Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebut, kesepakatan antara PT MRT Jakarta dan pihak pengembang telah dicapai. Proses launching sekaligus peletakan batu pertama (groundbreaking) Blok M Hub dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat.

"Untuk Blok M sebenarnya sudah ada kesepakatan antara MRT dengan developer yang ada. Minggu depan ini saya akan hadir untuk launching sekaligus groundbreaking di tempat itu," ujar Pramono dikutip dalam keterangannya, Minggu (4/10/2026).

Baca Juga: Tarif Sewa Kios UMKM di Blok M Melonjak, Gubernur DKI Siap Ambil Alih Pengelolaan

Pramono mengungkapkan, pengembangan Blok M Hub akan mencakup pembangunan dua tower baru. 

Namun, Pramono masih belum mengungkapkan rincian teknis maupun ketinggian kedua bangunan tersebut hingga acara peluncuran resmi digelar.

Ia menegaskan, proyek ini digarap bersama pihak swasta yang memiliki rekam jejak mumpuni dalam pembangunan infrastruktur di ibu kota.

Baca Juga: Dorong Integrasi di Daerah Penyangga, DKI Jakarta Bahas Rencana TOD dan Penyesuaian Subsidi Transportasi

"TOD itu dikembangkan bersama developer yang profesional dan kredibel, yang selama ini sudah mempunyai banyak kontribusi dalam pembangunan di Jakarta," lanjutnya.

Tak sekadar menjadi simpul transit kendaraan umum, Blok M Hub dirancang sebagai kawasan multifungsi (mixed-use). 

Pemprov DKI menyiapkan area ini untuk menampung berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari hunian hingga pusat perbelanjaan.

Baca Juga: Respons Keluhan Pedagang, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Berikan Insentif Sewa Gratis Kios di Blok M

Di dalam kawasan terpadu tersebut nantinya akan berdiri apartemen, hotel, mal, serta ruang terbuka publik. Menurut Pramono, Blok M dipilih sebagai salah satu prioritas utama lantaran infrastruktur dan ekosistem mobilitas di kawasan tersebut sudah sangat siap.

"Selain ada apartemen, ada hotel, mal, ada tempat untuk aktivitas publik, dan sebagainya. Salah satu alasan kenapa dilakukan di Blok M, karena kawasan tersebut memang sudah siap untuk itu," jelasnya.Pengembangan kawasan berbasis transit ini dipastikan tidak berhenti di Blok M semata. Pemprov DKI Jakarta telah memetakan sejumlah titik strategis lain yang terhubung dengan jaringan transportasi masal, baik MRT Jakarta maupun LRT Jakarta.

Untuk koridor MRT, penataan berbasis TOD selanjutnya akan menyasar kawasan Harmoni yang terhubung dengan Pasar Baru, Glodok Pecinan, hingga kawasan bersejarah Kota Tua.

Baca Juga: Peresmian LRT Jakarta Kelapa Gading-Manggarai Ditunda, Pemprov Fokus Benahi Fasilitas

Sementara untuk jaringan LRT Jakarta, potensi lahan luas di Kelapa Gading dan Manggarai juga masuk dalam radar pengembangan kawasan serupa.

"Pengembangan Jakarta memang di beberapa tempat yang berkaitan dengan transportasi, termasuk LRT nanti di Kelapa Gading yang kita punya space cukup luas. Baik di Kelapa Gading maupun Manggarai, pasti akan kita kembangkan menjadi TOD baru," tutup Pramono.

Dikutip dari kutaudayawangsa, Minggu (4/10/2026), Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan, lebih dari 1.000 jenis musik tradisional Indonesia perlu dijaga sekaligus dikembangkan lewat kreasi dan inovasi baru.

Dorongan itu menjadi salah satu fokus Festival  Musik Tradisi Indonesia atau FMTI 2026 yang dimulai dari Kabupaten Bogor melalui Sangitaloka. 

Baca Juga: Pecahkan Rekor MURI, Karinding Jadi Simbol Pelestarian Budaya Sunda

Festival tersebut akan digelar di sepuluh kabupaten dan kota di Indonesia.

"Bukan hanya kita jaga dan lindungi, lebih dari itu, harus kita kembangkan dengan kreasi-kreasi baru, inovasi-inovasi baru. Dan kemudian kita manfaatkan menjadi ekonomi budaya, menjadi industri budaya," kata Fadli.

Ia mengatakan pengembangan tersebut penting agar kekayaan budaya dapat memberi manfaat ekonomi kepada masyarakat yang selama ini menjaga dan menghidupkan tradisi.

Baca Juga: Pemecahan Rekor MURI Memainkan Karinding Terbanyak di Kabupaten Bogor

Bambu dipilih karena memiliki hubungan dekat dengan kehidupan masyarakat Sunda, mulai dari alat musik, lingkungan sosial, hingga praktik budaya dan ritual.

"Bunyi yang lahir dari bambu membawa cerita tentang hubungan manusia dengan alam dan kebudayaannya," ujar Fadli.

Menurut Fadli, kekuatan musik tradisi Indonesia lahir dari ekosistem masyarakat yang masih menjaganya. 

Baca Juga: Bupati Bogor Dorong Durian Lokal Tembus Pasar Global di Festival Durian Sentul City

Fadli mencontohkan Didong di Gayo, Dol di Bengkulu, Talempong di Tanah Datar, Gendang Beleq di Lombok, Bundengan di Wonosobo, hingga Angklung Gubrag di Bogor.

Sangitaloka menghadirkan sejumlah kelompok musik tradisi dari Bogor dan sekitarnya, antara lain Jagat Layung, Kalingga, Gamelan Cibatokan, Angklung Gubrag Dogdog Lojor, Bilik Jasinga, Gamelan Ajeng, dan Bajidoran. Rita Tila tampil sebagai bintang tamu.

Karya yang ditampilkan tetap berakar pada tradisi, tetapi dibuka untuk tafsir artistik yang lebih segar agar dapat diterima publik masa kini.

Baca Juga: ‎Mengenal Sejarah Congklak, Permainan Tradisional yang Sarat Nilai Edukasi ‎

FMTI merupakan program tahunan yang berjalan sejak 2021. Setelah Bogor, rangkaian festival dijadwalkan berlangsung di Wonosobo, Maumere, Makassar, Kuningan, Aceh, Mataram, Pontianak, Bengkulu, dan Batusangkar.

Kementerian Kebudayaan juga menempatkan pengembangan musik tradisi dalam program Manajemen Talenta Nasional, mulai dari pembibitan, peningkatan kemampuan, hingga pengenalan di tingkat internasional.

Program itu diarahkan untuk memperkuat komunitas musik tradisi, membuka ruang kolaborasi lintas generasi, mendukung dokumentasi dan residensi musik, serta memperluas peluang musik tradisi Indonesia tampil di panggung global.

Kontes Sapi APPSI Piala Presiden itu menjadi salah  satu upaya mendorong minat peternakan nasional,  khususnya peternak rakyat.

Para peternak dari berbagai daerah ikut membawa sapi terbaik mereka di kontes Sapi APPSI Piala Presiden tersebut. 

Baca Juga: Kontes Sapi APPSI Piala Presiden 2026 di Stadion Pakansari

Dengan ikut serta, mereka diharapkan makin termotivasi untuk terus meningkatkan kualitas ternak dan mengembangkan usahanya.

Ketua Panitia, Mardi, menjelaskan bahwa kontes ini sudah menjadi agenda rutin APPSI sejak organisasi tersebut berdiri pada 2019. 

"Ini bukan sekadar ajang adu sapi terbaik, tetapi juga bentuk apresiasi untuk para peternak," ujarnya.

Baca Juga: Ratusan Sapi di Pasar Hewan Jonggol Belum Divaksin PMK

Mardi menuturkan, tujuan utama kontes tersebut adalah menggairahkan peternakan nasional, khususnya peternak kecil, sekaligus memberi penghargaan bagi mereka yang selama ini telah merawat sapi dan menampilkan yang terbaik.

Ia juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Pemerintah Kabupaten Bogor. 

Menurutnya, peran pemerintah daerah sangat penting untuk mempertemukan kepentingan pemerintah dengan para pelaku peternakan, sekaligus mendorong kemajuan peternakan rakyat. 

Baca Juga: Hari Peternakan dan Kesehatan Hewan ke-189 Kabupaten Bogor, Dimeriahkan Kontes Domba dan Inovasi Alat Modern

Mardi menyebut dukungan masyarakat Bogor luar biasa, dan Bupati beserta jajarannya memberikan dukungan penuh kepada panitia.

"Support dari masyarakat Bogor luar biasa. Kebetulan support langsung penuh dari Bapak Bupati dan perangkatnya. Kami di-support semuanya," ucapnya.

Kontes ini mempertandingkan 14 kelas dengan beragam kategori, mulai dari baby, pedet, calon indukan betina, sapi Bali, sapi Madura, hingga kelas P0 sampai P3.

Baca Juga: Bogor Koi Show Piala Bupati 2026 Pecahkan Antusiasme, 1.018 Koi Ramaikan Kontes Nasional

Tak hanya menjadi ajang kompetisi bagi peternak dari berbagai daerah, kontes Sapi APPSI itu juga diharapkan bisa mendorong peningkatan kualitas ternak dan memperkuat keberlanjutan usaha peternakan rakyat.

Pemeriksaan kesehatan di Lapas Kelas II A Cibinong diikuti 500 warga binaan, termasuk juga Ferdy Sambo.

Dokter yang terlibat dalam kegiatan bakti sosial tersebut, dr. Yenny Chandrawaty, menjelaskan pemeriksaan terhadap warga binaan Lapas Kelas II A Cibinong dilakukan secara bertahap. 

Baca Juga: 500 Warga Binaan Lapas Cibinong Diperiksa Gratis, Ada Pesan Haru dari Balik Jeruji

Warga binaan terlebih dahulu melakukan registrasi, kemudian menjalani pemeriksaan tekanan darah dan screening kesehatan.

"Warga binaan kita lakukan registrasi, kemudian diukur tensi, lalu kita screening," jelas dr. Yenny.

Setelah di screening, warga binaan kemudian dipisahkan sesuai dengan kondisi dan keluhan kesehatan masing-masing.

Baca Juga: Cluster Mewah Lapas Cibinong Dibongkar, Rudy Buka Fakta Baru: Lahannya Milik Pemkab Bogor

Mereka kemudian diperiksa dokter untuk menentukan apakah diperlukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut.

Jika ditemukan indikasi medis, warga binaan diarahkan menjalani pemeriksaan laboratorium. Hasil pemeriksaan tersebut selanjutnya menjadi pertimbangan dokter dalam menentukan penanganan dan pemberian obat.

Dalam pemeriksaan tersebut, Yenny menyebut salah satu keluhan kesehatan yang cukup banyak ditemukan adalah skabies atau penyakit kulit yang disebabkan tungau.

Baca Juga: Tok! Ferdy Sambo Diputus Hukuman Penjara Seumur Hidup Oleh MA

Karena itu, warga binaan juga mendapat edukasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan diri, lingkungan, serta tempat tidur. Mereka dianjurkan rutin menjemur alas tidur untuk membantu mengurangi risiko berkembangnya tungau penyebab skabies.

“Beberapa penyakit yang saya dapati kebanyakan skabies. Mereka harus lanjut menjemur alas tidurnya,” kata Yenny.

Selain pengobatan, edukasi kesehatan menjadi bagian penting dalam kegiatan tersebut. Warga binaan diingatkan untuk menjaga kebersihan selama menjalani masa pembinaan.

Ferdy Sambo juga menjalani pemeriksaan kesehatan dan laboratorium dalam kegiatan bakti sosial tersebut.

Baca Juga: Hakim Vonis Mati Ferdy Sambo, Hukuman Lebih Berat dari Tuntutan Jaksa

Menurut Yenny, sejumlah parameter kesehatan Ferdy Sambo, seperti gula darah, asam urat, dan kolesterol, masih dalam kondisi baik. Namun, tekanan darahnya tercatat agak tinggi.

“Kita cek tiga-tiga gini. Gula darah, asam urat, kolesterol masih bagus. Cuman tensinya agak tinggi,” bebernya.

Yenny menyebut kondisi tersebut dapat berkaitan dengan riwayat tekanan darah dan kurangnya waktu istirahat. Saat menjalani pemeriksaan, Ferdy Sambo disebut sedang dalam suasana duka sehingga waktu tidurnya berkurang.

Selain menjalani pemeriksaan kesehatan, Ferdy Sambo juga menyampaikan pesan dalam kegiatan bakti sosial tersebut.

Baca Juga: Ferdy Sambo Ajukan Banding Setelah Dipecat dari Polri

Dalam sambutannya, ia berbicara mengenai kasih, kepedulian, dan harapan bagi warga binaan. Ia mengingatkan bahwa setiap orang tetap memiliki nilai kemanusiaan serta kesempatan untuk berubah, terlepas dari masa lalu maupun keadaan yang sedang dijalani.

Ferdy Sambo juga mengajak seluruh pihak mensyukuri kesempatan untuk berkumpul dan mengikuti kegiatan bakti sosial kesehatan tersebut.

Menurutnya, kegiatan itu tidak hanya menjadi pelayanan medis, tetapi juga bentuk kepedulian terhadap sesama.

Pemeriksaan terhadap sekitar 500 warga binaan Lapas Kelas II A Cibinong tersebut diharapkan dapat membantu mendeteksi kondisi kesehatan sejak dini sekaligus meningkatkan kesadaran warga binaan mengenai pentingnya menjaga kesehatan selama menjalani masa pembinaan.

Capaian yang menjadi tertinggi di Indonesia ini ternyata masih dibarengi pekerjaan rumah, yakni memastikan layanan perizinan semakin cepat agar pelaku usaha tak dibuat menunggu lama.

Untuk itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melakukan kunjungan ke Mal Pelayanan Publik di Karet Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (2/102026).

Baca Juga: Ketua DPRD Kabupaten Bogor Minta Perizinan Dipercepat untuk Dongkrak PAD dan Atasi Defisit Rp3 Triliun

Kunjungan itu untuk meninjau secara langsung kualitas layanan perizinan, terutama investasi yang menjadi ujung tombak dari Pemprov DKI.

"Saya sengaja pada hari ini melakukan kunjungan ke Pelayanan Satu Pintu karena saya ingin melihat ini adalah ujung tombak dari Pemerintah DKI Jakarta hal yang berkaitan dengan investasi," ujar Pramono.

Pramono mengatakan, terdapat 19 instansi yang bergabung di Mal Pelayanan Publik ini, sehingga masyarakat maupun pelaku usaha tidak perlu berpindah-pindah tempat untuk mendapatkan layanan.

Baca Juga: Soal Penggeledahan KPK, Rudy Susmanto Minta Hormati Proses Hukum, Pelayanan Publik Tetap Berjalan

Hingga semester pertama 2026, realisasi investasi Jakarta tercatat mencapai Rp173,6 triliun, yang terdiri dari Rp106,5 triliun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Rp67,1 triliun Penanaman Modal Asing (PMA). Capaian realisasi investasi ini merupakan yang tertinggi di Indonesia.

Menurut Pramono, integrasi dan pelayanan terpadu satu pintu ini berhasil membangun kepercayaan masyarakat dan pelaku dunia usaha kepada Pemerintah DKI Jakarta.

Meski demikian, Pramono meminta jajarannya agar terus meningkatkan layanannya, salah satunya terkait percepatan proses penerbitan SIM, STNK, hingga pencetakan paspor.

Baca Juga: Rudy Susmanto Dorong Investasi Ramah Lingkungan dan Pastikan Perizinan Gratis di Kabupaten Bogor

"Kalau sekarang ini berkaitan dengan SIM adalah pencetakannya di luar sehingga menunggu 3-4 hari, tetapi izinnya sendiri, pengurusannya sendiri di sini rata-rata saya tanya tadi hanya 5 sampai dengan 10 menit sebenarnya selesai," katanya.

Selain itu, Pramono juga menyoroti sinkronisasi perizinan pada sistem Online Single Submission (OSS) antara pemerintah pusat dan daerah. Ia mencontohkan proses perizinan usaha restoran atau rumah kos yang masih membutuhkan persetujuan dari warga setempat.

Upaya tersebut dilakukan melalui proses asesmen yang telah dilaksanakan oleh Faunaland terhadap eks karyawan Kebun Binatang Bandung. 

Asesmen dilakukan untuk memetakan kompetensi dan pengalaman kerja para eks karyawan sebagai dasar dalam mengidentifikasi peluang penempatan kerja yang sesuai.

Baca Juga: Polemik Kepengurusan Bandung Zoo Berakhir Ricuh, Dua Kubu Bentrok

Dari total 121 eks karyawan Kebun Binatang Bandung, sebanyak 57 orang tercatat sebagai karyawan terdampak. 

Mereka memiliki latar belakang keterampilan dan pengalaman kerja yang beragam, meliputi perawatan satwa, operasional, sarana dan prasarana, pertamanan, nutrisi satwa, pelayanan tiket, hingga administrasi.

Hasil asesmen tersebut kemudian dikoordinasikan bersama Pemerintah Kota Bandung melalui perangkat daerah terkait untuk mencocokkan kompetensi dan pengalaman para eks karyawan dengan kebutuhan tenaga kerja yang tersedia di masing-masing perangkat daerah.

Baca Juga: Bandung Zoo Disegel Satpol PP, Pengunjung Terpaksa Pulang

Berdasarkan hasil asesmen dan koordinasi tersebut, telah disepakati rencana penempatan kerja dengan mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki serta kebutuhan tenaga kerja di masing-masing perangkat daerah. Penempatan akan menggunakan pola tenaga outsourcing atau kontrak perorangan, sesuai dengan kebutuhan dan mekanisme yang berlaku.

Sebagai bagian dari keberlanjutan proses tersebut, Pemerintah Kota Bandung juga telah mempersiapkan rencana penempatan bagi para eks karyawan yang telah melalui proses assesmen.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung, Yayan Ahmad Brilyana, mengatakan asesmen yang dilakukan Faunaland memberikan dasar bagi proses tindak lanjut penempatan kerja dengan mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman masing-masing eks karyawan.

Baca Juga: Enam Aset Milik Kebun Binatang Bandung Disita Kejati, Ini Alasannya

"Asesmen yang telah dilakukan oleh Faunaland memberikan gambaran mengenai kompetensi dan pengalaman kerja para eks karyawan Bandung Zoo. Hasil asesmen tersebut menjadi salah satu dasar bagi kami untuk melihat peluang penempatan kerja yang sesuai dengan kompetensi masing-masing serta kebutuhan tenaga kerja yang tersedia," ujar Yayan, Kamis (1/10/2026).

Ia menambahkan, proses penempatan akan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan tenaga kerja pada masing-masing perangkat daerah serta mekanisme yang berlaku.

"Kami terus melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait agar rencana penempatan ini dapat berjalan secara terarah. Kebutuhan tenaga kerja di masing-masing perangkat daerah tentu berbeda, sehingga penempatannya akan disesuaikan dengan kompetensi dan pengalaman yang dimiliki para eks karyawan, termasuk melalui pola outsourcing maupun kontrak perorangan," lanjut Yayan.

Baca Juga: Kebun Binatang Bandung Nunggak Sewa Rp17,1 M, Pemkot Bakal Segera Ambil Alih Lahan

Pemerintah Kota Bandung mengapresiasi proses asesmen yang telah dilakukan Faunaland sebagai bagian dari upaya bersama untuk mengidentifikasi peluang keberlanjutan kesempatan kerja bagi para eks karyawan Kebun Binatang Bandung.

Melalui proses penempatan kerja dan koordinasi lintas perangkat daerah, Pemerintah Kota Bandung berharap dapat memberikan solusi yang terarah, membuka kesempatan kerja yang sesuai dengan kompetensi, serta memberikan kejelasan bagi para pekerja terdampak.

"Prinsipnya, kami ingin memastikan bahwa para pekerja terdampak mendapatkan kejelasan mengenai peluang keberlanjutan kesempatan kerja. Hasil asesmen ini menjadi dasar untuk proses tindak lanjut, dan kami akan terus melakukan koordinasi agar rencana penempatan dapat berjalan dengan baik," tutup Yayan.

Salah satu poin yang menjadi perhatian dalam evaluasi tersebut adalah keberadaan ruas-ruas jalan yang selama ini masuk dalam wilayah pemberlakuan ganjil genap.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Budi Awaluddin menjelaskan, kajian diperlukan untuk memastikan apakah penerapan kebijakan tersebut di setiap ruas jalan masih relevan dengan kondisi lalu lintas Jakarta saat ini.

Baca Juga: Kendaraan Listrik Bebas Ganjil Genap di Jakarta, Pemprov Dorong Transportasi Ramah Lingkungan

"Dan juga mungkin tempat, rute-rute ganjil genapnya, nah ini kan perlu kaji ulang kembali nanti," ujar Budi, Rabu (30/9/2026).

Namun, proses evaluasi yang tengah dilakukan belum berarti akan ada perubahan langsung terhadap aturan maupun ruas jalan yang saat ini menerapkan ganjil genap.

Budi menegaskan, sampai sekarang belum ada perubahan pada daftar ruas jalan yang menjadi lokasi pemberlakuan kebijakan tersebut.

Baca Juga: Ganjil Genap di Jakarta Kembali Berlaku, Berikut Ini 26 Titik Ruas Jalan di Jakpus hingga Jaksel

Dengan demikian, pengendara tetap wajib mematuhi ketentuan ganjil genap yang berlaku saat ini, khususnya pengguna mobil yang melintasi sejumlah ruas utama di Jakarta.

Untuk saat ini, ganjil genap diberlakukan pada hari kerja. Kebijakan tersebut tidak berlaku pada Sabtu, Minggu, serta hari libur nasional sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Penerapan aturan dibagi dalam dua periode waktu. Sesi pertama berlangsung pada pagi hari, yakni pukul 06.00 WIB hingga 10.00 WIB.

Baca Juga: Habiskan Akhir Pekan di Kawasan Puncak Bogor, Jangan Lupa Cek Jadwal One Way Berikut

Sementara itu, sesi kedua berlaku pada sore hingga malam hari, mulai pukul 16.00 WIB sampai 21.00 WIB.

Pengemudi juga harus mencocokkan angka terakhir pada pelat nomor kendaraannya dengan tanggal berjalan. Kendaraan dengan angka terakhir pelat nomor ganjil diperbolehkan melintas pada tanggal ganjil, sedangkan kendaraan berpelat nomor genap dapat melintas pada tanggal genap.

Berikut 25 ruas jalan yang menjadi penerapan ganjil genap di Jakarta. 

1. Jalan Pintu Besar Selatan
2. Jalan Gajah Mada
3. Jalan Hayam Wuruk 
4. Jalan Majapahit
5. Jalan Medan Merdeka Barat
6. Jalan MH Thamrin
7. Jalan Jenderal Sudirman 
8. Jalan Sisingamangaraja
9. Jalan Panglima Polim
10. Jalan Fatmawati, dari Simpang Jalan Ketimun sampai Jalan TB Simatupang
11. Jalan Suryopranoto
12. Jalan Balikpapan
13. Jalan Kyai Caringin
14. Jalan Tomang Raya 
15. Jalan Jenderal S Parman
16. Jalan Gatot Subroto
17. Jalan MT Haryono
18. Jalan HR Rasuna Said
19. Jalan D.I Pandjaitan
20. Jalan Jenderal A. Yani
21. Jalan Pramuka
22. Jalan Salemba Raya sisi Barat, mulai dari Simpang Jalan Paseban Raya sampai Diponegoro
23. Jalan Kramat Raya
24. Jalan Stasiun Senen
25. Jalan Gunung Sahari

Dengan demikian, pengendara yang hendak melintasi kawasan tersebut pada jam penerapan ganjil genap masih perlu memperhatikan kesesuaian pelat nomor kendaraannya dengan tanggal.

Bagi pengendara yang tetap melintas menggunakan kendaraan dengan pelat nomor yang tidak sesuai ketentuan, polisi dapat melakukan penindakan. 

Sanksi tersebut mengacu pada Pasal 287 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), dengan ancaman denda maksimal Rp 500.000.

Baca Juga: Parkir Gratis Diberlakukan di Kawasan Perkantoran Cibinong, Dishub Tegur PT Hayun

Karena itu, meski rute ganjil genap Jakarta tengah dievaluasi, pengendara belum perlu mengubah kebiasaan perjalanan berdasarkan kemungkinan perubahan rute. 

Sampai saat ini, 25 ruas jalan tersebut masih menjadi lokasi penerapan ganjil genap. 

Perubahan baru akan diketahui setelah hasil evaluasi dan kebijakan terbaru dari Pemprov DKI Jakarta diumumkan.

Harga emas Antam ukuran 1 gram tercatat Rp2.595.000 sebelum pajak, atau menjadi Rp2.601.488 setelah dikenakan PPh 0,25 persen.
Angka tersebut tidak berubah dibandingkan pembaruan harga pada pagi hari. Namun, harga emas Antam untuk setiap pecahan tetap berbeda, mulai dari 0,5 gram hingga ukuran terbesar 1.000 gram.

Mengacu pada data Logam Mulia, berikut rincian harga emas Antam sore ini setelah memperhitungkan pajak:

Baca Juga: Harga Emas Antam Meroket, Warga Bandung Serbu Gerai Graha Pos

• 0,5 gram: Rp1.350.869
• 1 gram: Rp2.601.488
• 2 gram: Rp5.142.825
• 3 gram: Rp7.689.175
• 5 gram: Rp12.781.875
• 10 gram: Rp25.508.613
• 25 gram: Rp63.645.718
• 50 gram: Rp127.212.238
• 100 gram: Rp254.346.280
• 250 gram: Rp635.600.038
• 500 gram: Rp1.270.989.550
• 1.000 gram: Rp2.541.939.000

Perbedaan harga pada setiap pecahan perlu diperhatikan sebelum melakukan pembelian. Pecahan kecil seperti 0,5 gram hingga 5 gram dapat menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin membeli emas dengan nilai transaksi lebih rendah.

Sementara itu, pembelian emas dalam ukuran 10 gram hingga 1.000 gram membutuhkan dana yang jauh lebih besar. Untuk pecahan terbesar 1.000 gram, nilai transaksinya mencapai lebih dari Rp2,5 miliar.

Harga Emas Bisa Berubah

Baca Juga: Investasi Kian Menjanjikan, Harga Emas Antam Naik Rp18.000 per Gram

Harga emas Antam dapat mengalami perubahan mengikuti pembaruan yang dilakukan Logam Mulia. Karena itu, calon pembeli sebaiknya mengecek harga terbaru sebelum melakukan transaksi.

Selain harga dasar, perhitungan pajak juga penting diperhatikan karena dapat membuat nominal pembayaran lebih tinggi. Dengan mengetahui harga dan komponen pajaknya, pembeli dapat menyiapkan dana sesuai nilai transaksi yang berlaku.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto kini mendorong perusahaan di sekitar aliran Sungai Cileungsi mengelola limbah melalui skema Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) bersama, terutama bagi perusahaan yang terkendala keterbatasan lahan.

Menurutnya, keterbatasan lahan perlu dicarikan solusi agar perusahaan tetap dapat memenuhi kewajiban pengelolaan air limbah sesuai ketentuan.

Baca Juga: Air Sungai Cileungsi Makin Hitam, Rudy Susmanti Dorong Pemerintah Pusat Turun Tangan Selamatkan Lingkungan
 
Hal tersebut disampaikan Rudy pada pembahasan penanganan dan pengendalian pencemaran air Sungai Cileungsi bersama perwakilan perusahaan di sekitar kawasan Sungai Cileungsi, di Guest House Indocement, Citeureup, Rabu (30/9/2026).
 
Menurut Rudy, fasilitas pengolahan IPAL bersama dapat menjadi salah satu alternatif bagi kawasan industri yang memiliki keterbatasan lahan karena aktivitas perusahaan yang semakin padat. 

Ia menyebutkan, pengelolaan fasilitas tersebut dapat dilakukan melalui berbagai skema kelembagaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca Juga: Pemkab Bentuk Posko Pemantauan Sungai Cileungsi Usai Ditantang Masyarakat 
 
"Dikelola bisa oleh BUMD, bisa oleh badan usaha milik desa, yang terpenting air masuk ke sungai dalam kondisi jernih, sudah diproses," tegasnya.
 
Rudy menekankan, Pemerintah Kabupaten Bogor tidak hanya meminta perusahaan melakukan pembenahan, tetapi juga siap membantu mencari solusi atas berbagai kendala yang dihadapi perusahaan. Menurutnya, pengelolaan air limbah harus menjadi perhatian bersama karena berkaitan langsung dengan upaya mengurangi pencemaran Sungai Cileungsi.
 
"Kalau ada pengelolaan limbah yang belum berjalan optimal atau bahkan belum ada pengelolaan air limbahnya sama sekali, ayo dipersiapkan dari sekarang. Intinya Pemerintah Kabupaten Bogor, Bupati Bogor dan jajarannya hari ini siap mendampingi," katanya.

Baca Juga: DPRD Jawa Barat Minta Uji Sampel dan Investigasi Mendalam Soal Pencemaran Sungai di Karawang
 
Rudy juga meminta perusahaan menyampaikan kondisi fasilitas IPAL secara terbuka. 

Ia mencontohkan apabila sebuah perusahaan membutuhkan beberapa kolam pengolahan, tetapi baru mampu menyediakan sebagian karena keterbatasan lahan, persoalan tersebut dapat dibicarakan bersama.
 
"Selain mendorong perusahaan membenahi pengelolaan limbah, Pemerintah Kabupaten Bogor juga menyiapkan langkah pembenahan lingkungan di kawasan permukiman," ujar Rudy.

Baca Juga: Ikan Mati di Setu Citongtut Gunung Putri, DLH Kabupaten Bogor Selidiki Pencemaran Limbah dari 21 Perusahaan
 
Rudy menyampaikan bahwa pada akhir tahun ini Pemkab Bogor akan membangun sejumlah instalasi pengolahan air limbah di beberapa kawasan perumahan dan permukiman masyarakat. 

Ia berharap upaya tersebut dapat menjadi bagian dari kolaborasi pemerintah dan dunia usaha dalam memperbaiki kualitas lingkungan Sungai Cileungsi.
 
"Yang penting kita cari solusi bareng-bareng. Supaya air yang masuk ke sungai sudah melalui proses pengolahan," pungkasnya.

Konser internasional di Jakarta juga membuka peluang ekonomi yang lebih luas. 

Kehadiran musisi dunia dapat mendorong pertumbuhan UMKM lokal sekaligus menggerakkan sektor pariwisata, kuliner, perhotelan, dan ekonomi kreatif.

Baca Juga: Tak Konser di Indonesia, Taylor Swift Bakal Tampil Lewat film Dokumenter. Cek Disini  Untuk Jadwalnya

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Farah Savira mengatakan, kehadiran musisi dunia turut memperkuat posisi Jakarta sebagai destinasi konser internasional. 

Tingginya minat masyarakat terhadap musik lokal maupun internasional juga menjadi potensi ekonomi yang perlu dioptimalkan.

"Tentu kami sangat bangga dan senang ya, karena Jakarta dipercaya sebagai tuan rumah atau penyelenggara dari berbagai konser musik yang ada di Indonesia maupun di internasional," ujar Farah, dalam keterangannya, Rabu (30/9/2026).

Baca Juga: Raisa Siap Mengajak Penggemar Menari Bersama di GBK

Menurutnya, optimalisasi potensi tersebut perlu didukung ketersediaan venue dan pengaturan lalu lintas. 

Ia mendorong Pemprov DKI menambah atau menggandeng pihak lain untuk menyediakan venue di lebih banyak lokasi agar dampak ekonomi dapat tersebar sekaligus mengurangi kepadatan di kawasan seperti Senayan, Kemayoran, dan Tanjung Priok.

"Bagaimana jika kita punya venue-venue yang lokasinya agak lebih jauh sedikit, tapi juga menjangkau warga di sebelah sana dan memiliki ruang gerak yang lebih luas," katanya.

Baca Juga: Film Konser Taylor Swift The Eras Tour Jadi yang Terlaris Sepanjang Masa  

Farah juga mendorong penyelenggara konser internasional itu memberi ruang lebih luas bagi UMKM lokal sebagai tenant melalui kurasi bersama Disparekraf dan Dinas PPKUKM, termasuk pelaku usaha binaan Jakpreneur.

Selain itu, sektor pariwisata, perhotelan, kuliner, dan ekonomi kreatif juga dapat diintegrasikan melalui paket promosi atau diskon bagi pemegang tiket konser.

Lebih lanjut, Farah juga meminta aspek keamanan diperkuat agar penyelenggaraan konser berlangsung aman dan kondusif.

"Tindak tegas pelaku-pelaku kriminal yang ada di konser, penjagaan ketat keamanan agar betul-betul aman dan kondusif," tutup dia.

Bukan sekadar mempercantik jalur pedestrian, Pemerintah Kota Bogor menyiapkan kawasan Bubulak agar semakin mendukung aktivitas usaha, membuka peluang investasi, dan menggerakkan perekonomian warga.

Dengan peningkatan fasilitas itu, diharapkan wilayah Bogor Barat tersebut dapat berkembang melalui hadirnya berbagai investasi, baik dari usaha yang dibangun warga sekitar maupun investasi yang masuk dari luar wilayah.

Baca Juga: Camat Bogor Barat Sepakat Realisasi Pembangunan Pedestrian Cifor Dipercepat

"Jadi keinginan warga Bogor Barat, jalur Bubulak-Cifor itu kan bisa dimanfaatkan untuk usaha yang benar. Kalau trotoarnya benar, aksesnya benar, mereka juga mau investasi. Mereka juga mau menjadikan wilayah mereka, misalnya, untuk kegiatan-kegiatan ekonomi, usaha, dan lain sebagainya," ujar Dedie Rachim, dikutip Rabu (30/9/2026).

Pembangunan pedestrian itu juga menjadi bagian dari integrasi peningkatan fasilitas di Terminal Bubulak, Kota Bogor, yang saat ini terus berproses dalam pembangunan fasilitas pendukung.

"Terminal sedang dibangun masjid dan juga kantor pengelola terminal. Setelah itu ada tahap berikutnya, kita juga siapkan fasilitas pendukung bagi para penumpang. Jadi masih ada dua tahapan lagi ke depan," ungkapnya.

Baca Juga: Pedestrian Cifor Segera Dibangun, ZM: Sudah Seharusnya Pembangunan Jangan Hanya di Pusat Kota

Ia berharap pemerataan pembangunan dapat berdampak pada meningkatnya perputaran ekonomi di wilayah, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan warga.

DEWA19 hingga Anggun akan tampil bersama sejumlah musisi lainnya, sementara JNE kembali dipercaya menjadi Official Logistics Partner untuk mendukung kelancaran Konser SNADA Indonesia tersebut.

JNE kembali mendukung industri musik Indonesia dengan menjadi Official Logistics Partner untuk kedua kalinya dalam konser SNADA Indonesia 2026. 

Baca Juga: Abad 19 Band Siap Menghibur Pecinta Musik Indonesia: Terinspirasi dari Legenda Dewa 19

Mengusung semangat “Music Connects People and Creates Impacts” dengan tema “Suara dan Nada dari Indonesia Timur”, konser ini menghadirkan perayaan musik lintas generasi yang mengangkat kekayaan budaya, kreativitas, dan cerita masyarakat Indonesia Timur melalui kolaborasi seni pertunjukan.

Pertunjukan akbar ini menghadirkan deretan musisi papan atas lintas generasi seperti Anggun, DEWA19, Andmesh, Fresly Nikijuluw, Jacson Zeran, serta Toton Caribo & Moluccan Soul. Penampilan mereka akan semakin istimewa karena dipadukan dengan orkestra dari Rumah Orkestra Jogja serta diperkaya melalui kolaborasi seni pertunjukan dan tari kontemporer dari #TEAMROR yang didirikan oleh Ronald Soe.

CEO Oppal, Bernard Permadi mengungkapkan antusiasmenya terhadap penyelenggaraan tahun ini. 

Baca Juga: Tak Hanya Kirim Paket, JNE Kini Kirim Energi Positif Lewat Konser Snada Indonesia

“SNADA Indonesia adalah bentuk nyata semangat kami untuk terus mendukung pertumbuhan industri kreatif, terutama musik Indonesia. Melalui kolaborasi lintas generasi dan lintas karya ini, kami berharap dapat mengangkat musisi lokal ke panggung yang lebih besar serta memperkenalkan kekayaan budaya, alam, dan cerita Indonesia Timur kepada masyarakat luas. Lewat pertunjukan yang harmonis ini, kami mengajak masyarakat untuk mengapresiasi keragaman sebagai bagian integral dari identitas bangsa,” ujarnya, Rabu (30/9/2026).

Ia juga menambahkan, musik memiliki kekuatan untuk menghubungkan orang melampaui bahasa, budaya, usia, dan jarak. 

“Melalui musik, kita dapat menciptakan pengalaman bersama, mempertemukan berbagai perspektif, dan mengubah suara individu menjadi sebuah gerakan kolektif. Inilah semangat yang kami bawa melalui SNADA Indonesia 2026, menggunakan musik untuk memperkenalkan cerita Indonesia Timur, membangun koneksi, dan menciptakan dampak yang dapat dirasakan jauh melampaui panggung,” ujarnya.

Baca Juga: Bukan di Jakarta! Gita Bahana Nusantara 2026 “Serbu” Pakansari, Fadli Zon Ungkap Alasan Pilih Kabupaten Bogor

Sementara itu, SVP Marketing Group Head JNE, Eri Palgunadi mengatakan, dukungan JNE sebagai mitra logistik memastikan seluruh kebutuhan operasional acara berjalan aman, lancar, dan tepat waktu, mulai dari persiapan hingga hari pelaksanaan di Istora Senayan. 

“JNE sangat bangga dan bersyukur tahun ini dapat kembali dipercaya menjadi Official Logistics Partner untuk kedua kalinya di konser SNADA Indonesia 2026. Kolaborasi yang berlanjut ini sejalan dengan tema ulang tahun JNE ke-36 tahun, yaitu ‘Melesat Hebat’. Kami percaya, melalui semangat ‘Connecting Happiness’, JNE tidak hanya mengirim paket saja, tetapi juga menyebarkan kebahagiaan dan kebanggaan bagi masyarakat. Dukungan ini merupakan bentuk kontribusi nyata kami dalam memajukan industri kreatif dan mengapresiasi karya terbaik anak bangsa,” ucapnya.

Sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan, JNE menghadirkan berbagai penawaran khusus untuk dapat menyaksikan langsung kemeriahan konsernya. Pelanggan dapat menukarkan resi kiriman dari seluruh layanan JNE (YES, REG, dan JTR) untuk mendapatkan dua tiket konser. 

Baca Juga: Jakarta Rocktober Kembali Digelar Tahun Ini, Rocknroll Theatre Siap Panaskan Panggung

Selain itu, member JNE Loyalty Card (JLC) dapat menukarkan 360 poinnya dengan dua tiket konser. JNE juga mengajak masyarakat berpartisipasi dalam aktivasi media sosial dengan menjawab pertanyaan di kolom komentar postingan akun resmi Instagram JNE_ID. Informasi lengkap mengenai syarat dan ketentuan penukaran tiket dapat diakses melalui tautan resmi https://jnewsonline.com/jne-x-snada-indonesia/. 

Melalui kolaborasi ini, JNE dan SNADA Indonesia diharapkan dapat memberikan dampak positif yang luas, sekaligus menjadi simbol kolaborasi yang kuat antara sektor logistik dan industri musik demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di masa depan. 

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyampaikan, perluasan penerima manfaat transportasi gratis ini dilakukan untuk memastikan subsidi tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

"Dalam waktu dekat pemerintah DKI Jakarta juga akan memutuskan, dari 15 golongan yang dulu digratiskan akan menjadi 21 golongan," ujar Pramono, dikutip dari keterangannya, Rabu (30/9/2026).

Baca Juga: Solusi Siswa Tak Terjangkau Layanan Bus Sekolah, Pelajar Jakarta Diusulkan Naik Transjakarta Gratis 

Enam golongan baru penerima manfaat KLG untuk transportasi gratis tersebut di antaranya yakni pendamping penyandang disabilitas, pencari kerja ber-KTP DKI, pasien rujukan rutin, pelajar dan mahasiswa tidak mampu di luar KJP/KJMU, UMKM binaan, serta korban bencana dalam masa pemulihan.

Pramono menyampaikan, perluasan akses transportasi gratis ini rencananya akan diberlakukan pada 1 Januari 2027, sekaligus penyesuaian tarif transportasi publik seperti Transjakarta dan Transjabodetabek, serta LRT.

"Nanti per 1 Januari kami akan melakukan perluasan dari 15 golongan menjadi 21 golongan. Tapi dengan jujur saya harus mengatakan, 1 Januari juga akan ada beberapa penyesuaian tarif harga untuk Transjakarta maupun Transjabodetabek," jelas Pramono.

Baca Juga: DPRD DKI Minta Transjakarta Terapkan Inovasi Keselamatan Secara Menyeluruh di Semua Armada

Selama ini, tarif transportasi di Jakarta masih lebih rendah dibandingkan daerah penyangga lainnya. Bahkan selama 20 tahun tidak pernah dilakukan penyesuaian tarif.

Penyesuaian tarif ini dilakukan untuk mengurangi beban subsidi bagi kelompok masyarakat mampu dan dialihkan untuk memberikan perlindungan bagi warga berpenghasilan rendah.

"Ada golongan yang dianggap mampu, subsidinya kita kurangi. Sebenarnya subsidinya tinggi sekali masih, tetapi subsidinya kita kurangi," ucapnya.

Baca Juga: Pemkab Bogor akan Siapkan Transportasi Berbasis Listrik Terintegrasi TransJakarta dan KRL Permudah Akses Warga

Pramono meminta agar Pemprov DKI segera melakukan sosialisasi penyesuaian tarif transportasi kepada masyarakat. 

Ia pun memastikan, penyesuaian tarif transportasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat.

"Dan saya yakin tarif ini dibandingkan dengan tarif di sekitar Jakarta, masih menjadi tarif yang paling murah," kata dia.

Penegasan itu disampaikan saat finalisasi penyelarasan materi Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 di Ruang Soekarno-Hatta, Pendopo Bupati Bogor, Senin (28/9/2026).

Rudy Susmanto menegaskan, perubahan APBD bukan sekadar penyesuaian anggaran, tetapi menjadi momentum untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar diarahkan pada kebutuhan prioritas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Baca Juga: Defisit APBD-P Kabupaten Bogor Tembus Rp446 Miliar, Pendapatan Pajak Anjlok Rp151 Miliar

"Yang wajib kita tuntaskan, kita tuntaskan. Yang sudah berjalan dan terlaksana kita evaluasi. Jangan sampai ada program yang tidak memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat," tegas Rudy.

Ia meminta seluruh OPD tidak kehilangan fokus di sisa waktu 2026. Program yang menjadi kewajiban pemerintah daerah harus segera diselesaikan, sementara pelaksanaan program lainnya terus dievaluasi agar anggaran tetap efektif, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi masyarakat Kabupaten Bogor.

"2026 akan segera berakhir. Karena itu, seluruh perangkat daerah harus fokus, bergerak cepat, dan memastikan setiap rencana dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab," ujarnya.

Baca Juga: Jabar Berencana Utang Rp3,4 Triliun Tutup Defisit, DPRD Beri Syarat Ketat

Ia juga menekankan agar percepatan pembangunan tidak hanya berpusat pada wilayah tertentu, tetapi harus dirasakan secara merata oleh masyarakat di seluruh Kabupaten Bogor yang tersebar di 40 kecamatan.

"Pembangunan harus hadir merata di seluruh wilayah Kabupaten Bogor. Kita jaga keuangan daerah tetap sehat, pengelolaannya tepat sasaran, dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," tukasnya.

Finalisasi penyelarasan materi Rancangan Perubahan APBD 2026 menjadi bagian penting dalam memastikan arah kebijakan anggaran tetap sejalan dengan prioritas pembangunan daerah sekaligus memperkuat efektivitas pelaksanaan program hingga akhir tahun anggaran. 

Wali Kota Bogor, Dedie Rachim mengungkap rencana besar mewujudkan kota yang lebih tertata, maju dan berkeadaban, salah satunya melalui penataan serta relokasi pedagang kaki lima (PKL) ke tempat yang lebih layak dan representatif.

Hal itu dikatakan Dedie Rachim saat memimpin  apel penataan Jalan Nyi Raja Permas di Balai Kota Bogor, yang dilanjutkan dengan kegiatan penertiban untuk pembangunan hanggar sebagai lokasi relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL).

Baca Juga: Satpol PP Kota Bogor Tertibkan PKL dari MA Salmun hingga Alun-alun, Sejumlah Barang Langsung Diangkut Petugas

Sebelumnya, Pemkot Bogor bersama unsur TNI-Polri telah melakukan penataan di sejumlah kawasan, mulai dari Jalan Surya Kencana, Jalan Roda, Jalan Pedati, hingga Jalan Bata. Pemkot Bogor juga melaksanakan pembongkaran Pasar Bogor dan Plaza Bogor yang selanjutnya akan dibangun dengan konsep baru.

"Yang kita laksanakan bukan semata-mata penertiban. Pemkot Bogor mempunyai konsep baru bagaimana memastikan pedagang kaki lima nanti akan kita akomodir di dalam sebuah tempat yang lebih representatif dan lebih memanusiakan manusia. Sehingga memastikan seluruh area Alun-alun Kota Bogor, Stasiun Bogor, Jalan Dewi Sartika, dan Jalan Nyi Raja Permas menjadi lebih tertib dan tertata," tegas Dedie Rachim,  Senin (28/9/2026).

Ia menyampaikan, penataan melalui kegiatan penertiban tersebut merupakan upaya untuk membangun tempat relokasi yang layak bagi para PKL.

Baca Juga: Pemkot Bogor Siapkan Perubahan Total Kawasan Jalan Merdeka, Dedie Rachim: PKL hingga Arus Kendaraan Ikut Ditata

Sementara itu, selama proses pembangunan berlangsung, seluruh PKL akan diarahkan masuk dan beraktivitas sementara di Pasar Blok F, Blok A, Blok B, Blok C, Blok D, baik area Propindo maupun Javana.

"Jadi ini bagian dari upaya untuk meningkatkan marwah para pedagang kaki lima menjadi pedagang yang memiliki paling tidak lapak di sebuah tempat yang representatif. Kemudian langkah besarnya adalah menjadikan Jalan Dewi Sartika sebagai jalan protokol Kota Bogor," ujarnya.

Ia menambahkan, ke depan Jalan Dewi Sartika akan ditata agar terhubung lurus menuju Jalan Sawo Jajar, masuk ke Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan Pengadilan sehingga kawasan tersebut menjadi lebih rapi, tertata, dan tertib.

Baca Juga: Pedagang CFD Cibinong Kompak Berkebaya dan Berpangsi, Bupati Bogor: Kembalikan Marwah Budaya Sunda

"Ini bagian bagaimana merubah konsep wajah Kota Bogor ke depan. Kalau bukan sekarang kapan lagi, karena momentumnya ada. Saya dan Pak Wakil punya semangat bersama seluruh jajaran Pemkot Bogor serta TNI-Polri. Jadi ini menjadi bagian dari rencana besar kita untuk memastikan Bogor menjadi kota maju dan berkeadaban di masa depan," ucapnya.

Pulau Jawa diharapkan dapat mencapai status bebas rabies pada 2029, sedangkan Indonesia ditargetkan mencapai kondisi zero rabies pada 2030.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, saat menghadiri puncak peringatan World Rabies Day (WRD) 2026 di Lapangan IPB University Baranangsiang, Kota Bogor, Minggu (27/9/2026).

Baca Juga: Pergub Baru Berlaku, Penjual dan Konsumen Daging Anjing hingga Kucing di Jakarta Terancam Sanksi

Menurut Agung, peringatan WRD tahun ini mengangkat tema “Satu Aksi untuk Rabies, Stronger Together”. 

Tema tersebut menekankan bahwa pengendalian hingga pembebasan rabies membutuhkan keterlibatan berbagai pihak secara bersama-sama.

Ia menyebut kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, pemerintah daerah, organisasi profesi, dan perguruan tinggi menjadi bagian penting untuk mempercepat pencapaian target tersebut.

Baca Juga: Vaksinasi Rabies dan Pengobatan Hewan Gratis, Diskanak Kabupaten Bogor Gaet Antusiasme Warga

"Artinya, pengendalian dan pembebasan rabies ini harus dilakukan secara bersama-sama. Maka, pengendalian rabies ini akan semakin kuat dan kita bisa mencapai target tahun 2029 Jawa bebas rabies dan tahun 2030 Indonesia zero rabies," ujar Agung.

Agung mengakui, pengendalian rabies masih menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan perhatian. 

Selain kebijakan dan program pemerintah, kepedulian masyarakat, terutama pemilik Hewan Penular Rabies (HPR), turut menentukan keberhasilan pencegahan.

Baca Juga: Pelayanan Vaksinasi Rabies Gratis

Hewan yang termasuk HPR antara lain anjing, kucing, dan kera. Para pemilik diminta memastikan hewan peliharaan mendapatkan perawatan yang baik serta vaksinasi rabies secara rutin.

Menurut Agung, upaya pengendalian akan sulit berjalan optimal apabila pemilik HPR tidak memiliki kesadaran untuk menjaga dan melakukan vaksinasi terhadap hewan yang dipeliharanya.

"Rabies menjadi PR tersendiri, karena rabies ini bukan hanya terkait dengan program pengendalian, tetapi yang paling penting adalah kepedulian masyarakat, khususnya para pemilik hewan pembawa rabies," katanya.

Baca Juga: Kendalikan Hewan Liar, DKPP Kota Bandung Gelar Vaksin Rabies dan Sterilisasi Kucing Liar, Catat Tanggalnya

Untuk mendukung program tersebut, pemerintah telah menyiapkan vaksinasi sekaligus menjalankan kegiatan surveilans bersama pemerintah daerah, organisasi profesi, dan perguruan tinggi.

Kolaborasi lintas sektor itu diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus memperkuat upaya menuju target Jawara 2029 atau Jawa bebas rabies serta Indonesia Zero Rabies 2030.

Saat ini, pemerintah masih memberikan perhatian khusus terhadap 12 provinsi yang kasus rabiesnya masih cukup tinggi. Wilayah tersebut mencakup Nusa Tenggara Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, serta beberapa wilayah di Sulawesi.

Baca Juga: Pemkot Depok Bangun Rabies Center, Perkuat Layanan Kesehatan Hewan dan Pencegahan Kasus Gigitan

Sementara itu, Jawa Barat juga masuk dalam wilayah yang menjadi sasaran pengendalian rabies. 

Agung menyebut kondisi di Jawa Barat relatif lebih rendah dan tidak terdapat laporan kasus rabies dalam lima tahun terakhir.

Dari sisi hulu, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan memiliki tanggung jawab untuk memastikan hewan pembawa rabies mendapatkan vaksinasi. 

Pemerintah menetapkan cakupan vaksinasi minimal 70 persen sebagai salah satu target dalam pengendalian rabies.

Baca Juga: Kendalikan Hewan Liar, DKPP Kota Bandung Gelar Vaksin Rabies dan Sterilisasi Kucing Liar, Catat Tanggalnya

"Dengan penguatan vaksinasi, surveilans, edukasi, serta keterlibatan aktif pemilik hewan, pemerintah berharap target Jawa bebas rabies pada 2029 dan Indonesia zero rabies pada 2030 dapat diwujudkan," tutup Agung.

Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedie Rachim mengatakan, hingga September 2026, sekitar 160 kasus gigitan hewan tercatat di Kota Bogor, sehingga edukasi, vaksinasi, dan penanganan cepat menjadi langkah penting untuk mencegah penyakit rabies.

"Selain penanganan dari Puskeswan, kami juga memiliki banyak alumni IPB, khususnya yang ada di sekitar Kota Bogor, yang memang secara jejaring (networking) bisa mempercepat proses penanganan kasus-kasus," ujarnya.

Arah kebijakan penanganan persampahan Kota Bogor dari hulu hingga hilir semakin jelas dengan penguatan ekosistem pengelolaan sampah yang dibangun secara berkelanjutan.

Di sektor hilir, sampah Kota Bogor nantinya akan diolah melalui Waste to Energy Plant atau pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) yang saat ini tengah dalam proses pembangunan.

Baca Juga: Dari Cerita Desa hingga Isu Sampah, 22 Film Anak Bogor Unjuk Karya di FFKB 2026

Untuk memperkuat ekosistem penanganan persampahan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor juga terus mendorong pengelolaan sampah di sektor hulu dengan membangun kebiasaan masyarakat dalam mengolah dan memilah sampah dari sumbernya.

Salah satu langkah tersebut diwujudkan melalui penyediaan Waste Station Rekosistem yang berlokasi di Balai Kota Bogor.

Fasilitas Waste Station menjadi tempat penukaran sampah yang memiliki nilai ekonomi dalam bentuk reward berupa uang.

Baca Juga: PSEL Bogor Raya 1 Mulai Dibangun, 1.500 Ton Sampah Bogor Bakal Diolah Jadi Listrik

Wali Kota Bogor, Dedie Rachim mengatakan, keberadaan Waste Station tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kebiasaan masyarakat untuk memilah dan menyelesaikan persoalan sampah dari sumbernya.

"Jadi memang ini harus kita upayakan juga melalui pembangunan manusianya. Sehingga permasalahan persampahan bisa diselesaikan untuk Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah)," ujar Dedie Rachim, dikutip Minggu (27/9/2026).

Keberadaan Waste Station Rekosistem merupakan hasil kolaborasi antara Pemkot Bogor, Rekosistem, Yayasan Materia, Ford Foundation, Parongpong RAWHAUS, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Lingkungan Hidup.

Baca Juga: Bukan Sekadar Buang Sampah, Teknologi Pirolisis TPA Galuga Bogor Bakal Olah 1.000 Ton Jadi BBM

Menurut Dedie Rachim, berbagai langkah dalam membangun ekosistem penanganan persampahan tersebut menjadi bagian dari upaya pelestarian lingkungan dan menjaga bumi Indonesia untuk generasi mendatang.

"Mudah-mudahan melalui Waste Station Rekosistem ini terus digelorakan untuk menjadikan Indonesia hijau dan ASRI. Kesadaran mengelola sampah dari hulu ke hilir juga terus diberikan porsi yang cukup besar untuk menjaga lingkungan," ungkapnya.

Dengan adanya PSEL di sektor hilir, masyarakat tetap memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. 

Baca Juga: Pelayanan Persampahan di TPAS Galuga Berjalan Normal, 128 Truk Masuk Bergiliran

Kebiasaan memilah sampah diharapkan tumbuh secara bertahap, sehingga menjadi budaya menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan.

CEO dan Co-Founder Rekosistem, Ernest Christian Layman mengatakan, keberadaan Waste Station ini merupakan tindak lanjut dari kepedulian Wali Kota Bogor dalam menjaga kebersihan lingkungan melalui berbagai langkah yang telah dilakukan.

"Harapannya ini bisa mendukung Wali Kota Bogor dan Pemkot Bogor untuk membangun budaya masyarakat memilah sampah dari sumbernya. Karena yang terpenting bukan hanya infrastruktur, tetapi bagaimana masyarakat bisa ikut terlibat untuk mengelola sampahnya dengan baik," kata Ernest.

Baca Juga: Sampah di Situ Citatah Jadi Sorotan, Camat Cibinong Siapkan Aksi Bersih-Bersih

Melalui Waste Station tersebut, pihaknya mengajak masyarakat tidak hanya memilah sampah, tetapi juga mendapatkan apresiasi melalui sistem poin.

Setiap sampah yang disetorkan masyarakat akan memiliki nilai reward point yang dapat dikonversi menjadi saldo dan dimasukkan ke dalam dompet digital maupun rekening bank.

"Setiap jenis sampah memiliki nilai poin yang menjadi reward bagi masyarakat. Jenis sampahnya mulai dari plastik, botol plastik, sachet, hingga bungkus kemasan low value yang selama ini dianggap tidak bernilai. Seperti bungkus mi instan atau sachet deterjen juga memiliki nilai. Sampah elektronik, minyak jelantah, kardus, kertas, logam, hingga botol kaca juga bisa disetorkan," jelas Ernest.

Baca Juga: Tumpukan Sampah Kabupaten Bogor Punya Masa Depan Baru, Bakal Diolah Menjadi BBM dan Energi Listrik

Nilai reward yang diberikan bervariasi, mulai dari Rp100 hingga Rp6.000 per kilogram, tergantung jenis sampah yang disetorkan.

Ke depan, apabila antusiasme masyarakat meningkat dan kebiasaan memilah sampah semakin konsisten, nilai poin tersebut akan terus dikembangkan.

Dengan demikian, ekosistem persampahan dari hulu hingga hilir dapat terbangun sekaligus memberikan dampak terhadap ekonomi sirkular masyarakat.

Dikatakan Yuke, dalam pembahasan Perubahan APBD 2026, belum terdapat anggaran untuk pengadaan lahan makam baru. 

Anggaran yang tersedia, lanjutnya, diarahkan untuk pemeliharaan dan optimalisasi layanan pemakaman.

Baca Juga: Krisis Lahan Makam, DPRD Kota Bekasi Dorong Pemkot Segera Realisasikan TPU Baru

"Untuk pembelian lahan baru belum ada. Karena untuk lahan itu memang agak sulit. Waktunya juga mepet, harus dikaji ulang, ada penlok dan sebagainya," ujar Yuke, Rabu (23/9/2026).

Menurut Yuke, optimalisasi layanan makam dapat dilakukan dengan memenuhi kebutuhan dasar bagi warga seperti kain kafan, peti jenazah, dan nisan secara gratis bagi masyarakat yang membutuhkan.

DPRD juga mendorong Pemprov DKI memastikan kendaraan jenazah yang telah tersedia terpelihara dengan baik sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk melayani pengantaran jenazah, khususnya ke wilayah yang masih terjangkau dari Jakarta.

Baca Juga: Krisis Lahan Makam, Pemkot Jaktim Kembalikan Fungsi TPU Kebon Nanas, Siapkan 2.500 Petak Baru

Yuke menegaskan, kebutuhan lahan makam tetap menjadi perhatian karena ketersediaan petak makam di Jakarta semakin terbatas.

Sebab itu, pengadaan lahan diharapkan dapat dialokasikan pada tahun anggaran berikutnya dengan memprioritaskan lahan yang berdekatan atau berbatasan langsung dengan kompleks pemakaman yang sudah ada.

"Yang diprioritaskan yang existing, yang menempel dengan yang existing. Itu untuk pelebaran. Kalau ada lahan yang memang menempel di situ, mungkin itu bisa jadi prioritas," katanya.

Baca Juga: Bogor Selatan Krisis Tanah Makam, PTPN dan Pengembang Disorot Pemkab

Ia menambahkan, pengadaan lahan di wilayah pinggiran Jakarta juga dapat dipertimbangkan dengan memperhatikan harga tanah dan kemampuan fiskal daerah. Sementara itu, opsi pengadaan lahan di luar Jakarta atau kawasan aglomerasi masih perlu dibahas lebih lanjut bersama pemerintah daerah terkait.

"Kita coba optimalkan dulu yang ada di Jakarta. Minimal pinggir-pinggir, tapi masih di Jakarta. Kalau memang harus ke luar daerah, pastinya nanti akan ada pembicaraan dengan daerah-daerah aglomerasi atau mungkin penyangga Jakarta," tutupnya.

Kapolda  Banten Irjen. Pol. Hengki telah mengonfirmasi bahwa jasad tersebut identik dengan Surakman (60) salah satu Anak Buah Kapal (ABK) dari speedboat Arupadhatu I, kapal yang mengangkut rombongan 5 jurnalis foto dan 3 awak kapal yang dilaporkan hilang kontak di perairan Selat Sunda sejak 7 September 2026 saat melakukan peliputan erupsi Gunung Anak Krakatau.

Temuan tersebut menjadi titik terang setelah operasi pencarian gabungan dihentikan Basarnas pada hari ke-10. 

Baca Juga: Pencarian Dihentikan Setelah 10 Hari, Menpora Erick Sampaikan Penghormatan dan Doa untuk Keluarga Jurnalis dan Awak Kapal 

Pewarta Foto Indonesia (PFI) kini mendesak Basarnas bersama tim SAR gabungan TNI/Polri untuk kembali membuka operasi pencarian terhadap lima jurnalis foto dan dua kru kapal lainnya yang masih dinyatakan hilang usai melakukan peliputan erupsi Gunung Anak Krakatau.

Ketua Umum PFI Pusat, Dwi Pambudo, menyampaikan    rasa duka cita yang mendalam kepada keluarga mendiang kru kapal yang ditemukan.

Namun, di sisi lain, penemuan ini dinilai menjadi titik terang baru yang  sangat krusial  setelah operasi  pencarian gabungan resmi dihentikan oleh Basarnas pada hari ke-10 (17 September 2026) lalu.

Baca Juga: Lilin Harapan Menyala di Bogor, Doa Dipanjatkan untuk 5 Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda

"Penemuan jasad salah satu kru kapal ini merupakan bukti autentik pertama sejak hilangnya rombongan. Ini mematahkan segala spekulasi dan menjadi petunjuk arah baru mengenai keberadaan kapal serta para penyintas (survivor) lainnya," ujar Dwi Pambudo dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Atas dasar penemuan bukti baru ini, PFI secara resmi meminta dan mendesak Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) beserta tim SAR gabungan
TNI/Polri untuk segera membuka kembali Operasi SAR Gabungan. 

PFI meminta penyisiran intensif dilakukan kembali secara fokus di kawasan radius ditemukannya jenazah tersebut serta jalur perairan arah Selat Sunda menuju Enggano.

Baca Juga: PFI, IJTI dan PWI Bogor Gelar Doa Bersama untuk Keselamatan Jurnalis dan Awak Kapal yang Hilang di Selat Sunda

PFI Pusat mengingatkan kembali komitmen dari otoritas SAR pada saat penutupan operasi pekan lalu, yang menyatakan bahwa operasi penyelamatan akan langsung dibuka kembali secara otomatis jika ditemukan petunjuk atau tanda-tanda baru mengenai keberadaan para korban.

"Harapan kami dan pihak keluarga sama sekali belum padam. Kami meminta negara hadir secara maksimal untuk melacak keberadaan 5 rekan jurnalis kami dan 2 kru kapal lainnya yang masih berstatus hilang. Waktu sangat berharga, dan setiap detiknya berarti bagi keselamatan mereka," tegas Dwi.

Hingga saat ini, PFI Pusat bersama seluruh pengurus daerah terus melakukan pendampingan penuh terhadap keluarga dari kelima jurnalis foto yang hilang, yakni Yudistiro Pranoto (iNews), Donal Husni (urnalis Lepas), Arie Basuki (Merdeka.com), Firdaus Wajidi (Anadolu Agency), dan Muhammad Bagus Khoirunas (LKBN Antara). PFl juga akan mengawal seluruh proses ini hingga tuntas.                

Pakar biologi laut IPB University, Dr Meutia Samira Ismet, mengungkap sejumlah dampak ekologis yang perlu menjadi perhatian dari aktivitas penambangan pasir laut perairan tersebut.

Menurut Dr Meutia, peningkatan partikel tersuspensi akibat penambangan pasir laut dapat menghambat penetrasi cahaya matahari dan mengganggu kehidupan terumbu karang serta lamun. 

Baca Juga: Rayakan HUT ke-81 RI dengan Cara Berbeda, Desa Mawambunga Buton Bergerak Selamatkan Ekosistem Laut

Jika kerusakan habitat terus berlangsung, kerapu sunu yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap ekosistem terumbu karang juga berpotensi terdampak, mulai dari terganggunya pertumbuhan hingga ketersediaan mangsanya.

"Dengan adanya pengerukan, tingkat partikel tersuspensi akan meningkat dan menyebabkan kekeruhan perairan. Ini tentu dapat berdampak terhadap keberlangsungan ekosistem pesisir, terutama terumbu karang dan lamun," jelas Dr Meutia, dalam keterangannya, Rabu (23/9/2026).

Ia mengatakan, meningkatnya kekeruhan dapat menghambat penetrasi cahaya matahari ke dalam perairan. 

Baca Juga: Komisi II DPRD Jawa Barat Soroti Urgensi Infrastruktur Listrik Laboratorium Konservasi Penyu di Sukabumi

Kondisi ini berpotensi mengganggu organisme yang melakukan fotosintesis, termasuk alga Zooxanthellae yang memiliki hubungan simbiosis dengan karang. 

Pada saat yang sama, pasir dan debu yang tersuspensi dapat menutupi polip karang sehingga menghambat kehidupan dan pertumbuhannya. Gangguan terhadap terumbu karang ini dapat menimbulkan efek domino terhadap biota lain. 

"Terumbu karang merupakan habitat bagi berbagai organisme laut yang saling berinteraksi dalam suatu ekosistem. Ketika kualitas habitat menurun, keanekaragaman dan kelimpahan organisme yang bergantung pada ekosistem tersebut juga berpotensi mengalami penurunan," ujarnya.

Baca Juga: Pulihkan Ekosistem Merbabu, Mahasiswa Teknik UNDIP Gelar Aksi Restorasi

Dr Meutia menerangkan, salah satu biota yang memiliki keterkaitan erat dengan ekosistem terumbu karang adalah ikan kerapu sunu. 

"Kerapu sunu merupakan ikan karang yang bersifat teritorial yang memiliki keterikatan yang sangat tinggi terhadap wilayah habitatnya. Ketika habitat terganggu, kehidupan dan pertumbuhannya juga dapat ikut terganggu," terangnya.

Selain bersifat teritorial, kerapu sunu merupakan predator tingkat atas yang membutuhkan ketersediaan mangsa di dalam ekosistem. Peningkatan kekeruhan dapat mengganggu kemampuan visual ikan dalam menemukan dan menangkap mangsa. Akibatnya, perubahan kondisi habitat dapat berpengaruh terhadap ketersediaan makanan dan pertumbuhan kerapu sunu.

Baca Juga: Heboh Fenomena Kerang Bambu Naik ke Permukaan di Pamekasan

Dr Meutia menambahkan, peningkatan bahan organik akibat penambangan pasir laut juga dapat mendorong pertumbuhan makroalga secara berlebihan. Pertumbuhan makroalga yang lebih cepat dibandingkan karang dapat mengubah keseimbangan ekosistem dan menutupi terumbu karang. 

Perubahan nutrisi perairan juga berpotensi menurunkan oksigen serta mengganggu keseimbangan mikroorganisme, termasuk meningkatkan risiko berkembangnya bakteri oportunis seperti Vibrio.

Dampak tersebut, lanjutnya, dapat berlangsung dalam jangka panjang apabila aktivitas gangguan terjadi secara terus-menerus dan menyebabkan degradasi terumbu karang. Ekosistem yang telah mengalami kerusakan membutuhkan waktu panjang untuk pulih secara alami. 

Baca Juga: Pasca Banjir, Pemerintah dan Warga Lakukan Pengerukan Sungai Cibeteung di Rancabungur

"Ketika terumbu karang yang sehat mengalami degradasi, pemulihannya secara alami akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Kondisi ini pada akhirnya dapat memengaruhi keanekaragaman hayati, termasuk jumlah dan kesehatan kerapu sunu," tuturnya. 

Sementara itu, data BPBD DKI mencatat 457 kejadian kebakaran sepanjang Juli hingga Agustus 2026.

Untuk itu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin meminta, seluruh gedung di ibu kota dilengkapi alat deteksi dini kebakaran sebagai langkah pencegahan dan meningkatkan keselamatan penghuni.

Baca Juga: Tinjau Lokasi Kebakaran Bersama Dandim, Walikota Bandung Bakal Laporkan Pemilik TPS Ilegal ke Kementerian LH

Suhud prihatin dengan maraknya kebakaran yang terjadi dalam waktu berdekatan. Salah satunya kebakaran yang melanda gedung Bappenda DKI Jakarta hingga dua kali, yakni pada 7 dan 21 Agustus 2026.

Menurutnya, masih banyak bangunan di Jakarta yang belum sepenuhnya memperhatikan standar keselamatan. 

Kondisi tersebut diperparah dengan minimnya alat pendeteksi potensi kebakaran maupun alat pemadam api ringan (APAR) di dalam gedung.

Baca Juga: Kebakaran Hutan Cagar Alam Merapi Ungup-ungup, Jalur Pendakian Wisata Kawah Ijen Ditutup Total

"Padahal sudah ada aturan berupa UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung serta aturan turunannya," ucap Suhud, Rabu (23/9/2026).

Lebih jauh, Suhud mengimbau Pemprov DKI, khususnya Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) segera memperkuat langkah pencegahan. Salah satunya dengan memastikan seluruh gedung memenuhi persyaratan keselamatan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Ini harus jadi perhatian serius Pemprov DKI dalam mengedukasi pencegahan kebakaran di tengah masyarakat, pengelola gedung baik swasta maupun pemerintah," tegas Suhud.

Baca Juga: Diduga Percikan Las Sambar Styrofoam, Pabrik di Cileungsi Bogor Terbakar Hebat

Suhud juga mengingatkan potensi meningkatnya risiko kebakaran selama musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino. Menurutnya, kondisi kemarau di Jakarta diperkirakan masih berlangsung hingga awal atau pertengahan Oktober 2026 dan berpotensi berlanjut hingga Januari 2027.

"Terlebih ancaman El Nino yang diprediksi berlangsung hingga Januari 2027," tandasnya.

Penertiban bangunan tanpa izin di Pasar Cisarua itu dilakukan untuk mengembalikan fungsi ruang sekaligus menciptakan kawasan pasar yang lebih tertib, bersih, dan nyaman bagi masyarakat.

Tak berhenti pada pembongkaran, Pemkab Bogor juga menyiapkan penataan lanjutan berupa normalisasi drainase, pemasangan rambu satu arah, hingga penghijauan kawasan Pasar Cisarua.

Baca Juga: 130 Lapak PKL di Cisarua Dibongkar Satpol PP Kabupaten Bogor

Camat Cisarua, Heri Risnandar, mengatakan penertiban dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, serta surat perintah Bupati Bogor dan Satpol PP Kabupaten Bogor.

"Penertiban ini sudah melalui tahapan pemberitahuan kepada para pemilik bangunan untuk melakukan pembongkaran secara mandiri. Dari 79 bangunan tanpa izin yang terdata, sebanyak 75 pemilik sudah membongkar bangunannya secara mandiri," ujar Heri, dikutip Rabu (23/9/2026).

Menurutnya, terhadap empat bangunan yang masih berdiri, dilakukan pembongkaran menggunakan alat berat dari Dinas PUPR dan secara manual. 

Baca Juga: Pemkot Bogor Tertibkan Angkutan Sayur di Kawasan Pasar Bogor, PKL Dilarang Beroperasi Mulai 26 Maret 2026

"Puing-puing hasil penertiban langsung dibersihkan oleh Dinas Lingkungan Hidup menggunakan truk pengangkut sampah, sehingga kawasan dapat segera ditata kembali," jelas Heri.

Heri menambahkan, Pemkab Bogor melakukan sejumlah langkah untuk penataan kawasan, di antaranya pemasangan rambu satu arah menuju Pasar Cisarua, normalisasi saluran irigasi dan drainase, serta penanaman tanaman hias untuk memperindah kawasan dan mencegah kembali berdirinya kios-kios di lokasi yang telah ditertibkan.

Khusus area Ruang Terbuka Hijau (RTH) Ruko Syakieb, masih terdapat sisa tembok dan lantai bangunan yang perlu dibersihkan. 

Baca Juga: Pembongkaran Lapak PKL di Cicadas Bandung Memanas, Pedagang Sebut Tidak Ada Pemberitahuan

Pembersihan puing dan penyelesaian sisa pembongkaran akan dilanjutkan secara bertahap dengan dukungan perangkat daerah terkait, agar kawasan tersebut dapat dikembalikan sesuai peruntukannya sebagai ruang terbuka hijau dan taman.

Pengadilan Negeri (PN) Bogor melaksanakan eksekusi pengosongan dua ruko di Jalan Raya Pajajaran, Kelurahan Bantarjati, pada Selasa (22/9/2026), setelah perkara tersebut melewati proses hukum hingga tingkat kasasi.

Eksekusi ruko di Warung Jambu itu dilakukan Ketua PN Bogor bersama jajaran panitera dan juru sita. Dua objek ruko yang berada di Jalan Raya Pajajaran Nomor A4, RT 02/RW 05, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, kemudian diserahkan kepada pihak pemohon eksekusi.

Baca Juga: Eksekusi Bangunan Sengketa di Puncak Bogor Sempat Diadang Emak-emak

Pihak pemohon eksekusi, Zulkifli, yang juga mewakili, Santoso, menegaskan pelaksanaan eksekusi dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah melalui proses hukum hingga tingkat kasasi.

Menurut dia, Nuraifah yang menjadi termohon eksekusi bukan merupakan pemilik sah objek tersebut. 

Kepemilikan, menurut Zulkifli, berada pada Santoso yang juga merupakan anak kandung dari Zainal Abidin dari istri pertamanya, sedangkan Nuraifah adalah istri ke-empat yang sudah cerai.

Baca Juga: PN Bogor Eksekusi Pasar TU, Pengelolaan Sepenuhnya Milik Perumda PPJ

“Pemilik sah adalah Pak Santoso. Ruko itu dihibahkan oleh almarhum ayah kandungnya (Zainal Abidin),” ujar perwakilan Zulkifli.

Ia menjelaskan, perkara tersebut berawal dari persoalan pembatalan akta hibah yang telah bergulir sejak 2004. 

Santoso disebut sebagai penerima hibah dari almarhum Zainal Abidin yang merupakan orang tua Santoso.

Baca Juga: PN Bogor Eksekusi Pasar TU, Pengelolaan Sepenuhnya Milik Perumda PPJ

Pihak pemohon menyebut eksekusi kali ini merupakan yang pertama dilakukan setelah rangkaian gugatan yang berlangsung selama bertahun-tahun.

Sebelum eksekusi, PN Bogor sebelumnya telah melakukan tahapan aanmaning atau peringatan kepada pihak terkait sebanyak empat kali pada November hingga Desember 2025.

Panitera PN Bogor, Armada Sembiring sebelumnya menjelaskan, pelaksanaan tersebut merupakan eksekusi, bukan penyitaan. Penyitaan terhadap objek perkara telah dilakukan sebelumnya.

Baca Juga: Eksekusi Bangunan Gudang Beras oleh PN Cibinong di Citeureup Berakhir Ricuh

Eksekusi dilaksanakan berdasarkan Penetapan Nomor 11/Pdt.Eks/2025/PN Bgr, yang berkaitan dengan Putusan PN Bogor Nomor 37 Tahun 2024 dan telah melalui proses banding hingga kasasi.

Objek yang dieksekusi tercatat dalam SHM Nomor 1391.

Di tengah proses pengosongan, Nuraifah menyampaikan keberatan. Ia mengaku tidak menerima pemberitahuan mengenai eksekusi dan baru mengetahui rencana tersebut pada Senin (21/9/2026) sore.

Nuraifah juga mempertahankan klaim kepemilikannya. Ia mengatakan ruko tersebut dibeli bersama almarhum suaminya pada 1994 melalui kredit perbankan, setelah keduanya menikah pada 1991.

Baca Juga: Lucky Square Mall Bandung Digugat, Pemilik Tanah Klaim Hak atas Lahan Seluas 8.765 Meter Persegi

“Saya nikah tahun 1991, beli ruko tahun 1994. Ini akte kreditnya. Di sini nama saya yang kredit ke bank,” kata Nuraifah.

Ia juga mengaku masih memiliki perkara yang berjalan di Pengadilan Agama terkait gugatan pembatalan hibah.

“Makanya sekarang lagi ada gugatan pembatalan hibah di Pengadilan Agama. Buktinya ada. Ini tinggal nunggu sidang,” ujarnya.

Selama ini, ruko tersebut disebut digunakan Nuraifah untuk menjalankan usaha ayam geprek sekaligus menjadi tempat tinggal bersama keluarganya.

Baca Juga: Kawal Alat Berat di Lahan Sengketa, Warga Bentrok dengan Ormas di Sukahaji Bandung

Pihak pemohon menegaskan akan mengambil langkah hukum apabila setelah eksekusi Nuraifah kembali menguasai objek ruko tersebut.

“Apabila objek ini dikuasai lagi kembali oleh Bu Nuraifah, kita tidak segan-segan akan melakukan upaya hukum tingkat lebih lanjut yaitu pidana, apabila ada ditemukannya unsur-unsur tindak pidana terkait penguasaan objek,” ujar perwakilan pihak pemohon.

Pihak pemohon juga menyebut Nuraifah pernah menjalani proses pidana terkait penguasaan objek ruko di Warung Jambu tersebut dan menyatakan dirinya telah terbukti melanggar hukum.

Baca Juga: Polres Bogor Turunkan Personel Gabungan Cegah Bentrokan Susulan Warga dan PT PMC di Tamansari

Namun, keterangan mengenai perkara pidana tersebut disampaikan oleh pihak pemohon dan belum disertai dokumen putusan pidana dalam materi yang diperoleh.

Dengan pelaksanaan eksekusi ini, sengketa ruko Warung Jambu yang telah berlangsung lebih dari dua dekade memasuki babak baru. 

Di satu sisi, pihak pemohon berpegang pada putusan pengadilan dan hasil eksekusi, sementara Nuraifah masih mempertahankan klaim kepemilikan serta proses hukum yang disebutnya masih berjalan di Pengadilan Agama.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, Kabupaten Bogor menjadi daerah tujuan wisatawan nusantara tertinggi di Jawa Barat sepanjang Januari-November 2025.

Dikutip dari Kutaudayawangsa, Minggu (20/9/2026), Kabupaten Bogor menyumbang 14,98 persen dari total perjalanan wisatawan nusantara di Jawa Barat. 

Baca Juga: Pemkab Bogor Targetkan Kebun Teh Malasari Jadi Magnet Wisata Kelas Dunia

Angka tersebut menempatkan Kabupaten Bogor di posisi teratas, mengungguli sejumlah daerah tujuan wisata populer lainnya di provinsi tersebut.

Secara keseluruhan, perjalanan wisatawan nusantara di Jawa Barat mencapai 193,24 juta perjalanan selama periode Januari hingga November 2025.

Setelah Kabupaten Bogor, daerah dengan porsi perjalanan wisatawan nusantara tertinggi berikutnya yakni Kota Bandung sebesar 11,30 persen, Kota Bekasi 6,80 persen, Kabupaten Bandung 6,74 persen, Kabupaten Bekasi 6,28 persen, dan Kota Depok 5,72 persen.

Baca Juga: Tour Malasari Halimun Salak Series 2 Bawa Pesona Alam dan Budaya Kabupaten Bogor

Tingginya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bogor tidak terlepas dari beragam pilihan destinasi yang ditawarkan. Salah satu kawasan yang masih menjadi magnet utama adalah Puncak Bogor.

Kawasan Puncak dikenal sebagai destinasi favorit wisata keluarga dan rekreasi. Udara sejuk, hamparan perkebunan teh, serta panorama pegunungan membuat kawasan ini terus menjadi pilihan masyarakat untuk menghabiskan waktu liburan.

Selain Puncak, Kabupaten Bogor juga memiliki kekayaan wisata alam yang cukup beragam. Mulai dari pegunungan, air terjun atau curug, kebun teh, hingga kawasan hutan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana alam.

Baca Juga: Wisata Telaga Saat, Puncak Bogor

Potensi tersebut semakin diperkuat dengan berkembangnya desa wisata di Kabupaten Bogor.

Sejumlah desa mulai mengembangkan potensi alam dan budaya lokal sebagai daya tarik wisata, baik di wilayah Bogor Barat maupun kawasan lainnya.

Tak hanya mengandalkan wisata alam, berbagai event dan acara juga turut menjadi penggerak kunjungan wisatawan. Konser musik, festival seni, kegiatan olahraga hingga berbagai acara berskala besar mampu menarik masyarakat dari luar daerah untuk datang ke Kabupaten Bogor.

Baca Juga: Menginap di Tengah Kebun Teh Puncak Bogor, Sensasi Kabin Estetik Ini Bikin Pikiran Lebih Tenang

Dengan potensi wisata yang semakin beragam, pemerintah menargetkan peningkatan kunjungan wisatawan pada 2026. Target tersebut mencapai 16 juta wisatawan.

Namun, tingginya kunjungan wisatawan juga menghadirkan sejumlah tantangan. 

Kemacetan lalu lintas, terutama menuju kawasan wisata populer, menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian.

Baca Juga: Curug Cibulao, Pesona Alam Bogor dengan Kejernihan Air Kebiruan yang Wajib Dikunjungi

Selain itu, pengelolaan lingkungan menjadi tantangan penting seiring meningkatnya aktivitas wisata. Pertumbuhan pariwisata perlu berjalan beriringan dengan upaya menjaga kelestarian alam agar daya tarik wisata Kabupaten Bogor dapat bertahan dalam jangka panjang.

Pemerataan manfaat ekonomi juga menjadi perhatian. Meningkatnya kunjungan wisatawan diharapkan tidak hanya menguntungkan pelaku usaha pariwisata, tetapi turut membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal di sekitar destinasi.

Dengan kekayaan wisata alam, desa wisata, serta berbagai agenda yang terus berkembang, Kabupaten Bogor memiliki modal besar untuk mempertahankan daya tariknya sebagai salah satu tujuan wisata utama di Jawa Barat.

Di CFD Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, layanan perpustakaan keliling hadir langsung di tengah keramaian untuk mengajak masyarakat mengisi Minggu pagi dengan membaca, menambah wawasan, dan menikmati beragam koleksi buku.

Perpustakaan keliling di CFD Tegar Beriman itu menjadi salah satu langkah Pemkab Bogor melalui untuk meningkatkan literasi masyarakat.

Baca Juga: Belajar Sambil Bermain, Teras Literasi Bangkitkan Semangat Membaca Anak Desa Ciadeg

Petugas Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor, Taufik Ilham, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan layanan perpustakaan secara langsung di tengah masyarakat.

"Tujuan kami adalah jemput bola, mendekatkan layanan perpustakaan kepada masyarakat. Jadi masyarakat tidak harus datang ke perpustakaan, tetapi kami yang hadir di ruang-ruang publik yang banyak dikunjungi masyarakat, salah satunya di CFD Tegar Beriman," ujarnya, Minggu (20/9/2026).

Ia menambahkan, perpustakaan keliling juga diharapkan dapat menumbuhkan minat baca masyarakat, khususnya anak-anak dan generasi muda. 

Baca Juga: Dongeng Edukasi di CFD Tegar Beriman

Dengan hadirnya koleksi bacaan di ruang publik, masyarakat dapat memanfaatkan waktu luang untuk membaca dan mendapatkan informasi yang bermanfaat.

Melalui layanan perpustakaan keliling, Pemkab Bogor terus mendorong agar akses terhadap bahan bacaan semakin mudah dijangkau masyarakat. 

Kehadiran layanan perpustakaan keliling sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun budaya literasi yang inklusif, dekat dengan masyarakat, dan dapat dinikmati siapa saja.

Air Sungai Cileungsi yang terlihat semakin pekat saat debit menyusut menjadi alarm pentingnya penanganan pencemaran secara serius. 

Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan, penanganan persoalan lingkungan di sepanjang Sungai Cileungsi membutuhkan sinergi lintas kewenangan. 

Baca Juga: Tinjau Sungai Cileungsi dan Cikeas, Wabup Bogor Jaro Ade Sebut Komitmen Normalisasi Jadi Prioritas

Rudy Susmanto pun mendorong pemerintah pusat dan daerah terkait turun tangan bersama demi mengembalikan kualitas Sungai Cileungsi yang menjadi sumber manfaat bagi masyarakat Bogor hingga Bekasi.

Hal itu karena adanya perusahaan yang kewenangan perizinan maupun penanganannya berada di pemerintah pusat.

"Perusahaan-perusahaan tersebut skalanya beragam, ada yang multinasional maupun nasional, dan kewenangannya ada di pemerintah pusat maupun di Pemerintah Kabupaten Bogor," ujar Rudy Susmanto saat melakukan susur Sungai Cileungsi,  pada Sabtu (19/9/2026).

Baca Juga: Karena Anggaran, Tim DLH Tak Bisa Pantau Dugaan Pencemaran Sungai Cileungsi Selama 24 Jam

Rudy menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Bogor telah melakukan investigasi terhadap perusahaan-perusahaan di kawasan industri sekitar Sungai Cileungsi. 

Dari hasil investigasi tersebut, ditemukan sejumlah perusahaan yang terindikasi belum memenuhi ketentuan pengelolaan air limbah.

Menurutnya, terhadap perusahaan yang kewenangannya berada di pemerintah daerah, Pemkab Bogor akan melakukan langkah sesuai kewenangannya. 

Baca Juga: Air Sungai Tercemar Limbah Kelapa Sawit di Cigudeg

Sementara terhadap perusahaan yang kewenangannya berada di pemerintah pusat, Pemkab Bogor akan berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan kementerian terkait lainnya.

"Karena pada saat kami akan memberikan sanksi perusahaan-perusahaan yang bersifat multinasional maupun perusahaan nasional, perizinan-perizinannya tidak berada di kewenangan pemerintah daerah. Sehingga pemerintah daerah lebih mengedepankan pendekatan secara persuasif dan meminta bantuan pemerintah pusat, Kementerian Lingkungan Hidup, untuk melakukan tahapan langkah-langkah berikutnya," jelasnya.

Rudy menegaskan, koordinasi lintas pemerintah tersebut dilakukan dengan tujuan utama mengembalikan kualitas Sungai Cileungsi, bukan semata-mata melakukan penindakan terhadap dunia usaha.

Baca Juga: Pemkab Bentuk Posko Pemantauan Sungai Cileungsi Usai Ditantang Masyarakat 

Menurutnya, pemerintah tetap mendorong aktivitas ekonomi berjalan, namun harus diiringi dengan kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan hidup.

"Yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat adalah bagaimana Sungai Cileungsi airnya kembali bagus lagi, pencemaran dapat kita selesaikan bersama-sama,” tegas Rudy.

Ia mengatakan, kondisi Sungai Cileungsi memiliki dampak yang lebih luas karena manfaatnya dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah. Karena itu, menjaga kualitas sungai tidak dapat hanya menjadi tanggung jawab satu pemerintah daerah.

Baca Juga: DPRD Jawa Barat Minta Uji Sampel dan Investigasi Mendalam Soal Pencemaran Sungai di Karawang

“Kita jaga lingkungan bersama-sama, khususnya Sungai Cileungsi merupakan salah satu bahan baku air untuk wilayah bukan hanya Bogor, tetapi Bekasi dan beberapa wilayah lainnya,” katanya.

Rudy menambahkan, kondisi Sungai Cileungsi ketika intensitas hujan rendah menjadi pengingat pentingnya pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Saat debit air turun drastis, sejumlah bagian sungai terlihat hanya menyisakan air di beberapa cekungan dengan kondisi air yang sangat pekat.

"Ini masa depan bukan hanya untuk Bogor, tapi untuk beberapa kabupaten dan kota lainnya," ujarnya.

Baca Juga: Ikan Mati di Setu Citongtut Gunung Putri, DLH Kabupaten Bogor Selidiki Pencemaran Limbah dari 21 Perusahaan

Karena itu, Pemkab Bogor memastikan akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah terkait, dunia usaha, serta kelompok masyarakat dan pegiat lingkungan untuk menjaga Sungai Cileungsi.

"Pemerintah Kabupaten Bogor siap mendampingi, siap memfasilitasi, dan kami ingin ekonomi tetap bergerak hidup dan tidak ada masyarakat satupun yang dirugikan," tutup Rudy.

Event lari Pocari Run 2026 yang diadakan selama 2 hari di 19-20 September itu diikuti sekitar 16.000 peserta.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan, besarnya jumlah peserta Pocari Run turut memberikan efek berganda terhadap aktivitas ekonomi, terutama karena sebagian besar peserta berasal dari luar Kota Bandung dan datang bersama pendamping.

"Sejauh ini peserta sudah 16.000 orang. Jadi kalau rata-rata peserta itu membawa tiga orang yang mengiringi, berarti ada dampak yang dilakukan oleh 16.000 orang selama dua hari," ujar Farhan, Jumat (18/9/2026).

Baca Juga: Tak Perlu Takut Terganggu Kendaraan, Lingkar Gelora Pakansari Bogor Kini Punya Jalur Khusus Olahraga

Menurut Farhan, kehadiran peserta dan pendamping selama pelaksanaan event turut menggerakkan sektor pariwisata. Pengunjung tidak hanya mengikuti agenda utama lari, tetapi juga berpotensi menggunakan jasa akomodasi, transportasi, kuliner hingga mengunjungi berbagai destinasi di Kota Bandung.

"Dampaknya ada positif, ada negatif. Positifnya, perekonomian, khususnya wisata berjalan dengan baik," katanya.

Tingginya animo peserta juga tercermin dari tingkat keterisian hotel di Kota Bandung. Farhan menyebut kapasitas hotel telah mencapai 100 persen menjelang pelaksanaan Pocari Run 2026.

Baca Juga: Pertamina Eco RunFest 2026 Targetkan 14 Ribu Pelari

"Okupansi hotel sudah 100 persen. Wali kota saja enggak kebagian, mesti tidur di kantor," ujar Farhan sambil bergurau.

Di sisi lain, Pemkot Bandung menyadari penyelenggaraan event dengan jumlah peserta besar akan memberikan konsekuensi terhadap mobilitas masyarakat. Untuk itu, pengaturan lalu lintas menjadi salah satu perhatian utama selama kegiatan berlangsung.

Farhan mengatakan, tidak akan ada penutupan jalan secara total. Pengaturan dilakukan melalui pengalihan arus dan berbagi ruang dengan pengguna jalan lainnya.

Baca Juga: Didukung Presiden Prabowo, Menpora Erick Apresiasi Antusiasme 12 Ribu Peserta Merdeka Run 2026

"Tidak ada penutupan jalan sama sekali. Hanya ada pengalihan dan sharing," katanya.

Pengaturan arus lalu lintas akan menjadi kewenangan kepolisian. Pemkot Bandung akan memberikan dukungan melalui Dinas Perhubungan untuk membantu mengatur kendaraan dan arus lalu lintas di sepanjang jalur yang dilalui peserta.

Farhan menyebut, kepolisian juga telah memberikan arahan agar pengaturan tetap memperhatikan pengguna jalan. Ketika berada di persimpangan dengan lampu lalu lintas, peserta tetap mengikuti aturan dan berhenti saat lampu merah.

Baca Juga: Finish di 26 Menit, Odekta Naibaho: Meriahnya Merdeka Run 2026 Bikin Merinding

"Dari kepolisian sudah menyatakan bahwa kalau ada lampu merah, semua ikut berhenti. Pengaturannya diserahkan sepenuhnya pada polisi. Kami dari Pemerintah Kota Bandung akan melakukan backup," ujarnya.

Selain lalu lintas, Pemkot Bandung menyiapkan dukungan di tingkat kewilayahan. Wilayah yang dilalui rute lari akan menghadirkan cheering point sebagai bentuk dukungan masyarakat terhadap para peserta.

"Untuk kewilayahan, setiap wilayah yang terlewati oleh jalur lari itu akan ada cheering point, orang-orang bersorak-sorak," kata Farhan.

Baca Juga: Pelari Ultra Kota Bogor, Sugoro Finardo Putro, Tuntaskan 100 Kilometer di KRB 200 Tahun 2026

Aspek kebersihan juga menjadi perhatian. Pemkot Bandung memastikan kebersihan sepanjang rute menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya Dinas Lingkungan Hidup.

Farhan mengatakan, pasukan Gober di wilayah yang dilalui rute lari akan turut dikerahkan untuk melakukan pembersihan selama dan setelah kegiatan berlangsung.

"Untuk kebersihan, 100 persen kebersihan jadi tanggung jawab kita. Enggak hanya Dinas Lingkungan Hidup, tetapi juga seluruh pasukan Gober yang dilewati wilayahnya itu akan ikut membersihkan," tuturnya.

Baca Juga: 5.000 Pelari Bakal Ramaikan Jakarta Sky Fun Run 2026, Sensasi Berlari di Jalur Layang Transjakarta

Dari sisi keamanan, patroli akan dilakukan sejak malam sebelum pelaksanaan. Dinas Perhubungan dan Satpol PP akan melakukan pemantauan di sejumlah wilayah yang menjadi bagian dari rute kegiatan.

Sedangkan untuk aspek keselamatan peserta, tim kesehatan disiagakan di titik-titik yang dinilai krusial sepanjang lintasan.

"Untuk keamanan, dari sejak malam sebelumnya, Dinas Perhubungan dan Satpol PP akan melakukan patroli di wilayah-wilayah tersebut. Sedangkan untuk keselamatannya, tim kesehatan sudah standby di titik-titik yang sangat krusial," ujar Farhan.

Baca Juga: Bogorrun 2026 Diserbu 4.100 Pelari, Peserta Antusias Taklukkan Tanjakan hingga Half Marathon

Pemkot Bandung juga memperhatikan kebutuhan peserta untuk melaksanakan ibadah salat Subuh sebelum mengikuti lomba. Bagi peserta yang berlomba pada Sabtu, salat Subuh akan dikonsentrasikan di Masjid Al Ukhuwah, Jalan Wastukencana.

Sementara bagi peserta yang mengikuti lomba pada Minggu, sejumlah titik tempat salat akan disiapkan mulai dari kawasan Cikapayang hingga Cicadas.

"Sedangkan untuk yang lari hari Minggu, masjid atau tempat salat akan mulai disediakan mulai dari Cikapayang sampai ke Cicadas. Ada beberapa titik untuk salat Subuh," katanya.

Mengejutkannya, pabrik uang plasu tersebut dijalankan oleh dua kakak beradik dengan bermodal delapan unit printer.

Tim Unit 1 Resum Satreskrim Polresta Bandung sebelumnya membongkar pabrik uang palsu yang berada di Kampung Leuwi Jambu yang sudah memproduksi Rp300 juta siap edar, dan yang dalam proses cetak mencapai Rp1 miliar, pada Rabu (16/9/2026) lalu.

Baca Juga: Polisi Bongkar Peredaran Uang Palsu di Bogor, Pelaku Gunakan Modus Penggandaan

Pembongkaran pabrik uang palsu itu berawal dari adanya laporan masyarakat, dan petugas bergerak cepat mendatangi lokasi pada Rabu (16/9/2026) sekitar pukul 15.00 WIB dan berhasil menciduk para pelaku.

Kasat Reskrim Polresta Bandung, Kompol Dwi Rio Adrian mengatakan bahwa kedua tersangka Mardonal alias Ronal dan Syahrial, diketahui mereka menyediakan bahan baku dan memproduksi uang palsu.

"Tersangka berinisial M berperan sebagai pemodal, menyediakan bahan baku, tempat, serta memproses penyelesaian akhir dan mengedarkan uang palsu pecahan Rp100.000," ucapnya dikutip Jumat (18/9/2026).

Baca Juga: Kasus Pabrik Uang Palsu di Bogor, Polisi Tetapkan Delapan Orang sebagai Tersangka

Sedangkan tersangka S bertugas mencetak uang palsu dan menjaga rumah kontrakan. Aksi pembuatan uang palsu ini telah direncanakan sejak bulan Juli 2026.

Rio mengatakan, tersangka M menyewa rumah kontrakan di Ciparay dan membeli bahan baku berupa kertas roti kiloan dari Pagarsih, Kota Bandung. Tak hanya itu, pelaku juga membeli delapan unit printer secara bertahap menggunakan uang pinjaman.

"Awal September, tersangka mulai memproduksi uang palsu pecahan Rp 100.000. Karena bekerja sendiri, ia kemudian mengajak kakak kandungnya untuk membantu proses pencetakan," kata dia.

Baca Juga: Uang Palsu Sebanyak Rp1,3 Miliar Siap Edar Jadi Bukti Penggerebekan Pabriknya di Bogor, 4 Tersangka Ditangkap  

Ia mengatakan, modus yang digunakan para tersangka dalam mengedarkan uang palsu ini terbilang cukup cerdik. 

Pelaku menyelipkan uang palsu di antara uang asli saat bertransaksi guna menghindari kecurigaan warga.

Adapun sasaran peredaran mereka menyasar pedagang kecil di pinggir jalan dan penjual bensin eceran.

Baca Juga: Setor Tunai Pakai Uang Palsu, Pria di Klapanunggal Ditangkap Polisi

"Total uang palsu yang sudah tercetak mencapai sekitar Rp 1.000.000.000. Dari jumlah tersebut, uang yang siap edar sebesar Rp7.100.000, dan yang sudah berhasil beredar di masyarakat diperkirakan sekitar Rp1.000.000," kata dia.

Dalam penggerebekan pabrik uang palsu tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 1 unit laptop, 8 unit printer, 1 unit CPU, bahan kertas, cat semprot, alat sablon, tinta, serta kertas putih bahan uang palsu yang diperkirakan bernilai Rp700.000.000 jika dicetak. 

Selain itu, desain master uang palsu didapatkan tersangka dengan mengunduhnya dari internet lalu diedit menggunakan aplikasi Photoshop.

Dalam agenda yang berlangsung pada 19–21 September 2026 di New York, Amerika Serikat tersebut, keduanya dijadwalkan membahas berbagai peluang kerja sama strategis yang menyentuh masa depan Jakarta, mulai dari transportasi publik, udara bersih, pengelolaan air, ketahanan pesisir, persoalan sampah, hingg keterjangkaun harga pangan.

U20 merupakan engagement group G20 yang menjadi wadah bagi para pemimpin kota besar dunia menyampaikan perspektif dan rekomendasi kebijakan perkotaan. Siklus U20 2026 dipimpin bersama Kota New York dan Kota Los Angeles. Jakarta telah lama menjadi bagian dari U20 dan terus berpartisipasi dalam kerja sama antarkota untuk menjawab tantangan perkotaan bersama.

Baca Juga: Polda Jabar Cokok 4 Peretas Data Pribadi,  data Pejabat Negara Jual Hasil Retasan Hingga Ratusan Ribu Rupiah

Dalam surat undangan tertanggal 27 Juli 2026, Mayor Mamdani mengajak Gubernur Pramono Anung bergabung dengan para pemimpin kota dunia di New York, bertepatan dengan pembukaan Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

Selama tiga hari, para pemimpin kota akan membahas solusi atas krisis perumahan, perubahan iklim, mobilitas manusia, dan kesempatan ekonomi, serta merumuskan U20 2026 Communiqué.

Selain menghadiri U20, Pramono Anung  dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan Mayor Zohran Mamdani pada Minggu (20/9/2026).

Baca Juga: Erick Thohir dan Pramono Anung Tegaskan Kesiapan dan Dukungan Menuju FIFA ASEAN Cup 2026 di Acara Roll To Glory  Family Parade

Melalui pertemuan ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin mendorong kerja sama antarkota menjadi program konkret yang bermanfaat bagi masyarakat kedua kota.

Dalam rangkaian kunjungan yang sama, Gubernur Pramono Anung dijadwalkan menjadi pembicara pada Heat Roundtable bersama C40 Cities, Harvard University’s Salata Institute for Climate and Sustainability, dan Atlantic Council’s Climate Resilience Center. 

Forum tersebut akan mempertemukan para pemimpin kota, termasuk Wali Kota Freetown dan Wali Kota Paris, untuk bertukar pengalaman mengenai tantangan panas perkotaan dan ketahanan iklim.

Baca Juga: Jakarta Robotic Games 2026 Cetak Talenta Muda, Pramono Anung Siapkan Jalan ke Ajang Internasional

Di bidang olahraga dan pariwisata, Pramono Anung dijadwalkan menandatangani Letter of Intent dengan New York University (NYU). Kerja sama ini diarahkan untuk mendukung pengembangan industri olahraga dan kepariwisataan, termasuk pemasaran dan manajemen event, melalui pendidikan dan kolaborasi internasional.

Staf Khusus Gubernur Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim mengatakan, undangan itu menempatkan Jakarta di meja yang sama dengan kota-kota dunia yang sedang merumuskan agenda perkotaan.

“Surat undangan Mayor Mamdani jelas menempatkan perumahan, iklim, mobilitas, dan kesempatan ekonomi sebagai pekerjaan bersama kota-kota besar. Jakarta datang ke New York untuk berkontribusi, belajar, dan membawa pulang kerja sama yang bisa diwujudkan menjadi program bagi warga,” ujar Chico, dalam keterangannya, Jumat (18/9/2026).

Baca Juga: Siapkan Aturan Baru, Pramono Anung Pastikan Pelindungan Perempuan Jadi Prioritas Pembangunan Jakarta

Rangkaian kunjungan ini menjadi kesempatan bagi Jakarta memperkuat perannya dalam kerja sama kota-kota dunia, sekaligus membawa pulang pengetahuan dan kemitraan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas hidup warga Jakarta.

Melalui teknologi pirolisis, sekitar 1.000 ton timbunan sampah plastik TPA Galuga ditargetkan dapat diolah menjadi bahan bakar minyak terbarukan setiap hari, sejalan dengan amanat Perpres Nomor 109 Tahun 2025 tentang pengolahan sampah menjadi energi.

Hal itu seperti tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 dalam penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan.

Baca Juga: Peletakan Batu Pertama Pembangunan Sarana PSE Pirolisis TNI AD

Kota Bogor menjadi salah satu daerah yang mendorong percepatan implementasi kebijakan tersebut dengan mengusulkan sejumlah aspek strategis untuk kepentingan masyarakat yang belum dapat dilakukan secara mandiri karena keterbatasan fiskal daerah.

Selain pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) Bogor Raya 1, pemerintah pusat melalui TNI Angkatan Darat (TNI AD) juga melaksanakan pembangunan fasilitas pirolisis yang dikerjakan oleh mitra dan berlokasi di seberang lahan PSEL, Desa Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor.

Wali Kota Bogor, Dedie Rachim mengatakan,  keberadaan fasilitas pirolisis nantinya dapat mengurangi timbunan sampah di TPAS Galuga, khususnya pada lahan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

Baca Juga: Peresmian Pembangunan PSEL Bogor Raya 1 di Desa Galuga

Menurutnya, meskipun Kota Bogor tidak lagi menggunakan sistem open dumping dan telah menerapkan metode controlled landfill, ketersediaan lahan TPAS tetap harus dijaga.

"Di samping PSEL ada pirolisis plant. Ini bisa menyerap 1.000 ton sampah deposit. Artinya, kombinasi ini kalau bisa berjalan mulus, maka kedaruratan sampah di Bogor bisa mulai terurai," ungkap Dedie Rachim, saat peresmian pembangunan PSEL Bogor Raya 1, di Galuga.
 
Di lokasi yang sama, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan, teknologi pirolisis tersebut mampu mengolah sekitar 1.000 ton timbunan sampah di TPAS Galuga yang nantinya menghasilkan 50 hingga 60 kiloliter BBMT per hari.

Baca Juga: PSEL Bogor Raya 1 Mulai Dibangun, 1.500 Ton Sampah Bogor Bakal Diolah Jadi Listrik

"Proses pirolisis adalah mengambil sampah plastik yang ada di timbunan sampah TPA Galuga, kemudian diolah menjadi BBMT sesuai dengan amanat Perpres Nomor 109 Tahun 2025," ujarnya.

Berdasarkan penjelasan mitra pelaksana, manfaat dari proyek ini adalah mengurangi timbunan sampah sehingga dapat memperpanjang usia operasional TPA.

Selain itu, proyek tersebut juga diharapkan dapat mendukung ketahanan energi melalui produksi bahan bakar minyak terbarukan yang berdampak pada penghematan devisa karena mengurangi kebutuhan impor BBM.

Baca Juga: PSEL Galuga Segera Dibangun, Pemkot Bogor dan TNI Tuntaskan Kerja Sama Pemanfaatan Lahan

"Kemudian produk BBM akan dipasarkan secara business to business (B to B). Jika memenuhi syarat untuk publik, maka bisa dilakukan sesuai perkembangan," ujarnya.

Ia berharap keberadaan teknologi pirolisis dapat membantu TNI dalam mendukung penanganan persoalan persampahan melalui pemanfaatan teknologi menjadi energi, sesuai amanat dan penugasan Presiden Prabowo Subianto.

Dengan demikian, baik sampah baru yang berasal dari proses pengangkutan maupun sampah lama yang telah menumpuk di TPA dapat ditangani. Sehingga persoalan darurat sampah seperti saat terjadi kebakaran lahan yang meluas ke area TPAS Galuga dapat diminimalisir, meskipun sistem pengelolaan telah menggunakan metode controlled landfill.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Kabupaten Bogor, Yudi Santosa, menjelaskan, bahwa kebakaran diketahui setelah sejumlah karyawan mencium bau asap saat tengah beristirahat.

Menurut Yudi, para karyawan kemudian mendengar suara dan bergegas keluar untuk memastikan sumbernya. Saat diperiksa, terlihat kepulan asap tebal berasal dari bagian atas ruko.

Baca Juga: TPA Galuga Terbakar, 450 Ton Sampah Bogor Tertahan di Truk, Pemkot Tetap Angkut Sampah dan Siapkan Transit

"Tiba-tiba mencium bau asap dan mendengar suara, lalu keluar dan melihat asap di atas ruko sudah besar," ujar Yudi dalam keterangannya.

Mendapat laporan tersebut, petugas pemadam kebakaran segera menuju lokasi dengan mengerahkan beberapa unit kendaraan pemadam untuk menangani kobaran api.

Yudi mengatakan api akhirnya berhasil dikendalikan dan dipadamkan. Setelah proses pemadaman selesai, petugas melakukan pendinginan guna memastikan tidak ada lagi titik api yang berpotensi memicu kebakaran kembali.

Baca Juga: Kebakaran Hutan Cagar Alam Merapi Ungup-ungup, Jalur Pendakian Wisata Kawah Ijen Ditutup Total

"Api berhasil dikendalikan dan dipadamkan. Proses pemadaman berjalan dengan lancar, kemudian dilakukan pendinginan pada area yang terbakar," jelasnya.

Dalam peristiwa tersebut tidak terdapat korban jiwa. Sementara itu, penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian.

"Korban jiwa nihil. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian," pungkas Yudi.

Dengan begitu, warga Bandung kini tak perlu lagi repot mengurus dokumen kependudukan. 

Kehadiran layanan di sejumlah titik menjadi upaya untuk mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. 

Baca Juga: Bi Eha dan Mang Ujang Jadi Andalan Disdukcapil Bandung Layani Warga hingga Aktivasi IKD

Petugas Layanan Gerai d’Botanica, Denitya mengatakan, layanan adminduk tersebut hadir sebagai inovasi untuk memudahkan masyarakat yang selama ini harus datang ke titik pelayanan tertentu.

"Tujuannya untuk memudahkan masyarakat. Jadi, Disdukcapil membuat inovasi dengan menghadirkan layanan di gerai-gerai dan menyebarkannya di beberapa titik," ujar Denitya, Rabu (9/9/2026).

Menurut Denitya, masyarakat menyambut baik keberadaan layanan tersebut. Dengan lokasi pelayanan yang lebih dekat dan mudah dijangkau, masyarakat juga semakin terbantu untuk melengkapi dokumen kependudukannya.

Baca Juga: Disdukcapil Kota Bogor Luncurkan Inovasi Loker Beres: Dekatkan Layanan Adminduk di Kelurahan Wujudkan Pelayanan Publik yang Cepat dan Transparan 

"Alhamdulillah sejauh ini positif. Antusiasme masyarakat juga sangat baik. Karena dimudahkan dengan fasilitas gerai ini, masyarakat jadi lebih tertib administrasinya," katanya.

Denitya menambahkan, layanan adminduk yang cukup banyak dilakukan di Gerai d’ Botanica di antaranya pengurusan akta kelahiran dan akta kematian. 

Untuk prosesnya, masyarakat diberikan estimasi waktu sekitar tiga hingga lima hari kerja, meskipun dalam praktiknya dokumen sering kali dapat selesai lebih cepat.

Baca Juga: Bupati Rudy Susmanto Dorong Percepatan Inovasi Layanan Adminduk di Seluruh Wilayah Kabupaten Bogor

"Kalau untuk proses akta kelahiran dan akta kematian, kita dikasih waktu antara tiga sampai lima hari kerja. Namun biasanya di hari kedua atau ketiga sudah beres," jelasnya.

Kemudahan layanan tersebut juga dirasakan Dini Salmiyah, salah seorang pengunjung. Dini sebelumnya mendapat informasi mengenai layanan dari Kecamatan Sukasari saat hendak mengurus Kartu Identitas Anak (KIA).

Melalui layanan Adminduk Geulis, Disdukcapil Kota Bandung terus berupaya mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. 

Kehadiran layanan di berbagai titik diharapkan dapat membuat masyarakat lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sekaligus semakin tertib administrasi.

Penumpang Biskita Trans Depok bertambah 13.061 orang dalam enam bulan, sebuah tren positif yang ingin terus didorong Pemkot Depok agar masyarakat perlahan meninggalkan ketergantungan pada kendaraan pribadi.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok, Aan Syurahman, mengatakan penguatan transportasi publik perlu dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat memiliki alternatif perjalanan yang layak untuk memenuhi kebutuhan mobilitas sehari-hari.

Baca Juga: Ini Rute Antar Moda Transportasi Publik Menuju Sentul City, Ada 3 Trayek Angkutan Umum Massal

"Transportasi publik harus terus kita perkuat sehingga masyarakat memiliki pilihan dalam melakukan perjalanan sehari-hari. Harapannya, semakin banyak masyarakat yang beralih menggunakan angkutan umum,” kata Aan Syurahman, dikutip daria keterangannya, Rabu (9/9/2026).

Berdasarkan data Dishub Kota Depok, jumlah penumpang Biskita tercatat 190.365 orang pada Januari 2026 dan meningkat menjadi 203.426 penumpang pada Juli 2026.

Kenaikan tersebut mencapai 13.061 penumpang atau sebesar 6,86 persen dibandingkan jumlah penumpang pada Januari 2026.

Baca Juga: Pemkot Bandung Bakal Ganti Angkot Konvensional dengan Angkot Pintar, Angkutan Umum Berbasis Teknologi

Menurut Aan, meningkatnya penggunaan transportasi publik menjadi sinyal positif bagi upaya pemerintah mengembangkan sistem mobilitas yang lebih beragam di Kota Depok.

"Semakin banyak masyarakat menggunakan transportasi publik tentu menjadi hal yang positif. Karena itu, layanan harus terus kita tingkatkan agar masyarakat semakin percaya dan nyaman menggunakan angkutan umum," ujarnya.

Aan mengatakan, peralihan dari kendaraan pribadi ke transportasi publik membutuhkan layanan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. 

Baca Juga: Kota Bogor Berupaya Meningkatkan Mutu Standar Layanan Transportasi Publik Setara Aglomerasi Jabodetabek

Faktor kenyamanan, keamanan, kemudahan akses, serta kualitas pelayanan menjadi bagian penting dalam mendorong perubahan tersebut.

"Kalau transportasi publiknya nyaman dan mudah digunakan, masyarakat akan semakin tertarik untuk menggunakannya. Ini yang terus kami dorong," katanya.

Ia menambahkan, penguatan transportasi publik juga menjadi bagian dari upaya menciptakan sistem transportasi perkotaan yang lebih efektif. 

Baca Juga: Kembalikan BisKita Trans Pakuan untuk Transportasi Publik Masyarakat di Bogor, Dedie Rachim: Optimalkan PSO

Semakin banyak warga memanfaatkan angkutan umum, kebutuhan perjalanan menggunakan kendaraan pribadi diharapkan dapat ditekan.

Dishub Kota Depok pun akan terus mengevaluasi layanan Biskita Trans Depok berdasarkan perkembangan jumlah pengguna dan kebutuhan mobilitas masyarakat.

"Kami ingin transportasi publik menjadi pilihan masyarakat, bukan sekadar alternatif. Karena itu, peningkatan kualitas pelayanan akan terus menjadi perhatian," tutupnya.

Usulan Transjakarta gratis itu didorong DPRD DKI Jakarta sebagai solusi bagi siswa yang belum terjangkau layanan bus sekolah, sekaligus mendorong penggunaan transportasi umum untuk perjalanan pergi dan pulang sekolah.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harvian Paloh mengatakan, pelajar perlu mendapatkan akses Transjakarta gratis untuk memudahkan pergi dan pulang sekolah.

Baca Juga: Bukan Bus Sekolah Biasa, SAPA DISA Antar-Jemput Gratis 150 Siswa Disabilitas Tiap Hari

Saat ini, lanjutnya, pelajar belum termasuk dalam 15 golongan masyarakat yang mendapatkan layanan transportasi gratis melalui program KLG. 

Padahal, sejumlah sekolah berada di dekat halte dan rute Transjakarta.

"Saya kira ini alangkah bagusnya ke depan untuk memaksimalkan transportasi yang ada di DKI Jakarta," ujar Nova, Rabu (9/9/2026).

Baca Juga: Kena Efisiensi, Bus Sekolah Kota Bogor Bakal Disulap Jadi Angkot Dedie Rachim: Kita Maksimalkan Pemanfaatannya 

Nova menilai, akses Transjakarta gratis bagi pelajar juga dapat menjadi alternatif untuk mengatasi keterbatasan kapasitas bus sekolah. 

Sebab, tidak seluruh pelajar dapat terlayani bus sekolah sehingga diperlukan pilihan transportasi lain yang lebih luas.

Karena itu, Nova mengusulkan agar pelajar secara umum turut dikaji untuk masuk dalam skema penerima KLG sehingga tidak hanya penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang masuk dalam daftar penerima layanan gratis.

Baca Juga: Pemprov DKI Perluas Layanan Pendidikan Inklusif, Luncurkan 32 Bus Sekolah Ramah Disabilitas, Ini 5 Rute Baru

"Artinya, membiasakan pelajar menaiki kendaraan umum. Itu yang kita dorong. Bagaimana pelajar juga menggunakan kendaraan umum kita yang artinya sudah ada rute-rute yang mumpuni," katanya.

Nova mencontohkan, SMP Negeri 115 Tebet yang memiliki halte Transjakarta di sekitar sekolah. 

Menurutnya, kondisi tersebut dapat memudahkan pelajar maupun orang tua dalam mengakses transportasi umum.

Baca Juga: Dukung Pendidikan Gratis dan Aman, Kemenhub Sepannjang 2025 Sudah Alokasikan 150 Bus Sekolah ke Daerah

"Ketika orang tuanya misalnya dia punya KLG, antar anaknya juga gratis. Itu yang kita harus pikirkan ke depannya. Kalau bus sekolah apakah orang tua bisa antar? Nggak bisa juga kan. Ini salah satu rekomendasi kami dan nanti mungkin dikaji sama Dishub, sama dari Transjakarta," tandasnya.

Meski begitu, warga tak perlu khawatir, sebab Pemkot Bogor memastikan pengangkutan sampah tetap berjalan, sementara sekitar 450 ton sampah yang sudah berada di dalam truk disiapkan untuk ditangani melalui titik transit sementara.

Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, saat meninjau lokasi kebakaran TPA Galuga, bahwa saat ini Pemkot Bogor menyiapkan beberapa pos sementara untuk transit angkutan sampah.

Baca Juga: Warga Keluhkan Mata Perih Akibat Kebakaran TPA Galuga Bogor, Dinkes Gerak Cepat Buka 3 Posko Kesehatan

"Kesepakatan sementara memang hari ini armada pengangkut sampah dari Kota Bogor ke TPA Galuga diberhentikan. Karena memang aksesibilitas ke lokasi cukup terbatas," ucap Jenal Mutaqin, Selasa (8/9/2026).

Sehingga, tidak ada truk sampah yang keluar masuk ke TPAS Galuga, baik itu armada dari Kota Bogor maupun Kabupaten Bogor. 

Ada beberapa titik transit sementara untuk armada pengangkut sampah.

Baca Juga: Cegah Api Menyebar, Pemkab Bogor Tutup Sementara TPA Galuga, Rudy Susmanto Minta Sehari ke Pemkot

Pertama di lahan eks Pancahapat BNR dan di kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Semua armada juga ditutup dengan terpal, sehingga tidak berserakan dan menimbulkan bau yang berlebihan.

"Ketika api sudah padam seluruhnya, nanti kita akan ada kebijakan lagi dengan Pak Bupati untuk bagaimana mobilisasi armada pengangkut sampah lagi," jelasnya.

Masih kata Jenal Mutaqin, ada sekitar 450 ton sampah yang sudah terangkut dari lingkungan masyarakat. Namun, terhenti imbas kebakaran yang terjadi di TPA Galuga.

Baca Juga: TPA Galuga Bogor Terbakar Hebat, Bupati Rudy Kerahkan Helikopter TNI AU untuk Water Bombing

"Tapi posisinya sudah terangkut dari masyarakat dan ada di dalam truk," tuturnya.

Pemkot Bogor juga telah melakukan komunikasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat terkait kebijakan pembuangan sampah jika masa pemadaman ini diperpanjang.

Ada opsi agar truk sampah yang tertunda pembuangannya bisa dibawa ke TPAS Nambo. Namun, opsi ini perlu dipertimbangkan dengan saksama, khawatir justru menimbulkan masalah baru di sana.

Baca Juga: Ground Breaking PSEL Kayumanis Ditargetkan November, Pembangunan Akses Jalan Dikebut

"Karena itu kewenangan provinsi, namun kita terus berkoordinasi," tutupnya.

Sebanyak 150 personel gabungan bersama 32 armada dikerahkan untuk melakukan penyemprotan water mist di sejumlah jalan protokol, mulai dari kawasan Monas hingga Senayan, Selasa (8/9/2026).

Penyemprotan air ini dilakukan untuk mengatasi dampak sebaran abu vulkanik dari letusan Gunung Anak Krakatau. 

Baca Juga: Abu Vulkanik Anak Krakatau Berdampak ke Bogor, Pemkab Terapkan PJJ Selama Dua Hari

Penyemprotan yang melibatkan 32 armada dari Sudin Gulkarmat, BPBD dan Lingkungan Hidup (LH) ini, dilaksanakan mulai dari Kawasan Monas depan Medan Merdeka Selatan, kemudian berlanjut ke Tugu Tani, MH Thamrin, Sudirman hingga putar balik di Tugu Pemuda Senayan dan kembali ke Monas. 

Asisten Pemerintahan Jakarta Pusat, Prasetio Kurniawan mengatakan, penyemprotan dilaksanakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus menjaga kesehatan. 

"Penyemprotan dilaksanakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menjaga kesehatan," katanya.  

Baca Juga: Anak Krakatau hingga Semeru Jadi Perhatian, Polri Siagakan 5.582 Personel

Prasetio mengimbau warga agar tidak resah atau cemas menghadapi dampak paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.  

Ia meminta, warga untuk menerapkan pemakaian masker saat beraktivitas di luar ruangan, serta mengikuti informasi dari kanal resmi Pemprov DKI. 

"Warga bisa dapat informasi akurat seputar perkembangan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau," imbuhnya. 

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bogor melalui dinas kesehatan (Dinkes)bergerak cepat atasi dampak asap kebakaran TPA Galuga dengan mendirikan 3 posko kesehatan.

Sejumlah tenaga kesehatan dari puskesmas di wilayah Bogor Barat diterjunkan untuk memberikan pelayanan kesehatan sekaligus mengantisipasi gangguan kesehatan akibat paparan asap kebakaran TPA Galuga.

Baca Juga: Cegah Api Menyebar, Pemkab Bogor Tutup Sementara TPA Galuga, Rudy Susmanto Minta Sehari ke Pemkot

Kepala Dinkes Kabupaten Bogor, dr. Fusia Meidiawaty, mengatakan tiga posko kesehatan yang dibuka, yaitu yakni Posko Galuga, Posko Desa Dukuh, dan Posko Cimanggu.

"Sudah turun tim kesehatan dari beberapa puskesmas di wilayah Kecamatan Cibungbulang. Kami juga sudah membuka tiga posko, yaitu Posko Galuga, Posko Desa Dukuh, dan Posko Cimanggu," ujar dr. Fusia.

Ia menjelaskan, hingga saat ini keluhan kesehatan yang dirasakan masyarakat masih berkaitan dengan dampak asap dan belum menunjukkan kondisi yang berat.

Baca Juga: TPA Galuga Bogor Terbakar Hebat, Bupati Rudy Kerahkan Helikopter TNI AU untuk Water Bombing

"Karena jarak asap dengan pemukiman warga cukup jauh, dampaknya tidak terlalu signifikan. Ada warga yang merasakan mata perih dan pilek, tetapi belum ada yang mengalami kondisi ekstrim seperti sesak napas berat," jelasnya.

Meski demikian, Dinkes Kabupaten Bogor tetap melakukan langkah antisipasi untuk melindungi masyarakat dari risiko gangguan kesehatan akibat asap kebakaran TPA Galuga tersebut.

"Langkah pertama adalah membagikan masker. Masih banyak warga yang belum menggunakan masker saat keluar rumah, sehingga kami bagikan masker kepada masyarakat," katanya.

Baca Juga: PSEL Galuga Segera Dibangun, Pemkot Bogor dan TNI Tuntaskan Kerja Sama Pemanfaatan Lahan

Selain masker, Dinkes juga menyediakan obat-obatan untuk pertolongan pertama. 

Apabila terdapat warga yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, Puskesmas Cibungbulang telah disiapkan untuk menangani kasus-kasus ringan. Penanganan di lapangan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan sejumlah puskesmas di wilayah Bogor Barat. 

"RSUD R. Moh. Noh Nur Leuwiliang juga sudah berkoordinasi dengan kami dan turun ke lapangan. Mereka ikut membagikan masker serta menyiapkan ambulans, obat-obatan, oksigen, dan kebutuhan lainnya," ungkap Fusia.

Baca Juga: Diduga Percikan Las Sambar Styrofoam, Pabrik di Cileungsi Bogor Terbakar Hebat

Menurut Fusia, jumlah tenaga kesehatan yang diterjunkan cukup banyak karena penanganan dilakukan secara gotong royong dengan melibatkan lintas puskesmas.

"Seluruh puskesmas di wilayah Bogor Barat saling bahu-membahu dan bekerja sama dalam penanganan dampak asap ini," tandasnya.

Dinkes Kabupaten Bogor mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap dampak asap, menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah, serta segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan apabila mengalami keluhan kesehatan yang semakin berat.

Kapolresta Bogor Kota, AKBP Arie Trestiawan mengatakan, pihaknya mengamankan satu orang kurir yang hendak membawa narkoba ke luar kota.

Pihaknya mengamankan pemuda MDF (25) saat mengambil paket tersebut di pool bus KYM Trans, Sidoarjo, pada Kamis (3/9/2026).

Baca Juga: Petugas Lapas Bandung Gagalkan Penyelundupan Narkotika, Sinte Diselundupkan Lewat Batang Kangkung

Arie mengatakan, pengungkapan kasus penyelundupan narkotika bermula dari informasi masyarakat mengenai paket mencurigakan yang diduga berisi ganja di salah satu agen bus PO Murni Jaya di Terminal Bus Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.

Informasi tersebut diterima polisi pada Rabu (2/9/2026) sekitar pukul 22.00 WIB. 

"Tim kemudian melakukan penyelidikan dan control delivery untuk mengungkap pemilik sekaligus penerima paket yang dikirim dari Bogor menuju Sidoarjo," ujarnya kepada wartawan, Selasa (8/9/2026).

Baca Juga: Polresta Bogor Kota Ungkap 61 Kasus Narkoba dalam Tiga Bulan, 68 Tersangka dan 212 Ribu Pil Ilegal Disita

Dari hasil pemeriksaan terhadap karyawan agen bus, lanjutnya, petugas mengetahui paket tersebut sebelumnya dihubungi oleh seseorang melalui telepon. 

"Paket disebut berisi rokok dan diminta untuk diterima oleh pihak agen," bebernya.

"Tak lama kemudian, nomor lain kembali menghubungi karyawan tersebut untuk memastikan paket telah tiba," lanjutnya. 

Baca Juga: Polres Bogor Bongkar 74 Kasus Narkoba dalam Tiga Bulan, Sita Lebih dari 1 Juta Butir Obat Keras Tertentu

Paket itu kemudian diminta dikirim menggunakan jasa agen bus PO Murni Jaya dengan bus KYM Trans tujuan Merak-Surabaya.

Paket tersebut diketahui tiba melalui JNE Cargo sekitar pukul 17.00 WIB.

Polisi kemudian mengikuti proses pengiriman paket tersebut. Pada Kamis (3/9/2026) sekitar pukul 14.00 WIB, tim bergerak menggunakan bus KYM Trans jurusan Bogor-Surabaya dengan membawa paket yang telah dipesan seseorang.

Sesampainya di pool KYM Trans Sidoarjo, petugas melakukan observasi. 

Baca Juga: Kasus Obat Keras Ilegal di Gunung Putri Bogor Terkuak, Polisi Ringkus 4 Pelaku dari Laporan Warga

Tak lama kemudian, seorang pria menggunakan sepeda motor Honda Beat merah datang dan terlihat mengambil paket tersebut.

Dari tangan tersangka, petugas menyita satu peti berisi 17 bungkus besar ganja kering yang dibalut lakban cokelat. Total ganja yang diamankan mencapai 18.050 gram bruto atau sekitar 18 kilogram," terangnya.

Selain ganja, polisi menemukan 1.000 butir obat keras tertentu jenis Double L yang disimpan di jok sepeda motor Honda Beat merah dengan nomor polisi W-3359-PB.

Baca Juga: Ungkap Kasus Narkotika Senilai Rp5,8 miliar

Selanjutnya, Kasat Narkoba Polresta Bogor Kota Kompol Ali Jupri mengungkapkan, M.D.F mengaku hanya berperan sebagai kurir. 

"Dia disebut mendapat perintah dari seseorang berinisial Y.R alias W untuk mengambil paket tersebut dan membawanya ke rumah," ujarnya.

Setelah paket dibawa ke rumah, tersangka mengaku masih menunggu perintah berikutnya untuk mengedarkan kembali narkotika tersebut.

Baca Juga: Ungkap Jaringan Narkoba Lintas Provinsi, Polda Jabar Tangkap 7 Pengedar dan Sita 17 Kg Sabu dan 19 Kg Ganja

"Atas jasanya, M.D.F dijanjikan upah sekitar Rp3,5 juta," ungkapnya.

Dalam pemeriksaan, tersangka juga mengaku telah bekerja sebagai kurir narkoba selama sekitar tiga tahun bersama Y.R alias W.

Polisi kemudian membawa tersangka beserta seluruh barang bukti ke Satres Narkoba Polresta Bogor Kota untuk menjalani pemeriksaan dan gelar perkara. 

M.D.F selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Penghentian sementara aktivitas di TPA Galuga itu dilakukan untuk memaksimalkan penanganan kebakaran yang masih berlangsung di kawasan tersebut.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto mengatakan, penutupan sementara dilakukan agar seluruh akses menuju TPA Galuga dapat dioptimalkan untuk distribusi air serta mobilisasi kendaraan dan personel pemadam kebakaran.

Baca Juga: TPA Galuga Bogor Terbakar Hebat, Bupati Rudy Kerahkan Helikopter TNI AU untuk Water Bombing

"Kami meminta waktu satu hari kepada Pemerintah Kota Bogor dan mohon maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Untuk pelayanan TPA Galuga hari ini, tanggal 8 September 2026, kami tutup selama satu hari," kata Rudy saat meninjau lokasi kebakaran.

Menurutnya, penutupan sementara diperlukan agar proses penanganan kebakaran tidak berlarut-larut, mengingat salah satu kendala utama di lapangan adalah akses menuju titik api.

Berdasarkan pemantauan terakhir, area yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai sekitar 5 hektar, berdasarkan luasan area yang terbakar dan bekas rambatan api. Saat ini masih terdapat empat titik api yang menyala dan terus dilakukan pemadaman.

Baca Juga: Kebakaran Hutan Cagar Alam Merapi Ungup-ungup, Jalur Pendakian Wisata Kawah Ijen Ditutup Total

Untuk mencegah api meluas, sebanyak tiga unit beko dikerahkan membuat parit di sepanjang garis hijau sebagai pagar pembatas. 

Arah angin yang bergerak ke timur juga terus dipantau dalam proses penanganan.

"Yang terpenting adalah masyarakat semuanya selamat, tidak ada yang menjadi korban," tegas Rudy.

Baca Juga: Diduga Percikan Las Sambar Styrofoam, Pabrik di Cileungsi Bogor Terbakar Hebat

Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan Polres Bogor, TNI, BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran dan Keselamatan serta unsur terkait lainnya.

Rudy juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel yang sejak malam hingga pagi hari terus melakukan penanganan kebakaran TPA Galuga.

Pemkab Bogor memastikan penanganan terus dilakukan hingga seluruh titik api benar-benar padam.

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani mengatakan, pihaknya menghentikan sementara operasional fasilitas lift dan eskalator di seluruh halte sebagai mitigasi keselamatan. 

"Kebijakan diambil mengantisipasi potensi sebaran abu vulkanik akibat aktivitas erupsi Gunung Krakatau yang dapat merusak sistem mekanikal dan modul sensor elektronik," ujar Ayu dalam keterangannya, Minggu (6/9/2026). 

Baca Juga: Imbas Abu Vulkanik Erupsi Gunung Anak Krakatau, Jakarta Berlakukan PJJ ke Semua Sekolah

Transjakarta, lanjut Ayu Wardhani, juga menyiagakan petugas di area tangga untuk mendampingi dan menfasilitasi pelanggan berkebutuhan khusus serta kelompok prioritas.

"Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen terhadap kenyamanan pelanggan Transjakarta," paparnya. 

Ia memastikan layanan bus Transjakarta beroperasi normal melayani pelanggan, meskipun diterapkan penyesuaian operasional fasilitas pendukung. 

Baca Juga: Bandara Soetta Ditutup Akibat Abu Erupsi Gunung Anak Krakatau, 301 Penerbangan Terdampak hingga Siang Ini

Dia juga mengimbau pelanggan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta memantau informasi terkini melalui kanal resmi demi kesehatan bersama.

"Reaktivasi lift dan eskalator akan dilakukan secara bertahap setelah pembersihan menyeluruh serta uji kelayakan bersama tim teknis, selesai dilakukan," tandasnya.

Kebijakan PJJ itu diambil Pemprov DKI Jakarta sebagai langkah antisipasi untuk melindungi kesehatan dan keselamatan siswa, guru, serta tenaga kependidikan akibat abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nahdiana mengatakan, penerapan PJJ bukan berarti kegiatan pendidikan dihentikan. 

Baca Juga: Bandara Soetta Ditutup Akibat Abu Erupsi Gunung Anak Krakatau, 301 Penerbangan Terdampak hingga Siang Ini

Pembelajaran tetap berlangsung dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan masing-masing peserta didik.

"Kami ingin memastikan anak-anak tetap belajar dalam suasana yang aman dan nyaman. Karena itu, untuk sementara pembelajaran dilakukan dari rumah. Orang tua tidak perlu panik, karena proses pembelajaran tetap berjalan," ujarnya, Minggu (6/9/2026).

Menurut Nahdiana, untuk memastikan pelaksanaan PJJ berjalan dengan baik, pihaknya berkoordinasi dengan seluruh satuan pendidikan dan melakukan pendampingan, pemantauan pelaksanaan proses pembelajaran serta memberikan alternatif apabila terjadi kendala dalam pelaksanaan pembelajaran.

Baca Juga: Erupsi Gunung Anak Krakatau Meningkat, BMKG Pantau Tsunami dari Selat Sunda hingga Pesisir Banten

"Keselamatan dan kesehatan anak-anak adalah prioritas. Kami juga mengimbau orang tua mendampingi anak selama belajar dari rumah dan memastikan informasi yang diterima berasal dari sumber resmi," tuturnya.

Dinas Pendidikan juga terus berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait dan memantau perkembangan kondisi udara serta informasi resmi mengenai sebaran abu vulkanik.

"Kebijakan pembelajaran akan dievaluasi sesuai perkembangan situasi," ujarnya.

Baca Juga: Erupsi Gunung Anak Krakatau Berimbas Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dihentikan Sementara

Pemprov DKI mengajak masyarakat tetap tenang dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. 

Warga diimbau mengikuti arahan pemerintah serta menjaga kesehatan keluarga selama kondisi ini berlangsung.

Berdasarkan data penerbangan, pukul 01.30 WIB hingga 13.30 WIB, terdapat 301 penerbangan terdampak, 233 di antaranya penerbangan domestik, 58 penerbangan internasional, dan 10 penerbangan kargo. 

Jumlah tersebut terdiri dari pembatalan penerbangan, keterlambatan penerbangan, pengalihan pendaratan penerbangan ke bandara lain, dan sebagainya.

Baca Juga: Erupsi Gunung Anak Krakatau Berimbas Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dihentikan Sementara

Penutupan sementara operasional Bandara Soekarno-Hatta dilakukan sebagai langkah mitigasi untuk mengutamakan keselamatan penerbangan.

Asst. Deputy Communication and Legal KC Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Yudistiawan, mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memantau perkembangan kondisi di lapangan.

"Manajemen Bandara Internasional Soekarno-Hatta terus berkoordinasi dengan stakeholder terkait, serta memantau perkembangan kondisi untuk memastikan penanganan operasional dan pelayanan kepada penumpang tetap berjalan dengan baik," kata Yudistiawan dalam keterangan resmi, Minggu (6/9/2026).

Baca Juga: Erupsi Gunung Anak Krakatau Meningkat, BMKG Pantau Tsunami dari Selat Sunda hingga Pesisir Banten

Menurutnya, koordinasi tersebut dilakukan agar penanganan operasional sekaligus pelayanan kepada penumpang tetap berjalan secara optimal selama aktivitas bandara terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.

Untuk menangani penumpang yang terdampak, manajemen Bandara Soekarno-Hatta telah memberlakukan Service Recovery Action (SRA). 

Sejumlah fasilitas dan layanan tambahan disiapkan untuk membantu memenuhi kebutuhan penumpang selama operasional penerbangan dihentikan sementara.

Penumpang terdampak mendapatkan makanan dan minuman ringan. Selain itu, bus disiagakan di setiap terminal untuk membantu mobilitas penumpang menuju hotel melalui koordinasi bersama pihak maskapai.

Baca Juga: Dentuman Keras Gegerkan Bandung Raya, PVMBG Ungkap Dugaan Sumber Suara dari Erupsi Gunung Anak Krakatau

Sejumlah area khusus di terminal juga difungsikan sebagai tempat beristirahat. Salah satunya yakni Employee Lounge yang disiapkan agar penumpang terdampak dapat beristirahat dengan lebih nyaman.

Untuk memperkuat penanganan di lapangan, posko operasional juga telah dibuka di Terminal 1B. 

Posko tersebut menjadi salah satu titik koordinasi dalam menangani kondisi operasional serta kebutuhan penumpang.

Sementara itu, masing-masing maskapai penerbangan membuka layanan di setiap terminal. Layanan tersebut disiapkan untuk memberikan informasi sekaligus membantu penanganan penumpang yang terdampak perubahan operasional penerbangan.

Baca Juga: Gunung Semeru Kembali Erupsi, Badan Geologi Naikkan Status Naik ke Level IV Awas, Masyarakat Diminta Waspada

Dari sisi layanan komersial, pengelola bandara juga telah berkoordinasi dengan para tenant di terminal. Koordinasi dilakukan agar berbagai layanan tetap dapat beroperasi selama 24 jam dan kebutuhan penumpang tetap terpenuhi di tengah penutupan sementara.

Yudistiawan menegaskan, koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terus dilakukan, termasuk dalam menangani dampak penutupan bandara, menyesuaikan jadwal penerbangan, serta memberikan pelayanan kepada penumpang terdampak.

Pemulihan operasional penerbangan akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan sebaran abu vulkanik serta faktor keselamatan penerbangan.

Baca Juga: Enam Bandara di NTT Masih Ditutup, Terdampak Abu Vulkanik Erupsi Gunung Lewotobi

Selama operasional bandara masih dihentikan, pengguna jasa diminta mengecek kembali status dan jadwal penerbangan melalui kanal resmi maskapai masing-masing sebelum berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta.

Untuk memperoleh informasi terkait layanan kebandarudaraan maupun bantuan lebih lanjut, pengguna jasa dapat menghubungi Contact Center InJourney Airports melalui layanan 172.

Dikutip dari Instagram otoritas Bandara Soekarno-Hatta, penghentian operasional penerbangan tersebut dilakukan hingga pukul 13.30 WIB. 

"Sehubungan dengan meningkatnya aktivitas Erupsi Gunung Anak Krakatau, Bandara Internasional Soekarno-Hatta melakukan penghentian operasional penerbangan sampai pukul 13.30 WIB," tulisnya, Minggu (6/9/2026).

Baca Juga: Erupsi Gunung Anak Krakatau Meningkat, BMKG Pantau Tsunami dari Selat Sunda hingga Pesisir Banten

Kebijakan tersebut berkaitan dengan kondisi aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau yang mengalami peningkatan.

Pihak Bandara Internasional Soekarno-Hatta mengimbau seluruh pengguna jasa untuk mengecek kembali status serta jadwal penerbangan sebelum melakukan perjalanan.

"Kami mengimbau seluruh pengguna jasa bandara untuk mengecek kembali status dan jadwal penerbangan melalui kanal resmi maskapai sebelum melakukan perjalanan & untuk informasi kebandarudaraan silakan menghubungi Contact Center InJourney Airports 172," tambahnya.

Baca Juga: Dentuman Keras Gegerkan Bandung Raya, PVMBG Ungkap Dugaan Sumber Suara dari Erupsi Gunung Anak Krakatau

Informasi mengenai status penerbangan dapat diperoleh melalui kanal resmi masing-masing maskapai. 

Penumpang juga diminta memastikan informasi terbaru sebelum menuju bandara guna mengantisipasi perubahan jadwal maupun operasional penerbangan.

Pihak Bandara Internasional Soekarno-Hatta menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul akibat penghentian sementara operasional penerbangan tersebut.

"Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi. Terima kasih atas perhatian, pengertian, dan kerja sama seluruh pengguna jasa
Bandara Internasional Soekarno-Hatta," tutupnya.

Hingga Minggu (6/9/2026) pagi, BMKG memastikan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau belum terdeteksi anomali muka air laut, namun masyarakat diminta tetap waspada dan tidak panik.

"Hingga pagi ini belum menunjukkan adanya anomali muka air laut. Artinya potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gauge yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda," kata Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Minggu (6/9/2026).

Baca Juga: Dentuman Keras Gegerkan Bandung Raya, PVMBG Ungkap Dugaan Sumber Suara dari Erupsi Gunung Anak Krakatau

Faisal menjelaskan, pemantauan melalui High Frequency Radar di kawasan Carita dan Tanjung Lesung juga memperlihatkan bahwa probabilitas terjadinya tsunami masih tergolong rendah. 

Namun, BMKG terus meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan secara intensif terhadap erupsi Gunung Anak Krakatau.

"Untuk High Frequency Radar yang kita miliki, ini sudah di-set dalam kondisi tsunami mode, ya. Jadi ketika ada potensi tsunami, kita langsung dapat memantau sejak dari jarak kurang lebih 150 km dari tepi pantai," ujar Faisal.

Baca Juga: Aktivitas Kegempaan Fluktuatif, Badan Geologi Ingatkan Potensi Erupsi Freatik Gunung Api Tangkuban Parahu

Guna memastikan analisis data yang akurat, BMKG mengoptimalkan pemantauan terpadu berbasis multi-instrumen. 

Pengawasan dilakukan secara menyeluruh memanfaatkan satelit, tsunami gauge, High Frequency Radar, sensor geomagnetik di wilayah Selat Sunda, hingga pemantauan petir vulkanik.

"Seluruh data dianalisis secara terpadu untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan akurat," ujar Faisal.

Baca Juga: Warga Pesisir dan Nelayan Diimbau Tak Mendekat Radius 5 Km dari Anak Krakatau 

BMKG mengimbau masyarakat di wilayah pesisir Selat Sunda, meliputi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Lampung, hingga Bengkulu, agar tetap tenang namun selalu siaga.

"Tetap waspada namun tidak panik. Masyarakat kami minta untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi dan selalu mengikuti pembaruan dari BMKG, PVMBG atau Badan Geologi, BNPB, serta instansi yang berwenang," tutup Faisal.

CFD Kota Bogor akan berlangsung pada Minggu (6/9/2026) mulai pukul 06.00 hingga 09.00 WIB di Jalan Jenderal Sudirman.

Ruas jalan yang menjadi lokasi CFD membentang dari Simpang Air Mancur hingga Simpang Sawojajar.

Baca Juga: Cara Unik Kabupaten Bogor Angkat UMKM, Pedagang CFD Tegar Beriman Tampil dengan Baju Adat Sunda

Selama kegiatan berlangsung, kawasan tersebut akan menjadi ruang publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga sekaligus menikmati suasana kota tanpa hiruk-pikuk kendaraan.

Kembalinya CFD tersebut tentu menjadi angin segar bagi warga yang merindukan aktivitas pagi di tengah Kota Bogor.

Masyarakat dapat mengisi akhir pekan dengan berbagai kegiatan ringan, mulai dari berjalan santai, jogging, bersepeda, hingga berkumpul bersama keluarga.

Baca Juga: Pedagang CFD Cibinong Kompak Berkebaya dan Berpangsi, Bupati Bogor: Kembalikan Marwah Budaya Sunda

Tak hanya menjadi ruang untuk berolahraga, CFD Kota Bogor juga diharapkan menjadi ruang interaksi dan kebersamaan masyarakat.

Warga bisa menikmati suasana Jalan Jenderal Sudirman dengan lebih leluasa dalam suasana yang sehat, aman, dan ramah bagi pejalan kaki.

Ruang publik untuk warga, ruang kebersamaan untuk semua, menjadi semangat dalam kembalinya kegiatan CFD Kota Bogor.

Baca Juga: Kabupaten Bogor Sulap CFD Tegar Beriman Jadi Etalase Budaya Sunda, Busana Adat Jadi Ciri Khas Baru Pedagang

“Bagi pengendara yang ingin melintas, dapat menggunakan jalir alternatif melalui Jalan RE Martadinata, atau melalui Jalan Abesin, hingga Jalan Sawojajar guna menghindari penutupan jalan,” dikutip dari Instagram @dishubkotabogor, Sabtu (5/9/2026).

Masyarakat juga diminta bersama-sama menjaga kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan selama pelaksanaan CFD.

Dengan begitu, kegiatan tidak hanya menjadi ruang olahraga, tetapi juga menciptakan lingkungan kota yang nyaman untuk semua.

Baca Juga: CFD Spesial HUT ke-499 Jakarta  di Rasuna Said Untuk Pertama Kalinya, Dishub DKI Sediakan 3.687 Slot Parkir

Jadi, buat warga yang sudah lama kangen merasakan suasana Minggu pagi tanpa kendaraan di Jalan Sudirman, jangan sampai kelewatan.

“Mari manfaatkan momen ini untuk berolahraga dan menikamati suasana kota bebas polusi bersama keluarga,” tutupnya.

Kebakaran hutan bahkan telah mencapai jalur pendakian menuju puncak Gunung Ijen, tepatnya di kawasan Pondok Bunder, pada Jumat (4/9/2026). 

Penutupan dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk menjaga keselamatan wisatawan maupun petugas yang berada di sekitar lokasi.

Baca Juga: Alun-Alun Suryakencana Terbakar, Petugas Berjibaku Selamatkan Sabana Edelweiss, TNGGP Ambil Langkah Cepat Tutup Pendakian

Kepala Balai Besar KSDA Jawa Timur, Nur Patria Kurniawan menegaskan, bahwa keselamatan manusia harus berjalan beriringan dengan upaya penyelamatan kawasan.

"Prioritas kita adalah mengendalikan kebakaran hutan sekaligus memastikan keselamatan seluruh personel dan pengunjung," ujarnya dalam keterangannya, Jumat (4/9/2026).

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Banyuwangi Partana menjelaskan, titik api pertama kali diketahui berada di kawasan hutan dan perkebunan Pasewaran, Kecamatan Kalipuro, pada Rabu (2/9/2026).

Baca Juga: DPR RI: Karhutla Terjadi Setiap Tahun, Solusinya Perlu Lembaga Seperti IBAMA Brasil

Petugas kemudian melakukan penanganan secara bertahap guna mengendalikan kobaran api sekaligus mencegah kebakaran merambat semakin luas.

Upaya penanganan berlanjut hingga Kamis dini hari. Sekitar pukul 02.00 WIB, tim gabungan mulai melakukan penyemprotan di kawasan TWA Ijen. Pemantauan juga dilakukan terhadap kawasan hutan yang berada di wilayah Desa Tamansari.

Hingga Jumat, BPBD Banyuwangi bersama sejumlah unsur terkait masih bersiaga untuk menangani kebakaran. Untuk memperkuat pemantauan, pos pengawasan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) turut didirikan di kawasan Paltuding.

Baca Juga: Kebakaran Hutan di Australia, Dua Orang Tewas dan Puluhan Rumah Hangus

Pos tersebut dilengkapi mobil pemadam kebakaran, kendaraan operasional BPBD, serta personel yang bertugas melakukan pemantauan dan penanganan di lapangan.

Tak hanya mengandalkan penanganan dari darat, BPBD Banyuwangi juga berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Jawa Timur untuk mengkaji kemungkinan penggunaan jalur udara dalam proses pemadaman.

Langkah tersebut dipertimbangkan karena kondisi medan Gunung Ijen cukup ekstrem. Sejumlah lokasi kebakaran berada di area dengan tebing dan jurang curam sehingga akses kendaraan menuju titik api menjadi terbatas.

Baca Juga: Gunung Ijen Bergolak, Wisatawan Diminta Jauhi Kawah

Petugas juga telah menyiapkan sekitar 15 unit jet pump untuk mendukung proses pemadaman. Peralatan tersebut memiliki kemampuan menyemprot dengan jangkauan sekitar 15 meter.

Penutupan jalur pendakian dimulai hari ini, Jumat (4/9/2026) dan belum ditentukan kapan akan dibuka kembali. 

Aktivitas pendakian ke wisata Kawah Ijen baru akan dipertimbangkan setelah kondisi kawasan dinyatakan aman dan api berhasil dipadamkan.

Selain mencopot kepala dapur, BGN sebelumnya menjatuhkan sanksi suspend berat selama 30 hari kepada SPPG Kalitengah dan menghentikan sementara operasional dapur akibat adanya ratusan korban keracunan MBG.

"Kepala dapurnya dicopot, dapurnya tidak dioperasikan," ujar Wakil Kepala BGN, Trenggono saat mengunjungi korban keracunan MBG di RSUD Notopuro, Jumat (4/9/22026).

Ia menambahkan, BGN juga terus melakukan perbaikan dan evaluasi program MBG.

Baca Juga: 107 Warga Tanjungsari Bogor Diduga Keracunan MBG, SPPG Pasir Tanjung Siap Tanggung Jawab

Selain itu juga, tambah Trenggono,  pihaknya juga memastikan kepatuhan terhadap standard operating procedure (SOP).

"Kita terus perbaiki tata kelola, kita perbaiki dan evaluasi apa saja kekurangannya," ucapnya.

"Tetapi secara SOP dan sebagainya sudah sesuai ya, yang keracunan rata-rata ketidakpatuhan terhadap SOP, itu yang perlu digaris bawahi ya," imbuhnya.

Pemerintah Kabupaten Bogor gerak cepat atasi kekeringan warga dengan menyalurkan 8.000 liter air bersih untuk memenuhi kebutuhan sekitar 300 warga terdampak.

Dinas Sosial Kabupaten Bogor bersama LAZ Rabbani menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan di Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor.

Baca Juga: Kemarau Belum Usai, 113 Desa di Kabupaten Bogor Dilanda Kekeringan dan Terancam Gagal Panen

Bantuan air bersih untuk atasi kekeringan dilakukan di Kampung Cisaat, RT 01/RW 03, Desa Sukamaju. Sebanyak 8.000 liter air bersih disalurkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Kepala Dinsos Kabupaten Bogor, Farid Ma’rup mengungkapkan, bantuan tersebut diperuntukkan bagi sekitar 99 kepala keluarga atau 300 jiwa yang berada di wilayah tersebut.

Menurutnya, penyaluran air bersih merupakan bentuk respons Pemkab Bogor terhadap kebutuhan masyarakat di tengah kondisi kekeringan yang berdampak pada ketersediaan air untuk kebutuhan sehari-hari.

Baca Juga: Kekeringan di Kota Bogor Makin Terasa, BPBD Salurkan 4.000 Liter Air Bersih untuk 15 KK di Bojongkerta 

“Kami juga terus melakukan pemantauan terhadap wilayah yang mengalami kesulitan air bersih sekaligus mendorong koordinasi lintas perangkat daerah dan berbagai pihak untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi,” katanya dalam keterangannya, Jumat (4/9/2026).

Katanya, melalui langkah tersebut, Pemkab Bogor berkomitmen untuk hadir memberikan pelayanan dan bantuan secara cepat kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya di wilayah yang terdampak kekeringan.

Massa AKAMSI itu menyuarakan persoalan sengketa lahan serta pembongkaran dua situs bersejarah di Sanur, Bali.

AKAMSI menyatakan persoalan dua pura situs bersejarah yaitu Pura Sambiyangan dan Pura Ketapang Kembar yang mereka sebut sebagai peninggalan sejarah dan bagian dari tanah adat masyarakat setempat.

Baca Juga: Polres Bogor Turunkan Personel Gabungan Cegah Bentrokan Susulan Warga dan PT PMC di Tamansari

Sengketa pertanahan ini berpusat pada kepemilikan Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 70 dan HGB Nomor 71 yang terletak di Desa Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

Sengketa HGB tersebut juga dikaitkan dengan persoalan keberadaan tanah adat dan kepentingan masyarakat hukum adat di Sanur.

Karena itu, penyelesaiannya dinilai tidak cukup hanya dengan merujuk pada siapa pemegang sertifikat secara formal, tetapi juga perlu menelusuri asal-usul dan sejarah penguasaan tanah sebelum diterbitkannya sertifikat HGB.

Baca Juga: Aksi Demo Sengketa Lahan di Kantor BPN Kabupaten Bogor

Pimpinan aksi AKAMSI, Rahbar Ayatullah Khomeini mengatakan, pembongkaran Pura Sambiyangan dan Pura Ketapang Kembar pada 2006 tidak semestinya dibiarkan tanpa penyelesaian hukum. 

Mereka meminta instansi terkait, khususnya Kementerian ATR/BPN, tidak hanya melihat persoalan tersebut dari aspek administratif sertifikat, tetapi juga membuka secara menyeluruh riwayat tanah, alas hak, proses pengukuran, penerbitan HGB, serta dasar hukum yang digunakan dalam penerbitannya.

"Kami mendesak Kementerian ATR/BPN Pusat untuk membuka secara transparan riwayat tanah, proses pengukuran, hingga dasar penerbitan sertifikat tersebut. Jangan hanya melihat aspek administratif luar saja," ujar Rahbar.

Baca Juga: PT WKM Bongkar Dugaan Kriminalisasi dan Hilangnya Barang Bukti di Kasus Sengketa Lahan

Rahbar mengatakan keberadaan kedua pura tersebut dinilai menjadi bagian dari sejarah, adat, identitas, serta kehidupan spiritual masyarakat adat setempat. 

Mereka mendesak Menteri ATR/Kepala BPN untuk meninjau kembali status HGB Nomor 70 dan HGB Nomor 71 atas nama PT Restu Maharani yang disebut akan berakhir pada 29 September 2026.

"Kami menuntut dibatalkannya HGB 70 dan 71 atas nama PT RM yang akan habis masa berlakunya pada 29 September 2026. Dan tidak memperpanjang SK HGB karena tanah tersebut tanah milik adat berdasarkan bukti keberadaan dua Pura," ujar Rahbar.

Sebanyak 300 unit rumah warga bakal mendapat bantuan bedah rumah sebagai bentuk penghargaan atas konsistensi perbaikan hunian di Kota Bogor.

Bantuan tersebut merupakan program dari pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP).

Baca Juga: Rutilahu Kabupaten Bogor Bertambah, Rudy Susmanto Targetkan Perbaikan hingga 13 Ribu Rumah Tahun Ini

Bantuan tersebut diberikan pemerintah pusat sebagai bentuk apresiasi kepada Pemkot Bogor yang dinilai berhasil dalam implementasi program perbaikan hunian melalui program hunian berkelanjutan.

"Ini apresiasi dari pemerintah pusat atas konsistensi terkait dengan keberpihakan kita (Pemkot Bogor) kepada masyarakat untuk perbaikan rumah tidak layak huni. Nantinya hadiahnya ini diberikan kembali ke masyarakat dalam bentuk perbaikan rumah sebanyak 300 unit," ujar Wali Kota Bogor, Dedie Rachim di Kantor Disperumkim, Senin (31/8/2026).

Pada tahun 2025, Pemkot Bogor telah merealisasikan bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui BST dan BSTT kepada 2.122 rumah. 

Baca Juga: Pemkot Depok Siapkan Bantuan Rp23 Juta untuk RTLH, Cek 9 Kriteria Penerima Bantuan Rumah Gratis

Sebanyak 257 rumah berada di kawasan kumuh dan 1.856 rumah berada di kawasan luar kumuh.

Sementara itu, untuk tahun 2026, program RTLH menyasar sebanyak 1.138 unit, terdiri atas 216 unit di kawasan kumuh dan 922 unit di kawasan luar kumuh, serta program bedah rumah sebanyak 6 unit.

Di samping melakukan perbaikan rumah tidak layak huni melalui alokasi anggaran APBD Kota Bogor, Pemkot Bogor juga terus berupaya mencari alternatif pembiayaan melalui bantuan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun Corporate Social Responsibility (CSR) dari pihak ketiga.

Baca Juga: Blusukan di Pamoyanan Bogor, Jenal Mutaqin Sosialisasikan Program Bogor Sejahtera: Ganti RTLH Jadi Bedah Rumah

Pada tahun 2026, Dedie Rachim mengatakan Kota Bogor mendapat bantuan pembangunan rumah tidak layak huni sebanyak 204 unit dari CSR Budha Tzu Chi. 

Selain itu, Kota Bogor juga mendapat bantuan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk pengentasan penyakit TBC melalui perbaikan rumah tidak layak huni.

"Kita dapat kesempatan dari Kementerian Kesehatan untuk alokasi 2.000 perbaikan RTLH dengan alokasi anggaran satu rumah perbaikan Rp30 juta. Realisasinya tahun ini juga. Hanya syaratnya untuk rumah yang dihuni keluarga penyintas TBC," ungkap Dedie Rachim.

Baca Juga: Bedah Rumah Jadi Solusi Kurangi RTLH, Pemkot Bogor Bakal Bangun 1 Unit per Kecamatan

Atas berbagai pembiayaan dan bantuan alokasi anggaran yang diterima Kota Bogor, Dedie Rachim meminta setiap wilayah di tingkat kelurahan dan kecamatan memiliki data akurat terkait kondisi rumah warga.

"Dinas Kesehatan dibantu oleh Dinas Sosial segera memetakan yang 2.000 ini. Kemudian kalau memang bisa nanti segera diselesaikan datanya, kita sampaikan kepada Kementerian Kesehatan untuk dilaksanakan verifikasi ke lapangan. Anggarannya juga tahun 2026 ini. Kita ingin menurunkan prevalensi TBC di Kota Bogor," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor, Chusnul Rozaqi, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil dedikasi dan kerja bersama untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Baca Juga: Danlanud ATS Serahkan Hasil Bedah Rumah Seorang Nenek yang Hidup Sebatang Kara

"Dinas memang selalu intens turun lapangan, mencari hasil dari desil 1 sampai 5 untuk terus melakukan aktivitasnya dalam menindaklanjuti keinginan masyarakat atau aspirasi masyarakat untuk perbaikan rumah tidak layak huni," ujar Chusnul.

Chusnul menegaskan capaian tersebut juga berkat dorongan Wali Kota Bogor, Dedie Rachim dan Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin untuk terus memberikan yang terbaik kepada masyarakat melalui kerja keras dan keikhlasan.

"Selalu motivasi datang dari pimpinan, kita dengan ikhlas bekerja terus-menerus termasuk taman, termasuk permukiman. Dorongan positif ini selalu kita nilai positif, jadi bukan sebagai masalah yang memang tidak bisa dituntaskan, tetapi menjadi motivasi untuk kita lebih baik lagi dalam mencapai sebuah kinerja yang memang untuk memuaskan masyarakat Kota Bogor," ujarnya.

Tak hanya terbesar di Asia Tenggara, Museum Zoologi Bogor juga menempati peringkat sepuluh dunia dalam hal kekayaan dan kelengkapan koleksi ilmiah hewan, dan menjadi rujukan penelitian biodiversitas hingga tingkat dunia.

"Saat ini, Museum Zoologi Bogor mengelola koleksi ilmiah hewan dalam jumlah yang sangat besar dan beragam. Koleksi tersebut didominasi oleh serangga dengan lebih dari 1,07 juta spesimen," ungkap Darmawan dari Tim Pemrosesan Koleksi Ilmiah Hewan Museum Zoozlogi Bogor, dikutip dari keterangannya, Senin (31/8/2026).

Baca Juga: Wisata Museum Zoologi

Selain itu, lanjut Darmawan, terdapat sekitar 143 ribu spesimen moluska dan ikan, lebih dari 101 ribu spesimen amfibi, sekitar 91 ribu spesimen reptil, lebih dari 85 ribu spesimen mamalia, sekitar 78 ribu spesimen arthropoda lain, serta puluhan ribu spesimen burung dan krustasea. 

Adapun kelompok lain seperti echinodermata, nematoda, dan platyhelminthes memiliki jumlah lebih sedikit namun bernilai penting sebagai referensi ilmiah.

Darmawan menambahkan bahwa seluruh koleksi di Museum Zoologi Bogor tersebut diproses melalui tahapan terstandar, mulai dari eksplorasi, preparasi awetan kering dan basah, pelabelan, identifikasi, dokumentasi, digitalisasi, hingga sterilisasi pada suhu mencapai minus 20 derajat Celcius. 

Baca Juga: Long Weekend, Kebun Raya Bogor Diserbu Ribuan Pengunjung, Wahana Immerzoa Jadi Daya Tarik Baru

"Proses ini dilakukan untuk memastikan kualitas koleksi tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang," jelasnya.

Lebih lanjut, Darmawan menegaskan, bahwa koleksi ilmiah hewan Museum Zoologi Bogor tidak hanya berfungsi sebagai arsip keanekaragaman hayati, tetapi juga dimanfaatkan secara luas untuk penelitian taksonomi dan sistematika, penyusunan status konservasi spesies, pemantauan biodiversitas, pengembangan bioteknologi dan kesehatan, serta sebagai media pendidikan dan peningkatan kesadaran publik.

Selain itu, museum ini juga menyediakan layanan identifikasi hewan bagi mahasiswa, peneliti, serta instansi pemerintah dan swasta. 

Baca Juga: Temu Ilmiah Komunikasi Pembangunan Bahas 17 Tema Komunikasi Pembangunan

Layanan tersebut dinilai penting dalam mendukung kegiatan riset, pendidikan, serta pengambilan kebijakan berbasis data ilmiah.

Melalui pengelolaan yang terintegrasi, dukungan sumber daya manusia, dan infrastruktur berstandar internasional. 

BRIN berkomitmen menjadikan Museum Zoologi Bogor sebagai pusat koleksi ilmiah nasional yang berdaya saing global. 

Baca Juga: BRIN Manfaatkan Tumbuhan Etnik untuk Pengobatan

"Kami harapkan kekayaan koleksi ilmiah hewan yang dimiliki dapat terus dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan pembangunan berkelanjutan Indonesia," tandasnya.

Firefighter Challenge tersebut merupakan upaya meningkatkan keterampilan, ketangkasan, serta kesiapsiagaan petugas damkar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Firefighter Challenge diikuti jajaran pemadam kebakaran dari Kabupaten Bogor serta sejumlah daerah tetangga, di antaranya Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, dan Tangerang Selatan.

Baca Juga: Viral, Kepala Bayi Terjepit Kaleng Biskuit di Bandung, Evakuasi Damkar Berjalan Dramatis

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bogor, Yudi Santosa, mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum untuk merefresh sekaligus mengasah kembali kemampuan petugas yang selama ini lebih banyak menghadapi kondisi nyata di lapangan.

“Yang terpenting, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kita untuk mengasah kembali kemampuan. Kita lebih sering bertempur di lapangan, tetapi jarang memiliki kesempatan untuk mengasah kemampuan di tempat latihan. Hari ini, latihan-latihan yang sudah kita lakukan di refresh kembali melalui kegiatan Skill Challenge,” ujar Yudi.

Ia menjelaskan, tingginya frekuensi penanganan kebakaran membuat petugas lebih banyak menghabiskan waktu untuk melakukan penanganan di lapangan dibandingkan mengikuti latihan secara rutin.

Baca Juga: Aksi Rappelling Jurnalis Bogor Mitigasi Penyelamatan Kebakaran

Menurutnya, pada Juni dan Juli 2026 saja, kejadian kebakaran lahan di Kabupaten Bogor telah mencapai lebih dari 100 kejadian. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kesiapan personel dalam menghadapi berbagai situasi darurat.

“Jadi, kita lebih banyak bertempur di lapangan dan jarang melakukan latihan. Hari ini menjadi bagian dari upaya kita untuk memantapkan latihan, merefresh kembali apa yang sudah kita lakukan selama setahun ke belakang,” jelasnya.

Yudi menegaskan, kesiapsiagaan menjadi bagian penting dalam tugas pemadam kebakaran dan penyelamatan. Petugas dituntut siap memberikan pelayanan kapanpun dan dimanapun masyarakat membutuhkan.

Baca Juga: BPBD Kota Bogor Gerakkan 27 Keltana dalam Aksi Mitigasi Serentak

Ia menyampaikan, agar jajaran pemadam kebakaran senantiasa siaga dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat selama 24 jam.

“Arahan pimpinan kepada kita semua adalah bahwa kita tidak pernah tidur. Kita memberikan pelayanan selama 24 jam kepada masyarakat,” katanya.

Melalui Firefighter Challenge 2026, Yudi berharap para petugas dapat menunjukkan kemampuan dan ketangkasan mereka, sekaligus mempererat silaturahmi antar jajaran pemadam kebakaran dari berbagai daerah.

Selain petugas pemadam kebakaran, kegiatan tersebut juga melibatkan anggota Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) yang turut menunjukkan keterampilan dan kesiapsiagaan dalam penanganan kebakaran dan penyelamatan.

Konser Sunset di Kebun selain menghadirkan deretan musisi populer, juga membawa misi edukasi lingkungan kepada setiap pengunjung.

Sejumlah musisi yang dekat dengan generasi Z turut memeriahkan acara tersebut, di antaranya Tulus, Raisa, dan Juicy Luicy, dan sebagainya.

Baca Juga: Konservasi Indonesia Butuh Gebrakan, TSI Dorong FOKSI 2.0 Jadi Kekuatan Baru Edukasi Satwa dan Lingkungan

“Sunset di Kebun dirancang sebagai program yang memadukan musik, alam, dan edukasi. Pengunjung tidak hanya datang untuk menikmati penampilan para musisi, tetapi juga diajak mengenal lebih dekat kekayaan flora yang ada di Kebun Raya Bogor,” kata Managing Director PT Mitra Natura Raya, Marga Anggrianto.

Konsep tersebut menjadi pembeda *Sunset di Kebun* dibandingkan konser musik pada umumnya. Musik digunakan sebagai media untuk mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, semakin dekat dengan lingkungan.

“Sunset di Kebun ini lebih dari sebuah konser. Ini adalah cara kita, Kebun Raya, menjalankan sebuah program melalui media konser. Jadi, pengunjung datang ke Kebun Raya Bogor untuk menikmati konser sekaligus mendapatkan edukasi mengenai lingkungan,” ujarnya.

Baca Juga: Kultura Sunda Hadir di Kebun Raya Bogor, Wisata Edukatif Bernuansa Kampung Sunda Sambut Liburan Sekolah

Salah satu bentuk edukasi lingkungan yang dihadirkan adalah program Plant Heroes dengan mengenalkan tanaman hoya.

Tanaman hoya diperkenalkan kepada para pengunjung agar mereka tidak hanya mendapatkan pengalaman menikmati musik, tetapi juga mengetahui lebih jauh mengenai tanaman yang menjadi bagian dari kekayaan flora Indonesia.

“Jadi mereka yang datang bukan hanya menikmati konser, tetapi juga dapat teredukasi langsung tentang tanaman hoya yang merupakan tanaman endemik Indonesia,” katanya.

Baca Juga: Peringati Hari Bumi, Sunset di Kebun Gelar Aksi Bersih-Bersih Ciliwung Melalui Program Lesstari

Marga mnyebut, antusiasme masyarakat terhadap konsep tersebut juga terbilang tinggi. Dari sekitar 10.000 tiket yang disediakan, seluruhnya telah terjual habis.

“Selama dua hari pelaksanaan Sunset di Kebun, pengunjung yang datang kurang lebih 10.000 orang. Itu menunjukkan betapa tingginya antusiasme untuk menonton konser Sunset di Kebun,” ucapnya.

Edukasi lingkungan yang dikenalkan Kebun Raya Bogor selain mengenalkan Plant Heroes, juga menghadirkan program Lestari.

Baca Juga: Pulihkan Ekosistem Merbabu, Mahasiswa Teknik UNDIP Gelar Aksi Restorasi

“Program Lestari ini merupakan program sustainability yang mengajak pengunjung mengenal proses pengolahan sampah menjadi kompos,” jelasnya.

Tak berhenti di situ, Kebun Raya Bogor juga melibatkan para relawan untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan setelah acara selesai.

Dengan konsep tersebut, Sunset di Kebun diharapkan mampu menciptakan pengalaman konser yang tidak hanya menyenangkan, tetapi juga meninggalkan pesan tentang kepedulian terhadap lingkungan.

Baca Juga: Kreatif dan Peduli Lingkungan, Bazar Bayar Pakai Sampah di Bandung Dorong Warga Kurangi Sampah Anorganik

Perpaduan musik, alam, dan edukasi tersebut sekaligus menjadi cara Kebun Raya Bogor menjangkau generasi muda melalui aktivitas yang dekat dengan keseharian mereka.

“Harapannya, pengunjung yang datang untuk menikmati musik dapat pulang membawa pengalaman baru sekaligus kesadaran untuk ikut menjaga lingkungan dan kekayaan flora Indonesia,” tutupnya.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan saat menghadiri Peresmian Gedung Pusat Kebudayaan Tionghoa Indonesia dan Perayaan Ulang Tahun Emas ke-50 Yayasan Dana Sosial Priangan, di Gedung Pusat Kebudayaan Tionghoa Indonesia.

Farhan mengatakan, keberadaan pusat kebudayaan Tionghoa yang digagas Yayasan Dana Sosial Priangan (YDSP) menjadi bukti keberagaman budaya dapat hidup berdampingan dan melebur dengan masyarakat.

Baca Juga: Misi Budaya Kabupaten Bogor Menembus Eropa, 26 Anak Siap Tampil di Festival Hungaria dan Serbia

"Hadirnya Pusat Kebudayaan Tionghoa di Kota Bandung menunjukkan bahwa kebhinekaan dari kebudayaan di Kota Bandung ini bisa menyatu dan melebur dengan warga sekitar," kata Farhan, dikutip Kamis (27/8/2026).

Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan berupaya memastikan kawasan di sekitar pusat kebudayaan tersebut memiliki infrastruktur pendukung yang baik sehingga keberadaannya dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

"Ini memang perlu pemanfaatan yang sangat optimal untuk masyarakat. Kami memastikan bahwa infrastruktur pendukung yang ada di sekelilingnya bisa dijaga, dirawat dan dibangun dengan baik," ujarnya.

Baca Juga: Pedagang CFD Cibinong Kompak Berkebaya dan Berpangsi, Bupati Bogor: Kembalikan Marwah Budaya Sunda

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai keberadaan pusat kebudayaan tersebut semakin memperkuat posisi Bandung sebagai kota yang memiliki kekayaan budaya yang beragam.

Ia meminta agar pusat kebudayaan tersebut tidak menjadi sekadar bangunan megah atau mercusuar yang justru menciptakan jarak dengan masyarakat sekitar. 

Sebaliknya, kawasan tersebut harus memberikan manfaat langsung terutama melalui peningkatan produktivitas dan ekonomi warga.

Baca Juga: ‎Tak Sekadar Wisata Air, Ngalun Katulampa Bogor Buka Peluang Ekonomi Warga

"Gedung ini tidak boleh menjadi mercusuar yang semakin menjauhkan disparitas dengan lingkungan," ujar Dedi.

Dedi bahkan mengusulkan penataan kawasan secara menyeluruh agar pusat kebudayaan tersebut terintegrasi dengan lingkungan sekitar dan dapat menjadi destinasi wisata baru.

Ia menyebut akses menuju kawasan, termasuk Gerbang Tol Pasir Koja, dapat diberi sentuhan ornamen Tionghoa. 

Trotoar dan penerangan juga dapat ditata dengan lampion, sementara lingkungan permukiman di sekitarnya ditata agar lebih rapi dan menarik.

Baca Juga: Tradisi Cengbeng, Momen Ziarah Leluhur dan Penghormatan Keluarga

Tak hanya dari sisi fisik, Dedi mendorong masyarakat sekitar mendapatkan pelatihan kewirausahaan. 

Warga dapat diajarkan membuat kuliner, suvenir bernuansa Tionghoa hingga keterampilan pemasaran agar mampu menangkap peluang ekonomi dari meningkatnya kunjungan wisatawan.

"Caranya masyarakat sekitarnya di didik bukan minta sumbangan tapi di didik punya produktivitas," ungkapnya.

Baca Juga: Pemkot Bogor Siapkan Museum Pajajaran Jadi Pusat Edukasi Sejarah Sunda

Menurutnya, kawasan tersebut juga dapat dihidupkan melalui pagelaran budaya secara rutin. 

Pertunjukan yang menggabungkan kebudayaan Sunda dan Tionghoa dinilai dapat menjadi daya tarik sekaligus ruang interaksi masyarakat.

"Seminggu sekali, sebulan sekali dibikin pagelaran. Biar Pemprov yang biaya pagelarannya, enggak apa-apa, yang penting orang datang. Nanti pagelaran Sunda dengan Cina. Sunda dan Tiongkok," katanya.

Baca Juga: Ada yang Baru di Lingkung Gunung Adventure Camp, Sanggar Alam Padukan Edukasi dan Cinta Alam

Dedi menilai hubungan budaya antara masyarakat Sunda dan Tionghoa bukanlah sesuatu yang baru. 

Ia mencontohkan berbagai pengaruh budaya Tionghoa yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat Jawa Barat, mulai dari kuliner, bahasa hingga tradisi.

Oleh karena itu, ia ingin peresmian pusat kebudayaan tersebut menjadi momentum untuk membangun hubungan antarkebudayaan yang lebih kuat.

Baca Juga: Dedi Mulyadi: Tata Ruang Jawa Barat Harus Selaras dengan Alam dan Budaya Sunda

"Mari kita bangun peradaban ini dengan pendekatan kebudayaan," ujarnya.

Ia berharap Pusat Kebudayaan Tionghoa dapat menjadi salah satu ruang yang mempertemukan kebudayaan, pendidikan, pariwisata, kewirausahaan dan ekonomi masyarakat.

Dedi memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan berkoordinasi dengan Pemkot Bandung untuk melakukan penataan kawasan secara bertahap, termasuk mulai mendorong penataan yang lebih baik pada 2027.

"Semoga tempat ini menjadi tempat bagi peningkatan kualitas sumber daya masyarakat Jawa Barat dan Indonesia," tutupnya. 

Pemkab Bogor menyiapkan pembangunan underpass Simpang PDAM pada 2027 sebagai langkah mengurai antrean kendaraan sekaligus memperlancar konektivitas kawasan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika mengatakan, pembangunan underpass Simppang PDAM tersebut direncanakan menjadi salah satu program strategis Pemerintah Kabupaten Bogor pada 2027.

Baca Juga: Parkir Alun-Alun Kabupaten Bogor Tak Lagi Gratis, Pemkab Berlakukan Tarif Baru di Kawasan Tegar Beriman, Motor Rp5.000 dan Mobil Rp10.000

"Underpass dirancang untuk memperlancar pergerakan kendaraan di Simpang PDAM yang menjadi salah satu titik pertemuan arus lalu lintas dengan volume kendaraan cukup tinggi," ujarnya di Cibinong, Kamis (27/8/2026) .

Persimpangan tersebut menghubungkan arus kendaraan dari kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Bogor dan Cibinong City Mall (CCM) menuju Bambu Kuning-Bomang maupun arah sebaliknya.

Menurut Ajat, pembangunan infrastruktur tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah.

Baca Juga: Besok Pemkab Bogor Uji Coba Car Free Day, Mulai dari Jalur Cepat Jalan Tegar Beriman Simpang PDAM hingga CCM

"Keberadaan underpass diharapkan dapat mengurangi antrean kendaraan di persimpangan, memangkas waktu tempuh, serta meningkatkan keselamatan pengguna jalan," kata Ajat.

Pembangunan underpass juga akan dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menata kawasan Simpang PDAM secara menyeluruh, termasuk jaringan utilitas yang berada di sepanjang ruas tersebut.

Kabel-kabel utilitas yang saat ini masih berada di atas jalan direncanakan ditata dengan sistem bawah tanah sehingga kawasan Jalan Raya Tegar Beriman menjadi lebih rapi.

Baca Juga: Kemacetan Jalur Bomang Jadi Prioritas, Pemkab Bogor Percepat Pembangunan Dua Jembatan Strategis

Penataan tersebut sekaligus dilakukan untuk mengurangi potensi gangguan terhadap jaringan utilitas serta meningkatkan keamanan dan estetika kawasan.

Pemkab Bogor memproyeksikan peningkatan kelancaran lalu lintas di kawasan itu juga berdampak terhadap aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat karena mobilitas menuju sejumlah kawasan menjadi lebih efisien.

Pembangunan underpass Simpang PDAM menjadi bagian dari pengembangan infrastruktur konektivitas Kabupaten Bogor yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan jalan, tetapi juga penataan ruang dan utilitas publik secara terintegrasi.

Murai Maratua berstatus terancam punah atau endangered/ mulnerable berdasarkan International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List.

Sempat tersisa hanya delapan individu yang seluruhnya berada dalam pemeliharaan masyarakat di Pulau Jawa, populasi burung tersebut kini telah berkembang menjadi 97 individu melalui program konservasi di Prigen Conservation Breeding Ark (PCBA), Taman Safari Prigen.

Kurator PCBA, Jochen Klaus Menner mengatakan, Murai Maratua memiliki karakter morfologi yang cukup berbeda dibandingkan murai lainnya.

Baca Juga: Konservasi Indonesia Butuh Gebrakan, TSI Dorong FOKSI 2.0 Jadi Kekuatan Baru Edukasi Satwa dan Lingkungan

Menurut Jochen, hilangnya satu spesies dari alam bukan sekadar berkurangnya jumlah satwa. Ketika sebuah spesies benar-benar punah, keragaman hayati yang dimilikinya juga ikut hilang dan tidak dapat dikembalikan.

"Kepunahan bersifat permanen dan tidak bisa diulang kembali," ujar Jochen  dalam kegiatan Orientasi Wartawan Konservasi (Owaka) FOKSI di Taman Safari Indonesia (TSI) Bogor beberapa waktu lalu.

Jochen mengaku pertama kali menemukan informasi mengenai murai Maratua ketika mempersiapkan tugas konservasi burung berkicau di Indonesia pada 2018. 

Ia membaca berbagai buku dan publikasi untuk memahami spesies burung yang membutuhkan perhatian konservasi.

Baca Juga: Tanam 2.503  Bibit Pohon, Kawasan RTH Cihanja Bandung Disiapkan Jadi Penjaga Mata Air dan Udara Bersih

Dari penelusuran tersebut, ia menemukan fakta mengejutkan mengenai murai Maratua.

Ia menyadari burung tersebut memiliki perbedaan morfologi yang cukup mencolok dibandingkan murai lainnya. Namun, yang lebih mengejutkan adalah statusnya yang telah dinyatakan punah di alam.

Kondisi tersebut semakin menarik perhatian ketika tim konservasi justru menemukan sejumlah murai Maratua yang masih dipelihara masyarakat di Pulau Jawa.

Burung-burung tersebut tidak lagi berada di habitat aslinya, melainkan dipelihara di dalam sangkar. Salah satu alasan masyarakat memeliharanya adalah karena burung tersebut memiliki suara kicauan yang dianggap sangat indah.

Baca Juga: Bupati Bogor Rudy Susmanto: Satwa Langka di Gunung Halimun Salak Bukti Kepedulian pada Kelestarian Alam

Dari penelusuran yang dilakukan, tim PCBA akhirnya menemukan delapan individu murai Maratua, terdiri atas tiga jantan dan lima betina.

Namun, kedelapan burung tersebut tidak ditemukan di Pulau Maratua. Seluruhnya berada dalam pemeliharaan masyarakat di Pulau Jawa.

Kondisi itu membuat pendekatan konservasi perlu dipikirkan kembali. 

Menurut Jochen, ketika individu yang tersisa sudah berada di luar habitat alaminya, upaya konservasi ex situ menjadi pilihan yang sangat penting untuk menjaga keberlangsungan spesies.

Baca Juga: Kunjungi PSSEJ Cigombong, Bupati Bogor Rudy Susmanto: Pentingnya Pelestarian Elang Jawa sebagai Aset Dunia

Jika delapan individu tersebut langsung dikembalikan ke habitat asalnya tanpa persiapan dan pengelolaan yang matang, risiko kematian justru sangat besar.

Ia menjelaskan, mengingat jumlah populasi yang sangat minim, mengembalikan 8 ekor burung tersebut langsung ke habitat aslinya (in-situ) justru membawa risiko besar terhadap kepunahan permanen akibat predator maupun faktor alam.

"Kalau itu sudah terjadi, konservasi in-situ sudah tidak punya nilai lagi. Kalau mau ke in-situ, konsekuensinya delapan individu itu dibungkus, dikirim ke Pulau Maratua, dilepasliarkan. (Tapi) satu jantan dimakan kucing, satu jantan kena angin besar, satu jantan infertil—jenisnya punah. Satu-satunya solusi, 8 individu itu harus dibungkus, dimasukin ke fasilitas yang layak untuk konservasi ex-situ," paparnya. 

Baca Juga: Ragil, Si Elang Jawa Penguasa Baru Langit Gunung Halimun Salak

Karena itu, lanjutnya, konservasi tidak cukup hanya dengan melepasliarkan satwa. 

Diperlukan fasilitas, pengelolaan reproduksi, pencatatan keturunan, hingga perawatan yang terukur agar populasi dapat berkembang.

Pada 11 November 2018, individu pertama murai Maratua tiba di PCBA). 

Burung tersebut diberi nama MSH 001, yang menjadi bagian awal dari program konservasi spesies tersebut di PCBA.

Baca Juga: Kado Kemerdekaan dari Alam, Elang Jawa Kembali Menetas di Taman Safari Bogor

Program kemudian menunjukkan perkembangan signifikan. 

Setahun setelah individu pertama tiba, tepatnya pada November 2019, anakan murai Maratua pertama berhasil menetas di PCBA.

Sejak saat itu, program pengembangbiakan terus berjalan. Populasi murai Maratua di fasilitas konservasi tersebut pun meningkat dari waktu ke waktu.

Kini, PCBA memiliki 97 individu murai Maratua, yang merupakan keturunan dari delapan individu awal yang berhasil diselamatkan.

Baca Juga: IPB University Kembangkan Biobank dan ART untuk Lindungi Badak Jawa dan Sumatra dari Kepunahan

Bagi Jochen, pertumbuhan populasi tersebut menjadi bukti bahwa konservasi ex situ dapat memberikan peluang bagi spesies yang berada dalam kondisi sangat terancam.

Konservasi Butuh Fasilitas Khusus

Jochen menjelaskan, keberhasilan program tersebut tidak terlepas dari keberadaan fasilitas khusus di PCBA. 

Konservasi satwa yang sudah sangat terancam membutuhkan pendekatan berbeda dibandingkan satwa yang sekadar dipelihara untuk kebutuhan edukasi pengunjung.

Baca Juga: Pemkab Bogor Bersama TSI Jajaki Kolaborasi Pengembangan Kawasan Destinasi Edukasi dan Konservasi Satwa

Di area utama Taman Safari yang dapat dilihat pengunjung, menyediakan puluhan kandang khusus untuk satu jenis burung tentu bukan perkara sederhana. Karena itu, fasilitas back of house menjadi penting untuk mendukung program konservasi spesies yang membutuhkan penanganan khusus.

"Yang dibutuhkan fasilitas khusus, back of house khusus untuk melestarikan jenis yang sudah luar biasa terancam," jelasnya.

Menurut Jochen, ketika sebuah program dilakukan dengan fokus dan kepedulian, hasil konservasi dapat terlihat nyata.

Baca Juga: Tak Hanya Liburan, EIGER Nature Siapkan Ekowisata Dengan Konsep 7E, Padukan Konservasi dan Ekowisata Berkelanjutan

Kisah murai Maratua menjadi salah satu contohnya. Dari hanya delapan individu tersisa, populasinya kini telah mencapai  97 individu di PCBA.

"Bagi dunia konservasi, angka tersebut bukan sekadar pertambahan populasi. Di baliknya terdapat upaya untuk memastikan sebuah spesies yang pernah kehilangan habitat dan dinyatakan punah di alam tidak benar-benar hilang dari bumi," ujarnya.

"Sebab, ketika kepunahan benar-benar terjadi, kesempatan untuk menyelamatkannya tidak lagi tersedia," imbuhnya.

Hal itu diunggkapkan Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kabupaten Bogor, Agus Ridallah saat Gelar Senja upacara peringatan ke-65 hari Pramuka tingkat Kabupaten Bogor di alun-alun, Rabu (26/8/2026) sore.

Agus Ridallah menyampaikan ucapan selamat Hari Pramuka ke-65 sekaligus apresiasi atas 65 tahun perjalanan Gerakan Pramuka dalam membentuk generasi muda Indonesia yang beriman, berkarakter, disiplin, tangguh, dan memiliki kecintaan terhadap tanah air.

Baca Juga: PRAMUKA Kota Bogor dan Disukducapil Sepakat Bentuk Saka Adminduk

“Dari rahim Gerakan Pramuka, telah lahir banyak pemimpin, pendidik, ilmuwan, hingga wirausahawan terbaik yang mengabdikan karya terbaiknya bagi NKRI. Nilai-nilai Tri Satya dan Dasa Darma terbukti ampuh membentuk pribadi yang tangguh menghadapi tantangan zaman,” ujarnya.

Agus mengatakan, tantangan generasi muda saat ini semakin kompleks seiring perkembangan teknologi dan perubahan zaman. 

Karena itu, Gerakan Pramuka diharapkan mampu menjadi ruang pembinaan yang mendorong generasi muda untuk cerdas, adaptif, kreatif, sekaligus tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kepramukaan.

Baca Juga: Rakercab Pramuka Kota Bogor 2026 Momentum Transformasi

“Pesan Presiden Republik Indonesia pada Peringatan Hari Pramuka ke-65 dan Jambore Nasional (Jamnas) XII di Cibubur pada 14 Agustus 2026. Menekankan pentingnya Gerakan Pramuka sebagai wadah bagi anak-anak Indonesia untuk belajar, bekerja sama, dan menghasilkan karya-karya positif,” ujarnya.

Menurutnya, kemampuan memanfaatkan teknologi harus berjalan beriringan dengan penguatan karakter. 

Generasi muda Kabupaten Bogor diharapkan tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu memanfaatkannya untuk menciptakan inovasi dan karya yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Baca Juga: Adu Kreativitas dan Inovasi Anggota Muda Pramuka SMKN 1 Bogor Gelar Tunas 14

Apresiasi diberikan kepada Kwarcab Gerakan Pramuka Kabupaten Bogor atas komitmen melakukan transformasi organisasi melalui jargon PASTI HEBAT 2030, yakni Profesional, Adaptif, Solid, Terukur, dan Istimewa. Semangat tersebut sejalan dengan cita-cita pembangunan Kabupaten Bogor.

“Cita-cita besar kita menuju Kabupaten Bogor yang Istimewa dan Gemilang pada tahun 2030 membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk Gerakan Pramuka. Membangun daerah bukan hanya soal fisik dan infrastruktur, melainkan membangun manusianya. Investasi pada pendidikan karakter hari ini adalah kunci kualitas kepemimpinan Bogor di masa depan,” tegasnya.

Apresiasi juga diberikan kepada anggota Pramuka yang berhasil meraih predikat Pramuka Garuda. 

Baca Juga: Pramuka Kota Bogor Segera Miliki Bumi Perkemahan Mandiri, Denny Mulyadi: Terbuka untuk Umum

Menurutnya, predikat tersebut bukan sekadar tanda kecakapan, tetapi menjadi simbol keteladanan, prestasi, keunggulan, dan karakter yang kuat.

Kemudian kepada seluruh Majelis Pembimbing (Mabiran dan Mabigus), kepala sekolah, pembina, pelatih, serta orang tua yang selama ini menjadi bagian penting dalam mendukung tumbuh kembang generasi muda Kabupaten Bogor. Dan kontingen Kabupaten Bogor yang telah berpartisipasi dan berjuang dalam Jambore Nasional XII.

Peringatan Hari Pramuka ke-65 tersebut turut dirangkaikan dengan prosesi Tapakan Pramuka Garuda, sebagai bentuk penghargaan terhadap anggota Pramuka yang telah mencapai tingkat kecakapan dan keteladanan yang ditetapkan.

Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi atau Jaro Ade turun memantau kondisi pertanian sekaligus menyiapkan langkah antisipasi, mulai dari Gerakan Pangan Murah hingga penyediaan pupuk dengan harga terjangkau bagi petani terdampak musim kemarau.

Jaro Ade mengatakan, pemerintah daerah perlu melakukan langkah antisipasi apabila terdapat petani yang mengalami penurunan produksi maupun gagal panen akibat kondisi cuaca dan ketersediaan air.

Baca Juga: Kemarau Belum Usai, 113 Desa di Kabupaten Bogor Dilanda Kekeringan dan Terancam Gagal Panen

“Untuk pertanian kita juga melakukan monitoring, terutama kemungkinan adanya gagal panen akibat musim kemarau. Kita harus memastikan kondisi di lapangan dan menyiapkan langkah untuk membantu para petani yang terdampak,” jelasnya saat mengunjungi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Distanhorbun) Kabupaten Bogor, Rabu (26/8/2026).

Sebagai bentuk langkah antisipasi, kata Jaro Ade, Pemerintah Kabupaten Bogor menyiapkan sejumlah upaya, diantaranya melalui Gerakan Pangan Murah serta penyediaan pupuk dengan harga terjangkau bagi masyarakat, khususnya petani yang terdampak kondisi musim kemarau.

Gerakan Pangan Murah diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan di tengah potensi gangguan produksi pertanian.

Baca Juga: Kekeringan di Kota Bogor Makin Terasa, BPBD Salurkan 4.000 Liter Air Bersih untuk 15 KK di Bojongkerta 

Sementara penyediaan pupuk murah diarahkan untuk membantu petani menjaga keberlanjutan kegiatan pertanian serta meringankan beban biaya produksi, terutama bagi petani yang terdampak penurunan hasil panen.

Pemerintah Kabupaten Bogor akan terus melakukan pemantauan kondisi pertanian di berbagai wilayah untuk memperoleh gambaran kondisi riil di lapangan. 

Hasil monitoring tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan langkah intervensi dan bantuan yang diperlukan bagi masyarakat maupun petani yang terdampak.

Baca Juga: Distanhorbun Catat Ratusan Lahan di 11 Kecamatan Kabupaten Bogor Gagal Panen

“Pemerintah daerah akan terus hadir dan melakukan monitoring. Kalau memang ada petani yang terdampak, tentu kita siapkan langkah-langkah untuk membantu, termasuk melalui pangan murah dan pupuk murah,” tandas Jaro Ade.

Pemerintah Provinsi Jakarta akan mengumumkan jadwal baru setelah tanggal pelaksanaan ditetapkan.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta, Marulina Dewi, menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah pihaknya melakukan evaluasi akhir terhadap seluruh persiapan acara. 

Baca Juga: Atasi Macet dan Dukung Wisata, Pemkab Bogor Siapkan Kereta Gantung SSLRT di Kawasan Puncak

Penundaan juga berkaitan dengan kebutuhan untuk menyempurnakan sejumlah aspek layanan agar semakin inklusif bagi masyarakat.

"Setelah melakukan evaluasi akhir terhadap keseluruhan pelaksanaan kegiatan, Pemprov DKI memutuskan untuk menjadwalkan ulang peresmian LRT Jakarta Kelapa Gading-Manggarai. Kami ingin peresmian dilaksanakan setelah penyempurnaan sejumlah detail pada fasilitas," kata Marulina dalam keterangan resminya, Rabu (26/8/2026).

Marulina mengatakan, Pemprov Jakarta ingin memastikan seluruh fasilitas dan layanan dalam kondisi optimal sebelum peresmian dilaksanakan. 

Baca Juga: Transjakarta, MRT, dan LRT Berlakukan Tarif Rp1 pada 27-28 Juni 2026, Cara Hemat Nikmati Jakarta

"Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan layanan LRT Jakarta secara lebih nyaman dan inklusif,".

Kendati jadwal seremoni berubah, Marulina memastikan penundaan tersebut tidak memengaruhi rencana pengembangan LRT Jakarta. 

Pemprov Jakarta bersama PT Jakarta Propertindo (Perseroda) tetap melanjutkan tahapan pengembangan koridor Kelapa Gading-Manggarai sesuai rencana.

Baca Juga: Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat Sepakat Percepat Proyek TOD Dukuh Atas dan Konektivitas Stasiun

Sebagai informasi, LRT Jakarta koridor Kelapa Gading-Manggarai memiliki panjang sekitar 12,2 kilometer dan melayani 11 stasiun. Stasiun tersebut meliputi Kelapa Gading, Boulevard Utara, Boulevard Selatan, Pulomas, Equestrian, Velodrome, Rawamangun, Pramuka, Matraman, Proklamasi, hingga Manggarai.

Saat ini, layanan LRT Jakarta pada rute Kelapa Gading-Manggarai tetap beroperasi dengan tarif flat Rp5.000 untuk sekali perjalanan.

Pemerintah menyiapkan pembangunan jalan baru sepanjang sekitar 8 kilometer yang akan menjadi akses menuju Sport Center Nasional di Rancabungur.

Dikutip dari Kutaudayawangsa, Rabu (26/8/2026), pembangunan jalan tersebut tidak hanya diarahkan untuk mendukung mobilitas menuju kawasan olahraga. 

Baca Juga: Bupati Rudy Susmanto Genjot Pusat Ekonomi Baru di Bogor Barat dan Timur

Jalur Rancabungur–Leuwiliang juga direncanakan menjadi bagian dari konektivitas antarwilayah di Bogor Barat, termasuk menuju Kemang hingga terhubung dengan jaringan Tol Lingkar Bogor.

Rencana ini menjadi penting karena akses menuju lokasi Sport Center Nasional Rancabungur saat ini masih relatif terbatas. 

Sejumlah jalur yang dapat digunakan untuk menuju kawasan tersebut, seperti dari arah Pabuaran, Rancabungur, Parung Hijau, hingga Jalan Haji Miing, masih memiliki ruas jalan yang cukup sempit.

Baca Juga: Atep Dukung Penuh Sport Center Rancabungur, Kabupaten Bogor Disiapkan Jadi Episentrum Olahraga Dunia

Kondisi tersebut tentu menjadi tantangan apabila kawasan Sport Center Nasional nantinya mulai ramai digunakan. 

Kendaraan berukuran kecil seperti sepeda motor dan mobil masih relatif mudah melintas, tetapi kendaraan berukuran besar, termasuk bus dan truk, membutuhkan akses jalan yang lebih memadai.

Karena itu, jalan baru sepanjang sekitar 8 kilometer disiapkan sebagai salah satu solusi untuk membuka akses yang lebih baik menuju kawasan Sport Center Nasional Rancabungur. 

Baca Juga: Perencanaan Pembangunan Sport Center di Rancabungur, Kabupaten Bogor

Jalur tersebut juga direncanakan memiliki koneksi dengan Tol Lingkar Bogor sehingga akses menuju kawasan olahraga dapat semakin mudah dijangkau dari berbagai arah.

Namun, manfaat jalan baru ini diproyeksikan tidak berhenti di kawasan Sport Center Nasional. 

Jalur Rancabungur–Leuwiliang diharapkan dapat membuka konektivitas baru antara Rancabungur dengan Leuwiliang, kemudian memperkuat akses menuju Kemang dan sejumlah wilayah lain di Bogor Barat.

Baca Juga: Kabupaten Bogor akan Memiliki Sport Center untuk Atlet Unggulan Dunia

Dengan begitu, pembangunan infrastruktur tersebut berpotensi memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat. 

Mobilitas warga, distribusi barang, hingga akses menuju berbagai pusat kegiatan di wilayah Bogor Barat dapat menjadi lebih efisien.

Rencana pembangunan Jalan Rancabungur–Leuwiliang sendiri sebenarnya telah disiapkan Pemerintah Kabupaten Bogor sejak beberapa waktu lalu. 

Kehadiran proyek Sport Center Nasional di Rancabungur kini menjadi momentum yang dapat mendorong percepatan realisasi rencana konektivitas tersebut.

Baca Juga: KONI Kabupaten Bogor Rencanakan Sekretariat Cabor Terpusat di Pakansari Sport Center 

Jika terealisasi, jalan baru ini bukan hanya menjadi jalur pendukung bagi atlet maupun pengunjung Sport Center Nasional. 

Infrastruktur tersebut juga berpotensi menjadi akses penting bagi masyarakat yang selama ini mengandalkan jalur-jalur yang kapasitasnya masih terbatas.

Kehadiran Sport Center Nasional sekaligus pembangunan akses baru tersebut pun dapat menjadi pemicu perkembangan kawasan. 

Konektivitas yang semakin terbuka berpeluang mendorong aktivitas ekonomi, memperlancar mobilitas masyarakat, dan memperkuat hubungan antara Rancabungur, Leuwiliang, Kemang, serta wilayah Bogor Barat lainnya.

Baca Juga: Kreativitas Pelajar Kabupaten Bogor Makin Berani, 93 Penelitian Masuk Seleksi Kompetisi Inovasi Daerah 2026

Dengan panjang sekitar 8 kilometer, Jalan Rancabungur–Leuwiliang diharapkan tidak sekadar menjadi akses menuju pusat olahraga nasional. 

Lebih jauh, jalur ini diproyeksikan menjadi salah satu penghubung baru yang membuat Bogor Barat semakin terkoneksi.

Mengusung tema ‘Shaping Future Urban Mobility for 500 Years of Jakarta’, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya MRT Jakarta mendorong keterlibatan generasi muda dalam pengembangan transportasi publik yang semakin terintegrasi, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan pelanggan.

Corporate Secretary Division Head PT MRT Jakarta, Rendy Primartantyo mengatakan, Smart Move Challenge 2026 menjadi salah satu inisiatif dalam menyambut momentum 5 Abad Kota Jakarta.

Baca Juga: Gerbong Khusus Perempuan Mulai Tersedia Kembali di MRT Jakarta 

Melalui kompetisi ini, mahasiswa dapat mengeksplorasi berbagai tantangan dan peluang dalam pengembangan MRT Jakarta, baik pada layanan yang telah beroperasi maupun pengembangan MRT Jakarta Fase 2.

"Gagasan yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan perspektif baru terhadap kebutuhan mobilitas Jakarta di masa depan," ujarnya dikutip dari keterangannya, Selasa (25/8/2026).

Ia menyampaikan, perkembangan mobilitas perkotaan membutuhkan perspektif yang beragam dan kemampuan untuk melihat kebutuhan masyarakat dari berbagai sudut pandang.

Baca Juga: Ada Penyesuaian Layanan Transjakarta, Halte Kebon Sirih Arah Kota Ditutup hingga 20 Juli, Ini  Alternatifnya

Rendy menjelaskan, melalui Smart Move Challenge 2026, mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengembangkan gagasan berdasarkan tantangan nyata yang dihadapi dalam pengembangan transportasi publik.

"Tidak hanya mencari ide yang baru, kompetisi ini juga mendorong peserta untuk memikirkan bagaimana sebuah solusi dapat diterapkan, memberikan manfaat, dan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Dengan demikian, gagasan yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi masukan dan perspektif baru dalam melihat kebutuhan mobilitas Jakarta ke depan," jelasnya.

Rendy mengatakan, gagasan inovasi yang dihasilkan melalui Smart Move Challenge 2026 juga akan memiliki kesempatan untuk dikembangkan lebih lanjut melalui program CABIN MRT Jakarta.

Baca Juga: Bandung Bersiap Punya BRT Modern, Farhan Bidik Tarif Rp7.000 agar Warga Beralih ke Transportasi Publik

Inovasi yang diajukan akan melalui proses evaluasi untuk melihat potensi penerapan, kesesuaian dengan kebutuhan, serta kelayakannya untuk diimplementasikan dalam lingkungan operasional MRT Jakarta.

Ia menambahkan, melalui Smart Move Challenge 2026, MRT Jakarta terus membuka ruang partisipasi dan kolaborasi dalam pengembangan transportasi perkotaan.

Diharapkan, keterlibatan generasi muda dapat memperkaya perspektif dalam menghadirkan gagasan dan inovasi yang memberikan nilai tambah bagi pelanggan.

Baca Juga: Kendaraan Listrik Bebas Ganjil Genap di Jakarta, Pemprov Dorong Transportasi Ramah Lingkungan

"Serta mendukung perjalanan Jakarta menuju kota dengan sistem mobilitas yang semakin maju dan berkelanjutan," ucapnya.

Sekadar Diketahui, kompetisi ini terbuka bagi mahasiswa aktif perguruan tinggi di wilayah Jabodetabek. 

Peserta dapat membentuk tim yang terdiri atas 3–5 orang, termasuk dengan mahasiswa dari perguruan tinggi yang berbeda (cross-university team). Pendaftaran dan pengumpulan proposal dibuka pada 18 Agustus hingga 11 September 2026.

Baca Juga: Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat Sepakat Percepat Proyek TOD Dukuh Atas dan Konektivitas Stasiun

Peserta dapat mengembangkan gagasan dalam empat kategori, yaitu Operasional & Pemeliharaan, Konstruksi, Bisnis, dan Keberlanjutan.

Topik yang dapat dikembangkan mencakup peningkatan pengalaman dan pengelolaan pelanggan, kesiapan fasilitas stasiun, pengembangan infrastruktur dan Transit-Oriented Development (TOD), pengembangan ekosistem bisnis dan digital, efisiensi energi, aksesibilitas, hingga konektivitas first and last mile yang rendah emisi.

Berikut tahapan Smart Move Challenge 2026

• 18 Agustus–4 September 2026: Pendaftaran Tim & Pengumpulan Proposal Peserta mendaftarkan tim dan mengajukan proposal sesuai dengan kategori yang dipilih.

• 27 Agustus 2026: Kick-Off Program

Peserta mengikuti sesi kick-off sebagai bagian dari rangkaian awal pelaksanaan Smart Move Challenge 2026.

• 16 September 2026: Pengumuman 15 Tim Terbaik

Sebanyak 15 tim terbaik akan dipilih untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.

• 17 September 2026: Mentoring Session

Ke-15 tim terpilih mendapatkan pendampingan untuk memperkuat business case, value proposition, kelayakan solusi, serta kemampuan presentasi.

• 18–23 September 2026: Pengumpulan Deck Presentasi

Peserta menyampaikan materi presentasi sebagai bagian dari persiapan menuju tahap semifinal.

• 25 September 2026: Semifinal Presentation

Peserta mempresentasikan gagasan yang telah dikembangkan untuk menentukan lima tim yang akan melaju ke Grand Final.

• 29 September 2026: Grand Final & Awarding

Lima tim finalis akan mempresentasikan gagasannya di Gedung Transport Hub MRT.

Baca Juga: DPRD DKI Minta Transjakarta Terapkan Inovasi Keselamatan Secara Menyeluruh di Semua Armada

Sebagai catatan, jadwal dan tahapan Smart Move Challenge 2026 dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pelaksanaan program.

Juara pertama akan mendapatkan hadiah sebesar Rp7 juta sekaligus peluang internship khusus di MRT Jakarta. Juara kedua akan mendapatkan hadiah sebesar Rp5 juta, sedangkan juara ketiga mendapatkan Rp3 juta.

Selain itu, terdapat Hadiah Harapan untuk dua tim, masing- masing sebesar Rp1 juta. Dengan demikian, total hadiah yang diperebutkan dalam Smart Move Challenge 2026 mencapai Rp17 juta. Selain hadiah, para pemenang juga berkesempatan memperoleh sertifikasi.

Sebanyak 93 penelitian karya siswa SMP hingga SMA/SMK kini masuk tahap seleksi untuk bersaing menghadirkan ide dan solusi kreatif.

Kompetisi yang diadakan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Bogor sudah memasuki Seleksi Tahap III Kompetisi Inovasi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2026 di Kantor Bapperida Kabupaten Bogor selama tiga hari, yaitu Senin (24/8), Rabu (26/8) hingga Kamis (27/8).

Baca Juga: Pemerintah Kecamatan Bogor Barat Luncurkan  Inovasi Pelayanan Publik Lapis Bogor
 
Pelaksanaan Seleksi Tahap III ini menjadi bagian dari rangkaian Kompetisi Inovasi Daerah Kabupaten Bogor yang memasuki gelaran ke-11 sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 2016. 

Konsistensi penyelenggaraan selama lebih dari satu dekade menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mendorong tumbuhnya budaya inovasi dan kreativitas sebagai bagian dari pembangunan daerah.
 
Menariknya, kreativitas generasi muda Kabupaten Bogor semakin mendapat ruang dalam pembangunan daerah. 

Baca Juga: Ini Tujuan Bapperida Kota Bogpr Gelar Ajang Bogor Innovation Award
 
Puluhan inovasi karya pelajar tersebut menjadi bagian dari 248 inovasi yang mengikuti Seleksi Tahap III Kompetisi Inovasi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2026. 

Seleksi dilaksanakan selama tiga hari di Kantor Bapperida Kabupaten Bogor.

Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah, Ratna Pratini, mengapresiasi tingginya keterlibatan pelajar dalam kompetisi tersebut.

Baca Juga: Nyaah Ka Indung, Ketua TP PKK dan Bapperinda Kota Bogor Bahagiakan Ibu Sri Banon
 
Menurutnya, partisipasi pelajar menunjukkan bahwa budaya inovasi mulai tumbuh di lingkungan pendidikan. Para pelajar tidak hanya didorong untuk menghasilkan ide, tetapi juga belajar mengenali persoalan di lingkungan sekitar dan menghadirkan solusi melalui inovasi.
 
"Kompetisi ini bukan hanya tentang menjadi juara, tetapi juga tentang belajar melihat masalah dan berani menghadirkan solusi," ujarnya, Selasa (25/8/2026).
 
Ia menambahkan, proses presentasi di hadapan dewan juri menjadi kesempatan bagi para pelajar untuk melatih kemampuan dalam menyampaikan gagasan sekaligus menerima pertanyaan dan masukan.

Baca Juga: Pertama di Indonesia Kolaborasi Bersama Filantropi Menuju Kampung 0 Kemiskinan Ekstrem
 
Pengalaman tersebut dinilai penting untuk membentuk karakter generasi muda yang berani mencoba, berpikir kreatif, serta mampu mengembangkan solusi atas berbagai persoalan di lingkungan sekitarnya.
 
"Kami berharap kreativitas adik-adik tidak berhenti setelah kompetisi ini. Teruslah mencoba, berkarya, dan berinovasi. Karena dari ide-ide sederhana yang kalian ciptakan hari ini, bisa lahir perubahan besar di masa depan," katanya.
 
Pada Kompetisi Inovasi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2026, tercatat 252 inovasi mendaftarkan diri, dengan 248 inovasi melanjutkan ke Seleksi Tahap III. Dari jumlah tersebut, kategori Pelajar SMP menyumbang 50 inovasi, sedangkan kategori Pelajar SMA/SMK sebanyak 43 inovasi.

Baca Juga: Pentas Seni Pelajar Peringati Hardiknas di Bogor
 
Selain pelajar, peserta juga berasal dari enam kategori lainnya, yakni SKPD sebanyak 32 inovasi, kecamatan 21 inovasi, masyarakat 26 inovasi, puskesmas 42 inovasi, perguruan tinggi 15 inovasi, dan Duta Inovasi Desa 19 inovasi.
 
Keberagaman peserta tersebut menunjukkan bahwa inovasi di Kabupaten Bogor berkembang dari berbagai lingkungan, mulai dari pemerintahan, pelayanan kesehatan, masyarakat, perguruan tinggi, pendidikan hingga desa.
 
Kompetisi Inovasi Daerah Kabupaten Bogor memasuki penyelenggaraan ke-11 sejak pertama kali digelar pada 2016. Konsistensi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Bogor melalui Bapperida dalam membangun budaya riset dan inovasi yang berkelanjutan.

Baca Juga: Adu Kreativitas dan Inovasi Anggota Muda Pramuka SMKN 1 Bogor Gelar Tunas 14
 
Bapperida berharap inovasi yang lahir dari kompetisi tidak berhenti pada tahap perlombaan. Para peserta didorong untuk terus mengembangkan, menerapkan, dan menyempurnakan inovasinya sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
 
Khusus bagi generasi muda, keterlibatan pelajar dalam kompetisi menjadi bagian penting dalam membangun karakter inovatif sejak dini. Melalui kompetisi tersebut, pelajar mendapatkan ruang untuk mengidentifikasi persoalan, mengembangkan ide, mencoba solusi, sekaligus menyampaikan gagasan secara percaya diri.
 
Dari kreativitas para pelajar tersebut, diharapkan lahir inovasi yang tidak hanya menjadi karya dalam sebuah kompetisi, tetapi berkembang menjadi solusi nyata yang mampu memberikan perubahan positif bagi Kabupaten Bogor.

Tak sekadar mengejar juara umum, NPCI Kabupaten Bogor menargetkan 35 medali emas dari cabang atletik.

Ketua NPCI Kabupaten Bogor, Misbah mengatakan, dukungan pemerintah daerah menjadi semakin penting seiring dengan persiapan menghadapi Pekan Paralimpik Daerah (Peparda) VII Tahun 2026 di Kota Bandung.

Baca Juga: Nonton Langsung Timnas Garuda, Atlet NPCI Kabupaten Bogor Bahagia Bisa Foto Bersama Marc Klok dan Sandy Walsh

Misbah menyebut, hal itu sangat terasa, terutama dalam pemanfaatan fasilitas olahraga milik Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menunjang kegiatan latihan para atlet.

"Kami sangat mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Bogor, Bupati Bogor Rudy Susmanto, yang sangat antusias pada NPC, pada disabilitas. Fasilitas-fasilitas yang ada di Kabupaten Bogor itu diperbolehkan. Contoh Stadion Pakansari ini kita bisa latihan di sini, di lapangan dalam," ujar Misbah, dikutip Selasa (25/8/2026).

NPCI Kabupaten Bogor menargetkan dapat meraih juara umum pada Peparda VII.

Baca Juga: Atlet SOD NPCI Kabupaten Bogor Lolos SKODI, Aldi Saputra Siap Tempuh Pembinaan Nasional

Sebelumnya, Kabupaten Bogor berhasil menempati peringkat kedua pada Peparda tahun 2022 di Bekasi.

Untuk mencapai target tersebut, NPCI Kabupaten Bogor terus melakukan pematangan persiapan, termasuk melalui Pemusatan Latihan Cabang (Pelatcab) yang dijadwalkan mulai dilaksanakan pada September 2026.

Misbah menjelaskan, NPCI Kabupaten Bogor akan mengikuti 17 cabang olahraga dalam Peparda VII. Sejumlah cabang olahraga menjadi andalan untuk mendulang medali emas. 

Baca Juga: 12 Atlet NPCI Kabupaten Bogor Siap Harumkan Merah Putih di APG Thailand 2026

Di antaranya atletik, renang, bulu tangkis, dan panahan. Khusus cabang olahraga atletik, NPCI Kabupaten Bogor menargetkan sebanyak 35 medali emas.

Selain berorientasi pada Peparda, NPCI Kabupaten Bogor juga terus melakukan pembinaan atlet untuk dapat berprestasi di tingkat yang lebih tinggi. 

Sejumlah atlet binaan Kabupaten Bogor bahkan dipersiapkan untuk memperkuat Indonesia pada ajang Asian Para Games serta berpotensi tampil di ajang Paralimpik.

Dinas Perikanan dan Peternakan (Dikanak) Kabupaten Bogor melengkapi Pasar Hewan Jonggol dengan hotel hewan dan ruang pemeriksaan kesehatan untuk mendukung perdagangan ternak yang lebih tertib, aman, dan modern.

Kepala Dikanak Kabupaten Bogor, Nurhayati, mengatakan keberadaan Pasar Hewan Jonggol menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur yang dapat mendukung aktivitas peternak dan pelaku usaha secara lebih efektif dan efisien.

Baca Juga: Siap Beroperasi, Pasar Hewan Jonggol Bogor Masih Simpan PR Penting

"Pasar Hewan Bogor ini dibangun untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi tata niaga, dan akses pasar bagi para peternak serta pelaku usaha peternakan. Dengan fasilitas yang lebih representatif, kami berharap aktivitas perdagangan ternak dapat berjalan semakin baik dan memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat," ujar Nurhayati, Selasa (25/8/2026).

Ia menjelaskan, Pasar Hewan Jonggol memiliki sejumlah fasilitas pendukung, diantaranya ruang transaksi, kandang ternak, ruang pemeriksaan kesehatan hewan, hingga hotel hewan sebagai fasilitas penitipan ternak.

Pasar tersebut beroperasi setiap Senin dan Kamis, dengan kapasitas sekitar 500–700 ekor sapi dan kerbau serta 200–250 ekor kambing dan domba. 

Baca Juga: Diskanak Kabupaten Bogor Siapkan Pasar Hewan dan Pasar Ikan untuk 100 Hari Program Bupati Bogor yang Baru

Saat ini, terdapat sekitar 70 pedagang yang beraktivitas di pasar tersebut, baik dari Kabupaten Bogor maupun dari berbagai daerah lainnya.

Menurut Nurhayati, keberadaan pasar hewan yang dilengkapi fasilitas pemeriksaan kesehatan juga menjadi bagian penting dalam mendukung tata kelola perdagangan ternak yang lebih tertib dan memperhatikan aspek kesehatan hewan.

"Selain menjadi tempat transaksi, pasar ini juga memiliki fasilitas pemeriksaan kesehatan hewan. Ini penting untuk mendukung perdagangan ternak yang lebih tertib, aman, dan memenuhi aspek kesehatan hewan," jelasnya.

Baca Juga: Pedagang Sapi di Jonggol Terancam Gulung Tikar, Ini Alasannya

Pembangunan Pasar Hewan Jonggol merupakan tindak lanjut Keputusan Bupati Bogor tentang Penetapan Pekerjaan Strategis Kabupaten Bogor Tahun 2026.

Nurhayati menambahkan, penguatan infrastruktur peternakan tersebut diharapkan tidak hanya memberikan kemudahan bagi pedagang dan pembeli, tetapi juga menciptakan rantai tata niaga yang lebih baik sehingga komoditas peternakan Kabupaten Bogor memiliki daya saing yang semakin kuat.

"Harapannya, pasar ini dapat menjadi salah satu simpul perdagangan ternak di Kabupaten Bogor yang mampu mempertemukan peternak, pedagang, dan konsumen dengan sistem perdagangan yang lebih baik. Pada akhirnya, ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha peternakan," tutupnya.

Keputusan penutupan produksi miras perusahaan yang berada di Citeureup, Kabupaten Bogor itu berdampak pada sekitar 70 persen pekerja yang disebut bakal dirumahkan.

Pemkab Bogor bergerak cepat lakukan penutupan produksi miras itu berawal dari aspirasi masyarakat
terkait aktivitas produksi miras di wilayah Kabupaten Bogor.

Baca Juga: Polres Bogor Musnahkan 1,5 Juta Obat Keras hingga 15 Ribu Botol Miras

Pemkab Bogor melakukan peninjauan sekaligus langkah penutupan kegiatan produksi minuman beralkohol pada PT Intitirta Sarimakmur melalui tim gabungan lintas perangkat daerah, pada Senin (24/8/26).

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pengawasan dan pengendalian kegiatan industri sekaligus menjaga kondusivitas masyarakat.

Tim gabungan tersebut melibatkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), DPMPTSP, DPTR, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Satpol PP, Bagian Perundang-undangan serta Bagian Hukum (Banhuk) Kabupaten Bogor.

Baca Juga: Satpol PP Kota Bogor Sita Puluhan Botol Miras di Toko Jamu Ranggamekar

Kegiatan pengawasan dan pengendalian mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Pentingnya pemerintah daerah merespons setiap aspirasi masyarakat secara cepat, terukur dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika bersama jajaran perangkat daerah turun langsung ke lokasi perusahaan untuk memastikan kondisi di lapangan sekaligus menentukan langkah administratif yang akan ditempuh.

Baca Juga: Polres Bogor Tutup Akhir Tahun dengan Pemusnahan 9.873 Botol Miras Ilegal

"Setelah kita turun ke lapangan, surat penutupan akan segera dikeluarkan dan ditandatangani hari ini. Kita ingin memastikan seluruh langkah yang dilakukan sesuai dengan ketentuan tata usaha negara dan kewenangan pemerintah daerah," ujar Ajat, Selasa (25/8/2026).

Ajat menegaskan, Pemkab Bogor akan terus menjaga agar penanganan persoalan ini berjalan secara kondusif. 

Pemerintah daerah juga akan melibatkan perangkat daerah terkait untuk melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut di lapangan.

Menurutnya, Pemkab Bogor memastikan aspirasi tersebut menjadi perhatian serius. 

Baca Juga: Pemusnahan Narkotika dan Miras di Kabupaten Bogor

Namun, seluruh proses penanganan akan tetap dilakukan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah dan ketentuan hukum yang berlaku.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga suasana tetap aman dan kondusif serta menyerahkan proses hukum atas persoalan lain yang sedang berjalan kepada aparat penegak hukum.

Sementara itu, pihak PT Intitirta Sarimakmur menyampaikan bahwa perusahaan menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan mengambil sejumlah langkah untuk menjaga kondusivitas.

Baca Juga: Diduga Menjual Minuman Mengandung Alkohol, Salah Satu Kafe di Katulampa Disegel Sementara

Perusahaan menyatakan sekitar 70 persen dari total kurang lebih 200 pegawai akan dirumahkan. 

Pihak perusahaan juga menyatakan siap berkoordinasi dengan Disnaker terkait konsekuensi ketenagakerjaan dari penghentian aktivitas produksi.

"Kami menghormati proses hukum dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwenang. Kami juga bertanggung jawab terhadap para pekerja dan akan berkoordinasi dengan Disnaker," ujar perwakilan perusahaan.

Pemerintah Kota Bogor menggandeng Kantor Pertanahan (ATR/BPN) untuk mengintegrasikan data tanah dan perpajakan guna memperkuat penerimaan daerah sekaligus mendorong investasi.

Upaya optimalisasi dan percepatan pendapatan baru tersebut diwujudkan melalui penandatanganan dokumen kerja sama antara Pemkot Bogor dan Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Bogor.

Baca Juga: Bukan Sekadar Data, SIPEKA Bakesbangpol Kota Bogor Disiapkan untuk Deteksi Konflik Sejak Dini

Kesepakatan itu bahkan disaksikan langsung oleh Tenaga Ahli Bidang Ekonomi Pertanahan Menteri ATR/BPN dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Ruang Suradipati, Balai Kota Bogor, Senin (24/8/2026).

Substansi kerja sama tersebut berupa kesepakatan bersama tentang percepatan pelaksanaan penguatan ekonomi daerah melalui layanan pertanahan dan tata ruang. 

Selain itu, juga dilakukan perjanjian kerja sama tentang pertukaran dan pemanfaatan data serta informasi pelayanan pertanahan dan perpajakan daerah Kota Bogor yang ditandatangani Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor.

Baca Juga: Kota Bogor Raih Dua Penghargaan di Hari Pengayoman 2026, Dedie Rachim: Pelayanan Harus Terus Ditingkatkan

Wali Kota Bogor, Dedie Rachim mengungkapkan bahwa kesepakatan tersebut membuka potensi pendapatan baru untuk Kota Bogor. 

Hal itu didukung oleh ATR/BPN yang telah memiliki peta digital yang lengkap.

“Untuk kemudian nanti kita overlay dengan Bapenda, kira-kira apa saja yang mungkin disempurnakan data-data yang ada di lapangan,” kata Dedie Rachim dikutip dari keterangannya, Selasa (25/8/2026).

Baca Juga: Verifikasi Jukir, Pemkot Bogor Tingkatkan Pendapatan Perparkiran

Dedie Rachim mencontohkan, pada satu luasan lahan yang dimiliki oleh satu nama, terkadang tidak sinkron dengan data terbaru milik pemerintah. Sehingga kemungkinan terdapat perubahan nilai pada lahan tersebut.

“Sehingga bisa menimbulkan potensi baru pendapatan Kota Bogor. Dari kesepakatan ini juga nanti mungkin kita bisa melihat lebih clear kira-kira zona nilai tanah mana yang memang menguntungkan dan punya potensi untuk kita tawarkan kepada investor,” ucap Dedie Rachim.

Terutama, sambungnya, zona nilai tanah yang sama sekali belum terintervensi agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sana. Hal itu dibarengi dengan pemanfaatan data dan potensi yang dimiliki ATR/BPN.

Baca Juga: Aksi Demo Sengketa Lahan di Kantor BPN Kabupaten Bogor

Dedie Rachim juga mengatakan bahwa ke depan, penataan ruang di Kota Bogor harus minim dari kesalahan pengukuran. Sehingga pertumbuhan ekonomi bisa terus berjalan tanpa harus melihat status wilayah perbatasan.

Sementara itu, Tenaga Ahli Bidang Ekonomi Pertanahan Menteri ATR/BPN, Dedi Noor Cahyanto menjelaskan, saat ini pemerintah terus membenahi diri untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.

Program kerja sama ini, kata Dedi Noor, sudah disampaikan kepada KPK untuk kemudian direkomendasikan sebagai paket program. Kota Bogor kemudian ditunjuk sebagai salah satu kota di Jawa Barat yang menjadi bagian dari kerja sama tersebut.

Baca Juga: Beberkan Rencana Pembenahan PT Sayaga Wisata dalam RUPS BUMD, Rudy Susmanto: Tak Berdampak Pada Pendapatan Daerah Bakal Direstrukturisasi

“Satu hal yang konkret dari diskusi hari ini menyangkut transparansi dan integrasi data. Karena itu penting supaya tidak ada lagi data-data yang tersembunyi, bisa saling sharing dan dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan,” jelasnya.

Kementerian ATR/BPN pun sudah menyiapkan satu dasbor untuk penentuan kebijakan di tingkat daerah. Terutama untuk perencanaan pembangunan yang tepat dan selaras dengan kondisi serta situasi Kota Bogor.

Menurut Dedi Noor, masyarakat Kota Bogor termasuk yang memiliki tingkat literasi sertifikat kepemilikan tanah cukup tinggi. Hal baik itu kemudian menjadi modal ATR/BPN dalam bekerja lebih ringan.

Baca Juga: APDESI Kabupaten Bogor Dorong Desa Maksimalkan Pajak demi Percepatan Pembangunan

“Karena kita ingin mendorong masyarakat untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan sertifikat itu ke jenjang berikutnya. Yaitu pengembangan ekonomi atau usaha,” ujarnya.

Dedi Noor juga mengamini dan sepakat untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik di Kota Bogor. Bahkan untuk mendukung hal tersebut, Kementerian ATR/BPN juga memberikan aplikasi yang terintegrasi dengan pembayaran BPHTB ataupun SPT-PBB.

“Jadi masyarakat bisa self-assessment, dia bisa menilai sendiri, diusulkan, divalidasi atau diverifikasi oleh Bapenda. Langsung disesuaikan luas bidang tanahnya berdasarkan data yang ada di BPN,” lanjutnya.

Baca Juga: Wabup Bogor Tegaskan Tak Pernah Intervensi Kasus Lahan BSS, Soroti Penyelamatan Gunung Salak

Selanjutnya, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK Republik Indonesia yang diwakili Koordinator Wilayah Jawa Barat, Irawati mengatakan, hadirnya KPK merupakan bentuk dukungan agar sebuah kota lebih mandiri secara fiskal.

Salah satunya melalui pemanfaatan aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Meski di sisi lain, banyak aset pemerintah daerah yang belum banyak tersertifikasi, terintegrasi dengan sistem, maupun termanfaatkan.

“Maka momen KPK mendorong Kementerian ATR/BPN adalah untuk melakukan kerja sama kepada pemerintah daerah dalam hal tadi. Jadi tujuannya adalah agar mempunyai dampak manfaat ekonomi bagi pemerintah daerah,” kata Irawati.

Baca Juga: Tiga Pejabat BPN Depok Diperiksa Kejagung, Terkait Dugaan Kasus Korupsi Pembelian Lahan di Kawasan Limo

Irawati juga berharap, kerja sama tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi pendapatan daerah, namun juga pembenahan dan kesesuaian tata ruang.

“Sehingga tidak ditemukan lagi ke depan terkait dengan adanya peralihan alih fungsi lahan ataupun perizinan yang memang tidak sesuai dengan prosedur seperti itu. Menteri ATR/BPN sudah punya komitmen,” pungkas Irawati.

Pemerintah Kota Bogor bersama TNI akhirnya menuntaskan kerja sama pemanfaatan lahan yang menjadi salah satu tahapan penting sebelum proyek tersebut masuk ke proses pembangunan PSEL Galuga.

Kesepakatan pemanfaatan lahan untuk PSEL Galuga tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama pemanfaatan lahan antara pemerintah daerah dan TNI sebagai bentuk kolaborasi dalam mendukung pembangunan serta pemanfaatan aset secara bersama-sama.

Baca Juga: Ground Breaking PSEL Kayumanis Ditargetkan November, Pembangunan Akses Jalan Dikebut

Wali Kota Bogor, Dedie Rachim menyampaikan, kesepakatan ini menjadi langkah penting setelah melalui berbagai proses pembahasan bersama antara Pemerintah Kota Bogor, Pemerintah Kabupaten Bogor, dan jajaran TNI.

“Menindaklanjuti rencana Pemerintah Kota Bogor bersama Pemerintah Kabupaten Bogor dan TNI dalam menyelesaikan permasalahan lokasi rencana pembangunan PSEL di Galuga, alhamdulillah hari ini sudah disepakati bersama melalui perjanjian kerja sama pemanfaatan lahan,” ujar Dedie Rachim, di Balai Kota Bogor, Jumat (21/8/2026).

Ia menjelaskan, kerja sama tersebut merupakan bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan TNI dalam pemanfaatan lahan yang sebelumnya menjadi bagian dari kebutuhan operasional TNI Angkatan Darat.

Baca Juga: Begini Cara Kerja PSEL di Bogor dan Dampaknya bagi Lingkungan

“Lahan ini nantinya dimanfaatkan secara bersama-sama oleh pemerintah daerah dan TNI. Ini menjadi wujud kolaborasi untuk memberikan manfaat yang lebih luas,” katanya.

Dengan adanya kesepakatan tersebut, Dedie Rachim berharap tahapan pembangunan PSEL dapat segera dilanjutkan. Ia juga memastikan proses selanjutnya akan dilakukan melalui tahapan yang telah disiapkan.

“Setelah ini kita laksanakan ground breaking. Semoga diberikan kelancaran. Terima kasih,” tutup Dedie Rachim.

Tak sekadar menawarkan pengalaman liburan di alam, EIGER Nature juga menempatkan konservasi dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian penting dari ekowisata berkelanjutan.

Direktur EIGER Nature, Imanuel Wirajaya, mengatakan, dengan mengusung tema 7E tadi, merupakan komitmen untuk membangun ekowisata yang dapat menjadi berkat bagi pengunjung, alam, budaya, dan masyarakat.

Baca Juga: Ada Suspension Bridge hingga Forest Camp, EIGER Nature Siap Jadi Destinasi Petualangan Baru di Bogor

Konsep tersebut memungkinkan aktivitas wisata berjalan berdampingan dengan konservasi alam, pelestarian budaya, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat.

“Ekowisata bukan sekadar membawa orang ke alam. Ekowisata harus mampu membangun hubungan yang lebih baik antara manusia, alam, budaya, dan masyarakat,” kata Imanuel, Kamis (20/8/2026).

EIGER NATURE yang merupakan wajah baru dari EIGER Adventure Land terus berkomitmen lingkungan menjadi bagian penting dalam pengembangan destinasi baru di Kabupaten Bogor itu.

Baca Juga: Merawat Alam dari Hulu:EIGER Adventure Land Angkat 6 Ton Sampah di Puncak

Pengelola telah menanam lebih dari 120.000 pohon serta sekitar 8 juta semak dan tanaman penutup tanah.

Imanuel menambahkan, upaya lain mencakup pemulihan lahan, pendataan keanekaragaman hayati, pengelolaan air dan hidrologi, serta pengembangan sistem pengelolaan sampah.

“Dari sisi sosial, pengembangan EIGER Nature telah melibatkan lebih dari 500 tenaga kerja. Sekitar 300 di antaranya berasal dari masyarakat sekitar,” ujarnya.

Baca Juga: Kembangkan Kawasan Ekowisata di Kabupaten Bogor, 600 Warga Megamendung Ikut Seleksi Rekrutmen Massal EIGER Adventure Land 

Saat beroperasi, destinasi ini diproyeksikan membuka lebih dari 1.200 lapangan pekerjaan.

EIGER Nature juga berkomitmen mengalokasikan 5 persen laba bersih untuk program pelestarian alam, budaya, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Program tersebut mencakup konservasi, pengelolaan limbah, hingga gerakan 1 Ticket 1 Tree.

Baca Juga: Eiger Adventure Land Konsisten Perkuat Ekosistem DAS, Gandeng KLH Tanam Pohon Endemik

“Bagi EIGER Nature, keberlanjutan bukan hanya tentang meminimalkan dampak negatif, tetapi tentang bagaimana kehadiran destinasi dapat menciptakan dampak positif yang terus tumbuh bagi lingkungan dan masyarakat,” tutupnya.

Dari Suspension Bridge, Forest Adventure, hingga Forest Camp, EIGER Nature membawa konsep ekowisata ke level yang lebih menarik.

EIGER Nature merupakan identitas baru dari EIGER Aventure Land berlokasi di kaki Gunung Gede Pangrango, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Baca Juga: Merawat Alam dari Hulu:EIGER Adventure Land Angkat 6 Ton Sampah di Puncak

Identitas baru itu merupakan wujud komitmen yang semakin kuat untuk menghadirkan ekowisata yang tidak hanya menawarkan pengalaman di alam, tetapi juga memberikan makna, pembelajaran, serta dampak positif bagi alam, budaya, dan masyarakat. 

Perubahan dari EIGER Adventure Land menjadi EIGER Nature bukan sekadar perubahan nama, tetapi merupakan bagian dari perjalanan untuk memperjelas kembali tujuan dan arah destinasi. 

Berangkat dari hampir empat dekade perjalanan EIGER yang tumbuh dari kecintaan terhadap alam dan petualangan, EIGER Nature hadir untuk menginspirasi generasi melalui petualangan bermakna di alam. 

Baca Juga: Kembangkan Kawasan Ekowisata di Kabupaten Bogor, 600 Warga Megamendung Ikut Seleksi Rekrutmen Massal EIGER Adventure Land 

"EIGER Nature merupakan bagian dari perjalanan panjang EIGER untuk terus belajar dari alam, budaya, dan manusia. Perubahan ini bukan sekadar tentang nama, tetapi tentang komitmen kami untuk membangun ekowisata yang dapat menjadi berkat bagi pengunjung, alam, budaya, dan masyarakat," ujar Direktur EIGER Nature, Imanuel Wirajaya, Kamis (20/8/2026). 

Membangun Ekosistem Ekowisata yang Bermakna EIGER Nature dikembangkan dengan pendekatan 3E Ekowisata: Ekologi, Etnologi, dan Ekonomi, yang menempatkan keseimbangan antara kelestarian alam, budaya dan masyarakat, serta manfaat ekonomi sebagai fondasi destinasi. 

Pendekatan tersebut kemudian dikembangkan menjadi kerangka 7E: Ekologi, Etnologi, Ekonomi, Edukasi, Estetika, Etika, dan Entertainment, yang menjadi landasan dalam merancang kawasan, program, serta pengalaman pengunjung secara lebih menyeluruh. 

Baca Juga: Pulihkan Aceh dan Sumatera: EIGER Adventure Salurkan 5 Ton Bantuan Pakaian bagi Korban Banjir dan Longsor

Dengan pendekatan ini, EIGER Nature ingin memastikan aktivitas pariwisata dapat berjalan berdampingan dengan konservasi alam, pelestarian budaya, edukasi, pemberdayaan masyarakat, sekaligus menghadirkan pengalaman yang menarik dan bermakna. 

"Bagi kami, ekowisata bukan sekadar membawa orang ke alam. Ekowisata harus mampu membangun hubungan yang lebih baik antara manusia, alam, budaya, dan masyarakat, sekaligus memberikan manfaat yang berkelanjutan," ujar Imanuel.

Dari Komitmen Menjadi Dampak Komitmen terhadap keberlanjutan menjadi bagian dari perjalanan EIGER Nature sejak tahap pengembangan. 

Baca Juga: Mitigasi Bencana, BNPB Fokus Rehabilitasi DAS Ciliwung Lewat Gerakan Tanam Pohon Nasional

Berbagai upaya dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan nilai ekologis kawasan, termasuk penghijauan melalui penanaman lebih dari 120.000 pohon serta 8 juta semak dan tanaman penutup tanah, pemulihan lahan, pendataan keanekaragaman hayati, pengelolaan air dan hidrologi, serta pengembangan sistem pengelolaan sampah. 

Di sisi sosial dan ekonomi, pengembangan EIGER Nature juga telah melibatkan lebih dari 500 tenaga kerja, termasuk sekitar 300 orang dari masyarakat sekitar, dan diproyeksikan dapat membuka lebih dari 1.200 lapangan pekerjaan saat beroperasi. 

Sebagai bagian dari komitmen keberlanjutan, 5% dari laba bersih EIGER Nature akan dialokasikan untuk mendukung program pelestarian alam, pelestarian budaya, dan peningkatan kualitas hidup manusia, termasuk berbagai inisiatif konservasi, pengelolaan limbah, serta program 1 Ticket 1 Tree. 

Baca Juga: EIGER Adventure Land: Persembahan untuk Negeri Melalui Ekowisata Lestari di Jantung TNGGP

Bagi EIGER Nature, keberlanjutan bukan hanya tentang meminimalkan dampak negatif, tetapi tentang bagaimana kehadiran destinasi dapat menciptakan dampak positif yang terus tumbuh bagi lingkungan dan masyarakat.  

Menghadirkan Petualangan yang Bermakna EIGER Nature dirancang untuk menghadirkan pengalaman yang mengintegrasikan alam, petualangan, budaya, konservasi, dan hospitality. 

Berbagai atraksi dan aktivitas berbasis alam akan melengkapi pengalaman pengunjung, termasuk Suspension Bridge, Tree House & Net Adventure, Cultural Walk, Playscape, Nature Walk, Forest Adventure, hingga pengalaman menginap di Forest Camp yang terdiri atas Camping Ground, Glamping, dan Cabin. 

Baca Juga: Indofest 2024: EIGER Adventure Siapkan Kejutan, Buy One Get One dan Diskon hingga 50 Persen

Pada saat yang sama, EIGER Nature memanfaatkan teknologi untuk menciptakan pengalaman yang lebih seamless melalui pendekatan paperless dan integrated experience, termasuk integrasi aplikasi, wristband, sistem akses, informasi, dan transaksi digital menggunakan EIGER Coins. 

Teknologi ditempatkan sebagai enabler yang membantu pengunjung menikmati pengalaman di alam dengan lebih mudah, tanpa menghilangkan esensi interaksi dengan alam itu sendiri. 

"Pada akhirnya, kami ingin orang tidak hanya datang untuk menikmati alam, tetapi juga pulang membawa pengalaman, pemahaman, dan makna yang baru. Itulah perjalanan yang ingin kami bangun bersama EIGER Nature," ujar Imanuel. 

Baca Juga: Eiger Salurkan 1 Sapi 7 Kambing untuk Warga Megamendung

EIGER Nature akan membuka akses kepada publik pada September 2026, membawa harapan untuk menjadi destinasi ekowisata yang memberikan manfaat bagi manusia, berdampak positif bagi alam, serta menjadi bagian dari perjalanan menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. 

Dua penghargaan tersebut yakni peringkat II dengan predikat AA (Istimewa) dan nilai 100 pada tingkat pemerintah kota atas kinerja unggul dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tahun 2025.

Kemudian yang kedua, Pemkot Bogor menerima penghargaan atas kontribusi positif dan peran aktif dalam pengharmonisasian rancangan peraturan daerah (Raperda) dan rancangan peraturan kepala daerah (Raperkada).

Baca Juga: JDIH Kabupaten Bogor Raih Dua Penghargaan Tingkat Jabar, Inovasi Pelayanan Informasi Hukum Berbasis Digital

Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen Pemkot Bogor dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penguatan layanan informasi hukum, keterbukaan informasi publik, serta penyusunan regulasi daerah yang berkualitas.

Hal itu menjadi dorongan bagi Wali Kota Bogor Dedie Rachim untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan informasi hukum.

"Alhamdulillah pada hari ini Pemerintah Kota Bogor kembali mendapat penghargaan juara kedua tingkat nasional yang diberikan oleh Kemenkum. Ini membuat motivasi kita untuk memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi tentang semua permasalahan hukum yang ada di Kota Bogor kepada masyarakat," ujar Dedie Rachim di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat, Bandung, Rabu (19/8/2026).

Baca Juga: Pemkot Bogor Siapkan Perubahan Total Kawasan Jalan Merdeka, Dedie Rachim: PKL hingga Arus Kendaraan Ikut Ditata

Ia mengatakan, pengelolaan informasi dan dokumentasi hukum memiliki peran penting dalam mendukung masyarakat agar lebih mudah mendapatkan akses terhadap berbagai aturan dan kebijakan pemerintah daerah.

Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Bogor yang telah aktif memberikan kontribusi dalam penyediaan informasi dan dokumentasi hukum.

"Untuk itu saya juga memberikan apresiasi kepada seluruh OPD yang sudah aktif memberikan kontribusi dalam bentuk informasi," katanya.

Baca Juga: Rudy Susmanto Raih Penghargaan Disway Top Regional Leader Awards 2026 Kategori Pengembangan Infrastruktur dan Konektivitas Daerah Terbaik

Ia menambahkan, penghargaan yang terlah berhasil diraih menjadi pengingat bagi seluruh jajaran Pemkot Bogor untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan memiliki dasar hukum yang kuat serta bermanfaat bagi masyarakat.

"Ke depan tentu kita akan terus memperbaiki dan meningkatkan pelayanan, termasuk dalam hal penyediaan informasi hukum agar masyarakat bisa lebih mudah memahami berbagai aturan dan kebijakan yang ada di Kota Bogor," tutupnya.

Saat operasi modifikasi cuaca (OMC) belum bisa dilakukan karena minimnya pertumbuhan awan, petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta dikerahkan untuk menyemprotkan air di sejumlah titik.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan, operasi modifikasi cuaca belum dapat dilakukan karena kondisi pertumbuhan awan di Jakarta saat ini belum memungkinkan untuk pelaksanaan rekayasa cuaca.

Baca Juga: Tekan Polusi Udara, Pemprov DKI Siapkan Kawasan Rendah Emisi Terintegrasi

"Untuk operasi modifikasi cuaca karena sampai hari ini awannya belum ada, jadi belum bisa dilakukan intervensi cuaca," ujarnya di Balai Kota Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Pramono menyebut, dirinya sudah meminta kepada BPBD untuk segera lakukan operasi modifikasi cuaca untuk menekan polusi udara.

Namun, tambahnya, semua itu tergantung kondisi alam, khususnya pertumbuhan awan.

Baca Juga: Operasi Modifikasi Cuaca Diterpa Isu Sebabkan Cuaca Tidak Stabil, Ini Penjelasan BMKG

"Berkali-kali saya sudah memerintahkan kepada BPBD untuk segera melakukan modifikasi cuaca tapi karena nggak ada awan, nggak bisa turun (hujan)," jelasnya.

Untuk mengurangi dampak polusi, salah satu yang dilakukan adalah mengerahkan petugas pemadam kebakaran (damkar) untuk menyemprotkan air.

"Seperti yang beberapa hari yang lalu dilakukan oleh damkar dan sebagainya, mereka menggunakan alat-alatnya untuk menebar air untuk mengurangi ini," tutur Pramono.

Kepala Biro Organisasi, SDM Aparatur, dan Hukum Kementerian UMKM, Reza Fikri Febriansyah mengatakan, standar pelayanan yang baku dan terstruktur diperlukan agar setiap layanan memiliki prosedur dan target penyelesaian yang jelas. 

Dalam penyusunannya, Kementerian UMKM melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menguji rancangan sekaligus memperoleh masukan dari perspektif pengguna layanan.

Baca Juga: Cara Unik Kabupaten Bogor Angkat UMKM, Pedagang CFD Tegar Beriman Tampil dengan Baju Adat Sunda

"Untuk itu, Kementerian UMKM menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas dan tata kelola layanan yang bersentuhan langsung dengan pengusaha mikro dan kecil," kata Reza dalam keterangannya, Rabu (19/8/2026).

Reza menjelaskan, penyusunan standar pelayanan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012. Standar tersebut diharapkan menjadi acuan untuk menghadirkan pelayanan yang profesional, cepat, mudah, transparan, dan akuntabel.

"Penyusunan standar pelayanan menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap jenis layanan memiliki prosedur yang jelas, persyaratan terukur, jangka waktu penyelesaian yang pasti, serta mekanisme pengaduan yang efektif," ujarnya.

Baca Juga: Pedagang CFD Cibinong Kompak Berkebaya dan Berpangsi, Bupati Bogor: Kembalikan Marwah Budaya Sunda

Dalam FKP tersebut, Kementerian UMKM membahas 10 jenis layanan publik, yakni permohonan informasi publik dan dokumentasi; pengaduan dan aspirasi masyarakat; bantuan hukum bagi usaha mikro dan kecil; serta pendaftaran inkubator bisnis.

Pembahasan juga mencakup penerbitan rekomendasi jabatan fungsional pengembang kewirausahaan; penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional pengembang kewirausahaan; pengembangan kapasitas usaha mikro; pengembangan kapasitas usaha kecil; konsultasi kebijakan wilayah izin usaha pertambangan bagi UKM; serta pengaduan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Sebelumnya, Kementerian UMKM juga telah melaksanakan FKP untuk dua jenis layanan internal, yakni konseling kepegawaian dan pemeriksaan poliklinik. 

Baca Juga: Perputaran Uang UMKM Tembus Rp350 Juta, Diskop UKM Kabupaten Bogor Siapkan Lebih Banyak Event dan Fasilitas Gratis

Dengan demikian, pada tahun ini terdapat 12 jenis layanan yang disusun standarnya, terdiri atas 10 layanan publik dan dua layanan internal.

Untuk memperkuat mekanisme pengaduan, Kementerian UMKM menyediakan sejumlah kanal resmi yang dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, maupun aspirasi. 

Kanal tersebut meliputi call center 106, WhatsApp, surat elektronik resmi, laman PPID, SP4N-LAPOR!, serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Baca Juga: DPRD Kabupaten Bogor Dorong UMKM Naik Kelas, Sertifikasi Halal hingga Produk Lokal Masuk Hotel

Setiap laporan yang diterima akan ditindaklanjuti sesuai prosedur dan jangka waktu yang ditetapkan. Kementerian UMKM juga memastikan identitas serta data masyarakat yang menggunakan layanan pengaduan mendapatkan perlindungan.

"Kami memastikan setiap pengaduan tetap memperhatikan asas kerahasiaan, perlindungan data pribadi, serta komitmen untuk mengedepankan etika pelayanan publik," kata Reza.

Peresmian RTH Cihanja menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Bandung meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau, bukan hanya dari sisi luasan, tetapi juga fungsi ekologis, kualitas udara, tutupan vegetasi, hingga keberlanjutan sumber air.

Farhan mengatakan, peningkatan kualitas RTH menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kota Bandung. 

Baca Juga: Koeksistensi di Tengah Betonisasi: Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Masa Depan Satwa Liar Perkotaan

Pembangunan ruang terbuka hijau tidak semata-mata diukur dari penambahan luas lahan, tetapi juga dari kualitas dan manfaat ekologis yang dihasilkan.

"Pada dasarnya kami melihat yang perlu ditingkatkan bukan cuma sekadar luasan RTH-nya, tetapi kualitas RTH-nya. Penambahan kualitas RTH ditunjukkan salah satunya melalui RTH Cihanja," ujar Farhan, dikutip Rabu (19/8/2026).

Ia menjelaskan, pengembangan RTH Cihanja akan disesuaikan dengan konsep Indeks Hijau Biru Indonesia (IHBI) yang dikembangkan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Baca Juga: Tambah Ruang Hijau di Jakarta, Taman Bendera Pusaka Buka 24 Jam dan Tersedia Lapangan Padel Gratis

Konsep tersebut, kata Farhan, tidak hanya memperhitungkan luas ruang terbuka hijau, tetapi juga mempertimbangkan tutupan vegetasi, kualitas udara, serta kualitas air di kawasan tersebut.

Farhan menilai, RTH Cihanja memiliki potensi untuk memenuhi sejumlah indikator tersebut. Kawasan ini memiliki luas sekitar 6.960 meter persegi atau hampir 7.000 meter persegi.

"Karena jumlah 6.000 meter di Kota Bandung itu sudah sangat bagus," katanya.

Baca Juga: Hadirkan Ruang Terbuka Hijau Baru dan Perindah Kawasan Pemerintahan, Pemkab Bogor Bangun Taman Siliwangi

Selain luasan, Pemerintah Kota Bandung juga akan memperkuat vegetasi di kawasan tersebut. Keberadaan sumber mata air yang masih terjaga serta rendahnya aktivitas industri dan lalu lintas di sekitar lokasi dinilai menjadi keunggulan tersendiri.

"Sumber mata airnya masih sangat bagus. Kemudian di sini tidak ada pabrik, lalu lintas juga rendah, sehingga kualitas udaranya diharapkan jauh lebih bagus," ujarnya.

Farhan menyatakan, keberlanjutan RTH Cihanja tidak boleh berhenti setelah seremoni peresmian. Ia meminta masyarakat turut mengambil peran dalam menjaga dan mengelola kawasan tersebut.

Baca Juga: Tambah Ruang Terbuka Hijau, Pemkot Resmikan Revitalisasi Bukit Mbah Garut

Ia menitipkan pengelolaan kawasan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Karang Taruna, serta lembaga kemasyarakatan lainnya di tingkat kelurahan agar ruang terbuka tersebut dapat dimanfaatkan dan dirawat secara berkelanjutan.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat telah terbukti mampu menjaga keberlanjutan sejumlah ruang hijau di Kota Bandung, seperti kawasan pertemuan Sungai Cikapundung dan Cikalapa, Leuweung Awi Padaringan, hingga kawasan Lembur Katumiri di Babakan Siliwangi.

"Dengan pengelolaan oleh masyarakat, keberlanjutannya bisa lebih terjaga," katanya.

Baca Juga: Bupati Bogor Rudy Susmanto Dorong Pengembangan Hutan Kota dan Ruang Terbuka Hijau di Bumi Tegar Beriman

Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Bandung, Rizki Kusrulyadi mengatakan, penataan RTH Cihanja merupakan hasil kolaborasi lintas perangkat daerah dan unsur kewilayahan.

Rizki menyebut kawasan RTH Cihanja memiliki luas sekitar 7.960 meter persegi dan membutuhkan upaya yang tidak sedikit untuk melakukan penghijauan sekaligus menjaga keberadaan mata air.

"Ruang terbuka hijau adalah salah satu aspek yang paling penting dalam penataan, terutama untuk mengelola air, sumber mata air, dan menghadirkan udara yang segar," kata Rizki.

Baca Juga: Ruang Terbuka Hijau di Kota Bogor Baru 4 Persen, Bapemperda DPRD Evaluasi Perda

Ia menjelaskan, keberadaan ruang hijau memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan hidrologis kawasan. Penghijauan di Cihanja diharapkan dapat mengurangi erosi sekaligus menjaga keberadaan mata air.

Penataan kawasan tersebut dilakukan melalui kolaborasi sejumlah unsur, antara lain BPBD, DPKP, DSDABM, perangkat kewilayahan, serta instansi terkait lainnya.

Rizki menargetkan kawasan tersebut dapat memberikan manfaat ekologis sekaligus menjadi ruang edukasi bagi masyarakat.

Baca Juga: Ada 3 Mata Air Aktif di Jalur Batutulis, Wali Kota Bogor Dedie Rachim Sebut Jalan Saleh Danasmita Tidak Layak Digunakan

Sejumlah fasilitas pendukung juga mulai disiapkan, di antaranya saung pengaman untuk memantau kondisi kawasan, signage, serta jalan setapak yang masih dalam proses pengerjaan.

Selain tanaman penghijauan, kawasan RTH Cihanja juga dikembangkan dengan tanaman produktif. Pemerintah Kota Bandung memperoleh bantuan 1.000 bibit pohon kopi dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.

Tanaman produktif lainnya yang ditanam antara lain jeruk, durian, sawo, lengkeng, kemiri, mangga, rambutan, serta berbagai jenis tanaman hijau lainnya.

Baca Juga: Sumber Mata Air Ciburial akan Ditetapkan sebagai Kawasan Heritage, Rudy Susmanto: Mata Air Bersejarah

Secara keseluruhan, terdapat sekitar 2.503 bibit pohon yang ditanam di kawasan tersebut.

Ia berharap RTH Cihanja tidak hanya menjadi kawasan hijau, tetapi juga ruang publik yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, menjaga kualitas lingkungan, serta memperkuat fungsi konservasi mata air.

"Harapannya air tetap terjaga untuk tetap mengalir, air tanah tetap kuat, udara tetap bersih, dan lingkungan tetap nyaman," ujar Rizki. 

Layanan bus sekolah ramah disabilitas yang diluncurkan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta itu berhasil masuk dalam 10 besar nominasi Jakarta Innovation Award (JIA) 2026 yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta.

SAPA DISA merupakan layanan Bus Sekolah Ramah Disabilitas yang menyediakan transportasi aman, nyaman, gratis, dan aksesibel bagi peserta didik penyandang disabilitas.

Baca Juga: Pemprov DKI Perluas Layanan Pendidikan Inklusif, Luncurkan 32 Bus Sekolah Ramah Disabilitas, Ini 5 Rute Baru

Menerapkan pola point-to-point, peserta didik dijemput dari rumah atau titik yang disepakati bersama orang tua menuju sekolah, kemudian mengantarkannya kembali setelah kegiatan belajar selesai.

Layanan ini membantu peserta didik yang berdomisili jauh dari sekolah untuk tiba lebih cepat dan lebih siap mengikuti kegiatan belajar.

Saat ini, layanan telah beroperasi secara berkelanjutan dengan melayani 9 Sekolah Luar Biasa (SLB) dan rata-rata sekitar 150 peserta didik setiap hari.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaluddin mengatakan, masuknya SAPA DISA dalam 10 besar JIA 2026 menjadi apresiasi sekaligus motivasi bagi Dishub untuk terus meningkatkan kualitas layanan transportasi bagi penyandang disabilitas.

Baca Juga: Dukung Pendidikan Gratis dan Aman, Kemenhub Sepannjang 2025 Sudah Alokasikan 150 Bus Sekolah ke Daerah

"SAPA DISA lahir dari kebutuhan masyarakat. Ini bukan sekadar menyediakan bus, tetapi memastikan peserta didik penyandang disabilitas memiliki akses mobilitas yang aman dan nyaman untuk bersekolah," ujarnya, Rabu (19/8/2026).

Ia menyampaikan, SAPA DISA didukung armada yang dilengkapi fasilitas aksesibilitas, seperti lift chair, sistem pengunci kursi roda (wheelchair restraint), guide block, handrail, lantai antiselip, tombol darurat, sabuk pengaman, CCTV, GPS, AC, serta sistem informasi visual dan audio.

Pelaksanaan SAPA DISA diperkuat melalui kolaborasi Dinas Perhubungan dengan Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Sekolah Luar Biasa, komunitas penyandang disabilitas, dan orang tua peserta didik.

Baca Juga: Tim DOSPULKAM Ekowisata IPB University Ajak Siswa SLB Negeri Ungaran Bermain Sambil Belajar dengan Papan “PELUK”

"Manfaat yang dirasakan langsung oleh siswa, keluarga, dan sekolah menjadi bagian penting dari keberlanjutan inovasi tersebut," katanya.

Budi menjelaskan, keberhasilan bus sekolah ramah disabilitas SAPA DISA masuk dalam 10 besar JIA 2026 menjadi pengakuan atas inovasi pelayanan publik yang memberikan manfaat langsung dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Ia menambahkan, layanan ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menghadirkan sistem transportasi yang semakin inklusif serta mendukung terwujudnya Jakarta sebagai kota yang setara dan berkeadilan bagi seluruh anak.

"Kami ingin memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam mendapatkan pendidikan hanya karena keterbatasan akses transportasi," katanya.

Satpol PP Kota Bogor menyisir beberapa titik PKL, mulai dari Jalan M.A. Salmun, kawasan Merdeka, Jalan Mayor Oking, hingga Alun-Alun Kota Bogor.

Patroli dilakukan sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kota Bogor menjaga ketertiban, keamanan, serta kenyamanan masyarakat saat beraktivitas di ruang publik.

Baca Juga: Cegah Persekusi, Satpol PP Kota Bogor Siapkan Kampung Trantibum, Pupung: Warga Didorong Jadi Garda Terdepan

Dikutip dari Instagram Satpol PP Kota Bogor, Rabu (19/8/2026), selain pemantaun, petugas juga mengamankan sejumlah barang yang dinilai melanggar ketentuan. 

Beberapa barang kemudian diangkut oleh petugas sebagai bagian dari penertiban di lapangan.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan ruang publik tetap dapat digunakan sebagaimana mestinya. 

Baca Juga: Satpol PP Kabupaten Bogor Gencarkan Patroli, Antisipasi Aktivitas Kelompok LGBT di Ruang Publik

Penataan PKL juga diarahkan untuk mengembalikan fungsi trotoar dan bahu jalan agar tidak terganggu oleh aktivitas maupun barang yang tidak sesuai peruntukannya.

Kehadiran petugas Satpol PP Kota Bogor di sejumlah lokasi tersebut menjadi bagian dari penegakan Peraturan Daerah (Perda) sekaligus menjaga kondisi lingkungan perkotaan tetap tertib.

Penertiban ruang publik dinilai penting karena trotoar dan bahu jalan merupakan fasilitas yang harus dapat dimanfaatkan masyarakat dengan aman dan nyaman.

Baca Juga: Satpol PP Kabupaten Bogor Sapu Bersih PKL di Ruang Publik, 89 Pedagang Kena Tipiring

Dengan patroli rutin, Pemerintah Kota Bogor berupaya menciptakan ruang publik yang lebih tertata sekaligus mendorong kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga ketertiban.

Kondisi Kota Bogor yang nyaman tidak hanya bergantung pada penertiban oleh petugas, tetapi juga membutuhkan dukungan masyarakat untuk mematuhi aturan dan menjaga fasilitas umum.

Melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor, menyebut, kebijakan adanya tarif parkir di Alun-alun Kabupaten Bogor itu sebagai upaya menciptakan ketertiban, keamanan, dan pengelolaan lalu lintas yang lebih tertata.

Pemberlakuan tarif parkir tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Baca Juga: Sidak Parkir Motor di Jalan Mayor Oking Bogor, Jenal Mutaqin Temukan Potensi Pajak yang Hilang

Dalam ketentuan tersebut, pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum (TJU) dibagi berdasarkan kategori jalan dan jenis kendaraan.

Untuk Parkir Tepi Jalan Umum Kategori 1, tarif yang berlaku untuk bus besar, bus maxi, truk besar, dan mobil penarik tempelan sebesar Rp25.000. 

Bus sedang dan truk sedang sebesar Rp15.000, sedan, minibus, jeep, dan pick up sebesar Rp10.000, sedangkan sepeda motor sebesar Rp5.000.

Baca Juga: Pemkab Bogor Siapkan Nobar Piala AFF 2026 di Alun-Alun Tegar Beriman 

Sementara untuk Parkir Tepi Jalan Umum Kategori 2, tarif bus besar, bus maxi, truk besar, dan mobil penarik tempelan sebesar Rp10.000. 

Bus sedang dan truk sedang sebesar Rp7.500, sedan, minibus, jeep, dan pick up sebesar Rp5.000, serta sepeda motor sebesar Rp2.500.

Penetapan kategori jalan dilakukan berdasarkan karakteristik kawasan dan kondisi lalu lintas. 

Baca Juga: Verifikasi Jukir, Pemkot Bogor Tingkatkan Pendapatan Perparkiran

Jalan Kategori 1 merupakan jalan yang berada di area pusat kegiatan dengan bangkitan dan tarikan perjalanan tinggi, memiliki tingkat kepadatan lalu lintas tinggi dengan V/C Ratio mencapai 0,75 atau lebih, rata-rata volume lalu lintas di atas 1.200 smp/jam, dan/atau lebar jalan efektif minimum 7 meter.

Jalan Kategori 2 merupakan jalan yang berada di area pusat kegiatan dengan bangkitan dan tarikan perjalanan sedang, tingkat kepadatan lalu lintas dengan V/C Ratio 0,5–0,75, rata-rata volume lalu lintas 800–1.200 smp/jam, dan/atau lebar jalan efektif minimum 7 meter.

Sedangkan Jalan Kategori 3 merupakan jalan yang berada pada area pusat kegiatan dengan bangkitan dan tarikan perjalanan rendah, tingkat kepadatan lalu lintas dengan V/C Ratio di bawah 0,5, rata-rata volume lalu lintas di bawah 800 smp/jam, dan/atau lebar jalan efektif minimum 6 meter.

Baca Juga: Cara Unik Kabupaten Bogor Angkat UMKM, Pedagang CFD Tegar Beriman Tampil dengan Baju Adat Sunda

Kebijakan ini juga mengacu pada Peraturan Bupati Bogor Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Parkir, khususnya Bab V tentang Pengelolaan Parkir Pasal 15 yang mengatur bahwa parkir merupakan sarana pengendali lalu lintas yang pembinaannya sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan pengelolaannya dapat bekerja sama dengan badan usaha.

Selain itu, penerapan lokasi parkir berpedoman pada Keputusan Bupati Bogor Nomor 500.11/387/Kpts/Per-UU 2025 tentang Penerapan Lokasi Parkir di Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Bogor.

Untuk Wilayah 1, pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Kategori 1 meliputi Jalan Tegar Beriman Segmen 1, Jalan Tegar Beriman Segmen 2, Jalan Raya Mayor Oking Jaya Atmaja, Jalan Raya Jakarta-Bogor, Jalan Soekarno Segmen 2/Alternatif Sentul, Jalan Sentul, Jalan Raya Sirkuit Sentul, Jalan Pahlawan, Jalan Raya Cikaret, Jalan Pabuaran, Jalan Raya Bojong Gede, Jalan Raya Bogor-Kemang, Jalan Raya Tapos, Jalan KSR Dadi Kusmayadi, dan Jalan Al-Falah.

Baca Juga: PKL Alun-Alun Tegar Beriman Diimbau Kenakan Busana Adat Sunda, Pemkab Bogor Beri Waktu Persiapan Sebulan

Kepala Dishub Kabupaten Bogor, Bayu Ramawanto, mengatakan pemberlakuan tarif parkir tersebut akan disertai dengan evaluasi secara berkala.

Evaluasi dilakukan untuk memastikan kebijakan yang diterapkan dapat menyesuaikan dengan kondisi lalu lintas, perkembangan kawasan, serta kebutuhan masyarakat.

“Pemberlakuan kebijakan ini juga akan kami evaluasi secara berkala, sehingga penerapannya dapat menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan kebutuhan masyarakat,” ujar Bayu, Rabu (19/8/2026).

Baca Juga: Hari ini Stasiun Cibinong Berlakukan Tarif Parkir Baru, Pengelola dan Ojek Keluhkan Minim Sosialisasi

Menurutnya, penataan parkir tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan retribusi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengendalikan lalu lintas dan menciptakan kawasan yang aman, tertib, serta nyaman bagi masyarakat.

“Dengan adanya kebijakan ini, kami berharap dapat memberikan manfaat bagi peningkatan aktivitas perekonomian yang berdampak pada pembangunan daerah serta memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bogor,” pungkasnya.

Pemerintah Desa Mawambunga mengadakan rangkaian kegiatan pelestarian lingkungan untuk semarakkan HUT ke-81 RI.

Di antaranya, transplantasi terumbu karang, aksi bersih pantai, serta lomba dayung. 

Baca Juga: Pulihkan Ekosistem Merbabu, Mahasiswa Teknik UNDIP Gelar Aksi Restorasi

Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mengajak masyarakat memperkuat kepedulian terhadap keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pelestarian laut dan pesisir itu merupakan inisiatif Pemerintah Desa Mawambunga dengan melibatkan sejumlah pihak, yakni Dinas Perikanan Kabupaten Buton Selatan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Selatan, Rare Indonesia, Kelompok KSP PAAP, Kelompok PAAP Labungkale Kadatua serta Masyarakat Desa Mawambunga.

Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya bersama menjaga ekosistem pesisir sekaligus mempererat semangat gotong royong masyarakat dalam menyambut peringatan kemerdekaan.

Baca Juga: 13 Sungai Bermuara di Muara Angke, Pramono Anung Minta Gunungan Sampah Rutin Untuk Dibersihkan

Pemerintah Desa Mawambunga berharap kegiatan transplantasi terumbu karang dan bersih pantai tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. 

“Lebih dari itu, aksi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya terumbu karang sebagai habitat berbagai jenis ikan sekaligus penopang sumber daya perikanan,” kata Kepala Desa Mawambunga, Harmin, Selasa (18/8/2026).

Dia mengatakan, kesadaran masyarakat terhadap kelestarian ekosistem laut juga dinilai penting dalam jangka panjang untuk menekan praktik destructive fishing atau penangkapan ikan dengan cara-cara yang merusak lingkungan perairan desa.

Baca Juga: Dorong Sampah Bernilai Ekonomi, Dedie Rachim Sidak Instalasi Pengelolaan Sampah Rekosistem di Rancamaya Bogor 

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, peringatan HUT ke-81 RI di Desa Mawambunga tidak hanya dirayakan dengan kemeriahan, tetapi juga diisi dengan aksi nyata menjaga laut.

“Semangat kemerdekaan HUT ke-81 RI kali ini diharapkan semakin menumbuhkan kepedulian untuk bersama merawat pesisir hari ini, untuk menjaga sumber penghidupan masyarakat di masa depan,” tutupnya.

Pemusnahan ini dilakukan sebagai bukti bahwa jajaran Forkopimda Kabupaten Bogor komitmen dalam memberantas peredaran narkoba dan minuman keras (miras).

Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto mengatakan, selama periode tersebut pihaknya berhasil mengungkap 77 kasus narkotika dengan total 91 tersangka.

Baca Juga: Gus Ipul Bongkar Data Penanganan Korban Narkoba Tak Sinkron: “Data Kita Berserakan di Mana-Mana”

Barang bukti yang dimusnahkan juga tidak sedikit. Di antaranya 1.500.000 butir obat keras tertentu, 3 kilogram sabu, 2 kilogram ganja, 600 gram tembakau sintetis, 1.193 butir pil ekstasi, serta 15.688 botol miras dari berbagai merek dan ukuran.

“Pemusnahan ini merupakan komitmen dari Forkopimda Kabupaten Bogor dalam melakukan pemberantasan terhadap peredaran gelap narkoba yang merusak generasi muda Indonesia, khususnya masyarakat Bogor,” ujar Wikha saat pemusnahan di areal Alun-alun Kabupaten Bogor, Senin (17/8/2026).

Menurutnya, pemusnahan barang bukti tersebut sekaligus menjadi bentuk akuntabilitas dan transparansi Polres Bogor dalam menjalankan upaya pemberantasan peredaran narkoba di wilayah hukumnya.

Wikha menegaskan, perang terhadap narkoba tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Peran masyarakat, terutama generasi muda, dinilai sangat penting untuk mencegah semakin luasnya peredaran barang terlarang tersebut.

“Kami mengimbau kepada generasi muda untuk terus berperan bersama Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat untuk memerangi segala jenis peredaran gelap narkoba,” tegasnya.

Pemusnahan barang bukti dalam momentum HUT RI ke-81 ini menjadi pengingat bahwa semangat kemerdekaan juga harus diwujudkan melalui upaya menjaga masyarakat dari ancaman narkoba dan miras yang dapat merusak masa depan generasi penerus bangsa.

Satlantas Polresta Bogor Kota memberikan hadiah pembuatan SIM gratis bagi warga yang bernama Agus dan lahir pada 17 Agustus.

"Program tersebut hanya berlaku bertepatan dengan perayaan HUT ke-81 RI," dikutip dari Instagram Satlantas Polresta Bogor Kota, Minggu (16/8/2026).

Kesempatan ini ditujukan secara khusus bagi pemohon SIM yang lahir pada tanggal 17 Agustus sekaligus memiliki nama Agus. 

Baca Juga: Kado Kemerdekaan dari Alam, Elang Jawa Kembali Menetas di Taman Safari Bogor

"Mereka dapat mengikuti program pembuatan SIM baru gratis yang disiapkan dalam rangka memeriahkan momentum kemerdekaan," ucapnya.

Meski biaya pembuatan SIM baru diberikan secara gratis, bukan berarti pemohon dapat melewati prosedur yang telah ditetapkan. Setiap peserta tetap diwajibkan memenuhi seluruh persyaratan dan tahapan penerbitan SIM.

"Salah satu ketentuannya, pemohon harus dinyatakan lulus ujian teori dan ujian praktik sebelum SIM dapat diterbitkan," tulisnya.

Baca Juga: Karnaval dan Pawai Budaya Warga Pamoyanan Sari Semarakkan HUT ke-81 RI Kota Bogor

Di luar program SIM gratis tersebut, pelayanan SIM di Satpas maupun layanan SIM Keliling Polresta Bogor Kota tetap berjalan pada 17 Agustus 2026.

Karena itu, bagi warga Kota Bogor yang lahir pada 17 Agustus dan bernama Agus, program ini bisa menjadi kesempatan menarik untuk mendapatkan SIM baru tanpa biaya pembuatan.

Namun, peserta tetap harus mengikuti seluruh mekanisme, persyaratan, serta ketentuan penerbitan SIM yang berlaku.

Berada di Kampung Cikoneng, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Gunung Luhur Smart Camp menawarkan pengalaman berkemah di tengah suasana alam dengan ketinggian sekitar 1.500 meter di atas permukaan laut (mdpl).

Daya tarik Gunung Luhur bukan sekadar pengalaman bermalam di dalam tenda. 

Baca Juga: Panorama Alam Gunung Luhur Smart Camp

Dari area perkemahan, wisatawan dapat menikmati hamparan kebun teh hijau yang membentang luas dengan latar megah Gunung Gede Pangrango.

Panorama tersebut menjadi salah satu alasan kawasan ini cocok bagi pencinta wisata alam yang ingin menikmati liburan dengan suasana lebih tenang. 

Hamparan perkebunan teh yang hijau berpadu dengan kontur pegunungan menciptakan lanskap yang menyegarkan mata.

Bagi wisatawan yang datang untuk healing di alam, suasana Gunung Luhur Smart Camp dapat dinikmati tanpa harus memenuhi liburan dengan banyak agenda. 

Baca Juga: Lebih dari Sekadar Hobi, Mendaki Gunung Gede Pangrango Jadi Perjalanan Penuh Makna

Duduk santai di depan tenda, menghirup udara pegunungan, menikmati secangkir minuman hangat, atau sekadar memandangi hamparan kebun teh bisa menjadi cara sederhana untuk melepas penat.

Suasana tersebut juga cocok bagi generasi muda yang sedang mencari alternatif liburan selain pusat perbelanjaan atau tempat hiburan di perkotaan. 

Camping sambil menikmati panorama alam bisa menjadi kesempatan untuk mengurangi sejenak rutinitas dan menikmati waktu bersama teman maupun orang terdekat.

Baca Juga: Sarang Semut Camping Ground jadi Alternatif Nikmati Liburan Menyatu dengan Alam di Kaki Gunung Salak  

Momen pagi menjadi salah satu waktu yang menarik untuk dinikmati. Udara yang sejuk, hamparan kebun teh dan panorama Gunung Gede Pangrango menghadirkan suasana yang berbeda dari keseharian di tengah kota.

Selain menjadi tempat beristirahat, panorama alam di kawasan Gunung Luhur Smart Camp juga bisa menjadi latar foto yang menarik. 

Perpaduan tenda, perkebunan teh dan pegunungan membuat aktivitas camping terasa semakin lengkap, terutama bagi wisatawan yang gemar mengabadikan perjalanan.

Dengan karakter alamnya yang kuat, Gunung Luhur Smart Camp Puncak menjadi pilihan bagi mereka yang ingin merasakan sensasi liburan yang lebih dekat dengan alam. 

Baca Juga: Wisata Alam di Lembah Cipanas Kelapa 3, Pamijahan Bogor

Tak hanya menawarkan tempat untuk mendirikan tenda, kawasan ini juga menghadirkan ruang untuk berhenti sejenak, menikmati pemandangan dan mengisi kembali energi sebelum kembali ke rutinitas.

Buat kamu yang sedang mencari wisata healing di Bogor, camping di tengah panorama kebun teh dengan latar Gunung Gede Pangrango, Gunung Luhur Camp tentu bisa menjadi pengalaman yang layak masuk daftar liburan berikutnya.

Hingga proses penyisiran berlangsung, tim SAR gabungan masih belum menemukan keberadaan korban.

Petugas terus memperluas pencarian dengan menyusuri sejumlah lokasi yang dianggap berpotensi menjadi tempat korban berada. 

Baca Juga: Hari Ketiga, Tim SAR Masih Lakukan Pencarian ASN Pemkot yang Diduga Terjatuh di Sungai Cisadane

Tim penyelam juga dikerahkan untuk memeriksa kondisi di bawah permukaan Sungai Cisadane.

Namun, proses pencarian menghadapi sejumlah kendala, terutama kondisi di dalam sungai yang berbeda dengan situasi di permukaan. 

"Meski permukaan air tampak cukup tenang, arus di bawahnya diketahui masih mengalir deras," kata penyelam BPBD Kota Bogor, Teguh, di lokasi.

Baca Juga: Tim Gabungan Kembali Melaksanakan Pencarian  ASN Pemkot Bogor yang Diduga Terjatuh di Aliran Sungai Cisadane

Kondisi tersebut membuat penyelam harus ekstra waspada selama melakukan penyisiran. 

"Terlebih, jarak pandang di dalam air sangat terbatas karena Sungai Cisadane dalam kondisi keruh dan dipenuhi material lumpur," terangnya.

Petugas menyebut jarak pandang penyelam hanya sekitar 50 sentimeter atau kurang dari satu meter. Akibatnya, pencarian secara visual menjadi cukup sulit dilakukan.

Baca Juga: Meski Titik Kedalaman Cukup Tinggi, Pencarian Pengendara Motor yang Diduga Jatuh di Sungai Cisadane Tetap Berlanjut

Hambatan juga ditemukan di bagian dasar sungai. Sejumlah cekungan di sekitar bebatuan cadas diketahui dipenuhi berbagai material, mulai dari sampah, ranting pohon, kain hingga ban bekas.

Tumpukan material tersebut tidak hanya menyulitkan pencarian, tetapi juga menjadi ancaman bagi keselamatan para penyelam. 

Ranting yang berada di dasar sungai, misalnya, berpotensi tersangkut pada kaki maupun peralatan penyelam dan menghambat pergerakan.

Penyisiran bawah air telah dilakukan hingga kedalaman sekitar 5-6 meter. 

Baca Juga: Bocah Hanyut di Sungai Cisadane Ditemukan Kondisi Meninggal Dunia, Ini Pesan Wakil Wali Kota Bogor

Tim SAR juga telah menjangkau hampir seluruh titik yang dianggap memiliki potensi untuk dilakukan pencarian.

Meski demikian, hingga kini belum ditemukan tanda-tanda keberadaan korban, termasuk barang bawaan yang diduga berkaitan dengan ASN tersebut.

Operasi pencarian pun masih dilanjutkan dengan tetap mengutamakan keselamatan personel. 

Baca Juga: Besi Pembatas Hilang di Underpass Batutulis Bogor, Warga Soroti Kualitas Proyek dan Peran Pemkot

Tim SAR gabungan akan mengevaluasi perkembangan pencarian secara berkala dengan mempertimbangkan kondisi cuaca serta perubahan debit Sungai Cisadane.

Selain melalui penyelaman, pencarian dilakukan dengan memantau permukaan sungai dan berkoordinasi dengan petugas di sejumlah titik sepanjang aliran Sungai Cisadane.

Berbagai metode tersebut dilakukan untuk memperbesar peluang menemukan korban yang telah memasuki hari keempat dalam pencarian.

Baca Juga: Pegawai Pemkot Bogor Diduga Hanyut di Sungai Cissdane, Tas dan Helm Ditemukan

Hingga berita ini diterbitkan, operasi pencarian ASN yang dilaporkan hilang setelah jatuh ke Sungai Cisadane masih terus berlangsung dan belum menemukan hasil.

Kehadiran jalur khusus olahraga itu membuat warga bisa berolahraga dengan lebih aman dan nyaman tanpa harus khawatir terganggu lalu lintas kendaraan di kawasan lingkar Gelora Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor. 

Penataan jalur khusus olahraga juga ditujukan untuk menjaga area olahraga agar tidak berubah fungsi menjadi tempat parkir liar maupun jalur kendaraan yang masuk dan melintas sembarangan.

Baca Juga: Bukan di Jakarta! Gita Bahana Nusantara 2026 “Serbu” Pakansari, Fadli Zon Ungkap Alasan Pilih Kabupaten Bogor

Bagi komunitas lari maupun warga yang rutin berolahraga di sekitar Pakansari, fasilitas tersebut tentu menjadi tambahan ruang yang mendukung aktivitas fisik di kawasan olahraga Kabupaten Bogor.

Namun, keberadaan jalur khusus olahraga di lingkar Gelora Pakansari tersebut masih menghadapi tantangan. 

Sejumlah pengendara sepeda motor atau kendaraan lainnya diketahui masih menggunakan jalur tersebut, termasuk melaju berlawanan arah.

Baca Juga: Jangan Sampai Ketinggalan, Konser Gita Bahana Nusantara Gratis Hadir Malam Ini di Pakansari Bogor, Gratis!

Kondisi itu berpotensi mengganggu kenyamanan sekaligus membahayakan warga yang sedang jogging, berlari maupun berjalan kaki.

Karena itu, masyarakat diharapkan ikut menjaga fungsi jalur tersebut. Pengendara yang melintas di area olahraga juga diminta memahami bahwa jalur tersebut diperuntukkan bagi aktivitas olahraga warga.

Jalur khusus olahraga di lingkar Gelora Paakansari bukan sekadar bagian dari penataan kawasan, tetapi juga menjadi ruang publik yang perlu dijaga bersama.

Baca Juga: Ratusan Pelajar Ramaikan Invitasi Olahraga Tradisional SD Kabupaten Bogor, Siap Cetak Juara Jabar

Dengan tertibnya kendaraan dan tidak adanya parkir sembarangan, Lingkar Gelora Pakansari diharapkan semakin nyaman menjadi ruang olahraga favorit masyarakat, khususnya bagi pecinta jogging dan lari di Cibinong.

Bagi warga yang ingin berolahraga, kini tak perlu khawatir terlalu banyak berbagi ruang dengan kendaraan. Tinggal pakai sepatu olahraga, pemanasan, dan manfaatkan jalur tersebut sesuai fungsinya.

Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin mendorong CSR perusahaan diarahkan pada pemeriksaan kesehatan hingga upaya penanganan stunting, terutama di wilayah Bogor Selatan.

"Pemkot terus berikhtiar dan berkolaborasi dengan stakeholder dalam rangka upaya memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Kami sangat terbuka bagi para perusahaan yang ingin berkolaborasi bersama Pemerintah Kota Bogor," ujar Jenal Mutaqin, Jumat (14/8/2026).

Baca Juga: Bandung Pasang Target Ambisius Zero New Stunting, Ini Strategi yang Disiapkan Farhan

Menurutnya, kolaborasi seperti ini juga menjadi peluang untuk memperkuat intervensi penanganan stunting di Kota Bogor. 

Sebab, wilayah Bogor Selatan menjadi salah satu wilayah yang masih memiliki angka stunting cukup tinggi selain Bogor Barat.

"Ke depan, kami ingin CSR dari Indomaret atau PT Indomarco bisa terus kita arahkan untuk bersama-sama melakukan intervensi penanganan stunting di Kota Bogor, khususnya wilayah Bogor Selatan," katanya.

Baca Juga: Kota Bogor Targetkan Zero New Stunting melalui Kolaborasi dan Pemantauan Digital

Sementara itu, Branch Manager Indomaret Wilayah Bogor I, Sidik Permana, mengatakan kegiatan CSR tersebut merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap kesehatan masyarakat.

“Kegiatan CSR pemeriksaan kesehatan gratis, Posyandu Balita, dan pemeriksaan tulang gratis yang kita laksanakan hari ini bukan hanya sekadar kegiatan pemeriksaan kesehatan, tetapi merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap kesehatan masyarakat,” ujar Sidik.

Ia menuturkan, kesehatan menjadi salah satu modal utama dalam menjalani kehidupan. Dengan kondisi tubuh yang sehat, anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, orang tua dapat menjalankan aktivitas secara optimal, serta para lansia dapat menikmati masa tua dengan sehat, nyaman, dan bahagia.

Baca Juga: Menteri BKKBN Wihaji Sidak Dapur DASHAT Kebon Pedes Bogor, Jenal Mutaqin: Solusi Belum Meratanya Cakupan MBG

Melalui kegiatan ini, lanjut Sidik, pihaknya ingin membantu memantau kesehatan serta tumbuh kembang anak sejak usia dini. Pemeriksaan rutin penting dilakukan agar kondisi kesehatan dan pertumbuhan anak dapat diketahui lebih awal.

Sementara bagi lansia, pemeriksaan kesehatan gratis diharapkan dapat membantu masyarakat mengetahui kondisi kesehatan secara berkala serta mendeteksi risiko kesehatan sejak dini.

Selain pemeriksaan kesehatan, kegiatan tersebut juga menghadirkan pemeriksaan tulang gratis untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kondisi kesehatan tulang, khususnya bagi para lansia, sehingga dapat lebih peduli terhadap kesehatan tulang dan menerapkan pola hidup sehat.

Baca Juga: Kaya Nutrisi, Ini Manfaat Kacang Koro, Dari Kesehatan Jantung hingga Meningkatkan Daya Ingat

"Bersama-sama kita membangun kebiasaan hidup sehat, menjaga pola makan, melakukan aktivitas fisik secara rutin, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala," tutupnya.

Melalui Kampung Trantibum, warga didorong menjadi garda terdepan dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta ketenteraman lingkungan.

RW di Kelurahan Ciluaar ditunjuk sebagai percontohan Kampung Trantibum.

Kasatpol PP Kota Bogor, Pupung W. Purnama mengatakan, langkah ini diambil untuk membangun kesadaran hukum masyarakat sekaligus menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. 

Baca Juga: Banyak Diadukan Warga, Dedie Rachim Ancam Pecat Anggota Satpol PP Kota Bogor yang Melanggar

Di Kelurahan Cilendek, pembinaan warga dan pengurus RT/RW telah berjalan selama satu bulan terakhir agar mereka dapat berperan aktif menjaga wilayahnya.

​"Targetnya, kita menjadikan RW tersebut percontohan, di mana warga ikut terlibat dan berpartisipasi aktif menjaga trantibum. Mereka diberikan pelatihan dan edukasi terkait regulasi. Jika berhasil, program ini bisa direplikasi oleh RW lain di Kota Bogor," kata Pupung di PWI Kota Bogor, Jumat (14/8/2026).

​Di sisi lain, Satpol PP Kota Bogor bersama jajaran kepolisian juga rutin menyisir sejumlah titik rawan guna mencegah aksi persekusi atau main hakim sendiri terhadap kelompok warga.

Baca Juga: Mewujudkan Kampung Tertib Trantibum 

Ia menambahkan, fokus patroli meliputi kawasan belakang Pasar Kebonkembang Blok C-D, kawasan Terminal Bubulak hingga Sukasari, yang dianggap sebagai kawasan rawan.

​Pupung menegaskan bahwa patroli difokuskan pada upaya pencegahan tindak kekerasan dan menjaga keamanan wilayah, bukan untuk melakukan penindakan sewenang-wenang.

​"Upaya kami lebih kepada mencegah agar tidak terjadi persekusi lagi. Persekusi itu tindakan main hakim sendiri dan melanggar hukum. Jika masyarakat menemukan hal yang mengganggu ketertiban, kami mengimbau untuk segera melaporkan kepada petugas, bukan bertindak sendiri," tegas Pupung.

Baca Juga: Satpol PP Kota Bogor Sita Puluhan Botol Miras di Toko Jamu Ranggamekar

​Saat ini, Pemerintah Kota Bogor melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah juga tengah menyusun regulasi resmi terkait penanganan dan pembinaan masalah ketertiban sosial agar memiliki payung hukum yang jelas ke depannya. 

SDN 01 Cileuksa akhirnya memiliki fasilitas sekolah yang lebih layak.

Peresmian renovasi SDN 01 Cileuksa menjadi langkah penting untuk memperkuat sarana pendidikan sekaligus membuka harapan baru bagi siswa di wilayah tersebut.

Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi atau Jaro Ade mengatakan, pembangunan maupun renovasi SDN 01 Cileuksa tidak semata-mata dapat dilihat dari nilai investasinya, tetapi harus dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

Baca Juga: Dua Ruang Kelas SDN Cileuksa 01 Rusak Akibat Gempa di Kabupaten Bogor

"Investasi yang paling tepat dan luar biasa adalah investasi sumber daya manusia. Jadi, ketika bangunan sekolah direnovasi, jangan hanya melihat nilainya, tetapi lihat perjuangan di baliknya," ujar Jaro Ade, dikutip Jumat (14/8/2026).
 
Ia mengatakan, kontribusi Yayasan GNI terhadap pendidikan di Cileuksa bukan kali pertama dilakukan. 

Sebelumnya, GNI juga telah berkontribusi dalam pembangunan fasilitas pendidikan di kawasan Gunung Halimun, termasuk di Kampung Cijairin dan Kampung Ciear.

Baca Juga: Ketua DPRD Sastra Winara Dorong Pemkab Bogor Perbaiki Sekolah Rusak dan Tingkatkan Sarana Prasarana Pendidikan
 
Menurutnya, dukungan tersebut memiliki arti penting karena turut membuka akses pendidikan bagi anak-anak di wilayah yang sebelumnya menghadapi keterbatasan fasilitas sekolah.
 
"Yang kita lihat sekarang memang renovasi SDN 01 Cileuksa. Tetapi ada perjuangan yang tidak boleh dilupakan. Ada sejarah yang dibuat bersama oleh desa dan GNI, sehingga anak-anak di wilayah tersebut akhirnya dapat bersekolah," katanya.
 
Jaro Ade menegaskan, pendidikan menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Kabupaten Bogor. 

Baca Juga: Dari Biaya Sekolah hingga Kebutuhan Siswa, Warga Jabar Bisa Sampaikan Persoalannya di Bale Pananggeuhan 

Ia berharap tidak ada anak di Kabupaten Bogor yang putus sekolah maupun tidak mendapatkan akses pendidikan.
 
Jaro Ade juga mendorong pemerintah desa dan masyarakat untuk memanfaatkan berbagai program pendidikan yang disediakan pemerintah, termasuk Sekolah Rakyat bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
 
Ia berharap keberadaan program tersebut dapat membuka kesempatan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak hingga jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Baca Juga: Ajak Pelajar Cileungsi Jauhi Tawuran dan Narkoba, Jaro Ade Pastikan Sarana Pendidikan Jadi Perhatian Pemkab Bogor
 
Selain dukungan pemerintah, ia menilai kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga sosial dan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, sangat penting dalam mempercepat pembangunan pendidikan.
  
Ia berharap peresmian renovasi SDN 01 Cileuksa menjadi momentum untuk terus memperkuat kolaborasi seluruh pihak dalam meningkatkan kualitas pendidikan, sehingga semakin banyak anak di Kabupaten Bogor memperoleh kesempatan untuk belajar dalam lingkungan yang aman, layak, dan mendukung tumbuh kembang mereka.

Kehadiran Bale Pananggeuhan menjadi salah satu inovasi pelayanan publik Pemprov Jawa Barat yang dirancang untuk mendekatkan akses masyarakat terhadap pemerintah. 

Warga dapat menyampaikan berbagai kebutuhan dan persoalan yang dihadapi agar dapat diterima serta ditindaklanjuti oleh pihak terkait.

Salah satu bidang yang menjadi fokus layanan Bale Pananggeuhan adalah pendidikan. 

Baca Juga: Dimulai, Mendikdasmen Sebut ke 40 Siswa SMP dan SMA Terpilih di Tiap STN Melalui Seleksi Ketat

"Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan terkait kebutuhan pendidikan, termasuk kendala biaya sekolah maupun perlengkapan yang dibutuhkan peserta didik," kata Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, dikutip dari Instagram @disdikjabar, Rabu (12/8/20260..

Layanan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan persoalan yang dihadapi masyarakat tidak berhenti sebagai keluhan, tetapi dapat diteruskan kepada perangkat daerah atau pihak yang memiliki kewenangan untuk menanganinya.

Melalui Balé Pananggeuhan, masyarakat Jawa Barat memiliki ruang untuk berkomunikasi secara langsung dengan pemerintah. 

Baca Juga: 109 SD di Kabupaten Bogor Dimerger Jadi 53 Sekolah, Disdik: Demi Pendidikan Lebih Baik

"Kehadiran layanan ini sekaligus menjadi jembatan agar aspirasi warga dapat terdengar dan memperoleh tindak lanjut yang tepat," ujarnya.

Balé Pananggeuhan Gedung Sate beroperasi Senin hingga Jumat pukul 09.00–15.00 WIB. 

Masyarakat dapat memanfaatkan layanan tersebut sesuai kebutuhan dan menyampaikan persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah.

Baca Juga: Pemkab Bogor Bantu Novi Pengamen Cilik, Rudy Susmanto: Pendidikan dan Ekonomi Keluarga Jadi Prioritas

Konsep pelayanan ini juga membawa semangat Rereongan Sapoe Sarebu, sebuah nilai kebersamaan dan gotong royong yang diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Semangat tersebut menjadi bagian penting dalam membangun pelayanan publik yang tidak hanya mengedepankan administrasi, tetapi juga kepedulian terhadap persoalan yang dihadapi warga," ucapnya.

Dengan hadirnya Bale Pananggeuhan, Pemprov Jawa Barat berupaya membuka ruang komunikasi yang lebih dekat antara masyarakat dan pemerintah. Aspirasi warga diharapkan dapat menjadi pintu masuk untuk menghadirkan solusi sekaligus memperkuat semangat gotong royong di Jawa Barat.

Baca Juga: IPB University Hadirkan Program Beasiswa Wartawan, Tawarkan Skema Full & Partial Scholarship

"Karena pelayanan terbaik lahir dari kepedulian dan kebersamaan," tutupnya.

Dalam operasi gabungan di Jalan Kapten Muslihat, Bogor Tengah, sebanyak 17 angkot tua terjaring dan mendapat tindakan tegas. 

Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin bahkan mengingatkan, angkot tua  yang sudah ditandai namun masih nekat beroperasi akan dikenai sanksi lebih berat hingga pencopotan seluruh atribut kendaraan.

Baca Juga: Pemkot Bogor Gencarkan Razia Angkot Tua

"Kita berikan tindakan tegas, dicoret, diberikan tanda tidak layak jalan. Kalau sudah (ditandai) dua kali dan masih beroperasi, kita copot seluruh atributnya. Termasuk jok di dalamnya kita cabut," tegas Jenal Mutaqin.

Ia juga mengatakan bahwa Pemkot Bogor tidak akan kendor dalam menegakkan aturan terkait angkutan kota ini. 

Mulai dari Permenhub, Perda, hingga Perwali yang menjadi dasar dan pedoman penindakan.

Baca Juga: Angkot Tua Mulai Disingkirkan, Dokumen Tak Lengkap 10 Armada Langsung Dikandangkan Dishub Kota Bogor

"Penindakan ini bukan kewenangan saya, Dishub dan Satpol PP hanya melaksanakan tugas untuk mengatur kota ini,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Lalu Lintas Dishub Kota Bogor, Ridwan, mengatakan bahwa operasi angkot tua rutin dilakukan. 

Saat ini, dari 1.780 unit angkot yang berusia di atas 20 tahun, sudah 803 angkot yang dibekukan izin trayeknya.

Baca Juga: Razia di Jalan Djuanda, Dishub Kota Bogor Tindak 16 Angkot Tua, Langsung Disemprot Tanda Khusus

"Ada sisa 977 unit yang belum dicabut izinnya. Atau jika dipersentasekan sekitar 54,9 persen," katanya.

Penyerahan bendera pusaka tersebut bukan sekadar menjadi bagian dari persiapan upacara peringatan kemerdekaan. 

Di balik Merah Putih yang akan dikibarkan di berbagai wilayah Kabupaten Bogor, tersimpan pesan tentang perjuangan, pengorbanan, dan semangat untuk menjaga nilai-nilai kemerdekaan.

Baca Juga: Rudy Susmanto Beberkan Makna di Balik Merah Putih Raksasa 30x15 Meter yang Berkibar di Pakansari Bogor

Bupati Bogor, Rudy Susmanto mengatakan, bendera Merah Putih yang diserahkan kepada Paskibraka di 40 kecamatan diharapkan tidak hanya menjadi simbol dalam upacara. 

"Lebih dari itu, bendera tersebut menjadi pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia lahir melalui perjuangan panjang para pahlawan," kata Bupati Bogor, Rudy Susmanto di Alun-alun Kabupaten Bogor, Rabu (12/8/2026).

Setiap kibaran Merah Putih membawa cerita tentang pengorbanan para pejuang yang mempertaruhkan tenaga, air mata, bahkan nyawa demi merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Baca Juga: Pembentangan Bendera Merah Putih di Stadion Pakansari

Momentum penyerahan replika Bendera Pusaka ini juga memiliki keterkaitan dengan sejarah Kabupaten Bogor.

Sebelumnya, Pemkab Bogor menjemput sebuah bendera bersejarah dari pendopo Bupati Bogor pertama yang berada di Desa Malasari.

Bendera tersebut memiliki nilai sejarah tersendiri karena disebut diberikan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Kabupaten Bogor pada 17 Agustus 1948.

Baca Juga: Konser Kemerdekaan Gita Bahana Nusantara 2026 di Gelora Pakansari

Keberadaan bendera bersejarah itu menjadi pengingat bahwa perjalanan Kabupaten Bogor juga tidak terlepas dari sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia.

"Kini, semangat tersebut kembali diteruskan melalui penyerahan replika Bendera Pusaka kepada Paskibraka di 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor," ujarnya.

Ketika Merah Putih dikibarkan secara serentak di berbagai penjuru Kabupaten Bogor, yang diharapkan hadir bukan hanya simbol kebangsaan, tetapi juga semangat gotong royong, persatuan, kekeluargaan, dan kepedulian untuk membangun daerah.

Baca Juga: Bupati Rudy Susmanto Jemput Bendera Pusaka Merah Putih dari Desa Malasari Menuju Pendopo Cibinong

Peringatan HUT ke-81 RI pun menjadi momentum bagi masyarakat Kabupaten Bogor untuk kembali memaknai arti kemerdekaan. Sebab, menjaga semangat perjuangan tidak berhenti pada kegiatan seremonial pengibaran bendera.

Semangat tersebut perlu diwujudkan melalui kerja bersama, menjaga persatuan, serta ikut berkontribusi dalam pembangunan Kabupaten Bogor.

"Sekarang giliran kita untuk membuat perjuangan itu tetap membara, karena dari Kabupaten Bogor Merah Putih bukan hanya dikibarkan, semangatnya juga kita hidupkan," tutupnya.

Mengusung tema “Indonesia Melangkah, Generasi Bersuara”, Konser Gita Bahana Nusantara ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan untuk menyemarakkan momentum kemerdekaan sekaligus menghadirkan ruang bagi generasi muda untuk mengekspresikan semangat kebangsaan melalui musik.

Konser Gita Bahana Nusantara dijadwalkan berlangsung mulai pukul 19.00 WIB hingga selesai. 

Baca Juga: Flyover Cileungsi Bogor Disulap Jadi Kanvas Sejarah, Kisah 4 Pejuang Lokal Diabadikan Lewat Mural

Menariknya, pertunjukan tersebut gratis dan terbuka untuk umum, sehingga masyarakat dapat datang bersama keluarga maupun orang-orang terdekat tanpa perlu membeli tiket.

Konser Gita Bahana Nusantara 2026 akan menghadirkan Shabrina Leanor sebagai solois. Sementara itu, posisi konduktor dipercayakan kepada Vincent Wiguna yang akan memimpin jalannya pertunjukan musik.

Perpaduan suara solois dan aransemen musik diharapkan mampu menghadirkan pertunjukan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa pesan tentang semangat persatuan dan optimisme generasi muda Indonesia.

Baca Juga: Rudy Susmanto Beberkan Makna di Balik Merah Putih Raksasa 30x15 Meter yang Berkibar di Pakansari Bogor

Bagi masyarakat Bogor yang ingin menikmati suasana malam dengan pertunjukan musik bernuansa nasionalisme, Lapangan Panahan Gelora Pakansari dapat menjadi pilihan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan sahabat.

Kegiatan ini sekaligus menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk merayakan semangat kemerdekaan dengan cara yang berbeda, yakni melalui harmoni musik dan penampilan generasi muda.

Desa Wisata Gunung Malang dan Desa Wisata Tugu Utara Kabupaten Bogor berhasil masuk jajaran Top 15 Desa/Kampung Wisata Terbaik pada ajang Smiling West Java Integrated Tourism Destination Management Award (SWJ ITDMA) 2026.

"Prestasi di SWJ ITDMA 2026 ini membuktikan bahwa desa wisata kita memiliki daya saing tangguh di tingkat provinsi. Kami berkomitmen terus menjadikan pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi berkelanjutan," ujar Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan (Disparekraf) Kabupaten Bogor, Ria Marlisa dikutip Selasa (11/8/2026).

Baca Juga: Lepas Siswa ke Desa Wisata, Bupati Bogor Rudy Susmanto: Berikan Pengalaman Belajar Langsung di Masyarakat

Meski telah mendapat pengakuan di tingkat provinsi, Desa Wisata Gunung Malang masih tergolong destinasi yang belum banyak diketahui wisatawan. 

Berada di tengah suasana pedesaan yang asri, kawasan ini menawarkan perpaduan wisata alam, budaya, hingga edukasi yang menarik untuk dijelajahi.

Salah satu daya tarik yang bisa dinikmati wisatawan adalah hamparan persawahan hijau yang memberikan suasana berbeda dari hiruk-pikuk perkotaan.

Bagi wisatawan yang menyukai aktivitas petualangan, Curug Hiji menjadi salah satu pilihan yang patut masuk dalam daftar kunjungan. 

Baca Juga: Parenting di Desa Wisata Jasinga Bogor, Mencetak Anak Berakhlak Mulia Calon Pemimpin Masa Depan

Perjalanan menuju lokasi air terjun dapat menjadi pengalaman tersendiri karena wisatawan akan melewati kawasan dengan nuansa alam yang masih terjaga.

Sepanjang perjalanan, suasana hutan yang teduh dan suara aliran air turut memberikan sensasi menenangkan. 

Kondisi tersebut membuat Desa Wisata Gunung Malang tidak hanya cocok bagi pencinta alam, tetapi juga wisatawan yang ingin mencari suasana tenang untuk melepas penat.

Baca Juga: Lepas Penat, Desa Wisata Sipak di Kabupaten Bogor Tawarkan Sensasi Alam dan Nostalgia Masa Kecil

Namun, pesona desa wisata ini tidak berhenti pada keindahan alam. Desa Wisata Gunung Malang juga menawarkan pengalaman mengenal budaya masyarakat lokal, termasuk seni tari dan pencak silat yang hingga kini masih dilestarikan.

Kehadiran kesenian tradisional tersebut menjadi bagian penting dari identitas masyarakat setempat. 

Wisatawan tidak hanya datang untuk menikmati pemandangan, tetapi juga dapat mengenal budaya yang tumbuh dan diwariskan dari generasi ke generasi.

Konsep wisata edukasi juga menjadi salah satu daya tarik Desa Wisata Gunung Malang. 

Baca Juga: Tingkatkan Potensi Wisata Berbasis Sungai, Bupati Bogor Berikan Ini untuk Desa Wisata Sipak

Sementara itu, Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Disparekraf Kabupaten Bogor, Yuliana Idrus, menjelaskan, Gunung Malang dan Tugu Utara memiliki keunggulan dalam menerapkan standar pengelolaan pariwisata 5A, yaitu Administrasi, Atraksi, Amenitas, Aksesibilitas, dan Advertising.

Konsep tersebut kemudian dipadukan dengan kearifan lokal 5K khas Jawa Barat, yakni Kadeuleu, Kaambeu, Kadangu, Karaba, dan Karasa.

"Perpaduan tersebut berhasil menghadirkan pengalaman wisata holistik. Mereka tidak hanya rapi secara tata kelola dan fasilitas, tetapi juga sukses menyajikan pengalaman sensorik otentik yang berakar pada budaya Sunda," ucapnya.

Baca Juga: Festival Desa Wisata di Kabogorfest, Rudy Susmanto: Dorong Potensi Lokal Jadi Fondasi Ekonomi Daerah

Pengunjung dapat berinteraksi lebih dekat dengan kehidupan masyarakat desa sekaligus mendapatkan pengalaman mengenai aktivitas dan kehidupan sehari-hari warga setempat.

Dengan konsep tersebut, pengalaman berwisata di Gunung Malang tidak hanya berorientasi pada hiburan. 

Wisatawan juga berkesempatan mendapatkan pengetahuan baru mengenai alam, budaya, dan kehidupan masyarakat pedesaan.

Baca Juga: Ditengah Keterbatasan Pemuda Parungsapi Jasinga Manfaatkan Bambu Satukan Harapan Wujudkan Desa Wisata

Perpaduan berbagai potensi tersebut membuat Desa Wisata Gunung Malang Kabupaten Bogor layak menjadi salah satu destinasi yang masuk dalam daftar perjalanan wisata di Jawa Barat.

Masuknya Gunung Malang dalam 10 besar Desa Wisata Terbaik Jawa Barat 2026 pun menjadi momentum untuk semakin memperkenalkan potensi desa kepada wisatawan yang lebih luas.

Bagi wisatawan yang mencari destinasi dengan suasana alam yang masih asri, pengalaman budaya lokal, sekaligus wisata edukasi, Desa Wisata Gunung Malang bisa menjadi pilihan menarik.

Bukan hanya membawa pulang foto dari perjalanan, wisatawan juga dapat membawa pengalaman dan pengetahuan baru setelah mengenal lebih dekat alam serta kehidupan masyarakat Gunung Malang.

Mural bertajuk 'Jejak Pahlawan, Warna Perjuangan' tersebut menjadi hasil kolaborasi @nose.std bersama @tjileungsirheritage. 

Dikutip dari Kutaudayawangsa, Selasa (11/8/2026),  mural itu tidak hanya mempercantik kawasan Flyover Cileungsi, tetapi juga mengajak masyarakat mengenal kembali sejarah perjuangan yang terjadi di wilayah tersebut.

Baca Juga: Tingkatkan Daya Tarik Kunjungan, Disbudpar Kota Bandung Hadirkan Mural di Kampung Wisata Kreatif Braga

Melalui mural tersebut, sejumlah sosok pejuang asal Cileungsi diperkenalkan kepada masyarakat. Mereka di antaranya Mayor Oking, Mayor Oding, Armansyah, dan Manaf Roni.

Kehadiran nama-nama tersebut di ruang publik diharapkan dapat menjadi sarana edukasi bagi generasi muda agar lebih mengenal tokoh lokal yang turut berkontribusi dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Selain menampilkan sosok para pejuang, mural juga mengangkat kisah Pertempuran Cileungsi pada 19 Juli 1946 yang berlangsung di kawasan Jembatan Cikuda.

Baca Juga: Dedie Rachim Mural Competition Sukses Mewarnai Jalan Sukajaya III

Peristiwa tersebut dituangkan dalam bentuk ilustrasi sebagai bagian dari upaya menghidupkan kembali jejak sejarah perjuangan Cileungsi melalui medium seni yang mudah dilihat dan dinikmati masyarakat.

Kolaborasi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa ruang publik dapat dimanfaatkan sebagai media untuk menyampaikan pesan sejarah dan membangun rasa cinta terhadap daerah maupun bangsa.

Pembuatan mural di Flyover Cileungsi juga diharapkan mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten Bogor. Para penggagas berharap kawasan tersebut dapat dikembangkan sebagai ruang ekspresi kreatif sekaligus menjadi bagian dari upaya memperindah wajah kawasan perempatan Cileungsi.

Baca Juga: Mural Bergambar Presiden RI dari Masa ke Masa

Dengan begitu, Flyover Cileungsi tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur transportasi, tetapi juga dapat menjadi ruang publik yang memiliki nilai seni, sejarah, dan edukasi.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mulai mendorong inovasi pengolahan sampah menjadi sumber energi, termasuk bahan bakar minyak (BBM) dan energi listrik.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Bogor membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih modern sekaligus memberikan nilai tambah dari limbah yang selama ini hanya berakhir di tempat pembuangan.

Baca Juga: Ground Breaking PSEL Kayumanis Ditargetkan November, Pembangunan Akses Jalan Dikebut

Melalui kerja sama pengolahan sampah menggunakan teknologi modern, sampah yang sebelumnya dianggap tidak memiliki nilai kini berpeluang diubah menjadi bahan bakar minyak.

Inovasi tersebut membuka peluang baru dalam penanganan persoalan sampah di Kabupaten Bogor. Limbah tidak hanya dikurangi volumenya, tetapi juga dimanfaatkan kembali sebagai sumber energi alternatif.

Tak berhenti pada pengolahan sampah menjadi BBM, Pemkab Bogor juga tengah mengembangkan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL).

Baca Juga: Dedie Rachim Lantik Pejabat Baru Pemkot Bogor, Kasatpol PP dan Kepala DLH Emban Tugas Berat

"Ini jadi langkah nyata supaya sampah tidak numpuk, tetapi juga bisa memiliki kehidupan ke-2 sebagai energi alternatif," kata Bupati Bogor, Rudy Susmanto dikutip dari Kutaudayawangsa, Senin (10/8/2026) .

Melalui skema tersebut, sampah yang sudah tidak memiliki nilai guna dapat diproses untuk menghasilkan energi listrik. 

Dengan begitu, sampah memiliki fungsi baru sekaligus berpotensi mendukung kebutuhan energi masyarakat.

Baca Juga: PSEL Bantargebang Bakal Sulap 1.500 Ton Sampah Jadi Listrik, DPRD Kota Bekasi: Siap Jadi Kawasan Energi Hijau

Pengembangan teknologi pengolahan sampah menjadi energi ini dinilai dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi penumpukan sampah. 

"Di sisi lain, pemanfaatan limbah sebagai sumber energi juga dapat mendorong sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan," ujarnya.

Jika pengembangan pengolahan sampah menjadi BBM dan listrik berjalan optimal, Kabupaten Bogor tidak hanya berpeluang mengurangi persoalan lingkungan, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi dan energi dari limbah yang dihasilkan masyarakat.

Baca Juga: Rudy Susmanto Ajak Warga Bergerak Bersama, Gotong Royong Bersihkan Kabupaten Bogor Tanpa Henti

"Konsep tersebut sekaligus mengubah cara pandang terhadap sampah. Limbah yang sebelumnya menjadi beban pengelolaan kini diarahkan menjadi sumber daya yang dapat dimanfaatkan kembali," tutupnya.

Dikutip dari Dirga  (Data Informasi Harga) Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kabupaten Bogor, Senin (10/8/2026), harga bahan pokok cabai rawit merah masih menjadi salah satu komoditas dengan banderol cukup tinggi.

Harga cabai rawit merah tercatat mencapai Rp48.333 per kilogram. Sementara itu, cabai merah berada di level Rp38.196 per kilogram.

Selain komoditas cabai, harga sejumlah bahan pangan lainnya juga tercatat cukup beragam. Beras medium misalnya, berada di kisaran Rp13.180 per kilogram.

Untuk kebutuhan protein, harga daging sapi tercatat Rp138.125 per kilogram, sedangkan daging ayam broiler mencapai Rp39.608 per kilogram. Harga telur ayam broiler berada di angka Rp26.451 per kilogram.

Komoditas bumbu dapur juga turut masuk dalam pantauan. Harga bawang merah tercatat Rp33.431 per kilogram, sementara bawang putih berada di kisaran Rp34.000 per kilogram.

Adapun harga gula pasir kemasan mencapai Rp18.719, sedangkan minyak goreng kemasan dijual sekitar Rp21.539 per liter.

Untuk kebutuhan energi rumah tangga, harga LPG 3 kilogram tercatat Rp18.350.

Berikut daftar harga sejumlah komoditas bahan pokok pasar di Kabupaten Bogor berdasarkan pantauan Sabtu, 10 Agustus 2026 pukul 13.00 WIB:

* Beras medium: Rp13.180/kg
* Cabai rawit merah: Rp48.333/kg
* Cabai merah: Rp38.196/kg
* LPG 3 kg: Rp18.350
* Daging sapi: Rp138.125/kg
* Daging ayam broiler: Rp39.608/kg
* Bawang merah: Rp33.431/kg
* Bawang putih: Rp34.000/kg
* Gula pasir kemasan: Rp18.719
* Minyak goreng kemasan: Rp21.539/liter
* Telur ayam broiler: Rp26.451/kg

Perkembangan harga komoditas pangan menjadi informasi penting bagi masyarakat, terutama untuk memperkirakan kebutuhan belanja rumah tangga. 

Harga bahan pokok di tingkat pasar dapat berubah mengikuti kondisi pasokan, permintaan, distribusi, serta faktor lainnya.

Memasuki hari kedua pelaksanaan, kawasan Malasari, Kecamatan Nanggung, menjadi salah satu titik yang menarik perhatian peserta dan masyarakat.

Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan, Tour de Malasari tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga sarana untuk memperkenalkan potensi wisata Kabupaten Bogor kepada masyarakat dari berbagai daerah hingga mancanegara.

Baca Juga: 437 Pebalap Berebut Gelar Bupati Cup 2026, Rute Malasari Jadi Tantangan Tersendiri Bagi Peserta

"Tour de Malasari seri kedua ini diikuti peserta dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan ada peserta dari mancanegara," kata Rudy di kutip Senin (10/8/2026).

Perjalanan menuju Malasari tak hanya menjadi tantangan bagi para peserta yang mengikuti agenda olahraga tersebut. Jalur menuju kawasan wisata ini menyuguhkan panorama perbukitan hijau di kawasan Halimun Salak, udara sejuk, hingga tanjakan yang menguji stamina.

Kondisi medan yang cukup menantang membuat perjalanan menuju Malasari menjadi pengalaman tersendiri. Di balik rasa lelah setelah menaklukkan jalur menanjak, peserta juga disuguhi suasana alam yang masih asri dan jauh dari hiruk-pikuk perkotaan.

Baca Juga: Bukan Sekadar Balap Sepeda, Rudy Susmanto Bidik Tour Malasari Halimun Salak Jadi Event Tahunan

Setibanya di Malasari, kemeriahan kegiatan semakin terasa. Ribuan warga turut memeriahkan rangkaian acara yang juga menghadirkan pertunjukan Bogor Menari, pelaku UMKM, hingga berbagai kuliner khas masyarakat setempat.

Kehadiran masyarakat dan pelaku usaha lokal membuat kawasan Malasari tak sekadar menjadi lokasi tujuan kegiatan olahraga. Event tersebut sekaligus menjadi ruang untuk memperkenalkan potensi wisata dan produk lokal kepada peserta maupun pengunjung yang datang.

Tour Malasari Halimun Salak Series 2 pun memperlihatkan bagaimana olahraga dapat dipadukan dengan promosi pariwisata dan penguatan ekonomi masyarakat. 

Baca Juga: Tour Malasari Halimun Salak Bagikan Ratusan Sepeda untuk Anak Sekolah  

Keindahan alam menjadi daya tarik utama, sementara budaya serta aktivitas UMKM ikut menghidupkan suasana di lokasi acara.

Malasari bukan hanya menjadi titik akhir perjalanan. Kawasan di Kecamatan Nanggung tersebut menunjukkan potensi sebagai destinasi yang mempertemukan wisata alam, aktivitas olahraga, budaya masyarakat, serta geliat ekonomi lokal dalam satu rangkaian kegiatan.

Melalui Bupati Bogor Cup 2026, pesona Malasari Halimun Salak kembali mendapat panggung.

 Baca Juga: Turnamen Mini Soccer Bupati Bogor Cup 2026

Jalur yang menantang, panorama alam yang memanjakan mata, serta keramaian masyarakat menjadi pengalaman yang membuat perjalanan menuju kawasan tersebut terasa sepadan dengan lelah yang ditempuh.

Rudy mengatakan Tour de Malasari telah dirancang sebagai agenda tahunan sejak penyelenggaraan seri pertama. Pemkab Bogor menargetkan seri ketiga digelar pada 2027 dengan dukungan infrastruktur yang lebih memadai.

"Dari awal seri pertama, kita sudah sepakat menjadikannya agenda rutin event tahunan. Tahun depan masuk seri ketiga," ujarnya.

Data tersebut diperoleh dari pemeriksaan ulang terhadap 9,2 juta peserta CKG pada 2026 yang pada tahun sebelumnya tidak terdeteksi memiliki tekanan darah tinggi.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, pemeriksaan berkala sangat krusial untuk mendeteksi penyakit dan faktor risiko sebelum berkembang menjadi komplikasi fatal seperti stroke, penyakit jantung, dan gagal ginjal.

Baca Juga: Dinkes Kota Bogor Fasilitasi Cek Kesehatan Wartawan, Capaian Program CKG Tertinggi di Jawa Barat

"Melalui Cek Kesehatan Gratis, kita berharap penyakit dapat ditemukan lebih cepat sehingga segera ditangani. Jangan menunggu sampai muncul keluhan atau komplikasi," ujar Budi, dikutip Senin (10/8/2026).

Ia menambahkan, sebagian besar penyakit tidak menular (PTM)—termasuk hipertensi dan diabetes—tidak menunjukkan gejala awal yang jelas.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Maria Endang Sumiwi menegaskan, status kesehatan seseorang bersifat dinamis. 

Baca Juga: Pemkot Bogor Perluas Layanan Jemput Bola Melalui CKG SMART

Hasil pemeriksaan yang baik pada tahun lalu tidak menjamin seseorang bebas penyakit pada tahun berikutnya.

"Pesannya sederhana, lakukan Cek Kesehatan Gratis setiap tahun. Hasil pemeriksaan yang baik pada tahun lalu bukan berarti kondisi kesehatan kita tetap sama pada tahun ini," tutur Endang.

Selain kasus baru, Kemenkes mencatat dari 1,3 juta peserta CKG berstatus prehipertensi yang diperiksa ulang, sebanyak 247 ribu orang kini berstatus hipertensi. 

Baca Juga: Kemenkes Targetkan 136 Juta Masyarakat Ikuti Cek Kesehatan Gratis di 2026

Pola serupa terjadi pada kasus diabetes: dari 8,3 juta peserta yang diperiksa ulang, 188 ribu orang terdeteksi mengalami diabetes baru, dan 16 ribu peserta prediabetes berkembang menjadi diabetes.

Namun, CKG juga mencatat dampak positif pengendalian penyakit. Dari 2,4 juta penderita hipertensi yang kembali memeriksakan diri, sebanyak 1,1 juta orang berhasil mengontrol tekanan darahnya ke rentang normal. 

Hal serupa dialami 235 ribu penderita diabetes dari total 340 ribu orang yang menjalani pemantauan ulang.

Baca Juga: Menkes Budi Gunadi Sadikin Tinjau Peluncuran Cek Kesehatan Gratis Bagi Siswa Sekolah di Kota Bandung

Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono menerangkan bahwa tahapan CKG selalu diawali dengan anamnesis—wawancara medis mendalam mengenai keluhan, riwayat penyakit, hingga faktor risiko peserta.

"Anamnesis membantu menentukan apakah seseorang memerlukan pemeriksaan lanjutan dan jenis layanan yang sesuai. Dengan begitu, penanganan dapat diberikan lebih tepat sasaran," kata Dante.

Pakar kesehatan masyarakat dr. Iwan Ariawan menambahkan, keberhasilan CKG bertumpu pada tindak lanjut peserta. Hasil pemeriksaan harus direspons dengan perubahan gaya hidup, pengobatan rutin, atau rujukan medis.

Baca Juga: Hari Pertama Cek Kesehatan Gratis, Pemkab Sebut Warga Terkendala Penggunaan Aplikasi

Guna memperluas jangkauan, Kemenkes mendorong masyarakat memanfaatkan layanan CKG di Puskesmas terdekat serta mendukung pemeriksaan kesehatan berkala bagi anak-anak di lingkungan sekolah.

Pesan tersebut disampaikan Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto melalui Kasat Binmas AKP Nimrod saat menghadiri silaturahmi bersama pengurus dan anggota Bogor Media Siber Network (BMSN), di GLET Cibinong, Jumat (7/8/2026).

Nimrod mengatakan, kepolisian dan media merupakan mitra strategis yang saling melengkapi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. 

Baca Juga: Polres Bogor Turunkan Personel Gabungan Cegah Bentrokan Susulan Warga dan PT PMC di Tamansari

“Pemberitaan yang akurat, objektif, dan berimbang menjadi kunci untuk mencegah penyebaran hoaks sekaligus menjaga kondusivitas wilayah,” ucapnya.

Polres Bogor juga mengajak seluruh insan pers untuk terus membangun komunikasi yang terbuka dan memperkuat kolaborasi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat serta mendukung terciptanya situasi yang aman di Kabupaten Bogor.

Sementara itu, Ketua BMS, Sofwan Ali menyambut baik ajakan tersebut. 

Baca Juga: Amelia Anggraini Ingatkan Jurnalis Terapkan Prinsip 3F Hadapi Insinuasi  

Ia menegaskan BMSN siap menjadi mitra strategis Polres Bogor dalam menyebarluaskan informasi yang akurat, mengedukasi masyarakat, serta menangkal hoaks.

Senada, Kasi Humas Polres Bogor IPDA Hamzah berharap komunikasi dua arah antara kepolisian dan media semakin erat. 

“Koordinasi yang baik akan memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik tetap valid, akurat, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman,” tutupnya.

Peristiwa kebakaran di Alun-alun Suryakencana TNGGP itu memicu penutupan sementara seluruh aktivitas pendakian sebagai langkah antisipasi sekaligus menjaga keselamatan pengunjung.

Informasi kebakaran pertama kali diterima petugas sekitar pukul 15.15 WIB dari seorang pengelola basecamp bernama Dedi. 

Baca Juga: Ada yang Baru di TNGGP, Tingkatkan Keselamatan Pengunjung, Pendaki Wajib Pakai Gelang RFID

Laporan tersebut langsung diteruskan kepada personel Resor Pengelolaan Taman Nasional (PTN) Wilayah Gunung Putri yang kemudian bergerak menuju lokasi.

Hasil pemantauan di lapangan menunjukkan api membakar area seluas kurang lebih satu hektare. 

Vegetasi yang terdampak didominasi hamparan rumput kering serta sebagian vegetasi berkayu. Titik kebakaran berada sekitar lima meter dari kawasan sabana edelweiss menuju area hutan sehingga sempat menimbulkan kekhawatiran api akan meluas.

Baca Juga: Seluruh Jalur Pendakian Gunung Gede Pangrango Resmi Ditutup Sementara, Berikut Ini Sejumlah Alasannya

Merespons kejadian tersebut, petugas Resor PTN Gunung Putri bersama Masyarakat Mitra Polhut (MMP) dan para relawan melakukan upaya pemadaman. 

Berkat penanganan cepat dan koordinasi seluruh pihak, kobaran api berhasil dikendalikan sebelum merambat ke kawasan yang lebih luas.

Sebagai tindak lanjut, Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango menerbitkan Surat Edaran Nomor (SE) Nomor 18 Tahun 2026 tentang penutupan sementara kegiatan pendakian guna mendukung proses penanganan kebakaran sekaligus pemulihan kawasan.

Baca Juga: Waspada, BPBD Imbau Warga Bogor Siaga Atas Aktivitas Gunung Gede dan Gunung Salak  

Meski api telah berhasil dipadamkan, petugas masih akan melakukan pemantauan dan penjagaan secara bergiliran selama tiga hari ke depan. 

Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api yang berpotensi memicu kebakaran susulan.

Kepala Balai Besar TNGGP, Sadtata Noor Adirahmanta, menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas, Masyarakat Mitra Polhut, relawan, dan masyarakat yang bergerak cepat dalam menangani kebakaran tersebut sehingga dampaknya dapat diminimalkan.

Baca Juga: 13 Orang yang Tersesat di Gunung Pangrango Bogor Ditemukan Selamat

“Balai Besar TNGGP juga mengimbau seluruh pengunjung dan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan serta mematuhi seluruh aturan yang berlaku di kawasan taman nasional, terutama terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan,” kata dia dalam keterangannya, Jumat (7/8/2026).

Upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga keselamatan pendaki sekaligus melestarikan ekosistem Gunung Gede Pangrango yang menjadi salah satu kawasan konservasi penting di Indonesia.

Ratusan personel gabungan akan diterjunkan dengan mengedepankan pendekatan persuasif, humanis, dan preventif guna menjaga situasi tetap kondusif.

Kapolres Bogor, AKBP Wikha Ardilestanto mengatakan, pengamanan dilakukan sebagai upaya mencegah terulangnya konflik yang dapat menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materiil.

Baca Juga: Petani Sukajaya Geruduk Pemkab Bogor, Tolak Perpanjangan HGB PT PMC dan Desak Hentikan Kriminalisasi Warga

Menurutnya, personel yang diterjunkan merupakan gabungan dari anggota Polres Bogor, satuan samping, serta didukung personel Brimob. Kehadiran aparat difokuskan untuk mengamankan lokasi sengketa agar tidak terjadi bentrokan kembali antara warga dengan pihak pengamanan PT PMC.

"Besok (Sabtu) Polres Bogor akan menurunkan personel gabungan yang terdiri dari anggota Polres Bogor, dibantu satuan samping dan rekan-rekan Brimob. Fokus kami adalah melakukan pengamanan di lokasi agar tidak terjadi bentrokan kembali antara warga dengan pihak pengamanan PT PMC," ujar AKBP Wikha Ardilestanto, Jumat (7/8/2026).

Ia mengungkapkan, bentrokan yang terjadi sebelumnya menyebabkan sejumlah warga mengalami luka akibat gesekan di lapangan. 

Baca Juga: Dugaan Pengrusakan Lingkungan di Tamansari Bogor oleh PT PMC Jadi Atensi Dedi Mulyadi

Karena itu, seluruh pihak diminta menahan diri dan tidak mengambil tindakan yang dapat memperburuk situasi.

Ia menegaskan bahwa sengketa lahan yang menjadi akar persoalan harus diselesaikan melalui jalur hukum dan mediasi, bukan dengan aksi yang berpotensi memicu konflik terbuka.

"Kami menghimbau kedua belah pihak untuk sama-sama menahan diri. Silakan mengedepankan mediasi dan menempuh upaya-upaya hukum terkait keabsahan legalitas tanah yang dipermasalahkan antara warga dengan PT PMC. Sebelum ada kepastian hukum mengenai siapa yang berhak atas lahan tersebut, jangan ada tindakan yang dapat memicu bentrokan kembali," tegasnya.

Baca Juga: PT PMC Buldoser Lahan Pertanian Tanpa Izin, Warga Demo di Kantor Camat Tamansari

Ia juga mengingatkan pihak PT PMC agar tidak memaksakan aktivitas di area sengketa, terlebih jika melibatkan kelompok tertentu yang berpotensi memperkeruh keadaan.

"Dari PT PMC juga tidak boleh asal melakukan kegiatan, apalagi dengan mengerahkan ormas atau pihak-pihak lain yang dapat memperkeruh keadaan. Semua harus menunggu penyelesaian melalui mekanisme hukum," katanya.

Selain itu, masyarakat diimbau untuk tidak melakukan tindakan melawan hukum, termasuk aksi perusakan fasilitas maupun main hakim sendiri.

Baca Juga: Kades Cimanggis Diduga Serobot Lahan Warga, Ketua PRB Minta Bupati Tunjuk Plt Agar Pelayanan Desa Tak Terganggu

"Kami juga menghimbau warga agar tidak melakukan tindakan anarkis, tidak melakukan perusakan, dan tidak main hakim sendiri. Mari bersama-sama menjaga situasi agar tetap aman, tertib, dan kondusif," ujarnya.

Terkait kemungkinan penghentian sementara aktivitas di lokasi sengketa, Wikha menyebut, Polres Bogor tetap mengedepankan langkah persuasif.

Namun, pihaknya secara tegas menyarankan PT PMC menunda seluruh kegiatan hingga situasi benar-benar kondusif.

Menurutnya, apabila aktivitas tetap dipaksakan, potensi penolakan dari warga sangat besar dan dikhawatirkan kembali memicu bentrokan.

Baca Juga: Diduga Ada Penyerobotan Lahan, Kantor Pemasaran Pakuan Hills Digeruduk Ahli Waris

"Kami menyarankan PT PMC agar menunda kegiatannya terlebih dahulu. Apabila besok kegiatan tetap dipaksakan, kemungkinan besar warga akan kembali melakukan penolakan sehingga berpotensi menimbulkan bentrokan dan korban lagi. Oleh karena itu, personel Polres akan kami turunkan dalam jumlah yang cukup banyak agar situasi keamanan tetap dapat dikendalikan," jelasnya.

Wikha menambahkan, Polri bersama Pemerintah Kabupaten Bogor dan TNI akan terus bersinergi menjaga keamanan di wilayah Tamansari hingga sengketa lahan memperoleh kepastian hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

"Intinya, Polri bersama Pemerintah Daerah dan TNI akan hadir menjaga keamanan masyarakat. Harapan kami, semua pihak dapat menahan diri dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan sehingga situasi di Tamansari tetap aman dan kondusif," pungkas Wikha.

Proyek tersebut menjadi bagian dari upaya mengurai kemacetan sekaligus meningkatkan konektivitas antarwilayah di Kabupaten Bogor.

Jalur Bomang selama ini menjadi salah satu akses vital yang menghubungkan sejumlah kawasan di Kabupaten Bogor. 

Baca Juga: Flyover Bomang Jadi Strategi Rudy Susmanto untuk Kawasan Parung Jadi Zona Ekonomi Baru di Bogor

Namun, keterbatasan kapasitas jalan dan tingginya volume kendaraan membuat kemacetan kerap terjadi, terutama pada jam-jam sibuk.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Bogor mempercepat pembangunan Jembatan Situ Nanggerang dan melakukan penguatan struktur Jembatan Pasanggrahan agar mampu menunjang mobilitas masyarakat dengan lebih baik.

Saat ini, pembangunan Jembatan Situ Nanggerang telah memasuki tahapan penting berupa persiapan pemasangan tiang pancang sebagai pondasi utama. 

Baca Juga: Penghijauan Skala Besar di Jalan Bomang, Bupati Rudy Susmanto: Investasi Air Kabupaten Bogor

Tahap tersebut menjadi fondasi yang menentukan kekuatan konstruksi sebelum pembangunan badan jembatan dan jalan penghubung di kedua sisinya dilanjutkan.

Sementara itu, pekerjaan di Jembatan Pasanggrahan difokuskan pada penguatan dan penyempurnaan struktur jembatan yang telah ada. 

Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan aspek keamanan, kenyamanan, serta daya dukung jembatan terhadap arus kendaraan yang terus meningkat.

Baca Juga: Pemkab Bogor Tambah 316 Titik PJU di Jalur Bomang, Perkuat Keselamatan hingga Kenyamanan Warga

Dikutip dari Kuta Udaya Wangsa, Jumat (7/8/2026), apabila seluruh pekerjaan berjalan sesuai jadwal, kedua proyek infrastruktur tersebut ditargetkan selesai pada akhir 2026.

Keberadaan Jembatan Situ Nanggerang dan Jembatan Pasanggrahan diharapkan mampu mengurangi kepadatan lalu lintas di Jalur Bomang, memperlancar akses transportasi antarwilayah, sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat Kabupaten Bogor melalui konektivitas yang lebih baik.

Pemkab Bogor optimistis pembangunan dua jembatan strategis ini akan menjadi salah satu solusi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas infrastruktur transportasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Bogor.

SDN Tegal Benteng yang sebelumnya mengalami berbagai kerusakan kini tampil dengan wajah baru yang lebih layak untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.

Selama bertahun-tahun, para siswa harus menjalani proses belajar di ruang kelas dengan kondisi yang memprihatinkan. 

Baca Juga: Viral Video SDN Tegal Benteng Cariu Tanpa Atap Plafon, Disdik Bogor Tegaskan Sedang Dalam Perbaikan

Mulai dari atap yang bocor saat hujan, lantai yang retak, hingga sejumlah fasilitas sekolah yang sudah tidak nyaman digunakan.

Kini, kondisi tersebut berubah. Pemerintah Kabupaten Bogor telah melakukan rehabilitasi pada sejumlah fasilitas penting, mulai dari ruang kelas, ruang kantor sekolah, toilet, hingga pagar sekolah.
 
Perbaikan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang peserta didik.

Baca Juga: Ketua DPRD Sastra Winara Dorong Pemkab Bogor Perbaiki Sekolah Rusak dan Tingkatkan Sarana Prasarana Pendidikan

"Bukan cuma gedung, tapi juga memberikan anak-anak tempat belajar yang lebih aman, nyaman, dan bikin mereka semangat mengejar cita-cita," kata Bupati Bogor, Rudy Susmanto, Kamis  (6/8/2026).

Revitalisasi SDN Tegal Benteng menjadi angin segar bagi guru, siswa, maupun orang tua yang selama ini berharap adanya perbaikan fasilitas pendidikan. 

Dengan kondisi bangunan yang lebih baik, proses pembelajaran diharapkan dapat berlangsung lebih optimal.

Baca Juga: Angin Kencang Terjang MTs Al Muhajirin Cigudeg, Sejumlah Fasilitas dan Bangunan Sekolah Rusak

Keberhasilan revitalisasi sekolah ini juga menjadi harapan baru bagi sekolah-sekolah lain di Kabupaten Bogor yang masih membutuhkan perbaikan infrastruktur. 

"Sebab, setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan di lingkungan yang layak, aman, dan berkualitas," tutup Rudy.

Salah satu langkah untuk tekan angka putus sekolah yang disiapkan adalah membentuk PKBM di 14 kelurahan yang belum memiliki layanan pendidikan nonformal, sekaligus menggerakkan aparatur dan penggiat pendidikan untuk menjangkau warga secara langsung.

"Selama semua stakeholder saling berkoordinasi, kita harus jemput bola. Kasi Kemas dari kecamatan dan kelurahan juga harus giat lagi door to door kepada warga yang putus sekolah," kata Jenal Mutaqin dalam rapat sinergitas di Hotel Onih, Kamis (6/8/2026).

Baca Juga: Gebyar PKBM Bogor Timur Jemput Anak Putus Sekolah, Targetkan 544 Warga Kembali Belajar

Pasalnya, data dan fakta menjadi ukuran dalam penanganan dan upaya yang lebih maksimal. Memang, banyak permasalahan yang terjadi di tengah warga, terutama mereka yang putus sekolah.

Salah satu contoh permasalahan adalah faktor ekonomi, jarak sekolah, hingga kebutuhan sekolah. Namun, Jenal Mutaqin mengatakan bahwa pemerintah hadir untuk mengatasi hal tersebut.

"PKBM itu gratis, dan lokasinya juga dekat. Alat-alat sekolah juga kita berikan. Saya rasa tidak ada lagi alasan untuk tidak bersekolah," tegas Jenal Mutaqin.

Baca Juga: Disdik Kota Bogor Jemput Bola Tekan Angka Putus Sekolah, Mayoritas Terjadi Saat Transisi SMP ke SMA

Untuk itu, masih kata Jenal Mutaqin, perlu adanya pendekatan yang lebih maksimal lagi. Terutama dari para penggiat pendidikan dengan dibantu aparatur wilayah dan OPD.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, Herry Karnadi, melaporkan bahwa penyamaan persepsi para penggiat pendidikan ini sebagai upaya penurunan kasus ATS di Kota Bogor.

Menurut Herry, upaya yang dilakukan Pemkot Bogor seperti Gebyar PKBM pada bulan Juni lalu dapat berdampak signifikan untuk menekan angka putus sekolah.

Baca Juga: DPRD Kota Bogor Buka Suara soal 10 Ribu Anak Putus Sekolah, PKBM Jadi Harapan

"Sehingga para pengawas, penilik, SKB, organisasi mitra PAUD dan Dikmas serta PKBM harus bergerak menjemput masyarakat. Kita juga akan bentuk Kelompok Belajar (Pokjar) untuk kelurahan yang belum ada PKBM-nya. Ada total 14 kelurahan yang belum ada," tambah Herry Karnadi.

Menurutnya, kemegahan pengibaran bendera Merah Putih raksasa itu bukan sekadar simbol perayaan HUT ke-81 RI, tetapi pengingat akan perjuangan para pahlawan sekaligus ajakan bagi masyarakat untuk menumbuhkan semangat nasionalisme.

"Yang kita maknai hari ini bukan seberapa besar ukuran benderanya, tetapi bagaimana kita bersama-sama mengisi dan memaknai kemerdekaan Republik Indonesia. Hari apa pun dan kapan pun, kita dapat menunjukkan rasa cinta kepada bangsa dengan mengibarkan Bendera Merah Putih," ujar Rudy Susmanto, dikutip Kamis (6/7/2026).

Baca Juga: Pembentangan Bendera Merah Putih di Stadion Pakansari
 
Menurutnya, masyarakat perlu terus mengingat bahwa kemerdekaan Indonesia diraih melalui perjuangan panjang yang penuh pengorbanan. 

Sebelum Indonesia merdeka, mengibarkan Bendera Merah Putih merupakan tindakan yang harus dibayar dengan taruhan nyawa.
 
"Bendera yang hari ini berkibar dengan bebas diperjuangkan dengan keringat, darah, air mata, bahkan nyawa para pahlawan. Karena itu, sudah sepatutnya kita menghormati perjuangan mereka dengan terus menumbuhkan rasa cinta tanah air," ungkapnya.

Baca Juga: Seleksi 2 Jabatan Pimpinan Tinggi Dibuka, Rudy Susmanto Fokus Tingkatkan Pelayanan Publik Kabupaten Bogor
 
Rudy mengatakan, sebesar apa pun pengabdian generasi saat ini, tidak akan sebanding dengan perjuangan para pahlawan yang telah mempersembahkan jiwa dan raganya demi kemerdekaan Indonesia. 

Karena itu, ia mengajak masyarakat menjadikan Bulan Kemerdekaan sebagai momentum memperkuat rasa cinta kepada bangsa melalui tindakan sederhana, salah satunya dengan memasang Bendera Merah Putih di depan rumah maupun tempat usaha.
 
"Kalau sebelum tahun 1945 mengibarkan Bendera Merah Putih taruhannya adalah nyawa, maka hari ini apa sulitnya bagi kita memasang Bendera Merah Putih di depan rumah atau tempat usaha sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan," tegas Rudy Susmanto.

Baca Juga: Menpora Erick Menyebut 8 Ribu Peserta Ikut Meramaikan Merdeka Run untuk Semarakkan HUT Ke-81 RI
 
Rudy menambahkan, semangat kemerdekaan tidak cukup diwujudkan melalui kegiatan seremonial semata. 

Nilai-nilai perjuangan para pahlawan harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui persatuan, gotong royong, kepedulian terhadap sesama, serta kolaborasi membangun daerah.
 
"Para pahlawan mengajarkan kepada kita bahwa bangsa ini meraih kemerdekaan karena seluruh rakyat bersatu. Hari ini, semangat itu harus terus kita jaga melalui gotong royong dan kerja bersama untuk menyelesaikan berbagai tantangan pembangunan di Kabupaten Bogor," tuturnya.
 
Ia berharap Bendera Merah Putih yang berkibar di Stadion Pakansari tidak hanya menjadi simbol peringatan Hari Kemerdekaan, tetapi juga menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan, menghargai jasa para pahlawan, serta mengisi kemerdekaan dengan karya, pengabdian, dan semangat membangun Kabupaten Bogor serta Indonesia yang lebih maju.

Di musim kemarau ini juga menyebabkan debit air di Sungai Ciliwung terus menyusut, dan menyebabkan 113 desa di 28 kecamatan di Kabupaten Bogor mulai mengalami kekeringan dan kesulitan mendapatkan air bersih.

Berkurangnya debit Sungai Ciliwung juga mempengaruhi lahan pertanian yang mengandalkan aliran sungai sebagai sumber irigasi.

Baca Juga: Kekeringan di Kota Bogor Makin Terasa, BPBD Salurkan 4.000 Liter Air Bersih untuk 15 KK di Bojongkerta 

Kondisi itu memunculkan kekhawatiran akan ancaman gagal panen yang berpotensi mengganggu ketahanan pangan masyarakat.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mempercepat penanganan dampak kekeringan dengan menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah terdampak. 

Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan air bersih warga tetap terpenuhi di tengah semakin terbatasnya sumber air.

Baca Juga: Tirta Kahuripan Siap Dukung Pemerintah Kabupaten Bogor Tangani Dampak Kemarau

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, mengatakan status tanggap darurat kekeringan masih diberlakukan. 

Menurutnya, musim kemarau yang bertepatan dengan fenomena El Nino telah memicu krisis air bersih di ratusan desa.

"Saat ini Kabupaten Bogor masih dalam status tanggap darurat kekeringan. Fenomena El Nino yang bertepatan dengan musim kemarau menyebabkan kekeringan di 113 desa yang tersebar di 28 kecamatan dan seluruhnya sedang kami tangani," ujar Ade Hasrat, Selasa (4/8/2026).

Baca Juga: Upaya Pemkot Bogor Menghadapi Dampak Kemarau Panjang

Untuk mempercepat penanganan, BPBD Kabupaten Bogor menggandeng Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan dalam mendistribusikan bantuan air bersih kepada warga terdampak.

Hingga awal Agustus 2026, lebih dari 1,2 juta liter air bersih telah disalurkan melalui tujuh titik distribusi yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Bogor.

"BPBD bersama Damkar dan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan telah mendistribusikan lebih dari 1,2 juta liter air bersih. Penyaluran dilakukan melalui tujuh titik distribusi sebagai upaya membantu masyarakat yang mengalami kekurangan air akibat kekeringan," ungkapnya.

Baca Juga: BMKG Prediksi Kemarau Panjang, DPRD Jabar Ingatkan Ancaman Kekeringan dan Krisis Air Bersih

Selain memenuhi kebutuhan air bersih, pemerintah daerah juga terus memantau kondisi pertanian yang mulai terdampak akibat menyusutnya debit sungai, termasuk Sungai Ciliwung yang selama ini menjadi salah satu sumber irigasi bagi lahan pertanian di sejumlah kawasan Kabupaten Bogor.

Sementara itu, BMKG memperkirakan fenomena El Nino masih akan berlangsung hingga awal kuartal pertama 2027. Kondisi tersebut membuat potensi kekeringan di Kabupaten Bogor diprediksi masih akan berlanjut dalam beberapa bulan ke depan sehingga masyarakat diminta tetap waspada dan bijak menggunakan air.

Sebanyak 15 KK di Bojongkerta, Bogor Selatan, terdampak kekeringan akibat sumur dan sumber mata air mengering. 

Untuk mengatasi krisis air bersih warga, BPBD Kota Bogor segera mengirim 4.000 liter air bersih guna memenuhi kebutuhan warga.

Baca Juga: BMKG Prediksi Kemarau Panjang, DPRD Jabar Ingatkan Ancaman Kekeringan dan Krisis Air Bersih

"Personel TRC-PB BPBD Kota Bogor telah menyelesaikan kegiatan asesmen sekaligus mendistribusikan sekitar 4.000 liter air bersih kepada warga terdampak," kata Kepala BPBD Kota Bogor, Dimas Tiko Prahadisasongko, dikutip Selasa (4/8/2026).

Untuk warga Kota Bogor yang mengalami kekeringan dan membutuhkan air bersih dapat langsung melaporkan secara mandiri ke BPBD Kota Bogor melalui nomor hotline Pusdalops, 088809112569.

BMKG memprakirakan musim kemarau di Kota Bogor akan ditandai dengan rendahnya curah hujan sepanjang Juli hingga September. 

Baca Juga: Kekeringan di Kedunghalang, BPBD Kota Bogor Salurkan 4.000 Liter Air Bersih untuk warga yang Terdampak 

Intensitas hujan pada Juli diperkirakan berada di kisaran 50–100 milimeter per hari, lalu menurun menjadi 20–50 milimeter per hari pada Agustus hingga September. 

Kondisi tersebut berpotensi memicu kekeringan di sejumlah wilayah. 

Masyarakat pun diimbau tetap waspada, menghemat penggunaan air, menjaga kesehatan, serta memperkuat kepedulian terhadap warga yang terdampak.

DPRD Kota Bogor mengingatkan Pemkot Bogor agar pembangunan Terminal Bubulak tidak hanya berfokus pada fisik bangunan, tetapi juga disertai penataan sistem transportasi yang terintegrasi. 

Anggota Komisi lll DPRD Kota Bogor, Angga Alan Surawijaya, mengkritisi rencana Pemerintah Kota Bogor yang kembali mengalokasikan anggaran untuk Revitalisasi Terminal Bubulak Tahap III dalam Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027. 

Baca Juga: Revitalisasi Terminal Bubulak Berlanjut, Pemkot Bogor Siapkan Anggaran Rp6,3 M Fokus Pembangunan Ini

Menurutnya, penambahan anggaran pembangunan fisik tidak boleh terus dilakukan tanpa disertai kejelasan arah kebijakan penataan transportasi di kawasan Bubulak.

"Yang menjadi pertanyaan adalah, setelah terminalnya selesai dibangun, seperti apa konsep operasional dan penataan transportasinya? Jangan sampai kita hanya memiliki bangunan yang lebih bagus, tetapi persoalan kemacetan, tumpang tindih trayek, dan ketidakteraturan angkutan tetap terjadi," ujar Angga, Senin (3/8/2026).

Menurut Angga, kawasan Bubulak merupakan kawasan strategis yang memiliki karakteristik berbeda dengan terminal lain di Kota Bogor.

Baca Juga: Wali Kota Bogor Tinjau Perbaikan Terminal Bubulak, Koridor  5 dan 6 Biskita akan Dibuka pada Tanggal 5 Oktober

Lokasi tersebut berbatasan langsung dengan Kabupaten Bogor, sementara di sisi lain Pemerintah Kabupaten Bogor juga tengah mengembangkan Terminal Laladon sebagai simpul transportasi. 

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih fungsi dan pelayanan apabila tidak direncanakan secara terpadu.

"Selama bertahun-tahun Bubulak menjadi kawasan yang memiliki tantangan koordinasi transportasi antara Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Banyak angkutan yang melayani dua wilayah administratif, sehingga kebijakan satu daerah akan berdampak pada daerah lainnya. Karena itu, revitalisasi terminal harus diiringi dengan kesepakatan lintas daerah mengenai pola pelayanan transportasi," jelasnya.

Baca Juga: Revitalisasi Terminal Bubulak Butuh Rp180 Miliar, Dishub: Kita Upayakan Kerjasama Investasi

Angga menilai momentum penyusunan KUA-PPAS 2027 seharusnya dimanfaatkan untuk menyusun masterplan transportasi kawasan Bubulak–Laladon, bukan hanya mengalokasikan anggaran pembangunan fisik terminal.

Ia menyampaikan beberapa masukan kepada Pemerintah Kota Bogor:

1. Membangun koordinasi formal dengan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menyusun pembagian fungsi antara Terminal Bubulak dan Terminal Laladon agar keduanya saling melengkapi.

2. Menata kembali trayek angkutan kota dan angkutan perbatasan berdasarkan kebutuhan mobilitas masyarakat saat ini.

3. Mengintegrasikan Terminal Bubulak dengan layanan BisKita, angkutan pengumpan (feeder), dan angkutan antarkota sehingga menjadi simpul perpindahan moda yang efektif.

4. Menata kawasan sekitar terminal, termasuk titik naik turun penumpang, parkir, area UMKM, jalur pejalan kaki, dan rekayasa lalu lintas menuju Bubulak dan Laladon.

5. Mendorong pembentukan forum koordinasi transportasi Bogor Raya yang melibatkan Pemerintah Kota Bogor, Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Perhubungan.

Baca Juga: Pastikan Armada Transportasi AKAP Laik Jalan, Dishub Kota Bogor Lakukan Ramp Check di Terminal Bubulak

"Kalau Terminal Bubulak dan Terminal Laladon dirancang sebagai satu sistem transportasi yang saling mendukung, masyarakat akan memperoleh layanan yang jauh lebih baik. Namun jika masing-masing berjalan sendiri-sendiri, potensi tumpang tindih trayek, kemacetan, dan pemborosan anggaran akan terus berulang," tegas Angga.

Ia berharap pembahasan KUA-PPAS 2027 tidak hanya berfokus pada besaran anggaran revitalisasi Terminal Bubulak Tahap III, tetapi juga memastikan adanya peta jalan penataan transportasi kawasan barat Kota Bogor yang terintegrasi dengan Kabupaten Bogor.

"Keberhasilan revitalisasi terminal bukan diukur dari megahnya bangunan, melainkan dari kemampuannya mengurangi kemacetan, meningkatkan penggunaan angkutan umum, dan memberikan pelayanan transportasi yang lebih baik bagi masyarakat," tutup Angga.

Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin turun langsung mendata dan memverifikasi langsung keberadaan jukir yang ada di sepanjang Jalan Suryakencana.

"Lebih kepada pengumpulan data, fakta di lapangan, dan informasi pemberlakukan tiket (karcis) resmi dari Pemkot yang diberikan Dishub. Termasuk proses setoran dari jukir ke danru (komandan regu) seperti apa," ungkap Jenal Mutaqin usai inspeksi.

Baca Juga: Perumda Pasar Pakuan Jaya Fungsikan Sementara Lahan Eks Pasar dan Plaza Bogor sebagai Area Parkir

Sebanyak 50 jukir di sepanjang Jalan Suryakencana diwawancarai langsung. 

Hal serupa, kata Jenal Mutaqin, juga akan dilakukan di titik lain yang menjadi zona parkir resmi.

Pasalnya, banyak aduan mengenai parkir resmi yang tidak disertai dengan karcis parkir. 

Baca Juga: Dishub Kabupaten Bogor Bakal Gembok Kendaraan Parkir Liar di Pakansari

Menurut Jenal Mutaqin, penyertaan karcis ini merupakan legitimasi dan pembeda antara parkir resmi dan parkir liar.

"Kalau parkir liar kan jelas, tidak menjadi konversi untuk pembangunan daerah," tegasnya.

Untuk menanamkan kepercayaan kepada jukir, Pemkot Bogor akan melakukan pembinaan kepada mereka yang rencananya dilakukan setiap tiga bulan. Para jukir dianggap bagian dari pemerintah untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Baca Juga: Keluhan Warga Memuncak, Pemkab Bogor Bentuk Tim Khusus Berantas Pungli dan Parkir Liar di Kawasan Pakansari

Jenal Mutaqin mengungkapkan, pendapatan para jukir di tiap zona berbeda-beda. Hal itu tergantung luasan lahan dan volume kendaraan yang tertampung pada setiap tempat parkir.

Di Jalan Suryakencana saja, penyetoran para jukir ke Dishub Kota Bogor ada yang mencapai Rp120 ribu hingga Rp480 ribu. Bahkan bisa bertambah jika akhir pekan. Jumlah itu di luar pendapatan murni para jukir.

"Ini menjadi dasar buat kami menjawab pertanyaan publik tentang parkir resmi pemerintah. Ada total 110 titik zona parkir resmi milik pemerintah. Semua terus kita evaluasi," terangnya.

Baca Juga: Pemkot Bogor Bakal Relokasi PKL di Jalan Suryakencana ke Jalan Roda  

Jenal Mutaqin menegaskan, aplikasi digitalisasi di zona parkir resmi wajib dilaksanakan sebagai wujud transparansi. Digitalisasi pembayaran parkir akan langsung masuk ke kas daerah. Sanksi berupa denda bagi para pelanggar parkir juga akan ditegaskan.

"Target pendapatan Kota Bogor dari sektor parkir tepi jalan tahun ini adalah Rp4 miliar. Di tengah tahun ini sudah tercapai Rp2 miliar kurang lebih," ucap Jenal Mutaqin.

Salah satu jukir di Jalan Suryakencana, Dede, mengaku selalu memberikan karcis kepada para pengendara yang parkir di jalur resmi. 

Baca Juga: Wali Kota Bogor Tinjau Uji Coba Pemindahan Sisi Parkir di Jalan Surya Kencana, Ini Fungsinya

Bahkan, kadang ia menggunakan transaksi digital seperti QRIS untuk meminta pembayaran parkir kepada pengunjung.

"Seringnya saya pake QRIS, karena langsung disetorkan ke Dishub," tutupnya.

Hal itu sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Bogor melestarikan budaya lokal sekaligus memperkuat identitas CFD. 

Inisiatif itu mendapat sambutan positif dari pedagang maupun pengunjung yang menilai perpaduan aktivitas ekonomi dan kearifan lokal mampu menciptakan daya tarik baru bagi kawasan CFD tersebut.

Baca Juga: Kabupaten Bogor Sulap CFD Tegar Beriman Jadi Etalase Budaya Sunda, Busana Adat Jadi Ciri Khas Baru Pedagang

Selain menjadi bentuk kecintaan terhadap budaya daerah, penggunaan pakaian adat di CFD juga dinilai mampu menciptakan suasana yang lebih menarik bagi pengunjung.

Salah seorang pedagang UMKM, Yaya, warga Bojonggede, mengatakan dirinya sangat mendukung kebijakan tersebut karena sejalan dengan upaya menjaga warisan budaya Sunda.

“Senang banget. Kan kita orang Sunda, tinggal di Tatar Sunda, harus dilestarikan budaya Sunda itu. Harapannya ke depan lebih baik lagi,” ujarnya.

Baca Juga: Pedagang CFD Cibinong Kompak Berkebaya dan Berpangsi, Bupati Bogor: Kembalikan Marwah Budaya Sunda

Ia berharap seluruh pelaku UMKM di kawasan CFD Tegar Beriman dapat berpartisipasi mengenakan atribut Sunda agar suasana semakin semarak dan mampu meningkatkan minat masyarakat untuk datang.

“Kalau bisa semuanya pakai pakaian adat Sunda. Jadi lebih menarik, sesuai dengan kita yang berada di Jawa Barat. Mudah-mudahan bisa menarik pembeli, pengunjung semakin ramai, dan para pedagang juga semakin semangat berjualan,” harapnya.

Sementara itu, salah satu pengunjung CFD, Nanda menilai penggunaan pakaian adat menjadi simbol bahwa masyarakat turut menjaga kekayaan budaya Indonesia, khususnya budaya Sunda.

Baca Juga: Pemkot Bogor Siapkan Museum Pajajaran Jadi Pusat Edukasi Sejarah Sunda

“Adanya pemakaian kebaya di UMKM menunjukkan bahwa kita mendukung budaya Indonesia yang sangat beragam. Semoga kedepannya budaya ini terus dilestarikan,” katanya.

Melalui keterlibatan para pelaku UMKM, diharapkan pelestarian budaya tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga menjadi bagian dari aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Dua posisi itu yakni Kepala Dinas Kebudayaan serta Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. 

Bupati Bogor, Rudy Susmanto mengatakan, seleksi terbuka tersebut bukan sekadar proses mengisi kekosongan jabatan. 

Baca Juga: Gandeng Swasta, Rudy Siapkan Halte Busway Berlabel Perusahaan di Kabupaten Bogor

“Ini menjadi bagian dari komitmen kami membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan masyaraka Kabupaten Bogor,” kata Rudy Susmanto, Rabu (29/7/2026).

Lebih dari itu, Pemerintah Kabupaten Bogor ingin menghadirkan aparatur sipil negara (ASN) yang memiliki kompetensi, kualitas, serta tanggung jawab tinggi dalam menjalankan roda pemerintahan dan memberikan pelayanan publik yang semakin baik.

Menurut Rudy, mekanisme seleksi dilakukan secara terbuka, transparan, dan objektif sehingga setiap ASN yang memenuhi persyaratan memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing menunjukkan kemampuan, pengalaman, serta gagasan terbaiknya.

Baca Juga: Bupati Rudy Susmanto Genjot Pusat Ekonomi Baru di Bogor Barat dan Timur

“Semua ASN punya kesempatan yang sama buat ikut. Prosesnya dibuat terbuka, transparan, dan objektif. Jadi yang dilihat bukan siapa yang paling dikenal, tapi siapa yang paling siap bikin Kabupaten Bogor lebih gacor,” ujar Rudy Susmanto.

Ia berharap, proses seleksi mampu melahirkan pemimpin yang tidak hanya menguasai bidang tugasnya, tetapi juga memiliki kemampuan menghadirkan inovasi, mempercepat reformasi birokrasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Bogor.

Pejabat yang terpilih nantinya diharapkan mampu membawa perubahan nyata melalui tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, responsif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kehadiran pemimpin baru di dua perangkat daerah tersebut juga diharapkan dapat memperkuat kinerja organisasi sekaligus mempercepat pencapaian program-program pembangunan daerah.

Baca Juga: Pemkab Bogor Sulap Lahan Tidur Jalur Bojonggede-Kemang Jadi Kawasan Pertanian Terintegrasi yang Produktif

Rudy menegaskan, jabatan bukanlah tujuan akhir dalam pengabdian seorang ASN. 

Yang lebih penting adalah kapasitas, integritas, kepemimpinan, dan kerja nyata dalam memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dengan dibukanya Seleksi Terbuka JPT Pratama Tahap II ini, Pemkab Bogor berharap dapat menjaring figur-figur terbaik yang mampu memperkuat birokrasi, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, serta mendukung terwujudnya pemerintahan Kabupaten Bogor yang semakin profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Baca Juga: Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Bogor, Rudy Susmanto Percepat Pembangunan Bendungan Cibeet dan Cijurey

“Jabatan itu bonus, yang penting adalah integritas, kapasitas, dan kerja nyata. Karena birokrasi yang bagus dimulai dari orang-orang terbaik yang berani bersaing secara fair,” tutup Rudy Susmanto.

Mulai Mingg u (2/8/2026), seluruh pedagang yang berjualan di kawasan CFD diwajibkan mengenakan busana adat Sunda sebagai upaya melestarikan budaya sekaligus menciptakan identitas khas yang membedakan CFD Kabupaten Bogor dari daerah lain.

Para pedagang laki-laki CFD Tegar Beriman mengenakan baju pangsi lengkap dengan totopong, sedangkan pedagang perempuan diminta memakai kebaya modern bernuansa budaya Sunda.

Baca Juga: Pemkot Bogor Siapkan Museum Pajajaran Jadi Pusat Edukasi Sejarah Sunda

“Hal Ini Bertujuan Untuk Melestarikan Budaya Adat Sunda dan Agar Menjadi Indentitas Keunikan CFD di Kabupaten Bogor,” dikutip dari Instagram Kuta Udaya Wangsa @kutaudayawangsa, Rabu (29/7/2026).

Dengan mengusung semangat ”Tampil Beda Tapi Tetap Berbudaya”, Pemerintah Kabupaten Bogor berharap penggunaan pakaian adat Sunda dapat menjadi ciri khas baru yang memperkuat identitas CFD Tegar Beriman sebagai ruang publik yang tidak hanya mendorong gaya hidup sehat, tetapi juga menjadi sarana memperkenalkan dan melestarikan warisan budaya daerah.

Melalui kebijakan tersebut, pengunjung diharapkan dapat merasakan nuansa budaya Sunda yang lebih kental saat beraktivitas di kawasan CFD, sementara para pedagang turut berperan sebagai duta budaya yang memperkenalkan kearifan lokal kepada masyarakat luas.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung berkomitmen mendorong para inovator Jakarta Robotic Games melangkah ke kompetisi tingkat nasional hingga internasional.

Saat menyerahkan penghargaan kepada para pemenang Jakarta Robotic Games 2026 Piala Gubernur DKI Jakarta, Pramono pun mengapresiasi talenta yang ditunjukkan oleh anak-anak muda dari tingkat SD, SMP, hingga SMA.

Baca Juga: Tak Lagi Kuno, Pos Indonesia Kini Berbasis AI dan Robotik, DPR: Kunci Modernisasi Sistem Logistik Nasional

"Menurut saya betul-betul memberikan harapan tentang masa depan Jakarta, anak-anak yang penuh dengan inovasi, memanfaatkan perkembangan teknologi, artificial intelligence, tentang robotik, dan macam-macam, internet of things," ujar Pramono, di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Pramono mengatakan, masa depan Jakarta berada di tangan anak-anak muda saat ini. 

Berbagai karya yang diciptakan di ajang itupun dinilainya bisa menjawab tantangan masalah perkotaan, salah satunya dengan konsep smart city.

Baca Juga: Dorong Layanan Publik Modern Menuju Smart City, Pemkot Bandung Percepat Implementasi IKD

"Mereka yang mempunyai begitu beragam pandangan sudut beraneka ragam untuk melihat bagaimana menyelesaikan persoalan kota ini. Seperti yang dilakukan oleh Lintang, membuat smart city," kata dia.

Melalui kompetisi itu, Pramono meyakini akan melahirkan para inovator yang bisa menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi Jakarta.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, lanjutnya, juga berkomitmen untuk memfasilitasi para pemenang ikut berkompetisi hingga tingkat nasional dan internasional.

Baca Juga: Dari AI hingga Bedah Robotik, Fakultas Kedokteran IPB University Siap Jadi Motor Inovasi Medis

Acara Jakarta Robotic Games 2026 yang diinisiasi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta ini menjadi wadah bagi para anak muda untuk mengeksplorasi talenta dan meningkatkan literasi digital mereka.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi DKI Jakarta, Marulina Dewi menyampaikan, antusiasme para pelajar untuk mengikuti kompetisi ini sangat tinggi. Sebanyak 300 tim tercatat turut serta dalam ajang ini.

Penilaian dalam kompetisi itu pun mencakup berbagai aspek, mulai dari kemampuan coding, kemampuan teknis, kreativitas, dan inovasi.

Baca Juga: Berikan Pelayanan Terbaik, BPJS Ketenagakerjaan Jamin Pemasangan Protese Tangan Robotik Pekerja Yang Alami Kecelakaan Kerja

"Beberapa kategorinya ini adalah yang menyesuaikan dengan kebutuhan DKI. Contohnya adalah coding robot application di tingkat SD, kemudian ada robot walker, dan yang paling unik lagi adalah tentang rancang bangun kota," kata Marulina.

Sementara, Ketua Umum Persatuan Robotika Seluruh Indonesia (PRSI), Wahyu Hidayat mengapresiasi Pemprov DKI yang telah memberikan ruang dalam mengembangkan keahlian para talenta-talenta muda di bidang digital.

"Terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemprov DKI Jakarta, yang telah memberikan ruang kepada kami untuk berpartner, kolaborasi untuk menyelenggarakan sebuah event yang sangat luar biasa ini," tuturnya.

Satpol PP Kabupaten Bogor melaksanakan razia PKL di wilayah Kecamatan Cibinong dan sekitarnya.

Razia PKL itu sebagai bentuk penegakan Peraturan Daerah serta upaya menjaga ketertiban umum.

Baca Juga: PKL Alun-Alun Tegar Beriman Diimbau Kenakan Busana Adat Sunda, Pemkab Bogor Beri Waktu Persiapan Sebulan

Dikutip dari Instagram @satpolpp.kabbogor, Selasa (28/7/2026), selain melakukan penindakan, petugas Satpol PP  Kabupaten Bogor juga melaksanakan pendataan terhadap para pedagang. 

Kepala Bidang Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Bogor, Rhama Kodara, mengatakan para PKL yang ditindak berjualan di atas taman, pedestrian, trotoar, hingga bahu jalan yang merupakan fasilitas umum.

"Selama pelaksanaan operasi, kami menindak 89 PKL yang berjualan di taman, pedestrian, trotoar, dan bahu jalan," ujar Rhama, Selasa (28/7/2026).

Baca Juga: Dheri Wiriadirama Camat Bogor Tengah Beberkan Tantangan Ring 1, Mulai Stunting, PKL hingga Kota Layak Anak

Operasi penertiban PKL tersebut telah dimulai sejak Minggu (26/7/2026). 

Setelah didata, seluruh pelanggar menjalani proses berita acara pemeriksaan (BAP) sebelum mengikuti sidang tindak pidana ringan (Tipiring).

"Para pelanggar sudah dilakukan BAP dan selanjutnya akan menjalani sidang," katanya.

Baca Juga: Pemkot Bogor Diminta Optimalkan Akses dan Alihkan Konsumen ke Pasar Jambu Dua

Rhama menjelaskan sidang Tipiring dijadwalkan berlangsung pada 30 Juli 2026. Keputusan mengenai bentuk sanksi, termasuk kemungkinan denda, sepenuhnya akan ditentukan oleh hakim dalam persidangan.

"Putusan nanti menjadi kewenangan hakim, apakah berupa denda atau sanksi lainnya," jelasnya.

Penertiban dilakukan mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), serta Peraturan Daerah Kabupaten Bogor yang mengatur penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Baca Juga: Keributan di Tipzy Bears Makin Meresahkan, DPRD Segera Panggil Satpol PP Kota Bogor

Berdasarkan hasil operasi, wilayah Citeureup mencatat 20 PKL yang ditertibkan. Sementara di Kecamatan Cibinong terdapat 32 pelanggaran yang ditemukan petugas.

Di Babakan Madang, petugas juga melakukan patroli di sepanjang jalur Cijayanti–Bojong Koneng. Adapun di Kecamatan Bojonggede sebanyak empat PKL ditindak karena berjualan di lokasi terlarang.

Selain itu, Satpol PP Kabupaten Bogor juga menertibkan delapan PKL di kawasan Puncak Cisarua serta 21 PKL di wilayah Pakansari dan Babakan Madang, sehingga total keseluruhan pelanggar yang terjaring mencapai 89 pedagang.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor memastikan pelayanan di Puskesmas Cileungsi terus ditingkatkan pascakebakaran yang sempat membuat layanan rawat inap dihentikan. Saat ini Instalasi Gawat Darurat (IGD) telah beroperasi selama 24 jam, sementara layanan rawat inap ditargetkan kembali aktif pada Agustus 2026 setelah proses rekredensial BPJS selesai.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Fusia Meidiawaty, menjelaskan puskesmas akan menangani pasien dengan penyakit yang masih dapat ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama.

"Seperti demam yang tidak berat, demam berdarah ringan, maupun pasien dengan keluhan muntah-muntah. Penyakit-penyakit tersebut masih bisa ditangani di puskesmas," ujar Fusia.

Baca Juga: Habiskan Rp2,4 Miliar, Pemkab Bogor dan Swasta Hidupkan Kembali Puskesmas Mangkuluhur yang Sempat Terbakar

Ia menegaskan, apabila kondisi pasien membutuhkan penanganan lebih lanjut, tenaga medis akan melakukan stabilisasi terlebih dahulu sebelum merujuk pasien ke rumah sakit.

"Kalau memang pasien memerlukan perawatan lebih lanjut, stabilisasinya dilakukan di sini, kemudian baru dirujuk ke rumah sakit," katanya.

Untuk tahap awal, Puskesmas Cileungsi akan memiliki kapasitas 12 tempat tidur. Namun, layanan rawat inap baru dapat melayani pasien peserta BPJS setelah proses rekredensial selesai.

"Setelah kebakaran, statusnya menjadi rawat jalan. Sekarang kami sedang mengembalikan lagi menjadi puskesmas rawat inap. Insya Allah pada Agustus proses rekredensial selesai sehingga bisa kembali melayani pasien BPJS untuk rawat inap," jelasnya.

Meski layanan rawat inap masih menunggu proses administrasi, masyarakat tidak perlu khawatir karena layanan IGD telah dibuka selama 24 jam untuk memberikan penanganan kegawatdaruratan.

Fusia juga memastikan kebutuhan sarana dan prasarana tidak memerlukan penambahan besar karena sejak awal Puskesmas Cileungsi memang dirancang sebagai puskesmas rawat inap.

"Karena dasarnya memang puskesmas rawat inap, setelah kebakaran sempat menjadi rawat jalan. Saat ini kembali menjadi rawat inap sehingga tidak terlalu banyak sarana dan prasarana yang harus ditambah," pungkasnya.

Sekolah Voli Patriot merupakan sekolah voli ke-29 yang dibentuk PBVSI Kabupaten Bogor dan tersebar di berbagai klub bola voli di wilayah Kabupaten Bogor. PBVSI menargetkan jumlah sekolah voli akan terus bertambah seiring meningkatnya jumlah klub yang aktif melakukan pembinaan.

Ketua PBVSI Kabupaten Bogor, Dede Chandra Sasmita, mengatakan Sekolah Voli Patriot tidak hanya menjadi tempat berlatih, tetapi juga menjadi wadah pembinaan sekaligus proses seleksi atlet yang nantinya dipersiapkan untuk memperkuat tim bola voli Kabupaten Bogor.

"Iya, Sekolah Voli Patriot ini selain tempat untuk berlatih, juga menjadi tempat pembinaan dan seleksi calon atlet," ujar Dechan.

Baca Juga: Kompetisi Nasional Sepak Bola Amputasi Edisi V Tahun 2026 di Bogor

Menurutnya, Sekolah Voli Patriot terbuka bagi masyarakat umum dengan tiga kategori peserta, yakni tingkat SMP, SMA, dan kategori umum. Masyarakat yang berminat cukup datang ke klub dan mengikuti jadwal latihan yang telah ditentukan.

"Bagi yang berminat masuk ke Sekolah Voli Patriot bisa datang ke klub dan ikut berlatih sesuai jadwal yang sudah dibuat," jelasnya.

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor itu berharap keberadaan Sekolah Voli Patriot mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi yang dapat mengharumkan nama Kabupaten Bogor di berbagai ajang kompetisi.

Ia optimistis pembinaan yang dilakukan secara berjenjang akan menghasilkan pemain berkualitas yang mampu bersaing, mulai dari tingkat daerah, provinsi, nasional hingga internasional.

"Harapannya, dari Sekolah Voli Patriot ini lahir atlet-atlet yang bisa membawa nama baik Kabupaten Bogor di tingkat daerah, provinsi, nasional, bahkan internasional," pungkas Dechan.

Melihat tren yang terus meningkat, DPRD Kota Bogor mendesak Pemkot mempercepat implementasi Perda P4S, memperkuat edukasi masyarakat, serta menambah dukungan anggaran pencegahan pada APBD 2027.

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) sekaligus Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perlindungan Anak DPRD Kota Bogor, Endah Purwanti mengatakan, hasil pembahasan bersama sejumlah pemangku kepentingan menunjukkan bahwa peningkatan kasus HIV telah menjadi ancaman serius, khususnya bagi generasi muda.

Baca Juga: Kasus Perundungan dan HIV Remaja Meningkat, DPRD Kota Bogor Desak Perda Perlindungan Anak Segera Dijalankan

Menurutnya, sekitar 50 persen kasus HIV terbaru terjadi pada kelompok usia produktif, sehingga membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif.

"Ini menjadi ancaman yang cukup signifikan bagi anak-anak dan generasi muda Kota Bogor. Karena itu diperlukan langkah yang lebih serius dan terintegrasi untuk menekan penyebaran kasus," ujar Endah, dalam keterangannya, Sabtu (25/7/2026).

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam pembahasan, selama lima tahun terakhir rata-rata terdapat sekitar 400 kasus baru setiap tahun, dengan jumlah tertinggi pada 2025 yang mencapai 599 kasus positif.

Baca Juga: DPRD Kota Bekasi Siap Masukkan Sosialisasi HIV dalam Agenda Reses, Sardi Efendi: Edukasi Masyarakat Diperkuat

Selain itu, saat ini terdapat sekitar 1.400 orang yang masih menjalani terapi menggunakan obat antiretroviral (ARV). 

Data tersebut juga menunjukkan bahwa lebih dari 84 persen kasus terjadi pada laki-laki, sedangkan sekitar 16 persen terjadi pada perempuan.

Menurut Endah, data yang dipaparkan dalam pembahasan menunjukkan mayoritas kasus HIV di Kota Bogor berkaitan dengan perilaku seksual menyimpang, termasuk hubungan sesama jenis (LGBT).

Baca Juga: YPBP Minta Pemkot Bogor Perkuat Program Penanganan HIV 

"Data tersebut menjadi alarm bagi kita semua bahwa persoalan ini harus ditangani secara serius melalui upaya pencegahan, edukasi, dan layanan kesehatan yang berkelanjutan," katanya.

Sebagai tindak lanjut, DPRD Kota Bogor akan menyampaikan surat kepada Wali Kota Bogor melalui Ketua DPRD terkait belum diterbitkannya Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai aturan pelaksana Perda P4S.

Menurut Endah, sambil menunggu Perwali diterbitkan, berbagai program pencegahan sebenarnya sudah dapat dijalankan, termasuk gerakan edukasi yang melibatkan sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Baca Juga: Langkah Strategis Meningkatkan Efisiensi Pelayanan, Relokasi Kantor Kas BRI HK Tower Diresmikan

"Kami akan mendorong gerakan bersama dalam rangka memperingati Hari Anak sebagai implementasi Perda P4S tanpa harus menunggu Perwali. Edukasi dan sosialisasi dapat segera dilaksanakan," ujarnya.

DPRD juga akan mengusulkan penambahan plafon anggaran dalam pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 untuk memperkuat program edukasi, sosialisasi, deteksi dini, serta pencegahan penyebaran HIV.

"Kami berharap ada keberpihakan anggaran yang lebih besar terhadap program pencegahan. Jika pemerintah tidak memberikan perhatian serius dan DPRD tidak mendukung melalui anggaran, maka penyebaran kasus akan semakin luas dan dampaknya akan semakin berat," tegasnya.

Baca Juga: Cegah Penyebaran di Kalangan Remaja, LEKAS Bentuk Kelompok Remaja Peduli HIV/AIDS

Sebagai Ketua Pansus Perlindungan Anak, Endah menegaskan bahwa perlindungan generasi muda merupakan tanggung jawab bersama. 

Menurutnya, pencegahan HIV tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi juga membutuhkan sinergi antara pemerintah, keluarga, sekolah, organisasi masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat.

"Pendekatan kesehatan menjadi hal yang penting agar penanganan berjalan efektif dan tidak menimbulkan persoalan sosial yang lebih luas," tutupnya.

Selain menawarkan udara yang sejuk dan lingkungan yang masih hijau, Sentul City yang berada di Kabupaten Bogor juga memiliki ruang terbuka alami serta jalur olahraga yang nyaman, sehingga menjadi pilihan komunitas lari untuk beraktivitas sekaligus mengampanyekan gaya hidup sehat dan pelestarian lingkungan.

“Saya sudah hampir 15 tahun tinggal di Sentul. Tempat ini sangat sejuk untuk lari pagi maupun bersepeda. Udaranya masih segar, lingkungannya hijau dan alami, jadi sangat nyaman,” ujar Kumala salah satu anggota Sentul City Runners.

Baca Juga: 5.000 Pelari Bakal Ramaikan Jakarta Sky Fun Run 2026, Sensasi Berlari di Jalur Layang Transjakarta

Menurutnya, perkembangan kawasan tidak menghilangkan karakter alami Sentul City. Ia menilai keseimbangan antara pembangunan dan ruang hijau menjadi nilai lebih yang sulit ditemukan di kawasan perkotaan lain.

“Memang setiap tahun makin ramai karena fasilitasnya bertambah. Tapi yang saya suka, walaupun berkembang, masih banyak area alami yang bisa dipakai untuk hiking, bersepeda, atau lari,” katanya.

Senada, anggota Sentul City Runners lainnya, Rudolf Daniel mengatakan kegiatan lari yang dipadukan dengan aksi menanam pohon merupakan bentuk kontribusi komunitas dalam menjaga kualitas lingkungan.

Baca Juga: Pelari Ultra Kota Bogor, Sugoro Finardo Putro, Tuntaskan 100 Kilometer di KRB 200 Tahun 2026

Ia mengaku merasakan perbedaan yang cukup signifikan setelah tinggal di Sentul dibandingkan saat masih tinggal di kawasan perkotaan.

“Kalau di kota banyak asap dan debu, jadi kurang nyaman untuk lari. Di Sentul udaranya bersih dan segar. Apalagi di kawasan Danau, pemandangannya bagus, jadi menurut saya memang tempat terbaik untuk lari,” ungkapnya.

Rudolf berharap kegiatan tersebut dapat mengajak masyarakat ikut menjaga lingkungan sekaligus membiasakan pola hidup sehat melalui olahraga.

Baca Juga: Bogor City of Runners Kampanyekan Kota Modern Lewat Lari

“Komunitas ini lahir dari warga Sentul untuk Sentul. Kami ingin bersama-sama membuat kota ini semakin baik lewat kegiatan olahraga dan aksi menanam pohon,” katanya.

Ke depan, Sentul City Runners juga telah menyiapkan berbagai agenda olahraga yang melibatkan komunitas, pelaku usaha, hingga perusahaan di kawasan Sentul City.

“Kami akan mengadakan berbagai event, termasuk bekerja sama dengan restoran dan perusahaan untuk fun run maupun olahraga bersama. Puncaknya pada 12 September nanti kami merayakan ulang tahun keempat Sentul City Runners di Stadion Pakansari dengan berbagai lomba seperti sprint 100 meter dan 400 meter,” tutupnya.

Pembangun BRT Bnadung yang juga menjadi proyek strategis nasional itu diharapkan menjadi solusi kemacetan sekaligus menghadirkan sistem transportasi publik yang modern, terintegrasi dan ramah lingkungan di kawasan Cekungan Bandung.

Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan kerja sama Public Service Obligation (PSO) untuk layanan angkutan massal di kawasan Cekungan Bandung, Jawa Barat yang digelar di Terminal Leuwipanjang, Rabu (22/7/2026).

Baca Juga: PKL Pasar Cicadas Bandung Pasang Spanduk Tolak BRT, Pedagang: Tolong Sediakan Solusi yang Adil dan Manusiawi

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, memastikan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung siap mendukung penuh implementasi proyek BRT tersebut. 

Menurutnya, integrasi transportasi massal menjadi peluang besar untuk mendorong pertumbuhan investasi sekaligus menata kawasan perkotaan.

Farhan mengungkapkan, salah satu peluang yang disiapkan adalah pembangunan gedung parkir di sepanjang koridor BRT. Penataan tersebut dilakukan karena sepanjang jalur BRT nantinya tidak lagi diperbolehkan adanya parkir di badan jalan maupun pedagang kaki lima.

Baca Juga: Pedagang dan Pekerja Tolak Alih Fungsi Terminal Cicaheum Jadi Depo BRT Bandung Raya

“Sepanjang jalur BRT tidak boleh ada parkir dan tidak boleh ada PKL. Karena itu kami mengundang investor untuk membangun gedung parkir sebagai bagian dari penataan kawasan,” kata Farhan, dikutip dari keterangannya, Kamis (23/7/2026).

Ia menjelaskan, Pemkot Bandung telah berkomitmen mendukung skema Public Service Obligation (PSO) sejak program BRT mulai dirancang pada 2024. 

Kota Bandung juga menjadi daerah dengan kontribusi terbesar karena menjadi penerima manfaat utama layanan BRT.

Baca Juga: Habiskan Rp1,3 T untuk Pembangunan Infrastruktur, Lima Koridor Trans Metro Pasundan akan terintegrasi BRT

Farhan berharap tarif BRT nantinya tetap terjangkau sehingga semakin banyak masyarakat yang beralih menggunakan transportasi publik.

“Saya sedang berjuang supaya tarifnya sekitar Rp7.000 sehingga masyarakat semakin tertarik menggunakan transportasi publik,” ujarnya.

Menurut Farhan, angkutan kota tidak akan dihilangkan, tetapi akan bertransformasi menjadi layanan feeder berbasis kendaraan listrik yang terhubung dengan koridor utama BRT. 

Baca Juga: Terminal Cicaheum Bakal Dialihfungsikan Jadi Depo Angkutan Masal

Saat ini, Pemkot Bandung bersama berbagai pihak juga tengah menyusun model bisnis serta melakukan simulasi rekayasa lalu lintas termasuk kemungkinan penyesuaian arus di sejumlah ruas jalan utama.

“Angkot lama tidak akan dihilangkan tapi akan jadi layanan feeder yang terhubung dengan koridor utama BRT,” ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi mengatakan, kawasan Bandung Raya merupakan salah satu metropolitan dengan tingkat mobilitas dan aktivitas ekonomi yang sangat tinggi. 

Baca Juga: Ini Dia 20 Jalur BRT di Kota Bandung Tahun 2026

Namun, tingginya penggunaan kendaraan pribadi telah memicu kemacetan yang berdampak pada produktivitas, biaya perjalanan hingga kualitas lingkungan.

Menurutnya, pembangunan BRT menjadi langkah strategis untuk menghadirkan layanan transportasi publik yang nyaman, aman, tepat waktu, terjangkau serta terintegrasi dengan berbagai moda transportasi.

“BRT akan menjadi tulang punggung layanan transportasi massal yang terintegrasi dengan kereta api, angkutan pengumpan (feeder), dan moda transportasi lainnya sehingga perjalanan masyarakat menjadi lebih mudah dan efisien dari titik keberangkatan hingga tujuan akhir,” kata Dudy.

Baca Juga: Konversi Angkot, BRT Siap Mengaspal di Bandung

Selain groundbreaking, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah juga menandatangani kerja sama penyediaan PSO untuk memastikan layanan angkutan massal dapat beroperasi secara berkelanjutan dengan tarif yang tetap terjangkau bagi masyarakat.

Sedangkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyebut pembangunan BRT menjadi penanda dimulainya era baru transportasi publik di Bandung Raya. 

Angkutan kota konvensional akan diarahkan menjadi layanan pengumpan berbasis kendaraan listrik agar tetap menjadi bagian dari sistem transportasi massal yang terintegrasi.

Baca Juga: Tingkatkan Layanan Transportasi Publik, Pemkot Bogor Bakal Uji Coba Trem Baterai INKA di Sekitar Stasiun dan Alun-alun

Ia juga mendorong para sopir angkot dapat bertransformasi menjadi pemilik kendaraan listrik melalui skema pembiayaan yang memudahkan sehingga kesejahteraan mereka tetap terjaga.

“Transportasi modern bukan hanya soal kendaraannya, tetapi juga budaya masyarakat dalam menggunakan transportasi publik serta kualitas layanan kota yang mendukung, mulai dari trotoar, penerangan jalan, hingga keamanan,” ujar Dedi. 

Dedie Rachim menjelaskan, keberhasilan meningkatkan angka harapan hidup tersebut disebut tidak lepas dari kolaborasi pemerintah, DPRD, sektor swasta, hingga masyarakat Kota Bogor dalam menerapkan berbagai kebijakan kesehatan.

Salah satunya melalui implementasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan sehat bagi masyarakat.

Baca Juga: Targetkan Sanitasi 100 Persen untuk Kota Sehat, Pemkot Bogor Luncurkan Layanan Lumput Tinja Terjadwal

“Untuk menjadikan sebuah daerah menjadi kota/kabupaten sehat perlu ditunjang oleh kebijakan yang tepat. Di Kota Bogor ada berbagai best practice yang diimplementasikan, di antaranya Perda KTR yang didalamnya melibatkan Pemkot Bogor dan DPRD Kota Bogor yang juga didukung oleh sektor swasta dan elemen masyarakat,” ujar Dedie Rachim, dalam keterangannya, Kamis (23/7/2026).

Selain itu, Pemkot Bogor juga menjalankan program pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat sebagai upaya membangun kebiasaan memantau kondisi kesehatan secara rutin sekaligus menjadi dasar dalam menentukan kebijakan kesehatan.

Pemkot bersama DPRD Kota Bogor juga terus memperluas akses masyarakat terhadap ruang terbuka publik sebagai sarana olahraga dan mendorong budaya hidup aktif.

Baca Juga: Kota Bogor Masuk Nominasi Kota Sehat Tingkat Nasional, Targetkan Swasti Saba Wistara

Dedie Rachim menyampaikan, berbagai upaya tersebut turut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Bogor.

“Saat ini Alhamdulillah angka harapan hidup Kota Bogor itu di 76,24 tahun. Jadi di atas rata-rata nasional. Tentu tadi ditunjang juga oleh menurunnya tingkat kematian bayi,” katanya.

Menurutnya, pencapaian tersebut merupakan hasil proses panjang yang melibatkan banyak unsur, mulai dari kebijakan pemerintah, dukungan DPRD, hingga partisipasi masyarakat.

Baca Juga: Guna Tekan Angka Perokok Usia Remaja, Pemkot Bogor Bentuk Duta KTR di Sekolah

“Proses-prosesnya tentu sangat kompleks, melibatkan berbagai unsur dan tentu ada juga kebijakan yang tepat dilakukan oleh pemerintah disupport oleh DPRD tentunya,” ujar Dedie Rachim.

Keputusan tersebut disampaikan langsung melalui akun Facebook pribadinya, Naniek Sudaryati Deyang.

Dikutip dari akun Facebooknya, Rabu (22/72026), Nanik menjelaskan bahwa pengunduran dirinya didasari alasan kesehatan. Ia mengaku telah berpamitan kepada Presiden Prabowo Subianto karena harus menjalani pengobatan jantung di luar negeri.

Baca Juga: Usai Dihantam Berbagai Polemik MBG, Prabowo Copot Dadan Hindayana dan Dua Wakilnya, BGN Kini Dipimpin Nanik S Deyang

“Dengan berat hati akhirnya saya pamit kepada Bapak Presiden untuk melakukan pengobatan di luar negeri untuk jantung saya. Rencananya hari ini, Rabu (22/7/2026), saya berangkat,” tulisnya.

Nanik menegaskan bahwa keputusannya berobat ke luar negeri bukan karena meragukan kemampuan dokter di Indonesia. Menurutnya, langkah tersebut diambil untuk memperoleh pendapat medis kedua (second opinion) atas rekomendasi seorang rekannya.

Ia juga mengaku telah menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Prabowo atas keputusan mundur dari jabatan Kepala BGN. 

Baca Juga: Badan Gizi Nasional Percepat Program Makan Bergizi Gratis, Serap Anggaran hingga Rp85 Triliun

Presiden, kata Nanik, memahami kondisinya dan menyetujui pengunduran diri tersebut demi kesehatannya.

Meski demikian, Prabowo disebut tetap menginginkan dirinya berkontribusi dalam mengawal kinerja Badan Gizi Nasional. Presiden dikabarkan berencana membentuk Dewan Pengawas BGN, dan Nanik diminta menjadi ketuanya.

“Saya diminta tetap ikut mengawasi BGN. Kemungkinan Presiden akan membentuk dewan pengawas dan saya diminta menjadi ketua dewan pengawas,” ungkapnya.

Baca Juga: Pemprov Jawa Barat akan Bentuk Tim Evaluasi MBG, Pemerintah Daerah Bisa Ikut Awasi Pelaksanaan

Di akhir pernyataannya, Nanik menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo. Ia juga meluruskan anggapan yang menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki kepentingan politik menjelang Pemilu 2029.

Menurutnya, mayoritas penerima manfaat MBG saat ini merupakan anak balita hingga siswa sekolah dasar yang pada 2029 belum memiliki hak pilih. 

Kalau untuk tujuan politis , yang sekarang mayoritas penerima manfaat kan anak-anak balita sampai SD, tiga tahun lagi tahun 2029 mereka belum nyoblos,” jelasnya.

Baca Juga: Langkah BGN Jawab Kritikan Dengan Perbaikan Sangat Tepat, MBG Lebih Progresif dan Bermanfaat 

“Jadi kalau ada yg bilang 82 juta penerima manfaat itu untuk Pemilu 2029 mohon diluruskan pemikiran itu agar kita bersama-sama bisa menerima program MBG sebagai program mulia untuk memperbaiki masa depan generasi kita,” imbuhnya.

Langkah tersebut dinilai mendesak menyusul meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak, perundungan di lingkungan sekolah, hingga bertambahnya kasus HIV pada kalangan remaja di Kota Bogor.

Meski Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai aturan pelaksana masih dalam tahap penyusunan, DPRD Kota Bogor menegaskan implementasi perda tidak boleh tertunda. 

Baca Juga: Menuju Kota Layak Anak, Pemkot Bandung Deklarasikan Gerakan Zero Bullying, Farhan: Sekolah Aman, Anak Bahagia

Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta segera menjalankan kewenangannya melalui standar operasional prosedur (SOP), petunjuk teknis, surat edaran, maupun kebijakan administratif yang sudah tersedia.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bogor, Devie Prihartini Sultani, mengatakan regulasi tersebut telah memiliki kekuatan hukum sehingga pelaksanaannya harus segera berjalan demi menjamin keselamatan dan perlindungan anak.

"Keselamatan dan perlindungan anak tidak boleh menunggu. Perda sudah berlaku dan seluruh OPD harus segera menjalankan kewenangannya melalui SOP, petunjuk teknis, surat edaran, maupun kebijakan administratif yang tersedia," ujar Devie dikutip dari keterangannya, Rabu (22/7/2026).

Baca Juga: Sepanjang 2025, KPAD Temukan 126 Kasus Anak: 20 Laporan Kekerasan, 18 Tindak Asusila

DPRD Kota Bogor juga menyoroti tingginya angka kasus yang melibatkan anak dan remaja. 

Berdasarkan data KPAID Kota Bogor, sepanjang tahun lalu terdapat sekitar 200 pengaduan, dengan 96 kasus memenuhi syarat untuk mendapatkan pendampingan.

Sementara itu, hasil pendampingan terhadap sekitar 7.800 siswa menemukan 59 kasus perundungan, yang mayoritas terjadi pada siswa kelas IV dan V sekolah dasar.

Baca Juga: KPAID Kota Bogor Luncurkan KIA Smart Pertama di Indonesia

Selain itu juga, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bogor tercatat 212 kasus baru HIV sepanjang Januari hingga Juni 2026, termasuk di kelompok usia remaja. 

Kondisi tersebut dinilai menjadi sinyal perlunya memperkuat edukasi mengenai perlindungan anak, kesehatan reproduksi, literasi digital, serta ketahanan keluarga.

Menurut Devie, penanganan persoalan tersebut membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari Pemerintah Kota Bogor, DPRD, aparat penegak hukum, Dinas Kesehatan, DP3A, KPAID, hingga organisasi kemasyarakatan.

Baca Juga: Kota Depok Miliki Ruang Bermain Ramah Anak Terbanyak se-Indonesia

Sebagai tindak lanjut, DPRD Kota Bogor akan mengusulkan anggaran Program Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Seksual (P4S) dalam APBD 2027. 

Selain itu, DPRD Kota Bogor juga mendorong penunjukan satu OPD sebagai koordinator pelaksanaan perda serta menginisiasi Warning Campaign yang melibatkan pemerintah, sekolah, tokoh agama, organisasi masyarakat, dan PKK guna memperkuat perlindungan anak di Kota Bogor.

Dari jumlah tersebut, tujuh orang, termasuk Bupati Lombok Barat Ahmad Zaini, dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menjelaskan, ketujuh pihak yang diamankan akan diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sebagai bagian dari proses penyelidikan lanjutan atas operasi senyap tersebut.

Baca Juga: Usai Nobar Final Piala Dunia 2026, Ruang Kerja Bupati Lombok Barat dan Kadis PUPR Disegel KPK

"Dalam rangkaian operasi tangkap tangan ini, tim mengamankan 19 orang. Tujuh orang di antaranya malam ini dibawa ke Gedung KPK Merah Putih untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut," ujar Budi kepada wartawan, Senin (20/7/2026).

Budi juga mengonfirmasi bahwa salah satu pihak yang dibawa ke Jakarta adalah Bupati Lombok Barat Ahmad Zaini.

Selain mengamankan sejumlah pihak, penyidik KPK turut menyita barang bukti berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah serta berbagai dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani.

Baca Juga: Mangkir Tiga Kali, KPK Kembali Panggil Fitri Assiddikki dalam Kasus Korupsi CSR BI-OJK

"Sejauh ini, barang bukti yang diamankan berupa uang senilai ratusan juta rupiah dan sejumlah dokumen terkait," kata Budi.

Menurut KPK, OTT tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan uang yang melibatkan Bupati Lombok Barat dalam pelaksanaan sejumlah proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

"Perkara ini diduga berkaitan dengan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati terkait proyek-proyek yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat," jelas Budi.

Saat ini, KPK masih mendalami peran masing-masing pihak yang diamankan sebelum menentukan status hukum mereka sesuai ketentuan yang berlaku.

Ruangan yang dipasangi garis penyegelan adalah kantor Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini (LAZ) serta ruang kerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP), Lalu Ratnawo.

Penyegelan dilakukan hanya beberapa jam setelah Bupati LAZ bersama jajaran pejabat Pemkab Lombok Barat menggelar nonton bareng (nobar) pertandingan final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol melawan Argentina hingga menjelang pagi.

Baca Juga: Mangkir Tiga Kali, KPK Kembali Panggil Fitri Assiddikki dalam Kasus Korupsi CSR BI-OJK

Sekitar pukul 07.30 Wita, tim KPK memasang pita penyegelan di pintu ruang kerja Bupati dan Kepala Dinas PUPRPKP. 

Tindakan tersebut sontak menjadi perhatian di lingkungan kantor pemerintahan setempat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Barat, Akhmad Saikhu, mengaku baru mengetahui adanya penyegelan setelah tiba di kantor. 

Sebelumnya, ia mengatakan, masih mengikuti kegiatan nobar final Piala Dunia bersama Bupati dan sejumlah pejabat daerah.

Baca Juga: Bupati Bogor dan KPK Bahas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan

"Saya mungkin dalam konteks ini tidak akan menjelaskan lebih jauh. Karena tadi pagi kan kita nonton bareng sampai pagi di lapangan, setelah selesai langsung pulang," ujar Saikhu.

Di lokasi Kantor Bupati Lombok Barat terpasang pita merah-hitam bertuliskan "Dilarang Melewati Garis Batas" terlihat terpasang di pintu ruang kerja Bupati Lombok Barat. 

Saikhu juga memastikan bahwa Bupati Lalu Ahmad Zaini tidak berada di kantor saat proses penyegelan berlangsung.

Hingga Senin siang, belum ada keterangan resmi dari pihak KPK mengenai alasan maupun tujuan penyegelan dua ruang kerja pejabat di lingkungan Pemkab Lombok Barat tersebut.

Penyesuaian itu dilakukan sehubungan dengan pekerjaan perbaikan jalan yang terdampak pembangunan MRT Jakarta.

Layanan Transjakarta tetap beroperasi normal selama pekerjaan berlangsung, namun pelanggan yang biasa menggunakan Halte Kebon Sirih arah Kota diimbau untuk memanfaatkan halte terdekat sebagai alternatif perjalanan.

Baca Juga: P-11 Mampu Layani 6 hingga 8 Ribu Penumpang per Hari, Transjakarta Siap Perluas Kolaborasi dengan Pemkot Bogor

Kepala Departemen Humas dan CSR PT Transportasi Jakarta, Ayu Wardhani mengatakan, penyesuaian layanan ini merupakan bentuk dukungan Transjakarta terhadap pembangunan infrastruktur transportasi publik yang terintegrasi di Jakarta, sekaligus untuk memastikan keselamatan pelanggan selama proses pekerjaan berlangsung.

Ia menyampaikan, pelanggan dapat menggunakan Halte Bank Indonesia atau Halte Monumen Nasional sebagai alternatif untuk melanjutkan perjalanan menuju arah Kota.

“Selama penutupan sementara Halte Kebon Sirih arah Kota, kami mengimbau pelanggan untuk menggunakan halte alternatif yang telah disiapkan sehingga perjalanan tetap aman, nyaman, dan lancar,” ujarnya.

Baca Juga: Pemkab Bogor akan Siapkan Transportasi Berbasis Listrik Terintegrasi TransJakarta dan KRL Permudah Akses Warga

Transjakarta mengimbau pelanggan untuk mengatur waktu perjalanan dan memperhatikan informasi layanan melalui seluruh kanal resmi Transjakarta, termasuk media sosial serta aplikasi TJ:Transjakarta, agar memperoleh informasi terkini terkait penyesuaian layanan.

Transjakarta menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan serta mengapresiasi pengertian dan kerja sama pelanggan selama proses pekerjaan berlangsung.

"Penyesuaian layanan ini diharapkan dapat mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur transportasi yang akan semakin meningkatkan konektivitas dan pelayanan transportasi publik di Jakarta," tutupnya.

Melalui konsep pertanian terintegrasi, lahan tidur  di sepanjang jalur Bojonggede-Kemang yang selama ini belum dimanfaatkan akan dikembangkan menjadi ruang produktif yang mampu mendukung perekonomian masyarakat, menciptakan nilai tambah, sekaligus menjadi investasi pembangunan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

"Lahan di sepanjang Jalur Bojonggede-Kemang yang sebelumnya belum dimanfaatkan kini mulai kita optimalkan menjadi lebih produktif. Ini bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat," ujar Rudy Susmanto, dalam keterangannya, Sabtu (18/7/2026).

Baca Juga: Penghijauan Skala Besar di Jalan Bomang, Bupati Rudy Susmanto: Investasi Air Kabupaten Bogor

"Apa yang kita bangun hari ini bukan hanya untuk menjawab kebutuhan saat ini, tetapi juga menjadi warisan bagi generasi yang akan datang. Bersama kita wujudkan Kabupaten Bogor yang lebih maju, produktif, dan istimewa," imbuhnya.

Melalui konsep pertanian terintegrasi ini, Pemkab Bogor berharap lahan-lahan yang selama ini belum termanfaatkan dapat memberikan nilai tambah, mendukung kemandirian pangan daerah, serta menghadirkan ruang produktif yang berdampak langsung bagi masyarakat. 

Dua proyek strategis nasional di Kabupaten Bogor tersebut kini didorong agar rampung pada akhir 2027, lebih cepat dari target awal 2028. 

"Progres pembangunan kedua bendungan ini berjalan dengan baik. Kami terus berkoordinasi dengan BBWS Citarum agar proses pembangunan dapat dipercepat sehingga manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat," ujar Rudy Susmanto, dalam keterangannya, Sabtu (18/7/2026).

Baca Juga: Progres Pembangunan Bendungan Cibeet dan Cijurey, Bupati Bogor Kedepankan Musyawarah dan Kolaborasi

Rudy Susmanto mengungkapkan, bahwa progres pembangunan Bendungan Cibeet dan Bendungan Cijurey terus menunjukkan perkembangan yang positif. 

"Keberadaan Bendungan Cibeet dan Bendungan Cijurey nantinya memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan air, mendukung ketahanan pangan melalui penyediaan air irigasi, mengurangi risiko banjir, menyediakan energi ramah lingkungan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bogor dan wilayah sekitarnya," tutup Rudy Susmanto.

Selain terkenal dengan udara yang sejuk, Kota Hujan juga dipenuhi coffee shop estetik yang menawarkan kopi berkualitas, WiFi anti lemot, dan suasana nyaman untuk WFC. 

Kalau sedang mencari tempat baru buat kerja sambil ngopi di Bogor, berikut empat rekomendasi ini patut kamu datangi.

Baca Juga: Sisi Kanan Cafe: Spot WFC sekaligus Bisa Fotobox dalam Satu Tempat!

1. Baked & Brewed Coffee and Kitchen

Buat kamu yang lagi nyari suasana baru untuk Work From Cafe (WFC) di Bogor, Baked & Brewed Coffee bisa jadi pilihan yang pas untuk ngopi di Bogor.

Mengusung konsep tempat yang cozy dan estetis, kedai kopi satu ini berhasil menarik perhatian para pekerja kreatif, mahasiswa, hingga penikmat kopi lokal.

Suasananya yang tenang, didukung fasilitas Wi-Fi yang kencang serta area duduk yang nyaman, bikin betah berlama-lama menyelesaikan deadline pekerjaan.

Bagi kamu yang ingin melepas penat sejenak dari tumpukan tugas sambil menikmati secangkir kopi berkualitas dan camilan lezat di Bogor, tempat ini wajib masuk dalam daftar tujuan WFC kamu.

Baca Juga: 5 Cafe Hits di Bogor yang Wajib Masuk List Nongkrong hingga WFC, Ada yang Buka 24 Jam dan Super Estetik

2. Awal Mula Coffee

Awal Mula Coffee dikenal dengan desain minimalis yang dipenuhi cahaya alami. Meja panjang menghadap jendela menjadi favorit pengunjung yang ingin bekerja menggunakan laptop sambil ngopi di Bogor.

Salah satu menu andalannya adalah Kopi Awan, minuman dengan perpaduan kopi dan salted caramel yang memiliki rasa creamy namun tetap seimbang. WiFi yang stabil dan suasana tenang menjadi nilai tambah untuk WFC.

Baca Juga: Warkop Agam Medan Dramaga Resmi Dibuka, Nongkrong Estetik Mulai Rp5 Ribu hingga Free Billiard

3. Third Wave Coffee Co Indonesia

Bagi pencinta specialty coffee, Third Wave Coffee wajib dicoba. 

Barista di sini terkenal piawai meracik espresso maupun manual brew menggunakan biji kopi pilihan.

Selain kualitas kopinya, area duduk yang nyaman, banyak stop kontak, dan atmosfer modern membuat tempat ini cocok untuk meeting santai maupun bekerja seharian sambil ngopi di Bogor.

Baca Juga: Rekomendasi Cafe Nyaman untuk Nugas Bareng di Bogor

4. Maraca Books and Coffee

Perpaduan coffee shop dan perpustakaan mini membuat Maraca punya suasana berbeda. 

Tempat ini cocok untuk kamu yang butuh fokus mengerjakan tugas, skripsi, atau meeting online.

Interiornya tenang, banyak sudut nyaman untuk bekerja, sementara pilihan kopi dan pastry menjadi teman ideal saat mengejar deadline. 

Tempat ini juga kerap direkomendasikan sebagai salah satu spot WFC sambil ngopi terbaik di Bogor.

Setiap harinya, mobil SIM Keliling hadir di lokasi yang berbeda, memastikan Anda bisa mengurus perpanjangan SIM di titik yang paling mudah dijangkau.

Dikutip dari Instagram Satlantas Polresta Bogor Kota, layanan SIM Keliling pada hari ini Sabtu (18/7/2026) berada di halaman parkir Mall Jambu Dua dan halaman parkir McD Lodaya.

Baca Juga: Polresta Cirebon Beri SIM D Gratis bagi Penyandang Disabilitas
 
Layanan SIM Keliling hanya melayani permohonan perpanjangan SIM A dan C yang dapat dilakukan sebelum masa berlaku habis. 

Apabila masa berlaku SIM habis diberlakukan mekanisme penerbitan SIM Baru ke SATPAS

Syarat perpanjangan SIM A atau C sebagai berikut: 

Baca Juga: Operasi Ketupat Lodaya 2026, Polresta Bogor Kota Siapkan Pengamanan Mudik dan Penitipan Kendaraan Gratis

1. Membawa KTP asli dan Foto Copy 2 lembar (bisa ektp domisili seluruh Indonesia)
2. Membawa SIM asli yang masih berlaku.(SIM penerbitan seluruh Indonesia bisa perpanjangan disini)
3. Uji Psikologi SIM (di Lokasi).
4. Surat Keterangan Sehat melalui website Simpelpol dan memilih lokasi Kota Bogor/Polresta Bogor Kota 

Untuk pendaftaran sewaktu-waktu berubah bilamana terjadi gangguan server atau jaringan. Pendaftaran bisa langsung ke lokasi dan tidak ada kuota dalam perpanjangan.

Sejumlah penyesuaian regulasi hingga pengembangan kawasan hunian berbasis transportasi publik disiapkan agar masyarakat semakin mudah memperoleh rumah layak dan terjangkau.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan penyediaan rumah merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus menjadi perhatian pemerintah.

Baca Juga: Bangun Rusunami di Sadang Serang Bandung, Muhammad Farhan: Semua Warga Berkesempatan Miliki Tempat Tinggal 

Namun, upaya memenuhi kebutuhan hunian masih dihadapkan pada sejumlah persoalan, mulai dari regulasi yang tumpang tindih hingga harga rumah yang terus meningkat sehingga sulit dijangkau sebagian masyarakat.

Menurutnya, Program 3 Juta Rumah menjadi momentum untuk mengubah anggapan bahwa generasi muda sulit memiliki rumah sendiri.

"Melalui Program 3 Juta Rumah dari Presiden Prabowo, kita ingin mematahkan anggapan bahwa generasi saat ini tidak mungkin memiliki rumah. Setiap warga negara berhak memiliki tempat tinggal yang layak untuk dirinya dan keluarganya," ujar Farhan, dikutip dari keterangannya, Kamis (16/7/2026).

Baca Juga: Pemerintah Bangun Rumah Susun di Jakarta, Sewa per Bulan Rp 10 Ribu

Ia mengatakan, program nasional tersebut juga membuka peluang bagi Kota Bandung untuk mempercepat penataan kawasan permukiman yang selama ini belum tertata sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap hunian dengan harga yang lebih terjangkau.

Selain itu, Pemkot Bandung akan mengarahkan pembangunan kawasan perumahan agar terintegrasi dengan sistem transportasi publik melalui konsep Transit Oriented Development (TOD). 

Konsep tersebut dinilai mampu meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus mendukung produktivitas kota.

Baca Juga: Pemkab Bogor Kembangkan Rumah Susun di Kawasan Industri Untuk Buruh Pabrik

"Pembangunan rumah susun yang terhubung dengan simpul transportasi publik menjadi salah satu prioritas. Mobilitas masyarakat merupakan indikator penting bagi kesejahteraan dan kemajuan sebuah kota," katanya.

Farhan memastikan pemerintah daerah bersama DPRD Kota Bandung akan terus melakukan berbagai penyesuaian kebijakan agar implementasi Program 3 Juta Rumah dapat berjalan optimal di Kota Bandung.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan pemerintah pusat terus mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah melalui berbagai terobosan kebijakan.

Ia menyebut, Kota Bandung menjadi salah satu daerah yang diprioritaskan dalam pembangunan hunian vertikal.

 Baca Juga: Pemerintah Targetkan 3 Juta Rumah, 26.000 KPR Subsidi FLPP Resmi Disalurkan Serentak

Pemerintah bahkan menyiapkan pembangunan sekitar 1.000 unit rumah susun sebagai bagian dari pelaksanaan program tersebut.

Maruarar menilai jumlah tersebut menjadi pencapaian besar bagi Kota Bandung karena sebelumnya belum pernah menerima pembangunan rumah susun dalam skala seribu unit sekaligus.

"Kalau saya tidak salah, Kota Bandung belum pernah mendapatkan pembangunan rumah susun sebanyak 1.000 unit sekaligus. Pada masa Presiden Prabowo inilah kita bangun 1.000 rumah susun di Kota Bandung," ujar Maruarar.

Baca Juga: Sosialisasi Kredit Program Perumahan di Kabupaten Bogor

Sementara itu, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyatakan pihaknya siap memperkuat sinergi dengan Pemkot Bandung untuk memperluas akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Kami siap mempercepat kolaborasi. Pembiayaan FLPP nantinya bisa masuk untuk rumah susun sehingga masyarakat berpenghasilan rendah tetap memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau," ujarnya.

Heru menjelaskan, skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) juga akan diarahkan untuk mendukung pembangunan rumah susun sehingga masyarakat tetap memiliki kesempatan memperoleh hunian yang layak dengan harga terjangkau.

Baca Juga: Bakal Buat Pergub Pengelolaan Rusun Jika Menang Pilgub Jakarta, Pramono Anung Bilang Begini

Ia menambahkan, tingginya kebutuhan rumah di Jawa Barat membuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, dan pengembang menjadi kunci agar target penyediaan hunian dapat tercapai secara optimal.

"Kami terus mendukung penyediaan rumah layak bagi masyarakat. Tanpa kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, kebutuhan rumah yang masih tinggi akan sulit dipenuhi," tutupnya.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menargetkan tidak ada lagi kasus stunting baru melalui pendekatan menyeluruh yang mencakup perbaikan sanitasi, kualitas air bersih, lingkungan, hingga penguatan intervensi berbasis data dan kolaborasi lintas sektor. 

Program Zero New Stunting menjadi langkah baru Pemkot Bandung untuk mengejar target penurunan prevalensi stunting yang masih berada di angka 22,8 persen.

Baca Juga: Kota Bogor Targetkan Zero New Stunting melalui Kolaborasi dan Pemantauan Digital

Farhan mengatakan, stunting tidak bisa lagi dipandang semata-mata sebagai persoalan kekurangan gizi. 

Tingginya angka stunting merupakan persoalan sistemik yang dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari sanitasi, kualitas lingkungan, hingga pola hidup masyarakat.

"Stunting bukan hanya masalah ASI atau pemberian makanan tambahan. Ini persoalan yang sangat sistemik. Kalau kita ingin menurunkan angka stunting, maka yang harus kita benahi bukan hanya gizinya, tetapi juga lingkungan, sanitasi, kualitas air, dan seluruh faktor yang memengaruhinya," ujar Farhan, saat peluncuran program Zero New Stunting, pada Rabu (15/7/2026).

Baca Juga: Optimis Kota Bogor Bebas Stunting, Jenal Mutaqin Beberken Strategi Pemkot

Tingginya angka stunting di Kota Bandung menjadi  alarm bagi seluruh jajaran pemerintah untuk bekerja lebih serius dan terbuka dalam menghadapi persoalan yang ada.

"Kalau kita menyangkal bahwa kita sedang bermasalah, maka masalah itu akan semakin jauh dari solusi. Kita harus berani mengakui kondisi ini agar bisa mencari jalan keluarnya bersama," katanya.

Farhan menjelaskan, persoalan stunting di Kota Bandung tidak disebabkan oleh kurangnya pasokan pangan. 

Baca Juga: Wujudkan Bogor Bebas Stunting Pemkot Bogor Gelar Rakor TPPS dan Launching Bestie

Sebagai kota jasa dan perdagangan, Bandung justru memperoleh pasokan bahan pangan dari sedikitnya 16 provinsi di Indonesia.

"Kalau soal suplai makanan, Kota Bandung tidak ada masalah sama sekali. Jadi jangan-jangan persoalannya bukan semata-mata gizi. Ada faktor-faktor lain yang harus kita selesaikan bersama," ujarnya.

Ia kemudian menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai berkontribusi terhadap tingginya angka stunting, di antaranya kualitas udara yang masih buruk, kondisi sanitasi yang belum memadai, hingga kualitas sumber air yang perlu terus diperbaiki.

Baca Juga: Cegah Anemia dan Stunting, Dinkes Kota Bogor Kampanyekan Makanan Bergizi ke SMKN 3

Farhan menyebut, berdasarkan data kewilayahan, sekitar 27 persen rumah di Kota Bandung belum memiliki septic tank yang layak sehingga masih berpotensi melakukan buang air besar sembarangan (BABS).

Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kesehatan masyarakat, terutama anak-anak.

"Persoalan seperti ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh Dinas Kesehatan. Ini membutuhkan kerja bersama seluruh perangkat daerah karena sifatnya lintas sektor," katanya.

Karena itu, Farhan meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), camat, dan lurah melakukan identifikasi persoalan di wilayah masing-masing.

Baca Juga: Wabup Bogor Jaro Ade Bersama Wapres Gibran Rakabuming Raka Hadiri Rakornas Percepatan Penurunan Stunting

Setiap wilayah, kata dia, memiliki tantangan yang berbeda sehingga solusi yang diterapkan pun harus disesuaikan dengan kondisi setempat.

"Kewilayahan menjadi garda terdepan. Ada wilayah yang persoalannya banjir, ada yang sanitasi, ada yang kualitas air. Semua harus dipetakan agar intervensinya tepat sasaran," ujarnya.

Ia juga menginstruksikan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) untuk mengoptimalkan Dapur Dahshat di setiap kelurahan sebagai pusat pengolahan makanan bergizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang mengalami kekurangan gizi.

Baca Juga: Dulu Masuk 15 Besar Tertinggi, Babakan Asih Jadi Contoh Sukses Penurunan Stunting di Kota Bandung

Menurutnya, makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu diolah kembali agar kandungan gizinya benar-benar sesuai dengan kebutuhan kelompok rentan.

Selain itu, Farhan meminta Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga mulai memetakan kualitas air sungai, termasuk melakukan pengujian kandungan bakteri Escherichia coli di beberapa titik Sungai Cikapundung sebagai dasar penyusunan kebijakan kesehatan lingkungan.

Farhan menargetkan Kota Bandung mampu mewujudkan Zero New Stunting, yakni tidak muncul lagi kasus stunting baru.

Baca Juga: Tina Toon Prihatin Anak Jakarta Masih Alami Stunting, Dorong Perbaikan Gizi Sejak Dini

Namun ia menyatakan, target tersebut merupakan proses yang harus dicapai melalui kerja nyata, evaluasi rutin, serta kolaborasi seluruh pihak.

"Zero New Stunting bukan keajaiban, tetapi sebuah proses. Setiap Senin ketiga setiap bulan, saya minta laporan perkembangan sehingga tahu apa yang sudah berhasil dan yang masih harus diperbaiki," pintanya.

Ia juga meminta seluruh program penanganan stunting berbasis data agar bantuan pemerintah tidak tumpang tindih dan mampu menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan.

Sementara itu, Ketua TP Posyandu Kota Bandung, Aryatri Benarto Farhan mengatakan, pencegahan stunting harus dilakukan sejak remaja putri hingga anak memasuki usia balita.

Baca Juga: Pemkab Bogor Cegah Stunting Lewat Calon Pengantin dan Ibu Hamil

Menurutnya, stunting bukan hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga memengaruhi perkembangan otak, kemampuan belajar, hingga produktivitas ketika dewasa.

"Karena itu pencegahan harus dimulai dari keluarga dan diperkuat oleh seluruh elemen masyarakat," ujarnya.

Aryatri menjelaskan, Posyandu kini telah bertransformasi menjadi Posyandu Enam Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024.

Di Kota Bandung saat ini terdapat 2.004 Posyandu, dengan 2.003 di antaranya aktif, didukung oleh 14.797 kader Posyandu yang menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat.

Baca Juga: Program Basuh Anting Sukses Tekan Stunting Di Bogor Tengah

Ia mengapresiasi peluncuran Bandung Utama Goes to Zero New Stunting karena mampu mengintegrasikan berbagai program yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri menjadi satu sistem pendampingan yang lebih terpadu.

"Melalui kolaborasi antara kader Posyandu, tenaga kesehatan, PKK, Karang Taruna, pemerintah kewilayahan, dan seluruh pemangku kepentingan, kita optimistis dapat melahirkan generasi Bandung yang sehat, cerdas, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045," katanya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam menambahkan, pelaksanaan program akan dilakukan melalui pemantauan rutin berbasis data hingga tingkat kelurahan.

Baca Juga: Kolaborasi Pentahelix Berhasil Tekan Angka Stunting di Kota Bandung

Setiap bulan, puskesmas akan menyampaikan data balita dan ibu hamil berisiko stunting kepada lurah melalui sistem by name by address agar intervensi dapat dilakukan secara tepat sasaran.

Selain pemberian makanan tambahan, perkembangan balita juga akan terus dipantau. Apabila belum menunjukkan perbaikan, kasus tersebut akan dibahas dalam lokakarya mini tingkat kecamatan untuk menentukan langkah penanganan berikutnya.

"Dinas Kesehatan bersama seluruh kewilayahan akan terus melakukan evaluasi. Dengan kolaborasi yang kuat, kami optimistis Kota Bandung mampu mewujudkan Zero New Stunting," ujar Sony.

Penyaluran bansos PKH dan BPNT dijadwalkan dimulai pada 20 Juli 2026 setelah proses pembaruan data penerima rampung.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, saat ini Kemensos tengah menyelesaikan proses cleansing atau pembersihan data berdasarkan pembaruan yang diterima dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Baca Juga: Bojonggede Jadi yang Pertama, Pemkab Bogor Uji Coba Digitalisasi Bansos Lewat Portal Perlinsos

"Data terbaru dari BPS sudah kami terima dan saat ini sedang dilakukan proses cleansing. Insyaallah dalam dua hingga tiga hari ke depan selesai, sehingga paling lambat mulai 20 Juli bansos sudah bisa disalurkan," kata Gus Ipul dikutip dari keterangannya, Rabu (15/7/2026).

Menurut Gus Ipul, hasil pemutakhiran data menyebabkan adanya perubahan daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM). 

"Intinya dengan pemutakhiran ini diharapkan yang namanya bansos ini diterima oleh mereka yang berhak," imbuhnya.

Baca Juga: Gus Ipul Tegaskan Bansos Tak Boleh Dikorupsi, Kemensos Siapkan Digitalisasi Berbasis Al

Sebagian penerima lama masih memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan, sebagian lainnya tidak lagi masuk dalam daftar penerima, sementara masyarakat yang kini memenuhi kriteria akan menjadi penerima baru.

Ia menegaskan, pembaruan data merupakan langkah penting agar program bansos benar-benar tepat sasaran dan sesuai kondisi riil masyarakat.

Gus Ipul juga mengapresiasi pemerintah daerah yang aktif memperbarui data warganya. 

Baca Juga: Penertiban PKH Kabupaten Bogor Dimulai, 113 Warga Pilih Mundur Ketimbang Rumah Dipasang Stiker Bansos

Berdasarkan catatan Kemensos, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menjadi provinsi yang paling intens melakukan pemutakhiran data, sedangkan Kota Bekasi tercatat sebagai daerah dengan pembaruan data terbanyak di tingkat kota.

Menurutnya, pemerintah daerah memiliki peran penting karena paling memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah masing-masing.

Proses pembaruan data dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat RT/RW, kemudian diverifikasi melalui pemerintah desa atau kelurahan, diteruskan ke Dinas Sosial, hingga ditetapkan oleh kepala daerah sebelum diserahkan kepada Kemensos. 

Selanjutnya, data tersebut diverifikasi dan divalidasi oleh Badan Pusat Statistik sebelum digunakan sebagai dasar penyaluran bansos setiap tiga bulan.

Baca Juga: Kemensos Siap Salurkan Bansos Reguler Tahap I Mulai Februari, PKH dan BPNT Segera Cair, Ini Rinciannya

Selain memastikan bantuan tepat sasaran, pemerintah juga mulai mengubah pendekatan penyaluran bansos melalui program pemberdayaan masyarakat.

Gus Ipul menjelaskan, konsep baru yang diusung pemerintah mengedepankan prinsip "Bansos Sementara, Berdaya Selamanya", sehingga keluarga penerima manfaat tidak hanya menerima bantuan tunai, tetapi juga mendapatkan pendampingan agar mampu meningkatkan kesejahteraan secara mandiri.

"Nah setelah diterima oleh mereka yang berhak, akan ditindaklanjuti dengan program pemberdayaan. Ini yang baru dari Pak Presiden Prabowo, jadi tidak hanya diberi bansos, tapi kita kuatkan dengan pemberdayaan, sehingga keluarga-keluarga ini nanti terukur bisa naik kelas," kata Gus Ipul.

Baca Juga: Pemprov Jawa Barat Kembali Gulirkan Hibah dan Bansos untuk 2027, Iswara: Kebutuhan Masyarakat Jadi Prioritas

Tahun ini, Kemensos menargetkan lebih dari 150 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengikuti program pemberdayaan agar secara bertahap tidak lagi bergantung pada bantuan sosial.

Program tersebut akan disesuaikan dengan hasil asesmen masing-masing keluarga, mulai dari pelatihan keterampilan, perluasan akses usaha, hingga dukungan berupa penguatan aset produktif.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap penerima bansos dapat meningkatkan taraf ekonomi keluarga dan bertransformasi menjadi masyarakat yang lebih mandiri di masa mendatang.

Aspirasi tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Aliansi Merah Putih di Gedung DPRD Kota Bekasi, Rabu (15/7/2026).

Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Murfati Lidianto mengatakan, pihaknya menerima berbagai keluhan dari para PPPK yang merasa terdapat ketimpangan dalam , pemberian TPP.

Baca Juga: DPRD Kota Bekasi Segera Bentuk Pansus Bahas Raperda Penyimpangan Seksual, Sardi: Bukan Raperda LGBT

Menurutnya, para pegawai telah menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal sehingga berhak memperoleh perlakuan yang adil.

"Hari ini kami menerima aspirasi dari PPPK yang mengeluhkan besaran TPP hanya Rp1,5 juta. Seluruh masukan tersebut akan kami kawal agar hak-hak mereka dapat diperjuangkan dan rasa keadilan benar-benar terwujud," ujar Murfati.

Persoalan TPP ini mencuat setelah PPPK angkatan pertama tahun 2025 diketahui hanya menerima Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar Rp1,5 juta. 

Baca Juga: 433 PPPK Tiba-Tiba Diminta Jadi Guru, DPRD Kota Bekasi Ingatkan Jangan Asal Pindah Tugas

Sementara itu, PPPK pada kelompok lainnya memperoleh TPP sebesar Rp3 juta sebagaimana diatur dalam Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 800.1.10.3/Kep-53.Org/I/2025.

Murfati menegaskan, pihaknya juga akan memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan meminta Wali Kota Bekasi mengevaluasi kembali kebijakan tersebut agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.

Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Komisi I DPRD Kota Bekasi berencana melakukan penelusuran terhadap dasar hukum perubahan besaran TPP, termasuk mengkaji Peraturan Wali Kota (Perwal) yang menjadi acuan kebijakan tersebut.

Baca Juga: 95 Persen Swasta, Guru Madrasah Swasta Minta Kebijakan Berkeadilan, Hasbulloh: Kami Mengabdi Puluhan Tahun, Tapi Akses PPPK Tertutup

"Kami akan mengkaji kembali kebijakan TPP ini, termasuk dampaknya terhadap pelayanan publik. Jangan sampai kebijakan yang dibuat justru memicu kegaduhan dan mengganggu kinerja pelayanan kepada masyarakat. Prinsip keadilan harus menjadi prioritas," tegasnya.

Komisi I DPRD Kota Bekasi memastikan akan mengawal proses evaluasi kebijakan tersebut dengan memanggil instansi terkait serta mendorong pemerintah daerah meninjau ulang ketentuan yang dinilai menimbulkan ketimpangan di kalangan ASN PPPK.

Sementara itu, Aliansi Merah Putih sendiri merupakan wadah yang menghimpun 18 forum PPPK dari berbagai daerah di Indonesia. 

Baca Juga: Ini Pesan Wali Kota Bogor Dedie A Rachim kepasa CPNS

Organisasi tersebut bergerak memperjuangkan kesejahteraan ASN PPPK dan dipimpin oleh Ketua Umum Fadlun Abdillah. 

Dalam audiensi di DPRD Kota Bekasi, aspirasi para PPPK disampaikan oleh Ketua Aliansi Merah Putih Kota Bekasi, Darus Salam.

Darus menilai, kebijakan pemberian TPP seharusnya berlaku sama bagi seluruh aparatur sipil negara, baik PNS maupun PPPK, tanpa membedakan angkatan pengangkatan.

Baca Juga: Peringati HUT ke 54, Kopri Kota Bogor akan Serahkan SK  3.400 Pegawai PPPK

Menurutnya, apabila pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran, maka penerapannya harus dilakukan secara proporsional kepada seluruh pegawai, bukan hanya kepada PPPK angkatan pertama tahun 2025.

"Kalau memang ada efisiensi, seharusnya semua merasakan secara adil. Jangan hanya PPPK angkatan pertama yang menerima dampaknya. Kami hanya menuntut keadilan," kata Darus.

Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi menegaskan, bahwa regulasi yang akan dibahas bukan merupakan Raperda LGBT, melainkan Raperda Penyimpangan Seksual yang akan diproses sesuai mekanisme legislasi di DPRD.

Sardi Effendi menjelaskan, bahwa pembentukan Pansus menjadi tahapan awal sebelum pembahasan substansi Raperda dilakukan secara lebih mendalam.

Baca Juga: Masalah Sampah di Jawa Barat Kian Krusial, DPRD Jabar Kebut Penyusunan Raperda Lingkungan Hidup

Ia sekaligus meluruskan anggapan yang berkembang di masyarakat terkait nama rancangan peraturan tersebut. 

Menurut Sardi, regulasi yang akan dibahas bukanlah Raperda LGBT, melainkan Raperda tentang Penyimpangan Seksual.

"Raperda Penyimpangan Seksual ya, bukan LGBT. Raperda Penyimpangan Seksual itu akan kita tugaskan ke Pansus setelah rapat Bamus yang akan datang," ujar Sardi kepada wartawan, Rabu (15/7/2026).

Baca Juga: Atang Trisnanto Ingatkan Anak Muda Soal Bahaya Penyimpangan Seksual

Sardi mengatakan, Badan Musyawarah (Bamus) terlebih dahulu akan menetapkan penugasan kepada Pansus sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD Kota Bekasi. 

Setelah resmi dibentuk, Pansus akan menyusun agenda kerja sekaligus menentukan target waktu penyelesaian pembahasan Raperda tersebut.

"Jadi dibamuskan dulu, ditugaskan Pansusnya. Nanti Pansus yang menentukan kapan selesai kerjanya," katanya.

Baca Juga: 2 Agenda Strategis DPRD Kota Bekasi untuk Kawal Akuntabilitas Keuangan Daerah 2025

Melalui pembentukan Pansus, DPRD Kota Bekasi diharapkan dapat membahas Raperda Penyimpangan Seksual secara komprehensif dengan melibatkan berbagai masukan sebelum nantinya ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Bekasi,  Sardi Efendi didampingi Wakil Ketua DPRD Faisal,  dan Puspa Yani. 

Dikutipp dari Instagram Sekretariat DPRD Kota Bekasi, Selasa (14/7/2026) ada dua agenda strategis  yang dibahas, yaitu yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

Baca Juga: Krisis Lahan Makam, DPRD Kota Bekasi Dorong Pemkot Segera Realisasikan TPU Baru

Agenda pertama adalah evaluasi akhir tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025. 

Sementara agenda kedua membahas ekspose Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dalam rapat tersebut, DPRD menghadirkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) beserta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) teknis untuk memberikan penjelasan secara langsung terhadap dokumen dan hasil pemeriksaan yang menjadi bahan pembahasan.

Baca Juga: Peluang Kerja Formal Makin Terbatas, DPRD Kota Bekasi Dorong Anak Muda Terjun ke Dunia Wirausaha

Sejumlah perangkat daerah yang hadir di antaranya Inspektorat, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA), Dinas Pendidikan, serta OPD terkait lainnya.

Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi, menegaskan pembahasan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan setiap rekomendasi BPK ditindaklanjuti secara optimal sekaligus memastikan pelaksanaan APBD berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurutnya, evaluasi terhadap hasil pemeriksaan BPK dan pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan anggaran daerah.

Baca Juga: DPRD Kota Bekasi Siapkan 3 Agenda Prioritas, Pengawasan Keuangan Daerah Diperkuat, LHP BPK 2025 Jadi Sorotan

Melalui rapat kerja tersebut, DPRD Kota Bekasi juga ingin memastikan seluruh program pembangunan yang telah dibiayai APBD memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta menjadi dasar perbaikan pengelolaan keuangan pada tahun anggaran berikutnya.

DPRD Kota Bekasi menegaskan komitmennya untuk terus mengawal setiap proses penganggaran dan pelaksanaan pembangunan agar berjalan efektif, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi.

Hingga kini, oknum anggota Satpol PPberinisial GS tersebut masih menjalani pemeriksaan oleh tim gabungan.

Kepala Seksi Operasi Satpol PP Jakarta Timur, Andik Sukaryanto mengatakan, proses pemeriksaan terhadap yang bersangkutan masih berlangsung dan seluruh penanganan kasus menjadi kewenangan tim pemeriksa di tingkat provinsi.

Baca Juga: Ramai di Medsos Dugaan Pungli di Sentul, Pemkab Bogor Tegaskan Jalur Alternatif Resmi, Tiket Sudah Termasuk Asuransi

"Masih diperiksa oleh tim sampai hari ini. Hasilnya kita tunggu saja nanti karena ini menjadi kewenangan tim pemeriksa," ujarnya, Selasa (14/7/2026).

Andik menjelaskan, tim pemeriksa tidak hanya berasal dari internal Satpol PP, tetapi juga melibatkan unsur Inspektorat, Badan Kepegawaian, serta instansi terkait lainnya guna memastikan proses pemeriksaan berjalan objektif dan transparan.

Kasus dugaan pungli tersebut mencuat setelah dugaan Pungli yang dilakukan oknum anggota Satpol PP tersebut menjadi sorotan di media sosial. 

Baca Juga: Keluhan Warga Memuncak, Pemkab Bogor Bentuk Tim Khusus Berantas Pungli dan Parkir Liar di Kawasan Pakansari

Peristiwa itu diduga terjadi pada Senin (6/7/2026) sekitar pukul 14.30 WIB di Rumah Belajar Merah Putih yang berlokasi di RT 03/04, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.

"Berdasarkan informasi yang dihimpun, terduga pelaku diduga meminta uang sebesar Rp 300 ribu kepada pengelola rumah belajar. Namun, uang yang diberikan hanya sebesar Rp150 ribu. Dalam pertemuan tersebut, oknum Satpol PP itu juga mempertanyakan legalitas operasional rumah belajar, termasuk perizinan kegiatan yang dijalankan," tutupnya.

Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran daerah menjadi penyebab belum terealisasinya penyediaan lahan pemakaman yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Arif menegaskan, bahwa keberadaan TPU merupakan bagian dari pelayanan dasar pemerintah karena berkaitan langsung dengan kebutuhan warga saat menghadapi peristiwa kematian. 

Baca Juga: Peluang Kerja Formal Makin Terbatas, DPRD Kota Bekasi Dorong Anak Muda Terjun ke Dunia Wirausaha

Oleh sebab itu, penyediaan lahan makam tidak boleh diabaikan dan harus menjadi prioritas pembangunan.

"Ini kan satu PR yang sangat penting. Masyarakat butuh pembangunan, butuh kehidupan, tapi ada satu hal juga yang dibutuhkan ketika mereka mengalami musibah, yaitu tanah makam," kata Arif Rahman Hakim, dikutip dari keterangannya, Selasa (14/7/2026).

Ia mengungkapkan, kondisi paling mendesak terjadi di kawasan Kaliabang Bungur, Bulak Macan, Harapan Jaya, hingga Pejuang. 

Baca Juga: Krisis Lahan Makam, Pemkot Jaktim Kembalikan Fungsi TPU Kebon Nanas, Siapkan 2.500 Petak Baru

Selama bertahun-tahun, warga masih mengandalkan tanah hibah milik masyarakat sebagai lokasi pemakaman. 

Namun kini seluruh lahan tersebut telah terisi penuh sehingga tidak lagi mampu menampung kebutuhan pemakaman warga.

Situasi tersebut membuat masyarakat mulai meminta Pemerintah Kota Bekasi segera menyediakan TPU baru. Menurut Arif, kebutuhan lahan makam sudah tidak bisa ditunda karena warga semakin kesulitan mencari lokasi pemakaman di sekitar tempat tinggal mereka.

Baca Juga: Lestarikan Budaya Gotong Royong di Masyarakat, Karang Taruna Rancamaya Gelar Kerja Bakti di TPU Lebak Astana, 

"Di kampung saya, Kaliabang Bungur, Bulak Macan, Harapan Jaya dan Pejuang sudah tidak ada lagi tanah makam. Tanah hibah milik warga asli kampung sudah habis. Selama ini warga tidak pernah menuntut pemerintah karena masih menggunakan tanah hibah keluarga, tetapi sekarang sudah penuh," ujarnya.

Ia menjelaskan, pembebasan lahan sebenarnya telah direncanakan pada tahun anggaran berjalan. 

Namun, akibat keterbatasan fiskal daerah, pelaksanaannya harus ditunda dan diharapkan dapat kembali dianggarkan pada tahun depan.

Baca Juga: 8 Makam Terbawa Longsor di Batutulis, BPBD Kota Bogor Segera Lakukan Relokasi

Arif juga mengajak seluruh unsur pemerintah dan DPRD untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan tersebut. 

Menurutnya, penyediaan TPU bukan hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, melainkan membutuhkan komitmen bersama agar kebutuhan masyarakat dapat segera terpenuhi.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa sebelumnya telah disiapkan anggaran sekitar Rp8 miliar untuk pembebasan lahan. 

Baca Juga: Kawal Reses II 2026, Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Efendi Minta Tiap RW Fokus pada 2 Skala Prioritas Ini

Oleh sebab itu, ia meminta agar pengadaan lahan TPU dimasukkan sebagai program prioritas pemerintah.

"Baru kali ini masyarakat meminta pemerintah merealisasikan tanah makam untuk kampung kami. Kami mendesak pemerintah segera menyiapkan tanah makam bagi warga Pejuang dan Harapan Jaya khususnya," tegasnya.

Namun, lokasi yang dipilih masih berstatus lahan pertanian sehingga harus melalui proses perubahan peruntukan terlebih dahulu sebelum dapat dimanfaatkan sebagai TPU.

Di sisi lain, sejumlah TPU yang selama ini menjadi alternatif warga juga telah mencapai kapasitas maksimal. 

Baca Juga: 3 Langkah DPRD Kota Bekasi Cetak Pemuda Berprestasi, Rizki Topananda: Skill dan Aktivitas Sosial Jadi Fokus

TPU Perwira tidak lagi memiliki ruang untuk diperluas, sementara TPU Mangunjaya menghadapi kendala kondisi tanah yang berair sehingga menyulitkan proses pemakaman.

Akibat keterbatasan tersebut, sebagian keluarga akhirnya memilih sistem pemakaman tumpang dengan memanfaatkan makam anggota keluarga yang telah ada, setelah mendapat persetujuan dari pihak keluarga.

Arif menilai persoalan darurat lahan pemakaman sebenarnya dapat diselesaikan oleh Pemerintah Kota Bekasi tanpa harus bergantung pada pemerintah pusat. 

Baca Juga: DPRD Kota Bekasi Siapkan 3 Agenda Prioritas, Pengawasan Keuangan Daerah Diperkuat, LHP BPK 2025 Jadi Sorotan

Yang dibutuhkan saat ini, kata dia, adalah kesamaan komitmen antara eksekutif dan legislatif untuk menjadikan pengadaan lahan TPU sebagai prioritas anggaran karena menyangkut kebutuhan dasar dan aspek kemanusiaan.

"Seharusnya Pemerintah Kota Bekasi mampu menyelesaikan persoalan ini sendiri. Tinggal bagaimana keinginan kepala daerah, legislatif dan eksekutif harus sama. Karena ketika ada warga meninggal tetapi tidak ada  tanah pemakaman, itu menjadi persoalan kemanusiaan yang tidak mudah," tutupnya.

Menurutnya, keterbatasan kesempatan kerja di sektor formal harus disikapi dengan lahirnya wirausahawan baru yang mampu membuka peluang kerja bagi masyarakat.

Alit mengatakan, perubahan kondisi dunia kerja menuntut masyarakat, khususnya kalangan muda, agar tidak hanya bergantung pada pekerjaan formal. 

Baca Juga: DPRD Kota Bekasi Dorong Perda Ekonomi Kreatif, UMKM Teluk Buyung Diharapkan Naik Kelas

Kemampuan membangun dan mengembangkan usaha dinilai menjadi modal penting untuk menciptakan kemandirian ekonomi sekaligus meningkatkan daya saing.

"Lapangan kerja kita mulai sempit. Karena itu perlu gebrakan baru bagi pemuda dan masyarakat untuk membangun usaha. Tujuannya agar bisa menyerap tenaga kerja lokal," kata Alit Jamaludin dikutip dalam keterangannya, Selasa (14/7/2026).

Ia menilai generasi muda perlu mengubah pola pikir dari pencari kerja menjadi pencipta lapangan kerja. 

Baca Juga: Siapkan Wadah Bagi Calon Wirausaha Muda, Pemkot Bandung akan Bangun UMKM Center

Dengan semangat kewirausahaan, para pemuda tidak hanya memiliki kesempatan memperoleh penghasilan, tetapi juga berkontribusi menyerap tenaga kerja lokal.

"Generasi muda harus mulai melihat peluang usaha sebagai pilihan masa depan. Dengan begitu, mereka tidak hanya mencari pekerjaan, tetapi juga mampu menciptakan pekerjaan bagi orang lain," ujarnya.

Menurut Alit, berkembangnya usaha masyarakat akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah. 

Baca Juga: Wabup Bogor Jaro Ade: Penguatan Sektor UMKM Jadi Fondasi Penting Dalam Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Selain meningkatkan kesejahteraan keluarga, pertumbuhan usaha lokal juga dapat membuka lebih banyak kesempatan kerja sehingga angka pengangguran di Kota Bekasi dapat ditekan secara bertahap.

Karena itu, ia berharap semangat berwirausaha terus diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. 

"Dukungan terhadap pelaku usaha, terutama generasi muda, diyakini menjadi salah satu fondasi penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan lapangan kerja yang berkelanjutan di Kota Bekasi," tutupnya.

Anggota DPRD Kota Bekasi, Ahmadi mengatakan, setiap sekolah memiliki kualitas yang sama dalam proses pembelajaran sehingga masyarakat tidak perlu berkecil hati bila anaknya tidak diterima di sekolah negeri.

"Masayarakat tak perlu khawatir bila anaknya tidak tertampung di SMP negeri. Pemerintah sudah menyiapkan solusi melalui kerja sama dengan sekolah swasta," ujarnya, dikutip Senin (13/7/2026).

Baca Juga: Program RSSG Kota Depok Mampu Perkuat Daya Saing Sekolah Swasta dan Perluas Akses Pendidikan

Ahmadi yang duduk di Komisi IV DPRD Kota Bekasi itu menjelaskan, Pemerintah Kota Bekasi telah menjalin kerja sama dengan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) untuk menghadirkan program sekolah gratis bagi masyarakat.

"Sebanyak 61 sekolah swasta tingkat SMP ditetapkan sebagai peserta Program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) Tahun 2026. Program ini dijalankan bersama BMPS dan menjadi solusi bagi siswa yang belum tertampung di sekolah negeri," kata Ahmadi.

"Kehadiran sekolah gratis tersebut sangat membantu masyarakat. Program ini memastikan seluruh anak di Bekasi tetap bisa melanjutkan pendidikan tanpa terbebani biaya," ucap anggota DPRD Kota Bekasi Fraksi PKB itu.

Baca Juga: Wujudkan Sekolah Gratis, DPRD DKI Jakarta Minta Pemprov Revisi Perda Pendidikan

Berikut sekolah swasta yang ikut serta dalam program RSSG:
-Jatiasih (7 sekolah): SMP YPP, SMP Nurul Jihad, SMP Permata Sakti, SMP As-Syafi’iyah 08, SMP Nurul Anwar, SMP Miftahul Madaniyah, SMP Wibawa Bangsa, SMP I Arrahman.
-Pondok Melati (3 sekolah): SMP Nurul Hikmah II, SMP Harapan Arcawinara, SMP Al Falah.
-Jatisampurna (5 sekolah): SMP Yamad, SMP Handayani, SMP PGRI Jati Sampurna, SMP Darul Qirom, SMP Global Candrabaga.

"Dengan adanya 61 sekolah swasta gratis, Pemerintah Kota Bekasi berharap tidak ada lagi anak yang putus sekolah akibat keterbatasan daya tampung maupun biaya pendidikan," tutupnya.

Anggota DPRD Kota Bekasi, Ii Marlina mengangkat tiga isu krusial, mulai dari perlindungan anak, pencegahan kenakalan remaja, hingga penguatan literasi digital untuk menangkal ancaman narkoba dan judi online.

Menurutnya, keluarga memiliki peran strategis dalam mencegah berbagai persoalan yang berpotensi mengancam masa depan generasi muda. 

Baca Juga: Komisi V DPRD Jabar Soroti Tingginya Angka Perceraian, Dorong Penguatan Program Ketahanan Keluarga

Orang tua dan lingkungan sekitar dinilai harus saling bersinergi agar anak-anak dapat tumbuh dalam suasana yang aman, nyaman, dan kondusif.

"Ketahanan keluarga harus menjadi perhatian bersama. Peran orang tua dan lingkungan sangat penting untuk melindungi anak dari berbagai ancaman yang semakin kompleks," ujarnya, dikutip Senin (13/7/2026).

Selain itu, ia juga menilai penguatan literasi digital menjadi kebutuhan yang tidak kalah penting. 

Baca Juga: Bupati Rudy Susmanto Ajak TP-PKK Kabupaten Bogor Perkuat Kolaborasi Bangun Daerah Berbasis Ketahanan Keluarga

"Upaya menciptakan lingkungan yang aman bagi anak tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah. Peran aktif keluarga, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, hingga komunitas menjadi faktor penting dalam membangun sistem perlindungan anak yang efektif," ujarnya.

Ia berharap kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat sehingga berbagai persoalan sosial yang mengancam anak dan remaja dapat dicegah sejak dini. 

"Dengan sinergi yang baik, lingkungan yang ramah anak diyakini akan lebih mudah diwujudkan," ucapnya.

Baca Juga: Literasi Digital Untuk Wujudkan Kemandirian Ekonomi Bangsa

Ii Marlina juga berharap terbangun komunikasi yang semakin erat antara DPRD Kota Bekasi, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menyusun kebijakan yang berpihak pada penguatan ketahanan keluarga dan perlindungan anak.

"Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peran keluarga akan menjadi modal besar dalam melahirkan generasi penerus yang berkualitas, berdaya saing, dan mampu membawa Kota Bekasi berkembang lebih baik di masa depan," tutupnya.

Beragam usulan terkait pembangunan dan kebutuhan masyarakat dipastikan akan dikawal serta diperjuangkan dalam pembahasan program di DPRD Kota Bekasi sesuai skala prioritas.

"Reses bukan sekadar agenda rutin, tetapi menjadi jembatan bagi anggota dewan untuk kembali ke tengah masyarakat, mendengar langsung kebutuhan warga, dan memperjuangkannya melalui kebijakan pembangunan," ujar Alimudin, Minggu (12/7/2026).

Baca Juga: DPRD Kota Bekasi Dorong Perda Ekonomi Kreatif, UMKM Teluk Buyung Diharapkan Naik Kelas

Selain menyerap aspirasi, Alimudin juga mengingatkan kembali tiga fungsi utama DPRD, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. 

Ia menegaskan, setiap amanah yang diberikan masyarakat harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan dedikasi.

Alimudin berharap komunikasi yang terjalin selama masa reses dapat memperkuat sinergi antara DPRD Kota Bekasi dan masyarakat sehingga pembangunan di Kota Bekasi semakin tepat sasaran.

"Berakhirnya Reses II bukan berarti komunikasi dengan masyarakat ikut berakhir. Justru seluruh aspirasi yang telah kami terima akan kami kawal dan perjuangkan agar dapat direalisasikan sesuai skala prioritas demi kemajuan Kota Bekasi dan kesejahteraan masyarakat," tutup Alimudin.

Penurunan debit air pada sejumlah intake atau titik pengambilan air baku milik Perumda Tirta Pakuan menjadi perhatian Pemerintah Kota Bogor karena berpotensi memengaruhi pasokan air bersih apabila kondisi terus berlanjut.

Wali Kota Bogor, Dedie Rachim mengimbau, masyarakat untuk mulai hemat menggunakan air bersih sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa waktu ke depan.

Baca Juga: Kekeringan, BPBD Kabupaten Bogor Salurkan 10.000 Liter Air Bersih untuk Warga Terdampak di Babakan Madang

Menurut Dedie, hasil pemantauan menunjukkan debit air di intake Katulampa mengalami penurunan cukup signifikan. 

Kondisi serupa juga terjadi pada sumber air baku di kawasan Cisadane dan Ciherang Pondok yang menjadi penopang layanan air bersih bagi warga Kota Bogor.

"Kami melihat intake PDAM, terutama di Katulampa, debit airnya menurun tajam. Begitu juga di Cisadane dan Ciherang Pondok, debit airnya ikut mengalami penurunan," ujar Dedie kepada awak media, Minggu (12/7/2026).

Baca Juga: Antisipasi Kekeringan, Pemkab Bogor Siapkan Normalisasi Irigasi dan Sumber Air Cadangan

Ia menjelaskan, berkurangnya debit air tersebut dipengaruhi perubahan iklim yang memicu kondisi cuaca ekstrem. 

Fenomena El Nino dan La Nina semakin kuat diperkirakan akan memberikan dampak terhadap ketersediaan sumber daya air di berbagai daerah, termasuk Kota Bogor.

"Kondisi El Nino dan La Nina ini tampaknya akan memberikan dampak kepada kita semua, sehingga perlu diantisipasi sejak dini," katanya.

Baca Juga: Bandung Siaga Kemarau Panjang, Pemkot Siapkan Tangki Air Bersih untuk Warga, Farhan: Kita Siap dari Sekarang

Menghadapi situasi tersebut, Pemkot Bogor menyiapkan sejumlah langkah mitigasi agar pasokan air bersih tetap terjaga. 

Salah satunya dengan mencari alternatif sumber air dan rekayasa teknis pada sistem intake agar air baku tetap dapat dialirkan menuju instalasi pengolahan.

"Kami sedang mencari alternatif agar pipa intake tetap bisa dialiri air sehingga dapat diolah menjadi air bersih. Karena itu masyarakat juga perlu mulai mempersiapkan diri dengan menggunakan air secara lebih bijak," ujar Dedie.

Baca Juga: Musim Kemarau Sumber Air Mengering, Petani Kampung Cimendo Jonggol Belum Bisa Menanam

Meski debit air baku mengalami penurunan, Dedie memastikan, hingga saat ini belum ada laporan mengenai warga yang mengalami kekeringan atau kesulitan mendapatkan air bersih secara langsung. 

Namun, pemerintah tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi intake di Katulampa dan Ciherang Pondok yang menjadi sumber pasokan utama.

"Sampai sekarang belum ada laporan masyarakat terdampak kekeringan secara langsung. Namun yang harus kita waspadai adalah kondisi sumber air baku di Ciherang Pondok dan Katulampa yang debitnya terus menurun," tutupnya.

Sardi Efendi menegaskan, bahwa reses bukan sekadar formalitas, melainkan ruang bagi warga untuk menentukan arah pembangunan daerah. 

"Reses adalah ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan yang benar-benar menjadi prioritas. Aspirasi yang disampaikan akan kami perjuangkan agar dapat direalisasikan sesuai kemampuan anggaran daerah," ujar Sardi Efendi, Minggu (12/7/2026).

Baca Juga: DPRD Kota Bekasi Pastikan Kesiapan Lahan PSEL Ciketing Udik, Sardi Efendi: Kita Dukung Energi Ramah Lingkungan

Aspirasi yang ditampung nantinya akan dikawal menjadi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kota Bekasi untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

"Aspirasi yang disampaikan akan kami perjuangkan seoptimal mungkin agar bisa direalisasikan sesuai dengan kapasitas anggaran daerah," kata Sardi Efendi.

Untuk pemerataan pembangunan di Kota Bekasi, Sardi mengimbau setiap RW untuk mengajukan usulan secara terukur dengan sistem skala prioritas.

Baca Juga: DPRD Kota Bekasi Soroti Dana Hibah Rp100 Juta per RW, Sardi Efendi: Penyalurannya Harus Bersih

Untuk itu, Sardi memberi batasan maksimal 2 usulan utama per wilayah di setiap masa reses.

Yang pertama fokus pada infrastruktur, seperti perbaikan jalan lingkungan, drainase tertutup, Penerangan Jalan Umum (PJU), turap, sekretariat RT/RW, hingga penataan kawasan permukiman.

"Kami ingin pembangunan dirasakan secara adil. Drainase yang representatif akan meminimalisir banjir, sedangkan PJU dan pemasangan CCTV akan mendongkrak keamanan lingkungan," tambahnya.

Selain pembangunan fisik, Ketua DPRD Kota Bekasi ini juga menyoroti isu lingkungan dan ekonomi, di antaranya:

Baca Juga: 3 Langkah DPRD Kota Bekasi Cetak Pemuda Berprestasi, Rizki Topananda: Skill dan Aktivitas Sosial Jadi Fokus

1. Pengelolaan Sampah: Mendorong optimalisasi Bank Sampah dan implementasi teknologi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

2. Sektor Ekonomi: Penguatan UMKM Kota Bekasi melalui bantuan modal, perluasan akses pemasaran, serta peningkatan mutu produk agar naik kelas.

Sardi optimis program-program tersebut dapat berjalan lancar mengingat kondisi fiskal Pemerintah Kota Bekasi saat ini sangat sehat, didorong oleh tren positif peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Baca Juga: DPRD Kota Bekasi Bahas 3 Agenda Strategis, LHP BPK dan Pertanggungjawaban APBD 2025 Jadi Sorotan

Di akhir acara, ia mengajak seluruh elemen warga untuk aktif mengawal jalannya proyek pembangunan agar transparan dan sesuai standar kualitas.

"Keberhasilan pembangunan butuh partisipasi aktif masyarakat. Mari kita kawal bersama agar manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh warga Kota Bekasi," pungkas Sardi.

Dalam pertemuan tersebut, masyarakat meminta Pemerintah Kota Bekasi memberikan dukungan yang lebih nyata terhadap pengembangan UMKM. 

Harapan itu mencakup perluasan promosi produk, peningkatan kualitas usaha, hingga kemudahan memperoleh akses pembiayaan untuk UMKM.

Baca Juga: Kawal Reses II 2026, Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Efendi Minta Tiap RW Fokus pada 2 Skala Prioritas Ini

Menanggapi aspirasi tersebut, Bang Kamil menilai pengembangan UMKM tidak cukup hanya dengan menyediakan lokasi untuk berdagang. 

Menurutnya, pelaku usaha membutuhkan ekosistem yang mendukung agar mampu berkembang, meningkatkan daya saing, dan menjangkau pasar yang lebih luas. 

Salah satu upaya yang didorong adalah menghadirkan Peraturan Daerah (Perda) Ekonomi Kreatif sebagai payung hukum untuk memperkuat sektor usaha kreatif dan UMKM di Kota Bekasi.

Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi Faisal Dorong Keseimbangan Ekonomi Warga dalam Penataan Kota

"Pemerintah harus hadir mendampingi UMKM Teluk Buyung, mulai dari promosi, peningkatan kualitas produk, penguatan citra usaha, hingga akses pembiayaan. Jangan biarkan mereka berjuang sendiri," ujarnya, Minggu (12/7/2026).

Warga juga mendesak disusunnya Peraturan Daerah tentang Ekonomi Kreatif, sebagai payung hukum sekaligus panduan pembangunan kawasan terarah, berkelanjutan, dan berpihak pada pelaku lokal. 

Bang Kamil menilai, usulan ini sangat strategis mengingat Bekasi memiliki potensi besar dari segi jumlah anak muda, komunitas, dan pelaku usaha.

Baca Juga: Komisi VII DPR Dorong Dukungan Nyata Pemerintah untuk Industri Kreatif  Studio Alam Gamplong, DIY

"Kita butuh kebijakan yang mampu menyatukan seluruh potensi itu menjadi kekuatan ekonomi baru bagi Kota Bekasi," jelasnya.

Langkah konkret yang didorong adalah mengembangkan Pasar Teluk Buyung menjadi pusat kuliner, ekonomi kreatif, dan ruang berkumpul anak muda.

Visi besarnya, menjadikan kawasan ini setara dengan Blok M Jakarta, pusat kegiatan yang hidup, beridentitas kuat, dan menjadi tujuan utama generasi muda.

"Bukan sekadar meniru, tapi mengambil semangatnya: kawasan yang hidup, kreatif, nyaman, dan menggerakkan ekonomi masyarakat," ujarnya.

Baca Juga: DPRD Kota Bekasi Bahas 3 Agenda Strategis, LHP BPK dan Pertanggungjawaban APBD 2025 Jadi Sorotan

"Bayangkan jika Teluk Buyung memiliki agenda kreatif rutin, tempat kuliner yang tertata, ruang bagi komunitas dan anak muda, serta UMKM lokal yang terus dipromosikan. Anak muda datang, UMKM berkembang, lapangan kerja tercipta, dan ekonomi masyarakat bergerak," tambahnya.

Penataan kawasan, penyelenggaraan acara rutin, festival kuliner, ruang komunitas, hingga promosi gencar lewat media sosial menjadi langkah yang diusulkan.

Ia juga menegaskan komitmennya untuk mendorong penguatan UMKM dan ekonomi kreatif sebagai salah satu kekuatan ekonomi masa depan Kota Bekasi.

Baca Juga: Lantai 2 Pasar Jambu Dua Disulap jadi Sentra Kuliner dengan Pelaku UMKM Kota Hujan

"Potensi Kota Bekasi sangat besar. Tugas kita adalah menciptakan ekosistemnya. Pemerintah hadir, regulasi mendukung, anak muda diberikan ruang, dan UMKM diperkuat. Dengan kolaborasi, kita optimistis Teluk Buyung bisa tumbuh menjadi salah satu ikon ekonomi kreatif baru di Kota Bekasi," ucapnya.

Bang Kamil menegaskan, komitmennya memperjuangkan aspirasi ini agar terwujud dalam program nyata pemerintah kota. 

"Dengan dukungan regulasi, peran aktif pemerintah, dan kolaborasi semua pihak, Teluk Buyung kelak bakal menjadi ikon ekonomi kreatif baru yang membanggakan Kota Bekasi," tutupnya.

Menurut Faisal, upaya penataan kawasan perkotaan merupakan langkah yang diperlukan untuk menciptakan Kota Bekasi yang lebih tertib, aman, dan nyaman. 

Namun, di sisi lain, pemerintah juga perlu memastikan aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan.

Baca Juga: Dedie Rachim Lantik Pejabat Baru Pemkot Bogor, Kasatpol PP dan Kepala DLH Emban Tugas Berat

"Penataan kota memang penting untuk mewujudkan ketertiban dan kenyamanan. Tetapi, para pedagang yang terdampak juga harus mendapatkan solusi yang jelas agar tetap bisa mencari nafkah," ujarnya, dikutip dalam keterangannya, Sabtu (11/7/2026).

Ia menilai, penataan kawasan Jalan Juanda merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas ruang publik. 

Meski demikian, kebijakan tersebut harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan penataan kota dan keberlangsungan usaha masyarakat, khususnya pelaku UMKM.

Baca Juga: DPRD Kota Bekasi Siapkan 3 Agenda Prioritas, Pengawasan Keuangan Daerah Diperkuat, LHP BPK 2025 Jadi Sorotan

Ia berharap relokasi maupun penempatan kembali para PKL dilakukan secara terencana sehingga tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

Selain itu, Faisal juga menyoroti wacana pengelolaan pasar oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 

Menurutnya, skema tersebut dapat dijalankan selama pengelolaannya dilakukan secara profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.

Baca Juga: Taman Separator Jalan Tegar Beriman Terdampak Proyek Drainase, Pengamat: Harus Ada Pemulihan

"Selama pengelolaannya profesional dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat maupun pedagang, tentu tidak menjadi persoalan," katanya.

Faisal menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD Kota Bekasi, dan para pelaku usaha kecil menjadi kunci agar program penataan kawasan dapat berjalan optimal. 

"Dengan demikian, wajah Kota Bekasi menjadi lebih tertata tanpa mengorbankan keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil," tutupnya.

Hal itu disampaikan Wildan saat melaksanakan Reses  II Tahun Anggaran 2026 di RW 05, Kelurahan Bantargebang, Kecamatan Bantargebang, Sabtu (11/7/2026).

Wildan mengatakan, siap memperjuangkan aspirasi krusial warga terkait usulan kenaikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kompensasi sampah.

Baca Juga: PSEL Bantargebang Bakal Sulap 1.500 Ton Sampah Jadi Listrik, DPRD Kota Bekasi: Siap Jadi Kawasan Energi Hijau

"Lima bidang yang menjadi fokus kami adalah pendidikan, kesehatan, pemberdayaan UMKM, penguatan peran anak muda, dan pembangunan infrastruktur lingkungan. Ini yang terus kami perjuangkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," ujar Wildan.

Untuk sektor pendidikan, Wildan mendorong pemerataan akses dan perluasan program beasiswa untuk keluarga kurang mampu.

Sementara di bidang kesehatan, ia berkomitmen mengawal peningkatan pelayanan kesehatan yang mudah diakses dan berkualitas.

Baca Juga: Terinspirasi Teknologi Tiongkok, DPRD Kota Bekasi Sebut PSEL Bantar Gebang Bakal Jadi Percontohan Nasional

Pada sektor ekonomi, ia menilai, UMKM harus terus diperkuat sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Ia juga mendorong hadirnya lebih banyak ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

Selain itu, pembangunan infrastruktur lingkungan seperti perbaikan jalan, drainase, penerangan jalan umum, hingga penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum juga menjadi perhatian dalam setiap pembahasan program pembangunan.

Dalam dialog bersama warga, berbagai aspirasi turut disampaikan, mulai dari usulan kenaikan BLT kompensasi sampah, perluasan beasiswa bagi pelajar MI dan MTs, hingga penyediaan ruang publik untuk masyarakat.

Baca Juga: 3 Langkah DPRD Kota Bekasi Cetak Pemuda Berprestasi, Rizki Topananda: Skill dan Aktivitas Sosial Jadi Fokus

Wildan menegaskan, seluruh aspirasi tersebut akan diperjuangkan sesuai mekanisme dan kewenangan pemerintah.

"Setiap aspirasi akan kami kawal melalui jalur yang tepat. Bagi kami, kehadiran wakil rakyat harus dibuktikan melalui kerja nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," katanya.

Ia berharap, wilayah Bantargebang yang selama ini berkontribusi besar dalam pengelolaan sampah regional memperoleh perhatian yang seimbang melalui pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta program-program kesejahteraan masyarakat.

Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi mengatakan, proses tersebut tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa karena profesi guru membutuhkan kompetensi, kesiapan, dan penjiwaan, bukan sekadar penugasan administratif.

Sebagai informasi, melalui Surat Perintah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bekasi Nomor 800.1.4.3/2206/BKPSDM.Adap tertanggal 7 Juli 2026, sebanyak 433 aparatur tiba-tiba ditugaskan mengikuti pembekalan pedagogik pada 9–10 Juli 2026.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Minta Orang Tua Buat Surat Pernyataan Tidak Akan Pidanakan Tenaga Pengajar, Ini Sebabnya

Hal tersebut memicu protes, mengingat mayoritas aparatur tersebut sudah puluhan tahun berkarier di jabatan struktural maupun teknis pada berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menurut Sardi Effendi, langkah Pemkot Bekasi ini sebenarnya lahir dari kondisi krisis pendidik yang cukup mendesak.

"Kota Bekasi pada dasarnya membutuhkan sekitar 6.000 guru. Namun, formasi yang sudah terisi baru sekitar 2.000 guru, sehingga kita masih kekurangan sekitar 4.000 guru," ungkap Sardi, Jumat (10/7/2026).

Baca Juga: 95 Persen Swasta, Guru Madrasah Swasta Minta Kebijakan Berkeadilan, Hasbulloh: Kami Mengabdi Puluhan Tahun, Tapi Akses PPPK Tertutup

Meski pemetaan pegawai bergelar S.Pd. dinilai sebagai terobosan awal yang masuk akal, Sardi memperingatkan agar eksekusi di lapangan tidak dilakukan secara terburu-buru. 

Ia mengingatkan bahwa kualitas pendidikan bisa menjadi korban utama jika kebijakan ini dipaksakan.

"Seseorang yang mengajar atau menjadi guru itu harus memiliki penjiwaan dan keikhlasan. Jangan memaksakan birokrat atau aparatur yang sudah bertahun-tahun bekerja di instansi lain untuk tiba-tiba disuruh mengajar. Saya khawatir, peningkatan mutu pendidikan ini nantinya malah menjadi taruhan," tegasnya.

Baca Juga: Pemkab Bogor Bantu Novi Pengamen Cilik, Rudy Susmanto: Pendidikan dan Ekonomi Keluarga Jadi Prioritas

Ia juga menyoroti pentingnya asesmen yang komprehensif. Sardi meminta agar BKPSDM tidak bekerja secara sepihak hanya dengan menerbitkan surat tugas.

“Seharusnya BKPSDM tidak hanya mengeluarkan surat tugas. Selain tes psikologi dan tes kemampuan mengajar, perlu ada tes wawancara. Tanyakan langsung kepada yang bersangkutan, apakah mereka betul-betul memiliki jiwa untuk mengajar, atau justru terpaksa?” papar Sardi.

Terkait solusi jangka panjang atas krisis tenaga pendidik, Sardi menyebut bahwa akar masalahnya berada pada kewenangan pemerintah pusat. Ia mendesak Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk segera membuka keran formasi guru yang lebih luas bagi Kota Bekasi, demi menggantikan banyaknya tenaga pengajar yang telah memasuki masa pensiun.

Baca Juga: Pemkab Bogor Lantik 9.687 PPPK Paruh Waktu, Junaidi Samsudin: Tanamkan Etos Kerja yang Baik dan Berintegritas

"Pemkot Bekasi tidak boleh memaksa. Menjadi guru itu bukan sebuah paksaan, melainkan sebuah kesadaran. Hakikat pendidikan adalah usaha sadar manusia, dan hal itu sudah tertuang jelas dalam filsafat pendidikan," tutup Sardi.

Hal itu dikatakan anggota DPRD Kota Bekasi, Rizki Topananda usai melaksanakan  reses di Kelurahan Harapanmulya, Kecamatan Medansatria, Jumat (10/7/2026).

Ia menegaskan pentingnya investasi pada kualitas sumber daya manusia sejak usia muda.

Menurut Rizki, terdapat tiga langkah utama yang harus dijalankan untuk mendorong lahirnya generasi muda yang unggul. 

Baca Juga: Sekolah Alam Kebun Tumbuh Depok Siapkan Generasi Unggul dengan Akhlak, Kepemimpinan dan Kemandirian.

Pertama, memperluas akses pelatihan keterampilan agar remaja memiliki bekal menghadapi dunia kerja dan tantangan masa depan. 

Kedua, meningkatkan partisipasi dalam kegiatan sosial untuk menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. 

Ketiga, membangun kolaborasi yang kuat dengan organisasi kepemudaan agar program pemberdayaan berjalan efektif.

Baca Juga: Pemberdayaan Berbasis Masyarakat: Penguatan Digital Marketing dan Digital Finance Pada UMKM Desa Ciawi Bogor 

"Kami berkomitmen penuh mendukung pengembangan potensi remaja di wilayah ini. Program-program positif harus terus diperkuat, baik dalam peningkatan skill maupun aktivitas sosial di lingkungan," ujar Rizki.

Ia menilai sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan menjadi kunci keberhasilan program pemberdayaan. Dengan kolaborasi yang baik, pelatihan dan pembinaan dapat menjangkau lebih banyak remaja serta dilaksanakan secara berkelanjutan.

"Kuncinya ada pada kolaborasi. Kita harus bekerja sama dengan organisasi pemuda yang ada agar setiap program benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat jangka panjang," katanya.

Baca Juga: 40 Pemuda di 40 Kecamatan di Kabupaten Bogor Siap Taklukan Seven Summit 2026

Rizki berharap berbagai program tersebut mampu melahirkan generasi muda Bekasi Utara yang memiliki kompetensi, daya saing, serta prestasi di berbagai bidang.

Menurutnya, keberhasilan pembinaan pemuda akan menjadi modal penting bagi kemajuan daerah di masa mendatang.

"Harapannya, akan lahir pemuda-pemudi berbakat, berpotensi, dan berprestasi dari Bekasi Utara yang mampu bersaing sekaligus berkontribusi dalam membangun wilayahnya," tutupnya.

Ketua DPRD Kota Bekasi,  Sardi Efendi menyebut berbagai langkah strategis tengah disiapkan, mulai dari pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), penguatan infrastruktur pengendali banjir, hingga pembangunan flyover untuk mengurai kepadatan lalu lintas.

Sardi menjelaskan, salah satu solusi jangka panjang persoalan sampah adalah pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Bantargebang. Menurutnya, fasilitas tersebut akan mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sekaligus mengubah sampah menjadi energi.

Baca Juga: PSEL Bantargebang Bakal Sulap 1.500 Ton Sampah Jadi Listrik, DPRD Kota Bekasi: Siap Jadi Kawasan Energi Hijau

"PSEL akan menjadi solusi bertahap dalam mengurangi penumpukan sampah karena limbah nantinya diolah menjadi energi listrik," ujar Sardi saat  Reses II Tahun Anggaran 2026 DPRD Kota Bekasi, Kamis (9/7/2026).

Ia menambahkan, pengelolaan sampah di tingkat lingkungan juga harus diperkuat melalui bank sampah. 

Program itu dinilai dapat meningkatkan kepedulian masyarakat sekaligus memberi nilai ekonomi dan didukung melalui dana hibah Rp100 juta untuk setiap RW.

Baca Juga: Begini Cara Kerja PSEL di Bogor dan Dampaknya bagi Lingkungan

Selain itu, Sardi mengatakan penanganan banjir terus dilakukan melalui optimalisasi Polder Air VIP, pembangunan drainase, pemasangan U-Ditch, hingga pengerukan sungai yang terintegrasi dengan Kabupaten Bekasi.

Untuk perbaikan lingkungan, ia meminta warga bersama pengurus RW menentukan satu ruas jalan yang diprioritaskan melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) 2026.

"Karena wilayah ini rawan banjir, saya memilih pengecoran jalan dibanding pengaspalan. Tentukan jalan yang paling membutuhkan perbaikan," katanya.

Baca Juga: DPRD Kota Bekasi Pastikan Kesiapan Lahan PSEL Ciketing Udik, Sardi Efendi: Kita Dukung Energi Ramah Lingkungan

Ia juga mengungkapkan pemerintah pusat telah menyiapkan pembangunan Flyover Stasiun Bekasi untuk membantu mengurai kemacetan di kawasan tersebut.

"Mudah-mudahan pembangunan Flyover Stasiun Bekasi dapat mengurangi kepadatan lalu lintas," ucapnya.

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Kota Bekasi, Ahmadi mengajak masyarakat memperkuat peran keluarga sebagai langkah awal pencegahan melalui edukasi, pengawasan, dan penanaman nilai-nilai sejak dini.

"Perilaku menyimpang seperti LGBT jangan sampai berkembang pesat. Agama sudah jelas melarang untuk menyukai sesama jenis," tegas Ahmadi di sela-sela pertemuannya dengan konstituen di Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kamis (09/07/26).

Baca Juga: Tembus 6.000 Kasus, DPRD Kota Bekasi Dorong Pembentukan Satgas Pencegahan dan Penanganan LGBT

Sebagai figur yang memiliki latar belakang pendidikan pesantren, Ahmadi memberikan pandangannya terkait batasan antara menghargai perbedaan di ruang publik dengan penegakan norma susila. 

la memastikan bahwa seruan ini murni demi menjaga nilai-nilai di masyarakat.

"Kalau bicara toleransi, saya pribadi dari PKB sangat menghargai hal tersebut. Akan tetapi, saya tidak membenarkan adanya praktik penyimpangan seksual," paparnya.

Baca Juga: Maraknya Konten LGBT di Media Sosial, DPRD Kota Bekasi Desak Komdigi Bertindak

Lebih jauh, anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi itu mendesak adanya sinergi yang masif antara warga di tingkat akar rumput dan jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi. 

"Benteng pertahanan utama untuk mencegah meluasnya fenomena ini harus dimulai dari pengawasan di dalam institusi keluarga," ujarnya.

"Kepada masyarakat dan Pemerintah Kota Bekasi, mari bersama-sama menekan penyebaran LGBT di lingkungan sekitar. Jangan sampai ada keluarga ataupun keturunan kita yang terjerumus dalam perilaku menyimpang tersebut," imbuhnya.

Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi mengatakan, Jundedi berhasil menjadi motor penggerak birokrasi yang kondusif sekaligus jembatan komunikasi yang efektif antara eksekutif, legislatif, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Sardi Efendi menilai, rekam jejak dan kinerja Junaedi selama menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi Wali Kota Bekasi dalam menentukan langkah terkait jabatan tersebut di masa mendatang.

Baca Juga: DPRD Kota Bekasi Bahas 3 Agenda Strategis, LHP BPK dan Pertanggungjawaban APBD 2025 Jadi Sorotan

"Kalau memang kinerjanya bagus, tentu bisa dikaji oleh Wali Kota untuk diperpanjang masa jabatannya sesuai dengan aturan yang berlaku," kata Sardi, Kamis (09/07/26).

Ia menjelaskan, posisi Sekda memiliki peran yang sangat strategis dalam roda pemerintahan daerah. 

Selain mengoordinasikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Sekda juga mengemban tugas sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang berperan penting dalam penyusunan kebijakan dan pengelolaan anggaran daerah.

Baca Juga: DPRD Kota Bekasi Siap Kawal 5 Program Prioritas di Bantargebang, Wildan Fathurrahman Perjuangkan Kenaikan BLT Sampah

"Sebagai Ketua TAPD Kota Bekasi, Pak Junaedi sudah sangat baik dan bersinergi dengan kami di DPRD kota Bekasi. Dengan sinergi yang baik tersebut, kepentingan masyarakat dapat berjalan dengan lancar karena semua terkoordinasi secara optimal," tegasnya.

Ia juga memberikan apresiasi terhadap gaya kepemimpinan Junaedi yang dinilai tegas, namun tetap mengedepankan aturan yang berlaku. 

Pendekatan tersebut dinilai berhasil menciptakan birokrasi yang lebih tertib serta menjaga iklim kerja yang kondusif di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Baca Juga: DPRD Kota Bekasi Soroti Banjir hingga 2 Meter di Graha Indah, Alan Syafei Desak Pemkot Segera Peremajaan Pompa Air

Meski demikian, Sardi menegaskan seluruh proses pengisian jabatan Sekda harus tetap mengikuti mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

Apabila pemerintah daerah memutuskan untuk melakukan regenerasi kepemimpinan, proses seleksi harus dipersiapkan secara profesional dan transparan.

Ia mengusulkan agar pembentukan panitia seleksi (Pansel) dapat mulai diproses pada September 2026 sehingga seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.

Baca Juga: Tak Ingin Terulang, DPRD Kota Bekasi Minta Evaluasi Menyeluruh Usai Kasus Salah Pemberian Obat di Puskesmas Rawa Tembaga

Sardi berharap keputusan mengenai jabatan Sekda nantinya benar-benar didasarkan pada prinsip objektivitas dan kebutuhan organisasi. 

"Aspek pelayanan publik serta keberlanjutan pembangunan di Kota Bekasi harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan sosok yang akan memimpin birokrasi daerah," tutupnya.

Pantauan di lokasi menunjukkan rumah yang berada di kawasan Perumahan Parahyangan Golf II, Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang itu berdiri di atas lahan yang luas dengan suasana yang relatif sepi.

Seorang tetangga berinisial S (30) mengatakan dirinya sangat jarang melihat kehadiran Febrie Adriansyah di rumah tersebut. Menurutnya, rumah itu memang merupakan milik pribadi Febrie, bukan rumah sewaan.

"Iya benar rumah pribadinya. Jarang ketemu, jarang berinteraksi. Yang jelas di sini ada orang yang nungguin, orang pekerjanya," ujar S saat ditemui di lokasi.

Baca Juga: Sentul City Dukung Sinergi Jurnalis Lewat Bupati Bogor Cup 2026

Ia mengungkapkan, rumah tersebut sudah berdiri bahkan sebelum dirinya menetap di kawasan itu sekitar lima tahun lalu. Selama tinggal di lingkungan tersebut, ia mengaku hanya sesekali melihat pemilik rumah datang.

"Sebelum saya di sini rumah itu sudah ada. Saya sudah lima tahunan tinggal di sini. Memang dia jarang ke sini, terakhir sekitar tiga bulan lalu kayaknya," imbuhnya.

Menurut S, kondisi rumah sehari-hari memang tampak lengang. Aktivitas yang terlihat hanya dilakukan oleh para penjaga atau pekerja yang merawat rumah tersebut.

Sebelumnya, Tim Penyidik Kortastipidkor Polri melakukan penggeledahan di rumah mewah milik Febrie Adriansyah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor. Dari hasil penggeledahan itu, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa 74 kilogram emas batangan, 14.083.800 dolar Singapura, 4.767.300 dolar Amerika Serikat, serta uang tunai senilai Rp100 juta.

Hingga kini, pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman terkait barang bukti yang disita dalam penggeledahan tersebut.

Pemilihan Duta GenRe itu dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bogor di Graha Pakuan Siliwangi, Universitas Pakuan, Rabu (8/7/2026).

Pemilihan Duta GenRe Kota Bogor 2026 mengangkat tema “Learn, Glow, and Shine” dengan konsep terinspirasi dari karakter Harry Potter itu menjadi puncak rangkaian seleksi Duta GenRe 2026 sekaligus wadah bagi remaja Kota Bogor untuk mengembangkan kepemimpinan, kreativitas, serta kepedulian terhadap isu-isu remaja.

Baca Juga: Guna Tekan Angka Perokok Usia Remaja, Pemkot Bogor Bentuk Duta KTR di Sekolah

Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, yang membuka kegiatan tersebut menegaskan bahwa keberadaan Duta GenRe memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia berkualitas sebagai bagian dari persiapan menuju Indonesia Emas 2045.

"Pemuda yang kita siapkan hari ini harus betul-betul berkualitas, berakhlak, beradab, dan bermoral," ujar Jenal.

Jenal mengatakan, dengan adanya Duta GenRe itu, para remaja diharapkan bisa menyebarkan virus kebaikan dan memberikan edukasi masif kepada rekan sejawatnya agar terhindar dari tiga ancaman dasar remaja (Triad KRR), yaitu pernikahan dini, seks bebas, dan penyalahgunaan narkoba.

Baca Juga: DPPKB Kota Bogor Sosialisasi dan Finalisasi Desain Besar dan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan 2025–2045

Jenal menyebut, Pemkot Bogor akan memperluas cakupan program Duta GenRe dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R). 

"Jika selama ini pembinaan lebih banyak dilakukan di tingkat kelurahan, ke depan program tersebut akan diperkuat hingga ke lingkungan sekolah agar edukasi mengenai kesehatan remaja, pencegahan stunting, perencanaan pendidikan, serta karier dapat berjalan lebih terstruktur," ujarnya.

Sementara itu, Kepala DPPKB Kota Bogor, Marse Hendra Saputra mengatakan, proses seleksi Duta GenRe telah berlangsung sejak April 2026. 

Baca Juga: Bangun Resistensi Ekosistem Pendidikan Terhadap Desentralisasi Ideologi Radikal dan Ekstrem

Dari 127 peserta yang mendaftar, sebanyak 29 finalis berhasil lolos melalui tahapan seleksi administrasi, wawancara, unjuk bakat, hingga pembekalan sebelum tampil pada malam grand final.

"Hari ini dari 29 finalis akan kita kerucutkan menjadi 6 pasang atau 12 finalis. Mereka yang terpilih sebagai yang terbaik akan kita ikutkan ke ajang Duta GenRe tingkat Provinsi Jawa Barat untuk tahun depan," kata Marse.

Selain memilih Duta GenRe, DPPKB juga memberikan penghargaan kepada PIK-R terbaik di tingkat sekolah maupun komunitas kelurahan sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya pembinaan remaja di Kota Bogor.

Baca Juga: DPPKB Kota Bogor Seleksi Duta Kependudukan SMP dan SMA, Strategi Cegah Pernikahan Dini dan Tawuran Pelajar

Marse juga mengungkapkan bahwa mulai 1 Januari 2027, secara kelembagaan DPPKB akan bertransformasi menjadi organisasi perangkat daerah baru yang mengintegrasikan fungsi penguatan keluarga, perlindungan anak, serta pengendalian penduduk untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya, Ketua Pelaksana Grand Final Duta GenRe Kota Bogor 2026, Rahmadandi Prayuda Kahfi, menyebut antusiasme remaja terhadap program tersebut cukup tinggi. Pada awal pembukaan pendaftaran, jumlah peminat hampir mencapai 200 orang.

Selama masa karantina, peserta mengikuti berbagai tahapan penilaian, termasuk tantangan berbasis digital melalui video challenge dan kampanye media sosial.

Baca Juga: Pemkot Bogor Luncurkan Program DAHSAT untuk Tekan Angka Stunting

Rahmadandi menegaskan bahwa ajang Duta GenRe tidak semata-mata mencari peserta yang berpenampilan menarik, tetapi lebih mengutamakan karakter, kepemimpinan, kepedulian sosial, serta rasa percaya diri.

“Kriteria utamanya adalah percaya diri. Ini bukan ajang pencarian mojang jajaka, melainkan pembentukan rumah aman dan tentram bagi remaja. Kami melihat perkembangan karakter anak. Target kami tidak main-main, setelah tahun lalu meraih Harapan 3 di tingkat provinsi, tahun ini dengan slogan ‘Kota Bogor Melesat’, kami berambisi menembus dan berprestasi di tingkat nasional,” pungkas Rahmadandi.

Ia menegaskan bahwa keselamatan pasien harus menjadi prioritas utama. 

Tenaga medis diminta segera memberikan tindakan penanganan kepada pasien, khususnya dalam kondisi darurat, tanpa menunda karena proses administrasi.

Baca Juga: Sudah Tau? Layanan BPJS Kesehatan Bisa Diakses Saat Mudik Lebaran ke Luar Kota, Begini Syarat dan Langkahnya

"Yang paling penting adalah menyelamatkan pasien terlebih dahulu. Setelah kondisinya stabil, baru urusan administrasi bisa diselesaikan," ujar Farhan usai melantik melantik 105 pejabat administrator, pengawas, dan pejabat fungsional di lingkungan Pemkot Bandung.

Menurutnya, sangat tidak pantas apabila pasien yang membutuhkan pertolongan segera masih diminta menentukan metode pembayaran sebelum mendapatkan layanan medis.

"Jangan sampai pasien yang sedang kritis justru ditanya menggunakan BPJS atau membayar secara umum. Pelayanan harus didahulukan," tegasnya.

Baca Juga: Pemkab Bogor Bantu Novi Pengamen Cilik, Rudy Susmanto: Pendidikan dan Ekonomi Keluarga Jadi Prioritas

Farhan memastikan Pemkot Bandung akan bertindak tegas terhadap fasilitas kesehatan yang terbukti menolak pasien. Untuk rumah sakit daerah maupun puskesmas, pelanggaran dapat berujung pada sanksi disiplin hingga pemberhentian bagi pihak yang bertanggung jawab.

Sementara itu, terhadap rumah sakit swasta, pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap izin operasional apabila ditemukan praktik penolakan pasien yang membutuhkan penanganan medis.

"Kalau terjadi di fasilitas kesehatan milik pemerintah, sanksinya bisa sampai pemberhentian. Untuk rumah sakit swasta, izinnya akan kami evaluasi," katanya.\

Baca Juga: Sastra Winara Dorong Inovasi Layanan RSUD Bakti Pajajaran Bogir Diperluas ke Rumah Sakit Daerah Lain

Farhan berharap seluruh pejabat fungsional yang baru dilantik, khususnya di sektor kesehatan, dapat mengedepankan profesionalisme, integritas, dan semangat pelayanan publik. 

Menurutnya, pelayanan kesehatan yang cepat, adil, dan tanpa diskriminasi merupakan bentuk komitmen Pemkot Bandung dalam meningkatkan kualitas layanan sekaligus membangun kepercayaan masyarakat.

Hal itu terungkap saat reses anggota DPRD Kota Bekasi, Alan Syafei di di Perumahan Graha Indah, Kelurahan Jakamulya, Kota Bekasi, Rabu (8/7/2026).

Saat meninjau lokasi, Alan Syafei melihat fasilitas pompa penyedot air yang digunakan warga sudah tidak lagi memadai. 

Baca Juga: Tak Ingin Terulang, DPRD Kota Bekasi Minta Evaluasi Menyeluruh Usai Kasus Salah Pemberian Obat di Puskesmas Rawa Tembaga

Selain berusia tua, kapasitas pompa dinilai terlalu kecil untuk mengatasi banjir yang kerap melanda kawasan tersebut setiap musim hujan.

Menurut Alan, kondisi geografis Perumahan Graha Indah yang berada di atas bekas lahan persawahan membuat kawasan tersebut sangat rentan mengalami banjir. 

Bahkan, saat curah hujan tinggi, ketinggian air disebut dapat mencapai satu hingga dua meter dan membutuhkan waktu lama untuk surut.

Baca Juga: Banjir Berulang di Jalan Padi, Dedie Rachim Pastikan Penanganan Masuk APBD Kota Bogor

"Di Perumahan Graha Indah, ketika banjir datang, tinggi air bisa mencapai satu sampai dua meter dan surutnya juga memakan waktu cukup lama. Karena itu kami meminta Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi segera menyediakan pompa air listrik yang lebih layak agar beban warga dapat berkurang," ujar Alan Syafei, Rabu (8/7/2026).