Event yang berlangsung selama tiga hari, 3–5 Juni 2026, mencatat antusiasme tinggi dari komunitas cigar (cerutu) dan masyarakat umum yang hadir.

Selama tiga hari penyelenggaraan, sedikitnya 1.500 batang cerutu dinikmati peserta yang hadir di lokasi kegiatan. Setiap hari sedikitnya 120 penggemar cerutu memadati venue, untuk mengikuti berbagai rangkaian acara yang disiapkan panitia.

Owner PT Sejahtera Cerutu Indonesia, Frederiko Ratu Kedang, didampingi organizer, di Jakarta, Minggu (7/6/2026), mengatakan, Cigarnesia merupakan upaya memperkenalkan cerutu Indonesia kepada masyarakat luas sekaligus membangun ekosistem komunitas yang sehat dan edukatif.

Baca Juga: Pecinta Cigar Antusias Sambut Cigarnesia 2026

“Antusiasme pengunjung selama tiga hari penyelenggaraan sangat luar biasa. Kehadiran para penyigar dari berbagai kalangan menunjukkan budaya cerutu di Indonesia terus berkembang dan memiliki komunitas yang solid,” katanya.

Selain memberi kesempatan kepada pengunjung menikmati cerutu secara gratis, Cigarnesia juga menghadirkan kegiatan edukatif, mulai pengenalan jenis-jenis tembakau, proses pembuatan cerutu, hingga demonstrasi langsung teknik rolling cerutu dari torcedor berpengalaman.

Berbagai sesi diskusi dan interaksi dengan pegiat industri cerutu turut menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Banyak peserta memanfaatkan kesempatan itu untuk menambah wawasan mengenai sejarah, karakter rasa, serta perkembangan industri cerutu nasional.

Suasana venue terlihat ramai sejak hari pertama hingga penutupan acara. Pengunjung tidak hanya berasal dari Jakarta dan sekitarnya, tetapi juga datang dari sejumlah kota, merasakan pengalaman mengikuti festival cerutu yang terbuka untuk publik itu.

Panitia mencatat tingginya partisipasi pengunjung selama pelaksanaan acara menjadi indikator positif terhadap meningkatnya minat masyarakat terhadap cerutu premium buatan Indonesia. Bahkan sejumlah sesi edukasi dan demonstrasi rolling cerutu selalu dipadati peserta yang ingin tahu lebih dekat proses produksi cerutu, dari hulu ke hilir.

Keberhasilan Cigarnesia 2026 diharapkan menjadi momentum semakin memperkenalkan kualitas cerutu Indonesia di pasar domestik maupun internasional. Melalui kegiatan ini, Sultan Cigar Indonesia juga ingin menegaskan komitmennya mendukung pelestarian budaya cerutu sekaligus mendorong pertumbuhan industri tembakau premium nasional.

Baca Juga: Tiga Hari Nyerutu Gratis, Sultan Cigar Gelar Cigarnesia di Jakarta

Dari 1.500 batang cerutu yang dinikmati pengunjung, Cigarnesia 2026 menutup rangkaian acara dengan catatan positif. Om Fred, sapaan akrab Frederiko Ratu Kedang pun membuka peluang menghadirkan even serupa dengan skala lebih besar di tahun mendatang.

Acara juga dimeriahkan lelang dua merk cigar terkemuka produk Sultan Cigar Indonesia, yakni Archipelago Limited Art Edition Lotta Senk dan Sultan Maestro Limited 17th Edition yang laku dengan nilai cukup fantastis. Selain itu juga ada lelang tiga unit cigar case merek Lubinski.

Perayaan berlangsung khidmat dengan dihadiri keluarga besar, sahabat, serta para undangan yang datang untuk memberikan doa restu bagi kedua mempelai yang resmi mengikat janji suci di hadapan Tuhan dan Gereja.

Klara Fidelia merupakan putri dari Letkol Kes. Titus Eko Purnomo AMK, S.Kep., N.S., M.M. dan Kurnia Evi Chrisdianti, sedangkan Carolus Raditya adalah putra dari almarhum Aloysius Muhariadi dan Valentina Heni Catur Rini.

Baca Juga: Wakabid Pendidikan PWI Jaya Indra Utama jadi Komisaris Utama Waskita Beton Precast Tbk, Kesit B Handoyo Sampaikan Ucapan Selamat

Dalam homili yang berlandaskan Bacaan Injil Yohanes 17:20-26, umat diajak merenungkan doa Yesus yang memohon agar para pengikut-Nya hidup dalam persatuan dan kasih. Pesan tersebut menjadi refleksi mendalam bagi kehidupan rumah tangga yang baru dibangun Carolus dan Klara.

Dalam Injil tersebut, Yesus berdoa agar semua orang yang percaya kepada-Nya "menjadi satu", sebagaimana persatuan antara Bapa dan Putra. Nilai persatuan, kesetiaan, dan kasih yang diajarkan dalam Injil menjadi fondasi penting dalam kehidupan perkawinan Katolik.

Momen sakral itu turut disaksikan oleh Dar Edi Yoga, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Forum Pemimpin Redaksi Media Siber Indonesia (Forum Pemred SMSI), bersama Maria Brida Nova sebagai saksi pernikahan kedua mempelai.

Suasana haru dan penuh syukur terasa ketika pasangan mempelai mengucapkan janji perkawinan di hadapan altar, disaksikan oleh keluarga, sahabat, dan umat yang memenuhi gereja.

Di antara para umat yang hadir tampak pula Laksamana Pertama TNI (Purn) B.M.Y. Darbagus bersama istrinya Tatik Chandra, yang turut mengikuti seluruh rangkaian misa pemberkatan dan memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai.

Perayaan sakramen perkawinan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan. Setelah misa selesai, keluarga dan para tamu memberikan doa serta harapan agar Carolus dan Klara senantiasa diberkati Tuhan dalam membangun rumah tangga yang berlandaskan iman, kasih, dan pengabdian kepada sesama.

Dengan pemberkatan sakramen tersebut, Carolus Raditya dan Klara Fidelia resmi memulai babak baru kehidupan sebagai pasangan suami istri Katolik, menghidupi pesan Injil untuk terus bertumbuh dalam kasih dan menjadi satu sebagaimana Kristus menghendaki.

Gener Manager M One Club Hambali mengatakan. VVIP dirancang sebagai bentuk apresiasi kepada para pengunjung setia, sekaligus pembuktian bahwa M One selalu konsisten menghadirkan hiburan kelas atas.

Baca Juga: Kunjungi Pos Pol Gadog, Kapolda Jabar Pastikan Arus ke Puncak Bogor Terkendali dengan Sistem One Way

"Kami menghadirkan Cupi Cupita karena kami tahu betul selera pasar Bogor saat ini haus akan hiburan yang berbeda dan eksklusif,"kata dia.

"Kami ingin memberikan pengalaman yang tidak terlupakan untuk semua tamu kami malam itu," ujar Hambali awak media, Junat (05/06/2026).

Oleh karena itu, kata dia, dirinya mengharapkan kedatangan pengunjung seria M One untuk melihat penampilan Dj Cupi Cupita, harga tiketnya hanya Rp. 100.ribu rupiah.

Di balik gambaran mengenai bunker, rudal balistik, dan wahana nirawak tersebut, terdapat pelajaran strategis yang relevan bagi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Missile City sesungguhnya bukan hanya simbol kekuatan militer Iran, melainkan representasi dari perjalanan panjang sebuah bangsa dalam membangun kapasitas nasional melalui penguasaan teknologi, penguatan industri pertahanan, serta investasi berkelanjutan pada sumber daya manusia. Kemampuan itu tidak lahir secara instan, melainkan melalui proses panjang yang dijalankan secara konsisten selama beberapa dekade.

Baca Juga: Sathantai Kodaeral IV Bersihkan Pantai Tanjung Uma

Lingkungan strategis yang dihadapi Iran sejak akhir dekade 1970-an ditandai oleh berbagai bentuk tekanan eksternal, mulai dari embargo, pembatasan akses teknologi, hingga sanksi ekonomi yang berkepanjangan. Situasi tersebut menciptakan keterbatasan dalam memperoleh sistem persenjataan dan teknologi militer dari luar negeri. Dalam kondisi seperti itu, Iran menghadapi pilihan yang tidak mudah. Ketergantungan terhadap pihak luar semakin sulit dipertahankan, sementara kebutuhan menjaga keamanan nasional tetap harus dipenuhi.

Keadaan tersebut melahirkan pendekatan yang dalam kajian strategi industrialisasi pertahanan dikenal sebagai enforced autonomy. Konsep ini menggambarkan situasi ketika tekanan lingkungan strategis mendorong sebuah negara untuk membangun kemandirian karena akses terhadap sumber daya dan teknologi dari luar menjadi terbatas atau tidak dapat diandalkan. Kemandirian yang lahir melalui enforced autonomy bukan semata-mata pilihan ideologis, melainkan kebutuhan strategis untuk memastikan keberlangsungan negara dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan.

Dalam konteks pembangunan industri pertahanan, enforced autonomy mendorong lahirnya kemampuan nasional yang berkembang secara bertahap. Ketika akses terhadap teknologi asing semakin terbatas, upaya dimulai dari pemeliharaan dan modifikasi sistem yang telah dimiliki. Tahapan berikutnya berkembang menjadi produksi komponen, penguasaan proses manufaktur, pembangunan pusat penelitian, pengembangan teknologi sendiri, hingga kemampuan menghasilkan sistem persenjataan yang dirancang sesuai kebutuhan nasional. Proses tersebut membutuhkan waktu panjang, tetapi menghasilkan fondasi yang lebih kuat karena dibangun di atas penguasaan pengetahuan dan pengalaman domestik.

Perjalanan Iran menunjukkan bahwa industri pertahanan tidak dapat tumbuh hanya melalui pembelian alutsista dari luar negeri. Penguatan industri strategis memerlukan pembangunan ekosistem yang mencakup lembaga penelitian, perguruan tinggi, pusat inovasi, industri manufaktur, serta dukungan kebijakan negara yang berkelanjutan. Ketika seluruh komponen tersebut bergerak dalam arah yang sama, kemampuan nasional akan berkembang secara kumulatif dan menghasilkan kapasitas yang semakin matang dari waktu ke waktu.

Baca Juga: Pelajaran Dari Industrialisasi Pertahanan Iran: Model Kemandirian Terpaksa

Pembelajaran tersebut memiliki arti penting bagi Indonesia yang sedang memperkuat fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Sebagai negara besar dengan wilayah yang luas dan posisi geopolitik yang strategis, Indonesia memerlukan kemampuan pertahanan yang didukung oleh kapasitas industri nasional yang kuat. Kemandirian industri pertahanan bukan sekadar persoalan kemampuan memproduksi alutsista, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan menjaga kesinambungan operasional, menjamin ketersediaan suku cadang, menguasai teknologi kritis, serta mengurangi kerentanan terhadap dinamika eksternal yang sulit diprediksi.

Dalam konteks tersebut, konsep enforced autonomy dapat dipahami sebagai pelajaran strategis mengenai pentingnya membangun kapasitas nasional sebelum muncul tekanan yang memaksa. Indonesia memiliki kesempatan untuk memperkuat industri pertahanan melalui jalur yang terencana, bertahap, dan berkesinambungan. Pengembangan teknologi nasional tidak perlu menunggu situasi krisis. Justru dalam kondisi stabil, fondasi kemandirian dapat dibangun dengan lebih baik melalui investasi pada riset, inovasi, pendidikan, dan penguatan industri strategis.

Keberhasilan Iran juga menunjukkan pentingnya kesinambungan pembangunan jangka panjang. Kemampuan yang mereka miliki saat ini merupakan hasil dari proses yang berlangsung selama puluhan tahun. Pusat penelitian terus dikembangkan, kapasitas industri diperluas, dan generasi baru ilmuwan serta insinyur dipersiapkan secara berkelanjutan. Arah pembangunan tersebut dijaga dalam kerangka kepentingan nasional yang konsisten sehingga menghasilkan akumulasi kemampuan yang semakin kuat dari waktu ke waktu.

Pembangunan industri pertahanan pada dasarnya memang memerlukan kesabaran strategis. Hasilnya tidak selalu terlihat dalam waktu singkat. Banyak teknologi memerlukan tahapan penelitian, pengujian, penyempurnaan, hingga produksi yang memakan waktu panjang. Karena itu, keberhasilan sering kali ditentukan oleh kemampuan menjaga kesinambungan visi pembangunan. Negara yang mampu mempertahankan arah strategisnya dalam jangka panjang akan memiliki peluang lebih besar untuk mencapai tingkat kemandirian yang diinginkan.

Aspek lain yang menarik dari pengalaman Iran adalah kemampuannya mengembangkan sistem persenjataan yang relatif murah dan efisien  tetapi memiliki dampak strategis yang signifikan. Fokus pada pengembangan rudal dan drone menunjukkan bahwa efektivitas tidak selalu ditentukan oleh mahalnya suatu sistem senjata. Perkembangan konflik modern memperlihatkan bahwa teknologi tanpa awak, sistem presisi, dan kemampuan jaringan menjadi faktor yang semakin menentukan dalam operasi militer masa kini.

Baca Juga: Kodaeral IV Sambut BPK RI, Pemeriksaan Keuangan Dimulai

Perubahan karakter peperangan tersebut membuka peluang bagi negara-negara berkembang untuk membangun kemampuan yang relevan dengan kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki. Pengembangan drone, rudal, sistem penginderaan, kecerdasan buatan, teknologi siber, dan berbagai sistem otonom dapat menjadi bagian dari strategi penguatan industri pertahanan nasional. Selain meningkatkan kemampuan pertahanan, pengembangan sektor-sektor tersebut juga berpotensi mendorong pertumbuhan industri teknologi nasional yang memiliki nilai tambah tinggi.

Seluruh proses itu pada akhirnya bertumpu pada kualitas sumber daya manusia. Tidak ada teknologi yang lahir tanpa ilmuwan. Tidak ada inovasi tanpa peneliti. Tidak ada industri strategis yang maju tanpa insinyur dan tenaga profesional yang kompeten. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa investasi terbesar dalam pembangunan pertahanan modern sesungguhnya terletak pada pembangunan manusia yang mampu menciptakan, mengembangkan, dan menguasai teknologi.

Indonesia memiliki modal yang sangat besar dalam bentuk bonus demografi dan sumber daya manusia yang terus berkembang. Potensi tersebut perlu diarahkan untuk memperkuat kapasitas nasional dalam bidang sains, teknologi, teknik, dan inovasi.

 Perguruan tinggi, lembaga penelitian, industri, dan institusi strategis negara perlu membentuk ekosistem yang saling mendukung sehingga proses alih pengetahuan dan pengembangan teknologi dapat berlangsung secara berkelanjutan. Penguatan kapasitas sumber daya manusia akan menjadi fondasi utama bagi lahirnya inovasi nasional pada masa depan.

Pengalaman Missile City Iran juga memperlihatkan bahwa penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan elemen penting dalam membangun daya tahan nasional. Pada abad ke-21, kekuatan negara semakin ditentukan oleh kemampuan menghasilkan inovasi dan menguasai teknologi strategis.

 Persaingan global tidak lagi hanya berkaitan dengan sumber daya alam atau jumlah penduduk, tetapi juga kemampuan mengembangkan teknologi yang mampu memberikan keunggulan kompetitif.

Karena itu, pembangunan industri pertahanan harus dipandang sebagai bagian dari pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional secara lebih luas. Ketika kemampuan riset meningkat, industri berkembang, dan sumber daya manusia semakin unggul, manfaatnya tidak hanya dirasakan sektor pertahanan, tetapi juga sektor ekonomi, pendidikan, dan pembangunan nasional secara keseluruhan. Hubungan inilah yang menjadikan industri pertahanan sering disebut sebagai salah satu penggerak kemajuan teknologi suatu bangsa.

Baca Juga: Penguatan Sumber Daya Manusia Pertahanan, FKG Universitas Indonesia Gandeng Unhan

Pada akhirnya, pelajaran terbesar dari Missile City Iran bukan terletak pada rudal yang tersimpan di bawah tanah atau fasilitas bunker yang tersembunyi dari pengamatan. Nilai strategis yang paling penting justru berada pada konsistensi pembangunan kemampuan nasional yang dilakukan secara berkelanjutan. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa kemandirian tidak lahir dari keputusan sesaat, melainkan dari visi jangka panjang yang dijaga melalui investasi pada sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, teknologi, dan industri strategis.

Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat jalur pembangunan tersebut dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan memperkuat industri pertahanan nasional, memperluas penguasaan teknologi strategis, serta membangun sumber daya manusia yang unggul, Indonesia dapat meningkatkan daya tangkal sekaligus memperkokoh kedaulatan nasional. Dari Missile City Iran, pelajaran yang dapat dipetik bukanlah mengenai bentuk persenjataannya, melainkan mengenai keteguhan sebuah bangsa dalam membangun kemampuan sendiri sebagai fondasi kekuatan nasional yang berkelanjutan.

Oleh: Marsda TNI Dr. Budhi Achmadi

Peristiwa tersebut bermula ketika Dar Edi Yoga menghubungi layanan customer service Bank Mandiri dan memperoleh informasi bahwa pengurusan cukup dilakukan dengan membawa KTP serta buku tabungan perusahaan. Namun saat mendatangi kantor cabang, pihak bank justru meminta tambahan dokumen berupa surat resmi perusahaan dan akta perusahaan terbaru.

Menanggapi hal tersebut, pemerhati layanan publik, Anrico Pasaribu, menilai persoalan utama dalam kasus ini bukan semata administrasi perusahaan, melainkan ketidakselarasan informasi antara layanan customer service dengan petugas di lapangan.

Baca Juga: Pelayanan Publik Kabupaten Bogor via Instagram Lapor Pak Bupati, Bawa Rudy Susmanto Menang Digital Innovation Award

“Dalam pelayanan publik, khususnya sektor perbankan, konsistensi informasi merupakan hal mendasar. Nasabah tidak boleh dibingungkan oleh perbedaan penjelasan antara call center dan kantor cabang. Apalagi persoalan awal terjadi akibat gangguan atau kendala pada mesin ATM milik bank sendiri,” ujar Anrico Pasaribu di Jakarta, Kamis (28/5/2026).

Menurutnya, bank sebagai penyedia jasa keuangan memiliki tanggung jawab untuk memberikan kepastian prosedur kepada nasabah, terlebih bagi rekening perusahaan yang sering kali berkaitan dengan operasional bisnis dan transaksi penting.

Anrico menegaskan bahwa pelayanan yang berbelit dapat menimbulkan kerugian tidak hanya secara administratif, tetapi juga berdampak pada aktivitas usaha nasabah.

“Ketika rekening perusahaan terkendala, dampaknya bisa luas terhadap operasional bisnis. Karena itu, bank harus memastikan adanya standar pelayanan yang jelas, seragam, cepat, dan tidak berubah-ubah,” katanya.

Ia juga mendorong seluruh lembaga jasa keuangan untuk memperkuat sistem informasi layanan serta meningkatkan kualitas koordinasi internal agar masyarakat tidak menjadi korban miskomunikasi prosedural.

Selain itu, Anrico meminta agar setiap bank memiliki mekanisme penanganan darurat yang lebih humanis terhadap kasus-kasus seperti ATM tertelan, gangguan transaksi, maupun kendala sistem digital lainnya.

Baca Juga: BSI Resmi Luncurkan Gedung Paviliun di Bogor, Jadi Ikon Baru Perbankan Syariah Kota Hujan

“Nasabah datang ke bank bukan untuk dipersulit, tetapi mencari solusi. Kepercayaan publik terhadap industri perbankan harus dijaga melalui pelayanan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepastian hukum serta kenyamanan nasabah,” tutupnya.

Dalam sejarah agung Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS, manusia diajarkan bahwa cinta kepada Allah SWT harus melahirkan ketaatan, keberanian, dan pengorbanan. Nabi Ibrahim menunjukkan keteguhan iman yang luar biasa. Nabi Ismail menunjukkan keikhlasan seorang anak yang menerima perintah Allah dengan hati yang lapang. Keduanya menjadi teladan bahwa perjuangan besar tidak mungkin lahir dari hati yang lemah, dan pembangunan yang bermakna tidak mungkin berdiri di atas kepentingan pribadi semata.

Semangat inilah yang perlu dihidupkan dalam membangun Kabupaten Bogor. Keikhlasan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengajarkan bahwa setiap amanah harus dijalankan dengan niat yang bersih. Perjuangan keduanya mengingatkan bahwa perubahan besar selalu menuntut kesungguhan, pengorbanan, dan keberanian untuk mendahulukan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Baca Juga: Masjid Al Muttaqin Tegal Gundil Jadi Pusat Salat IdulAdha Kota Bogor 1447 H/2026 M 

Kabupaten Bogor adalah rumah besar bersama. Di dalamnya hidup jutaan warga dengan harapan yang sama. Kita semua ingin melihat daerah ini semakin maju, nyaman, adil, religius, dan sejahtera. Membangun Kabupaten Bogor yang Istimewa tidak cukup hanya dengan program pemerintah. Kabupaten Bogor membutuhkan gotong royong, partisipasi, dan rasa memiliki dari seluruh elemen masyarakat.

Pemerintah daerah tidak dapat berjalan sendiri. Ulama, tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, dunia usaha, akademisi, aparatur, petani, buruh, guru, tenaga kesehatan, pelaku UMKM, dan seluruh warga Kabupaten Bogor adalah bagian penting dari ikhtiar besar ini. Setiap peran, sekecil apa pun, memiliki nilai apabila dilakukan dengan keikhlasan dan cinta kepada daerah.

Iduladha mengajarkan bahwa berkurban bukan hanya menyembelih hewan kurban, tetapi juga menyembelih ego, kesombongan, ketidakpedulian, dan kepentingan sempit. Berkurban berarti rela memberikan tenaga, pikiran, waktu, dan kemampuan terbaik untuk menghadirkan manfaat bagi sesama. Dalam konteks pembangunan daerah, kurban sosial itu dapat diwujudkan melalui pelayanan publik yang lebih tulus, kerja birokrasi yang lebih responsif, kepedulian terhadap warga yang membutuhkan, serta komitmen bersama menjaga lingkungan, ketertiban, dan persatuan.

Momentum Iduladha tahun ini juga berdekatan dengan Hari Jadi Bogor ke-544. Dua momentum ini patut dibaca sebagai satu pesan yang saling menguatkan. Iduladha mengajarkan keikhlasan dan pengorbanan, sedangkan Hari Jadi Bogor mengingatkan tentang akar sejarah, jati diri, dan tanggung jawab bersama untuk merawat warisan daerah.

Hari Jadi Bogor ke-544 bukan hanya peringatan usia. Ia adalah cermin untuk melihat sejauh mana kecintaan terhadap Bogor telah diwujudkan dalam tindakan nyata. Cinta kepada Kabupaten Bogor tidak cukup diucapkan dalam slogan. Cinta harus hadir dalam kerja, pelayanan, kepedulian, dan kesediaan menjaga daerah ini agar semakin baik dari waktu ke waktu.

Baca Juga: Pedagan Akui Penjualan Hewan Kurban di Bogor Menurun, Tapi Sapi Bali Tetap Jadi Buruan Jelang Iduladha

Kabupaten Bogor memiliki potensi besar. Wilayahnya luas, masyarakatnya beragam, sumber dayanya melimpah, dan sejarahnya kuat. Namun potensi besar juga selalu datang bersama tantangan besar. Karena itu, pembangunan Kabupaten Bogor yang Istimewa harus dijalankan dengan semangat kolaborasi, kejujuran, keberpihakan kepada rakyat, dan keberanian memperbaiki hal-hal yang belum ideal.

Ke depan, pembangunan Kabupaten Bogor harus semakin berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Infrastruktur harus semakin merata. Pelayanan publik harus semakin mudah dan cepat. Pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, ketahanan pangan, lingkungan hidup, dan tata kelola pemerintahan harus terus diperkuat. Semua itu membutuhkan kerja keras, tetapi kerja keras tersebut akan menjadi ringan apabila dilakukan bersama dengan hati yang ikhlas dan rasa memiliki terhadap daerah.

Saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bogor untuk menjadikan Iduladha dan Hari Jadi Bogor ke-544 sebagai momentum refleksi bersama. Mari bertanya kepada diri masing-masing, 

Apa yang sudah diberikan untuk Bogor? 
Apa yang bisa diperbaiki dari lingkungan sekitar? 
Apa kontribusi yang dapat dilakukan agar daerah ini menjadi lebih baik?

Membangun Kabupaten Bogor yang Istimewa bukan hanya tugas pemerintah, melainkan amanah kolektif seluruh warga. Pemerintah hadir sebagai pelayan, penggerak, dan penyambung harapan masyarakat. Namun kekuatan sejati Kabupaten Bogor terletak pada kebersamaan warganya.

Dengan meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS, mari terus berjuang membangun Kabupaten Bogor dengan niat yang lurus, kerja yang sungguh-sungguh, dan cinta yang besar kepada tanah kelahiran, tempat tinggal, serta masa depan generasi penerus.

Selamat Iduladha. Selamat Hari Jadi Bogor ke-544. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing langkah bersama dalam mewujudkan Kabupaten Bogor yang semakin maju, berkeadaban, sejahtera, dan istimewa.

Bogor Istimewa, Bogor Milik Kita Bersama.

Salam,

Bupati Bogor
Rudy Susmanto

Acara Serah Terima Rumah dilakukan secara berurutan mulai dari Desa Nambo dan Desa Leuwikaret, Kabupaten Bogor (6 April 2026), Kabupaten Sukabumi (7 April 2026), Kabupaten Garut (9 April 2026), Kabupaten Brebes (15 April 2026), 
Pekalongan (16 April 2026), Kabupaten Kebumen (17 April 2026), Kota Sidoarjo (24 April 2026), Kabupaten Tangerang (27 April 2026), dan Kecamatan Cisarua, 
Kabupaten Bogor (5 Mei 2026).

Bapak Endang  Tukang Bangunan dari Desa Nambo, bercerita dengan haru, “Rumah saya sebelumnya tidak layak dipakai, lantai retak, atap bocor, banyak sarang tawon, sekarang sudah bagus dan bisa dipakai.”Bapak Marta - Tukang Bangunan di Desa Leuwikaret, sejak awal sudah merasa sangat bahagia karena rumah impian yang selama puluhan tahun bekerja sebagai tukang bangunan belum bisa diiwujudkannya sendiri, akhirnya terwujud melalui program “Bangun Rumah Tukangku” dari Semen Tiga Roda. 

Baca Juga: Indonesia Pimpin Pembacaan Pernyataan Mengecam Kekerasan terhadap UNIFIL

Pak Marta bersama dengan istrinya, Ibu Itoh, selama ini tinggal di rumah panggung yang kondisinya cukup memprihatinkan. Di usia mereka yang sudah tidak muda, beraktivitas di rumah itu sering sekali berbahaya, khususnya untuk Pak Marta yang sudah kesulitan berdiri dan berjalan. Ibu Itoh berkali-kali menitikkan air mata sambil tersenyum bahagia dan 
menyampaikan rasa terima kasih.

Bapak Abdul Rahman  Tukang Bangunan di Sukabumi, merasa sangat terharu karena rumah yang ditempati bersama istri dan anak-anaknya yang sebagian juga berprofesi sebagai tukang, akhirnya bisa menjadi tempat berkumpul yang nyaman dan kokoh bagi keluarga besarnya.

Bapak Aep, Tukang Bangunan di Garut menyampaikan rasa terima kasih yang tulus atas bantuan renovasi rumah yang diterima. Istrinya, Ibu Siti Khodijah, yang ikut mendampingi tak kuasa menahan air mata saat menyampaikan kebahagiaannya. 

“Akses menuju rumah kami susah, hanya bisa dilalui dengan jalan kaki atau motor. Jauh dari jalan utama. Rumah kami tidak memiliki toilet, jadi kalau ke toilet harus menumpang ke Masjid. Suami kalau lagi kerja, saya hanya tinggal berdua dengan anak saya. Malam-malam kalau ke toilet susah. Terima kasih Semen Tiga Roda sudah membangun rumah kami jadi lebih layak dan bagus.”Tukang Bangunan di Brebes, Bapak Jamroni, tersenyum bahagia sepanjang acara serah terima rumahnya yang telah selesai direnovasi. Keluarga, Kepala Desa, dan Tetangga sekitar Bapak Jamroni turut merasakan kebahagiaannya.

“Terima kasih Semen Tiga Roda sudah membantu Pak Jamroni. Rumahnya menjadi bagus. Pak Jamroni warga saya bisa tinggal di rumah yang jauh lebih kokoh dan nyaman,” ujar Lukman, Kepala Desa setempat.

Tidak jauh berbeda, Bapak Casto – Tukang Bangunan di Pekalongan, didampingi istri dan anaknya, tersenyum haru karena selama ini keinginannya untuk bisa membangun rumahnya sendiri jadi lebih baik akhirnya bisa diwujudkan. Casto adalah Tukang Bangunan yang keahliannya tidak perlu diragukan lagi, namun kekurangan biaya menjadi penghalang untuk membangun rumahnya sendiri. Impian itu akhirnya bisa dicapai dan menggoreskan senyum bahagia di wajah Casto serta keluarganya.

Baca Juga: Truk Molen Terguling di Dramaga Kabupaten Bogor, Robohkan Tiang Listrik hingga Lalu Lintas Tersendat

Sama halnya dengan Bapak Turijan, Tukang Bangunan di Kebumen, merasa terharu 
karena rumahnya sudah berubah jadi lebih layak dan bisa ditempati dengan nyaman bersama istri dan anak-anaknya. Hal serupa disampaikan oleh Rani, rekomendator rumah Turijan, dengan air mata bahagia Rani mengungkapkan rasa syukurnya  setelah melihat hasil renovasi rumah Tukang Bangunan yang direkomendasikannya.

“Senang bisa membantu, dan hasilnya sangat bagus,” ujarnya.

Sedikit berbeda dari Tukang lainnya yang merupakan ayah atau kepala keluarga, Bapak Arjuna adalah seorang anak yang berprofesi sebagai Tukang Bangunan dan ingin membahagiakan ibunya. Lewat program Bangun Rumah Tukangku, salah satu kebahagiaan itu bisa diberikan kepada Ibu yang sangat ingin memiliki rumah yang 
layak bagi keluarganya. Bapak Arjuna merasa terharu karena Semen Tiga Roda memberi kesempatan baginya untuk mewujudkan mimpi Ibunya.
Bapak Welo, Tukang Bangunan di Tangerang, merasa senang karena rumahnya yang hampir roboh sekarang dapat berdiri kokoh dan bisa ditempati lagi. 

Sebelumnya rumah tersebut sudah tidak bisa ditempati dan memaksa Welo beserta kakaknya tnggal menumpang di rumah tetangga. Dengan rasa haru Bapak Welo berterima kasih kepada Semen Tiga Roda karena memberi tempat tinggal yang kokoh untuknya.

Rasa haru dan bahagia juga menyelimuti acara serah terima rumah Tukang Bangunan Bapak Dodi di Cisarua. Dodi beserta istri mendapat kebahagiaan berlimpah, di tengah kehamilan istrinya, Dodi bisa memiliki rumah yang diimpikannya. “Rejeki Ibu hamil,” begitu Dodi mengungkapkannya sambil tersenyum bahagia. Setiap rumah punya cerita berbeda, namun membawa harapan yang sama bagi pemiliknya, yaitu rumah yang nyaman dan aman. Semen Tiga Roda melalui program Bangun Rumah Tukangku berhasil mewujudkan harapan itu bagi 32 Tukang Bangunan yang tersebar dari Sumatera hingga Sulawesi.

Menanggapi proses serah terima rumah dalam program Bangun Rumah Tukangku Direktur Indocement produsen Semen Tiga Roda Troy D. Saputro menyatakan, “Ini adalah bentuk rasa terima kasih dari kami untuk pahlawan konstruksi Indonesia, para tukang bangunan. Kami ingin mewujdukan harapan mereka yang sudah membangun 
rumah banyak orang, bosa merasakan kenyamanan rumah mereka sendiri.”

Sejak Maret hingga awal Mei 2026 sudah 13 rumah yang selesai dibangun maupun direnovasi dan telah diserah terimakan, selanjutnya 19 rumah dalam proses pembangunan dan akan melukis senyum bahagia bagi para Tukang Bangunan.

118 tahun kemudian, medan perangnya berubah. Kini kita tidak lagi melawan penjajah bersenjata, tetapi melawan banjir informasi yang tak henti. Ironisnya, di tengah kemudahan mengakses data, hoaks justru lebih cepat menyebar daripada fakta. Satu tangkapan layar palsu, satu narasi provokatif, cukup untuk membuat ribuan orang panik, marah, atau saling curiga.

Ini bukan sekadar masalah “salah kirim chat”. Informasi palsu adalah racun sosial. Ia merusak kepercayaan publik, memecah kohesi masyarakat, dan membuat kebijakan publik berjalan di atas dasar yang keliru. Kita melihatnya terjadi berulang: dari isu kesehatan, bencana alam, hingga proses demokrasi. Setiap kali, masyarakat jadi korban.

Baca Juga: Fahira Idris: Bang Japar Tak Pernah Minta THR, Masyarakat Diminta Waspadai Ormas Bang Japar Indonesia

Di titik inilah semangat kebangkitan nasional harus dimaknai ulang. Kebangkitan hari ini bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi atau infrastruktur, tetapi soal kebangkitan nalar kritis. Bangsa yang bangkit adalah bangsa yang mampu membedakan mana fakta, mana opini, dan mana rekayasa.

Dan di sinilah peran media terpercaya menjadi penting. 

Media yang bekerja dengan kaidah jurnalistik tidak mengejar klik dengan cara memelintir fakta. Ia memeriksa sumber, memberi ruang klarifikasi, dan berani meralat jika keliru. Proses ini memang lambat dibanding kecepatan hoaks, tetapi hanya dengan cara inilah kebenaran bisa dijaga. 

Sayangnya, banyak masyarakat masih terjebak pada logika “yang penting viral”. Padahal viral tidak sama dengan benar. Kecepatan tanpa verifikasi hanya melahirkan kebingungan kolektif. 

Karena itu, pada momentum 20 Mei ini, saya mengajak kita semua untuk kembali pada semangat awal kebangkitan: memilih dengan sadar. Pilih informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Pilih media yang punya redaksi jelas, alamat kantor jelas, dan bersedia dikoreksi publik. 

Literasi digital bukan hanya soal bisa menggunakan gawai. Ia soal berani berhenti sejenak sebelum membagikan, bertanya “dari mana ini berasal?”, dan mencari konfirmasi di sumber terpercaya. Satu tindakan kecil itu, jika dilakukan berjuta orang, akan memutus rantai hoaks.

Kebangkitan nasional 2026 harus berarti kebangkitan dari kebodohan informasi. Jika tahun 1908 kita bangkit melawan penjajahan fisik, maka hari ini kita bangkit melawan penjajahan narasi palsu. 

Indonesia hanya akan kuat jika warganya kuat dalam berpikir. Dan berpikir kuat hanya bisa tumbuh dari informasi yang sehat. 

Selamat Hari Kebangkitan Nasional.  

Mari bangkit dengan memilih informasi yang benar, dari media yang bisa dipercaya.

Salam,
Suhairil Anwar
Pemimpin Umum Ceklissatu.com

Kegiatan strategis yang berfokus pada penguatan ekonomi sektor pangan ini berlangsung di D'Kramba Fish Farm, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, pada Senin (18/5/2026).

​Acara tersebut dihadiri oleh berbagai unsur penting, mulai dari jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, akademisi, hingga perwakilan kementerian. 

Baca Juga: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tetapkan 5 Kebijakan Strategis di Hardiknas 2026, Ini Poinnya

Menteri Keuangan RI yang sedianya dijadwalkan hadir, diwakili oleh Tenaga Ahli Regulasi dan Risiko Keuangan Kementerian Keuangan RI, Arie Budiman. 

Sementara itu, dari pihak Pemkot Bogor, hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Setda Kota Bogor, Hanafi, yang mewakili Wakil Walikota Bogor.

​Dalam sambutannya, Kepala DKPP Kota Bogor, Dody Ahdiat, menegaskan komitmennya untuk membangun Koperasi Ketahanan Pangan ini sebagai salah satu ikon baru di Kota Bogor. 

Menurutnya, koperasi ini dirancang untuk mengelola sektor pangan secara terintegrasi dari hulu hingga ke hilir, memanfaatkan potensi besar perikanan lele, peternakan, hingga pertanian yang ada di wilayah Bogor Barat.

​"Kami ingin membangun Koperasi Ketahanan Pangan Kota Bogor ini menjadi salah satu ikon untuk mengelola dari hulu ke hilir. Hulunya ada di sini, dekat rawa ini kita punya potensi perikanan lele. Insyaallah, ada kelompok untuk mengolah makanan yang berasal dari ikan, agar peternakannya, perikanannya, dan pertaniannya nanti akan terwujud. Koperasi ini adalah binaan langsung," ujar Dody Ahdiat di lokasi acara, Senin (18/5).

​Dody juga menambahkan bahwa urusan pangan merupakan tantangan krusial bagi masa depan kota karena menyangkut kebutuhan dasar hidup manusia yang tidak bisa ditunda, berbeda dengan kebutuhan sandang maupun papan.

Baca Juga: Dedie Rachim Wali Kota Bogor Kunjungi WACS di Situ Gede, Ini Tujuannya

​Senada dengan hal tersebut, Asisten II Setda Kota Bogor, Hanafi, menjelaskan bahwa pembentukan koperasi ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat di era Presiden Prabowo, salah satunya lewat instruksi pembentukan Koperasi Merah Putih di setiap kelurahan. 

Koperasi Ketahanan Pangan yang baru dibentuk ini diharapkan mampu bertindak sebagai penjamin pasar (offtaker) bagi hasil produksi anggotanya guna menjaga stabilitas harga pangan di pasar lokal, terutama dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

​"Koperasi Ketahanan Pangan ini harus jadi juga offtaker minimal dari anggotanya atau masyarakat. Kita sudah kebayang kebutuhan-kebutuhan buah, kebutuhan macam-macam. Jika didukung oleh koperasi, kita yakin harga itu akan naik (stabil). Yang penting terakomodir kebutuhan masyarakat dan program yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam bentuk MBG disuplai oleh koperasi," papar Hanafi.

​Dukungan penuh juga mengalir dari gerakan koperasi lokal. Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Bogor, Ade Syarif Hidayat, menyatakan kebanggaannya atas totalitas para pakar dan pengurus dalam mengawal konsep ketahanan pangan ini. 

Ia berharap ikhtiar ini mampu menjadikan potensi pertanian dan peternakan hulu di Kota Bogor terserap dengan baik hingga ke hilir kuliner.

​Sementara itu, mewakili Kementerian Keuangan RI, Arie Budiman menyampaikan permohonan maaf dari Menteri Keuangan yang mendadak dipanggil presiden ke Istana Negara. 

Kendati demikian, Arie menegaskan bahwa Kemenkeu menaruh perhatian yang sangat tinggi terhadap penguatan koperasi dan pelaku UMKM, terutama generasi muda selaku entrepreneur.

​Arie menilai keberpihakan pemerintah saat ini sangat tinggi untuk membuktikan bahwa koperasi adalah soko guru perekonomian nasional. 

Baca Juga: MBG Dongkrak Kepuasan Publik, Pengamat: Buat Payung Hukum Khusus dan Perketat Tata Kelola dan Pengawasan

Guna menghindari risiko kegagalan, ia menyarankan agar koperasi diarahkan pada sektor produktif seperti koperasi produsen, bukan sekadar simpan pinjam.

​"Pesan dari Pak Menteri Keuangan, pertumbuhan ekonomi kita harus menyentuh potensi yang ada termasuk UMKM dan pemerataan pembangunan di daerah. Melalui kreativitas para entrepreneur muda dan penguatan koperasi produsen, kita bisa sejahtera bersama-sama sehingga manfaatnya lebih terasa oleh masyarakat luas," pungkas Arie Budiman.

Ia menjelaskan, kawasan strategis tersebut dirancang tidak hanya sebagai pusat olahraga modern bertaraf internasional, tetapi juga akan terintegrasi dengan fasilitas pendidikan lengkap mulai dari jenjang SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. 

"Harapannya, pembangunan ini tidak hanya menjadi kebanggaan nasional sekaligus membuka lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat wilayah sekitar," ujar Bupati Bogor.

Baca Juga: Kabupaten Bogor akan Memiliki Sport Center untuk Atlet Unggulan Dunia

Konsep terpadu ini diharapkan mampu mencetak atlet berkelas dunia sekaligus membangun ekosistem pendidikan dan pembinaan olahraga nasional yang berkelanjutan. 

Selanjutnya, Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, Gunawan Suswantoro menyampaikan, akademi Olahraga Nasional ini akan terintegrasi dengan sistem pendidikan dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, yang secara khusus disiapkan untuk pembinaan atlet berbakat menuju level dunia.

“Di dalamnya ada sekolah dan fasilitas olahraga lengkap. Ini untuk menyiapkan atlet-atlet terbaik dari 21 cabang olahraga yang telah ditetapkan oleh Bapak Presiden,” jelasnya.

 
Menurutnya, Pemerintah pusat juga telah menetapkan kebutuhan lahan sekitar 500 hektare untuk mendukung pembangunan kawasan tersebut  yang akan direalisasikan secara bertahap selama tiga tahun.

“Perencanaan dilakukan tahun ini agar tertib, kemudian pembangunan dimulai 2027 hingga 2028, dan ditargetkan rampung pada awal 2029,” tambahnya.

Terkait lokasi pembangunan, Sesmenpora menegaskan bahwa penetapan kawasan Ranca Bungur merupakan keputusan langsung dari Presiden Republik Indonesia.

“Yang menentukan lokasi adalah Bapak Presiden. Beliau yang memilih Ranca Bungur sebagai kawasan pembangunan,” ujarnya.

Rencana pembangunan ini diharapkan menjadi pusat pembinaan atlet nasional berstandar internasional sekaligus memperkuat posisi Kabupaten Bogor sebagai salah satu kawasan strategis pengembangan olahraga nasional di Indonesia, di bawah koordinasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. 

Perayaan yang berlangsung penuh keakraban itu digelar secara sederhana sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan rumah tangga seperempat abad yang telah mereka jalani bersama.

Dalam suasana penuh kekeluargaan, Budhi dan Lulu tampak menikmati momen kebersamaan dengan para tamu undangan yang terdiri dari keluarga besar, sahabat lama, hingga rekan dekat.

Baca Juga: Wedding Market Fair 2026 di Balai Kartini, Grand Aston Puncak Tawarkan Berbagai Promo Pernikahan Menarik

Meski digelar tanpa kemewahan berlebihan, acara tersebut berlangsung hangat dan penuh kesan. Para tamu turut memberikan doa dan ucapan selamat atas keharmonisan rumah tangga pasangan tersebut yang telah melewati berbagai dinamika kehidupan selama 25 tahun.

Momentum ulang tahun pernikahan itu juga menjadi ajang silaturahmi dan reuni kecil bersama para sahabat yang selama ini dekat dengan keluarga Budhi Achmadi.

Sejumlah tamu mengaku terkesan dengan konsep acara yang sederhana namun sarat makna kekeluargaan dan persahabatan.

Budhi Achmadi menyampaikan rasa syukur atas perjalanan rumah tangga yang telah dilalui bersama sang istri. Ia berharap kebersamaan dan keharmonisan keluarga tetap terjaga hingga akhir hayat.

"Yang terpenting adalah rasa syukur, kebersamaan keluarga, dan persahabatan yang tetap terjalin baik," ujarnya, Sabtu (16/5).

Acara kemudian ditutup dengan ramah tamah dan doa bersama sebagai simbol harapan agar rumah tangga Budhi dan Lulu Achmadi terus dilimpahi kebahagiaan serta keberkahan.

Pelepasan ini menjadi momen bersejarah karena sebelumnya kegiatan pemberangkatan haji biasa dipusatkan di Gedung Tegar Beriman. Namun, seiring adanya proses renovasi Gedung Tegar Beriman dan Alun-Alun Tegar Beriman, lokasi pemberangkatan dialihkan ke Masjid Raya Nurul Wathon.

Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan bahwa penggunaan Masjid Raya Nurul Wathon tidak hanya menjadi solusi sementara, tetapi juga bagian dari pemanfaatan fasilitas publik yang telah dibangun untuk kepentingan masyarakat luas.

Baca Juga: 51 Jemaah Haji Ilegal Digagalkan di Bandara Soetta, Korban Rugi hingga Rp250 Juta, Polisi Beberkan Modusnya

“Ya, di Gedung Tegar Beriman, karena saat ini Gedung Tegar Beriman dan Alun-Alun Tegar Beriman sedang dilakukan renovasi, maka kita alihkan pemberangkatan haji di Masjid Raya Nurul Wathon,” ujar Bupati Bogor.

Ia menegaskan bahwa keberadaan Masjid Raya Nurul Wathon memberikan banyak manfaat, tidak hanya untuk kegiatan pelepasan jamaah haji, tetapi juga berbagai aktivitas keagamaan masyarakat Kabupaten Bogor.

“Alhamdulillah, Masjid Raya Nurul Wathon yang kami bangun pada 2025 memberikan banyak manfaat positif. Bukan hanya untuk pelepasan haji, tetapi juga berbagai kegiatan keagamaan lainnya. Mudah-mudahan seluruh infrastruktur yang dibangun Pemerintah Kabupaten Bogor membawa kebermanfaatan bagi masyarakat,” tambahnya.

Bupati Bogor juga menyampaikan rencana pengembangan layanan haji ke depan, termasuk pembangunan asrama haji yang terintegrasi di kawasan Stadion Pakansari dan Masjid Raya Nurul Wathon.

Baca Juga: Lepas 787 Calon Jemaah Haji Asal Kota Bogor, Dedie Rachim Harap Kebijakan untuk Percepat Masa Tunggu

“Ke depan kita rencanakan pembangunan asrama haji pada 2027. Mudah-mudahan di tahun 2028, jamaah tidak lagi diberangkatkan menggunakan bus seperti saat ini, tetapi langsung melalui Pusat Pelayanan Haji dan Umrah yang terintegrasi dengan asrama haji di samping Masjid Raya Nurul Wathon,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bogor, Muslimin,  menyampaikan bahwa Kloter 21 merupakan kloter kedua pada gelombang kedua sekaligus kloter keempat keberangkatan jamaah asal Kabupaten Bogor tahun ini.

“Kloter 21 ini merupakan kloter gabungan antara jamaah Kabupaten Bogor dan Kota Depok, dengan total jamaah asal Kabupaten Bogor sebanyak 271 orang,” ungkapnya.

Ia menjelaskan jamaah terdiri dari 119 laki-laki dan 151 perempuan, yang berasal dari beberapa KBIH, di antaranya KBIH Syamsul Huda Ciawi sebanyak 106 jamaah, KBIH Aisyah Gunung Putri 94 jamaah, KBIH Sirojul Falah Parung 31 jamaah, KBIHU Riyadul Muttaqien Jasinga 20 jamaah, serta 19 jamaah non-KBIH .

Muslimin juga menjelaskan jadwal keberangkatan jamaah, di mana Kloter 21 dijadwalkan tiba di Asrama Haji Bekasi pada pukul 13.10 WIB untuk mengikuti proses penerimaan resmi setelah pelaksanaan salat Jumat. 

Selanjutnya, jamaah akan diberangkatkan ke Bandara Soekarno-Hatta pada 16 Mei pukul 07.10 WIB dan take off menuju Tanah Suci pada pukul 12.10 WIB.

“Jamaah akan menempati wilayah Misfalah sektor 8, hotel 811 dan 812. Insyaallah kembali ke Tanah Air pada 25 Juni 2026 dengan penerbangan Saudi Airlines SV5376,” jelasnya.

Pelepasan ini berlangsung khidmat dan penuh haru, dengan doa bersama agar seluruh jamaah diberikan kesehatan, kelancaran ibadah, serta kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrur. 

Kegiatan yang dihadiri unsur pemerintah daerah, serikat pekerja, organisasi pengusaha, serta pekerja lintas sektor tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi dalam meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi para pekerja di Kota Bogor.

Acara diawali dengan registrasi peserta, menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembukaan, doa bersama, hingga laporan kegiatan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor. Selanjutnya, Wali Kota Bogor memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan May Day 2026.

Baca Juga: UU PPRT Jadi Tonggak Baru, BPJS Ketenagakerjaan Percepat Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Dalam kesempatan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan juga melaksanakan simbolis penyerahan santunan program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada peserta atau ahli waris sebagai bentuk nyata hadirnya negara dalam memberikan perlindungan kepada pekerja dan keluarganya dari risiko sosial ekonomi.

Santunan pertama diberikan kepada ahli waris peserta meninggal dunia dari Yayasan Bosowa Bina Insani (Sekolah Bina Insani Bogor) dengan total santunan sebesar Rp.189.662.350,- dengan rincian manfaat jaminan kematian (JKM) sebesar Rp.42.000.000,- , beasiswa sebesar Rp.105.000.000,-, jaminan hari tua (JHT) sebesar Rp.42.662.350, dan jaminan pensiun (JP) sebesar Rp.4.936.800,- per tahun.

Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga menyerahkan santunan kepada ahli waris peserta dari PT Goodyear Indonesia dengan total santunan sebesar Rp.248.431.000,- dengan rincian manfaat jaminan kematian (JKM) sebesar Rp.42.000.000,-, beasiswa sebesar Rp.154.000.000,-, jaminan hari tua (JHT) sebesar Rp.52.431.000,-, dan jaminan pensiun (JP) sebesar Rp.4.936.800 per tahun.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur pekerja, pengusaha, dan BPJS Ketenagakerjaan yang terus bersinergi dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja di Kota Bogor.

“Momentum May Day ini harus menjadi penguat kolaborasi antara pemerintah, pekerja, dan dunia usaha dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis. Kami mengapresiasi BPJS Ketenagakerjaan yang terus hadir memberikan perlindungan nyata kepada para pekerja dan keluarganya melalui berbagai program jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujar Dedie.

Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Kebayoran Baru Ajak Perusahaan Untuk Bersama Melindungi Pekerja Harian Lepas

Ia juga berharap seluruh pekerja di Kota Bogor, termasuk pekerja informal dan rentan, dapat terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan sehingga memiliki kepastian perlindungan ketika mengalami risiko kerja maupun risiko sosial ekonomi.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Dian Agung Senoaji selaku Kepala BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan bahwa momentum May Day bukan hanya menjadi ajang peringatan perjuangan kaum pekerja, namun juga sarana memperluas pemahaman mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

“BPJS Ketenagakerjaan terus berkomitmen memberikan perlindungan menyeluruh bagi seluruh pekerja, baik pekerja formal maupun informal. Melalui kegiatan ini kami ingin memastikan semakin banyak pekerja memahami manfaat program dan terlindungi dari risiko kerja maupun risiko sosial ekonomi lainnya,” ujarnya.

Rangkaian kegiatan juga diisi dengan sesi sosialisasi yang menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai unsur, di antaranya Ketua DPC SPN Kota Bogor, Ketua SP KEP PT Goodyear Indonesia, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan Ketua APINDO Kota Bogor. Sosialisasi tersebut membahas isu ketenagakerjaan, hubungan industrial yang harmonis, hingga pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi pekerja.

Kegiatan berlangsung dengan penuh kebersamaan dan ditutup dengan kegiatan mancing bersama seluruh peserta sebagai sarana mempererat hubungan antara pekerja, pengusaha, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan ketenagakerjaan di Kota Bogor.

Melalui peringatan May Day 2026 ini, BPJS Ketenagakerjaan berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan semakin meningkat sehingga seluruh pekerja dapat bekerja keras bebas cemas.

Rakor dilaksanakan di Aula Soekarno-Hatta, Kantor Inspektorat Kabupaten Bogor, Selasa (12/5). Dihadiri langsung Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II KPK, Brigjen Pol. Bahtiar Ujang Purnama bersama jajaran.

Baca Juga: Pemkab Bogor Tegaskan Komitmen Menghormati dan Melaksanakan Putusan PTUN Bandung

Rakor juga membahas penguatan reformasi birokrasi, optimalisasi pelayanan publik, pengelolaan aset dan keuangan daerah, serta penguatan sistem pengawasan dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efektif melalui sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bupati Bogor, Rudy Susmanto menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Bogor terus berkomitmen melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan, penguatan pengawasan internal, serta peningkatan kualitas pelayanan publik demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional.

“Kami menyadari bahwa tantangan pembangunan Kabupaten Bogor sangat besar. Karena itu kami membutuhkan pendampingan, arahan, dan masukan agar seluruh kebijakan dan program pembangunan berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Rudy Susmanto.

Rudy juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor terus mendorong budaya kerja yang mengedepankan integritas, transparansi, dan akuntabilitas di seluruh perangkat daerah.

“Sinergi dan pengawasan menjadi hal penting agar setiap program pembangunan dapat berjalan tepat sasaran, efektif, dan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Korsup Wilayah II KPK, Brigjen Pol. Bahtiar Ujang Purnama mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan membangun sistem pengawasan yang lebih baik.

Baca Juga: Pendidikan Antikorupsi Diluncurkan Nasional, Rudy Susmanto: Jadi Senjata Baru Menuju Indonesia Emas 2045

Menurutnya, penguatan perencanaan, pengawasan internal, serta koordinasi antar perangkat daerah menjadi kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Kami berharap sinergi yang baik antara Pemerintah Kabupaten Bogor dan KPK dapat terus diperkuat sehingga seluruh program pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, dan terhindar dari potensi permasalahan hukum,” ujar Bahtiar.

"Forum Satu Data TNI" bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pengelolaan data guna mendukung penyediaan data yang akurat, terpadu, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mendukung pelaksanaan tugas TNI. 

Baca Juga: TNI Percepat Pembangunan dan Penguatan Kamtibmas di Bogor, Fokus Jembatan hingga Krisis Air

Kegiatan yang diikuti oleh Disinfolahta TNI AD, AL dan AU serta dihadiri undangan dari  Badan pelaksana Pusat (Balakpus)  Mabes TNI ini  dilaksanakan di Gedung Jenderal Besar A.H Nasution Pusinfolahta TNI Cilangkap Jakarta Timur,  Selasa (12/05/2026). 

 Kapusinfolahta TNI Brigjen TNI Wawan Pujiatmoko dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kebijakan Satu Data Indonesia merupakan langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan tata kelola data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

 
Melalui forum ini diharapkan terbangun kesamaan persepsi dan langkah strategis antar satuan kerja dalam implementasi kebijakan "Satu Data TNI" secara efektif dan berkelanjutan.

Adapun putusan yang dimaksud adalah Putusan PTUN Bandung Nomor: 51/G/TF/2022/PTUN.BDG tanggal 15 November 2022 dalam perkara sengketa Herman Boenardy dkk melawan Bupati Bogor dan PT Sentul City Tbk yang telah berkekuatan hukum tetap.

Amar putusan yang diminta untuk dieksekusi merupakan amar yang mewajibkan Bupati Bogor selaku Tergugat untuk melakukan tindakan pemerintahan berupa pengelolaan PSU khusus pada site plan Taman Victoria yang telah terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor 38 atas nama Pemerintah Kabupaten Bogor seluas 34.160 meter persegi. 

Baca Juga: Laga Panas Persija vs Persib Dipindah Tak Main di GBK, Pramono Anung:  Saya Termasuk yang Kecewa

Selain itu, putusan tersebut juga memerintahkan Bupati Bogor untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyerahan PSU di Kawasan Perumahan Sentul City Kabupaten Bogor, khususnya pada site plan Bukit Golf Hijau, Mediterania 1, Mediterania 2, Bukit Hijau, New Hiltop, Green Valey, Mediterania Golf Hill, Taman Venesia, Taman Pasadena.

Lalu site plan Taman Sakura, Sierra Madre, Casablanca, Taman Andalusia, Taman Equator, Alpensia, Taman Legian, Taman Tampaksiring, Taman Besakih, Taman Udayana, Country Wood, England Park, Taman Yunani, Empire Park, Taman Parahyangan, Taman Imperial Golf Estate, The Beverly, La Vanoise Village, Northridge & Lake Side Homes, serta Bali Hill.

Kemudian, terkait pelaksanaan eksekusi putusan tersebut, Ketua PTUN Bandung telah memanggil Bupati Bogor untuk memberikan keterangan pada persidangan hari Selasa, 7 April 2026 di PTUN Bandung. Namun demikian, relaas atau surat panggilan resmi belum diterima sehingga Bupati Bogor tidak menghadiri persidangan dimaksud karena belum terdapat dasar administratif untuk memenuhi panggilan tersebut.

Selanjutnya, Ketua PTUN Bandung kembali mengirimkan panggilan persidangan pada hari Selasa, 14 April 2026. Atas panggilan tersebut, Bupati Bogor melalui Bagian Kerjasama dan Bantuan Hukum telah hadir dan memberikan keterangan secara resmi di PTUN Bandung.

Baca Juga: Dorong Investasi Penguatan Industri Kesehatan, Pemkab Bogor Sambut Sentul Bio-Town Feasibility Planning Study

Dalam persidangan tanggal 14 April 2026 tersebut, Ketua PTUN Bandung juga memerintahkan agar Bupati Bogor kembali hadir pada persidangan tanggal 20 Mei 2026 dengan membawa dokumen terkait pelaksanaan eksekusi putusan.

Pemerintah Kabupaten Bogor menegaskan bahwa langkah-langkah pelaksanaan putusan PTUN telah dan sedang dilakukan. Di antaranya melalui tindakan pemerintahan dalam pengelolaan PSU khusus pada site plan Taman Victoria yang telah terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor 38 atas nama Pemerintah Kabupaten Bogor seluas 34.160 meter persegi.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bogor juga telah melaksanakan langkah-langkah pembinaan dan pengawasan penyerahan PSU di Kawasan Perumahan Sentul City Kabupaten Bogor pada 14 site plan sebagaimana diamanatkan dalam putusan pengadilan.

Seluruh progres dan langkah pelaksanaan eksekusi putusan tersebut akan disampaikan secara resmi oleh Bagian Kerjasama dan Bantuan Hukum selaku kuasa Bupati Bogor dalam persidangan lanjutan pada tanggal 20 Mei 2026 di PTUN Bandung sesuai arahan Ketua PTUN Bandung.

Pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Bogor senantiasa menghormati proses hukum yang berjalan dan berkomitmen melaksanakan setiap kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Bogorun 2026 menjadi momentum kebersamaan masyarakat dalam membangun semangat hidup sehat, mempererat persatuan, sekaligus menghadirkan energi positif bagi pembangunan Kabupaten Bogor. Antusiasme peserta terlihat sejak pagi hari dengan semangat mengikuti rangkaian kegiatan olahraga dan kebersamaan di kawasan Sentul Babakan Madang.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh masyarakat serta semua pihak yang telah mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan Bogorun 2026.

Baca Juga: KONI Kabupaten Bogor Dukung Penuh Bogor Run 2026, Optimistis Dongkrak Budaya Hidup Sehat dan Ekonomi Lokal 

“Terima kasih atas antusiasme masyarakat serta apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan menyukseskan kegiatan ini. Semoga kebersamaan, persatuan, dan semangat hidup sehat ini dapat menjadi energi positif bagi pembangunan Kabupaten Bogor,” ujar Rudy Susmanto.

Ia juga menegaskan bahwa kegiatan seperti Bogorun bukan hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga ruang mempererat silaturahmi, membangun semangat gotong royong, serta meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pola hidup sehat.

Pemerintah Kabupaten Bogor terus mendorong hadirnya kegiatan positif yang melibatkan masyarakat secara luas sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang sehat, harmonis, dan penuh kebersamaan di Kabupaten Bogor. (Tim Komunikasi Publik/Diskominfo Kabupaten Bogor)

Pada tahun 2026, peringatan Milangkala Tatar Sunda diisi dengan rangkaian panjang kegiatan budaya bertajuk Kirab Budaya Tatar Sunda "Napak Tilas Padjadjaran". Kota Bogor menjadi salah satu daerah yang akan dilintasi kirab. 

Sebelum tiba di kota hujan, rangkaian kirab telah dilaksanakan di beberapa daerah, di antaranya Tasikmalaya, Garut, dan Cianjur. Kota Bogor dijadwalkan menerima rombongan kirab pada Jumat (8/5) malam.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus mematangkan persiapan penyelenggaraan Kirab Budaya Bogor dalam rangka Milangkala Tatar Sunda.

Baca Juga: Mahkota Binokasih Tiba di Bogor, Siap Dikawal dalam Kirab Budaya, Dedie Rachim: Momentum Langka

Kirab Budaya Bogor akan dimulai dari Museum Pajajaran Bogor menuju Simpang Batutulis, dilanjutkan ke arah Jalan NV. Sidik sampai Simpang Ahoy.

Kemudian contraflow ke Jalan Siliwangi hingga Lawang Suryakencana dengan total lintasan sekitar 3,2 kilometer. Rekayasa lalu lintas akan dimulai sejak pukul 14.00 - 22.00 WIB.

Acara ini akan semakin semarak dengan partisipasi kesenian dari 27 kota dan kabupaten se-Jawa Barat, 14 kampung adat di Jawa Barat, 885 seniman budaya, serta penampilan istimewa dari 20 penari Bali sebagai simbol persaudaraan budaya Nusantara.

Untuk susunan peserta Kirab Budaya Bogor akan diawali Janur buah 9, penari Bali dan Sunda, payung, kuda pengawal, kuda tunggang gubernur, kereta Kijagarasa (mahkota binokasih), Puragabhaya Keraton Sumedang.

Kemudian, Kereta Nyi Mas Melati, Kereta Ki Jaga Sunda,  kuda tunggang wakil gubernur, kuda tunggang wali kota, kuda tunggang VIP, dan iring-iringan 27 kesenian kabupaten/kota.

Mahkota Binokasih tiba di Kota Bogor pada Kamis, (7/5/2026), yang disambut langsung Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim didampingi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud), Firdaus.

Saat ini, Mahkota Binokasih disimpan sementara di eks Gedung Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah (Bakorwil) di Jalan Ir. H. Juanda, Kecamatan Bogor Tengah, sebelum dilakukan kirab budaya.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim sebelumnya mengajak seluruh jajaran Pemkot Bogor untuk bersama-sama menyukseskan rangkaian acara, termasuk melalui kegiatan bebersih di kawasan Bumi Ageung Batutulis sebagai salah satu lokasi utama prosesi budaya.

“Sebelum kegiatan, kita akan melaksanakan bebersih di Bumi Ageung. Kegiatan besar ini harus didukung bersama-sama. Aparatur wilayah dan seluruh elemen harus mendukung agar seluruh rangkaian kegiatan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya,” ujar Dedie Rachim di Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor, Senin (4/5).

Dedie Rachim berharap pelaksanaan Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda di Kota Bogor ini menjadi momentum memperkuat pelestarian budaya Sunda sekaligus mempererat kebersamaan antar daerah dalam menjaga warisan budaya leluhur.

Baca Juga: Kota Bogor Siap Sambut Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda 2026, Mahkota Binokasih Akan Diletakkan di Taman Astrid

Atas nama Pemerintah Kota Bogor, ia mengajak seluruh warga untuk hadir, menyaksikan, dan bersama-sama menjaga kelancaran Kirab Budaya Bogor sebagai wujud kecintaan kita terhadap budaya Sunda dan kekayaan budaya Indonesia.

Pemkot Bogor juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas adanya pengalihan arus lalu lintas pada pukul 18.00 - 22.00 WIB di Simpang Jalan Suryakencana dan Simpang Lawanggintung dikarenakan ada Kegiatan Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda. 

“Bagi yang akan melintas jalur tersebut silahkan perhatikan waktu pelaksanaan dan gunakan jalur alternatif. Diharapkan masyarakat dapat menyesuaikan waktu perjalanan dan mengikuti arahan petugas di lapangan demi kelancaran, keamanan, dan kenyamanan bersama,” katanya.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Bogor Rudy Susmanto, Wakil Bupati Bogor, anggota DPRD, jajaran SKPD Kabupaten Bogor, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bogor Kota Dian Agung Senoaji, serta Direktur RS EMC Sentul.

Dalam momentum peringatan May Day tersebut, RS EMC Sentul bersama Pemerintah Kabupaten Bogor dan BPJS Ketenagakerjaan Bogor Kota turut memperkuat sinergi dalam meningkatkan perlindungan bagi para pekerja di wilayah Kabupaten Bogor.

Salah satu bentuk nyata dukungan tersebut diwujudkan melalui penyerahan simbolis perlindungan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) kepada 500 pengemudi ojek online (ojol) selama 12 bulan. Program tersebut diberikan oleh RS EMC Sentul sebagai bagian dari kepedulian terhadap pekerja sektor informal yang memiliki risiko kerja tinggi.

Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat Ajak Pekerja Mandiri Optimalkan Program Diskon Iuran Jaminan Sosial

Penyerahan perlindungan dilakukan secara simbolis kepada perwakilan pengemudi ojol yang hadir dalam kegiatan tersebut. Program ini diharapkan mampu memberikan rasa aman dan perlindungan sosial bagi para pekerja informal dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan Bogor Kota bersama Pemerintah Kabupaten Bogor juga menyerahkan santunan Jaminan Kematian (JKM) dan beasiswa pendidikan kepada ahli waris pekerja. Santunan sebesar Rp228.552.350 diserahkan kepada ahli waris almarhum Dedi Dumyati dari PT Meganta Batu Sampurna, sementara santunan sebesar Rp311.901.195 diberikan kepada ahli waris almarhum Yayan dari PT Indocement Tunggal Prakarsa.

Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan bahwa peringatan May Day menjadi momentum penting untuk memperkuat perhatian terhadap kesejahteraan pekerja, baik sektor formal maupun informal.

Sementara itu, pihak RS EMC Sentul menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program perlindungan sosial ketenagakerjaan melalui kolaborasi bersama pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan.

Melalui program perlindungan bagi ratusan pengemudi ojol tersebut, RS EMC Sentul turut berperan aktif dalam mendukung peningkatan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Bogor, sehingga semakin banyak pekerja yang memperoleh perlindungan kerja dan jaminan sosial secara berkelanjutan.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bogor Kota, Dian Agung Senoaji turut mengapresiasi kepedulian RS EMC Sentul yang telah memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 500 pengemudi ojek online di Kabupaten Bogor. 

Baca Juga: Rp494 Juta Santunan JKK untuk Korban KRL, Bukti Negara Hadir di Tengah Duka

“Kolaborasi seperti ini sangat penting untuk memperluas cakupan perlindungan bagi pekerja sektor informal yang memiliki risiko kerja cukup tinggi di lapangan,” ujar Dian.

Menurut Dian, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya memberikan rasa aman bagi pekerja, tetapi juga menjadi bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan ekonomi keluarga pekerja apabila terjadi risiko kecelakaan kerja maupun meninggal dunia.

“Kami berharap langkah yang dilakukan RS EMC Sentul ini dapat menjadi inspirasi bagi perusahaan dan berbagai stakeholder lainnya untuk bersama-sama menghadirkan perlindungan bagi lebih banyak pekerja informal di Kabupaten Bogor. Semakin banyak pekerja yang terlindungi, maka semakin kuat pula ekosistem ketenagakerjaan yang aman, produktif, dan sejahtera,” tutup Dian.

Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat BPJS Ketenagakerjaan, Kunto Wibowo mengatakan bahwa program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran pekerja mandiri terhadap pentingnya perlindungan kerja di tengah berbagai risiko yang dapat terjadi kapan saja.

Menurut Kunto, pekerja informal memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Namun di sisi lain, masih banyak pekerja yang belum memiliki perlindungan dasar ketika mengalami kecelakaan kerja maupun risiko meninggal dunia.

Baca Juga: Rp494 Juta Santunan JKK untuk Korban KRL, Bukti Negara Hadir di Tengah Duka

“Melalui kebijakan keringanan iuran ini, kami ingin semakin banyak pekerja informal yang bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan biaya yang ringan namun manfaatnya sangat besar,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, selama periode program berlangsung, peserta kategori Bukan Penerima Upah (BPU) hanya perlu membayar iuran sebesar Rp8.400 per bulan untuk memperoleh perlindungan JKK dan JKM. Program tersebut dapat dimanfaatkan baik oleh peserta baru maupun peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.

Kunto menegaskan bahwa potongan iuran tidak mengurangi manfaat yang diterima peserta. Salah satu manfaat utama yang diberikan ialah Jaminan Kematian (JKM), yakni manfaat berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Manfaat JKM yang diterima ahli waris terdiri dari santunan kematian, santunan berkala yang dibayarkan sekaligus, serta biaya pemakaman.

Selain itu, peserta juga tetap mendapatkan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) berupa perawatan medis tanpa batas biaya sesuai kebutuhan medis, santunan cacat, hingga manfaat beasiswa pendidikan bagi anak peserta sesuai ketentuan yang berlaku.

Kunto juga mengingatkan masyarakat terkait ketentuan terbaru dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 sebagai perubahan atas Permenaker Nomor 5 Tahun 2021 mengenai manfaat JKM bagi peserta BPU.

Ia menjelaskan bahwa manfaat santunan JKM bagi Peserta Bukan Penerima Upah dapat diberikan secara penuh sebesar Rp42 juta apabila peserta telah memenuhi masa kepesertaan minimal telah membayar iuran selama 3 bulan berturut-turut, hak yang didapatkan ahli waris dengan rincian sebagai berikut : 
1.    Santunan kematian sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
2.    Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);
3.    Biaya pemakaman sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

Sedangkan Jika iuran dibayar kurang dari 3 bulan berturut-turut, manfaat yang diberikan hanya berupa biaya pemakaman saja sebesar Rp. 10 juta. Selain itu, dalam ketentuan yang berlaku, peserta BPU yang menunggak iuran lebih dari tiga bulan berturut-turut tidak dapat memperoleh manfaat JKK dan JKM apabila mengalami risiko kerja. Namun demikian, peserta tetap dapat melakukan pendaftaran kembali untuk mengaktifkan kepesertaannya tanpa adanya tunggakan iuran sebelumnya. Kepesertaan akan mulai berlaku sejak peserta melakukan pendaftaran dan membayar iuran kembali.

Baca Juga: Perkuat Perlindungan Pekerja, BPJS Ketenagakerjaan Jalin Kerja Sama Strategis dengan Pengurus Pusat Muhammadiyah

“Ketentuan ini menjadi pengingat pentingnya menjaga kepesertaan tetap aktif dan berkelanjutan. Karena kita tidak pernah tahu kapan risiko terjadi, maka pembayaran iuran secara tertib menjadi hal yang sangat penting agar manfaat perlindungan dapat diterima secara optimal oleh peserta maupun ahli waris,” ujar Kunto.

“Kami mengajak seluruh pekerja untuk memastikan kepesertaan tetap aktif agar dapat bekerja lebih aman dan tenang. Dengan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, kerja keras menjadi lebih bebas cemas karena ada perlindungan bagi diri sendiri maupun keluarga,” tambahnya.

Untuk memudahkan layanan, proses pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan kini dapat dilakukan melalui aplikasi JMO, website resmi BPJS Ketenagakerjaan, Agen Perisai (Penggerak Jaminan Sosial Indonesia) dan Kantor Cabang terdekat. Dan untuk pembayaran iuran lanjutan dapat dilakukan di berbagai kanal pembayaran digital, perbankkan, e-commerce dan ritel modern yang telah bekerja sama.

Lebih lanjut, Kunto menghimbau dan berharap program ini mampu meningkatkan jumlah pekerja informal yang terlindungi, sekaligus mendukung terciptanya ekosistem kerja yang lebih aman, produktif, dan sejahtera di Jawa Barat."tutup Kunto.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bogor Kota, Dian Agung Senoaji turut mengajak seluruh pekerja, khususnya para pekerja mandiri di wilayah Bogor untuk memanfaatkan momentum diskon iuran  peserta kategori Bukan Penerima Upah (BPU) ini.

“Program keringanan iuran ini menjadi momentum yang sangat baik bagi para pekerja mandiri di Kota Bogor untuk mendapatkan perlindungan kerja dengan biaya yang sangat terjangkau. Kami melihat masih banyak pekerja informal seperti pedagang, pengemudi online, pelaku UMKM, hingga pekerja lepas yang memiliki risiko kerja tinggi namun belum terlindungi secara optimal,” ujar Dian.

Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Sinergi dengan DMI Jakarta Selatan dalam Musyawarah Daerah VIII Tahun 2026

Ia menambahkan, pihaknya terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar semakin memahami pentingnya menjaga kepesertaan tetap aktif sehingga manfaat perlindungan dapat diterima secara maksimal saat risiko terjadi.

“Kami berharap masyarakat semakin sadar bahwa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan utama bagi seluruh pekerja. Dengan iuran yang ringan dan proses pendaftaran yang mudah, kami mengajak seluruh pekerja mandiri di Bogor untuk segera mendaftarkan diri dan memastikan iurannya dibayarkan secara rutin,” tutup Dian.

Rapat paripurna tersebut mencakup tiga agenda utama. 

Pertama, penyampaian rancangan peraturan daerah (Raperda) usul prakarsa DPRD tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. 

Kedua, penetapan keputusan DPRD terkait rekomendasi atas keterangan pertanggungjawaban (KP) Bupati Bogor Tahun Anggaran 2025. 

Ketiga, penutupan masa persidangan kedua tahun 2025–2026 sekaligus pembukaan masa persidangan ketiga tahun yang sama.

Baca Juga: Komisi IV DPRD Kota Bogor Lakukan Sidak ke SMAN 1, ini Tujuannya. 

Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, menjelaskan bahwa pembahasan Raperda tentang masyarakat hukum adat menjadi langkah penting dalam memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat di wilayah Kabupaten Bogor.

Menurutnya, keberadaan masyarakat adat harus diakui secara formal agar tidak terpinggirkan dalam arus pembangunan daerah.

“Raperda ini menjadi bentuk komitmen DPRD untuk memastikan masyarakat hukum adat mendapatkan perlindungan dan pengakuan yang jelas dalam sistem hukum daerah,” ujarnya.

Selain itu, DPRD juga menetapkan rekomendasi terhadap keterangan pertanggungjawaban Bupati Bogor Tahun Anggaran 2025.

Rekomendasi ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Sastra menegaskan bahwa rekomendasi tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami ingin memastikan setiap program berjalan efektif dan memberikan dampak nyata. Rekomendasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi bentuk pengawasan agar ke depan lebih baik,” jelasnya.

Rapat paripurna ini juga menandai berakhirnya masa persidangan kedua tahun 2025–2026 dan dimulainya masa persidangan ketiga.

DPRD menargetkan pembahasan berbagai kebijakan strategis dapat berjalan lebih optimal pada masa sidang berikutnya.

Dengan agenda yang cukup padat, DPRD Kabupaten Bogor menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat serta menjaga keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan sosial.(*)

Bupati Rudy menyampaikan apresiasi atas kepercayaan investor yang menanamkan modal di Kabupaten Bogor. Ia memastikan bahwa proyek yang dikembangkan telah memenuhi aspek legalitas dan tata ruang yang sesuai aturan.

“Kehadiran kami di sini menunjukkan bahwa legalitas tempat ini aman dan benar. Semua sudah melalui kajian yang matang,” ujarnya.

Ia juga menyoroti konsep pembangunan kawasan yang dinilai sangat memperhatikan kelestarian lingkungan. Dengan koefisien dasar bangunan (KDB) hanya 7,4 persen, sebagian besar lahan tetap difungsikan sebagai area resapan air.

Baca Juga: Kendaraan Listrik Bebas Ganjil Genap di Jakarta, Pemprov Dorong Transportasi Ramah Lingkungan

“Lebih dari 90 persen kawasan ini tetap menjadi ruang terbuka. Air dikelola melalui sistem kolam resapan sebelum dialirkan ke sungai. Ini contoh investasi yang ramah lingkungan,” jelasnya.

Bupati Rudy turut memperkenalkan potensi besar sektor pariwisata di wilayahnya. Ia menyebut banyak destinasi tersembunyi (hidden gem) yang kini mulai berkembang, termasuk kawasan wisata unik di Cijayanti yang menawarkan pengalaman berbeda bagi pengunjung.

Seiring meningkatnya aktivitas wisata, Pemerintah Kabupaten Bogor juga mempercepat pembangunan infrastruktur. Salah satunya pembangunan jalur baru yang menghubungkan kawasan Sentul hingga Cikeas dengan lebar jalan mencapai 30 meter, yang ditargetkan rampung pada 2026.

“Jangan sampai tempat wisata berkembang, tapi aksesnya macet. Maka kami siapkan jalur baru untuk mendukung mobilitas,” tegas Rudy.

Selain itu, Pemkab Bogor juga membuka akses menuju kawasan strategis lain seperti Kebun Teh Malasari di Nanggung dan jalur timur di sepanjang Sungai Cipamingkis yang dirancang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Di sektor ekonomi, Rudy mendorong pelaku usaha untuk memperpanjang jam operasional hingga 24 jam. Menurutnya, langkah ini dapat membuka peluang kerja besar bagi masyarakat.

“Kalau ada 2.000 gerai dan masing-masing menambah 10 tenaga kerja, berarti ada 20.000 lapangan kerja baru. Bogor ini kabupaten yang tidak pernah tidur,” ungkapnya.

Baca Juga: Rudy Susmanto Kawal Aspirasi Warga ke Gubernur Dan Siapkan Jalur Khusus Tambang Sebagai Langkah Konkret

Tak hanya itu, ia juga menegaskan bahwa sistem perizinan di Kabupaten Bogor kini semakin mudah, cepat, dan bebas biaya.

“Perizinan di Bogor hari ini tidak ada bayar-membayar, semuanya gratis. Kalau masih ada oknum yang bermain, laporkan langsung, akan kami tindak,” tegasnya.

Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengapresiasi kemudahan perizinan di Kabupaten Bogor yang memungkinkan pembangunan selesai dalam waktu kurang dari satu tahun. Ia juga menyoroti dampak ekonomi dari kehadiran kafe ini, termasuk penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal serta penataan sistem parkir yang tertib dan terjangkau.

Menurutnya, pembangunan kafe Warisan Kopi ini mengusung konsep utama peningkatan kelas UMKM melalui kolaborasi nyata dengan pelaku usaha lokal, yang terbukti mampu meningkatkan kapasitas produksi secara signifikan.

“Konsep pembangunan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan lingkungan, dengan menjaga seluruh pohon yang ada sebagai bagian dari nilai estetika dan ekosistem alami. Juga dirancang mendukung tren work from cafe (WFC) dengan fasilitas konektivitas dan sarana kerja yang memadai,” jelas Moeldoko.

Ia berharap keberadaan kafe ini dapat menjadi ruang yang bermanfaat bagi masyarakat, baik sebagai tempat rekreasi maupun aktivitas produktif, sekaligus memberikan dampak ekonomi yang luas bagi lingkungan sekitar.

Demikian disampaikan Bupati Rudy Susmanto, saat menemui langsung ribuan warga yang berunjuk rasa terkait penutupan tambang, di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong, Senin (4/5). Bupati hadir menemui massa bersama Wakil Bupati Bogor, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, dan Sekretaris Daerah (Sekda).

Bupati Bogor, Rudy Susmanto mengapresiasi aspirasi disampaikan pengunjuk rasa secara santun, baik, dan konstruktif. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Bogor pun telah melakukan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang saat ini tengah melakukan evaluasi terhadap sejumlah tambang di wilayah barat.

Baca Juga: Unjuk Rasa Tuntut Pembukaan Kembali Operasional Tambang di Kabupaten Bogor

“Ini wujud bahwa masyarakat hadir dengan cara yang santun, baik, dan jujur. Kami juga sudah berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan kami menghargai tahapan evaluasi yang sedang dilakukan,” ujar Rudy.

Rudy berharap hasil evaluasi tersebut dapat segera diumumkan, khususnya bagi aktivitas tambang yang telah memiliki izin resmi. Ia pun menegaskan semua sepakat bahwa lingkungan menjadi prioritas utama yang harus dijaga bersama.

Selain itu, Bupati Bogor juga menyoroti masyarakat terdampak yang hingga kini masih menunggu realisasi kompensasi bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Masyarakat yang terdampak masih menunggu kepastian terkait kompensasi bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” katanya.

Dalam konteks kewenangan, ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor akan menjalankan peran sesuai tugasnya, termasuk menyampaikan aspirasi ke tingkat provinsi.

“Kami hidup dalam sistem pemerintahan berjenjang. Apa yang menjadi kewenangan kami di Kabupaten Bogor akan kami tindaklanjuti, dan yang menjadi kewenangan di atas kami akan kami sampaikan langsung ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” jelasnya.

Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kabupaten Bogor bersama DPRD telah menyiapkan solusi berupa pembangunan jalan khusus tambang. Saat ini, prosesnya telah memasuki tahap penetapan lokasi yang diajukan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Baca Juga: Fakta Terbaru Jalur Khusus Tambang Dibeberkan Bupati Bogor Rudy Susmanto, Berikut Target yang Dijanjikan Selesai Tahun Ini

“Pembangunan jalan khusus tambang saat ini sudah masuk tahap penetapan lokasi. Target kami, tahun 2026 pembebasan lahan bisa selesai 100 persen, sehingga pembangunan dapat segera dilaksanakan,” ungkapnya.

Menurutnya, kebijakan ini menjadi solusi agar aktivitas tambang tidak lagi mengganggu pengguna jalan umum.

“Ini adalah salah satu jalan tengah yang kami ambil bersama DPRD, agar saat tambang kembali beroperasi tidak mengganggu pengguna jalan lain,” tambahnya.

Bupati Rudy juga menilai respons Pemerintah Provinsi Jawa Barat sejauh ini cukup positif, termasuk melalui berbagai kajian yang melibatkan perguruan tinggi.

“Kami melihat respons Pemprov cukup positif. Mereka sudah melakukan kajian dengan beberapa universitas, dan kami berharap dalam waktu dekat akan ada keputusan,” ujarnya.

Ia menegaskan, keberadaan tambang tetap memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan, terutama di tengah tantangan kenaikan harga bahan bakar minyak dan potensi kelangkaan material.

“Percepatan pembangunan membutuhkan ketersediaan material. Kalau terjadi kelangkaan, tentu ini menjadi tantangan bagi kita semua,” pungkasnya.

Pada laga krusial tersebut, Bupati Bogor Rudi Susmanto menyaksikan langsung sejak peluit awal dibunyikan. Dari awal babak pertama Garudayaksa tampil agresif. Tekanan demi tekanan dibangun melalui pergerakan lincah Andik Vermansyah di sisi sayap dan kontrol permainan yang solid dari Everton di lini tengah. Hasilnya cepat terlihat. Laga baru berjalan tiga menit ketika Dheco HZ memecah kebuntuan lewat sepakan first time memanfaatkan bola muntah di depan kotak penalti.

Namun, Persikad tidak tinggal diam. Pada menit ke-18, Rosalvo Junior menyamakan kedudukan melalui sundulan tajam, menyambut umpan silang dari sisi kanan pertahanan tuan rumah.

Baca Juga: Kompetisi Sepakbola Usia Dini di Bogor Kian Bergairah, PSSI Siap Gulirkan Liga Jabar Istimewa 2026

Garudayaksa kembali mengambil kendali. Kolaborasi lini depan mereka membuahkan hasil di menit ke-29, ketika Frydek menuntaskan skema satu-dua menjadi gol kedua. Skor 2-1 bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, dominasi Garudayaksa semakin tak terbendung. Permainan rapi dan disiplin membuat Persikad kesulitan mengembangkan serangan. Pada menit ke-57, Everton mempertegas keunggulan lewat gol ketiga, memastikan kemenangan praktis berada di tangan.

Peluit panjang berbunyi pada menit 90+5, mengunci skor 3-1. Lebih dari sekadar tiga poin, hasil ini mengantarkan Garudayaksa FC mengoleksi 52 poin—angka yang tak lagi terjangkau pesaing terdekat mereka, Adhyaksa FC.

Seusai laga, suasana haru tak terbendung. Para pemain, staf pelatih, hingga manajemen larut dalam selebrasi emosional. Tangis bahagia pecah, termasuk dari pelatih kepala Widodo Cahyono Putro, yang sukses mengarsiteki perjalanan impresif timnya musim ini.

Di pertandingan lain Grup A, Adhyaksa FC tampil dominan dengan kemenangan 4-0 atas Sriwijaya FC di Banten International Stadium. Hasil itu membuat Adhyaksa mengoleksi 51 poin dan finis di posisi kedua, membuka peluang promosi melalui jalur playoff melawan runner-up Grup B.

Bagi Garudayaksa FC, malam di Pakansari bukan sekadar kemenangan—melainkan penegasan bahwa kerja keras, konsistensi, dan keyakinan telah membawa mereka terbang lebih tinggi, menuju panggung elit sepakbola nasional musim depan. 

Usai pertandingan, Bupati Bogor Rudy Susmanto, ikut larut dalam kemenangan Garudayaksa FC, turun langsung ke lapangan menyalami ofisial dan para pemain Garudayaksa FC.

"Selamat kepada Garudayaksa yang sudah memastikan diri tampil di Liga 1. Saya bangga karena mereka lolos dengan berhombase di Stadion Pakansari, Bogor. Tapi, saya lebih bangga lagi jika tim kebanggaan warga Kabupaten Bogor, Persikabo, bisa lolos juga dari stadion ini," ungkapnya.

Pendidikan yang baik adalah yang memerdekakan. Pendidikan yang adil adalah yang tidak membedakan. Namun hari ini, kita masih melihat jurang kualitas antara sekolah kota dan desa, antara anak yang mampu les privat dan yang harus membantu orang tua selepas pulang sekolah. Kurikulum berganti, teknologi masuk, tetapi masalah paling dasar belum selesai: akses dan mutu yang merata.

Karena itu, saya mengusulkan tiga perbaikan mendasar:

*1. Adil dalam Akses, Bukan Hanya Gratis di Atas Kertas*  
Wajib belajar 12 tahun harus diikuti pemerataan infrastruktur. Masih banyak sekolah di pelosok kekurangan guru, laboratorium, bahkan listrik dan internet. Keadilan berarti negara hadir dengan intervensi afirmatif: insentif khusus untuk guru di daerah 3T, pembangunan sekolah satu atap yang layak, dan subsidi perangkat serta kuota belajar yang tepat sasaran. Jangan biarkan anak-anak kalah sebelum bertanding karena faktor geografis.

*2. Baik dalam Mutu, Bukan Hanya Lulus Ujian*  
Kita perlu keluar dari jebakan "mengajar untuk ujian". Sistem pendidikan yang baik harus menumbuhkan nalar kritis, karakter, dan keterampilan hidup. Kurikulum harus memberi ruang lebih besar pada proyek nyata, literasi digital, dan pendidikan vokasi yang nyambung dengan kebutuhan daerah. Guru jangan lagi dibebani administrasi berlebihan. Beri mereka waktu untuk mendidik, bukan sekadar mengisi borang. Rekrutmen dan pelatihan guru harus diperketat agar yang berdiri di depan kelas adalah mereka yang kompeten dan berjiwa pendidik.

*3. Kolaborasi, Bukan Sentralisasi*  
Pendidikan tidak bisa hanya dibebankan pada Kemendikbud dan sekolah. Perlu ekosistem. Pemerintah daerah wajib mengalokasikan APBD secara serius untuk pendidikan, bukan sekadar memenuhi mandatory spending. Dunia usaha harus dilibatkan dalam link and match vokasi. Media dan masyarakat sipil berperan mengawasi anggaran dan mengangkat praktik baik. Orang tua juga harus dikembalikan perannya sebagai pendidik pertama di rumah.

Baca Juga: Revolusi Pendidikan Nasional, Presiden Prabowo Subianto Rancang Kelas Pintar dan Guru Berkelas Dunia

Ki Hadjar Dewantara berpesan: "Ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani". Pemimpin memberi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberi dorongan. Maka sistem pendidikan yang baik dan adil hanya lahir bila semua pihak mau menjadi teladan, membangun kemauan bersama, dan saling mendorong, bukan saling menyalahkan.

Hari Pendidikan Nasional 2026 harus menjadi titik balik. Jangan lagi ada anak Indonesia yang cita-citanya kandas karena lahir di keluarga atau wilayah yang salah. Pendidikan adalah hak, bukan hadiah. Tugas kita memastikan hak itu dirasakan sama, dari Sabang sampai Merauke.

Merdeka belajar hanya akan terwujud jika kita merdeka dari ketimpangan.

Salam,
Suhairil Anwar
Pimpinan Umum Media Ceklissatu

Kegiatan ini melibatkan seluruh personel Sathantai Kodaeral IV bersama masyarakat setempat. Warga terlihat antusias ikut serta, bahu-membahu membersihkan sampah yang tersebar di sepanjang garis pantai.

Baca Juga: TPA Sarimukti Bakal Ditutup, Bandung Uji Teknologi Termal Atasi Sampah, Farhan: Kejar Sistem Kelola Mandiri

Aksi tersebut menjadi bagian dari komitmen TNI Angkatan Laut dalam menjaga kebersihan lingkungan, khususnya wilayah pesisir yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut.

Selain berdampak pada kebersihan lingkungan, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat hubungan antara prajurit TNI AL dengan masyarakat. Kebersamaan yang terbangun diharapkan mampu meningkatkan kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga kelestarian pantai.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin mendorong tumbuhnya kepedulian bersama terhadap lingkungan pesisir,” demikian disampaikan dalam kegiatan tersebut.

Dengan adanya aksi ini, diharapkan kawasan pantai Tanjung Uma menjadi lebih bersih, sehat, dan nyaman, serta mampu menumbuhkan budaya peduli lingkungan di tengah masyarakat.

Sathantai Kodaeral IV menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai bagian dari pengabdian kepada bangsa dan negara.

Menurut Hendrasmo, seluruh kepala satuan kerja (kasatker) harus berpegang pada tujuan utama organisasi, yakni menjadikan RRI sebagai media yang tepercaya, relevan, berdampak, serta menjadi inspirasi nilai-nilai keindonesiaan.

"Di era disrupsi dengan banjir informasi, RRI harus hadir sebagai penerang di tengah maraknya disinformasi. Tetap relevan meski radio menghadapi perubahan pola konsumsi media, serta mampu memberi dampak signifikan bagi bangsa," ujarnya, Selasa (28/4).

Ia menambahkan, RRI memiliki peran strategis sebagai media negara yang turut membantu pencapaian visi dan misi Presiden. Karena itu, penguatan sumber daya manusia (SDM) menjadi prioritas utama.

Baca Juga: Sampah Antariksa Sebabkan Fenomena Langit Bercahaya di Wilayah Banten dan Lampung, Ini Penjelasan BRIN

Hendrasmo, yang juga menjabat President The Asia-Pacific Broadcasting Union (ABU), menyebutkan dari lebih 5.000 karyawan RRI, kurang dari separuh berlatar belakang penyiaran dan pemberitaan. Hingga kini, lebih dari 800 wartawan dan penyiar telah mengikuti uji kompetensi, dengan target lebih dari 1.000 personel tersertifikasi hingga akhir 2026.

Upaya peningkatan kapasitas SDM tersebut digerakkan melalui Pusat Pengembangan Kompetensi yang mengadopsi pendekatan corporate university, dengan berbagai pelatihan administratif maupun media, serta mendorong pembelajaran mandiri di setiap satuan kerja.

Selain itu, Hendrasmo mengungkapkan bahwa sejumlah indikator kinerja birokrasi RRI, seperti indeks reformasi birokrasi, profesionalisme, serta tata kelola kelembagaan dan keuangan, menunjukkan peningkatan signifikan.

Terkait wacana merger RRI dan TVRI menjadi Radio Televisi Republik Indonesia (RT-RI) yang mengemuka di DPR, Hendrasmo menyatakan pihaknya masih menunggu arahan Presiden dan Komisi VII DPR RI.

"Merger ini berpotensi meningkatkan efisiensi, terutama dalam belanja modal, teknologi, dan manajemen sumber daya. Kami juga berharap langkah ini dapat memperkuat kemampuan diseminasi informasi kepada publik," katanya.

Ia menambahkan, RRI saat ini telah memperkuat kapasitas SDM dengan kemampuan jurnalisme multiplatform, tidak lagi hanya bergantung pada radio.

Mengutip pemikiran Presiden Prabowo Subianto dalam buku Paradoks Indonesia, Hendrasmo menilai RT-RI berpotensi menjadi media negara yang lebih kuat dalam membangun kesadaran nasional.

"Jika merger terealisasi, RT-RI akan menjadi lembaga penyiaran publik yang powerful dalam membangun kesadaran nasional, yang merupakan modal utama perjuangan bangsa," pungkasnya.

Ketua DPC Peradi Kabupaten Bogor, Rifat Bazri Hambakung, menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya Munas yang dinilai berjalan lancar dan sesuai harapan.

“Alhamdulillah Munas Peradi IV telah berjalan sukses dan sesuai dengan keinginan dari DPC Kabupaten Bogor. Terpilih Ketua Umum Bapak Ahmad Fikri Assegaf, kami ucapkan selamat kepada beliau. Mudah-mudahan ke depan Peradi semakin baik dengan terpilihnya ketua umum yang baru,” ujar Hambakung.

Baca Juga: DPC Peradi Kabupaten Bogor Mendukung Ahmad Fikri Assegaf di Munas IV, Ini Alasanya

Ia juga menekankan pentingnya pembenahan sistem etik dalam profesi advokat, terutama di tengah banyaknya organisasi advokat yang ada saat ini. Menurutnya, keberadaan satu Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) dan Dewan Kehormatan Pusat Bersama (DKPB) menjadi kebutuhan mendesak.

“Penting untuk organisasi advokat saat ini, karena jumlah advokat semakin banyak sehingga pengawasannya menjadi sulit dan berpotensi merugikan masyarakat. Satu-satunya cara, meskipun organisasinya banyak, harus ada satu dewan kehormatan dan satu kode etik. Dengan begitu, persoalan dapat diselesaikan di Dewan Kehormatan Pusat Bersama,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Peradi terpilih Ahmad Fikri Assegaf menegaskan komitmennya untuk melanjutkan agenda yang telah dirintis kepengurusan sebelumnya, termasuk mendorong penyatuan kode etik dan dewan kehormatan advokat.

“Salah satu agenda utama kami adalah meneruskan apa yang sudah dimulai pengurus sebelumnya. Kami juga sudah berkomunikasi dengan Peradi SAI dan KAI. Kami akan terus mendorong itu, dan saya yakin karena saat ini sudah ada kesamaan pandangan dari berbagai organisasi advokat, dalam waktu yang tidak terlalu lama hal ini bisa kita realisasikan,” ungkapnya.

Munas Peradi IV ini menjadi momentum penting bagi konsolidasi organisasi advokat di Indonesia, sekaligus membuka peluang terwujudnya sistem etik yang lebih terintegrasi demi menjaga profesionalisme dan perlindungan masyarakat.

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate melalui perkara Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte telah memenangkan para pekerja. Putusan tersebut kemudian diperkuat oleh Mahkamah Agung melalui Nomor 734 K/Pdt.Sus-PHI/2024, sehingga memiliki kekuatan hukum final dan mengikat.

Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, menegaskan bahwa pengabaian terhadap putusan inkrah merupakan preseden buruk bagi kepastian hukum di Indonesia.

Baca Juga: NOC Indonesia Gelar Rapat Anggota Tahunan 2026, Hadirkan “Game Changer Award

“Kalau putusan dari tingkat pertama sampai Mahkamah Agung sudah konsisten, itu murni. Tidak ada alasan untuk tidak dijalankan. Investor asing wajib tunduk pada hukum Indonesia,” tegas Trubus.

Kasus ini bermula dari akuisisi saham PT NHM pada Maret 2020. Dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2018–2020, khususnya Pasal 67, ditegaskan bahwa setiap perubahan kepemilikan wajib disertai penyelesaian seluruh hak pekerja, termasuk pesangon.

Namun, lebih dari empat tahun berlalu, para pekerja mengaku hak tersebut belum dipenuhi. Nilai kewajiban yang harus dibayarkan diperkirakan mencapai US$35 juta atau sekitar Rp600 miliar.

Kuasa hukum serikat pekerja, Iksan Maujud, menyebut pihaknya telah menempuh berbagai jalur, mulai dari mediasi hingga gugatan hukum. Namun, respons dari perusahaan dinilai tidak ada.

“Sejak awal mediasi, kami sudah menyurati berkali-kali, tapi diabaikan. Ini bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum dan tidak menghargai pekerja,” ujarnya.

Ketua Serikat PUK SPKEP SPSI PT NHM, Rusli Abdullah Gailea, yang telah mengabdi selama dua dekade, juga menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap perusahaan.

Baca Juga: NOC Indonesia Gelar Rapat Anggota Tahunan 2026, Hadirkan “Game Changer Award

“Kami sudah bekerja puluhan tahun, tetapi diperlakukan seolah tidak ada. Bahkan komunikasi dengan perwakilan global pun tidak direspons,” katanya.

Senada, Ketua Serikat F-GSBM PT NHM, Rudi Pareta, menegaskan bahwa pesangon bukan sekadar angka, melainkan harapan hidup para pekerja dan keluarganya.

“Banyak yang berharap uang itu untuk usaha kecil, pendidikan anak, dan kebutuhan hidup. Ini hak, bukan belas kasihan,” tegasnya.

Praktisi Hukum dan HAM, Husendro, turut menyoroti serius pengabaian putusan Mahkamah Agung dalam perkara tersebut. Menurutnya, tindakan tersebut tidak dapat ditoleransi karena berpotensi merusak wibawa hukum.

“Sebagai praktisi hukum, pengabaian putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini tidak dapat ditoleransi. Ini bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan pembangkangan terhadap otoritas peradilan yang berpotensi meruntuhkan daya paksa hukum dan menciptakan preseden bahwa korporasi dapat memilih putusan yang ingin dipatuhi,” ujarnya.

Ia menegaskan, hak pesangon merupakan hak normatif pekerja yang telah ditegaskan dalam PKB dan dipastikan melalui putusan pengadilan hingga tingkat kasasi.

Baca Juga: Ini Awal Mula SK ASN Satpol Digadaikan oleh Oknum Alasannya, Istri Korban Minta Keadilan

“Dalam perspektif konstitusional, hak ini merupakan bagian dari hak atas penghidupan yang layak, sehingga tidak dapat dikesampingkan oleh alasan bisnis apa pun,” lanjutnya.

Husendro juga menekankan, perubahan kepemilikan perusahaan tidak menghapus kewajiban hukum. Prinsip successor liability, kata dia, menegaskan bahwa Newmont tetap harus memikul tanggung jawab tersebut.

“Karena itu, negara harus bertindak tegas melalui eksekusi paksa dan instrumen hukum lainnya. Prinsipnya sederhana: putusan Mahkamah Agung wajib dilaksanakan. Tanpa kompromi, tanpa penundaan, dan tanpa pengecualian bagi siapa pun,” tegasnya, Sabtu (25/4).

Para pekerja kini mendesak pemerintah untuk turun tangan memastikan eksekusi putusan berjalan. Mereka menilai pembiaran terhadap kasus ini akan mencederai rasa keadilan dan melemahkan wibawa hukum nasional.

“Kalau putusan Mahkamah Agung saja bisa diabaikan, lalu di mana kepastian hukum bagi rakyat?” ujar salah satu perwakilan pekerja.

RAT KKI ke-48 dihadiri oleh perwakilan Kementerian Koperasi dan UKM RI, Pemerintah Kabupaten Bogor, Dekopinda Kabupaten Bogor, manajemen PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk., mitra koperasi, serta seluruh anggota KKI. Selain itu, RAT juga menetapkan pengurus dan pengawas masa bakti 2026–2028 serta meluncurkan sistem Koprasys sebagai langkah penguatan tata kelola dan transformasi digital koperasi.

Ketua KKI H. Sumarno menegaskan bahwa RAT merupakan wujud akuntabilitas sekaligus penguatan kepercayaan anggota terhadap koperasi. “RAT adalah ruang pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan bersama. Dari forum ini, kita memastikan koperasi dikelola secara transparan, sehat, dan tetap berorientasi pada kesejahteraan anggota,” ujarnya.

Baca Juga: Agar Koperasi Jadi Pilar Utama Ekonomi Kerakyatan, Fahira Idris Sampaikan 4 Strategi

Peluncuran Koprasys menjadi salah satu sorotan dalam RAT tahun ini. Melalui sistem tersebut, anggota KKI dapat mengakses berbagai kebutuhan dan layanan koperasi secara lebih mudah dan terintegrasi, mulai dari informasi keanggotaan hingga layanan yang tersedia di koperasi. Kehadiran Koprasys juga mendukung proses layanan yang lebih cepat, tertib, dan terdokumentasi, sekaligus memperkuat tata kelola karena alur layanan dan data operasional dapat dikelola secara sistematis.

H. Sumarno menambahkan, transformasi digital melalui Koprasys merupakan langkah strategis agar koperasi tetap relevan mengikuti perkembangan zaman. Melalui sistem ini, KKI mendorong layanan dan operasional yang lebih efisien, lincah, serta mudah diakses anggota. “Digitalisasi layanan dan operasional melalui Koprasys adalah bagian dari upaya KKI untuk terus beradaptasi. Dalam kondisi perekonomian yang penuh ketidakpastian, koperasi harus tetap optimistis, berani, dan inovatif agar mampu bertahan, menjadi pemenang, serta terus memberikan manfaat nyata bagi seluruh anggota,” ujarnya.

Kronologi Kejadian

Berdasarkan keterangan Wakil Bendahara Umum PWI Pusat, Sumber Rajasa Ginting, almarhum sempat menghadiri acara Deklarasi Peluncuran Serikat Wartawan Senior Indonesia (SWSI) pada Jumat malam di Kampus LSPR, Jakarta.

Setelah kegiatan tersebut, Zulmansyah bersama sejumlah pengurus PWI lainnya melanjutkan makan malam di kawasan Jalan Jaksa, Jakarta Pusat.

Sekitar pukul 21.00 WIB, ia tiba-tiba mengalami anfal dengan keluhan sesak dada hebat, lemas, hingga muntah-muntah. Ia segera dilarikan ke Rumah Sakit Budi Kemuliaan. Berdasarkan diagnosis dokter, almarhum mengalami serangan jantung, sejalan dengan riwayat penyakit jantung yang dimilikinya.

Baca Juga: Tim Seleksi Biliar PWI DKI Jakarta Intensif Berlatih Jelang Uji Tanding Lawan PWI Kalsel

Pihak rumah sakit sempat merekomendasikan rujukan ke Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita untuk penanganan lanjutan. Namun, di tengah upaya medis tersebut, almarhum dinyatakan meninggal dunia pada pukul 00.10 WIB.

Sosok Aktivis Organisasi yang Tangguh

Kepergian Zulmansyah Sekedang merupakan kehilangan besar bagi PWI dan komunitas pers nasional. Almarhum dikenal sebagai pribadi yang ramah, riang, serta memiliki dedikasi tinggi terhadap dunia jurnalistik dan organisasi.

Rekam jejak pengabdiannya di PWI terbilang panjang dan signifikan, antara lain:

Ketua PWI Provinsi Riau selama dua periode (2017–2022 dan 2022–2027).

Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat hasil Kongres ke-24 di Bandung tahun 2023

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PWI Pusat dalam masa transisi organisasi

Ketua Umum PWI Pusat hasil Kongres Luar Biasa (KLB)

Sekretaris Jenderal PWI Pusat hasil Kongres Persatuan pada 29–30 Agustus 2025 di Cikarang, Jawa Barat

Dalam perjalanan organisasi, almarhum dikenal sebagai figur pemersatu yang berperan penting dalam mengakhiri dualisme kepengurusan PWI Pusat melalui Kongres Persatuan.

Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menyampaikan duka mendalam atas kepergian sahabatnya itu.

"Kami kehilangan salah satu kader terbaik yang selalu total dalam bekerja untuk organisasi. Semangat dan dedikasi beliau akan selalu kami kenang," ujarnya, Sabtu (18/11).

Keluarga besar Persatuan Wartawan Indonesia memohon doa dari seluruh pengurus dan anggota, insan pers, serta masyarakat luas.

Melalui fitur tersebut, peserta yang ingin mengajukan klaim dapat memilih metode layanan sesuai kebutuhan, yakni melalui videocall atau datang langsung ke kantor cabang. Bagi peserta yang memilih layanan langsung, sistem akan menampilkan jadwal kehadiran atau estimasi waktu dilayani, sehingga peserta tidak perlu datang sejak subuh atau menunggu lama di kantor cabang.

Dengan sistem antrean berbasis jadwal ini, peserta dapat merencanakan kedatangan secara lebih pasti. Inovasi tersebut diharapkan memperluas akses pelayanan yang lebih terencana dan merata, sehingga peserta dari berbagai segmen dapat memperoleh kepastian waktu layanan tanpa harus menghadapi antrean panjang.

Baca Juga: Buka Rekrutmen Karyawan, BPJS Ketenagakerjaan Siap Perkuat Layanan dan Perluas Cakupan Kepesertaan”

Selain untuk pengajuan klaim, Lapak Asik juga dapat dimanfaatkan peserta untuk mengajukan pertanyaan, memperoleh informasi program, maupun menyampaikan pengaduan terkait jaminan sosial ketenagakerjaan.

Peserta bahkan dapat mendaftar antrean kapan saja dan dari mana saja, cukup melalui smartphone. Dengan konsep daftar online, datang sesuai jadwal, selesai tepat waktu, layanan ini diharapkan memberikan pengalaman layanan yang lebih cepat, praktis, dan efisien bagi peserta.

Inovasi ini menjadi wujud komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam menghadirkan layanan publik yang profesional, responsif, dan dapat diandalkan, sekaligus memperkuat modernisasi layanan jaminan sosial ketenagakerjaan berbasis digital. Ke depan, pengembangan layanan digital akan terus dilakukan agar kualitas pelayanan semakin meningkat dan relevan dengan kebutuhan peserta.

Cara Mengajukan Klaim Melalui Lapak AsikPeserta yang ingin mengajukan klaim melalui Lapak Asik dapat mengikuti langkah berikut:

1. Mengakses laman Lapak Asik, https://lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id.
2. Mengisi data pengajuan klaim seperti Nomor KPJ, NIK, nama lengkap, alamat email, serta data wajib lainnya.
3. Melengkapi data tambahan seperti nomor telepon dan nomor rekening.
4. Mengunggah dokumen persyaratan seperti KTP, kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, serta dokumen pendukung sesuai jenis klaim.
5. Setelah pendaftaran selesai, peserta akan menerima barcode antrean serta notifikasi estimasi waktu layanan melalui email dan nomor telepon yang terdaftar.

Sebagai informasi, Lapak Asik merupakan platform layanan digital milik BPJS Ketenagakerjaan yang memungkinkan peserta mengajukan klaim manfaat tanpa harus datang langsung ke kantor cabang. Melalui layanan ini, peserta dapat mengajukan klaim program seperti Jaminan Hari Tua (JHT) maupun Jaminan Kematian (JKM) secara lebih praktis melalui sistem digital.

Manfaat yang diterima berupa dana tunai yang berasal dari akumulasi iuran peserta beserta hasil pengembangannya, yang dapat dicairkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui pembaruan layanan ini, diharapkan semakin banyak peserta memanfaatkan kanal digital untuk layanan mandiri (self-service), sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah diakses oleh pekerja di seluruh Indonesia.

Pembaruan ini juga menjadi bagian dari transformasi layanan yang terus dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta. Berbagai inovasi digital tersebut diharapkan dapat memperluas kemudahan akses layanan sekaligus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja.

Kepala Kantor Cabang Bogor Kota, Dian Agung Senoaji, menyatakan bahwa inovasi ini merupakan upaya meningkatkan kualitas layanan kepada peserta.

Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Ajak Pekerja Manfaatkan Keringanan Iuran 50 Persen JKK dan JKM

“Melalui antrean online, peserta kini memiliki kepastian waktu layanan. Ini menjadi langkah kami untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, nyaman, dan efisien,” ujarnya.

Ia juga mengimbau peserta untuk memanfaatkan layanan digital tersebut.

“Kami mendorong masyarakat, khususnya di Bogor Kota, untuk menggunakan Lapak Asik. Dengan sistem ini, layanan menjadi lebih praktis karena dapat diakses kapan saja dan dari mana saja,” tambahnya.

Selain pengajuan klaim, Lapak Asik juga dapat digunakan untuk konsultasi, memperoleh informasi program, hingga menyampaikan pengaduan. Peserta cukup mendaftar secara online, datang sesuai jadwal, dan layanan dapat diselesaikan tepat waktu.

Inovasi ini menjadi bagian dari transformasi digital BPJS Ketenagakerjaan dalam menghadirkan layanan yang profesional, transparan, dan mudah diakses oleh seluruh pekerja di Indonesia.

Dalam rekrutmen kali ini, BPJS Ketenagakerjaan membuka sejumlah posisi, antara lain Customer Service Officer yang akan ditempatkan di seluruh Indonesia serta Account Representative Perwakilan untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.

Direktur Human Capital dan Umum BPJS Ketenagakerjaan, Harjono Siswanto, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari penguatan kinerja institusi sekaligus kontribusi dalam mendukung penyerapan tenaga kerja.

Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Ajak Pekerja Manfaatkan Keringanan Iuran 50 Persen JKK dan JKM

“Penguatan SDM ini bertujuan untuk menghadirkan layanan yang semakin berkualitas dan dekat dengan peserta, sekaligus memperluas jangkauan perlindungan bagi seluruh pekerja Indonesia,” ujar Harjono.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa langkah ini selaras dengan fokus strategi 3C (Coverage, Care, dan Credibility). Dari sisi Coverage, penambahan SDM akan mendorong peningkatan cakupan kepesertaan melalui perluasan jangkauan layanan, khususnya bagi pekerja informal dan sektor rentan.

Dari sisi Care, kehadiran talenta baru diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang semakin responsif, empati, dan berorientasi pada kebutuhan peserta. Sementara itu, pada aspek Credibility, proses rekrutmen yang dilakukan secara terbuka dan profesional menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap BPJS Ketenagakerjaan sebagai institusi yang transparan dan akuntabel.

Sebagai bentuk komitmen terhadap inklusivitas, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengikuti proses seleksi.

“Ini menjadi bagian dari komitmen kami terhadap kesetaraan kesempatan. Kami meyakini bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk berkontribusi dan meraih cita-cita,” tambah Harjono.

BPJS Ketenagakerjaan mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan institusi maupun pihak terkait. Seluruh rangkaian proses rekrutmen ini tidak dipungut biaya apapun.

Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Grogol Serahkan Santunan Kematian Rp70 Juta kepada Ahli Waris

“Semua proses rekrutmen dilakukan secara profesional dan bebas dari intervensi pihak manapun. Kami nantikan kontribusi Anda sebagai bagian dari BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan terbaik bagi pekerja Indonesia,” tutup Harjono.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bogor Kota, Dian Agung Senoaji, turut menyambut positif dibukanya rekrutmen ini. Ia menilai langkah tersebut akan semakin memperkuat kualitas layanan di daerah serta memperluas jangkauan perlindungan bagi pekerja, khususnya di wilayah Bogor dan sekitarnya.

“Rekrutmen ini menjadi momentum penting untuk menghadirkan talenta-talenta terbaik yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki semangat melayani. Kami di daerah tentu sangat terbantu dengan adanya penambahan SDM, sehingga pelayanan kepada peserta dapat semakin cepat, tepat, dan berkualitas,” ujar Dian.

Ia juga menambahkan bahwa peningkatan jumlah dan kualitas SDM akan berdampak langsung pada optimalisasi perluasan kepesertaan, terutama bagi pekerja sektor informal yang selama ini masih membutuhkan edukasi dan pendampingan.

“Kami berharap masyarakat, khususnya generasi muda di wilayah Bogor, dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Bergabung bersama BPJS Ketenagakerjaan bukan hanya soal bekerja, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh pekerja Indonesia,” tutup Dian.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kepala KPPG Wilayah Bogor H. Haidir, SSi, MSi, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jawa Barat Kunto Wibowo, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bogor Kota Dian Agung Senoaji, serta para koordinator dan kepala SPPG di Wilayah KPPG Bogor

Sebanyak 200 perwakilan Kepala SPPG dari Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Kota Depok hadir secara langsung dalam kegiatan ini. 

Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Grogol Serahkan Santunan Kematian Rp70 Juta kepada Ahli Waris

Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kepesertaan relawan SPPG dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dari total 1.551 SPPG di wilayah KPPG Bogor, tercatat sebanyak 1.077 SPPG atau 69,4% telah terdaftar sebagai peserta. Namun, masih terdapat 474 SPPG yang belum terlindungi, sehingga diperlukan upaya percepatan melalui sosialisasi dan kemudahan pendaftaran langsung di lokasi kegiatan.

Selain itu, dalam kegiatan ini juga dilakukan penyerahan simbolis manfaat program BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris dari dua relawan SPPG yang telah meninggal dunia, yaitu almarhum Dimas Arjuna dari Yayasan Boga Bina Indonesia Muda dan almarhumah Wiwi dari Yayasan Mitra Boga Sejati Bogor Leuwiliang Barengkok. Keduanya merupakan peserta aktif yang telah terdaftar dan berhak atas manfaat santunan perlindungan program jaminan kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan senilai masing-masing 42 juta rupiah.

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bogor Kota, Dian Agung Senoaji, dalam keterangannya menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para relawan.

“Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, kami ingin memastikan bahwa seluruh relawan SPPG mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Perlindungan ini sangat penting, mengingat risiko kerja dapat terjadi kapan saja dan kepada siapa saja,” ujar Dian.

Ia juga menambahkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan terus berkomitmen memberikan kemudahan layanan, termasuk pendaftaran langsung di lokasi kegiatan.

Baca Juga: “Tak Perlu Antre Lama, Klaim BPJS Ketenagakerjaan Kini Bisa Lewat Antrean Online”

“Kami menghadirkan layanan pendaftaran di tempat agar para relawan dapat langsung menjadi peserta tanpa hambatan. Harapannya, seluruh SPPG di wilayah KPPG Bogor dapat segera terlindungi secara menyeluruh,” tambahnya.

Dian juga menekankan bahwa manfaat program BPJS Ketenagakerjaan telah terbukti nyata melalui penyerahan santunan kepada ahli waris peserta.

“Penyerahan manfaat kepada ahli waris hari ini menjadi bukti nyata kehadiran negara melalui BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan dan kepastian bagi pekerja dan keluarganya. Ini bukan hanya angka, tetapi bentuk kepedulian dan perlindungan yang nyata,” tutup Dian.

Kegiatan ini diakhiri dengan sesi diskusi, tanya jawab, serta pengumpulan formulir pendaftaran dari peserta yang belum terdaftar, sebagai langkah konkret menuju perlindungan menyeluruh bagi seluruh relawan SPPG di wilayah KPPG Bogor.

Menurut Jenny, narasi yang berkembang dalam video tersebut berpotensi menyesatkan publik karena mengabaikan mekanisme konstitusional yang telah diatur dalam sistem demokrasi Indonesia.

“Demokrasi itu ada aturannya. Tidak bisa kita mengajak publik menjatuhkan presiden di luar mekanisme yang sah. Itu bukan kritik, itu bisa menjadi preseden buruk bagi kehidupan berbangsa,” tegas Jenny dalam keterangannya, Senin (6/4/2026).

Ia menilai, sebagai akademisi, Saiful Mujani seharusnya memberikan edukasi politik yang mencerahkan, bukan justru mendorong opini yang dapat memicu instabilitas.

Baca Juga: Jenny Retno Vincentia: Era Post-Truth Ancam Kualitas Demokrasi

Politisi asal Jawa Barat ini menegaskan, jika terdapat ketidakpuasan terhadap pemerintahan, jalur yang tersedia sudah jelas, mulai dari kritik terbuka, pengawasan publik, hingga mekanisme politik formal seperti pemilu dan proses konstitusional lainnya.

“Kalau semua orang bisa mengajak menjatuhkan pemimpin di luar aturan, lalu untuk apa kita punya konstitusi? Ini berbahaya jika dibiarkan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan, pernyataan semacam itu dapat memicu polarisasi di tengah masyarakat, terutama di era media sosial di mana informasi mudah menyebar tanpa filter.

Jenny juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga nalar kritis dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang bertentangan dengan prinsip demokrasi.

“Silakan berbeda pendapat, silakan mengkritik. Tapi jangan keluar dari koridor hukum. Kita semua punya tanggung jawab menjaga demokrasi ini tetap sehat,” pungkasnya.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup(KLH/BPLH), timbulan sampah Indonesia pada tahun 2023 mencapai 56 juta ton sampah setiaptahunnya. Namun, hanya 39% yang berhasil dikelola dengan baik, sementara 22% masihditimbun di TPA dengan metode open dumping, dan 39% lainnya terbuang ke lingkunganmelalui pembakaran, illegal dumping, atau dibuang ke badan air.Di tingkat daerah, volume sampah di Kabupaten Bogor yang mencapai ribuan ton per hari turutmeningkatkan potensi munculnya titik-titik timbulan sampah liar, khususnya di kawasanpenyangga seperti Puncak.

Sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan lingkungan di kawasan hulu, padapertengahan Maret lalu, sebanyak 70 relawan EIGER Adventure Land bersama DinasLingkungan Hidup Kabupaten Bogor dan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP)melakukan aksi bersih-bersih sampah di Desa Sukagalih, Megamendung, tepatnya di kawasanZona Pemanfaatan TNGGP ada tahap awal, tim berhasil mengangkat sekitar 6 ton sampah atau setara dengan empattruk. 

Baca Juga: Hadir di IPB Career Days 2026, EIGER Adventure Land Diminati 1.000 Pelamar

Berdasarkan estimasi di lapangan, total timbulan sampah di titik tersebut diperkirakanmencapai sekitar 30 ton atau setara dengan 20 truk, sehingga proses pembersihan akandilakukan secara bertahap.Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen EIGER Adventure Land sebagai destinasi ekowisatayang tidak hanya berfokus pada pengembangan kawasan, tetapi juga pada upaya menjagakualitas lingkungan di area sekitarnya, termasuk desa penyangga dan kawasan konservasi.

Lebih dari itu, inisiatif ini merefleksikan semangat EIGER Adventure Land dalam menghadirkanpengalaman yang bermakna, di mana interaksi dengan alam tidak berhenti pada eksplorasi,tetapi juga pada tanggung jawab untuk merawat dan menjaganya.

Direktur Utama EIGER Adventure Land, Imanuel Wirajaya, menekankan bahwa permasalahansampah di kawasan hulu tidak dapat dilepaskan dari faktor perilaku.“Permasalahan sampah di kawasan seperti Puncak tidak hanya soal volume, tetapi jugaperilaku. Pembuangan sampah sembarangan dapat berdampak langsung terhadap lingkungansekitar, mulai dari pencemaran hingga potensi bencana. Melalui kegiatan ini, kami inginmengajak masyarakat untuk lebih peduli dan bersama-sama menjaga kawasan ini tetap bersih.Perubahan perilaku dan wajib pilah sampah dari sumber sangat penting diwujudkan,” ujarnya.

Sementara itu, Arief Sabdo Yuwono, Guru Besar Teknik Sipil dan Lingkungan IPB Universityyang juga merupakan tim pakar untuk EIGER Adventure Land, menekankan pentingnyapendekatan yang lebih sistemik dalam pengelolaan sampah.“Permasalahan sampah tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan konvensional sepertiopen dumping. Diperlukan perubahan sistem pengelolaan sampah mulai dari sumbernya,termasuk kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan sertapenguatan sistem pengelolaan yang lebih berkelanjutan,” jelasnya.

Baca Juga: Tragedi Bantargebang, Ahli Waris Terima Santunan BPJS Ketenagakerjaan Ratusan Juta Rupiah

Melihat kompleksitas permasalahan tersebut, EIGER Adventure Land berkomitmen untuk terusmendorong inisiatif pengelolaan sampah di kawasan Megamendung secara bertahap danberkelanjutan. Upaya ini mencakup peran sebagai mitra, fasilitator, serta edukator bagimasyarakat dalam membangun kebiasaan pengelolaan sampah yang lebih bertanggung jawab,sejalan dengan upaya pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan.Ke depan, komitmen ini juga akan diperkuat melalui pengembangan sistem pengelolaansampah terintegrasi yang dirancang untuk mendukung kawasan ekowisata yang berkelanjutan,sekaligus menjadi bagian dari kontribusi jangka panjang dalam menjaga keseimbanganekosistem di wilayah hulu

Dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan bukan sekadar penilaian cepat, melainkan kejernihan berpikir, kebijaksanaan dalam bersikap, serta kemampuan menempatkan persoalan secara proporsional dalam kerangka kepentingan yang lebih besar.

Beberapa hari ini, seluruh media nasional memberitakan  pengunduran diri Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI Letjen TNI Yudi Abrimantyo, sebagai akibat keterlibatan beberapa personel Bais TNI dalam peristiwa penyiraman air keras kepada aktivis Andri Yunus. 

Baca Juga: Harga Cabai Melonjak di Pasar Cibinong, Sekda Bogor Pastikan Stok Bahan Pokok Aman Hingga Hari Raya

Dengan peristiwa mundurnya Kabais TNI, masyarakat Indonesia harus memaknai secara jernih dan proporsional dalam perspektif etika kepemimpinan militer. 

Karena ditengah derasnya opini publik, penting ditegaskan bahwa pengunduran diri tidak serta-merta identik dengan keterlibatan langsung lembaga atau pemimpin dalam suatu pelanggaran yang sedang terjadi. 

Dalam tradisi militer, langkah tersebut justru mencerminkan internalisasi prinsip tanggung jawab komando yang menempatkan akuntabilitas moral di atas kepentingan jabatan.

Baca Juga: Ketum KONI Pusat Letjen TNI Purn Marciano Norman: Tidak Ada Tempat Bagi Pelaku Pelecehan Seksual dalam Dunia Olahraga

Konsep tanggung jawab komando merupakan salah satu fondasi utama dalam sistem militer modern. Seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab atas keberhasilan organisasi, tetapi juga atas setiap penyimpangan yang terjadi dalam lingkup kewenangannya. 

Dalam konteks ini, pengunduran diri dapat dipahami sebagai mekanisme etik untuk menjaga kehormatan diri dan institusi sekaligus memastikan proses penegakan hukum dapat berjalan tanpa konflik kepentingan.

Dengan demikian, langkah tersebut lebih tepat dilihat sebagai bentuk komitmen  terhadap prinsip profesionalisme dan akuntabilitas, bukan sebagai pengakuan atas keterlibatan personal. 

Baca Juga: Pemkab Bogor Dukung Giat 1.000 Kali Khatam Al-Qur’an Ramadan 1447 H, Penguatan Nilai Spiritual

Pengunduran ini justru menunjukkan sikap ikhlas, ksatria, juga tidak gentar untuk menghadapi berbagai tekanan publik atau proses hukum pada saat seseorang sudah dalam posisi kehilangan jabatan.

Dalam perspektif tata kelola kelembagaan, keputusan ini juga berkontribusi pada penguatan norma dan moral bahwa jabatan publik melekat dengan tanggung jawab yang tidak dapat dinegosiasikan.

Di sisi lain, keputusan ini merefleksikan upaya institusional TNI dalam menjaga kredibilitas di hadapan publik. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prasyarat utama bagi institusi pertahanan di negara demokratis. 

Baca Juga: DPR : Telegram Panglima TNI Bukti Negara Siaga Lindungi Rakyat

Dengan memberikan ruang bagi proses hukum berjalan secara independen, TNI menunjukkan komitmen terhadap supremasi hukum sebagai prinsip dasar dalam kehidupan bernegara.

Lebih jauh, langkah ini memiliki implikasi strategis dalam konteks stabilitas nasional. Di tengah dinamika global yang ditandai oleh meningkatnya rivalitas geopolitik dan ancaman hibrida, stabilitas domestik merupakan elemen krusial dalam menjaga ketahanan nasional. 

Setiap gejolak internal berpotensi dimanfaatkan oleh aktor-aktor tertentu, baik negara maupun non-negara, melalui disinformasi, manipulasi opini, maupun eksploitasi isu sensitif.

Baca Juga: Dankodaeral X Resmikan Jembatan di Bonggo, Perkuat Konekvitas dan Pemberdayaan Wilayah

Oleh karena itu, penting bagi seluruh elemen bangsa untuk menyikapi situasi ini secara proporsional dan tidak reaktif. 

Perbedaan pandangan dalam ruang publik merupakan bagian dari dinamika demokrasi, namun harus tetap disalurkan melalui cara-cara yang rasional, beradab, dan berbasis fakta. 

Menghormati proses hukum yang sedang berjalan merupakan bentuk kedewasaan politik sekaligus cerminan kepercayaan terhadap institusi negara.

Baca Juga: Dankodaeral IV Terima Wakaf 30 Mushaf Al-Qur'an Ramadan

Ruang publik juga perlu dijaga dari kecenderungan polarisasi yang berlebihan. Spekulasi yang tidak berbasis data, narasi yang emosional, serta upaya provokasi hanya akan memperkeruh suasana dan berpotensi mengganggu objektivitas penegakan hukum. 

Dalam konteks ini, peran media dan tokoh masyarakat menjadi penting untuk mendorong literasi informasi yang sehat dan konstruktif.

Kewaspadaan terhadap potensi disinformasi juga menjadi krusial, terutama dalam era digital yang memungkinkan penyebaran informasi berlangsung secara cepat dan masif. 

Baca Juga: Gerakan Menanam Pohon, Sekda Bogor: Harus dengan Hati dan Mimpi Mewariskan Alam yang Baik untuk Anak Cucu

Gangguan terhadap persatuan nasional tidak selalu hadir dalam bentuk konflik terbuka, melainkan dapat muncul melalui pengaruh yang subtil namun sistematis, yang jika tidak diantisipasi dapat melemahkan kohesi sosial.

Pada akhirnya, yang dibutuhkan adalah sikap kolektif untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok. Menahan diri, menghormati hukum, dan menjaga ketenangan sosial merupakan prasyarat utama dalam memastikan bahwa setiap dinamika dapat dilalui tanpa mengorbankan persatuan nasional.

Indonesia yang damai, sejahtera, dan maju hanya dapat terwujud apabila seluruh elemen bangsa berkomitmen menjaga stabilitas dan memperkuat kepercayaan terhadap institusi negara. 

Baca Juga: Bupati Rudy Susmanto Sambut Dandim Baru, Sinergi TNI-Pemkab Bogor Jadi Kunci Membangun Daerah

Dalam kerangka tersebut, setiap keputusan pejabat dan lembaga negara yang berorientasi pada akuntabilitas dan kepentingan yang lebih besar patut dihargai dan harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya menjaga bangsa Indonesia agar tetap aman dan damai. Proses harus adil, namun bangsa dan negara ini harus tetap kita rawat dan jaga.

Yakinlah bahwa TNI tetap berada pada garis depan untuk menjaga kepercayaan dan amanat penderitaan rakyat.

Sebagai Bupati Bogor, saya ingin mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bogor untuk terus memperkuat keimanan dan tali persaudaraan sesama Wargi Bogor. 

Idulfitri adalah momentum yang tepat untuk kita semua kembali kepada fitrah dan menjadi pribadi yang lebih baik. 

Baca Juga: Rayakan Lebaran di Stadion Pakansari, Bupati Rudy Susmanto Undang Anak Yatim Ikut Salat Idul Fitri 1447 H

Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas hidup, dan memperkuat hubungan dengan Allah SWT dan sesama manusia.

Kemenangan Idulfitri bukanlah hanya sekedar perayaan, tetapi juga merupakan kesempatan bagi kita untuk memperkuat keimanan dan meningkatkan kualitas hidup. 

Dengan keimanan yang kuat, kita dapat menghadapi tantangan hidup dengan lebih tabah dan bijak. Kita dapat menjadi lebih sabar, lebih tawakal, dan lebih peduli dengan sesama.

Baca Juga: Klaim Terbanyak Se-Indonesia, 77 Bus Mudik Gratis Dilepas Bupati Bogor dan Forkopimda

Saya juga mengajak kepada seluruh Wargi Bogor untuk bersama-sama melaksanakan Solat Ied di Stadion Tercinta Stadion Pakansari. 

Mari kita isi Idulfitri ini dengan kebersamaan, keimanan, dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Mari kita tunjukkan bahwa kita adalah umat yang bersatu, yang peduli dengan sesama, dan yang selalu berusaha untuk menjadi lebih baik.

Selamat Idulfitri 1447 Hijriyah, semoga kita semua dapat meraih kemenangan jiwa dan kebersihan hati. 

Baca Juga: Ajak Warga Salurkan Zakat Lewat Baznas Kabupaten Bogor, Rudy Susmnto: Sucikan Harta Sucikan Jiwa

Semoga kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, dan lebih peduli dengan sesama. Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Rudy Susmanto
Bupati Bogor

Ketika banyak negara berkembang menggantungkan modernisasi militernya pada impor dan lisensi, Iran menempuh jalan berbeda—bukan karena pilihan ideal, melainkan karena keterpaksaan sejarah. 

Dari pengalaman itulah lahir model pembangunan industri pertahanan yang sering disebut sebagai enforced autonomy atau kemandirian terpaksa.

Keith Krause dalam Buku Arms and the State: Patterns of Military Production and Trade (1995) membagi pola industrialisasi pertahanan global dalam tiga model besar industrialisasi pertahanan, yaitu mandiri penuh (full autonomy), semi mandiri (model Asia Timur) dan kemandirian terpaksa (enforced autonomy).

Baca Juga: Konflik Global Picu Kekhawatiran, Kapolres Bogor Minta Warga Tak Panic Buying BBM dan Sembako

Model pertama adalah full autonomy atau kemandirian penuh, yaitu ketika suatu negara menguasai seluruh spektrum industri pertahanan dari hulu hingga hilir. 

Negara dalam kategori ini memiliki kapasitas riset dasar, desain sistem, manufaktur komponen kritis, integrasi platform, hingga kemampuan ekspor dalam skala besar. 

Contohnya dapat ditemukan pada Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok, yang tidak hanya memproduksi alutsista untuk kebutuhan domestik tetapi juga menjadi pemain dominan dalam pasar global. 

Model ini membutuhkan anggaran riset besar, ekosistem inovasi yang matang, serta kesinambungan kebijakan lintas dekade.

Baca Juga: Kapolres Bogor Larang Konvoi Malam Takbiran, Dinilai Kerap Picu Keributan di Jalan

Model kedua adalah semi autonomy atau semi mandiri, yang sering disebut sebagai model Asia Timur. Dalam pendekatan ini, negara sudah ada kemampuan terbatas atau tidak sepenuhnya mandiri, lalu secara sistematis membangun kapasitas nasional melalui kerja sama internasional, transfer teknologi, lisensi produksi, dan integrasi ke dalam rantai pasok global. 

Negara-negara seperti Korea Selatan, Jepang, dan Turki memanfaatkan kemitraan strategis untuk meningkatkan kemampuan industri domestik secara bertahap. Mereka tidak menutup diri dari sistem internasional, melainkan menggunakannya sebagai akselerator pembangunan teknologi nasional. 

Model ini relatif efisien dan realistis bagi negara berkembang, meskipun tetap menyisakan risiko ketergantungan apabila terjadi pembatasan politik atau embargo.

Model ketiga adalah enforced autonomy atau kemandirian terpaksa. Dalam skema ini, kemandirian industri pertahanan lahir bukan dari perencanaan strategis jangka panjang yang nyaman, tetapi dari tekanan eksternal yang memaksa. 

Baca Juga: 16 WNI Asal Jawa Barat yang Berada di Iran Berhasil Dipulangkan ke Tanah Air, Begini Kondisinya

Embargo, sanksi ekonomi, dan isolasi politik membuat negara tidak memiliki pilihan selain mengembangkan kemampuan produksi sendiri. Industri pertahanan Iran, Korea Utara, Afrika Selatan, merupakan realitas dari model ini. 

Pada kasus Iran, Revolusi Islam 1979 menjadi titik balik yang memutus hubungan pertahanan dengan negara-negara Barat. Perang Iran–Irak pada dekade 1980-an memperparah situasi karena akses terhadap suku cadang dan dukungan teknis hampir berhenti total. 

Ketergantungan pada platform warisan era Shah Reza Pahlevi yang berbasis Barat berubah menjadi kerentanan strategis. Dukungan suku cadang Alutsista Barat berhenti total.

Dalam kondisi tersebut, Iran tidak memiliki kemewahan memilih jalur semi mandiri seperti negara-negara lain yang mendapatkan dukungan ilmu dan suku cadang dari negara-negara maju. 

Baca Juga: Yulius Setiarto Kunjungi Kedubes Iran, Ingatkan Semangat Konferensi Asia-Afrika

Ia dipaksa mengembangkan kemampuan substitusi melalui reverse engineering, inovasi lokal, dan penguatan industri dalam negeri di bawah birokrasi pemerintahan yang kuat. 

Alih-alih mengejar simetri dengan kekuatan udara Barat yang unggul dalam teknologi pesawat tempur generasi mutakhir, Iran memusatkan perhatian pada sistem yang lebih realistis, murah, namun berdampak strategis tinggi, yakni rudal balistik, drone, serta perang asimetris maritim. 

Strategi ini mencerminkan pemahaman mendalam bahwa strategi penangkalan dan perang tidak harus selalu harus berbasis platform mahal, tetapi bagaimana kemampuan memberikan serangan balasan yang kredibel dan terukur.

Keberhasilan Iran dalam kerangka kemandirian terpaksa dapat dilihat dari konsistensi kebijakan jangka panjangnya. Terlepas dari dinamika politik domestik, pembangunan industri pertahanan tidak pernah berhenti. 

Baca Juga: Fahira Idris: Pelaku Pengeboman Ratusan Anak Perempuan di Iran Harus Diseret ke Pengadilan

Integrasi antara militer, lembaga riset, dan industri dilakukan secara terpusat sehingga proses inovasi tidak terfragmentasi. Selain itu, Iran menunjukkan kecakapan dalam mengembangkan sistem berbiaya relatif rendah namun berdampak strategis signifikan. 

Drone dan rudal balistik menjadi instrumen yang bukan hanya memperkuat posisi tawar regional, tetapi juga membangun citra kemandirian nasional di tengah tekanan internasional. 

Bukti lain keseriusan Iran dalam industrialisasi pertahanan model kemandirian terpaksa adalah terjaganya kerahasiaan area produksi dan gudang senjata strategis yang telah aktif lebih dari empat dekade.

Bagi negara seperti Indonesia, yang menganut politik luar negeri bebas aktif dan tidak berada dalam isolasi internasional, pengalaman Iran tentu tidak dapat ditransplantasikan secara utuh karena sistem kenegaraan yang berbeda. 

Baca Juga: HMI Kota Bogor Kutuk Serangan Militer Militer AS-Israel ke Iran, Tuntut Presiden Prabowo Tidak Bersikap Ambigu 

Namun esensinya tetap relevan. Indonesia dapat mengombinasikan model semi mandiri dan kemandirian terpaksa untuk membangun platform besar dan krusial melalui penguatan kapasitas mandiri pada sistem-sistem kritis seperti drone, rudal balistik, sistem siber, dan C6ISR berbasis kecerdasan buatan. 

Penguatan ekosistem riset nasional juga menjadi prasyarat mutlak agar kemandirian tidak berhenti pada perakitan, tetapi benar-benar menyentuh penguasaan teknologi inti, namun hingga  produksi massal mandiri dan pengembangan teknologi lanjutan mandiri.

Pelajaran paling mendasar dari industri pertahanan model kemandirian terpaksa adalah bahwa pembangunan industri pertahanan bukan sekadar proyek industri yang harus segera mendapatkan profit dalam waktu singkat, melainkan proyek kebangsaan dalam jangka panjang. 

Ia menuntut konsistensi lintas rezim, kesabaran strategis, serta keberanian menentukan prioritas. Iran menunjukkan bahwa tekanan eksternal dapat diubah menjadi katalis inovasi melalui visi nasional yang jelas. 

Baca Juga: Sarasehan Kebudayaan Nusantara di Yayasan Bambu Indoneis, Rudy Susmanto: Perkuat Sinergi Pelestarian Budaya

Dalam konteks Indonesia menuju 2045, pembangunan industri pertahanan harus ditempatkan sebagai fondasi ketahanan strategis, bukan sekadar instrumen ekonomi atau simbol kebanggaan.

Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soeharto sebenarnya sudah pernah mencoba model kemandirian terpaksa, dengan menyuntik banyak pembiayaan pada pembangunan industri pertahanan tanpa berorientasi pada profit ekonomi pada jangka pendek. 

Sayangnya program tidak berkelanjutan dan konstelasi politik nasional pada masa berikutnya berubah-ubah dalam memandang peran dan model pembangunan industri pertahanan lokal.  

Industri pertahanan bahkan pernah dianggap sebagai beban anggaran pemerintah dan tidak diprioritaskan. Maka, industrialisasi pertahanan RI model kemandirian terpaksa yg pernah dirintis pada periode tahun 1980 - 1996, perlu digali lagi relevansinya di era ketidakpastian global seperti saat ini.

Baca Juga: Pastikan Stok Pangan Nasional Aman di Tengah Konflik Global Mentan Amran: Swasembada Beras Kita Sudah Dominan

Pada akhirnya, model kemandirian terpaksa Iran mengingatkan kita bahwa kedaulatan tidak pernah gratis. Ia lahir dari kombinasi tekanan, adaptasi, dan keteguhan kebijakan. 

Indonesia tidak menghadapi embargo panjang seperti Iran, tetapi dunia yang semakin kompetitif menuntut kesiapan menghadapi skenario terburuk. Dari sanalah relevansi pengalaman Iran menjadi nyata. 

Bukan untuk ditiru secara ideologis, melainkan untuk dipahami sebagai pelajaran tentang bagaimana sebuah bangsa membangun daya tahan industri pertahanan di tengah keterbatasan.

Namun, dengan semangat kebersamaan dan komitmen untuk mewujudkan harapan, kami percaya bahwa Media kami akan terus maju dan berkembang.

Tagline kami, "Merayakan Kebersamaan, Mewujudkan Harapan", bukanlah sekadar kata-kata, tetapi sebuah janji untuk terus berjuang bersama-sama, menghadapi tantangan, dan mewujudkan impian. 

Kami percaya bahwa dengan kebersamaan, kita dapat mengatasi segala rintangan dan mencapai kesuksesan.

Baca Juga: Pigai: Pers Pilar Penting Pembangunan Peradaban HAM

Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim yang telah bekerja keras dan dedikasi dalam membangun Media Online kami. 

Tanpa kerja keras dan komitmen kalian, kami tidak akan bisa mencapai apa yang kami capai hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada mitra dan pembaca setia yang telah menjadi bagian dari perjalanan kami. 

Dukungan dan kepercayaan kalian adalah sumber inspirasi bagi kami untuk terus maju.

Kami tidak akan pernah lupa bahwa Media Online kami adalah bagian dari masyarakat, dan kami memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi yang positif. 

Oleh karena itu, kami akan terus berjuang untuk menyajikan konten yang berkualitas, informatif, dan inspiratif, serta menjadi wadah bagi masyarakat untuk berbagi aspirasi dan ide.

Mari kita terus maju, bersama-sama, dan mewujudkan harapan untuk masa depan yang lebih baik! 

Saya percaya bahwa dengan kebersamaan, kita dapat mencapai hal-hal yang luar biasa, dan saya yakin bahwa Media Online kami akan terus menjadi bagian dari perubahan positif di masyarakat. 

Terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang telah mendukung kami, dan mari kita terus merayakan kebersamaan dan mewujudkan harapan!

Salam,

Pemimpin Umun Ceklissatu.com
Suhairil Anwar

Humas Gapensi Kabupaten Bogor, M. Johan Pakpahan menyebutkan, seribu boks takjil yang dibagikan kepada masyarakat atau pengendara yang melintas merupakan hasil gotong royong dari pengurus Gapensi.

"Ini terlaksana spontan dan berjalan lancar. Semoga dengan kegiatan ini bisa membantu masyarakat yang akan berbuka puasa di bulan suci Ramadan. Total semua ada seribu boks takjil yang kami bagikan," ungkap Johan dalam keterangan resminya.

Baca Juga: Masjid An Naba PWI Kota Bogor Membuka Penerimaan Zakat Fitrah Ramadan 1447 Hijriah

Pada momen Ramadan ini lanjut Johan, giat yang dilaksanakan oleh Gapensi Kabupaten Bogor ini digelar secara berkelanjutan dan gotong royong bersama seluruh pengurus.

Tidak hanya membagikan takjil, Gapensi juga akan melakukan bakti sosial guna meringankan beban masyarakat serta membantu perekonomian warga di bulan Ramadan ini.

"Semoga bermanfaat bagi masyarakat yang menerima, dalam berbagi ini kami akan berkelanjutan meringankan beban masyarakat. Terutama di bulan Ramadan yang penuh berkah ini," jelasnya.

Baca Juga: Pemkab Bogor Dukung Giat 1.000 Kali Khatam Al-Qur’an Ramadan 1447 H, Penguatan Nilai Spiritual

Johan berharap, dengan adanya kegiatan berbagi dengan masyarakat ini juga bisa menjadikan Gapensi Kabupaten Bogor lebih berkembang lagi.

Laporan polisi nomor: LP/B/929/III/2026/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya tgl 6 Maret 2026 dengan didampingi kuasa hukum R. Bazri Hambakung, SH.,MH serta Endra, SH dari Kantor Hukum R. Bazri Hambakung & Rekan. 

Pihak yang dilaporkan adalah PT. Jazira Halal Wisata (Farida Ningsih sebagai Direktur Utama dan Nuryadin Yakub sebagai  Direktur).

Baca Juga: PLN Salurkan Bantuan Sanitasi, Dukung Pembangunan 12 Sumur Resapan di Jakarta Selatan

Kuasa hukum pelapor, R. Bazri Hambakun menjelaskan, kliennya tertarik mengikuti program haji furoda tahun 2025 setelah melihat iklan  promosi bertajuk “Jazira Wisata/Trip Cheria Bahagia” yang menawarkan informasi harga, fasilitas, jadwal keberangkatan, hingga pembimbing haji.

Sehingga pada 3 Februari 2025, kliennya bertemu langsung dengan Nuryadin Yakub selaku Direktur PT. Jazira Halal Wisata. Dalam pertemuan tersebut, pelapor mengaku dijanjikan keberangkatan haji menggunakan fasilitas haji furoda dengan visa haji mujamalah.

“Klien kami dijamin pasti berangkat ke Tanah Suci Makkah dengan visa haji mujamalah,” ucap kuasa hukum pelapor.

Baca Juga: Golok dan Senapan Angin Jadi Senjata Maut, Pembunuh Pasutri Asal Pakistan Terancam 20 Tahun Penjara

Kerugian korban mencapai  USD 37.000. Jika dikonversikan dengan kurs Rp16.767,60 per dolar AS, totalnya mencapai Rp620.401.200. 

Selain itu, korban juga membayar biaya manasik dan perlengkapan sebesar Rp10.000.000. Dengan demikian, total kerugian yang dialami korban mencapai kurang lebih Rp630.402.200.

Namun kenyataannya, hingga musim haji 2025 berakhir, korban tidak diberangkatkan ke Tanah Suci. Bahkan, menurut kuasa hukum, dokumen yang diperlukan sebagai jamaah haji pun tidak pernah diproses atau diberikan.

Baca Juga: Polres Bogor Tangkap Pelaku Pembunuhan Pasutri Asal Pakistan di Cisarua, Begini Motifnya

Sulit Dihubungi dan Hanya Janji Pengembalian

Sejak Juni 2025 hingga Februari 2026, korban mengaku telah berulang kali meminta pertanggung jawaban serta pengembalian dana kepada pihak PT. Jazira Halal Wisata. Namun, yang diterima hanya janji-janji tanpa realisasi.

Korban juga menyebut bahwa pihak perusahaan yang berkantor di kawasan Twin Center Mampang, Jakarta Selatan, kini sulit dihubungi. 

Menurut korban dirinya menduga terdapat banyak korban-korban lain dalam kasus serupa. Namun karena para korban tidak saling mengenal, sulit berkoordinasi untuk melaporkan secara bersama-sama menjadi terkendala.

Baca Juga: Polres Bogor Resmi Tahan ASN BPK yang Lakukan Penganiayaan Terhadap ART di Gunung Putri

Kasus ini kini dalam penanganan Polres Metro Jakarta Selatan. Pihak kepolisian diharapkan dapat mengusut tuntas dugaan penipuan perjalanan ibadah haji tersebut serta memberikan kepastian hukum bagi para korban.

Para aktivis HMI itu mengecam keras serangan militer itu, dan mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengambil peran lebih dominan dalam stabilitas geopolitik global.

Para mahasiswa membawa berbagai atribut poster yang berisis tuntutan dan kecaman terhadap serangan militer itu.

Baca Juga: Akibat Situasi Konflik AS–Israel dan Iran, Wamen HAM Mugiyanto Terdampar Tiga Hari di Doha Qatar

Mereka menilai, Indonesia harus segera mengevaluasi posisi strategisnya guna memastikan perdamaian dunia tetap terjaga.

Ketua Umum HMI Cabang Kota Bogor, Moeltazam menegaskan, aksi ini bukan sekadar simbol perlawanan, melainkan dorongan agar Indonesia konsisten menjalankan amanat UUD 1945.

"Kami menyatakan keprihatinan mendalam atas eskalasi konflik dan agresi militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Republik Islam Iran. Tindakan militer yang mengancam kedaulatan suatu negara dan berpotensi menimbulkan korban sipil adalah preseden berbahaya bagi stabilitas global," tegas Moeltazam di tengah kerumunan massa.

Baca Juga: Atlet Arab Saudi dan Qatar Tidak Bisa Pulang Akibat Perang Iran Melawan Israel dan AS 

Moeltazam juga menyoroti bahwa dunia saat ini sedang berada dalam ancaman perang baru yang merusak.

Ia menjelaskan, secara tidak langsung bahwa yang dibutuhkan dunia saat ini bukanlah angkat senjata, melainkan kepemimpinan moral yang kuat serta keberanian diplomasi untuk menghentikan kekerasan yang terus meluas.

Lebih lanjut, HMI Kota Bogor menuntut Presiden Republik Indonesia untuk tidak bersikap pasif atau ambigu dalam menyikapi dinamika geopolitik ini.

Baca Juga: Situasi Geopolitik Memanas, Pemprov DKI Ambil  Langkah Antisipatif Redam Gejolak Harga Bahan Pokok

Moeltazam menekankan pentingnya politik luar negeri yang benar-benar bebas dan aktif, serta mendesak pemerintah untuk mengevaluasi keanggotaan dan peran Indonesia di berbagai organisasi internasional, termasuk Board of Peace, agar lebih efektif dalam menyuarakan keadilan.

"Indonesia tidak boleh bersikap pasif. Politik luar negeri bebas dan aktif harus diwujudkan dalam sikap yang tegas, independen, dan berkeadilan. Kami mendesak Presiden untuk menyatakan sikap tegas sesuai dengan prinsip konstitusi kita," tambahnya.

Dalam aksi tersebut, HMI Cabang Kota Bogor secara resmi menyampaikan 5 tuntutan utama:

Baca Juga: Serangan Israel Hancurkan 47 Masjid dan 3 Gereja di Gaza

1. Mengutuk keras segala bentuk agresi militer yang mengancam kedaulatan negara dan keselamatan warga sipil.

2. Mendesak Dewan Keamanan PBB segera mengeluarkan resolusi gencatan senjata tanpa syarat.

3. Mendesak Pemerintah RI mengambil langkah konkret melindungi dan mengevaluasi seluruh WNI di wilayah terdampak.

4. Mendesak Presiden RI bersikap tegas dan independen sesuai prinsip politik luar negeri bebas-aktif.

5. Mendesak evaluasi menyeluruh terhadap keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP), guna memastikan konsistensi kebijakan luar negeri Indonesia dengan nilai perdamaian dan kedaulatan bangsa.

Johan menilai, harta kekayaan tersebut diduga berpotensi didapatkan dengan cara-cara tidak wajar dan melanggar hukum.

"Kami meminta KPK segera memeriksa pejabat Kabupaten Bogor yang memiliki kenaikan harta diduga tidak wajar sumbernya. Ini perlu diperiksa, jangan-jangan semua disajikan dalam bentuk LHKPN tidak sesuai kenaikannya," ungkap Johan dalam keterangan resminya, Jumat (27/2/2026).

Baca Juga: Harta Capai Rp1 Triliun, Ini Daftar Kekayaan Raffi Ahmad yang Dilaporkan ke LHKPN

Selain itu lanjut Johan, pemeriksaan tersebut dirasa perlu, karena ada dugaan sumber-sumber keuangan APBD Kabupaten Bogor yang salah masuk ke rekening pejabat.

"Karena kalau ini terjadi salah transfer APBD Kabupaten Bogor menjadi masuk ke rekening pribadi. Nah, yang bisa membuka rekening adalah penegak hukum, berdasarkan adanya dugaan dan laporan masyarakat," terang Johan.

"Kontrol dari publik terhadap penyelenggara dan pintu masuk (laporan) ke KPK serta penegak hukum seperti polisi, jaksa bisa menjalankan fungsinya," tambahnya.

Baca Juga: 5.681 Caleg Terpilih Belum Melaporkan LHKPN, KPK: Segera Sampaikan Agar Tidak Melanggar PKPU

Johan juga mengatakan, pejabat yang diduga rekeningnya 'gendut' dan tidak bisa menjelaskan sumbernya, maka dapat diduga korupsi.

"Namun, Undang-Undang pembuktian terbalik belum ada, sehingga prosesnya tidak mudah. Tetapi penegak hukum bisa melakukan (pengecekan) atas laporan LHKPN naik secara fantastis," tegas Johan.

Menurutnya, bila jumlahnya tidak sesuai dapat dikategorikan penipuan data, apalagi kenaikan hartanya yang tidak wajar.

Baca Juga: Pejabat Tidak Patuhi LHKPN, KPK Minta Capres-Cawapres Komitmen Memberikan Sanksi

"Kepada pejabat di Kabupaten Bogor siapapun dia supaya jangan menyimpan data yang tidak sesuai harta kekayaan dan kenaikan tidak wajar. Karena diduga ada aliran dana yang berpotensi diperiksa," tegasnya.

"Serta menjadi tanda tanya rakyat Bogor, karena kondisi rakyat yang masih sulit. Jadi, perhatian terhadap keuangan pejabat menjadi terkoneksi setiap hari," pungkasnya.

Setelah sempat menjadi sorotan publik sejak diungkap pada tahun 2022 lalu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor kini memberi sinyal akan segera menentukan arah penanganan perkara tersebut.

“Mohon doanya dalam waktu dekat segera bisa menentukan sikapnya,” ucap Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Kabupaten Bogor, Andri Zulfikar saat dikonfirmasi. Rabu (25/2/2026).

Baca Juga: LSM FORBI PPKM Desak Kejaksaan Negeri Lanjutkan Penanganan Dugaan Korupsi Pembangunan RS Kabupaten Bogor

Sebagaimana diketahui, Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor Kelurahan Cogreg, Kecamatan Parung yang dikerjakan PT. Jaya Semanggi Enjiniring, Tahun 2021, dengan nilai kontrak Rp93.445.975.291,79.

Pada tanggal 30 Agustus 2022, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor mengungkap dugaan korupsi pembangunan RSUD Parung pada 2021-2022. 

Kepala Kejari (Kajari) Kabupaten Bogor (ketika itu) Agustian Sunaryo menjelaskan pihaknya menduga ada pelanggaran pada pembangunan rumah sakit di wilayah utara Kabupaten Bogor itu, sehingga berpotensi mengakibatkan kerugian negara Rp36 miliar.

Baca Juga: 400 Lapak Disiapkan Perumda Pasar Tohaga Kabupaten Bogor untuk Penataan PKL di Pasar Parung

“Perkiraan kerugian negara dari Rp93 miliar lebih. Pertama, akibat mark up harga itu sekitar Rp13,8 miliar. Lalu, kekurangan volume sekitar Rp22 miliar. Total kerugian negara sekitar Rp36 miliar, belum termasuk denda yang harus dibayarkan oleh pelaksana,” ujar Agustian.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Kabupaten Bogor Dodi Wiraatmaja di Cibinong, Bogor, Selasa, mengatakan pihaknya sudah memeriksa sekitar 15 orang saksi terkait dugaan tersebut. 

“Yang kami periksa seperti dari dinas, pihak ketiga di lapangan, termasuk konsultan pengawas. Ini masih terus kami kembangkan," kata Dodi.

Namun pada 9 Desember 2025 lalu,  Kepala Kejari Kabupaten Bogor (saat ini) Denny Achmad, mengatakan dugaan perkara tersebut masih ditangani jajarannya.

Diketahui, kasus tersebut telah dilaporkan sejak Agustus 2022 oleh LSM FORBI PPKM yang diketuai oleh Mikler Gultom, SH, MH. Kejaksaan sendiri sesungguhnya telah menetapkan jumlah kerugian Negara sebesar Rp36 Miliar. 

Media massa pun ketika itu, memberitakan secara luas penetapan tersebut. Namun hingga saat ini, penanganan kasus ini diduga telah masuk angin alias ‘dipetieskan.’

Baca Juga: Wali Kota Bandung Farhan Minta Kejari Awasi Empat Dinas: DLH, Dishub, DPKP, dan DSDABM

Kepada LSM FORBI, menurut Mikler, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, menyampaikan kalau kasus tersebut akan segera dinaikkan ke Pengadilan. Sebab nilai kerugian Negara telah dihitung menggunakan tenaga ahli. 

Namun sayang, sebelum kasus dugaan korupsi pembangunan RS Bogor dinaikkan ke Pengadilan, Kasie Pidsus berpengalaman tersebut dipindahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.  

Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor, Kelurahan Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor (Banprop), yang dikerjakan PT. Jaya Semanggi Enjiniring, Tahun 2021, dengan nilai kontrak Rp93.445.975.291,79.

Baca Juga: Kasus Dugaan Pemerasan Jaksa di Wilayah Banten yang Kena OTT KPK Kini Diambil Alih Kejagung

Pada tanggal 30 Agustus 2022, Kejari Kabupaten Bogor mengungkap dugaan korupsi pembangunan RSUD Parung pada 2021-2022. 

Kepala Kejari Kabupaten Bogor (ketika itu) Agustian Sunaryo menjelaskan pihaknya menduga ada pelanggaran pada pembangunan rumah sakit di wilayah utara Kabupaten Bogor itu, sehingga berpotensi mengakibatkan kerugian negara Rp36 miliar.

“Perkiraan kerugian negara dari Rp93 miliar lebih. Pertama, akibat mark up harga itu sekitar Rp13,8 miliar. Lalu, kekurangan volume sekitar Rp22 miliar. Total kerugian negara sekitar Rp36 miliar, belum termasuk denda yang harus dibayarkan oleh pelaksana,” ucap Agustian.

Baca Juga: Petakan Titik PETI di Kawasan Hutan Lindung, Kejari Kabupaten Bogor Siapkan Langkah Hukum

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Kabupaten Bogor, Dodi Wiraatmaja mengatakan, pihaknya sudah memeriksa sekitar 15 orang saksi terkait dugaan tersebut. 

"Yang kami periksa seperti dari dinas, pihak ketiga di lapangan, termasuk konsultan pengawas. Ini masih terus kami kembangkan," ucap Dodi.

Tapi entah kenapa, penanganan kasus dugaan korupsi pada RSUD Parung tersebut tak pernah jelas kelanjutannya hingga saat ini. Namun pada 9 Desember 2025 lalu,  Kepala Kejari Kabupaten Bogor (saat ini) Denny Achmad, mengatakan dugaan perkara tersebut masih ditangani jajarannya.

Terkait hal itu Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor (PRB), Johan Pakpahan mengaku, prihatin atas maraknya praktik korupsi yang melibatkan oknum pejabat publik di sejumlah daerah.

"Kondisi ini sangat miris dan memprihatinkan. Fenomena korupsi yang dilakukan oknum pejabat publik seolah tidak ada habisnya,” ungkap Johan Pakpahan kepada ceklissatu.com, Rabu (21/1/2026).

Baca Juga: Cegah KKN, Pemkab Bogor Serahkan Pengawasan Proyek ke KPK, Rudy Susmanto: Ini Bentuk Transparansi Pemerintah

Johan Pakpahan menilai, perilaku koruptif tersebut tidak terlepas dari penegakan hukum yang dinilai masih relatif ringan, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku.

"Ringannya hukuman membuat koruptor tidak takut. Akibatnya, praktik korupsi terus berulang,” tandasnya.

Johan Pakpahan berharap KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian dapat memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku korupsi, termasuk perampasan aset hasil kejahatan. 

Baca Juga: KPK Tetapkan Status Tersangka Kepada Bupati Sudewo Atas Kasus Pemerasan, Dilakukan Penahanan Selama 20 Hari

Selain itu lanjutnya, hukuman berat hingga pidana seumur hidup maupun hukuman mati perlu dipertimbangkan demi memberikan efek jera.

"Jika hukuman berat benar-benar diterapkan, saya yakin para koruptor akan berpikir seribu kali untuk melakukan kejahatan tersebut,” jelas Johan Pakpahan.

Sementara itu, terkait Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Johan Pakpahan mengapresiasi langkah meminta pendampingan KPK dalam menjalankan program strategis daerah tahun 2026. 

Baca Juga: Bupati Pati Sempat Heboh Keluarkan Kebijakan Kenaikan PBB-P2 dan Didemo Warga, Kini Terkena OTT KPK

Johan Pakpahan menegaskan, langkah tersebut merupakan terobosan positif untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efisien, bersih, dan transparan.

"Pendampingan KPK ini membuktikan adanya komitmen dan integritas Pemda Kabupaten Bogor untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan serta mengembalikan kepercayaan masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, Johan mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya, termasuk Kejaksaan, agar lebih proaktif dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Baca Juga: Usai Terjaring OTT KPK, Wali Kota Madiun Ungkapkan Ini

Ia menyinggung adanya isu dugaan korupsi di Kabupaten Bogor, seperti pada Dinas Pendidikan dan pengadaan melalui e-katalog pada tahun 2024. 

Kasus tersebut, menurutnya, menjadi pelajaran penting akan perlunya pengawasan dan penegakan hukum yang tegas dan efektif.

"Hal ini penting agar tidak terulang kasus pemerasan terhadap pejabat daerah, seperti yang dilakukan oknum YS yang mengaku sebagai petugas KPK dan diduga melakukan pemerasan hingga Rp750 juta terhadap sejumlah pejabat sarpras Disdik,” bebernya.

Baca Juga: LSM PRB: Jangan Benturkan Fakta dengan Opini soal Tunggakan Proyek Pemkab Bogor

Johan berharap aparat penegak hukum dapat menegakkan hukum secara adil tanpa diskriminasi.

"Penegakan hukum harus dilakukan secara objektif dan berkeadilan, tanpa pandang bulu," tutupnya.

Menurutnya, fakta di lapangan menunjukkan masih ada pengusaha yang hingga kini belum menerima pembayaran, meski pekerjaan telah selesai.

“Faktanya pengusaha memang belum dibayar dan alasan administrasi dan ada juga kerjaan beres jauh-jauh sebelumnya belum dibayar,” kata Johan, Minggu (18/1/2026).

Baca Juga: Kegagalan Pembayaran Giat di Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Bogor, PRB Sebut Ada Miskomunikasi

Johan menegaskan, pemberitaan mengenai keterlambatan pembayaran proyek bukanlah opini, melainkan kondisi riil yang dialami para kontraktor. 

Ia menilai keliru jika fakta tersebut kemudian dibenturkan dengan tudingan opini atau asumsi politik.

“Nah kalau ada pihak keberatan dengan pemberitaan ini kita jangan ada kata opini inikan faktanya anggota Asosiasi Pengusaha konstruksi belum dibayar dan sudah bersabar,” katanya.

Baca Juga: Soroti Kasus OTT KPK Terhadap Bupati Bekasi, Ketua LSM PRB: Jangan Terjadi di Kabupaten Bogor

Ia juga menilai publik saat ini sudah cukup cerdas untuk membedakan fakta dan opini. 

Johan menolak anggapan bahwa pemberitaan soal tunggakan proyek diarahkan untuk menuduh pihak tertentu.

Menurut Johan, apabila ada pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan, jalur hukum terbuka lebar untuk ditempuh.

Baca Juga: LSM PRB Minta Inspektorat Kabupaten Bogor Transparan Periksa Kades Rawapanjang Dugaan Kasus Rekening Fiktif

“Kalau ada pihak merasa terusik dalam hal pemberitaan boleh melakukan gugatan dan katakan hoaks, ini benar lo terjadi dan pengusaha sudah bisa menerima dan sabar menanti Pemkab Bogor untuk pembayaran,” kata dia.

Johan menyebut bahwa persoalan keterlambatan pembayaran juga harus dilihat dari kondisi kas daerah serta sistem penganggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahunan.

“Kita harus lihat juga kondisi keuangan kas daerah dan semua sudah tersistem tiap APBD tahunan dan jangan sampai membangun yang berujung di hamburkan dan melanggar asas efektif dan efisien keuangan,” ucapnya.

Baca Juga: Kades Cimanggis Diduga Serobot Lahan Warga, Ketua PRB Minta Bupati Tunjuk Plt Agar Pelayanan Desa Tak Terganggu

Ia menegaskan bahwa masyarakat berhak mengawasi pengelolaan keuangan daerah karena APBD bersumber dari pajak rakyat.

Selain itu, Ia menyebut keterlambatan pembayaran memang pernah terjadi sebelumnya, namun tidak sebesar saat ini.

“Kita pengusaha mitra sudah 10 tahun mengerjakan proyek dan memang suka ada yang molor bayarnya namun gak sampai sekarang banyaknya,” ucapnya.

Sebagai solusi, Johan mendorong agar Pemerintah Kabupaten Bogor segera mempercepat pembahasan APBD Perubahan agar pembayaran tunggakan proyek bisa segera direalisasikan.

Sebagai Bupati Bogor, saya ingin menekankan bahwa pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur yang mendukung adalah kunci untuk mencapai tujuan tersebut.

Isra Mi'raj mengajarkan kita tentang pentingnya meningkatkan kualitas diri dan berjuang untuk mencapai tujuan. Dalam konteks pembangunan Kabupaten Bogor, kita harus terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Baca Juga: Antisipasi Lonjakan Libur Panjang Isra Miraj, Polres Bogor Siapkan One Way ke Arah Puncak

Kita harus membangun sumber daya manusia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan berkompeten dalam bidangnya masing-masing. 

Kita juga harus membangun infrastruktur yang memadai, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya, untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat.

Dengan demikian, kita dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan perekonomian Kabupaten Bogor. Kita harus terus berdoa dan berikhtiar untuk membangun Kabupaten Bogor menjadi lebih maju dan sejahtera.

Baca Juga: 151 Atlet PPOPM Kabupaten Bogor Jalani Tes Parameter Awal Tahun 2026

Mari kita jadikan Isra Mi'raj sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas diri dan membangun Kabupaten Bogor Kuta Udaya Wangsa Bogor Istimewa. 

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita kekuatan dan petunjuk dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rudy Susmanto
Bupati Bogor

Johan Pakpahan menyebut, adanya kegagalan pembayaran tersebut karena ada miskomunikasi di BPKAB Kabupaten Bogor.

"Sikap LSM PRB jelas ada kesalahan atau miskomunikasi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor," ucap Johan Pakpahan kepada ceklissatu.com, Jumat (2/1/2026) via telpon selulernya.

Baca Juga: LSM PRB Soroti Spesifikasi Aspal Jalan Bojong Koneng Bogor yang Mengelupas Usai Hujan Deras

Johan Pakpahan menjelaskan, para pengusaha atau pihak ketiga yang belum dibayarkan karena kondisi defisit keuangan Pemkab Bogor tidak perlu khawatir. Karena Pemkab Bogor dengan APBD hampir Rp12 triliun pasti sanggup membayar sejumlah tagihan tersebut. 

"Para pengusaha yang pekerjaannya belum dibayarkan tidak perlu khawatir. Pemkab Bogor pasti bayar, hanya saja masih menghitung proses PAD dan dana dari sumber-sumber keuangan lainnya," jelas Johan Pakpahan.

Selain itu lanjut Johan, ada yang tidak sinkron antara belanja, pendapatan dan kas daerah. Ketidaksinkronan itu disebabkan salahsatunya besarnya pengeluaran untuk penanganan bencana. 

Baca Juga: Soroti Kasus OTT KPK Terhadap Bupati Bekasi, Ketua LSM PRB: Jangan Terjadi di Kabupaten Bogor

"Selain itu ada perencanaan yang kurang baik, sehingga menimbulkan miskomunikasi. Sementara Bupati Bogor disibukan dengan kegiatan membangun dengan cepat, tapi tidak diimbangi dengan kondisi keuangan daerah," tandas Johan. 

Oleh karena itu, Johan juga memberi saran agar Pemkab Bogor menaikan plafon anggaran sebesar Rp15 triliun dengan banyaknya potensi pendapatan yang belum optimal. 

"Defisit APBD ini karena ada potensi pendapatan yang belum optimal digali. Harusnya APBD Bogor ini bisa sampai Rp15 triliun," kata politikus PDIP ini. 

Baca Juga: LSM PRB Minta Inspektorat Kabupaten Bogor Transparan Periksa Kades Rawapanjang Dugaan Kasus Rekening Fiktif

Johan juga menegaskan bahwa Bupati Bogor Rudy Susmanto harus berhati-hati dalam mengelola anggaran. Harus ada prioritas program unggulan yang dibiayai APBD agar Kabupaten Bogor benar-benar menjadi Istimewa sesuai jargon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi (Jaro Ade). 

"Boleh saja membangun dengan cepat, tapi harus disesuaikan dengan visi Bogor Istimewa dan Gemilang oleh Pak Rudy dan Pak Jaro Ade," tegas Johan. 

"Ini semua agar tidak terulang Pemkab Bogor gagal bayar ke ratusan kegiatan yang sudah selesai dikerjakan," beber pria kandidat Doktor Ilmu Hukum di Universitas Jakarta tersebut yang akrab dengan para awak media.

Baca Juga: Kades Cimanggis Diduga Serobot Lahan Warga, Ketua PRB Minta Bupati Tunjuk Plt Agar Pelayanan Desa Tak Terganggu

Dalam kesempatan itu, Johan juga mengingatkan kepada para pengusaha agar sabar karena Pemkab Bogor pasti membayar tagihan yang gagal bayar di 2025 ini.

"Kepada rekan-rekanku sesama pengusaha harap bersabar pasti tagihan kita semua dibayar ketika dananya sudah ada dan cukup," tandas salah satu pengurus Gapensi Kabupaten Bogor ini.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika menyatakan, setelah diamati kondisi ini salah satunya karena banyak permohonan di akhir tahun terutama tanggal 29-31 Desember 2025. 

Menurutnya, waktu sempit untuk verifikasi administrasi maupun teknis sedangkan perbankan pun dibatasi waktu operasional nya, serta gangguan sistem juga mempengaruhi keterlambatan ini yang pada akhirnya habis waktu.

"Dengan kondisi Ini, akhirnya pekerjaan di tahun 2025 harus dibayarkan pada tahun berikutnya yaitu 2026," terang Sekda.

Kemudian, pembayaran di tahun 2026 tidak serta merta bisa langsung dibayarkan karena harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana harus menjadi bagian dari APBD 2026 terlebih dahulu tagihan tadi.

"Insya Alloh kondisi kas kita sampai dengan hari ini ada 230 M, sehingga mampu membayar namun tidak bisa langsung bayar," ucap Sekda.

"Pak bupati menargetkan, akhir Januari semua sudah terbayarkan dan prosesnya sesuai peraturan," tegas Sekda.

Keputusan tersebut diambil setelah musyawarah antara pihak kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat keamanan, serta pengelola WSY, Selasa (23/12/2025).

Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa kegiatan Misa Natal pada 24-25 Desember 2025 tidak dilaksanakan di WSY, dengan alasan menjaga kondusivitas lingkungan dan menunggu proses perizinan kegiatan ibadah.

Baca Juga: Antisipasi Kemacetan Pasca Bubaran Misa Natal di Gereja Katedral Jakarta, Polisi Bakal Lakukan Ini

Menanggapi hal itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA) menilai pembatalan ibadah umat Kristiani tersebut patut menjadi perhatian serius negara, khususnya terkait jaminan kebebasan beragama sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Ketua LBH GEKIRA, Santrawan Paparang, menegaskan, kebebasan beribadah merupakan hak konstitusional warga negara yang tidak boleh dikalahkan oleh tekanan sosial atau kekhawatiran mayoritas.

"Negara wajib hadir menjamin kebebasan beragama dan beribadah. Ketika ibadah dihentikan bukan karena pelanggaran hukum, melainkan karena tekanan sosial atau kekhawatiran semata, maka ini menjadi preseden yang tidak sehat bagi kehidupan berbangsa," ujar Santrawan, Rabu (24/12/2025).

Baca Juga: Pergantian Kuria Keuskupan Bogor Jelang Natal Tuai Tanda Tanya Jemaat

Menurut LBH GEKIRA, dialog dan musyawarah antarumat beragama merupakan langkah positif. Namun, hasil dialog tidak boleh berujung pada pengorbanan hak konstitusional kelompok minoritas.

"Musyawarah seharusnya memperkuat perlindungan hak, bukan justru membatasi pelaksanaannya. Kebebasan beribadah dijamin Pasal 29 UUD 1945 dan tidak bersyarat pada persetujuan mayoritas," tegasnya.

LBH GEKIRA juga menyoroti fakta bahwa WSY selama ini menjalankan fungsi pendampingan pastoral mahasiswa Katolik, pendidikan agama, serta kegiatan sosial lintas iman, yang bahkan mendapat dukungan dari masyarakat sekitar.

Baca Juga: Natal di Bawah Tekanan, LBH GEKIRA Turun Tangan

"Jika kegiatan sosial dan pendidikan diterima, tetapi ibadahnya dihentikan, ini menunjukkan masih adanya kesalahpahaman serius tentang makna kebebasan beragama," kata Santrawan.

LBH GEKIRA meminta pemerintah daerah, aparat keamanan, serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk tidak hanya berperan sebagai mediator konflik, tetapi juga sebagai penjaga konstitusi.

"Kerukunan sejati bukan berarti menghentikan ibadah demi ketenangan sementara, melainkan memastikan semua warga bisa menjalankan keyakinannya tanpa rasa takut," tambahnya.

Baca Juga: Ratusan Ribu Wisatawan Kepung Bandung di Awal Libur Nataru, Ini Tempat yang Laris Manis Dikunjungi

Sementara itu, pihak WSY melalui Romo Robertus Bambang Rudianto SJ menegaskan, WSY bukanlah gereja, melainkan pusat pendampingan pastoral mahasiswa Katolik dari berbagai kampus di wilayah Jakarta Selatan dan Depok.

Ia menyatakan pembatalan Misa Natal dilakukan demi menghormati proses dialog dengan warga dan menjaga ketenangan lingkungan.

LBH GEKIRA mendorong agar ke depan proses perizinan kegiatan ibadah dilakukan secara transparan, adil, dan tidak diskriminatif, serta meminta negara memastikan peristiwa serupa tidak terus berulang.

"Jika setiap potensi keberatan warga berujung pada pembatalan ibadah, maka yang terancam bukan hanya umat tertentu, tetapi prinsip kebebasan beragama itu sendiri," pungkas Santrawan.

Keputusan tersebut ditetapkan dalam rapat koordinasi Pengurus PWI Pusat yang digelar di Hall Dewan Pers, Senin (15/9/2025).

Akhmad Munir yang akrab disapa Cak Munir menyebut kepengurusan kali ini sebagai “kabinet persatuan” yang diharapkan dapat semakin solid dan kompak untuk mengawal peran masyarakat pers di tengah tantangan disrupsi media.

Baca Juga: Menteri Hukum Terima Pengurus PWI Pusat, Blokir Administrasi Resmi Dibuka

“Wartawan harus teguh dalam menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu, pengurus PWI akan hadir mendampingi seluruh anggota agar menjaga komitmen tersebut. Diharapkan dengan kepengurusan ini, PWI dapat turut membangun ekosistem pers nasional yang sehat, menghadirkan wartawan kompeten yang menyajikan informasi akurat dan benar,” ujar Cak Munir.

Munir menganalogikan informasi yang disajikan wartawan sebagai “makanan bergizi” bagi publik. 

“Dengan informasi yang sehat, masyarakat tentu akan lebih kuat dan cerdas, dibandingkan jika terus-menerus disuguhi hoaks dan disinformasi di tengah derasnya arus informasi digital,” tambahnya.

*Tokoh Pers Nasional Duduki Struktur Strategis*

Cak Munir, wartawan senior sekaligus Direktur Utama LKBN ANTARA, ini akan didampingi oleh Atal S. Depari sosok wartawan senior yang juga mantan Ketum PWI Pusat periode 2019-2023.

Lalu Zulmansyah Sekedang, mantan Ketua Umum PWI versi KLB yang merupakan mantan Ketua PWI Riau dua periode menjabat sebagai Sekretaris Jenderal. Posisi Bendahara Umum dipercayakan kepada Marthen Selamet Susanto, Pemimpin Redaksi Koran Jakarta. Adapun Zulkifli Gani Ottoh, mantan Ketua PWI Bidang Organisasi kembali didaulat di posisi yang sama. 

Baca Juga: RAT Koperasi Jasa Wartawan Mandiri Sejahtera, Cerminkan Kebersamaan hingga Lahirkan Pemimpin Baru

Dewan Penasihat PWI Pusat akan dipimpin oleh Suryopratomo, mantan Pemimpin Redaksi Kompas dan Metro TV yang kini menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Singapura. 

Sementara itu, Ilham Bintang, pendiri Cek & Ricek dan pelopor jurnalisme infotainment serta mantan Ketua Dewan Kehormatan PWI, menempati posisi Wakil Ketua Dewan Penasihat.

Posisi Sekretaris Dewan Penasihat diisi oleh Sasongko Tedjo, mantan Pemred Suara Merdeka, yang juga mantan Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat.

Jajaran anggota Dewan Penasihat terdiri dari tokoh-tokoh besar dengan latar belakang dan keahlian yang beragam. Hadir Karni Ilyas, jurnalis senior sekaligus pendiri Indonesia Lawyers Club. Tribuana Said, putra pendiri Harian Waspada Ani Idrus dan pendiri LPDS. Nama besar lain yang bergabung adalah Dahlan Iskan, pendiri Jawa Pos Group yang juga pernah menjabat sebagai Dirut PLN dan Menteri BUMN.

Kehadiran jurnalis perempuan senior juga mewarnai Dewan Penasihat melalui Retno Pinasti, Pemimpin Redaksi SCTV dan Indosiar. Kemal Effendi Gani, Pemimpin Umum dan Pemred Majalah SWA. Asro Kamal Rokan, mantan Pemred Republika yang, kini menjabat Presiden ISWAMI.

Struktur ini juga diperkuat oleh Agung Dharmajaya, Wakil Ketua Dewan Pers yang dikenal sebagai pakar regulasi media dan penyiaran. Sementara itu, Iman Brotoseno, Dirut TVRI sekaligus sutradara film, menambah warna dengan latar belakang pengurus PWI. Lalu ada Hendrasmo, Dirut RRI sekaligus doktor Ilmu Politik yang sebelumnya pernah berkarier di BBC.

Sementara itu, Dewan Pakar dipimpin oleh Dhimam Abror, mantan Pemred Jawa Pos dan Bola, bersama Nurjaman Mochtar mantan pemred ANTV, sebagai Sekretaris. Hadir pula jurnalis muda seperti Alfito Deannova Pemred Detik.com mengisi posisi anggota Dewan Pakar serta Aiman Witjaksono sebagai Wakil Ketua Departemen Hukum & HAM.

Baca Juga: Rumah Besar PWI Harus Dirawat Bersama, Persatuan Lebih Mulia dari Ambisi

Dengan struktur yang solid dan representatif ini, PWI Pusat periode 2025–2030 diharapkan mampu menjadi jangkar stabilitas sekaligus motor inovasi dalam dunia pers nasional. Sinergi antara pengalaman panjang, keahlian khusus, serta semangat pembaruan menjadi fondasi utama dalam menjalankan amanah organisasi, demi terciptanya ekosistem media yang sehat, cerdas, dan berdaya saing di era digital.

*Berikut Susunan Lengkap Pengurus PWI Pusat Masa Bakti 2025-2030*

DEWAN PENASIHAT 

Ketua : Suryopratomo
Wakil Ketua : Ilham Bintang
Sekretaris : Sasongko Tedjo
Anggota : Karni Ilyas 
 : Tribuana Said
 : Dahlan Iskan
 : Retno Pinasti
 : Kemal Effendi Gani
 : Asro Kamal Rokan
 : Agung Dharmajaya
 : Iman Brotoseno
 : Firdaus
 : Hendrasmo
 : Sutrimo
 : M.Noeh Hatumena
 : Imawan Mashuri
 : Basril Basyar
DEWAN KEHORMATAN 
Ketua : Atal S. Depari
Wakil Ketua : Herbert Timbo Siahaan
Sekretaris : Nurcholis MA Basyari
Anggota : Banjar Chairuddin
 Diapari Sibatangkayu
 Helmi Burman
Usman Kansong
 Zacky Antony
 Muhammad Syahrir
 
DEWAN PAKAR 
Ketua : Dhimam Abror 
Sekretaris : Nurjaman Mochtar
Anggota : Wahyu Muryadi
 : Heddy Lugito
 : Eduard Depari
 : Effendi Ghazali
 : Sujiwo Tejo
 : Yulian Warman
 : Hidayat Arsani
 : Gories Mere
 : Alfito Deannova
 : Helena Rea
 : Syahdanur
 : Reva Deddy Utama
 : Raldi Doy
 : Muhammad Amru
 : Andrian Tuswandi
 : Rudi Hidayat
 : Edi Saputra Hasibuan

Ketua Umum : Akhmad Munir 

Bidang Organisasi 
Ketua  : Zulkifli Gani Ottoh
Wakil Ketua : Djoko Tetuko Abdul Latif

Bidang Pembinaan Daerah 
Ketua : Mirza Zulhadi
Wakil Ketua I : Novrizon Burman
Wakil Ketua II : Sarjono

Bidang Pendidikan 
Ketua : Agus Sudibyo
Wakil Ketua I : Suprapto
Wakil Ketua II : Zarman Syah

Bidang Kerjasama dan Kemitraan 
Ketua : Ariawan 
Wakil Ketua I : Abdullah Sammy
Wakil Ketua II : Kadirah
Wakil Ketua III : Amy Atmanto
 
Bidang Hubungan Luar Negeri 
Ketua : Irfan Junaidi
Wakil Ketua : Budhiana Kartawijaya

Bidang Multimedia dan IT 
Ketua : Hilman Hidayat
Wakil Ketua I : Agus Salim Alwi Hamu
Wakil Ketua II : Merdi Sofansyah

Bidang Media & Penyiaran 
Ketua : Auri Jaya
Wakil Ketua I : Danang Sanggabuana 
Wakil Ketua II : Dede Apriadi

Bidang Pembelaan & Pembinaan Hukum 
Ketua : Anrico Pasaribu
Wakil Ketua : Octap Riadi

Sekretaris Jenderal : Zulmansyah Sekedang
Wakil Sekretaris Jenderal I : Haryo Ristamaji
Wakil Sekretaris Jenderal II : Iskandar Zulkarnain 

Bendahara Umum : Marthen Selamet Susanto
Wakil Bendahara Umum I : Herlina Anis
Wakil Bendahara Umum II : Sumber Rajasa Ginting

KOMISI-KOMISI: 

Komisi Pendidikan & Pelatihan
Ketua : Jufri Alkatiri
Wakil I : Anas Syahirul Alim
Wakil II : Aldi Gultom

Komisi Kompetensi Wartawan 
Ketua : Firdaus Komar 
Wakil : Ahmad Fauzi Chan

Komisi Pemberdayaan Wartawan Perempuan
Ketua : Henny Murniati 
Wakil : Ria Dewi

Komisi Wartawan Olahraga (Siwo)
Pembina : Mahfudin Nigara
Wakil Pembina : Gungde Ariwangsa
Ketua : Suryansyah 
Wakil Ketua I : Dede Isharrudin
Wakil Ketua II : Erwin Muhammad
Sekretaris : Wina Setyawatie
Wakil Sekretaris : Rudi Sahwani
Anggota : Husnie
 : Syahnan Rangkuti
 : Denni Risman
 
DEPARTEMEN-DEPARTEMEN 

Departemen Seni, Musik, Film, dan Budaya
Ketua : Ramon Damora
Wakil Ketua I : Eko Teguh
Wakil Ketua II : Kunni Masrohanti

Departemen TNI dan Polri
Ketua : Jhonny Handjojo
Wakil Ketua (Khusus Polri) : Musrifah
Wakil Ketua (Khusus TNI) : Badar Subur

Departemen Hukum & HAM 
Ketua : Baren Antonius Siagian
Wakil Ketua I : Aiman Witjaksono 
Wakil Ketua II : Ardiansyah MZ Tanjung
Wakil Ketua III  : Eddy Iriawan

Departemen Parlemen 
Ketua : Ade Chandra

Departemen EKUIN 
Ketua : Heri Triyanto
Wakil Ketua I : Yura Syahrul 
Wakil Ketua II : M. Sarwani
 
Departemen Pangan dan Energi 
Ketua : Gaib Maruto Sigit
Wakil Ketua I : M. Arifin Mukendar
Wakil Ketua II : Rizal Afrizal

Departemen Kajian & Litbang 
Ketua : Akhmad Sefudin
Wakil Ketua I : Rukman Nawawi
Wakil Ketua II : Jimmy Endey

Departemen Humas
Ketua : Hengki Lumban Toruan
Wakil Jaringan Media : Akhmad Dani
Wakil Jaringan Pewarta Foto : B Hersunu A.W
Wakil Jaringan Media Sosial : Achmad Rizal
 
DIREKTORAT

Direktur Uji Kompetensi Wartawan (UKW) : Aat Surya Safaat
Wakil Direktur : Eko Pamuji

Direktur Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI)  : Marah Sakti Siregar
Wakil Direktur : Nizwar

Direktur Anugerah Adinegoro : Maria D. Andriana
Wakil Direktur : Eko Suprihatno

Direktur Anugerah Seni & Kebudayaan : Yusuf Susilo Hartono

Direktur Konfederasi Wartawan ASEAN (CAJ) : Ahmed Kurnia Soeriawidjaja
Wakil Direktur : Yono Hartono 

Direktur Anti Kekerasan Wartawan : Edison Siahaan
Wakil Direktur  : Supardi Hardy

Direktur Satgas Anti Hoax : Insan Kamil
Wakil Direktur I : Mercys Charles Loho
Wakil Direktur II : Muhtadi Putra Nusa

Direktur PWI Peduli : Yoyok Ajar
Wakil Direktur : Samsir Hamajen

Direktur Aset : Endang Werdiningsih
Wakil Direktur : Rabiatun Drakel

Direktur Pers Pancasila : Sihono HT
Wakil Direktur : Mochtar Touwe

Bahkan, belum 24 Jam dilantik jadi Menteri Keuangan, Purbaya Budhi Sadewa melontarkan kata-kata yang menyayat hati rakyat. 

Pejabat publik seharusnya menjadi pilar kepercayaan masyarakat, bukan pemicu kekacauan. Sayangnya, kerap kali kita temui pernyataan mereka yang sembrono, tidak bijak, dan jauh dari empati. Kata-kata yang keluar dari mulut mereka seolah tak mempertimbangkan dampak besar bagi masyarakat luas. Ini bukan hanya soal komunikasi buruk; ini soal kegagalan memahami tanggung jawab besar sebagai pemimpin.

Baca Juga: Pelantikan Pejabat Baru, Bupati Bogor Rudy Susmanto : Dorong Inovasi dan Pelayanan Publik

Empati dan simpati adalah dua kata kunci yang harus melekat pada setiap pejabat publik. Mereka harus bisa merasakan apa yang dirasakan masyarakat, memahami kesulitan rakyat, dan merespons dengan kebijakan yang berpihak pada kebaikan bersama. Bukan malah dengan entengnya mengeluarkan pernyataan yang menyakitkan hati banyak orang.

Tapi empati saja tidak cukup. Pejabat publik harus bisa *aksi*, bukan hanya omong doang. Janji-janji manis tanpa realisasi konkret hanya akan menambah daftar kekecewaan masyarakat. Mereka harus bergerak, bertindak nyata, dan menunjukkan komitmen untuk memperbaiki keadaan. Jangan hanya berbicara di podium, tapi hasilnya nihil di lapangan.

Kita butuh pejabat publik yang:
- Bijak dalam bicara: Setiap kata harus dipertimbangkan dampaknya bagi masyarakat.
- Memiliki empati: Mampu merasakan dan memahami penderitaan rakyat.
- Bertindak nyata: Aksi konkret lebih berharga daripada sekadar retorika.
- Bertanggung jawab: Siap menerima konsekuensi atas pernyataan dan kebijakan mereka.

Kami, di Ceklissatu.com akan terus mengawasi semua pejabat publik untuk lebih berhati-hati dalam berbicara dan bertindak. Masyarakat tidak butuh kata-kata kosong; mereka butuh solusi nyata untuk masalah nyata. Saatnya pejabat publik menunjukkan kapasitas mereka sebagai pemimpin yang peduli, bukan sekadar figur yang asal bicara dan memicu kekacauan.

Kita semua berharap pada perubahan positif dari para pemimpin kita. Mari kita dorong mereka untuk lebih baik, lebih empatik, dan lebih berani bertindak untuk kebaikan bersama.

Salam,

Pemimpin Umum Ceklissatu.com
Suhairil Anwar

Dalam momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, kita sebagai umat muslim diingatkan untuk menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh Baginda Rasulullah. 

Peringatan ini bukan hanya sekadar ritual tahunan, tetapi juga kesempatan bagi kita untuk merefleksikan diri dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya meneladani sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari.

Baca Juga: Libur Panjang Maulid Nabi, Penumpang Whoosh Alami Kenaikan Hingga 20 persen

Sebagai Bupati Bogor, saya Rudy Susmanto mengajak seluruh masyarakat muslim di Kabupaten Bogor untuk mengambil pelajaran dari perjuangan dan ajaran Nabi Muhammad SAW. 

Dalam membangun Kabupaten Bogor menjadi lebih maju dan sejahtera, kita memerlukan komitmen dan kesadaran kolektif dari seluruh elemen masyarakat. 

Nilai-nilai seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian terhadap sesama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dapat menjadi landasan kuat dalam mewujudkan Kuta Udaya Wangsa, Bogor Istimewa.

Baca Juga: Antisipasi Kepadatan Jalan Raya Puncak, Polres Bogor Siapkan 100 Personel hingga Fasilitas Keselamatan

Dengan meneladani sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW, kita dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Bogor. 

Kita dapat menjadi lebih peduli terhadap lingkungan sekitar, lebih giat dalam bekerja, dan lebih berempati terhadap sesama. Dengan demikian, kita dapat menciptakan masyarakat yang harmonis, sejahtera, dan berakhlak mulia.

Mari kita jadikan momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini sebagai kesempatan untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen kita dalam membangun Kabupaten Bogor. 

Baca Juga: Dishub Kabupaten Bogor Siapkan 40 Petugas Atur Lalu Lintas Jelang Libur Panjang Maulid Nabi

Dengan kerja sama dan kesadaran kolektif, kita dapat mewujudkan Kabupaten Bogor yang lebih baik dan lebih sejahtera bagi seluruh masyarakatnya.

Salam,
Rudy Susmanto, Bupati Bogor

Sebagai Pimpinan Redaksi Ceklissatu.com, saya Suhairil Anwar menyadari bahwa pers memiliki peran yang sangat penting dalam membangun masyarakat yang demokratis dan beradab. Namun, saat ini pers juga dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti desakan komersial, tekanan politik, ancaman terhadap kebebasan pers dan berita hoax. 

Oleh karena itu, tema "Pers Berintegritas Menuju Indonesia Emas" sangat tepat untuk mengingatkan kita akan pentingnya integritas dalam dunia jurnalistik. Integritas bukan hanya tentang menjaga kebenaran dan akurasi informasi, tetapi juga tentang menjaga kemandirian dan kebebasan pers dari berbagai tekanan dan pengaruh.

Baca Juga: Pengurus PWI Pusat Tegaskan Kepengurusan yang Sah, HPN Kalsel Diselenggarakan Tanpa Legitimasi Resmi PWI

Saya mengapresiasi peran Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sebagai organisasi yang telah memperjuangkan kebebasan pers dan meningkatkan kualitas jurnalistik di Indonesia. PWI telah bekerja keras untuk mempromosikan etika jurnalistik dan memperkuat integritas pers.

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan selamat sukses kepada PWI yang akan menggelar perayaan HPN di Pekanbaru. Semoga acara ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat pers di Indonesia dan mempromosikan nilai-nilai jurnalistik yang berintegritas.

Baca Juga: Panitia Lokal dan Pusat Matangkan Koordinasi, HPN 2025 di Riau Siap Sambut Delegasi se-Nusantara

Terima kasih kepada semua wartawan, jurnalis, dan pekerja media yang telah bekerja keras untuk menyajikan informasi yang akurat dan berimbang untuk masyarakat. Kita berharap bahwa pers di Indonesia dapat terus berkembang dan menjadi pilar demokrasi yang kuat.

Selamat Hari Pers Nasional 2025!

Salam,
Suhairil Anwar
Pemimpin Redaksi Ceklissatu.com

Saya pribadi berharap semoga pers dapat tetap independen dan memberikan informasi yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Bogor, Indonesia dan Dunia. 

Pers memiliki peran yang sangat penting dalam membangun masyarakat yang demokratis dan beradab. 

Oleh karena itu, saya mengajak seluruh insan pers untuk bersama-sama membangun Kabupaten Bogor yang istimewa.

Baca Juga: Persiapan Sudah 100 Persen, HPN  2025 di Riau Siap Dilaksanakan

Saya juga ingin mengucapkan selamat sukses kepada Panitia HPN yang akan diselenggarakan di Pekanbaru. 

Semoga acara ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat pers di Indonesia dan mempromosikan nilai-nilai jurnalistik yang berintegritas.

Terima kasih kepada semua wartawan, jurnalis, dan pekerja media yang telah bekerja keras untuk menyajikan informasi yang akurat dan berimbang kepada masyarakat. 

Saya berharap bahwa pers di Kabupaten Bogor dapat terus berkembang dan menjadi pilar demokrasi yang kuat.

Terima kasih. 

Salam Pers, 

Bupati Bogor Terpilih
Rudy Susmanto

Tahun 2024 sudah berlalu, tahun yang berlalu mengajarkan kita banyak hal. Kita telah menghadapi berbagai tantangan, dari krisis ekonomi, dinamika politik hingga bencana alam. 

Namun, kita juga telah menyaksikan kekuatan solidaritas dan kepedulian masyarakat. Berbagai masalah kita hadapi bersama-sama. Gotong royong adalah semangatnya. Bersatu adalah kuncinya, ya Indonesia Bersatu.

Baca Juga : Forum Pemred SMSI Tegaskan Komitmen Tingkatkan Kualitas Jurnalis

Saat ini, kita harus melakukan introspeksi diri. Apa yang telah kita capai? Apa yang masih perlu diperbaiki? Bagaimana kita dapat berkontribusi lebih baik bagi masyarakat?

Tahun Baru ini, kita harus memperkuat tawakal kita kepada Yang Maha Kuasa. Kita harus menyadari bahwa kekuatan kita tidak hanya datang dari diri sendiri, tetapi juga dari kepercayaan dan kerja sama dengan orang lain.

Kita harus bersama-sama membangun Kabupaten Bogor yang lebih baik. Kita harus menggalang kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku ekonomi untuk menciptakan kemajuan yang berkelanjutan.

Tahun 2025 dan seterusnya, mari kita jadikan pusat ekonomi yang kuat dan berkelanjutan, kita ciptakan wilayah yang ramah lingkungan dan berbudaya dan kita bangun komunitas yang solid, peduli dan istimewa.

Baca Juga : Volume Kendaraan Meningkat di Libur Nataru, Dishub Kabupaten Bogor Tempatkan 18 Petugas di 3 Titik Rawan Macet di Cileungsi

Pada Tahun Baru ini, kita memiliki kesempatan untuk memulai kembali dengan semangat baru. Mari kita jadikan tahun ini sebagai momentum untuk membangun Kabupaten Bogor yang lebih baik.

Selamat Tahun Baru 2025, Salam Istimewa dari saya, Bupati Terpilih Kabupaten Bogor 2025-2029, Rudy Susmanto.

Menahkodai PWI bukanlah perkara mudah. Selain harus bisa mengontrol kualitas wartawan di tengah perkembangan informasi dan meningkatkan kapasitas wartawan, PWI juga diharapkan menjadi pengontrol informasi benar di tengah maraknya informasi bahkan berita palsu. Apalagi bagi PWI-PWI yang wilayahnya akan melakukan Pemilihan Kepala Daerah. Pasti lebih besar dinamikanya.

Dan bagi saya, Bung Kesit juga akan memiliki tantangan tersendiri. Karena selain DKI Jakarta akan melaksanakan pemilihan Gubernur, memimpin PWI Jaya juga tantangan tersendiri. Tidak bisa dimungkiri, PWI Jaya akan tetap menjadi barometer bagi organisasi PWI seantero nusantara. Apa yang dibuat oleh PWI Jaya, bisa saja menjadi tolok ukur dan diduplikasi oleh PWI-PWI lainnya. Tapi saya yakin, Bung Kesit yang kiprahnya sebagai wartawan sudah bahkan lebih dari 30 tahun, pasti bisa melalui semua ombak dengan tenang. Karena saya juga ingat, dia tahu betul bahwa Pelaut yang hebat tidak lahir di laut yang tenang. 

Dan yang tidak boleh dilupakan Bung Kesit sudah dedikasikan dirinya untuk PWI Jaya. Pengalamannya di PWI Jaya juga bukan kaleng-kaleng, Bung Kesit pernah memimpin Seksi Wartawan Olahraga (Siwo) PWI Jaya periode 2004-2009, lalu Wakil Sekretaris era 2014-2019, dan Sekretaris pada periode 2019-2024.

Dan sebelumnya, Kawal Lama saya ini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PWI Jaya, periode 2019-2024. Ia ditetapkan sebagai Plt Ketua PWI Jaya, pada 20 November 2023 silam.Saya adalah wartawan yang sudah pernah merasakan secara langsung manfaat dari PWI Jaya di bawah kepimpinan Bung Kesit sebagai Plt karena tahun lalu saya bisa lolos Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Tingkat Madya di UKW yang diadakan oleh PWI Jaya. 

Saya yakin, di bawah nahkoda Bung Kesit, PWI Jaya akan semakin memiliki nilai tawar yang baik di mata stakeholder dan bukan hanya mengurus keorganisasian tetapi juga melakukan peningkatan kapasitas serta kesejahteraan wartawan di Jakarta.

Berdasarkan program dan rencana, saya yakin eksistensi PWI Jaya di mata stakeholder akan semakin meningkat karena Bung Kesit berjanji akan enjalin kerja sama dengan berbagai instansi, baik pemerintah, non pemerintah, dan lembaga pendidikan dalam membangun SDM PWI Jaya yang Tanggap (memiliki intelektualitas yang tinggi), Tanggon (memiliki kepribadian yang kuat), dan Trengginas (mampu mengemban tugas dengan cekatan, serta memiliki rasa empati dan kepedulian yang tinggi). 

Dan saya juga melihat masa depan PWI Jaya yang cerah karena akan tetap melibatkan generasi penerus yang muda dan memiliki ide brilian serta semangat yang tinggi karena akan dijemput oleh Bung Kesit melalui program Jemput Bola. 

Sekali lagi, saya ucapkan selama untuk Bung Kesit. Selamat bertugas dan pasti amanah.

JAYALAH PWI JAYA. 

Salam,
Suhairil Anwar
Pemimpin Umum Ceklissatu.com

Di pusat misalnya, tidak bisa dimungkiri kemenangan Prabowo Gibran akan menjadi lembaran baru bagi sejarah Politik Bangsa Indonesia. Prabowo yang sudah beberapa kali bertarung dan kalah, akhirnya memetik kemenangannya bersama Gibran yang paling sering dipandang sebelah mata karena usia dan pengalamannya yang dianggap masih sedikit dibanding paslon lain. Tapi suara rakyat berkehendak, Prabowo Gibran akan melenggang ke Istana. 

Di level provinsi, tentu saja kita dikagetkan dengan kemenangan Alfiansyah Komeng yang spontan uhuy. Komeng, seorang komedian yang biasanya kita lihat di layar kaca dengan komedinya yang cerdas tiba-tiba menjadi viral saat hari pencoblosan karena banyak dipilih dan menjadi bahan perbincangan. Tidak hanya itu, foto Komeng yang ada di surat suara juga melambangkan sifat kocak dari Komedian yang bertarung di DPD dari Provinsi Jawa Barat ini. Bahkan, kemenangan suara Komeng juga dinilai sangat fantastis. 

Baca Juga : Cetak Sejarah Baru, Rudy Susmanto Raih Suara Tertinggi di Pileg 2024 Kabupaten Bogor

Dari berbagai daerah level Kota dan Kabupaten, Kabupaten Bogor selalu menjadi daerah yang menarik perhatian saat Pesta Demokrasi lima tahunan itu. Daerah yang selalu disebut area perang bintang di kontestasi DPR RI ini menjadi daerah yang memiliki DPT tertinggi. Namun, bukan hanya itu yang menarik perhatian masyarakat. Melainkan kemenangan Rudy Susmanto yang berhasil lolos dan menjadi juara di Dapil Neraka Kabupaten Bogor yakni Dapil 1 Kabupaten. 

Memang, ini bukan kali pertama Rudy Susmanto menarik perhatian publik Bumi Tegar Beriman, saat Pemilu 2019, Rudy Susmanto yang berlatar belakang seorang Pengusaha menjadi bahan perbincangan masyarakat karena berhasil lolos di Pemilihan Legislatif DPRD Kabupaten Bogor padahal dia merupakan pemain baru. Tidak hanya itu, Rudy Susmanto juga berhasil terpilih menjadi Ketua DPRD Kabupaten Bogor. 

Ternyata, amanah yang dijalankan oleh Rudy Susmanto saat menjadi Wakil Rakyat Bumi Tegar Beriman bisa dijalankan dengan sangat baik. Bukan hanya program, menerbitkan kebijakan yang pro rakyat tapi juga bisa mengawal Eksekutif untuk berjalan dengan baik. 

Apa yang ditanam, itu pula yang akan dipetik, rasanya peribahasa itu cocok disematkan kepada Rudy Susmanto. Amanah yang ia pegang dengan baik berhasil membuat masyarakat di Dapil 1 Kabupaten Bogor kembali menaruh kepercayaan kepadanya. Hal itu terlihat dari kemenangannya di Dapil yang sering disebut Dapil Nerakanya Kabupaten Bogor. 

Tidak hanya meloloskan diri sendiri, ternyata Rudy Susmanto juga berhasil membawa para caleg lainnya bersiap dilantik di parlemen. Total ada 12 kursi yang akan diamanahkan untuk partainya, yakni Gerindra. 

Kemenangan ini tentunya bisa menjadi pelajaran bagi siapa pun yang akan berlaga di kontestasi politik, bukan hanya punya modal visi misi serta janji-janji namun juga harus menepati janji dan menjalankan amanah dengan baik. 

Salam,

Pemimpin Umum Ceklissatu.com
Suhairil Anwar

Terkait Konferprov, rapat panitia pemilihan pada Senin (4/3/2024) sore menegaskan kembali proses pemilihan Ketua dan Ketua DKP PWI Jaya 2024-2029 tersebut. Termasuk,  perihal diskresi atau pemutihan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang sudah tidak berlaku lagi (mati) lebih dari 1 (satu) tahun. 

"Diingatkan, KTA tersebut dapat diperpanjang atau diaktifkan kembali dalam kurun waktu 1-31 Maret 2024. Setelah waktu tersebut tidak dilayani oleh PWI Pusat," ujar Ketua Pelaksana Konferprov PWI Jaya 2024 Budi Nugraha, mengutip salah satu butir keputusan Konkernas PWI Jaya beberapa waktu lalu.

Baca Juga : Ini Nama-nama 50 Caleg Terpilih yang Bakal Duduk di DPRD Kota Bogor Periode 2024-2029

Keputusan Konkernas Tentang Diskresi Perpanjangan KTA  disampaikan kepada ketua-ketua PWI Provinsi melalui surat pada 23 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Ketum PWI Pusat Hendry Ch.Bangun, Sekjen Sayid Iskandarsyah dan Ketua Bidang Organisasi Zulmansyah Sakedang. 

SK PWI Pusat mengenai diskresi KTA tersebut, diberlakukan untuk seluruh PWI Provinsi. Mengingat PWI Jaya akan menggelar Konferprov untuk pemilihan ketua dan ketua DKP definitif, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PWI Jaya Kesit Budi Handoyo menyatakan akan mempertanyakan KTA-KTA baru yang dibuat oleh PWI Pusat tanpa melalui PWI Jaya.

"Kita akan mengirim surat untuk mempertanyakan hal itu," ungkap Kesit dalam rapat.

Rapat panitia Konferprov kali ini agak istimewa karena dihadiri oleh dua sosok dari Pengurus Harian PWI Jaya 2018-2024 yang santer disebut-sebut akan mencalonkan diri sebagai Ketua PWI Jaya 2024-2029. Yakni, Kesit sendiri, dan Iqbal Irsyad, bendahara. Namun, belum diketahui kapan keduanya akan mendaftarkan diri sebagai balon ketua.

Jika untuk balon ketua hanya nama Kesit dan Iqbal yang beredar, sebaliknya untuk figur pimpinan DKP. Beberapa nama disebut-sebut siap mendaftarkan diri. Yakni, Edison Siahaan, Irdawati, dan Tubagus Adhi.

Baru kali ini bursa balon Ketua DKP ramai. Sebelumnya, balon Ketua DKP yang paling santer disebutkan adalah Theo M Yusuf dan Berman Nainggolan.

Pemilihan Ketua DKP ini, sesuai mekanisme, akan dilakukan setelah penetapan Ketua PWI Jaya 2024-2029.

Bila hanya menimbulkan informasi palsu, mungkin bisa menjadi angin lalu. Tapi tidak sedikit juga yang justru menimbulkan kericuhan di tengah masyarakat. 

Untuk itu, kami sebagai media mencoba tetap profesional. Mencari informasi yang pasti dan menyajikannya kepada masyarakat. Sumber informasi yang kami cari juga harus yang memiliki kapasitas dan kapabilitas. 

Berdasarkan pengalaman, kami pernah mencoba menggali sebuah informasi yang pasti. Apalagi saat musim pandemi. Semua informasi seolah bias. Mana yang benar. Mana yang salah. Semua sumber yang kami hubungi tidak sedikit yang memghindar. Selain kondisi yang harus berjarak, mereka juga khwatir menyampaikan informasi yang salah. 

Beruntunglah kami bisa mengenal salah satu narasumber yang selalu bersedia untuk ditanya dan ditemui. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor Rudy Susmanto namanya. 

Badannya yang tegap dan cara berbicaranya yang tegas awalnya membuat kami agak sedikit menciut untuk bertanya. Namun ketika sapaan dan jawaban yang terlontar, kami bisa bilang, "Rakyat Kabupaten Bogor tidak salah memilih wakil rakyat, Rudy Susmanto."

Rudy Susmanto telah menjadi sahabat bagi media. Kapan pun media butuh informasi, Rudy Susmanto dengan sigap menjawab dan memberikan penjelasan. Dan kami semakin apresiasi ketika wartawan kami yang berada di lapangan mengutarakan bahwa Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan mendapatkan tempat berteduh dan istirahat di kawasan kantor DPRD Kabupaten Bogor. 

Kami menilai, bila ada pejabat yang alergi terhadap jurnalis, pasti ada informasi atau data yang ditutup-tutupi. Tapi tidak dengan Rudy Susmanto, Ketua Dewan yang dekat dengan Wartawan. 

Bahkan, kami juga pernah mendengar pandangannya terhadap dunia wartawan. "Wartawan itu pahlawan informasi. Mungkin kami sulit menyampaikan semua informasi kepada masyarakat. Tetapi melalui media, semua jadi dekat. Dan tidak satu kali dua kali, informasi itu juga datangnya dari wartawan. Saya apresiasi setinggi-tingginya untuk profesi jurnalis," katanya.

Sebagai Ketua Dewan, Rudy Susmanto juga kerap kali mengingatkan awak media untuk tetap netral di tengah kondisi pemilu. Dirinya selalu berpesan bahwa meskipun di tengah kompetisi, wartawan harus tetap berada di tengah. Mengawal dan menyampaikan informasi yang benar. 

"Hari Pers Nasional tahun ini masuk di pusaran waktu pemilu. Semoga HPN bisa menjadi pengingat kepada siapa pun bahwa awak media netral dan tetap berpihak kepada masyarakat," harapannya.

Namun kabar duka dari sahabat-sahabat saya yang mengabarkan bahwa anak-anak mereka harus jatuh sakit dan dinyatakan terjangkit radang paru-paru.

Usia mereka belum genap lima tahun, namun harus jatuh sakit karena kondisi yang bukan ulah mereka. Secara mendakan dan beruntun, Sahabat-sahabat saya yang tinggal di kota-kota besar terpaksa harus mengunggah foto anak-anak mereka dipasang infus dan alat pembantu pernafasan.

Kami sama-sama heran, kenapa anak seusia mereka harus sakit seperti itu. Bukankah seharusnya mereka bisa tumbuh sehat dan hebat. 

Ini harus jadi perenungan kita bersama, bahwa ternyata di bulan kemerdekaan ini bukan hanya diri dan status yang harus merdeka, namun juga semua individu harus memiliki hak menghirup udara segar dan air yang bersih.

Bukan hanya mereka, tetapi kita juga. Dulu, memang para pejuang harus berjuang agar Indonesia bisa merdeka dari penjajahan kolonialisme, namun saat ini, kemerdekaan dari udara segar, air bersih dan makanan sehat juga harus diperjuangkan.

Per hari ini, saya dengar beberapa kantor di Ibu Kota tengah mengambil kembali keputusan bekerja di rumah atau work for home (WFH), sepertinya, memang ini salah satu langkah yang harus ditempuh agar polusi udara bisa menurun.

Memang, dunia sudah tua, perubahan iklim juga telah melanda, namun kita tidak boleh lupa bahwa manusia juga menjadi salah satu faktor perubahan iklim itu bisa terjadi bahkan mempercepat. 

Kadang, kita terlalu egois mengubah tanah jadi rumah, menebang pohon lupa menanam, bebas membeli kendaraan dan enggan menggunakan transportasi publik. 

Belum lagi, asap asap yang dihasilkan dari asap rokok, pembakaran makanan hingga konsumsi AC yang berlebihan. 

Tentunya, masih banyak lagi faktornya dan kita harus mulai mengubah perilaku yang ramah lingkungan. Sulit memang, namun ini salah satu bentuk perjuangan kita. 

Demi hidup yang lebih baik, bukan hanya untuk kita namun untuk anak cucu kita. 

Kabar meningkatkan polusi di berbagai kota termasuk di Ibu Kota harus segera kita sikapi dengan perubahan perilaku setiap manusia. 

Asalkan, jangan jadikan data ini hanya sebagai produk politik, atau bahkan hanya dijadikan alasan utama pembangunan Ibu Kota Negara Baru harus dipercepat dengan mengeluarkan dana sebesar-besarnya dengan meraup uang rakyat atau bahkan meminjam ke negara lain. Sebaiknya jangan. Membangun saja bila kita mampu. 

Selamat berjuang meraih udara segar, air bersih dan makanan sehat. 

Salam,

Pemimpin Umum Ceklissatu.com
Suhairil Anwar

"Kemenaker yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam melindungi hak dan martabat para pekerja Indonesia, harusnya mampu menciptakan lingkungan yang adil dan setara. Sayangnya, kasus ini mengungkapkan bahwa oknum pejabat di dalamnya malah terlibat dalam tindakan korupsi yang merugikan banyak pihak,"ungkap Jajang Nurjaman Koordinator CBA, rilis yang diterima redaksi Ceklissatu.com, Jumat 18 Agustus 2023.

Ia mengungkapkan, bahwa oknum pejabat di dalamnya malah terlibat dalam tindakan korupsi yang merugikan banyak pihak.

Baca Juga : CBA Minta Pemkab Bogor dan DPRD Ambil TIndakan Terkait Dugaan Pungli di SMKN I Cibinong

Panggilan untuk Tindakan

Center for Budget Analysis dengan tegas memanggil Presiden Joko Widodo untuk mengambil tindakan tegas dan segera mengevaluasi kinerja Menteri Ida Fauziyah. Kasus ini bukan hanya merugikan nama baik Kemenaker, tetapi juga merusak citra pemerintah dan kepercayaan masyarakat. Momen ini harus dijadikan panggung perubahan yang substantif.

"Komitmen Presiden Joko Widodo dalam memberantas korupsi telah terdengar berulang kali. Namun, realitas yang kita saksikan menunjukkan bahwa korupsi masih terjadi dalam skala yang cukup besar di lingkungan pemerintah. Kita berharap tindakan tegas dan upaya konkret akan segera diambil guna membersihkan lembaga-lembaga negara dari praktek-praktek korupsi,"ujarnya.

Dorongan Partisipasi Masyarakat

Sebagai warga negara yang berbangga dengan kemerdekaan, kita memiliki tanggung jawab untuk terus mengawasi dan memeriksa kinerja pemerintah. Center for Budget Analysis mengajak masyarakat Indonesia untuk tidak takut melaporkan tindakan korupsi yang ditemui, dan mendukung upaya pemerintah dalam memberantas praktik-praktik tersebut.

Dalam semangat perjuangan untuk mencapai kemerdekaan yang sesungguhnya, mari bersama-sama menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Mari tegakkan semangat kemerdekaan dengan tindakan nyata dan bersama wujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.

Akibatnya, masyarakat yang hendak membuat KTP atau perubahan data tidak bisa melakukannya. 

Namun, masyarakat yang hendak membuat KTP dan perubahan data bisa melalui calo atau tradisi modus Disdukcapil.

Bagaimana yang dialami, JT (42) Warga Kelurahan Nanggewer RT 02/08 Kecamatan Cibinong mengaku, tidak bisa memproses perbaikan data karena saat ini masih mengalami kekosongan blangko.

Baca Juga : Jembatan Alternatif Warga Kota Bogor Sebrangi Sungai Ciliwung

Namun, kata dia, dirinya sudah mengirimkan data foto KTP yang sudah jadi dicetak melalui oknum calo.

Sementara itu, Ani Nurhayeni Kepala Bidang (Kabid) Kependudukan, Disdukcapil Kabupaten Bogor berkilah, tentang ada calo tersebut. Kata dia, jika ada data calo yang bisa membuat tolong jelaskan namanya dan berapa besaranya.

"Silahkan lapor ke pak Kadis Disdukcapil,"jelasnya, pada ceklissatu.com melalui pesan whatsappnya.

Ia menegaskan, Disdukcapil Kabupaten Bogor masih mengalami kekosongan blangko KTP.

Sementara itu, saat didonfirmasi kepada Kadis Disdukcapil Kabupaten Bogor Bambang Setiawan melalui sambungan pesan whatsappnya tidak merespon terkesan menghindar hingga berita ini ditayangkan.

Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh lembaga antirasuah (KPK) selalu menjadi berita heboh apalagi ada pahlawan-pahlawan yang menyelematkan uang negara. Namun, tidak sedikit kabar-kabar itu juga behasil mengalihkan perhatian masyarakat akan adanya laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Kita tidak boleh lupa bahwa BPK sendiri merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Jelas sudah, yang mereka periksa adalah uang negara, uang masyarakat. 

Tapi, tidak bisa dimungkiri hasil akhir temuan BPK terkadang tidak jelas kemana hilirnya. Masyarakat pun kadang dibuat bingung bahwa hasil temuan BPK ini karena apa, bagaimana dan ke mana. 

Tidak bisa dimungkiri, meskipun sistemnya sudah dinyatakan transparan, namun masyarakat awam masih sulit mengontrol hingga membaca temuan uang masyarakat yang belum jelas pengelolaannya hingga ditemukan oleh BPK. 

Memang, temuan tersebut juga bukan akhir dari segalanya, ada waktu sanggahan dan konfirmasi dari pengusaha yang namanya tercantum dalam temuan tersebut. Dan akan menjadi laporan ke Kepolisian bila temuan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh para aktor yang ada di temuan tersebut.

Namun, yang harus jadi perhatian, ke mana hilir temuan tersebut. Masyarakat juga harus tahu ke mana hasil temuan tersebut, selesai atau menjadi laporan dan ke mana pula bila sudah masuk ke ranah penegak hukum berbaju coklat. 

Masyarakat harus meminta kejelasan dan transparansi ini. Bahkan peraturan harus semakin diperketat agar para pengusaha yang sudah masuk catatan merah hingga hitam tidak lagi menjadi pemain yang lincah. Kalian harus ingat, sepandai-pandainya tupai melumpat, pasti akan jatuh juga. 

Pesan kami, kawal terus temuan BPK di Pusat dan di Daerah, jangan malah menjadi ajang transaksi yang memainkan uang dan amanah rakyat. 

Ditulis oleh:

Suhairil Anwar
Pemimpin Umum Ceklissatu.com

Pandangan itu semakin cerah ketika kantor kami didatangi tamu istimewa yakni Musisi Besar Anang Hermansyah. Pastinya seluruh pembaca ceklissatu.com dan masyarakat Indonesia sudah tidak asing dengan beliau serta karyanya. 

Awalnya kami juga sempat heran kenapa seorang Anang Hermansyah mau bermain ke kantor kami pada hari Minggu (25/6/2023). Ternyata, dia punya mimpi besar untuk seniman Indonesia. 

Memang, pria yang juga dikenal dengan kalimat "Aku Sih Yes" ini pernah sempat viral karena mengusulkan payung hukum melalui Undang-undang. Saat itu, Musisi Besar yang tengah menjabat menjadi Anggota DPR itu mendapatkan berbagai respon dari masyarakat biasa hingga musisi. 

Padahal, setelah kami berdiskusi panjang di Kantor kami, ternyata payung hukum itu menguntungkan bagi seniman khususnya musisi. Musisi yang melakukan kerja kerja sebagai pencipta dan pemain lagu justru akan mendapatkan perlindungan dari segi hukum dan ekonomi. 

Melalui payung hukum tersebut, akan hadir standarisasi pembayaran untuk musisi dari mulai musisi cafe hingga kelas panggung besar. Namun, perjuangan itu sempat terhenti karena dirinya memutuskan untuk tidak melanjutkan sebagai anggota legislatif. 

Tapi, bukan berarti ide besar itu harus tenggelam, justru ide besar yang sangat bermanfaat untuk kesejahteraan musisi itu harus kita dukung bersama. Apalagi, musik yang termasuk ke dalam Subsektor Sektor Ekonomi Kreatif dinilai akan menjadi sektor masa depan karena tidak mengeksplorasi alam melainkan ide dari sumber daya manusia yang tidak akan pernah habis. 

Semangat terus Mas Anang Hermansyah, mari kita wujudkan payung hukum untuk kesejahteraan seniman, khususnya musisi. 

Salam,

Suhairil Anwar
Pemimpin Umum Ceklissatu.com

Jajang Nurjaman Koordinator CBA mengatakan, kasus penyalahgunaan anggaran di Pemkab Bogor sudah jelas tindakan korupsi yang masif, sayangnya paska diringkusnya 4 pejabat tinggi Pemkab Bogor termasuk Ade Yasin, belum ada tindak lanjut yang lebih serius dari aparat penegak hukum khususnya KPK.

"Sebagai catatan, kasus Ade Yasin hanyalah sebagian kecil dari masifnya praktik korupsi di Pemkab Bogor. Bahkan, dari kasus Ade Yasin publik Kabupaten Bogor dapat menilai, saking masifnya praktik korupsi yang oknum pejabat Pemkab Bogor lakukan, Ade Yasin sampai harus menyuap oknum BPK agar bungkam dan pada akhirnya terciduk KPK,"ungkapnya, rilis yang diterima redaksi Ceklissatu.com dari CBA, Kamis 25 Mei 2023.

Baca Juga : Kesal, Dewan Minta Plt Bupati Bogor Soal Kelanjutan Pasar Citayam 

Setelah penangkapan Ade Yasin, kata dia, penanganan kasus korupsi di Kabupaten Bogor kembali buntu, seolah-olah masalah korupsi di Kabupaten Bogor tuntas. Faktanya, masih banyak tabir yang belum dibongkar. 

"Sebagai bukti, hal ini tertuang dalam hasil audit BPK terbaru semester I 2022. Terdapat 14 kasus dengan nilai temuan sebesar Rp 42,9 miliar. Angka ini merupakan temuan terbesar di Provinsi Jawa Barat,"paparnya.

Lebih memperhatikan lagi, lanjut dia, dari 14 temuan dengan nilai puluhan miliar, BPK sudah menyampaikan rekomendasi kepada Pemkab Bogor, namun tidak satupun yang ditindaklanjuti oleh internal Pemkab Bogor.

Fakta ini menunjukkan, Pejabat di Pemkab Bogor sangat santai bahkan terkesan menyepelekan pihak BPK. Mungkin mereka berpikir, KPK tidak akan lagi masuk ke wilayah Pemkab Bogor, dan oknum-oknum pejabat nakal bisa bebas melakukan penyalahgunaan anggaran secara masif di Kabupaten Bogor.

Berdasarkan catatan di atas, kata Jajang, CBA meminta KPK untuk kembali turun gunung ke Kabupaten Bogor. Bongkar sampai tuntas kasus korupsi di Kabupaten Bogor, jangan biarkan oknum pejabat yang saat ini nyaman bertindak melanjutkan tindakan kotornya.

Meskipun kutipan kalimat tersebut dilontarkan puluhan tahum silam, namun tidak pernah termakan oleh zaman dan selalu memiliki korelasi di setiap kondisi. 

Tadi malam (16/5/2023), kita diperlihatkan bagaimana ucapan Bung Karno itu menjadi wujud yang nyata. 11 pemain sepak bola yang masih berusia muda dengan gigihnya berhasil mengalahkan Tim Gajah Putih. Bukan perkara mudah, bahkan Tim besutan Indra Sjafri tersebut harus berkali kali gembira dan merasakan kepedihan karena meski telah memimpin 2-0, Tim Gajah Putih yang memang memiliki rekam jejak hebat di ajang olahraga Asia Tenggara berhasil menyamakan kedudukan sehingga terjadi babak perpanjangan waktu. 

Baca Juga : Provokasi Balasan Indonesia Buat Thailand Keok di Laga Final SEA Games

Tidak hanya bergulat di lapangan, tim pendukung yang berada di luar lapangan juga bersitegang, maka tidak hanya sekali keributan terjadi baik di dalam maupun di luar lapangan. Namun, kegigihan Tim Garuda Muda akhirnya berhasil membawa Indonesia berbuka puasa setelah 32 tahun merasakan keringnya puasa gelar di ajang Sea Games. 

Kemenangan ini bukan hanya perkara menang, emas, berbuka puasa dari puasa gelar, namun juga obat dari kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia. Beberapa bulan lalu, rasa geram, sedih dan amarah tercurah oleh masyarakat Indonesia hingga Tim Garuda Muda karena harus merasakan pil pahit bahwa FIFA menggagalkan Indonesia sebagai tuan rumah, itu artinya Indonesia juga gagal berlaga di Piala Dunia, mimpi seluruh rakyat Indonesia. 

Semoga, kemenangan ini bisa menjadi pelipur lara dari luka gagalnya piala dunia di Indonesia. 

Kami dari Ceklissatu.com mengucapkan selamat dan terima kasih atas segala perjuanganmu. 

Salam,
Suhairil Anwar
Pemimpin Umum Ceklissatu.com

Lagi dan lagi, padahal seharusnya, seharusnya, lho, kasus MD cukup menjadi kasus pertama dan terakhir. Jangan ada lagi korban. Dan anak pejabat publik seharusnya menjadi tauladan. 

Namun, kabar dari Bumi Danau Toba yang memperlihatkan bagaimana anak seorang perwira menganiaya mahasiswa. Miris rasanya, yang lebih parahnya, Perwira tersebut seolah melakukan pembiaran terhadap anaknya yang melakukan tindakan kesewenang-wenangan. Saat ini, keduanya telah diatasi oleh pihak berwajib, semoga hukum bisa adil untuk semua. 

Baca Juga : PPP Resmi Usung Ganjar Pranowo Capres 2024

Padahal, seharusnya anak pejabat publik bisa menjadi tauladan. Bagaimana tidak, mereka pasti mengenyam pendidikan yang tinggi dan terbaik, namun mengapa, sikapnya tidak memberikan contoh yang terbaik. 

Rasanya, beberapa kasus tersebut perlu membuat kita semua kembali mengingat ajaran Imam Darul Hijrah Imam Malik rahimahullah yang pernah berkata bahwa adab dahulu baru ilmu. Ulama salaf sangat perhatian sekali pada masalah adab dan akhlak bahkan mengarahkan murid-muridnya mempelajari adab sebelum menggeluti suatu bidang ilmu dan menemukan berbagai macam khilaf ulama.

Meskipun demikian, dua kasus yang sedang ada di permukaan ini hanya bagian kecil, bahkan sangat kecil dibanding anak pejabat publik lainnya yang berprestasi dan memberikan dampak bagi masyarakat. Namun, dua kejadian ini sebaiknya menjadi kontrol sosial agar siapa pun mengutamakan adab sebelum ilmu. Adab, akhlak, etika, sopan santun rasanya bukan hanya diajarkan di agama apapun, namun juga di kelompok masyarakat manapun. 

Salam, 

Suahiril Anwar
Pimpinan Umum Ceklissatu.com

Bulan Suci Ramadan pasti disambut gembira oleh kalangan masyarakat muslim, karena pada saat bulan itu akan menjadi bulan yang berbeda dari bulan-bulan lainnya. Namun, di sisi lain ada kelompok yang juga menjerit ketika bulan puasa akan tiba. 

Bukan karena ada satu kewajiban dan berbagai ibadah sunah yang harus ditunaikan, melainkan meroketnya harga sembilan bahan pokok (sembako) yang beredar di masyarakat. 

Di pasar pedagang kebingungan karena harga begitu tinggi. Di dapur ibu-ibu berpikir harus belanja apa sementara semua harga sembako menjulang tinggi. Pemerintah yang sudah sudah hapal dengan tren ini seolah terbujuk kaku dan merasa sulit mengatasi masalah untuk menyetabilkan harga di pasar. 

Berdasarkan laporan Tim Riset dan Pengembangan Ceklissatu.com, kenaikan harga sembako hampir mencapai 50%. Bisa dibayangkan, di tengah ekonomi yang masih sulit pascapandemi, masyarakat harus kembali mendapatkan tantangan baru. Yakni sulitnya membeli kebutuhan pokok. 

Padahal, semua lini juga tahu bahwa sembako adalah kebutuhan masyarakat. Untuk itu dinamai bahan pokok. Namun, lagi-lagi masalah ini terjadi. Meskipun pemerintah tengah fokus memberhentikan penjuakan barang impor bekas yang tidak memberikan sumbangsih untuk negara dan menyekik pengusaha ekonomi kreatif khususnya di subsektor fesyen, namun tampaknya pemerintah tidak boleh abai. 

Selain harus bisa membuat ketersediaan seluruh bahan pokok di tengah masyarakat, pemerintah juga harus bisa membuat harga tersebut kembali normal. 

Entah siapa yang bermain, namun tampaknya kondisi ini seolah menjadi tren yang harus dimaklumi. Seolah-olah masyarakat pasti butuh dan pasti membeli, namun pemerintah juga harus paham bahwa masyarakat kita, khususnya di kalangan bawah menjerit pada saat harga sembako meroket. 

Ditulis oleh:
Suhairil Anwar
Pemimpun Umum Ceklissatu.com

Direktur & Corporate Secretary Indocement, Antonius Marcos menyatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya Indocement untuk mendorong penanganan sampah domesik dengan cara yang lebih baik di Indonesia. 

"Sebelumnya, Indocement telah menandatangani kerja sama dengan penyediaan refuse derived fuel (RDF) hasil produksi TPST Bantargebang dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Menandatangani nota kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu untuk penyediaan bahan bakar alternatif dari hasil pengelolaan sampah domestik," katanya Selasa (21/2/2023).

Di Kompleks Pabrik Citeureup, Indocement melaksanakan kegiatan Sedekah Sampah untuk karyawan Indocement di Harmony Corner. Sedekah Sampah di Hari Peduli Sampah Nasional 2023 dicatat sebagai 1 jam employee volunteering. Kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya untuk mendorong kesadaran karyawan agar memilah sampah domestik (plastik, kertas, kardus, tekstil, karet, dan minyak jelantah) dari rumah. Setiap 3 kg sampah akan mendapatkan 1 poin yang dapat diakumulasikan untuk ditukar suvenir dan berkesempatan untuk mendapatkan hadiah utama di akhir tahun. Sampah yang dikumpulkan kemudian akan dimanfaatkan oleh Indocement sebagai bahan bakar alternatif. Total sampah yang berhasil dikumpulkkan mencapai 925,5 kg.

Sementara di Kompleks Pabrik Cirebon, Indocement bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon menyelenggarakan pelatihan pengelolaan sampah dengan metode reduce, reuse recycle (3R) dan penandatangan komitmen pembinaan Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Cirebon. Acara tersebut dilaksanakan di Gedung P4M, Kompleks Pabrik Cirebon pada 23 Februari 2023 mendatang.

Terakhir, di Kompleks Pabrik Tarjun, Indocement melaksanakan program clean up pesisir mangrove jetty Tarjun dan penukaran sampah dengan suvenir esklusif untuk karyawan dan keluarga karyawan. Peserta program penukaran sampah diminta untuk membawa sampah domestik berupa ban, kertas, kardus, dan plastik seberat minimal 10 kg untuk ditukar dengan suvenir. Acara yang dilaksanakan pada 21 Februari 2023 di Bundaran Main Gate, Kompleks Pabrik Tarjun ini berhasil mengumpulkan 1.294 kg sampah.

Sebelumnya, pada tangal 17 Februari 2023 lalu, karyawan Indocement bersama masyarakat desa mitra, dan aparat pemerintah melaksanakan Aksi Bersih-Bersih Sampah di Desa Tarjun dan Desa Langadai. Acara ini diikuti oleh 150 peserta.

"Keberagaman dan jumlah pekerja yang berada di desa membuat BPJS Ketenagakerjaan harus mengambil langkah pendekatan khusus agar pekerja segmen informal akan dengan mudah memahami makna pentingnya jaminan sosial dan juga segera sadar untuk mendaftarkan dirinya menjadi peserta, pendekatan tersebut bernama kampanye Kerja Keras Bebas Cemas," katanya. 

Sebelumnya, untuk mewujudkan hal tersebut BPJS Ketenagakerjaan menggandeng Bhabinkamtibmas agar dapat menyasar langsung pekerja di desa yang pada umumnya termasuk dalam segmen pekerja informal atau pekerja bukan penerima upah.

“Kami mulai fokus dari desa dan kelurahan, 3 pilar di desa itu adalah kepala desa, Bhabinkamtibmas dan Babinsa, nah untuk menggarap ini kita gerakan teman- teman kita agar kolaborasi dengan babin sehingga para pekerja informal di desa itu bisa segera terlindungi bpjs ketenagakerjaan,” ucap Zainudin Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan usai menghadiri kegiatan sosialisasi bersama dan peningkatan kemampuan bhabinkamtibmas, Rabu siang di Jakarta (15/2/2023).

Zainudin menambahkan, bahwa pihaknya telah melakukan kerja sama dengan Kapolri yang salah satu wujudnya kerja samanya adalah bagaimana berkolaborasi dengan kordinmas, yang khususnya bhabinkamtibmas.

Lebih jauh dirinya mengatakan, saat ini pekerja yang berada di desa sudah dapat terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan dengan menggunakan dana desa, dan kolaborasi ini akan mempercepat terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Grogol Bambang Utama menyampaikan, agar seluruh pekerja dapat terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan, tentunya pihaknya tetap menjalin kerja sama yang baik dengan Perangkat Pemerintah Daerah demi munsukseskan program Pemerintah agar pekerja Indonesia dapat bekerja dengan aman dan sejahtera dengan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. 

“Perlindungan untuk pekerja di desa saat ini juga sudah bisa dilakukan menggunakan dana desa, dikarenakan sudah ada aturan dari Permendagri, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Desanya, sudah ada aturan Menko PMK nya, nah sekarang peran kita bersama pak babin ini mudah-mudahan akan semakin akseleratif. Kita punya program 100 orang per desa,” jelas Zainudin.

Dalam kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Kasubdit Bhabinkamtibmas Ditbinmas Korbinmas Baharkam Polri, Kombes Pol. Tatar Nugroho, Tutor Utama Lemdiklat Polri, Kombes Pol Herawati Supristyaning Hartanti serta Kasibinev Subdit Bhabinkamtibmas Ditbintibmas Korbinmas Baharkam Polri, AKBP Widya Budhi Hartati.

Selain sosialisasi program jaminan sosial dan juga simbolis penyerahan santunan kepada pekerja dengan profesi satpam, kegiatan ini juga dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan bagi 16 ribu bhabinkamtibmas dari seluruh penjuru tanah air.

Materi atau keterampilan yang disampaikan adalah materi- materi yang diperlukan bhabinkamtibmas dalam menjalankan fungsinya di masyarakat, antara lain door to door system, deteksi dini, problem solving dan komunikasi efektif serta negosiasi.

Tatar Nugroho dalam keterangannya mengatakan bhabinkamtibmas siap membantu BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja, khususnya pekerja yang berada di desa.

“Jadi bhabinkamtibmas ini salah satu tugasnya adalah melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintah, contohnya misalnya Covid kemarin, pendampingan BLT, program BPJS Ketenagakerjaan ini salah satu yang nanti kami dukung, jadi peran Bhabinkamtibmas ini perannya adalah mendukung pelaksanaan sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan di wilayah. Jadi nanti babin akan berkoordinasi dengan babinsa dan kepala desa,” jelas Tatar.

Salah satu yang disoroti adalah tempat penginapan atau hotel yang kerap kali diduga jadi sarang prostitusi.

Menjelang Ramadhan, Agus Salim meminta Pemkab Bogor untuk membersihkan tempat prostitusi atau maksiat. Salah satu yang diduga adalah M-One Hotel di Jalan Raya Bogor-Jakarta.

"Menjelang ramadhan secara umum, Kabupaten Bogor itu punya visi misi mewujudkan Bogor Berkeadaban. Sehingga harus lah meminimalisir perbuatan maksiat," kata Agus Salim kepada wartawan, Minggu 12 Februari 2023.

Baca Juga : Sebut Shin Tae-yong Badut, Pelatih Persija Minta Maaf

Selain itu, Politisi PKS itu juga mendesak Pemkab Bogor untuk kembali menjalankan program nongol babat (nobat), khususunya pada prostitusi atau kemaksiatan.

"Kabupaten Bogor punya program nobat, ini harus dijalankan. Kemudian forkopimda seperti MUI itu harus menempati posisi keagamaan di Kabupaten Bogor ini.
Terlebih jelang ramadhan, kondusifitas harus ditingkatkan," jelas Agus Salim.

Sebelumnya diketahui, warga Kelurahan Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, resah dengan keberadaan M One Hotel yang diduga menjadi tempat prostitusi.

"Kami meminta Pemerintah Kabupaten Bogor membekukan ijinnya,"ungkap CP salah seorang Karang Taruna, Rabu 8 Februari 2023.

Ia mengatakan, hotel yang berada
di pinggir Jalan Raya Bogor Jakarta menyediakan SPA dengan menyediakan wanita-wanita cantik yang bisa membangkitkan birahi lelaki.

"Belum juga ditempat karaoke, ada pemandu lagu dan miras yang bisa memikat para pengunjung," bebernya.

Selain itu, kata dia, resapan M one hotel tidak ada bahkan dipakai parkiran yang semestinya dibuat resapan. 

Sampai berita ini ditayangkan, pihak management belum memberikan penjelasan.

REDAKSI

Dedi mengaku belum mengetahui kebenaran dugaan tersebut. Namun, hal itu harus segera dicek dan dipastikan.

"Kita belum tahu, karena itu kan hotel ya. Kalau dijadikan (tempat) prostitusi yang kemudian legal, ini harus dipertanyakan karena fungsinya berubah," tegas Dedi kepada wartawan, Jumat 10 Februari 2023.

Baca Juga : M One Hotel Surganya Prostitusi d Bogor Pemkab Tutup Mata

Jika hal itu terbukti, Ketua DPD PKS Kabupaten Bogor tersebut mendesak Pemkab Bogor untuk melakukan pengecekan dan dibenahi sebagaimana fungsinya.

"Harus dicek lagi bagaimana izinnya, karena kita belum tahu (detail dan kebenarannya)," jelas Dedi.

Diberitakan sebelumnya, warga Kelurahan Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, resah dengan keberadaan M One Hotel yang diduga menjadi tempat prostitusi.

"Kami meminta Pemerintah Kabupaten Bogor membekukan ijinnya,"ungkap CP salah seorang Karang Taruna, Rabu 8 Februari 2023.

Ia mengatakan, hotel yang berada
di pinggir Jalan Raya Bogor Jakarta menyediakan SPA dengan menyediakan wanita-wanita cantik yang bisa membangkitkan birahi lelaki.

"Belum juga ditempat karaoke, ada pemandu lagu dan miras yang bisa memikat para pengunjung," bebernya.

Selain itu, kata dia, resapan M one hotel tidak ada bahkan dipakai parkiran yang semestinya dibuat resapan. 

Sampai berita ini ditayangkan, pihak management belum memberikan penjelasan.

Penyerahan Bantuan ini sebagai bentuk apresiasi atas dukungan Masyarakat selama ini kepada BINA NUSANTARA.

Kegiatan Penyerahan Bantuan dilakukan melalui acara Seremonial yang dilakukan oleh Direktur Human Capital & Legal BINA NUSANTARA, Harry Surya Adam, Kepala Kantor BPJS Tenaga Kerja Jakarta Grogol, Bambang Utama dan Perwakilan Pekerja Rentan sekitar lingkungan BINUS @Kemanggisan, Anggrek Campus.

Harry Surya Adam mengatakan “Kegiatan ini merupakan wujud terima kasih serta rasa syukur BINA NUSANTARA atas dukungan masyarakat selama ini. Semoga melalui kegiatan ini dapat meningkatkan hubungan yang telah terjalin dan membantu Masyarakat, terutama Pekerja Rentan”, tuturnya.

Ditemui dalam acara, Bambang Utama mengungkapkan, “Ini hal yang mulia yang dilakukan oleh BINUS yang membantu 1000 Pekerja Rentan, semoga hal ini dapat terus menerus dilakukan oleh BINUS,” tandasnya.

Penyerahan Bantuan Iuran BPJS Tenaga Kerja kepada 1000 Pekerja Rentan warga sekitar BINUS merupakan bagian dari kegiatan CSR yang menjadi komitmen BINUS untuk berdampak kepada masyarakat. Sebelumnya BINUS telah banyak berkontribusi melalui berbagai program seperti BINUSIAN Care, BINUS Peduli, BINUS Scholarship dan lainnya.

Diharapkan dengan adanya program seperti ini dapat terus ditingkatkan sejalan dengan cita-cita luhur BINA NUSANTARA untuk terus berkomitmen dalam mendidik dan memberdayakan masyarakat.

Bila hitungan angka lebih dari dua sudah dikatakan banyak, bagaimana bila angka sudah mencapai 63, kita harus menyepakati bahwa jumlah itu dapat dikatakan sangat banyak. Jumlah angka tersebut atau sedikit 63 bukanlah hitungan jumlah telur atau bahkan pasukan yang berbaris, namun jumlah desa yang rawan akan musibah yang disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia yakni tanah. 

63 Desa dengan kondisi rawan longsor dan tanah bergerak tersebut berada di Kabupaten Bogor. Berbagai musibah tanah seperti tanah bergerak hingga longsor menciptakan rasa ketakutan dari masyarakat. Bukan hanya akses, masyarakat khawatir tempat tinggal mereka juga bergerak bahkan longsor. 

Bahkan, peristiwa longsor yang tengah terjadi saja sudah mengganggu aktivitas masyarakat dari mulai sekolah hingga ke pasar.

Masalah tanah ini bukanlah perkara kecil, bukan hanya karena kebutuhan dasar manusia tetapi juga berhubungan dengan hajat orang banyak. Belum lagi, dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur hingga menelan korban jiwa. Rasanya, kurang elok bahkan jauh dari rasa adil bila masyarakat harus menanggung kondisi ini. 

Pemerintah perlu hadir dalam menyikapi kondisi ini dan melindungi segenap masyarakat, bumi beserta isinya, termasuk tanah. Tampaknya, pemerintah juga bukan entitas kecil yang tidak mengerti pemetaan kondisi di wilayahnya, dan seolah lepas tangan bila tidak bertanggung jawab, dan tentunya bukan juga solusi bila hanya mempersiapkan langkah preventif sebagai upaya pascabencana. 

Program adaptasi serta mitigasi perlu dirancang dengan sangat baik dan jangan hanya menjadikan Peraturan Bupati (Perbup) untuk menjadi senjata karena perbup hanya akan menjadi hitam di atas kertas bila dilahirkan tanpa implementasi sebagai solusi. 

Koordinasi Lintas Sektor

Permasalahan pergesaran tanah dan longsor ini bukanlah hanya tanggung jawab pemerintah semata. Namun, pemerintah harus bisa menjadi _Leading Sector_ untuk bisa menjadi Konduktor atau Dirigen untuk memimpin kolaborasi heksahelix yang bisa melibatkan dari mulai akademisi, pengusaha, komunitas atau masyarakat, media dan lembaga kemanusiaan atau penggalangan dana untuk bersinergi dan menyelesaikan masalah ini. 

Akademisi perlu dilibatkan untuk melakukan pemetaan wilayah potensi dan kerawanan tanah sebagai bahan rujukan kepada pemerintah untuk menentukan wilayah yang perlu dijaga dan dapat dihuni. 

Pengusaha juga perlu dilibatkan untuk bisa mendukung kebijalan pemerintah daerah untuk menentukan wilayah yang akan dikelola untuk usaha maupun wilayah larangan yang tidak boleh dikelola agar tanah tetap terjaga. 

Masyarakat yang merupakan kelompok paling dekat dengan masalah perlu dilibatkan dalam mengatasi masalah tersebut melalui konsep kearifan lokal.

Lembaga penggalangan dana dan kemanusia juga tidak boleh dikesampingan justru seharusnya digandeng secara baik karena sifatnya yang responsif dan penuh kepedulian. 

Terakhir, kami sebagai Media akan tetap berdiri paling depan dalam menjalankan fungsi kontrol dan menyebarkan informasi yang mendidik. 

Penulis:
Pimpinan Umum Ceklissatu.com
Suhairil Anwar

Direktur Perusahaan dan René Samir Aldach sebagai Komisaris.

"Perusahaan menggantikan DR. Albert Scheuer yang memasuki masa pensiun,"ungkap Oey Marcos – Direktur & Corporate Secretary PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk rilis yang diterima redaksi Ceklissatu.com, Rabu 25 Mei 2022.

Ia mengatakan, Perseroan mengucapkan terima kasih kepada DR. Albert Scheuer atas jasa dan kontribusinya selama 17 tahun bagi untuk Perseroan.

Selain itu, kata dia, pemegang saham juga menyetujui mengangkat kembali David Jonathan Clarke aebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun buku 2024, yang akan diselenggarakan pada tahun 2025.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (”RUPST”) PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (“Perseroan”) untuk tahun buku 2021 yang diselenggarakan pada hari ini, Rabu, 25 Mei 2022, di Jakarta telah menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2021 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan sebesar Rp1.788.496.009.377 (satu triliun tujuh ratus delapan puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) sebagai berikut:

a. Membagikan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan sebesar Rp500 (lima ratus Rupiah) per satu saham, tanpa memperhitungkan jumlah saham yang dikuasai Perseroan karena pembelian kembali saham oleh Perseroan (treasury stock).

b. Sisa laba bersih setelah pembagian dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai bagian dari saldo laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya.

Dengan memperhatikan ketentuan PT Bursa Efek Indonesia, pemegang saham yang berhak untuk menerima dividen tunai adalah yang tercatat dalam daftar pemegang saham (DPS) pada Rabu, 8 Juni 2022 Pukul 16.00 WIB, untuk periode cum dividen untuk pasar reguler dan pasar negosiasi adalah Senin, 6 Juni 2022; dan ex dividen-nya adalah Selasa, 7 Juni 2022. Sedangkan cum dividen untuk pasar tunai adalah Rabu, 8 Juni 2022 dan ex dividen-nya adalah Kamis, 9 Juni 2022.

Pembayaran dividen dilakukan sejak Jumat, 24 Juni 2022. Pajak atas dividen tunai akan diberlakukan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Pemegang Saham juga menyetujui untuk mengangkat René Samir Aldach sebagai Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun buku 2023, yang akan diselenggarakan pada tahun 2024, untuk menggantikan DR. Albert Scheuer yang telah memasuki masa pensiun.

[caption id="attachment_50758" align="alignnone" width="1616"] RUPS PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Setuju Mengangkat Kembali David Jonathan Clarke Sebagai Direktur[/caption]

Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, terhitung sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun buku 2023, yang akan diselenggarakan pada tahun 2024, kecuali:

 Kevin Gluskie yang masa jabatannya berakhir pada penutupan RUPS Tahunan tahun buku 2022 (diselenggarakan tahun 2023)

 David Clarke yang masa jabatannya berakhir pada penutupan RUPS Tahunan tahun buku 2024 (diselenggarakan tahun 2025)

Susunan Pengurus Perseroan

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Kevin Gluskie

Wakil Komisaris Utama / : Tedy Djuhar

Komisaris Independen

Wakil Komisaris Utama / : Simon Subrata

Komisaris Independen

Komisaris Independen : Franciscus Welirang

Komisaris : Dr. Lorenz Naeger

Komisaris : René Samir Aldach

Komisaris : Juan Francisco

Defalque

Direksi:

Direktur Utama : Christian Kartawijaya

Wakil Direktur Utama : Benny S. Santoso

Direktur : Hasan Imer

Direktur : Ramakanta Bhattacharjee

Direktur : Troy Dartojo Soputro

Direktur : David Jonathan Clarke

Direktur : Oey Marcos