Gambaran umum

1. Pendidikan Anak Usia Dini

Jumlah lembaga:        3.236
Jumlah peserta didik:    116.634
Jumlah pendidik:    9.678    

2. Sekolah Dasar

Jumlah lembaga:        1.856
Jumlah peserta didik:    559.775
Jumlah pendidik:    19.645

3. Sekolah Menengah Pertama

Jumlah lembaga:        780
Jumlah peserta didik:    237.960
Jumlah pendidik:    9.705

4.Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

Jumlah lembaga:        233
Jumlah peserta didik:    68.371
Jumlah pendidik:    1.316

• Gambaran Capaian Organisasi Tahun 2026

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor kembali mencatatkan capaian positif dalam penguatan integritas dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan. Berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor berhasil memperoleh nilai 75,46 dengan kategori “Adaptif”.

Capaian tersebut menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan hasil SPI Pendidikan Tahun 2024, di mana Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor memperoleh nilai 71,46 dengan kategori “Integritas Korektif”. Dengan demikian, terjadi peningkatan sebesar 4,00 poin dalam kurun waktu dua tahun.

Tidak hanya mengalami peningkatan secara internal, capaian SPI Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Tahun 2026 juga berhasil melampaui indeks nasional yang berada pada angka 73,30. Dengan nilai 75,46, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor berada 2,16 poin di atas indeks nasional, menjadi indikator positif atas berbagai upaya penguatan integritas yang telah dilakukan.

(Capaian hasil SPI Pendidikan Kabupaten Bogor Tahun 2026)

• Program Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)

Dalam rangka menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) pada jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta pendidikan kesetaraan, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melaksanakan berbagai upaya secara terintegrasi dan berkelanjutan. Penanganan ATS dilakukan melalui pendekatan berbasis data, koordinasi lintas sektor, serta penjaringan langsung di lingkungan masyarakat.

Tahap awal dilakukan melalui identifikasi dan verifikasi data ATS pada portal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang melibatkan satuan pendidikan di seluruh Kabupaten Bogor. Data tersebut menjadi dasar untuk memastikan ketepatan sasaran, mengetahui kondisi dan keberadaan ATS, serta memetakan wilayah yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Selanjutnya, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melakukan kolaborasi dengan perangkat daerah terkait, kecamatan, desa/kelurahan, hingga RT dan RW untuk melaksanakan penjaringan dan gerakan “Kembali ke Sekolah” secara door to door. Melalui pendekatan ini, keberadaan ATS dapat ditelusuri secara langsung sekaligus menggali berbagai faktor yang menyebabkan anak tidak bersekolah, sehingga dapat ditentukan alternatif penanganan yang sesuai.

Upaya tersebut diperkuat melalui visitasi langsung ke satuan pendidikan dan wilayah yang teridentifikasi memiliki jumlah ATS relatif tinggi. Visitasi dilakukan untuk melakukan verifikasi lapangan, koordinasi dengan pihak sekolah dan pemangku kepentingan setempat, serta mendorong tersedianya solusi agar anak dapat kembali memperoleh layanan pendidikan.

Sebagai salah satu alternatif bagi ATS yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor juga mencanangkan Program “Kembali ke Sekolah” melalui jalur pendidikan kesetaraan, seperti Paket A, Paket B, dan Paket C yang diselenggarakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Program ini dikembangkan di 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor, sehingga memberikan kesempatan yang lebih luas kepada ATS untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.

Dengan berbagai langkah tersebut, penanganan ATS di Kabupaten Bogor diarahkan tidak hanya pada pendataan, tetapi juga pada verifikasi, penjangkauan, pendampingan, dan pengembalian anak ke layanan pendidikan, baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan kesetaraan. Sinergi antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, pemerintah kecamatan dan desa, serta masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan gerakan bersama “Kembali ke Sekolah” dan memastikan setiap anak di Kabupaten Bogor mendapatkan hak atas pendidikan.

(Kepala Dinas Pendidikan (Tengah) memimpin rapat koordinasi program pengentasan ATS Tingkat kecamatan)

• Program Beasiswa S1 Bagi Tenaga Pendidik Paud

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya pada sektor tenaga pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Pendidikan mencanangkan Program Beasiswa Pendidikan S1 bagi 300 Guru PAUD pada Tahun 2026

Program ini merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor dalam meningkatkan kualifikasi akademik dan profesionalisme tenaga pendidik PAUD. Melalui kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata 1 (S1), para guru PAUD diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, kompetensi, serta kemampuan dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas bagi anak usia dini.

Dalam pelaksanaannya, program beasiswa ini bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Bogor Raya (UMBARA) sebagai mitra perguruan tinggi. Kerja sama tersebut diharapkan dapat memberikan akses pendidikan tinggi yang lebih luas bagi para guru PAUD, sekaligus mendukung peningkatan mutu pembelajaran dan layanan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Bogor.

Dengan adanya program ini, diharapkan 300 guru PAUD penerima beasiswa dapat meningkatkan kualifikasi akademiknya hingga jenjang S1 dan selanjutnya mampu mengimplementasikan kompetensi yang diperoleh dalam proses pembelajaran. Peningkatan kualitas tenaga pendidik tersebut pada akhirnya diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap terwujudnya layanan PAUD yang semakin profesional, berkualitas, dan berorientasi pada tumbuh kembang anak.

(Pengarahan Pertama Masa Orientasi Bagi Mahasiswa Beasiswa SI Paud Kab Bogor)

•  Pemberian Insentif Bagi Guru Paud

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik sekaligus mendorong peningkatan mutu dan kualitas pembelajaran pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Pendidikan terus memberikan perhatian dan dukungan kepada para Guru PAUD melalui Program Pemberian Insentif Guru PAUD.

Program ini merupakan salah satu bentuk komitmen Bupati Bogor dalam mendukung keberadaan dan peran strategis Guru PAUD sebagai garda terdepan dalam memberikan layanan pendidikan bagi anak usia dini. Peningkatan kesejahteraan diharapkan dapat memberikan motivasi kepada para pendidik untuk terus meningkatkan kompetensi, profesionalisme, serta kualitas layanan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik.

Pada Tahun 2026, program ini diberikan kepada 7.200 Guru Paud Di Kabupaten Bogor sebagai penerima insentif. Setiap penerima memperoleh bantuan insentif sebesar Rp2.400.000 per orang per tahun, yang disalurkan langsung melalui rekening masing-masing penerima.

Penyaluran insentif dilakukan setiap enam bulan sekali, dengan besaran Rp1.200.000 untuk setiap periode penyaluran. Mekanisme penyaluran secara langsung melalui rekening penerima diharapkan dapat memberikan kemudahan, transparansi, serta memastikan bantuan dapat diterima secara tepat sasaran.

(Jajaran Bidang Pembinaan Paud Dikmas Disdik Kab Bogor, berfoto bersama para calon penerima program Insentif Guru Paud Tahun 2026)

• Program Beasiswa Bagi Murid SMP Swasta Di Kabupaten Bogor

Dalam upaya meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan bagi seluruh masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Pendidikan menghadirkan Program Beasiswa bagi Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta. Program ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam memastikan setiap anak memperoleh kesempatan untuk mendapatkan layanan pendidikan yang layak, berkualitas, dan berkelanjutan tanpa terkendala kondisi ekonomi keluarga.

Pada Tahun Ajaran 2026/2027, program beasiswa ini menyasar sebanyak 8.015 peserta didik yang menempuh pendidikan pada jenjang SMP di 256 SMP Swasta yang telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Program ini diprioritaskan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga yang telah terdata dalam kelompok Desil 1 sampai dengan Desil 5, sebagai kelompok masyarakat yang menjadi sasaran prioritas dalam pemberian bantuan pendidikan. Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Bogor memberikan dukungan pembiayaan berupa pembebasan biaya operasional layanan pendidikan bagi peserta didik penerima beasiswa selama mereka menempuh pendidikan di sekolah yang telah bekerja sama dalam program tersebut.

Dengan adanya program ini, diharapkan tidak ada lagi peserta didik yang harus menghadapi hambatan dalam melanjutkan pendidikan hanya karena keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga. Selain meringankan beban orang tua atau wali peserta didik, program beasiswa ini juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menekan angka putus sekolah, meningkatkan angka partisipasi pendidikan, serta memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas.

Pemerintah Kabupaten Bogor terus mendorong sinergi antara pemerintah daerah, satuan pendidikan swasta, orang tua, dan masyarakat agar program ini dapat terlaksana secara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi peserta didik. Melalui dukungan pembiayaan pendidikan tersebut, diharapkan para murid dapat belajar dengan lebih tenang, fokus mengembangkan potensi diri, serta memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meraih prestasi dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

(Kepala Dinas Pendidikan (Kiri) didampingi Kepala Bidang Pembinaan SMP (Kanan) sedang berfoto bersama siswa penerima program beasiswa)

• Aneka Prestasi Peserta Didik Tahun 2026

(ADV)

Direktur Utama Indocement Christian Kartawijaya menyampaikan bahwa perjalanan selama lebih dari setengah abad telah membentuk Indocement menjadi perusahaan bahan bangunan yang tangguh, inovatif, dan terpercaya. Pencapaian tersebut merupakan hasil harmoni dari seluruh karyawan Indocement, dukungan dari pelanggan serta mitra usaha, dan kepercayaan dari pemegang saham, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya.

“Lima puluh satu tahun merupakan perjalanan panjang yang dibangun melalui kerja keras, ketangguhan, dan semangat kebersamaan. Dengan menghayati nilai harmoni, kreativitas, dan prestasi, kami yakin Indocement akan semakin relevan serta mampu memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan dan Indonesia,” ujar Direktur Utama Indocement.

Baca Juga: Indocement Perkuat Aksi Iklim dan Konservasi Hayati Lewat Penanaman Pohon Lokal Bogor

Dalam beberapa tahun terakhir, Indocement terus memperkuat portofolio bisnis dan ekosistem pendukungnya. Perusahaan memperkuat bisnis mortar melalui pembentukan PT Mortar Prakarsa Utama, hasil kolaborasi antara anak usaha Indocement dan Saint-Gobain Group. Indocement juga membentuk usaha patungan bersama Mondi Industrial Bags GmbH., yaitu PT Mondi Indo Prakarsa Kemasan, untuk mendukung ketersediaan kemasan yang andal dan menjaga kualitas produk.

Selain itu, pada tahun ini Indocement juga berhasil mendapatkan penghargaan PROPER Emas untuk Kompleks Pabrik Citeureup dan PROPER Hijau untuk Kompleks Pabrik Cirebon dan Kompleks Pabrik Tarjun, hal ini menunjukkan bahwa upaya keberlanjutan dan menjaga lingkungan hidup sudah berada di jalur yang benar.

Transformasi tersebut berjalan beriringan dengan agenda keberlanjutan. Indocement terus memperluas pemanfaatan dan penggunaan refuse-derived fuel (RDF) sebagai salah satu sumber bahan bakar alternatif, memanfaatkan pembangkit listrik tenaga surya di berbagai fasilitas operasional, menggunakan kendaraan listrik untuk operasional pabrik, serta 
menjalankan beragam inisiatif pengurangan emisi. Langkah-langkah tersebut diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi yang berasal dari bahan bakar fosil serta menjadi bagian dari komitmen Indocement terhadap dekarbonisasi, ekonomi sirkular, dan keberlanjutan jangka panjang. 

Selain itu, Indocement juga terus melakukan digitalisasi dan adopsi penggunaan artificial intelligence di berbagai lini untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses produksi dan distribusi produk. Kondisi pasar semen Indonesia yang masih diwarnai kelebihan kapasitas dan persaingan yang ketat, Indocement terus memperkuat ketangguhan bisnis melalui efisiensi, inovasi, serta penguatan layanan kepada pelanggan. Oleh karena itu, pada semester pertama 2026, Indocement mencatat pertumbuhan volume penjualan semen domestik sebesar +4,9% dari pertumbuhan pasar semen kantong +3,5% dan pasar semen curah +8,6% sehingga pangsa 
pasar semen Indocement mencapai 28,1%. Kenaikan penjualan tersebut berefek baik kepada kinerja keuangan, Indocement berhasil mencacatkan kenaikan Pendapatan Neto +5,2% dan 
Marjin EBITDA di angka +18,0% sehingga mencatat Laba Periode Berjalan Rp589,6 miliar atau naik 19,2%.

Memasuki paruh kedua 2026, Indocement tetap optimistis sekaligus waspada terhadap dinamika perekonomian nasional yang masih penuh tantangan internal dan eksternal. Perusahaan akan memprioritaskan efisiensi pada setiap fungsi tanpa mengorbankan kualitas produk, keselamatan kerja, maupun nilai yang diterima pelanggan.

Selain bertumbuh melalui bisnis, Indocement terus memperluas manfaat bagi masyarakat. Beberapa program tersebut adalah program “Bangun Rumah Tukangku”, yang dijalankan bersama para mitra bisnis untuk membantu renovasi rumah tukang bangunan. Program  tersebut menjadi bentuk apresiasi kepada para tukang yang selama ini berkontribusi 
membangun rumah dan kehidupan masyarakat Indonesia. Selain itu, terdapat pula program Indocement Peduli yang membantu tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir
bandang dan longsor di Sumatera yaitu berupa pemulihan akses air bersih dan pembangunan ekonomi kreatif di Desa Sekumur, Aceh Tamiang serta pembangunan fasilitas sosial dan 
sanitasi serta pembangunan jembatan perintis (yang berkolaborasi dengan stakeholder lainnya) di Hutanabolon, Tukka, Tapanuli Tengah.

Baca Juga: Di Tengah Tantangan Industri, Indocement Cetak Kinerja Positif Awal 2026, Laba Tumbuh 2,1 Persen

Pada peringatan HUT ke-51 ini, Indocement turut memberikan apresiasi kepada para inovator Indocement yang berhasil menang dalam kompetisi Indocement Innovation Awards 2026, serta apresiasi kepada para karyawan yang menjadi jawara di Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI), serta Employee of The Year 2026 untuk karyawan yang berhasil memberikan kontribusi bermakna bagi keberhasilan perusahaan. Rangkaian kegiatan tersebut menjadi 
ruang bagi karyawan untuk menunjukkan kreativitas, sportivitas, semangat inovasi, dan kebersamaan.

Indocement juga kembali menegaskan bahwa keselamatan merupakan prioritas utama dalam seluruh kegiatan operasional. Perusahaan terus mendorong budaya keselamatan dengan memperkuat kepedulian, kedisiplinan, dan kepatuhan terhadap prosedur agar setiap karyawan, kontraktor, dan mitra kerja dapat bekerja dengan aman serta kembali kepada keluarga dalam keadaan sehat.

“Momentum HUT ke-51 menjadi pengingat bahwa perjalanan Indocement masih panjang. Dengan sinergi yang kuat, inovasi yang berkelanjutan, komitmen terhadap keberlanjutan serta kepedulian sosial yang konsisten, kami optimis Indocement akan terus melangkah menuju masa depan yang lebih kuat, lebih hijau, dan lebih gemilang, sekaligus berkontribusi dalam mengakselerasi pembangunan Indonesia,” tutup Christian Kartawijaya

Aspirasi tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Aliansi Merah Putih di Gedung DPRD Kota Bekasi, Rabu (15/7/2026).

Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Murfati Lidianto mengatakan, pihaknya menerima berbagai keluhan dari para PPPK yang merasa terdapat ketimpangan dalam , pemberian TPP.

Baca Juga: DPRD Kota Bekasi Segera Bentuk Pansus Bahas Raperda Penyimpangan Seksual, Sardi: Bukan Raperda LGBT

Menurutnya, para pegawai telah menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal sehingga berhak memperoleh perlakuan yang adil.

"Hari ini kami menerima aspirasi dari PPPK yang mengeluhkan besaran TPP hanya Rp1,5 juta. Seluruh masukan tersebut akan kami kawal agar hak-hak mereka dapat diperjuangkan dan rasa keadilan benar-benar terwujud," ujar Murfati.

Persoalan TPP ini mencuat setelah PPPK angkatan pertama tahun 2025 diketahui hanya menerima Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar Rp1,5 juta. 

Baca Juga: 433 PPPK Tiba-Tiba Diminta Jadi Guru, DPRD Kota Bekasi Ingatkan Jangan Asal Pindah Tugas

Sementara itu, PPPK pada kelompok lainnya memperoleh TPP sebesar Rp3 juta sebagaimana diatur dalam Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 800.1.10.3/Kep-53.Org/I/2025.

Murfati menegaskan, pihaknya juga akan memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan meminta Wali Kota Bekasi mengevaluasi kembali kebijakan tersebut agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.

Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Komisi I DPRD Kota Bekasi berencana melakukan penelusuran terhadap dasar hukum perubahan besaran TPP, termasuk mengkaji Peraturan Wali Kota (Perwal) yang menjadi acuan kebijakan tersebut.

Baca Juga: 95 Persen Swasta, Guru Madrasah Swasta Minta Kebijakan Berkeadilan, Hasbulloh: Kami Mengabdi Puluhan Tahun, Tapi Akses PPPK Tertutup

"Kami akan mengkaji kembali kebijakan TPP ini, termasuk dampaknya terhadap pelayanan publik. Jangan sampai kebijakan yang dibuat justru memicu kegaduhan dan mengganggu kinerja pelayanan kepada masyarakat. Prinsip keadilan harus menjadi prioritas," tegasnya.

Komisi I DPRD Kota Bekasi memastikan akan mengawal proses evaluasi kebijakan tersebut dengan memanggil instansi terkait serta mendorong pemerintah daerah meninjau ulang ketentuan yang dinilai menimbulkan ketimpangan di kalangan ASN PPPK.

Sementara itu, Aliansi Merah Putih sendiri merupakan wadah yang menghimpun 18 forum PPPK dari berbagai daerah di Indonesia. 

Baca Juga: Ini Pesan Wali Kota Bogor Dedie A Rachim kepasa CPNS

Organisasi tersebut bergerak memperjuangkan kesejahteraan ASN PPPK dan dipimpin oleh Ketua Umum Fadlun Abdillah. 

Dalam audiensi di DPRD Kota Bekasi, aspirasi para PPPK disampaikan oleh Ketua Aliansi Merah Putih Kota Bekasi, Darus Salam.

Darus menilai, kebijakan pemberian TPP seharusnya berlaku sama bagi seluruh aparatur sipil negara, baik PNS maupun PPPK, tanpa membedakan angkatan pengangkatan.

Baca Juga: Peringati HUT ke 54, Kopri Kota Bogor akan Serahkan SK  3.400 Pegawai PPPK

Menurutnya, apabila pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran, maka penerapannya harus dilakukan secara proporsional kepada seluruh pegawai, bukan hanya kepada PPPK angkatan pertama tahun 2025.

"Kalau memang ada efisiensi, seharusnya semua merasakan secara adil. Jangan hanya PPPK angkatan pertama yang menerima dampaknya. Kami hanya menuntut keadilan," kata Darus.

Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi menegaskan, bahwa regulasi yang akan dibahas bukan merupakan Raperda LGBT, melainkan Raperda Penyimpangan Seksual yang akan diproses sesuai mekanisme legislasi di DPRD.

Sardi Effendi menjelaskan, bahwa pembentukan Pansus menjadi tahapan awal sebelum pembahasan substansi Raperda dilakukan secara lebih mendalam.

Baca Juga: Masalah Sampah di Jawa Barat Kian Krusial, DPRD Jabar Kebut Penyusunan Raperda Lingkungan Hidup

Ia sekaligus meluruskan anggapan yang berkembang di masyarakat terkait nama rancangan peraturan tersebut. 

Menurut Sardi, regulasi yang akan dibahas bukanlah Raperda LGBT, melainkan Raperda tentang Penyimpangan Seksual.

"Raperda Penyimpangan Seksual ya, bukan LGBT. Raperda Penyimpangan Seksual itu akan kita tugaskan ke Pansus setelah rapat Bamus yang akan datang," ujar Sardi kepada wartawan, Rabu (15/7/2026).

Baca Juga: Atang Trisnanto Ingatkan Anak Muda Soal Bahaya Penyimpangan Seksual

Sardi mengatakan, Badan Musyawarah (Bamus) terlebih dahulu akan menetapkan penugasan kepada Pansus sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD Kota Bekasi. 

Setelah resmi dibentuk, Pansus akan menyusun agenda kerja sekaligus menentukan target waktu penyelesaian pembahasan Raperda tersebut.

"Jadi dibamuskan dulu, ditugaskan Pansusnya. Nanti Pansus yang menentukan kapan selesai kerjanya," katanya.

Baca Juga: 2 Agenda Strategis DPRD Kota Bekasi untuk Kawal Akuntabilitas Keuangan Daerah 2025

Melalui pembentukan Pansus, DPRD Kota Bekasi diharapkan dapat membahas Raperda Penyimpangan Seksual secara komprehensif dengan melibatkan berbagai masukan sebelum nantinya ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Bekasi,  Sardi Efendi didampingi Wakil Ketua DPRD Faisal,  dan Puspa Yani. 

Dikutipp dari Instagram Sekretariat DPRD Kota Bekasi, Selasa (14/7/2026) ada dua agenda strategis  yang dibahas, yaitu yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

Baca Juga: Krisis Lahan Makam, DPRD Kota Bekasi Dorong Pemkot Segera Realisasikan TPU Baru

Agenda pertama adalah evaluasi akhir tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025. 

Sementara agenda kedua membahas ekspose Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dalam rapat tersebut, DPRD menghadirkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) beserta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) teknis untuk memberikan penjelasan secara langsung terhadap dokumen dan hasil pemeriksaan yang menjadi bahan pembahasan.

Baca Juga: Peluang Kerja Formal Makin Terbatas, DPRD Kota Bekasi Dorong Anak Muda Terjun ke Dunia Wirausaha

Sejumlah perangkat daerah yang hadir di antaranya Inspektorat, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA), Dinas Pendidikan, serta OPD terkait lainnya.

Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi, menegaskan pembahasan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan setiap rekomendasi BPK ditindaklanjuti secara optimal sekaligus memastikan pelaksanaan APBD berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurutnya, evaluasi terhadap hasil pemeriksaan BPK dan pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan anggaran daerah.

Baca Juga: DPRD Kota Bekasi Siapkan 3 Agenda Prioritas, Pengawasan Keuangan Daerah Diperkuat, LHP BPK 2025 Jadi Sorotan

Melalui rapat kerja tersebut, DPRD Kota Bekasi juga ingin memastikan seluruh program pembangunan yang telah dibiayai APBD memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta menjadi dasar perbaikan pengelolaan keuangan pada tahun anggaran berikutnya.

DPRD Kota Bekasi menegaskan komitmennya untuk terus mengawal setiap proses penganggaran dan pelaksanaan pembangunan agar berjalan efektif, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi.

Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran daerah menjadi penyebab belum terealisasinya penyediaan lahan pemakaman yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Arif menegaskan, bahwa keberadaan TPU merupakan bagian dari pelayanan dasar pemerintah karena berkaitan langsung dengan kebutuhan warga saat menghadapi peristiwa kematian. 

Baca Juga: Peluang Kerja Formal Makin Terbatas, DPRD Kota Bekasi Dorong Anak Muda Terjun ke Dunia Wirausaha

Oleh sebab itu, penyediaan lahan makam tidak boleh diabaikan dan harus menjadi prioritas pembangunan.

"Ini kan satu PR yang sangat penting. Masyarakat butuh pembangunan, butuh kehidupan, tapi ada satu hal juga yang dibutuhkan ketika mereka mengalami musibah, yaitu tanah makam," kata Arif Rahman Hakim, dikutip dari keterangannya, Selasa (14/7/2026).

Ia mengungkapkan, kondisi paling mendesak terjadi di kawasan Kaliabang Bungur, Bulak Macan, Harapan Jaya, hingga Pejuang. 

Baca Juga: Krisis Lahan Makam, Pemkot Jaktim Kembalikan Fungsi TPU Kebon Nanas, Siapkan 2.500 Petak Baru

Selama bertahun-tahun, warga masih mengandalkan tanah hibah milik masyarakat sebagai lokasi pemakaman. 

Namun kini seluruh lahan tersebut telah terisi penuh sehingga tidak lagi mampu menampung kebutuhan pemakaman warga.

Situasi tersebut membuat masyarakat mulai meminta Pemerintah Kota Bekasi segera menyediakan TPU baru. Menurut Arif, kebutuhan lahan makam sudah tidak bisa ditunda karena warga semakin kesulitan mencari lokasi pemakaman di sekitar tempat tinggal mereka.

Baca Juga: Lestarikan Budaya Gotong Royong di Masyarakat, Karang Taruna Rancamaya Gelar Kerja Bakti di TPU Lebak Astana, 

"Di kampung saya, Kaliabang Bungur, Bulak Macan, Harapan Jaya dan Pejuang sudah tidak ada lagi tanah makam. Tanah hibah milik warga asli kampung sudah habis. Selama ini warga tidak pernah menuntut pemerintah karena masih menggunakan tanah hibah keluarga, tetapi sekarang sudah penuh," ujarnya.

Ia menjelaskan, pembebasan lahan sebenarnya telah direncanakan pada tahun anggaran berjalan. 

Namun, akibat keterbatasan fiskal daerah, pelaksanaannya harus ditunda dan diharapkan dapat kembali dianggarkan pada tahun depan.

Baca Juga: 8 Makam Terbawa Longsor di Batutulis, BPBD Kota Bogor Segera Lakukan Relokasi

Arif juga mengajak seluruh unsur pemerintah dan DPRD untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan tersebut. 

Menurutnya, penyediaan TPU bukan hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, melainkan membutuhkan komitmen bersama agar kebutuhan masyarakat dapat segera terpenuhi.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa sebelumnya telah disiapkan anggaran sekitar Rp8 miliar untuk pembebasan lahan. 

Baca Juga: Kawal Reses II 2026, Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Efendi Minta Tiap RW Fokus pada 2 Skala Prioritas Ini

Oleh sebab itu, ia meminta agar pengadaan lahan TPU dimasukkan sebagai program prioritas pemerintah.

"Baru kali ini masyarakat meminta pemerintah merealisasikan tanah makam untuk kampung kami. Kami mendesak pemerintah segera menyiapkan tanah makam bagi warga Pejuang dan Harapan Jaya khususnya," tegasnya.

Namun, lokasi yang dipilih masih berstatus lahan pertanian sehingga harus melalui proses perubahan peruntukan terlebih dahulu sebelum dapat dimanfaatkan sebagai TPU.

Di sisi lain, sejumlah TPU yang selama ini menjadi alternatif warga juga telah mencapai kapasitas maksimal. 

Baca Juga: 3 Langkah DPRD Kota Bekasi Cetak Pemuda Berprestasi, Rizki Topananda: Skill dan Aktivitas Sosial Jadi Fokus

TPU Perwira tidak lagi memiliki ruang untuk diperluas, sementara TPU Mangunjaya menghadapi kendala kondisi tanah yang berair sehingga menyulitkan proses pemakaman.

Akibat keterbatasan tersebut, sebagian keluarga akhirnya memilih sistem pemakaman tumpang dengan memanfaatkan makam anggota keluarga yang telah ada, setelah mendapat persetujuan dari pihak keluarga.

Arif menilai persoalan darurat lahan pemakaman sebenarnya dapat diselesaikan oleh Pemerintah Kota Bekasi tanpa harus bergantung pada pemerintah pusat. 

Baca Juga: DPRD Kota Bekasi Siapkan 3 Agenda Prioritas, Pengawasan Keuangan Daerah Diperkuat, LHP BPK 2025 Jadi Sorotan

Yang dibutuhkan saat ini, kata dia, adalah kesamaan komitmen antara eksekutif dan legislatif untuk menjadikan pengadaan lahan TPU sebagai prioritas anggaran karena menyangkut kebutuhan dasar dan aspek kemanusiaan.

"Seharusnya Pemerintah Kota Bekasi mampu menyelesaikan persoalan ini sendiri. Tinggal bagaimana keinginan kepala daerah, legislatif dan eksekutif harus sama. Karena ketika ada warga meninggal tetapi tidak ada  tanah pemakaman, itu menjadi persoalan kemanusiaan yang tidak mudah," tutupnya.

Menurutnya, keterbatasan kesempatan kerja di sektor formal harus disikapi dengan lahirnya wirausahawan baru yang mampu membuka peluang kerja bagi masyarakat.

Alit mengatakan, perubahan kondisi dunia kerja menuntut masyarakat, khususnya kalangan muda, agar tidak hanya bergantung pada pekerjaan formal. 

Baca Juga: DPRD Kota Bekasi Dorong Perda Ekonomi Kreatif, UMKM Teluk Buyung Diharapkan Naik Kelas

Kemampuan membangun dan mengembangkan usaha dinilai menjadi modal penting untuk menciptakan kemandirian ekonomi sekaligus meningkatkan daya saing.

"Lapangan kerja kita mulai sempit. Karena itu perlu gebrakan baru bagi pemuda dan masyarakat untuk membangun usaha. Tujuannya agar bisa menyerap tenaga kerja lokal," kata Alit Jamaludin dikutip dalam keterangannya, Selasa (14/7/2026).

Ia menilai generasi muda perlu mengubah pola pikir dari pencari kerja menjadi pencipta lapangan kerja. 

Baca Juga: Siapkan Wadah Bagi Calon Wirausaha Muda, Pemkot Bandung akan Bangun UMKM Center

Dengan semangat kewirausahaan, para pemuda tidak hanya memiliki kesempatan memperoleh penghasilan, tetapi juga berkontribusi menyerap tenaga kerja lokal.

"Generasi muda harus mulai melihat peluang usaha sebagai pilihan masa depan. Dengan begitu, mereka tidak hanya mencari pekerjaan, tetapi juga mampu menciptakan pekerjaan bagi orang lain," ujarnya.

Menurut Alit, berkembangnya usaha masyarakat akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah. 

Baca Juga: Wabup Bogor Jaro Ade: Penguatan Sektor UMKM Jadi Fondasi Penting Dalam Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Selain meningkatkan kesejahteraan keluarga, pertumbuhan usaha lokal juga dapat membuka lebih banyak kesempatan kerja sehingga angka pengangguran di Kota Bekasi dapat ditekan secara bertahap.

Karena itu, ia berharap semangat berwirausaha terus diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. 

"Dukungan terhadap pelaku usaha, terutama generasi muda, diyakini menjadi salah satu fondasi penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan lapangan kerja yang berkelanjutan di Kota Bekasi," tutupnya.

Anggota DPRD Kota Bekasi, Ahmadi mengatakan, setiap sekolah memiliki kualitas yang sama dalam proses pembelajaran sehingga masyarakat tidak perlu berkecil hati bila anaknya tidak diterima di sekolah negeri.

"Masayarakat tak perlu khawatir bila anaknya tidak tertampung di SMP negeri. Pemerintah sudah menyiapkan solusi melalui kerja sama dengan sekolah swasta," ujarnya, dikutip Senin (13/7/2026).

Baca Juga: Program RSSG Kota Depok Mampu Perkuat Daya Saing Sekolah Swasta dan Perluas Akses Pendidikan

Ahmadi yang duduk di Komisi IV DPRD Kota Bekasi itu menjelaskan, Pemerintah Kota Bekasi telah menjalin kerja sama dengan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) untuk menghadirkan program sekolah gratis bagi masyarakat.

"Sebanyak 61 sekolah swasta tingkat SMP ditetapkan sebagai peserta Program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) Tahun 2026. Program ini dijalankan bersama BMPS dan menjadi solusi bagi siswa yang belum tertampung di sekolah negeri," kata Ahmadi.

"Kehadiran sekolah gratis tersebut sangat membantu masyarakat. Program ini memastikan seluruh anak di Bekasi tetap bisa melanjutkan pendidikan tanpa terbebani biaya," ucap anggota DPRD Kota Bekasi Fraksi PKB itu.

Baca Juga: Wujudkan Sekolah Gratis, DPRD DKI Jakarta Minta Pemprov Revisi Perda Pendidikan

Berikut sekolah swasta yang ikut serta dalam program RSSG:
-Jatiasih (7 sekolah): SMP YPP, SMP Nurul Jihad, SMP Permata Sakti, SMP As-Syafi’iyah 08, SMP Nurul Anwar, SMP Miftahul Madaniyah, SMP Wibawa Bangsa, SMP I Arrahman.
-Pondok Melati (3 sekolah): SMP Nurul Hikmah II, SMP Harapan Arcawinara, SMP Al Falah.
-Jatisampurna (5 sekolah): SMP Yamad, SMP Handayani, SMP PGRI Jati Sampurna, SMP Darul Qirom, SMP Global Candrabaga.

"Dengan adanya 61 sekolah swasta gratis, Pemerintah Kota Bekasi berharap tidak ada lagi anak yang putus sekolah akibat keterbatasan daya tampung maupun biaya pendidikan," tutupnya.

Anggota DPRD Kota Bekasi, Ii Marlina mengangkat tiga isu krusial, mulai dari perlindungan anak, pencegahan kenakalan remaja, hingga penguatan literasi digital untuk menangkal ancaman narkoba dan judi online.

Menurutnya, keluarga memiliki peran strategis dalam mencegah berbagai persoalan yang berpotensi mengancam masa depan generasi muda. 

Baca Juga: Komisi V DPRD Jabar Soroti Tingginya Angka Perceraian, Dorong Penguatan Program Ketahanan Keluarga

Orang tua dan lingkungan sekitar dinilai harus saling bersinergi agar anak-anak dapat tumbuh dalam suasana yang aman, nyaman, dan kondusif.

"Ketahanan keluarga harus menjadi perhatian bersama. Peran orang tua dan lingkungan sangat penting untuk melindungi anak dari berbagai ancaman yang semakin kompleks," ujarnya, dikutip Senin (13/7/2026).

Selain itu, ia juga menilai penguatan literasi digital menjadi kebutuhan yang tidak kalah penting. 

Baca Juga: Bupati Rudy Susmanto Ajak TP-PKK Kabupaten Bogor Perkuat Kolaborasi Bangun Daerah Berbasis Ketahanan Keluarga

"Upaya menciptakan lingkungan yang aman bagi anak tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah. Peran aktif keluarga, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, hingga komunitas menjadi faktor penting dalam membangun sistem perlindungan anak yang efektif," ujarnya.

Ia berharap kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat sehingga berbagai persoalan sosial yang mengancam anak dan remaja dapat dicegah sejak dini. 

"Dengan sinergi yang baik, lingkungan yang ramah anak diyakini akan lebih mudah diwujudkan," ucapnya.

Baca Juga: Literasi Digital Untuk Wujudkan Kemandirian Ekonomi Bangsa

Ii Marlina juga berharap terbangun komunikasi yang semakin erat antara DPRD Kota Bekasi, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menyusun kebijakan yang berpihak pada penguatan ketahanan keluarga dan perlindungan anak.

"Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peran keluarga akan menjadi modal besar dalam melahirkan generasi penerus yang berkualitas, berdaya saing, dan mampu membawa Kota Bekasi berkembang lebih baik di masa depan," tutupnya.

Beragam usulan terkait pembangunan dan kebutuhan masyarakat dipastikan akan dikawal serta diperjuangkan dalam pembahasan program di DPRD Kota Bekasi sesuai skala prioritas.

"Reses bukan sekadar agenda rutin, tetapi menjadi jembatan bagi anggota dewan untuk kembali ke tengah masyarakat, mendengar langsung kebutuhan warga, dan memperjuangkannya melalui kebijakan pembangunan," ujar Alimudin, Minggu (12/7/2026).

Baca Juga: DPRD Kota Bekasi Dorong Perda Ekonomi Kreatif, UMKM Teluk Buyung Diharapkan Naik Kelas

Selain menyerap aspirasi, Alimudin juga mengingatkan kembali tiga fungsi utama DPRD, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. 

Ia menegaskan, setiap amanah yang diberikan masyarakat harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan dedikasi.

Alimudin berharap komunikasi yang terjalin selama masa reses dapat memperkuat sinergi antara DPRD Kota Bekasi dan masyarakat sehingga pembangunan di Kota Bekasi semakin tepat sasaran.

"Berakhirnya Reses II bukan berarti komunikasi dengan masyarakat ikut berakhir. Justru seluruh aspirasi yang telah kami terima akan kami kawal dan perjuangkan agar dapat direalisasikan sesuai skala prioritas demi kemajuan Kota Bekasi dan kesejahteraan masyarakat," tutup Alimudin.

Sardi Efendi menegaskan, bahwa reses bukan sekadar formalitas, melainkan ruang bagi warga untuk menentukan arah pembangunan daerah. 

"Reses adalah ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan yang benar-benar menjadi prioritas. Aspirasi yang disampaikan akan kami perjuangkan agar dapat direalisasikan sesuai kemampuan anggaran daerah," ujar Sardi Efendi, Minggu (12/7/2026).

Baca Juga: DPRD Kota Bekasi Pastikan Kesiapan Lahan PSEL Ciketing Udik, Sardi Efendi: Kita Dukung Energi Ramah Lingkungan

Aspirasi yang ditampung nantinya akan dikawal menjadi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kota Bekasi untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

"Aspirasi yang disampaikan akan kami perjuangkan seoptimal mungkin agar bisa direalisasikan sesuai dengan kapasitas anggaran daerah," kata Sardi Efendi.

Untuk pemerataan pembangunan di Kota Bekasi, Sardi mengimbau setiap RW untuk mengajukan usulan secara terukur dengan sistem skala prioritas.

Baca Juga: DPRD Kota Bekasi Soroti Dana Hibah Rp100 Juta per RW, Sardi Efendi: Penyalurannya Harus Bersih

Untuk itu, Sardi memberi batasan maksimal 2 usulan utama per wilayah di setiap masa reses.

Yang pertama fokus pada infrastruktur, seperti perbaikan jalan lingkungan, drainase tertutup, Penerangan Jalan Umum (PJU), turap, sekretariat RT/RW, hingga penataan kawasan permukiman.

"Kami ingin pembangunan dirasakan secara adil. Drainase yang representatif akan meminimalisir banjir, sedangkan PJU dan pemasangan CCTV akan mendongkrak keamanan lingkungan," tambahnya.

Selain pembangunan fisik, Ketua DPRD Kota Bekasi ini juga menyoroti isu lingkungan dan ekonomi, di antaranya:

Baca Juga: 3 Langkah DPRD Kota Bekasi Cetak Pemuda Berprestasi, Rizki Topananda: Skill dan Aktivitas Sosial Jadi Fokus

1. Pengelolaan Sampah: Mendorong optimalisasi Bank Sampah dan implementasi teknologi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

2. Sektor Ekonomi: Penguatan UMKM Kota Bekasi melalui bantuan modal, perluasan akses pemasaran, serta peningkatan mutu produk agar naik kelas.

Sardi optimis program-program tersebut dapat berjalan lancar mengingat kondisi fiskal Pemerintah Kota Bekasi saat ini sangat sehat, didorong oleh tren positif peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Baca Juga: DPRD Kota Bekasi Bahas 3 Agenda Strategis, LHP BPK dan Pertanggungjawaban APBD 2025 Jadi Sorotan

Di akhir acara, ia mengajak seluruh elemen warga untuk aktif mengawal jalannya proyek pembangunan agar transparan dan sesuai standar kualitas.

"Keberhasilan pembangunan butuh partisipasi aktif masyarakat. Mari kita kawal bersama agar manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh warga Kota Bekasi," pungkas Sardi.

Dalam pertemuan tersebut, masyarakat meminta Pemerintah Kota Bekasi memberikan dukungan yang lebih nyata terhadap pengembangan UMKM. 

Harapan itu mencakup perluasan promosi produk, peningkatan kualitas usaha, hingga kemudahan memperoleh akses pembiayaan untuk UMKM.

Baca Juga: Kawal Reses II 2026, Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Efendi Minta Tiap RW Fokus pada 2 Skala Prioritas Ini

Menanggapi aspirasi tersebut, Bang Kamil menilai pengembangan UMKM tidak cukup hanya dengan menyediakan lokasi untuk berdagang. 

Menurutnya, pelaku usaha membutuhkan ekosistem yang mendukung agar mampu berkembang, meningkatkan daya saing, dan menjangkau pasar yang lebih luas. 

Salah satu upaya yang didorong adalah menghadirkan Peraturan Daerah (Perda) Ekonomi Kreatif sebagai payung hukum untuk memperkuat sektor usaha kreatif dan UMKM di Kota Bekasi.

Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi Faisal Dorong Keseimbangan Ekonomi Warga dalam Penataan Kota

"Pemerintah harus hadir mendampingi UMKM Teluk Buyung, mulai dari promosi, peningkatan kualitas produk, penguatan citra usaha, hingga akses pembiayaan. Jangan biarkan mereka berjuang sendiri," ujarnya, Minggu (12/7/2026).

Warga juga mendesak disusunnya Peraturan Daerah tentang Ekonomi Kreatif, sebagai payung hukum sekaligus panduan pembangunan kawasan terarah, berkelanjutan, dan berpihak pada pelaku lokal. 

Bang Kamil menilai, usulan ini sangat strategis mengingat Bekasi memiliki potensi besar dari segi jumlah anak muda, komunitas, dan pelaku usaha.

Baca Juga: Komisi VII DPR Dorong Dukungan Nyata Pemerintah untuk Industri Kreatif  Studio Alam Gamplong, DIY

"Kita butuh kebijakan yang mampu menyatukan seluruh potensi itu menjadi kekuatan ekonomi baru bagi Kota Bekasi," jelasnya.

Langkah konkret yang didorong adalah mengembangkan Pasar Teluk Buyung menjadi pusat kuliner, ekonomi kreatif, dan ruang berkumpul anak muda.

Visi besarnya, menjadikan kawasan ini setara dengan Blok M Jakarta, pusat kegiatan yang hidup, beridentitas kuat, dan menjadi tujuan utama generasi muda.

"Bukan sekadar meniru, tapi mengambil semangatnya: kawasan yang hidup, kreatif, nyaman, dan menggerakkan ekonomi masyarakat," ujarnya.

Baca Juga: DPRD Kota Bekasi Bahas 3 Agenda Strategis, LHP BPK dan Pertanggungjawaban APBD 2025 Jadi Sorotan

"Bayangkan jika Teluk Buyung memiliki agenda kreatif rutin, tempat kuliner yang tertata, ruang bagi komunitas dan anak muda, serta UMKM lokal yang terus dipromosikan. Anak muda datang, UMKM berkembang, lapangan kerja tercipta, dan ekonomi masyarakat bergerak," tambahnya.

Penataan kawasan, penyelenggaraan acara rutin, festival kuliner, ruang komunitas, hingga promosi gencar lewat media sosial menjadi langkah yang diusulkan.

Ia juga menegaskan komitmennya untuk mendorong penguatan UMKM dan ekonomi kreatif sebagai salah satu kekuatan ekonomi masa depan Kota Bekasi.

Baca Juga: Lantai 2 Pasar Jambu Dua Disulap jadi Sentra Kuliner dengan Pelaku UMKM Kota Hujan

"Potensi Kota Bekasi sangat besar. Tugas kita adalah menciptakan ekosistemnya. Pemerintah hadir, regulasi mendukung, anak muda diberikan ruang, dan UMKM diperkuat. Dengan kolaborasi, kita optimistis Teluk Buyung bisa tumbuh menjadi salah satu ikon ekonomi kreatif baru di Kota Bekasi," ucapnya.

Bang Kamil menegaskan, komitmennya memperjuangkan aspirasi ini agar terwujud dalam program nyata pemerintah kota. 

"Dengan dukungan regulasi, peran aktif pemerintah, dan kolaborasi semua pihak, Teluk Buyung kelak bakal menjadi ikon ekonomi kreatif baru yang membanggakan Kota Bekasi," tutupnya.

Menurut Faisal, upaya penataan kawasan perkotaan merupakan langkah yang diperlukan untuk menciptakan Kota Bekasi yang lebih tertib, aman, dan nyaman. 

Namun, di sisi lain, pemerintah juga perlu memastikan aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan.

Baca Juga: Dedie Rachim Lantik Pejabat Baru Pemkot Bogor, Kasatpol PP dan Kepala DLH Emban Tugas Berat

"Penataan kota memang penting untuk mewujudkan ketertiban dan kenyamanan. Tetapi, para pedagang yang terdampak juga harus mendapatkan solusi yang jelas agar tetap bisa mencari nafkah," ujarnya, dikutip dalam keterangannya, Sabtu (11/7/2026).

Ia menilai, penataan kawasan Jalan Juanda merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas ruang publik. 

Meski demikian, kebijakan tersebut harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan penataan kota dan keberlangsungan usaha masyarakat, khususnya pelaku UMKM.

Baca Juga: DPRD Kota Bekasi Siapkan 3 Agenda Prioritas, Pengawasan Keuangan Daerah Diperkuat, LHP BPK 2025 Jadi Sorotan

Ia berharap relokasi maupun penempatan kembali para PKL dilakukan secara terencana sehingga tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

Selain itu, Faisal juga menyoroti wacana pengelolaan pasar oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 

Menurutnya, skema tersebut dapat dijalankan selama pengelolaannya dilakukan secara profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.

Baca Juga: Taman Separator Jalan Tegar Beriman Terdampak Proyek Drainase, Pengamat: Harus Ada Pemulihan

"Selama pengelolaannya profesional dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat maupun pedagang, tentu tidak menjadi persoalan," katanya.

Faisal menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD Kota Bekasi, dan para pelaku usaha kecil menjadi kunci agar program penataan kawasan dapat berjalan optimal. 

"Dengan demikian, wajah Kota Bekasi menjadi lebih tertata tanpa mengorbankan keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil," tutupnya.

Hal itu disampaikan Wildan saat melaksanakan Reses  II Tahun Anggaran 2026 di RW 05, Kelurahan Bantargebang, Kecamatan Bantargebang, Sabtu (11/7/2026).

Wildan mengatakan, siap memperjuangkan aspirasi krusial warga terkait usulan kenaikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kompensasi sampah.

Baca Juga: PSEL Bantargebang Bakal Sulap 1.500 Ton Sampah Jadi Listrik, DPRD Kota Bekasi: Siap Jadi Kawasan Energi Hijau

"Lima bidang yang menjadi fokus kami adalah pendidikan, kesehatan, pemberdayaan UMKM, penguatan peran anak muda, dan pembangunan infrastruktur lingkungan. Ini yang terus kami perjuangkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," ujar Wildan.

Untuk sektor pendidikan, Wildan mendorong pemerataan akses dan perluasan program beasiswa untuk keluarga kurang mampu.

Sementara di bidang kesehatan, ia berkomitmen mengawal peningkatan pelayanan kesehatan yang mudah diakses dan berkualitas.

Baca Juga: Terinspirasi Teknologi Tiongkok, DPRD Kota Bekasi Sebut PSEL Bantar Gebang Bakal Jadi Percontohan Nasional

Pada sektor ekonomi, ia menilai, UMKM harus terus diperkuat sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Ia juga mendorong hadirnya lebih banyak ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

Selain itu, pembangunan infrastruktur lingkungan seperti perbaikan jalan, drainase, penerangan jalan umum, hingga penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum juga menjadi perhatian dalam setiap pembahasan program pembangunan.

Dalam dialog bersama warga, berbagai aspirasi turut disampaikan, mulai dari usulan kenaikan BLT kompensasi sampah, perluasan beasiswa bagi pelajar MI dan MTs, hingga penyediaan ruang publik untuk masyarakat.

Baca Juga: 3 Langkah DPRD Kota Bekasi Cetak Pemuda Berprestasi, Rizki Topananda: Skill dan Aktivitas Sosial Jadi Fokus

Wildan menegaskan, seluruh aspirasi tersebut akan diperjuangkan sesuai mekanisme dan kewenangan pemerintah.

"Setiap aspirasi akan kami kawal melalui jalur yang tepat. Bagi kami, kehadiran wakil rakyat harus dibuktikan melalui kerja nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," katanya.

Ia berharap, wilayah Bantargebang yang selama ini berkontribusi besar dalam pengelolaan sampah regional memperoleh perhatian yang seimbang melalui pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta program-program kesejahteraan masyarakat.

Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi mengatakan, proses tersebut tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa karena profesi guru membutuhkan kompetensi, kesiapan, dan penjiwaan, bukan sekadar penugasan administratif.

Sebagai informasi, melalui Surat Perintah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bekasi Nomor 800.1.4.3/2206/BKPSDM.Adap tertanggal 7 Juli 2026, sebanyak 433 aparatur tiba-tiba ditugaskan mengikuti pembekalan pedagogik pada 9–10 Juli 2026.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Minta Orang Tua Buat Surat Pernyataan Tidak Akan Pidanakan Tenaga Pengajar, Ini Sebabnya

Hal tersebut memicu protes, mengingat mayoritas aparatur tersebut sudah puluhan tahun berkarier di jabatan struktural maupun teknis pada berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menurut Sardi Effendi, langkah Pemkot Bekasi ini sebenarnya lahir dari kondisi krisis pendidik yang cukup mendesak.

"Kota Bekasi pada dasarnya membutuhkan sekitar 6.000 guru. Namun, formasi yang sudah terisi baru sekitar 2.000 guru, sehingga kita masih kekurangan sekitar 4.000 guru," ungkap Sardi, Jumat (10/7/2026).

Baca Juga: 95 Persen Swasta, Guru Madrasah Swasta Minta Kebijakan Berkeadilan, Hasbulloh: Kami Mengabdi Puluhan Tahun, Tapi Akses PPPK Tertutup

Meski pemetaan pegawai bergelar S.Pd. dinilai sebagai terobosan awal yang masuk akal, Sardi memperingatkan agar eksekusi di lapangan tidak dilakukan secara terburu-buru. 

Ia mengingatkan bahwa kualitas pendidikan bisa menjadi korban utama jika kebijakan ini dipaksakan.

"Seseorang yang mengajar atau menjadi guru itu harus memiliki penjiwaan dan keikhlasan. Jangan memaksakan birokrat atau aparatur yang sudah bertahun-tahun bekerja di instansi lain untuk tiba-tiba disuruh mengajar. Saya khawatir, peningkatan mutu pendidikan ini nantinya malah menjadi taruhan," tegasnya.

Baca Juga: Pemkab Bogor Bantu Novi Pengamen Cilik, Rudy Susmanto: Pendidikan dan Ekonomi Keluarga Jadi Prioritas

Ia juga menyoroti pentingnya asesmen yang komprehensif. Sardi meminta agar BKPSDM tidak bekerja secara sepihak hanya dengan menerbitkan surat tugas.

“Seharusnya BKPSDM tidak hanya mengeluarkan surat tugas. Selain tes psikologi dan tes kemampuan mengajar, perlu ada tes wawancara. Tanyakan langsung kepada yang bersangkutan, apakah mereka betul-betul memiliki jiwa untuk mengajar, atau justru terpaksa?” papar Sardi.

Terkait solusi jangka panjang atas krisis tenaga pendidik, Sardi menyebut bahwa akar masalahnya berada pada kewenangan pemerintah pusat. Ia mendesak Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk segera membuka keran formasi guru yang lebih luas bagi Kota Bekasi, demi menggantikan banyaknya tenaga pengajar yang telah memasuki masa pensiun.

Baca Juga: Pemkab Bogor Lantik 9.687 PPPK Paruh Waktu, Junaidi Samsudin: Tanamkan Etos Kerja yang Baik dan Berintegritas

"Pemkot Bekasi tidak boleh memaksa. Menjadi guru itu bukan sebuah paksaan, melainkan sebuah kesadaran. Hakikat pendidikan adalah usaha sadar manusia, dan hal itu sudah tertuang jelas dalam filsafat pendidikan," tutup Sardi.

Hal itu dikatakan anggota DPRD Kota Bekasi, Rizki Topananda usai melaksanakan  reses di Kelurahan Harapanmulya, Kecamatan Medansatria, Jumat (10/7/2026).

Ia menegaskan pentingnya investasi pada kualitas sumber daya manusia sejak usia muda.

Menurut Rizki, terdapat tiga langkah utama yang harus dijalankan untuk mendorong lahirnya generasi muda yang unggul. 

Baca Juga: Sekolah Alam Kebun Tumbuh Depok Siapkan Generasi Unggul dengan Akhlak, Kepemimpinan dan Kemandirian.

Pertama, memperluas akses pelatihan keterampilan agar remaja memiliki bekal menghadapi dunia kerja dan tantangan masa depan. 

Kedua, meningkatkan partisipasi dalam kegiatan sosial untuk menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. 

Ketiga, membangun kolaborasi yang kuat dengan organisasi kepemudaan agar program pemberdayaan berjalan efektif.

Baca Juga: Pemberdayaan Berbasis Masyarakat: Penguatan Digital Marketing dan Digital Finance Pada UMKM Desa Ciawi Bogor 

"Kami berkomitmen penuh mendukung pengembangan potensi remaja di wilayah ini. Program-program positif harus terus diperkuat, baik dalam peningkatan skill maupun aktivitas sosial di lingkungan," ujar Rizki.

Ia menilai sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan menjadi kunci keberhasilan program pemberdayaan. Dengan kolaborasi yang baik, pelatihan dan pembinaan dapat menjangkau lebih banyak remaja serta dilaksanakan secara berkelanjutan.

"Kuncinya ada pada kolaborasi. Kita harus bekerja sama dengan organisasi pemuda yang ada agar setiap program benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat jangka panjang," katanya.

Baca Juga: 40 Pemuda di 40 Kecamatan di Kabupaten Bogor Siap Taklukan Seven Summit 2026

Rizki berharap berbagai program tersebut mampu melahirkan generasi muda Bekasi Utara yang memiliki kompetensi, daya saing, serta prestasi di berbagai bidang.

Menurutnya, keberhasilan pembinaan pemuda akan menjadi modal penting bagi kemajuan daerah di masa mendatang.

"Harapannya, akan lahir pemuda-pemudi berbakat, berpotensi, dan berprestasi dari Bekasi Utara yang mampu bersaing sekaligus berkontribusi dalam membangun wilayahnya," tutupnya.

Ketua DPRD Kota Bekasi,  Sardi Efendi menyebut berbagai langkah strategis tengah disiapkan, mulai dari pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), penguatan infrastruktur pengendali banjir, hingga pembangunan flyover untuk mengurai kepadatan lalu lintas.

Sardi menjelaskan, salah satu solusi jangka panjang persoalan sampah adalah pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Bantargebang. Menurutnya, fasilitas tersebut akan mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sekaligus mengubah sampah menjadi energi.

Baca Juga: PSEL Bantargebang Bakal Sulap 1.500 Ton Sampah Jadi Listrik, DPRD Kota Bekasi: Siap Jadi Kawasan Energi Hijau

"PSEL akan menjadi solusi bertahap dalam mengurangi penumpukan sampah karena limbah nantinya diolah menjadi energi listrik," ujar Sardi saat  Reses II Tahun Anggaran 2026 DPRD Kota Bekasi, Kamis (9/7/2026).

Ia menambahkan, pengelolaan sampah di tingkat lingkungan juga harus diperkuat melalui bank sampah. 

Program itu dinilai dapat meningkatkan kepedulian masyarakat sekaligus memberi nilai ekonomi dan didukung melalui dana hibah Rp100 juta untuk setiap RW.

Baca Juga: Begini Cara Kerja PSEL di Bogor dan Dampaknya bagi Lingkungan

Selain itu, Sardi mengatakan penanganan banjir terus dilakukan melalui optimalisasi Polder Air VIP, pembangunan drainase, pemasangan U-Ditch, hingga pengerukan sungai yang terintegrasi dengan Kabupaten Bekasi.

Untuk perbaikan lingkungan, ia meminta warga bersama pengurus RW menentukan satu ruas jalan yang diprioritaskan melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) 2026.

"Karena wilayah ini rawan banjir, saya memilih pengecoran jalan dibanding pengaspalan. Tentukan jalan yang paling membutuhkan perbaikan," katanya.

Baca Juga: DPRD Kota Bekasi Pastikan Kesiapan Lahan PSEL Ciketing Udik, Sardi Efendi: Kita Dukung Energi Ramah Lingkungan

Ia juga mengungkapkan pemerintah pusat telah menyiapkan pembangunan Flyover Stasiun Bekasi untuk membantu mengurai kemacetan di kawasan tersebut.

"Mudah-mudahan pembangunan Flyover Stasiun Bekasi dapat mengurangi kepadatan lalu lintas," ucapnya.

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Kota Bekasi, Ahmadi mengajak masyarakat memperkuat peran keluarga sebagai langkah awal pencegahan melalui edukasi, pengawasan, dan penanaman nilai-nilai sejak dini.

"Perilaku menyimpang seperti LGBT jangan sampai berkembang pesat. Agama sudah jelas melarang untuk menyukai sesama jenis," tegas Ahmadi di sela-sela pertemuannya dengan konstituen di Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kamis (09/07/26).

Baca Juga: Tembus 6.000 Kasus, DPRD Kota Bekasi Dorong Pembentukan Satgas Pencegahan dan Penanganan LGBT

Sebagai figur yang memiliki latar belakang pendidikan pesantren, Ahmadi memberikan pandangannya terkait batasan antara menghargai perbedaan di ruang publik dengan penegakan norma susila. 

la memastikan bahwa seruan ini murni demi menjaga nilai-nilai di masyarakat.

"Kalau bicara toleransi, saya pribadi dari PKB sangat menghargai hal tersebut. Akan tetapi, saya tidak membenarkan adanya praktik penyimpangan seksual," paparnya.

Baca Juga: Maraknya Konten LGBT di Media Sosial, DPRD Kota Bekasi Desak Komdigi Bertindak

Lebih jauh, anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi itu mendesak adanya sinergi yang masif antara warga di tingkat akar rumput dan jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi. 

"Benteng pertahanan utama untuk mencegah meluasnya fenomena ini harus dimulai dari pengawasan di dalam institusi keluarga," ujarnya.

"Kepada masyarakat dan Pemerintah Kota Bekasi, mari bersama-sama menekan penyebaran LGBT di lingkungan sekitar. Jangan sampai ada keluarga ataupun keturunan kita yang terjerumus dalam perilaku menyimpang tersebut," imbuhnya.

Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi mengatakan, Jundedi berhasil menjadi motor penggerak birokrasi yang kondusif sekaligus jembatan komunikasi yang efektif antara eksekutif, legislatif, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Sardi Efendi menilai, rekam jejak dan kinerja Junaedi selama menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi Wali Kota Bekasi dalam menentukan langkah terkait jabatan tersebut di masa mendatang.

Baca Juga: DPRD Kota Bekasi Bahas 3 Agenda Strategis, LHP BPK dan Pertanggungjawaban APBD 2025 Jadi Sorotan

"Kalau memang kinerjanya bagus, tentu bisa dikaji oleh Wali Kota untuk diperpanjang masa jabatannya sesuai dengan aturan yang berlaku," kata Sardi, Kamis (09/07/26).

Ia menjelaskan, posisi Sekda memiliki peran yang sangat strategis dalam roda pemerintahan daerah. 

Selain mengoordinasikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Sekda juga mengemban tugas sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang berperan penting dalam penyusunan kebijakan dan pengelolaan anggaran daerah.

Baca Juga: DPRD Kota Bekasi Siap Kawal 5 Program Prioritas di Bantargebang, Wildan Fathurrahman Perjuangkan Kenaikan BLT Sampah

"Sebagai Ketua TAPD Kota Bekasi, Pak Junaedi sudah sangat baik dan bersinergi dengan kami di DPRD kota Bekasi. Dengan sinergi yang baik tersebut, kepentingan masyarakat dapat berjalan dengan lancar karena semua terkoordinasi secara optimal," tegasnya.

Ia juga memberikan apresiasi terhadap gaya kepemimpinan Junaedi yang dinilai tegas, namun tetap mengedepankan aturan yang berlaku. 

Pendekatan tersebut dinilai berhasil menciptakan birokrasi yang lebih tertib serta menjaga iklim kerja yang kondusif di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Baca Juga: DPRD Kota Bekasi Soroti Banjir hingga 2 Meter di Graha Indah, Alan Syafei Desak Pemkot Segera Peremajaan Pompa Air

Meski demikian, Sardi menegaskan seluruh proses pengisian jabatan Sekda harus tetap mengikuti mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

Apabila pemerintah daerah memutuskan untuk melakukan regenerasi kepemimpinan, proses seleksi harus dipersiapkan secara profesional dan transparan.

Ia mengusulkan agar pembentukan panitia seleksi (Pansel) dapat mulai diproses pada September 2026 sehingga seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.

Baca Juga: Tak Ingin Terulang, DPRD Kota Bekasi Minta Evaluasi Menyeluruh Usai Kasus Salah Pemberian Obat di Puskesmas Rawa Tembaga

Sardi berharap keputusan mengenai jabatan Sekda nantinya benar-benar didasarkan pada prinsip objektivitas dan kebutuhan organisasi. 

"Aspek pelayanan publik serta keberlanjutan pembangunan di Kota Bekasi harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan sosok yang akan memimpin birokrasi daerah," tutupnya.

Hal itu terungkap saat reses anggota DPRD Kota Bekasi, Alan Syafei di di Perumahan Graha Indah, Kelurahan Jakamulya, Kota Bekasi, Rabu (8/7/2026).

Saat meninjau lokasi, Alan Syafei melihat fasilitas pompa penyedot air yang digunakan warga sudah tidak lagi memadai. 

Baca Juga: Tak Ingin Terulang, DPRD Kota Bekasi Minta Evaluasi Menyeluruh Usai Kasus Salah Pemberian Obat di Puskesmas Rawa Tembaga

Selain berusia tua, kapasitas pompa dinilai terlalu kecil untuk mengatasi banjir yang kerap melanda kawasan tersebut setiap musim hujan.

Menurut Alan, kondisi geografis Perumahan Graha Indah yang berada di atas bekas lahan persawahan membuat kawasan tersebut sangat rentan mengalami banjir. 

Bahkan, saat curah hujan tinggi, ketinggian air disebut dapat mencapai satu hingga dua meter dan membutuhkan waktu lama untuk surut.

Baca Juga: Banjir Berulang di Jalan Padi, Dedie Rachim Pastikan Penanganan Masuk APBD Kota Bogor

"Di Perumahan Graha Indah, ketika banjir datang, tinggi air bisa mencapai satu sampai dua meter dan surutnya juga memakan waktu cukup lama. Karena itu kami meminta Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi segera menyediakan pompa air listrik yang lebih layak agar beban warga dapat berkurang," ujar Alan Syafei, Rabu (8/7/2026).

Keluhan juga disampaikan warga RW 10  yang diwakilkan oleh Marwan, yang mengungkapkan banjir setinggi sekitar satu meter hampir menjadi kejadian rutin setiap musim penghujan. 

Di sisi lain, warga juga harus menanggung biaya operasional pompa berbahan bakar bensin yang terus meningkat.

Baca Juga: BMKG Peringatkan Cuaca Ekstrem, Antisipasi Banjir Pemprov Siagakan 1.200 Pompa Air

Marwan menjelaskan, aturan pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite menggunakan jerigen membuat warga terpaksa membeli Pertamax dengan harga yang lebih mahal untuk mengoperasikan pompa air swadaya.

"Pompa yang kami gunakan masih berbahan bakar bensin. Karena tidak bisa lagi membeli Pertalite menggunakan jerigen, kami harus menggunakan Pertamax yang harganya jauh lebih tinggi. Kami berharap pemerintah dapat membantu dengan menyediakan pompa air bertenaga listrik," katanya.

Tak hanya bergelut dengan banjir, sekitar 1.000 kepala keluarga yang tersebar di 13 RT di Perumahan Graha Indah juga menghadapi persoalan air bersih. 

Baca Juga: Kekeringan, BPBD Kabupaten Bogor Salurkan 10.000 Liter Air Bersih untuk Warga Terdampak di Babakan Madang

Air tanah di kawasan tersebut dinilai tidak layak dikonsumsi karena kualitasnya buruk akibat kondisi lahan yang dulunya merupakan area rawa.

Warga berharap Pemerintah Kota Bekasi segera menghadirkan solusi jangka panjang melalui pembangunan jaringan distribusi air bersih dari PDAM. 

Mereka menilai langkah tersebut menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat tidak lagi bergantung pada sumber air tanah yang berisiko bagi kesehatan.

Baca Juga: Air PDAM Mati Tanpa Pemberitahuan, Warga Telaga Kahuripan Ancam Somasi Perumda Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor

Melalui hasil reses tersebut, Alan Syafei berkomitmen mengawal aspirasi warga agar pemerintah segera merealisasikan penanganan banjir sekaligus memperluas layanan air bersih di Perumahan Graha Indah. 

"Kedua persoalan tersebut harus menjadi prioritas demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut," tutupnya.

Untuk itu, DPRD Kota Bekasi mengadakan Rapat Badan Musyawarah (Banmus) yang digelar di Ruang Aula Lantai III Gedung DPRD Kota Bekasi.

Dikutip dari Instagram resmi DPRD Kota Bekasi @sekretariatdprdkotabekasi, Rabu (8/7/2026), disebutkan ada tiga agenda strategis menjadi fokus pembahasan.

Baca Juga: Dari Aspirasi Warga ke APBD 2027, Musrenbang Kabupaten Bogor Siapkan Langkah Strategis Pembangunan 

Ketiga agenda pembahasan itu adalah progres Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun Anggaran 2025, tindak lanjut Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, serta penyusunan agenda kerja komisi-komisi DPRD Kota Bekasi. 

"Langkah ini menjadi bagian dari upaya DPRD memastikan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi berjalan optimal demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab," kata Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi.

Sardi mengatakan, DPRD Kota Bekasi menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh tahapan pembahasan anggaran dan laporan keuangan daerah berlangsung tepat waktu, transparan, serta akuntabel.

Baca Juga: DPRD Kota Bekasi Soroti Dana Hibah Rp100 Juta per RW, Sardi Efendi: Penyalurannya Harus Bersih

Sinkronisasi agenda kerja antaralat kelengkapan dewan diharapkan mampu memperkuat fungsi pengawasan DPRD terhadap penggunaan APBD, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

"Dengan pembahasan yang terencana dan terkoordinasi, DPRD Kota Bekasi terus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) demi mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi," tutup Sardi.

Ia mengapresiasi kebijakan Pemerintah Kota Bekasi yang menyediakan 18.000 kursi di SMP Negeri sekaligus meluncurkan Program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak di Kota Bekasi.

Sardi menilai, langkah tersebut menjadi solusi untuk memastikan setiap anak tetap memperoleh hak pendidikan, termasuk bagi calon peserta didik yang belum berhasil diterima di sekolah negeri. 

Baca Juga: Program RSSG Kota Depok Mampu Perkuat Daya Saing Sekolah Swasta dan Perluas Akses Pendidikan

Menurutnya, kebijakan itu juga sejalan dengan upaya mewujudkan program wajib belajar 12 tahun.

"Ini merupakan kebijakan yang patut diapresiasi dan didukung bersama agar tidak ada anak di Kota Bekasi yang kehilangan kesempatan untuk bersekolah," ujar Sardi, Selasa (7/7/2026).

Pada pelaksanaan SPMB 2026, Pemkot Bekasi menyediakan 18.000 kuota yang tersebar di 59 SMP Negeri. 

Baca Juga: Gelombang Kritik SPMB 2026 Belum Reda, DPRD Jabar Didesak Bentuk Pansus, Fokus Evaluasi Kebijakan

Sementara itu, siswa yang belum lolos seleksi sekolah negeri tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan melalui program RSSG, sehingga dapat bersekolah di SMP swasta tanpa dipungut biaya.

Sardi menegaskan, DPRD Kota Bekasi juga siap membantu masyarakat apabila masih terdapat anak yang berpotensi putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi. 

Menurutnya, DPRD Kota Bekasi akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk memastikan seluruh siswa tetap mendapatkan akses pendidikan.

Baca Juga: Keunggulan Urban Farming di Sekolah, dari Ketahanan Pangan hingga Pendidikan Lingkungan

"Jika masih ada siswa yang kesulitan biaya hingga tidak bisa melanjutkan sekolah, silakan sampaikan kepada DPRD. Kami akan berupaya mencarikan solusi bersama Dinas Pendidikan agar hak mereka untuk memperoleh pendidikan tetap terpenuhi," katanya.

Lebih lanjut, ia menilai kehadiran program RSSG menjadi langkah strategis dalam mengurangi kesenjangan antara sekolah negeri dan swasta. 

Dengan adanya dukungan pembiayaan dari pemerintah, sekolah swasta dinilai memiliki kesempatan yang sama dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat.

Baca Juga: Tekan Angka Putus Sekolah, PKBM Bakti Nusa bersama Clean Sheet Lakukan Pelatihan Keterampilan 

Menurut Sardi, program sekolah swasta gratis juga menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh warga Kota Bekasi tanpa membedakan latar belakang ekonomi.

Ia berharap sinergi antara Pemerintah Kota Bekasi, DPRD Kota Bekasi, serta masyarakat terus diperkuat agar tidak ada lagi anak yang terhambat mengenyam pendidikan.

"Anak-anak adalah aset masa depan Kota Bekasi. Karena itu, seluruh pihak harus bersama-sama memastikan tidak ada satu pun yang kehilangan haknya untuk memperoleh pendidikan yang layak," tutupnya.

Langkah itu diharapkan memperluas edukasi kepada masyarakat, mengurangi stigma terhadap Orang dengan HIV (ODHA), serta mendukung upaya menekan angka penularan HIV di Kota Bekasi melalui kolaborasi bersama Komisi Penanggulangan AIDS (KPA).

Menurut Sardi, pencegahan HIV membutuhkan keterlibatan seluruh elemen, termasuk DPRD, agar edukasi kepada masyarakat semakin luas dan stigma terhadap Orang dengan HIV (ODHA) dapat dihilangkan.

Baca Juga: YPBP Minta Pemkot Bogor Perkuat Program Penanganan HIV 

"Pencegahan HIV bukan hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi membutuhkan dukungan semua pihak. DPRD Kota Bekasisiap mendukung upaya edukasi kepada masyarakat melalui agenda reses," ujar Sardi saat menerima audiensi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bekasi, Senin (6/7/2026).

Sementara itu, Pengelola Program KPA Kota Bekasi, Nofia Erizka Lubis mengatakan, selama ini KPA terus menjalankan berbagai program pencegahan HIV melalui edukasi masyarakat, pembentukan Warga Peduli AIDS (WPA), hingga pemanfaatan media digital untuk memperluas penyebaran informasi.

Namun, Nofia mengungkapkan pelaksanaan program penanggulangan HIV di Kota Bekasi masih banyak bergantung pada dukungan pendanaan dari donor asing. 

Baca Juga: Cegah Penularan HIV, Calon Pengantin di Kota Bogor Didorong Jalani Pemeriksaan Kesehatan

"Karena itu, KPA berharap dukungan anggaran melalui APBD dapat diperkuat agar jangkauan edukasi, pencegahan, pendampingan ODHA, dan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal," ujarnya.

Dalam audiensi tersebut, KPA juga mengusulkan agar sosialisasi HIV menjadi bagian dari kegiatan reses anggota DPRD. 

Usulan itu langsung mendapat respons positif dari Sardi Efendi dan dijadwalkan pada agenda reses mendatang.

Baca Juga: Langkah Strategis Meningkatkan Efisiensi Pelayanan, Relokasi Kantor Kas BRI HK Tower Diresmikan

“Alhamdulillah Ketua DPRD menyambut baik usulan kami dan langsung menjadwalkan sosialisasi HIV dalam agenda reses. Kami berharap ini menjadi awal kolaborasi yang lebih luas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus menekan angka penularan HIV di Kota Bekasi,” tutup Nofia.

Menurut Nawal, pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk memastikan platform digital yang beroperasi di Indonesia menerapkan pengawasan yang lebih efektif terhadap konten LGBT yang beredar di masyarakat.

Ia menilai, berbagai konten yang berkaitan dengan LGBT tersebut masih relatif mudah ditemukan melalui sejumlah media sosial sehingga diperlukan langkah yang lebih tegas dari pemerintah.

Baca Juga: Tembus 6.000 Kasus, DPRD Kota Bekasi Dorong Pembentukan Satgas Pencegahan dan Penanganan LGBT

"Peran pemerintah pusat harus lebih kuat dalam menindak dan mengawasi informasi-informasi yang terkait dengan LGBT. Konten-konten seperti itu sangat cepat muncul dan menyebar di media sosial," kata Nawal.

Selain itu, Nawal juga menyoroti cara kerja algoritma media sosial yang dinilainya cenderung memunculkan konten yang bersifat sensasional dibandingkan materi edukatif. 

Kondisi tersebut, menurutnya, perlu menjadi perhatian karena memengaruhi informasi yang dikonsumsi pengguna internet.

Baca Juga: Soal LGBT dan Dampak Negatif Era Digital, DPRD Jawa Barat Bakaal Lakukan Ini

"Yang menjadi perhatian kami, konten yang bersifat sensual atau seksual sering kali lebih mudah muncul. Sementara informasi pendidikan justru tidak mendapatkan ruang yang sama. Ini perlu dievaluasi," ungkapnya.

Nawal mendorong Komdigi memanfaatkan kewenangannya untuk berkoordinasi dengan penyelenggara platform digital agar melakukan penyaringan terhadap konten sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Ia berharap pemerintah pusat dapat memperkuat regulasi sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap ruang digital sehingga media sosial dapat menjadi sarana yang lebih sehat, edukatif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Menurutnya, pembentukan Satgas menjadi penting sebagai upaya memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menangani persoalan sosial yang dinilai membutuhkan perhatian bersama.

"Pembentukan Satgas perlu melibatkan berbagai unsur, mulai dari Pemerintah Kota Bekasi, DPRD, tokoh masyarakat, hingga organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam," ujar anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi itu.

Baca Juga: DPRD Kota Bekasi Soroti Dana Hibah Rp100 Juta per RW, Sardi Efendi: Penyalurannya Harus Bersih

Ia menilai, penyelesaian persoalan tersebut tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja. 

"Diperlukan kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak agar langkah pencegahan, pembinaan, dan penanganan dapat berjalan lebih efektif," ujarnya.

Di sisi lain, Nawal menyebut, DPRD Kota Bekasi masih menunggu proses penyusunan Peraturan Daerah (Perda) yang akan menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan kebijakan terkait penanganan persoalan tersebut.

Baca Juga: Tak Ingin Terulang, DPRD Kota Bekasi Minta Evaluasi Menyeluruh Usai Kasus Salah Pemberian Obat di Puskesmas Rawa Tembaga

Menurutnya, berbagai elemen masyarakat selama ini telah berupaya melakukan pendekatan di lingkungan masing-masing. 

Namun, ia menilai diperlukan regulasi yang dapat menjadi payung hukum agar langkah-langkah yang ditempuh pemerintah memiliki landasan yang jelas.

Selain itu, Nawal juga menyoroti perkembangan teknologi informasi dan media sosial yang dinilai memengaruhi dinamika kehidupan sosial masyarakat. 

Baca Juga: Soal LGBT dan Dampak Negatif Era Digital, DPRD Jawa Barat Bakaal Lakukan Ini

"Kemudahan akses informasi melalui platform digital menjadi tantangan tersendiri sehingga pemerintah perlu memperkuat upaya edukasi dan pengawasan," ujarnya.

Ia berharap, pemerintah tidak hanya berfokus pada aspek pengawasan, tetapi juga menyiapkan program pembinaan dan pendampingan bagi masyarakat yang membutuhkan. 

Menurutnya, pendekatan yang bersifat preventif dan pembinaan sosial perlu dikedepankan agar penanganan persoalan dapat dilakukan secara lebih komprehensif.

Baca Juga: Parlemen Uganda Loloskan Undang-undang LGBTQ, Hukuman Berat Menanti

Lebih lanjut, Nawal menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga kondisi sosial di lingkungan masing-masing. 

Ia menilai pengurus RT, RW, tokoh masyarakat, serta warga memiliki fungsi kontrol sosial yang tidak bisa diabaikan.

"Fungsi kontrol sosial di lingkungan sangat penting. Masyarakat dan RT/RW tidak boleh bersikap acuh terhadap persoalan yang berkembang di lingkungannya," tutupnya.

Komitmen tersebut disampaikan Sardi Efendi saat menerima kunjungan Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Indonesia (UNISMA) Bekasi, Harun Al-Rasyid, di Gedung DPRD Kota Bekasi.

Dalam pertemuan itu, Sardi menjelaskan, bahwa seluruh proses penyusunan kebijakan di DPRD Kota Bekasi diarahkan menggunakan pendekatan parliament scientific, yakni pengambilan keputusan yang didasarkan pada kajian akademik, telaah mendalam, dan analisis yang menyeluruh.

Baca Juga: Kota Beracun Ke-2 di Dunia, Bekasi Mengancam Ledakan Gas Metana Sebesar 6,3 Ton Per Jam

Menurutnya, kebijakan yang disusun melalui pendekatan ilmiah akan memiliki landasan yang lebih kuat sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih efektif.

"Kebijakan yang lahir dari proses kajian yang komprehensif akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan," ujarnya.

Sardi juga berharap UNISMA dapat menjadi mitra strategis DPRD Kota Bekasi dalam memperkuat kualitas penyusunan kebijakan sekaligus mendorong reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Baca Juga: CBA Soroti Dugaan Kompetisi Semu dalam Tender Peningkatan Saluran Jalan Raya Jatiwaringin Kota Bekasi

Ia menilai kolaborasi antara lembaga legislatif dan perguruan tinggi akan memperkaya proses penyusunan kebijakan melalui berbagai hasil riset dan kajian akademik yang objektif.

"Ke depan kami berharap kerja sama dengan UNISMA dapat semakin memperkuat kualitas kebijakan, keputusan, serta arah pembangunan Kota Bekasi melalui pendekatan yang berbasis ilmu pengetahuan," katanya.

Sementara itu, Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan UNISMA Bekasi, Harun Al-Rasyid, menyambut baik rencana kolaborasi tersebut. 

Baca Juga: Tak Ingin Terulang, DPRD Kota Bekasi Minta Evaluasi Menyeluruh Usai Kasus Salah Pemberian Obat di Puskesmas Rawa Tembaga

Menurutnya, keterlibatan akademisi dalam proses penyusunan kebijakan publik akan menghasilkan keputusan yang lebih terukur, sesuai regulasi, dan memiliki dasar keilmuan yang kuat.

Harun menilai, DPRD Kota Bekasi berpeluang menjadi pelopor dalam penerapan konsep parliament scientific di tingkat legislatif daerah. 

Langkah tersebut dinilai sejalan dengan komitmen UNISMA yang terus mengembangkan inovasi di bidang pendidikan, penelitian, dan kajian sosial untuk mendukung pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Baca Juga: DPRD Kota Bekasi Soroti Dana Hibah Rp100 Juta per RW, Sardi Efendi: Penyalurannya Harus Bersih

"Dewan Kota Bekasi akan menjadi pionir dalam proses parliament scientific, karena baru DPRD Kota Bekasi yang menerapkan keilmuan ini. Hal ini sejalan dengan UNISMA yang akan melakukan inovasi pendidikan dan kajian sosial. Berkhidmat untuk kemaslahatan umat," katanya.

Melalui sinergi tersebut, kedua pihak berharap lahir berbagai kebijakan publik yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan warga, tetapi juga memiliki landasan akademik yang kuat sehingga mampu memberikan dampak positif bagi pembangunan Kota Bekasi.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui peninjauan langsung proses pematangan lahan yang akan menjadi lokasi proyek strategis nasional (PSN) tersebut pada Kamis (2/7/2026).

Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, mengatakan kunjungan lapangan dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan persiapan berjalan sesuai rencana sehingga pembangunan PSEL dapat segera memasuki tahap konstruksi tanpa kendala berarti.

Baca Juga: PSEL Bantargebang Bakal Sulap 1.500 Ton Sampah Jadi Listrik, DPRD Kota Bekasi: Siap Jadi Kawasan Energi Hijau

Menurut Latu, keyakinan DPRD Kota Bekasi terhadap manfaat proyek ini semakin kuat setelah melakukan kunjungan kerja bersama Pemerintah Kota Bekasi ke fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik milik Wangneng Environment di Tiongkok. 

Dari hasil kunjungan tersebut, teknologi yang digunakan dinilai mampu menjadi solusi efektif untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Bekasi.

"Kami melihat secara langsung bagaimana pengelolaan sampah di Wangneng mampu mengubah limbah menjadi energi listrik yang bermanfaat. Teknologi tersebut sangat layak diterapkan di Kota Bekasi sebagai solusi jangka panjang bagi persoalan sampah," ujarnya.

Ia menegaskan, Komisi II DPRD Kota Bekasi memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan PSEL yang akan dikerjakan melalui kolaborasi antara Danantara dan Wangneng. 

Baca Juga: KDW Berseri Dinilai Jadi Fondasi Kuat Keberhasilan PSEL di Kota Bogor

Menurutnya, proyek ini menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada tempat pembuangan akhir (TPA) sekaligus mengoptimalkan sampah sebagai sumber energi terbarukan.

Latu menilai pembangunan PSEL bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi juga investasi jangka panjang yang mampu memberikan manfaat bagi lingkungan dan perekonomian daerah melalui produksi energi listrik.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Bekasi telah memenuhi kewajibannya dengan menyiapkan lahan seluas 6,1 hektare untuk pembangunan PSEL. 

Baca Juga: Menteri LH Minta Daerah yang Melaksanakan PSEL Siapkan Pemilahan Sampah dari Hulu Secara Masif

Saat ini, proses pematangan lahan terus berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

"Kami terus memantau perkembangan di lapangan. Dari hasil monitoring, kami optimistis pematangan lahan dapat selesai tepat waktu sehingga proses groundbreaking pada 8 Juli mendatang bisa dilaksanakan sesuai jadwal," jelasnya.

Latu berharap PSEL Kota Bekasi nantinya menjadi proyek percontohan nasional dalam pengelolaan sampah berbasis energi. 

Menurutnya, kehadiran fasilitas tersebut akan membuktikan bahwa sampah tidak lagi dipandang sebagai beban, melainkan sumber daya yang dapat diolah menjadi energi bersih untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan industri hijau di Indonesia.

Sardi Efendi menyebut, monitoring kesiapan lahan PSEL Ciketing Udik itu merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD Kota Bekasi guna memastikan kesiapan lahan, infrastruktur pendukung, dan koordinasi antarperangkat daerah menjelang pelaksanaan ground breaking.

Proyek PSEL Ciketing Udik ini diproyeksikan menjadi jawaban atas persoalan krusial pengelolaan sampah di Kota Bekasi. 

Baca Juga: Terinspirasi Teknologi Tiongkok, DPRD Kota Bekasi Sebut PSEL Bantar Gebang Bakal Jadi Percontohan Nasional

Melalui pemanfaatan teknologi modern, volume sampah domestik yang tinggi nantinya akan dikonversi menjadi sumber energi listrik yang ramah lingkungan.

Dengan pengawasan yang ketat, DPRD Kota Bekasi berharap pembangunan PSEL ini bisa segera memasuki tahapan berikutnya. 

KehadiranPSEL Ciketing Udik diharapkan tidak hanya menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi masalah darurat sampah, tetapi juga menjadi motor penggerak pengembangan energi terbarukan di wilayah Kota Bekasi.

Baca Juga: PSEL Bantargebang Bakal Sulap 1.500 Ton Sampah Jadi Listrik, DPRD Kota Bekasi: Siap Jadi Kawasan Energi Hijau

"DPRD Kota Bekasi menegaskan komitmennya untuk memastikan proyek strategis ini berjalan sesuai rencana, transparan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat," kata Sardi.

Kehadiran proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Bantargebang digadang-gadang bakal mengubah total paradigma pengelolaan limbah di tanah air.

Infrastruktur modern itu dirancang dengan kapasitas luar biasa, yakni mengolah hingga 1.500 ton sampah per hari. 

Selain memangkas volume timbunan sampah secara signifikan, megaproyek ini diproyeksikan mampu memasok energi listrik bersih sebesar 15 Megawatt (MW).

Baca Juga: Begini Cara Kerja PSEL di Bogor dan Dampaknya bagi Lingkungan

Langkah inovatif berbasis teknologi canggih ini mendapat apresiasi positif dari Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi. 

Ia menilai integrasi sistem digital sangat penting untuk menjamin efisiensi dan transparansi di lapangan.

"Melalui sistem mutakhir ini, seluruh tahapan pengolahan sampah bisa dipantau secara langsung (real-time) lewat dashboard digital," ungkap Sardi, Kamis (2/7/2026).

Baca Juga: Tak Lagi Jadi Masalah, Dedie Rachim Sebut Proyek PSEL Bogor Siap Punya Pembangkit Sampah Jadi Listrik

Sardi optimistis PSEL Bantargebang akan menjadi pionir yang merevolusi tata kelola sampah di tingkat nasional. 

Ke depannya, PSEL Bantargebang tidak sekadar memproduksi listrik, melainkan bertransformasi menjadi pusat edukasi lingkungan hidup serta pengembangan teknologi energi terbarukan bagi publik.

Ia menekankan keberhasilan proyek strategis ini sangat bergantung pada komitmen dan kolaborasi kuat dari seluruh pemangku kepentingan.

Baca Juga: PSEL Galuga dan Kayumanis Siap Operasi di 2028, Klaim Tanpa Emisi dan Hasilkan Listrik untuk Warga Bogor

"Jika DPRD, Pemkot Bekasi, pemerintah pusat, investor, hingga masyarakat saling bersinergi, pembangunan PSEL Bantargebang dijamin mulus. Ini akan menjadi tonggak sejarah lahirnya kawasan energi hijau yang bersih dan modern di Bekasi," tandasnya.

Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat evaluasi yang digelar pada Senin (29/6/2026). Pertemuan itu merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat.

“Kami menekankan pentingnya pembenahan tata kelola obat di seluruh puskesmas agar insiden serupa tidak kembali terjadi,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Adelia, dalam keterangannya, Rabu (1/7/2026).

Baca Juga: Siapkan Generasi Sehat dan Kuat, MAN 2 Bogor Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Menurut Komisi IV DPRD Kota Bekasi, dugaan kesalahan pemberian obat harus dijadikan momentum untuk memperkuat sistem pelayanan kesehatan. 

Mulai dari peningkatan ketelitian tenaga kesehatan, penguatan koordinasi antarunit, hingga pengawasan dalam proses penyimpanan, pengelolaan, dan distribusi obat.

Selain itu, Dinas Kesehatan juga didorong memperbaiki mekanisme stock opname obat secara berkala serta memastikan seluruh prosedur pelayanan dijalankan sesuai standar operasional yang berlaku.

Baca Juga: Ungkap Kasus Peredaran Narkotika dan Obat Keras Terlarang di Kabupaten Bogor

Komisi IV DPRD Kota Bekasi menegaskan bahwa keselamatan pasien harus menjadi prioritas utama di setiap fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah. 

“Karena itu, seluruh proses pelayanan perlu dilakukan secara profesional, transparan, dan mengedepankan aspek keamanan pasien,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, DPRD Kota Bekasi akan menyampaikan rekomendasi resmi kepada Dinas Kesehatan agar segera melakukan pembenahan sistem pelayanan. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah terulangnya kasus serupa sekaligus meningkatkan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat Kota Bekasi.

Untuk itu, DPRD Kota Bekasi menjadwalkan pemanggilan Wali Kota Bekasi beserta jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) untuk meminta penjelasan terkait mekanisme penyaluran program dana hibah tersebut. 

Langkah tersebut dilakukan guna memastikan pengelolaan anggaran dana hibah berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Baca Juga: Dapat Dana Hibah dari Provinsi Jawa Barat, Kantor Dishub Kota Bogor Bakal Direvitalisasi

Untuk itu, Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi telah resmi menandatangani surat undangan pemanggilan bernomor 000.1.5/2669/DPRD.FPP.

Surat tersebut diterbitkan sebagai tindak lanjut atas Nota Dinas Komisi I DPRD Kota Bekasi Nomor 10/Raker_Kom I tertanggal 22 Juni 2026.

Mengenai pemanggilan jajaran  Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, DPRD Kota Bekasi menegaskan bahwa transparansi anggaran di tingkat akar rumput adalah harga mati.

Baca Juga: Pemprov Jabar Tahun Ini Tak Alokasikan Dana Hibah Pendampingan Haji

”Kami di DPRD Kota Bekasi memastikan akan terus mengawasi agar anggaran negara ini dapat dimanfaatkan secara optimal bagi pembangunan lingkungan dan pemberdayaan warga. Dana hibah Rp100 juta per RW ini bersumber dari rakyat, maka penyalurannya harus bersih dari penyimpangan administrasi maupun politisasi,” ujar Sardi Efendi, kepada wartawan, Rabu (1/7/2026).

Sardi menilai, kehadiran Wali Kota beserta jajaran eksekutif sangat penting dalam rapat kerja tersebut. 

Menurutnya, DPRD perlu memperoleh penjelasan secara menyeluruh mengenai mekanisme pelaksanaan program sekaligus memastikan regulasi yang disiapkan Pemerintah Kota Bekasi telah siap diterapkan.

Baca Juga: Korupsi Dana Hibah Pramuka Kota Bandung Rp6,5 Miliar, Kejati Jabar Tetapkan Empat Orang Tersangka

"Kami tidak ingin program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat ini terhambat hanya karena persoalan teknis ataupun belum optimalnya kesiapan birokrasi," ujarnya.

Dana hibah sebesar Rp100 juta untuk setiap RW menjadi salah satu program prioritas Pemkot Bekasi pada Tahun Anggaran 2026 yang paling dinantikan masyarakat. 

Namun, besarnya anggaran yang dialokasikan membuat DPRD Kota Bekasi menilai pengawasan harus dilakukan secara maksimal agar pelaksanaannya sesuai aturan.

Baca Juga: Pemprov Jabar Bakal Telusuri Dasar Diberikannya Dana Hibah ke Kampus UPI Tahun 2024

Dalam rapat kerja mendatang, Komisi I DPRD Kota Bekasi yang membidangi pemerintahan dan hukum akan memusatkan perhatian pada tiga aspek utama. 

Pertama, memastikan petunjuk teknis (juknis) penyaluran dana hibah telah disusun secara jelas sehingga mudah dipahami oleh seluruh pengurus RW. 

Kedua, mengawasi proses verifikasi penerima agar seluruh RW memperoleh haknya secara adil tanpa kendala administrasi maupun praktik pemotongan anggaran. 

Baca Juga: CBA Soroti Dugaan Kompetisi Semu dalam Tender Peningkatan Saluran Jalan Raya Jatiwaringin Kota Bekasi

Ketiga, memetakan potensi risiko hukum guna mencegah terjadinya penyalahgunaan dana yang dapat berdampak pada para pengurus RW.

Melalui pemanggilan Wali Kota Bekasi beserta jajaran terkait, DPRD berharap penyaluran dana hibah dapat berlangsung lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. 

Program dana hibah tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi pembangunan lingkungan serta mendukung pemberdayaan masyarakat hingga tingkat RT dan RW di Kota Bekasi.

RATA-RATA LAMA SEKOLAH.

Dalam peningkatan kualitas layanan pendidikan dalam capaian Rata-Rata Lama Sekolah. Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Pendidikan menorehkan prestasi peningkatan capaian yang segnifikan pada tahun 2025. Dimana serangkaian program telah dilaksanakan yang diantaranya ;

1.Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di 40 Kecamatan. Program Penanganan ATS merupakan salah satu program unggulan dari Dinas Pendidikan yang mana melibatkan unsur Stakeholder Kecamatan, Desa hingga RW/RT. Dimana mulai dari data satuan pendidikan yang melakukan verifikasi ATS pada aplikasi Kemendikdasmen, dan hasil data tersebut akan ditindaklanjuti oleh pihak Kecamatan, Desa hingga RW/RT untuk melakukan door to door ke data warga yang terdata sebagai ATS. Dimana bagi warga ATS yang berumur usia pendidikan formal akan diarahkan mengikuti kegiatan belajar di lembaga pendidikan formal negeri terdekat, dan bagi warga ATS yang berumur diatas pendidikan formal, akan diarahkan ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

STANDAR PELAYANAN MINIMAL ( SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, SPM memiliki peran strategis dalam menjamin terpenuhinya hak masyarakat terhadap layanan pendidikan yang bermutu, merata, dan berkeadilan. Oleh karena itu, implementasi SPM tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknokratis, tetapi juga sebagai wujud konkret akuntabilitas dan komitmen pemerintah daerah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui bidang pendidikan.

STANDAR MUTU DAN KUALITAS PEMBELAJARAN

Pelaksanaan SULINJAR (Survey Lingkungan Belajar) melalui Asesmen Nasional (AN) sebagai instrumen yang digunakan untuk mengukur kondisi, iklim, dan proses pembelajaran yang dialami oleh peserta didik, guru, dan kepala sekolah di satuan pendidikan.

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Dalam pemenuhan dan pengembangan sarana dan prasarana fisik penunjang mutu kualitas pembelajaran, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor telah melakukan serangkaian pembangunan dan penanganan kondisi fisik bangunan pada satuan pendidikan yang tersebar di 40 Kecamatan se-Kabupaten Bogor dengan data sebagai berikut :

INOVASI

ROADSHOW PELAYANAN PUBLIK

1.Sesuai amanat Bupati Bogor dalam meningkatkan akselerasi dan efektifitas pelayanan publik. Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor menyelenggarakan program Roadshow Pelayanan Publik yang mengarah kepada pelaksanaan pelayanan di 40 Kecamatan, dengan memboyong seluruh tim pelayanan dengan target pengguna layanan dari kalangan tenaga pendidik dan kependidikan.

PENDIDIKAN DALAM DATA ( PENTA)

2. Selaku pemangku kebijakan layanan pendidikan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan. Dengan dasar tersebut Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor meluncurkan program pengembangan sistem Pendidikan Dalam Data (PENTA) dengan harapan tercapainya pemetaan dan pemerataan penyebaran tenaga pendidik dan kependidikan di seluruh satuan pendidikan dengan tujuan pemaksimalan layanan pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Bogor.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor terus berinovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi. Salah satu wujud konkret dari inovasi tersebut adalah peluncuran PEPES Online (Pelayanan Publik Perbaikan Ijazah Siswa Online). Layanan ini dikembangkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya peserta didik, orang tua, dan satuan pendidikan, dalam mengakses informasi tentang layanan perbaikan ijazah rusak, atau terdapat kesalahan penulisan data tanpa harus datang langsung ke kantor dinas.

 Inovasi ini lahir dari kebutuhan untuk mengurangi hambatan administratif dan meningkatkan efisiensi pelayanan, sejalan dengan prinsip penyelenggaraan pelayanan publik berbasis digital sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik dan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).

PRESTASI PESERTA DIDIK 2025

1. Siswi SMPN 2 Parung berhasil meraih gelar juara tingkat Provinsi, sekaligus mewakili Jawa Barat pada pelaksanaan Olimpiade Penelitian Siswa (OPSI) Tahun 2025.

2. Dafia Fadha Direja, siswa kelas 9E SMP Negeri 1 Jonggol, yang berhasil meraih Juara Kategori Duta Wisata Nasional dalam ajang Grand Final Indonesia Model Competition 2025.

3.Berlaga di Lomba Pidato Kebangsaan Kemendagri tingkat Nasional, dua siswi SMP Negeri 1 Cibinong berhasil membawa pulang gelar juara.

4.Siswi Al-Azhar Syifa Budi Cibinong Meraih Juara 2 Nasional Lomba Menggambar Ekspresi FLS3N 2025 tingkat Nasional jenjang SD/MI.

5. SMP Al Azhar Syifa Budi Cibinong berhasil mengharumkan nama Bangsa Indonesia di Kancah Internasional dengan berhasil meraih mendali emas, dalam World Dance Festival Competition 2025 yang diselenggarakan Sejong University, Seoul, Korea Selatan. 

●     Data Kota Bogor menyebutkan bahwa sebanyak 22,2% penduduk mengalami anxietas, 11,2% mengalami depresi, dan 66,6% mengalami gangguan jiwa berat (data Dinkes Kota Bogor, capaian Puskesmas sampai dengan September 2025).

●     Hari Kesehatan Jiwa Sedunia (HKJS) atau World Mental Health Day diperingati secara serempak setiap tanggal 10 Oktober. HKJS tahun 2025 mengusung tema Access to Service Mental Health in Catastrophes and Emergencies dengan tema nasional Sehat Jiwa dalam Segala Situasi. 

●     Sehat Jiwa dalam Segala Situasi dapat terjadi akibat penyebab internal dan eksternal. Penyebab internal dapat berasal dari perubahan kondisi kesehatan, perjalanan hidup, serta pekerjaan. Sedangkan penyebab perubahan eksternal yang dapat membuat seseorang mengalami masalah kesehatan jiwa seperti kondisi keluarga, kondisi sosial kemasyarakatan, dan bencana.

●     Tema ini selaras dengan kondisi saat ini dimana kesadaran masyarakat terkait kesehatan jiwa sudah meningkat dan semakin menekankan bahwa kesehatan jiwa merupakan kebutuhan dasar setiap orang (sehat atau sakit) dan harus dijaga dengan baik dalam segala kondisi dan situasi. 

●     Dengan ketahanan jiwa yang baik menghasilkan jiwa yang tangguh, yang siap menghadapi tantangan di segala situasi.

●     Gambaran gangguan kesehatan jiwa di Indonesia menjadi penyebab ke-2 YLDs (Years Lived with Dissability) di Indonesia. Depresi (3,69%), Anxietas (3,56%), dan Skizofrenia (2,09%), merupakan 3 gangguan dengan prevalensi tertingg.i 

●     Peringatan HKJS melalui penggerakan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan literasi dan mendorong kesadaran dan kepedulian masyarakat serta meningkatkan kolaborasi para pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan ketahanan jiwa melalui upaya penguatan pelayanan kesehatan jiwa dengan kemudahan aksesnya. 

●     Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi masalah kesehatan dalam segala situasi adalah dengan memberikan P3LP (Pertolongan Pertama Pada Luka Psikologis) oleh non tenaga kesehatan terlatih dengan konsep:

-       Memperhatikan : memperhatikan kondisi dan gejala psikologis orang yang dibantu serta situasi dan kondisi di sekitar

-       Mendengarkan : mendengarkan secara empatik, menempatkan diri pada posisi orang yang dibantu dan coba pahami apa yang terjadi.

-       Menghubungkan : mengubungkan pihak yang dapat memberikan bantuan lanjutan yang dibutuhkan, yaitu tenaga kesehatan profesional.

●     Dinas Kesehatan Kota Bogor berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan dengan berkolaborasi dengan memperkuat layanan kesehatan jiwa di fasilitas kesehatan primer seperti puskesmas, rumah sakit, dan jejaring masyarakat. Upaya promotif, preventif, serta edukasi publik terus digalakkan agar masyarakat semakin peduli dan tanggap terhadap kesehatan mental.

●     Kesimpulan :

-       Sehat jiwa dapat dilakukan di segala situasi

-       Jika bermasalah, lakukan P3LP

-       Jika terus bermasalah, cari bantuan profesional.

“Mari saling peduli, saling dengar, dan saling jaga. Jiwa yang sehat adalah pondasi kehidupan yang kuat”

“Mari Wujudkan dalam segala situasi: kesehatan jiwa dan raga yang sehat, tangguh dan bahagia, karena tidak ada kesehatan tanpa kesehatan jiwa” (ADV)

Suasana upacara berlangsung khidmat saat detik-detik pengibaran bendera. Seluruh peserta upacara memberikan penghormatan penuh kepada sang saka merah putih. Kehadiran warga sebagai penonton turut menyemarakkan momen peringatan kemerdekaan Indonesia ke-80. 

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim menekankan pentingnya mengisi kemerdekaan dengan langkah-langkah nyata yang mendekatkan visi dan misi bangsa. Republik Indonesia saat ini berusia 80 tahun, dan tengah giat membangun di era modern.  

“Kemerdekaan harus diisi dengan langkah-langkah nyata untuk menjadikan bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera,” ujar Dedie Rachim. 

Baca Juga: Wabup Jaro Ade Sebut Momentum HUT Ke-80 RI Terus Memicu Semangat Membangun Wilayah di Kabupaten Bogor

Dedie Rachim menambahkan, pembangunan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga pembangunan manusia. Kedua hal ini harus berjalan seiring agar Indonesia mampu menjadi bangsa maju, bersaing secara global, dan dihargai oleh bangsa-bangsa lain. 

“Seluruh pihak harus ikut terus berkontribusi dalam pembangunan kota dan bangsa sesuai peran masing-masing, agar cita-cita Indonesia maju dapat terwujud,” jelas Dedie Rachim. 

Sementara itu, warga Kota Bogor memadati Tugu Kujang untuk mengikuti doa bersama lintas agama dalam rangka HUT ke-80 Republik Indonesia. 

Kegiatan ini menjadi bagian dari Festival Merah Putih (FM), yang rutin digelar setiap tahun untuk memperkuat semangat persatuan dan cinta tanah air. 

Baca Juga: Kapolres Bogor: Pesta Rakyat HUT Ke-80 RI Momentum Perkuat Kebersamaan, Semangat Persatuan dan Cinta Tanah Air

Acara yang berlangsung pada Minggu 17 Agustus 2025, ini dihadiri berbagai pejabat Forkopimda, tokoh agama, serta masyarakat yang sejak subuh hadir. Mereka berdiri berjejer sambil menyimak doa yang dipimpin para tokoh lintas agama. 

Dedie Rachim menyampaikan program-program pemerintah pusat dan daerah menjadi langkah konkret dalam menyiapkan generasi emas Indonesia pada 2045. 

Langkah-langkah itu mencakup penyediaan makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan masyarakat secara tepat sasaran, hingga pengembangan Koperasi Merah Putih, sehingga warga dapat berkontribusi langsung bagi pembangunan daerah. 

Dedie Rachim berharap doa yang dipanjatkan para tokoh lintas agama memberikan keberkahan dan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya Kota Bogor yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi.  

Baca Juga: Semarak HUT Ke-80 RI Desa Leuwisadeng Bogor Meriah, Diisi Beragam Lomba hingga Jalan Santai

“Doa ini menjadi pengingat bahwa persatuan dan kebersamaan adalah semangat utama dalam membangun kota dan bangsa,” ujar Dedie Rachim. 

Sedangkan pada upacara penurunan bendera merah putih tingkat Kota Bogor berlangsung khidmat, Minggu (17/8/2025) di Lapangan Sempur. Sejumlah masyarakat juga turut andil mengikuti rangkaian acara tersebut. 
 
Upacara penurunan bendera merah putih dipimpin oleh Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin. Dia pun turut mengapresiasi atas keterlibatan warga dalam momen sakral tersebut. 
 
“Tadi saya melihat di belakang pasukan acara ada warga yang berkunjung ke Sempur ikut hormat juga. Itu yang membuat saya sedikit terharu,” kata Jenal Mutaqin. 

Baca Juga: Komunitas Ciliwung Depok Gelar Upacara HUT RI ke-80 di Sungai: Seruan Merdekakan Ciliwung dari Sampah
 
Jenal Mutaqin memandang, upacara penurunan ataupun kenaikan bendera merah putih sama pentingnya. Bagi Jenal keduanya memiliki makna serupa, yakni menghargai perjuangan para pahlawan bangsa. 
 
Bendera merah putih disebut Jenal mesti menjadi sebuah kebanggaan. Untuk itu dia meminta kepada seluruh warganya untuk tetap memasang bendera sepanjang bulan Agustus. 
 
“Kalau penurunan ini lebih ke seremonialnya. Lebih acara budaya setiap tahunnya. Tetapi untuk bendera-bendera yang ada di rumah harus tetap terpasang,” jelas Jenal Mutaqin usai memimpin upacara. 

 
Kalau bisa, Jenal Mutaqin menyarankan untuk mencuci bendera ketika terlihat kusam. Kemudian dipasang kembali, untuk dibiarkan berkibar. Langkah ini dipandang menjadi praktek kecintaan warga kepada bangsa. 

Baca Juga: Remisi HUT ke-80 RI, 17.982 Narapidana di Jabar Dapat Potongan Tahanan, 457 Langsung Bebas
 
Jenal Mutaqin menjamin, meski momen 17 Agustus sudah berlalu, penaikan dan penurunan bendera di pusat kota akan terus berlanjut. Misalnya di Tugu Kujang dan di Lapangan Sempur. 

“Saya harap langkah ini juga bisa dilakukan sampai ke tingkat RT atau kampung. Di rumah-rumah warga saya harap tetap terpasanglah (bendera) kalau bisa seterusnya, kalau kotor cuci,” ucap Jenal Mutaqin.

Di antaranya Bidang Penyehatan Lingkungan yang terdiri 3 program kegiatan, yaitu program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah, dan program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase. 

Program pengelolaan pengembangan dan sistem penyediaan air minum. Salah satu Indikator program/kegiatannya pencapaian jumlah kinerja adalah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan. 

Hujan deras dengan intensitas ekstrem yang melanda wilayah Kabupaten Bogor berdampak signifikan terhadap infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). 

Kerusakan paling nyata terjadi pada jaringan perpipaan air bersih yang telah dibangun mengalami patahan, pergeseran, hingga tertimbun longsor, sehingga aliran air ke sejumlah desa mengalami gangguan. 

Kerusakan ini terjadi di delapan desa yang tersebar di beberapa kecamatan, termasuk wilayah Cisarua, Sukamakmur, Babakan Madang, dan Gunung Sindur. 

Menanggapi situasi ini, Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas PUPR telah melakukan upaya penanganan cepat dengan memperbaiki jaringan perpipaan yang rusak, yang sudah selesai pada Triwulan Kedua Tahun 2025.

Upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan dan kelayakan layanan air minum bagi 
seluruh masyarakat, termasuk dalam situasi darurat. 

Selain memperbaiki jaringan fisik, mitigasi dan langkah-langkah peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana juga menjadi bagian penting dari strategi jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan SPAM. 

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota. Salah satu Indikator kinerja program/kegiatannya adalah meningkatnya Cakupan Akses Pelayanan Air Limbah. 

Kegiatan yang dilakukan dalam upaya mengurangi sanitasi yang buruk antara lain dengan Pembangunan IPAL Komunal skala Permukiman, Pembangunan Tangki Septik Individual Perdesaan dan Pembangunan MCK.
  
Pada Tahun 2025 dilakukan pembangunan MCK salah satunya di Pondok Pesantren Nahrul Hidayah Kp Poncol Kelurahan Sukahati Kec Cibinong.

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dalam Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan. Indikator Capaian kinerja Drainase Lingkungan (Horizontal) Desa Sukamaju Kecamatan Cibungbulang Drainase Lingkungan (Horizontal) Desa Tonjong Kecamatan Tajurhalang.

Program pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase, yaitu Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi infrastruktur pengendalian banjir.
 
Pada tahun anggaran 2025 Salah satu contoh kegiatan dari pogram tersebut adalah dengan melaksanakan pembangunan drainase vertikal sebanyak 300 titik.

Tersebar pada Kecamatan Cigombong, Jasinga, Megamendung, Pamijahan, Tajurhalang, Gunung Putri, Tanjungsari, Cibinong, Sukaraja, dan Tamansari serta Pembangunan Drainase Lingkungan (Horizontal) pada 24 Kecamatan 63 Desa/Kelurahan di Kabupaten Bogor. 

Dari paparan capaian kegiatan Dinas PUPR tersebut diatas, kami meminta maaf jika seluruh kinerja dan pencapaian output maupun outcome kegiatan pada kurun waktu tahun berjalan anggaran 2025 masih belum bisa memenuhi harapan seluruh warga Kabupaten Bogor. 

Dengan menguatkan komitmen, kolaborasi, dan sinergi dari seluruh stake holder yang terkait, Insya Allah akan mampu menuntaskan beberapa pekerjaan rumah yang tersisa menuju Kabupaten Bogor Gemilang.

CEKLISSATU, BOGOR - Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bogor melaksanakan kegiatan pembukaan Gerai Pelayanan Publik di bulan Mei 2025 bertempat di Gedung E-RSUD R. Moh. Noh Nur yang sebelumnya Bernama RSUD Leuwiliang Kabupaten Bogor. Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi transformasi pelayanan publik agar lebih inklusif, terjangkau, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam beberapa tahun terakhir, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan semakin tinggi. Untuk menjawab tantangan tersebut, DPMPTSP terus melakukan inovasi dan penguatan kapasitas kelembagaan, salah satunya melalui penyediaan Gerai Pelayanan Publik sebagai wujud nyata layanan yang mendekatkan pemerintah kepada masyarakat.

Gerai Pelayanan Publik ini dibangun dengan tujuan untuk memberikan kemudahan akses layanan kepada masyarakat, khususnya di wilayah Bogor Barat yang jauh dari pusat pemerintahan. Selain itu, pembukaan gerai ini juga merupakan tindak lanjut dari kebijakan reformasi birokrasi dan penguatan pelayanan publik yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Adapun jenis layanan yang tersedia di Gerai Pelayanan Publik ini meliputi:

1. Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil: Biodata, Kartu Keluarga, Pindah Datang.
2. Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan: penerbitan NIB dan Konsultasi terkait perizinan
3. Layanan BPJS Ketenagakerjaan: pendaftaran BPJS Tenaga Kerja Mandiri/Perusahaan, Konsultasi dan Aktivasi JMO.
4. Layanan Pajak Daerah: pembayaran PBB–P2, Pemberkasan SPPT PBB–P2, dan Konsultasi.

Dengan adanya Gerai Pelayanan Publik di Wilayah Bogor Barat ini, masyarakat tidak perlu lagi melakukan perjalanan jauh ke pusat pemerintahan yang berada di Cibinong hanya untuk mengurus administrasi. Selain menghemat waktu dan biaya, gerai ini juga memberikan rasa nyaman dan aman kepada masyarakat karena semua layanan tersedia dalam satu lokasi yang terintegrasi.

Gerai ini juga menunjukkan adanya kolaborasi antar instansi pemerintah dalam memberikan layanan yang tidak terkotak-kotak. Hal ini membuktikan bahwa prinsip pelayanan terpadu bukan hanya slogan, melainkan benar-benar diwujudkan dalam bentuk layanan konkret yang dirasakan langsung oleh Masyarakat.

Pembukaan Gerai Pelayanan Publik oleh DPMPTSP Kabupaten Bogor merupakan langkah strategis yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Inisiatif ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan pelayanan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan publik.

Kedepannya, DPMPTSP akan terus mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi dan memperluas cakupan layanan agar seluruh Masyarakat, tanpa terkecuali, dapat menikmati pelayanan publik yang adil, cepat, dan berkualitas.

Dalam upaya sosialisasi ini, masyarakat diperkenalkan dengan berbagai fitur yang memudahkan anak-anak menyampaikan aspirasi, keluhan, atau saran terkait berbagai isu yang mereka hadapi.  

Kepala Diskominfo Kota Bogor, Rahmat Hidayat menyampaikan bahwa Sibadra menjadi salah satu kanal resmi yang dapat digunakan anak-anak untuk menyampaikan pengaduan secara langsung kepada Pemkot Bogor.

Baca Juga: Operasi Pasar Minyak Goreng di Kota Bogor, Produsen Pastikan Ketersediaan dan Kualitas Bagi Masyarakat

"Kami ingin memastikan bahwa anak-anak di Kota Bogor memiliki akses yang mudah dan aman untuk menyampaikan keluhan atau aspirasi mereka. Melalui Sibadra, mereka dapat melapor dengan lebih cepat dan responsif," ucap Rahmat Hidayat, Jumat (14/03/2025).  

Selain melalui aplikasi Sibadra yang dapat diunduh di perangkat Android dan iOS, laporan juga dapat disampaikan via WhatsApp ke nomor 0811-9600-0060. 

Diskominfo Kota Bogor juga mengintegrasikan layanan ini dengan SP4N LAPOR di www.lapor.go.id, SMS 1708, twitter @lapor1708, sistem pengelolaan pengaduan nasional yang memudahkan koordinasi antar instansi dalam menangani laporan masyarakat.  

Pemkot Bogor menghimbau anak-anak agar tidak ragu untuk menggunakan layanan ini jika ada hal-hal yang ingin disampaikan.

Baca Juga: Pemkot Bogor Dukung ICMI Islamic Festival Jadi Agenda Tahunan Setiap Ramadan

"Kami mengajak anak-anak untuk berani melapor jika mengalami atau melihat sesuatu yang tidak sesuai, baik di lingkungan sekolah, rumah, maupun tempat lainnya. Identitas pelapor dijamin kerahasiaannya, sehingga mereka tidak perlu takut untuk berbicara," kata Rahmat Hidayat.  

Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan semakin banyak anak di Kota Bogor yang mengetahui hak mereka dalam menyampaikan pendapat serta berpartisipasi dalam pembangunan daerah. 

Pemkot Bogor berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik guna menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah anak.

Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Perhubungan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perhubungan, melaksanakan urusan wajib pemerintah daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar tersebut sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Bupati Bogor Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, dengan tujuan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi, dengan sasaran tersedianya sarana prasarana transportasi yang Bekualitas.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Dishub Kabupaten Bogor telah merancang rencana kerja untuk tahun 2024 melalui arah kebijakan dan strategi sebagai bagian dari upaya berkesinambungan untuk mendukung tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan dan beberapa isu strategis terkait transportasi di Kabupaten Bogor.

Beberapa rencana kerja dan program prioritas serta kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor tahun 2024 dalam rangka peningkatan pelayanan publik adalah di sektor perhubungan sebagai berikut:

Peningkatan Prasarana Transportasi

Untuk melayani masyarakat dalam melakukan mobilitas menggunakan transportasi publik antar moda, Pemerintah Kabupaten Bogor telah melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan dalam membangun SkyBridge yang menghubungkan Stasiun Bojonggede dengan Terminal Bojonggede dan akan dilakukan pengembangan extended Skybridge tahap 2 yang akan disambungkan menuju peron kearah Jakarta . 

Selain itu, prasarana pendukung juga akan disediakan pada tahun 2024. Pengembangan Park and Ride sebagai gedung parkir di kawasan Terminal Bojonggede serta pembangunan jalan belakang Terminal Bojonggede, diharapkan akan mempermudah masyarakat dalam mengakses transportasi publik antar moda dan mengurai kemacetan di wilayah tersebut.

Dalam rangka peningkatan pelayanan diperlukan terminal sebagai simpul mobilitas masyarakat dalam menggunakan transportasi publik tidak luput dari perhatian Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor untuk meningkatkan fungsi terminal dan kenyamanan bagi penumpang.

Terdapat 4 terminal penumpang tipe C yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, yaitu Terminal Cibinong, Terminal Bojonggede, Terminal Laladon, Terminal Jasinga.

Direncanakan, rehabilitasi dan pemeliharaan di keempat terminal tipe C di Kabupaten Bogor akan dilaksanakan pada tahun 2024 ini.

Penyediaan dan Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan

Guna menunjang lalu lintas yang tertib dan berkeselamatan, Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor akan menyediakan perlengkapan jalan Penerangan Jalan Umum (PJU) ,water barrier, Rambu portable, Warning Light, Traffic Light,  concrete barrier, guard rail, Traffic cone, cermin tikung, Zebra Cross, ZOSS (Zona Selamat Sekolah) dan marka jalan yang tersebar di 40 kecamatan di wilayah Kabupaten Bogor.

Untuk kegiatan pemeliharaan perlengkapan jalan, tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor melalui 5 Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Prasarana dan Perlengkapan Perhubungan melaksanakan 

pemeliharaan pada ruas jalan kabupaten di 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor dengan melakukan meterisai PJU yang diharapkan dapat menghemat pembayaran rekening listrik PJU.

Manajemen Rekayasa Lalu Lintas, Intelligent Transport System

Kemacetan merupakan salah satu permasalahan transportasi di wilayah perkotaan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan jumlah kendaraan. Dishub Kabupaten Bogor senantiasa melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi hal tersebut.

Beberapa langkah yang dilakukan adalah pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan, serta penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan melalui pemanfaatan teknologi Intelligent Transportation System (ITS) di 16 titik yaitu di Simpang Sentul, Simpang

Pemda, Simpang PDAM, Simpang RS Cibinong, Simpang Bojong Depok Baru, Simpang Karadenan, Simpang Pengadilan, Simpang ITC Cibinong, Simpang SKB, Simpang Duta Berlian Dramaga, Simpang Kedung Waringin Bojonggede, Simpang Bambu Kuning Bojonggede, Simpang Dinas Perhubungan, Simpang Pasir Jambu Sukaraja, Simpang Indocement Citeureup, dan Simpang Tengsaw Citeureup, dan pelaksanaan kajian manajemen rekayasa lalu lintas diwilayah Cibinong Raya untuk mendukung terciptanya Kawasan Tertib Lalu Lintas dan transportasi yang terintegrasi, selamat, aman, dan lancar. 

Pengawasan Dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota 

Dalam rangka pengawasan kebijakan pemerintah dalam sektor perhubungan, tahun 2024 Dishub Kabupaten Bogor kembali melaksanakan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota.

Beberapa pengawasan dan pengendalian yang akan dilaksanakan adalah operasi pengawasan Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2023 tentang Pembatasan Waktu Operasional Kendaraan Angkutan Barang Khusus Tambang pada Ruas Jalan di Wilayah Kabupaten Bogor, pengawasan Peraturan Bupati Bogor Nomor 126 Tahun 2021 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas, pengawasan ganjil/genap dalam rangka pengawasan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 84 Tahun 2021 Tentang Pengaturan Lalu Lintas di Ruas Jalan Nasional Ciawi-Puncak Nomor 074 dan Ruas Jalan Nasional Puncak-Batas Kota Cianjur Nomor 075,  Pam Lalin Angkutan Lebaran 2024 serta Natal dan Tahun Baru 2025, pelaksanaan sidang di tempat dan pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan jalan sebagai upaya dalam mengatasi kemacetan di beberapa titik di wilayah Kabupaten Bogor.

Pengujian Kendaraan Bermotor dan Audit Inspeksi Keselamatan Transportasi

Mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan wajib melakukan uji berkala sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, guna memastikan kendaraan memenuhi persyaratan teknis laik jalan untuk menjamin keselamatan masyarakat.

Hal tersebut dilakukan guna memastikan kendaraan memenuhi persyaratan teknis laik jalan untuk menjamin keselamatan masyarakat.

Pengujian Kendaraan Bermotor Dishub Kabupaten bogor telah terakreditasi A dari kementerian Perhubungan RI dan lulus kalibrasi alat uji. 

Tahun 2024 untuk meningkatkan pelayanan uji berkala kendaraan bermotor Dishub Kabupaten Bogor menyediakan 1 alat uji portable yang akan beroperasi diwilayah barat Kabupaten.

Bogor. Diharapkan pelayanan uji berkala kendaraan bermotor akan mudah dijangkau oleh masyarakat khususnya diwilayah Barat Kabupaten Bogor. 

Selain itu, untuk meningkatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor, Dishub Kabupaten Bogor telah melakukan beberapa inovasi dari hulu sampai hilir pada proses pengujian kendaraan bermotor dengan sistem pendaftaran secara online melalui smartkirkabbogor.com dan aplikasi REM KIR Kab Bogor, drive thru pencetakan bukti lulus uji elektronik, dan penggunaan bukti lulus uji elektronik berbasis teknologi RFID. 

Kemudian, Dishub Kabupaten Bogor akan melaksanakan pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan pada unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor, terminal, pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kabupaten/kota serta sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum.

Penyediaan Angkutan Umum

Sebagai bagian dari push and pull strategy untuk mendorong dan menarik masyarakat beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi publik, Dinas Perhubungan terus berupaya memberikan pelayanan transportasi yang dapat diandalkan di Kabupaten Bogor.

Dishub Kabupaten Bogor akan menyediakan angkutan umum untuk mendukung Kawasan Tertib Lalu Lintas, angkutan perbatasan dan perintis, serta menyediakan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang pada tahun 2023. 

Selain penyediaan angkutan umum berbasis jalan, Dishub Kabupaten Bogor menyiapkan angkutan umum berbasis rel dengan melakukan kajian yang dituangkan pada Rancangan Rencana Induk Perkeretaapian dan Rancangan Rencana Umum Jaringan Angkutan. Dengan bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, telah dilaksanakan kajian berupa rencana reaktivasi Stasiun Gunung Putri, pembangunan Stasiun Ekstensi Tigaraksa – Tenjo dan Fly Over Tenjo.

Dalam rangka mendukung agenda pembangunan berkelanjutan dan penanganan permasalahan perubahan iklim maka diperlukan adanya beberapa kegiatan pendukung seperti pengembangan angkutan umum massal bis listrik rendah karbon. Bus listrik telah beroperasi pada koridor Bambu Kuning Bojonggede – Sentul dengan kapasitas 28 orang. Diharapkan dengan adanya bus listrik menjadikan pelayanan transportasi di Kabupaten Bogor lebih berkualitas selain itu Dinas Perhubungan kabupaten Bogor berserta instansi terkait akan menerapkan zona bebas emisi di wilayah Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

Kemudian, Rencana Pengembangang angkutan umum massal berlanjut dengan skema Buy The Service (BTS). Dalam kegiatan ini Dishub Kabupaten Bogor akan berkolaborasi dengan Kementrian Perhubungan, Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek, dan Dinas Perhubungan Provinsi.

Penerapan Parkir on The Street

Pemerintah Kabupaten Bogor pada tahun 2021 telah menerbitkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 126 Tahun 2021 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas. Untuk meningkatkan efektifitas dari peraturan diatas, Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor akan memulai parkir on the street dengan pembayaran melalui qris di Jalan Raya Edy Yoso sebagai pilot project penerapan parkir on the street di ruas jalan lainnya yang akan dikembangkan kemudian.

Di samping untuk ketertiban, parkir on the street juga diharapkan dapat menjadi cara dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui sektor retribusi parkir.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, Agus Ridho menyatakan, penerapan parkir on the street di Jalan Edy Yoso sebagai pusat kuliner menjadi solusi di tengah belum tersedianya kantong parkir di lokasi tersebut.

 “Di samping penegakan Perbup Kawasan Tertib Lalu Lintas, untuk Jalan Edy Yoso itu nanti akan kita atur lebih lanjut menjadi area parkir on the street berbayar di bahu jalan seperti di Jalan Surya Kencana Kota Bogor,” terangnya.

Penyusunan Peraturan-Peraturan Perhubungan

Guna memberikan kepastian hukum dan menjadi dasar penyelenggaraan perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor pada tahun 2024 melanjutkan perancangan beberapa peraturan berdasarkan kajian-kajian akademis. 

Beberapa peraturan yang terus disusun oleh Dinas Perhubungan adalah Rencana Induk Transportasi Kabupaten Bogor, Rencana Umum Jaringan Angkutan, dan Rencana Induk Perkeretaapian. Peraturan-peraturan yang terus disusun diatas diharapkan dapat menjadi cetak biru/blue print pengembangan dan pembangunan sektor perhubungan di Kabupaten Bogor. (Publikasi Kinerja Dishub Kabupaten Bogor) (ADV)

Cuaca cerah Sabtu (21/1/2023) pagi membuat warga berdatangan ke GOR Bogor Selatan. Terlebih GOR Bogor Selatan yang terletak di di Kelurahan Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan kondisinya masih baru. 

Tak terkecuali bagi Zaenal Abdin (43), warga Kelurahan Lawanggintung ini ingin  berolahraga di tempat yang nyaman dan aman serta udaranya sejuk. Nah, kehadiran GOR Bogor Selatan ini cukup tepat, karena berada di pinggiran Kota Bogor yang udaranya masih segar. ‘’Cocok banget tempatnya, jauh dari keramaian. Kalau jogging di system satu arah (SSA) Kebun Raya Bogor atau di Lapangan Sempur sudah padat orangnya,’’kata Zaenal.  

Dirinya sangat mengapresiasi upaya Pemkot Bogor memecah konsentrasi tempat olahraga, tak hanya terpusat di Lapangan Sempur atau alun alun Kota Bogor serta SSA kebun raya yang berada di Pusat Kota Bogor. Kini Pemkot Bogor telah membangun GOR di tiap kecamatan, salah satunya di Kecamatan Bogor Selatan. ‘’Selain menyehatkan bagi warga Kota Bogor, saya juga optimis dapat lahir atlet-atlet berpresatasi dengan adanya tempat olahraga di tiap kecamatan,’’ tegas Zaenal. 

Lain halnya dengan Siti Nurlaela (36). Warga Cipaku ini mengaku senang dengan  kehadiran GOR Bogor Selatan ini karena menjadi pilihan wisata lokal untuk mengajak anak-anak bermain. Terlebih di areal GOR Bogor Selatan ini juga tersedia arena bermain anak. ‘’Jadi tiap weekend tidak usah ke Lapangan Sempur lagi, saya bisa ajak suami berolahraga dan anak-anak juga bisa bermain serta kulineran,’’ kata Lela panggilan Siti Nurlaela. 

Dirinya berharap, Pemkot Bogor dapat merawat dan menjaga GOR Bogor Selatan ini tetap bagus. Makanya ia mendukung bila Pemkot menggratiskan atau tidak memungut tarif penggunaan areal GOR ini untuk masyarakat. ‘’Bila pun bayar yang pakai fasilitas lapangan sepakbola saja ya,’’kata Lela. 

Begitu juga dengan masyarakat turut menjaga kebersihan dan kerapihan fasilitas umum ini. Dirinya pun sudah melakukan dengan membuang sampah pada tempat yang telah tersedia. Selain itu, berjalan di areal jogging track dan tempat yang telah tersedia untuk pejalan kaki, karena terdapat taman yang tumbuh pohon bunga-bungaan. ‘’Saya juga mengajak nih kepada warga lain yang menggunakan fasilitas permainan anak agar tak merusak fasilitas umum ini,’’ jelasnya. 

Lain halnya dengan Supriyadi (48). Warga Kertamaya ini senang wilayahnya menjadi ramai didatangi warga dari luar kelurahannya. Tak heran bila warga sekitar GOR bisa berjualan makanan dan minuman bagi pengunjung yang berolahraga dan bermain di areal GOM. ‘’Alhamdullilah berkah banget, warga juga merasakan dampaknya meski kecil tapi kalau sering ya banyak juga. Semoga saja semakin ramai kedepannya,’’ tegasnya. 

Dirinya berharap GOR Bogor Selatan ini tak hanya menjadi pusat olahraga baru di wilayah Bogor Selatan, tapi juga dapat menumbuh perekonomian warga sekitar. Untuk itu, dirinya berharap jalan menuju wilayah Bogor Selatan semakin lebar sehingga tidak terjadi kemacetan, khususnya di Batu Tulis. ‘’Kabarnya Pemkot Bogor akan membangun underpass Batu Tulis, semoga jalannya juga dilebarkan juga,’’kata Supriyadi.  

Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bogor, Herry Karnadi mengatakan pembangunan GOR Bogor Selatan ini  memiliki konsep beberapa lapangan olahraga dalam satu kawasan. Seperti sepak bola, basket, voli, bulutangkis, dan jogging track. Itu terbilang lengkap, mengingat sarananya memiliki konsep outdor. Sedangkan hanya bulutangkis yang berkonsep indoor.  GOR Bogor Selatan ini  memiliki konsep sportainment, ramah keluarga, mulai dari anak-anak, hingga lansia.  "Jadi orang ke sini gak cuma untuk olahraga, tapi untuk bermain, nongkrong, dan kulineran. Harapannya selain dapat aspek kesehatan, juga untuk aspek kota cerdas, dan sehat," imbuh dia.

GOR Bogor Selatan ini berdiri di atas lahan seluas 1 hektar, khusus untuk lapangan sepakbola menggunakan rumput sintetis dilengkapi sarana pendukung mulai dari tribun penonton, ruang ganti pemain, toilet, jogging track, permainan anak, outdoor gym dan ruang pengelola. Tahap berikutnya pada 2023 ini akan dilengkapi fasilitas indoor, yakni lapangan badminton, voli dan basket.

Wali Kota Bogor Bima Arya meresmikan GOR Bogor Selatan ini pada Rabu (21/12/2022) bersamaan dengan peresmian GOR Manunggal dan GOR Bogor Utara. Tiga GOR ini sekarang menjadi tempat wisata lokal bagi warga sekitar untuk mengajak anaknya bermain dan mengasuhnya di tempat atau fasilitas yang telah disediakan yaitu arena keluarga. 

GOR  Bogor Selatan ini hampir setiap harinya selalu dikunjungi warga, terutama ibu-ibu untuk mengajak anaknya bermain. Selain tempatnya yang luas, fasilitasnya juga terbilang lengkap, mulai dari areal parkir, toilet umum, ruang ganti. (advertorial) 

Kelurahan Cimahpar dalam bahasa Sunda memiliki arti " Cai dan Mahpar atau daratan yang dikeliling air atau sungai.  Faktanya Kelurahan Cimahpar  memiliki luas 441 hektare ini tanahnya sangat subur yang dialiri beberapa anak sungai. Tak heran bila lahan pertanian masih cukup luas.

Begitu juga udara di wilayah yang berbatasan langsung di bagian barat dengan Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor ini masih sangat segar. Letaknya yang strategis dan udaranya yang segar membuat banyak investor tertarik mendirikan perumahan atau pemukinan serta resort di Cimahpar. 

Pada saat berdirinya perumahan-perumahan tersebut pernah terjadi pemisah antara penduduk pribumi yang tinggal di perkampungan dengan pendatang yang tinggal di perumahan.  Namun berkat kerja keras aparat kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, ‘sekat’ penduduk pribumi dengan pendatang ini lama-lama hilang. ‘’Alhamdulillah sekarang sudah guyub, bahkan semakin kompak, terbukti dengan prestasi menjadi kelurahan layak anak,’’ kata Lurah Cimahpar Ronny Kunaefi.

 Menurut dia, berdasarkan data BPS pada Desember 2022, jumlah penduduk Cimahpar mencapai 25.807 jiwa. Potensi sumber daya manusia (SDM) ini sangat membantu dalam pencapaian Cimahpar menjadi kelurahan layak anak. ‘’Warga kami sangat terbuka dalam setiap sosialisasi dalam menekan pernikahan dini. Pada 2021 terdapat lima kasus pernikahan dini atau pernikahan dibawah usia 18 tahun, tapi pada 2022 hanya ada satu kasus,’’ kata Ronny mencontohkan. 

Pernikahan diatas usia 18 tahun ini sangat penting untuk kelangsungan program selanjutnya kelurahan layak anak (KLA).

Hasil dari pernikahan adalah generasi penerus yakni anak-anak. Nah, bila usia nikah diatas 18 tahun tentunya anak-anaknya tidak mudah mengalami stunting (gangguan pertumbuhan), gizi buruk dan gizi lebih. Sosialisasi usia untuk nikah ini berkesinambungan oleh kader PKK  Cimahpar.

Bahkan petugas kelurahan juga turun langsung mensosialisasikan agar warganya tidak melakukan pernihakan dini.

‘’Saya pun terkadang ikut menasehati pasangan muda untuk menunda pernikahan atau bila terpaksa harus menikah agar bisa menunda memiliki anak. Ini penting agar pasangan nikah harus siap baik secara psikologis maupun ekonomi,’’tegas Ronny yang juga Ketua Pengcab Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Kota ini. 

Lebih lanjut Ronny menjelaskan program KLA ini butuh berkelanjutan dan konsistensi. Namun karena tujuan bukan semata untuk mendapatkan penghargaan, tapi program ini untuk kebaikkan dan meningkatkan taraf hidup warganya.

Pada penilaian KLA ini, tahap pertama dirinya mempersiapkan penilaian administratif dengan menyampaikan berbagai informasi dan data melalui aplikasi Sistem Informasi Kota Layak Anak Kota Bogor (Siklabo).  Sedangkan pada saat verifikasi lapangan, dirinya mendampingi seluruh proses penilaian melibatkan tim yang terdiri dari unsur Kementrian PPA, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, KPAI, PKK dan akademisi serta DP3A Kota Bogor.

Nah, pada penilaian tahap awal, Kelurahan Cimahpar masuk 12 kelurahan yang berpotensi sebagai KLA. Pada tahap selanjutnya, Kelurahan Cimahpar masuk sembilan  kelurahan yang memenuhi kategori sebagai KLA. Dari sembilan kelurahan tersebut, enam kelurahan  masuk ke dalam kategori KLA peringkat Pratama, dua  kelurahan peringkat Madya dan Kelurahan Cimahpar KLA peringkat Nindya.

Kelurahan Cimahpar mendapatkan KLA peringkat Nindya ini karena telah berhasil wujudkan perlindungan hak-hak anak seperti sedikitnya atau nol kasus pada gizi buruk, stunting dan gizi lebih.

Selain itu juga tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang tumbuh kembang anak seperti taman bermain, pojok baca yang terdapat di RT 1/1. Lahan taman bermain, pojok baca ini merupakan lahan milik warga sementara untuk pembangunannya, pihak kelurahan mencarikan dana dari Corporate social responsibility (CSR) atau tanggungjawab sosial perusahaan di Kota Bogor ataupun donasi dari pihak ketiga yang tidak mengikat. 

‘’Alhamdulillah kami mendapat bantuan dari komunitas ibu-ibu di Jakarta bernama Karya Nyata Sosial dan pak Erick Tohir,’’ kata Ronny. 

Selain itu, aspek penilaian KLA ini sudah berfungsinya lembaga-lembaga di kelurahan Cimahpar dalam upaya mereka menjamin dan melindungi hak-hak anak, serta tersedianya sarana dan prasarana untuk tumbuh kembang anak tersebut. Taman bermain ini merupakan ruang terbuka hijau atau taman yang tersedia bagi anak-anak untuk beraktivitas. Selain itu, di Cimahpar terdapat sanggar tari dan lembaga pendidikan formal dan non formal untuk mengembangkan potensi dan minat anak.

Begitu juga dengan Posyandu sebagai lembaga pemantau kesehatan anak sudah berfungsi dengan baik.  Kader Posyandu juga bergerak mendatangi warga untuk memastikan bila ada anak yang mengalami gizi buruk, gizi lebih dan stunting mendapatkan perawatan intensif dengan pemberian vitamin, telur dan ikan.

‘’Tentunya kami berusaha tidak sendiri, tapi bersinergi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bogor agar tidak terjadi kasus gizi buruk atau lebih serta stunting di Cimahpar,’’tegas Ronny.

Sedangkan untuk lembaga Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Forum Anak tingkat kelurahan di Cimahpar sudah berdiri. Sekretariat PATBM ini berada di Cico Resort. Ruang sekretariat ini merupakan bantuan CSR dari Cico Resort yang berada di wilayah Kelurahan Cimahpar.  

Selain Cico Resort, warga juga aktif di PATBM ini dalam upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan hak anak.  Fungsi lembaga ini menjadi pelopor untuk memberikan pemahaman terhadap warga masyarakat tentang hak-hak anak. Selain itu, memberikan perlindungan terhadap anak-anak dari berbagai kemungkinan kejadian buruk yang menimpa anak-anak, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan perundungan terhadap anak.

“PATBM kami ini sudah berjalan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak anak dan perlindungan anak,” jelasnya.

PATBM dan Forum Anak Cimahpar juga sudah berperan menyampaikan laporan kepada pihak berwajib bila terdapat kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai korban.

Selain itu, juga mereka berperan memperjuangkan anak-anak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang memadai.

PATBM ini keanggotaannya adalah orang-orang dewasa, dan Forum Anak keanggotaannya adalah anak-anak setempat yang berusia rata-rata 12 tahun sampai dengan 18 tahun ke bawah. 

Data dan Fakta Cimahpar Jadi KLA 

Jumlah  Anak Usia 0-18 Tahun tahun 2022 
       Laki-Laki     Perempuan 
1.    0-4 tahun   477     432
2.    5-9 tahun   1221    1048 
3.    10-14 tahun   937   1014 
4.    15-18 tahun  732   712 

Presentase Kepemilikan Akte Kelahiran 
       Memiliki Akte  | Tidak Memiliki Akte |   Prosentase 
1.    0-4 tahun     1903    100   94% 
2.    5-9 tahun     2146   365   85%
3.    10-14 tahun   2559  698  78%
4.    15-18 tahun  1851 705  72%

Prosentase kepemilikan Kartu Indentitas Anak (KIA) 
       Memiliki KIA  | Tidak Memiliki KIA 
1.    0-4 tahun    789    1041     46%
2.    5-9 tahun   638  1873     25 %
3.    10-14 tahun   481 2765  14%
4.    15-18 tahun   239  2317  9 %

Inovasi Kelurahan Cimahpar Untuk Menunjang KLA 
1.    Seribu Keliling (Seruling)  yakni untuk kegiatan perlindungan anak kolaborasi (Gerak), kekerasan terhadap anak (Spontan) dan gerakan bersama-sama melindungi anak (Berlian). 
2.    Kaos Perlindungan Anak Solidaritas (Kapas), yakni menyediakan kaos bertemakan dengan himbauan perlindungan anak. 
3.    Barudak Ku Cinta Lingkungan (Duta Acil Bakul) yakni kegiatan yang mengedukasi tentang anak cinta lingkungan (Acil)

(Advetorial)

Iyan Sopyan (47) begitu menikmati udara pagi di areal GOM Manunggal. Warga Cilendek Barat , Kecamatan Bogor Barat ini tak harus jauh-jauh ke Lapangan Sempur untuk jogging setiap pagi. Sambil mendengarkan musik, Iyan berjalan mengelilingi taman seluas seluas 9700 meter persegi ini.

‘’Saya akui Pemkot Bogor sudah memperhatikan aspirasi warganya, selain alun-alun, lapangan sempur dan area pejalan kaki di sekitar jalur SSA (sistem satu arah) di Kebun Raya Bogor, sekarang terdapat GOM Manunggal yang sudah cantik,’’ jelas Iyan. 

Iyan bersama delapan rekannya, selalu menyempatkan diri berolahraga setiap pagi. Usai salat Subuh biasanya jogging mengeliling komplek perumahannya. Namun dengan kehadiran GOM Manunggal, dirinya merasakan suasana baru yang lebih menyenangkan jogging selama satu jam lebih. ‘’Sebelum jam tujuh pagi saya sudah keringatan dan segera pulang untuk siap-siap berangkat kerja. Kebetulan GOM Manunggal dengan rumah saya jaraknya cukup dekat jadi cukup efektif untuk berolahraga pagi,’’ tegasnya. 

Hal sama juga diungkapkan Anas S. Warga Bubulak Kecamatan Bogor Barat ini pun senang dengan fasilitas di GOM Manunggal yang baru.Selain fasilitas lapangan mini soccer yang cukup megah karena menggunakan rumput sintetis berwarna hijau terang dan gelap serta bisa untuk bermain 18 sampai 22 orang. ‘’Lapangan cukup luas, panjang 75 meter dan lebar 45 meter pas untuk berlatih tim sepakbola saya,’’tegasnya. 

Dirinya berharap fasilitas ini tidak gratis karena warga Bogor pasti berebut untuk menggunakan lapangan ini. Bila berbayar dengan harga terjangkau pastinya ada perawatan agar GOM ini tetap bagus dan layak untuk digunakan bermain sepakbola atau futsal. ‘’Harus ada pengelolanya, entah itu Pemkot atau pihak ketiga. Pastinya ada aturan main agar GOM ini tetap bagus dan nyaman untuk dipakai warga Bogor,’’ tegasnya. 

Bila berbayar, dirinya berpesan harus lebih murah atau sama dengan tarif di lapangan futsal indoor. Alasannya, karena GOM Manunggal ini merupakan milik Pemkot Bogor dan pembangunannya untuk warga Bogor. ‘’Tujuannya kan untuk warga Bogor, jadi  pengelolaannya jangan mencari keuntungan. Bayar itu untuk biaya operasional dan perawatan saja,’’tegasnya. 

Lain halnya dengan Shintawati (36). Warga Yasmin Sektor 6 ini menyukai konsep GOM Manunggal yang tidak hanya untuk olahragawan saja. Dirinya sengaja datang ke GOM Manunggal setiap akhir pekan karena terdapat wahanya bermain untuk anak-anak. ‘’Selain udaranya sejuk, cocok juga untuk healing sambil ngasuh anak-anak dan jajan di food courtnya,’’ katanya sambil tersenyum.  

Ya, di area sekeliling lapangan Taman Manunggal juga dilengkapi dengan jalur pedestrian selebar 1,5 meter yang bisa digunakan sebagai jogging track. Di GOM ini juga terdapat fasilitas kamar mandi, ruang ganti baju, dan parkir dengan kapasitas lumayan luas untuk 30-35 mobil dan 50 motor. 

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perumkim) Kota Bogor, Juniarti Estiningsih  mengatakan pembangunan Taman Manunggal  dari APBD tahun 2022 sebesar Rp4,5 miliar. Setelah dibangun selama 5 bulan, taman ini rampung tepat waktu pada akhir November 2022 lalu. Sedangkan peresmian GOM ini oleh Wali Kota Bogor Bima Arya pada, Rabu (22/12/2022). ‘’ Taman Manunggal juga terdapat  tribun penonton di sisi selatan dan utara, toilet dan ruang ganti, jalur pedestrian, sekaligus mini jogging trek, area taman dan plaza, serta pos keamanan,’’ kata Esti sapaan akrab Juniarti Estiningsih.  

Di lapangan mini soccer ini juga  lengkap dengan lampu penerangan sehingga dapat digunakan meski di malam hari. Konsep GOM Manunggal ini hampir sama dengan GOM Bogor Selatan dan Utara yakni  lapangan olahraga dalam satu kawasan, yakni sepak bola, basket, voli, bulutangkis, dan jogging track.  Hanya saja di GOM Manunggal ini belum ada lapangan indoor untuk bulutangkis, basket dan voli. 

‘’Konsep sportainment, ramah keluarga, mulai dari anak-anak, hingga lansia. Jadi orang ke sini tak hanya untuk olahraga, tapi juga untuk bermain, nongkrong, dan kulineran. Harapannya selain dapat aspek kesehatan, juga untuk aspek kota cerdas, dan sehat," paparnya. 

Dirinya berharap agar masyarakat ikut menjaga dan merawat keberadaan fasilitas publik ini. Kedepan pengelolaan, Taman Manunggal dikelola secara profesional dengan melibatkan warga sekitar. (*/ded/unt) 

Berdasarkan hasil rapat, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri, menyimpulkan terdapat tiga dinas teknis penyalur program bantuan yang perlu disinergikan. Yakni, Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) terkait bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Dinas Sosial (Dinsos) terkait bantuan sosial dan Dinas Kesehatan (Dinkes) terkait BPJS PBI-APBD Kota Bogor.

Untuk masalah terkait RTLH, dijelaskan oleh pria yang akrab disapa Gus M ini tidak adanya kordinasi antara Disperumkim Kota Bogor dengan Kementerian PUPR terkait penyaluran bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) dan RTLH di Kota Bogor.

“Banyak kasi Kemas yang mengungkapkan tidak adanya informasi ke mereka, siapa saja yang menerima bantuan BSPS ini. Sehingga, sering ditemui warga yang sudah mendapatkan BSPS juga terdaftar sebagai penerima bantuan RTLH. Ini perlu diperbaiki,” jelasnya.

Tak hanya itu, keterbuaruan tata cara penggunaan aplikasi Sistem Administrasi Hibah Bansos Terpadu (Sahabat) juga perlu diedukasikan kepada masyarakat. Sebab, berdasarkan peraturan walikota (Perwali) yang baru kini hanya operator di kelurahan saja yang bisa menjalankan aplikasi Sahabat.

Hal ini menjadi penting, mengingat pada 2023 ini akan ada bantuan RTLH untuk 5000 rumah, sedangkan antrean yang sudah masuk kedalam aplikasi Sahabat mencapat 37 ribu pengajuan. Sedangkan mulai Januari hingga Maret, penginputan pengajuan masih bisa dilakukan oleh warga.

“Sehingga perlu adanya edukasi kepada warga terkait pengecekan pengajuan bantuan RTLH bisa langsung datang ke kelurahan dan operator yang di kelurahan juga perlu memberikan pelayanan terbaik kepada warga yang ingin melakukan pengecekan. Agar tidak ada salah persepsi dalam hal pelayanan,” kata Gus M.

Dilokasi yang sama, Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy yang juga menjabat sebagai koordinator Komisi IV DPRD Kota Bogor, menjelaskan masalah dari hal penyaluran bantuan sosial yang berada di Dinsos Kota Bogor.

Banyaknya jenis bantuan yang disalurkan di Kota Bogor, membuat perlu adanya sinergi antara Dinsos Kota Bogor, Dinsos Provinsi Jawa Barat dan Kemensos. Karena, menurut Rusli, banyak ditemukan kasus dimana salah satu warga menerima banyak sekali bantuan.

“Penyaluran yang mendadak dan ketidaktepatan dalam penyaluran akan kami bahas lebih lanjut dengan dinas terkait dan nantinya akan komunikasikan juga dengan instansi vertikal lainnya,” ujar Rusli.

Terakhir, dari persoalan kesehatan, Rusli mengimbau kepada warga Kota Bogor, yang merasa BPJS PBI-APBD nya tidak aktif, bisa langsung datang ke kelurahan untuk diaktivasi kembali, sebelum masuk ke rumah sakit.

Hal ini bertujuan agar tidak ada kendala yang dihadapi oleh masyarakat saat akan melakukan pengobatan.

“Jadi warga silahkan melapor dulu, nanti kasi kemas akan membantu,” tutup Rusli.

Sebagai penutup rapat, Gus M menilai Kasi Kemas yang kini dinilai sebagai ujung tombak dalam hal pelayanan, Komisi IV DPRD Kota Bogor pun berencana untuk mendorong Pemerintah Kota Bogor untuk bisa memberikan honor kepada para operator aplikasi Sahabat.

“Kami juga mendorong, agar kinerja operator aplikasi Sahabat ini bisa diapresiasi dengan adanya honor. Sehingga, kami akan memperjuangkan itu melalui Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor,” ungkap Gus M.

Lebih lanjut, ia pun mengungkapkan perlu adanya peningkatan dalam segi sarana prasarana penunjang untuk sektor keseahatan, yakni penambahan Posyandu. Gus M menilai perlu adanya pembangunan Posyandu baru guna memberikan pemerataan pelayanan kesehatan. Disamping perlu ditunjangnya program produk makanan tambahan (PMT) agar balita di Kota Bogor terbebas dari stunting.

“Jadi kapasitas SDM dan sarpras yang mendukung perlu ditingkatkan, sehingga persoalan klasik dalam hal pelayanan tidak lagi terjadi,” tutup Gus M.

Pada Tahun 2022, DPKPP melaksanakan 62 Sub Kegiatan 24 Kegiatan dan 11 Program Kegiatan dengan nama Program sebagai berikut;

1. Program Pengembangan Permukiman.
2. Program Penataan Bangunan Gedung.
3. Program Penataan dan Lingkungannya.
4. Program Pengembangan Perumahan.
5. Program Kawasan Permukiman.
6. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
7. Program Penyesuaian Sengketa Tanah Garapan.
8. Program Redistribusi Tanah Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Absentee
9. Program Pengolaan Tanah Kosong
10. Program Penatagunaan Tanah 
11. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Beberapa Program/Kegiatan strategis DPKPP yang dilaksanakan pada tahun 2022 antara lain adalah:

PEMBANGUNAN JEMBATAN RAWAYAN

Pembangunan Jembatan Rawayan Bekerjasama dengan Kodam 3 Siliwangi TNI-AD, Pada Tahun 2022 Pembangunan Jembatan Rawayan dilaksanakan sebanyak 30 unit tersebar di 20 Kecamatan dan 29 Desa/Kelurahan. 

Ruang Terbuka Publik 

Pembangunan Ruang Terbuka Publik pada TAhun 2022 meliputi 1. Penataan Separator Jalan Tegar Beriman, 2. Pembangunan Taman Tengah Jalan Tegar Beriman, 3. Penataan Jalur Hijau Pedestrian Jalan Alternatif Sentul, 4. Pembangunan Taman Tengah Jalan Alternatif Sentul, 

BEDAH KAMPUNG

Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, meliputi kegiatan Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh (Bedah Kampung), dengan rincian sasaran kegiatan sebagai berikut: 

Rutilahu Tahun 2022

Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bogor diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah/masyarakat miskin di lingkungan permukiman penduduk perdesaan dan perkotaan. Pada tahun 2022 ini, Pemerintah Kabupaten Bogor alokasi bantuan kepada 1200 KK untuk calon penerima bantuan yang tersebar di 35 Kecamatan dan 198 Desa dan Kelurahan, dan 1.200 KK diantaranya: 

Pembangunan Rumah Khusus Hunian Tetap (HUNTAP) Beserta PSU Bagi Korban Bencana Alam Pada Tahun 2022 Kabupaten Bogor 

Tahun 2022 Dilaksanakan Pembangunan Huntap sebanyak 187 Unit yang tersebar di Desa Cisarua, Desa Cileuksa dan Desa Pasir Madang Kecamatan Sukajaya. Bantuan Keuangan Jawa Barat Sebanyak 37 Unit di Desa Cibunian Kecataman Pamijahan, dengan total keseluruhan sebanyak 224 Unit. 

Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam 

Kegiatan rehabilitasi rumah bagi korban bencana telah dilaksanakan administrasi penyaluran bantuan sosial berupa uang sebanyak 292 KK/Unit.

Pembangunan Gedung 

Bidang Penataan Bangunan pada Tahun 2022 melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian rekomendasi tempat untuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung meliputi: 

1.    Lanjutan Pembangunan Gedung Bawaslu yang berlokasi di Jalan Tegar Beriman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong;

2.    Lanjutan Rehabilitasi Gedung Pusdai yang berlokasi di Jalan Bersih Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong;

3.    Pembangunan Gedung Negara Peruntukan Gudang KPU di Kecamatan Cibinong yang berlokasi di Jalan Bersih Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong;

4.    Pembangunan Gedung Kantor Polsek Tajurhalang yang berlokasi di Kecamatan Tajurhalang;

5.    Pembangunan Fasilitar Penunjang Kantor Kejaksaan Negeri Cibinong yang berlokasi di Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong;

6.    Pembangunan Gedung Graha Wartawan yang berlokasi di Kelurahan Tengah Kecamatan Tajurhalang;

7.    Pembangunan Gedung Utama Polres yang berlokasi di Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong;

8.    Rehabilitasi Rumah Dinas, Mess dan Fasilitas Kesehatan Komando Distrik Militer 0621 Kabupaten Bogor yang berlokasi di Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong.

Dengan adanya pembangunan tersebut diharapkan dapat memiliki nilai manfaat yang tinggi bagi masyarakat Kabupaten Bogor, antara lain:

1.       Dapat mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Pusat;

2.       Dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Bogor Khususnya pelayanan keamanan dan ketertiban umum;

3.       Dapat mendukung terlaksananya kegiatan pesta demokrasi dengan lancer dan kondusif;

4.    Dapat mendukung terlaksananya control sosial dan penyampaian pemberitaan yang informatif, inovatif, akurat, aktual, dan berimbang. 

Pembangunan Lettersign

Pemerintah Kabupaten Bogor memiliki program pembangunan City Beautification Projects bertujuan membuat wajah Kabupaten yang rapih, bersih dan indah, dalam rangka mendukung tercapainya Visi dan Misi serta program strategis Pancakarsa Bupati Bogor, dilaksanakan pembangunan Lettersign secara bertahap dan bersumber dana dari APBD Kabupaten Bogor. Pada Tahun 2022, Pembangunan Lettersign dilaksanakan sebanyak 20 Unit tersebar di 19 Kacamatan Wilayah Kabupaten Bogor. 

Pengendalian PSU Perumahan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman yang wajib disediakan oleh pengembang perumahan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2012 dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan, pemeliharaan dan pengelolaan PSU Perumahan yang disediakan Pengembang yang kemudian PSU tersebut harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Pada tahun 2022 Perumahan sebanyak 40 Perumahan dengan total Berita Acara Serah Terima Fisik yaitu 15 dokumen Bast, sedangkan untuk Berita Acara Serah Terima Administrasi PSU Perumahan yaitu sebabnyak 82 dokumen BAST. Selain kegiatan verifikasi, Sub Koordinator PSU Perumahan juga harus melakukan pengawasan terhadap PSU Perumahan. Pada tahun 2022 terdapat 60 perumahan yang telah dilakukan pengawasan. Kegiatan lainnya yaitu perolehan sepihak PSU Terlantar saat ini sedang dalam tahap persiapan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2021. 

Warga Kota Bogor patut bersyukur. Ini karena sebanyak 1.056.709 warga di kota hujan ini telah menjadi peserta jaminan kesehatan nasional (JKN). Atas raihan ini Kota Bogor termasuk salah satu kota di Jawa Barat yang mendapatakan predikat Kota dengan cakupan semesta karena sudah sebanyak 96,11% penduduknya terdaftar menjadi peserta JKN. 

Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Semester 1 tahun 2022 jumlah penduduk Kota Bogor sebanyak 1.099.422 jiwa. Jumlah peserta yang sudah terdaftar dalam Program JKN-KIS sampai dengan 12 Desember 2022 sebanyak 1.056.709 jiwa (96,1%), dengan kata lain masih terdapat sebanyak 42.713 jiwa (3,89%) lagi masyarakat Kota Bogor yang belum menjadi peserta JKN dan diharapkan akan terpenuhi sesuai dengan target.

Menurut Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jabodetabek, drg. Bona Evita penghargaan itu diberikan karena jumlah program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kota Bogor, telah mencapai 96 persen, atau sekira 1 juta jiwa. 

Jumlah tersebut jauh melampaui persentase JKN secara nasional, yang hanya sebesar 86 persen. Bona mengatakan, pencapaian itu perlu diapresiasi, karena tidak semua kota dan kabupaten dapat meraih hal serupa.

Dia menyebut, salah satu segmen dalam JKN di Kota Bogor adalah penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (PD Pemda). Jumlah PD Pemda yang didana Pemkot Bogor hampir 200 ribu jiwa. "Iurannya, bantuan iuran, dan iuran untuk peserta mandiri di kelas 3 itu, dibayarkan dari APBD Kota Bogor," kata Bona saat puncak Hari Kesehatan Nasional (HKN) tingkat Kota Bogor, di Lapangan Sempur, Jumat (16/12/2022).

Predikat UHC yang diraih, membuat Kota Bogor membawa keuntungan bagi masyarakat. Karena ketika mendaftar, kepesertaannya akan langsung aktif. Berbeda dengan wilayah yang belum mendapat predikat UHC. Mereka harus menunggu masa aktivasi selama 14 hari.

Ke depan, dia menyebut, BPJS akan terus memperluas kerja sama dengan seluruh fasilitas kesehatan di Kota Bogor. "Ini menjadi komitmen kami mempermudah akses masyarakat," ucapnya.

Bona berharap, kolaborasi antara BPJS Kesehatan dengan Pemkot Bogor dapat terus menjaga status UHC, serta meningkatkan cakupan kepesertaan hingga mencapai 98 persen mendatang.

Wali Kota Bogor, Bima Arya bersyukur dengan capaian UHC yang berhasil diraih. Bima menilai, prestasi itu menjadi kerja sama banyak pihak dari hulu hingga hilir.

Pencapaian tersebut menjadi kebahagiaan baginya. Sebab menurut dia, kesehatan menjadi aspek paling utama dalam masyarakat di atas segalanya.

"Melihat warga banyak bergerak dan rajin berolahraga menjadi kebahagiaan tersendiri. Kota Bogor saat ini sudah jauh berbeda dari 10 tahun lalu. Semua sekarang suka olahraga di Kota Bogor, itu sangat membahagiakan," ucap dia.

Bima mengatakan, langkah itu bukan hanya sekadar olahraga dan membangun infrastruktur saja. Melainkan juga membangun gaya hidup sehat yang bisa terus dilakukan oleh masyarakat. (cr1/c)

Sebagai upaya memperbaiki peringkat KLA, baru-baru ini DP3A Kota Bogor menggelar program Penilaian Kelurahan Layak Anak. “Ini sebuah inovasi atau loncatan karena di 2022 ini Kota Bogor meraih predikat Nindya alias dua tahap lagi menuju predikat Kota Layak Anak (KLA)," ujar Sekretaris Daerah Kota Bogor, Syarifah Sofiah, ketika membuka Sosialisasi Penilaian Kelurahan Layak Anak, November lalu.

Sekda mengatakan, pada 2023 mendatang Pemerintah Kota Bogor menargetkan bisa naik peringkat dan mendapatkan predikat Utama. Untuk bisa mencapai target tersebut memang dibutuhkan inovasi dan loncatan. Diantaranya dengan menggelar Penilaian Kelurahan Layak Anak. Ini adalah sebuah upaya untuk mendorong terwujudnya wilayah kelurahan, sebagai kelurahan layak anak."Karena yang terpenting, nafas kepedulian terhadap anak, perlindungan anak dan partisipasi anak tidak hanya di tumbuh di tingkat kota saja, tapi sampai di tingkat kelurahan dan keluarga," lanjutnya.

Menurut Iceu Pujiati, Kepala DP3A Kota Bogor, penilaian Kelurahan Layak Anak juga merupakan upaya mendorong pemahaman lebih baik bagi aparat wilayah beserta warga masyarakatnya tentang konsep Kelurahan Layak Anak. “Dengan cara menangani aspek-aspek Kelurahan Layak Anak secara langsung, maka aparatur wilayah beserta masyarakat di sekitarnya, dapat lebih cepat memahami apa yang disebut sebagai Kelurahan Layak Anak,” kata Iceu. “Juga mereka dapat berkreasi dan berinovasi dalam berbagai upaya menjamin dan melindungi hak-hak hidup anak di wilayah masing-masing.” lanjutnya. Jika kelak beberapa kelurahan sudah dapat dikategorikan sebagai Kelurahan Layak Anak, maka dengan sendirinya perwujudan Kota Bogor sebagai Kota Layak Anak akan lebih cepat dicapai.

Dalam rangka itulah maka sepanjang November lalu berlangsung penilaian Kelurahan Layak Anak. Menurut Pejabat Fungsional Pemenuhan Hak Anak, DP3A Kota Bogor, Jajang Koswara, penilaian dilakukan dalam dua tahap. Pertama tahap penilaian administratif. Pada tahap ini 68 kelurahan di Kota Bogor diminta menyampaikan berbagai informasi dan data melalui aplikasi Siklabo atau Sistem Informasi Kota Layak Anak Kota Bogor. Tahap kedua penilaian melalui verifikasi lapangan. Seluruh proses penilaian melibatkan tim yang terdiri dari unsur Kementrian PPA, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, KPAI, PKK dan akademisi serta DP3A Kota Bogor.

Berdasarkan penilaian tahap awal, muncul 12 kelurahan yang berpotensi sebagai Kelurahan Layak Anak. Namun di tahap selanjutnya, hanya ada 9 kelurahan yang memenuhi kategori sebagai Kelurahan Layak Anak. Dari 9 kelurahan tersebut, 6 diantaranya masuk ke dalam kategori Kelurahan Layak Anak peringkat Pratama, 2 kelurahan peringkat Madya dan 1 kelurahan peringkat Nindya. Kelurahan mana saja yang mencapai peringkat-peringkat tersebut, akan diumumkan dalam beberapa waktu mendatang.

Lalu seperti apa wujud dari Kelurahan Layak Anak. Menurut Jajang, ada beberapa aspek yang telah berhasil mereka wujudkan. “Diantaranya adalah berfungsinya lembaga-lembaga di kelurahan tersebut dalam upaya mereka menjamin dan melindungi hak-hak anak, serta tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam tumbuh kembang anak,” ungkapnya. Sarana dan prasarana dimaksud diantaranya adalah ruang-ruang terbuka hijau atau taman yang tersedia bagi anak-anak untuk beraktivitas. Terdapat sanggar-sanggar dan lembaga pendidikan formal dan non formal untuk mengembangkan potensi dan minat anak. Lalu Posyandu sebagai lembaga pemantau kesehatan anak dan lain sebagainya.

Sedangkan lembaga yang tersedia, diantaranya adalah Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Forum Anak tingkat kelurahan. Kedua lembaga ini dibangun dan diaktifkan oleh warga masyarakat setempat, sebagai sarana perwujudan peran serta masyarakat dalam berabagai upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan hak anak. “Ada dua fungsi utama pada kedua lembaga tersebut, yaitu sebagai pelopor dan sebagai pelapor,” lanjut Jajang. 

Pelopor yang dimaksud adalah lembaga berinisiatif untuk memberikan pemahaman terhadap warga masyarakat tentang hak-hak anak. Juga memberikan perlindungan terhadap anak-anak dari berbagai kemungkinan kejadian buruk yang menimpa anak-anak, diantaranya seperti kekerasan dalam rumah tangga dan perundungan terhadap anak. “Aktifitas dan pergerakan mereka berorientasi pada upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak anak dan perlindungan anak,” jelas Jajang.

Sebagai pelapor, kedua lembaga ini adalah lembaga yang berperan untuk menyampaikan laporan kepada pihak berwajib jika ditemukan adanya kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai korban. Juga mereka berperan memperjuangkan anak-anak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang memadai. PATBM keanggotaannya adalah orang-orang dewasa, dan Forum Anak keanggotaannya adalah anak-anak setempat yang berusia rata-rata 12 sampai dengan sebelum 18 tahun.

Tentu ada komponen-komponen lain yang perlu diaktifkan di lingkungan kelurahan, untuk mendorong sebuah kelurahan dapat dikategorikan sebagai Kelurahan Layak Anak. Jadi masih panjang perjuangan yang diperlukan. Tetapi upaya yang konsisten, terarah dan berkelanjutan, diyakini dapat mengakselerasi munculnya kelurahan-kelurahan yang dapat disebut Kelurahan Layak Anak. Semoga hal itu dapat terwujud di Kota Bogor! (Advertorial)

Wali Kota, Bogor Bima Arya menjelaskan, "Kegiatan diselenggarakan untuk melakukan refleksi bersama semua pemangku kepentingan terkait progres dan pemajuan HAM, membangun ruang dialog, ajang ekspresi serta aksi kolaborasi seluruh pemangku kepentingan." Pemenuhan HAM dan pembangunan inklusif bukan hanya amanat konstitusi, tetapi juga esensi reformasi, demokrasi dan desentralisasi. "Ini komitmen bersama. Pemajuan HAM dan inklusi sosial harus terus diupayakan terutama terkait permasalahan yang selama ini terus menjadi tantangan," ujarnya. 

Ketua Pelaksana Pekan HAM, Marse Hendra Saputra menjelaskan, “Secara teknis serangkaian kegiatan akan diselenggarakan di seluruh Kecamatan dan puncaknya berlangsung di Gedung Bakorwil.” Acara puncak akan dihiasai berbagai diskusi terkait pemenuhan hak-hak azasi manusia. Rangkaian kegiatan  diawali dengan Peringatan Hari Disabilitas Internasional. Berlangsung di Padjajaran Suite Resort dan Convention Hotel, BNR, Sabtu (3/12). 

Kegiatan berikutnya diskusi seputar Disabilitas dan ODHA. Berlangsung di Sarah by Cafe, Katulampa, Bogor Timur, Senin (5/12). Diskusi diselenggarakan untuk menyadarkan semua pihak tentang hak orang-orang berkemampuan khusus dan anak-anak dengan HIV/AIDS tanpa stigma. Hasil diskusi mengingatkan semua pihak tentang perbedaan yang ada pada setiap individu. Termasuk kaum disabilitas dan anak-anak dengan HIV/AIDS. "Tugas utama kita adalah membuat kita lebih paham lagi tentang arti perbedaan itu semua, karena masih ada orang yang tidak tahu perbedaan dan tidak mau berbeda. Ada juga yang tahu kita berbeda tapi tidak tahu bagaimana menghargai perbedaan itu," ujar Bima Arya.

Menurut Camat Bogor Timur, Rena Da Frina, kegiatan itu diselenggarakan juga untuk menyemangati anak-anak ODHA. “Khusus ODHA kita kerja sama dengan LSM yang menaungi mereka serta dengan Dinkes Kota Bogor, puskesmas Bogor Timur dan konselor HIV AIDS. Kita sering diskusi dan kumpulkan mereka. Jadi, intinya ini bukan hal baru bagi saya. Kita angkat diskusi karena diskriminasi masih ada. Yang itu pelan-pelan kita angkat," jelasnya.Dengan kegiatan ini kata Rena pihaknya mengajak semua untuk membuka mata bagi semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat untuk ke depan memberikan dukungan terhadap disabilitas dan ODHA.

Kegiatan berlanjut di Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat. Kegiatan pada  Selasa (6/12) itu diisi penyelenggaraan Festival Ekonomi Kreatif yang melibatkan  puluhan pelaku ekonomi kreatif dan UMKM. Juga talkshow serta penampilan berbagai kesenian dan kreasi serta live musik dan bazar.  "Tema ini diambil karena ekonomi kreatif, UMKM, pariwisata, merupakan suatu hal yang juga harus dijamin keberadaanya dan untuk keberlangsungannya ke depan," ungkap Marse Hendra Saputra, Ketua Pelaksana Pekan HAM. Dalam diskusi, dibahas berbagai kendala yang dihadapi para pelaku Ekonomi kreatif, pariwisata, UMKM untuk bisa dicarikan solusi bersama. 

Kawasan Bogor Barat identik dengan kawasan pariwisata, UMKM dan Ekonomi Kreatif. Menurut Camat Bogor Barat, Abdul Rahman, di wilayahnya ada sekitar 3.800 pelaku UMKM.  Ini adalah potensi untuk membantu pengembangan wilayah. Abdul Rahman berharap bisa meningkatkan peran serta pelaku usaha melalui kreativitasnya, inovasi, sehingga dengan perkembangan ilmu teknologi, UMKM di wilayahnya bisa terus berkembang. 

Dari Bogor Barat, kegiatan bergeser ke Kecamatan Tanah Sareal. Hari Rabu (7/12) kegiatan dipusatkan di De'Jati Coffee Garden, Jalan Sholeh Iskandar. Mengusung tema 'Genggam Erat Tanganku dalam Berkebudayaan dan Berkemanusiaan'. Dihadiri anak jalanan, disabilitas, PKK, LPM, serta Karang Taruna dan berbagai elemen masyarakat lainnya.

Pada kesempatan ini Dinas Sosial membagikan 81 kursi roda kepada penyandang disabilitas di Tanah Sareal. "Alhamdulillah tahun ini sudah terpenuhi semua. Kalau masih ada warga yang masih sangat membutuhkan kursi roda, silahkan mengusulkan ke kelurahan," Ungkap Fahrudin, Kepala Dinas Sosial Kota Bogor. Sebagai pemenuhan HAM dan kepedulian terhadap disabilitas, anggaran untuk disabilitas pun menurutnya dinaikan dari Rp 92 Juta menjadi Rp 1,2 miliar.

Sementara itu, Camat Tanah Sareal, Sahib Khan menjelaskan, pihaknya berupaya mengajak semua untuk melihat, merangkul teman-teman, saudara, kerabat, semua masyarakat baik yang ada di pinggiran, gelandangan, yang ada di jalan untuk sama-sama saling peduli. "Karena ini tanggung jawab kita bersama, semoga kita bisa terus bahu membahu berkolaborasi dan saling memberikan yang terbaik," ujarnya.

Kegiatan dilanjutkan di Kecamatan Bogor Selatan, Kamis (8/12}  Penampilan tarian tradisional, wayang golek, batik Bogor dan alunan musik Sunda mewarnai pelaksanaan kegiatan yang berlangsung di Kampung Agro Eduwisata Organik (AEWO), Kelurahan Mulyaharja. Juga berlangsung talkshow yang dilaksanakan di tengah suasana hamparan sawah. 

Pada talksow itu, Bima Arya membahas jati diri suku Sunda, yang perlu dibangun dengan beberapa tahap. Pertama simbol kesundaan yang sudah ada sejak zaman dahulu perlu dijaga, diperkuat dan terus disosialisasikan, seperti kujang, pakaian sunda dan sebagainya."Kita sahkan perwali itu, baju pangsi yang awalnya hanya digunakan ASN, sekarang diikuti oleh pegawai swasta, kantor, perbankan,  semua ikut," katanya. 

Tahap kedua, kultur yang harus lebih intensif dalam membuat panggung atau event-event, sehingga simbol-simbol itu bisa difasilitasi dalam bentuk kegiatan dan sebagainya. Terakhir, memperkuat kultur budaya dalam perilaku agar melekat menjadi jati diri dengan personal kultur. Karena lanjutnya, setiap manusia, setiap orang memiliki hak untuk bisa mengekspresikan budaya, adat istiadatnya dan identitasnya masing-masing tanpa dihalangi.

Camat Bogor Selatan, Hidayatullah pada kesempatan itu mengingatkan, "Bangsa yang besar adalah bangsa yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya. Untuk itu kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari karena ini mencerminkan karakter suatu daerah, karakter bangsa dengan merawat kesenian lokal, budaya lokal," ujarnya

Rangkaian kegiatan berakhir di Kecamatan Bogor Utara pada Jumat (9/12). Berlangsung di Harkat Farmhouse, Kelurahan Cimahpar, dengan diskusi Obsesi (Obrolan Santai Berisi) 'Pemenuhan Hak Atas Pangan'. Menurut Camat Bogor Utara, Riki Robiansyah secara teori terpenuhinya masalah pangan baik negara maupun perseorangan harus bisa terfasilitasi dalam kondisi cukup, baik jumlah maupun kualitasnya. Melalui Pekan HAM ini diharapkan bisa mengembangkan potensi yang ada disamping mengantisipasi krisis pangan. 

Ketua Dewan Ekonomi Solidaritas ASIA (ASEC), Erni Trinurini menilai, ketahanan pangan di Indonesia kritis antara lain karena menyusutnya lahan pertanian atau sawah di Indonesia. Selain itu, salah satu Hak Asasi Manusia (HAM) adalah pangan dan gizi. Jika gizi tidak masuk ke dalam tubuh, maka hak manusia belum terpenuhi. Hal itu dibenarkan  Kepala Bidang (Kabid) Ketersediaan dan Distribusi pada DKPP Kota Bogor, Soni Gumilar .

Menurutnya. Di Kota Bogor tahun 2009 luas lahan sawah 1.100 hektar, tahun 2014 menyusut menjadi 787 hektar dan tahun 2017 kembali menyusut menjadi sekitar 300 hektar. Kebutuhan beras di Kota Bogor sekitar 110.000 ton dari sekitar 1.060.000 jiwa. Sementara Kota Bogor hanya mampu menghasilkan 4.500 ton selebihnya berasal dari berbagai daerah.  Maka menurutnya, semua pihak memiliki peran menjaga ketahanan pangan, minimal menjaga ketahanan pangan keluarga. (Advertorial)

Rinciannya, santunan kematian Rp20.000.000, biaya pemakaman Rp10.000.000 dan santunan berkala Rp12.000.000.

Almarhum Buding semasa hidupnya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan membayar iuran Rp16.800 per bulan.

Serah terima dilakukan secara simbolis di Kantor Desa Bangunjaya Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Penyerahan santunan disaksikan oleh Sekretaris Desa Bangunjaya, M. Mulyana.

"Yang pertama, saya ucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan yang sudah mengurus klaim warga kami sebagai peserta yang mengikut program BPJS Ketenagakerjaan karena dengan diikutsertakan dalam program ini keluarga yang ditinggalkan mendapatkan santunan yang berguna serta sangat membantu ahli waris yang kehilangam tulang punggung keluarganya," ujar Mulyana.

Baca Juga : Nakhoda Cantika 77 Terancam Hukuman 10 Tahun Penjara           

"Harapan saya semoga ke depannya BPJS Ketenagakerjaan dapat terus tumbuh dan semakin baik dalam melindungi masyarakat dan semoga ke depannya BPJS Ketenagakerjaan dapat terus tumbuh melindungi semua pekerja," tambah Mulyana.

Pemerintah desa siap membantu memfasilitasi masyarakat yang ingin menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Ia juga berharap semua warga masyarakat di Desa Bangunjaya bisa ikut menjadi kepesertaan BPJS. 

Menerima penyerahan simbolis saat itu, Edah yang merupakan ahli waris dan juga istri dari Alm. Buding mengucapkan rasa terimakasihnya kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan atas santunan yang telah diberikan.

"Santunan Kematian ini sangat berguna dan bermanfaat sekali untuk keluarga kami. Santunannya meringankan keluarga kami saat kehilangan," ungkap Edah.

Dihubungi terpisah, KKCP BPJS Ketenagakerjaan Bogor Leuwiliang, M. Syahrial Firman menyampaikan apresiasi karena di Desa Bangunjaya sendiri sebanyak 350 orang lebih warganya sudah terdaftar Program BPJS Ketenagakerjaan.

Syahrial berharap ke depannya seluruh masyarakat, khususnya yang ada di Desa Bangunjaya dapat terlindungi oleh program BPJS Ketenagakerjaan secara menyeluruh.

"Selalu ada risiko dalam setiap pekerjaan, tidak terkecuali para tenaga kerja yang ada di Desa Bangunjaya. Semoga ke depannya, melalui koordinasi dengan pemerintah daerah setempat seluruh masyarakat, khususnya yang ada di Desa Bangunjaya dapat terdaftar dan terlindungi oleh program BPJS Ketenagakerjaan," tutup Syahrial.

Sementara itu, di tempat terpisah Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Bogor Kota Mias Muchtar turut mengungkapkan bela sungkawa kepada ahli waris Alm. Buding.

Mias menyatakan, dengan diberikannya santunan JKM sebesar Rp42 juta, merupakan bukti bahwa negara hadir untuk memberikan salah satu solusi.

Mias menjamin, setiap peserta yang terdaftar, bahkan baru sehari mendaftar akan terlindungi saat itu juga dari risiko kecelakaan kerja dan kematian yang apabila terjadi risiko tersebut ahli waris dapat menerima manfaatnya sesuai dengan ketentuan, seperti kampanye yang diviralkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, yaitu Kerja Keras Bebas Cemas, sehingga para pekerja yang sudah terdaftar tidak perlu khawatir atas risiko kecelakaan kerja dan kematian yang mungkin terjadi dalam ruang lingkup pekerjaan mereka.

"Kami memastikan, setiap peserta yang bahkan baru sehari terdaftar artinya telah terlindungi dan ahli waris bisa mendapatkan santunan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tutup Mias.

BPJS Ketenagakerjaan Kota Bogor menyelenggarakan kegiatan ini dengan mengkampanyekan anti korupsi, yang diikuti pelanggan serta Bhabinkamtibmas dan Babinsa Tanah Sareal dari Kodim 0606 Kota Bogor.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bogor Kota, Mias Muchtar mengatakan sejak 9 Desember 2021 lalu, Dewan Pengawas, Direksi, seluruh karyawan, dan keluarga besar BPJS Ketenagakerjaan terus mengajak seluruh stakeholder BPJS Ketenagakerjaan untuk berkomitmen guna mewujudkan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2019).

Baca Juga : Pemerintah Targetkan 14 Juta Pekerja Menerima BSU

"Hal itu dalam rangka upaya pencegahan suap dalam bentuk apapun sesuai dengan Nilai Anti Penyuapan BPJS Ketenagakerjaan yaitu "FIGHT" yakni Fight Bribery, Fight Gratification, Fight Fraud, Fight Luxuries Hospitality," ucapnya pada Jumat, 9 Desember 2022.

Adapun komitmen tersebut diantaranya menjunjung tinggi nilai keimanan sebagai fondasi Budaya Kerja BPJS Ketenagakerjaan dalam Sistem Manajemen Anti Penyuapan, menjaga norma-norma kejujuran dan etika badan serta menolak untuk memberi dan menerima suap, hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun (gratifikasi) yang akan mempengaruhi tugas dan wewenang dalam melaksanakan ketentuan Badan.

Menjalankan pengelolaan badan penyelenggara jaminan sosial sesuai prinsip-prinsip tata kelola yang baik, nilai budaya institusi, dan menghindari adanya benturan kepentingan serta senantiasa meningkatkan kinerja dengan tetap memastikan setiap proses dapat dilaksanakan secara taat dan benar.

Membangun kolaborasi dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang sesuai jabatan, serta kolaborasi dalam menjalankan komitmen penerapan Sistem Manajemen Anti Suap di BPJS Ketenagakerjaan. 

Berperan aktif dalam melaporkan dugaan penyuapan dan pelanggaran terhadap sistem manajemen anti penyuapan dengan itikad balk dan kejujuran.

"Melalui kegiatan Hakordia ini diharapkan, BPJS Ketenagakerjaan dapat menunjukkan kepada seluruh peserta dan para stakeholder, bahwa BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk melawan seluruh bentuk korupsi dan melakukan aksi di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan dan bersama KPK mewujudkan tema "Indonesia Pulih Bersatu Lawan Korups!"," tegasnya.

Sementara itu, Bhabinkamtibmas Polsek Tanah Sareal, Aiptu Khawasi mengapresiasi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bogor Kota yang telah menggelar kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini untuk mengingatkan semua pihak bahwa tindak pidana korupsi sangat merusak baik untuk kehidupan diri sendiri, keluarga maupun urusan negara.

"Anti korupsi itu harus di mulai dari diri kita, setelah itu baru mengajak orang lain. Saya yakin kalau kita jujur, disiplin, bertanggung jawab Insyaallah tidak akan ada korupsi di negara ini," ungkapnya.

"Saya juga mengapresiasi semua program-program BPJS Ketenagakerjaan terutama dalam pelayanan melalui digital atau online, sebab dengan begitu dapat menghilangkan oknum-oknum calo dalam mengurus berkas dan sebagainya," sambungnya.

Kendati demikian, sambungnya, menghilangkan calo juga sebagai upaya dalam memutus mata rantai tindak pidana korupsi. Korupsi ini ada transaksi, misal kalau ingin mendapatkan sesuatu dengan cara cepat, instan tentu ada sebuah suap untuk melancarkan itu semua, sedangkan suap masuk dalam tindak pidana korupsi. 

"Saya juga mengajak kepada semua pihak untuk bersama-sama menjaga integritas kita, keluarga hingga negara kini supaya korupsi tidak ada di Indonesia," katanya.

Tepatnya kebun ini berlokasi di Perumahan Griya Katulampa dan telah dikelola lebih dari 10 tahun. Disitu ada kebun sayuran organik, kebun buah, kebun bibit, ternak lele, herbal, dan tempat pelatihan pertanian. Ketika kita berada disitu tak terasa seperti di tengah kota. Sebab suasananya masih alami. Rimbun dengan pepohonan, ramai suara burung dan nyaman dengan suara aliran Ciliwung dan tipuan angin sejuk sepoi-sepoi. Semua bisa dinikmati sambil mencicipi teh herbal dan camilan, bahkan makan siang di saung.

Tak hanya suasananya yang menarik. Disitu pengunjung juga bisa memetik dan menikmati buah Abiu (Pouteria Carmito) dan miracle fruit serta beberapa jenis buah lainnya. “Abiu adalah buah asli Peru dan Brazil yang dikembangkan di Australia, sehingga orang menyebutnya juga sawo Australia,” kata Victor, pendiri dan pengelola One On Farm yang kini sudah memiliki 7 pegawai. 

Menurut Victor abiu pernah dibudidayakan di Kebun Buah Mekarsari. Tetapi secara umum buah ini masih jarang ditemukan di Indonesia, sehingga permintaanya di One on Farm harus inden. Lagipula  “Dari 100 batang pohon tiap panen hanya bisa dihasilkan sekitar 50 kg dan hanya berbuah 3 kali dalam setahun,” lanjut Victor. Jadi dengan 200 batang pohon abiu yang sudah ditanam, One on Farm masih kewalahan memenuhi permintaan. Kelangkaan pasok membuat abiu bernilai jual tinggi. Satu kilo untuk kategori premium, berisi 3 butir, dihargai Rp 100 ribu. 

Sekda Kota Bogor, Syarifah Sofiah yang pernah mencicipi Abiu disitu, menyebut rasa buah ini seperti Matoa. Sementara itu miracle fruit asal Ghana Afrika adalah benar-benar buah ajaib. Sebelum menikmati buah ajaib, Bu Sekda diminta mencicipi jeruk nipis. Rasanya jelas asam. Tetapi setelah menikmati buah ajaib lalu mencicipi lagi jeruk nipis, rasanya jadi berbeda.  “Kok jadi manis, jadi kaya makan jeruk sunkist, kok bisa ya. Kalau saya enggak mengalaminya sendiri saya nggak akan percaya," ungkap Syarifah.

Daya tarik abiu mendorong munculnya gagasan untuk merintis kampung tematik kebun abiu di wilayah Kelurahan Katulampa. Victor mengaku dilibatkan dalam gagasan Kelurahan Katulampa untuk mewujudkannya. “Targetnya bisa ditanam sekitar 500 batang pohon abiu di seluruh wilayah Kelurahan Katulampa,” jelas Victor. Saat ini sudah tertanam sekitar 300 batang bibit pohon abiu. “Jumlah itu harus dicek lagi, karena pasti ada beberapa yang tidak tumbuh,” tambah laki-laki asli Bogor ini.

Dalam konsep pengembangan kampung tematik kebun abiu, bila pohon tersebut berbuah, maka panen bisa dilakukan oleh warga yang rumahnya paling dekat dengan pohon tersebut. “Mereka juga dipersilakan menjualnya sendiri atau kami bantu penjualannya, yang saat ini kami lakukan termasuk lewat on line,” jelas Victor. Ini adalah potensi untuk bisa menambah penghasilan warga. Juga mendorong terwujudnya Katulampa sebagai destinasi wisata.

Selain dengan menanam pohon abiu, gagasan mewujudkan Katulampa sebagai destinasi wisata, juga dimunculkan Wali Kota Bogor. Menurut Victor, Bima Arya pernah menyampaikan gagasan untuk membangun joging track. Dimulai dari Bendungan Katulampa, menyusuri pinggiran Ciliwung, lalu ke perumahan Griya Katulampa. 

Di perumahan ini warga sudah lama mengelola dan menata lahan pinggir Ciliwung jadi taman dan kebun serta membentuk KWT Gircil. Juga sudah beroperasi TPST untuk mengelola sampah lingkungan. Jadi jika kampung abiu dan joging track terwujud kelak, daya tarik Katulampa bukan hanya bendungan yang namanya sudah dikenal itu. Tetapi juga pertanian warganya. 

Oleh karena itu Victor bersama One on Farm-nya mengajak warga sekitar menghidupkan pertanian setempat. “Saya ingin mengubah image petani yang selama ini dikenal miskin dan membuktikan bahwa pertanian adalah bisnis masa depan,” katanya. Karena itu pula ia memilih tagline, “Aku Bangga Jadi Petani” Nah siapa yang setuju, silakan gabung. Sejauh ini Victor sudah membuktikan. (Advertorial)

Pada acara Diseminasi dan Publikasi Hasil Pengukuran Data Stunting yang berlangsung 11 Oktober lalu, Sekretaris Daerah Kota Bogor, Syarifah Sofiah, mengungkapkan bahwa banyak hal yang sudah dilakukan untuk mengurangi jumlah anak stunting. “Salah satunya memperkuat struktur sampai ke tingkat kelurahan, RT, RW dan posyandu dan dilantiknya Bunda Stunting sampai di tingkat kecamatan," ujarnya.

Untuk mengetahui potensi kemungkinan terjadinya kasus stunting, menurut Syarifah diperlukan sebuah pemetaan. Tujuannya, ketika ada bayi dari nol bulan sampai lima tahun berat badannya masih rendah atau cenderung menurun dan menjadi potensi stunting, maka terhadap anak tersebut perlu diketahui apa penyebabnya dan perlu segera ditangani. 

Apakah penyebabnya adalah kondisi status ekonomi, yakni dari keluarga menengah ke bawah atau tidak mampu. Atau disebabkan karena pola asuh di keluarganya.  "Misalnya anak ini dari keluarga dengan status ekonomi menengah ke atas tapi berat badannya kurang maka intervensinya tentu saja kepada pola asuh, mungkin ada yang salah dengan pola asuhnya, kita perbaiki pola asuhnya sehingga bisa terdeteksi gizi dan berat badannya," jelasnya.

Informasi dalam pemetaan seperti itu, memang perlu dilakukan. Untuk itu Pemerintah Kota Bogor saat ini tengah melaksanakan program audit kasus stunting. Menurut Kepala DPPKB Kota Bogor, Rakhmawati, Audit Kasus Stunting (AKS) adalah kegiatan yang bertujuan mengidentifikasi risiko terjadinya stunting pada kelompok tertentu.

Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui penyebab seorang anak mengalami stunting, menganalisa faktor risiko penyebab sebagai penanganan kasus, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan tata laksana kasus dan upaya pencegahan yang harus dilakukan. “Kelompok tertentu maksudnya adalah mereka yang berisiko stunting agar zero stunting atau berusaha sebisa mungkin orang-orang yang diintervensi sekarang tidak menjadi stunting berikutnya,” jelasnya

Ada empat kelompok masyarakat yang dipantau dalam kegiatan ini. Masing-masing adalah  calon pengantin, ibu yang sedang hamil, ibu yang baru saja melahirkan atau dalam keadaan nifas serta  anak-anak yang berusia di bawah dua tahun. Dalam memantau kelompok itulah, diharapkan peran dari semua pihak. Masyarakat diharapkan membantu Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang dibentuk di tingkat kelurahan, untuk memantau kondisi empat kelompok tersebut. Bahkan bagi para calon pengantin, diharapkan mereka dapat memasukan data mereka melalui aplikasi Elektronik Siap Nikah Siap Hamil (Elsimil).

Menurut dr. Ira Juwita, Technical Assistant Satgas Percepatan Penurunan Stunting pada DPPKB Kota Bogor, calon pengantin diperhatikan karena mereka adalah calon orangtua. Pada saat para istri hamil, seyogianya mereka berada dalam rentang usia antara 20 sampai 35 tahun, untuk mencegah risiko kemungkinan melahirkan bayi yang berpotensi stunting. Di samping itu,  “Para ibu hamil, diharapkan tidak sedang mengalami gejala anemia atau kurang darah,” jelasnya. Untuk itu maka sejak mereka remaja, kesehatan diri mereka perlu mendapatkan perhatian. 

Selanjutnya perempuan yang sedang hamil. Perlu diperhatikan agar seorang ibu, tidak  hamil lebih dari 3 kali. Juga jarak antar anak tidak kurang dari 2 tahun. Apabila tidak sesuai ketentuan tersebut, perlu dipantau dan dipastikan, agar mereka tidak termasuk golongan ibu hamil berisiko. Sudah pasti pula  perlu dipantau agar mereka mengkonsumsi asupan makanan yang bergizi baik, agar janinnya tumbuh sehat. 

Begitupun ibu yang baru saja melahirkan atau yang sedang nifas. Diharapkan mereka menginformasikan kepada TPK apabila bayinya tergolong berisiko. Itulah bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2,5 kg dan tinggi badan kurang dari 48 cm. Sedangkan untuk para Baduta, diharapkan para orangtuanya untuk terus memantau pertumbuhan sang bayi melalui Kartu Menuju Sehat  (KMS) dan aktif menimbang bayinya setiap bulan di Posyandu. Pemantauan tersebut adalah ikhtiar untuk mencegah bayi mengalami kekurangan gizi secara kronis dalam rentang waktu 2 tahun kehidupan awalnya. Sebab kurang gizi kronis dapat mengakibatkan bayi mengalami stunting. 

Jadi pencegahan stunting dapat dilakukan semua pihak. Antara lain dengan memperhatikan keempat kelompok masyarakat tersebut, dan menanganinya jika ada gejala yang berpotensi menimbulkan anak stunting. Ayo kita cegah stunting, agar generasi anak-anak kita tumbuh sebagai generasi sehat dan berkualitas. (Advertorial).

Bencana terparah terjadi pada Selasa (11/10) dan Rabu (12/10) yang mengakibatkan longsor, banjir, dan pohon tumbang di berbagai tempat. Untuk memastikan penanganan bencana berjalan dengan maksimal, pimpinan dan anggota DPRD Kota Bogor pun turun ke berbagai lokasi bencana. 

Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto setidaknya mengunjungi 7 (tujuh) lokasi bencana pada Kamis (13/10), kurang dari sehari terjadinya bencana. Didampingi oleh anggota Komisi III DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil, Atang memantau langsung kondisi warga di Kampung Kramat, Gang Barjo, Sempur, dan pencarian mahasiswi di Dadali. Atang selanjutnya mengunjungi wilayah RW 01 dan RW 05 Tegal Gundil dan menyalurkan bantuan makanan disana. 

“Saya melihat respon dan gerak dari Pemkot untuk melakukan evakuasi, penanganan korban, dan pelaksanaan tanggap bencananya relatif sudah berjalan cukup baik. Penanganan pengungsi baik. Koordinasi antar OPD dan Lurah Camat baik. Beberapa kelemahan kecil memang masih ada, namun itu wajar dan mudah-mudahan bisa segera dilengkapi,” kata Atang.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil pantauan langsung di lapangan, termasuk rumah hanyut di Kedung Halang, Atang meminta Dinas PUPR dan Disperumkim Kota Bogor bisa bergerak cepat untuk melakukan perbaikan pasca bencana. 

“Penanganan tanggap bencana memang sudah baik. Namun, kelemahan dasar yang harus diperbaiki adalah langkah mitigasi (antisipasi) bencana dan rehabilitasi pasca bencana. Ini yang sering terlewat dan terlihat lambat”, jelas Atang.

“Pemetaan wilayah rawan harus dilakukan sekarang. Diklasifikasikan sekaligus dibuat tahapan penanganan. Drainase dinormalisasi. Saluran air dan pohon yang berbahaya harus ditangani. Gorong-gorong atau saluran terbuka yang berbahaya segera ditutup. Kita berharap langkah mitigasi ini menjadi prioritas. Jangan sampai jatuh korban jiwa lagi”, imbuh politisi PKS ini.

Agar pelaksanaan rehabilitasi pasca bencana dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat, pihaknya berharap agar pendataan semua wilayah terdampak cepat dilakukan dan segera dihitung serta dibuat perencanaan pembangunan rehabilitasinya.

“Kita minta agar data seluruh titik wilayah yang terdampak dari BPBD segera ditindaklanjuti dinas terkait. Penanganan pasca bencana, baik perbaikan infrastruktur fisik maupun rumah warga yang rusak bisa segera ditangani. Bisa memanfaatkan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang sudah ditetapkan sejak 28 September 2022. Harus cepat dan tepat, tidak birokratis dan administratif,” ungkap Atang.

Dalam sidak lapangan selama seharian penuh tersebut, Atang dan Adit juga turut menyalurkan bantuan kepada korban di setiap titik yang dikunjungi. Mereka juga nampak mengantarkan makan siang untuk petugas gabungan pencarian mahasiswi IPB. Termasuk memberikan bantuan operasional untuk posko pengungsian dan tim SAR pencarian korban longsor Gang Barjo.

Selain Atang dan Adit, beberapa anggota DPRD yang lain juga nampak turun ke lokasi bencana secara bergantian di lokasi yang berbeda-beda, menyalurkan bantuan sekaligus memantau progress penanganan bencana. Bahkan, saat ini para anggota DPRD juga sedang menggalang secara bersama dana dari kantong pribadi untuk disalurkan melalui lembaga sosial khusus masalah bencana.

“Insya Allah sedang dikumpulkan oleh teman-teman dari seluruh anggota. Insya Allah nanti akan kami titipkan ke lembaga kemanusiaan untuk bisa disalurkan”, pungkas Atang.

Rapat Forkopimda tentang Penanganan Bencana

Guna memastikan penanganan pasca bencana, perwakilan DPRD Kota Bogor, Said Muhamad Mohan yang juga Wakil Ketua Komisi IV mengikuti rapat kordinasi gabungan yang digelar oleh Pemerintah Kota Bogor bersama Forkopimda di Jalan Dadali, Jumat (14/10).

Dalam rapat tersebut, Mohan mengingatkan kepada jajaran Pemerintah Kota Bogor bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana sudah diatur dan diamanatkan didalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 1 tahun 2018.

“Kita punya Perda Nomor 1 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Dalam Perda ini sudah diatur sedemikian rupa tentang penanganan bencana, yang tujuan utamanya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Nah ini guidance sebetulnya jelas pak wali, kita tinggal buka lagi apa saja yang menjadi kewenangan pemerintah kota, disitu kita harus tanggap,” ujar Mohan.

Lebih lanjut, Mohan juga meminta agar seluruh SKPD Kota Bogor mempercepat penyerapan anggaran yang sudah dituangkan didalam Perubahan APBD 2022. Terutama penyerapan anggaran yang berdampak langsung kepada masyarakat, mulai dari pembangunan fisik sampai bantuan sosial.

Mohan juga menginformasikan kepada Wali Kota bahwa BTT untuk APBD Perubahan 2022 mengalami kenaikan signifikan. Sehingga untuk melakukan penanggulangan bencana bisa lebih leluasa dan memaksimalkan anggaran yang ada.

“Jangan sampai anggaran yang sudah disiapkan menjadi SILPA karena kita tidak tanggap, apalagi kita juga sudah menyiapkan BTT yang cukup tinggi, dinaikkan dua kali lipat oleh Banggar DPRD dari yang diajukan oleh TAPD. Proses birokrasi yang ada perlu dipangkas dan dipermudah mengingat kondisi kita yang saat ini tengah siaga bencana, agar masyarakat bisa mendapatkan intevensi dengan cepat,” ungkap Mohan.

Terakhir, Mohan mengingatkan kembali Pemerintah Kota Bogor untuk menindaklanjuti SK bencana yang sudah dikeluarkan oleh BPBD agar masyarakat yang terdampak bencana bisa segera mendapatkan intervensi APBD. Mengingat masih banyak SK bencana yang dikeluarkan sejak Agustus belum ditindaklanjuti.

“Sekalian saya melaporkan SK bencana yang dikeluarkan oleh BPBD terus kami monitor, masih banyak yang belum terintervensi bencana-bencana yang sudah terjadi pada Agustus dan September. Nah sekarang masuk lagi kita. Ini perlu kerjasama semua pihak, mulai dari wilayah dan dinas teknis dan kami dari DPRD akan mendukung penuh Pemkot Bogor untuk mempercepat akselerasi tersebut,” pungkasnya.

Perda Kota Bogor tentang Keolahragaan telah disahkan pada Selasa (18/10) dalam rapat paripurna DPRD Kota Bogor yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto.

Seusai paripurna, Atang berharap bahwa Perda Keolahragaan ini dapat segera ditindaklanjuti melalui penerbitan Perwali yang mengatur teknis pelaksanaan. "Kita berharap dapat segera ditindaklanjuti melalui Perwali agar Perda ini bisa segera diimplementasikan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Bogor,” ujar Atang.

DPRD berharap bahwa dengan disahkannya Perda Keolahragaan ini dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana olahraga sekaligus juga untuk memberikan apresiasi terhadap prestasi keolahragaan.

“Perda ini bisa menjadi payung hukum untuk penyediaan sarana pendukung keolahragaan.  Akses masyarakat terhadap keolahragaan yang mudah dapat menjadikan olahraga sebagai budaya hidup. Mudah-mudahan ini menjadi jalan terwujudnya masyarakat yang sehat dan bugar, sekaligus atlet yang sejahtera dengan adanya aturan mengenai sistem penghargaan prestasi olahraga”, imbuh Atang.

Pertama di Indonesia

Secara terpisah, Ketua tim Pansus Perda tentang Keolahragaan, H. Murtadlo menerangkan, Perda yang baru disahkan ini menjadi yang pertama di Indonesia karena sudah disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan dan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 86 tahun 2001 tentang Desain Besar Olahraga Nasional.

“Kita bisa katakan yang pertama karena sudah menyesuaikan dengan peraturan terbaru,” ujar Murtadlo.

Didalam Perda tentang Keolahragaan ini terdapat 82 pasal yang terdiri dari 16 bab, yang mana berisikan tentang menjamin penyelenggaraan keolahragaan yang mudah diakses, meningkatkan kebugaran dan kesehatan, memberikan apresiasi terhadap prestasi keolahragaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bogor.

Anggota tim Pansus Perda Tentang Keolahragaan, Endah Purwanti menjelaskan, nantinya akan ada Perwali yang menjadi turunan dari perda ini yang mengatur terkait sistem skoring bagi para atlet berprestasi, yang mana nantinya akan menjadi acuan untuk kesejahteraan atlet. 

Disamping itu juga, keberpihakkan anggaran terhadap organisasi induk olahraga seperti KONI dan KORMI akan lebih ditingkatkan.

“Sebagai bentuk apresiasi kita membuat sistem skoring, artinya tidak hanya like dislike yang terjadi. Semuanya terpantau dengan sistem yang sudah baku. Nanti akan dibahas secara teknis di perwali dan untuk anggaran semoga bisa dimasukkan di APBD 2023,” jelas Endah.

Terpisah, Ketua KONI Kota Bogor, Benninu Argoebi mengaku senang, bangga dan terharu atas selesainya pembentukan Raperda tentang Keolahragaan ini. Ia menilai, payung hukum yang dibuat oleh DPRD Kota Bogor ini merupakan hadiah untuk seluruh insan olahraga di Kota Bogor.

“Ini merupakan hadiah untuk insan olahraga Kota Bogor, bahwa perjuangan kita insan olahraga Kota Bogor untuk membuat kenyamanan dan keamanan dalam keolahragaan ini terwujud dengan adanya perda keolahragaan,” ungkap Benn.

Menjadi satu-satunya daerah yang memiliki Perda Keolahragaan terbaru, Benn menegaskan para atltet Kota Bogor akan berjuang maksimal untuk mendapatkan 90 target medali emas di Porda nanti.

“Didalam perda ini diatur sampai detil melalui sistem skoring dan mudah-mudahan ini akan jadi penyemangat kita untuk mendapatkan 90 medali emas di Porda nanti yang akan diikuti oleh 497 atlet,” pungkasnya.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, yang menyaksikan panen tersebut mengatakan,  atas bantuan BRIN dan BI Jabar, ada pengembangan semacam pupuk organik dari kasgot yang ternyata hasilnya bisa meningkatkan kualitas panen dari bawang merah. "Ada perbedaan dimana yang sebelumnya memakai pupuk non-organik, kemudian sekarang menggunakan pupuk hasil penelitian BRIN hasilnya luar biasa berbeda. Dan mudah - mudahan meningkatkan produktivitas hasil panennya," kata Dedie.

Dampaknya, sambung Dedie, masyarakat sekitar tidak perlu lagi membeli bawang ke tempat lain. Bawang yang dihasilkan di KWT Berkah MBR ini selain memiliki kualitas yang baik dan organik, juga memiliki harga yang bisa ditekan lebih murah. "Sehingga tingkat inflasi di Kota Bogor juga bisa semakin menurun. Nah, harusnya ini bisa direplikasi di KWT yang lain. Produksi bawang merah, putih, cabai itu diperlukan. Tiga komoditas pertanian ini menjadi pemicu inflasi selain BBM," ungkapnya.

Kepala Pusat Riset Mikrobiologi Terapan BRIN, Ahmad Fathoni mengatakan, pihaknya sudah melakukan sinergi dengan KWT Berkah MBR untuk mengimplementasikan apa yang sudah dihasilkan di dunia riset dan teknologi. "Yang kita kenalkan saat ini adalah tekonologi mikroba pembenah tanah dan juga pupuk organik hayati. Untuk aplikasi ke bawang merah, ada pengurangan pupuk yang selama ini digunakan petani disubtitusi oleh teknologi kami," kata Ahmad Fathoni.

Inovasi teknologi ini menjadi prototype dan role model yang nantinya bisa diaplikasikan lebih luas lagi di Kota Bogor. Tak hanya dengan KWT Berkah MBR, BRIN juga bisa berkolaborasi dengan stakeholder lainnya untuk mengembangkan inovasi teknologinya. "Kami ingin teknologi kami bisa betul - betul dirasakan masyarakat. Ada impact lewat tagline nasional kita yakni kedaulatan pangan dan energi. Sehingga teknologi bisa tepat guna," bebernya.

Ketua KWT Berkah MBR, Karsiati menambahkan, berawal dari sinergitas KWT dengan BRIN dan BI Jabar ini diharapkan ada solusi bagi penanaman bawang merah secara hidroponik untuk mendapatkan hasil panen yang optimal. Karsiati juga berharap akan ada riset lainnya untuk perkembangan KWT Berkah MBR ke depan.

KWT Berkah MBR adalah komunitas yang menjadi bagian dari TPST3R MBR, Katulampa Bogor. Menurut Ketua TPST3R MBR, Bandung Sahari, saat ini lembaganya tidak hanya sebatas mengelola sampah, melainkan juga mengembangkan pertanian perkotaan. “Kami memanfaatkan lahan  terlantar untuk bersama-sama warga di perumahan MBR mengelola sampah dari 3 RW secara terpadu,” katanya. Keterpaduan itu yang membuat tempat ini multi fungsi. Selain mengolah sampah, juga ada kegiatan menanam sayur termasuk bawang merah, memproduksi pupuk organik, mengembangkan magot sampai beternak lele dan burung puyuh. 

Tetapi setelah lebih dari 10 tahun beroperasi, menurut Bandung, TPST3R MBR juga telah berfungsi sebagai sebuah learning center. “Alhamdulillah, kami telah memperoleh banyak kepercayaan dari tamu  berbagai kalangan untuk mempelajari berbagai hal disini,” katanya. Mulai dari lembaga-lembaga pemerintah, para pelajar, mahasiswa sampai komunitas-komunitas sejenis.

Mereka tidak hanya tamu dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri, seperti Australia dan Korea Selatan. “Baru-baru ini kami juga menerima kunjungan belajar mahasiswa dari Natinal University of Singapore,” katanya. Mereka yang datang dalam dua gelombang antara lain mempelajari manajemen urban farming. Terakhir juga datang rombongan mahasiswa dari Malaysia. Sedangkan dari dalam negeri, selain IPB, juga ITB dan UI serta UIN Jakarta. Sebagian dari mereka juga melakukan penelitian-penelitian.

Menurut Bandung, pencapaian kinerja TPST3R MBR hingga sejauh ini tak lepas dari dukungan Pemerintah Kota Bogor. Namun yang tak kalah penting adalah adanya semangat kebersamaan, kerjasama dan kekompakan diantara sesama warga perumahan MBR. Inilah keunikan yang dimiliki TPST3R MBR, bagaimana kebersamaan antar warga bisa terkelola dengan baik. “Semoga kami bisa mempertahankan ke-guyuban ini, untuk bisa menghasilkan banyak kemanfaatan bagi kami sendiri maupun warga Kota Bogor lainnya,” harap Bandung.  (Advertorial)

Peringatan Hari Jalan Kaki Sedunia ini dilaksanakan dengan aksi jalan kaki warga Kota Bogor dengan menempuh rute dari GOR Pajajaran di Jalan Pemuda sampai ke Lapangan Sempur di Jalan Si Jalak Harupat.

Kegiatan ini diselenggarakan Pemerintah Kota Bogor bekerjasama dengan Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI). Selain Wali Kota Bogor, Bima Arya, turut bagian dalam kegiatan ini Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Ketua KORMI, Hayono Isman beserta ribuan warga Kota Bogor.

Ketua APEKSI yang juga Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan kegiatan ini dilaksanakan serentak di 24 kota di Indonesia atas kerjasama APEKSI dengan KORMI. Ke-24 kota lain diantaranya, Malang, Balikpapan, Batam, Pekalongan, Semarang, Sungai Penuh, Padang, Cilegon, Gorontalo, Tasikmalaya, Surabaya, Bontang, Bekasi, Medan, Sabang, Salatiga, Depok, Tidore, Parepare, Tarakan, Banda Aceh, Cimahi, Pasuruan.

“Hari ini kita buktikan bahwa warga Kota Bogor senang berjalan kaki," kata Bima. Menurutnya, dari segi infrastruktur Kota Bogor telah memiliki jalur pedestrian yang terintegrasi di Pusat Kota yang menghubungkan kawasan Bogor Utara dan Bogor Tengah.

Tak hanya itu, di jalur-jalur pemukiman pun sudah banyak pedestrian yang dibangun untuk memberikan akses bagi para pejalan kaki. Ini bagian dari upaya mendukung pembangunan bidang olahraga di Kota Bogor. 

Pemerintah Kota Bogor saat ini memang sedang memproses pembangunan stadion mini di tiga kecamatan. "Insya Allah tahun ini kita akan meresmikan tiga stadion baru, di Bogor Utara, Bogor Selatan, Bogor Barat," ujarnya.

Selain itu pembangunan dan penataan pedestrian di berbagai wilayah Kota Bogor, juga ditujukan untuk mendukung proses pembangunan kualitas kehidupan warga Kota Bogor, sebagai warga kota yang hidup secara sehat, nyaman, tentram  dan bahagia.

Sementara itu, Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Pusat, Hayono Isman mengajak warga Kota Bogor untuk rutin berolah raga. "Hari ini kita happy, kita berbahagia, karena kita olah raga, olah raga Insya Allah kalau hati kita gembira, badan kita sehat bugar. Apapun masalah kita akan kita hadapi dan tangani dengan percaya diri," ucapnya.

"Itulah olah raga yang sebenarnya, olah raga memperkuat hubungan sosial, pada pagi hari ini ibu, bapak, kakek, cucu, bapak ibu semua kumpul bersama-sama memperkuat hubungan sosial, memperkuat rasa kebersamaan, dan menjaga rasa persatuan apapun perbedaan melalui olah raga kita bersama-sama," sambungnya.

Ditempat yang sama, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang mengikuti gerak jalan tersebut mengaku sangat senang dengan kegiatan itu. "Tadi saya jalan kaki dari GOR Pajajaran, sudah berkeringat , itu tandanya sehat. Kormi itu olah raga masyarakat ada jalan kaki, ada yang sifatnya tidak terlalu kompetitif," tukasnya. Jadi Gubernur mengimbau warga mau banyak berjalan kaki supaya lebih sehat.

Kemauan warga kota untuk mau rajin berolahraga ringan, termasuk jalan kaki, memang perlu didorong. Olahraga ini tidak sekadar untuk kepentingan menjaga raga tetap sehat, tetapi juga jiwa yang sehat. Sebab jalan kaki adalah olahraga yang sifatnya rekreatif, sambil berolahraga, sekaligus menghibur diri.

Olahraga ringan dan rekreatif ini juga dapat dimanfaatkan untuk membangun hubungan harmonis diantara sesama anggota keluarga, atau diantara sesama warga kota. Dengan berjalan bersama, bergembira bersama, maka hubungan sosial antar sesama manusia bisa lebih sehat.

Jalan kaki juga penting dibiasakan untuk tidak memanjakan warga yang kini sudah terlena oleh dukungan perkembangan teknologi transportasi yang membuat setiap orang kurang bergerak. 

Saat ini setiap orang beraktifitas dan bermobilitas dengan mudah menggunakan motor, mobil dan kereta. Semua itu  membuat setiap orang semakin berkurang kemauannya untuk melangkahkan kakinya setiap kali bermobilitas. 

Tak heran karena kurang gerak, manusia saat ini rentan berbagai macam penyakit. Untuk membiasakan kembali hidup sehat dengan cara mudah dan murah maka pilihlah aktivitas berjalan kaki setiap hari. Inilah kiranya salah satu pesan yang ingin disampaikan dari peringatan World Walking Day. (Advertorial)

Acara yang digelar di Taman Fatahillah, Kota Tua Jakarta tersebut sebagai wujud terima kasih dan apresiasi dari Pemprov. DKI Jakarta atas ikhtiar para kolaborator untuk ikut turun tangan dan berkolaborasi aktif bersama Pemprov. DKI Jakarta dalam pembangunan dan pelayanan publik di Kota Jakarta.

Deputi Direktur BPJAMSOSTEK Wilayah DKI Jakarta Eko Nugriyanto yang turut hadir diundang sebagai penerima anugerah penghargaan tersebut menjelaskan bahwa penganugerahan penghargaan yang diterima oleh BPJAMSOSTEK ini sebagai bentuk hubungan kerjasama atau kolaborasi yang baik selama ini antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Bentuk kolaborasi atau kerjasama yang dilakukan selama ini diantaranya melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara menyeluruh kepada seluruh warga Kota Jakarta dan upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap peserta, "terang Eko. 
 
Dirinya juga mengharapkan agar kolaborasi terhadap optimalisasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan peningkatan kualitas pelayanan bagi para pekerja peserta BPJAMSOSTEK di DKI Jakarta terus mengalami peningkatan.

Dalam kesempatan tersebut Eko juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak baik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Disnakertrans DKI Jakarta maupun kepada Pemerintah Kota/Kabupaten atas piagam penghargaan yang diberikan kepada BPJAMSOSTEK.

"BPJAMSOSTEK sangat serius dalam hal kolaborasi dengan Kementerian/Kelembagaan maupun Pemerintah Daerah guna mengimplementasikan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek), "ucap Eko.

Eko menuturkan bahwa dalam Inpres Nomor 2/2021, presiden Jokowi telah menginstruksikan agar semua pihak mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas dan wewenang masing-masing dalam mendukung implementasi program Jamsostek, seperti membuat regulasi pendukung termasuk pengalokasian anggaran masing-masing. 

Terkait hal regulasi dan alokasi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Eko menjelaskan bahwa saat ini sedang dilakukan pembahasan pengesahan perubahan (revisi) terhadap Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh Otoritas Pemerintah Daerah (OPD).

Sebelum mengakhiri keteranganya, Eko berharap agar pengesahan terhadap perubahan Pergub. No 55 Tahun 2016 ini dapat segera disyahkan oleh OPD sehingga dapat mempercepat Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) di wilayah DKI Jakarta.

"Data jumlah Non ASN dan tenaga pendukung di Pemprov. DKI Jakarta yang terdaftar aktif di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah DKI Jakarta sebanyak 154. 941 tenaga kerja yang sat ini pendanaanya masih menggunakan swadaya dari dana operasional Pemprov DKI Jakarta dan kedepan nanti iuran kepesertaannya akan menggunakan APBD, "tutup Eko.

**Deputi Direktur Wilayah DKI Jakarta**

Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengawasan Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor, Gandi Putra S mengatakan, BHPRD bersumber dari 10 komponen pajak daerah dan retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG). 

Menurutnya, BHPRD dihitung dengan mempertimbangkan hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang terdapat pada masing-masing desa. Artinya, penerimaan BHPRD oleh desa sangat dipengaruhi oleh penerimaan pajak daerah dan retribusi PBG di desa terkait. 

"Sehingga penerimaan BHPRD tidak akan selalu sama untuk setiap tahun, bisa bertambah atau berkurang dibanding penerimaan tahun sebelumnya," ujar Gandi, Selasa (27/9). 

Gandi menjelaskan, BHPRD dihitung berdasarkan penerimaan pajak dan retribusi di tahun sebelumnya sebesar 10 persen dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi setelah dikurangi biaya insentif 5 persen dalam hal tercapai target. Komposisinya, 60 persen dibagi secara merata kepada seluruh desa dan 40 persen dibagi secara proporsional. 

Berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, BHPRD yang dibagikan tahun 2022 adalah yang tertinggi. Bappenda juga telah melakukan evaluasi dengan penghitungan ulang secara keseluruhan yang totalnya mencapai Rp222.435.091.990. Artinya, meningkat sebesar Rp56.280.433.281 dibanding tahun 2021. 

"Jadi ditetapkannya Perbup Nomor 70 tahun 2022 adalah agar setiap desa mendapatkan BHPRD sesuai haknya berdasarkan potensi di masing-masing desa, sehingga tidak ada desa yang dirugikan. Setelah dievaluasi memang ada yang perlu dikoreksi. Pemda tetap berkomitmen pendistribusian BHPRD ini sesuai haknya, sehingga tidak ada yang dirugikan," tegasnya. 

Ke depan, Bappenda juga bakal membuat aplikasi perhitungan BHPRD sehingga desa bisa mengakses dengan mudah. Sementara untuk meningkatkan pendapatan daerah, desa juga diharapkan ikut aktif mengenal potensi pajak dan retribusi daerah. 

"Kita berharap itu dan desa melaporkan adanya potensi pajak daerah di wilayah desa kepada pengelola pajak daerah. Desa juga diharapkan mengimbau para wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan daerahnya," tandas Gandi.

Desa Sudah Bisa Ajukan Pencairan BHPRD 2022 

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Reynaldi meminta para kepala desa (kades) untuk melengkapi persyaratan pencairan BHPRD 2022. Tujuannya, agar BHPRD bisa segera dicairkan dan pemerintah desa bisa menggunakannya dengan maksimal. 

"Mekanisme pencairannya salah satu syaratnya adalah tahap 1 sudah dilaksanakan dan laporannya sudah masuk ke DPMD sebagai salah satu syarat untuk pencairan tahap kedua. Jadi Perbup yang sekarang berlaku itu bisa jadi dasar untuk pencairan tahap berikutnya," ujar Reynaldi. 

Untuk itu, bagi desa yang sudah merencanakan pencairan, bisa langsung melakukan mekanisme permohonan pencairan. Saat ini, sudah ada beberapa desa yang sudah memulai proses tersebut. 

"Mekanisme pencairan itu sebenarnya ke BPKAD, tapi kita akan membantu menghimpun. Kita sambil melihat apakah persyaratannya sudah cukup atau kurang. Setelah beres semua kita sampaikan ke BPKAD dan jika memenuhi syarat akan langsung dikirim ke rekening desa," terangnya. 

Untuk itu, Reynaldi mendorong para kades agar segera menyiapkan segala persyaratan yang dibutuhkan. 

"Jadi sudah mulai bisa mengajukan sejak sekarang, tak perlu menunggu. Yang penting syaratnya lengkap nanti bisa segera dicairkan," tandasnya. (advetorial)

Acara bincang santai sembari ngopi ini digelar di Cafe Koloni yang berada di sekitaran Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat. Giat ini diharapkan dapat membangun komunikasi dan tali silaturrahim yang erat antara anggota dewan dengan insan pers di Kota Bogor. 

Dalam kesempatan tersebut, Atang mewakili pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Bogor menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerja sama dari seluruh jurnalis yang telah menginformasikan berbagai program maupun kegiatan DPRD Kota Bogor, sekaligus program-program pembangunan di Kota Bogor.

“Terima kasih kepada seluruh sahabat baik dari media online, media cetak, maupun media elektronik yang telah membantu menyampaikan informasi program, kegiatan, dan kinerja DPRD Kota Bogor kepada publik, termasuk program-program pembangunan untuk masyarakat Kota Bogor, sehingga warga bisa mengakses program-program tersebut”, jelas Atang.  

Dalam kesempatan tersebut, Atang juga menjelaskan beberapa fokus kerja DPRD Kota Bogor di tahun 2022 ini. Dirinya menyebutkan bahwa sampai Agustus, DPRD telah menetapkan enam Peraturan Daerah (Perda). Dari fungsi penganggaran, DPRD Kota Bogor memastikan adanya kenaikan anggaran lebih kurang sebanyak Rp500 miliar pada Perubahan APBD 2022 dan APBD 2023.

“Alhamdulillah pendapatan kita naik hampir setengah miliar, baik dari pendapatan asli daerah (PAD) maupun dana transfer daerah. Apresiasi untuk Pemkot atas kenaikan PAD, meskipun tetap harus ada upaya yang lebih inovatif untuk beberapa pos PAD yang masih bisa digenjot kenaikannya. Semoga perekonomian yang sudah kembali normal ini bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat”, jelas Atang. 

Untuk perubahan APBD 2022 sendiri, DPRD bersama Pemkot akan melakukan finalisasi raperda hingga akhir September 2022. Berkenaan dengan hal tersebut, Atang menyebutkan bahwa DPRD akan mendorong kenaikan pendapatan bisa diarahkan untuk belanja yang urgent dan bermanfaat langsung kepada masyarakat.

“Hari ini warga menghadapi situasi sulit akibat kenaikan harga BBM. Kami minta agar postur perubahan APBD 2022 dapat mengantisipasi masalah tersebut. Baik dalam hal penganggaran yang fokus pada masyarakat menengah bawah, maupun realisasi program yang perlu menyerap produk lokal maupun tenaga kerja lokal”, tegas Atang.

Dalam suasana santai ngopi bareng dengan selera jenis kopi yang berbeda-beda tersebut, para Ketua Komisi juga ditanya tentang sejauh mana fokus kinerja masing-masing Komisi dan pengawasan yang telah dilakukan selama ini.

Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Edy Darmawansyah menjelaskan bahwa selama tahun 2022 ini, selain masalah perekonomian dan stimulus peningkatan PAD, Komisi II banyak melakukan pengawasan terhadap permasalahan PKL. 

“Selain masalah perekonomian dan PAD, Komisi II banyak melakukan mediasi permasalahan PKL. Mulai dari penataan PKL Pasar Kebon Kembang hingga aduan permasalahan PKL eks presiden teater, SMPN 19, Cifor, dan lain-lain. Kedepannya untuk penertiban PKL yang sangat banyak jumlahnya di Kota Bogor bisa terlaksana dengan kondusif. Kami juga mendorong disiapkan sentra PKL di masing-masing kecamatan. Sehingga ada win-win solution, kota bisa tertib, di lain pihak pendapatan masyarakat (PKL) tidak terganggu”, jelas Edy. 

Pembangunan Infrastruktur Publik

Untuk masalah infrastruktur, Komisi II DPRD fokus mengawasi pembangunan proyek-proyek yang ada di Kota Bogor. Seperti, Masjid Agung, Gelanggang Olahraga Masyarakat (GOM) di Bogor Utara dan Bogor Selatan, Perpusatakaan Daerah, dan RSUD Kota Bogor.

Anggota Komisi III, Zaenul Mutaqin mengatakan berdasarkan hasil sidak Komisi III, terdapat beberapa catatan untuk pembangunan mega proyek di Kota Bogor. Pertama, adalah perlu adanya penambahan jumlah pekerja untuk mempercepat proses pengerjaan. 

Kedua, kualitas pengerjaan perlu menjadi perhatian oleh konsultan proyek yang ada. Agar, tidak ada kasus buruknya kualitas pengerjaan dan tidak sesuainya material yang digunakan. Kedua hal tersebut penting diperhatikan mengingat kondisi cuaca di Kota Bogor yang diguyur hujan hampir setiap hari, berdampak kepada terhambatnya proses pengerjaan maupun hasil kualitas proyek.

“Terakhir, kami juga meminta agar dinas-dinas bisa menjaga proses pengerjaan agar sesuai dengan batas waktu dan tidak mengalami keterlambatan,” ujar pria yang akrab ZM.

Pendidikan, Kesehatan, Masalah Sosial

Sementara itu, Komisi IV DPRD Kota Bogor fokus pada 3 masalah mendasar yang sangat berkaitan dengan masyarakat yaitu pendidikan, kesehatan, dan sosial. Ketua Komisi IV DPRD, Karnain Asyhar mengungkapkan bahwa DPRD mendorong penyetaraan insentif nakes dengan ASN di dinas lain. Khusus untuk masalah BPJS, DPRD mendorong lebih banyak warga yang tercover oleh bantuan pemerintah.

“Jika melihat visi dan misi dalam RPJMD, termaktub Misi Bogor Sehat, maka peran dan posisi nakes harus dihargai dengan memberikan insentif yang sepadan dengan kinerja dan pengorbanannya. Jangan sampai lebih kecil dari ASN di instansi lain. Kedua, masyarakat tidak mampu harus semakin banyak yang dicover melalui BPJS PBI, sehingga akses warga terhadap pelayanan kesehatan semakin besar,” ujar Karnain.

Isu penanganan fasilitas kesehatan untuk rakyat miskin juga dinilai masih kurang. Karnain menyebut persoalan ini masih berkutat pada tidak terintegrasinya data yang ada di Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan BPJS Kesehatan.

“Kita mendorong agar Disdukcapil ini bisa membangun bank data yang lebih komprehensif untuk menetapkan kelompok masyarakat miskin yang nantinya bisa digunakan oleh Dinsos dan BPJS Kesehatan,” jelas Karnain.

Terakhir, untuk masalah pendidikan, Komisi IV menyoroti tentang belum meratanya sekolah dan belum banyaknya lulusan SMK yang terserap di dunia kerja.

“Hasil evaluasi PPDB perlu ditindaklanjuti dengan renstra pembangunan SMPN di wilayah-wilayah yang tidak memiliki sekolah negeri. Di sisi lain, dalam serapan kerja, lulusan SMK di Kota Bogor terbilang masih sulit mendapatkan lapangan pekerjaan, padahal seharusnya pihak Dinas Tenga Kerja (Disnaker) Kota Bogor bisa menyalurkan para lulusan SMK ini ke instansi yang ada”, pungkas Karnain. 

Bogor Siaga Bencana

Di akhir bincang santai tersebut, rekan-rekan wartawan menanyakan langkah-langkah apa yang penting dilakukan menjelang berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota di akhir 2023. 

“DPRD Kota Bogor mendorong agar Pemkot Bogor untuk menyelesaikan program yang sudah tertuang didalam RPJMD. Mungkin akan ada beberapa target yang tidak terpenuhi, namun harus disisir target dan rencana strategis yang memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat”, jelas Atang.

Alumni IPB ini juga mendorong agar Pemerintah siaga terhadap bencana di akhir tahun 2022 dan awal tahun 2023. Untuk itu, DPRD mendorong agar penganggaran BTT bisa dinaikkan sekaligus dipermudah proses pencairannya.

“DPRD saat ini tengah fokus mengawasi penanganan bencana di Kota Bogor. Kami sudah meminta data lengkap dari Pemkot Bogor terkait peta wilayah yang terdampak bencana dan sekaligus wilayah rawan bencana. Anggaran BTT harus memadai untuk antisipasi menyelesaikan dampak bencana. Birokrasi panjang penanganan dampak bencana harus dipotong”, jelas Atang.

Potensi bencana di Kota Bogor memang cukup besar akhir-akhir ini. Saat masa reses sidang kesatu ini, Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor, Rusli Prihatevy mengungkapkan bahwa banyak warga yang mengeluhkan dan menyampaikan aspirasinya terkait penanganan bencana dan pemerataan pembangunan infrastruktur.

Rusli memberikan contoh, saat sidak di lokasi longsor di Kelurahan Cipaku dan Kelurahan Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan, ada tebing-tebing yang rawan longsor dan perlu adanya intervensi dari pemerintah Kota Bogor. 

“Daerah rawan bencana ini akan menjadi fokus pengawasan kami agar bisa segera ditangani. Kami akan koordinasikan dengan BPBD dan instansi terkait untuk tindak lanjutnya. Jika wilayah tersebit masuk dalam kewenangan Propinsi, kami juga akan tindaklanjuti koordinasi dengan Propinsi. Kita berharap bahwa warga yang terdampak bisa segera mendapatkan penanganan. Lokasi rawan bencana bisa segera diperbaiki,” pungkasnya. (***)

Sepertinya hidup di kampung seperti itu bukan impian bagi siapapun. Bisa jadi hampir semua orang ingin hidup di kampung yang tenang, tentram, tertib dengan lingkungan yang bersih, teratur, rapi dan indah. Untuk mendorong terwujudnya kehidupan kampung dan kota yang tertib, aman dan nyaman, Pemerintah Kota Bogor telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. 

Merujuk pada perda tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bogor, ikut mendorong terwujudnya Kampung Tertib Trantibum. Sejauh ini sudah dua wilayah yang dibina, masing-masing di Kelurahan Baranangsiang dan Kelurahan Bojongkerta. Baru-baru ini program tersebut juga diluncurkan di RW 07 Kelurahan Curug dan direncanakan menyusul kelak di Kelurahan Bantarjati.

Gagasan mendorong terwujudnya Kampung Tertib Trantibum didasarkan pada pandangan, bahwa perilaku tertib di tengah warga dapat dimulai dari warga di lingkungan terbatas seperti RT dan RW. “Dari lingkungan kecil itulah diharapkan kemudian, warga memahami serta menyadari tentang pentingnya bersama-sama mewujudkan kondisi kehidupan yang lebih tertib di lingkungan yang lebih luas seperti kota,” jelas Agustiansyah. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor.

Menurutnya, yang dimaksud dengan ketertiban umum adalah sebagaimana yang tertuang di dalam ketentuan Perda Kota Bogor No. 1 tahun 2021. Disitu ada 13 kondisi tertib yang didorong terwujud. Masing-masing tertib jalan trotoar, taman dan fasilitas umum lainnya, tertib usaha tertentu, tertib lingkungan, tertib sungai, saluran air dan sumberdaya air, tertib penghuni bangunan, tertib KTR, tertib sosial, tertib kesusilaan dan tertib minuman beralkohol, tertib pelihara ternak, tertib kesehatan, tertib peserta didik, tertib tempat kos dan rumah kontrakan, serta tertib tempat hiburan dan penyampaian pendapat.

Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat dan Anggota Pol PP, Asep Faizal Rahman, menjelaskan, “Upaya mewujudkan Kampung Tertib Trantibum tentu sangat memerlukan partisipasi masyarakat setempat.” Untuk itu maka di setiap kampung yang dibina, dibentuk Satuan Tugas Trantibum. “Mereka terdiri dari warga setempat, termasuk Ketua RT dan RW,” jelasnya seperti Satgas yang sudah dibentuk di RW 07 Kelurahan Curug yang anggotanya mencapai 25 orang.

Satgas inilah yang diharapkan bisa mendeteksi secara dini potensi gangguan trantibum di kehidupan masyarakat setempat. Misalnya ada tempat kos yang tidak sesuai peruntukannya, kemungkinan peredaran narkoba dan minuman beralkohol, atau pertengkaran antar tetangga dan sebagainya. “Termasuk diharapkan mereka dapat segera melapor ke BPBD kalau ada bencana alam atau kebakaran,” tambah Faizal. Dengan adanya Satgas ini, diharapkan warga tidak perlu lagi panik dan bingung ketika membutuhkan bantuan untuk mengatasi bencana dan masalah sosial yang terjadi di wilayahnya.

Masing-masing wilayah, menurutnya, potensi gangguan tantribum itu berbeda-beda. Oleh karena itu, rujukan satgas adalah kepada ketentuan tentang 13 jenis ketertiban umum. “Jadi termasuk menjaga kebersihan lingkungan, seperti menjaga aliran sungai di wilayahnya tetap bersih tidak menjadi tempat warga buang sampah,” lanjutnya. Satgas diharapkan dapat mengimbau, mengajak dan mengingatkan warga untuk ikut bersama-sama mewujudkan dan memelihara lingkungan pemukiman yang bersih, sehat dan nyaman.

Pembinaan masyarakat yang dilakukan Satpol PP Kota Bogor, sejatinya tidak hanya pada upaya mewujudkan Kampung Tertib Trantibum saja. Mereka juga mengelola kegiatan lain seperti Sekolah Tertib, Satpol PP Go to School dan Isabela, sebuah program anggota Satpol PP Kota Bogor membantu para lansia yang memerlukan pelayanan umum. “Pada dasarnya kami berupaya memberi masyarakat pemahaman, bahwa Satpol PP tidak hanya hadir untuk melakukan tindakan represif, melainkan juga tindakan persuasif dan edukatif,” jelas Faizal. 

Lebih daripada itu, apa yang dilakukan Bidang Pembinaan Masyarakat dan Anggota Pol PP tersebut, sekaligus menjadi sarana edukasi tentang berlakunya sebuah peraturan daerah. Warga perlu disadarkan, bahwa mereka sebagai warga sebuah daerah, terikat oleh ketentuan-ketentuan hukum yang tertuang di dalam sebuah peraturan daerah, sebagai salah satu bentuk produk hukum. Termasuk Perda tentang Ketertiban Umum. (Advetorial) 

Lencana Darma Bakti yang diraih Bima Arya tertuang dalam keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 175 tahun 2012. Lencana tersebut menandai seseorang yang telah memberikan jasa dan pengabdian yang besar dan dinilai bermanfaat bagi perkembangan Gerakan Pramuka dan gerakan kepramukaan di dunia.

Bima Arya yang juga Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) Kota Bogor ini menyebut, bahwa Gerakan Pramuka adalah gerakan untuk membangun karakter, kompetensi dan kepedulian. Untuk itu, dirinya mengajak anggota Pramuka untuk makin peduli terhadap isu lingkungan. 

"Saya mengajak Pramuka menjadi garda terdepan dalam menjaga lingkungan, mengelola sampah, mencegah efek rumah kaca, mengelola sampah mulai dari rumah masing-masing sambil terus melakukan inovasi bagi lingkungan ke depan," ungkap Bima Arya.

Bima menambahkan, anak muda yang ikut Pramuka bukan hanya sekedar mengisi waktu, tetapi untuk menyiapkan para anggotanya untuk menjadi pemimpin-pemimpin masa kini dan masa depan. Sebab, karakter anggota pramuka di atas rata-rata dari generasi muda lainnya.

Hal tersebut diamini oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Dalam sambutannya Kang Emil menilai, apabila tidak ada Gerakan Pramuka kemungkinan masa depan bangsa akan semrawut. Untuk itu ia berharap lewat Gerakan Pramuka bisa melahirkan generasi muda yang cinta pada negara.

"Tanpa Gerakan Pramuka, saya tidak melihat yang bisa jadi benteng di level anak-anak seusia mereka untuk cinta pada negara, sesama, etos kedisiplinan, dan semangat berbagi. Pramuka ini luar biasa," ujar Kang Emil.

Maka dari itu, Kang Emil berharap Gerakan Pramuka menjadi solusi dalam menghadapi gempuran disrupsi yang sedang menggerogoti dunia.

"Di tengah gempuran, guncangan, dan begitu banyaknya godaan melalui teknologi yang memengaruhi siapa kita, Gerakan Pramuka menjadi oasis, bahwa kita masih mempunyai wadah generasi muda agar hidupnya bermanfaat," harapnya.

Hadir pula dalam kesempatan tersebut Sekjen Kwarnas Gerakan Pramuka Bachtiar Utomo, dan Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Jabar Atalia Praratya. 

Selain Bima Arya, ada nama Putri dari DKC Kwarcab Kota Bogor yang meraih Lencana Pramuka Teladan. Lalu ada Andra peserta Jambore Nasional yang meraih Piagam Penghargaan MC Terkece. (Advetorial)

Dalam keterangannya, Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga Oni Marbun menyampaikan agar pekerja tidak terkecoh dengan maraknya permintaan data pribadi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. 

“Terhadap berita yang beredar di media online dan media sosial yang berupa permintaan pengisian data penerima BSU dengan mengatasnamakan BPJAMSOSTEK atau Kemnaker adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar atau hoaks. Masyarakat pekerja harap bijak dalam memberikan data yang sifatnya pribadi,” jelas Oni dalam keterangan resmi yang di dapat ceklissatu.com pada 19 September 2022.

Menurut data BPJAMSOSTEK, sampai saat ini sudah sebanyak 7,5 juta data calon penerima BSU yang diserahkan kepada Kemnaker. Jumlah tersebut terbagi dalam dua tahap yaitu sejumlah 5.099.915 diserahkan pada tahap pertama dan kemudian tahap kedua sejumlah 2.406.915. Setiap data yang diserahkan kepada Kemnaker akan kembali dilakukan check and skrining ulang serta pemadanan data terhadap bantuan pemerintah yang lain seperti bantuan Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan, dll.

Oni Marbun melanjutkan, data yang diserahkan pihaknya kepada Kemnaker merupakan data pekerja yang sudah dilaporkan melalui kanal resmi BPJAMSOSTEK yang kemudian oleh pihaknya telah dilakukan verifikasi untuk memastikan validitas data tersebut.

“Untuk mempercepat proses dan ketepatan penyaluran BSU kepada semua pekerja Indonesia, kami membuka kanal pengumpulan data yang hanya dapat dilakukan oleh Pemberi Kerja/ HRD/ Personalia Perusahaan, yaitu melalui aplikasi resmi Sistem Informasi Pelaporan Perusahaan atau biasa disebut SIPP,” tambahnya.

Untuk menghindari informasi yang tidak benar dan menyesatkan, bagi pekerja yang ingin mengetahui apakah dirinya layak sebagai calon penerima BSU atau tidak, dapat mengakses kanal resmi melalui bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.

Bambang Utama selaku Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Cabang Jakarta Grogol dalam kesempatan terpisah menyampaikan, “ bahwa penerima bantuan subsidi upah (BSU) tahun 2022 ini harus tepat sasaran kepada pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan, dan diminta kepada seluruh tenaga kerja agar berhati-hati dalam menerima info yang tidak pasti (hoaks) dari pihak yang tidak bertanggung-jawab, untuk lebih pastinya peserta dapat melalui kanal resmi bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.”Ungkap Bambang Utama.

Menutup keteranganya, Oni mengatakan BSU ini merupakan salah satu bentuk reward dari Pemerintah kepada perusahaan yang peduli dan tertib mendaftarkan pekerjanya ke dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

“BSU ini manfaat lain yang dapat diterima di luar program yang kami selenggarakan. Untuk itu kami menghimbau kepada perusahaan/ pemberi kerja untuk selalu memastikan semua pekerjanya telah terdaftar, melaporkan gaji/ upah dengan benar dan yang terakhir tidak menunggak pembayaran iuran program BPJAMSOSTEK,” pungkas Oni.

Saat ini sebesar 85,22 persen belanja pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Bogor diarahkan untuk belanja produk dalam negeri. Sebesar 80,94 persen diantaranya adalah untuk belanja produk hasil koperasi dan usaha mikro kecil. Hal tersebut  dilakukan sebagai upaya menggerakan kembali pertumbuhan serta pemberdayaan para pelaku usaha lokal di Kota Bogor sesuai diterjang pandemi Covid-19.

Menurut Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa (PBJ) pada Sekretariat Daerah Kota Bogor, Agnes Andriani Kartika Sari, komitmen Pemerintah Kota Bogor itu telah dituangkan di dalam Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa yang ditayangkan oleh seluruh OPD dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa (SIRUP) tahun 2022.

Untuk itu Pemerintah Kota Bogor  juga sedang mengidentifikasi kebutuhan barang dan jasa yang akan dipenuhi oleh produk dalam negeri dan UMKM dalam rencana kerja tahun 2023. "Kami juga minta OPD untuk mengidentifikasi produk yang posisinya belum produk dalam negeri untuk dicari subtitusinya," imbuh Agnes. Untuk P3DN pemkot Bogor juga merencanakan mengalokasikan dan merealisasikan 40 persen nilai anggaran belanjanya untuk belanja produk-produk lokal.

Agar rencana tersebut bisa terealisasi maka diperlukan informasi lengkap tentang produk-produk lokal. Dalam kaitan itulah Pemerintah Kota Bogor mendorong para pelaku UMKM untuk menayangan produk mereka pada e-katalog lokal Kota Bogor. Dengan demikian informasi produk lokal mudah ditemukan dan dibeli oleh OPD secara elektronik. Setiap produk yang ditayangkan ini akan tertampil pada etalase dalam website e-katalog Kota Bogor.

Lewat e-katalog, para pelaku UMKM dapat menikmati berbagai manfaat. Diantaranya, mereka tidak perlu mengeluarkan biaya pemasaran dan tidak memiliki batas waktu untuk memasarkan produknya.Tentunya lewat pemasaran tersebut para pelaku UMKM juga akan semakin banyak mendapatkan peluan pesanan yang berasal dari berbagai OPD sehingga pendapatannya akan semakin tinggi.

Mengingat adanya manfaat tersebut, Agnes mengajak masyarakat khususnya pelaku UMKM untuk mendaftarkan produknya pada e-Katalog. Masyarakat tidak perlu ragu untuk mendaftarkan produknya, sebab prosedur pendaftarannya amat mudah."Dulu kalau mau masuk e-katalog, memang  ada 9 tahapan yang harus ditempuh oleh penyedia bahkan harus disetujui oleh LKPP. Sekarang sudah sangat dipermudah tinggal dua tahapan saja yaitu pertama kami mengumumkan bahwa ada etalase, dan kedua penyedia mendaftar. Itu saja langsung bisa tayang," jelas Agnes. 

Untuk mendaftarkan dirinya pelaku UMKM cukup membuat akun lewat website Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Persyaratan yang dibutuhkan untuk membuat akun hanya KTP, NPWP, serta akta perusahaan. Bagi pendaftar yang kesulitan, dipersilakan datang ke  Bagian Pengadaan Barang Jasa, Setda Kota Bogor untuk mengikuti bimbingan teknis yang diselenggarakan sebanyak 2 kali dalam sepekan.

"Kami juga membuka layanan di Mall Pelayanan Publik. Bagi yang ingin konsultasi, ingin membuat akun SPSE bisa datang ke MPP pada Senin-Jumat jam 10.00-14.00 WIB," tambahnya. Sampai  8 September 2022, sebanyak 467 produk telah terdaftar dalam e-Katalog Kota Bogor. Jumlah tersebut terdiri dari 41 pelaku usaha atau penyedia jasa. Nilai transaksi yang telah dicapai dalam e-katalog ini bahkan mencapai Rp5,1 milyar.

Sebanyak 14 etalase disediakan Pemerintah Kota Bogor dalam e-Katalog di antaranya alat tulis kantor, aspal, bahan material, bahan pokok, beton ready mix, hewan ternak, jasa keamanan, jasa kebersihan, makan dan minuman, pakaian dinas dan kain tradisional. Selain itu terdapat pula etalase seragam sekolah, servis kendaraan, souvenir, dan juga beton precast.

"Kami berharap bisa mengalihkan semua pengadaan barang dan jasa dari manual ke elektronik, targetnya paling lambat tahun 2023. Oleh sebab itu kami mengajak seluruh peserta pelaku usaha di Kota Bogor untuk mendaftarkan produknya di e-Katalog," tegasnya. Tentunya ini merupakan upaya yang tidak saja penting bagi Pemerintah Kota Bogor, melainkan pada saat yang sama juga menjadi peluang berharga untuk seluruh pelaku UMKM Kota Bogor. Ayo manfaatkan segera! (Advertorial)

"Kami DPRD Kabupaten Bogor tentunya dari awal sejalan dengan visi misi kepala daerah, termasuk menyukseskan rencana program jangka menengah daerah hingga tahun 2023. Salah satu program unggulan, program prioritas adalah bantuan keuangan desa atau yang lebih populer dangan sebutan samisade," ujar Rudy, Kamis 8 September 2022.

Dukungan terhadap program samisade sendiri, diwujudkan dengan persetujuan anggaran. Menurut Rudy, tiap tahun program samisade selalu dianggarkan.  Khususnya di tahun anggaran 2022, DPRD Kabupaten Bogor menganggarkan penuh samisade untuk seluruh desa se Kabupaten Bogor yang mengajukan.

"Walaupun saat itu kita sahkan di akhir bulan Desember 2021, dimana hingga awal 2022 masih ada desa yang belum selesai melaporkan laporan pertanggungjawaban keuangan samisade kami tetap menganggarkan," ungkapnya.

Bahkan untuk mengantisipasi masalah hukum terkait pelaksanaan program samisade, DPRD Kabupaten Bogor  merekomendasikan ke pemerintah daerah di Desember 2021, agar melakukan revisi atau menyempurnakan Peraturan Bupati terkait bantuan keuangan samisade. 

Tujuannya agar kepala desa selaku pengguna anggaran samisade terpayungi hukum yang baik dan benar serta aman dan nyaman untuk semuanya.

"Sehingga jika beberapa hari ini muncul narasi yang menyatakan bahwa ketua DPRD menolak samisade sangat tidak berdasar. Hari ini saya rasa masyarakat cukup bijak, cukup cerdas, menyikapi pemberitaan, jangan termakan berita yang sifatnya hoaks," tegasnya.

Kalau DPRD Kabupaten Bogor tidak mendukung program samisade, kata Rudy, tentunya DPRD Kabupaten Bogor tidak akan menganggarkan anggaran bantuan keuangan infrastruktur desa tersebut. "Yang menganggarkan samisade di kabupaten bogor untuk 416 desa adalah DPRD Kabupaten Bogor yang menandatangani, yang menyetujui Rudy Susmanto," katanya.

Politisi Partai Gerindra tersebut menegaskan, DPRD sangat mendukung program pembangunan infrastruktur desa.  Dia bahkan mempersilahkan pihak yang menganggap DPRD tidak mendukung program samisade, untuk melihat di APBD 2022.

"Apakah anggarannya dikurangi atau tidak ada. Saya pastikan ada. Karena bantuan tersebut adalah salah satu program bagaimana caranya proses percepatan pembangunan, pemerataan pembangunan di wilayah kabupaten bogor bisa cepat terealisasi. Untuk pembangunan di wilayah kita akhirnya menggunakan sistem bottom up dari bawah ke atas. Jadi yang dibutuhkan masyarakat melalui masing-masing desa diakomodir dalam anggaran samisade," paparnya.

Bahkan, kata Rudy,  DPRD saat ini sedang membahas KUA-PPAS 2023, dimana anggaran  masih defisit, samisade tetap dianggarkan.

Terkait realisasi program samisade tahun anggaran 2022, Rudy mengatakan, pihaknya sudah mendapat informasi revisi perbup sudah mendapat persetujuan Kemendagri. Untuk itu, dia berharap program tersebut segera dilaksanakan, prosesnya cukup cepat, tidak perlu berlarut-larut. 

"Jika hari ini perbupnya sudah keluar, artinya payung hukum penggunaan anggarannya sudah ada. Jadi jangan menunggu-nunggu lagi, segera distribusikan, cairkan, harus berpacu dengan waktu. Mudah-mudahan dan saya yakin sampai tanggal 31 Desember 2022 anggaran samisade bisa terserap maksimal sehingga desa bisa memaksimalkan anggaran yang kami sudah siapkan di 2023," papar Rudy.

Rudy juga mengingatkan, agar pemerintah desa sebelum menggunakan program samisade memahami dulu payung hukumnya. 
DPRD kata Rudy, sempat mengumpulkan kepala desa dan banyak yang belum memahami semangat program tersebut. 

"Berpikirnya samisade hanya digunakan untuk satu titik pengerjaan atau hanya untuk jalan. Kalau kita baca justru perbupnya lebih fleksibel, bisa beberapa kegiatan. Dan pada saat jalan desa sudah terbangun semuanya, anggaran samisade bisa digunakan membangun infrastruktur lain selain jalan, misal untuk menunjang infrastruktur kesehatan, pendidikan dan lainnya. Artinya Banyak peluang membangun desa," katanya 

Rudy juga mengingatkan agar Pemkab Bogor tidak  mengharuskan  penggunaan anggaran bantuan samisade menggunakan pihak-pihak tertentu. "Jadi sepenuhnya diserahkan untuk pembangunan desa," tandasnya.

Penyerahan santunan bertepatan dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) tahun 2022 yang jatuh setiap tanggal 4 September. 

Penyerahan santunan berlangsung di RS Bina Husada Cibinong, Jalan Raya Mayor Oking Jaya Atmaja, Desa Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor pada Minggu, 4 September 2022, dan diterima langsung oleh Bayu Subakti sebagai ahli waris senilai Rp42.000.000 dari program Jaminan Kematian (JKM).

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bogor Kota, Mias Muchtar mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu lembaga negara yang bertugas untuk melindungi para pekerja. Salah satu upaya yang sedang dilakukan adalah dengan bekerjasama dengan BPR Dana Mandiri Bogor. 

Sebab, setiap pelaku usaha itu perlu perlindungan dari risiko kecelakaan kerja maupun kematian yang mungkin terjadi selama mereka bekerja. BPJS Ketenagakerjaan melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) maupun Jaminan Kematian (JKM) memberikan perlindungan kepada para pekerja dari risiko tersebut.

"Dari program inilah peserta atau nasabah yang terdaftar akan mendapatkan manfaatnya karena memang program ini milik kita bersama dan siapapun berhak mendapatkannya supaya negara itu benar-benar hadir, dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," ucap Mias. 

Pada momentum Harpelnas Tahun 2022, Mias memaknai pelanggan adalah bagian dari aset yang harus dikedepankan dalam hal memberikan layanan. Tentu sebagai lembaga pelayanan publik, BPJS Ketenagakerjaan wajib menunjukan momen-momen memberikan layanan tersebut, misalnya bekerjasama dengan mitra-mitra seperti rumah sakit, jasa kontruksi, BPR dan stakeholder lainnya. 

Dengan harapan, lanjut Mias, ke depan kepesertaan di semua program BPJS Ketenagakerjaan dapat terus meluas dan masyarakat semakin sadar akan pentingnya program ini, dimana manfaatnya memang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat itu sendiri.

Di tempat yang sama, Direktur Utama BPR Dana Mandiri Bogor, Risdianto Sudarno mengaku senang, terharu dan merasa tepat dalam memilih program bahwa BPR Dana Mandiri Bogor tidak main-main dalam memberikan pinjaman, pihaknya mewajibkan para nasabah mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan.

"Ini luar biasa, baru sekitar sebulan nasabah kami mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan namun karena takdir berkata lain hingga nasabah kami meninggal dunia dan langsung mendapat manfaat dari program Jaminan Kematian (JKM) sehingga klaim dari program tersebut bisa diterima oleh ahli warisnya," ungkapnya.

"Benar-benar kami tidak salah memilih program. Manfaatnya begitu terasa bagi nasabah kami, terutama dalam program ini juga terdapat beasiswa bagi keluarga yang bersangkutan," tambahnya.

Risdianto menuturkan, hingga saat ini nasabah BPR Dana Mandiri Bogor yang sudah terdaftar kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan mencapai hampir 20 ribu nasabah, targetnya bisa mencapai 50 ribu nasabah atau seluruhnya sekitar 150 ribu untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

"Mungkin di tahun depan. Kami ingin semua nasabah kami diikutsertakan program ini agar mereka merasa tenang mendapat perlindungan dari segi kecelakaan kerja maupun kematian," ujarnya.

Sementara itu, Ahli Waris penerima manfaat, Bayu Subakti merasa senang dan berterimakasih kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan dan BPR Dana Mandiri Bogor atas manfaat dari program yang diberikan sangat bermanfaat dan membantu keluarganya.

"Kami bersyukur ayah kami sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, kami sangat merasakan manfaatnya dari program ini, apalagi proses klaimnya yang sangat mudah dan cepat," singkat Bayu selaku anak pertama dari Almarhumah Asti, warga Kampung Cikirai, Desa Bojong Jengkol, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor.

Sebagai salah satu upaya mewujudkan harapan tersebut, Direktur Pelayanan BPJAMSOSTEK Roswita Nilakurnia menjenguk seorang pekerja yang sedang dirawat di RS Bina Husada Cibinong yang juga merupakan Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) BPJAMSOSTEK. Roswita menjamin bahwa seluruh biaya perawatan akan ditanggung oleh BPJAMSOSTEK tanpa batas, hingga pekerja pulih. 

“Pertama, kami mengucapkan Selamat Hari Pelanggan Nasional Tahun 2022 kepada peserta BPJAMSOSTEK di seluruh Indonesia. Melalui manfaat dari program jaminan sosial ketenagakerjaan, BPJAMSOSTEK mengambil peran untuk mendorong pekerja Indonesia untuk tumbuh dan kuat,” ucap Roswita saat menyambangi RS Bina Husada Cibinong, Jalan Raya Mayor Oking Jaya Atmaja, Desa Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor pada Minggu, 4 September 2022.

Dalam kesempatan yang sama BPJAMSOSTEK juga menyerahkan santunan manfaat program serta beasiswa pendidikan anak kepada ahli waris dari 4 orang peserta yang meninggal dunia. Selain itu BPJAMSOSTEK juga memberikan prothese berupa tangan palsu bio mekanik kepada seorang pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan kehilangan salah satu tangannya. Total santunan dan biaya perawatan yang diberikan mencapai Rp1,2 milyar. Roswita yakin dengan beragam manfaat yang diberikan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. 

Tak hanya Roswita, dalam perayaan hari pelanggan nasional, seluruh jajaran Direksi dan Dewan Pengawas BPJAMSOSTEK secara serentak juga turun langsung untuk menyapa dan melayani peserta yang sedang melakukan klaim di kantor cabang. 

“Selain melayani peserta yang datang ke kantor cabang, wujud perhatian kami lainnya di hari yang baik ini adalah menghampiri peserta kami yang sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit kerja sama atau disebut Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK). Terakhir, kami memberikan simbolis santunan kepada keluarga atau ahli waris peserta yang berhak mendapatkannya,” tambah Roswita.

Roswita melanjutkan, BPJAMSOSTEK menganut customer centric culture, yang mana berarti pihaknya berkomitmen untuk selalu mengedepankan pelayanan yang optimal kepada seluruh customer yang dalam hal ini adalah peserta dari program BPJAMSOSTEK; mulai dari informasi, pendaftaran menjadi peserta hingga saat peserta menerima hak manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan demi mewujudkan customer experience terbaik. 

Menurut data BPJAMSOSTEK, hingga semester I Tahun 2022, jumlah klaim dari program JKK, JKM, JHT dan JP yang sudah diajukan peserta berjumlah 1,92 juta kasus dengan nilai manfaat sebesar Rp25,12 triliun. Jumlah kasus tersebut jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu (Juni 2021) meningkat 42% untuk jumlah kasus, dan untuk nominal pembayaran manfaat meningkat 27%. 

Menutup kegiatan Harpelnas tahun 2022, roswita menyebutkan bahwa pihaknya berkomitmen untuk selalu menghadirkan pelayanan terbaik kepada peserta, baik yang hadir langsung ke kantor cabang maupun yang memanfaatkan seluruh kanal layanan yang disediakan seperti Lapak Asik (Layanan Tanpa Kontak Fisik) atau melalui Jamsostek Mobile (JMO). 

“Sekali lagi, selamat Hari Pelanggan Nasional tahun 2022, semoga dengan customer experience yang baik, peserta akan semakin erat dengan BPJAMSOSTEK dan berujung pada kesadaran diri yang tinggi untuk memastikan dirinya, terlebih mampu mengajak orang-orang di sekitarnya untuk terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan,” tutup Roswita.

Ditempat yang sama, Deputi Direktur Wilayah Jawa Barat BPJS Ketenagakerjaan, Suwilwan Rachmat mengatakan, dalam Hari Pelanggan Nasional BPJS Ketenagakerjaan selalu melaksanakan setiap tahun selaku lembaga layanan publik. Artinya, harus peduli terhadap layanan dan menjadi motivasi dalam memberikan layanan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan.

"Layanan ini tentu kami harapkan bisa memenuhi ekspetasi daripada peserta dan koreksi bagi kami, apabila mungkin ada layanan-layanan yang tidak sesuai dengan harapan dari pelanggan atau konsumen," ujarnya.

Dalam melaksanakan program, sambung Willy sapaan karibnya, BPJS Ketenagakerjaan melakukan lima program diantaranya Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau Return To Work (RTW).

"Tentu selalu kita perbaiki serta dioptimalkan bagi para pelanggan. Kami juga mendorong kepada seluruh pekerja baik formal maupun informal, termasuk para pengusaha agar mengikuti program ini karena manfaatnya luar biasa, ditambah program ini juga program pemerintah yang harus didukung bersama oleh seluruh stakeholder," ungkapnya.

Willy berharap, kepada seluruh stakeholder dalam Hari Pelanggan Nasional ini pihaknya mengucapkan terimakasih atas support dari rumah sakit, perusahaan, semua stakeholder  lainnya. "Kemitraan ini harus dilanjutkan dan ditingkatkan sehingga kebermanfaatnya kepada para peserta benar-benar dapat dirasakan dan kolaborasi ini harus diteruskan dengan baik," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bogor Kota, Mias Muchtar memaknai pelanggan itu sebagai aset yang harus dikedepankan dalam hal memberikan layanan. Sebagai lembaga publik, kata Mias, wajib menunjukan momen-momen memberikan pelayanan misal bekerjasama dengan mitra-mitra seperti rumah sakit, jasa kontruksi, BPR dan stakeholder lainnya. 

"Harapannya kedepan kepesertaan di semua program BPJS Ketenagakerjaan dapat terus meluas dan masyarakat semakin sadar akan pentingnya program ini, dimana manfaatnya memang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat itu sendiri," katanya.

Dalam apel yang dilaksanakan di Lapangan Sempur, Kamis (18/8/2022), Wali Kota Bogor, Bima Arya selaku Ketua Majelis Pembimbing Kwarcab (Mabicab) Kota Bogor menjadi pemimpin apel.

Menurut Bima Arya, dalam kurun waktu 61 tahun yang merupakan usia yang lama dan panjang bagi Gerakan Pramuka. Tentunya, sudah banyak sumbangan dari Gerakan Pramuka bagi bangsa dan negara Indonesia.

Selain itu, banyak alumni Gerakan Pramuka yang menjadi tokoh dan pemimpin yang sukses. Sudah banyak perubahan yang dilakukan di organisasi Gerakan Pramuka dari awal berdiri hingga hari ini.

“Kalau kita coba peras dan tangkap semangat dari gerakan pramuka yang luar biasa dahsyat, maka ada tiga hal dahsyat dari gerakan pramuka yang menjadi pengingat bagi semua, yaitu gerakan pramuka adalah gerakan untuk membangun karakter, kompetensi dan kepedulian,” katanya.

Aspek pembangunan karakter menjadikan Gerakan Pramuka berbeda dari ekstrakurikuler (ekskul) dengan organisasi lain.

Menurut Bima Arya, Dasa Dharma itu dahsyat, lengkap dan paripurna. Dua hal yang mengawalinya menggambarkan hal yang paling lengkap di dunia ini, dimensi vertikal kepada Tuhan YME dan dimensi horizontal kepada sesama manusia dan juga kepada alam.

Untuk kompetensi, anggota Gerakan Pramuka diminta untuk terus mengasahnya dengan memanfaatkan fasilitas yang disediakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor agar kuat, karena orang-orang yang menjadi pemenang adalah yang memiliki karakter. Terakhir, dengan terbangunnya karakter dan kompetensi yang kuat akan timbul rasa kepedulian.

“Pramuka itu peduli, tidak boleh cuek, hirau pada lingkungan dan selalu membantu lingkungannya. Pramuka adalah jalur paling dahsyat untuk kepemimpinan Indonesia di masa depan. Kalau ketiga hal ini bisa dipegang, dikembangkan dan bisa konsisten, Insya Allah seluruh anggota dan aktivis gerakan pramuka akan menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat, karena takut kepada Tuhan YME, cinta kepada sesama manusia dan peduli kepada alam,” kata Bima Arya.

Dia berpandangan, latihan dalam Gerakan Pramuka bukan sekedar latihan biasa dan ikut pramuka bukan hanya sekedar mengisi waktu, tetapi untuk menyiapkan para anggotanya untuk menjadi pemimpin masa kini dan masa depan. Sebab, karakter anggota pramuka diatas rata-rata dari generasi muda lainnya.

Bagi para pelatih dan pembina gerakan pramuka diharapkan menjadi contoh suri teladan yang paling depan bagi para anggota gerakan pramuka. “Kakak pelatih dan pembina harus yang terdepan dalam memberikan kedisiplinan, berani dan setia," tegasnya

Diakhir Bima Arya menyampaikan poin kesepuluh Dasa Darma yaitu suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan sebagai poin yang luar biasa dan bisa menjadi pegangan bagi siapapun untuk menjalani kehidupan ke depan.

“Semua mulai dari pikiran, gagasan dan kepercayaan diturunkan menjadi perkataan kemudian perilaku dan perbuatan. Jika gerakan pramuka semuanya berhusnudzon dan berpikiran terbuka, open mindset dan tidak fix mindset, memiliki dan menularkan pikiran positif dalam perilaku sehari-hari, maka Insya Allah kita akan hidup di alam yang sangat indah. Gerakan pramuka selalu menjadi teladan,” ungkap Bima Arya.

Sementara itu, Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengungkapkan, arahan dari Ketua Mabicab Kota Bogor menjadi motivasi bagi para anggota Gerakan Pramuka Kota Bogor untuk membangun karakter anggota dan memajukan Gerakan Pramuka di Kota Bogor.

Atraksi yang disuguhkan para anggota Gerakan Pramuka diharapkan Dedie bisa menjadi suguhan dalam acara di tingkat yang lebih tinggi.

Dalam apel tersebut diberikan penganugerahan lencana penghargaan kepada kakak-kakak pembina Kwarcab Kota Bogor, salah satunya Dedie A. Rachim yang menerima lencana Karya Bakti berdasarkan SK Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 092 Tahun 2022 tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Lencana Karya Bakti.

Selain itu, Bima Arya bersama Dedie A. Rachim, Sekda Kota Bogor, Syarifah Sofiah bersama para kepala perangkat daerah dan pihak terkait lainnya turut hadir dan berbaur serta ikut serta dalam suguhan atraksi para anggota Gerakan Pramuka Kota Bogor diakhir apel. (*)

Berbagai kegiatan digendakan pada festival ini. Mulai dari pameran, bursa tanaman hias, serta kontes aneka tanaman hias seperti Sansevieria, Aglonema, Kuping Gajah dan Aroids atau Monstera atau Philodendron. Juga diramaikan oleh 70 stand penjual tanaman hias yang menjajakan berbagai jenis tanaman. Deretan tanaman cantik dipajang sehingga menarik dan memanjakan mata para pengunjung.

"Ini merupakan  ajang para pegiat tanaman hias memperkenalkan tanaman hias yang jadi kebanggan Kota Bogor kepada khalayak," ujar Djojohadi Haristiono Eko Putro, ketua penyelenggara. Menurutnya, festival ini juga pameran berskala internasional yang dilakukan untuk mengukuhkan kembali Kota Bogor adalah pusat dari perkembangan flora di Indonesia bahkan dunia.

Oleh karenanya ia berharap dukungan Pemerintah Kota Bogor untuk menjadikan event ini masuk ke  dalam "calender of event"-nya Kota Bogor atau bahkan nasional. Juga berharap event ini  dapat membantu pemulihan ekonomi lewat perluasan kesempatan kerja, penguatan UMKM khususnya tanaman hias, serta peningkatan sektor pariwisata tanaman hias.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim  mengibaratkan Bogor Flora Festival sebagai 'lebarannya' para petani, pecinta, penggemar dan pemulia tanaman hias. Festival ini sekaligus memperbaiki kondisi ekonomi di era  pandemi dan menyisakan tiga usaha yang selamat, masing-masing  sport equipment, healthy, food and drink dan tanaman hias. 

“Potensi ekonomi dari tanaman hias dunia, ada sekitar puluhan hingga ratusan triliun per tahun, dan Indonesia baru berhasil mengekspor tanaman hias kurang lebih di angka  170 miliar per tahun. Ini menjadi potensi yang bisa dikedepankan untuk menambah potensi perputaran ekonomi Indonesia, yang pasti jangan hanya Tomohon yang selama ini dikenal sebagai daerah yang dikenal memiliki festival tanaman hias. Ke depan Bogor juga harus memiliki lebarannya para penggemar tanaman hias,” katanya.

Menurut Dedie bicara potensi flora, ada hal yang membedakan Kota Bogor dengan kota-kota lain, khususnya di Jawa Barat.  Bogor memiliki banyak potensi tanaman hias, antara lain memiliki puluhan lembaga penelitian, perguruan tinggi, serta pemulia tanaman. Artinya lanjut  Dedie potensinya besar dan pasarnya terbuka luas tinggal bagaimana untuk mengkoordinasikan dan mengkolaborasikan seluruh kekuatan dari tanaman hias menjadi potensi nasional untuk meningkatkan perekonomian bangsa dan menjadi unggul dalam perputaran ekonomi, khususnya perdagangan tanaman hias. 

Sementara itu Direktur Buah dan Florikultura Kementerian Pertanian, Liferdi Lukman mengapresiasi festival ini. Florikultura memiliki prospek yang baik sekali pada kondisi-kondisi sekarang . “Tanaman hias yang memiliki keindahan dan kecerahan mampu memberikan ketenangan yang membantu meningkatkan imunitas atau nutrisi jiwa bagi penikmatnya," katanya. 

Liferdi menyebut, saat pandemi permintaan tanaman hias cukup tinggi. Untuk itu ia berharap festival ini tidak digelar hanya level nasional saja, tapi hingga kelas internasional. "Ini perlu dikawal oleh semua pihak mengingat Bogor sudah dikenal sentra tanaman hias sejak lama. Jangan berhenti sampai disini, tapi jadikan ini sebagai titik tolak awal untuk bangkit,” ungkapnya.

Sedangkan Staf Ahli Menteri Bidang Produkivitas dan Daya Saing Kementerian Koperasi dan UKM, Yulius menyebutkan, komoditas yang ada di Indonesia harus didorong agar memiliki daya saing sehingga memiliki nilai dan mampu menjadi leader untuk ekspor.

Terutama tanaman hias yang merupakan sumber daya negeri sendiri. “Potensi tanaman hias di Indonesia mencapai Rp 3.000 triliun dan indonesia baru mengeruk pasar 0,01 persen, lebih tinggi dibandingkan pasar kopi dan teh. Ini menjadi tantangan yang luar biasa. Tanaman hias sangat penting untuk mendorong sistem kekebalan tubuh dan mengurangi polusi udara,” kata Yulius. 

Berikutnya Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat, Dadan Hidayat menyampaikan, festival ini akan menjadi legacy di Kota Bogor atau branding lain bagi Kota Bogor sebagai tempat tumbuh aneka ragam tanaman hias “Tentunya ini akan menjadi pengingat kita akan Kota Bogor. Bagaimana sektor pertanian dipercepat untuk menggerakan roda perekonomian di Kota Bogor. Potensi tanaman hias Jawa Barat amat melimpah ruah dan Kota Bogor termasuk didalamnya,” ujar Dadan. 

Turut hador dalam peresmian tersebut, Dirjen Hortikultura Kementan, Prihasto Setyanto, delegasi Taiwan Economic Trade Office (TETO), para kepala perangkat daerah terkait serta para stakeholder yang mendukung festival tersebut. (Advertorial)

Sosialisasi Perda nomor 6 tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkunga Perusahan yang digelar oleh Komisi I DPRD Kota Bogor, dijelaskan oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor Safrudin Bima bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait pengajuan dan penggunaan dana corporate sosial responsibility (CSR).

“Selain mengedukasi masyarakat. Kami juga berharap CSR yang dijalankan oleh perusahan-perusahaan yang ada di Kota Bogor ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bisa tersebar ke seluruh wilayah, tidak hanya di pusat kota saja,” ujar pria yang akrab disapa SB ini.

Dijelaskan juga oleh SB, berdasarkan pasal 6, ruang lingkup TSJLP ini meliputi bantuan pendanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi, pemulihan dan atau peningkatan fungsi lingkungan hidup yang memacu pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berbasis kerakyatan yang selaras dengan program-program pemerintah daerah.

“Jadi memang kehadiran CSR ini sangat dibutuhkan masyarakat dan harus disalurkan oleh perusahan-perusahaan yang ada di Kota Bogor,” kata SB.

Lebih lanjut, SB menekankan jika perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bogor tidak menyelenggarakan TJSLP sesuai dengan Perda nomor 6 tahun 2016 ini maka Pemkot Bogor bisa memberikan sanksi mulai dari peringatan tertulis, hingga pencabutan kegiatan usaha.

“Sesuai dengan pasal 8, kalau ada perusahaan yang membandel tidak menyalurkan TJSLP akan dikenakan sanksi. Ini yang kami tekankan kepada para pengusaha-pengusaha yang ada di Kota Bogor,” pungkasnya. (Adv)

Sosialiasai Perda nomor 4 tahun 2021 tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, dijelaskan oleh Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Edi Darmawansyah diharapkan bisa meningkatkan gairah dan pertumbuhan ekonomi di Kota Bogor pasca pandemi.

Karena sesuai dengan pasal 3, ditetapkannya Perda nomor 4 tahun 2021 memiliki tujuan untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusif dalam mengembangkan, meningkatkan kemampuan Koperasi dan Usaha Mikro menjadi usaha yang tangguh, mandiri, berdaya saing dan berdaya sanding.

“Koperasi dan UMKM ini tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Kehadiran Perda ini merupakan bentuk nyata bahwa pemerintah hadir untuk mengembangkan ekonomi berbasis kerakyataan sesuai dengan semangat ekonomi Pancasila,” jelas Edi.

Edi pun mengungkapkan berdasarkan hasil sosialiasai ini, banyak masyarakat yang mulai tergugah kembali untuk menjalankan bisnis berbasis koperasi. Hanya saja, ia meminta peran serta Pemerintah sebagai pelaksana amanat perda bisa dimaksimalkan.

“Penerbitan perwali sebagai panduan harus disegerakan, sehingga manfaat dari Perda ini bisa segera dirasakan oleh masyarakat. Dan yang terpenting adalah Pemkot Bogor harus bisa jemput bola, memberikan pendidikan dan meningkatkan kualitas Koperasi dan UMKM di Kota Bogor,” tutup Edi

.

Keberadaarn ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Bogor masih jauh dari kata cukup jika mengacu pada Perda nomor 8 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau. Untuk itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Iwan Iswanto menekankan dalam sosialisasi perda yang digelar di gedung DPRD agar para pengembang perumahan bisa sesegera mungkin menyerahkan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang ada di perumahan kepada Pemerintah Kota Bogor.

“Hal tersebut tentunya untuk memenuhi kebutuhan RTH publik di Kota Bogor sebanyak 20 persen. Karena berdasarkan data dari Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor, RTH di Kota Bogor baru empat persen,” tegas Iwan.

Berdasarkan pasal 6, dijelaskan oleh Iwan, RTH di Kota Bogor memiliki manfaat langsung, antara lain meningkatkan ketersediaan air tanah, oksigen, mereduksi polusi udara, tanah dan air, mitigasi bencana, serta melestarikan fungsi lingkungan lainnya. 

Sedangkan Manfaat tidak langsungnya antara lain meningkatkan keindahan, kenyamanan, kesehatan, ekonomi, edukasi, rekreasi, interaksi masyarakat, dan menyeimbangkan ekosistem kota.

Lebih lanjut, Iwan menerangkan kepada peserta sosialiasai bahwa berdasarkan pasal 22, masyarakat dan swasta memiliki peran serta yang krusial dalam upaya penyelenggaraan RTH di Kota Bogor. 

“Jadi keberadaan RTH ini sangat penting dan harus menjadi concern semua pihak. Untuk memenuhi RTH sesuai Perda, semua elemen perlu berkolaborasi, mulai dari masyarakat, swasta dan pemerintah,” pungkasnya.  (ADV)

Sebagai Perda teranyar yang ditetapkan oleh DPRD Kota Bogor, Perda nomor 2 tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, langsung disosialisasikan oleh Komisi IV DPRD Kota Bogor. Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar menerangkan sosialisasi ini bertujuan untuk menginformasikan kepada para pengelola pesantren agar bisa segera mendaftarkan pondok pesantrennya ke Pemerintah Kota Bogor.

“Perda ini mengatur kewajiban Pemerintah untuk menyelenggarakan pembinaan, pemberdayaan, rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi pesantren. Diharapkan, pesantren sebagai salah satu institusi pendidikan tertua mampu berkembang secara optimal sehingga dapat meningkatkan kualitas santri sebagai salah satu SDM harapan masa depan”, jelas Karnain.

Berdasarkan data yang ada, Karnain mengungkapkan ada 140-an Pondok Pesantren di Kota Bogor. Namun, hingga saat ini, baru ada 70-an pesantren yang sudah meregisterasi ulang izin pendidikannya. Ia pun berharap, dengan adanya Perda Penyelenggaraan Pondok Pesantren, Tim Pengembangan Pondok Pesantren bisa mengadvokasi dan memberikan informasi terkait registerasi ulang izin pendidikan pondok pesantren.

“Jadi harapannya dengan perda ini jadi, nanti juga ada team pengembangan pondok pesantren bisa mengadvokasi dan memberikan informasi kepada ponpes yang belum melakukan registerasi untuk melakukan registerasi. Dengan demikian, Pemerintah bisa optimal untuk memfasilitasi pesantren,” ujar Karnain.

Nantinya, pondok pesantren yang sudah teregisterasi ini akan mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kota bogor sesuai amanat Perda yang tertuang didalam pasal 22, dimana Pembiayaan Fasilitasi Pesantren dan Insentif dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah (APBD), Dana Abadi Pesantren dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Salah satu pasal yang penting adalah pasal 14 yang mengatur pemberdayaan Pesantren untuk meningkatkan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat di lingkungan Pesantren. Dengan demikian, Pesantren dapat lebih optimal dalam menerapkan kurikulum yang lengkap kepada santri didiknya”, pungkas Karnain (ADV)

Pada kesempatan itu Wali Kota Bogor, Bima Arya menjelaskan, target BIAN jelas dan terukur yaitu anak-anak usia 9 sampai 59 bulan. Mereka akan diberikan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) yang terdiri dari 7 imunisasi, yaitu campak, rubella, polio, difteri, pertusis, hepatitis B, pneumonia meningitis. Imunisasi akan berlangsung di 959 posyandu, 25 puskesmas dan 22 rumah. 

"BIAN sejalan dengan visi Kota Bogor sebagai Kota Layak Bagi Keluarga, salah satunya fokus pada kesehatan anak. Kita ingin anak-anak tumbuh sehat, kuat dan kita mendapatkan bonus demografi maka harus betul-betul dipastikan semuanya sadar," jelasnya. 

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Sri Nowo Retno mengungkapkan, pada saat pandemi Covid-19 memuncak dalam dua tahun yang lalu,  angka imunisasi secara nasional menurun. “Begitu juga di Kota Bogor, karena posyandu ada yang tutup, warga juga takut anak-anaknya tertular covid, sehingga cakupan imunisasi turun dan penyakit yang bisa dicegah dari imunisasi muncul lagi,” jelasnya.  

Akibat penurunan tersebut, di beberapa daerah terjadi KLB campak dan difteri. Di Kota Bogor pun kasus difteri dan campak yang sebelumnya sudah hilang, sempat muncul kembali. Oleh karena itu pada BIAN kali ini juga dilakukan Imunisasi Measles Rubella (MR) atau campak rubella mengingat di beberapa daerah muncul KLB campak. 

Selain campak rubella, pada BIAN juga dilakukan imunisasi kejar. Maksudnya, anak-anak usia 12 - 59 bulan yang belum mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) akan menjadi sasaran untuk dilengkapi. Imunisasi lengkap terdiri  dari 7 macam imunisasi. Masing-masing, pada saat bayi lahir menerima HB,  1 bulan diberikan BCG Polio, 2 bulan diberi DPT HB HIB plus Polio, bulan ketiga diberi booster ditambah DPT HB HIB plus Polio, bulan keempat diberi DPT DPT HB HIB plus Polio dan Polio yang injeksi hingga bulan 9 diberi MR. 

“Ketika ada yang terlewat disebabkan berbagai faktor, maka kepada anak itu sekarang diberikan imunisasi lengkap,” lanjut Retno. Sampai saat ini, Dinas Kota Bogor mencatat, masih banyak anak yang belum menerima imunisasi dasar lengkap. Terdiri dari imuniasi polio oral (tetes) kurang lebih 11.223 anak, Polio Injeksi kurang lebih 14 ribu anak, sementara DPT, HIB dan sebagainya ada 24.790 anak. Mereka inilah yang menjadi sasaran imunisasi kejar pada BIAN kali ini. 

Sementara itu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bogor mengingatkan para orangtua tentang pentingnya imunisasi lengkap. “Menurut saya imunisasi itu penting, karena investasi kesehatan agar anak-anak Kota Bogor sehat lahir batinnya. Secara umum menjadi tindakan atau langkah untuk mendukung masa depan anak-anak. Untuk itu saya harapkan menjadi hal prioritas bagi Dinas Kesehatan serta masyarakat yang tujuannya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, karena imunisasi memiliki dampak jangka panjang ke depan,” kata Yane. 

Bagi para orang tua yang merasa khawatir jika anaknya menerima imunisasi, Yane mengingatkan, imunisasi bukanlah program baru dan tidak ada yang harus dikhawatirkan, sehingga tidak perlu ragu untuk membawa anak-anaknya ke posyandu. “Tidak ada yang membahayakan atau dikhawatirkan. Justru dengan menerima imunisasi akan menghindari dan melindungi anak-anak dari penyakit-penyakit yang membahayakan dan mengganggu masa depan anak-anak. Saya sendiri atau para orang tua saat kecil menerima imunisasi dan hingga saat ini kondisinya baik-baik,” katanya. 

Untuk mendukung suksesnya BIAN, Bima mengingatkan tiga aspek yang perlu diperhatikan semua pihak. Masing-masing, sosialisasi yang masif, administrasi dan mobilisasi.  "Apresiasi saya untuk para kader posyandu dan TP PKK yang gigih lakukan sosialisasi, selain Ketua RT dan RW serta aparatur wilayah. Administrasi atau pencatatan juga penting dan ini memerlukan koordinasi dengan semua, tidak hanya di jajaran Pemerintah Kota Bogor tetapi juga provinsi. Terakhir mobilisasi, semua bergerak serentak mengajak untuk imunisasi," katanya.

Oleh karenanya, diharapkan para orangtua yang memiliki balita, dapat memanfaatkan BIAN untuk melengkapi imunisasi yang harus diterima anak. Ini adalah ikhtiar bersama untuk menumbuhkan imunitas anak dari kemungkinan tertular berbagai jenis penyakit yang umum menyerang balita. Jadi ayo, berkunjunglah ke posyandu atau puskesmas dan lengkapi imunisasi anak! ( Advertorial)  

Sejak diresmikan pada 7 Agustus 2014, inilah yang untuk ketiga kalinya RSUD Kota Bogor melaksanakan pembangunan. Tahap pertama dilakukan dengan membangun Blok 2 pada tahun 2016. Kemudian menyusul pembangunan blok 3 pada tahun 2019. Kini dimulai pembangunan blok 1 dan blok 4 yang akan berlangsung  secara bertahap. Pembangunan sejauh ini telah banyak mengubah bentuk dan penampakan bangunan lama bekas RS Karya Bhakti. 

Pada kesempatan ground breaking disampaikan, anggaran pembangunan Blok 1 berasal dari bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2022 sebesar Rp 50 Miliar. Sedangkan total anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh blok I RSUD Kota Bogor kurang lebih Rp 280 Miliar. Oleh karena itu “Kita masih harus berusaha meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk kembali menggelontorkan bantuannya, paling tidak tahun depan jumlahnya lebih besar dari tahun ini. Syukur-syukur bisa di atas Rp 100 Miliar agar RSUD dapat memberikan peningkatan pelayanan kesehatan bagi warga Kota Bogor dan sekitarnya,” ujar Dedie. 

Direktur Utama RSUD Kota Bogor, Ilham Chaidir menjelaskan, pembangunan revitalisasi Blok I bernilai kontrak Rp 45,6 miliar. Seluruhnya dipergunakan  untuk membangun IGD, Bedah Cito dan ICU Cito di lantai I. Sedangkan di lantai II peruntukannya untuk poliklinik. Dengan telah selesainya bangunan 2 lantai ini nanti, RSUD Kota Bogor akan lebih mampu memberikan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada warga masyarakat. Khususnya pelayanan instalasi gawat darurat dan pelayanan pasien rawat jalan melalui poliklinik.

Hal itu terjadi, karena pada tahap awal, pembangunan blok 1 dan 4 hanya akan menyelesaikan sekitar seperempat dari keseluruhan bangunan Blok 1 dan 4 sesuai desain perencanaannya. “Bantuan yang kami terima saat ini hanya bisa untuk mencapai seperempat dari total yang dibutuhkan sehingga proses ini masih berlanjut dan akan kita usahakan mengejarnya dengan mencari sumber-sumber pendanaan,” jelas Ilham. 

Jika nanti keseluruhan bangunan blok 1 dan sebagian blok 4 sudah bisa terlaksana pembangunannya, maka akan ada penambahan  tempat tidur menjadi 395 bed dari awalnya 425 bed. Jika rampung sesuai perencanaan, ruang rawat inap akan bertambah kurang lebih sebanyak 100 hingga 200 bed dari kebutuhan sebanyak 600 bed atau lebih. Juga akan ada penambahan ICU dan ruangan operasi. 

Saat ini ungkap Ilham, ruangan operasi di RSUD Kota Bogor maksimal hanya bisa melakukan tindakan operasi sebanyak 17 hingga 20 kali operasi. Padahal penambahan pasien khususnya dari sekitar Kota Bogor maupun dari daerah sekitar, untuk operasi tumor misalnya, terus meningkat. Peningkatan terjadi karena RSUD Kota Bogor adalah sentral untuk penanganan pasien penderita tumor.

Itulah kebutuhan yang mendorong desain pembangunan blok 1 secara keseluruhan perlu segera diwujudkan. Dalam hal pendanaannya, bantuan dan dukungan Pemerintah Kota Bogor dan DPRD Kota Bogor, maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagaimana yang diungkapkan Dedie Rachim, serta pihak-pihak lainnya menjadi penting dan sangat diharapkan. 

Sementara itu A. Irawan, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek Blok 1 tahap awal mengakui, di luar penyelesaian bangunan Blok 1 dan 4, masih banyak fasilitas lain yang dibutuhkan untuk mendukung operasional RSUD secara keseluruhan. Diantaranya lahan parkir kendaraan bagi pegawai maupun para pasien. “Ini masih menjadi persoalan yang terus kami upayakan untuk bisa mengatasinya,” ungkapnya. 

Disadari, lahan RSUD Kota Bogor relatif terbatas dan karenanya membutuhkan perluasan. Saat ini diantaranya, untuk mengatasi menciutnya sebagian lahan parkir yang tersita karena proses pembangunan Blok 1, maka parkir pegawai telah diarahkan ke Rusunawa Menteng. Di samping itu juga telah disewa sebidang lahan di sekitar, untuk parkir sepeda motor pengunjung.  Tampaknya, masih banyak pekerjaan rumah lain untuk mewujudkan RSUD Kota Bogor yang memiliki daya dukung sarana dan prasarana lebih lengkap. Semoga selalu ada solusi untuk menyelesaikan pekerjaan rumah itu. (Advertorial)

Wakil Walikota Bogor Dedie Rachim mengatakan, ini merupakan kepedulian terhadap para pengurus DKM, Marbot dan Majelis Taklim untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Banyak manfaat yang didapatkan dengan ikut kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini, seperti santunan bagi peserta yang meninggal dunia nilainya hingga Rp42 juta.

“Nah keinginan kita adalah terus menambah jumlah pengurus DKM, Marbot dan Majelis Taklim yang dapat terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Pemkot Bogor terus berupaya agar ada ketenangan pada saat mereka bekerja, dan ketika mereka dapat musibah, tentu ada perhatian juga dari pemerintah,” ucap Dedie.

 
Lanjutnya, untuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini, intinya iuran premi itu dibayarkan melalui mekanisme UPZ Pemkot Bogor, dimana UPZ Pemkot ini uangnya dari ASN, sesuai dengan Perwali yang dikeluarkan bahwa seluruh ASN Kota Bogor wajib mengeluarkan Zakat Infak Sodaqoh (ZIS) melalui UPZ. Uang itu dikembalikan lagi kepada masyarakat dan kemudian dikerjasamakan dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk para pengurus DKM, Marbot dan Majelis Taklim mendapatkan manfaat perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari perputaran uang UPZ Kota Bogor ini.

“Saat ini jumlahnya ada sekitar 3000 orang dari pengurus DKM, Marbot dan Majelis Taklim yang sudah masuk ke dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Kami berharap jumlahnya terus bertambah, karena masih banyak juga yang belum. Ini bertahap,” jelasnya.

Sementara, Kabag Adkesra Sekdakot Bogor, Adi Novan menuturkan, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan dalam bekerja bagi sektor yang belum bisa terangkum oleh dana APBD. Ini bagian terkecil yang belum tersentuh oleh APBD, dan setelah berdiskusi dengan BPJS Ketenagakerjaan dan DMI, karena bagaimana pun pengurus masjid itu ujung tombak di masyarakat, dari pola pikir itu akhirnya disepakati pemberian premi BPJS Ketenagakerjaan bagi pengurus DKM, Marbot dan Majelis Taklim.

Saat ini, kata Adi, di Kota Bogor ada sekitar 800 masjid yang terdaftar di DMI, dan sementara ini baru 3 sampai 4 orang per masjid yang mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Namun perlindungan BPJS Ketenagakerjaan ini tidak bisa dobel atau rangkap. Apabila mereka telah terdaftar peserta sebagai Ketua RW atau RT, maka tidak mendapatkan kembali dari program ini.

“Ini baru permulaan, baru sekarang kita mulai ini, InsyaAllah nanti kita lihat potensi yang ada yang masuk dari zakat infak sodakohnya ASN, berapa yang belum tersalurkan. Karena kita juga punya program, Bogor Sehat, Cerdas, Sejahtera,” ujarnya.

Dengan adanya perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan ini, lanjut Adi, banyak manfaat yang disampaikan. Pertama ketika terjadi risiko meninggal diluar kecelakaan kerja akan mendapat santunan sebesar Rp42 juta, ketika dia meninggal dalam risiko pekerjaan akan mendapat santunan hingga Rp100 juta ditambah lagi jika kepesertaannya sudah 3 tahun, itu anak-anaknya dua orang mendapat beasiswa sampai kuliah.

“Kami berharap dengan adanya MoU ini, Pemkot dapat melaksanakan fungsinya untuk memberikan rasa aman dan nyaman saat bekerja kepada para pengurus DKM, Marbot dan Majelis Taklim. Dengan adanya ini, pemerintah dirasakan kehadirannya bagi mereka, selanjutnya ketika program-program pemerintah bisa masuk ke mereka, lebih cepat untuk bisa membantu kita dalam rangka percepatan pembangunan,” tandasnya.

Ditempat yang sama, Ketua MUI Kota Bogor, KH Tb Muhyiddin mengaku sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Pemkot Bogor yang telah memback up untuk para pengurus DKM, Marbot, dan Majelis Taklim sehingga mereka dapat jaminan hidup dalam mengurus masjidnya. Memang itu semua aturan dari pemerintah, namun semua pengurus masjid palang pintunya masuk lewat DMI. Sementara MUI hanya melindungi dan mengayomi sekaligus mengetahui kalau di pengurus MUI lewat DMI disana ada bantuan negara lewat BPJS Ketenagakerjaan untuk DKM, Marbot dan Majelis Taklim.

“Program ini tentunya bertahap dan kami berharap seluruh pengurus DKM, Marbot dan Majelis Taklim di Kota Bogor bisa mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Karena banyak manfaat yang akan didapatkan dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan itu,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Bogor Kota, Mias Muchtar, menjelaskan, ini adalah rangkaian dari turunan Inpres No. 2 Tahun 2021 dalam rangka Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan untuk Menjamin Perlindungan kepada Pekerja dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. “Alhamdulillah Pemkot Bogor benar-benar memperhatikan di sektor ini. Salah satunya tahun lalu ada Program Bogor Mengaji, ekosistem dibawah Bogor Mengaji itu banyak pekerja-pekerja sosial yang terkoordinir melalui MUI ada DMI, para kyai, dai, ustad hingga pengurus DKM, Marbot dan Majelis Taklim. Nah mereka perlu mendapat perlindungan,” jelasnya.

Kata Mias, turunan dari sinilah diharapkan melalui keputusan DMI memfasilitasi BPJS Ketenagakerjaan untuk masuk memberdayakan para ekosistim di MUI untuk mendapat perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Ini adalah bentuk perhatian Pemkot Bogor dalam rangka tidak ada pekerja-pekerja baik itu formal maupun informal di Kota Bogor yang tidak mendapat jaminan sosial.

Saat ini, lanjut Mias, di Kota Bogor baru 154 ribu yang sudah terlindungi baik terdiri dari formal maupun informal. Kalau angkatan kerja yang produktif dalam data BPJS ada 408 ribu, dan saat ini sedang menyisir yang informal. “Untuk para DKM, Marbot dan Majelis Taklim ini jumlah yang sudah masuk ada 3000 an. Memang ini bertahap dan kami mengapresiasi pihak Pemkot Bogor yang terus gencar memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi warganya,” pungkas Mias. (***)

Selain itu, dibentuk juga Pansus Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) dan Raperda tentang Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2023.

Juru Bicara Bapemperda DPRD Kota Bogor, Anna Mariam Fadhilah menyampaikan bahwa Raperda tentang Perlindungan Masyarakat dari Dampak Pinjaman Online, Bank Keliling, Koperasi Liar dan Renternir, merupakan usul prakarsa dari DPRD Kota Bogor.

“Masyarakat perlu mendapat perlindungan terhadap praktek-praktek pinjaman online, bank keliling, koperasi liar dan rentenir yang menimbulkan gangguan ketertiban di lingkungan masyarakat termasuk rusaknya rumah tangga,” jelas Anna.

Adapun isi Raperda ini rencananya terdiri dari 11 bab dan 17 pasal. Untuk materi pokok yang diatur diantaranya terkait mitigasi risiko, asas perlindungan pengguna, larangan dan sanksi bagi penyelenggara dan pengguna, kewajiban Pemerintah Daerah, serta larangan, monitoring dan evaluasi serta partisipasi Masyarakat.

Sedangkan, untuk Raperda PMP Perumda PPJ dan Raperda Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 merupakan usul dari Pemerintah Kota Bogor.

Di tempat yang sama, Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto berharap bahwa ketiga Pansus ini bisa bekerja cepat agar dapat segera bermanfaat bagi masyarakat.

“Pansus memiliki masa kerja satu tahun. Namun, kami menginginkan agar pembahasannya cepat dan tepat, melibatkan partisipasi luas publik,  agar raperda ini bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Khususnya terkait dampak pinjaman yang banyak menimbulkan masalah di masyarakat,” jelasnya.

Rapat tersebut beragendakan konsultasi dan kordinasi terkait penetapan status konflik sosial yang terjadi akibat adanya pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hambal di Kecamatan Bogor Utara.

Jajaran Forkopimda hadir Walikota Bogor, Wakil Walikota Bogor, Kapolresta, Dandim, Kajari, Plt Sekda dan didampingi Kabag Hukum, Kepala Badan Kesbangpol, Camat Bogor Utara, dan Lurah Tanah Baru.

Berdasarkan hasil rapat kordinasi dan konsultasi, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto menyampaikan bahwa DPRD Kota Bogor memberikan persetujuan kepada Wali Kota Bogor untuk melakukan langkah penanganan sesuai dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

“Pada intinya kami memberikan pendapat kepada Wali Kota Bogor untuk melakukan langkah sebagaimana yang telah diatur didalam UU nomor 7 tahun 2012. Tujuan utama dan paling mendasar adalah mencegah terjadinya konflik sosial ataupun konflik fisik. Karena ini yang tidak kita harapkan,” ujar Atang.

Dengan adanya status konflik sosial ini, Atang berharap bahwa permasalahan yang ada dapat diselesaikan melalui proses musyawarah dan mediasi untuk mencari mufakat.

“Kami menyerahkan penanganan kepada Wali Kota dan pihak yang berwenang untuk melakukan langkah penanganan yang tepat, solutif, dan mengedepankan musyawarah mufakat. Tentu berdasarkan informasi di lapangan bisa menganalisa situasi serta langkah apa yang perlu dilakukan agar terjadi penyelesaian yang baik,” ungkap Atang.

“Yang terpenting tidak terjadi konflik sosial dan konflik fisik. Adakan mediasi untuk musyawarah sehingga terjadi islah, pembangunan masjid bisa terlaksana dengan baik dan nantinya bisa dikelola serta dimanfaatkan bersama-sama oleh para pihak dan masyarakat di wilayah,” tutup Atang.

Dilokasi yang sama, Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, mengungkapkan bahwa akan ada pengamanan bersifat netral disekitaran lokasi selama status konflik sosial berlaku selama 90 hari kedepan.

Ia pun menekankan bahwa dengan adanya penetapan status konflik sosial ini, memiliki tujuan untuk melakuka musyawarah dan mufakat.

“Jadi ini bukan untuk menghentikan kegiatan untuk tidak membangun masjid tersebut, tetapi dalam rangka musyawarah dan mufakat sehingga tidak terjadi disinformasi di masyarakat. Justru ini adalah awal 90 hari ke depan kami akan berusaha melakukan upaya rekonsiliasi bagi kedua belah pihak,” tegasnya.

Terakhir, Wali Kota Bogor, Bima Arya menjelaskan, diambilnya langkah penetapan status konflik sosial berdasarkan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2012 ini berdasarkan hasil pemantauan di lapangan yang menunjukkan adanya potensi konflik sosial yang besar.

“Forkopimda atas pesetujuan DPRD, menyepakati, menetapkan status konflik di lokasi tersebut, sehingga forkopimda melakukan langkah-langkah yang terukur di sana untuk menghentikan semua kegiatan, dan mengikhtiarkan terjadinya islah, musyawarah untuk mufakat,” jelas Bima.

Lebih lanjut, Bima pun menerangkan bahwa penetapan ini diambil untuk dilakuka intervensi secara fisik untuk memperbaiki tanggul yang ada di sekitaran pembangunan masjid, karena dinilai rawan longsor.

“Ini adalah untuk keselamatan warga di sana. Sesegera mungkin kami akan turun di sana untuk menghentikan aktivitas di sana, dan memberi kesempatan pada dinas PUPR untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Sambil tentunya kami mengupayakan mediasi dengan semua yang ada. Tentu kami ingin agar persoalan ini selesai, warga bisa menerima pihaknya juga bisa berkomunikasi dengan baik dengan warga,” pungkasnya.

“Inilah yang harus kita jaga bersama-sama agar anak-anak kita ini memiliki dunia bermain, dunia anak-anak dengan keceriaannya mereka. Jangan terjadi lagi yang namanya perundungan,” tutur Presiden. Perundungan yang terjadi merupakan tanggungjawab semua pihak untuk mencegahnya, termasuk orangtua, para pendidik dan seluruh masyarakat. 

Ditegaskan Presiden, semua kasus kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan seksual, harus diproses secara hukum dengan tegas, sesuai peraturan yang ada, sehingga kasus tersebut tidak akan terjadi lagi ke depannya. “Karena memang aturannya itu tidak diperbolehkan dan itu ada pidananya. Saya kira penegakan hukum yang keras dan tegas terhadap kegiatan-kegiatan seperti itu menjadi tanggungjawab kita semuanya untuk memagari agar tidak terjadi lagi,” lanjut Presiden.

Kasus kekerasan terhadap anak, telah menjadi salah satu kasus yang menuntut perhatian dan kepedulian semua pihak untuk menangkal dan mengatasinya. Kasus tersebut patut menjadi kepedulian dan perhatian semua pihak, terutama karena kini kasus kekerasan yang dialami anak-anak dengan berbagai bentuk, semakin kerap terjadi. Terkait dengan itu, Forum Anak Kota Bogor, juga telah menyampaikan harapan serupa sebagai salah satu poin yang tertuang di dalam 10 Rumusan Suara Anak Daerah Kota Bogor.

Rumusan Suara Anak Daerah Kota Bogor telah disampaikan Forum Anak Kota Bogor pada audiensi  dengan Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, di Balaikota Bogor, Rabu, 20 Juli lalu.  Pada kesempatan tersebut Dedie menegaskan, Pemerintah Kota Bogor sangat memperhatikan apa yang menjadi suara anak daerah Kota Bogor. 

Di samping soal kekerasan, juga disampaikan keinginan, harapan dan cita-cita anak-anak Kota Bogor agar mereka selalu dilibatkan dalam langkah-langkah pembangunan di Kota Bogor. Menanggapi harapan tersebut,  Dedie menyatakan, "Tadi hampir semua OPD terkait memberikan tanggapan dan memberikan komitmen untuk memperhatikan dan menindaklanjuti yang menjadi usulan di suara anak daerah Kota Bogor," ujarnya.

Dedie juga menyampaikan, ia sangat menginginkan generasi muda Kota Bogor menjadi Generasi Emas di 2045. Hal ini tentu harus dipersiapkan dari sekarang. Diantaranya bagaimana Pemerintah Kota  Bogor juga bisa menangani anak-anak putus sekolah mengingat di beberapa wilayah masih banyak anak-anak putus sekolah. "Saya meminta secara khusus ke kecamatan dan kelurahan untuk melakukan pemetaan yang lebih komprehensif agar kita bisa mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan solusi supaya anak-anak bisa kembali sekolah atau menyelesaikan sekolahnya," tegasnya.

Ia melanjutkan, yang juga menjadi harapan mereka yakni anak-anak ini bisa mengisi atau berkontribusi pada pembangunan. Karena mereka mempunyai cita-cita yang ingin diwujudkan dan untuk bisa mencapai cita-cita ini perlu komunikasi yang intens dengan Pemerintah Kota Bogor agar jalannya terbuka dan mereka bisa menggapai cita-citanya.

Simaklah selengkapnya Suara Anak Daerah Kota Bogor berikut ini :

Perumusan Suara Anak Daerah Kota Bogor

1.       Kami memohon kepada pemerintah untuk mensosialisasikan terkait fungsi dan penggunaan Kartu Identitas Anak  (KIA) di Kota Bogor.

2.       Forum Anak Kota Bogor bersama pemerintah bekerjasama untuk mengoptimalkan penurunan angka pernikahan anak melalui edukasi dan sosialisasi

3.       Kami sebagai anak menolak segala bentuk kekerasan dan memohon kepada pemerintah untuk menegakkan kembali regulasi yang telah ditetapkan terkait kekerasan dan perundungan terhadap anak di Kota Bogor.

4.       Forum Anak Kota Bogor mendukung pemerintah untuk memaksimalkan fungsi dan lebih memperhatikan infrastruktur ramah anak di Kota Bogor

5.       Forum Anak Kota Bogor mendukung pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan menolak secara tegas penggunaan segala jenis rokok di sekitar anak.

6.       Mendukung pemerintah untuk memaksimalkan  dan meningkatkan fungsi fasilitas kesehatan ramah anak di Kota Bogor

7.       Forum Anak Kota Bogor, pemerintah dan masyarakat bekerjasama untuk meningkatkan keterlibatan anak penyandang disabilitas dalam partisipasi yang lebih inklusi

8.       Menolak eksploitasi anak dan mendukung pemerintah dalam mengatasi eksploitasi anak di Kota Bogor.

9.       Menolak tegas pornografi dan pornoaksi dalam bentuk apapun di Kota Bogor

10.   Forum Anak Kota Bogor mendukung pemerintah terkait optimalisasi informasi layak anak

(Advertorial)

Peingatan HAN terasa menjadi lebih penting, dalam rangka mengingatkan dan menggerakan setiap warga masyarakat untuk ikut mengatasi berbagai permasalahan yang timbul pada kehidupan anak-anak. Salah satu permasalahan itu diantaranya adalah fenomena kasus kekerasan terhadap anak yang masih sering terjadi. baik berupa fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Sebagian besar kekerasan terhadap anak terjadi di lingkungan rumah dan  dalam jumlah yang lebih kecil terjadi di sekolah, di lingkungan atau organisasi tempat anak berinteraksi. 

Pemerintah Kota Bogor terus berupaya mengatasi masalah ini. Diantaranya seperti memperbaiki sistem pelaporan kasus, pelayanan, pengaduan, serta menjadikan data pelaporan agar lebih akurat dan real time. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana pengaduan tersebut bisa segera direspon dan ditangani oleh berbagai pihak yang memiliki tugas untuk melindungi anak, baik dari aspek penegakan hukum dan pendampingan anak korban.

Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Pemerintah Kota Bogor berkomitmen untuk menjaga anak di Kota Bogor terhindar dari kekerasan baik dari lingkungan keluarga, sekolah hingga  lingkungan sosialnya. Tentunya perlindungan ini membutuhkan kerjasama lintas sektor dan komintmen semua pihak untuk melindungi anak-anak di Kota Bogor. 

Pada peringatan Hari Anak Nasional (HAN) tingkat Kota Bogor Tahun 2022, upaya perlindungan anak ini akan menjadi perhatian serius. Hal itu tercermin dari berbagai agenda yang akan dilaksanakan dalam rangka peringatan HAN tingkat Kota Bogor. Untuk tahun ini seremoni peringatan akan berlangsung di Taman Ekspresi dan Taman Kaulinan, Sempur, pada 31 Juli mendatang.

Kegiatan yang akan berlansung, merupakan hasil kerja sama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bogor bersama dengan Forum Anak Kota Bogor (FANATOR), dan partisipan lainnya seperti BJB Kota Bogor, Bank Kota Bogor, PT Taspen, ChildFund Indonesia, serta warga Upadaya.

Peringatan HAN nantinya akan diisi dengan berbagai penampilan dan kegiatan. Mulai dari kesenian tari hingga bela diri Taekwondo. Pada acara ini juga akan diumumkan peserta yang berhasil menjadi juara dalam lomba jingle fabator. Selain itu juga akan digelar lomba mewarnai untuk kategori usia 5-8 tahun dan 9-11 tahun yang akan bertempat di Taman Kaulinan. 

Kepala DP3A Kota Bogor, Iceu Pujiati mengatakan peringatan HAN juga akan diisi dengan talkshow bertema isu anak. "Narasumbernya Bunda Forum Anak Daerah yaitu Ibu Wakil Walikota, Yantie Rachim dan saya sendiri," tuturnya. Menurutnya, pada kesempatan tersebut juga akan berlangsung audiensi penyampaian suara anak daerah kepada Walikota Bogor, Bima Arya.

Pada peringatan HAN tahun ini, Kota Bogor mengusung tema "Kuatkan Sinergi, Tingkatkan Prestasi, Untuk Kota  Bogor  Cemerlang". Iceu berharap gelaran peringatan HAN menjadi momentum pengkampanyean pemenuhan hak-hak dan perlindungan pada anak. "Contohnya hak hidup, tumbuh berkembang, hak berpartisipasi secara wajar sesuai harkat martabat kemanusian, serta hak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi," paparnya.

Pada peringatan HAN tersebut juga akan dihadirkan lima  stand klaster pemenuhan hak anak. Di antaranya hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, dan perlindungan khusus.

Sebanyak lima  tenda Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor akan memberikan pelayanan. Diantaranya Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diskarpus), serta DP3A.

"Di sana nanti akan ada pemberian vitamin, dan suplemen penambah darah, sosialisasi mengenai administrasi sipil, pojok baca atau dongeng, mobil curhat, dan masih banyak lagi," tutur Iceu. Dirinya berharap kedepannya tidak ada lagi anak yang mengalami kekerasan dalam bentuk apapun. Oleh sebab itu dirinya mendorong seluruh pihak untuk turun berpartisipasi dalam pemenuhan hak-hak serta perlindungan pada anak.

Di samping peringatan HAN tingkat kota, Kota Bogor juga terpilih sebagai tuan rumah puncak peringatan HAN yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Acara tersebut akan berlangsung di Kebun Raya Bogor. (Advertorial)

Anggota dewan pun langsung menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan mengundang berbagai pihak terkait ruang Rapat Badan Musyawarah (Bamus), Gedung DPRD Kota Bogor, Senin 27 Juli. 

Rapat mediasi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto, Ketua Komisi I Safrudin Bima, Ketua Komisi IV Karnain Asyhar, dan Anggota Komisi III Lusiana Nurrissiyadah. Hadir langsung puluhan warga sektor III Perumahan BMW, pihak pengembang (developer) PT. Manakib Realty, Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perhubungan (Dishub), Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bogor, Camat Tanah Sareal, dan Lurah Mekarwangi.

“Rapat hari ini merupakan upaya mediasi yang kami lakukan sebagai tindak lanjut permasalahan yang disampaikan warga kepada saya dua pekan lalu, agar ditemukan solusi yang konkrit dan terukur. Untuk itu langsung kami hadirkan lengkap perwakilan warga, pengembang perumahan, dan semua pihak yang berwenang baik kelurahan, kecamatan, SKPD terkait, dan BPN,” jelas Atang.

Perwakilan warga sektor III Perumahan BMW, Handry Thio, mengatakan terdapat lima poin keluhan warga terhadap pengembang perumahan. Dimana, yang pertama adalah belum diselesaikannya legalitas kepemilikan rumah hingga hari ini.

“Sebagian besar warga belum mendapatkan legalitas atas kepemilikan tanah dan rumah meskipun sudah membayar tunai maupun melunasi kewajiban angsuran. Padahal kami sudah belasan hingga puluhan tahun tinggal disini,” ujar Handry.

Keluhan kedua, Handry menyampaikan pihak pengembang hingga saat ini belum membangun Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di perumahan BMW. Adapun, masjid, posyandu dan pusat olahraga yang saat ini sudah berdiri, merupakan hasil swadaya warga sektor III Perumahan BMW.

“Ketiga, adanya dugaan atas beberapa pelanggaran yang dilakukan. Salah satunya merubah site plan atau rencana bangunan untuk dalam kasus ini sarana ibadah yang sudah berdiri masjid, posyandu dan lapangan. Itu rencananya akan dijadikan kavling aktif. Kami tentu menolak ini,” kata Handry.

Masalah keempat, Handry menggambarkan betapa buruknya masalah infrastruktur di sektor III, terutama jalan dan drainase. Jalan yang rusak dan buruknya drainase membuat wilayah mereka sering dilanda banjir yang besar. Terakhir, warga mengeluhkan tidak adanya perhatian dari pengembang untuk menjalankan fungsi pengamanan dan kenyamanan perumahan. Warga selama ini mengusahakan sendiri sistem keamanan maupun pembiayaannya. Bahkan, gerbang masuk dibongkar karena dibangun minimarket.

“Kami merasa developer kurang menerima aspirasi dan keluhan dari kami sebagai warga dan konsumen. Bahkan  pihak pengembang terkesan tutup mata karena tidak melakukan tindak lanjut dan perbaikan apapun terhadap aspirasi warga. Maka dari itu kami mencoba meminta tolong bantuan DPRD Kota Bogor untuk menyelesaikan persoalan ini,” ungkapnya.

Setelah mendengar aspirasi warga, Atang meminta penjelasan dan kesiapan pihak pengembang untuk menindaklanjuti permasalahan yang disampaikan warga.

Vice President Manakib Realty, Agung Anugrahanto menjelaskan kronologi persoalan sekaligus menyatakan kesiapannya untuk memenuhi tuntutan warga secara bertahap mulai Juni ini.

“Insya Allah mulai Juni ini juga kami akan selesaikan beberapa permasalahan yang sempat tertunda. Empat bulan terakhir kami baru selesai memetakan berbagai persoalan. Terutama setelah ganti kepemilikan PT. Manakib Realty. Selanjutnya kami akan tuntaskan berbagai program satu per satu dibawah kepemilikan yang baru. Ada program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang”, jelasnya.

Bahkan ia memastikan dalam waktu dua bulan kedepan, beberapa masalah seperti lampu penerangan, jalan rusak, drainase rusak, dan beberapa infrastruktur lain akan dilakukan pengerjaan penyelesaiannya, termasuk pembangunan pagar perumahan. 

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi I Safrudin Bima mengingatkan pihak pengembang untuk memenuhi kewajibannya.

“Ini masalah hak dan kewajiban. Warga sudah memenuhi kewajiban pembayaran. Maka, warga berhak mendapatkan haknya dan pengembang harus menunaikan kewajibannya,” jelas Safrudin.

Lusiana Nurissiyadah yang mewakili Komisi III menekankan bahwa masalah jual beli adalah masalah prinsip, dimana penjual harus memenuhi kewajibannya karena dimensinya dunia akhirat.

“Selain masalah perbaikan sarana dan infrastruktur, pengembang juga harus berpikir bahwa ini adalah masalah prinsip yang harus dipertanggungjawabkan baik kepada warga maupun kepada Yang Kuasa,” ungkap Lusiana.

Menguatkan Safrudin dan Lusiana, Ketua Komisi IV Karnain Asyhar menggarisbawahi tentang progress yang harus dicapai oleh pihak pengembang. “Regulasi sudah jelas. Kami meminta agar pengembang perumahan punya kesungguhan dan itikad baik untuk menyelesaikan satu demi satu aspirasi. Harus ada progressnya. Ada regulasi yang mengatur penyerahan PSU dengan kondisi baik ke Pemkot secara parsial. Sehingga warga merasakan haknya terpenuhi. Ini demi terwujudnya ketentraman dan kenyamanan sebagaimana diatur dalam Perda No 1 Tahun 2021,”tegas Karnain.

Hasil Kesimpulan Mediasi

Setelah mendengarkan semua penjelasan dari pihak warga, pihak pengembang, dan masukan dari BPN serta SKPD Kota Bogor, Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto menyimpulkan empat poin kesimpulan yang harus ditindaklanjuti.

Pertama, pihak pengembang segera menyelesaikan permasalahan legalitas kepemilikan warga mulai Juni sampai dengan akhir 2022, dan tuntas selesai pada Maret 2023. Kedua, pihak pengembang segera melakukan pembangunan dan perbaikan jalan serta drainase, pembangunan tembok penahan tanah, pemasangan PJU di 55 titik, pemasangan pagar keliling, dan pembangunan gate keamanan. 

“Kami catat kesiapan pengembang bahwa kegiatan tersebut akan dilaksanakan mulai awal Juli dan diperkirakan selesai awal September 2022,” ungkap Atang.

Ketiga, tidak ada perubahan site plan di lahan masjid, posyandu, dan lapangan olahraga berdasarkan informasi dari pengembang dan DPMPTSP Kota Bogor.  Keempat, Atang menyebutkan pihak pengembang berkomitmen menyelesaikan berbagai hal termasuk proses pengawalan keamanan dan kenyamanan warga secara bertahap mulai dari selesai pertemuan ini, dengan program jangka pendek dan menengahnya.

“Insya Allah kami di DPRD dan dinas terkait akan memantau pelaksanaan dari komitmen ini. Apabila dalam tiga bulan kedepan tidak ada progress, kita akan undang kembali dan akan ada tindaklanjut yang lebih tegas lagi,” tegas Atang.

Atang menyampaikan terima kasih atas kehadiran pengembang, perwakilan warga, pimpinan Komisi DPRD, dan seluruh dinas terkait sehingga aspirasi yang disampaikan warga bisa dibahas untuk menemukan titik solusinya.

“Terima kasih atas kehadiran seluruh pihak, termasuk kehadiran pihak pengembang yang secara gentle hadir dan menyatakan komitmennya. Kita sama-sama support untuk penyelesaiannya. Saya mohon dinas terkait untuk mengawal. Termasuk mohon bantuan BPN untuk membantu proses pengurusan legalitas kepemilikan tanah bangunan warga. Insya Allah Komisi terkait DPRD akan bantu pantau dan awasi progress pelaksanaannya,” pungkas Atang

Hasil riset tahun 2018, menunjukan hanya 3 dari 10 penderita PTM terdeteksi sejak awal. Artinya 7 penderita PTM lainnya tidak terdeteksi sejak awal. Bahkan banyak penderita tidak mengetahui dan menyadari tentang kondisi kesehatannya. Mereka baru mengetahui ketika sudah terjadi komplikasi atau penyakitnya relatif sudah masuk stadium berat.

Padahal untuk mencegah kondisi yang lebih parah yang dapat mengakibatkan kematian, PTM bisa diantisipasi sejak dini. “Untuk itu diperlukan deteksi sejak awal agar dapat mengendalikan faktor risiko maupun mencegah ke dalam komplikasi yang lebih berat,” jelas kata Retno. Dalam rangka menekan tingginya angka kematian akibat PTM dan mengajak masyarakat melakukan deteksi dini, Dinas Kesehatan Kota Bogor mencanangkan Gerakan Bulan Gerak Deteksi Dini PTM. 

Berkolaborasi dengan banyak pihak, Dinas Kesehatan Kota Bogor membuat satu inovasi yang  mendukung Gerakan Bulan Deteksi Dini PTM. Inovasi itu disebut Paguyuban Salapan (9) yang memiliki arti 9 sasaran, 9 pelaksana dan 9 program. Ada 9 sasaran dalam program ini, masing-masing warga berusia 15 tahun keatas, ASN, wanita usia subur antara 30-50 tahun dengan pemeriksaan IVA tes dan CBE, pegawai swasta, pegawai dan pekerja di industri, mahasiswa dan siswa SMA dan sederajat serta pengunjung klinik atau rumah sakit.

Sedangkan  9 pelaksana kolaborasi meliputi 9 program pemeriksaan kesehatan yang dikelola dan terintegrasi meliputi penanggung jawab PTM, kesehatan indera, kesehatan jiwa, deteksi dini kanker serviks (IVA), promosi kesehatan, lansia, gizi, UKS dan kesehatan kerja. Pelaksanaan program ini akan melibatkan 1.353 kader posbindu, organisasi profesi seperti IDI, PPNI, IBI dan Persagi. Juga didukung 22 rumah sakit,  25 puskesmas dan 40 klinik pratama serta tempat pelaksanaan gerakan bulan deteksi dini PTM di Kota Bogor.

Selanjutnya  9 pelayanan deteksi adalah deteksi gizi, deteksi dini hipertensi, diabetes melitus, deteksi kanker serviks dan kanker payudara, deteksi dini kesehatan jiwa, pemeriksaan tajam pendengaran dan pemeriksaan tajam penglihatan, pelayanan paru obstruktif kronik dan pelayanan upaya berhenti merokok. 

Gerakan Bulan Deteksi Dini PTM Kota Bogor diselenggarakan mulai 15 Juni 2022 sampai satu bulan ke depan. Gerakan ini ditujukan untuk mengingatkan dan menyadarkan masyarakat agar mereka peduli terhadap pencegahan dan pengendalian PTM. “Diharapkan masyarakat semakin peduli dan mau memeriksakan kesehatannya sebagai upaya deteksi dini, khususnya dalam pencegahan penyakit dan faktor risiko PTM. Selain itu agar tercapainya indikator SPM dari seluruh masyarakat usia produktif bisa melakukan skrining kesehatan, minimal satu kali dalam setahun,” kata Retno.

Dalam acara pencanangan  Gerakan Bulan Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular (PTM) di Posbindu Melati 1, Kelurahan Curug, Rabu (15/6/2022), Wali Kota Bogor, Bima Arya mengingatkan tentang pentingnya setiap orang berikhtiar menjaga kesehatan. Menurutnya hal itu juga berkaitan erat dengan upaya memberikan manfaat kehidupan sebaik-baiknya bagi orang lain. Juga meningkatkan harapan hidup seseorang. 

Di Indonesia angka harapan hidup terus meningkat. Data menunjukan, angka harapan hidup Kota Bogor mencapai 73,61, atau sedikit lebih tinggi dibanding angka harapan hidup Indonesia yang mencapai 73,5. Data lain menunjukkan, usia laki-laki lebih pendek daripada usia perempuan. Hal itu bisa dilihat ketika pandemi Covid-19 masih tinggi, mayoritas yang meninggal adalah laki-laki.

Menurut Bima, angka harapan hidup ditentukan tiga hal, yaitu gaya hidup, akses terhadap fasilitas kesehatan dan status sosial. "Gaya hidup itu sangat menentukan dan mempengaruhi banyak hal. Status sosial ada di nomor tiga tapi belum tentu orang yang berkecukupan, kaya dan berlebihan itu panjang umur dan mereka yang tidak punya, juga belum tentu akan panjang umur," katanya. 

“Jadi ikhtiar kita adalah memperbaiki tiga hal tadi. Diperbaiki semua, gaya hidup adalah yang paling susah dan mindset memiliki peran yang cukup penting. Namun yang perlu juga untuk disadari adalah tidak semua orang paham terkait dengan kultur, menjadi perjuangan berat kita. Kuncinya adalah kolaborasi dan bergerak semua, melibatkan semua dari yang usia dini hingga para lansia, yang menjadikan siklus yang panjang sekali,” paparnya. 

Bima Arya menjelaskan, di atas kertas semakin dini berkehidupan sehat akan semakin panjang usia dan jika semakin telat maka akan semakin susah. Bahkan, untuk membiasakan olahraga dan bangun pagi pun menjadi hal yang tidak mudah. Apalagi jika melihat pola anak muda saat ini yang suka begadang dengan gawai di tangan bisa mengakses banyak hal.

Untuk tiga hal yang disebutkan, maka perlu terus diedukasi termasuk pola asuh dan sebagainya. Untuk akses pelayanan kesehatan terus diperbaiki dengan cara turun semua, berkolaborasi dan menjemput semua. Untuk status sosial, ikhtiar yang dilakukan dengan meningkatkan terus kondisi ekonominya. Jadi seperti pepatah yang mengatakan, untuk urusan kesehatan, mencegah lebih baik daripada mengobati. (Advertorial)

Panggung utama di alun-alun dimeriahkan dengan pagelaran seni dari sejumlah sanggar dan perwakilan setiap kecamatan. Mereka bergantian menunjukkan penampilan terbaiknya. Bukan hanya menampilkan kesenian, keenam perwakilan kecamatan juga membawa dongdang berisi makanan dan minuman yang menjadi ciri khas wilayahnya masing-masing. Mulai dari sayuran, buah-buahan, cemilan, kue-kue, serta kudapan lainnya yang berada di dongdang, kemudian dibagi kepada warga. 

Menurut Wali Kota Bogor, Bima Arya, peringatan HJB ke-540 kali ini situasinya berbeda dibanding tahun sebelumnya, karena kasus Covid-19 mulai melandai. Itulah alasan digelarnya kembali helaran atau festival budaya. Ia bersyukur melihat masyarakat bisa kembali bergembira setelah semua pihak bekerjasama berjuang menghadapi pandemi. 

"Tanpa kerja keras semua pihak, tidak mungkin pendemi bisa kita atasi. Doa kita untuk seluruh petugas yang telah gugur dalam penanganan Covid-19 dan juga bagi warga yang telah wafat di masa pandemi. Semoga diberikan tempat paling mulia di sisi Allah SWT," katanya.  Ia juga mengingatkan bahwa Kota Bogor perlu terus dibangun dan dibenahi. “Tetapi pembangunan dan perubahan, tidak dengan merusak lingkungan. Kita perlu pertumbuhan ekonomi, tapi tidak mengorbankan anak cucu. Kita perlu mengejar investasi, tapi hanya yang peduli pada pembangunan yang berkelanjutan," tegasnya.

Selain helaran, beragam agenda acara peringatan terangkai sejak pagi hari. Nuansa Sunda juga menghiasi rapat paripurna istimewa di DPRD Kota Bogor pada pagi harinya. Dihadiri Plh Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, seluruh yang hadir menghormati HJB dengan khusus mengenakan pakaian khas Sunda. Begitupun kata pengantar dan sambutan paripurna memakai Bahasa Sunda. Ini adalah protokoler yang sudah berlangsung dalam dua dekade terakhir. 

Usai paripurna Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim menilai peringatan HJB sebagai titik evaluasi. "Momentum HJB sekaligus sebagai bahan untuk introspeksi diri. Sebab, bagaimanapun pembangunan itu harus berkelanjutan," ujarnya. Salah satu pembangunan fisik yang menurutnya diperlukan segera adalah  pelebaran Jembatan Otista. Untuk itu  Pemerintah Kota Bogor masih menanti lampu hijau untuk anggarannya yang diajukan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 

Plh Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum merespon. Menurutnya, Pemerintah Provonsi Jabar akan mempertimbangkan alokasi anggaran perbaikan dan pelebaran jembatan tersebut. Perbaikan dan pelebaran jembatan itu memang menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan kemacetan di Kota Bogor. "Kami tidak mempermasalahkannya (anggaran),” tegasnya. Namun ia berharap  semua pihak bersabar. Sebab, "Ini semua perlu tahapan, perlu payung hukum, perlu mekanisme. Apakah bentuknya hibah ke Kota Bogor ataupun yang dikerjakan oleh kita. Tergantung status jalan ini, milik pemprov Jabar atau Kota Bogor," lanjutnya. 

Sementara itu Dedie mengingatkan, pembangunan bukan hanya sekadar insfrastruktur dan fisik. Pembangunan juga perlu menyentuh aspek sumber daya manusia. "Kemajuan sebuah kota tak hanya fokus pada apa yang dapat dilihat saja, tetapi bagaimana dapat mewujudkan masyarakat yang cerdas. SDM Kota Bogor harus unggul dan menjadi kontributor dari tercapainya Indonesia Emas di tahun 2045.” lanjutnya. 

Kesibukan memperingati HJB tak mengabaikan jalannya tugas pelayanan ke masyarakat. Dalam hal itu Pemerintah Kota Bogor menyerahkan KTP secara serentak kepada 11 pelajar di sekolah yang berbeda. Sekaligus penyerahan KTP ini menjadi peringatan ulang tahun ke-17 bagi mereka. Ini adalah hadiah kejutan yang diserahkan langsung oleh Wali Kota Bogor. 

Tak ayal kejutan ini membuat Annisa Putri, salah satu penerima KTP, benar-benar terkejut. Siswi yang sedang praktik di ruang laboratorium itu kaget saat Bima Aya menghampirinya. Bahkan, bukan hanya menerima KTP-el, tapi juga dibawakannya kue ulang tahun, kado kartu BJB Cash dan voucer pemeriksaan potensi akademik dari PMI. Ia tak menyangka ulang tahunnya hari itu menjadi sangat istimewa dan juga bertepatan dengan HJB. "Semoga Kota Bogor semakin berkembang lebih baik lagi dan makin maju. Setelah selesai praktik, saya akan makan kue bersama teman-teman saya," ujarnya.

Kejutan sweet seventeen juga dirasakan salah satu siswi di SMK Baranangsiang Bogor, Maureen Ivanna Subrata. Siswi itu sedang berada di kelas bersama teman-teman dan gurunya ketika  Bima membawakan kue ulang tahun beserta KTP-el. Tentu saja, seisi kelas sontak menjadi riuh dan bergembira.

Maureen merasa sangat senang dengan kehadiran Wali Kota. Ia pun tak menyiakan kesempatan langka itu untuk mengabadikannya dengan berfoto bersama. "Deg-degan banget. Saya baru pertama kali ketemu Pak Wali. Senang banget. Saya harap Kota Bogor semakin maju dan makin banyak wisatawan yang datang ke Kota Bogor," katanya.

Tak hanya mengunjungi para pelajar yang berulang tahun ke-17 itu. Wali Kota Bogor Bima Arya juga menyempatkan diri untuk menjenguk bayi yang lahir, bertepatan dengan HJB ke-540. Ia menyerahkan akta kelahiran dan sejumlah bantuan untuk warga yang baru melahirkan anaknya.

Masih banyak agenda dan kegiatan yang dilaksanakan untuk HJB 540. Semoga semua itu tak hanya menjadi sekadar hiburan, melainkan bisa menyemangati warga untuk semakin mencintai kotanya. Semakin peduli dengan kebersihan kota, keindahan, ketertiban dan keamanan kotanya. (Advertorial)

Dalam perayaan HJB ke-540 di gedung DPRD Kota Bogor juga tampak berbeda. Sebab, di lobi gedung yang merepresentasikan rumah rakyat ini terdapat pameran foto. Sebanyak 38 foto yang menggambarkan kegiatan DPRD Kota Bogor periode 2019 - 2024 ditayangkan dan menjadi suguhan sebelum masuk ruang paripurna.

Pameran foto bertajuk ‘Bingkai Parlemen’ ini, merupakan hasil karya dari Pewarta Foto Indonesia (PFI) Bogor yang berkolaborasi dengan DPRD Kota Bogor. Karya foto yang dipamerkan ini menggambarkan tiga unsur DPRD Kota Bogor, yakni legislatif, penganggaran dan pengawasan.

Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto, mengungkapkan perjalanan Kota Bogor selama 540 tahun telah mencatatkan banyak sejarah. Namun, sejarah tidak akan bisa diceritakan tanpa adanya gambar yang diabadikan, sehingga gelaran pameran foto ‘Bingkai Parlemen’ yang digelar di DPRD Kota Bogor ini, ingin dijadikan simbol sejarah DPRD Kota Bogor untuk bertansformasi kearah yang lebih baik, untuk terus membangun dan memajukan Kota Bogor.

“Sebagai bagian dari rasa syukur di hari jadi Bogor ke 540 ini, DPRD Kota Bogor bersama dengan Pewarta Foto Indonesia (PFI) Bogor,  menampilkan puluhan foto pilihan untuk dipamerkan di gedung DPRD Kota Bogor. Foto-foto ini merupakan bagian dari cuplikan dan potret transformasi DPRD Kota Bogor dari waktu ke waktu. Kami berharap agar DPRD Kota Bogor terus bertransformasi menjadi lebih baik, sehingga memberikan kontribusi terbaik agar Kota Bogor yang kita cintai ini menjadi semakin baik dari hari ke hari,” ujar Atang.

Lebih lanjut, Atang juga menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh warga Kota Bogor, pemerintah kota Bogor dan seluruh stake holder yang terus menumbuhkan rasa silih asah, silih asuh
dan silih asih demi kemajuan Kota Bogor.

Ia pun berharap, foto-foto karya juranlis bisa terus menjadi catatan sejarah kemajuan Kota Bogor sekaligus menjadi evaluasi dan bahan inspirasi bagi seluruh stakeholder di Kota Bogor untuk memajukan Kota Bogor dan mensejahterakan warganya.

“Semoga, karya foto jurnalis ini menjadi bahan catatan perbaikan bagi DPRD Kota Bogor khususnya, dan seluruh stake holder Kota Bogor pada umumnya. Semoga, karya-karya foto jurnalistik terus berkembang maju dan menjadi evaluasi sekaligus inspirasi bagi kita semua, mengabadikan sejarah perjalanan Kota Bogor yang semakin maju dan bahagia masyarakatnya,” terang Atang.

Dalam sambutan pidato perayaan HJB ke-540 dalam rapat paripurna, pria yang akrab disapa Kang Atang ini menyampaikan bahwa kebesaran dan kejayaan semasa Baginda Prabu Siliwangi harus menjadi inspirasi bagi seluruh warga Kota Bogor, untuk terus menumbuhkan rasa cinta dan rasa kepemilikan yang benar terhadap Kota Bogor ini.

“Apa yang kita rasakan dan dapatkan hari ini tidak terlepas dari apa yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita. Sebagai rasa syukur, kita harus terus berupaya meneruskan perjuangan membangun kehidupan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Ini sesuai dengan pepatah dari para leluhur yang hingga saat ini kita jadikan sebagai motto Kota Bogor yakni ‘Dinu Kiwari Ngancik Nu Bihari, Seja Ayeuna Sampereun Jaga’,” ujar Atang.

Tema HJB ke-540 ”ABHINAYA SATYA LESTARI”,  yang mengandung makna semangat yang tulus untuk menghadirkan program-program berkelanjutan bagi lingkungan agar bumi terus hidup atau lestari, maka Atang menegaskan bahwa pembangunan Kota Bogor haruslah bertumpu pada tiga aspek, yaitu aspek sosial budaya, ekologi, dan ekonomi. Ketiga aspek ini menjadi landasan bagi program pembangunan yang berkelanjutan.
 
Atang menerangkan, pembangunan yang bertumpu pada aspek sosial budaya menitikberatkan pada kearifan lokal, budaya gotong royong, serta kebersamaan dan kerukunan masyarakat. Budaya luhur warisan nenek moyang ini menjadi kekuatan pemersatu warga, sekaligus sebagai pijakan kearifan agar di era yang serba maju ini, Kota Bogor tetap menjadi kota yang nyaman di dalam taman.

Aspek ini diperkuat dengan aspek ekologi yang menitikberatkan pada kelestarian lingkungan. Pembangunan harus terus dilakukan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Degradasi lingkungan yang telah terjadi selama ini harus dihentikan dan harus mulai dilakukan usaha-usaha untuk melestarikan lingkungan.

“Aspek yang ketiga adalah ekonomi, yaitu upaya mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan keadilan. Permasalahan kemiskinan dan sulitnya mendapatkan lapangan kerja akibat pandemi covid-19, harus diselesaikan dengan program ekonomi yang konstruktif dan bisa dirasakan oleh semua warga Kota Bogor. Program pembangunan harus dirasakan oleh seluruh wilayah dan seluruh warga Kota Bogor. Itulah substansi dari pemerataan kesejahteraan dan keadilan,” tegas Atang.

Dilokasi yang sama, Sekretaris DPRD Kota Bogor, Boris Derurasman, mengungkapkan kolaborasi Setwan DPRD Kota Bogor dengan PFI Bogor sejalan dengan motto Setwan DPRD Kota Bogor yang ’SIAP Melayani’ Warga Kota Bogor. Ia pun berharap, kegiatan pameran foto ‘Bingkai Parlemen’ bisa memberikan informasi aktual kepada semua lapisan warga Kota Bogor tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan anggota DPRD Kota Bogor disamping itu akan segera dibuka Gerai Hasil Karya UMKM dan Produk Lokal warga Kota Bogor di Areal DPRD Kota Bogor kerjasama dengan Disperindagkop & UMKM dalam upaya Gerakan Cinta Produk Dalam Negeri

“Kegiatan ini diharapkan  dapat memberikan informasi aktual kepada semua lapisan warga masyarakat Kota Bogor tentang kegiatan yang  dilaksanakan oleh Pimpinan dan anggota DPRD Kota Bogor periode 2019 – 2024 selama ini,” pungkasnya. (Advetorial)

Pemerintah Kota Bogor memberi arti pada tema ini dengan tekad untuk terus bekerja mengabdi melalui program-program berkelanjutan, agar alam dan lingkungan Kota Bogor tetap lestari dan agar kehidupan aman tentram dan sejahtera terwujud bagi setiap warganya.

Setidaknya tiga aspek  dijadikan focus untuk menjabarkan program-program berkelanjutan.  Masing-masing adalah kelestarian alam lingkungan Kota Bogor, memelihara persatuan, kebersamaan, kesetaraan di tengah  kebhinekaan dan pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan  kesejahteraan hidup masyarakat.

Baru-baru ini Pemerintah Kota Bogor mengeluarkan kebijakan tentang local proud, bangga dengan produk lokal. Kebijakan ini diarahkan untuk mendukung tumbuhnya bisnis para pengusaha lokal. Juga kebijakan ini diarahkan ke depannya untuk mendukung konsep green economi. Langkah ini diwali dengan menertbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 30 tahun 2022, yang mengatur soal berpakaian bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

"Setiap Selasa, saya perintahkan dan wajibkan seluruh ASN di Kota Bogor menggunakan produk lokal. Kita dorong industri kreatif yang memang perlu dikembangkan," ungkap Wali Kota Bogor, Bima Arya   Sedangkan  setiap Kamis para ASN diminta berpakaian tradisional  Sunda dan Juatnya  memakai batim atau pakaian etnik lainnya.

Dengan kebijakan ini Bima berharap, ASN menjadi motor penggerak kebangkitan produk lokal dan UMKM. "Kalau semua ASN belanja produk lokal dari distro-distro yang ada di Kota Bogor, maka akan ada perputaran uang Rp 3,5 miliar. Saya tadi tanya random, mereka minimal membelanjakan Rp500.000. Di Kota Bogor ini ada sekitar 6.980 ASN," lanjutnya.

Kebijakan yang pro terhadap industri kreatif lokal ini diharapkan  mampu menghasilkan perputaran uang yang besar sehingga mampu menjadi angin segar pasca pandemi Covid-19. Bima juga berharap langkah ini baik bagi recovery economi nasional. "ASN harus jadi kekuatan yang paling depan untuk membangkitkan kebanggaan lokal. Kita mulai di Kota Bogor. Tapi nanti dorong juga di APEKSI. Ada 98 kota di APEKSI, ada 4 juta ASN di seluruh Indonesia, kalau ada kebijakan serentak seperti ini dahsyat untuk kebangkitan UMKM," tandasnya.

Saat ini ada sekitar 70 brand distro lokal Kota Bogor yang bergerak di produksi fashion dan aksesoris. Beberapa diantaranya sudah menggapai pasar di luar Kota Bogor. Sebagian diantaranya saat ini beroperasi di wilayah Ciheuleut. Bilal, pengelola Distro Avenue di kawasan Ciheuleut, mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Bogor terhadap pelaku industri kreatif. 

"Program yang mewajibkan ASN menggunakan produk lokal tentunya sangat membantu meningkatkan penjualan," katanya seraya berharap kebijakan tersebut dibarengi dengan pembenahan infrastruktur antara lain untuk kawasan Ciheuleut yang sudah dikenal sebagai sentra distro. “Sampai saat ini masih jadi ikonik  dan menjadi destinasi belanja outfit anak-anak muda. Sehingga perlu pengembanhan lebih terhadap kawasan ini," terang Bilal.

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie Rachim sejalan dengan harapan itu. Ia mendorong dinas-dinas terkait untuk merumuskan konsep penataan, baik infrastruktur maupun arus lalu lintas.  "Ibaratnya Bandung kecilnya ada di Ciheuleut. Kita perlu dorong Ciheuleut menjadi Kampung Distro yang akan menambah value dari kawasan ini," katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Pariwisata Kota Bogor, Atep Budiman mengungkapkan, produk lokal yang dibuat para pelaku usaha ini mengusung semangat  ramah lingkungan. “Mereka berproduksi dengan menekan timbulnya limbah dan sebagai mendaur ulang limbah untuk produknya,” kata Atep. Semangat ini tentu sejalan dengan sikap Pemerintah Kota Bogor tentang upaya membangun green economi di waktu mendatang.

Menumbuhkan green economi adalah langkah yang sejalan dengan sikap Pemerintah Kota Bogor  selama ini dalam hal pengelolaan lingkungan. Sejauh ini sudah banyak aktivtas dan program kerja berkelanjutan yang telah digarap. Secara fisik dalam satu dekade ini wajah Kota Bogor telah berubah signifikan. Taman-taman kota tampil lebih cantik sebagai ruang publik yang banyak dimanfaatkan warga untuk berolahraga, rekreasi dan interaksi diantara sesama.  Bima Arya memandang, taman kota tidak sebatas untuk fungsi lingkungan. “Taman Kota adalah ruang interaksi bagi setiap keluarga yang datang, untuk memelihara kebersamaan dan komunikasi sambil berekreasi,” katanya. 

Sejalan dengan itu, potensi wisata dengan pendekatan alam juga ditata untuk tumbuh sebagai destinasi wisata alam. Antara lain seperti Agro Eduwisata Organik yang kini sudah berkembang di Kapamupng Ciharashas, Kelurahan Mulyaharja. Begitupun dengan penataan sungai, seperti yang telah dilakukan dalam program penataan Ciliiwung. Sementara itu beberapa kampung kumuh telah didorong untuk berubah menjadi kampung wisata tematik.

Sedangkan dalam hal pengelolaan sampah, telah banyak langkah yang diambil. Salah satunya adalah konsistensi pemerintah Kota Bogor untuk mengelola sampah dengan pendekatan Reduce, Reuse dan Recycle (3R).  Pengeolaan sampah dengan pendekatan ini telah dijabarkan di liingkungan warga dengan membentuk 29 TPS 3R dan 360 bank sampah. 

Di setiap TPS 3 R, kegiatan pemilahan sampah organik dan non organik telah menghasilkan kegiatan ekonomi yang bermanfaat bagi warga sekitar. Sampah non organik telah dimanfaatkan sebagai sampah bernilai ekonomis dan sampah organik telah dimanfaatkan untuk mengembangkan ternak maggot, sebagai pakan ternak ikan lele. 

Untuk skala kota telah dibentuk Bank sampah Induk yang ditujukan untuk menampung kegiatan pengumpulan sampah non organik yang dilakukan ban-bank sampah yang ada di tingkat RTdan RW.Seiring dengan itu sejak 2018 telah diberlakukan perauran tentang pengurangan penggunaan sampah plastik di pusat-pusat perbelanjaan.

Sekaligus hal ini menjadi perluang bagi industi kraetif untuk menyediakan kantong belanja alternatif non plastik. Langkah pelestarian lingkungan merupakan langkah yang butuh berkelanjutan, agar Bogor bisa memberi sumbangsih bagi perubahan iklm dunia yang tengah terjadi. 

Selain mewujudkan lingkungan alam yang lestari, kesejahteraan hidup warga Kota Bogor juga didukung dengan kebijakan-kebijakan yang diarahkan untuk memelihara kehidupan masyarakat yang damai, tentram di tengah berbagai keragaman suku, etnis, budaya dan tradisi serta agama dan kepercayaan. 

Dalam upaya memelihara kerukunan hidup di masyarakat, Pemerintah Kota Bogor diantaranya telah memperoleh capaian tinggi pada Indeks Kota Toleran (IKT). Laporan IKT ini merupakan hasil pengukuran yang dilakukan SETARA Institute untuk mempromosikan praktik-praktik toleransi terbaik kota-kota di Indonesia.  Dalam hal ini Kota Bogor telah masukdi  dalam peningkatan kurva tertinggi dari 10 kota terendah yang naik 21 rangking dari rangking 88 di IKT 2018 ke rangking 67 di IKT 2020. Kemudian lanjut naik ke rangking 33 pada IKT 2021. 

Wali Kota Bogor dinilai telah menjadi aktor penggerak toleransi, terutama setelah mengabaikan secara berulang hasil IKT di 2015 dan 2017. Pemerintah Kota Bogor memang telah  menggerakkan muspida, tokoh lintas iman, pemuda serta Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) untuk secara bersama-sama mendeklarasikan “Bogor Kota Toleran”. 

Semangat itu diwujudkan melalui program dialog lintas agama, merayakan secara terbuka perbedaan dan keberagaman, menarasikan kembali kearifan lokal kota Bogor melalui perhelatan kesenian dan kebudayaan di acara Bogor Street Festival CGM 2020.  Langkah-langkah tersebut berhasil membuat Bogor keluar dari jurang konflik intoleransi. 

Memang seperti yang diungkap Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor Alma Wiranta mengungkapkan, SETARA Institute sempat merilis Kota Bogor sebagai kota intoleran berdasarkan Laporan Indeks Kota Toleran Tahun 2017.  Kota Bogor saat itu menempati urutan ketiga sebagai kota paling intoleran dari 94 kota yang diteliti di tanah air. 

Merespon hal itu,  Pemerintah Kota Bogor  bersama unsur yang lain melakukan berbagai upaya, dan inovasi agar dapat keluar dari stigma kota intoleran tersebut.  “Pemkot Bogor tentunya sudah mencoba melalui tata kelola pemerintahan yang inklusif (membuka diri), kaum yang sebelumnya marjinal, disabilitas, diskriminasi, tidak diberikan ruang apresiasi dan partisipasi, justeru kini semuanya dilindungi,” katanya.   “Jargon intoleransi, koruptif, berangsur hilang. Dan itu yang harus diselaraskan,” katanya. 

Penyelesaian konflik Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin di Kota Bogor, sambung dia, merupakan suatu momentum terbaik yang dicapai Pemkot Bogor dalam membuktikan kota yang toleran. “Alhamdulillah, banyak peraturan yang kita batalkan, kita cabut sebagai bentuk kita meminimalisir adanya diskriminasi melalui peraturan,” tegas Alma.   

Kemudian, Pemerintah Kota Bogor bersama DPRD menerbitkan peraturan yang lebih ramah untuk seluruh kelurga, dan masyarakat, sehingga tidak ada pembedaan antara orang asli Bogor dengan luar asli Bogor, baik dalam hal pelayanan dan sebagainya. “Kami membuat aturan secara publik agar bisa diakses, dan melindungi semuanya, salah satunya terbitnya Perda Pencegahan, dan Penanggulangan Prilaku Penyimpangan Seksual (P4S),” jelas Alma.   

Segudang masalah saat ini masih harus ditangani. Setumpuk masalah akan muncul di kemudian hari. Itulah realita kehidupan. Tetapi hukum alam itu telah disikapi oleh Pemerintah Kota Bogor dengan menerapkan nilai yang telah diamanaatkan para leluhur Sunda Bogor. Apa yang kita nikmati hari ini adalah warisan yang kita peroleh dari para leluhur dan apa yang kita lakukan hari ini adalah untuk kehidupan di masa depan. Jadi teruslah berkarya untuk mewujudkan kehidupan lebih baik di masa depan dengan senantiasa bersyukur atas apa yang dapat dinikmati di masa sekarang. Itulah sikap dan  langkah yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bogor.(Advertorial)

Dalam sidak tersebut, Safrudin mengaku menemukan kejanggalan, dimana mega proyek ini ternyata masih melakukan pekerjaan pemasangan keramik didalam bangunan. Padahal seharusnya pekerjaan di tahun ini berfokus pada finishing berupa pengecatan dan penambahan mebeler. Silakan dicek kesana, kami menyampaikan realitas yang kami temukan di lokasi saar sidak.

Hal tersebut berdasarkan hasil ekspose yang pernah disampaikan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan (Diarpus) Kota Bogor saat rapat kerja dengan Komisi I DPRD Kota Bogor pada Rabu (30/3) lalu.

“Mereka sudah pernah ekspose beberapa waktu lalu. Tahun ini ya fokusnya finishing interior anggarannya Rp10 miliar. Nah ini kenapa masih ada kerja masang keramik, nach ini menjadi pertanyaan,” ujar Safrudin.

Anggaran untuk pembangunan gedung perpustakaan daerah ini juga diketahui memakan biaya mencapai Rp23,6 miliar yang dibagi menjadi dua tahap. Untuk tahap pertama, anggaran yang digunakan sebesar Rp13,6 miliar. Anggaran tersebut berfokus pada pembangunan fisik gedung yang merevitalisasi bangunan eks DPRD Kota Bogor serta menambah bagian atap gedung.

Sedangkan anggaran Rp10 miliar yang dilelangkan pada tahun ini, berfokus pada interior dan mebeler yang baru selesai lelang dengan ditandai penandatanganan kontrak pada 13 Mei silam.

“Tentu berdasarkan hasil temuan ini, kami di Komisi I akan mendalami dengan melakukan pengecekan serapan anggaran. Nanti baru akan kita panggil dinas terkait dan kontraktornya,” tutup Safrudin.

Di Indonesia, Kementerian Kesehatan RI, merilis informasi adanya  18 kasus yang diduga hepatitis akut yang sudah terdeteksi. DKI Jakarta menjadi yang terbanyak dengan 12 kasus yang dialami anak usia 0 hingga 16 tahun.

Selain di Jakarta, kasus hepatitis akut juga ditemukan di Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bangka Belitung, dan Kalimantan Timur.  Ada enam kasus yang ditemukan pada anak-anak usia 5–9 tahun. Lalu, pada anak usia 0 sampai 4 tahun ditemukan empat kasus hepatitis. Sementara itu, pada usia 10–14 tahun dan 15–20 tahun, masing-masing terdapat empat kasus.

Gejala yang kerap muncul adalah demam. Sebanyak 72,2 persen dari 18 orang mengalami gejala tersebut. Gejala lainnya adalah mual, muntah, tidak nafsu makan, diare akut, lemah, lesu, nyeri perut, kembung, nyeri sendi, mata kuning, dan gatal.  Penyakit itu dapat disembuhkan, asalkan penderita tidak terlambat untuk segera ditangani.

Sampai dengan 15 Mei 2022 di Kota Bogor belum ada laporan warga yang terkena penyakit tersebut. Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengungkapkan, sempat ada laporan yang diterimanya, kasus Hepatitis misterius sudah masuk ke Kota Bogor. Namun, setelah dicek ke RSUD Kota Bogor kasus itu bukan hepatitis misterius.  Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno juga menegaskan, berdasarkan data yang masuk, belum ada warga Kota Bogor  yang terindikasi hepatitis akut misterius. "Saya sudah konfirmasi ke direktur RSUD, bukan kasus Hepatitis akut," jelasnya.

Sementara itu Kepala Bidang Medik RSUD Kota Bogor, dr. Andy Aprianto mengungkapkan, data RSUD menunjukkan, kematian yang tercatat berasal dari penyakit lainnya. Bukan Hepatitis akut. "Di RSUD Kota Bogor ada tiga anak meninggal dengan diagnosis bukan Hepatitis. Diagnosisnya yakni Meningoencephalitis dan malnutrisi di ICU umum, asfiksi pada bayi berusia 5 hari, dan Meningitis TB," terangnya.

Pihaknya memang sempat mendapati satu suspek (terduga) hepatitis akut pada pasien anak-anak.  Akan tetapi, setelah diperiksa lebih lanjut, diagnosisnya ternyata hanya gangguan pencernaan biasa. Pasien juga sudah dipindahkan dari ruang rawat inap isolasi ke ruang rawat inap biasa. Jadi di RSUD Kota Bogor belum terdeteksi adanya pasien kasus hepatitis akut.

Meskipun demikan Dinas Kesehatan Kota Bogor telah melakukan berbagai antisipasi. Selain mempelajarinya, juga melakukan pengawasan terhadap pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit terkait dengan keluhan hepatitis pada anak. “Dinkes, rumah sakit dan Puskesmas sudah mendapatkan sosialisasi penyakit tersebut dari Kemenkes dan Dinkes Provinsi,” kata Sri Nowo Retno.

Lebih lanjut Retno menjelaskan,  penyakit ini menyerang anak-anak usia di bawah 16 tahun. Progresivitas penyakit sangat cepat dan menimbulkan kematian. “Gejalanya mirip dengan hepatitis akut, tetapi penyebabnya bukan hepatitis A,B,C, D, E. Gejala umumnya adalah demam, mual, muntah, diare, ikterus, nyeri perut (syndrome jaundice) dan penurunan kesadaran,” katanya

Penyakit ini juga dalam pemeriksaan penunjang laboratorium menunjukkan peningkatan SGPT SGOT > 500 atau di atas 500.  “Diduga penyebabnya adalah Adenovirus, dan penularan secara orofecal atau melalui mulut dan saluran pencernaan,” jelasnya.

Untuk itu pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi, seperti penyiapan faskes primer dan rumah sakit terkait penegakan diagnosis dan tatalaksana hepatitis akut berat, termasuk alur rujukan. Demikan juga penyiapan laboratorium, labkesda dan laboratorium rujukan. Sosialisasi, edukasi dan informasi penyakit hepatitis akut berat yang belum diketahui penyebabnya ke masyarakat melalui berbagai kanal media, forum komunikasi dan sebagainya, termasuk upaya promotif dan preventif.

Retno juga mengajak  masyarakat untuk meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan menggalakkan Germas, termasuk hygiene sanitasi makanan.  Langkah antisipasi lain adalah meningkatkan surveilans penyakit, memantau dan melaporkan secara dini penemuan kasus ke SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon). Koordinasi lintas program dan lintas sektoral dengan semua stakeholder. (Advertorial)