Sebanyak 10 unit mobil pemadam dan 50 personel dikerahkan ke lokasi untuk menjinakan api. Upaya pemadaman dilakukan mulai pukul 05.10 WIB dan dinyatakan selesai pukul 07.30 WIB.

Baca Juga: Diduga Gegara Konsleting Listrik Satu Unit Rumah di Lawang Gintung Kota Bogor Kebakaran

"(Penyebab) diduga panel listrik di ruang farmasi lantai 3 meledak," ucap Bayu.

Pihak kepolisian sendiri masih melakukan penyelidikan penyebab kebakaran Rumah Sakit Hermanina Jatinegara itu.

"Masih kita lakukan pendalaman terkait penyebab kebakaran," kata Kapolsek Jatinegara Kompol Samsono.

Baca Juga: Kebakaran di Kapuk Muara, Fahira Idris Ingin Upaya Pencegahan Kebakaran di Jakarta Komprehensif

Samsono menyebutkan, pihaknya akan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) bersama dengan tim Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor). 

"Kita laksanakan olah TKP nanti sambil menunggu Puslabfor," ujar Samsono.

Perhatian yang diberikan kepada penyandang disabilitas dengan menyerahkan bantuan berupa alat-alat pembuat minuman kopi di Rumah Autis Kecamatan Sukmajaya. 

Kepala Disnaker Kota Depok, Sidik Mulyono mengatakan, komitmen yang diberikan ini merupakan bagian dari program pemberdayaan Disnaker bagi kelompok disabilitas. 

Baca Juga: Dorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, Wamendag: Perempuan Maju, Ekonomi Tangguh

"Dengan tujuan agar penyandang disabilitas memiliki keterampilan kerja yang aplikatif dan bernilai ekonomi," katanya dikutip dari keterangannya, Selasa (1/7/2025).

Bantuan yang diberikan mencakup mesin pembuat kopi, grinder, teko uap, peralatan penyeduhan manual, hingg perlengkapan pelatihan barista lainnya.

Sidik menyebutkan bahwa bantuan yang diberikan merupakan wujud nyata kepedulian Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dalam menciptakan inklusi sosial dan ekonomi.

Baca Juga: Saatnya Kebijakan Publik Lebih Inklusif, Komisi Informasi DKI dan Dinas Kominfotik Gelar Seminar KIP di Universitas Sahid

"Kami percaya bahwa setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, memiliki potensi untuk tumbuh dan berdaya. Dengan pelatihan keterampilan seperti barista ini, harapan kami mereka bisa memiliki usaha sendiri atau pun bekerja di sektor kuliner yang saat ini sangat berkembang,” jelasnya.

Dikatakan Sidik, Rumah Autis Depok dapat menggunakan sumberdaya yang ada untuk mengembangkan ketrampilan ini dan menciptakan sebuah unit usaha yang unik yang diharapkan, serta dapat menjadi inspirasi dan turut membantu mengurangi tingkat pengangguran di Kota Depok.

"Juga diharapkan dapat mendorong tumbuhnya unit-unit pelatihan kerja yang inklusif di Kota Depok. Sekaligus dapat mendukung semangat Depok Ramah Disabilitas yang terus digaungkan oleh pemerintah," ungkapnya. 

Baca Juga: Pasar Gembrong Siap Operasi, PD PPJ Sebut Miliki Sistem Pengolahan Air Sendiri hingga Ramah Disabilitas

Sementara itu, Kepala Cabang Rumah Autis Depok, Suyono, menyambut baik bantuan ini dan mengungkapkan rasa terima kasihnya.

"Kami sangat gembira dan berterima kasih atas bantuan dari Disnaker Kota Depok. Bantuan seperti ini memang sangat kami butuhkan sebagai sarana pelatihan keterampilan bagi siswa-siswa di Rumah Autis," katanya. 

"Sehingga, nantinya mereka dapat belajar, mandiri, dan siap memasuki dunia kerja, baik dengan bekerja secara formal maupun membuka usaha sendiri,” tutupnya. 

Hal tersebut disampaikan melalui Surat Pemberitahuan Penghentian Bansos Santunan Kematian Kota Depok Nomor 460/3499/Linjamsoscana/2025 yang dikeluarkan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok tanggal 25 Juni 2025.

Kepala Dinas Sosial Kota Depok, Devi Maryori mengatakan, bansos santunan kematian itu dinilai sudah tidak relevan lagi dengan Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok tahun 2025-2029.

Baca Juga: Penyerahan Simbolis Santunan Kematian BPJS Ketenagakerjaan dalam Rangka Hari Jadi Bogor ke-543

"Bansos santunan kematian itu dinilai tidak relevan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kota Deok," kata Devi dalam keterangannya, Selasa (1/7/2025).

Devi menyampaikan, berdasarkan hasil Zoom Meeting dengan camat dan lurah yang dilakukan pada Senin (31/6) kemarin, batas akhir pengajuan pemberkasan santunana kematian pada Rabu, 2 Juli, untuk batas meninggal pada 3 Juni 2025 sebelum pukul 24.00 WIB.

Lebih lanjut, Devi mengimbau camat dan lurah untuk dapat memberitahukan masyarakat di wilayah masing-masing terkait pemberhentian santunan kematian tersebut.

Baca Juga: Peringati Rangkaian May Day di Kab Bogor, BPJS Ketenagakerjaan Simboliskan Santunan Kematian

"Sehingga pesannya dapat tersampaikan ke masyarakat bahwa Pemkot Depok tidak lagi menyalurkan bansos santunan kematian," tutup Devi.

Kabar dugaan pemalakan yang dilakukan petugas Dishub itu ramai di media sosial.

Terkait hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meminta kepada Kepala Dishu untuk memeriksa petugasnya.

Baca Juga: Terima Uang Setoran Pungli Pedagang Pasar Tumpah Merdeka, Pria Ini Ditangkap Polisi

"Saya tetap meminta kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk memeriksa petugas Dishubnya," ujar Pramono di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Senin (30/6/025).

Pramono menjelaskan, setelah menerima informasi adanya dugaan pemalakan, dirinya kemudian menghubungi Kepala Dinas Perhubungan untuk mendapatkan penjelasan.

Dari laporan Kepala Dinas Perhubungan, disebutkan bahwa ada bantahan dugaan pemalakan dari petugas Dishub.

Baca Juga: Setelah Viral, Polisi Bekuk 2 Pemalak Sopir Truk di Cengkareng

"Kepala Dinas (Perhubungan) memberikan video pengakuan dari orang di Senen yang merasa dipalak, ternyata orang tersebut membuat testimoni bahwa itu tidak seperti yang beredar itu," ungkapnya.

Meski petugas Dishub sudah membantah adanya pemalakan, Pramono tetap meminta agar dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ia tak ingin peristiwa serupa kembali terjadi.

"Walaupun sudah ada pengakuan testimoni dari orang yang merasa dipalak itu, dia mengatakan bahwa tidak seperti itu. Tapi tetap saya meminta untuk diperiksa karena tidak bisa terjadi seperti ini," tandasnya.

Arahan pemnenastugasan Lurah Malaka Sari itu disampaikan langsung setelah Wali Kota Jakarta Timur melaporkan kejadian peminjaman uang ke petugas PPSU itu kepadanya.

"Yang kemarin di Jakarta Timur ada salah seorang lurah yang kemudian meminta utang kepada PPSU sampai dengan angka Rp17 juta. Ketika Pak Wali Kota menyampaikan kepada saya, arahan saya jelas, yang seperti itu mesti dibebastugaskan," tegas Pramono di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Senin (30/6/2025).

Menurut Pramono, tindakan Lurah Malaka Sari tersebut tidak memberikan contoh dan pendidikan yang baik, bagi bawahannya maupun organisasi di lingkungan Balai Kota DKI Jakarta secara keseluruhan.

Baca Juga: KJP Tetap Berlaku Untuk Siswa Penerima, Gubernur DKI Jakarta Ungkap Penjelasannya

"Karena tidak memberikan pendidikan yang baik bagi bawahannya dan juga sekaligus bagi organisasi yang ada di Balai Kota ini. Maka lurah yang ada di Malaka Sari sudah dibebastugaskan," kata Pramono.

Pada kesempatan yang sama, Pramono juga melantik 100 pejabat fungsional baru, terdiri dari 97 berasal dari Dinas Pendidikan, dua dari Biro Hukum, dan satu dari Dinas Kesehatan.

Ia mengaku telah menginstruksikan Sekretaris Daerah (Sekda) dan seluruh jajaran Balai Kota untuk segera melantik pejabat baru untuk posisi-posisi yang belum terisi.

"Karena memang saya menginginkan untuk jabatan-jabatan yang kosong atau orang yang terlalu lama di tempat itu segera dilakukan penyegaran, tour of duty," ucapnya.

Baca Juga: Luar Biasa, PWI Jaya Gelar Tiga OKK Berurutan

Pramono menambahkan bahwa penyegaran ini penting agar Pemprov DKI Jakarta sebagai kota global memiliki personel yang lebih segar dan semangat baru dalam menjalankan tugasnya.

"Karena bagaimanapun Pemerintah Jakarta sebagai kota global harus juga lebih fresh orang-orangnya dan juga semangatnya," tutupnya.

Selain di Kebayoran Baru, pembahasan intensif terkait penataan kabel juga tengah dibahas dan menyasar sembilan lokasi lain.

"Jadi yang sekarang sedang dilakukan di Kebayoran Baru. Tapi nanti, Minggu depan kami akan rapat, ratas khusus mengenai Sistem Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT)," ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Baca Juga: Kabel Semrawut, Merusak Keindahan Tata Ruang Kota

Pramono menegaskan keinginannya agar sebanyak mungkin kabel utilitas di Jakarta dapat dimasukkan ke dalam tanah. 

Proses pembenahan ini akan dilakukan secara bertahap mengingat biaya yang cukup tinggi.

"Nanti akan terus berjalan. Enggak bisa kemudian dana APBD kita gunakan semuanya untuk memasukkan kabel ke bawah. Karena ini biayanya cukup tinggi, ya," katanya.

Baca Juga: Ini yang Dilakukan Pemkot Bandung Banyaknya Kabel Semrawut

Selain melakukan penataan kabel, Pemprov DKI juga akan menata trotoar sehingga ramah bagi penyandang disabilitas dan pejalan kaki. 

Pembangunan sejumlah trotoar baru, seperti di Blok M juga dilakukan dengan menyediakan fasilitas bagi disabilitas.

"Ramah yang paling utama sebenarnya bukan kepada pejalan kaki, tapi ke disabilitas," tandas Pramono.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi Kejaksaan Tinggi (Kajati) dan Direktur Adhi Karya untuk menyelesaikan masalah tiang monorel.

"Jadi saya sudah berkonsultasi dengan Bapak Kajati, saya sudah ketemu dengan Direktur Adhi Karya, bahwa Pemerintah Jakarta serius untuk membersihkan monorel," ujar Pramono dikutip dari keterangannya, Selasa (24/6/2025).

Baca Juga: Tiang Monorel Terbengkalai Ganggu Estetika Kota, Ini Kata Dewan

Pramono menambahkan, untuk menertibkan tiang monorel ya g terbengkalai itu, pihak Pemprov DKI Jakarta tak ingin melanggar hukum. Karena itu, Pemprov akan segera mengirimkan surat resmi kepada Kajati terkait hal tersebut.

"Untuk itu kami sedang menunggu, saya akan kirim surat dalam waktu minggu-minggu ini, segera saya tanda tangani kepada Kajati," jelas dia.

Pramono memastikan, akan segera melakukan pembersihan tiang monorel setelah permasalahan hukum dituntaskan.

Baca Juga: Monorel Kado Jakarta Diusia 500 Tahun 

"Kalau sudah tidak ada permasalahan, saya segera eksekusi," ungkap Pram.

Sebelumnya, Pramono menjelaskan bahwa tiang monorel tersebut milik PT Adhi Karya.

Ia juga menyebut sudah ada putusan dari Pengadilan Negeri (PN) serta arahan dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) yang menyatakan bahwa kewenangan pembongkaran tiang monorel dimiliki oleh PT Adhi Karya.

Karena itu, lanjutnya, Pemprov DKI akan mengambil langkah dengan mengirimkan surat kepada PT Adhi Karya terkait hal itu.

Baca Juga: Bakal Bereskan Proyek Mangkrak Tiang Monorel di Jakarta, Pramono Anung: Mengganggu Estetika Kota

"Pemerintah Jakarta juga sudah mendapatkan arahan dari Jamdatun, untuk kemudian yang berhak untuk membongkar adalah Adhi Karya. Kami akan melakukan menyurati Adhi Karya untuk itu," jelasnya.

Jika nantinya PT Adhi Karya menyatakan tidak mampu untuk melakukan pembongkaran, maka Pemprov DKI Jakarta akan mengambilalih menangani pembersihan tiang monorel tersebut.

Nova mengatakan, evaluasi itu penting,  guna memastikan job fair efektif dalam mempertemukan para pencari kerja dengan lapangan pekerjaan yang sesuai.

Harapannya, job fair dapat menjadi wadah efektif bagi para pencari kerja dengan adanya interaksi langsung dengan perwakilan perusahaan, hingga kesempatan untuk mengikuti tes rekrutmen atau wawancara.

Baca Juga: Job Fair Kabupaten Bogor Sediakan 1.824 Lowongan Kerja, Begini Respon Bupati Rudy Susmanto

"Bagaimana job fair ini harus mewadahi untuk masyarakat-masyarakat yang punya potensi dalam hal terkonektivitas dengan perusahaan-perusahaan," kata Nova dalam keterangannya, Kamis (19/6/2025).

Selain itu, Nova menilai, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta perlu melibatkan Pusat Pelatihan Kerja Daerah dan Pelatihan Mobile Training Unit dalam rangka mengintegrasikan kegiatan job fair.

Tujuannya, memberikan akses pelatihan bagi para pencari kerja yang belum memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan.

Baca Juga: Job Fair 2024 Pemkab Bogor Ajak Warga Manfaatkan Peluang Kerja

Dengan adanya koneksi tersebut, job fair tidak hanya menjadi ajang mencari pekerjaan, tetapi juga menjadi wadah pengembangan diri dan peningkatan kompetensi.

"Kita punya pelatihan pusat-pusat pelatihan kita, tentunya pusat-pusat pelatihan ini harus terinterkoneksi dengan job fair yang ada," kata dia.

Menanggapi hal itu, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati mengatakan, Disnakertransgi DKI Jakarta mengevaluasi kegiatan job fair setiap tiga bulan sekali.

Hal itu untuk mengukur efektivitas acara dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Terutama terkait penyerapan tenaga kerja, peningkatan citra perusahaan, dan interaksi langsung dengan para pencari kerja.

"Setiap tiga bulan akan kami evaluasi," pungkas Suharini. 

Dikutip dari Instagram resmi Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta @dishubdkijakarta, Kamis (19/6/2025), tarif Rp1 TransJ, MRT, dan LRT itu berlaku saat 22 Juni 2025, dalam rangka memperingati HUT ke-498 Jakarta.

Hari, tanggal: Minggu, 22 Juni 2025
Waktu: Pukul 00.00 -23.59 WIB
Syarat dan Ketentuan
Berikut syarat dan ketentuan yang berlaku saat penerapan tarif transportasi publik gratis spesial HUT ke-498 Jakarta.

Selama penerapan tarif transportasi publik gratis, tarif integrasi transportasi publik tidak berlaku.

Baca Juga: Berubah Nama, Stasiun MRT Jakarta di Bundaran HI Kini Punya Embel-Embel Bank DKI

Selama penerapan tarif transportasi publik gratis, tarif perjalanan setiap moda terbaca menjadi Rp 1 untuk melakukan perekaman pelanggan.

Layanan Mikrotrans, Transjakarta Cares (layanan penugasan transportasi Jakarta lainnya) serta layanan gratis bagi masyarakat berdasarkan Pergub DKI Jakarta No. 133 tahun 2018 tentang Pelayanan Transjakarta Gratis dan Bus Gratis Bagi Masyarakat tertentu yang sudah memiliki tarif Rp 0 tetap berlaku sesuai tarif awal.

Berikut cara cek jadwal TransJ, MRT, dan LRT melalui aplikasi JAKI

1. Cek Jadwal MRT Jakarta di Aplikasi JAKI

• Unduh aplikasi JAKI di Google Play Store atau Apple App Store
• Lalu, buka aplikasi JAKI
• Pilih fitur 'Public Transport' atau 'Transportasi Publik'
• Berikutnya, pilih MRT Jakarta. Akan muncul hari dan jam operasional, tarif maksimal, serta rute  perjalanan
• Pilih rute perjalanan 'Bundaran HI - Lebak Bulus'
• Klik 'Change Direction' untuk mengganti jadwal 'Lebak Bulus - Bundaran HI'
• Klik nama stasiun tempat keberangkatan
• Selanjutnya, pilih jam keberangkatan sesuai jadwal yang tertera
• Kemudian, akan muncul waktu kedatangan di setiap stasiun MRT Jakarta rute 'Bundaran HI - Lebak Bulus'.

2. Cek Jadwal LRT Jakarta di Aplikasi JAKI

• Unduh aplikasi JAKI di Google Play Store atau Apple App Store
• Lalu, buka aplikasi JAKI
• Pilih fitur 'Public Transport' atau 'Transportasi Publik'
• Berikutnya, pilih LRT Jakarta. Akan muncul hari dan jam operasional, tarif maksimal, serta rute perjalanan
• Pilih rute perjalanan 'Pegangsaan Dua - Velodrome'
• Klik nama stasiun tempat keberangkatan
• Selanjutnya, pilih jam keberangkatan sesuai jadwal yang tertera
• Kemudian, akan muncul waktu kedatangan di setiap stasiun.

3. Cek Jadwal TransJakarta di Aplikasi JAKI

• Unduh aplikasi JAKI di Google Play Store atau Apple App Store
• Lalu, buka aplikasi JAKI
• Pilih fitur 'Public Transport' atau 'Transportasi Umum'
• Berikutnya, pilih Transjakarta. Akan muncul jam operasional, tarif, serta halte/bus stop terdekat
• Selanjutnya, gunakan filter di kanan atas untuk mencari halte/bus stop ataupun rute yang ingin dituju
• Klik halte/bus stop yang ingin dituju
• Hari dan jam operasional, tarif maksimal, jenis transaksi, serta rute TransJakarta akan tampil
• Klik rute untuk cek halte/bus stop yang akan dilewati sepanjang perjalanan.

Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Distamhut DKI Jakarta, Ivan Murcahyo mengatakan, pihaknya telah mengambil sejumlah langkah untuk memperkuat sistem pengawasan, demi menjaga fungsi taman sebagai ruang publik yang aman dan nyaman untuk masyarakat.

“Saat ini kami berupaya meningkatkan pengawasan di taman-taman yang beroperasi selama 24 jam, khususnya di Taman Langsat dan Taman Ayodia," ujar Ivan dikutip dari keterangannya, Rabu (18/6/2025). 

Baca Juga: Perbanyak Ruang Tetrbuka Hijau, 5 Taman di Jakarta Buka 24 Jam

"Ini bentuk komitmen dalam menjaga ketertiban dan mencegah potensi tindakan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan di taman-taman tersebut,” tambahnya.

Ivan menyampaikan, pengawasan dilakukan melalui lima langkah utama. Pertama, pemasangan 35 titik CCTV yang dipantau langsung dari posko keamanan taman.

Kemudian, penambahan jadwal patroli oleh petugas pengamanan internal yang berkeliling area taman secara berkala. Pihaknya juga telah menambah jumlah personel keamanan, khususnya untuk sift malam.

Baca Juga: Menarik, Kini Kebun Raya Bogor Punya Taman Begonia, Ini Keunikan di Sana

“Dari semula empat orang, sekarang menjadi delapan orang di malam hari,” bebernya.

Langkah berikutnya, Distamhut DKI Jakarta juga menambah titik-titik lampu penerangan di area taman.

Ivan menjelaskan, penerangan yang memadai diharapkan dapat meminimalkan titik-titik rawan dan menciptakan rasa aman bagi pengunjung, terutama pada malam hari.

Baca Juga: Manfaatkan Sisa Masa Libur Sekolah di Taman Cibinong Situ Plaza

Terakhir, pengawasan taman dilakukan secara kolaboratif dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan unsur kewilayahan dalam bentuk sinergi tiga pilar.

Kolaborasi ini mencakup monitoring secara berkala dan penindakan apabila ditemukan aktivitas mencurigakan di sekitar taman.

“Dinas Pertaman dan Hutan Kota mengimbau masyarakat untuk ikut serta menjaga keamanan dan kenyamanan ruang publik dengan melaporkan segala bentuk aktivitas yang mencurigakan kepada petugas setempat,” tutup dia.

Ia menekankan komitmennya terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Jakarta. 

Saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta telah menyalurkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) kepada 707.622 siswa dari keluarga kurang mampu, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang kini mencakup jenjang S1 hingga S3, serta melakukan pemutihan ijazah yang tertahan.

Baca Juga: Beri Pendidikan Gratis, Pemkab Siapkan 127 Kuota untuk Sekolah Rakyat

"Ini untuk memperbaiki pendidikan yang ada di Jakarta. Karena dari warga yang tidak mampu, tidak mungkin kalau kemudian mereka tidak diberikan fasilitas ataupun kesempatan untuk belajar dengan baik," ujar Pramono, dalam keterangannya, Senin (16/6/2025).

Bahkan, para penerima KJP kini mendapatkan fasilitas gratis untuk mengunjungi berbagai destinasi wisata ikonik Jakarta seperti Monas, Ancol, Ragunan, dan Taman Mini Indonesia Indah.

Selain itu, Pramono juga menekankan pentingnya inovasi agar Jakarta tidak hanya mengandalkan pajak dan dividen sebagai sumber pendapatan daerah. Ia kemudian memperkenalkan inisiatif Jakarta Collaboration Fund untuk pembangunan Jakarta.

Baca Juga: Hadir di Taman Sari, Bang Azran Dukung Pelestarian Budaya Betawi  

"Mudah-mudahan akan membuat revenue Jakarta juga menjadi bertambah," ujarnya.

Tak hanya itu, Pramono juga mendorong beberapa perusahaan daerah di Jakarta untuk segera go public, di antaranya yakni Bank DKI Jakarta dan PAM Jaya. Pram juga berencana melakukan rebranding Bank DKI, mengingat Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota.

"Kenapa saya lakukan rebranding karena sebentar lagi Jakarta sudah tidak lagi menjadi ibu kota. Dan untuk itu saya berharap betul Bank Jakarta atau apapun namanya betul-betul bekerja profesional," kata Pramono Anung.

Baca Juga: Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas, Pemkot dan Dewan Sinergi Berantas Korupsi

Pramono berharap, melalui berbagai inovasi yang dilakukannya, maka Jakarta memiliki peluang untuk bisa naik kelas menuju kota global.

Meski demikian, ia juga menyoroti permasalahan utama yang dihadapi pemerintahan saat ini. Yakni sistem pemerintahan yang tidak terbuka dan transparan.

"Maka saya sebagai Gubernur, saya bilang di internal Balai Kota, sekarang semuanya harus transparan," kata dia.

Baca Juga: Pemkab Bogor Kembali Raih Opini WTP, Rudy Susmanto: Bukti Keseriusan Dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Pramono berharap Jakarta nantinya akan menjadi "beranda ASEAN" dan pusat perekonomian setelah tidak lagi menjadi ibu kota.

"Harapan saya dengan Jakarta tidak menjadi ibu kota, bukan menjadi turun, malah naik," tandasnya.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan, subsidi yang diberikan Pemprov kepada setiap pengguna TransJabodetabek sebesar Rp11.500.

Jadi pengguna TransJabodetabek cukup membayar Rp3.500 saja.

Baca Juga: Wabup Jaro Ade: Layanan Transjabodetabek Rute Blok M-Bogor Sangat Bermanfaat Bagi Warga Kabupaten Bogor

"Jadi sekarang ini, setiap orang kita subsidi itu Rp11.500. Karena memang harga transportasi di Jabodetabek itu harusnya tiketnya atau bayarnya itu Rp 15 ribu. Termasuk yang kemarin, yang kita jalur-jalur baru kita buka semuanya, itu subsidinya rata-rata Rp 11.500," kata Pramono Anung. 

Pramono mengatakan, kehadiran TransJabodetabek disambut antusias warga. 

Banyak warga yang meminta Pemprov Jakarta memperluas rute TransJabodetabek hingga ke kota-kota penyangga Jakarta, bahkan hingga rute tujuan Cianjur, Jawa Barat.

Baca Juga: Koridor Transjabodetabek Bogor-Jakarta Resmi Beroperasi, Tarif Cuma Rp3.500

"Maka untuk itu, kami mempersiapkan dulu lebih matang untuk bagaimana perluasan ini bisa dilakukan. Sehingga sekarang ini, walaupun ada permintaan dari daerah-daerah yang berdekatan dengan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, bahkan yang saya sampaikan Bekasi, Cianjur. Mereka meminta untuk dibuka jalur-jalur itu dan kami sedang mempersiapkan," ungkap dia.

Pramono membantah kehadiran TransJabodetabek ini memengaruhi armada maupun jalur-jalur sebelumnya yang ada di Jakarta.

Dia mengatakan pihaknya justru menekankan agar pelayanan bisa dilakukan maksimal demi kenyamanan para pengguna.

"Dan tidak benar bahwa pembukaan rute-rute baru TransJabodetabek mengurangi jalur yang ada di dalam kota. Karena ada keluhan, mengalami pengecilan bus dan sebagainya. Jadi kemarin saya sudah sampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan, untuk yang paling utama yang di dalam tidak boleh terganggu," pungkasnya.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan, selain menggunakan APBD, pembangunan di Jakarta juga akan dilakukan dengan berbagai cara.

Di antaranya dengan memanfaatkan dana kompensasi Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan pengembangan Transit Oriented Development (TOD).

Baca Juga: Dedie Rachim Ajak Aktivis UI Beri Masukan untuk Pembangunan Kota Bogor

"Sekarang Jakarta kan membangun dengan berbagai cara, yang saya memang kembangkan. Misalnya, urusan KLB, TOD itu kita gunakan untuk membangun Jakarta," ujar Pramono dalam keterangannya, Kamis (12/6/2025).

Ia menegaskan, akan melanjutkan berbagai program baik yang telah dilakukan oleh gubernur sebelumnya demi kemajuan Jakarta.

Pramono pun mengakui, pembangunan di sektor transportasi, terutama pembukaan rute baru Transjabodetabek memang menggunakan anggaran daerah.

Baca Juga: Kebakaran di Kapuk Muara, Fahira Idris Ingin Upaya Pencegahan Kebakaran di Jakarta Komprehensif

Namun perluasan layanan ini dilakukan untuk mendorong masyarakat agar beralih menggunakan transportasi pribadi ke transportasi umum.

"(Transjabodetabek) Kalau saya bilang gak membebani, gak mungkin. Pasti membebani," ucapnya.

Meski demikian, Pram menyampaikan rute-rute Transjabodetabek yang telah dibuka sebelumnya mendapatkan antusiasme tinggi dari masyarakat. Seperti Transjabodetabek rute PIK 2-Blok M, Alam Sutera-Blok M, dan Bogor-Blok M.

Baca Juga: Wabup Jaro Ade: Layanan Transjabodetabek Rute Blok M-Bogor Sangat Bermanfaat Bagi Warga Kabupaten Bogor

Tingginya kebutuhan transportasi publik ini juga terlihat dari permintaan masyarakat untuk membuka rute-rute baru lainnya.

"Saya berterima kasih dengan Pak Kadis dan teman-teman sekalian yang betul-betul mengusulkan untuk trayek-trayek baru itu yang antusiasme publiknya luar biasa," ujarnya.

Selain mempermudah akses mobilitas, Pramono menyebut rute-rute baru Transjabodetabek ini juga terjangkau bagi masyarakat, sehingga ongkos transportasi yang harus dikeluarkan masyarakat dalam sekali perjalanan pun akan lebih murah.

Baca Juga: ERP Masih Tahap Kajian, Pramono Anung: Pemprov DKI Fokus pada Pengembangan Transjabodetabek

"Yang saya kaget, surprise, saya menyaksikan sendiri, ketika membuka Blok M-Bogor dengan biaya Rp3.500 mereka terkejut, kok murah amat gitu," kata dia.

Dia juga menyampaikan, Pemprov DKI tengah mengkaji kemungkinan perluasan layanan mikrotrans Jaklingko ke daerah-daerah penyangga.

“Kalau itu mungkin mudah-mudahan akan memudahkan orang untuk naik kendaraan umum," tandas Pramono.

Hal itu karena adanya cuti bersama libur Hari Raya Idul Adha 2025.

“Sehubungan dengan perayaan Hari Raya Idul Adha 2025 pada 6 Juni 2025 dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Adha 2025 pada 9 Juni 2025, penerapan Ganjil-Genap di ruas-ruas jalan di Jakarta DITIADAKAN,” dikutip dari Instragram @dishubdkijakarta, Senin (9/6/2025).

Baca Juga: Urai Kepadatan Kendaraan, Catat Nih Jadwal Ganjil Genap dan One Way di Kawasan Puncak Bogor

Kebijakan itu juga berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 1017 Tahun 2024, Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2024 dan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025.

Serta, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2019 Pasal 3 ayat (3), di mana pembatasan dengan skema ganjil genap tidak diberlakukan pada hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur Nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Sehingga, nantinya sistem ganjil genap akan kembali berlaku pada, Selasa (10/6/2025) hingga Jumat (13/6/2025).

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan, fasilitas park and ride di Cawang itu didasari tingginya antusiasme warga menggunakan transportasi umum.

"Segera akan kami bangun fasilitas park and ride di Cawang. Kemarin kita sudah rapat, sehingga nanti yang kemarin sudah kita buka (Transjabodetabek) dari Vida Bekasi ke Cawang, dan dari mana-mana ke Cawang juga akan kami buka," jelas Pramono dalam keterangannya, Kamis (5/6/2025).

Baca Juga: Temui Menhub Budi Karya, Heru Bahas “Park and Ride” dan MRT Jakarta

Menurut Pramono, pembangunan fasilitas park and ride akan memudahkan masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi untuk beralih ke transportasi umum.

"Jadi di Cawang itu nanti ada yang kita sebut dengan park and ride, jadi warga lebih mudah kemana-mana," ujarnya.

Cawang dinilai menjadi lokasi strategis karena saat ini sudah memiliki sejumlah rute yang dilintasi Transjakarta maupun Transjabodetabek. 

Baca Juga: Layanan Transjabodetabek Bakal Sampai Bogor, Pramono Anung: Siap Layani Kebutuhan Mobilitas Masyarakat

Dengan sistem transportasi yang terintegrasi ini akan memudahkan masyarakat dalam menjangkau berbagai tempat lainnya.

"Misalnya yang paling utama dari Bekasi ke Cawang, kemudian dari Cawang apakah dia mau ke Ancol, ke Blok M atau ke PIK dan sebagainya nanti akan tersambung dengan gampang," ujar Pram.

Ia meyakini, pembangunan fasilitas park and ride di Cawang dan perluasan layanan Transjabodetabek bisa mengatasi masalah kemacetan di ibu kota.

Baca Juga: Transjabodetabek Rute PIK-Blok M Resmi Diluncurkan Besok, Pramono Anung Bilang Ini

Sementara itu, Transjabodetabek rute Sawangan-Lebak Bulus telah resmi beroperasi pada hari ini. 

Penambahan trayek baru Transjabodetabek ini juga dilakukan dengan mempertimbangkan tingginya kebutuhan masyarakat di rute ini.

Baca Juga: Permudah Mobilisasi Warga, Pemprov DKI  Bakal Gratiskan Transportasi Umum

Ia mencontohkan antusiasme masyarakat terhadap rute Transjabodetabek Alam Sutera-Blok M dan PIK 2-Blok M yang sangat tinggi dan melampaui perkiraan.

"Kenaikannya hampir double dari yang kita perkirakan. Ternyata memang kebutuhan Transjabodetabek ini menjadi hal yang utama," jelasnya.

Rencananya, dalam waktu dekat Pramono juga akan meresmikan rute baru lainnya yakni dari Bogor ke Blok M dan juga dari Ancol ke Blok M. Penambahan rute-rute baru ini untuk menjangkau wilayah yang lebih luas.

Baca Juga: BisKita Segera Beroperasi Kembali, Pemkot Bogor Pastikan Proses Berjalan Sesuai Ketentuan

Pram menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta tengah menyiapkan Blok M menjadi hub transportasi baru, mengingat wilayahnya yang strategis.

"Memang Blok M sedang kita siapkan, kita perbaiki untuk menjadi hub baru, karena memang paling mudah untuk dari mana pun saat ini ke Blok M," tutup dia.

Gubernur DKI Jakartam , Pramono Anung mengatakan, rute baru Transjabodetabek itu dikatakan untuk memperluas layanan dan jangkauan masyarakat.

Rute baru Transjabodetabek yang akan dibuka adalah dari Bogor ke Blok M, dan dari Depok-Sawangan ke Lebak Bulus.

Baca Juga: ERP Masih Tahap Kajian, Pramono Anung: Pemprov DKI Fokus pada Pengembangan Transjabodetabek

"Bang Doel (Rano Karno) nanti akan membuka dari Depok, Sawangan ke Lebak Bulus. Saya akan membuka rute baru dari Bogor ke Blok M," ujar Pramono Anung dikutip dari keterangannya, Rabu (4/6/2025).

Pramono menambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga tengah menyiapkan rute baru Transjabodetabek lainnya yang diminati masyarakat, yakni dari Ancol ke Blok M. 

Pramono mengatakan, rute-rute baru tersebut untuk melayani tingginya kebutuhan mobilitas masyarakat.

Baca Juga: Transjabodetabek Rute PIK-Blok M Resmi Diluncurkan Besok, Pramono Anung Bilang Ini

"Kami sedang mempersiapkan dari Blok M ke Ancol. Karena selama ini, itu yang menjadi kebutuhan yang cukup tinggi di masyarakat," ujarnya.

Dengan penambahan rute-rute baru tersebut, Transjakarta secara bertahap akan bertransformasi menjadi Transjabodetabek yang lebih terintegrasi dan menjangkau wilayah Jakarta. 

Pramono menegaskan bahwa persiapan untuk rute-rute baru ini telah dilakukan secara matang untuk mempermudah akses mobilitas warga.

Baca Juga: Rute Baru Transjabodetabek Cawang-Vida Bekasi, Pramono Anung: Jembatan Harapan Bagi Warga

"Transjakarta yang mudah-mudahan secara perlahan akan menjadi Transjabodetabek kita atur, kita persiapkan sejak awal secara baik," jelasnya.

Sebelumnya Pemprov DKI telah membuka sejumlah trayek baru Transjabodetabek, seperti Alam Sutera-Blok M, PIK 2-Blok M, dan Vida Bekasi-Cawang. Dengan adanya trayek baru Transjabodetabek serta hub baru Jakarta di Blok M, maka masyarakat akan dengan mudah mengunjungi Jakarta.

"Jakarta akan lebih mudah untuk dikunjungi. Siapa saja mau datang ke Jakarta, mau ke Blok M nantinya," tuturnya.

Baca Juga: Bakal Buka 5 Rute Baru Transjabodetabek, Pramono Anung: Kita Serius Tangani Macet

Pramono menambahkan, pembukaan rute baru Transjabodetabek ini mendapatkan respons positif dan antusiasme yang tinggi dari masyarakat. 

Ia pun meyakini, rute-rute baru ini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk saling berinteraksi.

"Pengalaman dari yang sudah dibuka termasuk Vida Bekasi ke Cawang, Alhamdulillah semuanya mendapatkan respons publik yang luar biasa," tutup dia.

Menurut informasi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), beberapa wilayah di Jakarta berpotensi terjadi terjadi tanah longsor berdasarkan hasil tumpang susun (overlay) antara peta zona kerentanan gerakan tanah dengan peta prakiraan curah hujan bulanan yang diperoleh dari BMKG.

Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji mengatakan, beberapa wilayah tersebut berada di Zona Menengah potensi terjadinya tanah longsor.

Baca Juga: BPBD Kabupaten Bogor Ungkap Penyebab Tembok Penahan Tebing Longsor di Kawasan Cisarua

“Pada Zona Menengah dapat terjadi gerakan tanah jika curah hujan di atas normal, terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan,” ujar Isnawa, dikutip dari keterangannya, Rabu (4/6/2025).

Ia meminta camat dan lurah beserta masyarakat aktif mengecek kondisi wilayahnya masing-masing, terutama yang berdekatan dengan aliran sungai maupun terdapat tebing atau gawir.

“Petugas TRC BPBD di setiap kelurahan bersama lurah dan camat memonitor bersama apabila ada kondisi tertentu yang membutuhkan penanganan baik BPBD maupun instansi terkait. Lokasi yang sudah dipetakan dikoordinasikan dengan Dinas SDA pelaksanaan teknis di lapangan,” ujarnya.

Baca Juga: Aksi Membersihkan Sungai Dari Sampah di Bogor

Isnawa menjelaskan, antisipasi lainnya yang dapat dilakukan yakni dengan membuat bronjong dan turap mandiri, apabila tanah dalam keadaan miring atau berpotensi bergerak atau bergeser.

BPBD DKI Jakarta mengajak masyarakat untuk melakukan penanaman pohon di lokasi rawan dan sudah minim vegetasi untuk mencegah potensi bahaya tanah longsor serta meninimalisasi dampak yang lebih serius jika terjadi hujan lebat.

“Penanganan bencana harus secara komprehensif. Bisa dilakukan swadaya atau kolektif oleh masyarakat,” ucapnya.

Baca Juga: PVMBG Ungkap Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan Rawan Gempa Bumi dan Tsunami 

Berdasarkan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), beberapa wilayah di Provinsi DKI Jakarta berada di Zona Menengah potensi terjadinya tanah longsor, yaitu:

1. Jakarta Selatan, meliputi wilayah Kecamatan Cilandak, Jagakarsa, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Mampang Prapatan, Pancoran, Pasar Minggu, dan Pesanggrahan.

2. Jakarta Timur, meliputi wilayah Kramat Jati dan Pasar Rebo.

Dikutip dari laman resmi BMKG,suhu berada disekitar  24-35 derajat celcius, dengan kelembaban udara 50-85 persen. 

Berikut prakiraan cuaca di wilayah Jakarta, Kamis 3 Agustus 2023.

Baca Juga : Suhu di Korea Selatan Capai 38°c Pertama Kalinya Dalam Empat Tahun

1. Jakarta Barat 

Pagi: Cerah 
Siang: Cerah Berawan
Malam: Cerah berawan

2. Jakarta Pusat

Pagi: Cerah
Siang: Cerah Berawan
Malam: Cerah Berawan 

3. Jakarta Selatan

Pagi: Cerah
Siang: Cerah Berawan
Malam: Cerah Berawan 

4. Jakarta Timur

Pagi: Cerah
Siang: Cerah
Malam: Cerah Berawan 

5. Jakarta Utara

Pagi: Cerah
Siang: Cerah
Malam: Cerah Berawan

6. Kepulauan Seribu

Pagi: Cerah Berawan
Siang: Cerah
Malam: Cerah Berawan 

Sertu Eko Wahyudin Babinsa Desa Mekarsari mengungkapkan, jika kegiatan Komsos tersebut, bertujuan meningkatkan keamanan dan silaturahmi dengan warga binaannya. Sekaligus, untuk mengetahui kondisi dan perkembangan di masyarakat.

Menurutnya, melalui kegiatan Komsos akan terjalin silaturahmi yang baik dengan warga binaan akan tercipta suasana yang nyaman dan sejuk, sehingga memperlancar tugas keseharian sebagai Babinsa di wilayahnya.

Baca Juga : Bantu Pasarkan Produk UMKM hingga ke Eropa, Koperasi Anak Nagari Minangkabau Siasati Bumbu Rendang

Diakui, dengan Komsos pihaknya juga dapat mengetahui perkembangan situasi di wilayah desa binaan dan dapat melakukan upaya deteksi dini dan cegah dini, sehingga apabila ada hal-hal negatif yang berkembang bisa cepat diselesaikan.

“Apapun yang terjadi di wilayah binaan tentunya seorang Babinsa dapat mengetahuinya dan mengerti duduk persoalannya dengan baik,” pungkasnya.

Enzo didatangkan dari Benfica dengan biaya transfer yang sangat mahal. Dimana Chelsea harus merogoh kocek hingga 120 juta euro atau sekitar Rp1,9 triliun demia mendapatkan tandatangan pemain muda Argentina tersebut.

Setelah transfer itu berhasil, Chelsea pun dikabarkan akan memberikan kontrak kepada Enzo hingga delapan tahun, sampai 2031.

Baca Juga : Cegah Tawuran dan Begal,  Jajaran Polsek Ciampea Gelar Patroli Malam Hari

Enzo sendiri menjadi pemain yang sangat dinantikan Chelsea untuk merapat ke Stamford Bridge.

Bukan tanpa alasan, penampilan impresif Enzo pada Piala Dunia 2022 menjadikan Chelsea sebagai salah satu klub yang paling ngebet memboyong pemain 22 tahun tersebut.

Enzo berkontribusi besar dalam keberhasilan timnas Argentina menjuarai turnamen Piala Dunia 2022.

Meski hanya menjadi pemain pengganti di dua laga awal fase grup, gelandang berpostur 178 cm itu tetap menunjukkan performa luar biasa.

Salah satunya adalah saat mencetak gol di pertandingan melawan Meksiko.

Penampilan tersebut yang kemudian memberikan jalan bagi Enzo untuk masuk starting eleven Argentina. Hingga dinobatkan sebagai pemain muda terbaik Piala Dunia 2022.

Kendati dikabarkan sudah menyetujui klausul tersebut, Benfica hingga saat ini kabarnya belum memberikan respon atas apa yang disetujui Chelsea untuk membawa Enzo ke Stamford Bridge.

Namun setelah viral dan ramai, anggota Babinmas Bojongede Polsek Bojongede Ipda  Sodikin setelah melakukan penelusuran dan pengecekan. Ternyata,  kabar kucing - kucing tersebut akan disiksa atau dibuat hal lain ternyata tidak benar.

Baca Juga : BPKP Klaim Selamatkan Uang Negara Rp 117,83 Triliun dari Pemborosan

"Kabar kalau kucing kucing tersebut akan disiksa itu gak bener. Yang bener jadi kucing tersebut akan dilepas dipindahkan dari asrama mahasiswa di IPB Darmaga ke hutan Kota Cipor. Karena di sana kucing kucing tersebut sering buang kotoran sembarangan,"kata Ipda Sodikin kepada wartawan.

Ipda Sodikin mengatakan, mungkin untuk membawanya saja pria tersebut, caranya salah dengan memakai karung. Sehingga, saat diperjalanan ada yang memotret  langsung tersebar dan viral.

"Tapi tadi, saat saya ke rumahnya di Bojonggede bertemu dengan ibunya, anaknya itu gak ada tapi udah saya ceritakan kondisinya agar tidak diulangi lagi."ungkapnya. 

Berdasarkan laporan BPBD, 21 ruas jalan itu tersebar di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Data itu merupakan update hingga pukul 11.00 WIB.

BPBD mengerahkan personel ke sejumlah jalan tergenang itu. Mereka juga berkoordinasi dengan Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat menyedot genangan tersebut.

Genangan di puluhan jalan itu ditargetkan surut dalam waktu cepat.

"BPBD DKI mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan," tulis laporan BPBD.

"Semakin cepat program dilaksanakan, masyarakat akan lebih maksimal mendapat manfaat dari pembangunan dan mendorong sektor swasta untuk menggerakan ekonomi," ujarnya.

Rudy berharap, belanja daerah dalam APBD 2023 dapat terserap secara maksimal. Karena itu,  seluruh SKPD harus segera memasukkan dokumen lelang ke Unit Pengadaan Barang dan Jasa (ULPBJ) sedari awal tahun ini. 

Baca Juga : BPS: Data Angka Kelahiran Anak Perempuan Usia Produktif di Jabar  Menurun

 "Kita Maret sudah puasa. Kalau dokumen lelang dari sekarang sudah masuk ULP dari sekarang, sehingga setelah Idul Fitri, bisa langsung pelaksaan program pekerjaan di lapangan," kata Rudy, Rabu 1 Februari 2023.

Diketahui, APBD Kabupaten Bogor tahun 2023 menyentuh Rp9,1 triliun. Rudy berharap, dengan program kegiatan semakin cepat terealisasi, maka tidak ada program luncuran pada tahun 2024.

Selain itu, Rudy juga mengingatkan agar Pemkab Bogor fokus menuntaskan seluruh target yang telah dicanangkan dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023.

"Tahun ini terakhir. Harus direalisasikan semaksimal mungkin. Jadi, pada 2024 itu, diisi penjabat bupati tidak ada program luncuran dari 2023," kata Rudy.

Terlebih, enam bulan sebelum Pemilu 2024 Bupati Bogor dilarang untuk mengambil kebijakan-kebijakan strategis. Seperti melakukan lelang jabatan, hingga rotasi mutasi jabatan di kalangan ASN.

"Nah sekarang masih ada waktu. Setahu saya ada 65 jabatan kosong harus segera diisi, untuk upaya percepatan pencapaian target-target yang ditetapkan dalam RPJMD. Tahun 2023 itu pertaruhannya, target tercapai atau tidak," tegas Rudy. 

ERUL(*)

Nantinya, lokasi kantung parkir tersebut disiapkan tak jauh dari lokasi acara, yakni di sekitaran jalan Suryakencana, Kecamatan Bogor tengah kota Bogor

"Kantung parkir kita siapkan, mulai dari Mall BTM, jalan Otista, mall Botani Square, jalan Djuanda, sampai gedung Bogor Creative Center (BCC) ," ungkap Kabid Lalu Lintas Dishub Kota Bogor, Dody Wahyudin saat konferensi Pers BSF CGM 2023 di Balai Kota Bogor, Selasa 31 Januari 2023.

Baca Juga : Siap Digelar, CGM Bogor Street Festival 2023 Jadi Event Unggulan Nasional

Ia menjelaskan, di setiap kantung parkir nantinya dapat menampung 700 hingga 1.000 kendaraan dan akan disiapkan secara maksimal

"Kita sudah siapkan titik-titik kantung parkir, pengunjung yang akan masuk ke Kota Bogor, kita sudah siapkan," jelasnya.

Namun, jika kantung parkir tersebut sudah tidak bisa masuk ke area kantung parkir, pihaknya pun menyediakan beberapa opsi.

"Ketika tidak mencukupi kita akan mengantisipasi dengan titik-titik yang ada di seputaran jalan Juanda, sampai saat ini kami masih berkoordinasi," tambahnya.

Sementara itu, Kapolresta Bogor kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso menjelaskan, sebanyak 1.014 personil gabungan TNI Polri, Satpol PP dan Dishub Kota Bogor disiagakan untuk melakukan pengaman pada acara tersebut

"Kami siap mengamankan. Petugas gabungan sekitar 1.014 personil sudah disiapkan dari sebelum acara hingga selesai," ujarnya

Ia mengatakan, bahwa petugas gabungan yang diterjunkan tentunya untuk mengantisipasi dan mengatur seperti pengalihan arus lalu litas, mengarahkan kendaraan untuk parkir di tempat yang telah disediakan, bahkan personil untuk keamanan dan kenyaman pengunjung pun diturunkan.

Perhelatan tahunan ini bakal kembali digelar secara terbuka untuk umum setelah dua tahun vakum dan hanya digelar secara tertutup dan hybrid karena pandemi Covid-19, tepatnya pada Minggu, 5 Februari 2023 mendatang.

Ketua Pelaksana CGM-BSF, Arifin Himawan mengatakan bahwa tahun ini menjadi sebuah kebanggaan tersendiri, sebab Cap Go Meh - Bogor Street Fest masuk dalam salah satu dari 110 acara unggulan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2023, yang baru saja diumumkan oleh Menteri Sandiaga Uno pada Sabtu, 28 Januari 2023 lalu di Taman Mini, yaitu dengan nama Karisma Even Nusantara (KEN). 

Ahim sapaan karibnya menyebut sejumlah penilaian oleh kurator dilakukan jauh hari sebelumnya meliputi inovasi dan kreativitas, manajemen event, strategi komunikasi, serta pengembangan bisnis pariwisata dan pemasaran kearifan lokal.

Baca Juga : Pembongkaran Plaza Bogor Ditunda Usai Lebaran, Ini Kata Pedagang

"Pengakuan itu adalah buah dari kerja keras dan kerjasama yang terbangun selama ini dengan berbagai pihak. Kerjasama antara Panitia Pelaksana yang sangat beragam dengan Pemkot Bogor dan jajarannya, bersama-sama dengan para budayawan dan sanggar di Kota Bogor dan sekitarnya," ucapnya saat konferensi pers di teras Balai Kota Bogor pada Selasa, 31 Januari 2023.

Menurut Ahim, keterlibatan masyarakat secara langsung pada pelaksanaan event ini tentunya juga sangat membantu. Kelancaran ajang budaya ini juga tak lepas dari dukungan penuh dari unsur Polri dan TNI bersama dengan instansi terkait seperti Dishub, Satpol PP serta masyarakat yang bahu- membahu menyukseskan ajang budaya ini. 

Bahkan tahun ini, sambungnya, CGM-BSF 2023 melibatkan Liaison Officer dari kalangan kaum Penyandang Disabilitas, mereka bergabung dengan lebih dari 180 anggota relawan LO-Marshal untuk menyukseskan pesta rakyat ini.

"Kami berharap, agar semua masyarakat kota Bogor dan sekitarnya, pada tanggal 5 Pebruari nanti dapat bergembira bersama. Menyaksikan dan menikmati keindahan keberagaman budaya kita, yang kami rangkai dalam tema Unity In Diversity. Dan karena acara ini adalah Dari Kita Untuk Bogor, Dari Bogor Untuk Indonesia, mari kita jaga dan nikmati bersama," ungkapnya.

Ribuan pelaku seni bakal terlibat secara langsung di sepanjang Jalan Suryakencana hingga Jalan Siliwangi yang akan gemerlap oleh atraksi mereka selama lebih kurang delapan jam. 

"Sebut saja Ogoh-ogoh Bali, Kendang Beleq dari Lombok, dan Bouraq dari Cirebon, ikut serta memeriahkan acara ini. Juga Ondel-ondel Betawi, dan Reog Ponorogo. Serta belasan Sanggar Kesenian yang berasal dari Jawa Barat dan sekitarnya," jelasnya.

Ahim menambahkan bahwa ada kesempatan ini Cap Go Meh - Bogor Street Fest 2023 secara resmi memperkenalkan theme song dengan judul Dari Kita Untuk Bogor, Dari Bogor Untuk Indonesia. Diciptakan oleh salah satu sanggar kebudayaan dan musik kota Bogor. Murid-murid SMP Kesatuan Bogor, mendapat kehormatan untuk menyanyikan lagu ini. 

"Karena acara ini diadakan dari sore hingga malam maka pada jam azan maghrib, acara akan terhenti selama sholat maghrib. Panitia menyiapkan penunjuk arah di beberapa titik menuju lokasi-lokasi sholat bagi yang ingin melaksanakan sholat. Selain itu, panitia juga menyiapkan pos kesehatan, keamanan sesuai dengan yang disyaratkan. Ambulance dukungan dari beberapa RS di Kota Bogor dan pemadam kebakaran sudah dipersiapkan pada tempat tertentu," ujarnya.

Usai parade kebudayaan dan Sholat Maghrib sekitar pukul 19:00, puluhan tandu-tandu, Liong dan Barongsai dengan ratusan pemainnya melanjutkan kemeriahan acara. Peserta dari Jakarta, Tangerang, Bekasi, Cianjur dan Sukabumi turut serta meramaikannya. Belasan joli berada didepan dengan dikawal oleh Kie Lin dan Liong Merah Putih, sebagai pembuka jalan. Rangkaian ini diawali dengan ratusan lampion gemerlap berwarna merah. 

Sementara itu, Wali Kota Bogor, Bima Arya menurutkan bahwa dengan puluhan ribu yang hadir menyaksikannya nanti, dirinya tentu berharap secara keseluruhan acara ini akan berdampak positif bagi masyarakat Kota Bogor dan sekitarnya. Terutama dampak ekonomi pada pelaku UMKM.

"Keberagaman itu sebuah keindahan. Di kota Bogor keberagaman itu menjadi sebuah kekuatan yang mampu membangkitkan kebersamaan. Kebersamaan yang kita butuhkan untuk bangkit pasca pandemi covid-19. Salah satunya adalah dengan terselenggaranya event yang sudah diakui secara nasional ini," tegasnya.

Bima mengaku Cap Go Meh awalnya adalah tanda akhir perayaan Tahun Baru Imlek, yakni pada tanggal 15 Lunar sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Namun di Kota Bogor sendiri, tradisi ini kini telah berkembang menjadi pesta rakyat, sebuah ajang parade budaya nusantara yang menampilkan beragam budaya, tidak hanya dari kota Bogor tapi dari berbagai daerah di Indonesia.

"Selamat menikmati keindahan dan kebersamaan dalam keberagaman di Kota Bogor tercinta. Mari kita jaga bersama kelancaran acara ini. Datang lebih awal. Nikmati kuliner khas Bogor yang beragam dan terkenal. Sore dan malam ikut bergembira bersama dalam Unity In Diversity. Dari Kita Untuk Bogor, Dari Bogor Untuk Indonesia," katanya.

"Kami siap mengamankan. Petugas gabungan sekitar 1.014 personil sudah disiapkan dari sebelum acara hingga selesai," ucap Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso saat konferensi pers di teras Balai Kota Bogor pada Selasa, 31 Januari 2023.

Bismo mengatakan bahwa petugas gabungan yang diterjunkan tentunya untuk mengantisipasi dan mengatur seperti pengalihan arus lalu lintas, mengarahkan kendaraan untuk parkir di tempat yang telah disediakan, bahkan personil untuk keamanan dan kenyaman pengunjung pun diturunkan.

"Satuan reserse pun kita terjunkan untuk mengantisipasi jika ada pencopetan, keributan dan sebagainya. Termasuk, nanti ada juga tim medis," ungkapnya.

Baca Juga : BMKG Merilis 13 Wilayah di Jawa Barat Berpotensi Hujan Disertai Kilat dan Angin Kencang

Sementara itu, perhelatan ajang pemersatu budaya bangsa tahun ini bertemakan 'Unity In Diversity serta melibatkan Liaison Officer dari kalangan kaum Penyandang Disabilitas, dimana mereka bergabung dengan lebih dari 180 anggota relawan LO-Marshal untuk menyukseskan pesta rakyat ini.

"Kami berharap, agar semua masyarakat kota Bogor dan sekitarnya, pada tanggal 5 Pebruari nanti dapat bergembira bersama. Menyaksikan dan menikmati keindahan keberagaman budaya kita, yang kami rangkai dalam tema Unity In Diversity. Dan karena acara ini adalah Dari Kita Untuk Bogor, Dari Bogor Untuk Indonesia, mari kita jaga dan nikmati bersama," ujar Arifin Himawan selaku Ketua Pelaksana CGM-BSF 2023. 

Ribuan pelaku seni bakal terlibat secara langsung. Adapun lokasi CGM Bogor Street Festival bertempat di sepanjang Jalan Suryakencana hingga Jalan Siliwangi, disana akan gemerlap oleh berbagai atraksi menarik selama lebih kurang delapan jam. 

Misal, lanjut Ahim sapaan karibnya, akan ada Ogoh-ogoh Bali, Kendang Beleq dari Lombok, dan Bouraq dari Cirebon, ikut serta memeriahkan acara ini, termasuk Ondel-ondel Betawi, dan Reog Ponorogo. Serta belasan Sanggar Kesenian yang berasal dari Jawa Barat dan sekitarnya.

"Secara pribadi maupun kelembagaan saya meminta agar program bantuan keuangan infrastruktur desa tetap dilanjutkan, dan harus dianggarkan dalam APBD 2024," ujar Rudy Susmanto, Selasa 31 Januari 2023.

Rudy menambahkan, pihaknya sangat mendukung program tersebut. Buktinya, pada APBD 2023 yang saat ini sedang berjalan, program Samisade mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 407 miliar. Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp 395 miliar, dan jauh lebih besar dari awal program ini diluncurkan pada 2021 dengan alokasi anggaran Rp 372 miliar.

Baca Juga : Kades Wiwin Berparas Cantik Dekat Masyarakat dan Anak-anak 

Rudy Susmanto menganggap program ini cukup baik dalam mengakselerasi pembangunan di desa, sehingga Badan Anggaran (Banggar) DPRD menyetujui Samisade kembali dianggarkan.

"Program ini sangat penting untuk memberikan rasa keadilan pada masyarakat dengan menggunakan fungsi distribusi APBD untuk pemerataan pembangunan. Karena pembangunan di wilayah kita akhirnya menggunakan sistem bottom up dari bawah ke atas. Jadi yang dibutuhkan masyarakat melalui masing-masing desa diakomodir dalam anggaran samisade," paparnya.

Program samisade, lanjutnya, juga bisa menggerakkan perekonomian lokal. Dengan melibatkan banyak tenaga kerja setempat, perputaran uang tersebut pada akhirnya memberi tetesan bagi banyak warga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

"Dengan infrastruktur yang memadai warga desa bisa lebih produktif dalam memanfaatkan berbagai potensi daerahnya, lebih kreatif, inovatif  serta mandiri," imbuhnya.

Program tersebut juga bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran terbuka, kemudian meminimalkan warga yang menjadi pekerja migran, serta mengurangi minat masyarakat bermigrasi ke kota-kota besar. 

"Dengan memanfaatkan potensi desa itu, maka kesejahteraan warga desa akan lebih cepat tercapai," katanya lagi.

Rudy berharap, tidak ada lagi pihak yang ingin menghilangkan program tersebut dalam rencana pembangunan. Lebih baik, lanjut dia, perhatian untuk bagaimana meningkatkan kualitas pelaksanaan program yang harus ditingkatkan.

Meskipun demikian, Rudy mengingatkan agar pemerintah desa segera menyelesaikan penggunaan dan pelaporan Samisade 2022, agar dapat menggunakan Samisade 2023.

"Semakin cepat anggaran diserap, maka pekerjaan di lapangan akan semakin cepat pula dapat dinikmati oleh masyarakat," tandasnya.

Namun, siapa sangka Kades yang viral saat aksi demonstrasi perpanjangan masa jabatan kades, di  Jakarta beberapa waktu lalu, merupakan sosok yang dekat dengan masyarakatnya.

Hal tersebut diungkapkan, Sekretaris Desa Gunung Menyan Erwin mengatakan, dibalik tampilannya yang cetar dan membahana, Wiwin Komalasari ternyata merupakan sosok kepala desa yang dekat dengan masyarakat.

Baca Juga : Emirates, Pesawat Terbesar di Dunia Bakal Beroperasi di Bandara Ngurah Rai Bali

"Dia (Wiwin Komalasari) aktif juga terjun ke lapangan ke masyarakat mengisi setiap pengajian di majlis taklim, bu lurah itu emang orangnya bermasyarakat dan bergaul dengan masyarakat," ungkapnya.

Selain itu, Wiwin Komalasari yang baru menjabat sebagai kepala desa sejak tahun 2021 ini di mata para stafnya merupakan orang yang sangat ramah dan baik.

"Di kantor pun aktif, apalagi sama staf juga selalu perhatian tidak pilih kasih," katanya. 

Direktur Utama RSUD Kota Bogor, dr. Ilham Chaidir mengatakan, kesiapan itu dikarenakan sekitar tujuh puluh persen kunjungan pasien merupakan warga Kabupaten Bogor.

"Tentu kami siap berperan untuk membantu mengatasi persoalan ini, semua pasien campak yang kini dirawat di RSUD Kota Bogor tertangani dengan baik disini," ungkapnya, Selasa 31 Januari 2023.

Baca Juga : Inflasi di Jalur Positif, IMF: Pertempuran Belum Selesai

Berdasarkan data yang tercatat, sepanjang tahun 2022, RSUD Kota Bogor telah menangani 10 kasus campak. Dan kasus tertinggi terjadi pada bulan Desember, sebanyak 5 kasus.

Jumlah kasus campak mengalami lonjakan pada awal tahun 2023. Tercatat hingga 30 Januari 2023, terdapat 36 pasien kasus campak yang kini ditangani RSUD Kota Bogor. 

"Sebanyak 14 pasien merupakan warga Kota Bogor dan 22 pasien lainnya berasal dari Kabupaten Bogor," pungkasnya

Sementara itu, Subkoordinator Perawatan Medik Rawat Inap RSUD Kota Bogor, dr. Adhari Zulkarnain mengatakan, dari 36 pasien yang dirawat, kondisinya terbilang aman dan terkendali. Para pasien itu, dirawat diruang anak

"Dari 36 pasien yang ditangani, 11 pasien masih dirawat. Sementara 25 pasien sudah sembuh dan diperbolehkan pulang," sebutnya.

Ia menduga, kenaikan kasus campak dikarenakan selama dua tahun terakhir banyak anak yang tidak di imunisasi, akibat terfokusnya pelayanan kesehatan pada penanganan pandemi covid-19. 

"Bagi masyarakat yang ingin melakukan imunisasi bisa dilakukan di puskesmas terdekat," terangnya

Ia juga mengatakan, bila penyakit campak disebabkan oleh virus RNA. Virus tersebut dapat ditularkan secara droplet yang keluar dari hidung, mulut atau tenggorokan orang yang terinfeksi campak pada saat bersin, batuk dan bicara.

"Meski rawan penularan, virus tersebut bersifat mudah mati karena ketidak tahanan terhadap suhu panas," ujarnya

Berdasarkan data sebaran, kasus campak tersebar di 24 kelurahan dari 68 kelurahan yang ada di Kota Bogor. Dimana terdapat 4 kelurahan dengan lebih dari 1 kasus campak. Keempat kelurahan itu, yakni Kelurahan Gunung Batu sebanyak 4 kasus, Kelurahan Loji 3 kasus, Kelurahan Pasir Jaya 3 kasus, dan Kelurahan Mulyaharja 3 kasus. 

Bahkan warga Kota Bogor juga bisa menggunakan pelayanan SIM Keliling, yang sudah disediakan Unit Regident Sat Lantas Polresta Bogor Kota, Polda Jabar.

Layanan SIM Keliling pada Selasa (31/01/2023) dilaksanakan di Area Parkir Graha Pena Radar Bogor Yasmin, waktu pendaftaran mulai pukul 08.00 - 09.00 WIB.

Layanan SIM Keliling hanya melayani permohonan perpanjangan SIM A dan C yang dapat dilakukan sebelum masa berlaku habis. Apabila masa berlaku SIM habis diberlakukan mekanisme penerbitan SIM Baru.

Baca Juga : Cegah Konflik Seperti di Morowali, Jusuf Kalla Minta Tambang Dikelola Rakyat

Syarat perpanjangan SIM A atau C sebagai berikut:

1. Membawa KTP asli dan Foto Copy.
2. Membawa SIM asli yang masih berlaku.
3. Uji Psikologi SIM (di Lokasi).
4. Surat Keterangan Sehat dari dokter yang ditunjuk oleh Polri (di Lokasi).

Untuk menjaga kenyamanan pemohon SIM, maka dibuat antrian sesuai dengan kedatangan pemohon.

“Dalam pelayanan selalu mengedepankan protokol kesehatan (Prokes),” terang Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso melalui Kasat Lantas Kompol Galih Apria, Selasa 31 Januari 2023.

Tujuannya mencegah penyebaran virus COVID-19 serta peningkatan pengamanan pelayanan publik dengan melakukan pemeriksaan dan menganjurkan memakai hand sanitizer kepada masyarakat yang akan melaksanakan penerbitan Perpanjangan SIM.

“Layanan penerbitan SIM ini sudah online se -Indonesia, artinya pemegang KTP dengan domisili seluruh Indonesia dapat dilayani di Satpas Polresta Bogor Kota atau layanan SIM keliling yang disediakan di Kota Bogor,” pungkasnya. 

Duduk perkaranya, berawal dari staf KSU Karya Mandiri Agil yang hendak menawarkan program koperasi via telepon ke wilayah Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Namun, niatannya ternyata dicemooh lewat whatsapp grup yang menyebut bahwa koperasi adalah rentenir dan bank keliling. 

"Belum juga disosialisasikan programnya, belum juga dikenalkan, tapi RT Nuri dan Adul menyebarkan pesan bahwa KSU Karya Mandiri adalah Bank Keliling," ujar Ketua KSU Karya Mandiri, Atty Somaddikarya, Senin 30 Januari 2023.

"Padahal staf kami, sudah menempuh prosedur lewat kelurahan untuk masuk ke wilayah. Jadi tidak asal masuk kesana-sini," tambahnya.

Awalnya, lanjut Atty, permasalahan ini akan dibawa ke jalur hukum. Namun, ada itikad baik dari yang bersangkutan menghubungi dan menyampaikan permohonan maaf. "Sudah jelas melanggar dan menyebar hoax. Bisa saja kita polisikan, tapi kami juga berbesar hati dan mengizinkan yang bersangkutan menyampaikan klarifikasinya di dalam forum," sambungnya. 

Baca Juga : Viral Dua Anak Diculik, Kapolsek Gunungsindur: Berita Hoax

Atty juga menambahkan, koperasi yang telah ia dirikan selama 27 tahun itu telah banyak berbuat untuk masyarakat Kota Bogor. "Dari sektor ekonomi kita sudah membantu menstimulus lewat para perempuan pelaku UMKM, kemudian keperluan administrasi pencatatan sipil juga tengah kita geber bagi warga yang belum memiliki KTP, KIA dan KK. Jadi biarkan berbuat untuk tanah kelahiran saya," tambah Atty.

Ia berharap agar kejadian serupa tidak terjadi dan dijadikan sebagai pembelajaran untuk lebih berhati-hati dalam bermedia sosial. "Semoga tidak terjadi lagi bentuk-bentuk kejadian seperti ini, sebab dampaknya semua dapat dirugikan. Jadikan ini sebagai pembelajaran untuk semua," pungkasnya.

Atty mengingatkan agar tidak menyebarkan pesan yang merugikan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. "Saya imbau kepada siapapun jangan membuat narasi dalam grup whatsapp yang tidak ada dasarnya apalagi tidak bisa dipertanggungjawabkan, harus bijak dan jangan sampai jempol lebih cepat dari logika sendiri," paparnya.

Ia menyebut dari 22 ribu anggota KSU Karya Mandiri yang ada di Kota dan Kabupaten Bogor tidak ada satupun KTP yang dirugikan. "Jadi dari 22 ribu anggota koperasi yang ada di kota dan kabupaten Bogor semua merasa terbantu dengan program-program seperti penebusan ijazah, pengajuan RTLH, membantu mutasi BPJS ke PBI, dan mempermudah akses pasien yang dipersulit di rs," jelasnya.

Itu menunjukan, sambung dia, KSU Karya Mandiri merupakan koperasi terbaik yang bekerjasama dengan Pemkot Bogor. "Kita juga diganjar oleh pemkot bogor sebagai koperasi terbaik pada 2015," ujarnya.

Dalam forum, pengurus wilayah Kelurahan Tanah Sareal, NR dan AB menyampaikan permohonan maafnya dihadapan para petinggi KSU Karya Mandiri, jajaran kelurahan, Bhabinmas, babinsa dan jajaran Bidang Koperasi dari Disperindagkop Kota Bogor.

Menurut Kapolsek Gunungsindur Kompol Birman Simanulang, bahwa kedua anak itu  terpaksa membuat  video pengakuan diculik, karena takut dimarahin orang tuanya, akibat pulang terlambat bermain.

"Berita penculikan tersebut merupakan rekayasa yang dibuat kedua anak tersebut,"kata Kompol Birman kepada wartawan.

Baca Juga : Aksi Panggung Fiersa Besari di Pekanbaru Dihentikan Karena Lighting dan Genset Meledak

Dirinya menambahkan, kedua anak yang berstatus sebagai pelajar di salah satu SDN di Gunung Sindur pulang lebih cepat dari waktu pembelajaran, tetapi langsung bermain tidak langsung pulang kerumah sehingga lupa waktu.

"Karena takut dimarahi oleh orang tuanya, mereka akhirnya mengarang cerita menjadi korban penculikan hingga informasi beredar luas di masyarakat," katanya.

Selain itu, pihak orang tua pelajar telah mengklarifikasi pemberitaan atas adanya berita penculikan anak, yang tersebar luas di kalangan masyarakat merupakan berita hoax.

"Saat ini kedua orang tua anak telah meminta permohonan maaf ke seluruh masyarakat luas yang di buat resah akan pemberitaan penculikan," katanya

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarkat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Renaldi Yushab Fiansyah mengatakan, hingga saat ini, rencana pelaksanaan Pilkades masih belum berubah.

“Tidak dalam memberikan respon (soal Kades 9 tahun), tapi mengikuti terus, kita lihat aturan lanjutannya, kalau misal itu dalam regulasi tingkat nasional ada perubahan, kita lihat aturan urutannya seperti apa, apa batas waktunya sejak kapan, masa jabatan kapan, itu nanti akan jelas aturan kalau itu terjadi. Pilkades masih terus berjalan, walaupun sudah final, nanti ada aturan turunannya,” ujar
Renaldi kepada wartawan, Senin, 30 Januari 2023.

Baca Juga : ASN 3 Kementerian Ini Duluan Dipindah ke IKN

Pada Pilkades tahun ini, Pemkab Bogor akan melaksanakannya di 36 desa dari 26 kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor.

Pengumuman penetapan bakal calon sendiri akan diumumkan pada bulan ini dan pencoblosan Pilkades Bogor dilakukan pada 12 Maret 2023.

Renaldi meminta panitia Pilkades serentak ini untuk bersikap netral tanpa harus memenangkan salah satu calon.

“Semua tahapan pilkades Bogor ini bisa dimonitor di semua level, yang paling penting panitia netral, itu bisa ditunjang dengan hadirnya panitia tingkat kecamatan dan di setiap tahapan di desa,” tegasnya.

Sekedar diketahui, Kabupaten Bogor menetapkan sebanyak 636 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 36 desa pada Pilkades serentak tahun ini. Jumlah hak pilihnya di atas 312 ribu dengan perkiraan satu TPS untuk 500 hak pilih.

Serda Fajri Arfa Anggota Babinsa Koramil 0621-06/Cileungsi mengatakan, kegiatan Komsos adalah salah satu media Babinsa, untuk mengenal warganya lebih dekat lagi dan sebagai sarana silahturahmi kepada warga binaannya, agar warga menjadi lebih dekat dan akrab dengan Babinsa. Selain itu, kegiatan komsos ini bertujuan untuk mencari informasi dan mengetahui perkembangan situasi di wilayah desa binaan.

Ciptakan kedekatan warga binaan, Babinsa Koramil 0621 06/Cileungsi Jajaran Kodim 0621/Kabupaten Bogor Serda Fajri Arfa, melaksanakan Komsos dengan masyarakat Desa Cipeucang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor. 

Baca Juga : 107 Orang Ditangkap Usai Kericuhan di Kantor Arema FC

Serda Fajri Arfa menjelaskan, kegiatan komsos ini dilakukan karena sudah menjadi tugas pokok sebagai seorang Babinsa yang senantiasa melaksanakan Komsos untuk mencari informasi dan sebagai sarana bersilahturahmi kepada warga supaya lebih dekat dan bisa menjalin kebersamaan. 

"Kegiatan ini mencerminkan rasa kemanunggalan TNI, khususnya Babinsa kepada masyarakat wilayah binaannya, yang bertujuan untuk mempererat hubungan kekeluargaan antara Babinsa dengan masyarakat sehingga tercipta suasana yang harmonis dalam setiap pelaksanaan tugas Babinsa di lapangan,"ungkap dia.

“Pada hari ini bincang santai dengan warga masyarakat di Desa Cipeucang untuk menjalin hubungan kedekatan, untuk itu kita saling berbaur,” ungkap Serda Serda Fajri Arfa.

Kegiatan tersebut di lakukan agar menambah kedekatan kepada masyarakat dan aktif dalam kegiatan sehari hari berbaur dengan masyarakat sebagai landasan. “TNI dari Rakyat untuk Rakyat.

Salah satunya Pimpinan Cabang (PC) Fatayat NU Kota Bogor yang turut memerihakan dengan menggelar pawai payung berwarna hijau dari GOR Pajajaran hingga gedung DPRD Kota Bogor. Selain pawai payung, ratusan kader Fatayat NU Kota Bogor juga melakukan aksi pelepasan balon satu abad NU berwarna putih ke udara.

"Kegiatan ini menyambut satu abad NU. Kegiatan diisi dengan mengadakan pawai, yang mana kami menyediakan sekitar 200 payung untuk kader-kader Fatayat NU se-Kota Bogor," ungkap Ketua PC Fatayat NU Kota Bogor, Dede Siti Amanah pada Minggu, 29 Januari 2023.

Baca Juga : Diskominfo Kota Depok Pasang WiFi Gratis di 118 Lokasi

Menurut Dedez Fatayat NU sebagai salah satu Banom Perempuan NU di Kota Bogor ingin menunjukkan eksistensi termasuk kiprah yang selama ini sudah sangat luar biasa perkembangannya.

Dede berharap, memasuki satu abad NU, Fatayat NU di Kota Bogor bisa berkembang lagi. Usia satu abad merupakan pencapaian yang luar biasa. Soal keterkenalan NU di masyarakat khususnya Kota Bogor, sebenarnya berkat perkembangan media teknologi yang sudah sangat membantu. 

"Artinya, masyarakat sudah mendapatkan informasi tentang NU dan penyebarannya cepat melalui media," uangkapnya.

Dede menambahkan bahwa yang menjadi target pihaknya saat ini adalah bukan berbicara secara kuantitas, tetapi diharapkan ada kualitas yang akhirnya dirasakan masyarakat khususnya Pemkot Bogor atas kehadiran Fatayat NU di Kota Bogor. 

"Diharapkan kader-kader khususnya PAC-PAC juga bisa memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut, dengan turut mensosialisasikan kegiatan mereka supaya bisa di dengar dan dirasakan masyarakat luas," katanya.

Dari patroli tersebut, petugas mengamankan obat terlarang jenis tramadol dan beberapa minuman keras dari sejumlah anak muda yang tengah berkumpul.

"Kami menemukan ada beberapa anak muda yang berkumpul dan dari pemeriksaan yang kami lakukan, kami dapati adanya obat terlarang jenis tramadol ada juga yang membawa minuman keras. Kepada yang bersangkutan kami itu pun langsung melakukan tindakan hukum," kata Kapolres Bogor, AKBP Iman Imanuddin.

Baca Juga : Gunung Semeru Gugurkan Lava Pijar

Menurutnya, patroli skala besar itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya potensi gangguan Kamtibmas yang dapat terjadi di wilayah Kabupaten Bogor.

"Kami sasar lokasi-lokasi yang rawan terhadap terjadinya gangguan Kamtibmas, hal ini juga bertujuan sebagai upaya memberikan rasa aman kepada masyarakat dan menunjukkan bahwa Polri hadir di setiap tempat dan waktu untuk masyarakat Kabupaten Bogor," jelas Iman. 

Kepala DPKPP Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika mengatakan, pendataan ribuan RTLH tersebut dilakukan melalui masing-masing Kepala Desa. Dengan indikator meningkatkan kualitas rumah yang layak.

“Target yang dikejar perbaikan RTLH. Kita sisir dari segi bangunan dan kawasannya. Pada 2023 rencana akan kita bangun 1200 RTLH, adapun tambahannya supporting dari Pusat dan Provinsi,” kata Ajat, Minggu 29 Januari 2023.

Baca Juga : Polisi Tetapkan S Tersangka Penabrak Lari Mahasiswi Cianjur

Selain RTLH, pembangunan hunian tetap (huntap) untuk korban bencana alam juga menjadi target DPKPP Kabupaten Bogor di 2023.

“Sebanyak 2.500 unit rumah huntap akan kami bangun, itu tersebar di daerah Kecamatan Sukajaya, Nanggung, Cigudeg dan Sukamakmur,” ungkap Ajat.

DPKPP Kabupaten Bogor, kata dia, juga perlahan terus membangun ruang terbuka hijau (RTH) di Kabupaten Bogor, baik RTH alami maupun non alami. 

Beberapa titik di Kecamatan Cibinong, kata dia, menjadi prioritas DPKPP Kabupaten Bogor lantaran kecamatan ini merupakan wajah Kabupaten Bogor. Beberapa kegiatan di antaranya ialah revitalisasi taman olahraga, alun-alun cirimekar, jalur pedestrian Tegar Beriman dan Kandang Roda sudah baik.

“Kecamatan Jasinga, Leuwiliang, Cariu juga sudah punya taman atau alun-alun. Kecamatan Rumpin dan Tenjolaya kita rencana bangun di tahun 2023 ini. Kami juga butuh mata tajam dari masyarakat untuk membantu mengkritisi,” ujarnya. 

ERUL

Dengan sejumlah Stand Up Paddle (SUP) mereka mengarungi perairan Ancol selama kurang lebih empat jam di bawah cuaca mendung dan hujan rintik.

Tampak wajah penuh kegembiraan menghiasi wajah para pelajar dan alumni SMA 68 ketika mendayung di atas papan selancar warna- warni.

Bagi para pelajar, olahraga SUP adalah sesuatu yang baru sehingga mereka sangat antusias ketika dilatih oleh para Alumni SMA 68, Zulkifli, Onaria Fransisca, Herry Latu untuk menjajal SUP.

"Ini adalah olah raga yang bagus untuk dikembangkan di Elpala SMA 68," kata Sukma Erawan, mantan Pembina Elpala yang juga guru di SMA 68.

Baca Juga : Pemerintah Akui Sempat Salah Prediksi Kondisi Ekonomi Pasca Pandemi di RI

Menanggapi hal itu, Zulkifli pun menyanggupi untuk terus melatih anggota Elpala sehingga SUP akan menjadi salah satu kegiatan Elpala selain mendaki gunung, olahraga arus deras, panjat dinding dan kegiatan alam bebas lainnya. 

"Ada 15 SUP yang akan kami siapkan untuk latihan para anggota Elpala di perairan pantai Ancol sini," kata Zulkifli yang pernah beberapa kali menjuari kejuaraan olahraga SUP.
 
Salah satu alumni angkatan I Elpala, drg. Esti Endang Sesotiyaning Tiyas, MM sangat mendukung upaya pengembangan kegiatan di Elpala SMA 68, dan dirinya merasa bangga bisa ikut merayakan HUT ke 37 Elpala.

"Saya merasa bersyukur bisa menjadi bagian keluarga besar Elpala SMA 68 dan berharap Elpala dapat terus mengukir prestasi," harap drg. Esti.

Menurut Pendiri Elpala, Dar Edi Yoga, Elpala adalah salah satu organisasi ekstra kurikuler di SMA 68 Jakarta yang cukup diperhitungkan di antara klub pencinta alam tingkat SMA.
 
"Elpala memiliki pola pelatihan terbaik dalam kaderisasi dan pembinaan anggotanya. Hal ini dibuktikan dengan penghargaan tiga Rekor MURI sebagai Tim Pelajar Pertama yang mendaki Gunung Kilimanjaro di Afrika, Gunung Carstensz di Papua dan Gunung Elbrus di Rusia," kata Dar Edi Yoga. 

Ketua GP Ansor Kota Bogor, Ahmad Bustomi mengatakan bahwa program ini menjadi kado terindah untuk Indonesia. Program ini pun bertujuan untuk membantu pemerintah menanggulangi 4,3 juta anak putus sekolah berdasarkan data Bappenas.

"GP Ansor Kota Bogor ingin memberikan sumbangsih solusi atas permasalahan 5.000 lebih angka putus sekolah anak-anak usia belajar di kota hujan ini," ucapnya kepada Ceklissatu.com, Sabtu, 28 Januari 2023.

Selain program sekolah gratis, lanjut Bustomi sapaan karibnya, pihaknya juga menggandeng lembaga pelatihan kerja seperti Balai Latihan Kerja (BLK), UMKM dan dunia usaha sehingga membagi keterampilan kerja, menyerap lulusan dan melatih entrepreneurship skills.

"Ini adalah kado GP Ansor Kota Bogor untuk seluruh warga NU khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya dihari jadi Nahdlatul Ulama dalam 1 Abadnya," katanya.

Adapun program sekolah gratis meliputi paket A, B dan C diperuntukan bagi anak usia 7-21 tahun. Bagi masyarakat yang berminat bisa menghubungi GP Ansor Kota Bogor.

Rudy berharap, penentuan skala prioritas pembangunan dari semua usulan yang masuk, harus benar-benar mengedepankan aspek efektivitas untuk pemulihan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia.

"Harapan saya pembahasan di tingkat Kecamatan juga mengacu pada garis besar rencana pembangunan daerah. Jadi tersinergi, pembangunan kita efektif dan berdampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi angka pengangguran, mencegah penghamburan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi perekonomian," ujar Rudy Susmanto.

Baca Juga : Siap-siap, Polda Jateng Incar Pelanggar Lalin Pakai ETLE Drone

Rudy memberi catatan penting agar Musrembang menjadi forum untuk merumuskan pembangunan dengan pendekatan bottom-up. Karena itu, Pemerintah Desa dan Kecamatan jangan dibatasi dalam mengusulkan program yang betul-betul dibutuhkan dan diperlukan masyarakat untuk di input dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

"Usulkan semua program Nanti diakhir tinggal kita lihat kemampuan ketersediaan anggaran dan kita pilah kembali mana program yang prioritas. Jadi jangan sampai diakhir tahun pada saat kita menetapkan APBD 2024 banyak program unggulan yang tidak ada dalam SIPD karena dibatasi alokasi usulannya, sehingga kami DPRD tidak dapat menganggarkan," tegasnya.

Rudy juga berharap, distribusi anggaran pembangunan memperhatikan aspek kesejahteraan, rasa keadilan, dan asas kepatutan. Dengan demikian, lanjut Rudy, APBD benar-benar bisa berfungsi sebagai alat untuk menjaga dan memelihara fundamental perekonomian daerah agar tetap seimbang.

"Dan kita berharap APBD bisa mengakselerasi pembangunan yang kita cita-citakan. Infrastruktur terbangun dengan baik dan memikat investor untuk berinvestasi untuk menyerap tenaga kerja. Pendidikan terbiayai dengan ideal, demikian juga urusan kesehatan," katanya.

Rudy menambahkan, saat ini capaian-capaian program pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Bogor masih kurang menggembirakan. Data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bogor, baru mencapai 71,2 persen, masih di bawah IPM Nasional 72,9 persen.

"Angka kesakitan penduduk Kabupaten Bogor berdasar data BPS mencapai 12,37 persen dan Balita yang mendapat imunisasi lengkap juga baru 32,20 persen," kata Rudy.

Politisi Partai Gerindra ini juga menyoroti angka rata-rata lama sekolah (RLS) Kabupaten Bogor yang saat ini masih di angka 8,4 tahun, atau setara kelas 2 SMP, masih di bawah RLS Nasional 8,54 tahun. Angka Partisipasi Sekolah di jenjang pendidikan menengah atas, kata dia, juga masih sangat rendah hanya 54,17 persen.

Data-data tersebut, lanjut Rudy harus mendapat perhatian serius, dan menjadi motivasi bagi kita mengejar ketertinggalan. "Jadi saya berharap kita benar-benar serius merumuskan program pembangunan kita, mengefektifkan APBD untuk membiayai program yang tepat sasaran dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Bogor yang kita cintai ini," tandasnya.

Babinsa Desa Pasirangin Koramil 0621-06/Cileungsi Serma Suriono melaksanakan Komsos dengan warga binaan di Desa Pasirangin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Sabtu 28 Januari 2023.

Serma Suriono mengungkapkan, jika kegiatan Komsos tersebut bertujuan meningkatkan keamanan dan silaturahmi dengan warga binaannya. Sekaligus, untuk mengetahui kondisi dan perkembangan di masyarakat.

Baca Juga : Kabupaten Bogor dan Bandung Barat Dinyatakan KLB Kasus Campak 

Menurutnya, melalui kegiatan Komsos maka terjalin silaturahmi yang baik, dengan warga binaan akan tercipta suasana yang nyaman dan sejuk, sehingga memperlancar tugas keseharian sebagai Babinsa di wilayahnya.

Diakui, dengan Komsos pihaknya juga dapat mengetahui perkembangan situasi di wilayah desa binaan dan dapat melakukan upaya deteksi dini dan cegah dini, sehingga apabila ada hal-hal negatif yang berkembang bisa cepat diselesaikan.

“Apapun yang terjadi di wilayah binaan tentunya seorang Babinsa dapat mengetahuinya dan mengerti duduk persoalannya dengan baik,” pungkasnya

Entah itu secara aturan diminstrasi, atau memang benar adanya dugaan campur tangan pihak luar yang ikut menentukan formasi pejabat, untuk kepentingan segelintir pihak.

Hal tersebut diungkapkan Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kota Bogor, Mahpudi Ismail bahwa bila rotasi maupun promosi sepenuh hak wali kota. Tetapi, wali kota pun mesti hati-hati dalam menempatkan orang sesuai dengan kemampuannya. 

"Harus obyektif, sebab ini sudah masuk tahun politis," ucapnya kepada awak media pada Jumat, 27 Januari 2023.

Menurut Mahpudi, dalam menempatkan orang wali kota harus menghilangkan azas subyektifitas yang tinggi. Mahpudi menegaskan, jika ada intervensi dari eksternal atau ASN namun non Baperjakat, lebih baik wali kota tak mengakomodir. Sebab, hal itu akan menjadi preseden buruk di akhir masa jabatan nantinya.

Baca Juga : Mahasiswa Unsur Tabur Bunga di lokasi Selvi Tewas Korban Tabrak Lari

 "Lebih baik dengarkan Baperjakat saja, karena mereka yang mengetahui betul kinerja seseorang. Sehingga tak keluar dari koridor yang telah ditentukan," tegasnya.

"Saya harap jangan sampai terjadilah campur tangan eksternal dan ASN non Baperjakat. Sebab, biasanya ketika ada intervensi, pasti ada kepentingan terselubung," tambahnya.

Jangan sampai, ujar Mahpudi, gara-gara nila setitik rusak susu sebelangga. "Ya, jangan di akhir masa jabatan ini, dikotori oleh hal-hal yang memang berada di luar koridor. Atau ujungnya bisa tidak 'husnul khotimah'," ungkapnya.

Sedangkan, Wali Kota Bogor, Bima Arya di hari yang sama menegaskan, jika pelantikan ditunda lantaran Pemkot Bogor masih harus menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dia mengaku, ingin memastikan semua rencana rotasi dan mutasi yang dilakukan sesuai dengan aturan. "Belum, masih menunggu persetujuan dari Kemendagri. Saya ingin pastikan semua sesuai aturan. Begitu izin turun, maka segera pelantikan," jelas Bima Arya.

Di samping itu, Bima Arya belum bisa memastikan apakah pelantikan pejabat baru akan dilakukan pada Januari. "Kita tunggu saja. Bolanya di Kemendagri," ujarnya.

Ketika disinggung apakah masih ada tarik ulur posisi pejabat di lingkup Pemkot Bogor, Bima Arya langsung membantahnya. Menurut Bima, untuk melakukan rotasi mutasi memang sedikit berbelit karena harus menunggu izin Kemendagri.

"Nggak ada yang ditunda, memangnya reshuffle kabinet ada tarik ulur. Ini hanya karena izin dari Kemendagri belum turun. Sudah kita ajukan sejak dua minggu lalu. Dan memang agak berbelit," katanya.

Menurut Rudy, Iwan Setiawan hanya memiliki waktu efektif sekitar enam bulan dalam menuntaskan seluruh target yang ada dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023, sekaligus mengakhiri masa jabatan pasangan Ade Yasin-Iwan Setiawan.

"Masa jabatan kan berakhir pada akhir Desember 2023. Menurut aturan, enam bulan sebelum masa jabatan berakhir, bupati tidak boleh mengambil kebijakan strategis. Artinya waktu efektif hanya sekitar enam bulan tahun ini," kata Rudy, Jumat 27 Januari 2023.

Baca Juga : Ridwan Kamil Klaim Bakal Banyak Influencer Gabung Golkar

Dia menilai, pengisian jabatan-jabatan kosong harus segera dilakukan untuk melakukan upaya percepatan pengentasan program-program yang telah dicanangkan dalam RPJMD 2018-2023.

Selain itu, jabatan kosong yang sudah terisi, akan memudahkan Pemkab Bogor dalam menjalani masa transisi selama tahun 2024, di mana saat itu kepemimpinan diemban oleh seorang Penjabat (Pj) Bupati Bogor.

"Ya tahun ini, diperkirakan ada 70 jabatan kosong. Itu harus segera dilakukan pengisian. Jabatan kosong itu meliputi kepala dinas, sekretaris dinas, hingga kabid dan kasi. Mumpung sekarang masih bisa mengambil kebijakan, agar segera diisi," kata politisi Gerindra itu.

Meski begitu, Rudy berharap pengisian jabatan tidak dilakukan dengan asas kedekatan dengan pimpinan, melainkan mengacu pada kualitas dan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Baik dari sisi pengalaman, maupun latar belakang pendidikan.

"Saya sangat yakin dan percaya bahwa banyak SDM di Kabupaten Bogor yang mampu dan sanggup. Jadi saya berharap walaupun dipimpin plt hari ini, seluruh jabatan strategis segera diisi agar tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat," jelas Rudy.  

Dari tayangan video penyanyi jalanan yang sedang ngamen di kawasan Jalan Suryakancana tersebut sedang menghibur para pejalan kaki dengan lirik yang diciptakannya.

Saat bersamaan Bima Arya, sedang berada di depan Vihara Dhanagun setelah bersilaturahmi dengan keluarga besar Vihara Dhanagun, secara spontan penyanyi tersebut langsung memainkan gitarnya dan membuat lirik secara spontan.

Baca Juga : Siswi SD Berseragam Pramuka Gagalkan Aksi Begal Bertato di Surabaya

"Wah keren lagunya, mantap euy," kata Bima Arya sambil mengacungkan jempol.

Setelah memberikan satu amplop kepada penyanyi tersebut, Bima Arya kembali memberikan amplop yang kedua kalinya karena mendengar lirik yang diciptakan sangat bagus.

Rafli juga dikenal ramah oleh para warga Kota Bogor karena bermyanyi dengan senyuman dan tidak pernah memaksa.

Ia dengan sopan dan santun dan ramah bekerja mencari nafkah dengan halal untuk menghibur masyarakat.

Belakangan video Rafli ditonton oleh belasan ribu pengguna jagat maya dan media sosial.

Lirik yang diciptakan oleh penyanyi jalanan tersebut pun mendapat acungan jempil dari Bima Arya.

Kondisi tersebut terjadi pada pagi hingga malam hari, meski di sejumlah titik bakal turun hujan diselingi petir dan angin kencang siang hari.  

"Waspada potensi hujan disertai kilat/petir dan angin kencang berdurasi singkat di wilayah Jaksel dan Jaktim pada siang hari dan di wilayah Jakbar, Jakut, dan Jakpus pada dini hari," jelas BMKG dilaman resminya.

Sementara, hujan turun di sejumlah daerah penyangga Jakarta, Jumat pagi, terkecuali Bekasi dan Tangerang. Menurut BMKG, kondisi cuaca di kedua wilayah diselimuti awan mendung. 

Hujan juga diperkirakan terjadi siang hari dan berpotensi sedang hingga lebat di sebagian wilayah Depok, Bogor, dan Bekasi. 

"Waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada waktu antara menjelang siang hingga malam hari di sebagian wilayah Kota Depok, Kab dan Kota Bekasi, Kab dan Kota Bogor," kata BMKG. 

Tak hanya itu, tentunya aturan yang dilanggar juga adanya 'bisikan' dari pihak luar Pemkot Bogor. Apabila ada yang kurang sesuai dalam perjalanannya, tentu DPRD melalui Komisi I akan memanggil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bogor.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Anna Mariam Fadhilah membenarkan hal tersebut. Politisi PKS ini mengatakan, kewenangan promosi dan rotasi sepenuhnya ada di tangan kepala daerah dalam hal ini Wali Kota Bogor Bima Arya. Namun, tentu dalam menempatkan seseorang dalam jabatan tertentu harus mempertimbangkan kesesuaian pangkat dan golongan dengan jabatannya.

Baca Juga : Tumpukan Sampah Makin Berserakan ke Jalan di Kota Bandung 

"Tentunya dipertimbangkan juga kompetensi atau keahlian Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut, jangan hanya berdasarkan like or dislike (suka atau tidak suka)," jelas Anna kepada wartawan pada Kamis, 26 Januari 2023.

Anna melanjutkan, tentu semua ingin di tahun terakhir masa jabatan pak wali ini, janji kampanye dapat diselesaikan dengan baik sehingga perlu didukung oleh jajaran yang mumpuni. Tetapi, jika ternyata dalam proses promosi dan rotasi ini ada aturan yang dilanggar tentunya DPRD tidak akan diam.

"Ya, sekali lagi saya tegaskan. Komisi I akan memanggil BKPSDM Kota Bogor untuk meminta klarifikasi apabila ada yang tidak sesuai," tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin menegaskan pihak luar tidak boleh ikut mengatur atau intervensi proses mutasi yang tengah berlangsung. 

"Disini yang berwenang ya Baperjakat serta wali kota selaku pemegang hak preogatif," katanya.

Hal tersebut disampaikan oleh Dosen Sains Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Ilmu Komputer (FISIPKOM) Universitas Djuanda Bogor Robby Firliandoko dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) & Kick-Off Program EcoRanger dan UNICEF.

Robby menjelaskan, kolaborasi heksahelix tersebut perlu melibatkan akademisi, sektor bisnis, komunitas, pemerintah, media dan agregator. 

"Sekarang kita ga bisa sendiri, bisa tapi pasti lebih berat. Kolaborasi adalah kuncinya. Hari ini sudah ada dari pemerintah, komunitas dan agregator, dan saya hadir sebagai akademisi. Untuk bisa menyukseskan kegiatan Eco Ranger di Kabupaten Bogor, baiknya perlu kita libatkan dari sektor bisnis dan media," kata Robby dalam FGD yang mengusung tema Support Capacity and Action Development for Young to Address Environmental Degradation di Hotel Savero Style Bogor pada Kamis 26 Januari 2023.

Baca Juga : Disinggung Pemprov Jabar, Dinkes  Klaim KLB Campak di Kabupaten Bogor Sudah Selesai 

Dosen muda yang juga Founder Bogor Ngariung  menyampaikan, bahwa masalah lingkungan di Bogor merupakan masalah yang besar. Tidak hanya berdampak pada lingkungan, dan kesehatan, masalah lingkungan di Kabupaten Bogor juga dapat menyebabkan bencana alam seperti banjir, longsor dan kekeringan air. 

"Tahun lalu saya melalukan riset mengenai perilaku komunikasi gerakan sosial komunitas perubahan iklim, komunitas perubahan iklim yang menjadi informan menyampaikan bahwa beberapa bencana alam di Kabupaten Bogor merupakan bukti nyata dampak masalah lingkungan dan perubahan iklim dan anak menjadi korban tertinggi," jelas Robby.

Mewakili Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Mutiara F. Siadari sebagai Kepala Dekontaminasi Lokasi Limbah B3 Bidang Pertambangan dan Energi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan bahwa anak muda menjadi salah satu kelompok sasaran yang ingin diadvokasi. Anak muda perlu dilindungi dan terhindar dari pencemaran akibat limbah B3. Limbah B3 bila tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan masalah sosial seperti kebakaran dan berdampak pada kesehatan. 

"Tugas pokok kami adalah tanggap darurat dan pemulihan lahan terkontaminasi. Pengelolaan limbah b3 itu perlu melalui proses pengurangan, penyimpanan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan dan terakhir dumping. Keterlibatan anak muda sangat dibutuhkan, salah satunya dalam proses pengurangan yang sudah dilakukan komunitas," katanya

Manager Program Community Empowerment Greenaration Foundation (GF) Dimas menyampaikan bahwa GF adalah LSM yang berfokus pada pemanfataan media kreatif adaptif dalam mengubah perilaku manusia untuk menerapkan konsumsi dan produksi berkelanjutan di Indonesia. 

"EcoRanger adalah program pendampingan pengembangan komunitas lokal untuk menerapkan praktik produksi dan konsumsi berkelanjutan. Dan pada tahun 2023 ini kami berkolaborasi bersama UNICEF untuk mengentaskan masalah lingkungan di Bogor. Selama enam bulan ke depan kami akan melakukan pengembangan kapasitas, mencetak agent of change dan memfasilitasi agent of change untuk menerapkan solusi dan idea mereka," kata Dimas. 

Farah, yang juga dari GF menyampaikan bahwa Tim GF telah melakukan riset di Kabupaten Bogor. Menurutnya, berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor tahun 2022 menyampaikan bahwa dalam tiga tahun terakhir volume sampah selalu meningkat. Selain itu, pencemaran udara dan air di beberapa tempat juga terjadi.

"Pencemaran limbah B3 merupakan toxic bagi manusia dan bisa menyebabkan keracunan yang berbahaya bagi hati, ginjal dan organ lainnya. Menurut data BPS 2022, jumlah penduduk balita hingga anak-anak di Indonesia sebanyak 16% dan remaja 25%. Untuk itu kami berkolaborasi bersama UNICEF untuk melakukan kegiatan di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tegal," katanya.

Farah menambahkan, di Desa Cinangka Kabupaten Bogor dan beberapa desa lainnya ditemukan adanya paparan kadar di sekitar peleburan aki bekas. 

Dalam kesempatan yang sama, Aryanie Amellina dari UNICEF Environment and Climate Action Specialist menyampaikan bahwa aksi lingkungan untuk anak muda adalah untuk membangun kesadaran anak muda untuk peduli dan terlibat dalam mitigasi pencemaran lingkungan. 

"Anak perlu dilindungi dan bencana dan risiko lingkungan. Dalam aksi, kami juga mendorong anak muda untuk ikut serta dalam hal mitigasi dan advokasi. Dalam masalah lingkungan, anak muda selalu jadi sasaran kami karena kami ingin mereka menjadi agent of change. 4 pilar kami untuk anak muda yakni Melibatkan, Menjadikan mereka sebagai penerima manfaat, Mengurangi polusi dan Melindungi anak-anak dari bencana," ungkap Aryanie. 

Hal itu menyusul pernyataan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) yang menyebut wilayahnya sebagai wilayah dengan kasus campak terbanyak di Jabar, mencapai 18 kasus.

Sekretaris Dinkes Kabupaten Bogor, Agus Fauzi menyebut bahwa 18 kasus campak yang terjadi itu merupakan kasus pada 2022.

Baca Juga : KPU Kabupaten Bogor Usulkan Tiga Rancangan Penambahan Dapil ke KPU-RI

"Terkait pernyataan dari provinsi, kami klarifikasi bahwa memang pada 2022 kami menemukan kasus campak. Ada 18 kasus yang dimana itu terjadi di wilayah Tenjo," kata Agus kepada wartawan, Kamis 26 Januari 2023.

Menurutnya, kasus tersebut pertama kali didapati petugas di lapangan yang dimana awalnya para petugas mendiagnosa ada empat anak yang terkena campak di wilayah Tenjo.

Setelah dilakukan pemeriksaan ke sejumlah anak di wilayah tersebut, total menjadi 18 yang terkena campak.

"Ini terjadi pada Juli 2022 dengan 18 kasus campak yang positif di Tenjo. Kami laporkan itu di waktu yang sama (Juli-red) dengan bersurat kepada pimpinan Kabupaten Bogor (Plt Bupati)," tutur Agus.

Baca Juga : Cara Melli Darsa Center Sukseskan Bulan Imunisasi Anak Nasional

Dijelaskan Agus, Tenjo menjadi salah satu wilayah di Kabupaten Bogor yang saat itu rentan terdampak campak. Karena berdasarkan data yang ada, capaian imunisasi sebagai pencegah campak berada di bawah 95 persen.

"Campak ini merupakan penyakit yang bisa dicegah melalui imunisasi. Nah saat itu, imunisasi di wilayah Tenjo masih rendah, di bawah 95 persen sebagaimana anjuran dari pusat," jelas Agus.

Dengan 18 kasus yang terjadi, Dinkes Kabupaten Bogor pun menetapkan campak di Tenjo sebagai kejadian luar biasa (KLB) saat itu.

Acara pembukaan “Service Attitude Training” dihadiri oleh Kepala Bidang Pariwisata Kota Bogor, Bapak Ferry Firmansyah, yang mewakili Kadisparbud, Kepala Bidang Perpustakaan Kota Bogor, Bapak H. Ir. Satia Mulia, yang mewakili Kadiarpus, Serta Ketua IHGMA Kota Bogor, Ibu Sri Endah. 

Baca Juga : Polri Setop Pengajuan dan Perpanjangan Pelat RF, Siapkan Kode Baru

“Service Attitude Training yang dibuka oleh Kabidpar Kota Bogor, diikuti lebih dari 50 Peserta dari berbagai bidang usaha dan organisasi yang terkait dengan kepariwisataan, kebudayaan, dan perpustakaan seperti Hotel, Restaurant, Café, Karaoke, Kampung Wisata, Komunitas Pencinta Pariwisata, dan Pegawai Perpustakaan.

Menurut Managing Director Aindo Hospitality Rai Upadana, tujuan utama pelatihan adalah untuk menumbuhkan mind set tentang layanan (service), mulai dari sikap (attitude), perilaku (behavior), komunikasi dan interaksi serta hal-hal yang sangat mendasar dalam memberi kenyamanan dan kepuasan bagi pihak lain sebagai pengguna produk dan jasa (customers) dengan mengedepankan Budaya Lokal Kota Bogor.

Peserta pelatihan diharapkan dapat menjadi role model dan dapat menyebar luaskan materi pelatihan ini di perusahaan, organisasi, atau di  area kerja masing-masing sehingga dapat terbangun layanan prima.

Babinsa Serka M. Roni Isd mengatakan, kegiatan kerja bakti ini merupakan upaya bersama dalam mewujudkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan.

“Kerja bakti ini dilakukan karena kondisi parit dan bahu jalan yang ada semakin menyempit karena ditumbuhi rumput dan semak yang menjalar ke bahu jalan sehingga sangat kotor,” jelasnya, Kamis 26 Januari 2023.

Baca Juga : Usai PPKM Dicabut, Jokowi Sebut Kini Masa Transisi ke Endemi

Kata dia, kerja bakti ini juga sebagai upaya agar masyarakat untuk selalu peduli dengan kondisi lingkungan disekitar tempat tinggalnya, semoga jalinan kerja sama yang baik selama ini akan semakin kuat dalam mewujudkan kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Sementara itu, Kepala Desa Gandoang Haerul Saleh menyampaikan, terimakasih kepada Babinsa karena kegiatan karya bakti ini terselenggara tidak lain karena peran aktif Babinsa sehingga parit dan bahu jalan terlihat bersih dan rapi.

%saya juga melihat warga sangat senang dan antusias dalam mengikuti kerja bakti dikarenakan Babinsa juga ikut kerja dalam melaksanakan pembersihan ini merupakan kegiatan yang positif serta akan terjalin kerjasama yang baik seperti yang kita harapkan,” ungkapnya.

Salah satu orangtua murid, Rosita, mengatakan bahwa anaknya tiba-tiba mengeluh sakit perut sepulang dari sekolah.

Kepada Rosita, sang anak mengaku merasakan sakit perut setelah memakan roti yang dibagikan di sekolah.

"Kami tahunya itu setelah anak-anak pulang ngeluh sakit perut. Saya tanya ternyata dia bilangnya ada pembagian roti gratis di sekolah," kata Rosita kepada wartawan, Rabu (25/1/2023).

Selain anak Rosita, terdapat 13 siswa yang juga dikabarkan keracunan dengan gejala berbeda-beda. Mulai dari mual, muntah dan sakit perut. 

"Sampai saat ini terpantau ada 14 siswa. Karena reaksinya beda-beda, ada yang pusing, mual, dan ada yang langsung buang-buang air," kata dia. 

Rosita dan orangtua siswa lainnya kemudian melaporkan kejadian ini kepada pihak SDN Pengasinan. Pihak sekolah pun membenarkan kejadian ini. 

Kepala Sekolah SDN Pengasinan 1 Yeti Suhesti mengatakan dari 620 siswanya yang makan roti gratis, hanya 12 siswa yang keracunan dan yang lainnya tak ada gejala keracunan.

"12 siswa dari kelas 6 D saja yang mules-mules dan buang air besar, yang lain tidak. Tapi sudah ditangani oleh Puskesmas Pengasinan," kata Yeti.

"Rencana tersebut menjadi penting sebagai tempat berkumpul pemuda, memberikan masukan sebagai bahan program kedepan," kata Ketua KNPI Kemang Abdul Jalil, Rabu 25 Januari 2023.

Jalil menjelaskan, dengan adanya simbol Rumah Pemuda, tentu menjadi peningkatan kapasitas terus terbangun antar pejabat desa dan Kecamatan.

Baca Juga : Messi Tak Perpanjang Kontraknya dengan PSG, Ada Apa?

"Selain itu kami juga ada program SADAP (Safari desa dengan pemuda), yang sudah lakukan DPK KNPI kemang selama setahun," jelasnya.

Bahkan program KNPI Go To School, bersama rekan media terus digaungkan dan sudah dilakukan ke sekolah tingkat atas, Karena wilayah kemang akan menghadapi tantangan pesat demokrasi.

"Tahun 2023, menjadi alat ukur kami polarisasi sampai tingkat pemilih pemula agar bisa melek dan memahami program yang sedang dilakukan," kata dia.

"Kini sudah berhasil melakukan panen padi perdana, dengan menghasilkan kurang lebih 1 ton padi yang siap diproses untuk tahap selanjutnya,"ungkapnya, saat menghadiri panen perdana yang dihadir Kaur Kesra Jaji, Rabu 25 Januari 2023.

Ia mengatakan, program ketahanan pangan desa bertujuan meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, higienis, bermutu, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, serta berbasis pada potensi sumber daya lokal. 

Baca Juga : Berkedok Kios Sabun, Polisi Ciduk Pengedar Ribuan Obat Terlarang di Bogor

Program ketahanan pangan yang dialokasikan sekitar 20% dari dana Desa tahun anggaran 2022 , sesuai peraturan Kepmendesa PDTT Nomor 82 tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa. Indonesia merupakan negara dengan tingkat kelaparan tertinggi ke-3 (tiga) se Asia Tenggara (Global Hunger Index,2022). Untuk itu desa harus segera bersiap melaksanakan langkah-langkah pencegahan krisis pangan.

Maka pihak desa, menyerahkan anggaran yang dialokasikan global kemudian kita serahkan kepada Ketua kelompok Tani untuk digunakan di bidang masing masing seperti, budidaya Perikanan, Perternakan , pertanian dan perkebunan  Hidroponik.

"Untuk jenis peternakan kita budidaya ikan Lele dan Nila, kemudian untuk pertanian kita tanam padi jenis bibit Unggul yang kita tanam per 1 Oktober 2022 dan alhamdulillah pada hari ini kita sudah panen,"kata dia.

"Kami pihak Desa berharap, semoga program ini ke depannya dapat berjalan dengan lancar dengan mendukung program pemerintah, untuk antisipasi menghadapi adanya krisis pangan,"ungkapnya

Warga juga bisa melakukan perpanjangan melalui pelayanan SIM Keliling yang sudah disediakan Unit Regident Sat Lantas Polresta Bogor Kota, Polda Jabar.

Layanan SIM Keliling pada Rabu (25/01/2023) dilaksanakan di Lippo Plaza Keboen Raya Bogor. Adapun waktu pendaftaran mulai pukul 08.00 - 09.00 WIB.

Baca Juga : Diduga Akibat Konsleting Listrik, Satu Unit Mobil Hangus Terbakar di Kota Bandung

Layanan SIM Keliling hanya melayani permohonan perpanjangan SIM A dan C yang dapat dilakukan sebelum masa berlaku habis. Apabila masa berlaku SIM habis diberlakukan mekanisme penerbitan SIM Baru.

Syarat perpanjangan SIM A atau C sebagai berikut:
1. Membawa KTP asli dan Foto Copy.
2. Membawa SIM asli yang masih berlaku.
3. Uji Psikologi SIM (di Lokasi).
4. Surat Keterangan Sehat dari dokter yang ditunjuk oleh Polri (di Lokasi).

Untuk menjaga kenyamanan pemohon SIM, maka dibuat antrian sesuai dengan kedatangan pemohon.

“Dalam pelayanan selalu mengedepankan protokol kesehatan (Prokes),” terang Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso melalui Kasat Lantas Kompol Galih Apria, Rabu 25 Januari 2023.

Tujuannya mencegah penyebaran virus COVID-19 serta peningkatan pengamanan pelayanan publik dengan melakukan pemeriksaan dan menganjurkan memakai hand sanitizer kepada masyarakat yang akan melaksanakan penerbitan Perpanjangan SIM.

“Layanan penerbitan SIM ini sudah online se -Indonesia, artinya pemegang KTP dengan domisili seluruh Indonesia dapat dilayani di Satpas Polresta Bogor Kota atau layanan SIM keliling yang disediakan di Kota Bogor,” tutupnya.

"Kami kontraktor yang mengerjakan proyek PT. Boreco ini, proyek new palm Hill golf, menuntut hak kami terhadap hasil kerja kami yang sampai dengan saat ini belum direalisasikan pembayarannya," ungkap koordinator aksi Teddy R kepada Ceklissatu.com, Selasa 24 Januari 2023

Teddy menjelaskan, ia bersama rekan-rekannya belum menerima pembayaran dari pengerjaan proyek milik Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto tersebut.

Baca Juga : Gagal Bayar Sewa Gedung, Twitter Digugat

"Adapunpun umur tagihan kita dari pekerjaan itu ada yang sudah berumur 1,5 tahun, ada yang 1 tahun, ada yang 10 bulan, bahkan 7 bulan," tandasnya

Bahkan, ia menyebut, nominal yang hingga kini belum dibayarkan mencapai puluhan miliar rupiah

"Yang sudah kita masukkan sejauh ini kurang lebih sekitar Rp.15,5 Miliar, dan masih ada lagi teman teman yang ingin memasukkan kembali invoice nya kurang lebih diperkirakan sekitar Rp. 20 miliaran,"paparnya.

Ia menceritakan, efek dari ketidak jelaskan pembayaran tersebut berimbas pada keluarga para pekerja. 

"Kalau untuk korban dari hasil pekerjaan ini yang terlunta lunta pembayarannya, banyak sekali korbannnya. kalau kita hitung, ada 9 kontraktor ya, masing masing kontraktor ada 10 kepala keluarga, kalau dari 10 kepala keluarga ada 4 orang aja sudah ratusan orang. Bayangkan. Ini benar benar masyarakat yang dirugikan bukan 1 atau 2 perusahaan saja,"kata dia.

"Jika misalkan tuntutan ini tidak diakomodir oleh pihak Boreco, ini kan negara hukum ya, kita akan daftarkan perkara ini di perdata," pungkasnya

Sementara itu, saat Ceklissatu.com mencoba mengkonfirmasi pihak management PT. Boreco, staff yang saat itu berada dikantor PT. Boreco enggan memberikan tanggapan. Sebab menurutnya tidak ada petinggi perusahaan yang saat itu berada di kantor

Menurut Mahpudi, berdasarkan informasi yang ia terima dari para PKL, penertiban ini dilakukan untuk melancarkan acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang akan dilaksanakan pada Kamis, 25 Januari 2023 mendatang.

Ia pun menilai, jika penertiban PKL hanya untuk melancarkan kegiatan Musrenbang, maka tidak ada esensi didalamnya dan merugikan masyarakat kecil yang harus kehilangan pendapatan.

"Ini tidak masuk akal kalau penertiban hanya untuk melancarkan kegiatan Musrenbang Bogor Tengah karena disitu akan dijadikan lokasi Musrenbang, tidak ada esensinya. Kasian mereka," ujar Mahpudi pada Selasa, 24 Januari 2023.

Baca Juga : Kemenhub Tinjau Bandara Komodo Jelang KTT ASEAN 

Lebih lanjut, Mahpudi menilai jika Pemkot ingin menertibkan lokasi pasar, seharusnya ada langkah-langkah yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) 125 tahun 2015 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Dimana sebelumnya perlu adanya pendataan dan pendaftaran PKL, penetapan lokasi PKL, pemindahan dan penghapusan lokasi PKL, peremajaan lokasi PKL dan terakhir perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL.

"Jadi penertiban PKL itu tidak bisa sekonyong-konyong. Ada aturannya. Kalau mau Musrenbang kan bisa di tempat lain, anggaran ada, lokasi banyak, kenaap harus di pasar dan menyusahkan rakyat kecil," pungkasnya.

Selain memberikan apresiasi, Bismo juga mengangkat Alfin Alfarizqi (14) menjadi anak asuh. "Ini adalah wujud apresiasi saya sebagai Kapolresta Bogor Kota, mendatangi saudara saya Alfin Alfarizqi. Seorang pemuda gagah berani yang memiliki keterpanggilan jiwa dalam situasi darurat," ucap Bismo pada Selasa, 24 Januari 2023.

Bismo mengaku siap membantu Alfin. "Saya sudah membagi nomor hp saya, 1x 24 jam siap membantu kang alfin serta siap menjadi bapak asuh, baik saat saya menjabat (Kapolresta Bogor) atau tidak nantinya. Artinya silaturahmi tetap tidak terputus bagi beliau yang saya kagumi," ungkapnya.

Baca Juga : Eks Presiden ACT Ahyudin Divonis 3 Tahun 6 Bulan Penjara

Lebih lanjut, Bismo berharap aksi heroik yang dilakukan Alfin Alfarizqi mampu menjadi motivasi dan menginspirasi masyarakat Kota Bogor lainnya.

"Semoga jadi inspirasi, pemuda seumuran beliau ini memiliki jiwa yang bersih, jiwa murni dalam menolong orang lain dengan ikhlas. Semoga menjadi bahan motivasi bagi kita semua untuk mencontoh beliau," ungkapnya.

Tak hanya itu, melalui silaturahmi ke kediaman Alfin di Kampung Muara Kidul, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, dirinya turut mendoakan pria yang bercita-cita menjadi anggota TNI ini.

"Kita doakan semoga beliau juga dimudahkan dalam mewujudkan cita-citanya. Beliau ini juara pramuka, Jambore Nasional, beliau ini ketuanya. Sangat amazing, membuat kita kagum atas prestasinya," katanya.

Penertiban tersebut menyusul akan adanya rencana dari Pemkot Bogor melalui dinas PUPR yakni bakal dibangunnya pedestrian sehingga kawasan Dewi Satrika harus steril dari PKL.

"Memang untuk penataan kawasan Dewi Sartika harus menyeluruh, baik PKL, parkir maupun kebersihannya, diharapkan kedepan lebih tertib lagi. Dan rencana ada kegiatan dari dinas PUPR terkait pembangunan trotoar atau pedestrian di Jalan Dewi Sartika tersebut," ucap Kepala Bidang Trantibum Linmas Satpol PP Kota Bogor, Andri Sinar kepada CeklisSatu.com pada Selasa, 24 Januari 2023.

Andri mengatakan bahwa penertiban dilakukan dalam rangka normalisasi kawasan Dewi Sartika mulai dari Jalan Sawojajar, Jalan Dewi Sartika dan Jalan MA. Salmun.

Baca Juga : Aset Jadi Hal Paling Banyak Dibahas, Putra Siregar dan Septia Sepakat Rujuk 

Andri mengaku sebelum dilakukan penertiban sudah dilakukan sosialisasi dan penertiban internal oleh Satpol PP dan Kecamatan Bogor Tengah, khusus hari ini dilakukan penertiban gabungan.

"Setelah dilakukan penertiban PKL, dilakukan normalisasi saluran air oleh dinas PUPR, pengangkutan sampah oleh DLH, dan dilanjutkan penyemprotan jalan oleh dinas Damkar. Sedangkan, kalau total keseluruhan PKL ada kurang lebih 400an di 3 lokasi tetapi sudah banyak berkurang pada saat penertiban internal oleh Satpol PP dan kecamatan Bogor Tengah," katanya.

Sertu Eko Wahyudin mengungkapkan, jika kegiatan Komsos tersebut bertujuan meningkatkan keamanan dan silaturahmi dengan warga binaannya. Sekaligus untuk mengetahui kondisi dan perkembangan di masyarakat.

Menurutnya, melalui kegiatan Komsos akan terjalin silaturahmi yang baik dengan warga binaan akan tercipta suasana yang nyaman dan sejuk, sehingga memperlancar tugas keseharian sebagai Babinsa di wilayahnya.

Baca Juga : 19 Tahun Mendominasi, Akhirnya Inter Milan Kalah dari Empoli

Diakui, dengan Komsos pihaknya juga dapat mengetahui perkembangan situasi di wilayah desa binaan dan dapat melakukan upaya deteksi dini dan cegah dini, sehingga apabila ada hal-hal negatif yang berkembang bisa cepat diselesaikan.

“Apapun yang terjadi di wilayah binaan tentunya seorang Babinsa dapat mengetahuinya dan mengerti duduk persoalannya dengan baik,” pungkasnya, Selasa 24 Januari 2023.

Bukan tanpa alasan, DPRD mengaku kerap kali menemui pengusaha yang tidak memiliki cukup modal, memenangkan tender hingga menghasilkan pekerjaan yang tidak maksimal.

Hal itu salah satunya diungkapkan anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Daen Nuhdiana. Dia menilai banyaknya proyek yang mangkrak dan masuk luncuran di 2023, lantaran perusahaan atau pengusaha tidak memilki modal alias kere.

"Makannya bagi perusahaan di Kabupaten Bogor yang tidak punya modal, mending tidak usah lelang pekerjaan kontruksi di Kabupaten Bogor dan ini pun harus jadi perhatian pemerintah," kata Daen kepada wartawan, Senin 23 Januari 2023.

Baca Juga : Korban Kopi Beracun Solihin Pembunuhan Berantai, Sasar Tetangganya Sendiri

Dia pun meminta dinas yang memiliki pekerjaan fisik khususnya dan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULPBJ) untuk mencoret nama perusahaan yang belum merampungkan pekerjaannya di tahun 2022 dan mendapat luncuran kegiatan fisik pada 2023 ini.

"Perusahaan mana yang tidak benar mengerjakan kegiatan, blacklist saja. Yang dapat luncuran blacklist saja semua. Masih banyak perusahaan lokal asli Kabupaten Bogor yang punya uang," paparnya.

Menurut dia, permasalahan itu harusnya menjadi catatan dinas terkait untuk lebih selektif memilih dan memilah calon perusahaan pemenang tender. Bukan hanya dilihat dari data pendukung, namun juga dari sisi keuangan perusahaan.

“Walaupun dalam aturan juga ada data dokumen pendukung, kerjasama dengan perusahaan mana, sejauh mana pengalamannya, tapi saya kira harus juga perusahaan memiliki keuangan yang maksimal ketika mengerjakan proyek-proyek,” ujar dia.

Berbagai persiapan bakal Calon Kades,  kini sudah gencar melakukan sosialisasi dan komunikasi intens dengan masyarakat di sekitarnya.

Menurut informasi saat ini di desa Karanggan, sudah ada lima calon yang terpantau sudah mendaftar bakal mengikuti atau bertarung dalam Pilkades tersebut.

Biyan Firmansyah mengatakan, dirinya ingin memajukan desa yang akan dipimpinnya, sebagai desa yang terbilang banyak orang- orang pintar dan sangat sarat dengan dunia politik.

"Kami bertekad ingin memajukan desa dari berbagai sektor. Salah satu sektor yang paling utama adalah sektor UMKM dan ekonomi kerakyatan,"kata dia, alias Kemed.

Baca Juga : Fadli Zon Akan Rekomendasikan Iwan Setiawan Jadi Calon Bupati Bogor Pilkada 2024

“Saya siap maju dan tekad saya sudah bulat untuk memajukan Desa Karanggan  ini dari berbagai sektor,” katanya.

Ia menganggap, penduduk Desa Karanggan yang heterogen terdiri dari berbagai kultur masyarakat perlu memiliki persamaan persepsi. Supaya, apa yang diimpikan sebagai desa maju terwujud.

“Dan ini akan bisa terwujud jika seluruh elemen yang ada bisa bersinergi dan bekerja sama, karena kita punya program dimana pembangunan desa Karanggan harus cepat,  elegant,  ramah, dedikasi,  amanah dan sustainable, (berkelanjutan),” ucapnya.

Menurutnya, kalau sebelumnya masyarakat pada umumnya konsumtif, kedepan, ia akan kelola potensi yang ada sehingga masyarakat lebih produktif. Selain pembinaan beragam unit usaha yang potensial, serta upaya pembangunan infrastruktur yang baik.

“Miniatur pembangunan Desa Karanggan kedepan juga wajar dituangkan dalam konteks ekonomi kerakyatan, dimana perekonomian itu berasal dari rakyat, oleh rakyat dan kembali ke rakyat,” tambahnya

Untuk itu, Kemed yang notabene calon muda dalam perhelatan pesta demokrasi pilkades Desa Karangga, dengan misi “Siap Mengawal Perubahan bersama membangun desa cerdas” , kebijakan Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah pusat. “Kebijakan pemerintah akan saya kawal dan akan kita kombinasikan dalam membangun Desa Karanggan lebih maju lagi,” jelasnya.

Jadi, Kata Kemed lagi, menciptakan perubahan yang lebih baik itu sangat penting. Bukan hanya ‘lip service’ atau kepiawaian mulut saja, tetapi bukti dan karya nyata kepada masyarakat. Seorang kepala desa harus mengerti kepentingan warganya dari hati nurani yang paling dalam.

“Inilah salah satu bentuk pengabdian saya kepada masyarakat, semoga niat baik saya ini di dengar dan dirasakan masyarakat, sehingga pada Pilkades yang akan digelar pada bulan Maret 2023 nanti saya dibantu dengan tulus oleh Masyarakat dalam pemenangannya,”tegasnya.

Salah satu calon Biyan Firmansyah alias Kemed, merupakan salah satu bakal calon Kades muda yang siap berkarya dan membawa perubahan bagi masyarakat Desa Karanggan.

Calon Kades yang segudang pengalaman diberbagai organisasi dan perusahaan itu,  mengaku optimis  bakal memenangkan dalam Pilkades tersebut. Dia menyampaikan kepada warga masyarakat mengajak bersamanya membawa Desa Karanggan lebih maju dari yang sebelumnya.

Berbagai program sudah dipersiapkan matang demi Desa Karanggan maju dan sejahtera.

Sebagai kandidat bakal calon Kepala Desa Karanggan, Kemed siap mengemban visi dan misi mengawal perubahan untuk Desa Karanggan.

"Dengan kinerjanya beberapa tahun belakangan ini ya kami sangat meragukan itu," cetus Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara kepada wartawan, Senin 23 Januari 2023.

Satu hal paling menonjol adalah soal pembangunan Hotel Sayaga di kawasan Tegar Beriman yang tak kunjung selesai.

Menurut Sastra, proyek puluhan miliar tersebut menjadi salah satu bukti adanya keraguan pihaknya akan kinerja PT Sayaga Wisata dalam pengelolaan tempat wisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Baca Juga : Petugas Kebersihan Temukan Tas Penumpang Kereta Berisi Uang Rp44 Juta

Selain itu, kata dia, pengelolaan beberapa objek wisata yang dilakukan PT Sayaga Wisata sampai saat ini pun tidak menunjukan perkembangan. 

Dengan kondisi itu, Sastra menilai seharusnya PT Sayaga Wisata sadar diri akan kemampuan pengelolaan objek wisata.

Pihaknya pun akan segera memanggil PT Sayaga Wisata untuk memastikan kemampuan mereka dalam mengelola dua potensi PAD itu.

“Makannya kita minta klarifikasi dulu ke mereka, kira-kira mereka bisa gak mengelola rest area Gunung Mas dan sama situ Cibinong. Jangan sampai diberi pengelolaan ke mereka tapi mereka belum siap,” jelas Sastra.

Pemanggilan itu, kata Sastra, sekaligus membahas secara detail permasalahan apa yang dialami oleh PT Sayaga Wisata hingga Hotel Sayaga tidak kunjung beroperasi.

“Janji mereka, akhir tahun kemarin, tapi masih belum sampai saat ini. Kita akan tanyakan apa masalahnya, jangan sampai nanti uang pemerintah udah disimpan di situ tapi gak selesai-selesai, yang rugi kita,” tegas Politisi Gerindra itu.

"Antusias jamaah sangat tinggi, diperkirakan jumlah yang menghadiri tabligh akbar tersebut +- 9.000 orang,“ujar Danramil Cileungsi, Minggu 22 Januari 2023.

Ia mengatakan, materi yang disajikan pada tabligh akbar itu ketentuan Ketentuan Dalam Takfir dan sikap Manhaj Salaf kepada penguasa.

Baca Juga : Polisi Jaga Vihara Diberi Keamanan Ibadah Imlek Masyarakat

Penceramah/Pemateri tabligh akbar yang digelar DKM Masjid Al Barkah tersebut, Syaikh Prof. Dr. Ibrahim Bin 'Amir Ar-ruhaili Hafizhaullah (Madinah, Saudi Arabia) dan Syaikh Abdul Malik Bin Ahmad Ramadhani Hafizhaullah (Madinah, Saudi Arabia).

Selain Danramil Cileungsi Mayor Inf Kusnun Anwarudin, juga dihadiri oleh Staf Pelaksana Ekbang Bapak Saipul(Mewakili Camat Cileungsi), Kapolsek Cileungsi Kompol Zulkarnaen.

Tabligh Akbar ini dipusatkan di Masjid Al Barkah Desa Cileungsi Kaler, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, pada hari Minggu dengan penuh semarak dan religi.

“Polresta Bogor Kota dan jajaran  tegas melakukan pemberantasan peredaran minuman keras dan obat-obatan terlarang, mengingat banyak kasus kejahatan salah satunya dipicu persoalan miras,” ujar Kapolresta Bogor Kota Kombes Bismo Teguh Prakoso, Minggu 22 Januari 2023.

Ia mengatakan, pemberantasan miras merupakan tanggung jawab bersama, Polresta Bogor Kota bersinergi dengan TNI dan Pol PP.

Adapun hasil pelaksanaan patroli kamtibmas Sinergi 3 Pilar, 1 jerigen tuak berhasil diamankan dari warung kelontong di Jalan Ks.Tubun Kota Bogor.

Baca Juga : Sama-sama Lagi Moncer, Siapa Lebih Kuat antara Arsenal dan MU?

Tidak hanya itu, 69 botol miras berbagai merk juga turut diamankan. Terdiri dari 42 botol miras di yang diamankan dari kawasan sekitar Jambu Dua, 11 botol miras dari area Simpang Pomad dan 16 botol dari warung di Jalan Pandu Raya Bogor.

“Pemberantasan miras dan obat-obatan terlarang akan terus kami lakukan melalui kegiatan rutin yang digelar Polresta Bogor Kota hingga ke Polsek Jajaran,” pungkas Kombes Bismo.

Selain pemberantasan miras, patroli kamtibmas Sinergi 3 Pilar juga dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan kamtibmas berupa tawuran, penyerangan kelompok gangster hingga aktifitas Rombongan Jamaah Liar (rojali).

Kapolsek Kemang Kompol Ari Trisnawati mengatakan, di wilayah Kecamatan Kemang sendiri ada tiga tempat perayaan Imlek umat Tionghoa.

Pertama, dikatakan Kompol Ari Trisnawati itu ada Lithang Makin Kemang, Desa Kemang  dengan jumlah Jemaat : 80 orang pelaksana dimulai pukul. 20.00 wib  sampai dengan selesai.

Baca Juga : Pemkab Bogor Akan Bangun Aviary di Alun Alun Cirimekar

Kedua Lithang Cahaya Kehidupan
Desa Tegal RT 06 RW  02 Desa Tegal 
Jumlah jemaat : 80 orang jam 20.00 sampai dengan selesai. Ketiga Pendopo 45 Kampung jampang RT05 RW 05   Desa  Jampang Kecamatan Kemang.

"Kalau di Pendopo selain acara perayaan Imlek ada juga barongsai yang dimulai sejak pukul 13.00 WIB,"katanya.

Ia  berpesan, anggotanya untuk melakukan pengamanan  memberikan rasa aman kepada umat Tionghoa yang merayakan Imlek.

"Selamat merayakan hari raya imlek.
Selama pelaksanaan ibadah agar menjaga keamanan."ungkapnya. 

Hal itu diungkapkan oleh Anggota DPRD Kota Bogor, Devie Prihartini Sultani (DPS). DPS menilai nakes di RSUD Kota Bogor masih melihat pasien dari kelasnya.

"Saya ingin mengkritisi mitra kerja saya yaitu RSUD Kota Bogor, saya mengkritisi pelayanan yang diberikan nakes di RSUD kota Bogor dalam melayani masyarakat atau pasien dengan sebaik baiknya dan pasien harus memdapatkan haknya dari sakit sampai sembuh tanpa melihat pasien itu berada di kelas berapa, mereka memakai BPJS ataupun bukan peserta BPJS," kata DPS sapaan akrabnya pada Sabtu, 21 Januari 2023.

Politisi NasDem ini mengaku kecewa dengan pelayanan yang diberikan oleh nakes RSUD tersebut. Ia juga mengatakan bahwa selama ini dirinya hanya menerima aduan dari masyarakat terkait pelayanan RSUD seperti ini. 

"Sata minta dengan sangat karena saya melihat sendiri bagaimana pelayanan di RSUD Kota Bogor, yang saya kecewa mereka (nakes) masih melihat pasien kelas perkelas, mungkin petinggi-petinggi RSUD tidak seperti itu," katanya.

"Selama ini saya dapat masukan dari masyarakat tapi karena saya tidak melihat langsung dan saya menenangkan mereka dan itu menjadi bahan buat saya untuk di informasikan kepada teman-teman di RSUD kota Bogor," tambahnya.

Untuk itu, Sekretaris Komisi IV ini meminta bahwa RSUD Kota Bogor tidak anti kritik. Sebab katanya kritik dari dirinya itu merupakan kritik membangun.

Ia pun menjelaskah, bahwa dengan memiliki gedung yang sangat baik RSUD Kota Bogor juga harus ditunjang oleh Sumber Daya Manusia (SDM) serta pelayanan yang baik pula.

"Salah satu obat yang mujarap itu kenyamanan dan pelayanan yang baik terhadap pasien, tidak serta merta obat. Saya di DPRD selalu kebutuhan RSUD menggunakan APBD, karena APBD  itu adalah pajak dari masyarakat kota Bogor, maka pasien kota Bogor harus mendapatkan haknya untuk sembuh," jelasnya.

Menurutnya, pelayanan RSUD saat ini harus ada perbaikan dan evaluasi tenaga medis dalam melayani pasien.

"Saya yakin RSUD tidak ingin seperti itu, namun saya minta edukasi terus tenaga medisnya. Dalam melayani orang sakit itu harus memiliki kesabaran lebih ekstra serta memberikan pelayanan semaksimal mungkin," katanya.

Diketahui, RSUD Kota Bogor memiliki fasilitas baru yakni gedung blok I diperuntukkan untuk IGD, rawat jalan dan MCU yang dibiayai dari bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat senilai Rp 50 Miliar. Sedangkan gedung Blok IV diperuntukkan untuk instansi radiologi berasal dari dana alokasi khusus (DAK) pemerintah pusat sebesar Rp 41,6 Miliar.

Saat mengunjungi Kabupaten Bogor belum lama ini, Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum pun meminta masyarakat untuk andil mengawasi kegiatan pertambangan.

"Kalau ada yang menggali di wilayah (Kabupaten Bogor) masyarakat tanya saja izinnya, PT apa ini, jadi saya meminta bantuan masyarakat untuk memonitor dan mengawasi," kata Uu.

Uu mengaku kerap kali mendapatkan laporan akan pengusaha tambang ilegal yang mengeruk kekayaan alam di Jawa Barat tanpa memiliki izin. 

Baca Juga : Puluhan Investor Geruduk Hotel Bogor Icon, Tagih Janji PT GKA

"Di Kabupaten Bogor ada 93 pengusaha tambang. 53 aktif dan sisanya tidak (aktif). Uang ilegal juga banyak dan itu harus dilaporkan kepada kami dan masyarakat apabila ada perusahaan yang ilegal," jelas Uu. 

Selain itu, pihaknya juga akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk memantau pengusaha-pengusaha yang tidak memiliki izin. 

"Diawali dengan pembentukan satgas di masing-masing Kabupaten Kota. Karena Jawa Barat ini banyak maka kami ingin dibantu oleh Bupati/Walikota untuk dibuat satgas karena mereka nanti akan merekomendasikan kepada kami, bagaimana perusahaan-perusahaan yang ada di daerah," tutur Uu. 

Oleh karenanya, dia juga meminta para pengusaha yang legal untuk segera menyelesaikan perizinan jika tidak ingin ditutup oleh Pemprov Jawa Barat.  

"Para pengusaha yang ilegal segera untuk melegalkan. Yang legal dan belum memenuhi persyaratan maka segera, kami akan memberikan tenggang waktu mungkin sekitar tiga bulan atau empat bulan sebelum kami bergerak menginventarisir perusahaan di daerah," tegas Uu. 

ERUL

Marcomm Manager The Jungle Waterpark, Minia Artpita Barus menuturkan, dalam menyemarakan perayaan imlek kali ini, akan digelar berbagai kegiatan bagi para pengunjung, diantaranya lomba melukis lampion, lomba makan bakpau dan makan dimsum, serta pohon angpau. 

"khusus tanggal 22, 28 dan 29 Januari 2023 akan ada lomba lukis lampion, lomba makan bakpau dan makan dimsum, serta pohon angpau," ungkapnya Jumat, 20 Januari 2023.

Baca Juga : Ibunda Venna Melinda Murka kepada Ferry Irawan : Tidak Boleh Damai, Mereka Harus Pisah

“Jangan lupa untuk pemenang games dan lomba ada hadiah menarik yang sudah disiapkan oleh The Jungle,” lanjutnya

Minia menambahkan, selain lomba bertema imlek ada juga atraksi menarik barongsai dan liong performance maskot dan dewa uang pada tanggal 29 Januari 2023 mendatang

"Tanggal 5 Februari 2023 jangan lewatkan juga wushu performance di panggung utama The Jungle," pungkasnya

Selain itu, The Jungle Waterpark juga memberikan promo khusus pada bulan Januari ini, yakni promo “Januari Hepi (Hemat Pisan)”. 

Selama periode tersebut berlaku harga Rp. 55.000,- per orang untuk Senin-Kamis dari harga normal Rp. 85.000 perorang dan khusus hari Jum’at Rp. 45.000 per orang. 

"Sedangkan Sabtu dan Minggu (weekend) serta tanggal merah berlaku harga tiket Rp. 65.000 per orang dari harga normal Rp. 100.000 per orang," jelas Minia

Ada juga Promo KTP Jabodetabek. Bagi anda pemilik KTP Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi akan mendapat harga khusus Rp. 48.000,- per orang untuk Senin-Kamis (weekdays), hari Jum’at Rp. 45.000 per orang, serta Sabtu dan Minggu (weekend) dan tanggal merah berlaku harga tiket Rp. 58.000. 

“Caranya cukup tunjukkan KTP Jabodetabek saat membeli tiket di loket kami. Satu KTP berlaku untuk maksimal empat orang. Tidak berlaku double promo dan berlaku mulai 9 Januari – 12 Februari 2023,” jelas Minia.

Minia menambahkan, bagi pengunjung yang berulang tahun pada bulan Januari ini, pihaknya memberikan promo berupa GRATIS tiket masuk dengan syarat wajib membawa minimal dua orang pendamping. 

Pendamping membayar dengan harga Rp. 55.000 per orang untuk Senin-Kamis, Rp. 45.000 per orang untuk hari Jumat dan Rp. 65.000 per orang untuk Sabtu dan Minggu serta tanggal merah. 

“Jangan lupa membawa foto kopi kartu identitas seperti KTP, kartu pelajar, akte lahir atau KK. Bisa datang kapan saja selama bulan Januari, tidak mesti di tanggal ultahnya. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di loket,” tutup Minia

Babinsa Desa Gandoang Koramil 0621-06/Cileungsi Serka M. Roni ISD melaksanakan komsos dalam rangka meningkatkan silaturahmi dan Hubungan kerja yang baik di wilayah binaanya.

Baca Juga : Gibran Ngaku Siap Bila Dicalonkan Gubernur di Pilkada 2024

Serka M. Roni ISD mengungkapkan, jika kegiatan Komsos tersebut bertujuan meningkatkan keamanan dan silaturahmi dengan warga binaannya. Sekaligus untuk mengetahui kondisi dan perkembangan di masyarakat.

Menurutnya, melalui kegiatan Komsos akan terjalin silaturahmi yang baik dengan warga binaan akan tercipta suasana yang nyaman dan sejuk, sehingga memperlancar tugas keseharian sebagai Babinsa di wilayahnya.

Diakui, dengan Komsos pihaknya juga dapat mengetahui perkembangan situasi di wilayah desa binaan dan dapat melakukan upaya deteksi dini dan cegah dini, sehingga apabila ada hal-hal negatif yang berkembang bisa cepat diselesaikan.

“Apapun yang terjadi di wilayah binaan tentunya seorang Babinsa dapat mengetahuinya dan mengerti duduk persoalannya dengan baik,” pungkasnya

Atau pelayanan SIM Keliling yang sudah disediakan Unit Regident Sat Lantas Polresta Bogor Kota, Polda Jabar.

Layanan SIM Keliling pada Jumat 20 Januari 2023 dilaksanakan di Mall Jambu Dua. Untuk waktu pendaftaran mulai pukul 08.00 - 09.00 WIB.

Layanan SIM Keliling hanya melayani permohonan perpanjangan SIM A dan C yang dapat dilakukan sebelum masa berlaku habis. Apabila masa berlaku SIM habis diberlakukan mekanisme penerbitan SIM Baru.

Baca Juga : Polda Metro Bongkar 3 Jenazah Korban Pembunuhan Berantai di Bekasi

Adapun syarat perpanjangan SIM A atau C sebagai berikut:

1. Membawa KTP asli dan Foto Copy.
2. Membawa SIM asli yang masih berlaku.
3. Uji Psikologi SIM (di Lokasi).
4. Surat Keterangan Sehat dari dokter yang ditunjuk oleh Polri (di Lokasi).

Untuk menjaga kenyamanan pemohon SIM, maka dibuat antrian sesuai dengan kedatangan pemohon.

“Dalam pelayanan selalu mengedepankan protokol kesehatan (Prokes),” terang Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso melalui Kasat Lantas Kompol Galih Apria, Jumat 20 Januari 2023.

Tujuannya mencegah penyebaran virus COVID-19 serta peningkatan pengamanan pelayanan publik dengan melakukan pemeriksaan dan menganjurkan memakai hand sanitizer kepada masyarakat yang akan melaksanakan penerbitan Perpanjangan SIM.

“Layanan penerbitan SIM ini sudah online se -Indonesia, artinya pemegang KTP dengan domisili seluruh Indonesia dapat dilayani di Satpas Polresta Bogor Kota atau layanan SIM keliling yang disediakan di Kota Bogor,” pungkasnya.

Sebelumnya, revitalisasi penataan danau seluas 4,2 hektar ini menghabiskan anggaran sekitar Rp7 miliar yang berasal dari Pemprov Jawa Barat. 

"Silakan manfaatkan situ gede yang sudah (direvitalisasi dengan anggaran, red) Rp 7 miliar direvitalisasi oleh provinsi, untuk peningkatan ekonomi wisata," ucap Kang Emil sapaan karibnya pada Kamis, 19 Januari 2023.

Situ Gede merupakan sebuah danau alami dikawasan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehutanan (PUSLITBANG) sebagai pengelola kawasan hutan konservasi yang sudah dikelola sebagai objek wisata domestik.

Baca Juga : Memanas, Rusia Luncurkan Rudal Antarbenua di Ukraiana  

Setelah di revitalisasi, kini wajah baru Situ Gede yang berada di kawasan hutan lindung itu, semakin berpotensi untuk menarik para wisatawan dengan berbagai sarana rekreasi yang tersedia, seperti  wahana air, jogging track dan tempat istirahat hingga warung-warung kuliner yang tersedia di seputaran danau.

"Ke depan bisa ditambah sesuai kebutuhan tempat ini istimewa, dan tentunya diharapkan menjadi daya tarik, karena orang ke kota Bogor pasti niatnya kuliner dan pariwisata. Saya kira tidak banyak kota di Jawa Barat yang padat memiliki danau yang istimewa ini," ungkapnya.

Kang Emil mengatakan bahwa banyak situ atau danau di Jawa Barat yang mesti didorong potensi secara fungsi dan lainnya. Kang Emil berharap atas diresmikannya Situ Gede dapat memberikan kemaslahatan untuk masyarakat.

Politisi Golkar itu juga berpesan kepada Wali Kota Bogor untuk memberdayakan sekaligus mendongkrak potensi wisata yang ada di Situ Gede.

"Titip ke pak wali, aktivasi, ramaikan kegiatan Agustusan, Cap Go Meh apa yang berhubungan dengan air perahu naga dan lainnya. Saya kira akan menjadi keunikan Kota Bogor yang luar biasa berbasis air," ujarnya.

"Titip juga kebersihan dan ketertiban, dan kepada warga sampaikan tahun terakhir saya sebagai Gubernur Jabar kurang lebihnya mohon maaf, tapi terus dimana ada kesempatan saya terus membangun kota Bogor sesuai aspirasi masyarakat dan pak wali," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jabar, Dicky Ahmad Sidik menambahkan dengan penataan yang dilakukan, Pemprov Jabar meyakini kawasan tersebut bisa meningkatkan jumlah wisatawan berkunjung.

Sebab, sambungnya, lokasi Situ Gede dekat dengan kawasan perkotaan, kawasan pendidikan seperti IPB University dan aksesnya juga mudah dijangkau.

Dicky menyebut bahwa Situ Gede merupakan interkoneksi dari situ-situ sekitarnya yang berada di Kelurahan Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat. Di antaranya Situ Leutik, Situ Panjang dan Situ Burung, sehingga pengembangan kawasan Situ Gede merupakan upaya Konservasi Sumber Daya Air dan pengendali banjir.

"Adapun ruang lingkup pekerjaan tahun anggaran 2021 di tempat ini meliputi, Pekerjaan Persiapan, Area Parkir, Pedestrian, Plaza, Jogging Track, Gerbang, Landscape, Selter, Toilet, Mushola, Selfie Spot, Bidang Sumber Daya Air (Perbaikan Tanggul Situ dan Pengerukan/Normalisasi Situ Gede)," katanya.

Groundbreaking jalan tersebut sebelumnya diketahui akan dilakukan pada Desember 2022. Namun hingga pertengahan Januari 2023 ini, hal itu belum juga dilakukan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin menjelaskan, groundbreaking jalan khusus truk tambang tersebut hingga saat ini masih terganjal proses perizinan yang belum rampung.

"Masih menunggu proses perizinan di sistem Onlis Single Submission (OSS)," kata Burhanudin, Kamis 19 Januari 2023.

Baca Juga : Mensos Keluarkan Surat Edaran Larang Eksploitasi Lansia dan Anak untuk Mengemis

Menurut Burhan, jalan khusus truk tambang diperuntukkan bagi kendaraan-kendaraan pengangkut material tambang di wilayah Kabupaten Bogor hingga ke Jakarta sepanjang 12,5 kilometer.

"Dengan adanya jalan khusus truk tambang itu, diharapkan dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas, polusi dan masalah lainnya. Karena kendaraan angkutan tambang berbagi dengan jalan umum yang bisa digunakan masyarakat," kata Burhan.

Burhan menyebut, sekitar 3.000 unit kendaraan pengangkut material tambang setiap harinya melintasi jalan-jalan arteri, yang berujung pada kerusakan.

ERUL

Upacara pelantikan tersebut dihadiri oleh Menkopolhukam Mahfud Md, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali, Menteri Sosial Tri Risma Harini, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden 2018-2019 Agum Gumelar.

Sementara Menteri Pendidikan,  Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudrustek) Nadiem Makarim diwakili Sekjen Kemdikbud, Ir Suharti. 

Rektor IPB Arif Satria dalam sambutannya mengatakan tantangan IPB University kali ini berbeda dengan lima tahun yang lalu. IPB harus siap memberikan berkontribusi untuk mengatasi ancaman krisis pangan. 

"Oleh karena itu, harapannya IPB bisa terus berkontribusi secara positif melakukan aksi-aksi nyata di masyarakat untuk mengatasi krisis pangan. IPB siap untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak,” ungkapnya.

Sekjen Kemendikbudristek Ir Suharti mengatakan, pemerintah Indonesia telah mendorong penyusunan kebijakan pendidikan dalam memastikan terwujudnya sumber daya yang berkualitas. Selama tiga tahun terakhir, pihaknya telah mendorong transformasi pendidikan yang lebih menekankan pada kualitas pembelajaran. 

Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, pembiayaan penelitian dan inovasi, dan dukungan serta kolaborasi dari luar pendidikan merupakan upaya penguatan tridharma perguruan tinggi dalam memastikan perguruan tinggi dapat berkontribusi lebih besar dalam pembangunan. 

"Termasuk pula memastikan membangun SDM kita agar turut melahirkan cendekia yang mampu memproduksi ilmu pengetahuan dan menjawab tantangan zaman," ujarnya.

"IPB memiliki peran yang besar dan mengakar dalam pembangunan dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Hal itu merupakan legacy yang begitu berharga dan kami melihat komitmen IPB yang begitu besar untuk terus menyuburkan semangat dan membangun capaian diatas legacy tersebut," lanjutnya.

Dengan kekuatan yang dimiliki, kata Suharti, termasuk ilmu pengetahuan yang mumpuni, Kemendikbudristek yakin IPB dapat mengambil peran yang lebih besar tidak hanya pada bidang pertanian tapi juga berkontribusi dengan sektor-sektor strategis lainnya. 

Ia menyebut IPB mengalami banyak sekali kemajuan. Kemendikbudristek berharap IPB dapat terus tumbuh dan membangun Indonesia dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

“Sebagai perguruan tinggi terbaik di Indonesia, IPB layak dan perlu menjadi rujukan membangun dan menjaga kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk membangun jejaring alumni yang telah berkiprah di berbagai sektor,” tutupnya.

Menurut Ketua Pengadilan Agama Kota Bandung Asep Mohan, jika dihitung rata-rata pertahun kasus perceraian dari 6000 gugatan kasus perceraian, setelah mengikuti persidangan mencapai 4000-5000 kasus perceraian yang dikabulkan.

"Faktor pertama yang tertinggi itu karena pertikaian atau keributan, dan yang kedua itu faktor ekonomi, kemudian yang ketiga salah satu pihak meninggalkan pasangannya kemudian yang selanjutnya kekerasan dalam rumah tangga,"kata dia, Rabu 18 Januari 2023.

"Ada juga yang karena murtad, ada ada juga yang mendapat hukum semisal suaminya di penjara kasus kriminal,"paparnya.

Baca Juga : Kedelai Mahal, Pengusaha Tempe Curhat ke DPR

Tak hanya itu, kata dia, ada juga suaminya sering mabuk dan hobi main judi online maupun judi pada umumnya,"katanya.

Asep Mohan juga mengatakan untuk faktor judi penyebab perceraian memang dari tahun ke tahun, alami kenaikan meksipun kenaikan tidak terlalu banyak.

"Itu untuk faktor perjudian baik judi online maupun judi pada umumnya itu alami kenaikan dari tahun 2020 itu hanya 12 kasus, 2021 turun menjadi 10 dan tahun 2022 lalu kembali naik menjadi 18 kasus untuk tahun ini belum tahu, karena masih dalam tahap naik ke meja persidangan,"jelasnya.

Lebih lanjut kata Asep, untuk kasus perceraian rata rata usianya itu mulai dari 27 hingga 40 tahun.

"Itu yang ngajuin perkara perceraian itu rata rata usianya mulai dari 27 sampai 40 tahun kebanyakan,"katanya.

Sementara disisi lain terkait dispensasi nikah yang ada di kota Bandung, Pengadilan Agama Kota Bandung menerima ratusan pengajuan pernikahan dari pasangan yang usianya belum ideal. Kebanyakan karena si perempuan sudah mengandung. 

"Jumlah pengajuannya yang diterima dan dikabulkan pada tahun 2022 sebanyak 143, sementara tahun sebelumnya 2021 193 yang dikabulkan dan 2020 itu ada 219 yang mengajukan dispensasi, dan usia pasangannya didominasi dibawah 19 tahun dengan tingkat pendidikan putus sekolah atau hanya tamatan SD dan SMP,"katanya.

Faktor lain yang membuat pengajuan dispensasi meningkat adalah perubahan aturan UU Nomor 1 Tahun 1974 dengan UU Nomor 16 tahun 2019. Dalam aturan sebelumnya, usia yang bisa menikah yakni 16 tahun saat ini menjadi 19 tahun.

Asep Mohan mengungkapkan, syarat mengajukan dispensasi menikah antara lain adanya bukti identitas orang tua, ijazah, akta kelahiran, hingga surat penolakan dari KUA. Syarat lebih ketat biasanya diberikan berkaitan dengan bukti penghasilan dari pihak pasangan pria.

"Dari calon suami itu wajib ada penghasilan. Kalaupun pasangan dari pihak pria yang umurnya masih kurang, tetap ditanyakan juga sumber penghasilannya."ungkapnya. 

“Para pengusaha yang ilegal segera untuk melegalkan. Yang legal dan belum memenuhi persyaratan maka segera,” ungkap Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, usai melakukan sosialisasi pelayanan perizinan di Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Rabu 18 Desember 2023

Pemerintah sendiri akan melakukan inventarisir perusahaan di daerah dan memberikan tenggang waktu sekitar 3 hingga 4 bulan.

Baca Juga : Helikopter Jatuh Timpa Panti Asuhan, Mendagri Ukraina Tewas

Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat juga meminta masyarakat untuk melapor ke aparat penegak hukum jika menemukan pengusaha tambang ilegal yang tidak memiliki izin

“Kalau ada yang menggali di wilayah masyarakat tanya saja izinnya, PT apa ini. Jadi saya meminta bantuan masyarakat untuk memonitor dan mengawasi,” jelasnya

Kedepan, pihaknnya juga akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) meski secara aturan, perusahaan ilegal tersebut bisa saja ditutup bahkan dipidanakan.

“Kami akan membentuk satgas, tapi kalau secara aturan bisa saja ditutup. Bukan saja di tutup tapi bisa dipidanakan dengan melapor ke APH (Aparat Penegak Hukum),” terangnya

Ia menyebut, saat ini masih banyak pengusaha tambang yang mengeruk kekayaan alam Jawa Barat tanpa memiliki izin.

“Di kabupaten Bogor itu 93 yang legal itu tapi yang ilegal juga banyak dan itu harus dilaporkan,” tandasnya

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanuddin berharap agar, perusahaan itu taat terhadap hukum yang berlaku.

“Mereka harus taat hukum seperti yang disampaikan oleh pak wakil gubernur tadi,” ujarnya

"Pengurus vihara membersihkan peralatan sembahyang, altar, pelita serta seluruh hiasan dalam area vihara sebagai bentuk bakti serta menyambut hari raya Imlek," ungkap pengurus Vihara Andrian kepada wartawan, Rabu 18 Januari 2023.

Ia menjelaskan, pihaknya sudah berapa hari membersihkan patung budha tidur, dengan tujuan agar bisa memperbarui suasana.

Baca Juga : Cara Hemat Kuota Internet di Laptop

"Dengan memperbarui suasana ini tempat ibadah kita akan menjadi indah dan bermakna agar bisa membersihkan batin kita," ucapnya.

Selain membersihkan rupan, altar dan patung Budha Tidur, umat juga bergotong-royong menyiapkan dekorasi vihara.

"Untuk di vihara ini umat berasal dari Jabodetabek. Harapan imlek tahun lebih mengedepankan kamanusiaan, solidaritas beragama dan yang lebih penting bagi umat keturunan Tionghoa tidak boleh melupakan tradisi," tuturnya.

Salah satu umat yang berasal dari Jakarta Valen mengatakan, dirinya datang untuk bersembahyang meminta diberikan kesehatan dan kesejahteraan.

"Doanya sama seperti tahun sebelumnya yaitu diberikan kesehatan dan kesejahteraan,"ungkapnya.

Perbaiki sarana infrastrukur yang ada di wilayahnya, Babinsa Desa Limusnunggal Serma M. Ikwan Koramil 0621-06/Cileungsi bersama warga masyarakat melaksanakan kerja bakti pengecoran jalan di Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi.

Baca Juga : Tak Hadiri Pemeriksaan, KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Hercules

Kerja bakti pengecoran jalan tersebut di lakukan untuk mempercepat penyelesaiannya, tujuannya meningkatkan kenyamanan warga dalam menggunakan akses jalan yang telah di perkeras, mengingat kondisi jalan sebelumnya hanya berupa tanah dan bebatuan kecil sehingga licin bila musim penghujan tiba.

“Berkat kerja sama dan banyaknya masyarakat yang hadir dalam kerja bakti ini, pengecoran jalan jadi lebih ringan dan dapat segera di selesaikan. jalan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, selain sebagai penghubung ke rumah-rumah warga, juga sangat membantu masyarakat dalam mengangkut hasil kebun mereka,” ungkap Babinsa, Rabu 18 Januari 2023.

Galih Raka Siwi selaku Kepala Desa Mampir sangat mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada Babinsa yang selama ini telah berperan aktif dalam berbagai kegiatan di kampung,keberadaan Babinsa di kampung kami sangat berdampak positif, terutama seperti kegiatan kerja bakti yang sedang kita laksanakan ini.

"Kehadirannya memberikan motifasi dan semangat kepada masyarakat untuk ikut bekerja sama membangun kampung kita,” tandasnya

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi mendukung KPK melakukan penggeledahan di kantor DPRD DKI terkait kasus tersebut.

"Sebagai Ketua DPRD, saya mendukung sepenuhnya proses penyelidikan yang dilakukan KPK," kata Prasetyo dalam keterangannya, Selasa 17 Januari 2023.

Baca Juga : Penyidik KPK Geledah Kantor DPRD DKI Jakarta

Menurut Prasetio, dia belum mengetahui secara pasti perkara yang sedang diselidiki KPK di Kantor DPRD DKI Jakarta tersebut.

Namun, ia memastikan bahwa semua kegiatan penganggaran di DPRD DKI Jakarta dilakukan secara transparan dan terbuka untuk umum.

"Semua rapat Banggar saya buka, terbuka untuk umum. Siapa pun bisa menyaksikan. Dalam hal ini pelaksanaan anggaran sepenuhnya dilakukan eksekutif, DPRD menjalankan proses penganggaran tanpa melakukan intervensi," tegas Prasetio.

Rumah berdaya tersebut diinisiasi Mardiyanto selaku anggota DPRD Kota Bogor. Mardiyanto mengaku bahwa pembangunan menggunakan tabungan yang tersimpan sejak 2017 berupa logam mulia.

"Alhamdulillah, hari ini mulai pembangunan dengan simbolis peletakan batu pertama. Adapun dibangunnya Rumah Bedaya lantaran DPC PKS Bogor Selatan belum memiliki sekretariat sendiri," ucap Mardiyanto pada Selasa, 17 Januari 2023.

Baca Juga : Meksiko Miliki UU Tembakau Paling Ketat di Dunia

Dengan demikian, lanjut Mardiyanto, ini merupakan suatu kebahagiaan dan kebanggaan karena bisa menunaikan amanah dari ketua sebelumnya, supaya mempunyai kantor Sendiri.

"Selama empat periode, Alhamdulillah sekarang Bogor Selatan mempunyai kantor DPC PKS sendiri," ungkapnya.

Mardiyanto mengatakan bahwa pembangunan sekretariat berdiri diatas tanah wakaf dari keluarga Bapak H. Darodji (orang tua Mardiyanto, red) sehingga bisa dipergunakan untuk kegiatan dan aktifitas masyarakat.

"Ini merupakan wasiat orang tua saya, bahwa tanah ini diwakafkan untuk kegitan masyarakat, selain untuk kantor DPC PKS, bisa dipergunakan untuk warga baik untuk belajar ngaji dan lain sebagainya. Ini juga khidmat PKS kepada warga dalam rangka meningkatkan profesionalisme sebagai pengabdian terhadap bangsa," imbuhnya.

Terpisah, warga Setu Beureum menyambut baik dengan adanya pembangunan Rumah Berdaya ini, karena merasa akomodasi warga yang tidak ada, bisa terpenuhi.

"Saya merasa Bahagia, dengan adanya rumah berdaya ini bisa digunakan untuk kegiatan anak-anak belajar ngaji dan belajar yang lainnya. Sehingga meninggkat kualitas warga di sini," katanya.

Dari video yang beredar, ada tulisan bernada miring tentang apa yang telah mereka lakukan.

"Generasi Muda muslim sudah mulai dipengaruhi dengan budaya asing, SMPN 1 Ciawi memasukkan Kurikulum Dansa dalam pelajaran Extrakulikuler dalam materi pembelajarannya.. kenapa rakyat masih terlena.. melihat generasi penerus bangsa dirusak seperti ini," tulisnya.

Hal itu pun disayangkan oleh Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan. Dia justru sangat mendukung apa yang siswa tersebut. 

Baca Juga : Viral, Dua Pelaku Pencuri di Masjid Al Muhajir Bandung Terekam CCTV

Terlebih, mereka merupakan atlet kebanggaan Kabupaten Bogor yang telah menyumbangkan emas pada Porprov Jawa Barat 2022 pada cabang olahraga Dance Sport.

"Saya sangat menyayangkan dengan narasi negatif yang beredar. Itu sangat tidak berdasar. Dua siswa tersebut merupakan atlet kebanggaan Kabupaten Bogor. Belum lama ini, mereka bahkan mengharumkan Kabupaten Bogor dengan meraih medali emas di ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jabar 2022 dari cabang olahraga Dance Sport," kata Iwan, Selasa 17 Januari 2023.

Dia pun mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Agar kejadian serupa tak lagi terjadi.

"Jadi mari lebih bijak lagi dalam menyebarkan informasi dan kita dukung anak-anak muda kita yang berprestasi agar bisa lebih gemilang lagi," jelasnya.

Di sisi lain, dia mengucapkan terimakasih juga kepada penyanyi terkenal, Agnez Mo yang secara terang-terangan mendukung kedua siswa tersebut.

"Saya juga berterima kasih kepada banyak pihak, termasuk Agnez Mo yang turut mendukung anak-anak muda kita untuk terus berekspresi dan menunjukkan prestasinya," katanya.

Sekolah alam Bandung juga merupakan sekolah alam kedua yang ada di tanah air Indonesia, yang telah terakreditasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan jumlah siswa 400 siswa.

Pendiri sekaligus Pengawas dari Sekolah Alam Bandung, Eko Kurnianto membeberkan, pentingnya ketepatan memilih sekolah untuk anak. 
Menurutnya, sering kali kesibukan orang tua untuk bekerja berdampak terhadap kurangnya waktu terhadap anak yang membutuhkan banyak perhatian.

"Padahal dalam usia 4-10 tahun, menjadi waktu yang tepat untuk anak tidak hanya mengembangkan wawasan mereka namun juga mengembangkan berbagai nilai-nilai positif yang akan menjadi pondasi dasar mereka di kemudian hari,"kata Eko Kurnianto kepada wartawan. 

Bahkan, kata Eko,  sejak sekolah alam ini pertama kali di dirikan pada 2001, kemerdekaan siswa dalam belajar menjadi konsen dan lebih fokus serta ceria.

"Karena kalau kita lihat Sekolah pada umumnya untuk TK dan SD anak, di paksa untuk belajar di dalam ruangan untuk waktu yang cukup lama sehingga mencabut fitrah anak untuk bermain,"katanya.  

Baca Juga : MI Nurul Islamiyah Kembali Sabet Juara Perlombaan Pramuka di Kemang 

Lain halnya disini, menurut Eko, justru mendekatkan anak-anak untuk mengeksplor diri berdampingan dengan alam, karena alam kita yang luar biasa kaya ini menjadi sumber ilmu tidak terbatas yang sangat baik untuk tumbuh kembang anak.

ia pun menjelaskan, begitupun dalam rentan anak memasuki tahapan SMP dan SMA, anak tidak semata mata di dorong untuk meningkatkan pemahaman pembelajaran saja, tapi juga bakat, passion yang positif untuk meraih masa depannya pun turut di perhitungkan. 

"Sehingga memang target kami itu mencetak anak anak muda penerus bangsa yang tidak hanya berprestasi dari segi pemahaman keilmuannya saja namun juga berprestasi dari akhlak, mental, psikis dan softskill nya, sehingga kelak mereka mampu memberikan banyak manfaat tidak hanya untuk dirinya namun juga untuk khalayak banyak,"terangnya.

Kepala Sekolah MI Nurul Islamiyah T Nurfarida mengatakan, MI Nurul Islamiyah dalam perlombaan itu mendapatkan juara mulai juara pertama hingga juara ke tiga di lima kategori.

Baca Juga : Jaro Ade "Malu-malu Kucing" Saat Disinggung Pilkada Kabupaten Bogor, 

"Alhamdulillah di lima kategori dengan 400 peserta dari MI dan SD se Kecamatan Kemang MI Nurul Islamiyah dapat juara semua, mulai dari  Pionering Putra juara 1, Yelyel Putri juara 1,  Yel Yel Putra juara 3,  Maping Putri juara 2 dan Halang rintang Putra juara 3,"kata T Nurfarida kepada wartawan, Selasa 17 Januari 2023.

Dengan begitu Nurfarida selaku Kepala Sekolah merasa bangga dengan Raihan juara oleh anak anak Pramuka Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islamiyah.

"Dan tentu guru -guru pun selalu mengingatkan kepada para murid untuk tetap semangat dan jangan mudah puas atas capaian juara Pramuka se kecamatan Kemang itu ."ungkapnya. 

Status siaga 2 dilaporkan oleh BPBD DKI Jakarta melalui akun Twitter-nya, @BPBDJakarta. Pintu Air Pasar Ikan mulai siaga 2, Selasa 17 Januari 2023 sejak pukul 04.00 WIB. Kondisi siaga 2 masih bertahan hingga pukul 10.00 WIB pagi ini. 
Ketinggian muka air di Pintu Air Pasar Ikan mencapai 218 cm dengan kondisi cuaca di sekitar lokasi terang. 

Sebanyak sembilan daerah yang kemungkinan terdampak kenaikan pintu air, yaitu Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, dan Kalibaru.

BPBD DKI pun melakukan sejumlah langkah antisipasi, di antaranya menyebarkan informasi di media sosial serta pemberitahuan kepada camat dan lurah.

Berdasarkan data pemantauan posko dari Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta per pukul 09.00 WIB, pos pantau selain Pintu Air Pasar Ikan berstatus normal (siaga 4). Berikut rinciannya:

- Katulampa: 10 cm
- Depok: 85 cm
- Manggarai: 610 cm
- Karet: 250 cm
- Krukut Hulu: 40 cm

- Pesanggrahan: 70 cm

- Angke Hulu: 40 cm
- Waduk Pluit: -190 cm
- Cipinang Hulu: 80 cm
- Sunter Hulu: 90 cm
- Pulo Gadung: 330 cm

“Rencananya akan dijual Rp 200 ribu per botol dan akan diedarkan di wilayah Jabodetabek. Karena belinya juga via online," ujar Dirnarkoba Polda Metro Jaya, Kombes Mukti Juharsa kepada wartawan.

Baca Juga : Polisi Selidiki Sabu Liquid Modus Vape dari Eropa

Mukti menambahkan, bahwa polisi telah melakukan pengembangan terkait kasus liquid vape cair yang mudah didapatkan.

"Kami akan melakukan penyelidikan lebih dalam terhadap liquid-liquid yang dijual bebas melalui online, karena masih ada lagi yang terindikasi yang masih melakukan barang ini di luar, mengolah sabu menjadi liquid ini," terangnya.

Permintaan maaf tersebut menyusul adanya pencabutan bendera PDI Perjuangan saat Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50, di beberapa titik Kota Bogor, beberapa waktu lalu.

Meski dalam kondisi masih kecewa, pimpinan dan kader PDI Perjuangan legowo menerima permintaan maaf dari Satpol PP Kota Bogor.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata mengatakan bahwa dirinya mempertanyakan pencopotan bendera dalam rangka HUT PDI Perjuangan, sebab ini merupakan kedua kalinya mengalami kejadian serupa.

"Tetapi kali ini, kami melayangkan surat kepada Satpol PP Kota Bogor untuk melakukan permintaan maaf secara terbuka. Hari ini kami menerima iktikad baik dari Satpol PP, dengan kebesaran hatinya Kasatpol PP Kota Bogor Agustian Syach menyampaikan surat permintaan maaf secara terbuka. Tetapi kalau berulang, kami tentu akan melakukan tindakan," ucapnya kepada awak media pada Senin, 16 Januari 2023.

Baca Juga : Rudy Susmanto Lantik Anggota Dewan Pengganti Almarhum Tohawi

Di tempat yang sama, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Bogor, Atty Somaddikarya menambahkan bahwa Satpol PP Kota Bogor terkenal humanis, tetapi mengapa itu terjadi hanya di media sosial dan pada kenyataannya menyinggung dan melukai PDI Perjuangan. 

Jika kesalahan dalam bentuk administrasi, lanjut Atty, PDI Perjuangan siap untuk dikoreksi serta menerima kesalahan untuk saling memperbaiki.
  
"Saya berharap ini merupakan kejadian terakhir, dan tidak terjadi di kemudian hari. Sebaiknya koordinasi dan komunikasi agar tidak semena-mena melakukan pencopotan atribut partai. Untuk Kota Bogor lebih kondusif," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Bogor, Agustian Syach mengatakan, setelah kejadian beberapa waktu lalu, pihaknya menyambangi kantor DPC PDI Perjuangan Kota Bogor. Yang paling utama dirinya bersilaturahmi mengantarkan surat permohonan maaf dan klarifikasi kepada pengurus dan kader DPC PDI Perjuangan Kota Bogor terkait penertiban yang pihaknya lakukan.

"Hari ini ada permintaan maaf dari kami. Ini dilakukan untuk menjaga silaturahmi seluruh elemen masyarakat di Kota Bogor. Tadi surat permintaan maaf diterima Ketua DPC didampingi Sekretaris DPC PDI Perjuangan dan disaksikan oleh pengurus dan kader," ungkap Agus.

Agus menerangkan, bahwa duduk perkaranya adalah pencabutan bendera oleh tim tangkas yang patroli setiap hari di wilayah pusat Kota Bogor. Untuk pemasangan atribut partai, biasa ada tembusan dari Badan Kesbangpol Kota Bogor ke Satpol PP Kota Bogor. 

"Karena tidak komunikasi terlebih dahulu. Tapi setelah pencabutan, sorenya sudah terpasang kembali. Ini pelajaran untuk kami, agar kedepannya lebih baik lagi," pungkasnya.

Sekretaris Forum Pedagang Pasar Bogor, Abas menyampaikan, munculnya wacana tersebut, membuat para pedagang resah. Sebab, belum ada kepastian kapan Pasar Bogor akan dibongkar dan bagaimana nasib mereka jika pasar tersebut dibongkar.

"Kami sebagai pedagang, ingin berjuang dan kami tidak ingin dipindahkan. Karena Pasar Bogor ini merupakan bagian dari sejarah, dari jaman Belanda sudah ada itu. Saya saja berdagang sejak tahun 80an," ujar Abas.

Lebih lanjut, Abas juga mengeluhkan terkait penagihan iuran dari kartu kuning yang sampai saat ini masih menjadi beban para pedagang. Sebab, tunggakan sejak puluhan tahun silam masih ditagih oleh pihak pasar.

Baca Juga : Kuat Ma'ruf Dituntut 8 Tahun Penjara dalam Kasus Ferdy Sambo

"Kami merasa kartu kuning ini menjadi beban karena banyaknya iuran yang harus kami bayar. Sehingga kami minta, untuk kartu kuning ini bisa dihapuskan atau diberikan pemutihan," ungkap Abas.

Menjawab aspirasi pedagang, Dadang memastika akan menindaklanjuti keluhan tersebut dengan merencanakan pemanggilan Dirut Perumda Pasar Pakuan Jaya dalam waktu dekat ini. Namun, ia menyampaikan kepada para pedagang, bahwa dalam waktu dekat ini hanya Plaza Bogor yang akan direvitalisasi.

"Sejauh ini yang saya dapat informasi, baru Plaza Bogor saja yang akan direvitalisasi. Jadi untuk bangunan belakang (Pasar Bogor, red) belum ada kepastian dan rencananya. Tapi nanti akan saya panggil Dirut pasar," kata pria yang akrab disapa Kang DID ini.

Kang DID berharap, dari pertemuannya nanti, pihak Pemerintah Kota Bogor dan Perumda Pasar Pakuan Jaya bisa memberikan perhatian lebih kepada para pedagang Pasar Bogor.

"Saya harap pemerintah harus bisa memperhatikan nasib pedagang ini, disamping kita mendukung program pemerintah," tegas Kang DID.

Lalu, terkait kartu kuning, Kang DID juga memastikan akan mengangkat isu tersebut agar para pedagang bisa mendapatkan dispensasi. Mengingat banyaknya iuran atau retribusi yang harus dibayar pedagang.

Berdasarkan informasi yang Kang DID terima, para pedagang Pasar Bogor, setiap bulannya membayar iuran kurang lebih sebanyak Rp250 ribu. Dengan total jumlah kios yang mendapai 1000, ia menilai deviden yang diberikan oleh pihak Perumda Pasar Pakuan Jaya tidak masuk akal.

"Ini menjadi informasi yang penting bagi kami. Saya akan menanyakan hal ini juga agar ada kejelasan, karena deviden yang diberikan oleh Perumda Pasar Pakuan Jaya sangat rendah di tahun lalu," pungkasnya.

Dalam Bantuan Keuangan (Bankeu) Kabupaten Bogor, Pemprov Jabar tidak lagi menganggarkan dana untuk menyelesaikan pembangunan rumah sakit tersebut.

Diputuskan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat Nomor 118 tahun 2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Penjabaran APBD tahun Anggaran 2023, Pemprov Jabar memberikan Bankeu untuk Kabupaten Bogor di bawah Rp100 miliar atau tepatnya Rp93,8 miliar.

Dari besaran anggaran itu, paling besar diberikan untuk Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kabupaten Bogor sebesar Rp43,675 miliar. Kemudian untuk Pengembangan SPAM Regional Antar Desa dan Pembangunan Tangki Septik Individual sebesar Rp21,575 miliar.

Baca Juga : Sidang Perdana Tragedi Kanjuruhan, 5 Terdakwa Terancam 5 Tahun Penjara

Selain itu, Bankeu tersebut juga untuk pengadaan media digital di lingkungan Disdik Kabupaten Bogor sebesar Rp12,9 miliar dan pembangunan command centre sebesar Rp5 miliar. 

Kemudian penataan kawasan kumuh sebesar Rp3,34 miliar, pengadaan alkes untuk puskesmas di daerah perbatasan sebesar Rp2,73 miliar, pemberdayaan keluarga miskin melalui usaha ternak ayam petelur berbasis komunitas sebesar Rp1,67 miliar, pemeriksaan anemia pada remaja putri dan ibu hamil beserta pengadaan alatnya sebesar Rp1,3 miliar.

Tak hanya itu, bantuan tersebut juga disalurkan untuk Bulan Bakti Siliwangi dan Gotong Royong sebesar Rp625 juta, TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) sebesar Rp600 juta dan peningkatan kesejahteraan guru bantu SD Negeri di daerah terpencil sebesar Rp448,8 juta.

Kondisi ini pun mendapatkan perhatian dari anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil Kabupaten Bogor, Asep Wahyuwijaya atau AW. 

Menurutnya, Pemkab Bogor harus mempertimbangkan cukup matang akan kelanjutan pembangunan RSUD Parung tersebut.

"Jadi, jika Pemkab Bogor masih merasa berkewajiban untuk memenuhi visi misi dan melunasi janji politik kepala daerahnya membangunkan rumah sakit kepada warga di Bogor Utara (RSUD Parung), silahkan mencari sumbernya dari tempat lain," kata AW dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Senin 16 Januari 2023.

Pemkab Bogor sendiri diketahui telah meresmikan Klinik Utama Rawat Jalan di RSUD Parung beberapa waktu lalu. Hal itu dilakukan sebagai langkah awal sebelum rumah sakit beroperasi secara menyeluruh.

Namun menurut AW, Pemkab Bogor harus dengan bijak untuk menentukan arah dan prioritas pembangunan di tahun ini.

"Menurut hemat saya, tentu menjadi lain masalahnya, kalau di dalam RPJMD Kabupaten Bogor itu sendiri targetnya adalah cukup dibuatkan klinik utama (yang sudah diresmikan) maka tentu visi misi dan janji politiknya sudah dilunasi," tutur AW.

Bersih-bersih rupang tersebut merupakan salah satu bentuk pengharapan warga, agar mendapat berkah di tahun mendatang. Juga untuk mendapatkan Kesehatan dan keselamatan.

Ritual membersihkan Rupang tersebut tiak dapat dilakukan sembarang hari. Ritual tersebut memiliki tanggal khusus dan tak bisa dilakukan sembarang. Diperlukan ritual khusus seperti sembahyang yang biasanya digelar pada malam sebelum pencucian.

Baca Juga : Ritual Membersihkan Rupang di Vihara Dhanagun

Ritual khusus itu bertujuan, mengantar dewa dewi yang ada di dalam setiap patung atau Rupang menuju langit. Dimana dewa dewi yang berada di langit itu nantinya akan melaporkan keadaan dunia. 

“Begitu kita yakini dewa dewi sudah naik ke langit barulah kita bersihkan patung atau rupang, karena kondisinya sedang kosong,” jelas Pengurus Harian Vihara Dhanagun, Ayung Kusuma di Bogor, Senin 16 January 2023. 

Selain altar dan rupang, seluruh bagian Vihara Dhanagun juga akan dibersihkan baik oleh pengurus vihara dan umat.

“Tanggungjawab pendidikan tidak hanya dibebankan kepada guru di sekolah, akan tetapi harus dimulai dari pendidikan di rumah yakni orang tua yang harus pertama kali mendidik anak-anaknya, termasuk tanggungjawab kita bersama” kata Danramil 0621-06/Cileungsi saat melakukan Komsos di SD Negeri 01 Cileungsi, Desa Cileungsi Kaler, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Senin 16 Januari 2023.

Danramil 0621-06/Cileungsi menambahkan, kepada guru dan murid, agar peningkatan kewaspadaan Desa Cileungsi Kaler, terhadap keamanan & ketertiban Masyarakat. Antisipasi/mencegah bahaya kebakaran, memberikan himbauan agar lebih waspada dan berhati-hati dengan maraknya penipuan kepada warung-warung dipinggir jalan.

"Menjadi guru yang amanah dan bertanggungjawab untuk menyiapkan generasi penerus agar pada saatnya nanti mampu menjadi pemimpin bangsa,"paparnya.

Baca Juga : Memetik Berkah Menuju Sejahtera di Kawasan Holtikultura An-Nahdoh 

Selain itu, kata dia, para Siswa agar meningkatkan belajar dan menghormati guru-guru di Sekolah. Tingkatkan kebersamaan, saling menghormati sesama guru & murid dan jaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan.

“Dengan harapan akan tercipta kesamaan cara pandang, sehingga TNI dan unsur pendidik akan dapat bersama-sama memajukan pendidikan di wilayah Kecamatan Cileungsi Secara Umum Khususnya di Desa Cileungsi Kaler” terangnya.

Danramil 0621-06/Cileungsi mengharapkan supaya kedepan segala unsur akan peduli dan memperhatikan arti pentingnya pendidikan dalam rangka mencerdaskan bangsa seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945

"Kami akan terus berunjuk rasa tiap minggu dengan massa yang lebih banyak , jika pihak Polres Bogor tidak memenuhi tuntutan warga untuk segera menahan  dua tersangka berinisial ARY selaku Direktur Utama dan KUR selaku Project Manager PT Pancanaka Swasakti Utama belum juga ditangkap,” ungkap Selestinus Olla kuasa Kuasa hukum warga, Selestinus Olla, usai aksi long march mengelilingi  Stadion Pakansari Cibinong, Senin 16 Januari 2023.

Menurut Selestinus, kekecewaan warga sudah tak terbendung setelah proses pengaduan warga tidak dituntaskan pihak Polres Bogor secara professional.

“Kami sudah capek mendesak Pihak Polres Bogor untuk mengusut tuntas kasus dugaan penipuan ini. Baik sama Kapolres Bogor  termasuk  Wakapolres berulang-ulang kami bertemu yang ada cuman PHP doang,” ujarnya.

Baca Juga : Gunung Dieng Berstatus Waspada, Warga Diminta Hati-hati Gas Beracun

Bahkan dalam aksinya warga meminta Presiden Jokowi dan Kapolri termasuk Kompolnas agar bisa menuntas kasus penipuan tersebut.

“Presiden Jokowi, Kami warga perumahan Erfina Kencana Regency Cibinong Bogor, sudah lebih 2 tahun laporan kami tidak kunjung tuntas,satu pun tersangka tidak ada yang ditahan. Sudah capek kami dibohongi developer,sekarang kami di PHP Kapolres Bogor. Kepada  siapa kami harus mengadu.. ? Hanya kepada  Bapak Presiden Jokowi harapan kami ,” tulis salah spanduk yang terbentang di pintu masuk perumahan tersebut.

Sebagai korban, kata Olla justru warga tidak mempunyai kepentingan apapun selain meminta pihak kepolisian untuk segera menyelesaikan perkara tersebut.

"Jangan dibolak-balik kami yang menghambat penyidikan. Buktinya dua orang itu sampai sekarang belum ditangkap. Justru Polres Bogor yang menghambat,"kata dia.

"Kami minta minggu ini kedua tersangka itu ditangkap dan ditahan. Kalau itu terpenuhi, clear masalah. Tapi jika tidak, kita akan terus aksi," tutur dia.