Operasi Ketupat Krakatau 2025 merupakan jenis Operasi Harkamtibmas yang mengedepankan kegiatan preventif dengan didukung preemtif, humas, gakkum dan Banops guna pengamanan hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

Sehingga masyarakat dapat merayakan rangkaian Idul Fitri dengan aman, nyaman dan lancar.

Baca Juga: Polres Tulang Bawang Gelar Patroli Sahur di Lima Lokasi Berbeda Secara Serentak

"Berdasarkan survei Kemenhub RI, potensi pergerakan masyarakat selama libur lebaran 2025 mencapai 52 persen dari total jumlah penduduk Indonesia atau setara 146,48 juta orang," ungkap Kapolres Tulang Bawang, AKBP Yuliansyah saat memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Krakatau 2025, Kamis (20/03/2025).

"Jumlah ini diperkirakan akan dapat berubah sewaktu-waktu, mengingat pengalaman kita pada pengamanan lebaran tahun sebelumnya, jumlah realisasi pemudik jauh lebih besar dibanding angka survei," tambah AKBP Yuliansyah.

Lanjutnya, Operasi Ketupat Krakatau 2025 ini melibatkan personel Polri, TNI, dan stakeholder terkait lainnya dengan mengangkat tagline "Mudik Aman, Keluarga Nyaman". 

Untuk Polres Tulang Bawang pada Operasi Ketupat Krakatau 2025 mendirikan 3 (tiga) Pos yang terdiri dari Satu Pos Pelayanan (Yan) dan Dua Pos Pengamanan (Pam).

Baca Juga: Polres Tulang Bawang Barat Siagakan Ratusan Personel Amankan Rapat Pleno Pilkada Tingkat Kabupaten

"Untuk Pos Yan berada di Rest Area 208A Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), sedangkan Pos Pam berada di Simpang Lapas, Kelurahan Ujung Gunung, Kecamatan Menggala dan Pasar Unit 2, Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang," papar perwira Alumni Akpol 2006.

Kapolres menerangkan, ada tiga yang menjadi tujuan Operasi Ketupat Krakatau 2025 yakni pertama, terjaminnya keamanan masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa dan merayakan Idul Fitri 1446 H, serta menurunnya angka kriminalitas. 

Kedua, terwujudnya Kamseltibcarlantas (arus mudik/balik) selama pelaksanaan Operasi Ketupat Krakatau 2025. Ketiga, menurunnya jumlah pelanggaran dan laka lantas, serta fatalitas korban laka lantas.

"Pelayanan yang ramah dan responsif juga harus menjadi prioritas selama pengamanan arus mudik/balik lebaran 2025," terangnya.

"Menampilkan sosok petugas yang humanis, memberikan edukasi dan imbauan kepada pengemudi untuk istirahat sejenak guna menghindari microsleep, melakukan pengecekan kesehatan pengemudi, kondisi kendaraan, kesiapan rambu-rambu dan lampu penerangan, serta mensiagakan personel pada titik-titik rawan kecelakaan," terang perwira dengan melati dua dipundaknya.

AKBP Yuliansyah menambahkan, masyarakat bisa langsung menghubungi layanan hotline 110 yang bisa diakses secara gratis selama 24 cukup melalui telepon selular apabila terdapat gangguan Kamtibmas maupun kemacetan pada jalur mudik/balik selama berlangsung Operasi Ketupat Krakatau 2025. 

"Selain itu, kami juga menyediakan Layanan Respon Cepat Lapor Pak Kapolres dengan nomor 0822-9510-2006," pungkasnya. (Yantoni)

Layanan pelanggan pupuk Indonesia bisa diakses secara gratis atau bebas pulsa di nomor 0800 100 8001 atau WA di nomor 0811 9918 001.

Pemerintah mengancam akan siap menindak tegas, para distributor dan kios pupuk bersubsidi yang berani 'nakal' dalam proses mendistribusikan pupuk yang merupakan hak para petani di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung.

Baca Juga: Petani di Tulang Bawang Minta Dinas Pertanian Menutup Kios Pupuk yang Menjual Diatas HET

Kepala Dinas Perdagangan, Tuhir Alam melalui Kabid Dinas Perdagangan, Kadarisman menjelaskan, jika kios dan distributor terbukti melanggar maka pihaknya tidak akan memberikan surat rekomendasi lagi untuk kedepan.

"Coba kalian juga konfirmasi dengan Kadis Pertanian Nurhasanah, karena dia yang punya wewenang terkait hal ini. Kalau kami hanya mengeluarkan surat rekomendasi saja," ungkapnya.

"Dan untuk meminimalisir persoalan pendistribusian pupuk bersubsidi, pemerintah daerah telah membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3)," tambahnya.

Lebih lanjut menurutnya, KP3 punya kemampuan menerbitkan surat rekomendasi kepada pihak produsen, untuk menindak tegas distributor dan kios yang nakal.

Baca Juga: Polres Tulang Bawang Gelar Patroli Sahur di Lima Lokasi Berbeda Secara Serentak

"Seperti menjual pupuk subsidi diatas HET, karena KP3 dibentuk dengan tujuan utama melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi. Sehingga mampu mencegah adanya penyimpangan," terangnya saat dimintai keterangan oleh tim media ini di ruangannya pada Rabu (19/03/2025).

“Data e-RDKK juga menjadi referensi bagi pembagian kartu tani yang akan digunakan petani untuk membayar pupuk bersubsidi melalui bank,” jelasnya.
 
Sementara itu, Ketua Lembaga Libra Tulang Bawang, Budi meminta PT Pupuk Indonesia untuk menindak tegas distributor inisial WR dan kios sumber rezeki milik Suardin yang diduga menjual pupuk diatas HET.

Terbukti melakukan penyimpangan karena menjual kepada petani di luar e-RDKK. untuk sanksi administratif distributor tersebut dikeluarkan dari distributor resmi.

Baca Juga: Berlumuran Masalah Kepala Dinas Pertanian TUBA Buang Badan Saat Dikonfirmasi

"Seharusnya pemberian sanksi untuk kios yang nakal ditindak lanjut oleh distributor, sebab merekalah yang memiliki wewenang, akan tetapi dalam hal ini diduga kuat distributor inisial WR yang memberikan instruksi kepada semua pemilik kios untuk harga pupuk subsidi baik merah maupun putih dijual diatas HET," tuturnya.

Terpisah, mantan Gapoktan Bandar Aji Jaya Kecamatan Gedung Aji Lama, Dedi menjelaskan pada tim media ini bahwa kios tersebut milik distributor inisial WR untuk harga memang langsung diintruksikan oleh WR senilai Rp190 ribu per sak, baik merah maupun putih.

Tindakan tegas ini akan cepat dilakukan agar dapat memberikan efek jera kepada pemilik kios dan distributor nakal yang ada di Menggala Tulang Bawang guna mencegah terulangnya kembali kasus serupa. 

Ia pun mengingatkan kembali bahwa menjual pupuk subsidi di atas HET dan kepada pihak yang tidak terdaftar dalam e-RDKK adalah tindakan yang melanggar aturan.

Hingga berita ini dipublikasikan Kadis Pertanian Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, Nurhasanah masih belum bisa dimintai keterangan lebih lanjut. Karena tidak pernah ada di kantor, diduga kuat sengaja menghindari awak media agar tidak dikonfirmasi mengingat problem Dinas pertanian saat ini sedang berlumuran masalah. Bahkan di chat via WhatsApp tidak direspon. Berita ini akan terus dipublikasikan secara bergulir sampai ke Aparat Penegak Hukum. (Yantoni)

BPDPKS merupakan unit organisasi non eselon di bidang pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit yang ada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

"Adanya peningkatan status penyimpangan program replanting di Tulang Bawang, setelah intelijen Kejari Tulang Bawang menemukan bukti permulaan cukup atas dugaan korupsi yang dilakukan pihak Gapoktan PT Sinar Laut Berkarya, dan Dinas Pertanian di kabupaten setempat," ungkap Pahrudin.

Berdasarkan pengembangan lanjut Pahrudin, diketahui bahwa adanya dugaan korupsi dari program peremajaan sawit di Menggala TUBA tahun anggaran 2020 yang jumlahnya miliaran itu.

Baca Juga: Petani di Tulang Bawang Minta Dinas Pertanian Menutup Kios Pupuk yang Menjual Diatas HET

Dimana telah terjadi penyimpangan terhadap identifikasi dan verifikasi kebenaran lahan yang akan diremajakan oleh pihak Dinas Perkebunan setempat.

"Kami masih optimis terhadap aparat penegak hukum (APH) di Kabupaten Tulang Bawang, namun dengan catatan pihak Kejari Menggala untuk segera menetapkan tersangka dalam kasus Program Sawit Rakyat (PSR) tersebut," kata Pahrudin. 

Pahrudin menegaskan, bagaimanapun penetapan tersangka oleh Kejari Menggala perlu segera diumumkan secepatnya. Agar publik tidak menyangkal terjadi persekongkolan hukum terkait dalam proses penindakan.

“Kembali kami ulang, bahwa penetapan tersangka perlu segera diumumkan, hal ini untuk menunjukkan tentang kepastian hukum, jadi dengan penetapan tersangka lebih cepat publik puas dengan kinerja kejaksaan," terangnya. 

Baca Juga: Polres Tulang Bawang Gelar Patroli Sahur di Lima Lokasi Berbeda Secara Serentak

"Kita sangat berharap, bila indikasi kerugian negara telah diketahui atas pelaksanaan program sawit rakyat yang dilakukan oleh Gapoktan PT. Sinar Laut Berkarya di Menggala Tulang Bawang, tentunya kita akan terus mengawal kasus ini agar proses penegakan hukum benar-benar tegak dan berfungsi," tandasnya. 

"Kita berharap bahwa aparat penegak hukum bisa menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya dan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang,” tutupnya. (Yantoni)

Pemilik kios Suardin telah dikonfirmasi pada Jumat (14/03/2025) pukul 10.27 WIB melalui via telpon WhatsApp. Namun sangat disayang kan Suwardin terkesan arogan dan mengatakan bahwa dirinya adalah orang hebat dan ada orang dekat di Polda Lampung seolah merasa dirinya kebal terhadap hukum.

Para petani Batu Ampar yang disembunyikan namanya meminta kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang untuk menutup kios sumber rezeki milik Suardin karena pupuk bersubsidi dijadikan ajang bisnis Ilegal bagi oknum pengecer.

Baca Juga: Polres Tulang Bawang Gelar Patroli Sahur di Lima Lokasi Berbeda Secara Serentak

"Serta demi meraup keuntungan dan memperkaya diri sendiri yang nilai nya sangat fantastis tanpa memperdulikan nasib para petani yang kewalahan untuk membeli pupuk bersubsidi tersebut," ucap petani itu.

Terpisah, Ketua Lembaga Libra Kabupaten Tulang Bawang, Budi berharap agar pihak penegak hukum harus melakukan tindakan untuk memberantas mafia pupuk subsidi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Menjual pupuk subsidi di atas HET dapat dikenakan pidana penjara hingga 20 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar. Pelanggaran ini diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001," tuturnya.

Baca Juga: Diduga Dibeking Oknum Pejabat, Pemilik Kios Pupuk Sumber Rezeki di Batu Ampar Merasa Kebal Hukum

Selain pidana, pelaku juga dapat dikenakan sanksi lain. Seperti kewajiban mengembalikan selisih harga kepada petani yang dirugikan. Pemasangan spanduk komitmen untuk menjual pupuk sesuai HET dan Putus kerja sama dengan kios atau distributor yang terlibat," tegas Budi.

Budi menekankan pentingnya evaluasi secara menyeluruh terhadap ketersediaan maupun penyaluran pupuk bersubsidi. 

Karena itu, Budi mengimbau agar Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten serta aparat penegak hukum dapat memperbaiki permasalahan di lapangan.

Smpai Berita Ini dipublikasikan kadis pertanian kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung masih belum bisa dimintai keterangan lebih lanjut karena di chat via WhatsApp tidak direspon. (Yantoni)

Kegiatan patroli sahur ini berlangsung hari Sabtu (15/03/2025), pukul 05.00 WIB s/d selesai, di 5 (lima) lokasi berbeda secara serentak yang berada di Kecamatan Menggala dan Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang.

“Pagi ini, personel kami yang melaksanakan Kompi Siaga menggelar patroli sahur di 5 (lima) lokasi berbeda secara serentak yang berada di Kecamatan Menggala dan Kecamatan Banjar Agung,” ucap Kapolres Tulang Bawang, AKBP Yuliansyah.

Baca Juga: Anggaran Belanja Dinas Pertanian TUBA Tahun 2023 sampai 2024, Diduga Kuat Bermasalah.

Lanjutnya, lima lokasi yang menjadi sasaran kegiatan patroli sahur tersebut yakni Jalur 2 Ethanol, Kampung Tunggal Warga dan Tugu Kuning, Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, kemudian Bundaran Jalur 2 Pemkab Tulang Bawang, Kantor Bupati Tulang Bawang, dan Simpang 3 Terminal Menggala, Kecamatan Menggala.

“Pada kegiatan patroli sahur yang dilaksanakan oleh Kompi Siaga ini, kami mengerahkan 95 (sembilan puluh lima) personel yang langsung dibagi menjadi 5 (lima) regu, dan masing-masing regu dipimpin langsung oleh para perwira,” papar perwira Alumni Akpol 2006.

Kapolres menambahkan, pihaknya tidak akan sungkan dalam memberikan tindak tegas kepada siapa saja yang melakukan aksi balap liar dan geber-geber knalpot brong selama bulan suci Ramadan 1446 H / 2025. 

Baca Juga: Polres Tulang Bawang Barat Siagakan Ratusan Personel Amankan Rapat Pleno Pilkada Tingkat Kabupaten

"Selain mengganggu kenyamanan warga, kegiatan negatif seperti itu juga sangat membahayakan keselamatan, baik dari diri pelaku aksi balap liar maupun orang lain yang melintas di lokasi tersebut," pungkasnya.

Pasalnya Kadis pertanian Nurhasanah tersebut terkesan menghindar serta mengoper konfirmasi wartawan kepada bawahannya perihal penggunaan anggaran TA. 2023 dan 2024.

Padahal jelas-jelas di setiap dinas Kepala Dinas lah sebagai kuasa pengguna anggaran yang otomatis sangat mengetahui anggaran tersebut digunakan dan diperuntukkan buat apa saja.

Baca Juga: Diduga Dibeking Oknum Pejabat, Pemilik Kios Pupuk Sumber Rezeki di Batu Ampar Merasa Kebal Hukum

Untuk diketahui, berita yang tayang di beberapa media online sebelumnya pada tanggal 15 Desember 2024 lalu perihal penggunaan anggaran TA 2023 dan 2024 dengan judul angaran Belanja dinas pertanian tahun 2023 sampai 2024 diduga Berlumur Masalah terindikasi markup atau korupsi yang bersumber dari APBD. 

Bukan hanya itu saja bahkan untuk bantuan salah satunya sawit yang tidak ditulis secara detail dimedia ini yang dikucurkan dari pusat dari tahun anggaran 2022 dan 2023 serta 2024, saat ini diduga sedang bermasalah dan lagi diperiksa oleh Kejaksaan Negeri TUBA.

Wartawan investigasi media ini mencoba konfirmasi hal tersebut melalui pesan WhatsApp. Namun dengan menunjukan sikap arogan serta terkesan menutup nutupi konfirmasi dari wartawan, Nurhasanah mengatakan untuk bertanya kepada sekretaris atau yang ada di kantor saja  ungkap nya tertanggal 16 Desember 2024 kepada tim media melalui chat via WhatsApp.

Baca Juga: Dugaan Korupsi Dana Bantuan Olahan Lahan Rawa Dinas Pertanian dengan Oknum Ketua Gapoktan Se-TUBA

Kembali tim media ini mencoba konfirmasi kepada sekretaris akan tetapi sepertinya sudah sekongkol sekretaris Nyoman tidak mau memberikan stetmen. Bahkan dirinya memblokir nomor WhatsApp tim media ini. 

Sayangnya hingga berita ini diterbitkan, sekretaris seperti yang diarahkan Kadis Plt Dinas Pertanian tidak bisa juga dimintai keterangan lebih lanjut, karena jarang masuk kantor, juga tidak bisa dihubungi via telepon selular karena diblokir.

Menanggapi persoalan ini, Ketua Lembaga Libra TUBA, Budi sangat menyayangkan sikap dari Kadis pertanian tersebut. 

“Seharusnya seorang Kadis yang diketahui sebagai Kuasa Anggaran pada satu Dinas lebih terbuka janganlah semena mena mengangkangi Undang Undang KIP (Keterbukaan Informasi Publik)," ungkap Budi.

"Karena anggaran APBD itu adalah uang negara, bukan uang pribadi. Lagian seharusnya plt kadis NR bisa menjelaskan kemana dan untuk apa saja anggaran pada Dinas tersebut. Dan bukan malah menutupi. Apalagi mengoper untuk dijawab bawahannya,” tegas Budi.

Budi juga meminta kepada Bupati agar mengevaluasi kinerja kadis pertanian TUBA.

“Kadis seperti itu patut dicurigai dan perlu di audit kinerjanya. Saya sebagai masyarakat meminta kepada Bupati agar mengevaluasi kinerjanya," tandas Budi. 

"Jika terbukti, copot saja Kadis arogan seperti itu. Dan juga meminta Aparat Penegak Hukum TUBA agar mengusut tuntas dugaan penyalah gunaan anggaran ini sampai semua terbuka dipublik dan terang menerang,” tutup Budi.

Berita ini akan terus dipublikasikan secara bergulir sampai ke Aparat Penegak Hukum. (Yantoni)

Pemilik kios pupuk Sumber Rezeki di Batu Ampar, Suwardi telah dikonfirmasi oleh awak media. Namun, sangat disayangkan, pemilik kios terkesan arogan, dan mengatakan bahwa dia adalah orang hebat, dekat dengan Kadis Pertanian Tulang Bawang.

Pupuk bersubsidi diduga dijadikan ajang bisnis Ilegal bagi oknum pengecer, kios Sumber Rezeki demi meraup keuntungan dan memperkaya diri sendiri yang nilai nya sangat fantastis tanpa memperdulikan nasib para petani yang kewalahan untuk membeli pupuk bersubsidi tersebut.

Baca Juga: Kios Sumber Rezeki Batu Ampar Diduga Jual Pupuk Subsidi Melebihi HET, Petani Minta APH Pidanakan Pemilik

Terpisah, Ketua Lembaga Libra Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, Budi berharap agar pihak penegak hukum harus melakukan tindakan hukum untuk memberantas mafia pupuk subsidi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Menjual pupuk subsidi di atas HET dapat dikenakan pidana penjara hingga 20 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar. Pelanggaran ini diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Selain pidana, pelaku juga dapat dikenakan sanksi lain, seperti kewajiban mengembalikan selisih harga kepada petani yang dirugikan.

Baca Juga: Petrokimia Buka Asa Lolos Fina Four Setelah Tumbangkan Pertamina di Proliga 2025

"Pemasangan spanduk komitmen untuk menjual pupuk sesuai HET, dan Putus kerja sama dengan kios atau distributor yang terlibat," ucap Budi.

Sampai berita Ini dipublikasikan Kadis Pertanian Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung masih belum bisa dimintai keterangan lebih lanjut, dan dichat via WhatsApp tidak direspon. (Yantoni)

Tujuannya mencari keuntungan dari bantuan Kementerian Pertanian melalui Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang.

Dana olahan lahan yang diperuntukan kepada pertanian rawa untuk para petani atau kelompok tani rawa sebesar Rp900 ribu per hektarnya, yang mana dana tersebut diberikan kepada KPM itu sendiri.

Baca Juga: Kios Sumber Rezeki Batu Ampar Diduga Jual Pupuk Subsidi Melebihi HET, Petani Minta APH Pidanakan Pemilik

Guna untuk mengolah lahan persawahan petani, tujuan pemerintah memberikan dana bantuan olahan lahan rawa tersebut agar mengurangi beban petani dalam mengelola lahan mereka.

Namun, sangat disayangkan banyak kelompok tani yang mengeluhkan bantuan dana olahan lahan rawa tak tersampaikan kepada para petani sebagai mana mestinya.

Hingga para petani meminta kepada aparat penegak hukum (APH) agar bisa usut tuntas atas dana olahan lahan pertanian yang diduga diselewengkan oleh dinas terkait dan Ketua Gapoktan.

Baca Juga: Anggaran Belanja Dinas Pertanian TUBA Tahun 2023 sampai 2024, Diduga Kuat Bermasalah.

Berikut ini beberapa kampung yang tidak disebutkan secara detail yang mendapat bantuan olahan lahan rawa yang diduga tidak terealisasi kepada para petani, yaitu:

Pertama, Suka Makmur, Kecamatan Penawar Aji.
Kedua, Mekar Jaya Banjar Margo.
Ketiga, Karya Cita Abadi Kecamatan Rawa Jitu Selatan.
Keempat, Kampung dente makmur kecamatan dente teladas yang tidak ditulis secara detail di media ini.

Hasil Investigasi awak media di lapangan beberapa petani di Kabupaten Tulang Bawang, yang namanya tidak disebutkan di media ini sangat mengeluhkan terkait dana bantuan olahan lahan rawa tersebut.

Baca Juga: Polres Tulang Bawang Barat Siagakan Ratusan Personel Amankan Rapat Pleno Pilkada Tingkat Kabupaten

Karena tidak direalisasikan oleh oknum dinas terkait melalui Ketua Gapoktan diduga dana tersebut masuk kantong pribadi

Lebih lanjut tim media ini mencoba mendatangi kediaman Ketua Gapoktan yang akrap disapa Andi Bohang dikampung Karya Cita Abadi, pada Kamis (06/02/2025).

Andi Bohang terkesan menutupi terkait bantuan oplah, seolah benar apa yang dikatakan para petani. Karena setiap dikonfirmasi, Andi Bohang tidak pernah menjawab, dan selalu melemparkan kepada pendampingnya, Babinsa dari Kodim.

"Maaf pak kalau bapak mau konfirmasi terkait bantuan oplah nanti saja pak, tunggu pendamping saya Babinsa dari Kodim. Biar nanti dia yang menjelaskan," ungkap Andi Bohang kepada tim media ini.

Baca Juga: Kapolres Tulang Bawang Monitoring Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten

Menurut beberapa sumber petani yang tidak dimediakan namanya, membenarkan bahwa dana olahan lahan tersebut tidak dibagikan ke mereka. 

"Ya bang benar, terkait dana olahan lahan rawa sebesar Rp900 ribu, sampai detik ini kami tidak pernah menerima uang Rp900 ribu per hektar itu," ucap salah satu petani.

"Karna sepengetahuan kami bantuan oplah itu adalah program Kodim bang, kami tidak tahu kalau ada dana olahan lahan Rp900 ribu untuk mengolah lahan untuk kita petani," jelasnya.

Terpisah, Ketua DPD Macan Asia Provinsi Lampung, Pahrudin mengecam ketua kelompok tani kampung KCA ini yang tidak pernah mengatakan adanya bantuan olahan lahan sebesar Rp900 ribu untuk para petani.

"Maka kami minta kepada aparat penegak hukum (APH) bisa usut tuntas terkait dana olahan lahan tersebut," tegas Pahrudin. 

"Karena memang benar-benar dana tersebut tidak dimanfaatkan sebagai mana semestinya. Melainkan diduga kuat masuk kantong pribadi oknum dinas dan ketua Gapoktan," terang Pahrudin. 

Lebih lanjut menurut Pahrudin ada dugaan benar bahwa dana tersebut dikorupsi berjamaah oleh oknum Dinas Pertanian Tulang Bawang dan oknum-oknum gapoktan.

"Karena ada beberapa media dan lembaga yang diduga disuap oknum Dinas Pertanian perihal akan membahas atau konfirmasi masalah ini," tandas Pahrudin. 

Sampai berita ini ditayangkan salah satu Ketua Gapoktan, Andi Bohang Selaku Ketua Gapoktan Kampung KCA tidak dapat dikonfirmasi lebih lanjut. 

Para petani se-Tulang Bawang meminta kepada Kementerian Pertanian pusat, dan instansi terkait bisa menindaklanjuti terkait bantuan olahan lahan rawa ini di Kabupaten Tulang Bawang, yang diduga masuk kantong pribadi oknum ketua gapoktan dan oknum dinas pertanian. (Yantoni)

Diketahui, HET pupuk bersubsidi untuk tahun 2025 telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian RI No. 644/kPTS/SR.310/M/ 11/2024. 

Dalam keputusan tersebut, HET pupuk bersubsidi di tingkat kios atau pengecer ditetapkan sebesar Rp2.250/kg untuk Urea, NPK Phonska Rp2.300/kg, NPK untuk Kakao Rp3.300/kg, dan Pupuk Organik Rp800/kg.

Baca Juga: Ketua Umum DPD Macan Asia akan Laporkan Dugaan Korupsi Dana Desa Batu Ampar ke APH

Pupuk Indonesia juga mengingatkan kepada seluruh mitra kios bahwa pelanggaran HET pupuk bersubsidi dapat dikenai ancaman pidana berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 20 Tahun 2001. Sanksinya meliputi hukuman penjara hingga 20 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar.

Menjual pupuk subsidi di atas HET dapat dikenakan pidana penjara hingga 20 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar. 

Selain pidana, pelaku juga dapat dikenakan sanksi lain, seperti kewajiban mengembalikan selisih harga kepada petani yang dirugikan. Pemasangan spanduk komitmen untuk menjual pupuk sesuai HET dan putus kerja sama dengan kios atau distributor yang terlibat.

Baca Juga: Banjir Kepung Kota Bandar Lampung, Objek Wisata Jembatan Sumur Putri Terendam

Agar semua pihak tahu para petani di Kampung Batu Ampar menjerit karena mahalnya penebusan pupuk bersubsidi melebihi HET di Kios Sumber rezeki, dan bahkan bebas dijual diluar atau tidak tergabung dengan kelompok tani di Kampung Batu Ampar Kecamatan Gedung Aji Baru, Tulang Bawang.

Pupuk bersubsidi diduga jadi ajang bisnis Ilegal bagi oknum pengecer, kios Sumber Rezeki demi meraup keuntungan dan memperkaya diri sendiri yang nilai nya sangat fantastis, tanpa memperdulikan nasib para petani yang kewalahan untuk membeli pupuk bersubsidi tersebut.

"Kami meminta kepada pemerintah daerah dan APH (aparat penegak hukum) agar bisa menindak lanjuti prihal masalah ini agar kios Sumber Rezeki ini bisa ditutup dan dilaporkan ke pupuk Indonesia," ungkap seorang petani di Kampung Batu Ampar yang namanya enggan disebutkan. 

Baca Juga: Polisi di Way Kanan Lampung Ditemukan Tewas di Rumahnya, Ada Luka di Leher Diduga Bunuh Diri

"Bila perlu dipidanakan, karena sangat merugikan kami para petani. Supaya kedepannya kami bisa mendapatkan pupuk bersubsidi ini dengan mudah dan harga nya sesuai dengan ketentuan pemerintah," pungkasnya.

Sebelumnya, Pahrudin menghubungi Hendi Apriyadi selaku pengguna anggaran dana Desa Batu Ampar, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung terkait alokasi Dana Desa untuk penyaluran dana Desa Batu Ampar Gedung Aji baru tahun anggaran 2023, namun tidak direspon.

Diketahui, pembangunan Rehabilitasi Peningkatan dan Pengerasan Jalan Usaha Tani Rp162.046.600, Pemeliharaan Jalan Desa Rp65.848.300, dan Pemeliharaan Gedung Prasarana Kantor Desa Rp21.600.000.

"Untuk penyaluran dana desa Batu Ampar gedung aji baru tahun anggaran 2024. Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) Rp32.286.000, Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll) Rp45.305.000," ungkap Pahrudin.

Baca Juga: Anggaran Belanja Dinas Pertanian TUBA Tahun 2023 sampai 2024, Diduga Kuat Bermasalah.

Kemudian lanjut Pahrudin, pembangunan rehabilitasi peningkatan pengadaan sarana prasarana Posyandu Polindes PKD Rp95.001.000, dilaporkan tidak sesuai dengan realisasi di lapangan. 

"Bahkan, laporan pertanggungjawaban yang ditampilkan dalam APBKam menyebutkan program-program tersebut telah selesai, meskipun kenyataannya tidak sesuai fakta," terang Pahrudin.

Dugaan Pelanggaran Regulasi
Pahrudin mengatakan, berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2023, Penggunaan Dana Desa di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa, atau tempat ibadah lainnya 

"Kasus ini semakin rumit dengan adanya dugaan korupsi dalam pengunaan dana desa yang sudah terealisasi di tahun anggaran 2023, dan 2024 dana desa di Batu Ampar yang diduga mencatut nama dinas-terkait di kabupaten," tegasnya.

Baca Juga: Kabid SD TUBA Diduga Tak Mampu Melakukan Pembinaan Kepada Para Kepala Sekolah Dasar.

Pahrudin menyebutkan, Hendi Apriyadi Kepala Kampung (Kakam) Batu Ampar Kabupaten Tulang Bawang menurut sumber yang tidak di media kan namanya, dirinya pernah diperiksa oleh Inspektorat Tulang Bawang terkait mark-up dana desa tahun anggaran 2022 dan 2023.

"Jadi Kakam satu ini tidak takut biarpun dirinya dilaporkan ke APH (aparat penegak hukum) oleh masyarakat maupun LSM atau lembaga," beber Pahrudin.

"Sudahlah pak biarkan saja mereka mau jungkir balik juga biarkan saja, saya tidak takut biarpun mereka lapor ke APH (aparat penegak hukum). Karena saya sudah biasa dulu saya pernah dikeroyok dilaporkan terkait waktu pencalonan, toh saya sampai sekarang juga tidak apa-apa masih dalam kondisi sehat dan baik-baik saja," ungkap Hendi Apriyadi Kakam Batu Ampar dengan sumber media ini saat di telepon.

Implikasi Hukum
Pahrudin menyatakan, kasus ini melanggar beberapa regulasi, di antaranya:

Baca Juga: Polres Tulang Bawang Barat Siagakan Ratusan Personel Amankan Rapat Pleno Pilkada Tingkat Kabupaten 

Pertama, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 2 dan 3 yang mengatur tentang penyalahgunaan wewenang dan kerugian keuangan negara.

Kedua, Permendesa PDTT No. 13 Tahun 2023, yang mengatur alokasi dan penggunaan Dana Desa.

Ketiga, Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021, yang menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan Dana Desa, termasuk sistem Harian Orang Kerja (HOK) untuk menyerap tenaga kerja lokal.

"Kami akan melaporkan kasus ini ke aparat penegak hukum (APH) dan menuntut transparansi dan keadilan dalam penanganan kasus ini," tegas Pahrudin. 

Baca Juga: Kapolres Tulang Bawang Monitoring Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten

Pahrudin menilai, dugaan korupsi di tingkat desa tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

"Masyarakat desa berhak mendapatkan haknya, bukan menjadi korban keserakahan pejabat,” ucap Pahrudin.

Hingga berita ini ditayangkan, sebelumnya Pahrudin menghubungi Hendi Apriyadi untuk konfirmasi terkait kasus ini melalui WhatsApp nya akan tetapi tidak direspon.

Dari kegiatan tersebut untuk ditahun 2023  meliputi: Nama Paket Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Nama KLPD Kab. Tulang Bawang Satuan Kerja Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2023 Kode RUP 40194093 Dengan Total Anggaran Rp 72.000.000

Perbuatan itu dinilai telah mencederai pengadaan barang dan jasa, juga diduga akibat masih kentalnya terjadi KKN hingga merugikan keuangan negara.  Berdasarkan data yang diperoleh terdapat Belanja 2024 meliputi: Nama Paket Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Nama KLPD Kab. Tulang Bawang Satuan Kerja Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2024 Kode RUP 52903954 Dengan Total Anggaran Rp 21.870.000.

Baca Juga : Sambut Liburan di Akhir Tahun Bakrie Amanah Siapkan Program Khitan Untuk 1.661 Anak di 13 Provinsi

Nama Paket Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Nama KLPD Kab. Tulang Bawang Satuan Kerja Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2024 Kode RUP 49079156 Dengan Total Anggaran Rp 2.900.000.000

Nama Paket Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman Nama KLPD Kab. Tulang Bawang
Satuan KerjaDinas Pertanian
Tahun Anggaran 2024 Kode RUP 49106911 Dengan Total Anggaran Rp 32.800.000

Nama Paket Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan Nama KLPD Kab. Tulang Bawang Satuan Kerja Dinas Pertanian
Tahun Anggaran 2024 Kode RUP 49106909 Dengan Total Anggaran Rp 33.102.000

"Semua kegiatan tersebut, ada dalam detail data persatker dan LPSE kabupaten Tulang bawang untuk angaran belanja dinas pertanian tahun 2023 dan 2024 yang tidak ditulis secara detail  dimedia ini."Red

Budi Ketua Lembaga Libra Tulang Bawang mengatakan, bahwa alat bukti tersebut sudah jelas, kalau anggaran yang dikucurkan pemerintah Daerah melalui dinas pertanian tahun 2023 dan 2024 terindikasi bermasalah.

"Untuk dana koran saja sudah melebihi harga SSH. bahkan di 2024 Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Dinas Pertanian belum diketahui/dikerjakan,"jelas budi

"Dalam waktu dekat kami akan memberikan mensomasi pada dinas pertanian  kabupaten Tulang bawang yang akan kami tembuskan ke Kejaksaan Negeri Menggala, Polres Tulang Bawang, Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang, dan Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang,"kata budi Saat di temuin di ruang kerjanya, Jum'at 13/12/2024

Sementara itu, awak media mendatangi Kantor dinas pertanian tertanggal 12-12-2024  akan tetapi kepala dinas tidak ada ditempat untuk dikonfirmasi media. Hingga berita ini diterbitkan plt kepala dinas pertanian kabupaten Tulang bawang inisial NR belum bisa dimintai keterangan lebih lanjut, saat di chat via WhatsApp dalihnya akan dipadukan dulu dengan data yang ada dikantor, berita ini akan terus dipublikasikan secara bergulir sampai keaparat penegak hukum.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang menganggarkan Belanja Modal TA 2022
sebesar Rp227.337.501.218,00 dengan realisasi per 30 November 2022 sebesar
Rp79.606.882.057,54 atau sebesar 35,02%. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
dianggarkan sebesar Rp41.651.571.734,00 dan Belanja Modal Jalan Irigasi Jaringan
dianggarkan sebesar Rp126.628.310.382,00 dan dengan realisasi masing-masing sebesar Rp14.254.019.347,06 dan Rp33.174.268.834,34. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp457.003.554.368,00 dengan realisasi sebesar Rp269.616.898.919,06 atau 59%.

Hasil pemeriksaan, terhadap laporan realisasi fisik dan keuangan dan dokumen
lelang pada Dinas Pendidikan, dan Dinas per 19 Desember 2022, menunjukkan permasalahan sebagai berikut.08/12/2024.

Baca Juga : PSB Bogor U-17 di Puncak Klasemen Sementara Grup F Piala Suratin Nasional, Usai Unggul 8-1 atas NTB

Nilai penawaran oleh penyedia atas paket pekerjaan fisik/konstruksi sangat rendah dan berpotensi bermasalah, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang tahun 2022, mengumumkan dan mengadakan
pemilihan penyedia menggunakan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik
(SPSE) Nasional yang dikelola oleh LKPP. 

Dari hasil pemantauan, pada harga
penawaran dan pemenang tender, rata-rata penawaran oleh penyedia sangat rendah,
hampir dari penawaran berkisar pada 80% dari HPS, beberapa paket sampai
penawaran < 80% dari HPS. Atas penawaran tersebut POKJA Pengadaan Barang Jasa melakukan klarifikasi atas tingkat kewajaran harga (<80% dan >110%), POKJA Pengadaan Barang Jasa melakukan survey lapangan atas bukti dukungan alat dan dukungan material yang diberikan oleh penyedia. 

Atas dukungan tersebut terindikasi
sudah di siapkan terlebih dahulu toko ataupun perusahaan tempat membeli material dan sewa alat, sehingga POKJA kesulitan dalam melakukan survey. Dari hasil pemantauan pada penyedia yang melakukan penawaran berkisar pada 80% HPS yang telah lolos atau dinyatakan memenangkan tender terdapat 19 paket yang mengalami keterlambatan dan delapan paket yang mengalami putus kontrak.

Wawancara pada dua penyedia atas empat paket pekerjaan yang putus kontrak didapat
permasalahan antara lain :

1) Oknum yang memasukkan dokumen penawaran dan melengkapi dokumen
penawaran bukan Direktur dari Perusahaan tersebut, penyedia saling bertukar
ataupun saling meminjamkan perusahaan dalam proses lelang.

2) Atas paket pekerjaan yang telah dimenangkan tersebut dijualkan belikan kembali dengan tarif 10% dari harga kontrak

3) Dalam proses pekerjaan, pemborong yang membeli paket tersebut mengajukan
pinjaman Bank untuk memulai pekerjaan, beberapa pinjaman bahkan ditolak oleh
pihak Bank.

Terpisah Budi  Ketua Libra Tulang Bawang menjelaskan, karena banyaknya paket putus kontrak di tahun 2022 membuat turunnya anggaran APBD tulang bawang untuk saat ini. Kondisi Tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pada Pasal 11 ayat (1) bahwa PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas: huruf i. mengendalikan kontrak, Pasal 17 ayat (2a) yang menyatakan bahwa penyedia sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bertanggung jawab atas pada antara lain : a) pelaksanaan kontrak.

Pasal 27 ayat (6) yang menyatakan bahwa Kontrak Harga Satuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b merupakan kontrak Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk
setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas
penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan
ketentuan diantaranya pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan.

Pasal 57 ayat (2) yang menyatakan bahwa PPK melakukan pemeriksaan terhadap
barang/jasa yang diserahkan;
b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun
2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada Lampiran Lampiran Angka II. Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, diantaranya menyatakan bahwa, Angka 7.18 yang mengatur tentang Pemutusan Kontrak poin 7.18.1 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia/jaminan Pelaksanaan.jelas budi

Dilanjutkannya, Dugaan kuat Hal tersebut disebabkan oleh teledornya Dinas Pendidikan, karena kurang cermat melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan sesuai tugas dan fungsinya.

"Tim Pokja PBJ kurang cermat dalam melakukan pembuktian dan evaluasi pemilihan penyedia dan PPK dan PPTK kurang cermat melakukan pengendalian atas kontrak dan pengenaan, denda terhadap pekerjaan yang mengalami keterlambatan,"tutupnya 

Sampai berita ini diterbitkan dinas pendidikan melalui kepala bidang sekolah dasar tri sumarto masih belum bisa dimintai keterangan karena saat mau dikonfirmasi kabid tersebut jarang ada dikantor terkesan menghindar saat akan dikonfirmasi media, berita ini akan terus dipublikasikan secara detail terbuka dan transparan sampai ke aparat penegak hukum.

Salah satu contoh tentang papan informasi penggunaan Dana BOS. Dalam juknis disebutkan bahwa papan informasi penggunaan Dana BOS wajib dipasang di setiap sekolah. Hal itu juga sesuai dengan UU No.14 THN 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Dari pantauan awak media ini di beberapa sekolah yang ada di kecamatan tulang bawang, provinsi lampung mayoritas Semua SDN tidak memasang papan informasi tentang penggunaan Dana BOS dan ruang kelas banyak yg sudah rusak dan layak rehab ringan karena plafon dan kusen sudah tidak layak di pakai.

Baca Juga : Jawa Tengah Mendominasi Partai Final, DKI Jakarta dan Jawa Barat Intip Peluang Curi Gelar di Kejurnas PBSI 2024

Ironisnya, dalam juknis dana BOS dibenarkan penggunaannya untuk rehab ringan sekolah, namun sekolah tersebut tidak melakukan perbaikan atas kerusakan ringan di sekolah tersebut. Timbul pertanyaan, Dana BOS yang diterima oleh kepala sekolah di alokasikan ke mana. Dengan tidak dipasangnya papan informasi penggunaan Dana BOS, kuat dugaan, para kepala sekolah telah melakukan korupsi dalam Dana BOS. Alasannya, seandainya penggunaan itu benar dan sesuai dengan kebutuhannya, papan informasi itu sudah di pasang oleh kepala sekolah.

Terpisah, menurut oknum guru yang tidak dimediakan namanya Bahkan, beberapa SDN di tulang bawang untuk pengadaan buku-buku ada yang selalu timbul dalam RKAS setiap semester, namun buku-buku itu diambil dari pengadaan sebelumnya.

“Selalu di buat dalam RKAS tapi bukunya tidak ada dalam semester berjalan dan biasanya pengadaan semester lalu yang diperlihatkan sebagai pengadaan semester berjalan. Itu sama saja dengan korupsi kan,"jelas oknum guru yang tidak mau disebutkan identitasnya.

Coba bapak lihat ruang kelas di SDN ini, hancur bolong-bolong tidak ada perbaikan. Karena hal itulah mungkin, sehingga papan informasi itu tidak dipasang karena kepala sekolah takut ketahuan korupsinya. 

"Karena dalam papan itu harus dijelaskan ke mana saja Dana BOS itu digunakan. Seandainya benar dan sesuai dengan realita kenapa takut memasang papan informasi Dana BOS. Ini jelas ada permainan dari kepala sekolah dalam penggunaan Dana BOS," ujar guru.

Pertanyaannya, apakah dalam penyusunan RKAS tidak diajukan rehab ringan sekolah.Red 

Jelas bahwa kepala sekolah Dasar di kabupaten Tulang bawang tidak patuh kepada dinas pendidikan dan bahkan tidak peduli dengan Juknis dan UU No.14 THN 2008 tentang KIP. Dari kenyataan tersebut, kuat dugaan bahwa oknum di dinas pendidikan turut serta dalam menikmati Dana BOS sehingga para kepala sekolah tidak mematuhi Juknis tentang penggunaan dana bos.

Sampai Berita ini diterbitkan Kabid SD Dinas Pendidikan kabupaten tulang bawang tri masih belum bisa dimintai keterangan lebih lanjut karena masih dinas luar, berita ini akan terus dipublikasikan secara bergulir sampai keaparat penegak hukum.

Kegiatan tersebut digelar di Gelanggang Olahraga (GOR) ZA Pagar Alam Tiyuh Kagungan Ratu Kec.Tulang Bawang Udik Kab.Tulang Bawang Barat, Rabu (04/12/2024)

Kapolres Tulang Bawang Barat AKBP Sendi Antoni mengatakan bahwa pengamanan ini dilakukan untuk memastikan situasi tetap kondusif selama proses rekapitulasi berlangsung.

"Kami mengerahkan 150 personel, yang terdiri dari 91 personel Polres Tubaba dan diback up oleh jajaran Kodim 0412/LU sebanyak 1 pleton dan BKO Brimob Polda Lampung 1 pleton" Kata Kapolres Tubaba, AKBP Sendi Antoni.

Baca Juga : Kapolres Tulang Bawang Monitoring Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten

Menurutnya, pengamanan tidak hanya dilakukan di dalam lokasi rapat pleno, tetapi juga di sekitar area GOR dan beberapa titik strategis di Kabupaten Tubaba, Pihaknya juga berkoordinasi dengan TNI dan Satpol PP untuk meminimalkan potensi gangguan keamanan.

Pihaknya juga akan mengawal logistik Kotak Surat Suara hasil Pilkada yang akan dibawa ke rapat pleno dari gudang Logistik KPU Tulang Bawang Barat

Kapolres juga meminta para simpatisan maupun pendukung yang hadir untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban selama proses rekapitulasi berlangsung.

“Kami mengimbau kepada para pendukung maupun simpatisan agar tetap menjaga ketertiban selama kegiatan ini berlangsung,” ujar AKBP Sendi Antoni,

Dalam pengamanan ini, Polres Tubaba menerapkan sistem penjagaan berlapis. Lapisan pertama berada di area rapat pleno, yang hanya bisa diakses oleh petugas KPU, saksi dari pasangan calon, dan pengawas pemilu. Lapisan kedua berada di pintu masuk GOR  sedangkan lapisan ketiga mencakup pengamanan di jalan-jalan sekitar lokasi acara.

"Dengan pengamanan yang ketat dan sinergi lintas instansi, diharapkan rapat pleno terbuka ini dapat berjalan aman, lancar, dan transparan, sesuai dengan asas pemilu yang jujur dan adil. Pungkasnya

Kegiatan monitoring yang dilakukan Kapolres berlangsung hari Senin (02/12/2024), pukul 17.00 WIB s/d selesai, di Hotel Le'man, Unit 2, Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang.

"Kemarin sore, saya bersama dengan Dandim 0426 Tulang Bawang melakukan monitoring rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Tulang Bawang pada Pilkada serentak tahun 2024 yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tulang Bawang di Hotel Le'man, Unit 2, Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya," ucap perwira peraih Adhi Makayasa Akpol 2004, Selasa (03/12/2024).

Baca Juga : Hadiri OKK Jawa Barat 2024, Sekjen PWI Pusat: Wartawan Memiliki Peran Dalam Sejarah Perjuangan Bangsa

Lanjutnya, rapat pleno ini dihadiri oleh Komisioner KPU, Bawaslu, PPK, Panwascam dan saksi dari masing-masing pasangan calon (paslon) untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub)/Wagub dan Pemilihan Bupati (Pilbup)/Wapub pada 15 (lima belas) PPK yang ada di wilayah Kabupaten Tulang Bawang.

"Untuk mengamankan kegiatan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Tulang Bawang pada Pilkada serentak tahun 2024 yang digelar oleh KPU Tulang Bawang, kami mengerahkan 51 (lima puluh satu) personel gabungan dari Polres dan Polsek jajaran," papar perwira dengan melati dua dipundaknya.

Kapolres menerangkan, sehari sebelum pelaksanaan rapat pleno, petugas kami telah melakukan risk assessment di lokasi yang dijadikan tempat berlangsungnya rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Tulang Bawang.

"Ada 5 (lima) aspek yang dilakukan risk assessment meliputi aspek kelaikan tempat/venue, aspek kelengkapan, aspek kesehatan, aspek keamanan, serta aspek ketersediaan parkir dan lalu lintas," terang orang nomor satu di Polres Tulang Bawang.

AKBP James menambahkan, setelah pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara, KPU Tulang Bawang akan melakukan penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara untuk Pilbup/Wabup, sedangkan untuk Pilgub/Wagub hasil rapat pleno langsung dikirim ke KPU Provinsi Lampung.

Dijalan lintas timur bawang latak kecamatan menggala kabupaten tulang bawang, ada nya kegiatan (pungli) pungutan liar yang dilakukan oleh para pekerja mengatur jalan lalu lintas dari PT TCP terlihat jelas oleh kamera tim media ini, sedang melakukan pungli kepada supir yang melintas menuju arah Kalianda bandar lampung.30/112024

Ketua LSM triga nusatra indonesia(trinusa) Elian Toni sangat menyayangkan adanya pungutan liar di jalan lintas timur tersebut. ia menjelaskan pekerja itu sudah berjalan hampir empat bulan lama nya yang saat ini sudah mau selesai akan tetapi membuat kisruh suasana karena ada nya pungli yang Diduga melibatkan aparat kampung setempat. terang elian.

Baca Juga : Tekad PP PBSI Wujudkan Bulu Tangkis sebagai Sumber Kebanggaan dan Kegembiraan Bangsa

Lanjut elian sumber terpercaya, pekerja pengatur jalan yang namanya tidak mau disebutkan. Menjelaskan terkait gajih trepik pekerja pengatur jalan itu tidak diberikan ke mereka yang bekerja melainkan di ambil para oknum Rw dan Rt. Bahkan para pekerja pengatur jalan tersebut,dikenai biaya wajib satu hari kerja setoran oleh oknum Rt,rw. Berpariasi ada yang Rp.100.000 ribu dan ada yang 50.000.dengan dalih oknum rw, uang tersebut akan dibagikan ke babinsa ke wartawan, polisi dan kelurahan. Jelasnya elian

Elian Toni Ketua lsm Trinusa kabupaten tulang bawang meminta ke pada para aparat penegak hukum (APH) khusunya polres tulang bawang. jangan hanya diam saja terkait hal ini supaya bisa segera menindaklajuti dan tangkap para oknum yang mengakali dan tabrak aturan yang telah di tetapkan pemerintah terkait larangan pungutan liar, setiap pungutan liar dijalan memaksa ataupun tidak tetap namanya pungli, berdasarkan para pengguna jalan mau tidak mau dan terpaksa memberikan uang demi lancarnya mereka dalam perjalanan.tutup elian

Dari kegiatan tersebut untuk ditahun 2023  meliputi: pengadaan belanja/bahan-bahan bibit tanaman yang memakan anggaran cukup pantastis dari APBD tahun 2023 dengan kode RUP 43990853 Rp: 571.133.200 

Baca Juga : Pj Bupati Bogor Bachril Bakri dan DPRD Sepakati Raperda dan Perda Baru, Berikut Ini Rinciannya

Perbuatan itu dinilai telah menciderai pengadaan barang dan jasa, juga diduga akibat masih kentalnya terjadi KKN hingga merugikan keuangan Negara, Berdasarkan data yang diperoleh terdapat Belanja langanan jurnal/surat kabar/majalah dengan total pagu Rp:63.750.000 dengan kode RUP:44034450 Belanja bahan-bahan/bibit tanaman dengan total pagu Rp:571.113.200 dengan kode RUP:43990853

Lebih lanjut untuk kegiatan ditahun anggaran belanja 2024 meliputi: Nama Paket Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Nama KLPD Kab. Tulang Bawang Satuan Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kode RUP 52782828 Tahun Anggaran 2024 Degan Total Pagu Anggaran Rp 38.896.000

Nama Paket    Container Sampah
Nama KLPD    Kab. Tulang Bawang
Satuan Kerja    Dinas Lingkungan Hidup Kode RUP 52781074 Tahun Anggaran    2024 Dengan Total Pagu Rp 80.000.000

Nama Paket    Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
Nama KLPD    Kab. Tulang Bawang
Satuan Kerja    Dinas Lingkungan Hidup Kode RUP 49004428 Tahun Anggaran    2024 Dengan Total Pagu Rp 3.375.000

Nama Paket    Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
Nama KLPD    Kab. Tulang Bawang
Satuan Kerja    Dinas Lingkungan Hidup Kode RUP 48011422 Tahun Anggaran    2024 Dengan Total Pagu Anggaran Rp 181.350.000

Nama Paket    Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
Nama KLPD    Kab. Tulang Bawang
Satuan Kerja    Dinas Lingkungan Hidup Kode RUP 49004413 Tahun Anggaran     2024 Dengan Total Pagu Anggaran Rp 278.700.000

"Semua kegiatan tersebut, ada dalam detail data persatker dan LPSE kabupaten Tulang bawang untuk angaran belanja dinas lingkungan hidup  tahun 2023 dan 2024 yang tidak ditulis secara detail  dimedia ini."

Dikatakan, Budi selaku ketua lembaga Libra Tulang Bawang bahwa alat bukti tersebut sudah jelas, kalau anggaran yang dikucurkan pemerintah Daerah melalui dinas DLH tahun 2023 dan 2024 terindikasi bermasalah, untuk dana koran saja susah melebihi harga SSH. bahkan di 2024 Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kode RUP 52782828 Tahun Anggaran 2024 Degan Total Pagu Anggaran Rp 38.896.000 belum diketahui/dikerjakan,"jelas budi

"Dalam waktu dekat kami akan memberikan mensomasi pada dinas lingkungan hidup  kabupaten Tulang bawang yang akan kami tembuskan ke Kejaksaan Negeri Menggala, Polres Tulang Bawang, Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang, dan Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang," Kata budi Saat di temuin di ruang Kerjanya,kamis 28/11/2024

Sementara, awak media mendatangi Kantor dinas lingkungan hidup tertanggal 28-11-2024  akan tetapi kepala dinas tidak ada ditempat untuk dikonfirmasi media. Hingga berita ini diterbitkan kepala dinas lingkungan hidup inisial YN  kabupaten Tulang bawang belum bisa dimintai keterangan lebih lanjut, saat di chat via WhatsApp selaku sekretaris Riswan tidak direspon, berita ini akan terus dipublikasikan secara bergulir sampai keaparat penegak hukum.

Dari kegiatan tersebut untuk ditahun 2024 meliputi: Nama Paket Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Nama KLPD Kab. Tulang Bawang, Satuan Kerja.

Dinas Lingkungan Hidup Kode RUP 52782828
Tahun Anggaran 2024 Degan Total Pagu Anggaran Rp 38.896.000.

Baca Juga : Jembatan Antar Desa di Jalur Puncak 2 Terputus

Nama Paket    Container Sampah
Nama KLPD    Kab. Tulang Bawang
Satuan Kerja    Dinas Lingkungan Hidup Kode RUP 52781074 Tahun Anggaran    2024 Dengan Total Pagu Rp 80.000.000

Nama Paket    Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
Nama KLPD    Kab. Tulang Bawang
Satuan Kerja    Dinas Lingkungan Hidup Kode RUP 49004428 Tahun Anggaran    2024 Dengan Total Pagu Rp 3.375.000

Nama Paket    Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
Nama KLPD    Kab. Tulang Bawang
Satuan Kerja    Dinas Lingkungan Hidup Kode RUP 48011422 Tahun Anggaran    2024 Dengan Total Pagu Anggaran Rp 181.350.000

Nama Paket    Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
Nama KLPD    Kab. Tulang Bawang
Satuan Kerja    Dinas Lingkungan Hidup Kode RUP 49004413 Tahun Anggaran     2024 Dengan Total Pagu Anggaran Rp 278.700.000.

"Semua kegiatan tersebut, ada dalam detail data persatker dan LPSE kabupaten Tulang bawang untuk angaran belanja dinas lingkungan hidup  tahun 2024 yang tidak ditulis secara detail  dimedia ini."

Dikatakan, Budi selaku ketua lembaga Libra Tulang Bawang bahwa alat bukti tersebut sudah jelas, kalau anggaran yang dikucurkan pemerintah daerah melalui dinas DLH tahun  2024 terindikasi bermasalah, untuk dana Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kode RUP 52782828 Tahun Anggaran 2024 Degan Total Pagu Anggaran Rp 38.896.000 belum diketahui/dikerjakan.jelas budi

"Dilanjutkannya dalam waktu dekat kami akan memberikan mensomasi pada dinas lingkungan hidup  kabupaten Tulang bawang yang akan kami tembuskan ke Kejaksaan Negeri Menggala, Polres Tulang Bawang, Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang, dan Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang," Kata budi Saat di temuin di ruang Kerjanya,kamis 28/11/2024

Sementara, awak media mendatangi Kantor dinas lingkungan hidup tertanggal 28-11-2024  akan tetapi kepala dinas tidak ada ditempat untuk dikonfirmasi media. Hingga berita ini diterbitkan kepala dinas lingkungan hidup inisial YN  kabupaten Tulang bawang belum bisa dimintai keterangan lebih lanjut, saat di chat via WhatsApp selaku sekretaris Riswan tidak direspon, berita ini akan terus dipublikasikan secara bergulir sampai keaparat penegak hukum.

Dua pelaku bukan pasangan suami istri (pasutri) yang ditangkap dalam kegiatan 'Gasak Narkoba' yakni seorang laki-laki berinisial DS (48), berprofesi wiraswasta, dan seorang perempuan berinisial RR (37), berprofesi ibu rumah tangga (IRT). Mereka merupakan warga Kampung Bujuk Agung, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang.

Selain menangkap dua pelaku bukan pasutri, petugas juga menyita barang bukti (BB) berupa 3 (tiga) buah pipet plastik yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram, pipet runcing (sekop), handphone (HP) merek Oppo dan HP merek Vivo.

Baca Juga : Langkah Nyata Pemkab Bogor Tekan Inflasi, Lakukan Gerakan Tanam Padi Bersama Petani Parung Panjang

"Hari Jum'at (15/11/2024), sekitar pukul 18.30 WIB, petugas kami menangkap dua pelaku bukan pasutri yang mengedarkan narkoba jenis sabu. Mereka ditangkap saat sedang berada di sebuah rumah yang ada di Kampung Bujuk Agung," kata Kasat Narkoba, AKP Yofi Haryadi, mewakili Kapolres Tulang Bawang, AKBP James H Hutajulu, Kamis (21/11/2024).

Kasat Narkoba menjelaskan, penangkapan terhadap dua pelaku bukan pasutri yang mengedarkan narkoba jenis sabu dalam kegiatan 'Gasak Narkoba' merupakan hasil penyelidikan yang dilakukan di wilayah Kecamatan Banjar Margo. Informasi yang didapat, salah satu rumah di Kampung Bujuk Agung sering dijadikan tempat transaksi narkoba.

"Setelah dipastikan rumah tersebut ada penghuninya, petugas kami langsung melakukan penggerbekan dan dari dalam rumah ditangkap dua pelaku bukan pasutri, serta turut disita BB berupa narkoba jenis sabu," jelas perwira dengan balok kuning tiga dipundaknya.

AKP Yofi menambahkan, dua pelaku bukan pasutri yang ditangkap oleh petugasnya saat ini masih dilakukan pemeriksaan secara intensif di Mapolres Tulang Bawang, dan dikenakan Pasal 114 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat 1 Sub Pasal 112 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

"Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 10 miliar," imbuhnya.

Kegiatan tersebut berlangsung hari Sabtu (16/11/2024), pukul 11.30 WIB s/d pukul 14.30 WIB, di Kampung Lebuh Dalem, Kecamatan Menggala Timur dan Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang.

Saat tiba di Mapolres Tulang Bawang, Kapolda bersama rombongan disambut langsung oleh Kapolres Tulang Bawang, AKBP James H Hutajulu dengan didampingi Pejabat Utama (PJU) Polres Tulang Bawang, Ketua KPU Tulang Bawang, dan Ketua Bawaslu Tulang Bawang.

Kemudian Kapolda beserta rombongan dengan didampingi Kapolres dan PJU Polres Tulang Bawang berdialog secara langsung dengan Ketua KPU Tulang Bawang dan Ketua Bawaslu Tulang Bawang di Presisi Lounge Mapolres Tulang Bawang.

Baca Juga : Abad 19 Band Siap Menghibur Pecinta Musik Indonesia: Terinspirasi dari Legenda Dewa 19

Usai santap siang, Kapolda bersama rombongan dengan didampingi Kapolres, PJU Polres, Ketua KPU Tulang Bawang dan Ketua Bawaslu Tulang Bawang berangkat menuju ke gudang logistik milik KPU di Kelurahan Menggala Selatan.

"Kedatangan Kapolda Lampung dengan didampingi Direktur Intelkam (Dir Intel), Kombes Pol Nowo Hadi Nugroho, SH, SIK, Direktur Reserse Kriminal Umum (Dir Krimum), Kombes Pol Pahala Simanjuntak, SIK, Direktur Kepolisian Perairan dan Udara (Dir Polairud), Kombes Pol Bobi Pa'ludin Tambunan, SIK, MH, dan Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus (Wadir Krimsus), AKBP Jibrael Bata Awi, SIK, ke wilayah hukum Polres Tulang Bawang adalah untuk memonitoring situasi kamtibmas menjelang tahap pungut suara Pilkada serentak 2024," ucap perwira peraih Adhi Makayasa Akpol 2004.

Kapolres menerangkan, selama berada di gudang logistik milik KPU Tulang Bawang, Kapolda mengecek secara langsung kelengkapan yang ada disana, diantaranya CCTV dan kondisi fisik dari gedung, sehingga gudang logistik yang sudah dijaga oleh personel Polri benar-benar aman.

"Kapolda juga sempat berdialog langsung dengan personel Polri yang bertugas untuk menjaga gudang logistik milik KPU Tulang Bawang, serta mengingatkan agar personel yang bertugas disana tidak boleh underestimate dan selalu waspada," terang perwira dengan melati dua dipundaknya.

AKBP James menambahkan, keamanan gudang logistik menjadi perhatian serius dari kami seluruh personel Polres Tulang Bawang dan jajaran, apalagi saat ini surat suara sudah disimpan disana dan baru akan didistribusikan ke PPK pada masa tenang menjelang pungut suara nanti.

Hal ini dikarenakan pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) tahap IV tahun 2024 yang di laksanakan di Balai Kampung Bawang Tirto Mulyo.

Baca Juga : KPU: Pelipatan Surat Suara Pilkada di Kabupaten Bogor Rampung, Distribusi Logistik Mulai 17 November

Dimana sebanyak 12 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan ini, yang diharapkan dapat meringankan beban ekonomi mereka.

Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB hingga selesai ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, menunjukkan komitmen bersama dalam mewujudkan kesejahteraan Masyarakat. 

Camat Banjar baru beserta jajarannya, Kepala Kampung Bawang Tirto Mulyo, Ketua BPK, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa, Babinsa, Babinkamtibmas, dan Aparatur Kampung Bawang Tirto Mulyo turut hadir dalam acara ini.

Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang Barat Iptu Hardanus Tosira, diwakili Kanit Tipiter Ipda Fajar Adi Putra bersama Kepala Bidang Perdagangan Diskoperindag Pemkab Tubaba Desmi Anwar menggelar operasi pasar yakni di Pasar Pulung Kencana  ,” kata Kapolres Tulang Bawang Barat, AKBP  AKBP Sendi Antoni.

Menurutnya, kegiatan operasi pasar tersebut dilakukan guna menjamin ketersediaan, pengecekan stabilitas harga dan distribusi bahan pangan di Kabupaten Tulang Bawang Barat serta mendukung Program 100 hari Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (RI).

Baca Juga : Pj Bupati Bogor dan Pj Gubernur Jabar Deklarasi Tolak Judi Online-Pinjol Ilegal, Serta Komitmen Netralitas ASN

“Polres Tulang Bawang Barat dan Polsek jajaran siap mendukung dan mensukseskan Program 100 hari Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, salah satunya dengan menggelar kegiatan operasi pasar sehingga ketersediaan, stabilitas harga, dan distribusi pangan tetap lancar,” ujar kapolres

Kapolres menambahkan, kegiatan operasi pasar yang dilakukan rutin oleh Satgas Pangan dan Diskoperindag Pemkab Tubaba ini untuk memastikan bahwa masyarakat dapat dengan mudah memperoleh bahan pangan (stok tersedia), dengan harga yang sesuai (stabilitas harga terjangkau), serta tidak terhambat dalam pendistribusiannya.

“Polri turut berperan aktif dalam mendukung tersedianya bahan pangan dengan harga terjangkau bagi masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat terjamin dalam Program 100 hari Presiden dan Wakil Presiden RI,”pungkasnya

Menurut Andika (Masyarakat Pelapor), dirinya secara individu laporkan oknum mantan Pol PP ke Kepolisian Resort (Polres) Tulang Bawang, dikarenakan eks Pol PP tersebut mengambil bayaran gaji namun tidak pernah masuk kerja. Andika mengindikasikan hal itu terkandung adanya unsur perbuatan melawan hukum, sehingga selaku masyarakat Ia menginisiatifkan diri melapor ke Polres Tulang Bawang.

"Hari ini, kami sebagai masyarakat melaporkan saudara Andri Wahyu Kurniawan (Mantan Pol PP Tulang Bawang) yang terindikasi melakukan perbuatan melawan hukum dan atau penipuan terhadap negara (Pemkab Tulang Bawang), dengan cara tidak bekerja (Tidak pernah masuk kerja) sebagaimana ditempat tugaskan oleh Pemkab Tulang Bawang di kecamatan Rawajitu Timur, tetapi yang bersangkutan (Andri Wahyu Kurniawan) tetap mengambil/ menerima gaji nya,"  Terangnya Andika pada awak media usai melaporkan indikasi dimaksud. 

Baca Juga : YRA Group dan Dedie Rachim Gelar Bazar Djuara, Beri Sembako Murah untuk Warga Semplak

Kemudian Dia juga menjelaskan, mengenai laporan yang telah diberikan pada Aparatur Penegak Hukum (APH) Polres Tulang Bawang ini, turut pula dilampirkannya sejumlah data yang berkaitan terhadap indikasi tersebut. Karenanya Andika berharap dengan adanya laporan perbuatan melawan hukum oleh eks Pol PP Tulang Bawang itu, pihak penegak hukum diharapkan menyikapi secepatnya.

"Termasuk data - data akan hal berkaitan, telah kami cantumkan juga di dalam laporan. Dan besar harapan kami sebagai masyarakat kepada aparatur penegak hukum Polres Tulang Bawang, untuk dapat segera menindaklanjuti laporan ini," Pintanya Andika (Masyarakat Pelapor). 

Beberapa waktu lalu diberitakan, mantan anggota Pol PP Tulang Bawang yang telah diberhentikan dari kesatuannya bulan lalu, Andri Wahyu Kurniawan (Andri WK) mengaku menerima gaji meski terindikasi tidak masuk kerja 8 bulan, sebagai petugas Pol PP di daerah tersebut, Senin (11/11/2024). 

Dikatakan Andri WK, sebagaimana informasi beredar dirinya membenarkan jika telah diberhentikan dari Pol PP Tulang Bawang. Menurut Dia, pemberhentian tugas dari kesatuan penegak Perda dimaksud, ditanda tangani oleh Kabag Hukum diwilayah itu. 

"Saya dari pihak yang diberhentikan, membenarkan dapat surat pemberhentian dari Pj. Bupati Tulang Bawang, yang ditanda tangani Kabag Hukum, dan itu per bulan lalu," Ungkapnya Andri Wahyu Kurniawan pada awak media dikantor Bawaslu Tulang Bawang, ketika dimintai keterangan mengenai informasi pemberhentian dirinya dari Pol PP daerah setempat. 

Selanjutnya Andri Wahyu Kurniawan (Sapaan akrabnya Andri WK - Red), juga hampir tidak memungkiri bila dirinya yang ditempatkan di kecamatan Rawajitu Timur itu, bekerja. Ia menegaskan mengenai 8 bulan tak bekerja disarankannya untuk check absensi, dan dirinya pun mengatakan setiap bulan hadir dikantor Pol PP dimaksud. 

"Terkait 8 bulan tidak masuk kerja, itu tentunya kita ini punya absen, ada absen namanya aplikasi "Siap Tuba". Dan silahkan check, bahwa setiap bulan dan seminggu saya masih hadir dikantor Satpol PP," Elaknya. 

Lebih jauh, Dia pun menjelaskan terkait nilai gaji yang diterima olehnya. Andri WK mengungkapkan, gaji yang diterima saat menjadi petugas Pol PP Tulang Bawang atau sebelum diberhentikan, tidaklah sedemikian atau sebagaimana informasi yang telah beredar.

"Mengenai nilai gaji, silahkan dipertanyakan. Yang beredar, nilainya Rp. 1.950.000. Tetapi yang saya terima, nilainya tidak sebegitu, dan itu bisa teman - teman pertanyakan kepada Pol PP," Terangnya Ia. 

Kemudian disinggung awak media berhubungan alasan tidak masuk kerja, akan tetapi masih menerima gaji dikala menjadi petugas Satpol PP Tulang Bawang, Andri WK kembali menyarankan untuk lakukan check absensi dikantor Pol PP tanpa memberikan penjelasan lebih rinci atau sesuai logika terkait penerimaan gaji oleh dirinya, meski terindikasi tidak masuk kerja.

"Kalau itu khan gaji langsung di transfer ke rekening. Jadi kalau bicara tidak masuk kerja, maka saya bilang tadi check absensi di kantor Pol PP," Pungkasnya.

Pelaku yang ditangkap oleh Unit Tipidter Satreskrim Polres Tulang Bawang tersebut adalah seorang perempuan berinisial HN (19), berstatus mahasiswi, warga Kampung Batu Ampar, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang.

Selain menangkap pelaku, Unit Tipidter Satreskrim juga menyita barang bukti (BB) berupa satu unit handphone (HP) merek Iphone XR warna biru muda, HP merek Redmi 9A warna biru, akun Instagram (IG), akun Email, akun Icloud, akun Dana dan kartu SIM Telkomsel.

Baca Juga : Menpora Mendesak Munas PP Pordasi Dapat Menyatukan Stakeholder Berkuda di Indonesia

"Hari Rabu (30/10/2024), sekitar pukul 01.00 WIB, Unit Tipidter dan Tekab 308 Presisi Polres Tulang Bawang menangkap seorang perempuan yang mempromosikan dan mengiklankan situs judi online (judol) di medsos IG. Ia ditangkap saat sedang berada di rumah orang tuanya di Kampung Batu Ampar," kata Kasat Reskrim, AKP Indik Rusmono, SIK, MH, mewakili Kapolres Tulang Bawang, AKBP James H Hutajulu,  Rabu (13/11/2024).

Lanjutnya, pelaku ini mempromosikan dan mengiklankan situs judi online (judol) sebanyak 2 (dua) kali dalam sehari menggunakan medsos IG pribadi miliknya. Kegiatan mempromosikan dan mengiklankan tersebut dilakukan oleh pelaku sendirian.

"Dari kegiatan mempromosikan dan mengiklankan situs judi online (judol) di akun medsos IG pribadi miliknya, pelaku mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp 750 ribu selama 20 (dua puluh) hari sekali. Uang tersebut diterima oleh pelaku melalui akun Dana miliknya, dan pelaku juga mengaku mendapatkan link situs judi online (judol) dari sebuah Grup WhatsApp (WA)," papar AKP Indik.

Kasat Reskrim menambahkan, pelaku sudah ditahan di Mapolres Tulang Bawang dan dikenakan Pasal 45 ayat 3 Jo Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10 miliar.

Pelaku yang ditangkap yakni seorang pria berinisial WI (44), berprofesi tani, warga Kecamatan Meraksa Aji, sedangkan korban seorang wanita berinisial H (16), yang merupakan anak tiri dari pelaku.

"Hari Sabtu (09/11/2024), sekitar pukul 22.00 WIB, personel Satreskrim Polres Tulang Bawang menerima penyerahan seorang pelaku persetubuhan terhadap anak dibawah umur dari masyarakat. Hasil pemeriksaan, pelaku mengakui semua perbuatan bejatnya tersebut," kata Kasat Reskrim, AKP Indik Rusmono mewakili Kapolres Tulang Bawang, AKBP James H Hutajulu, Senin (11/11/2024).

Baca Juga : Geram Kebijakan 'Asal Gusur', Pedagang Kota Bogor Harapkan Dokter Rayendra - Eka Maulana

Lanjutnya, adapun barang bukti (BB) yang disita oleh Satreskrim dalam kasus persetubuhan terhadap anak dibawah umur yakni berupa baju dress warna merah motif bunga-bunga, celana panjang warna pink, dan celana pendek warna hitam.

Kasat Reskrim menerangkan, mulanya ibu kandung korban tidak mengetahui bahwa korban telah hamil, namun setelah ditanya siapa pelakunya, korban menjawab bahwa pelaku adalah ayah tirinya yang tinggal satu rumah bersama mereka.

Pelaku menikah dengan ibu kandung korban dari tahun 2017, kemudian di awal tahun 2024, korban sering tidur bertiga yakni dengan ibu kandungnya dan pelaku. Saat ibu kandung korban sedang tertidur, pelaku melakukan perbuatan bejatnya terhadap korban.

"Aksi bejat pelaku ini sering dilakukan terhadap korban saat kondisi rumah sedang sepi, dan tiap kali selesai berbuat bejat, pelaku selalu mengancam akan membunuh adik dan ibunya korban apabila korban berani menceritakan kejadian pilu yang dialaminya, hingga akhirnya korban hamil dan melahirkan seorang anak perempuan di Puskesmas," terangnya.

AKP Indik menambahkan,  pelaku saat ini sudah ditahan di Mapolres Tulang Bawang dan dikenakan Pasal 81 ayat 3 Jo Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6,6 tahun dan paling lama 20 tahun.

Dikatakan Andri WK, sebagaimana informasi beredar dirinya membenarkan jika telah diberhentikan dari Pol PP Tulang Bawang. Menurut Dia, pemberhentian tugas dari kesatuan penegak Perda dimaksud, ditanda tangani oleh Kabag Hukum diwilayah itu. 

"Saya dari pihak yang diberhentikan, membenarkan dapat surat pemberhentian dari Pj. Bupati Tulang Bawang, yang ditanda tangani Kabag Hukum, dan itu per bulan lalu," Ungkapnya Andri Wahyu Kurniawan pada awak media dikantor Bawaslu Tulang Bawang, ketika dimintai keterangan mengenai informasi pemberhentian dirinya dari Pol PP daerah setempat. 

Selanjutnya Andri Wahyu Kurniawan juga hampir tidak memungkiri bila dirinya yang ditempatkan di Kecamatan Rawajitu Timur itu, bekerja. Ia menegaskan mengenai 8 bulan tak bekerja disarankannya untuk check absensi, dan dirinya pun mengatakan setiap bulan hadir dikantor Pol PP dimaksud. 

Baca Juga : Kepala Basarnas Sebut Kecelakaan Beruntun di Tol Cipularang KM 92 Libatkan 10 Kendaraan Sekaligus

"Terkait 8 bulan tidak masuk kerja, itu tentunya kita ini punya absen, ada absen namanya aplikasi "Siap Tuba". Dan silahkan check, bahwa setiap bulan dan seminggu saya masih hadir dikantor Satpol PP," Elaknya. 

Lebih jauh, Dia pun menjelaskan terkait nilai gaji yang diterima olehnya. Andri WK mengungkapkan, gaji yang diterima saat menjadi petugas Pol PP Tulang Bawang atau sebelum diberhentikan, tidaklah sedemikian atau sebagaimana informasi yang telah beredar.

"Mengenai nilai gaji, silahkan dipertanyakan. Yang beredar, nilainya Rp. 1.950.000. Tetapi yang saya terima, nilainya tidak sebegitu, dan itu bisa teman - teman pertanyakan kepada Pol PP," Terangnya Ia. 

Kemudian disinggung awak media berhubungan alasan tidak masuk kerja, akan tetapi masih menerima gaji dikala menjadi petugas Satpol PP Tulang Bawang, Andri WK kembali menyarankan untuk lakukan check absensi dikantor Pol PP tanpa memberikan penjelasan lebih rinci atau sesuai logika terkait penerimaan gaji oleh dirinya, meski terindikasi tidak masuk kerja.

"Kalau itu khan gaji langsung di transfer ke rekening. Jadi kalau bicara tidak masuk kerja, maka saya bilang tadi check absensi di kantor Pol PP," Pungkasnya. 

Sebelumnya diberitakan, Masyarakat di kabupaten Tulang Bawang, provinsi Lampung sesalkan perbuatan oknum anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atau Andri Wahyu Kurniawan (Eks Pol PP), yang terindikasi tidak pernah masuk kerja, namun selalu menerima pembayaran gaji, Sabtu (09/11/2024). 

Menurut masyarakat yang enggan disebutkan namanya ini, tindakan oknum Pol PP Tulang Bawang tidak pernah bekerja akan tetapi menerima pembayaran gaji tersebut, merupakan perbuatan yang tidak dapat ditolerir. Karena tindakan itu diindikasi bukan hanya menipu negara, melainkan juga melukai hati masyarakat di kabupaten setempat.

"Sangat disesalkan, kami terluka dengan perbuatan mereka seperti ini, masa iya orang pemerintahan yang tidak masuk kerja tapi menerima bayaran gaji, apakah harus seperti itu. Sebenarnya hal sedemikian tidak bisa diberikan toleransi lagi, sebab perbuatan begitu kami yakini tidak hanya negara yang tertipu, tetapi kami masyarakat kecil sebagai pembayar pajak untuk gaji mereka pun, juga ikut tertipu," Ujarnya masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya ini, ketika dimintai tanggapan terkait oknum Pol PP Tulang Bawang tidak kerja tetapi peroleh bayaran gaji. 

Karena itulah tambahnya, demi kedisiplinan pegawai lebih tinggi di Tulang Bawang pada masa mendatang, dirinya berharap pihak bersangkutan segera bertindak tegas guna menindaklanjuti hal dimaksud. Agar supaya, mampu menjadi suri tauladan bagi para abdi negara mendatang lainnya di kabupaten itu.

"Besar harapan kami, terkhusus untuk oknum Pol PP Tulang Bawang (Eks - Red) saat ini, yang sudah diketahui tidak masuk kerja tetapi mengambil gajinya. Baik itu Aparatur Penegak Hukum (APH) ataupun keseluruhan pihak terkait, dapat bertindak tegas atas perbuatan atau bayaran yang telah diterimanya. Supaya kedepan, jadi pelajaran atau efek jera untuk para pelayan masyarakat lainnya, agar benar - benar disiplin bekerja dalam menerima bayaran yang harus menjadi hak sebagaimana mestinya," Imbuh Dia.

Dua pemuda yang ditangkap dalam kegiatan 'Gasak Narkoba' tersebut yakni berinisial MO (23), berstatus pengangguran, warga Kelurahan Mataram Udik, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng), dan RN (22), berprofesi wiraswasta, warga Tiyuh Karta, Kecamatan Tulang Bawang Udik (TBU), Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba).

Selain itu, petugas juga menyita barang bukti (BB) berupa plastik klip berisi 19 (sembilan belas) butir narkoba jenis pil ekstasi warna merah muda merek XXX, kotak rokok merek Alif Baa, handphone (HP) merek Realme warna hitam, HP merek Realme warna biru, dan mobil daihatsu xenia warna silver, BE 1971 VL.

"MO ditangkap hari Sabtu (02/11/2024), sekitar pukul 20.30 WIB, saat sedang melintas di Jalan Lintas Timur (Jalintim) depan SPBU Bawang Latak, Kelurahan Menggala Tengah, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, sedangkan RN ditangkap hari Minggu (03/11/2024), sekitar pukul 02.00 WIB, di rumahnya di Tiyuh Karta," kata Kasat Narkoba, AKP Yofi Haryadi mewakili Kapolres Tulang Bawang, AKBP James H Hutajulu, Jum'at (08/11/2024).

Baca Juga : Diguyur Hujan Deras Disertai Angin, 4 Wilayah di Kota Bogor Terdampak, BPBD Langsung Lakukan Ini

Lanjutnya, hasil pemeriksaan terhadap dua pemuda tersebut, MO mengaku mendapatkan 19 (sembilan belas) butir pil ekstasi dengan cara membeli kepada RN seharga Rp 6 juta, dan RN mendapatkan pil ekstasi dari seseorang saat sedang ada pesta di wilayah Tegineneng.

"Keterangan dari RN ini, masih dilakukan penyelidikan lebih lanjut untuk dilakukan pendalaman terkait asal usul dari narkoba jenis pil ekstasi yang diperjual belikan oleh para pelaku, karena kalau orang tersebut tidak saling kenal tidak akan mudah untuk mendapatkan narkoba jenis pil ekstasi," papar perwira dengan balok kuning tiga dipundaknya.

Kasat Narkoba menambahkan, para pelaku saat ini masih dilakukan pemeriksaan secara intensif di Mapolres Tulang Bawang, dan akan dikenakan Pasal 114 ayat 2 Sub Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

"Dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda maksimum sebagaiman dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)," imbuh AKP Yofi.

Menurut keterangan salah seorang warga yang tidak mau di sebut namanya,SPBU 24.346.139 setempat salah satu warga, bahwa membenarkan terkait perihal pengecoran BBM bersubsidi yang dilakukan oleh oknum yang menggunakan mobil panter warna hitam dengan cara di langsir. Bahkan menggunakan banyak jerigen plastik yang seharusnya diperuntukan masyarakat kecil tapi di SPBU unit 9 lintas rawa pitu menyediakan pengecoran sudah jelas dugaan penyalahguna BBM bersubsidi.

Apa kegiatan pengecoran tersebut dilakukan pihak pengelola SPBU setempat dengan jadwal yang telah di tentukan.

Baca Juga : Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang HANDAL Berkomitmen Untuk Melayani Masyarakat

lanjut warga, lsbih parahnya lagi mobil panter Hitam tersebut memuat susunan drigen plastik di dalamnya. Setelah di konfirmasi ke pihak SPBU melalui via telpon/whatshap selaku pengawas SPBU ini sial (Dr) Mengakui mobil panter Hitam tersebut mobil Pengecor dengan pengisian Menggunakan jerigen plastik.

Degan adanya pengecoran BBM subsidi Molodi Selaku ketua JPKP (Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan) Tulang Bawang meminta kepada pihak badan penganturan hilir dan gas bumi (BPH MIGAS) kepada Polri Polda dan Polres Tulang Bawang selaku aparat penegak hukum kami minta untuk penindakan hukum, sesuai pasal yang berlaku.07/11/2024

Pasal 18 ayat (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (“Perpres 191/2014”) berbunyi:

Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang oleh melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Badan Usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Di sisi lain, Pasal 53 jo. Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (“UU 22/2001”) kemudian mengatur bahwa:

Setiap orang yang melakukan:
Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).

Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut, pembeli BBM dengan jeriken dengan jumlah banyak dapat diduga melakukan penyimpanan tanpa izin, sehingga dapat di pidana berdasarkan Pasal 53 huruf c UU 22/2001 di atas.

Jerat Hukum Bagi SPBU
Terkait pertanyaan Anda, bagi SPBU yang menjual BBM tersebut sehingga pembeli dapat melakukan penimbunan atau penyimpanan tanpa izin, dapat dipidana dengan mengingat Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sampai nya berita ini di terbitkan kan pihak SPBU tidak ada kordinasi kepada kami selaku media nasional akan kami tindak lanjut kan ke BPH -MIGAS PUSAT. 

Pasalnya masyarakat Kabupaten Tulang Bawang sangat membutuhkan pemimpin yang arif dan bijak sana dalam mengambil keputusan untuk benar benar membangun dan memajukan Tulang Bawang yang lebih baik lagi kedepannya.

"Kami Hendriwansyah- Danial (Handal) jika terpilih dan di percaya oleh Masyarakat, maka kami berdua wakil Bupati akan selalu bersenergi dan berkometmen untuk siap selalu berkordinasi  dengan Masyarakat, Tokoh adat, tokoh Agama , tokoh pemuda dan Aparat Penegak Hukum, agar semuanya ada keterbukaan demi teruzudnya  Pembangun di  KabupatenTulang Bawang yang kita cintai ini," ucap paslon no urut 03 Handal.

Baca Juga : Pendukung Calon Bupati TUBA Nomor 03 HANDAL Tumpah Ruah Debat Publik Terakhir 

"Sejauh ini, menurut padangan kami 
masyarakat Tulang Bawang tentu menginginkan, ada perubahan dan penataan Pemerintah yang lebih baik lagi, untuk kedepannya agar Kabupaten yang kita cintai ini tidak lagi ketinggalan dengan Kabupaten lain nya," imbuhnya

Maka dari itu, kami mengajak Seluruh  elemen masyarakat untuk dapat menilai dan memilih calon Bupati dan Wakil Bupati yang benar benar memikirkan kesejahteaan Masyarakat bukan hanya untuk mementingkan , kepentingan pribadinya,karena kalau bukan kita siapa lagi,

Dengan semangat Militan yang tinggi ratusan pendukung nomor 03 HANDAL, berorasi didepan Gedung Serba Guna,  dengan meneriakkan, HANDAL Menang...HANDAL Menang....

Menurut keterangan dari salah satu pendukung HANDAL inisial JH dirinya beserta rombongan dari Unit 2, ada juga yang dari rawa jitu, datang secara sukarela datang untuk mendukung pasangan Hendriansyah dan Danial (HANDAL) dalam acara Debat Publik Terahir calon Bupati Tuba," jelasnya.

Baca Juga : Simulasi Pemungutan Suara Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Bogor

Hal senada juga disampaikan oleh inisial NL, berasal dari Gedung Meneng, dirinya beserta rombongan datang secara sukarela dengan biaya sendiri, kami datang rombongan guna mendukung pasangan nomor urut 03 karena kami sangat mencintai pasangan HANDAL, asli putra daerah," jelas dia.

Ayo warga Tulang Bawang jangan lupa nanti tanggal (27/11/2024) kita ajak keluarga, sahabat, rekan, tetangga kita menuju TPS masing-masing untuk mencoblos Nomo 03, HANDAL Calon Bupati Tulang Bawang periode 2024 - 2029 teriak para pendukung HANDAL

Disampaikan, joni selaku wartawan online kabarnusantara.com aktif di Tulang Bawang, terjadinya indikasi pelecehan/perbuatan tidak menyenangkan, itu tanpa disengaja disaat dia mengirim/sher berita pada malam rabu sekira pukul 21.00 Wib tertanggal 05-11-2024, kepada camat gedung aji melalui Chat via WhatsApp dan oknum camat gedung aji Ida Wati membalas dengan kata-kata yang tidak menyenangkan.

Oknom Camat Gedung Aji  melanggar undang undang KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan.(Red)

Tampak di chat via WhatsApp itu, ada kalimat dari Camat Gedung Aji Ida Wati mengatakan, tiga wartawan akan memperkosa dirinya bahkan juga mengatakan kamu jangan pacaran sama saya karena saya ini punya suami.

Baca Juga : Puluhan KK di Parungpanjang Bogor Terdampak Banjir, BPBD Ingatkan Stakeholder Tingkatkan Kesiapsiagaan

"Saya tuntut kamu pacaran malam-malam sama saya, bukan hanya itu saja camat gedung aji mengancam akan melaporkan wartawan karena telpon malam-malam dan akan memeras camat gedung aji,"katanya didalam chat via WhatsApp.

"Perbuatan yang dilakukan oleh camat gedung aji Ida Wati telah mencederai substansi hukum dan telah melanggar Undang-Undang Pasal 27 ayat 3 UU ITE," Terkait hal ini, Wartawan aktif kabupaten Tulang bawang joni putra, merasa tindakan oknum camat tersebut menyinggung profesi awak media sebagai penyambung informasi publik, dirinya akan melaporkan oknum camat tersebut ke Polres dan juga kepada Pj Bupati Tulang bawang.ujarnya

Terpisah Molodi Selaku ketua JPKP (Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan) Tulang Bawang akan berkordinasi dengan pimpinan pusat untuk melaporkan oknum camat gedung aji atas perbuatan tidak menyenangkan karena sudah memfitnah 3 (tiga) wartawan akan memeras dan akan memperkosa dirinya.kata melodi

"Saya Dalam waktu dekat ini akan berkordinasi dengan ketum (ketua umum) pusat untuk minta ijin melaporkan ke APH (aparat penegak hukum) dalam dugaan perbuatan tidak menyenangkan oleh camat gedung aji Ida Wati melalui chat via WhatsApp yang dengan jelas sudah menuding/fitnah bahwa 3 (wartawan) akan memeras bahkan memperkosa dirinya,". tutup melodi

Hal ini dikatakan Molodi selaku ketua JPKP (Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan) Tulang Bawang kepada wartawan (05/11/24) bahwa data yang kita miliki saat ini berupa DPA, LKPj, APBD dan SPPD pencairan dana ini bukti pendukung untuk kawan – kawan penyidik di kejaksaan untuk menelaah temuan investasi kita, belanja barang dan jasa yang di tandatangani oleh Camat gedung aji dan Bendahara Pengeluaran.

Lanjut Melodi lagi, dokumen ini nanti kita bundel lalu kita sampaikan kepada Kajari tulang bawang, bahwa bukti permulaan sudah ada dengan kita, dan kita sudah di amanatkan PP Ri No 43 Tahun 2018 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidana KKN dan Pemberian Penghargaan Kepada Masyarakat. Hal ini kuat di duga ada pelanggaran Perpres Tentang Pengadaan Barang dan Jasa.jelas melodi 

Baca Juga : Pemkab Bogor Luncurkan Rumah Ceting, Langkah Nyata Bersama Perangi Stunting

Berikut belanja Camat Gedung Aji Ida Wati.

Nama Paket Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Kode RUP 40210804 dengan total pagu: 6.000.000

Nama Paket Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Kode RUP
40207101 dengan total Pagu: 19.400.000

Nama Paket Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Kode RUP 40209560 dengan total pagu: 16.800.000

Nama Paket Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Kode RUP 40207197 dengan total pagu: 33.670.000

Nama Paket Belanja Pakaian Olahraga Kode RUP 40207664 dengan total pagu: 22.000.000

Nama Paket Belanja Sewa Peralatan Umum Kode RUP 40209557 dengan total pagu: 37.845.000

Nama Paket Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Kode RUP 40208303 dengan total Pagu: 60.337.600

Nama Paket Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan Kode RUP: 32684044 dengan total pagu: 10000000

"Semua kegiatan tersebut, ada dalam angaran belanja kecamatan gedung aji tahun 2023 yang tidak ditulis secara detail dimedia ini."paparnya.

Dikatakan melodi, bahwa alat bukti tersebut sudah jelas,kalau anggaran yang dikucurkan pemerintah Daerah melalui kecamatan gedung aji pada tahun 2023 lalu terindikasi bermasalah, untuk dana langganan jurnal/majalah saja telah melebihi harga SSH, dikarenakan jumlahnya sangat fantastis. 

"Dalam waktu dekat saya akan melaporkan camatan gedung aji, yang akan kami tembuskan ke Kejaksaan Negeri Menggala kabupaten Tulang bawang provinsi lampung"kata melodi saat di temuin di ruang Kerjanya, jalur dua Gunung Sakti Menggala, Selasa, (05/11/2024) 

Sementara, Idawati selaku Camat Gedung Aji  masih belum bisa dimintai keterangan karena jarang ada dikantor dan di chat via WhatsApp tidak direspon, berita ini akan terus dipublikasikan secara bergulir sampai ke aparat penegak hukum.

Dari kegiatan tersebut untuk ditahun 2023 meliputi: Nama Paket    Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (Pergeseran PMK 212) Nama KLPD    Kab. Tulang Bawang Satuan Kerja    Dinas Perikanan Kode RUP    43951326 dengan total pagu anggaran Rp 48.000.000

Nama Paket    Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Nama KLPD    Kab. Tulang Bawang Kode RUP 40410368 dengan total pagu anggaran Rp 19.980.000

"Semua kegiatan tersebut, ada dalam angaran belanja barang dan jasa tahun anggaran 2023 yang tidak ditulis secara detail  dimedia ini."

Dikatakan, Molodi Selaku ketua JPKP (Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan) Tulang Bawang bahwa alat bukti tersebut sudah jelas, kalau anggaran yang dikucurkan pemerintah Daerah melalui dinas Perikanan tahun anggaran  2023 lalu terindikasi bermasalah, untuk dana langganan jurnal/majalah saja telah melebihi harga SSH, dikarenakan jumlahnya sangat fantastis,"jelas melodi.

Baca Juga : KPU Kota Bogor Libatkan 250 Warga Sortir dan Lipat Surat Suara Pilkada di Gudang Logistik

"Dilanjutkannya dalam waktu dekat kami akan memberikan mensomasi pada dinas perikanan Kabupaten Tulang Bawang, yang akan kami tembuskan ke Kejaksaan Negeri Menggala, Polres Tulang Bawang, Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang, dan Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang," Kata Melodi Saat di temuin di ruang Kerjanya, jalur dua Gunung Sakti Menggala, Selasa, (05/11/2024) 

Sementara, awak media mendatangi Kantor perikanan Tulang bawang pada hari Selasa tertanggal 05-11-2024 yang sebelumnya sudah janjian dengan kadis (kepala dinas) Eka Saputra melalui via chat whatsapp untuk konfirmasi/dimintai keterangan akan tetapi kepala dinas tidak ada ditempat dan terkesan menghindar untuk dikonfirmasi media.

Lebih lanjut saat ditemui diruangannya M.Ansori selaku kabid (kepala bidang) bagian perencanan saat diminta keterangan prihal anggaran belanja tahun anggaran  2023 tidak mau memberikan komentar dengan alasan yang punya wewenang untuk menjawab kadis mungkap nya sambil pergi meninggalkan tim media ini 

"Iya bang saya tidak berani jawab terkait anggaran Belanja karena saya tidak ada wewenang yang berhak menjawab ini semua pak Eka selaku kadis (kepala dinas)," jelasnya, 

Hingga berita ini diterbitkan kepala dinas dan bagian perencanaan maupun bendahara dinas perikanan Kabupaten Tulang bawang belum bisa dimintai keterangan lebih lanjut, di chat via WhatsApp tidak direspon.

Dalam kasus TPPO, petugas menangkap seorang perempuan berinisial EA (20), berprofesi wiraswasta, warga Kampung Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, yang berperan sebagai mucikari atau perantara.

Selain itu, turut disita barang bukti (BB) berupa handphone (HP) merek Samsung A10, HP merek Vivo Y22, uang tunai sebanyak Rp 500 ribu dengan pecahan Rp 100 ribu berjumlah 5 lembar, sepeda motor Honda Beat, dan bukti transfer ke rekening pelaku sebesar Rp 200 ribu.

"Korban TPPO adalah seorang perempuan berinisial TM als A (30), berstatus mahasiswi, warga Kampung Bumi Aji, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng)," kata Kasat Reskrim, AKP Indik Rusmono mewakili Kapolres Tulang Bawang, AKBP James H Hutajulu, Senin (04/11/2024).

Baca Juga : Disambut Antusias Warga Sukajaya, Calon Bupati Bogor Bayu Syahjohan Bertekad Bawa Kesejahteraan

Lanjutnya, korban ini dipekerjakan oleh pelaku sebagai pekerja seks komersial (PSK) dengan tarif sebesar Rp 500 ribu bersih, dan pelaku akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200 ribu yang diberikan secara langsung oleh setiap tamu yang memesan korban.

"Pelaku mencari dan menghubungi korban bila ada tamu yang membutuhkan jasa untuk berhubungan layaknya suami istri, lalu pelaku meminta foto kepada korban untuk dikirim kepada calon tamu. Bila harga sudah sepakat, pelaku menjemput dan mengantarkan korban untuk bertemu dengan tamu yang memesan," papar AKP Indik.

Kasat Reskrim menambahkan, pelaku ditangkap oleh petugas ketika sedang menunggu korban, yang saat itu korban tengah memberikan pelayanan jasa kepada tamunya di salah satu kamar Hotel New MR, Kampung Banjar Dewa.

"Pelaku saat ini sudah ditahan di Mapolres Tulang Bawang, dan dikenakan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 120 juta dan paling banyak Rp 600 juta," imbuhnya.

Dalam rangka untuk melaksanakan tertib administrasi dalam  penyelenggaraan Pemerintah   Desa, Berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan atas kedua undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 66 ayat (1) (2) dan (3) yang berbunyi kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBdesa semester pertama kepada bupati/wali kota melalui camat.04/11/2024

Aneh..?!! Ada apa dengan dinas DPMK TUBA belum ada laporan realisasi untuk dana desa tahap pertama yang sudah terealisasi oleh kepala kampung gedung aji akan tetapi sudah mencairkan kembali dana desa untuk tahap dua pada hari Senin tertanggal 04-21-2024 dini hari.(Red).

Baca Juga : Kawal Pemilu Serentak, Panwascam Bogor Barat Lantik 352 PTPS

Menurut kadis DPMK Arianto melalui medi bagian bidang 1 saat dikonfirmasi diruangannya menjelaskan, dalam hal ini kakam (kepala kampung) gedung aji Toni Majid telah melewati batas waktu laporan pelaksanaan ABDdesa dan camat gedung aji sudah kirim surati.

Dijelaskannya, sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari laporan pelaksanaan APDdesa dan laporan realisasi kegiatan kepala desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dengan cara mengabungkan seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 paling lambat bulan juli tahun berjalan seperti peraturan menteri desa PDTT  nomor 07 tahun 2023 tentang rincian prioritas dana desa tahun 2024.

"Sudah kami berikan teguran ke 2 (dua) kali tapi kalo untuk secara lisan sudah berulang kali," ungkap medi

Terpisah kakam gedung aji sudah membuat kita semua pusing karena bukan hanya inspektorat kabupaten saja yang dari provinsi pun sudah pernah datang terkait permasalahan ini, memang harusnya kakam Toni Majid itu ditahan dulu oleh APH (aparat penegak hukum) cetus arianto selaku kadis

Dilanjutkannya Kepala Desa melaporkan kegiatan belanja tidak terduga dipertanggung jawabkan melalui rapat kerja Pemerintah Desa yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan dituangkan dalam  berita acara   paling lambat 3 (tiga)  bulan setelah pelaksanaan.

Selain pelaporan kepada Bupati  melalui   Camat secara tertulis Kepala Desa juga mempublikasikan laporan realisasi APB Desa melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat antara lain baliho, web desa, media sosial milik desa atau media lainnya.

"Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Desa,"tutupnya

1.sapri.s.pd selaku sekretaris kampung
2.bambang denisa selaku kaur TU dan Umum
3.paiko satria selaku kaur keuangan 
4.Noupal Irwanto selaku kaur perencanaan 
5.jeriadi selaku kasi pemerintahan 
6.Imelda Sari selaku kasi kesejahteraan 
7 Ayu awanda selaku kasi pelayanan 
8 Aprizal selaku ketua RK 1
9.Sukirman selaku ketua RK 2

Dari 9 (sembilan) orang nama-nama tersebut, ada dalam data LHP (laporan hasil pemeriksaan) inspektorat kabupaten tulang bawang tahun 2024.03/11/2024

Molodi Selaku ketua JPKP (Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan) Tulang Bawang meminta PJ Bupati Tulang Bawang dalam hal ini agar bisa segera memerintahkan kepala kampung gedung aji untuk mencabut  SK dari 9 (sembilan) orang dan menarik kembali siltap  maupun tunjangan yang telah dibayarkan kepada 9 (sembilan) orang yang tercantum di atas.

Baca Juga : Amri/Nita Tuntaskan Rasa Penasaran dengan Raih Gelar Juara BNI Indonesia Masters II Super 100-2024

"Memperlakukan kembali SK kepala kampung gedung Aji atas pengangkatan kepala kampung gedung aji 5 (lima) orang,"pintanya 

Lebih lanjut, kata Melodi, Pj Bupati Tulang Bawang segera memberikan intuksi kepada kakam Gedung Aji agar bisa memperlakukan kembali SK kepala kampung gedung aji atas pengangkatan perangkat kampung gedung aji 5 (lima) orang ya itu

1.Eri juanda Pratama  selaku kasi pemerintahan
2.Decky candra yadi selaku kaur perencanaan 
3.M. Thoha Shomad selaku kaur Tu dan Umum 
4.Shantori selaku ketua Rw 1
5.Pauzi selaku ketua Rw 2

Dan Memberikan kembali siltap atau tunjangan kepada 5(orang) diatas  sesuai dengan hak dan peraturan undangan-undangan yang berlaku dan menyetorkan kembali siltap atau tunjangan kerekenig kas kampung dari perangkat kampung 4 (empat) orang yang telah dibayarkan kepada 

1.Sapri, S.pd selaku sekretaris kampung 
2 2.Decky candra yadi selaku kaur perencanaan
3.Paiko satria selaku kaur keuangan 
4.Imelda sari kasi kesejahteraan 
5.Ayu awanda kasi pelayanan 

"Seterusnya bisa menganggarkan kembali siltap maupun tunjangan operasional yang sudah disetorkan pada 5 (lima) orang diatas kedalam APBkam perubahan kampung gedung aji pada tahun anggaran 2024 atau APBkam kampung gedung aji tahun anggaran berikutnya sebagai SILPA untuk dipergunakan dan dipertanggung Jawabkan kembali secara sah sesuwai peraturan perundang-undangan yang berlaku,"tutup melodi 

Sampai berita ini diterbitkan kepala kampung gedung aji Toni Majid masih belum bisa dimintai keterangan di chat via WhatsApp tidak direspon, berita ini akan terus dipublikasikan secara bergulir sampai ke aparat penegak hukum.

Pada debat perdana dimulai, dari pasangan calon bupati Nomor urut 01 Winarti untuk menyampaikan visi dan misinya. Namun, terdengar terikan dari para pendukung diluar gedung mengatakan kalo janji-janji politik mantan bupati Winarti adalah janji palsu, ada juga yang berteriak kalo janji-janji mantan bupati Winarti janji bohong, bahkan ada yang berteriak harus ganti bupati jagan lagi Winarti yang meminpin tulang bawang ini.teriak mereka.

Baca Juga : Diduga Hilang Kendali Truk Tabrak Motor di Cijeruk Bogor, Dua Orang Meninggal Dunia

Molodi Selaku ketua JPKP (Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan) mengkritisi calon bupati yang cenderung mengumbar janji hanya untuk kepentingan politik. Apalagi janji-janji yang sangat tidak masuk akal.

"Saya selaku ketua JPKP (jaringan pendamping kebijakan pembangunan) mengingatkan untuk calon bupati dan wakil bupati tulang bawang 2024-2029 agar tidak hanya umbar- umbar janji saja disaat mau pilkada tapi setelah jadi kepala daerah/bupati lupa akan janji politiknya,"tegasnya

Dana Desa merupakan alokasi dana yang diterima oleh pemerintah desa dari APBN, yang ditujukan khusus untuk desa sebagaimana amanah UU Nomor: 6 tahun 2014 Tentang Desa.

Penggunaan dana desa memiliki beberapa prioritas dan tujuan yang harus dipatuhi Seperti Peningkatan Kesejahteraan Sosial Meningkatkan pengamalan nilai keagamaan, sosial, dan budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa, Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.

Kakam Gedung Aji Toni Majid diduga tabrak aturan degan Amanah UU tersebut bahkan menyalahgunakan wewenang dan jabatan untuk dijadikan modus mark up/korupsi. Pasalnya Pagu anggaran senilai Rp.709.470.000 pada tahap 1 (satu) dan yang terealisasi/tersalurkan Rp. 340.165.000.

Baca Juga : PSSI Gelar Member Development untuk Klub Liga 1 dan Liga 2

Menurut keterangan yang tidak disebutkan namanya, disini banyak kegiatan yang diduga fiktif,"Coba bapak cek saja dulu kampung ini biar jelas, karena selama ini untuk keterbukaan dalam penggunaan dana desa, dari aparatur kampung sangat sulit, kami selaku masyarakat ingin semuanya dapat terungkap dan bisa memberikan efek jera kepada Oknum Aparatur Kampung, gedung aji ini agar kedepannya kampung kami ini bisa lebih maju dan sejahra.”paparnya

Terpisah Molodi Selaku ketua Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan JPKP Tulang Bawang meminta aparat penegak hukum (APH) dan dinas terkait untuk periksa dan audit atas dugaan penyelewengan dana desa yang melanggar UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah undang undang nomor: 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 2 dan pasal 3.

"Korupsi dilakukan seorang yang mempunyai kewenangan atau jabatan,” pungkasnya.

Dijelaskannya, bahwa untuk anggaran dana desa gedung aji tahun 2024 tahap 1 (satu) yang sudah terealisasi/tersalurkan hanya Rp. 340.165.000 (tiga ratus empat puluh juta seratus enam puluh lima ribu) dan belum ada Spj (surat pertanggung jawaban) bahkan belum di posting di OMSPAN.

Lebih lanjut dijelaskannya OMSPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) adalah aplikasi berbasis web dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang digunakan untuk memantau transaksi dalam SPAN. Aplikasi ini juga dapat menyajikan informasi sesuai kebutuhan. 
 
OMSPAN dapat digunakan untuk Mengetahui status invoice atau Surat Perintah Membayar (SPM) Mengetahui status penyaluran dana SP2D, Mendukung program pemerintah dalam penyaluran dan pelaporan Dana Desa, Memantau transaksi penerimaan, pengeluaran, dan penyaluran APBN.

Surat Pertanggungjawaban. SPJ merupakan bukti surat yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban penatausahaan keuangan atau hasil realisasi kegiatan. 
SPJ memiliki peran penting dalam memastikan transparansi keuangan, memberikan gambaran yang jelas tentang penggunaan dana atau anggaran. Proses administrasi SPJ melibatkan serangkaian langkah, mulai dari persiapan dokumen hingga penyelesaian proses pertanggungjawaban keuangan. tutup melodi 

Sampai berita ini diterbitkan Kakam gedung aji Toni Majid  belum berhasil dimintai keterangan karena Jarang Ada Dikantor, di chat via WhatsApp tidak direspon. jika tidak ada perkembangan selanjutnya berita ini akan di terbitkan kembali secara bergulir sampai ke Aparat Penegak Hukum.

Aset yang bernilai ratusan juta, patung dewi sri yang terletak di kecamatan meraksa aji dibongkar dan dibuang dianggap sampah oleh dinas PUPR kabupaten Tulang bawang,

Informasi yang beredar, aset daerah/negara yang sudah dibongkar dibuang ditempat sampah itu, bagian pencatatan aset BPKAD (badan pengelola keuangan dan aset daerah) saat dikonfirmasi melalui via seluler pada hari kamis tertanggal 31-10-2024 mengatakan tidak tahu karena tidak ada pemberitahuan dari dinas PUPR kabupaten Tulang bawang ungkap ariza 01/11/2024

“Informasi yang saya terima hanya siger dilapangan pemda dan itu sudah dihapus asetnya tapi kalo untuk patung dewi sri belum ada surat pemberitahuan resmi, Ini masih tanggung jawab PU, belum diserahkan ke aset. Ya, perlu ditindaklanjuti pertanyakan/ konfirmasi dengan dinas PUPR apa penjelasan mereka kalo mereka bilang sudah ya mana buktinya,”ungkap Ariza.

Baca Juga : Sendi Fardiansyah: 'Perda KTR di Kota Bogor Tidak Efektif!'

“Tetpisah Dijelaskan Molodi Selaku ketua JPKP (Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan) Tulang Bawang hal Ini jelas pengrusakan aset, Memang itu bukan milik saya, tapi mereka kehilangan aset. Patung itu harganya ratusan juta. Mereka membuang begitu saja ketempat sampah," cetusnya melodi

Dilanjut melodi  Sedangkan untuk keterkaitan aset itu harus menyurati bidang aset kenapa dalam pembongkaran patung dewi sri ini tanpa diketahui pejabat Kantor bagian pencatatan aset. Aset negara diatur dalam Surat Edaran Nomor SE-4/KN/2012 tentang Petunjuk Penyelesaian Bongkaran dan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Hal itu disampaikan melodi kepada ceklissatu.com, kamis (01/11/2024).

Sampai Berita ini diterbitkan bagian Kepala Bidang Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulang Bawang, Latief masih belum bisa dimintai keterangan karena jarang ada dikantor di chat via WhatsApp tidak direspon.

Selain Pelanggaran administratif yang dilakukan kakam (kepala kampung) gedung aji Toni ada kelalaian pelaksanaan tugas dan fungsi delegatif yang dilakukan oleh camat gedung aji karena tanpa pertimbangan yang cermat dan teliti atas tersediaan formasi jabatan perangkat kampung, pada kampung gedung aji yang masih terisi dan belum ada pemberhentian perangkat kampung.

Dijelaskan Molodi Selaku ketua JPKP (Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan) Tulang Bawang kelalaian pelaksanaan tugas dan fungsi delegatif karena tidak sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada pasal 225 ayat (1) huruf g.

Baca Juga : Pedagang Pasar Presiden Jalan Merdeka Tolak Imbauan Pengosongan, Kepala Satpol-PP Kota Bogor Bilang Begini

"Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 ayat(1) mempunyai tugas membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan,"jelas melodi 

Lanjutnya, atas kelalaian Camat gedung aji Ida Wati yang diduga melanggar peraturan bupati tulang bawang nomor 73 tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas fungsi kedudukan kecamatan kabupaten Tulang bawang pada pasal 6 camat mempunyai tugas memimpin mengoordinasikan melaksanakan dan mendukung sebagian tugas bupati yang dilimpahkan dibidang pemerintahan pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan kecamatan serta tugas lain yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang diberikan oleh bupati.terang melodi

Pj Bupati Tulang Bawang Ferli Yuledi diminta dengan tegas memberikan sanksi kepada camat gedung aji Ida Wati. (Red)

Lebih lanjut pasal 7 angka 6 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dengan pasal 6 camat menyelenggarakan fungsi pembinaan/penyelewengan pemerintahan kampung/kelurahan peraturan bupati tulang bawang nomor 10 tahun 2020 tentang pedoman Pengangkatan dan pemberhentian perangkat kampung pada pasal 4 ayat (3) huruf a dalam memberikan rekomendasi pengisian perangkat kampung sebagai mana pada ayat(2) harus berdasarkan pada tersediaan formasi jabatan perangkat kampung.

"Berdasarkan peraturan kampung tentang susunan organisasi dan tatacara kerja pemerintahan kampung,"tutup melodi

Kepala Kampung Gedung Aji tidak mentaati peraturan dan prosedur dalam dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat kampung sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan menteri dalam negeri nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa 

Pada pasal 4 ayat (1) huruf c pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong/diberhentikan, pasal 5 ayat (1) kepala desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat, pasal 5 ayat (2) perangkat desa berhenti karena a.meninggal dunia, b.Permintaan sendiri dan c.diberhentikan. Pasal 5 ayat (4) pemberhentian perangkat desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.31/102024.

Baca Juga : Kegemilangan Dhinda Tidak Diikuti Yulia dan Bilqis di BNI Indonesia Masters II Super 100-2024

Pelanggaran yang dilakukan Kepala Kampung Gedung Aji tersebut mengakibatkan terganggunya pelaksanaan, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat pada kampung gedung aji.Red

Terpisah Molodi selaku Ketua Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Tulang Bawang meminta Pj Bupati Tulang Bawang Ferli Yuledi bisa mengambil sikap tegas atas pembuatan kakam gedung aji Toni karena sudah menyalah gunakan wewenang/jabatan dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat kampung yang tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan aturan dan prosedur yang berlaku.

Lebih lanjut menurut Melodi, dalam hal ini saya meminta kepada PJ.bupati tulang bawang Ferli Yuledi agar bisa mengambil sikap tegas karena selain  mengangkangi peraturan menteri dalam negeri nomor 67 tahun 2017 kepala kampung gedung aji juga telah melanggar peraturan bupati tulang bawang nomor 10 tahun 2020 tentang pedoman Pengangkatan dan pemberhentian perangkat kampung.

Atas tindakan kepala kampung gedung aji tersebut, yang bersangkutan telah melanggar peraturan daerah kabupaten Tulang bawang nomor 7 tahun 2019 tentang, pemilihan, Pengangkatan/pemberhentian perangkat kampung pada pasal 52 huruf d yang menyatakan kepala kampung berkewajiban untuk menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan. yang berlaku.jelas melodi

Sampai berita ini diterbitkan kepala kampung gedung aji Toni masih belum bisa dimintai keterangan karena jarang ada dikantor, di chat via WhatsApp tidak direspon. Berita ini akan terus dipublikasikan bergulir samapi ke aparat penegak hukum.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang menganggarkan belanja modal TA 2022
sebesar Rp227.337.501.218,00 dengan realisasi per 30 November 2022 sebesar
Rp79.606.882.057,54 atau sebesar 35,02%. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
dianggarkan sebesar Rp41.651.571.734,00 dan Belanja Modal Jalan Irigasi Jaringan
dianggarkan sebesar Rp126.628.310.382,00 dan dengan realisasi masing-masing sebesar
Rp14.254.019.347,06 dan Rp33.174.268.834,34. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan
sebesar Rp457.003.554.368,00 dengan realisasi sebesar Rp269.616.898.919,06 atau 59%.

Hasil pemeriksaan terhadap laporan realisasi fisik dan keuangan dan dokumen
lelang pada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat per 19 Desember 2022, menunjukkan permasalahan sebagai berikut.30/10/2024

Nilai penawaran oleh penyedia atas paket pekerjaan fisik/konstruksi sangat rendah dan berpotensi bermasalah, Pemerintah kabupaten Tulang Bawang tahun 2022 mengumumkan dan mengadakan
pemilihan penyedia menggunakan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik
(SPSE) Nasional yang dikelola oleh LKPP. 

Baca Juga : Faith Aditeur Sridjaja Tantang Yosheline Odelia Vicenta di Semi Final Sportama ATF  14/16&U

Dari hasil pemantauan pada harga
penawaran dan pemenang tender, rata-rata penawaran oleh penyedia sangat rendah,
hampir dari penawaran berkisar pada 80% dari HPS, beberapa paket sampai
penawaran < 80% dari HPS. Atas penawaran tersebut POKJA Pengadaan Barang Jasa
melakukan klarifikasi atas tingkat kewajaran harga (<80% dan >110%), POKJA
Pengadaan Barang Jasa melakukan survey lapangan atas bukti dukungan alat dan
dukungan material yang diberikan oleh penyedia. 

Atas dukungan tersebut terindikasi
sudah di siapkan terlebih dahulu toko ataupun perusahaan tempat membeli material dan sewa alat, sehingga POKJA kesulitan dalam melakukan survey. Dari hasil pemantauan pada penyedia yang melakukan penawaran berkisar pada 80% HPS yang telah lolos atau dinyatakan memenangkan tender terdapat 19 paket yang mengalami
keterlambatan dan delapan paket yang mengalami putus kontrak.

Wawancara pada dua penyedia atas empat paket pekerjaan yang putus kontrak didapat
permasalahan antara lain :

1) Oknum yang memasukkan dokumen penawaran dan melengkapi dokumen
penawaran bukan Direktur dari Perusahaan tersebut, penyedia saling bertukar
ataupun saling meminjamkan perusahaan dalam proses lelang.

2) Atas paket pekerjaan yang telah dimenangkan tersebut dijualkan belikan kembali dengan tarif 10% dari harga kontrak

3) Dalam proses pekerjaan, pemborong yang membeli paket tersebut mengajukan
pinjaman Bank untuk memulai pekerjaan, beberapa pinjaman bahkan ditolak oleh
pihak Bank.

Terpisah Molodi Selaku ketua Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Tulang Bawang menjelaskan, karena banyaknya paket putus kontrak dijaman kepemimpinan mantan bupati tulang bawang (Winarti) di tahun 2022 membuat turunnya anggaran APBD tulang bawang untuk saat ini.

Kondisi Tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pada Pasal 11 ayat (1) bahwa PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas: huruf i. mengendalikan kontrak, Pasal 17 ayat (2a) yang menyatakan bahwa penyedia sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bertanggung jawab atas pada antara lain : a) pelaksanaan kontrak.

Pasal 27 ayat (6) yang menyatakan bahwa Kontrak Harga Satuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b merupakan kontrak Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk
setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas
penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan
ketentuan diantaranya pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan.

Pasal 57 ayat (2) yang menyatakan bahwa PPK melakukan pemeriksaan terhadap
barang/jasa yang diserahkan;
b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun
2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada Lampiran Lampiran Angka II. Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, diantaranya menyatakan bahwa, Angka 7.18 yang mengatur tentang Pemutusan Kontrak poin 7.18.1 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia/jaminan Pelaksanaan.jelas melodi 

Dilanjutkannya, dugaan kuat Hal tersebut disebabkan oleh teledornya mantan bupati Winarti dan Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Kesehatan, beserta Kepala Dinas Pendidikan, karena kurang cermat melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan sesuai tugas dan fungsinya, Tim Pokja PBJ kurang cermat dalam melakukan pembuktian dan evaluasi pemilihan penyedia dan PPK dan PPTK kurang cermat melakukan pengendalian atas kontrak dan pengenaan, denda terhadap pekerjaan yang mengalami keterlambatan. tutupnya 

Sampai berita ini diterbitkan kepala dinas terkait masih belum bisa dimintai keterangan karena saat mau dikonfirmasi kepala dinas tersebut jarang ada dikantor, berita ini akan terus dipublikasikan secara detail terbuka dan transparan sampai ke aparat penegak hukum.

Saat dikonfirmasi dikantornya yang berlokasi di jalan cemara komplek perkantoran Pemda tertanggal 5-10-2024 terkait pemeriksaan pak marsono sudah sampai sejauh mana kasi intelijen kejaksaan negeri tulang bawang Rachmad Djati Waluya, menerangkan saat ini masih dalam pemeriksaan 30/10/2024

"Iya bang saat ini masih dalam proses pemeriksaan nanti saya kabari bang hasil dari pemeriksaan terkait pak marsono dan untuk sementara ini  intinya pak marsono ketua PKBM (Pusat kegiatan belajar masyarakat) rawa indah sedang dalam prosespemeriksaan kejari tulang bawang."ungkap Kasi Intelijen kejaksaan negeri tulang bawang Rachmad Djat Waluya kepada tim media ini.

Baca Juga : BRI RO Jakarta 2 - Kejari Jaksel Gelar IHT, Sosialisasi dan Penandatangan MoU

Terpisah Molodi Selaku ketua Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Tulang Bawang mengapresiasi Kejari (kejaksaan negeri) tulang bawang provinsi lampung yang sudah dengan serius menangani laporan terkait kasus-kasus korupsi yang ada di kabupaten Tulang bawang.

"Saya selaku ketua Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Tulang Bawang mengapresiasi kejari (kejaksaan negeri) tulang bawang khususnya kepada kasi intelijen Rachmad Djat Waluya karena dalam menangani laporan dari masyarakat terkait dugaan korupsi tidak main-main,"ujarnya.

 Seperti halnya dengan ketua yayasan raden intan Paijo yang baru-baru ini ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus penyelewengan dana B0P dan sekarang sudah ditahan di rutan kelas II B mengala.

Kepala Kampung inisial L dan salah satu PNS Tuba melalui handphone meminta kepada tim media ini agar pemberitaan yang sudah tayang dimedia online sebelum terkait anggaran belanja kecamatan gedung aji dari tahun 2021 sampai 2023, diduga berlumuran masalah yang mana di pemberitaan itu mencatut nama dan fhoto sekcam (sekretaris camat)28/10/2024

"Saya minta tolong pinta kakam inisial L kalo bisa terkait pemberitaan yang membawa stetmen dan foto sekcam bisa dihapus karena sekcam tadi nemuin saya dia minta tolong untuk pemberitaan yang menyangkut ada fhotonya kalo bisa di take down/diturunkan.

Sama halnya dengan salah satu PNS tuba yang tidak dimediakan namanya meminta tim media ini agar pemberitaan sekcam (sekretaris camat) gedung aji bisa take down/diturunkan dengan alasan masih saudaranya.

Baca Juga : Putra Indomaret dan Putri TNI AL Juara Putaran Reguler Pertama Livoli Divisi Utama 2024

Terpisah Camat Gedung Aj Ida Wati diduga Menghindar terkesan tidak mau dikonfirmasi. menanggapi beredarnya kabar miring tentang indikasi yang terjadi diwilayah Kecamatan gedung aji, kabupaten tulang bawang provinsi lampung  Camat gedung aji bak kebakaran jenggot’ ,sama halnya terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di hentikan.

Seperti diberitakan sebelumnya tentang kabar miring bahwa aset kampung gedung aji yang mana sebagian masih belum dikembalikan oleh mantan kakam Abdul Hamid ,Toni Majid kakam gedung aji mengirimkan surat kepada Camat sampai 3 (Tiga) kali akan tetapi tidak direspon.

Patut dicurigai antara keduanya baik camat maupun mantan kepala kampung Abdul Hamid, sebab kelihatannya ada indikasi  “bermain sinetron” karena camat saling melempar tanpa memberikan informasi yang jelas

Disisi lain sulitnya untuk berkomunikasi dengan camat gedung aji  hingga berita ini diterbitkan camat masih belum bisa dimintai keterangan di chat via WhatsApp tidak direspon.berita ini akan terus dipublikasikan secara bergulir sampai ke aparat penegak hukum.

Audensi ini dihadiri oleh Wakapolres, Kompol M Kasyfi Mahardika Pejabat Utama (PJU) Polres, Komisioner beserta Sekretaris KPU Kabupaten Tulang Bawang, Ketua Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang, dan pihak Event Organizer (EO).

"Audensi yang dilakukan oleh pihak KPU dan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang ke Mapolres terkait rencana pelaksanaan debat perdana calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Tulang Bawang," ucap perwira peraih Adhi Makayasa Akpol 2004, (Sabtu 26/10/2024).

Lanjutnya, pelaksanaan debat perdana calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Tulang Bawang akan dilaksanakan pada Jum'at (01/11/2024), pukul 13.00 WIB s/d selesai, di Gedung Serba Guna (GSG) Menggala, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang.

Baca Juga : PERBASI Panggil 18 Pemain Hadapi Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025 dengan Coach Ahang Sebagai Pelatih Kepala

"Usai pelaksanaan audensi, kami dari Polres Tulang Bawang langsung melakukan Risk Assessment terhadap lokasi kegiatan, lalu akan menggelar rapat koordinasi (rakor) dan technical meeting pada waktu yang akan ditentukan kemudian," papar perwira dengan melati dua dipundaknya.

Kapolres menambahkan, guna memastikan pelaksanaan debat perdana calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Tulang Bawang dapat berjalan dengan aman dan lancar, kami telah menyiapkan ratusan personel yang nantinya akan di ploting sesuai dengan karakteristik lokasi yang digunakan.

Hal itu berawal saat wartawan media ini, sedang melakukan peliputan perihal aset kampung dari tahun 2023 yang sampai saat ini belum dikembalikan oleh mantan kakam (kepala kampung) Abdul Hamid padahal sudah mau habis tahun 2024 

"Jangan sampai gak hadir, ingat jangan sampai gak hadir pencemaran nama baik perbuatan tidak menyenangkan buat camat, kakam (kepalang kampung) dan Sekdes (sekretaris desa) melalui wartawan sebut Ida Wati Camat Gedung Aji melalui chat whatsapp seluler dengan sekdes/sekretaris desa Toni Majid Kakam gedung aji,"ungkapnya, Rabu kemarin (23/10/2024)

Menurut Toni Majid saat diwawancarai dikantornya pada hari selasa tertangal 22/10/24, dana Desa yang dianggarkan mantan Kakam Gedung Aji Abdul Hamid pada BUMKam dari tahun 2016 sampai 2018 menelan anggaran sebesar Rp. 195 jt namun diduga fiktip/dikorupsikan.

Baca Juga : Pedagang Jalan Pedati Kecamatan Bogor Tengah Kompak Rutin Gelar Aksi Jumat Bersih

"Yang mana hal itu diketahui saat serah terima jabat dan aset kampung hanya sebagian saja yang tertulis,"urai dia.

“Saat serah terima jabat banyak aset kampung yang belum diserahkan mantan kakam Abdul Hamid baik itu berupa benda begerak mapun tak bergerak salah satunya kendaraan roda 2 seperti motor trail dan dana BUMKam, sapi yang tak ada kejelasannya,”jelas toni.

Lebih lanjut dijelaskan Toni Majid terkait hal ini  dirinya sudah minta bantuan camat setempat dengan cara tertulis, sampai 3 (Tiga Kali) saya dengan sekdes/juru tulis saya/carik mengirim surat tetapi tidak direspon sama sekali sampai saat ini oleh ibuk camat Ida Wati maupun Sekcam (Sekretaris camat).

"Semua yang saya ucapkan ini bisa saya pertanggung jawabkan tidak ada rekayasa jadi atas dasar apa bahwasanya stetmen saya dikatakan pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan yang dimaksud oleh camat melalui chat whatsapp ke sekdes saya,"tegas Toni

Meluapkan kekecewaannya, Toni Majid melayangkan surat berisi sejumlah tuntutan dengan mantan kakam lama Abdul Hamid ke Kecamatan gedung aji bersama juru tulisnya (carik) mengaku bahwa kinerja camat gedung aji IDA tidak jelas. 

"Bahkan terkesan banyak alasan saat melayani warganya seperti halnya surat permohonan dari kami selaku kakam saja tidak direspon sampai sekarang," ungkap dia.

Baca Juga : Assyifa Khansa Putri Boyong Gelar Juara Tunggal Putri Sportama ATF 14/16&U 

"Pernah ada laporan dari masyarakat jadi kami menindaklanjuti ke Camat gedung aji, terkait beberapa hal. Salah satunya, sulitnya pelayanan bagi warga,” ucapnya, (26/10/2024).

Tak hanya itu, lanjut Toni juga terdapat sejumlah tuntutan lain seperti kurangnya informasi publik, keamanan yang tidak diperhatikan, bahkan jarang berdinas di kecamatan gedung aji Tuntutan itu menjadi atensi supaya disikapi secara serius oleh pemerintah daerah, sehingga hal serupa tidak terjadi lagi.

Sekedar diketahui, surat dengan dengan nomor :040/023/sp.3/GA/GA/TB/III/2024, dilayangkan pada  Maret 2024 lalu, perihal permohonan pengembalian aset kampung oleh mantan kakam Abdul Hamid yang ditujukan kepada Camat gedung aji. Surat tersebut berisi sejumlah aspirasi permohonan dari kakam Toni Majid agar segera ditindaklanjuti tetapi tidak direspon sama sekali oleh pihak camat.Red

Selain itu,Toni Majid menginginkan agar dinas terkait bisa mengambil sikap tegas terkait kinerja camat gedung aji yang kurang maksimal didalam pelayanan. tindakan selanjutnya kami tetap akan bawa prihal ini sampai ke APH (Aparat penegak hukum).

"Jika tidak ada etikat baik untuk megembalikan aset kampung dari mantan kakam Abdul Hamid,"paparnya.

Terpisah Mengkonfirmasi terkait persoalan itu sejak Rabu (23/10), namun hingga Sabtu (26/10) melalui chat whatsapp camat gedung aji dan sekcam (Sekretaris camat) tetap tidak ada jawaban, berita ini akan terus dipublikasikan hinga sampai ke aparat penegak hukum.

Kegiatan pengamanan Polres Tubaba itu untuk memastikan  keamanan dan ketertiban selama masa kampanye Pilkada. 

Kanit Provos Sipropam Polres Tubaba Iptu Hermanto mengatakan, pengamanan tersebut sebagai bentuk komitmen Polri untuk memastikan setiap tahapan Pilkada 2024, berjalan dengan aman, tertib dan lancar.

Baca Juga : Aparatur Wilayah Siap Sukseskan Pilkada Serentak 2024

Polres Tubaba melakukan pengamanan kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tubaba Novriwan Jaya dan Nadirsyah, di Kelurahan Daya Murni. 

Pengamanan ini melibatkan berbagai satuan, termasuk Satuan Lalu Lintas, Satuan Sabhara, Satuan Binmas, serta Instansi terkait yang bertugas dari Unsur TNI  membantu menjaga situasi tetap kondusif. 

Tidak hanya fokus pada pengamanan fisik, Polres Tubaba juga berkoordinasi dengan penyelenggara kampanye agar kegiatan dapat berjalan dengan aman dan lancar.

Baca Juga : Gandeng KPU dan Bawaslu, Pj. Gubernur Teguh Persiapkan Kelancaran Pilkada DKI Jakarta

“Pendekatan persuasif kami prioritaskan agar tidak terjadi miskomunikasi antara warga dan petugas,” kata Hermanto. 

Dia mengatakan, pihaknya akan terus meningkatkan kesiapsiagaan hingga seluruh rangkaian Pemilu selesai.

“Kami juga mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban, tidak mudah terprovokasi, dan selalu bekerja sama dengan aparat keamanan demi terselenggaranya Pemilu yang damai dan demokratis," pungkasnya.

“Sungguh miris dalam kepemimpinan Abdul Hamid sebagai kakam (kepala kampung) Gedung Aji dari dulu tidak ada perubahan, padahal dana desa setiap tahunnya mencapai 1 M lebih, namun dana tersebut diduga banyak penyimpangan dan terindikasi dikorupsi,”ungkapnya.

Menurut Toni Majid kakam gedung aji yang baru menjabat diahir 2023 lalu saat diwawancarai dikantornya pada hari selasa tertangal 22/10/24 menjelaskan, dana Desa yang dianggarkan mantan Kakam Gedung Aji Abdul Hamid pada BUMKam dari tahun 2016 sampai 2018 menelan anggaran sebesar Rp. 195 juta. Namun, diduga fiktip/dikorupsikan, yang mana hal itu diketahui saat serah terima jabat dan aset kampung hanya sebagian saja yang tertulis saat diterima Kakam terpilih Toni Majid.

“Saat serah terima jabat banyak aset kampung yang belum diserahkan mantan kakam Abdul Hamid baik itu berupa benda begerak mapun tak bergerak salah satunya kendaraan roda 2 seperti motor trail dan dana BUMKam yang tak ada kejelasannya,”ujar toni.

Baca Juga : Warga Dukung Tekad Dokter Rayendra Tingkatkan BOP Pelayanan Masyarakat Kota Bogor

Lebih lanjut dijelaskan  terkait hal ini  dirinya sudah minta bantuan camat setempat dengan cara tertulis, sampai 3 (Tiga Kali) saya dengan juru tulis saya/carik mengirim surat tetapi tidak direspon sama sekali sampai saat ini oleh ibuk camat IDA maupun Sekcam (Sekretaris camat).

Diketahui, dalam waktu dekat ini Joni PWRI TUBA bakal melaporkan prihal ini ke inspektorat dan ke APH (Aparat Penegak Hukum) baik di Kejaksaan negeri kabupaten Tulang bawang maupun Polres tulang bawang.

“Dalam waktu dekat ini kami akan memasuki laporan ke inspektorat, bahkan Kejaksaan dan Polres TUBA terkait dana desa dari tahun 2016 sampai 2023 yang diduga banyak penyimpangan,”ucap Joni.

“Dikatakan, Joni, bahwa alat bukti tersebut sudah jelas, selain hasil investigasi ada surat pernyataan dari kakam Toni Majid untuk aset kampung yang belum dikembalikan dan Dana BUMKam Gedung Aji dari tahun 2016 sampai 2023 ahir jabatan mantan kakam Abdul Hamid tidak ada kejelasan sampai sekarang ditahun 2024 ini,"tegasnya.

Sementara itu, mantan kepala Kampung Gedung Aji Abdul Hamid belum bisa ditemui dan dihubungi melalui pesan whatsapp tidak dijwab. Selanjutnya, berita ini akan terus di publikasikan secara bergulir sampai ke Aparat penegak hukum.

Dari kegiatan tersebut untuk ditahun 2023 meliputi :

Nama Paket Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Kode RUP 40210804 dengan total pagu: 6.000.000

Nama Paket Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Kode RUP
40207101 dengan total Pagu: 19.400.000

Nama Paket Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Kode RUP 40209560 dengan total pagu: 16.800.000

Nama Paket Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Kode RUP 40207197 dengan total pagu: 33.670.000.

Baca Juga : Peringati Hari Batik Nasional, IKWI Jabar Gelar Workshop di Rumah Batik Komar Bandung
Nama Paket Belanja Pakaian Olahraga Kode RUP 40207664 dengan total pagu: 22.000.000

Nama Paket Belanja Sewa Peralatan Umum Kode RUP 40209557 dengan total pagu: 37.845.000

Nama Paket Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Kode RUP 40208303 dengan total Pagu: 60.337.600

Nama Paket Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan Kode RUP: 32684044 dengan total pagu: 10000000

Untuk Lebih detail Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum KLDI : Kab. Tulang Bawang Satuan Kerja  Kecamatan Gedung Aji Tipe Swakelola Penyelenggara Swakelola Kecamatan Gedung Aji Tahun Anggaran 2023 Lokasi Pekerjaan Provinsi Kabupaten/Kota Detail Lokasi Tulang Bawang (Kab.) Gedung Aji Volume: 1 Paket Kode RUP: 32684045

Deskripsi: PHL/TKS - SLTP; PHL/TKS - SLTA; PHL/TKS - Diploma/Sarjana; Sumber Dana 

1.APBD 2023 Kab. Tulang Bawang
7.01.01.2.02.02.5.1.02.02.01.0016.8.1.0.20.20.10.016.00009

2.APBD Kab. Tulang Bawang
7.01.01.2.02.02.5.1.02.02.01.0016.8.1.0.20.20.10.016.00010

3.APBD Kab. Tulang Bawang
7.01.01.2.02.02.5.1.02.02.01.0016.8.1.0.20.20.10.016.00011 Total Pagu: 150150000

"Semua kegiatan tersebut, ada dalam angaran belanja kecamatan gedung aji tahun 2023 yang tidak ditulis secara detail dari 2021 dimedia ini."

Dikatakan Joni PWRI TUBA, bahwa alat bukti tersebut sudah jelas, kalau anggaran yang dikucurkan pemerintah Daerah melalui kecamatan gedung aji pada tahun 2021 sampai 2023 lalu terindikasi bermasalah, untuk dana langganan jurnal/majalah saja telah melebihi harga SSH, dikarenakan jumlahnya sangat fantastis. 

"Dalam waktu dekat kami akan memberikan mensomasi kecamatan gedung aji Kabupaten Tulang Bawang, yang akan kami tembuskan ke Kejaksaan Negeri Menggala, Polres Tulang Bawang, Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang, dan Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang," katanya, saat di temuin di ruang Kerjanya, jalur dua Gunung Sakti Menggala, Selasa, (22/10/2024) 

Sementara, awak media mendatangi Kantor camat gedung aji Tulang Bawang pada hari Selasa tertanggal (22/10/2024) Idawati selaku camat gedung aji  tidak mau memberikan komentar dengan alasan lagi keluar dan dirinya mengarahkan untuk konfirmasi dengan budi selaku Sekcam (sekretaris camat)

"Iya saya lagi keluar kalian konfirmasi dengan sekretaris saya budi nanti dia bisa panggil sekretariat juga terkait hal itu mereka bisa jawab," kata ida selaku camat gedung aji  kepada tim media ini.

Lebih lanjut saat ditemui diruangan nya budi selaku Sekcam (sekretaris camat) saat diminta keterangan prihal anggaran belanja kecamatan gedung aji dari tahun 2021 sampai 2023 tidak mau memberikan komentar dengan alasan yang punya wewenang untuk menjawab ibuk ida selaku camat,"ungkap dia.

"Iya bang saya tidak berani jawab terkait anggaran Belanja karena saya tidak ada wewenang yang berhak menjawab ini semua buk ida selaku camat jelasnya, dan budi meminta kepada tim media ini agar jangan direkam dan dipublikasikan baik dimedia cetak maupun online entah apa maksud dari budi selaku sekcam (sekretaris camat) sehinga tidak mau terkait anggaran belanja kecamatan gedung aji untuk tidak di up beritanya,"bebernya.

Hingga berita ini diterbitkan ida selaku camat gedung aji Kabupaten Tulang bawang belum bisa dimintai keterangan lebih lanjut bahkan di chat via WhatsApp tidak direspon.

Dalam hal ini salah satu sumber yang enggan disebut namanya berinisial.MS mengatakan mobil tersebut ada keterkait dengan perkara hukum. 

"Mobil yang mereka pakai sehari hari yang di tutup pakai gambar atau tulisan Baznas itu adalah mobil bodong bang, mobil itu masih bermasalah, Saya tau jelas dari mana asal mobil tersebut, " ujarnya.

Lebih lanjut, ia juga mengatakan karena situasi sudah banyak yang mengetahui maka mobil yang sering dipakai oleh baznas tidak pernah terlihat dalam beberapa hari. 

Baca Juga : Surabaya Kembali Jadi Tuan Rumah WONDR by BNI Indonesia International Challenge 2024

"Sudah beberapa hari ini mobil itu tidak pernah keliatan lagi, dan sticker yang dipasang dimobil tersebut sepertinya sudah dilepaskan oleh mereka, kemungkinan mereka takut ketahuan bawah sudah banyak masyarakat yang tau," tambah MS. 

Di tempat yang berbeda Zainul Mustofa, Ketua Baznas Tuba saat dikonfirmasi oleh tim media ini terkait dugaan menggunakan kendaraan bodong mengatakan bahwa mobil tersebut ada kelengkapan surat surat. 

"Mobil yang kami pakai sehari hari itu, kelengkapan Surat suratnya ada dan itu lengkap, karena itu sistem pinjam pakai maka kami hanya memegang STNKnya saja," kilah Zainul. Ia juga mengatakan bahwa itu perkataan narasumber media ini sangat keliru dalam menyampaikan hal tersebut. 

"Saya saja baru dengar kalau ada yang bilang mobil yang kami pakai adalah mobil bodong, dan itu sepertinya tidak benar,"sambung Zainul. 

ia juga mengatakan pemilik mobil tersebut salahsatu komisioner Baznas tuba,"karena baznas belum  mempunyai kendaran oprasional maka mobil tersebut di pinjamkan kekami, "tutupnya.

Atas capaian yang belum maksimal itu, Heri tokoh masarakat asal Menggala Kabupaten Tulang Bawang provinsi Lampung mengaku kecewa.

Pria yang akrab dengan panggilan Bung Heri mengungkapkan pada awalnya mendukung penuh pencalonan Winarti pada Pilkada tulang bawang 2017. Dukungan tersebut diberikan olehnya karena melihat visi dan misi sangat menjanjikan guna menjawab kebutuhan masyarakat khususnya dalam tiga hal pendidikan, Kesehatan dan lapangan kerja.
 
"Sebelum pemilihan saya bertemu dengan Winarti. Saya mendukung karena saya melihat visi dan misinya sangat menjanjikan, apalagi suami beliau berlatar belakang pengusaha, dan menjabat sebagai anggota DPRD di Kota Bandar lampung. Walaupun pada saat itu mereka berbeda agama Winarti islam dan suami beliau kadek orang bali dan saat ini sudah bercerai. Namun saya menyayangkan karena mantan bupati Winarti belum memenuhi visi dan misinya," kata Bung heri. Minggu (20/10/24).

Baca Juga : Bocah 11 Tahun Asal Babakan Madang Tewas Hendak Ambil Umbul-Umbul di Kubangan Bekas Galian

Selain itu, menurut Bung heri, peningkatan jumlah lapangan kerja yang dijanjikan oleh mantan Bupati Winarti kepada para pencari kerja jauh dari harapan.

Sampai saat ini belum ada terobosan untuk peningkatan lapangan kerja. Padahal pada visi dan misi, 25 program BMW berjanji akan meningkatkan taraf hidup kesejahteraan dan menekan angka kemiskinan. Bagaimana masyarakat sejahtera, kalau mereka (masyarakat) tidak bekerja, ucapnya.

Tidak hanya itu saja, diterangkannya saat itu banyak pekerjaan (proyek) pembangunan yang dibiayai melalui APBD hanya dikuasai oleh segelintir orang. Hal ini menyebabkan turunnya daya beli masyarakat dan rendahanya perekonomian masyarakat di tulang bawang.

Proyek-proyek hanya dikuasai oleh kelompok tertentu, bahkan aneh bin ajaib proyek penunjukan langsung dikerjakan oleh pengusaha dari luar, ini menyebabkan uang tidak berputar di Tulang bawang, karena selesai pembayaran uang langsung dibawa keluar oleh kelompok-kelompok tersebut. 

"Saya harap Bupati berikutnya memikirkan bagaimana rakyat/masarakat tulang bawang bisa makan dan minum, bukan bangunan fisik saja, tapi bagaimana masyarakat sejahtera,"tutupnya.

Dua pengedar sabu yang ditangkap oleh petugas dalam kegiatan 'Gasak Narkoba' tersebut yakni berinisial TI als BE (29) dan FS (18). Mereka sama-sama berstatus pengangguran dan merupakan warga Kelurahan Menggala Kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang.

Selain menangkap dua pengedar sabu, petugas juga menyita barang bukti (BB) berupa 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 5,20 (lima koma dua puluh) gram, tabung pipa kaca (pyrex), 4 (empat) bungkus plastik klip kecil kosong, plastik klip sedang kosong, plastik klip besar kosong, tas berbentuk kotak warna hitam dan merah, handphone (HP) merek Oppo warna biru, dan HP merek Infinix warna hitam.

Baca Juga : Peduli Kesejehteraan Guru Honorer, Ini yang Akan Dilakukan Dokter Rayendra dan Eka Maulana Jika Terpilih di Pilkada Kota Bogor

"Hari Rabu (16/10/2024), sekitar pukul 14.00 WIB, petugas kami melaksanakan kegiatan 'Gasak Narkoba' di belakang sebuah rumah yang ada di Jalan Dermaga Bugis, Kelurahan Menggala Kota, dan menangkap dua orang pengedar narkoba jenis sabu," kata Kasat Narkoba, AKP Yofi Haryadi, SH, MH, mewakili Kapolres Tulang Bawang, AKBP James H Hutajulu, SIK, SH, MH, MIK, Sabtu (19/10/2024).

Lanjutnya, pelaku berinisial TI als BE sebelumnya merupakan residivis kasus penggelapan pada tahun 2021 dengan putusan dari Pengadilan Negeri (PN) Menggala selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, dan sekarang terlibat dalam kasus narkoba.

Kasat Narkoba menjelaskan, penangkapan terhadap dua pengedar sabu dalam kegiatan 'Gasak Narkoba' merupakan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh petugasnya di wilayah Kecamatan Menggala. Informasi yang didapat, bahwa di belakang salah satu rumah yang ada di Jalan Dermaga Bugis, Kelurahan Menggala Kota sering dijadikan tempat transaksi narkoba.

"Saat petugas kami di lokasi, melihat ada 3 (tiga) orang yang mencurigakan. 2 (dua) orang ditangkap dan 1 (satu) orang melarikan diri dengan cara berenang ke sungai sampai tiba di ujung seberang sungai. Selain itu, juga turut disita BB berupa narkoba jenis sabu," jelas perwira dengan balok kuning tiga dipundaknya.

AKP Yofi menambahkan, dua pengedar sabu yang ditangkap oleh petugasnya saat ini masih dilakukan pemeriksaan secara intensif di Mapolres Tulang Bawang, dan akan dikenakan Pasal 114 ayat 2 dan Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

"Dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah 1/3 (sepertiga)," imbuhnya.

Menariknya, dalam acara tersebut hadir sosok Ketua Partai PDIP Tulang Bawang, Winarti, yang juga merupakan calon bupati Tulang Bawang. Ia tampak terang-terangan mengampanyekan pasangan RMD dan Jihan dengan membagikan kaos bergambar pasangan tersebut. Padahal, seperti yang diketahui, Arinal Junaidi dan Sutono adalah calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung oleh PDIP. Tindakan Winarti ini pun memunculkan spekulasi bahwa ia telah mengkhianati partainya sendiri.minggu 20/10/24

Kehadiran Winarti di konser kebangsaan ini semakin memperjelas bahwa pasangan Arinal-Sutono nyaris tidak mendapat dukungan penuh dari Winarti dan pasangannya, Reynata, yang juga maju sebagai calon bupati. Banyaknya atribut kampanye pasangan RMD-Jihan yang bertebaran di Tulang Bawang, termasuk di acara tersebut, mengindikasikan kuatnya dukungan Winarti terhadap pasangan yang bukan berasal dari partainya sendiri.

Baca Juga : Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka Resmi Jadi Presiden dan Wakil Presiden Usai Diambil Sumpahnya

Di sisi lain, Ketua Partai Gerindra Tulang Bawang, Ali Hasan, dalam kesempatan yang sama menyatakan optimisme bahwa pasangan RMD dan Jihan akan menang dengan perolehan suara sebesar 70 persen di Tulang Bawang. Menurutnya, kemenangan itu akan tercapai mengingat Gerindra merupakan partai yang dominan di daerah tersebut.

Langkah Winarti ini pun dianggap sebagai pukulan berat bagi Arinal dan Sutono, yang semestinya mendapatkan dukungan solid dari partai mereka sendiri, PDIP. Sementara itu, pengaruh Gerindra dan dukungan terbuka dari Winarti kepada pasangan RMD-Jihan semakin mempersulit langkah pasangan Arinal-Sutono di Tulang Bawang. Situasi ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan politisi dan masyarakat terkait arah dukungan politik di kabupaten tersebut.

Dari kegiatan tersebut meliputi :
Nama Paket Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Keg.Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal dengan kode RUP 39471128 dan Total Pagu 5.136.000

Nama Paket Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah - Subkeg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan kode RUP 45210456 dan Total Pagu 39.997.500

Nama Paket Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor - Subkeg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan dengan kode RUP 39427957 dan Total Pagu 5.136.000.

Baca Juga : Aliansi Pengusaha Bogor Siap Menangkan Atang Trisnanto dan Annida Allivia di Pilkada 2024

Nama Paket Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan - Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan kode RUP 39427628 dan Total Pagu 30.000.000

"Semua kegiatan tersebut, ada dalam angaran belanja tahun 2023 Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Tulang Bawang pada tahun anggaran 2023 yang tidak ditulis secara detail dimedia ini,"ungkap Gunawan Ketua lembaga porkobrindo, saat di temuin di ruang Kerjanya, jalur dua Gunung Sakti Menggala, kamis, (15/10/2024) 

Dikatakan Gunawan, bahwa alat bukti tersebut sudah jelas, kalau anggaran yang dikucurkan pemerintah Daerah melalui Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu pada tahun 2023 lalu terindikasi bermasalah, untuk dana langganan jurnal/majalah ada 2 (dua) dan telah melebihi harga SSH, dikarenakan jumlahnya sangat fantastis. 

"Dalam waktu dekat kami akan memberikan mensomasi ke Dinas pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Tulang Bawang, yang akan kami tembuskan ke Kejaksaan Negeri Menggala, Polres Tulang Bawang, Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang, dan Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang," katanya.

Sementara, awak media mendatangi Kantor Kepala Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Tulang Bawang pada (08/10/2024), Dedi palwadi selaku kepala dinas tidak mau memberikan komentar dengan alasan lupa dan dirinya mengarahkan untuk konfirmasi dengan sekretaris.

"Iya saya lupa coba kalian konfirmasi dengan sekretaris saya Arya nanti dia bisa panggil sekretariat karena yang tau terkait hal itu sekretariat mereka yang pegang datanya kata kadis (kepala dinas) dedi palwadi kepada tim media ini,"jelasnya.

Hingga berita ini diterbitkan Kepala Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Tulang Bawang Dedi palwadi melalui sekretaris/sekretariat belum dimintai keterangan lebih lanjut oleh tim media ini karena alasan sibuk.

Masyarakat saat ini sudah cerdas melihat lebih rasional bahwa hal-hal ini tidak mungkin dilakukan. Sekalipun dipaksakan sulit untuk realisasi karena program tersebut asal dan tidak relevan. Mengukir janji di atas uang negara adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab.

Heri salah satu tokoh pemuda/masarakat tulang bawag mengingatkan, 25 program BMW janji mantan bupati Winarti yang sampai saat ini masih banyak yang tidak terealisasi, dan penting bagi warga Tulang bawang menjelang Pilkada 2024 untuk tidak terlena dengan janji manis politik mantan bupati Winarti yang tidak relevan, dengan fungsi sebenarnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.tegasnya.

Baca Juga : Jaro Ade: Peningkatan Ekonomi Harus Sejalan dengan Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan SDM

“Mengandalkan janji politik semata tanpa mempertimbangkan aspek regulasi dan efektivitas penggunaan anggaran dapat berdampak fatal bagi masyarakat dan pemerintah Tulang bawang,” ucapnya.

Lebih lanjut menurutnya, pembangunan infrastruktur memang penting, namun harus dilakukan dengan memperhatikan regulasi dan penggunaan anggaran yang efisien dan transparan. 

"Hanya dengan demikian, langkah progresif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat diwujudkan dengan baik dan berkelanjutan, tidak dengan mengubar janji Politik pada saat baru mau menjadi bakal calon saja,"tutupnya.

Para aktivis dan masyarakat di tulang bawang bernama Heri mengungkapkan, janji politik Winarti ditahun 2017 silam Janji yang diberikan paslon kepala daerah dengan no urut 01 banyak janji yang tidak ditepati/terealisasi.

"Saat ini mulai  berkampanye kembali untuk merebut simpati pemilih, namun kemudian lupa lagi diwujudkan saat sudah berkuasa,"paparnya.

Baca Juga : Sukses Digelar Musim Lalu, Pegadaian Peduli Liga 2 Kembali Bergulir Musim Ini

Lebih lanjut, kata dia, 25 Program BMW janji Winarti, pada saat kepemimpinannya banyak yang tidak terealisasi,"Kami para aktivis dan masyarakat/warga di tulang bawang provinsi lampung mengigatkan kalau Paslon Winarti hanya mengobral janji saja saat berkampanye,"ungkap dia.

"Kami tegaskan tidak akan memilih dirinya kembali karena kami tau janji politik Winarti Janji yang diberikan saat berkampanye hanya untuk merebut simpati pemilih, namun kemudian lupa diwujudkan saat sudah berkuasa semua hanya mengobral janji,"tegas mereka

Apel gelar pasukan Operasi Zebra Krakatau 2024 dipimpin langsung oleh Kapolres Tulang Bawang, AKBP James H Hutajulu yang dihadiri oleh Forkopimda, PJU Polres, Kapolsek jajaran, personel Polres dan Polsek, serta instansi terkait lainnya.

"Mulai hari ini, Polres Tulang Bawang dan jajaran akan melaksanakan Operasi Zebra Krakatau 2024 selama 14 (empat belas) hari, dari tanggal 14 Oktober s/d 27 Oktober 2024. Operasi ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia guna meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas," kata AKBP James.

Lanjutnya, Operasi Zebra Krakatau 2024 adalah Operasi Harkamtibmas di bidang lalu lintas yang mengedepankan edukatif dan persuasif, serta humanis, di dukung penegakkan hukum secara elektronik / teguran simpatik.

Baca Juga : Tingkatkan Angka Pemilih Pemula di Pilkada, KPU Kota Bogor Gencar Lakukan Ini di Sekolah-Sekolah

"Adapun tujuan dari Operasi Zebra Krakatau 2024 ini adalah menurunnya angka pelanggaran, laka lantas dan angka fatalitas, serta meningkatnya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas khususnya di wilayah hukum Polres Tulang Bawang dan jajaran," papar perwira peraih Adhi Makayasa Akpol 2004.

Kapolres menerangkan, ada 9 (sembilan) prioritas pelanggaran yang menjadi sasaran pada Operasi Zebra Krakatau 2024 meliputi segala bentuk potensi gangguan (PG), ambang gangguan (AG), dan gangguan nyata (GN), yang berpotensi mengakibatkan kemacetan, pelanggaran lalu lintas, dan kecelakaan lalu lintas, yakni :

1. Pengemudi atau pengendara ranmor yang menggunakan ponsel saat berkendara.
2. Pengemudi atau pengendara ranmor yang masih dibawah umur.
3. Pengemudi atau pengendara sepeda motor yang berboncengan lebih dari 1 (satu) orang.
4. Pengemudi atau pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm SNI dan pengemudi atau pengendara ranmor yang tidak menggunakan safety belt.
5. Pengemudi atau pengendara ranmor dalam pengaruh atau mengkonsumsi alkohol.
6. Pengemudi atau pengendara ranmor yang melawan arus.
7. Pengemudi atau pengendara ranmor melebihi batas kecepatan.
8. Kendaraan yang over dimension dan over loading (ODOL).
9. Kendaraan yang parkir di bahu jalan tol.

"Kami juga mengimbau kepada para pengemudi atau pengendara ranmor agar senantiasa taat dan mematuhi seluruh aturan, serta tata tertib saat berkendaraan di jalan raya. Selain itu, jangan lupa membawa surat-surat kendaraan seperti SIM dan STNK," terang perwira dengan melati dua dipundaknya.

AKBP James menambahkan, dengan tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas akan terwujudnya kamseltibcar lantas yang aman dan nyaman di Kabupaten Tulang Bawang yang berjuluk Sai Bumi Nengah Nyappur. Selain itu, juga bisa mencegah dan meminimalisir terjadinya laka lantas.

Dalam sebuah percakapan via WhatsApp pada Selasa (3/10/2024), Hamidi menyatakan, para kepala kampung kerap dijadikan sasaran kritik saat ada temuan keuangan. Ia merasa bahwa pemerintah daerah bersikap tidak adil dengan hanya menyoroti dugaan kesalahan kepala kampung tanpa menindaklanjuti temuan korupsi di BPKAD (Badan pengelolaan keuangan dan aset Daerah) yang lebih besar di tingkat pemerintah.

Baca Juga : Polri Raih Penghargaan Lembaga Dengan Pelayanan dan Komunikasi Terbaik

"Mereka seenaknya korupsi, giliran ada sedikit temuan di desa, langsung diributkan. Dampaknya jelas, anggaran Siltap (Penghasilan Tetap) kami tidak dibayar," ujar Hamidi saat meluapkan ketidakpuasannya.

Polemik ini menyoroti ketegangan antara kepala kampung dan pemerintah daerah, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kapolres Tulang Bawang Barat AKBP Sendi Antoni yang diwakili Kapolsek Gunung Agung Iptu Amirudin mengatakan, awalnya personil sedang melaksanakan piket, kemudian menerima laporan adanya seorang pria yang diperkirakan meninggal dunia dengan cara gantung diri dan segera mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan berkoordinasi dengan Pihak Medis Puskemas Suka Jaya Kec. Gunung Agung Kab. Tubaba.

 “Korban gantung diri diketahui pertama kali oleh adeknya inisial MR (45), warga Tiyuh Marga Jaya, selanjutnya memberitahukan kepada pekerja mebel di lokasi SB (35) warga Tiyuh Marga Jaya Kec. Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat,"paparnya.

Baca Juga : Akhir Pekan, Ini Jadwal Rekasaya Lalin di Jalur Wisata Puncak Bogor

Setelah mengetahui korban dalam keadaan tergantung lalu saksi berteriak meminta bantuan warga sekitar. Warga kemudian berdatangan dan melihat keadaan korban sudah tidak bernyawa.

Adapun hasil pemeriksaan luar (Visum mayat) oleh tenaga medis Puskesmas
Suka Jaya yang melakukan pemeriksaan terhadap korban, pada tubuh korban tidak diketemukan tanda-tanda bekas kekerasan dan tanda yang mencurigakan lainnya. 

"Pihak keluarga menolak untuk dilakukan otopsi terhadap jasad/korban dan menerima kematian korban adalah sebagai takdir,” tutup Iptu Amirudin

Kegiatan patroli kota presisi ini berlangsung hari Jum'at (11/10/2024), pukul 11.00 WIB s/d pukul 14.00 WIB, di 2 (dua) tempat keramaian berbeda yang ada di Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang.

"Hari ini, personel kami menggelar patroli kota presisi di tempat keramaian untuk mencegah terjadinya tindak pidana curas, curat dan curanmor (C3), serta kejahatan jalanan (street crime) di 2 (dua) tempat keramaian," kata Kasat Samapta, Iptu Agus Heri Thama Linto mewakili Kapolres Tulang Bawang, AKBP James H Hutajulu.

Lanjutnya, tempat pertama yang petugas kami datangi yakni toko penjual spare part motor yang ada di Pasar Unit 2, Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, tempat selanjutnya yakni pangkalan ojek rumah sakit (RS) Mutiara Bunda, Kampung Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang.

"Saat menggelar patroli kota presisi ini, tak lupa petugas kami memberikan imbauan kamtibmas kepada masyarakat yang ditemui untuk selalu waspada dan berhati-hati apabila ada orang baru yang tidak dikenal, serta jangan sungkan menyampaikan informasi kepada petugas Polri yang sedang berpatroli," papar perwira dengan balok kuning dua dipundaknya.

Baca Juga : Hadiri Tasyakuran Disambut Meriah Warga Jasinga, Jaro Ade: Alhamdulillah Mereka Selalu Mendoakan Saya

Kasat Samapta menerangkan, dengan rutinnya petugas kami menggelar patroli kota presisi ini, diharapkan bisa mencegah dan meminimalisir terjadinya tindak pidana pada siang hari terutama di tempat keramaian yang aktivitasnya sangat sibuk.

"Kehadiran petugas kami yang berseragam dinas dan dilengkapi dengan senjata api (senpi) organik, serta kendaraan dinas patroli di tengah-tengah kesibukan masyarakat, akan mengurungkan niat para pelaku tindak pidana untuk melakukan aksi kejahatan, sehingga tercipta situasi kamtibmas yang kondusif," terangnya.

Iptu Linto menambahkan, petugas kami juga mensosialisasikan bahwa saat ini Polres Tulang Bawang telah memiliki layanan call center 110 yang bisa diakses secara gratis selama 24 jam, cukup dengan menggunakan telepon selular saja.

"Masyarakat bisa memanfaatkan layanan call center ini, sehingga apabila ada yang mengetahui atau mengalami suatu tindak pidana baik itu kriminal maupun narkoba, langsung bisa menghubungi 110 dan tentunya identitas dari pelapor akan dirahasiakan oleh petugas," imbuhnya.

Berbeda dengan Ketua Yayasan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Al Madinah yang terletak di desa Rengas Cendung, Lingkungan Gunung Sakti, Kecamatan Menggala Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, provinsi Lampung Edi Susanto yang juga merangkap sebagai Operator sekolah diduga kuat fiktif kan data siswa.11/10/24

Beberapa program yang terindikasi penyimpang diantaranya yakni adanya manipulasi data (fiktif) Warga Belajar Paket B dan Paket C di PKBM tersebut, Lembaga PKBM madinah diduga melakukan penyimpangan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, Sementara di beberapa program lainnya seperti pada program Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang dianggarkan tidak digunakan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku.

 Baca Juga : Langkah Darren/Bernadine dan Richie Terhenti di Kejuaraan Dunia Junior 2024

Ditemukan beberapa kejanggalan pada lembaga yayasan PKBM Al Madinah diduga tidak transparan tentang penggunaan anggaran maupun jumlah siswa yang mengikuti pembelajaran dilembaga PKBM Al Madinah  banyak nya kejanggalanTahun 2022 data dapodik jumlah siswa 182 siswa dalam semester genap dan Tahun 2023/24 dalam laporan dapodik semester ganjil jumlah siswa 108 siswa 

Hasil pantauan dilapangan oleh tim media ini bahwa data yang ada didapodik tidak sesuai dengan fakta yang ada karena menurut sumber yang tidak mau disebutkan namanya dimedia ini bahwa dirinya pernah mengikuti pembelajaran di PKBM Al Madinah  2023/24 jumlah siswanya hanya beberapa orang saja tidak sampai ratusan.

Iya bang saya siswa sekolah PKBM paket C proses belajar mengajar di PKBM AL Madinah jadwalnya satu minggu dua kali, namun kenyataanya selama saya masuk sekolah baru sekali saja tatap muka dan siswanya juga bisa dihitung pakai jari bang gak sampai ratusan. terangnya

Lebih lanjut menurutnya terkait biaya dari awal masuk sampai tamat menerima Ijazah, bayar sebesar Rp. 3.500.000, per siswa, untuk paket C nya, mungkin yang paket B sama saja biayanya,Jelasnya.

Sampai berita ini diterbitkan kutua PKBM Al Madinah Edi Susanto Masih belum bisa dikonfirmasi dan dimintai keterangan karena tidak ada dikantor dan di chat via WhatsApp tidak direspon.

Pengecekan gudang logistik Pilkada itu dilakukan Polres Tulang Bawang pada Operasi Mantap Praja Krakatau 2024.

“Bersama Kasat Intelkam Polres Tulang Bawang sudah dilakukan pengecekan gudang logistik Pilkada di Kelurahan Menggala Selatan pada Operasi Mantap Praja Krakatau 2024," kata dia kepada Ceklissatu.com, Kamis 10 Oktober 2024.

Baca Juga : Rudy Susmanto-Jaro Ade Gencarkan Ketahanan Pangan Jadi Program Unggulan di Kabupaten Bogor

Dia menjelaskan, pengecekannitu dilakukan untuk memastikan pengamanan gudang logistik Pilkada serentak 2024 pada Operasi Mantap Praja Krakatau 2024 berjalan sesuai dengan standar pengamanan.

“Sehingga dapat meminimalisir potensi kerawanan yang ada," imbuhnya.

Pengerjaan proyek drainase yang menelan anggaran Rp199.443.516,88 diduga tidak sesuai dengan spesifikasi. Masyarakat setempat pun menyayangkan kualitas pekerjaan tersebut.

Salah satu warga menyebut kondisi jalan yang rusak, retak, atau tidak rata terjadi setelah proyek tersebut telah selesai.

“Proyek ini baru saja selesai, tapi sudah banyak lubang dan retak. Padahal, anggaran yang digunakan sangat besar,” ungkap salah seorang warga setempat yang tidak mau disebutkan namanya dimedia ini.

Baca Juga : Setelah Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Suap, KPK akan Panggil Gubernur Kalsel

Warga sekitar berencana akan melaporkan masalah ini kepada pihak berwenang agar dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Mereka berharap agar proyek tersebut dapat diperbaiki sesuai dengan standar yang berlaku.

Proyek drainase yang seharusnya menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, justru menimbulkan kekecewaan. Masyarakat berharap agar pihak terkait dapat bertanggung jawab atas kualitas pekerjaan yang kurang memuaskan ini.

Sampai berita ini diterbitkan Pihak terkait khususnya kabid bina marga dinas PUPR TUBA Satria Utama masih belum dapat memberikan tanggapan dan keterangan terkait hal ini karena tidak ada dikantor dan di chat via WhatsApp tidak merespon.

Banyak pengerjaan pemeliharaan berkala jalan yang ada di Tulang Bawang terkesan asal jadi, diduga karena lemahnya pengawasan dinas terkait, salah satu pemeliharaan peningkatan berkala jalan cempaka berlokasi di Kecamatan Menggala Selatan, Kelurahan Menggala menjadi perhatian serius, Pasalnya, pengerjaan proyek tersebut banyak kejanggalan dan diduga tidak sesuai spesifikasi.08/10/2024

Beberapa kegiatan pemeliharaan berkala jalan tahun anggaran 2024 yang sudah terealisasi dan tidak ditulis cecara detail di media ini diantaranya.

Baca Juga : Sapa Warga Bogor Utara, JM Gencarkan Bogor Sehat dan Bogor Pintar

Nama pekerjaan pemeliharaan berkala/peningkatan jalan Cempaka LK.PBLU Gunung sakti kelurahan menggala selatan dengan nilai kontrak RP:199.587.990,00 Sumber dana APBD waktu pelaksanaan 90 (Sembilan Puluh Hari) yang dikerjakan oleh CV Rizky dan Rakha kuat dugaan lemahnya pengawasan dinas PUPR sehingga proyek tersebut asal jadi.

Kode RUP:47695625 Nama Paket Pemeliharaan Berkala/Peningkatan Jalan Cempaka Lingkungan PBLU Gunung Sakti Kecamatan Menggala Selatan Nama KLPD Kabupaten Tulang Bawang Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangTahun Anggaran 2024 Total Pagu 200.000.000

Kode RUP 47695614 Nama Paket
Pemeliharaan Berkala/Peningkatan Jalan Cemara Komplek Pemda Gg. Zuldin Kelurahan Menggala Selatan Nama KLPD Kab. Tulang Bawang Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2024 Total Pagu 200.000.000

Kode RUP 47695605 Nama Paket
Perencanaan Pemeliharaan Berkala /Peningkatan Ruas Jalan Lampung Post Kecamatan Menggala Nama KLPD Kab. Tulang Bawang Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran
2024 Total Pagu 30.000.000

Semua pekerjaan diatas ada dalam data detail persatker dinas PUPR kabupaten Tulangbawang provinsi lampung tahun anggaran 2024

Terpisah Joni PWRI (Persatuan wartawan Republik Indonesia) Tulang bawang menyayangkan sikap Kepala bidang (Kabid) PU Bina Marga Kabupaten Tulang Bawang (Tuba) ”Satria Utama” beberapa minggu yang lalu yang sudah tayang beritanya dimedia online dengan judul  Kabid Bina Marga Tuba alergi dengan wartawan dan marah-marah karena namanya dicatut dalam berita.

Saat akan dikonfirmasi terkait kegiatan pembangunan dan pemeliharaan rutin jalan tahun angaran 2024 yang sudah terealisasi, satri Utama selaku Kabid bina marga langsung keluar dari ruangannya dan meninggalkan tim media ini dengan alasan dipanggil sekretaris.

Tekab 308 Polres Tulang Bawang ungkap kasus pengancaman dengan senpi ilegal itu terjadi di Kampung Gedung Meneng Induk, Kecamatan Gedung Meneng, Lampung pada Kamis 3 Oktober 2024 lalu.

Pelaku kasus pengancaman dengan menggunakan senpi ilegal yakni seorang pria berinisial TI (38), berprofesi wiraswasta, warga Kampung Gedung Meneng Induk, Kecamatan Gedung Meneng.

Baca Juga : 2 Lansia Tega Lakukan Tindak Asusila ke Bocah di Bandung Barat

Sedangkan korbannya pria berinisial DI (40), berprofesi wiraswasta, yang juga merupakan warga Kampung Gedung Meneng Induk dan masih satu kampung dengan pelaku.

Adapun barang bukti (BB) yang disita Tekab 308 Polres Tulang Bawang dari tangan pelaku yakni satu pucuk senpi ilegal jenis revolver warna silver, dan satu butir amunisi aktif call 5,56.

"Pelaku TI ini menyerahkan diri ke Mapolres Tulang Bawang hari Minggu (06/10/2024), sekitar pukul 12.00 WIB, dengan diantar langsung oleh pihak keluarganya, setelah itu pelaku langsung dilakukan pemeriksaan dan penahanan," kata Kasat Reskrim, AKP Indik Rusmono Tulang Bawang, Senin 7 Oktober 2024.

Baca Juga : Sita 217.475 Jamu Ilegal di Bandung dan Cimahi, BPOM Sebut Nilainya Capai Rp8,1 Miliar

Sebelum menyerahkan diri, lanjut Indik, Tekab 308 Presisi Polres Tulang Bawang sudah melakukan upaya paksa dengan mendatangi langsung tempat kejadian perkara (TKP) di hari kejadian yakni Kamis (03/10/2024), sekitar pukul 11.00 WIB.

“Tapi pelaku sudah melarikan diri dan tidak ada lagi di rumahnya, sehingga Tekab 308 Presisi langsung memberikan imbauan secara tegas kepada pihak keluarga agar pelaku segera menyerahkan diri,” ujarnya.

"Kami juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi yang melihat langsung kejadian pengancaman dengan menggunakan senpi ilegal tersebut, dan juga sudah dilakukan pra rekonstruksi di TKP yang berada tidak jauh dari rumah korban," tambahnya.

Baca Juga : Putri Jatim Juara Pul Y, dan Sulteng Runner-up di Piala Kapolri 2024

Dia mengatakan, hasil pemeriksaan yang dilakukan, motif pelaku melakukan pengancaman dengan menggunakan senpi ilegal berawal dari terjadinya keributan antara keluarga pelaku dengan keluarga korban.

Sehingga pelaku mengeluarkan senpi ilegal dan menembakkan ke atas sebanyak satu kali untuk menakuti korban, agar korban takut pada pelaku.

Selain itu, pelaku juga merasa sakit hati kepada keluarga korban karena keluarga pelaku cekcok dengan keluarga korban.

Baca Juga : Bismo Kerja Keras, Richie Mulus di Kejuaraan Dunia Junior 2024

"Pelaku saat ini sudah kami lakukan penahanan di Mapolres Tulang Bawang dan dikenakan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 atau Pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHPidana," imbuhnya.

“Penyidik melakukan penahanan badan terhadap tersangka berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Nomor : PRINT-01/L.8.18/Fd.1/10/2024 tanggal 03 Oktober 2024 selama 20 hari kedepan sejak 03 Oktober 2024 s/d 22 Oktober 2024 di Rutan Kelas II B Menggala,”ungkap Kasi Intelijen Rahmat Djati Waluya

Ia mengatakan,  penyidik melakukan penahanan badan terhadap tersangka berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Nomor : PRINT-01/L.8.18/Fd.1/10/2024 tanggal 03 Oktober 2024 selama 20 hari kedepan sejak 03 Oktober 2024 s/d 22 Oktober 2024 di Rutan Kelas II B Menggala;
Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Nomor : Print-01/L.8.18/Fd.1/05/2024 tanggal 27 Mei 2024, Tim Penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan kepada saksi-saksi dan pihak terkait dalam kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Raden Intan TA. 2022 s/d 2023;

Baca Juga : KPU Kota Bogor Terima 3.072 Kotak Suara untuk Pilkada 2024

Bahwa berdasarkan penghitungan Auditor pada Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Kerugian Negara diperkirakan sebesar Rp. 717.799.770,00,- (tujuh ratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);

Bahwa modus yang dilakukan Tersangka antara lain tutor fiktif, pemotongan honor tutor yang ada, pembelanjaan fiktif atau tidak direalisasikan termasuk pembelanjaan yang di mark up;

Bahwa Tersangka diancam dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila ke-59 ini dipimpin langsung oleh Kapolres Tulang Bawang, AKBP James H Hutajulu yang diikuti oleh Pejabat Utama (PJU) Polres, para Kapolsek jajaran, perwira Polres, personel Polres dan Polsek, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) Polres Tulang Bawang.

"Hari ini, kami menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila ke-59 tahun 2024. Upacara ini merupakan agenda tahunan untuk mengingatkan kembali pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara," ucap perwira peraih Adhi Makayasa Akpol 2004.

Baca Juga : Pemkot Bogor Buka Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas PD Pasar Pakuan Jaya Periode 2024-2028

Lanjutnya, tujuan dari pelaksanaan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila adalah untuk mempertebal dan meresapkan keyakinan akan kebenaran, keunggulan, serta kesaktian Pancasila sebagai satu-satunya pandangan hidup bangsa Indonesia.

"Adapun tema yang diusung pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila ke-59 tahun 2024, yaitu Bersama Pancasila Kita Wujudkan Indonesia Emas. Tema tersebut tentunya sejalan dengan visi Indonesia yang ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan menjadikan Pancasila sebagai landasannya," papar perwira dengan melati dua dipundaknya.

Kapolres menerangkan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila ke-59 tahun 2024 ini bisa dijadikan momentum oleh seluruh personel Polres Tulang Bawang dan Polsek jajaran untuk mempertegas komitmen dalam menjaga kamtibmas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

"Pancasila sebagai ideologi bangsa harus senantiasa dijaga. Kita tidak hanya memperingati Hari Kesaktian Pancasila secara seremoni saja, tapi juga harus bisa diimplementasikan dalam setiap tindakan kita sebagai personel Polri yang senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat," terangnya.

AKBP James menambahkan, Pancasila adalah dasar negara yang telah terbukti menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia. Di momen peringatan Hari Kesaktian Pancasila ke-59 tahun 2024, mari kita kembali mengingat pengorbanan para pahlawan yang telah mempertahankan ideologi negara Indonesia.

"Kalau kalian menilai saya sombong dan alergi terserah kalian, kalau mau berteman kita berteman kalau gak mau berteman yaa gak apa kita ini sama kalian lampung dan saya Palembang sama-sama punya pi'il," ungkap kabit dengan nada tinggi dan muka merah bahkan gaya bicaranya berbeda bibir sampai bergetar, Selasa (01/10/2024).

Baca Juga : Blusukan di Kebon Pedes, Jenal Mutaqin Dibanjiri Aspirasi Warga Soal Pendidikan 

Beberapa hari yang lalu tim media ini akan konfirmasi terkait Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan rutin jalan tahun angaran 2024 yang sudah terealisasi satri Utama selaku Kabid bina marga langsung keluar dari ruangannya dan meninggalkan tim media ini dengan alasan dipanggil sekretaris.Red

Terpisah Deswan Persatuan wartawan Republik Indonesia (PWRI) Menanggapi tentang Kebebasan Pers Undang-Undang No. 40 tahun 1999, pasal 4 dan 5 mencakup hak wartawan dan media massa untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi tanpa campur tangan atau tekanan dari pemerintah atau pihak lain. Kebebasan pers juga melibatkan hak masyarakat untuk menerima informasi yang akurat dan beragam.

Artinya apa yang telah diklarifikasi dan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait dengan adanya rekaman atau lainnya tentu menjadi sebuah karya tulis jurnalistik yang tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun.

Kalaupun dari pihak Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten tulang bawang merasa keberatan dan menyalahkan tulisan, ketika sudah dikonfirmasi dan apa yang dilihat apa yang sudah didengar itu menjadi sebuah karya jurnalistik sesuai Undang-Undang Pers No.40 tahun1999 Pasal 4 dan 5 wartawan mempunyai hak tolak. urai des

Sampai berita ini dipublis, tim media ini belum berhasil mengkonfirmasi Kabid Bina Marga PUPR Kabupaten tulang bawang provinsi Lampung

Melalui Gasak Narkoba, Polres Tulang Bawang Lampung menangkap BN (35), berprofesi wiraswasta, warga Dusun Wonorejo, Kampung Gedung Bandar Rahayu, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang.

Selain menangkap pelaku, petugas juga menyita barang bukti (BB) berupa 2 plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat 0,83 gram.

Baca Juga : Jelang Pilkada 2024, Polsek Gunung Agung Lampung Distribusikan Bansos

“Pada Selasa (24/09/2024), sekitar pukul 02.30 WIB, petugas kami menangkap seorang pelaku tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan narkoba,” kata Kasat Narkoba, AKP Yofi Haryadi, Minggu 29 September 2024.

“Ia ditangkap saat sedang berada di rumahnya di Dusun Wonorejo, Kampung Gedung Bandar Rahayu,” lanjutnya.

Lanjutnya, penangkapan pelaku merupakan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh petugas kami di wilayah Kecamatan Gedung Meneng.

Baca Juga : Jorge Martin Juara, Marc Marquez Gagal Finis di MotoGP Mandalika

Berdasarkan informasi, salah satu rumah di Dusun Wonorejo, Kampung Gedung Bandar Rahayu sering dijadikan tempat transaksi narkoba.

“Petugas kami memastikan di dalam rumah ada penghuninya, dan langsung melakukan penggerbekan. Dan berhasil menangkap pelaku yang juga merupakan pemilik rumah, serta turut disita BB berupa narkoba jenis sabu,” papar perwira balok kuning tiga itu.

Yofi menambahkan, saat ini masih dilakukan pemeriksaan secara intensif jepada pelaku di Mapolres Tulang Bawang.

Baca Juga : Bawaslu Kabupaten Bogor Selidiki Dugaan Pelanggaran Kampanye Jaro Ade

Pelaku baka dikenakan Pasal 114 ayat 1 Sub Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

“Pelaku diancam pidana penjara seumur hidup, atau paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Serta pidana denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp10 miliar,” tutup dia.

Penyaluran bansos itu dipimpin langsung Kanit Binmas Polsek Gunung Agung Aipda Agus Suwoko di Tiyuh Tunas Jaya Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat, Sabtu 28 September 2024 kemarin.

Agus mengatakan, pendistribusian bansos itu merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap sesama, agar dapat semakin mempererat tali silaturahmi antara Polri dan masyarakat.

Baca Juga : Cegah Stres Saat Proses Penyidikan, Polres Tulang Bawang Barat Lampung Lakukan Ini Kepada Tahanan

“Kita berharap masyarakat bisa hidup sehat dan bersih. Semoga penyaluran pembagian bansos ini bisa membantu meringankan beban mereka,” kata dia.

Pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang ditangkap petugas dalam kegiatan 'Gasak Narkoba' tersebut yakni seorang pria berinisial FI (33), berprofesi buruh, warga Kampung Penawar Rejo, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang.

Selain menangkap seorang pelaku, petugas juga menyita barang bukti (BB) berupa plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram, 3 bungkus plastik klip kosong, pipa kaca (pirek) yang masih terdapat sisa sabu, pipet yang ujungnya runcing (sendok), korek api gas, kotak rokok merek Esse Change, dan handphone (HP) merek Oppo warna hitam.

Baca Juga : Warga Srimulyo Tolak Qudrotul Jadi Bupati TUBA pada Pilkada 2024

"Hari Jum'at (20/09/2024), sekitar pukul 21.00 WIB, petugas kami menangkap seorang pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam kegiatan 'Gasak Narkoba'. Ia ditangkap saat sedang berada di rumahnya yang ada di Kampung Penawar Rejo," kata Kasat Narkoba, AKP Yofi Haryadi mewakili Kapolres Tulang Bawang, AKBP James H Hutajulu, Sabtu (28/09/2024).

Lanjutnya, penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu dalam kegiatan 'Gasak Narkoba' ini, merupakan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh petugas kami di wilayah Kecamatan Banjar Margo. Informasi yang didapat bahwa salah satu rumah di Kampung Penawar Rejo sering dijadikan tempat pesta narkoba.

"Setelah dipastikan rumah tersebut ada penghuninya, petugas kami langsung melakukan penggerbekan dan dari dalam rumah ditangkap seorang pelaku yang merupakan pemilik rumah. Saat ditangkap pelaku ini sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu," papar perwira dengan balok kuning tiga dipundaknya.

AKP Yofi menambahkan, pelaku yang ditangkap oleh petugasnya dalam kegiatan 'Gasak Narkoba', saat ini sudah ditahan di Mapolres Tulang Bawang dan dikenakan Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 800 juta dan paling banyak Rp 8 miliar," imbuh Kasat Narkoba.

Warga Asli Tulang Bawang  di Jalan Sarimulyo RT/09/ RW/04 kelurahan menggala tenggah Kabupaten tulang bawang provinsi Lampung dengan tegas menolak bakal calon bupati  yang bukan orang asli tulang bawang, dalam Pemilukada serentak.

Baca Juga : Sapa Warga di Katulampa Temukan Banyak Permasalahan BPJS Kesehatan, JM Beri Solusi

Di Kabupaten Tulang Bawang saat ini, sedang riuh terkait siapa yang pantas untuk menjadi calon bupati mereka. Adapun terdapat 3 bakal calon terpilih yakni 

1. 
   1. WIN- NATA
   2. QODRATUL-HAMKA
   3. HENDRIWANSAH-DANIAL ANWAR

Penolakan tersebut disampaikan lantaran  karena belum apa-apa sudah ada minyak goreng berlogo calon bupati karena hal itu mencerminkan hal yang tidak baik.

"Kami tegaskan harga diri tidak bernilai minyak goreng," ungkap warga Srimulyo Qudrotul Ikhwan, M.M. bukan orang asli tulang bawang, Selain bukan asli orang tulang bawang Qudrotul dituding telah membuat sengsara lantaran kinerja nya hanya  mementingkan diri sendiri urai mereka warga Srimulyo

Menurut Joni yang sekaligus menyandan profesi sebagai Jjurnalis beserta keluarga besarnya bersama warga Srimulyo mempertanyakan kinerja para bakal calon bupati selanjutnya dengan menyinggung kinerja nyata yang dihasilkan oleh mantan PJ bupati Qudrotul, selama menjabat tidak menghasilkan apa-apa di kabupaten tulang bawang.

“Selama memimpin Tulang Bawang, Qudrotul tidak berhasil dan yang ada membuat kami sengsara liat saja dana publikasi sudah tidak ada di setiap opd dana koran sampai sekarang masih kisruh untuk pembayaran dikominfo karena sudah satu pintu semua ini gara-gara dia,"kata joni,

"Mana ada dia merubah infrastruktur serta jalan yang dibangun dan dibenahi, liat saja di Jalan Sarimulyo RT/09/ RW/04 kelurahan menggala tenggah ini tidak ada pembenahan/perbaikan sama sekali, dia adalah sosok  seorang pemimpin yang hanya mementingkan dirinya sendiri,”ungkap dia.

“Kami beserta keluarga dan warga Srimulyo menyatakan dengan tegas dan meminta kepada tokoh masyarakat Tokoh Adat di kabupaten Tulang Bawang agar tidak memberikan dukungan politiknya kepada calon bupati yang bukan orang asli Tulang Bawang karena sudah jelas dia tikadak akan memikirkan pembangunan di kabupaten sai bumi nenggah nyampur ini terbukti selama dia menjabat sebagai PJ bupati tidak menghasilkan apa-apa yang ada membuat kami sengsara.”tegas joni warga sarimulyo

Jelang Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada November 2024 mendatang, telah mendatangkan sejumlah argumentasi dari masyarakat khususnya yang berada di Kabupaten Tulang Bawang provinsi Lampung tak mau lagi mendukung kepala daerah dari sosok perempuan.

Pasalnya, Selama lima tahun di pimpin Bupati Winarti yang juga politisi PDIP,, angka kemiskinan tetap tinggi, selain itu proses pembangunan dinilai masih tertinggal jauh dibanding daerah/kabupaten lain.

Baca Juga : Verifikasi Kampung Ramah Lingkungan di Kabupaten Bogor, Pacu Komitmen Masyarakat Kelola Lingkungan

Masyarakat menggala Kabupaten tulang bawang saat ini secara tegas menolak kepemimpinan perempuan dalam prosesi Pemilihan calon bupati yang akan dilaksanakan pada November 2024 mendatang

Salah seorang warga bernama Selut nama samarannya mempertanyakan  yang dihasilkan oleh mantan Bupati Tulang Bawang Winarti sebelumnya yang selama menjabat telah mensejahterakan masyarakat tulang bawang dengan janji-janji saja tapi tidak dengan bukti. 

Oleh karena itu, kata  warga menolak Winarti  untuk menjadi bupati tulang bawang provinsi Lampung periode 2024-2029.“Cari saja yang lain, asal jangan yang pernah memimpin tulang bawang apalagi perempuan,"tegasnya.

Akan tetapi Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Tulangbawang saat akan ditemui terkesan menghindar dan alergi terhadap wartawan, semboyan Kabupaten Tulang Bawang adalah Sai Bumi Nengah Nyappur Semboyan ini bermakna bahwa masyarakat Kabupaten Tulang Bawang memiliki sikap yang terbuka, mudah beradaptasi, dan ramah dalam pergaulan

Berbanding terbalik dengan Satri Utama Kabid Bina Marga diduga menghindari awak media dan terkesan alergi terhadap wartawan,"Tunggu sebentar pak saya dipanggil pak Sekretaris,"ungkapnya, saat awak media ingin mengkonfirmasi beberapa pekerjaan yang ada di Tulang Bawang.

Baca Juga : BASRI Gelar Rakornas Membahas Program Pembinaan Jangka Panjang

Setelah tim awak media ini menunggu beberapa jam kemudian oknum Kabid bina marga Satri Utama tidak datang juga, dia sengaja membohongi tim media ini, Perilaku dan sikap Satri yang suka berbohong tidak layak dan tidak pantas untuk menjadi seorang Kabid sebagai pelayan publik, bahkan di chat via WhatsApp tidak menggubris pesan dan telepon tidak diangkat.

Joni Persatuan wartawan Republik Indonesia (PWRI) menduga kalau Satri Utama banyak masalah dan sengaja menghindar karena tidak mau dikonfirmasi. tuding joni

Lebih lanjut menurut joni Satria juga sering mangkir kerja dan jarang masuk kantor tanpa alasan yang jelas hal ini sudah tentu langgar PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil (PNS). 

Meskipun sudah ditegaskan dalam PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS yang salah satunya adalah bolos kerja, namun hal tersebut tidak membuat gentar bagi para oknum PNS yang masih saja melanggarnya, seperti contoh oknum Kabid  bina marga Dinas PUPR atas nama Satria Utama yang diduga kuat jarang masuk kantor dan tanpa ada keterangan jelas. urai joni

Dijelaskan Joni Salah satu sanksi bagi oknum PNS yang mangkir kerja, sudah diatur dalam PP 53 tahun 2010. Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS sudah jelas menetapkan sanksi bagi PNS yang melanggar peraturan. 

Dalam pasal 3 angka 11 PP nomor 53 tahun 2010 disebutkan, PNS wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Adapun sanksi yang diberikan jika terjadi pelanggaran adalah berupa teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas sampai dengan tindakan pemberhentian secara tidak hormat. 

Teguran lisan diberikan kepada PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 hari kerja. Teguran tertulis dikenakan kepada PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 sampai 10 hari kerja.

Sementara pernyataan tidak puas sampai tindakan pemberhentian secara tidak hormat akan diberikan secara tertulis kepada PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 sampai 15 hari kerja.

Namun beberapa sanksi bagi oknum PNS yang mangkir kerja diatas masih tidak membuat takut para oknum pelaku yang masih saja melanggarnya. 

Dengan adanya pemberitaan ini, diharap kepada pihak Insfektorat dan PJ Bupati Kabupaten Tulang bawang agar dapat segera menindaklanjuti dan memberikan sanksi tegas kepada oknum Kepala Bidang (Kabid) bina marga Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Tulangbawang atas nama Satria Utama sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan, dan merespon pemberitaan media agar tidak terkesan tutup mata atau jalan ditempat.

Kegiatan silaturahmi kamtibmas NCS ini dipimpin langsung oleh Kapolres Tulang Bawang, AKBP James H Hutajulu bersama Wakapolres, Kompol M Kasyfi Mahardika dan Pejabat Utama (PJU) Polres, serta dihadiri Kapolsek, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta forkopimcam.

"Kemarin, saya bersama Wakapolres dan PJU Polres Tulang Bawang menggelar kegiatan silaturahmi kamtibmas NCS menjelang tahap kampanye pada Pilkada serentak 2024 di dua lokasi berbeda yang ada di Kabupaten Tulang Bawang," kata AKBP James, Selasa (24/09/2024).

Baca Juga : Imbas Anggota DPRD Kota Bogor Berebut Kursi AKD, Penetapan APBD Perubahan Terancam Batal

Lanjutnya, lokasi pertama yang tempat berlangsungnya kegiatan silaturahmi kamtibmas NCS adalah Polsek Menggala yang membawahi 2 (dua) Kecamatan yakni Kecamatan Menggala dan Menggala Timur, sedangkan lokasi kedua kegiatan adalah Polsek Banjar Agung yang membawahi 3 (tiga) Kecamatan yakni Kecamatan Banjar Agung, Banjar Margo dan Banjar Baru.

"Tujuan utama dari kegiatan silaturahmi kamtibmas NCS yang kami gelar adalah untuk menciptakan situasi dan kondisi yang tetap sejuk selama berlangsungnya rangkaian Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten yang berjuluk Sai Bumi Nengan Nyappur," papar perwira peraih Adhi Makayasa Akpol 2004.

Kapolres menerangkan, saat menggelar kegiatan tak lupa disampaikan pesan-pesan kamtibmas kepada para undangan yang telah hadir untuk senantiasa menjaga situasi agar tetap kondusif. Pilihan boleh berbeda tapi persatuan itu yang paling utama.

"Kami berharap, agar selama berlangsungnya tahapan Pilkada serentak 2024 para tokoh dan masyarakat tetap bisa menjaga situasi tetap kondusif dengan tidak menyebarkan berita hoaks, serta politisasi agama dan SARA. Selain itu, tidak ada yang menyebarkan politik identitas yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa," terang perwira dengan melati dua dipundaknya.

AKBP James menambahkan, pada kegiatan silaturahmi kamtibmas NCS ini juga diberikan bantuan sosial (bansos) berupa paket sembako secara gratis kepada para tokoh yang telah hadir. Selain itu, petugas kami juga memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat.

Berbanding terbalik dengan Puskesmas Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang, provinsi Lampung diduga selewengkan dana BOK anggaran tahun 2022 dan 2023.

Saat akan dikonfirmasi terkait ada dugaan penyelewengan dana BOK tahun anggaran 2022 dan 2023, hari senin tertanggal 23/09/2024, Kepala Puskesmas tidak di kantor, menurut penjelasan beberapa rekan kerja di kantor Puskesmas, kapus sedang ada urusan keluarga jadi tidak masuk kantor 

Melalui via telpon dan pesan chat WhatsApp kapus menolak panggilan bahkan memblokir nomor telepon seluler tim media ini dan terkesan sengaja menghindar untuk dikonfirmasi,

Baca Juga : Sepakat Ikuti Hasil KLB, PWI Jateng Bakal Undang Zulmansyah

Junerdi ketua PWRI (Persatuan wartawan Republik Indonesia) tulang bawang kelahiran Menggala angkat bicara“sangat disayangkan kapus enggan dikonfirmasi terkait ada dugaan penyelewengan dana BOKes tahun anggaran2022 dan 2023.

Dana bantuan operasional kesehatan merupakan sumber dana dari APBN untuk lembaga yang bekerja dilevel masyarakat, dalam konteks kesehatan, seperti Puskemas dan juga upaya sumber daya masyarakat (UKBM) seperti posyandu bayi, balita dan lansia.Dana BOK juga digunakan untuk biaya transportasi petugas kunjungan lapangan ibu hamil, anemia, kegiatan perjalanan dinas dalam negeri, dalam kota serta biaya transportasi petugas kegiatan identifikasi masalah dan analisis situasi kesehatan masyarakat dari keseluruhan kegiatan ini diduga ada penyelewengan dana BOKes dan insentif BOK serta dugaan SPJ fiktip tahun anggaran 2022 dan 2023 yang lalu. 

Dugaan semakin kuat saat akan dikonfirmasi kapus selalu menghindar terkesan ada yang ditutupi karena kapus tidak berani untuk bertemu dan memberikan jabawaban kepada tim awak media ini.”Sampai berita ini diterbitkan kapus inisial Is belum bisa dimintai keterangan, Selanjutnya berita ini akan di terbitkan kembali secara bergulir sampai ke Aparat Penegak Hukum.

"Lagi dipelajari,"ungkapnya, saat ditanya oleh tim media ini apakah bisa seseorang menerima gaji dobel dari dua sumber aliran dana.

Menurut Toni Gusliawan yang dia tahu untuk saat ini baik di undang-undang desa maupun di undang-undang yayasan tidak ada yang mengatur spesifik bahwa kakam dilarang rangkap jabatan sebagai ketua yayasan PKBM dan begitu juga sebaliknya di undang-undang yayasan tidak ada spesifik bahwa ketua yayasan dilarang merangkap sebagai kepala kampung.

Baca Juga : Asesmen Mitigasi Pola Keamanan Untuk Cegah Potensi Aksi Terorisme Ikut Sukseskan PON XXI

"Jadi dalam hal ini saya beserta tim lagi mempelajari,"paparnya.

"Potensi konflik kepentingan jika dibiarkan bukan tidak mungkin dapat memunculkan kasus-kasus korupsi. dan saat ini jelas sudah terbukti bahwa kakam (Kepala Kampung) Rawa pitu Sutari Marosono Sedang dalam pemeriksaan kejari (Kejaksaan negeri) tulang bawang atas laporan tindak pidana korupsi tipikor yang sudah 12 kali diperiksa karena dugaan korupsi dana BOP tahun 2022 dan 2023, Akuntabilitas menjadi pertaruhan. Selain itu, melanggar kode etik karena  berpotensi menerima penghasilan ganda," Red

Terpisah Menurut Junerdi PWRI Larangan kepala desa merangkap jabatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014. Peraturan ini bertujuan untuk menjaga integritas, fokus, dan efektivitas seorang kepala desa dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai pemimpin desa.

Berikut salah satu poin penting terkait larangan rangkap jabatan bagi kepala desa:

”Tidak boleh menjabat di struktur pemerintahan lain: Kepala Desa dilarang memegang jabatan lain di instansi pemerintahan, baik itu di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun pusat. Hal ini bertujuan agar kepala desa dapat fokus pada pembangunan dan kesejahteraan desa, serta menghindari konflik kepentingan.”paparnya.

Ketentuan ini dibuat agar kepala desa bisa menjalankan tugas-tugasnya secara optimal, tanpa terganggu oleh tanggung jawab dari jabatan lain yang dapat mempengaruhi kinerjanya dalam memimpin dan membangun. 

Upacara Sertijab ini dipimpin langsung oleh Kapolres Tulang Bawang, AKBP James H Hutajulu yang dihadiri Wakapolres, Kompol M Kasyfi Mahardika, PJU Polres, para Kapolsek jajaran, personel Polres dan Polsek, ASN, serta Bhayangkari.

Kapolres mengucapkan terima kasih kepada pejabat lama dan selamat bertugas di tempat baru, serta mengucapkan selamat kepada pejabat baru atas pelantikannya hari ini.

"Saya atas nama pribadi dan institusi Polri mengucapkan terima kasih kepada AKP Samsul Bahri atas kinerja serta dedikasinya selama berdinas di Polres Tulang Bawang dan selamat bertugas di Polres Lampung Barat," ucap perwira peraih Adhi Makayasa Akpol 2004.

Baca Juga : Rapat Pleno PWI Jabar Dukung Kepemimpinan Zulmansyah sebagai Ketum PWI Pusat

Lanjutnya, untuk Iptu Agus Heri Thama Linto, mengucapkan selamat atas pelantikan saudara dan semoga bisa membawa perubahan yang lebih positif nantinya terutama di Satuan Samapta Polres Tulang Bawang.

"Apa yang sudah baik dan telah dilakukan oleh pejabat lama, kiranya bisa diteruskan oleh pejabat baru dan lakukan terobosan kreatif serta jangan ragu untuk berinovasi sehingga fungsi Samapta semakin kelihatan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat," papar perwira dengan melati dua dipundaknya.

AKBP James menambahkan, saat ini kita sudah memasuki tahapan Pilkada serentak 2024, untuk itu saya tidak henti-hentinya mengingatkan kepada seluruh personel untuk selalu bersikap netral dan tidak boleh memihak kepada salah satu paslon.

"Netralitas dalam Pemilu merupakan harga mati dan tidak boleh ditawar-tawar lagi, selama masih berdinas dan belum purna tugas kita semua sudah diatur oleh aturan baik disiplin maupun kode etik. Untuk itu, mari kita semua tetap menjaga citra diri dan marwah institusi Polri," imbuhnya.

Untuk diketahui, AKP Samsul Bahri mendapatkan tugas dan jabatan baru sebagai Kasubbag Dalops Bag Ops Polres Lampung Barat, dan Kasat Samapta Polres Tulang Bawang resmi diemban oleh Iptu Agus Heri Thama Linto yang sebelumnya menjabat sebagai Paur Subbag Binops Bag Ops Polres Tulang Bawang.

Sutari Marsono yang mengangkangi aturan hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia Pemerintah Daerah melalui dinas terkait khususnya dinas pendidikan tidak berani memberikan stetmen terkait didua regulasi yang melarang ketua yayasan untuk rangkap jabatan dengan jabatan internal.

Akan tetapi sudah bertahun-tahun terkesan dibiarkan saja oleh dinas  pendidikan bahkan Kabid Paud Sony yang baru saja melakukan monitoring ke yayasan PKBM rawa indah tertanggal 10 September 2024, seperti tidak ada masalah. Ending ahir dari monitoring kabid paud Sony dan kepala yayasan Sutari Marsono fhoto bareng bahkan dibuat status FB (Facebook),”Monitoring ANBK berjalan lancar.” jelasnya dalam status fb Marsono 

Baca Juga : Siswi SD di Bandung Jadi Korban Gempa Bumi, BPBD dan Polisi Beberkan Faktanya

Demikian Menurut Junerdi Ketua PWRI (Persatuan wartawan Republik Indonesia) Tulang bawang, ketua yayasan tidak bisa rangkap jabatan sebagai kepala kampung karena rangkap jabatan kepala yayasan jelas peraturan perundang-undangan di Indonesia yang melarang ketua yayasan untuk rangkap jabatan dengan jabatan internal. 

Begitu juga sebaliknya perangkat desa dilarang oleh Undang-Undang Desa: Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan turunannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa.tegas Junerdi 

Untuk itu, sampai berita ini diterbitkan Kabid PNF/Paud Sony dan Kepala dinas Pendidikan Ami Masih Belum berhasil dimintai Keterangan terkait regulasi rangkap jabatan kepala yayasan Rawa Indah, di chat via WhatsApp tidak merespon.Selanjutnya berita ini akan di terbitkan kembali secara bergulir sampai ke PJ bupati dan Aparat Penegak Hukum.

Selain dugaan kasus korupsi miliaran rupiah dana BOP yayasan PKBM Rawa Indah tahun 2022 dan 2023, seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Sutari Marsono juga merangkap jabatan sebagai kepala kampung tentu dalam hal ini keputusan dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) dan bagian pembinaan inspektorat tulang bawang irban 3 (tiga) bahkan PJ bupati tulang bawang benar-benar diuji untuk memberi sanksi kepada ketua yayasan Sutari Marsono. 

Pasalnya saat akan dimintai stetmen terkait regulasi rangkap jabatan Kepala Dinas DPMK melalui bidang 1 (satu) Dani selaku Kabid hanya mengatakan sedang rapat,"Maaf tadi banyak kerjaan jadi lupa sekarang sudah pulang lah,"ungkapnya, saat dikonfirmasi via whatsaap.

Begitu juga sebaliknya Bagian Pembinaan inspektorat Kabupaten Tulang Bawang provinsi Lampung irban 3 (Tiga) Toni Gustiawan hanya mengarahkan ke dalnis karena dirinya sedang di BPKP perwakilan.”Maaf saya lagi di BPKP perwakilan temuin dalnis saya saja pak hadi dikantor,"katanya, saat dikondirmasi via whatsaap.

Lebih Lanjut yang melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap yayasan/PKBM, dinas pendidikan berperan sebai Leading sector, Ami selaku kepala dinas pendidikan kabupaten tulang bawang berulang kali di telpon dan di chat via WhatsApp untuk dimintai stetmen prihal regulasi rangkap jabatan ketua yayasan Rawa Indah sutari Marsono tidak merespon.

Baca Juga : Komisi III DPR RI Rekomendasi Kewarganegaraan Dua Calon Pemain Naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijnders

”Sudah 12 kali diperiksa, oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) tulang bawang, belum ada titik terang.”Red

Terpisah Menurut Junerdi Ketua PWRI (Persatuan wartawan Republik Indonesia) Tulang bawang, ketua yayasan tidak bisa rangkap jabatan sebagai kepala kampung karena rangkap jabatan kepala desa dan perangkat desa dilarang oleh Undang-Undang Desa: Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan turunannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa 
 
Lebih Jelas, kepala desa dan perangkat desa dilarang rangkap jabatan dengan sumber gaji yang sama dari negara, baik itu ABPN maupun APBD. Hal ini diatur dalam Pasal 51 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di atas Tentang Desa.tegas Junerdi 

Kepala desa dan perangkat desa yang melanggar larangan rangkap jabatan dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis. Jika sanksi administratif tidak dilaksanakan, kepala desa dan perangkat desa dapat diberhentikan sementara dan dilanjutkan dengan pemberhentian. 

Sementara itu, peraturan perundang-undangan di Indonesia juga melarang ketua yayasan untuk rangkap jabatan dengan jabatan internal. tutupnya 

Sampai berita ini diterbitkan dinas terkait masih belum bisa memberikan stetmen regulasi rangkap jabatan ketua yayasan Rawa Indah sutari Marsono yang sekaligus kakam(Kepala Kampung) rawa pitu. Selanjutnya berita ini akan di terbitkan kembali secara bergulir sampai ke PJ bupati dan Aparat Penegak Hukum.

Untuk itu, Seksi Kedokteran Kepolisian dan Kesehatan (Dokkes) Polres Tulang Bawang Barat rutin lakukan pemeriksaan kesehatan para tahanan.

Kasi Dokkes Pores Tulang Bawang Barat Aipda Badar Johan mengatakan, kegiatan pemeriksaan kesehatan para tahanan rutin dilakukan.

Baca Juga : Polres Cimahi Tangkap Pelaku Tindakan Tidak Senonoh Terhadap Bocah Tetangganya

“Kami rutin melakukan pengecekan kesehatan kepada para tahanan, bahkan diberlakukan jam olah raga“ ujar Aipda Badar Johan, dalam keterangannya, Selasa 17 September 2024.

Badar menyebut, pemeriksaan kesehatan itu merupakan bentuk pelayanan prima kepada para tahanan yang sedang dalam proses penyidikan Satuan Reskrim dan Satuan Resnarkoba.

”Dengan begitu para tahanan Polrea Tulqng Bawang Barat tidak stres, dan selalu dalam kondisi sehat dan fit sampai selesai proses penyidikan” tutupnya.

Bukan itu saja, tentu diharapkan pula agar tidak ada lagi perangkat desa yang mempunyai pekerjaan ganda (double job).Red 

Sesuai dengan aturan yang tertuang dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, telah dijelaskan secara tegas, perangkat desa tidak boleh rangkap jabatan dengan sumber gaji yang sama dari Negara, baik itu ABPN maupun APBD.17/09/2024.

Baca Juga : Gulat PON XXI:  Rudiansyah Sumbang Emas untuk Jakarta, Hempaskan Juara Bertahan dari Papua

Meski sudah ada larangan, perangkat desa tidak boleh lagi memiliki dua pekerjaan (double job). Namun, tampaknya hal itu belum maksimal kepengawasan dari dinas terkait/Pemda. Hal ini membuktikan lemahnya pemerintahan dalam menerapkan suatu aturan. Sepertinya peraturan hanya sekedar diucapkan saja. Kenyataannya masih ada beberapa perangkat menerima tunjangan atas jabatannya di desa, termasuk menerima aliran dana hibah BOP sebagai Ketua/pengurus yayasan PKBM di suatu lembaga.

Saat awak media meminta stetmen kepada kepala dinas DPMK (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung) melalui bagian bidang satu Dani selaku Kabid , melalui via telepon seluler beberapa waktu yang lalu, mengatakan, untuk sementara kita pelajari dulu terkait regulasinya.

"Nanti saya juga akan berkordinasi dengan inspektorat dan Untuk sanksi, sekarang belum bisa kita tegaskan karena aturan atau perbupnya saya kurang paham nanti kita pelajari dulu yaa,"paparnya

Terpisah, saat dimintai keterangan inspektorat kabupaten Tulang Bawang provinsi Lampung terkait regulasi rangkap jabatan kakam rawa pitu sutari marsono melalui bagian pembinaan irban 3 (Tiga) Toni Gustiawan  pada hari Jum'at tertanggal 14-09-2024 melalui via chat whatsapp mengatakan untuk sementara masih dipelajari oleh tim.

Sampai berita ini diterbitkan dinas terkait masih belum bisa memberikan stetmen regulasi rangkap jabatan kakam rawa pitu sutari Marsono. Selanjutnya berita ini akan di terbitkan kembali secara bergulir sampai ke Aparat Penegak Hukum.

Di jalan poros Pasar Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Senin (16/09/2024)

Pada Pelaksanaan patroli KRYD malam hari tersebut, di Pimpin Ka Spkt Aipda Kirman, Bripka Hardianto, Bripka Recky Alfarizi dan Bripka Fahmi Ansori
Aipda Agus suwoko, Bripka Satrio D.S., guna upaya meminimalisir kejahatan pada waktu malam hari.

Baca Juga : Cuaca Tak Menentu Jadi Kendala Tim Selancar Ombak DKI Jakarta

Kapolres Tulang Bawang Barat AKBP Sendi Antoni melalui Kapolsek Tulang Bawang Tengah Kompol Syahrial menuturkan hal ini rutin dilakukan guna menjamin rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang melaksanakan aktivitas dan perjalanan apalagi saat ini liburan panjang.

Meski situasi Kejadian yang menonjol terpantau aman dan Tekendali pihaknya mengimbau kepada masyarakat pada titik-titik yang menjadi pusat keramaian diharapkan agar tetap menjaga kamtibmas dan tetap waspada pada tindak kejahatan.

“Kami akan selalu memastikan situasi kamtibmas dalam keadaan kondusif, dengan melaksanakan patroli KYRD Malam hari secara intens digiatkan di wilayah hukum Polsek Tulang Bawang Tengah guna mengantisipasi berbagai penyakit masyarakat dan tindak kriminal,”lungkasnya.

Kegiatan patroli wisata ini berlangsung sejak hari Minggu (15/09/2024) hingga Senin (16/09/2024), di 3 (tiga) tempat rekreasi yang ramai dikunjungi masyarakat dan berada di Kecamatan Menggala Timur serta Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang.

"Pada libur akhir pekan kali ini, sejak Minggu (15/09/2024) hingga Senin (16/09/2024), petugas kami yang berseragam dinas terdiri dari personel Satuan Samapta, Satuan Lalu Lintas dan Polsek jajaran melaksanakan patroli wisata ke sejumlah tempat rekreasi yang ramai dikunjungi masyarakat," kata Kapolres Tulang Bawang, AKBP James H Hutajulu, Senin (16/09/2024).

Baca Juga : Diduga Sakit, Wisatawan Asal Jakarta Timur Meninggal Dunia di Wisata Gunung Mas

Lanjutnya, ada 3 (tiga) tempat rekreasi yang menjadi sasaran patroli wisata yang dilakukan oleh petugas kami yakni pertama di Taman Wisata Cakat Raya, Kampung Menggala, Kecamatan Menggala Timur, kedua di Waterboom Taman Bahagia, Kampung Cempaka Dalam, Kecamatan Menggala Timur, dan ketiga di Waterboom Tirta Garden, Kampung Agung Dalem, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang.

"Patroli wisata merupakan suatu bentuk implementasi kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat, sekaligus berdialog humanis dengan pengunjung tempat wisata, sehingga terjalin komunikasi yang baik antara Polri dengan masyarakat guna terwujudnya transformasi Polri yang presisi," papar perwira peraih Adhi Makayasa Akpol 2004.

Kapolres menerangkan, kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat sebagai wujud implementasi komitmen Polri untuk senantiasa memberikan rasa aman dan nyaman, sehingga kepercayaan publik terhadap Polri akan meningkat.

"Saat menggelar patroli wisata, petugas kami yang berseragam dinas ini tak lupa memberikan imbauan kamtibmas kepada masyarakat untuk selalu waspada dan berhati-hati, serta apabila mengetahui atau menjadi korban tindak pidana untuk tidak segan melapor ke petugas yang saat itu sedang berpatroli atau ke kantor Polisi terdekat," terang perwira dengan melati dua dipundaknya.

AKBP James menambahkan, Polres Tulang Bawang saat ini sudah memiliki layanan call center 110 yang bisa diakses 24 jam secara gratis cukup dengan menggunakan telepon selular yang dimiliki masyarakat, sehingga apabila masyarakat melihat, mengetahui terjadinya tindak pidana atau peredaran narkoba bisa melaporkan hal tersebut dan identitas dari pelapor akan dijamin kerahasiaannya.

Sikap arogan bak seorang preman tidak bisa menjadi contoh yang baik bagi seorang kepala kampung (kakam) seperti yang telah dilakukan kakam kahuripan menggala timur hamidi, saat akan dimintai keterangan/dikonfirmasi prihal dana desa tahun 2024 tahap satu yang sudah terealisasi melalui via telepon WhatsApp kakam hamidi marah.

Baca Juga : Tonton Final Sepakbola Putri PON XXI, Erick Thohir Sebut Talenta Mulai Tampak Merata

"Saya ini dikebun pak kenapa kamu sibuk mau konfirmasi sama saya masih banyak kampung yang lain, seratus empat puluh tuju kampung saya ini kampung yang terahir yang ke tujuh dan perlu kamu tahu saya ini tidak menggurus pekerjaan kampung saja masih banyak yang saya urus kalo saya mengurus kampung ini saja saya tidak makan pak,"urainya marah sembari menutup telepon.

Terpisah Joni PWRI (persatuan wartawan republik Indonesia) pada Dinas terkait (DPMPK) Agar bisa menindak lanjuti atau korcek ulang Kegitan yang sudah terealisasikan pada Kampung kahuripan Dalam, Sebab apabila kita bepacu kepada undang undang Dasar 1945 undang undang pokok pers nomor 40 tahun 1999 tentang pers.undang undang RI nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukan informasi publik.

Undang undang RI No 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Peraturan pemerintah RI no 71 tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peranserta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, untuk memenuhi fungsi dan tugas kami sebagai sosial kontrol serta pencanangan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa. transfaran dan akuntable yang bebas KKN. Meski harus kita perjuangkan sesuai dengan kode Etik wartawan Indonesia (KEWI) kode Etik jurnalistik (KJI) kami sebagai insan jurnalis yang mempunyai hak mencari memiliki dan menyebarluaskan informasi kepada publik.

Untuk diketahui berdasarkan UNDANG UNDANG NO 40 TAHUN 1999 barang siapa menghalang halangi tugas jurnalistik dikenakan sanksi kurung 2 (dua) tahun penjara atau denda Rp 500.000.000 ”Tanpa mengurangi keberhasilan yang telah di capai oleh kampung kahuripan dalam kecamatan menggala timur kabupaten Tulang bawang provinsi lampung.”Red

"Kami sebagai sosial kontrol mempunyai hak mencari dan menyimpan serta menyebar luaskan informasi untuk pemerintah.TNI/Polri , lembaga swasta ,serta berhak mengetahui, Perkembangan dan informasi selanjutnya,"tutupnya

Ketua yayasan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang sekaligus merangkap jabatan sebagai kepala kampung ditempatnya Sutari Marsono seakan-akan tidak ada masalah dan biasa saja Pasalnya, usai dilaporkan dan sudah 12 kali diperiksa, oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) tulang bawang, sepertinya hanya sebatas klarifikasi saja.

Junerdi ketua Persatuan wartawan Republik Indonesia (PWRI) menuding kuat bahwa ada keterlibatan oknum Dinas Pendidikan dalam dugaan kasus tersebut, Di sini ada perbuatan atau unsur yang merupakan perbuatan secara tersistem atau kerjasama dengan statusnya selaku pengurus yayasan PKBM dengan pihak oknum dinas pendidikan di dapatkan BOP tersebut. 

Baca Juga : Putri Jateng, Allif Nafiiah Raih Medali Emas Tunggal Putri Soft Tenis PON XXI 2024

Hal tersebut tentu akan di bedah kasusnya pada adanya matrik tindakan pidana khusus (TIPIKOR) seperti pada jabatan rangkapnya selain pengurus Yayasan juga Kepala Kampung.urai dia.

Junerdi Meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) Setiap ada kemajuan yang dicapai dalam pengusutan kasus korupsi oleh APH harusnya disampaikan ke publik, sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan informasi publik. Pinta Junerdi

Terpisah Kepala Dinas Pendidikan inisial AM dan Kabid paud inisial HS saat akan dimintai keterangan prihal dugaan korupsi dana BOP tahun anggaran 2022 dan 2023 melalui chat whatsapp tidak merespon, Sampai berita ini diterbitkan Kabid paud beserta kepala dinas pendidikan tulang bawang provinsi lampung masih belum bisa dikonfirmasi untuk dimintai keterangan.

Kegiatan diawali dengan apel yang dipimpin langsung oleh Kepala Rutan Kelas IIB Menggala, Dwi Ediyanto yang diikuti oleh Pejabat Struktural, Jajaran Staf, Komandan Jaga, dan Anggota Jaga Rutan Menggala serta dibantu oleh 3 orang Anggota dari Polres Tulang Bawang dan 7 orang Anggota dari Kodim 0426TB.

Karutan Menggala, Dwi Ediyanto menjelaskan kegiatan razia dan tes urin dilaksanakan sebagai langkah deteksi dini mencegah Rutan Menggala dari gangguan keamanan dan ketertiban serta memastikan Rutan Menggala bersih dari barang-barang terlarang.Jum'at, (14/09). 

Baca Juga : STP Bogor dan Quail Innovation Center Gagas Peluang Usaha Berbasis Beternak Puyuh

“Sebagai bentuk deteksi dini gangguan kamtib, kami bekerja sama dengan Anggota Polres Tulang Bawang dan Kodim Tulang Bawang untuk melakukan Razia barang terlarang dan tes urin. Tujuan kegiatan ini untuk memastikan Rutan Menggala bersih dari barang-barang terlarang yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Rutan,”jelas Karutan.

Kegiatan Razia dilakukan di 3 blok hunian warga binaan Rutan Menggala, dengan rincian dibagi menjadi 3 tim, 1 blok/tim.

Dari hasil penggeledahan petugas berhasil menyita benda-benda terlarang seperti pisau, gunting, alat cukur, paku, Kartu remi, botol kaca dan barang terlarang lainnya.

Setelah dilakukan Razia, dilaksanakan tes urine kepada beberapa para WBP Rutan Menggala yang dipilih secara acak, dengan total 13 orang warga binaan dan semuanya mendapat hasil negatif (-).

"dari hasil pemeriksaan tes urin, Alhamdulillah warga binaan kami tidak ada yang terindikasi menggunakan narkoba,”terang Karutan.

Karutan Menggala juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Anggota dari Polres Tulang Bawang dan Anggota dari Kodim 0426/TB yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan ini.

"Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Anggota dari Polres Tulang Bawang dan Kodim 0426/TB yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan ini, sehingga seluruh pelaksanaan kegiatan berjalan aman dan tertib," tutup Karutan.

"Korupsi dilakukan seorang yang mempunyai kewenangan atau jabatan,"ungkapnya, Sabtu 14 Agustus 2024.

Berdasarkan keterangan narasumber yang tidak disebutkan namanya mengatakan, banyak kegiatan yang diduga fiktif,"Coba abang cek saja dulu kampung ini biar jelas, karena selama ini untuk keterbukaan dalam penggunaan dana desa, dari aparatur kampung sangat sulit, kami selaku masyarakat ingin semuanya dapat terungkap dan bisa memberikan efek jera kepada Oknum Aparatur Kampung, bawang tirto ini agar kedepannya kampung kami ini bisa lebih maju dan sejahra.”paparnya.

Anggaran Dana Desa (DD) Bawang Tirto Mulyo di kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung  Diduga banyak Penggelembungan anggaran dan penerapan anggaran terindikasi fiktif.

Baca Juga : 378 WNA Dideportasi dari Bali, Sepanjang Januari hingga September 2024

Dana Desa (DD) merupakan alokasi dana yang diterima oleh pemerintah desa dari APBN, yang ditujukan khusus untuk desa sebagaimana amanah UU Nomor: 6 tahun 2014 Tentang Desa.

Penggunaan dana desa memiliki beberapa prioritas dan tujuan yang harus dipatuhi Seperti Peningkatan Kesejahteraan Sosial Meningkatkan pengamalan nilai keagamaan, sosial, dan budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa, Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.

Dari Amanah UU tersebut, berbanding terbalik dengan Kakam Bawang Tirto mulyo yang diduga menyalahgunakan wewenang dan jabatan untuk dijadikan modus mark up anggaran dari 36 (tiga puluh enam) pengerjaan tahap satu yang sudah direalisasikan tahun anggaran 2024 yang belum dituliskan secara detail di media ini

Sampai berita ini diterbitkan Kakam bawang tirto Mulyo Samudi belum berhasil dimintai keterangan karena Jarang Ada Dikantor, dan jika tidak ada perkembangan maka tim media ini akan membongkar dugaan permainan kakam bawang tirto prihal Dugaan markup/fiktif angaran dari tahun 2018 Sampai 2024 selanjutnya berita ini akan di terbitkan kembali secara bergulir sampai ke Aparat Penegak Hukum.

Kegiatan Binkatpuan ini dibuka secara simbolis oleh Wakapolres Tulang Bawang, Kompol M Kasyfi Mahardika dengan didampingi Kasat Binmas, AKP Mahbub Junaidi , dan diikuti oleh 73 (tujuh puluh tiga) personel Bhabinkamtibmas.

"Kepada seluruh personel Bhabinkamtibmas diharapkan bisa memaksimalnya kinerjanya dan jangan sampai ada yang tidak melaporkan kegiatan melalui aplikasi BOS V2 karena laporan yang masuk di aplikasi tersebut langsung bisa dilihat oleh Mabes Polri," ujar Kompol M Kasyfi, mewakili Kapolres Tulang Bawang, AKBP James.

Baca Juga : Program 1000 Ton Ubi Untuk Palestina, Berdayakan Petani Indonesia dan Bermanfaat Bagi Rakyat Palestina

Lanjutnya, saat ini sudah mulai memasuki tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, agar situasi kamtibmas di Kabupaten Tulang Bawang yang berjuluk Sai Bumi Nengah Nyappur tetap aman dan kondusif, Bhabinkamtibmas terus melakukan kegiatan cooling system.

"Perlu diingatkan kepada masyarakat agar jangan mudah terprovokasi oleh berita ataupun konten yang beredar di media sosial (medsos). Saring sebelum sharing karena saat ini sudah mulai banyak konten ataupun berita yang memuat tentang Pilkada dan berseliweran di dunia maya, untuk itu peran dari Bhabinkamtibmas sangat diperlukan agar situasi tetap aman dan kondusif," papar perwira dengan melati satu dipundaknya.

Wakapolres menambahkan, Bhabinkamtibas merupakan ujung tombak dari Polri karena setiap harinya langsung bersentuhan dengan masyarakat terutama di Kampung binaannya masing-masing. Manfaatkan kesempatan tersebut sebaik mungkin untuk terus memberikan imbauan kamtibmas dan jangan pernah bosan melakukan hal-hal yang positif serta bermanfaat di tengah-tengah masyarakat.

"Laksanakan setiap kegiatan secara tulus dan ikhlas, serta jangan pernah melakukan perbuatan yang dapat mencoreng ataupun merusak citra dari institusi Polri. Gandeng Babinsa dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan di Kampung binaannya, sehingga sinergisitas dengan TNI tetap bisa terpelihara dengan baik," imbuh orang nomor dua di Polres Tulang Bawang.

Sementara itu, Kasat Binmas mengatakan, bahwa tujuan dilaksanakannya kegiatan Binkatpuan kepada personel Bhabinkamtibmas adalah untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan (skill), serta pengetahuan (knowladge) sehingga benar-benar mahir dan menguasai apa saja yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

"Materi yang kami sampaikan dalam kegiatan Binkatpuan kali ini diantaranya materi problem solving (pemecahan masalah), materi tentang pengisian aplikasi BOS V2 dan materi lainnya yang berhubungan tentang tugas-tugas Kepolisian di tengah masyarakat," ucap AKP Junaidi.

Patroli kota bersinggungan ini dilaksanakan hari Selasa (10/09/2024), pukul 21.00 WIB s/d Rabu (11/09/2024), pukul 01.30 WIB, di dua lokasi berbeda yang ada di Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang.

"Dari semalam sampai dengan dini hari tadi, personel kami bersama personel Polsek Dente Teladas melaksanakan patroli kota bersinggungan guna mencegah terjadinya tindak pidana C3 dan kejahatan jalanan (street crime) pada malam hari," kata Kasat Samapta, AKP Samsul Bahri, mewakili Kapolres Tulang Bawang, AKBP James H Hutajulu, Rabu (11/09/2024).

Lanjutnya, dua lokasi yang menjadi sasaran kegiatan patroli kota bersinggungan yang dilaksanakan oleh petugas kami tersebut semuanya berada di wilayah hukum Polsek Denti Teladas yakni Kampung Pendowo Asri dan Kampung Pasiran Jaya, Kecamatan Dente Teladas.

Baca Juga : Ruang Kelas Terendam Air, Ratusan Siswa SDN 2 Cisarua Belajar Melalui Daring

"Saat menggelar patroli kota bersinggungan, tak lupa petugas kami juga memberikan imbauan kamtibmas kepada masyarakat yang ditemui untuk selalu waspada dan berhati-hati, serta tidak perlu ragu-ragu melaporkan apabila melihat atau mengetahui terjadinya tindak pidana," papar perwira dengan balok kuning tiga dipundaknya.

Kasat Samapta menerangkan, petugas kami yang melaksanakan patroli kota bersinggungan menggunakan kendaraan dinas dan dilengkapi dengan senjata api (senpi) organik serta dipimpin oleh komandan regu, sehingga kegiatan tersebut benar-benar optimal.

"Dengan kehadiran petugas kami yang berseragam dinas dan dilengkapi dengan kendaraan dinas serta senpi organik, diharapkan bisa menghilangkan niat para pelaku tindak pidana untuk melakukan aksinya, sehingga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif benar-benar dapat terwujud," terangnya.

AKP Samsul menambahkan, selain memberikan imbauan kamtibmas, petugas kami juga memberitahukan kepada masyarakat bahwa Polres Tulang Bawang sudah memiliki layanan call center 110 yang bisa diakses secara gratis selama 24 jam cukup dengan menggunakan telepon selular.

"Layanan call center 110 ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat apabila mengetahui, melihat dan menjadi korban tindak pidana, serta mengetahui adanya peredaran narkoba. Masyarakat tidak perlu khawatir karena identitas dari pelapor akan dirahasiakan oleh petugas," imbuhnya.

Rustam Effendi selaku kepala (BPKAD) melalui Pera kabid perbendaharan  menyampaikan bahwa dana Rp282.000.000,00. dan Rp102.000.000,00 untuk angaran 2021 sudah di gelontorkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang bawang secara full, dan untuk rinciannya Dinas Pendidikan yang mengerti datanya”, tutur pera. 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tulang Bawang menanggapi dugaan tindak pidana Korupsi Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) rawa indah tahun angaran 2022 Rp.445.300.000.00,- 
Dan 2023 sebesar Rp.601.300.000.00,- yang saat ini masih proses pemeriksaan di kejaksaan negeri kabupaten Tulangbawang semuanya mencapai miliaran rupiah diduga dikorupsi 

Baca Juga : Serunya Perburuan Medali Cabor Beladiri PON 2024, Peluang Andika Sulaeman Memboyong Kembali Emas Gulat 

Berdasarkan klarifikasi terhadap Badan Pengelolan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD), menjelaskan bahwa kami menggelontorkan dana sesuai pengajuan yang diajukan oleh yayasan melalui Dinas Pendidikan Tulang Bawang. dan itu untuk tahun anggaran 2021 karena untuk 2022 dan 2023 itu sudah masuk rekening yayasan/PKBM, Bahkan untuk pertanggungjawaban penggunaan dananya juga ada bagi si penerima dana. 

"Dan (Disdik) sebagai objek pemeriksaan nantinya jika ia tidak melaporkan dan menggunakan dana itu sesuai pengajuan,” ujarnya, Senin (09/9/2024).

Lebih lanjut ia mengatakan bila nantinya ditemukan adanya penyelewengan atas laporan dana yang tidak sesuai penggunaannya, maka Inspektorat yang akan memanggil dan memeriksanya sebab pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa SPJ nya.“Soal yang merekomondasikan.nya mereka yang tahu. Jadi kita hanya mencairkan saja,” jelasnya. 

Tetpisah Junerdi selaku Ketua PWRI Tulang Bawang menjelaskan, meski dana BOP ini ditransfer langsung dari rekening kementerian pendidikan langsung ke masing masing PKBM , namun leading sektornya kan tetap Dinas Pendidikan. "Jadi kepala Dinas tahu jika ada penyalahgunaan pada pelaksanaan pendidikan kesetaraan, utamanya pada penggunaan dana BOPnya,"ungkap junerdi 

Dana hibah yang diperuntukan untuk Biaya Operasi Pendidikan (BOP) Pusat untuk Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) rawa indah pada tahun anggaran 2022 dan 2023 pak Sutari Marsono selaku ketau PKBM  yang sekaligus merangkap sebagai kepala kampung diwilayah nya sudah diperiksa oleh kejari tulang bawang bahkan berkas untuk pencairan dana BOP PKBM Rawa Indah masih ditahan dikejari Tulang Bawang karena dugaan korupsi.

“Namun sampai kini belum ada titik terang hasil dari pemeriksaan oleh Kejari (kejaksaan negeri) dan aparatur penegak hukum di tulang bawang,”. tutu Junerdi.

Kepala Kampung sekaligus sebagai ketua yayasan PKM Rawa Indah Sutari Marsono Berang Dengan Kabid PNF/PAUD dinas pendidikan.

”Jadi Bagaimana Pak marsono Jangan buat saya malu pak dimata orang lain sementara yang buat saya malu badan saya sendiri pak marsono sampaikan juga ke paijo kalo dia nolak ya dibalas dan dijawab jangan diam saja.”tegas sony selaku Kabid paud dengan pemilik yayasan PKBM Sutari Marsono di chat whatsapp yang entah apa maksud dan tujuannya dikirim ke tim media ini.

“Saya sudah bersumpah dengan menyebut nama Allah saya hanya mutlak membantu agar tidak ada masalah, ingat pak mar saya tidak ada permainan dalam hal ini demi Allah saya tidak ada keuntungan kata Kabid paud sony mengirim chat whatsapp pada hari Kamis tertanggal 05-09-2024 dengan ketua PKBM Rawa Indah Sutari Marsono.”paparnya,  Minggu 08/09/2024.

Baca Juga : Pemkot Bogor Launching Kick Off Perwali Perlindungan dan Pemberdayaan Lansia

Terpisah Ketua PWRI Tulang Bawang Junerdi menyampaikan bahwa Kejari harus konsisten dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, termasuk mengevaluasi kembali kasus-kasus yang terhenti/belum selesai dalam penyelidikan dan penindakan hukum. 

“Kami menginginkan komitmennya dalam pemberantasan kasus korupsi di kabupaten Tulang Bawang ini Dan menjadikan pemberantasan kasus korupsi sebagai agenda prioritas,” ucap Ketua PWRI tulang bawang junerdi

Selain itu, Junerdi meminta kepada APH untuk melakukan evaluasi dan monitoring kinerja di jajaran kejaksaan negeri kabupaten Tulang bawang, mengingat dalam beberapa tahun terakhir ada banyak kasus korupsi yang ditangani masih belum selesai dan tidak berjalan.

”Karena menurut laporan yang kami terima  ada banyak kasus belum selesai dalam penyelidikan dan penindakan hukum. Untuk itu kami harapkan untuk melakukan evaluasi jajarannya yang berkinerja lemah dan mengambil langkah strategis untuk menuntaskan kasus kasus korupsi. Kita juga mendorong APH proaktif menerima saran, masukan, aspirasi masyarakat dan segera direspon (tindak lanjuti) jika menerima laporan masyarakat,” harapnya.

Junerdi mengaku mendukung penuh kinerja aparat penegak hukum (APH), yang saat ini tengah melakukan pemberantasan korupsi di kabupaten tulang bawang. ia juga berharap setiap penindakan dan pemberantasan korupsi tetap mengedepankan profesionalisme dan azas praduga tak bersalah.  

Maraknya pemberitaan banyak kasus korupsi saat ini tengah ditangani APH di tulang bawang Menurutnya, upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan APH. Tentu berdasarkan asas praduga tidak bersalah menjadi prioritas utama sebagai bagian profesionalisme Aparat Penegak Hukum.
 
Begitu juga setiap ada kemajuan yang dicapai dalam pengusutan kasus korupsi oleh APH disampaikan ke publik, sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan informasi publik. Junerdi juga meminta kepada semua masyarakat dan semua pihak untuk mendukung dan menghormati semua proses hukum yang ditangani oleh APH. “Upaya dukungan dari masyarakat sangat penting, agar proses penegakan hukum bisa berjalan dengan baik, tutupnya.

Masyarakat Asli Tulang Bawang  di Jalan Sarimulyo RT/09/ RW/04 Kelurahan Menggala Tenggah Kabupaten Tulang Bawang dengan tegas menolak Bakal Calon Bupati  yang bukan orang asli Tulang Bawang.

Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang saat ini, sedang riuh terkait siapa yang pantas untuk menjadi calon bupati mereka. Adapun terdapat 3 bakal calon terpilih yakni.

Baca Juga : Ketum PWI Pusat Zulmansyah Sambut Pelari SIWO PWI Malang Raya Night Run

1. WIN- NATA
2. QODRATUL-HAMKA
3. HENDRIWANSAH-DANIAL ANWAR

Penolakan tersebut disampaikan lantaran  karena Qudrotul Ikhwan bukan orang asli Tulang Bawang, dan dituding telah membuat sengsara lantaran kinerja nya hanya  mementingkan diri sendiri, Salah satu warga, Jawa (nama samaran) yang sekaligus menyandan profesi sebagai wartawan/jurnalis mempertanyakan kinerja para bakal calon bupati selanjutnya dengan menyinggung kinerja nyata yang dihasilkan oleh mantan PJ bupati Qudrotul, selama menjabat tidak menghasilkan apa-apa di kabupaten tulang bawang.

“Selama memimpin Tulang Bawang, Qudrotul tidak berhasil dan yang ada membuat kami sengsara liat saja dana publikasi sudah tidak ada di setiap opd dana koran sampai sekarang masih kisruh untuk pembayaran dikominfo karena sudah satu pintu semua ini gara-gara dia urai jawa, mana ada dia merubah infrastruktur serta jalan yang dibangun dan dibenahi, liat saja di Jalan Sarimulyo RT/09/ RW/04 kelurahan menggala tenggah ini tidak ada pembenahan/perbaikan sama sekali, dia adalah sosok  seorang pemimpin yang hanya mementingkan dirinya sendiri,”ungkap dia 

“Kami menyatakan dengan tegas dan meminta kepada tokoh masyarakat Tokoh Adat di kabupaten Tulang Bawang agar tidak memberikan dukungan politnya kepada calon bupati yang bukan orang asli Tulang Bawang apalagi selama dia menjabat sebagai PJ bupati tidak menghasilkan apa-apa yang ada membuat kami sengsara.”tegas jawa masarakat sarimulyo

Kegiatan TKJ berkala ini diikuti oleh seluruh personel Polres Tulang Bawang dan Polsek jajaran yang berlangsung selama 3 (tiga) hari. Untuk Polres dilaksanakan hari ini, sedangkan Polsek jajaran dilaksanakan selama 2 (dua) hari yakni Senin (09/09/2024) dan Selasa (10/09/2024) juga di Lapangan Bhayangkara.

Baca Juga : DPRD Komitmen Ciptakan Pilkada Damai di Kota Bogor

"Hari ini, kami menggelar TKJ berkala semester II tahun 2024 yang dilaksanakan di Lapangan Bhayangkara samping Polsek Menggala. Untuk Polsek jajaran, TKJ berkala akan dilaksanakan selama 2 (dua) hari yakni Senin dan Selasa," kata Kapolres Tulang Bawang, AKBP James H Hutajulu yang ikut langsung dalam kegiatan.

Lanjutnya, TKJ merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali, jadi dalam 1 (satu) tahun hanya dilaksanakan selama 2 (dua) kali dengan tujuan untuk melihat secara langsung kondisi fisik dan stamina dari masing-masing personel.

"Apabila fisik dan stamina tetap terpelihara dengan baik, tentunya personel Polres Tulang Bawang dan Polsek jajaran bisa memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang yang berjuluk Sai Bumi Nengah Nyappur," papar perwira peraih Adhi Makayasa Akpol 2004.

Kapolres menerangkan, dalam pelaksanaannya TKJ berkala dibagi menjadi 2 (dua) Item yakni Item A dan Item B yang wajib diikuti oleh seluruh personel. Setiap item sudah ada personel yang ditunjuk sebagai panitia untuk melakukan penilaian secara langsung.

"Item A merupakan Lari selama 12 menit pada lintasan yang telah ditentukan, sedangkan Item B terdiri dari Pull Up, Push Up, Sit Up dan Shuttle Run (lari angka 8). Setelah mengikuti 2 (dua) Item tersebut, panitia baru bisa melakukan penilaian terhadap personel yang mengikuti TKJ berkala," terang perwira dengan melati dua dipundaknya.

AKBP James menambahkan, hasil TKJ berkala akan dijadikan pertimbangan guna penempatan personel dalam berdinas karena apabila fisik dan stamina dari personel tersebut tidak mendukung, tentunya tidak akan ditempatkan dibagian operasional atau Polsek yang banyak membutuhkan tenaga dan fikiran.

Persoalan tersebut diduga Sutari Maryono Kepala PKBM Rawa indah sekaligus merangkap jabatan sebagai kepala kampung aktif tidak bertanggung jawab dan memanfaatkan PKBM untuk memperkaya diri sendiri dan keluarga. Selain itu, PKBM Rawa indah sarat akan nepotisme. Pasalnya, yang menjabat sebagai Kepsek Ervin supriyanto anak dari sutari maryono sendiri sedangkan Bendahara maupun operator masih keluarga sutari maryono pemilik PKBM Hal ini sudah jelas tidak diperbolehkan didalam aturan Permendikbud.

”Lebih parah lagi, bahkan dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Non Formal BOP pada PKBM Rawa Indah tahun anggaran 2022 sebesar Rp.445.300.000.00,- dan sampai tahun anggaran  2023 sebesar Rp.601.300.000.00,- semuanya mencapai miliaran rupiah dan terindikasi korupsi.”Red.

Baca Juga : Opsi Atasi Masalah E-Materai, Pendaftaran Seleksi CPNS Diperpanjang hingga 10 September 2024

Terpisah Bagian bidang Paud dan PNF Disdik TUBA Sony selaku Kabid yang membina para Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM) terkesan tidak terima dan marah kalo namanya dicatut dan ada dalam berita yang sudah tayang sebelumnya di beberapa media online karena percakapan konfirmasi tim media ini dengan Kabid PNF/PAUD melalui chat whatsapp dijadikan rilise berita.

”Perbincangan di WhatsApp dijadikan berita kan lucu, sudah lah jagan banyak-banyak omongan saya tidak pernah bilangin dia pernah ketemu kita kayak engak pernah kenal saja, kalian taukan saya sudah berusaha untuk mempertemukan, masalah lobi-lobi meleset saya tidak tau dan tidak paham papar Kabid paud disdik sony melalui chat whatsapp hari kamis 06-09-2024 kepada tim media ini,”ada apa.?

Menanggapi hal tersebut, Ketua PWRI TUBA Junerdi meminta, PJ. Bupati Tulang Bawang Ir. Ferli Yuledi,SP., agar bisa menindak tegas dan merombak pejabat yang ada di Disdik kabupaten tulang bawang sehingga program pendidikan kedepan tidak semberaut. pintanya

“Saya meminta kepada PJ.Bupati Tulang Bawang Ir. Ferli Yuledi,SP., Agar bisa merombak pejabat yang ada di Disdik Tulang Bawang Agar program Pendidikan kedepan bisa lebih baik, dan Kepada Aparat Penegak  Hukum (APH) Saya Akan Terus Ikut Menggawal Kasus Ini Baik Bersama Kapolres Tulang Bawang, Kejari Tulang Bawang Agar bisa secepatnya dalam pemeriksan oknum Ketua yayasan PKBM Rawa indah Sutari Maryono bisa segera menemukan titik terang,” tegasnya. 

Dijelaskan Junierdi Jika Mana terbukti bersalah, ketua PKBM Rawa Indah yang merangkap jabatan sebagai kepala kampung Sutari Marsono bisa terjerat pidana.

"Sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Perubahan Ketiga Pasal 23E dan tiga paket UU mengenai Keuangan Negara yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pemeriksa Keuangan. tutup Junierdi

Mall Pelayanan Kepolisian (MPK) adalah suatu bangunan yang terpadu guna melayani fungsi dan tugas-tugas Kepolisian dalam bidang pelayanan publik. Salah satu tugas dan fungsinya adalah memberikan pelayanan Kepolisian.

"Mall Pelayanan Kepolisian (MPK) ini sebagai salah satu bentuk standar kepatuhan pelayanan publik sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ombudsman RI, bahwa harus ada satu gedung yang khusus digunakan untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Itulah yang menjadi dasar inisiasi kami untuk membangun MPK ini," kata perwira peraih Adhi Makayasa Akpol 2004.

Baca Juga : Kawal 100 Hari Kinerja DPRD Kabupaten Bogor, Yusfitriadi: 50 Persen Lebih Anggota Legislatif Orang Baru

Lanjutnya, dari inisiasi tersebut ibarat gayung bersambut dan langsung disambut dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulang Bawang. Sehingga akhirnya disetujui untuk dilakukan pembangunan Mal Pelayanan Kepolisian (MPK) di Mapolres Tulang Bawang.

"Kami tentunya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pemkab Tulang Bawang yang sudah mengalokasi anggarannya untuk membantu Polres Tulang Bawang. Sebenarnya yang dibantu bukan Polres Tulang Bawang tapi seluruh masyarakat Kabupaten Tulang Bawang dengan adanya peningkatan pelayanan Kepolisian," papar perwira dengan melati dua dipundaknya.

Kapolres menerangkan, Mall Pelayanan Kepolisian (MPK) ini bukan hanya menjadi milik Polres Tulang Bawang, tapi menjadi milik kita bersama dan juga menjadi milik masyarakat Kabupaten Tulang Bawang. MPK ini juga menjadi yang pertama di Indonesia karena sudah lengkap pelayanannya dan dalam satu atap.

"Pelayanan yang dimaksud yakni pertama, pelayanan SPKT berupa pembuatan Laporan Polisi (LP) dan surat kehilangan. Kedua, pelayanan Sat Intelkam berupa pelayanan SKCK dan ijin keramaian. Ketiga, pelayanan Sat Lantas berupa pembuatan dan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM)," terangnya.

AKBP James menambahkan, tujuan dibangunnya Mall Pelayanan Kepolisian (MPK) ini adalah untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan Kepolisian yang dilakukan oleh Polres Tulang Bawang kepada masyarakat, sehingga kepercayaan publik terhadap Polri akan meningkat.

"Kami juga memohon dukungan serta doanya kepada Pemkab Tulang Bawang, DPRD Tulang Bawang dan semua pihak yang telah hadir dalam kegiatan groundbreaking, sehingga nantinya pembangunan MPK ini bisa berjalan dengan lancar dan selesai tepat waktu," imbuh orang nomor satu di Polres Tulang Bawang.

Turut hadir Pj. Sekdakab. Tulang bawang Para Asisten Kasat Pol PP Ka. Diskominfo Kabag Umum. Pemerintah daerah mengucapkan selamat datang kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung di Kabupaten Tulang Bawang Sai Bumi Nengah Nyappur. 

"Menjadi suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami semua karena dapat menyambut kehadiran beliau dalam kegiatan ini,"ungkap Pj. Bupati Tulang Bawang Ir. Ferli Yuledi, Kamis 5 September 2024.

"Saya atas nama pribadi maupun pemerintah daerah mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Bapak Indar Laya, A.md.IP., S.H. atas pengabdian dan kontribusinya selama menjabat sebagai Kepala Rutan Kelas II B Menggala. Dibawah kepemimpinan beliau, Rutan Kelas II B Menggala telah menjadi salah satu mitra strategis serta mampu bersinergi dengan pemerintah daerah,"paparnya.

Baca Juga : Paus Fransiskus: Terowongan Istiqlal-Katedral Sarana Perjumpaan, Dialog, dan Persaudaraan  

Salah satu bentuk sinergi yang terbangun adalah dengan adanya MoU antara Rutan Kelas II B Menggala dengan Pemkab Tulang Bawang Tentang Penyelenggaraan Pelayanan. Dalam MoU tersebut, telah berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh warga binaan dan kami merasa apa yang tertuang dalam MoU tersebut telah berjalan dengan baik dibawah kepemimpinan beliau.Semoga prestasi yang telah beliau ukir dapat terus dilanjutkan dan bahkan ditingkatkan kualitasnya oleh Kepala Rutan yang baru.

“Pada kesempatan ini kami mengucapkan selamat bertugas ditempat yang baru kepada Bapak Indar Laya, A.md.IP., S.H., semoga kesuksesan dan kemudahan serta perlindungan dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai beliau,"ujar dia.

"Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas sumbangsihnya untuk Kabupaten Tulang Bawang, semoga kenangan manis selama berada disini dapat terus terukir dalam hati Bapak Indar Laya, A.md.IP., S.H. dan keluarga,"jelas dia.

"Kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat perbuatan maupun tutur kata yang kurang berkenan dihati bapak beserta keluarga. Meskipun berpisah, kami berharap jalinan silaturahmi kita dapat terus terjaga dengan baik,"ujar dia.

“Selanjutnya kami sambut dan ucapkan selamat datang dan selamat bertugas di Kabupaten Tulang Bawang kepada Bapak Dwi Ediyanto, A.md.IP., S.H., M.H. Sedikit informasi tentang Kabupaten Tulang Bawang, kami memiliki motto Sai Bumi Nengah Nyappur yang berarti masyarakat kami sangat terbuka, mudah beradaptasi terhadap lingkungan, serta ramah dalam pergaulan.

Untuk itu, kami tentu sangat menyambut baik kehadiran bapak beserta keluarga di Kabupaten Tulang Bawang. Disamping motto tersebut, kami juga memiliki cita-cita yang tertuang dalam brand UDANG MANIS (Unggul, Damai, Aman, Nyaman, Guyub, Mandiri, Agamis, Natural, Inovatif, Sejahtera). Kami yakin nantinya dibawah pimpinan Bapak Dwi Ediyanto, A.md.IP., S.H., M.H., Rutan Kelas II B Menggala dapat semakin berperan dalam upaya terealisasinya Tulang Bawang sebagai Kabupaten UDANG MANIS tersebut.

Demi kelancaran tugas, terbangunnya chemistry, maupun upaya memperkuat sinergi, maka saya berharap kepada bapak agar segera berkomunikasi dengan seluruh pihak terkait, khususnya dengan unsur Forkopimda Kabupaten Tulang Bawang.

Ketua PWRI Tulang bawang Junierdi menyampaikan sangat luar biasa lingkaran berbau konflik of interest pada pusaran. Dugaan adanya konspirasi sebagai ketua Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Rawa Indah, sekaligus sebagai kepala kampung Duta Yoso Mulyo, Kabupaten Tulang bawang Lampung, ”pada penerima Penyelenggaraan bantuan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) di tingkat jenjang kesetaran yakni PKBM baik paket A,B dan C”.

Dana BOP tahun 2022 sebesar Rp.445.300.000.00,- dan ditahun 2023 sebesar Rp.601.300.000.00,-semuanya mencapai miliaran rupiah dan terindikasi korupsi. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh, cukup mencengangkan ketika salah satu oknum kepala kampung di Duto Yoso Mulyo di kecamatan Rawa Pitu, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, merangkap pula menjadi salah satu ketua yayasan PKBM.

Junerdi Ketua PWRI Tuba menyampaikan, prihal Ini amat miris dan tragis tidak bisa membedakan mana ranah disiplin selaku abdi negara dan mana wilayah abu-abu. Ini tentu akan fatal jika melibatkan diri dan keluarganya pada pusaran dugaan adanya konflik of interest. Atau benturan kepentingan yang dapat menimbulkan kerugian negara atau daerah baik secara langsung ataupun tidak.jelas junerdi.

Baca Juga : Warga Gunung Putri Heboh Temukan Mayat Pria di Sungai

Kewenangan jabatan juga adanya konspirasi atau kerjasama antara dirinya dengan atasanya dalam mendapatkan dan mengelola bantuan sumber keuangan negara, ketua yayasan bisa diberhentikan jika rangkap jabatannya merugikan yayasan. Ketua yayasan juga berpotensi dimintai tanggung jawab secara pribadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.tambah Junerdi 

Ia menilai, Ini memang kasus menarik dan seakan dibenarkan dan di biarkan bertahun-tahun oleh oknum pihak dinas pendidikan wilayah kabupaten Tulang Bawang. Maka dengan fakta ini pihaknya akan segera mempertayakan prihal Sutari Maryono  yang informasinya sudah dilaporkan dan diperiksa oleh Kejari Tulang Bawang atas dugaan indikasi aliran dana keuangan negara atau daerah yang di dapatkan atas status Sutari Marsono selaku Kepala kampung sekaligus merangkap sebagai ketua yayasan PKBM diwilayahnya.

“Di sini ada perbuatan atau unsur yang merupakan perbuatan secara tersistem atau kerjasama dengan statusnya selaku KAKAM juga pengurus yayasan PKBM dengan Pihak Oknum dinas pendidikan di dapatkan BOP tersebut. Hal tersebut tentu akan di bedah kasusnya pada adanya matrik tindakan pidana khusus (TIPIKOR) seperti pada jabatan rangkapnya selain pengurus Yayasan juga Kepala Kampung,"tegasnya.

Lebih lanjut dijelaskan Junerd, larangan rangkap jabatan untuk kepala desa/kampung adalah berdasarkan UU Desa No.6 tahun 2014 tentang Desa dan turunannya. Pada pasal 51 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan kepala desa/kakam dilarang merugikan kepentingan umum Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

Aturan Hukum Pemberhentian kepala desa/kampung dapat dilihat pada Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian kepala desa Peraturan Menteri ini kemudian diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 yang ditetapkan di Jakarta oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumulo pada tanggal 2 Agustus 2017. terang Junerdi

Sementara itu, Sutari Marsono sebagai ketua yayasan PKBM Rawa Indah  saat di konfirmasi pada malam selasa tertangal 03-09-2024 di rumah makan damkar membenarkan bahwa saat ini ia menjabat sebagai kepala kepala kampung. “Iya benar memang saat ini saya selaku kepala kampung dan sebagai ketua yayasan rawa indah,” pungkasnya..

Lebih jauh Sutari maryono didampingi kabid PNF/PAUD Harsony pada malam itu meminta tolong kepada tim media ini agar pemberitaan bisa di Takedown/turunkan prihal dugaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) di tingkat jenjang kesetaran yakni PKBM baik paket A,B dan C”. yang dikelolanya dana milyaran rupiah bermasalah bahkan sudah dilaporkan dan diperiksa dikejari tulang bawang, dengan mencoba akan memberikan uang sepuluh juta (10.000.000) terkesan ingin suap wartawan  media ini

"Iya mas yantoni saya minta tolong buat kalian berdua dengan bang joni putra ini saya didampingi pak kabit biar masalah ini selesai makanya saya datang untuk bertemu dengan kalian mas saya minta tolong agar semuanya rampung dan gk ada masalah saya sudah cape mas saya juga sudah diperiksa dengan APH tolong mas nannti saya kasih kalian berdua uang senilai  sepuh juta mas,"pintanya kepada tim media ini

Terpisah Sampai berita ini diterbitkan kepala dinas pendidikan kabupaten Tulangbawang khususnya kabit PNF/PAUD Nonformal yang baru belum bisa dikonfirmasi lebih lanjut karena masih dinas luar (DL).

Kegiatan tersebut berlangsung hari Sabtu (31/08/2024), pukul 08.30 WIB s/d pukul 10.00 WIB, di lapangan Mapolres setempat dan dipimpin langsung oleh Kapolres Tulang Bawang, AKBP James H Hutajulu.

"Hari ini, kami menggelar kegiatan perayaan ulang tahun personel yang lahir di bulan Agustus dan Hari Jadi Tekab 308 Presisi ke-9 Tahun 2024 yang berlangsung di lapangan Mapolres Tulang Bawang," kata perwira peraih Adhi Makayasa Akpol 2004.

Lanjutnya, sebanyak 45 (empat puluh lima) personel yang lahir di bulan Agustus dan dirayakan ulang tahunnya dengan rincian 33 (tiga puluh tiga) personel Polri, 4 (empat) personel Bhayangkari, dan 8 (delapan) pegawai harian lepas (PHL) Polres Tulang Bawang dan Polsek jajaran.

Baca Juga : Mulai 1 September 2024, Pertamina Bakal Hentikan Penjualan Pertalite, Berikut Penjelasan Pertamina

"Selain 45 personel yang lahir di bulan Agustus, kegiatan ini juga dihadiri oleh pejabat utama (PJU) Polres, Kapolsek jajaran, personel Polres dan Polsek, pengurus Bhayangkari, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan seluruh PHL," papar perwira dengan melati dua dipundaknya.

Kapolres menerangkan, acara diawali dengan jalan sehat dan olahraga bersama, lalu pemotongan tumpeng dan kue ulang tahun, kemudian dilanjutkan dengan permainan tarik tambang dan balap karung, serta diakhiri dengan sarapan pagi bersama.

"Perayaan ulang tahun personel yang lahir pada bulan Agustus dan Hari Jadi Tekab 308 Presisi ke-9 ini, sebagai bentuk apresiasi dari pimpinan dan organisasi Polri atas kinerja serta dedikasi para personel, juga sebagai salah satu bentuk upaya dalam peningkatan kepuasan kerja personel," terang AKBP James.

Orang nomor satu di Polres Tulang Bawang ini menambahkan, kepuasan kerja personel akan meningkat dengan adanya apresiasi yang diberikan oleh organisasi atas kinerja dan dedikasinya, sehingga peningkatan kinerja dapat diwujudkan.

"Perayaan ulang tahun personel, merupakan agenda rutin yang selalu kami laksanakan setiap bulannya dan sudah dimulai sejak Januari 2024 sampai dengan seterusnya. Kegiatan yang bersifat positif tentunya akan terus berlangsung, sehingga akan menciptakan rasa kekeluargaan serta kedekatan antara pimpinan dengan seluruh personel Polres Tulang Bawang dan Polsek jajaran," imbuhnya.

Kegiatan baksos yang diberi nama Polres Tulang Bawang peduli tersebut berlangsung hari Senin (26/08/2024) sore, di Lapangan Ethanol, Kampung Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang.

"Usai pelaksanaan Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Praja Krakatau 2024, saya bersama dengan Pj. Bupati Tulang Bawang, Dandim 0426 Tulang Bawang dan Forkopimda menggelar kegiatan baksos yang diberi nama Polres Tulang Bawang peduli," kata Kapolres Tulang Bawang, AKBP James H Hutajulu, Selasa (27/08/2024).

Baca Juga : Pilgub Jakarta 2024: Ridwan Kamil-Suswono dan Pramono Anung-Rano Karno Mendaftar Hari Ini

Lanjutnya, sebanyak 50 (lima puluh) warga lanjut usia (lansia) yang menerima pemberian paket sembako dari kami. Mereka semua merupakan warga Kampung Tunggal Warga yang masuk kategori kurang mampu secara finansial.

"Setiap lansia mendapatkan 1 (satu) paket sembako, yang mana setiap paketnya berisi beras 5 kg, minyak makan 2 liter, teh 1 kotak, gula pasir 1 kg, dan mie instan 10 bungkus. Penyerahan paket sembako tersebut diserahkan secara langsung kepada para lansia," papar perwira peraih Adhi Makayasa Akpol 2004.

Kapolres menerangkan, kegiatan baksos berupa pembagian paket sembako yang kami dilaksanakan ini sebagai bentuk kepedulian dan rasa kemanusiaan terhadap sesama manusia, serta untuk meringankan beban masyarakat yang membutuhkan.

"Kepedulian terhadap sesama yang kami lakukan ini, merupakan bentuk rasa persaudaraan dan kekeluargaan guna membangun bangsa Indonesia yang maju menuju Indonesia emas," terang perwira dengan melati dua dipundaknya.

AKBP James menambahkan, diharapkan dengan rutinnya Polres Tulang Bawang dan Polsek jajaran melaksanakan kegiatan baksos berupa pembagian paket sembako secara gratis, akan semakin mendekatkan Polri khususnya personel Polres Tulang Bawang dengan masyarakat yang ada di wilayah hukumnya.

Setelah sebelumnya viral dalam berita, bahwa belanja barang dan jasa dinas perdagangan kabupaten Tulangbawang tahun 2023 lalu bermasalah, Kasubag Bagian Perencanaan Aryani melarang wartawan untuk melanjutkan berita tersebut.

"Tak usah diberitakan terlalu kecil itu urusan, dana berlangganan jurnal/surat kabar/majalah,” ujarnya kepada wartawan via seluler,Senin (26/08/2024).

Ia meminta, meminta agar fhoto dan stetmen nya yang sudah tayang di media agar segera takedown/diturunkan.

Baca Juga : Insan BPJS Ketenagakerjaan Bogor Kota Berikan Bantuan Fasilitas ke Mushollah SMKN 4 Bogor

”Yan Tolong Hapus Stetmen Dan Fhoto Saya di Rilise Berita Itu Saya Kan Gak Pernah Mengijinkan Kalian Mengambil Fhoto Saya Dan Merekam Pembicaraan Saya, Kenapa Fhoto Saya Dimasukkan Diberita Itu Tolong Hapus Ya Yan,"pintanya melalui WhatsApp pada malam Selasa  (27/08)2024).

Menanggapi hal ini, Joni PWRI TUBA  Menuturkan bahwa Pers bekerja melakukan liputan telah dilindungi oleh Undang-Undang Pers No. 40 tahun 1999.

Dijelaskannya, seperti yang diatur dalam pasal 4 UU pers ayat (1) kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Ayat (2) terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.

Dan ayat (3) untuk menjamin kemerdekaan pers. Pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

“Maka atas dasar pasal 4 serta ayat 1, 2 dan 3 UU Pers diatas. Pers bisa melakukan peliputan dan tidak boleh dihalangi atau dilarang selama itu sifatnya peristiwa atau fakta dilapangan.” pungkasnya

Maka apabila ada penghalangan dan pelarangan saat pers melakukan konfirmasi guna peliputan berita, baik itu konfirmasi secara tatap muka (langsung) atau via telpon. Maka Oknum tersebut bisa dikenakan sanksi melanggar pasal 18 ayat (1) UU Pers yang menyatakan, “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00.“ tutupnya

Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Praja Krakatau 2024 tersebut berlangsung hari Senin (26/08/2024), pukul 15.00 WIB s/d selesai, di Lapangan Ethanol, Kampung Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang.

Yang menjadi pimpin apel dalam kegiatan ini adalah Pj. Bupati Tulang Bawang, Ferli Yulendi bersama Kapolres Tulang Bawang, AKBP James H Hutajulu, Dandim 0426 Tulang Bawang, Letkol Kav Delvi Marico dan yang mewakili Danlanud Pangeran M Bun Yamin.

Baca Juga : Klaim Santunan Kematian Pedagang Pasar , Tohaga kembali ingatkan Pentingnya mengikuti Program BPU BPJS Tk

Dalam apel gelar pasukan Operasi Mantap Praja Krakatau 2024 ini, Pj. Bupati Tulang Bawang membacakan pointers sambutan Pj. Gubernur Lampung, Dr. Drs. Samsudin.

"Pilkada serentak merupakan momentum penting dalam demokrasi kita. Ini adalah saat dimana masyarakat akan menyalurkan hak suaranya untuk memilih pemimpin yang akan membawa daerah kita menuju kemajuan yang lebih baik," kata Pj. Bupati Tulang Bawang.

Lanjutnya, kesiapan pasukan pengamanan sangatlah krusial dalam memastikan bahwa seluruh tahapan Pilkada dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar. Untuk itu, mari kita perkuat soliditas dan sinergi dari seluruh petugas pengamanan baik Polri, TNI, maupun seluruh eleman masyarakat.

"Pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lalu, di wilayah Kabupaten Tulang Bawang semua tahapan dapat berjalan dengan aman, lancar dan kondusif. Kita semua berharap agar seluruh tahapan Pilkada serentak 2024 ini situasinya tetap kondusif sama seperti saat Pemilu 2024 lalu," papar Ferli Yulendi.

Di tempat yang sama, Kapolres Tulang Bawang mengatakan bahwa dengan telah dilaksanakannya Apel Gelar Pasukan ini, Operasi Mantap Praja Krakatau 2024 dengan sasaran pengamanan seluruh tahapan Pilkada serentak tahun 2024 sudah dimulai.

"Apel Gelar Pasukan merupakan tahap akhir untuk melakukan pengecekan terhadap kesiapan personel dan sarpas yang akan digunakan pada Operasi Mantap Praja Krakatau 2024 di seluruh wilayah Kabupaten Tulang Bawang yang berjuluk Sai Bumi Nengah Nyappur," ucap perwira peraih Adhi Makayasa Akpol 2004.

Lanjutnya, kita ketahui bersama bahwa berdasarkan jadwal dan tahapan dari KPU Tulang Bawang, tanggal 27 s/d 29 Agustus 2024 merupakan waktu bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta kontestasi Pilkada serentak 2024 untuk mendaftakan diri ke kantor KPU Tulang Bawang.

"Pada pelaksanaan Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Praja Krakatau 2024 yang dilaksanakan ini, sangat jelas sekali terlihat bahwa TNI, Polri, Forkopimda, dan elemen masyarakat bersinergi. Dengan sinergitas yang sudah terjalin sangat baik seperti ini tentunya akan menciptakan kondusifitas di Kabupaten Tulang Bawang," papar perwira dengan melati dua dipundaknya.

AKBP James menambahkan, semua peserta kontestasi pada Pilkada serentak 2024 akan mendapatan perlakuan yang sama dari Polri khususnya Polres Tulang Bawang dan tidak ada yang diistimewakan. Ini sebagai salah satu bentuk komitmen kami untuk tetap menjaga netralitas Polri.

Car Free Day (CFD) yang digelar kali ini agak sedikit berbeda dari biasanya karena memang diperuntukkan guna menyemarakkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-79 tahun 2024, dan Hari Jadi Polisi Wanita (Polwan) ke-76 tahun 2024.

Kegiatan Car Free Day (CFD) diawali dengan jalan sehat dan senam aerobik yang diikuti oleh Kapolres Tulang Bawang, AKBP James H Hutajulu, SIK, SH, MH, MIK, bersama Forkopimda, PJU Polres, personel Polres dan Polsek, serta masyarakat Kabupaten Tulang Bawang.

Lalu dilanjutkan dengan pertunjukkan beladiri yang diperagakan oleh 2 (dua) personel Polwan, peragaan seragam Polwan oleh 10 (sepuluh) personel Polwan dan juga diikuti oleh 2 (dua) personel Wanita Angkatan Udara (Wara) Lanud Pangeran M Bun Yamin, dan ditutup dengan peragaan bongkar pasang senjata laras panjang jenis SS1 yang dilakukan oleh 4 (empat) personel Polwan Polres Tulang Bawang.

Baca Juga : Jogjakarta Diguncang Gempa 5,8 M, Warga Takut Megatrust

Dalam kegiatan Car Free Day (CFD) kali ini yang masih dalam semarak Hari Kemerdekaan RI ke-79 tahun 2024, juga diadakan lomba makan kerupuk dan memasukkan pensil ke dalam botol yang khusus diikuti oleh anak-anak, sedangkan untuk joget balon diikuti oleh forkopimda Kabupaten Tulang Bawang.

"Hari ini, kami dari Polres Tulang Bawang bersama dengan Forkopimda kembali menggelar kegiatan Car Free Day (CFD) yang ke-8 (delapan) karena pelaksanaannya berlangsung setiap 1 (satu) bulan sekali," ucap perwira peraih Adhi Makayasa Akpol 2004.

Lanjutnya, Car Free Day (CFD) kali ini memang diperuntukan untuk menyemarakkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-79 tahun 2024 yang suasananya masih terasa, dan Hari Jadi Polisi Wanita (Polwan) ke-76 tahun 2024 yang acara puncaknya akan diperingati pada tanggal 1 September 2024 nanti.

"Sekitar 500 warga tampak hadir dan atusias mengikuti kegiatan Car Free Day (CFD) yang diawali dengan jalan sehat serta senam aerobik. Para peserta Car Free Day (CFD) juga dimanjakan oleh pertunjukkan yang diperagakan Polwan Polres Tulang Bawang," papar perwira dengan melati dua dipundaknya.

AKBP James menambahkan, dengan adanya kegiatan Car Free Day (CFD) ini, selain bisa membuat tubuh semakin menjadi sehat, juga bisa membantu usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang memang sudah disediakan tempat untuk berjualan, sehingga perputaran ekonomi semakin cepat.

Seperti halnya berbagai program kegiatan belanja barang dan jasa anggaran pada Dinas Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang (Tuba) Provinsi Lampung tahun 2023, banyak kejanggalan dan mengarah ke dugaan markup bahkan fiktif. Data informasi yang di terima, oleh tim media ini besaran anggaran diketahui untuk Program kegiatan Dinas Perdagangan Kabupaten Tulang bawang, miliaran rupiah yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Sedangkan untuk belanja langsung, di Dinas Perdagangan kabupaten Tulangbawang tahun 2023 merealisasikan anggaran yang sangat fantastis hal itu sudah menjadi temuan BPK.

Amri selaku Kadis Perdagangan tahun 2023 bermasalah karena kacau balau dalam mengelola program belanja barang dan jasa sehinga diperiksa dan mengembalikan kerugian keuangan negara yang indikasi nya tanpa pidana.

Baca Juga : Sambutan Hangat Pemerintah Daerah Riau Bikin Atlet Berkesan

Mengenai sumber anggaran, mantan Kepala Dinas Amri selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) saat dikonfirmasi di ruangannya tertanggal 14/08/24 menjelaskan dana tersebut bersumber dari APBD 2023, Ditanya Untuk belanja pemeliharaan gedung kantor mantan kadis perdagangan Ambri juga lupa dan tidak bisa menjawab ada apa?

"Iya saya lupa dan posisi saya juga lagi sakit ini saya mau ke rumah sakit coba kalian tanyakan langsung ke bendahara atu ke Komar selaku PPTK, dan Aryani bagian perencanaan dan evi bagian pengelolaan dana koran atau publikasi terangnya kepada tim media ini, terkesan bahwahwa dirinya tidak mau dikonfirmasi dan diduga kuat ada yang ditutup tutupi dengan alasan lupa/sakit

Saat dikonfirmasi dikantornya pada hari Senin tertanggal 09/08/2024 perihal berlangganan dana koran tahun anggaran 2023 Evi selaku bendahara menjelaskan hanya sembilan juta rupiah (9000.000) berbanding jauh dengan yang ada di detail anggaran belanja barang dan jasa persatker.

Lebih jelas untuk belanja barang dan jasa tahun anggaran 2023 berlangganan jurnal/surat kabar/majalah senilai total pagu 24.000.000 metode pemilihan pengadaan langsung dengan kode RUP 45197555.

Dari data yang didapati Belanja operasi pasar murah bersubsidi dengan total pagu Rp:168.682.500 dengan kode RUP:43367560

Belanja pemeliharaan gedung kantor nilai pagu Rp: 50.000.000 dengan kode RUP: 397666229 metode pemilihan pengadaan langsung

Belanja pemeliharaan bangunan gedung, bangunan gedung kantor bangunan gedung tempat kerja total pagu Rp:20.25.000 dengan kode RUP:39768519

Semua data tersebut yang tidak ditulis secara detail ada dalam program anggaran belanja dan jasa dinas perdagangan kabupaten Tulangbawang provinsi lampung tahun 2023

Terpisah Aryani selaku  kasubag UKDsdag bagian perencanaan saat dimintai keterangan prihal belanja barang dan jasa untuk berlanganan jurnal/surat kabar/majalah koran anggaran tahun 2023 pada hari Jum'at tertanggal 23/08/2024 di ruangannya menjelaskan bahwa Evi selaku bendahara memang sengaja menutupi dan tidak mau berterus-terang ungkap aryani.

"Iya bang saya sudah tanyakan dengan bendahara Evi untuk berlanganan majalah/surat kabar tahun 2023 kenapa penjelasannya tidak sama dengan  yang ada di dalam berita media online yang sudah tayang, karena yang saya tau dua puluh empat juta bukan sembilan juta,"paparnya.

Jadi menurut keterangan Evi Dia memang sengaja bang menutupi karena dia takut jadi tidak mau terbuka atau transparan dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ). karena SPJ  bukti surat yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban penatausahaan keuangan dan/atau hasil realisasi kegiatan yang bersifat teknis dan khusus. jelas Aryani.

Lebih jauh saat ditanya prihal kinerja kadis perdagangan Amri di tahun anggaran 2023 yang menuai masalah karena menjadi temuan BPK dan mengembalikan kerugian negara Aryani selaku  kasubag UKDsdag bagian perencanaan membenarkan bahwa kepala dinas (Kadis) AMRI selaku penanggung jawab anggaran (PA) pada sat itu diperiksa dan mengembalikan kerugian keuangan negara.

"Jujur bang memang betul pak Amri pernah diperiksa dan megembalikan kerugian keuangan negara pada saat itu, tapi untuk pidana, atu detail uang yang dikembalikan nya untuk bagian Belanja Barang Dan jasa mana yang bermasalah saya  tidak tau bang kalo mau lebih jelas coba konfirmasi ke pak Komar selaku PPTK karena saya hanya bagian perencanaan jadi untuk realisasinya saya tidak tau PPTK yang tau bang kilah nya sembari mengalihkan pembicaraan,"bebernya.

Hingga berita ini diterbitkan bagian PPTK dinas Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang provinsi Lampung Komar belum berhasil dimintai keterangan.

Kegiatan yankesling ini berlangsung hari Jum'at (23/08/2024), pukul 13.00 WIB s/d pukul 15.00 WIB, yang dipusatkan di Masjid Agung Jamus Kalimusodo, Kampung Panca Mulia, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang.

"Hari ini, personel kami yang dipimpin langsung oleh PS. Kasi Dokkes, Aiptu Ns. Dwi Kurniawan, S.Kep, MH, menggelar yankesling dengan sasaran masyarakat lansia yang pelaksanaannya dipusatkan di Masjid Agung Jamus Kalimusodo, Kampung Panca Mulia," kata Kapolres Tulang Bawang, AKBP James H Hutajulu.

Lanjutnya, dalam kegiatan yankesling ini diikuti oleh sebanyak 83 (delapan puluh tiga) orang yang mayoritas merupakan masyarakat lansia dan sangat memerlukan pemeriksaan kesehatan, sehingga bisa menghindari risiko penyakit dan memaksimalkan kualitas hidup.

Baca Juga : Demo Tolak Revisi UU Pilkada 2024, Komnas HAM Ungkap Ada 159 Orang Ditangkap

"Yankesling yang petugas kami laksanakan ini merupakan bentuk nyata kepedulian dan rasa kemanusiaan terhadap sesama dari institusi Polri khususnya Polres Tulang Bawang, sehingga masyarakat akan semakin cinta dan dekat dengan Polri," papar perwira peraih Adhi Makayasa Akpol 2004.

Kapolres menerangkan, bentuk pelayanan kesehatan keliling yang diberikan oleh petugas kami kepada masyarakat khususnya lansia antara lain pengecekan tensi darah, pengecekan gula darah, pemberian asupan vitamin, dan konsultasi kesehatan, semuanya gratis tanpa dipungut biaya.

"Kegiatan yankesling yang dilakukan oleh petugas kami merupakan wujud partisipasti aktif dari Polres Tulang Bawang, dan juga menjadi salah satu bentuk perhatian kepada masyarakat yang ada di Kabupaten yang berjuluk Sai Bumi Nengan Nyappur terutama di bidang kesehatan," terang perwira dengan melati dua dipundaknya.

AKBP James menambahkan, kegiatan yankesling dengan sasaran masyarakat lansia akan rutin digelar oleh petugas kami, dan agar pelaksanaannya menjadi lebih optimal, kami juga berkolaborasi dengan Puskesmas setempat.

Seperti hal nya SMP Negeri 02 banjar baru yang berlokasi di Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Saat di investigasi oleh tim media ini terkait pekerjaan rehab gedung enam lokal dan bangun baru satu lokal yang tidak dijelas dikerjakan oleh CV apa karena tidak ada keterangan dalam plang angaran. Bahkan untuk rehap yang saat ini masih dalam pegerjaan tidak dipasang plang angaran.

Berdasarkan pantauan dilapangan, dalam pengerjaan rehap enam lokal tersebut rangka baja yang dipakai diduga tidak sesuai dengan  Standar Nasional Indonesia (SNI)..

Baca Juga : Sambut Hari Pelanggan Nasional, Srikandi PLN Bogor Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Terpisah Joni PWRI Tuba mengatakan, ada delapan standar dalam pendidikan nasional. Salah satunya standar fasilitas, sarana dan prasarana, standardisasi sarana dan prasarana bukan hanya terpaku pada ukuran, tapi juga pada kualitasnya. Untuk itu, sangat penting dalam pembangunan dan renovasi bangunan sekolah menggunakan material bangunan yang sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).

“Pemerintah harus mengevaluasi regulasinya karena pendidikan kewenangannya berbagi. Mana kewenangan pusat dan daerah. Jadi kalau SMP itu kewenangannya kabupaten-kota. Tapi yang harus diingat ada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). NSPK ini yang menentukan Jadi pemerintah harus melihat kembali standardisasi gedung-gedung sekolah. Jangan sampai di bawah standar,” ucapnya.

Lebih lanjut dijelaskannya SNI itu harus menjadi kewajiban karena itu menyangkut keselamatan. dalam hal ini harus jadi evaluasi bagaimana standardisasi gedung, termasuk materialnya, misalnya baja ringannya wajib sudah berstandar SNI. Kedua audit gedung setiap tahunnya. Baik yang sudah dibangun atau yang akan dibangun. Ini harus dibuka ke publik, karena ini merupakan bagian dari penguatan dunia pendidikan.tutupnya

Sampai berita ini diterbitkan sementara kepsek SMP Negeri 02 banjar baru kabupaten tulang bawang provinsi Lampung linda mauli pnr belum berhasil dimintai keterangan karena tidak ada ditempat saat mau dikonfirmasi dan dihubungi via handphone kepsek tersebut tidak merespon.

Kegiatan patroli kota presisi ini berlangsung hari Selasa (20/08/2024), pukul 21.00 WIB s/d Rabu (21/08/2024), pukul 01.30 WIB, di 5 (lima) lokasi berbeda yang ada di Kecamatan Banjar Agung, Kecamatan Penawartama dan Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang.

"Hari Selasa (20/08/2024) malam sampai Rabu (21/08/2024) dini hari, petugas kami menggelar patroli kota presisi di 5 (lima) lokasi berbeda sebagai bentuk kehadiran petugas Polri berseragam dinas guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat terutama di malam hari," kata Kasat Samapta, AKP Samsul Bahri, mewakili Kapolres Tulang Bawang, AKBP James H Hutajulu, Rabu (21/08/2024).

Baca Juga : Dj Una Siap Manjakan Pengunjung Hotel P'arunk Transit Bogor

Lanjutnya, 5 (lima) lokasi yang menjadi sasaran pelaksanaan patroli kota presisi yang digelar oleh petugas kami yakni pertama di Indomaret Unit 2, Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, kedua di Kampung Tri Rejo Mulyo, Kecamatan Penawartama, ketiga di SPBU Penawartama, Kampung Sidoharjo, Kecamatan Penawartama, keempat di Tugu Kuda, Kampung Sidoharjo, Kecamatan Penawartama, dan kelima di Simpang Penawar, Kampung Penawar Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang.

"Metode yang dilakukan oleh petugas kami saat menggelar patroli kota presisi adalah dengan melaksanakan patroli dialogis, yakni sambil berkomunikasi langsung dengan masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait situasi kamtibmas sehingga benar-benar tepat sasaran dan pelaksanaan kegiatan bisa lebih optimal," papar perwira dengan balok kuning tiga dipundaknya.

Kasat Samapta menerangkan, selain melaksanakan patroli dialogis, petugas kami juga memberikan imbauan kamtibmas kepada masyarakat untuk tetap waspada dan peduli dengan situasi yang ada disekitarnya, serta bisa melaporkan setiap peristiwa yang terjadi melalui nomor call center 110.

"Polres Tulang Bawang sudah memiliki nomor call center 110 yang bisa diakses secara gratis selama 24 jam cukup dengan menggunakan telepon selular, sehingga masyarakat bisa melaporkan peristiwa yang diketahui ataupun dialaminya baik itu tindak pidana maupun peredaran narkoba secara cepat," terangnya.

AKP Samsul menambahkan, dengan rutinnya petugas kami menggelar patroli kota presisi ini diharapkan bisa mencegah dan meminimalisir terjadinya tindak pidana curas, curat, dan curanmor (C3), serta kejahatan jalanan (street crime) terutama pada malam hari, sehingga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Kabupaten yang berjuluk Sai Bumi Nengah Nyappur benar-benar bisa terwujud.

Dalam upacara tersebut, Penjabat Bupati Tulang Bawang Ir.Ferli Yuledi bertindak sebagai Inspektur Upacara dan Letda Sus Ghifari Nur A., S.T bertindak sebagai Komandan Upacara yang berlangsung dengan lancar.

Hadir dalam kegiatan tersebut Forkopimda & Istri, Plh Sekdakab. Tuba & Istri, Para Staf Ahli Bupati, Para Asisten, Ka. Badan/ Ka. Dinas/ Ka. Satker, Kabag Setdakab. Tuba, Kabag Setwan, Camat Menggala & Lurah Serta anggota paskibraka Kabupaten Tulang Bawang yang melaksanakan tugas untuk pengibaran bendera pusaka merah putih.

Dari pantauan media ini dilapangan, Ketua DPRD Tulang Bawang Sopi’i. membacakan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia serta dalam pengibaran bendera pusaka merah putih sukses dilaksanakan anggota Paskibraka Kabupaten Tulang Bawang .

Baca Juga : Polres Tulang Bawang Gelar Upacara Peringatan HUT Ke-79 Kemerdekaan RI, Kompol Mutolib Sampaikan Penekanan Kapolda Lampung

”Alhamdulillah, kita melaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih, tadi sukses dilaksanakan. Kita harapkan momentum HUT kemerdekaan sebagaimana tema Nusantara Baru, Indonesia Maju, kita berharap makna perjuangan dalam kemerdekaan RI dapat kita teruskan dengan menyesuaikan dengan kondisi global saat ini di era digitalisasi saat ini,” ujar nya.

Pj Bupati Tulang Bawang juga berharap agar seluruh elemen masyarakat dapat mengisi kemerdekaan RI ke-79 dengan kegiatan yang positif sebab para generasi muda saat ini adalah generasi yang akan memajukan Indonesia menuju Indonesia emas 2045.

Dalam kegiatan tersebut diakhiri dengan Pemberian Tali Asih Kepada Veteran Kab. Tulang Bawang, Penghargaan Satya Lencana Kab.Tulang Bawang, serta Tali Asih PNS Purna Bhakti Tulang Bawang serta zoom dalam upacara HUT kemerdekaan RI ke-79 tahun 2024 yang berlangsung di Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama Presiden RI Ir Joko Widodo.

Upacara Peringatan HUT Ke-79 Kemerdekaan RI ini dipimpin langsung oleh Kabag Ops, Kompol Abdul Mutolib, SH, mewakili Kapolres Tulang Bawang, AKBP James H Hutajulu dengan pesertanya merupakan Pejabat Utama (PJU) Polres, personel Polres dan ASN Polres Tulang Bawang.

Pada pelaksanaan Upacara Peringatan HUT Ke-79 Kemerdekaan RI, Kabag Ops Polres Tulang Bawang membacakan amanat Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Lampung, Irjen Pol Helmy Santika.

Baca Juga : Emak-Emak di Dramaga Bogor Gelar Upacara HUT RI ke-79 Kenakan Seragam SMA hingga Kebaya

"Selain untuk mengenang pengorbanan para pahlawan bangsa dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, upacara ini juga merupakan momentum penting bagi kita semua untuk senantiasa menggelorakan semangat perjuangan dalam mengisi kemerdekaan melalui kerja nyata pada bidang pengabdian kita selaku insan bhayangkara," ucap Kabag Ops.

Lanjutnya, momentum Peringatan HUT Ke-79 Kemerdekaan RI tahun ini, juga menjadi sebuah catatan sejarah karena untuk pertama kalinya Upacara Detik-Detik Proklamasi yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia diselenggarakan di Ibu Kota Negara (IKN).

"Tema yang diusung pada Peringatan HUT Ke-79 Kemerdekaan RI Tahun 2024 adalah Nusantara Baru, Indonesia Maju. Tema ini memiliki makna bahwa persatuan sebagai hal dasar yang harus dicapai oleh bangsa Indonesia, dan kesetaraan menjadi salah satu tujuan negara dengan cara membangun Indonesia secara berkelanjutan tanpa melupakan nilai luhur Pancasila," papar perwira dengan melati satu dipundaknya.

Orang nomor tiga di Polres Tulang Bawang ini juga menyampaikan beberapa penekanan Kapolda Lampung kepada seluruh personel Polri dan ASN, yaitu :

Pertama, implementasikan nilai-nilai luhur perjuangan yang telah diwarisi para pahlawan dengan senantiasa memberikan pengabdian sebagai sebagai inshan bhayangkara sejati.

Kedua, jaga soliditas internal, tingkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas dan bangun semangat berprestasi untuk mewujudkan Polri yang semakin dicintai rakyat.

Ketiga, tingkatkan terus soliditas dan kerja sama sinergis dengan TNI, Pemerintah Daerah, dan seluruh stakeholders lainnya dalam mengawal dan mengamankan berbagai agenda kamtibmas ke depan.

"Dengan melaksanakan Upacara Peringatan HUT Ke-79 Kemerdekaan RI ini, diharapkan semangat patriotisme dan cinta tanah air semakin tumbuh dalam diri setiap individu personel Polres Tulang Bawang," ujar Kompol Mutolib.

Dua pelaku curat mobil truk yang ditangkap oleh petugas yakni berinisial RA (29), berprofesi buruh, warga Kelurahan Mataram Jaya, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng), dan SR als SN (44), berprofesi tani, warga Tiyuh Kibang Budi Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba).

Adapun barang bukti (BB) yang disita petugas dari tangan para pelaku yakni mobil truk merek Mitsubishi canter warna kuning dengan bak kayu warna merah, BE 9037 WC, mobil minibus merek Toyota Avanza warna hitam metalik, handphone (HP) android merek Realme warna merah, celana pendek warna abu-abu, baju kemeja warna biru, dan celana dasar warna hitam.

Baca Juga : Gelar Apel Siaga, PLN All Out Sukseskan Upacara HUT RI-79 di IKN Sabtu Esok

"Petugas kami mengungkap kasus tindak pidana curat mobil truk yang terjadi di SPBU Unit 2, Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung. Ada dua pelaku yang ditangkap yakni RA (29) dan SR als SN (44)," kata Kasat Reskrim, AKP Indik Rusmono, SIK, MH, mewakili Kapolres Tulang Bawang, AKBP James H Hutajulu, SIK, SH, MH, MIK, Jum'at (16/08/2024).

Lanjutnya, pelaku yang pertama kali ditangkap adalah RA pada Jum'at (09/08/2024), sekitar pukul 20.15 WIB, saat sedang berada di rumahnya di Kelurahan Mataram Jaya, Kecamatan Bandar Mataram, lalu dilakukan pengembangan dan menangkap SR als SN pada Sabtu (10/08/2024), sekitar pukul 00.30 WIB, juga saat sedang berada di rumahnya di Tiyuh Kibang Budi Jaya, Kecamatan Lambu Kibang.

Kasat Reskrim menjelaskan, menurut keterangan dari korban Eko Prasetio (31), berprofesi supir, warga Dusun I Mesuji Jaya, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), kejadian curat yang dialaminya berawal hari Jum'at (26/07/2024), sekitar pukul 07.00 WIB, ia berangkat sendirian dari rumah mandor tebu yang ada di Kampung Gisting Jaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan dengan tujuan HTI untuk memuat tebu.

Dalam perjalanan, korban di stop oleh pelaku RA dan diajak berhenti di sebuah warung. Korban lalu di kasih minuman keras (miras) anggur merah, sekitar pukul 16.00 WIB, korban diajak ke arah Unit 2 dan hendak memulangkan mobil truk tetapi tidak diperbolehkan oleh pelaku RA.

Korban kemudian diajak oleh pelaku RA berangkat ke Lampung Tengah (Lamteng) dengan menggunakan mobil minibus avanza warna hitam menuju ke tempat karaoke untuk meneguk miras dan bernyanyi disana, tapi sebelumnya mobil truk milik korban di parkirkan oleh pelaku di SPBU Unit 2.

Hari Sabtu (27/08/2024), sekitar pukul 10.00 WIB, mengantarkan pelaku RA ke rumah temannya, lalu korban diantar oleh temannya RA menuju ke SPBU Unit 2 untuk mengambil mobil truk, sedangkan RA tidak ikut. Saat tiba di SPBU Unit 2 sekitar pukul 12.00 WIB, mobil truk yang diparkir sudah tidak ada lagi, lalu korban melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Tulang Bawang.

"Pelaku RA bersama pelaku SR als SN mencuri mobil truk milik korban yang terparkir di SPBU Unit 2 yang mana saat kejadian korban sedang berada di tempat karaoke di wilayah Lampung Tengah. Modusnya, pelaku yang kenal dengan korban sengaja membuat korban mabuk miras terlebih dahulu, saat korban lengah barulah RA mengajak SR als SN untuk mencuri mobil truk milik korban," jelasnya.

AKP Indik menambahkan, para pelaku tindak pidana curat mobil truk yang sudah ditangkap oleh petugasnya saat ini sudah ditahan di Mapolres Tulang Bawang, dan dikenakan Pasal 363 KUHPidana tentang pencurian dengan pemberatan. Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Bandar sabu yang ditangkap oleh petugas tersebut seorang pria berinisial FS (44), berprofesi nelayan, warga Dusun Pasiran Rahayu, Kampung Pasiran Jaya, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang.

Selain menangkap bandar sabu, dari lokasi penggerbekan petugas juga menyita barang bukti (BB) berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,36 (dua koma tiga puluh enam) gram, bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi beberapa plastik klip kosong, tabung berwarna putih, kotak kecil berwarna ungu, uang tunai sebanyak Rp 700 ribu, dan handphone (HP) merek Vivo warna merah.

"Hari Kamis (08/08/2024), sekitar pukul 01.30 WIB, petugas kami menangkap seorang bandar sabu yang merupakan residivis kasus narkoba dan baru selesai menjalani hukuman pada tahun 2021 lalu. Bandar sabu ini ditangkap saat sedang berada di rumahnya yang ada di Dusun Pasiran Rahayu, Kampung Pasiran Jaya," kata Kapolres Tulang Bawang, AKBP James H Hutajulu, Senin (12/08/2024).

Baca Juga : Doa Restu Ibu dan Istri Jadi Semangat Jenal Mutaqin Maju Pilwalkot Bogor

Lanjutnya, penangkapan terhadap bandar sabu FS ini merupakan pengembangan dari penangkapan pengedar sabu berinisial EN (44), berprofesi nelayan, warga Kampung Kuala Teladas, Kecamatan Dente Teladas, yang sudah lebih dahulu ditangkap hari Selasa (06/08/2024), sekitar pukul 21.15 WIB, di sebuah rumah yang ada di Kampung Kuala Teladas.

"FS ini merupakan bandar sabu terkait jaringan narkoba yang ada di wilayah Kecamatan Dente Teladas. Saat EN yang merupakan pengedar sabu ditangkap oleh petugas kami dalam kegiatan gasak narkoba, dilakukan penelusuran asal barang haram tersebut dan ditemukan petunjuk yang ada di handphone (HP) EN mengarah ke FS," papar perwira peraih Adhi Makayasa Akpol 2004.

Kapolres menambahkan, bandar narkoba berinisial FS yang sudah ditangkap oleh petugasnya saat ini masih dilakukan pemeriksaan secara intensif di Mapolres Tulang Bawang, dan akan dikenakan Pasal 114 ayat 1 Sub Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

"Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 10 miliar," imbuh perwira dengan melati dua dipundaknya.

Seperti yang terjadi di Tulang Bawang Lampung yang nama desa dulunya Banjar agung sekarang diganti oleh pemerintah jadi desa Agung Dalem kecamatan Banjar Mergo Tulang Bawang Lampung

Sudah puluhan tahun dari tahun 1991 sampai 2024 sekarang ini lahan Masyarakat tersebut telah diambil alih dan dikelola oleh pihak PT. Bangun Nusa Indah Lampung (BNIL) tanpa ada masyarakatnya kebagian hasil sedikitpun

Seperti dilansir dari awak media tni- polri sebelumnya masyarakat Agung Dalem kecamatan Banjar mergo Tulang Bawang Lampung, sudah melakukan berbagai upaya, agar tanah hak sah mereka kembali.

Baca Juga : Raih Penjualan Tertinggi, Binaan UMKM PLN UID Jakarta Raya Paling Laris di Bazar Merdeka Kementerian BUMN

Dari mulai awal tanah masyarakat desa Agung Dalem dikuasai sepihak oleh perusahaan tersebut Seperti, Negosiasi, demo, sampai banyak korban berjatuhan luka- luka,meninggal dunia dan dipenjarakan

Dilanjutkan nuntut ke pengadilan, mahkamah Agung, dan juga berikan berkas- berkas surat asli pemilik sah masyarakat desa Agung Dalem ke menteri Menkopolhukam dan Menteri ATR/BPN di jakarta, 

Terakhir pasang banner di tanah tersebut, sepulang dari pasang benner masyarakat kembali lagi ke lokasi tersebut banner itu sudah tidak ada lagi atau sudah dibuang orang,

Agus (52) salah satu tokoh masyarakat mengatakan "tentang masalah tersebut saya dulu sudah pernah menghadiri ke pengadilan sebanyak 31 kali, tapi hasilnya ngambang atau (N.O) sekarang kami pasrah dan memohon kepada pemerintah pusat , terutama kepada Presiden, menteri Menko Pulhukam, menteri ATR/BPN dan Kapolri

untuk turun langsung membantu kami rakyat kecil agar perusahaan mengembalikan tanah hak kami,kapan perlu pemerintah cek langsung wilayah HGU perusahaan PT. Bangun Nusa Indah Lampung (BNIL) kenapa rakyat kecil seperti kami selalu ditindas, ujarnya. 

Ditambahkan lagi oleh Tenor Amin Susanto pimpinan dari puluhan media,pemerintah harus berpihak ke rakyat ,membantu rakyat yang tertindas, jangan biarkan mafia tanah merajalela di negara kita,berpegang teguh dari pancasila sila ke-5 (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).

Dalam kunjungan silaturahmi ini, Kapolres Tubaba AKBP Sendi Antoni didampingi Wakapolres Tubaba Kompol Heru Sulistyananto beserta rombongan PJU dan Perwira Polres Tubaba

Kedatangan Kapolres Tubaba beserta jajarannya disambut langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Tubaba dan Anggota Bawaslu di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tubaba.

Baca Juga : Sonny Septian Suami Fairuz Akhirnya Pulang ke Rumah Setelah 24 Hari Dirawat di Rumah Sakit

Kunjungan silaturahmi Kapolres Tubaba pada kesempatan ini bertujuan guna menjalin sinergitas, komunikasi dan silaturahmi untuk menyambut Pilkada 2024 dan sekaligus pengenalan diri sebagai Kapolres Tubaba yang baru.

“Kita koordinasi terkait tahapan Pilkada 2024 ke depan di mana setiap potensi pelanggaran nantinya kita upayakan pencegahan terlebih dahulu," ujarnya.

Kapolres juga menyampaikan bahwa pihak Kepolisian siap membantu Bawaslu dalam menyosialisasikan pengawasan partisipatif kepada masyarakat.

Ucapan terima kasih atas kunjungan Kapolres Tubaba beserta jajarannya di sampaikan Ketua Bawaslu di ruang kerjanya.

"Ketua Bawaslu Kabupaten Tubaba Agus Tomi, SH juga menyampaikan akan selalu menjalin sinergitas dan silaturahmi dengan seluruh stakeholder, termasuk Polres Tubaba dalam pengawasan tahapan Pilkada serentak 2024." pungkasnya

Kegiatan Yankesling ini berlangsung hari Kamis (08/08/2024), pukul 09.00 WIB s/d selesai, di Polsek Rawa Jitu Selatan dan Satuan Kepolisian Perairan dan Udara (Sat Polairud) yang ada di Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang.

"Kemarin, personel kami yang dipimpin langsung oleh8 PS. Kasi Dokkes, Aiptu Ns. Dwi Kurniawan, S.Kep, MH, menggelar kegiatan Yankesling di Polsek Rawa Jitu Selatan dan Sat Polairud yang ada di Kecamatan Rawa Jitu Selatan," kata Kapolres Tulang Bawang, AKBP James H Hutajulu, SIK, SH, MH, MIK, Jum'at (09/08/2024).

Baca Juga : Dump Truk Tabrak Ruko di Gunung Putri Hingga Hancur

Lanjutnya, kegiatan Yankesling pertama dilaksanakan di Mapolsek Rawa Jitu Selatan. Disini sebanyak 12 personel yang dilakukan pemeriksaan kesehatan, kemudian dilanjutkan ke Mako Sat Polairud dengan melakukan pemeriksaan kepada 7 personel.

"Adapun pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh petugas kami yakni pengecekan tensi darah, pengecekan gula darah, pengecekan kolesterol, dan membagikan vitamin secara gratis kepada personel Polsek Rawa Jitu Selatan dan Sat Polairud," papar perwira peraih Adhi Makayasa Akpol 2004.

Kapolres menerangkan, hasil pemeriksaan kepada personel Polsek Rawa Jitu Selatan semuanya dalam kondisi sehat, sedangkan untuk Sat Polairud hasil pemeriksaan ditemukan ada 2 (dua) personel dengan kadar gula tinggi dari normal.

"Kepada 2 (dua) personel Sat Polairud tersebut, langsung dibuatkan surat rujukan lanjutkan untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Polda Lampung, sehingga bisa langsung dilakukan tindakan medis secara intensif," terang perwira dengan melati dua dipundaknya.

AKBP James menambahkan, kegiatan Yankesling ini rutin dilakukan oleh Seksi Dokkes Polres Tulang Bawang sebagai bentuk pencegahan guna meminimalisir adanya personel yang sakit. Apabila semua personel dalam keadaan yang sehat dan prima, tentunya bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Kegiatan ini dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB s/d Selesai, dan diikuti oleh Kepala KPR, Staf dan Pengamanan beserta Warga Binaan dengan rincian 9 Pegawai dan 12 Warga Binaan

Pelaksanaan tes urine ini dipimpin oleh Kepala KPR Rutan Menggala, Teguh Santoso. Dalam pelaksanaannya tes urine ini berfokus pada pencegahan peredaran gelap narkotika di dalam Rutan.

Baca Juga : Upacara HUT Kemerdekaaan RI di Dua Kota, Gibran Milih di Jakarta Daripada di IKN

Kesatuan Keamanan Rutan (KPR) Kelas IIB Teguh Santoso Menjelaskan Dengan Wartawan Media ini Dengan adanya tes urine yang dilaksanakan secara rutin ini diharapkan mampu memantau kondisi seluruh warga binaan dan sebagai upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sehingga mewujudkan Rutan yang Bersih dari Narkoba.

Dari hasil pemeriksaan urine yang dilakukan, semua Petugas dan Warga Binaan yang melakukan tes urin menunjukan hasil Negatif atau tidak terindikasi mengkonsumsi obat-obatan terlarang.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Pencegahan, Pemberantasan dan memastikan Rutan Kelas IIB Menggala bebas dari penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika.

Banyaknya temuan di setiap PKBM yang melanggar peraturan Menteri No:2 Tahun 2022, Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, akan tetapi masih saja di berikan izin oprasionalnya, padahal jelas Peraturan itu di buat agar menjadi acuan dan harus di patuhi.

Sepertinya hal yang terjadi di PKBM Raden Intan dan PKBM Rawa Indah, Kabupaten Tulang bawang provinsi lampung Kepala PKBM Raden Intan Dan Rawa Indah Diduga Melanggar Peraturan Menteri Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Nasional dan Diduga Manipulasi Data. Red

Pasalnya hasil pantauan Tim Media PKBM tersebut keberadaan dan kegiatannya tidak di ketahui warga setempat, seperti di ungkapkan beberapa warga yang tidak dimediakan namanya.

"Kalau tidak salah betul itu PKBM Raden Intan dan PKBM Rawa Indah, karena melihat papan data yang ada Tetapi kalau untuk kegiatan sama warga belajarnya saya tidak mengetahui," tuturnya.

Baca Juga : Lagi Neduh, Sopir Truk Tanah Tewas Tertimpa Longsor di Parung Panjang Bogor

Terpisah Sekretaris DPC PWRI Tulang Bawang Agustiawsn, menduga bahwa yang dilakukan oleh PKBM Raden Intan dan PKBM Rawa Indah ada campur tangan Dinas Pendidikan. Karena ada dana BOP dari sekian persen di berikan pengurus PKBM ke Dinas Pendidikan jadi Untuk itu kami simpulkan bahwa Dinas Pendidikan Tulang bawang sudah ikut andil dalam mark up peserta didik PKBM.

Lebih jauh menurut kabid pembinaan paut dan pendidikan Non Formal/Kabid PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang yang sering disapa AA SONY melalui chat whatsapp pada hari rabu tertanggal 15/07/2024 mereka sudah saya pangil dan sempat ngobrol tapi nanti saya jelasin disaat kita ketemu saja dinda karena kalo di WhatsApp takut nanti kamu copas lagi dan dijadikan berita terang Kabid Sony ada apa?!

Lebih lanjut Selain Di chat whatsapp Kabid Non Formal/PNF dinas pendidikan kabupaten Tulang bawang saat akan dikonfirmasi via telepon ditanya prihal kepala PKBM rawa indah dan raden intan yang katanya sudah diperiksa Aparat Penegak Hukum (APH) dengan dugaan mark up peserta didik Kabid tersebut mengalihkan pembicaraan dengan bahasa lampung Naan ram ngobrol gawoh mak dapok lwt telpon gabai naan di copas terus diguwaiken berita kopok goh berebei yang artinya nanti kita ngobrol ketemu saja gak bisa di WhatsApp nanti kamu copas dijadikan berita lagi seperti kemarin terangnya sambil menutup telepon.

Hingga Berita Ini diterbitkan Kabid Non Formal/PNF dinas pendidikan kabupaten Tulangbawang Sony masih belum bisa dimintai keterangan.

Para pelaku tersebut, yakni EL (44), MHD (21), yang merupakan warga Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Lampung. Sabtu, (27/07/2024). 

Dikatakan orang tua korban, bahwa telah melaporkan Ke Polres Tulangbawang terkait dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur

“Dengan Dasar Laporan Potisi Nomor: LP/B/90/V/2024/SPKTIPOLRES TULANG BAWANG POLDA LAMPUNG tanggal 14 Apr 2024 pukul 03.31 WIB,” terangnya.

Baca Juga : Sebanyak 443 Botol Miras Berbagai Jenis Diamankan Satpol PP Kabupaten Bogor

Lanjutnya, pada malam hari sekitar pukul 00:00 WIB, orang tua korban melaporkan kejadian pengeroyokan yang dialami oleh Anak kandung korban berinisial Mz (13) warga lingkungan Gunung Sakti Kelurahan Menggala Selatan Tulang Bawang yang terjadi pada hari (14/04/2024) lalu di area pinggir jalan raya Gunung Sakti.

“Laporan Kami tersebut, diterima oleh penyidik, langsung melakukan pemeriksaan terhadap korban, dengan meminta keterangan. Dan ke esok harinya pemeriksaan terhadap kami (Orang Tua korban) hingga pemeriksaan terhadap saksi-saksi,” ungkapnya

Dalam hal tersebut, disampaikan nya, bahwa mereka kibingunggan, terkait kinerja pihak Polres Tulangbawang, yang dikarenakanpara pelaku yang melakukan pengeroyokan terhadap anak dibawah Umur belum juga diamankan. Sedangkan penyidik juga telah mengambil beberapa barang bukti berupa pakaian dan Hp korban.

“Kami berharap, agar penyidik secepatnya mengamankan para pelaku, karena saat ini mereka masih berkeliaran dan belum di amankan,”tutupnya.

Hal tersebut, diungkapkan oleh,  Kepala Divisi Advokasi dan Investigasi KPP-HAM Provinsi Lampung Mawardi Hendra Jaya, berdasarkan data yang diperoleh diketahui dari seribu lima ratus enam puluh delapan(1,568) paket belanja. 

"Ada beberapa paket belanja yang dikerjakan oleh salah satu perusahaan penyedia Arto Jaya Sentosa kursi tunggu 4 seater dengan kode RUP 45781115 dengan total anggaran Rp38.500.000  yang kami duga fiktif,"ungkap adin Mawardi, panggilan akrabnya. Saat ditemui diruang kerjanya. Sabtu, (20/07/2024). 

Baca Juga : Malaysia Tantang  Indonesia di Semifinal ASEAN U-19 Boys Championship 2024

Diterangkan oleh Adin Mawardi, dari data yang di dapati, (1,568) kegiatan tersebut meliputi, PT Adi sarana TBK dipakai belanja Toyota Avanza 1.5 g cvt bensin 2023 bulanan dengan total anggaran Rp154.176.000. PT Adi Sarana Terbaik dipakai belanaja Toyota New Avanza 1.3 g m/g bensin 2020 tahunan dengan total anggaran Rp54.000.000. PT Adi Sarana Armada TBK dipakai belanja  Toyota New Kijang Innova 2.4 g mt 2020 bulanan dengan total anggaran Rp7.500.000. PT Adi Sarana tbk dipakai belanja toyota Avanza 1.5 g cvt 2022 tahunan dengan total anggaran Rp76.800.000.

"Semua kegiatan tersebut, ada dalam angaran belanja tahun 2023 Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Kabupaten Tulang Bawang sebesar Rp20.207.092.625,"terang salah satu Lawyers di Provinsi Lampung tersebut. 

Ditegaskan Oleh adin Mawardi Hendra Jaya, dalam waktu dekat KPP-HAM Provinsi Lampung akan memberikan mensomasi ke RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang, yang akan di tembuskan ke Polda Lampung, Polres Tulang Bawang, Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang, dan Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang. 

Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, jurnalis media ini mendatangi RSUD Menggala, untuk menemui Direktur Utama RSUD Menggala dr. Ellys Merutusi, SP, PA. Rabu, (17/07/2024), tidak ada ditempat. Bahkan bagian Humas pun ruangan kosong tidak ada orang. 

Hingga berita ini diterbitkan dr. Ellys Meritusi, SP, PA, selaku penanggung jawab anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Kabupaten Tulang Bawang, belum dapat di temui.

Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui dari seribu lima ratus enam puluh delapan(1,568) paket belanja terdapat beberapa paket belanja yang dikerjakan, oleh salah satu perusahaan penyedia arto jaya sentosa kursi tunggu 4 seater dengan kode RUP 45781115 dengan total anggaran 38500000 Diduga kuat fiktif.

Dari data yang di dapati, (1,568) kegiatan tersebut meliputi: PT.adi sarana tbk dipakai belanja toyota Avanza 1.5 g cvt bensin 2023 bulanan dengan total anggaran Rp 154176000
PT.adi sarana terbaik dipakai belanaja toyota new Avanza 1.3 g m/g bensin 2020 tahunan dengan total anggaran Rp:54000000
PT.adi sarana armada tbk dipakai belanja  toyota new kijang Innova 2.4 g mt 2020 bulanan dengan total anggaran Rp:7500000
PT.adi sarana tbk dipakai belanja toyota Avanza 1.5 g cvt 2022 tahunan dengan total anggaran Rp:76800000.

Baca Juga : Timnas Indonesia Juara Pul A, Hadapi India di Perempatfinal Kejuaraan Bola Voli Asia Putra U-20

Semua kegiatan tersebut, ada dalam angaran belanja tahun 2023 Rumah Sakit Menggala Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung sebesar Rp20,207,092,625,.Red

Kepala Divisi Advokasi dan Investigasi KPP-HAM Mawardi Hendra Jaya, saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan, dalam waktu dekat akan memberikan mensomasi ke RSUD Kabupaten Tulang Bawang, yang akan di tembuskan ke Kejaksaan Negeri Menggala, Polres Tulang Bawang, Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang, dan Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang.

Sementara, awak media mendatangi Rumah Sakit Menggala Selaku Penanggung Jawab Anggaran (PA) Direktur Utama dr. ELLYS MERITUSI, SP, PA Tulang Bawang pada rabu (17/07/2024), tidak ada ditempat. Bahkan Bagian Humas Kosong tidak ada yang masuk/ngantor saat ditanya dengan salah satu staf humas rumah sakit menggala Dila ia mengatakan, bagian humas lagi Diklat.

"Maaf bang bagian humas ada yang lagi Diklat ada juga yang memang tidak masuk mungkin lagi ada urusan keluarga jadi kalo abang mau konfirmasi lain waktu saja atau abang buat surat nanti pasti dibalas sama bagian humas,"ungkapnya, Sabtu (20/07/2024).

Hingga berita ini diterbitkan dr. ELLYS MERITUSI, SP, PA Selaku Penanggung Jawab Anggaran Rumah Sakit Menggala Kabupaten Tulang Bawang belum berhasil dimintai keterangan.

Kepala Sekolah SD Negeri 01 bawang sakti jaya Ratnalia mengatakan, kondisi sekolah yang saat ini dipimpin nya sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah daerah, mulai dari sarana dan prasarana maupun dari  Sumber Daya Manusia nya.

“Sebenarnya banyak kondisi bangunan yang sudah tidak layak digunakan, seperti WC plafon, atap gedung dan lantainya yang kondisinya sudah rusak, kemudian ruangan belajar yang lantainya sudah bolong-bolong.” Kata Ratnalia, Rabu (23/07/2024).

Baca Juga : Buka Jalur Langit, Kontingen Indonesia Gelar Doa Bersama di Paris

Ratnalia mengatakan, untuk mendukung peningkatan kualitas belajar, SDN 01 ini juga membutuhkan renovasi tempat ruang belajar mengajar yang kondisinya sudah pada rusak.

“Disini saya menjabat sebagai kepsek mulai di tahun 2021 kondisi bangunan memang sudah pada rusak seperti plafon dan atap gedung sekolah ini sudah sangat memprihatinkan dan sampai sekarang belum ada bantuan rehab atau bangun baru dari pemerintah daerah,” tambahnya.

Kepsek Ratnalia berharap, Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Provinsi bisa memberikan perhatian  terhadap SDN 01 bawang sakti jaya ini, untuk melakukan pembenahan fasilitas sarana dan prasarana, sehingga proses belajar mengajar bisa berjalan aman dan nyaman.

Adapun Identitas para pelaku yang berhasil diamankan berinisial HW (28) merupakan warga kampung gunung batin udik, PN (27) warga kampung Astra Ksetra menggala dan TS (29) warga kampung Kagungan dalem menggala.

Peristiwa bermula Pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 22:00 wib, dirumah korban yang berlamatkan Margo Mulyo RT/RW 021/006 Kecamatan TumiJajar Kabupaten Tulang Bawang Barat telah terjadi tindak pidana pencurian dalam pemberatan(curat) dengan cara pelaku masuk ke rumah pelapor melalui asbes kamar mandi lalu pelaku mengambil satu unit motor Yamaha Jupiter MX BE 6637 QI Noka MH350C004DK591290 Nosin 50C-591402 Warna Merah yang terparkir di dapur rumah tersebut kemudian pelaku mengeluarkan motor pelapor melalui pintu samping rumah yang pada saat itu dalam kondisi terkunci dari dalam rumah.

Baca Juga : Mobil di Citeureup Tertabrak KRL, Sempat Terseret Ratusan Meter

Tindakan pencurian baru diketahui saat korban melihat sepeda motor miliknya sudah tidak berada di tempatnya semula. Mereka berusaha mencari keberadaan motor disekitar rumah, namun tidak berhasil, selanjutnya Korban melaporkan kejadian ini ke Pores Tulang Bawang Barat.

Sat Reskrim Polres Tulang Bawang Barat segera menanggapi laporan dengan melakukan penyelidikan di lokasi kejadian dan memeriksa saksi-saksi. Mereka juga berkoordinasi dengan unit terkait untuk memperluas pencarian dan mengidentifikasi pelaku.

Kasat Reskrim Iptu H. Tosira, S.H., M.H., mewakili Kapolres Tulang Bawang Barat AKBP Ndaru Istimawan, S.IK, menjelaskan, kami mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, termasuk media sosial, untuk menemukan petunjuk mengenai pelaku pencurian. Beberapa hari kemudian, kami menemukan postingan foto kendaraan yang mirip di grup jual beli Facebook, diduga milik korban.

"Dengan informasi tersebut, kami mengatur pertemuan COD dengan pemilik akun. Setelah memastikan keaslian sepeda motor, kami langsung melakukan penangkapan terhadap para tersangka dan membawanya ke Polres Tulang Bawang Barat untuk proses penyidikan lebih lanjut," ujar Kasat Reskrim, Sabtu (20/7/2024).

Sedangkan kasus pencurian ini tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHPidana Sub Pasal 480 KUHPidana yang dapat dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara.

"Kejadian ini memberikan pelajaran penting untuk selalu waspada dan memastikan kendaraan terkunci dengan baik saat diparkir, terutama di tempat umum, untuk mencegah tindak kriminal seperti pencurian," pungkasnya.

“Proyek Pembangunan jaringan irigasi daerah irigasi rawa sungai luar  sumber dana APBD tahun anggaran 2024 jenis pengadaan pekerjaan kontruksi dengan total pagu empat meliar lebih dengan kode RUP 4860 9118 Kabupaten tulangbawang provinsi lampung diduga proyek siluman.“

Pasalnya, pengerjaan proyek tersebut tidak memampangkan plang proyek, padahal sangat jelas proyek tanpa papan nama adalah pelanggaran hukum UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. 20/07/24

Menurut salah seorang warga/bendahara kampung sugai luar (DAPID) menyampaikan, pengerjaan proyek tersebut kurang lebih 2 (dua) bulan tidak pernah terlihat adanya plang proyek, sehingga mereka tidak dapat mengetahui proyek tersebut datang darimana, dan sumber dananya darimana.

Baca Juga : Rinov/Pitha Mencoba Nikmati Setiap Momen di Olimpiade

“Sepengetahuan saya, sejak dimulainya, proyek ini sudah berjalan kurang lebih dua bulan, selama ini saya tidak melihat plang proyeknya, itulah yang membuat kami sebagai masyarakat tidak mengetahui proyek ini berasal darimana, apakah itu dari pemerintah, ataupun ada dermawan yang berkelebihan uang membantu untuk pembuatan irigasi ini,"papar dia.

“Proyek ini masih misterius tapi  kalau menurut saya ini merupakan trik untuk membohongi publik agar tidak termonitoring anggaran darimana, sehingga kami masyarakat pun tidak bisa memberikan komentar, sekali pun proyek  irigasi itu tidak sesuai kami lihat,” ungkapnya.

Dikatakan Sekretaris DPC PWRI Tulang Bawang Agustiawa, hat tersebut ditegaskan Sesuai Dengan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Demikian pula sebagaimana dalam pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia.

Namun apa yang menjadi ketentuan dan menjadi hak publik seakan-akan dikangkangi oleh kontraktor yang mengerjakan proyek jaringan irigasi daerah irigasi rawa sungai luar karena selama pengerjaan proyek irigasi sudah berjalan selama lebih dua bulan belum memasang papan plang proyek. (Red)

Lebih Lanjut, kata dia, pada dasarnya Pers mempunyai kemerdekaan dalam menjalankan profesinya sebagai pencari informasi atau berita, untuk menjamin kemerdekaan Pers, serta Pers mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasinya ke publik sesuai pada Pasal 4 Ayat ( 3 ) UU Pers No 40/1999 ).

“Yang berarti Pers tidak dapat dilarang untuk menyebarkan suatu berita atau informasi jika memang hal tersebut berguna untuk kepentingan publik,” ujar dia.

Lebih lanjut menurut nya, perlu diketahui dan diluruskan bahwa selagi wartawan bekerja di PERS yang berbadan hukum sesuai dengan UU Pers No 40 tahun 1999, narasumber baik itu pejabat, aparat maupun masyarakat harus mau diwawancarai atau dimintai keterangannya.

"Pers mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Disamping fungsi‑fungsi tersebut, pers dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi," jelasnya

Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, serta melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

"Karena wartawan adalah orang yang melakukan tugas jurnalistik secara rutin di media yang berbadan hukum dan menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik jurnalistiknya dan dilindungi UU Pers No 40 tahun 1999, untuk memberikan informasi yang cepat, tepat dan akurat untuk disajikan ke publik,”tutupnya

Dua bandar narkotika yang ditangkap tersebut yakni SI als MN als ME (49), berprofesi wiraswasta, warga Kelurahan Ujung Gunung, Kecamatan Menggala, dan PR (55), berprofesi wiraswasta, warga Kelurahan Menggala Tengah, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang.

"Hari Kamis (11/07/2024), sekitar pukul 14.30 WIB, personel kami yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba, AKP Yofi Haryadi menangkap dua orang bandar narkotika jenis sabu. Mereka ditangkap saat sedang berada di wilayah Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala," kata Kapolres Tulang Bawang, AKBP James H Hutajulu, Minggu (14/07/2024).

Baca Juga : Suhu Dingin di Bandung Raya Capai 16 Derajat Celcius, BMKG Sebut Bakal Berlangsung hingga Agustuus

Adapun barang bukti (BB) yang disita oleh petugas kami dari tangan dua bandar narkotika tersebut yakni plastik besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 101,12 (seratus satu koma dua belas) gram, plastik klip berisi potongan narkotika jenis extacy, plastik besar yang berisikan beberapa bungkus plastik klip kosong ukuran sedang, dua buah timbangan digital, 5 bungkus plastik klip sedang berisikan beberapa bungkus plastik klip kosong ukuran kecil, satu bungkus plastik snack, mobil minibus merek Daihatsu Xenia warna silver, dua unit handphone (HP), sendok kecil, dan tas selempang warna hitam.

"Kami berkomitmen untuk terus menyatakan perang terhadap narkoba melalui gerakan Gasak Narkoba, demi menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia dari bahaya narkoba. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) dan diperlukan cara yang luar biasa untuk memberantasnya," papar perwira peraih Adhi Makayasa Akpol 2004.

Kapolres menerangkan, penangkapan terhadap dua bandar narkotika jenis sabu merupakan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh petugasnya di wilayah Kecamatan Menggala. Saat sedang melaksanakan patroli hunting, petugas kami melihat mobil minibus merek Daihatsu Xenia warna silver yang mencurigakan, lalu dilakukan pengejaran.

"Mobil minibus tersebut berhenti di wilayah Kelurahan Menggala Selatan, sopir dan penumpangnya berusaha melarikan diri dengan menjatuhkan sebuah tas terlebih dahulu. Namun aksi tersebut sia-sia karena keduanya langsung bisa ditangkap oleh petugas kami. Setelah dilakukan penggeledahan ternyata di dalam tas berisi narkotika jenis sabu dengan jumlah besar," terang perwira dengan melati dua dipundaknya.

AKBP James menambahkan, dua bandar narkotika yang sudah ditangkap tersebut saat ini masih dilakukan pemeriksaan secara intensif di Mapolres Tulang Bawang, dan akan dikenakan Pasal 114 ayat 2 Sub Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

"Dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah 1/3 (sepertiga)," imbuh orang nomor satu di Polres Tulang Bawang.

Diketahui Pelaku merupakan pasangan suami istri  (Pasutri) yang beralamat di Tiyuh Panumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat terlibat dalam kasus Pemerkosaan.

"Benar Pelaku JI (suami) kami amankan  sekitar pukul 21.45 WIB dan RH (Istri) sekira Pukul 23.00 wib pada Hari Kamis (04/7/2024) oleh Tim Tekab 308 Presisi Polres Tubaba" ungkap Kapolres Tulang Bawang Barat, AKBP Ndaru Istimawan, S.I.K melalui Kepala Satuan Reskrim Kriminal IPTU H.Tosira, S.H., M.H, Jumat (05/07/24).

Baca Juga : Edufarm Malakasari: Transformasi Lahan Kota Menjadi Oase Pendidikan
 
Dikatakannya, Pelaku JI diduga melakukan perbuatan Pemerkosaan di kebun karet yang terletak diseputaran PT. HIM, saat Pelaku RH dan Korban sedang bekerja di Kebun Cabai yang terletak di Tiyuh Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat

Kronologis kejadian pada Korban MS (24), Pada hari kamis 04 Juli 2024 sekira pukul 09.30 Wib, Pelaku (RH) dan korban sedang bekerja di Kebun Cabai yang terletak di Tiyuh Penumangan,  sekira pukul 09.20 Wib sewaktu istirahat pelaku mengajak korban untuk ke warung untuk membeli es dengan menggunakan sepeda motor jenis Mio warna putih merah, namun pelaku malah mengajak korban pergi ke kebun karet milik PT. HIM.

Lebih lanjut kata kasat "Setelah sampai dikebun karet yang terletak diseputaran PT. HIM, sudah ada suami Pelaku JI yang sudah menunggu di lokasi, lalu Pelaku JI langsung mengancam korban, sementara pelaku RH turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri Pelaku JI suaminya dengan mengambil Handphone dan Pisau jenis badik berwarna coklat, lalu Korban ditarik oleh Pelaku JI dan kedua tangan Korban diikat dan dibanting ditanah lalu korban tergeletak.

Selanjutnya, mulut korban dibekap oleh Pelaku RH dan diancam Kembali kemudian Pelaku JI membuka baju dan pakaian dalam Korban dan korban berontak, lalu pelaku JI merudapaksa hubungan badan terhadap korban MN, sementara Pelaku RH istrinya memegang tangan korban sambil memvideokan korban sedang dicabuli oleh suaminya sendiri inisial JI, 

"Usai melakukan perbuatannya, Pelaku RH dan korban menuju kembali ke tempat kebun cabai tempat bekerja dan Pelaku RH pamit pulang.

Kasus ini terungkap setelah korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada kakak iparnya dan Bersama temannya, kemudian korban melaporkan kejadian itu ke Polres Tulang bawang barat.
 
"Berdasarkan bukti penyidikan, Polres Tulang Bawang Barat menetapkan JI dan RH sebagai tersangka," Pungkasnya..

Kepada tersangka, dikenakan pasal 285 KUHPidana Juncto Pasal 53 KUHPidana Subsider Pasal 289 KUHPidana atau Pasal 6 huruf (b) UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Hal tersebut, diungkapkan Kepala Devisi Pemantau, Monitoring & Jaringan KPP-HAM Lampung, Zulkarnaen, ia mengatakan, dari 254 kegiatan tersebut meliputi :

PT POS HARIAN BERKARYA mendapatkan publikasi koran full warna Rp45 juta. CP PUTRA COMPUTER dipakai belanja Toyota ZENIX 2.0 V  CVT 2022 Rp125, 2 juta. CV MUDA GELORA SENTOSA, dipakai belanja INNOVA 2.4 VENTURER AT DIESEL 2022 bulanan Rp125, 2 juta  CV PUTRA COMPUTER dipakai belanja TOYOTA ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS MODELISTA 2022
Rp152 juta. CP PUTRA COMPUTER dipakai belanja LAPTOP ACER NITRO AN 515-58-55E6 Rp50, 4 juta.

Baca Juga : Pelatih Swiss Pede Timnya Bisa Mengalahkan Inggris di Perempatfinal Euro 2024

Zulkarnaen menghimbau kepada APH selaku sekretaris dinas kesehatan akan meperjual belikan proyek kepada kontraktor itu sudah jelas menabrak aturan.

"Kami berharap kepada pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara massif dan terstruktur yang dilakukan oleh oknum pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang, dengan memanggil pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk mengungkap secara terang benderang permasalahan tersebut, "harap Zulkarnaen.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan berinisial AS, meminta kepada tim media, meminta tolong agar bisa men take down/merurunkan pemberitaan yang sudah tayang, prihal aggaran sebesar Rp14,6 Miliar lebih pada 254 kegiatan belanja Dinas Kesehatan Tulang Bawang Lampung Tahun 2023 yang diduga bermasalah dan dikorupsi. 

"Saya minta tolong bang, terkait pemberitaan kalian di Dinas Kesehatan sudah lagi, kita ini masih saudara kalo kalian beritain Kadis, sama saja, kalian beritain saya, terkait publikasi kamu nanti diusahakan,"ungkapnya.

"Bahkan yang lebih mencengangkan inisial AS akan menjual proyek pengadaan tahun 2024 yang ada di Dinas Kesehatan kepada salah satu kontraktor untuk meyelesaikan atau menurunkan pemberitaan awak media yang sudah tayang,"pintanya.

Hal tersebut, diungkapkan oleh Kepala Devisi Pemantau, Monitoring & Jaringan KPP-HAM Lampung, Zulkarnaen yang di dampingi oleh Kepala Divisi Advokasi dan Investigasi KPP-HAM Mawardi Hendra Jaya menilai plt kadis pertanian NURHASANAH menggala kabupaten tulang bawang provinsi lampung kurang tanggap/serius terkait penyelewengan pupuk bersubsidi yang dijual melebihi HET dan sudah viral dimedia masa.

Baca Juga : 400 Ribu Tiket Kereta Whoosh Terjual Di Momen Liburan

Lebih lanjut menurut Zulkarnaen plt kadis pertanian Nurhasanah terkesan jalan ditempat karena viralnya pemberitaan sebelumnya terkait dugaan penyelewengan penjualan elegal pupuk bersubsidi yang melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditembuskan kedinas pertanian tulang bawang akan tetapi yang berwenang didinas tersebut/ plt kadis pertania Nurhasanah terkesan tutup mata dan telinga ada apa?

Zulkarnaen menegaskan dalam prihal ini plt kadis pertanian Nurhasanah harus bisa mengambil sikap tegas karena apapun bentuknya selaku plt kadis memang harus dan ada pembinaan dalam perbuatan melawan hukum yang terindikasi dilakukan oleh oknum pengecer pupuk elegal diatas tegasnya.

Terpisah Badan Penyuluhan Pertanian (BPP) Iin mengungkapkan, kalau kios pupuk Sampoerna bukalah kios pupuk pengecer yang resmi karena yang resmi kios pupuk Anna Mitra Tani Jaya, yang berada di Kampung Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang Lampung.

Lebih Paksunar sebagai angota kelompok tani kampung bakung rahayu saat dimintai keterangan oleh tim media ini dilapangan mejelaskan kalo dikampung ini hanya mayoritas petani singkong dan tidak ada yang lain,"terangnya.

Pemerintah Bisa kok beri teguran dan sangsi tegas bagi Distributor dan PT yang nakal di kabupaten tulang bawang ini. Ke khawatiran kami awak media kuat dugaan otak pelaku itu sendiri dinas pertanian yang main mata dengan distributor yang merampas hak para petani miskin demi mendapatkan untung yang lebih besar.

Sampai berita ini diterbitkan kadis pertanian Nurhasanah Sp. M.M dan buk andri bagian bidang sapras masih belum bisa dikonfirmasi bahkan di chat melalu via watshap bukanya di balas yang ada di block.

Bertindak sebagai inspektur upacara peringatan HUT Bhayangkara ke-78 tahun 2024 tingkat Polres Tulang Bawang Barat, Kapolres Tulang Bawang Barat, AKBP Ndaru Istimawan. Sementara itu bertindak sebagai komandan upacara, Kanit Pam Ovit Iptu Nurwidiyanto.

Adapun tema yang di usung dalam Perayaan HUT Bhayangkara ke – 78 tahun ini, “Polri Presisi Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi Yang Inklusif     Dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas”, 

Baca Juga : Promosikan Situs Judol, Pegawai Cafe di Bogor Ditangkap Polisi

Kapolres Tulang Bawang Barat AKBP Ndaru Istimawan, S.IK dalam sambutanya pertama tama marilah kita bersama mengucapkan Wujud Rasa Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Atas Segala Petunjuk Dan Hidayah-Nya Pada Segenap Keluarga Besar Polri, Dalam Melaksanakan Tugas Dan Tanggung Jawabanya Mengabdi Kepada Masyarakat, Bangsa Dan Negara, Sehingga Mengantarkan Polri Mampu Memasuki Usia Yang Ke – 78 Tahun. Melalui Kegiatan Syukuran Ini Diharapkan Dapat Dimanfaatkan Oleh Segenap Keluarga Besar Polri Sebagai Sarana Untuk Melakukan Intropeksi, Atas Pencapaian Keberhasilan Maupun Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Tugas Selama Ini.
 
Peringatan Ke–78 Hari Bhayangkara Tahun Ini Mengangkat Tema “Polri Presisi Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi Yang Inklusif     Dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas”, Tema Ini Menegaskan Bahwa Polri Tidak Hanya Bertanggung Jawab Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Tetapi Juga Memiliki Peran Strategis Dalam Mendukung Agenda Nasional Serta Kebijakan Pemerintah Dengan Menjaga Integritas, Profesionalisme, Serta Kemitraan Dengan Semua Pihak Terkait, Polri Berperan Sebagai Garda Terdepan Dalam Menciptakan Kondisi Yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan Dan Kesejahteraan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
 
Saat Ini, Dalam Upaya Menuju Arah Pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Menekankan Tiga Hal Pokok Untuk Menjadi Acuan

Kapolres, berharap melalui momentum perayaan HUT Bhayangkara ke – 78 ini, Polri sesuai dengan tupoksinya dalam melayani, mengayomi, dan melindungi, akan semakin dicintai masyarakat hingga saat ini, terus berbenah dalam rangka menciptakan Polri yang Presisi, ” kata Orang Nomor Satu di Polres Tulang Bawang Barat ini.

Sementara itu, Pj.Bupati Tulang Bawang Barat mengawali sambutan ini menyampaikan selamat memperingati HariUlang Tahun Bhayangkara ke-78 kepadaseluruh anggota Polri, khususnya di lingkungan Polres Tulang Bawang Barat danPolsek se-Kabupaten Tulang Bawang Barat.Dengan bertambah matang-nya usia ini,saya berdo'a agar seluruh jajaran KepolisianRepublik Indonesia senantiasa di lindungioleh Allah SWT dalam melaksanakan tugas-tugas mulia-nya. Semoga Institusi Polri senantiasa Berjaya, berkeadilan dalammelayani masyarakat.

Dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks di era globalisasi ini, Polrimemiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kedamaian dan keamanan. Olen karena itu, dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat sangatlah diperlukanagar Polri dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan memberikan pelayananterbaik kepada masyarakat.

mari kita manfaatkanmomentum Hari Bhayangkara Ke-78 iniuntuk merenung, bersyukur, meng-apresiasi,serta berkomitmen untuk terus memberikandukungan penuh kepada Polri dalammenjaga keamanan dan ketertiban bersama-sama. Mari kita jadikan hari ini sebagai tonggak sejarah baru dalam memperkuatsinergi antara Polri, Pemerintah Daerah, danseluruh elemen masyarakat.

Terakhir, saya selaku Pj.Bupati ingin mengucapkan terimakasih kepada seluruh anggota Polri yangtelah berjuang tanpa kenal lelah demi keamanan dan kenyamanan kita semua Semoga semangat pengabdian danprofesionalisme kalian senantiasa terjaga,dan semoga masyarakat juga dapat terusmemberikan dukungan penuh kepada Polri.

Selesai melaksanakan upacara, Pj.Bupati Tulang Bawang Barat bersama Forkopimda melaksanakan kegiatan syukuran dan ramah tamah di Aula Mapolres Tulang Bawang Barat.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Pj. Bupati Tulang Bawang Barat Drs. Muhammad Firsada,M.Si, Dandim 0412/LU yang diwakili oleh Pabung Kodim 0412/LU Mayor Cpm Aris Setia Hadi,  Danlanut Menggala diwakili oleh
Ka.Progar Kapten Adm F. Rofik,Kajari Kab. Tubaba Muhamad. Igbal. S.H., M.H, Ketua DPRD Kab. Tulang Bawang Barat Ponco Nugroho,S.T, Ka Kemenag Kabupaten Tulang Bawang Barat Drs. H.M. Sanusi,Ka Pengadilan Negeri Menggala di wakili oleh Ka Panitera Jhon kennedi,SH.MH, Kepala BPN Kab. Tubaba Sutrisno.S.SiT.,M.H, Wakil Ketua I DPRD Kab.Tubaba Busroni,S.H, Wakapolres Tubaba Kompol Heru Sulistyananto, SH.MH, dan Para PJU, personil Polres Tulang Bawang Barat , Pimpinan OPD dijajaran Pemda Tulang Bawang Barat, serta tamu undangan lainnya.

Dua remaja putra yang ditangkap tersebut yakni berinisial AP (17), berstatus pengangguran, warga Desa Talang Baru, Kecamatan Buay Sandang Aji, Kabupaten OKU Selatan, dan KS (19), berstatus pengangguran, warga Kampung Masjid, Kelurahan Pasar Muara Dua, Kecamatan Muara Dua, Kabupaten OKU Selatan, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

"Hari Kamis (27/06/2024), sekitar pukul 01.00 WIB, petugas kami menangkap dua orang remaja putra yang sedang asyik bermain judi online dengan menggunakan HP. Mereka ditangkap saat sedang berada di Alfamart areal SPBU Rawa Jitu Selatan, Kampung Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang," kata Kasat Reskrim, AKP Indik Rusmono, SIK, MH, mewakili Kapolres Tulang Bawang, AKBP James H Hutajulu,, Senin (01/07/2024).

Lanjutnya, adapun barang bukti (BB) yang disita oleh petugas kami dari tangan dua orang remaja putra yang menjadi pelaku perjudian online yakni HP merek Oppo F11 Pro, HP merek Vivo Y16, dua buah sim card, dan dua akun DANA.

Baca Juga : Sempat Kejang, Zhang Zhi Jie Meningal di Arena Kejuaraan Bulu Tangkis Junior Asia

"Kedua pelaku bermain judi online jenis slot mahyong dengan menggunakan HPnya masing-masing, yakni di situs judi online JURAGAN69 dan situs judi online Gasing777. Sebelum bermain judi online, para pelaku ini terlebih dahulu melakukan deposit uang dengan menggunakan akun DANA milik mereka masing-masing," papar AKP Indik.

Kasat Reskrim menjelaskan, terungkapnya kasus judi online dengan mengunakan HP berawal dari petugasnya yang sedang melaksanakan patroli hunting pencegahan curas, curat, dan curanmor (C3) di wilayah Kecamatan Rawa Jitu Selatan.

"Saat sedang melintas di SPBU Rawa Jitu Selatan, petugas kami melihat ada dua orang remaja putra yang tidak dikenal sedang asyik bermain HP, karena merasa curiga, lalu dilakukan pengecekan terhadap HP para remaja putra tersebut, dan ditemukan ada situs judi online yang sedang diakses," jelasnya.

AKP Indik menambahkan, para pelaku saat ini sudah ditahan di Mapolres Tulang Bawang dan dikenakan Pasal 45 ayat 3 Jo Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau Pasal 303 KUHPidana tentang larangan perjudian. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10 miliar.

Adapun modus pelaku pengecor diduga ada kerja sama dengan petugas SPBU karena pada saat melakukan  pengecoran petugas SPBU ada ditempat dan terkesan mengawal proses berlangsung nya pengecoran yang dilakukan oleh para mafia-mafia penguras BBM.

Menurut keterangan salah seorang warga setempat yang tidak dimediakan namanya, membenarkan terkait perihal pengecoran BBM subsidi yang dilakukan oleh oknum SPBU karena mereka sudah menyediakan tempat khusus pengecoran untuk mafia penguras BBM subsidi yang dilakukan dengan terbuka dan transparan.

Baca Juga : Harga Bersahabat dan Fasilitas Lengkap, Masyarakat Mulai Ramai Kunjungi Kios-Kios Rest Area Puncak Gunung Mas

"Penyalahguna BBM bersubsidi yang dilakukan oleh para mafia yang terindikasi berkerja sama dengan oknum SPBU unit 9 karena kegiatan pengecoran tersebut bisa mereka lakukan karena dari pihak pengelola SPBU setempat sudah menjadwalkan waktu yang sudah di tentukan oleh pihak oknum SPBU,"terangnya.

Sementara, pihak SPBU melalui via telpon/whatshap selaku pengawas SPBU inisial DN tidak mau memberikan keterangan terkait prihal pengecoran yang dilakukan oleh para mafia-mafia penguras BBM subsidi, ia meminta kepada media ini agar bisa bertemu langsung dan terkesan tidak ingin diberitakan 

"Abang dimana kalo bisa abang ke  SPBU kapan pun saya ada kita ketemu langsung saja bang biar enak kita obrolan disini bang biar lebih jelas saya tidak bisa bang menjelaskan melalui telepon bang,"urainya dengan nada lemas. 

Berdasarkan Undang-undang migas Pasal 18 ayat (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (“Perpres 191/2014”) berbunyi:

Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Badan Usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Di sisi lain, Pasal 53 jo. Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (“UU 22/2001”) kemudian mengatur bahwa:

Setiap orang yang melakukan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut, pembeli BBM dengan jeriken dengan jumlah banyak dapat diduga melakukan penyimpanan tanpa izin, sehingga dapat dipidana berdasarkan Pasal 53 huruf c UU 22/2001 di atas.

Jerat Hukum Bagi SPBU Terkait yang menjual BBM tersebut sehingga pembeli dapat melakukan penimbunan atau penyimpanan tanpa izin, dapat dipidana dengan mengingat Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kegiatan olahraga bersama ini, berlangsung hari Sabtu (30/06/2024), pukul 08.00 WIB s/d pukul 11.00 WIB, di lapangan Mapolres setempat dan dipimpin langsung oleh Kapolres Tulang Bawang, AKBP James H Hutajulu bersama Dandim 0426 Tulang Bawang, Letkol Kav Delvy Marico.

"Olahraga bersama yang kami selenggarakan pada Sabtu (30/06/2024) pagi di lapangan Mapolres Tulang Bawang, merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk menyambut dan memeriahkan Hari Bhayangkara ke-78 tahun 2024," kata AKBP James, Minggu (30/06/2024).

Baca Juga : Pj Bupati Bogor Harap Kehadiran IPB Jonggol Innovation Valley Berkontribusi Pada Percepatan Pembangunan

Lanjutnya, kegiatan olahraga bersama ini juga sebagai bentuk implementasi sinergitas antara Polri khususnya Polres Tulang Bawang, Tentara Nasional Indonesia (TNI) yakni Lanud Pangeran M Bun Yamin dan Kodim 0426 Tulang Bawang, serta Pemkab Tulang Bawang.

"Dalam acara olahraga bersama ini, juga diisi dengan berbagai macam kegiatan diantaranya ada jalan sehat, senam aerobik, games, sarapan pagi bersama, dan pembagian doorprize dengan hadiah utamanya berupa kompor gas," papar perwira peraih Adhi Makayasa Akpol 2004.

Kapolres menerangkan, selain untuk menyambut dan memeriahkan Hari Bhayangkara ke-78 tahun 2024, ada tiga tujuan dari kegiatan olahraga bersama yang digelar oleh Polres Tulang Bawang, yakni :

Pertama, mempererat sinergitas TNI, Polri dan Pemkab dalam menjaga situasi kamtibmas di Kabupaten yang berjuluk Sai Bumi Nengah Nyappur.

Kedua, mempererat tali silaturahmi dan kekeluargaan antara keluarga besar Polres Tulang Bawang dengan Kodim 0426 Tulang Bawang, Lanud Pangeran M Bun Yamin, Kompi Brimob Menggala, dan Pemkab Tulang Bawang.

Ketiga, meningkatkan stamina dan kesehatan para personel. Mensana in corpore sano yang artinya dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat.

"Semoga dengan adanya kegiatan olahraga bersama seperti ini, soliditas dan sinergitas yang sudah terjalin dengan baik antara Polres Tulang Bawang dengan Kodim 0426 Tulang Bawang, Lanud Pangeran M Bun Yamin, dan Pemkab dapat terus terjaga serta terpelihara," terang perwira dengan melati dua dipundaknya.

Di tempat yang sama, Dandim 0426 Tulang Bawang mengatakan, dengan adanya kegiatan olahraga bersama yang diinisiasi oleh Kapolres Tulang Bawang diharapkan pada kesempatan ini, kita semua bisa berkolaborasi dan bersatu untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan baik dan benar.

"Saat pelaksanaan olahraga bersama tidak ada kelompok-kelompokan baik itu TNI saja, Polri saja atau Pemda saja, tapi semua harus berbaur dan bergabung bersama. Dengan kegiatan seperti ini akan membuat kita semua semakin dekat dan semakin akrab," ucap Letkol Delvy.

Lanjutnya, sehingga di dalam pelaksanaan tugas, kita semua bisa bersama-sama dan berkolaborasi untuk menjadi semakin baik dan maju. Terutama kedepannya, kita semua akan dihadapkan pada pelaksanaan Pilkada serentak yang sangat membutuhkan kerjasama serta kekompokan antara TNI dan Polri.

"Apabila TNI dan Polri semakin solid, situasi kamtibmas di seluruh wilayah Indonesia terutama di Kabupaten Tulang Bawang pasti akan semakin aman dan kondusif, serta akan memberikan dampak yang positif pada perekonomian masyarakat," papar Alumni Akmil 2004.

Hal ini menurut Kapolres Tulang Bawang Barat AKBP  Ndaru Istimawan, SIK, melalui Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polres Tubaba Iptu Deni Saputra, S.H,.M.M mengatakan untuk kegiatan KRYD Patroli hunting tersebut akan rutin dilakukan setiap Akhir pekan sebagai upaya pencegahan aksi Balap Liar, kecelakaan Lalu lintas  dan memberikan Pemahaman kepada pengendara akan pentingnya kesadaran dan keselamatan berlalu lintas, ”terang Kasat.

Sebanyak 7 (tujuh) unit sepeda motor kita amankan, dimana rata-rata Sepeda Motor tersebut tidak sesuai dengan standar, Mulai dari knalpot tidak sesuai spesifikasi, tidak menggunakan TNKB dan juga tidak dilengkapi dengan surat surat kendaraan.

Baca Juga : Menjelang Pelaksanaan HUT Ke-79 Kemerdekaan RI di IKN, Erick Thohir Pastikan Kesiapan Kebutuhan Energi

"Seluruh kendaraan yang terjaring dibawa ke Mapolres Tubaba untuk diperiksa lebih lanjut, Kendaraan bisa diambil setelah pemilik melengkapi surat surat kendaraan dan  kelengkapan kendaraan lainnya  yang sesuai dengan standar," jelasnya

"Melalui kegiatan seperti ini, diharapkan masyarakat pengguna jalan raya dapat lebih sadar akan pentingnya keselamatan berlalu lintas, "jelasnya

Hal tersebut, diungkapkan oleh Kepala Devisi Pemantau, Monitoring & Jaringan KPP-HAM Lampung, Zulkarnaen, kata dia, dari 254 kegiatan tersebut meliputi :

PT POS HARIAN BERKARYA mendapatkan publikasi koran full warna Rp45 juta. CP PUTRA COMPUTER dipakai belanja Toyota ZENIX 2.0 V  CVT 2022 Rp125, 2 juta. CV MUDA GELORA SENTOSA, dipakai belanja INNOVA 2.4 VENTURER AT DIESEL 2022 bulanan Rp125, 2 juta  CV PUTRA COMPUTER dipakai belanja TOYOTA ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS MODELISTA 2022
Rp152 juta. CP PUTRA COMPUTER dipakai belanja LAPTOP ACER NITRO AN 515-58-55E6 Rp50, 4 juta. 

Baca Juga : Timnas Jerman Melenggang ke babak Perempatfinal EURO 2024

"Semua kegiatan tersebut, ada dalam angaran belanja tahun 2023 Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang sebesar Rp14,664,511,250,"ungkap Zulkarnaen, yang di dampingi oleh Kepala Divisi Advokasi dan Investigasi KPP-HAM Mawardi Hendra Jaya, Minggu 30 Juni 2024.

Dikatakan, Zulkarnaen, bahwa alat bukti tersebut sudah jelas, kalau anggaran yang dikucurkan pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan pada tahun 2023 lalu terindikasi bermasalah, untuk dana publikasi, telah melebihi harga SSH, dikarenakan jumlahnya sangat fantastis. 

"Dalam waktu dekat kami akan memberikan mensomasi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang, yang akan kami tembuskan ke Kejaksaan Negeri Menggala, Polres Tulang Bawang, Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang, dan Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang," kata Zulkarnaen, saat di temuin di ruang Kerjanya, jalur dua Gunung Sakti Menggala, Jum'at, (28/06/2024) 

Sementara, awak media mendatangi Kantor Kepala Dinas Kesehatan Tulang Bawang pada rabu (27/06/2024), H. Fatoni, S .kep. M.M, tidak ada ditempat.

Saat memintai bertemu H. Fatoni’S .kep. M.M. melalui via whatsapp, tidak merespon bahkan terkesan alergi kepada awak media. 

Hingga berita ini diterbitkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang H Fatoni’S .kep. M.M, tidak dapat dihubungi.

Kegiatan doa bersama lintas agama ini, merupakan salah satu rangkaian untuk menyambut Hari Bhayangkara ke-78 tahun 2024 yang berlangsung secara serentak di seluruh Polda dan Polres, serta dipusatkan di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri.

"Tema yang diusung dalam kegiatan doa bersama lintas agama kali ini yakni Bersama Polri Presisi Membangun Negeri Menuju Indonesia Emas," kata Kapolres Tulang Bawang, AKBP James H Hutajulu,  Sabtu (29/06/2024).

Lanjutnya, kegiatan doa bersama lintas agama diikuti oleh oleh PJU Polres dan personel Polres Tulang Bawang, serta para pemuka atau tokoh agama yang ada di Kabupaten Tulang Bawang, yaitu pemuka agama islam, kristen, khatolik, hindu, budha, dan konghucu.

Baca Juga : Bermodalkan Dua Kemenangan, Tim Beregu Campuran Indonesia Fokus Menghadapi India di Laga Pemungkas

"Acara doa bersama ini berlangsung khidmat dan penuh makna, serta menjadi simbol kerukunan antar umat beragama di Kabupaten yang berjuluk Sai Bumi Nengah Nyappur. Selain itu, bisa memperkuat semangat kebersamaan untuk menyambut Hari Bhayangkara ke-78 tahun 2024," papar perwira peraih Adhi Makayasa Akpol 2004.

Kapolres menerangkan, ada empat tujuan dilaksanakannya kegiatan doa bersama lintas agama menyambut Hari Bhayangkara ke-78 tahun 2024 yang digelar oleh Polres Tulang Bawang.

Pertama, mendoakan Polri untuk semakin maju dan profesional dalam melaksanakan tugasnya ke depan.

Kedua, memupuk semangat toleransi dan moderasi antar umat beragama di Indonesia.

Ketiga, menjalin tali silaturahmi dan kekeluargaan yang lebih erat antara Polri dengan para tokoh agama.

Keempat, meningkatkan sinergitas dalam membangun bangsa Indonesia menuju Indonesia emas.

"Kami memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah hadir dan turut serta dalam kegiatan doa bersama lintas agama ini. Kehadiran para pemuka agama dari berbagai kepercayaan menunjukkan bahwa kita semua bersatu dalam doa dan harapan untuk kemajuan bangsa Indonesia," terang perwira dengan melati dua dipundaknya.

Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk memperingati hari jadi Bhayangkara, tetapi juga berkontribusi dalam upaya penghijauan dan pelestarian lingkungan,menjaga ketahanan pangan Pemberian bibit ikan dan pemberian bantuan Beasiswa bagi pelajar  berprestasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat, dalam hal ini Polres Tubaba mengajak seluruh anggotanya untuk terlibat aktif dalam kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian terhadap alam dan lingkungan sekitar, menjaga ketahanan pangan dan membantu pelajar yang berprestasi.

Baca Juga : DPRD Akan Bantu Pemkot Bogor Berantas Judi Online

Kapolres Tubaba, AKBP Ndaru Istimawan pimpin langsung kegiatan dengan di dampingi Para PJU Polres dan Instansi terkait dari Pemda tubaba, menyatakan bahwa penanaman pohon, penyerahan bibit ikan dan pemberian bantuan Beasiswa pelajar diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat. “Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk turut serta dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Penghijauan ini juga sebagai bentuk nyata dari kepedulian kami terhadap alam dan sesama manusia” ujar Kapolers di mapolres Tubaba pada Kamis pagi.

Dikatakan Kapolres, dengan semangat kebersamaan, seluruh anggota Polres Tubaba bahu-membahu menanam berbagai jenis pohon di sekitar area Polres. Kegiatan ini juga diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih asri dan sehat di sekitar wilayah Polres Tubaba

“Selain itu, kegiatan penanaman pohon, Penyerahan bibit ikan dan Pemberian Bantuan Bea Siswa Pelajar, ini juga menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup, sejalan dengan nilai-nilai yang diusung dalam peringatan HUT Bhayangkara ke-78 tahunini.”Pungkasnya.

Dalam kegiatan baksos serentak untuk menyambut Hari Bhayangkara ke-78 tahun 2024 ini, ada enam (6) item yang dilaksanakan oleh Polres Tulang Bawang dan Polsek jajaran.

Pertama, pembagian 600 (enam ratus) paket sembako, yang mana masing-masing paket berisi beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, gula 1 kg, teh sari wangi 1 kotak, dan mie instan 5 bungkus. Untuk Polres Tulang Bawang dan Polsek Menggala membagikan 150 paket kepada petugas kebersihan 35 orang, Da'i kamtibmas 35 orang, marbot masjid 20 orang, lansia 20 orang, pemulung 10 orang, dan panti asuhan 30 orang.

Kemudian 150 paket dibagikan secara door to door, dan 300 paket dibagikan secara serentak oleh Polsek jajaran dengan rincian, Polsek Dente Teladas 50 paket, Polsek Banjar Agung 50 paket, Polsek Gedung Aji 50 paket, Polsek Penawartama 50 paket, Polsek Rawa Pitu 50 paket, dan Polsek Rawa Jitu Selatan 50 paket.

Baca Juga : Penambahan Pemain Asing Untuk Tingkatkan Kualitas Liga 1

Kedua, pemberian beasiswa kepada 15 pelajar yang terdiri dari siswa Sekolah Dasar (SD) 5 orang, siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) 5 orang, dan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) 5 orang.

Ketiga, penanaman 1.000 (seribu) pohon secara serentak, berupa pohon pule, pohon mangga, pohon jambu, pohon albasia, dan pohon mangrove. Untuk Polres Tulang Bawang menanam 550 batang pohon, Sat Pol Air menanam 100 batang pohon mangrove, dan Polsek jajaran menanam 350 batang pohon.

Keempat, pembagian bibit cabai sebanyak 300 (tiga ratus) batang secara gratis kepada masyarakat sebagai bentuk ketahanan pangan.

Kelima, peduli stunting dengan memberikan paket sembako kepada 20 orang, yang mana tiap paketnya berisi beras 5 kg, 1 karpet telur, serta 1 kg kacang hijau dan tempe.

Keenam, pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat berupa pengecekan tensi darah, pemberian obat-obatan, dan pengecekan kesehatan umum.

"Hari ini, kami menggelar kegiatan bakti sosial (baksos) yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia, mulai dari tingkat Mabes Polri, Polda, Polres, hingga Polsek jajaran. Kegiatan ini digelar untuk menyambut Hari Bhayangkara ke-78 tahun 2024," kata Kapolres Tulang Bawang, AKBP James H Hutajulu mengawali sambutannya.

Lanjutnya, kegiatan baksos yang kami gelar ini, sebagai bentuk nyata kepedulian dan perhatian dari institusi Polri kepada masyarakat, dengan harapan Polri akan semakin dekat dan dicintai oleh masyarakat.

"Apabila masyarakat sudah dekat dan cinta, pastinya semua kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh Polri untuk menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman serta kondusif selalu mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat," papar perwira peraih Adhi Makayasa Akpol 2004.

Ditempat yang sama, Ketua DPRD Tulang Bawang, Sopii mengatakan dalam menyambut Hari Bhayangkara ke-78 tahun 2024, Polres Tulang Bawang sudah banyak melakukan kegiatan yang bersifat positif dan tentunya langsung melibatkan masyarakat.

"Dibawah kepemimpinan AKBP James H Hutajulu sudah banyak terjadi perubahan yang sangat positif di Polres Tulang Bawang, dan kami sangat mengapresiasi sekali terobosan-terobosan yang sudah dilakukan dengan sangat baik," ucapnya.

Menurut Ketua DPRD, kami selalu memantau dan memonitor setiap kegiatan yang telah dilakukan oleh Polres Tulang Bawang, dan semoga pada peringatan Hari Bhayangkara ke-78 tahun 2024, Polri akan semakin jaya serta dicintai oleh masyarakat.

Pelaku tindak pidana curat yang ditangkap oleh petugas dari Polsek Banjar Agung tersebut seorang pria berinisial MZ (28), berprofesi penjual sayuran keliling, warga Kampung Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang.

"Petugas kami yang dipimpin langsung oleh Katim Opsnal Aiptu Ahmad Firdaus setelah melakukan serangkaian penyelidikan akhirnya menangkap pelaku curat dengan TKP di salah satu konter HP. Pelaku ini ditangkap hari Jum'at (21/06/2024), sekitar pukul 21.00 WIB, saat sedang berada di rumahnya yang ada di Kampung Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Margo," kata Kapolsek Banjar Agung, Kompol Feizal Reza Harahap mewakili Kapolres Tulang Bawang, AKBP James H Hutajulu, SIK, Minggu (23/06/2024).

Baca Juga : Pilkada Jakarta 2024: PKS Resmi Usung Sohibul Iman sebagai Bakal Cagub, Begini Alasannya

Lanjutnya, karena pelaku ini kesehariannya sebagai penjual sayuran keliling, setiap subuh pelaku selalu berangkat ke Pasar Unit 2 untuk belanjar sayuran yang nantinya akan dia jual kembali. Namun sebelum belanja, pelaku ini terlebih dahulu melakukan pencurian di salah satu konter HP.

Adapun barang bukti (BB) yang disita oleh petugas kami dari dalam rumah pelaku yakni sepeda motor Honda Revo warna silver tanpa plat nomor, speaker portable merek Advance, uang tunai sebanyak Rp 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), speaker merek Advance 5 inchi, speaker merek Advance 10 inchi, 6 pcs voucher data XL, 15 pcs voucher data Telkomsel, speaker merek GMC, mic wireless merek Advance, handfree bluetooth merek HK, tas selempang warna hitam, sandal merek New Era, jam tangan merek Bwin Sport, baju kaos lengan pendek warna hitam, celana panjang warna hitam, topi warna hitam merek Erigo, dan jacket warna hitam merek Yamaha Lautan Teduh.

"Pelaku ini beraksi sebanyak 3 (tiga) kali di konter HP Galery Com yang ada di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, dengan cara masuk ke dalam konter melalui bagian belakang yang terlebih dahulu memanjat pagar setinggi 2 (dua) meter, lalu merusak dinding bagian belakang yang terbuat dari GRC, kemudian mencongkel pintu bagian dalam dengan menggunakan obeng sehingga grendel pintu rusak, dan mengambil barang-barang yang ada di dalam konter. Akibatnya korban mengalami kerugian yang semuanya ditaksir sebesar Rp 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah)," papar perwira dengan melati satu dipundaknya.

Kapolsek menjelaskan, menurut keterangan dari pelapor sekaligus korban pemilik konter yang berdomisili di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, aksi curat yang dilakukan oleh pelaku terjadi sebanyak 3 (tiga) kali, dan semuanya pada bulan Juni 2024.

"Pertama, hari Jum'at (07/06/2024), diketahui sekitar pukul 08.30 WIB, korban mengalami kerugian berupa HP merek Oppo F7 warna hitam, speaker portabel merek Advance, dan uang tunai sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah. Kedua, hari Minggu (09/06/2024), sekitar pukul 04.30 WIB, korban mengalami kerugian berupa speaker merek Advance 5 inchi, speaker merek Advance 10 inchi, voucher XL, voucher Telkomsel, dan voucher M3. Ketiga, hari Senin (17/06/2024), sekitar pukul 05.00 WIB, korban mengalami kerugian berupa speaker merek GMC, mic wireless merek Advance, dan handfree bluetooth merek HK," jelasnya.

Kompol Harahap menambahkan, saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas kami, pelaku mengakui semua perbuatannya, dan saat ini sudah ditahan di Mapolres Tulang Bawang, serta dikenakan Pasal 363 KUHPidana tentang pencurian dengan pemberatan. Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Kegiatan Street Fun Race Bhayangkara Presisi 2024 ini digelar hari Sabtu (22/06/2024), pukul 09.00 WIB s/d pukul 16.00 WIB, di Sirkuit Non Permanen, Pusat Olahraga Tiuh Tohou, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang.

"Selain untuk menyambut dan memeriahkan Hari Bhayangkara ke-78 tahun 2024, event Street Fun Race Bhayangkara Presisi 2024 yang kami gelar ini, merupakan konsep problem oriented policing (POP) atau pemolisian berorientasi pada penyelesaian masalah guna memecahkan permasalahan aksi balap liar di wilayah Kabupaten Tulang Bawang," kata Kapolres Tulang Bawang, AKBP James H Hutajulu, dalam sambutannya.