​Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Bogor, Rusliandy, mengungkapkan hal tersebut usai mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Sugiono, dalam kunjungan kerja ke sejumlah sekolah di Kabupaten Bogor pada Rabu (7/10/2026).

​Dalam peninjauan tersebut, Menko PMK melihat langsung pemanfaatan papan digital, salah satunya di SDN Ciri Mekar 02 yang telah dipasangi perangkat tersebut. Menurut Rusliandy, pemerataan sarana digital menjadi salah satu catatan penting hasil kunjungan tersebut, mengingat Menko PMK berharap setiap ruang kelas ke depannya dapat dilengkapi dengan smartboard.

​"Pertama tadi pagi berkunjung ke SDN Ciri Mekar 02. Sekolah itu sudah mendapatkan Papan Interaktif Digital. Sejumlah sekolah tahun lalu juga sudah mendapatkan PID, tetapi baru satu unit," ujar Rusliandy.

​Pada tahun ini, Pemkab Bogor kembali menerima bantuan tiga unit smartboard dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Rusliandy berharap skema bantuan tersebut dapat berlanjut dan menyasar lebih banyak sekolah.

​Pemerataan fasilitas ini diakui menjadi tantangan besar mengingat luasnya wilayah dan banyaknya jumlah sekolah di Kabupaten Bogor, yakni mencapai sekitar 1.480 SD Negeri dan 107 SMP Negeri.

​Selain percepatan digitalisasi, kunjungan Menko PMK juga meninjau pelaksanaan program revitalisasi sekolah yang didanai melalui APBN untuk periode 2025–2026. SDN Ciri Mekar 02 menjadi salah satu penerima manfaat dari program perbaikan sarana tersebut.

​Meskipun belum mencakup seluruh sekolah, Rusliandy menyebutkan bahwa alokasi penerima bantuan revitalisasi di Kabupaten Bogor merupakan salah satu yang terbesar di Jawa Barat, dengan jumlah mencakup sekitar 900-an sekolah pada tahun lalu dan berkisar 700-an sekolah pada tahun ini.

​Pemkab Bogor berharap sinergi dan dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat—baik untuk pengadaan teknologi digital maupun perbaikan sarana fisik—dapat terus diperkuat demi menghadirkan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jawa Barat, Mochamad Ade Afriandi, mengatakan capaian Desa Gunung Putri tidak terlepas dari berbagai terobosan yang dilakukan pemerintah desa bersama seluruh kelembagaan dan unsur pemerintahan di wilayah tersebut.

Menurut Ade, tantangan yang dihadapi Gunung Putri tergolong berat. Selain berkembang sebagai kawasan industri, wilayah tersebut juga semakin mendekati karakter perkotaan sehingga persoalan masyarakat menjadi semakin kompleks.

“Yang dihadapi Desa Gunung Putri ini bukan hal yang mudah, bukan hal yang ringan. Selain menjadi desa industri dan wilayah yang mendekati perkotaan, tantangannya juga tidak ringan,” kata Ade, Selasa (6/10/2026).

Ia menjelaskan, penilaian desa berkinerja terbaik tidak hanya melihat aspek kuantitatif berdasarkan Permendagri Nomor 81 Tahun 2015. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga memberikan penilaian kualitatif melalui Anugerah Gapura Seri Paduga.

Ada sejumlah aspek yang menjadi perhatian, di antaranya kemampuan desa merespons persoalan yang berada di luar kewenangan langsung pemerintah desa.

Ade menilai, masyarakat tidak selalu memahami batas kewenangan antara pemerintah desa, kabupaten maupun provinsi. Ketika menghadapi persoalan, masyarakat cenderung meminta bantuan kepada pemerintahan terdekat, yakni pemerintah desa.

“Gunung Putri menunjukkan bahwa sekalipun persoalannya lintas kewenangan, desa ini tetap peduli dan merespons apa yang disampaikan masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, keterbukaan dan kecepatan merespons keluhan masyarakat menjadi nilai tambah. Pemerintah desa dinilai mampu membuka ruang komunikasi, termasuk memanfaatkan teknologi seperti smartphone untuk mempercepat penyampaian dan penanganan aduan warga.

“Respon cepat, keterbukaan, dan lintas kewenangan itu menjadi terobosan Pemprov Jawa Barat dalam menilai kinerja desa,” katanya.

Dapat Stimulus Rp6 Miliar

Atas prestasi tersebut, Desa Gunung Putri juga akan memperoleh stimulus bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp6 miliar. Sementara dari Pemerintah Kabupaten Bogor terdapat dukungan sekitar Rp4,9 miliar.

Ade mengatakan, dana Rp6 miliar dari Pemprov Jawa Barat akan masuk ke rekening pemerintah desa setelah APBD Perubahan Provinsi Jawa Barat ditetapkan pada Oktober 2026.

Awalnya, stimulus tersebut direncanakan dikerjakan melalui perangkat daerah Pemprov Jawa Barat dengan fokus pada pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, drainase dan penerangan jalan umum (PJU).

Namun, dalam perubahan APBD, skema tersebut disesuaikan menjadi bantuan keuangan langsung kepada pemerintah desa.

“Jadi tidak dikerjakan oleh OPD Pemprov, tetapi langsung menjadi bantuan keuangan desa,” jelas Ade.

Dana tersebut tetap diarahkan untuk pembangunan infrastruktur. Namun cakupannya diperluas, antara lain jalan, jembatan, drainase, PJU, gapura, rumah tidak layak huni (Rutilahu), MCK komunal hingga jalan lingkungan.

Arahan Gubernur Jawa Barat, kata Ade, adalah agar persoalan infrastruktur di Gunung Putri dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui stimulus tersebut.

Dengan begitu, anggaran yang bersumber dari pendapatan asli desa maupun bantuan Pemerintah Kabupaten Bogor dapat lebih banyak diarahkan untuk program pemberdayaan masyarakat.

Ade mengungkapkan, proses menuju tingkat nasional tidaklah mudah. Dari 5.311 desa di Jawa Barat, Gunung Putri harus melewati tahapan penilaian mulai dari tingkat kecamatan hingga kabupaten.

Setelah menjadi wakil Kabupaten Bogor, Gunung Putri kemudian bersaing dengan desa-desa dari daerah lain di Jawa Barat dan berhasil menempati posisi terbaik ketiga.

“Gunung Putri lolos dari tingkat kecamatan, kemudian tingkat kabupaten. Yang mewakili Kabupaten Bogor adalah Gunung Putri. Masuk ke Jawa Barat, ada 19 daerah dan Gunung Putri menjadi terbaik ketiga,” ungkapnya.

Prestasi tersebut kemudian mengantarkan Gunung Putri mewakili Jawa Barat dalam kompetisi tingkat nasional. Saat ini, proses penilaian nasional masih berlangsung.

Menurut jadwal Kementerian Dalam Negeri, hasil wawancara dan penilaian akan dibawa ke pleno di tingkat pusat. Pengumuman hasilnya direncanakan pada akhir Oktober 2026.

Jawa Barat sendiri bukan pendatang baru dalam ajang tersebut. Pada 2016, Desa Cibiruwetan pernah menjadi juara nasional.

Ade berharap prestasi tersebut dapat kembali diraih Jawa Barat melalui Desa Gunung Putri pada 2026.

“Kita optimistis. Karena yang digambarkan oleh Gunung Putri ini dihadapi juga oleh desa-desa yang satu tipe, yaitu desa industri atau desa perkotaan,” katanya.

Ia menilai berbagai inovasi yang dilakukan Gunung Putri dapat menjadi model yang direplikasi oleh desa-desa lain dengan karakteristik serupa.

“Makanya tadi Bapak Bupati mengatakan ini bisa direplikasi. Tidak hanya untuk Kabupaten Bogor, tetapi juga kabupaten lain yang desa-desanya memiliki tipe seperti Gunung Putri,” pungkasnya.

Meski demikian, hasil pemeriksaan awal kepolisian tidak menemukan indikasi luka atau tanda-tanda kekerasan pada tubuh keduanya.

Penemuan pertama terjadi di sebuah kontrakan di wilayah Kecamatan Cibinong. Seorang pria berinisial OS (62) ditemukan sudah meninggal dunia setelah pemilik kontrakan mencium bau busuk dari dalam rumah.

Kanit Reskrim Polsek Cibinong AKP Yunli Pangestu menjelaskan, peristiwa tersebut diketahui sekitar pukul 07.30 WIB.

Pemilik kontrakan berinisial MS kemudian menghubungi MR, sepupu korban yang juga tinggal di rumah tersebut. Saat itu MR sedang berada di Kota Bogor dan diketahui telah meninggalkan kontrakan sejak 2 Oktober 2026.

“Setelah dihubungi pemilik kontrakan karena tercium bau busuk, MR kemudian pulang ke kontrakan,” kata Yunli, Selasa (6/10/2026).

MR tiba sekitar pukul 09.00 WIB. Setibanya di lokasi, bau menyengat semakin tercium dari dalam kontrakan.

Dengan bantuan seorang tetangga berinisial GI, jendela rumah kemudian dibuka. Dari sana, mereka melihat OS sudah tergeletak di lantai ruang tamu dalam kondisi tubuh yang telah membusuk.

Temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada ketua RT dan diteruskan kepada Bhabinkamtibmas.

Personel Reskrim Polsek Cibinong selanjutnya mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jenazah ke RSUD Cibinong.

Dari pemeriksaan awal, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Tidak ditemukan pula indikasi barang berharga milik korban hilang.

OS diketahui bekerja sebagai buruh harian lepas. Ia juga memiliki riwayat penyakit jantung yang telah dideritanya selama beberapa tahun.

Pihak keluarga menerima kematian korban sebagai musibah dan menyatakan menolak dilakukan autopsi. Jenazah kemudian menjalani pemeriksaan luar sebelum dibawa keluarga untuk dimakamkan di TPU Sukaraja.

Pagi Hari, Sopir 65 Tahun Ditemukan Telungkup di Ciseeng
Beberapa jam sebelumnya, kejadian serupa terjadi di Kampung Gardu RT 03/06, Desa Putat Nutug, Kecamatan Ciseeng.

Seorang sopir bernama Saepudin Udin (65) ditemukan meninggal dunia di dalam kontrakannya.

Peristiwa itu diketahui sekitar pukul 05.40 WIB. Pemilik kontrakan, Iswadi (44), awalnya hendak menuju bagian belakang rumah.

Namun, saat melintas di depan kontrakan korban, Iswadi melihat cairan keluar dari dalam rumah. Bau menyengat juga tercium dari lokasi.

Ia sempat mengetuk pintu dan memanggil korban. Namun, tidak ada jawaban.
Merasa curiga, Iswadi kemudian menghubungi keluarga korban yang tinggal tidak jauh dari lokasi.

Bersama anak korban, Asep Faisal (30), pintu kontrakan akhirnya dibuka paksa. Keduanya mendapati Saepudin sudah dalam kondisi meninggal dunia dengan posisi tertelungkup.

Petugas Polsek Parung yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi. Polisi melakukan pemeriksaan dan dokumentasi TKP, meminta keterangan sejumlah saksi, hingga mengevakuasi jenazah.
Saat ditemukan, kondisi tubuh korban telah mengalami pembengkakan dan mengeluarkan cairan berwarna gelap.

Meski demikian, pemeriksaan awal polisi tidak menemukan tanda-tanda luka yang mengarah pada kekerasan.

Keluarga korban kemudian menyatakan menerima kejadian tersebut sebagai musibah dan menolak dilakukan autopsi. Penolakan itu dituangkan dalam surat pernyataan.

Jenazah Saepudin selanjutnya dimakamkan di TPU Astana Giri Dua Geureundong.

Kapolsek Parung Kompol Maman Firmansyah menegaskan, tidak ditemukannya tanda kekerasan dalam pemeriksaan awal bukan berarti polisi dapat langsung menyimpulkan penyebab kematian.

“Penyebab pasti meninggalnya korban tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan dugaan keluarga dan tetap mengacu pada hasil pemeriksaan medis yang tersedia,” ujarnya.

Dua kejadian tersebut menjadi pengingat bagi masyarakat untuk tidak mengabaikan kondisi mencurigakan di lingkungan tempat tinggal, terutama jika muncul bau menyengat, rumah terkunci dalam waktu lama, atau penghuni tidak terlihat beraktivitas.

Kepolisian mengimbau warga segera melapor apabila menemukan kondisi serupa agar petugas dapat melakukan pemeriksaan secara tepat dan memastikan penyebab kejadian.
Masyarakat dapat menghubungi kepolisian melalui Call Center 110 untuk mendapatkan penanganan petugas.

Target itu diungkapkan Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat menghadiri Kontes Sapi APPSI Piala Presiden di kawasan Pakansari, Kabupaten Bogor.

Muzani menyebut kontes sapi di Bogor menjadi salah satu penyelenggaraan terbesar yang pernah digelar APPSI. Besarnya kegiatan tersebut, kata dia, terlihat dari jumlah peserta hingga penyelenggaraan yang berlangsung meriah dan tertata.

“Kontes sapi di Kabupaten Bogor sekarang ini adalah kontes sapi yang dalam catatan kami terbesar dari seluruh kontes sapi yang sudah pernah dikerjakan,” kata Muzani.

Namun, perhatian Muzani tak berhenti pada ramainya kontes.
Ia justru memasang target yang jauh lebih tinggi, yakni memecahkan bobot sapi terberat yang pernah tercatat dalam kontes sebelumnya.

Muzani menyebut, dalam kontes sapi di Wonosobo, sapi kelas Extreme tercatat memiliki bobot 1.405 kilogram.
Kini, angka tersebut ditantang di Bogor.

“Kita berharap di Bogor ini bisa menembus 1.405 kilogram. Syukur-syukur 1.500 kilogram,” ujarnya.

Jika target tersebut tercapai, sapi seberat 1,5 ton bakal menjadi salah satu pencapaian mencolok dalam ajang kontes sapi yang digelar APPSI.

Dari Persilangan hingga Sapi Jumbo
Muzani melihat fenomena sapi berbobot besar bukan sekadar persoalan kontes. Di baliknya, terdapat kreativitas peternak dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas ternak.

Para peternak, kata dia, telah melakukan berbagai persilangan untuk mendapatkan sapi dengan pertumbuhan dan kualitas yang lebih baik.
Salah satunya melalui persilangan sapi Peranakan Ongole (PO) dengan jenis sapi unggul seperti Brahman dan Limousin.

“Para peternak secara suka dan rela melakukan crossing atau persilangan terhadap berbagai jenis sapi unggul,” katanya.

Menurut Muzani, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa dunia peternakan terus bergerak. Peternak tidak hanya memelihara sapi, tetapi juga berupaya menghasilkan bibit dan ternak dengan kualitas yang semakin tinggi.

Kontes sapi yang digelar di sejumlah daerah, mulai dari Bogor, Jember, Wonosobo, Solo hingga Lampung, dinilai menjadi ruang untuk memacu kreativitas tersebut.

“Kontes sapi seperti sekarang ini adalah cara untuk mendorong, menyemangati para petani melakukan persilangan atau kreativitas terhadap model peternakan kita ini,” tutur Muzani.

Setelah Kejar Swasembada Daging, APPSI Bidik Susu
Ambisi APPSI rupanya tidak berhenti pada lahirnya sapi-sapi berbobot jumbo.

Muzani mengungkapkan, APPSI juga akan mengarahkan perhatian pada sektor susu dengan mendorong upaya menuju swasembada susu.

“Setelah ini APPSI akan berkonsentrasi kepada upaya untuk melakukan swasembada susu. Karena ini sangat penting,” kata Muzani.

Menurut dia, peternakan memiliki potensi besar untuk menjadi sumber penghidupan masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi di daerah.

Ia pun berharap semakin banyak peternak yang berani mengembangkan sapi unggulan dan meningkatkan kualitas pengelolaan peternakan.

“Beternak sapi itu menyenangkan, menggembirakan, menguntungkan, dan memberi harapan terhadap masa depan,” ujarnya.

Kegiatan bakti sosial tersebut digelar Gereja Oikumene Terang Dunia Lapas Cibinong bersama sejumlah mitra gereja.

Bagi warga binaan, kegiatan itu bukan sekadar kesempatan memeriksakan kondisi kesehatan. Ada makna lain yang mereka rasakan ketika sejumlah relawan datang menyapa dan memberikan pelayanan di balik tembok lapas.

Salah seorang warga binaan mengaku bersyukur mendapat kesempatan memeriksakan kesehatan sekaligus memperoleh obat tanpa harus mengeluarkan biaya.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Lapas dan seluruh bapak ibu dari mitra gereja yang sudah datang memberikan pemeriksaan kesehatan dan obat secara gratis. Kegiatan seperti ini sangat membantu kami,” ujarnya.

Menurutnya, manfaat kegiatan tersebut tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan.

“Selain bisa mengetahui kondisi kesehatan, kami juga merasa diperhatikan dan tidak dilupakan oleh orang-orang di luar sana,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, warga binaan menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim pelayanan. Bagi mereka yang membutuhkan penanganan, obat-obatan diberikan secara cuma-cuma sesuai hasil pemeriksaan.

Gereja Oikumene Terang Dunia Lapas Cibinong tidak bergerak sendiri. Sejumlah mitra turut terlibat, di antaranya PD GBI & PGLII Kabupaten Bogor, Gereja Katolik Paroki Kota Wisata Cibubur, GBI Tapak Siring, Shama Ministry, GPIB Pengharapan, serta GPIB Trinitas.

Pihak Lapas Kelas IIA Cibinong menyambut baik kegiatan tersebut. Dukungan seperti ini dinilai memiliki arti penting dalam menunjang proses pembinaan warga binaan, khususnya dalam pemenuhan perhatian terhadap kesehatan.

“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh mitra gereja yang telah hadir dan memberikan perhatian kepada Warga Binaan Lapas Cibinong. Pemeriksaan kesehatan dan bantuan obat yang diberikan hari ini tentu sangat bermanfaat bagi Warga Binaan,” ungkap perwakilan Lapas Cibinong.

Menurutnya, proses pembinaan di dalam lapas membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Karena itu, kehadiran masyarakat melalui kegiatan sosial menjadi bagian dari sinergi untuk mendukung warga binaan selama menjalani masa pembinaan.

“Ini merupakan bentuk kepedulian yang nyata dan menunjukkan bahwa proses pembinaan di Lapas tidak dapat berjalan sendiri, tetapi membutuhkan dukungan serta sinergi dari berbagai pihak,” katanya.

Hal senada disampaikan perwakilan mitra gereja. Menurutnya, kedatangan mereka ke Lapas Cibinong tidak semata-mata untuk memberikan pelayanan kesehatan.

Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk menyapa, mendengarkan dan menunjukkan bahwa warga binaan tetap mendapat perhatian.

“Kami sangat bersyukur dapat diberikan kesempatan untuk hadir dan melayani bersama di Lapas Cibinong. Kegiatan hari ini bukan hanya tentang pemeriksaan kesehatan atau pemberian obat, tetapi juga bagaimana kami dapat hadir, menyapa, mendengarkan, dan menunjukkan kepedulian kepada Warga Binaan,” tuturnya.

Ia berharap pelayanan tersebut dapat memberikan manfaat bagi warga binaan sekaligus menjadi bagian dari dukungan selama mereka menjalani proses pembinaan.

“Kami berharap apa yang kami lakukan dapat memberikan manfaat bagi mereka dan menjadi bagian kecil dari proses yang membantu mereka menjalani pembinaan dengan lebih baik,” lanjutnya.

Kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis itu sekaligus memperlihatkan bahwa pembinaan warga binaan tidak berhenti pada kehidupan di balik jeruji.

Ada dukungan dari masyarakat, perhatian dari berbagai pihak dan ruang untuk tetap membangun harapan selama menjalani masa pembinaan.

Dengan kondisi kesehatan yang terjaga serta dukungan yang terus diberikan, para warga binaan diharapkan dapat mengikuti proses pembinaan dengan baik hingga tiba waktunya kembali ke tengah masyarakat.

Saat kembali nanti, mereka diharapkan mampu membuka lembaran baru dan mengambil peran positif di lingkungan masing-masing.

Bupati Bogor Rudy Susmanto mengungkapkan, lahan yang digunakan Lapas Kelas IIA Cibinong tersebut merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

Pengungkapan itu mencuat sehari setelah bangunan yang sempat menjadi sorotan dalam inspeksi mendadak (sidak) DPR RI Komisi XIII tersebut dibongkar menggunakan alat berat.

Rudy mengatakan, penggunaan lahan milik Pemkab Bogor oleh instansi vertikal sebenarnya bukan hal baru. Sejumlah kantor pemerintahan pusat maupun aparat penegak hukum di Kabupaten Bogor juga berdiri di atas aset milik pemerintah daerah.

“Beberapa instansi vertikal yang ada di Kabupaten Bogor, termasuk beberapa kantor-kantor partai, itu menggunakan lahan milik Pemerintah Kabupaten Bogor. Tetapi penggunaan peruntukan lahannya diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Rudy, Kamis (1/10/2026).

Ia menyebut sejumlah aset Pemkab Bogor yang dimanfaatkan instansi lain, mulai dari Polres Bogor, sejumlah Polsek, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kodim, Kejaksaan, Koramil hingga Lapas Kelas IIA Cibinong.

Rudy mengungkapkan, persoalan lahan Lapas Cibinong bukan baru muncul setelah pembongkaran.

Pada 2023, pihak Lapas Cibinong disebut pernah mengirimkan surat kepada Pemkab Bogor untuk meminta pemanfaatan lahan yang berada di sebelah area lapas.

Permintaan tersebut berkaitan dengan kebutuhan perluasan pelayanan lembaga pemasyarakatan.

“Karena wilayahnya ada di Kabupaten Bogor, maka pada saat butuh perluasan untuk pelayanan Lapas, Lapas Cibinong di tahun 2023 bersurat kepada Pemerintah Kabupaten Bogor karena di sebelahnya ada lahan milik Pemerintah Kabupaten Bogor,” ujarnya.

Namun, Rudy mengatakan, pihaknya masih perlu menelusuri secara detail untuk apa persisnya lahan tersebut dimohonkan dan bagaimana proses pemanfaatannya hingga kemudian muncul bangunan yang kini dibongkar.

Yang juga ditegaskan Rudy, bangunan yang dibongkar di lingkungan Lapas Cibinong bukan bangunan hasil hibah dari Pemkab Bogor.

Pernyataan ini sekaligus memperjelas bahwa keberadaan bangunan tersebut tidak bisa serta-merta dikaitkan sebagai fasilitas yang dibangun melalui hibah pemerintah daerah.

“Bangunan yang dibongkar kemarin tidak ada hibah dari Pemerintah Kabupaten Bogor,” tegas Rudy.

Namun, Pemkab Bogor belum menyimpulkan apakah pembangunan tersebut telah memenuhi seluruh ketentuan perizinan.

Rudy mengatakan, pemeriksaan masih akan dilakukan bersama perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Pertanahan Tata Ruang dan DPMPTSP.

“Kalau izinnya tentu nanti kami pastikan ke Dinas Pertanahan Tata Ruang yang baru, lalu DPMPTSP, izin-izin yang keluar apa saja,” katanya.

Artinya, status sebagai aset Pemkab Bogor belum otomatis menjawab seluruh persoalan. Legalitas pemanfaatan, kesesuaian tata ruang, hingga izin pembangunan masih harus ditelusuri.

Rudy mengatakan, sejak dirinya dilantik pada 2025, Pemkab Bogor mulai melakukan inventarisasi terhadap aset-aset daerah yang digunakan oleh instansi vertikal maupun pihak lainnya.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh aset daerah memiliki status pemanfaatan yang jelas dan sesuai aturan.

“Semangat kami dilantik tahun 2025 adalah menginventarisir seluruh aset milik Pemerintah Kabupaten Bogor yang digunakan oleh instansi vertikal maupun pihak-pihak swasta lainnya,” jelas Rudy.

Menurutnya, langkah tersebut juga berkaitan dengan pemenuhan instruksi Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebelumnya, keberadaan bangunan yang menyerupai kompleks hunian eksklusif di dalam Lapas Kelas IIA Cibinong menjadi sorotan setelah anggota DPR RI Komisi XIII melakukan sidak pada Rabu (30/9/2026).

Saat menyisir bangunan tersebut, rombongan DPR RI menemukan berbagai fasilitas yang lazim ditemukan di rumah tinggal, seperti sofa, tempat tidur, televisi hingga kulkas.
Bahkan, ditemukan pula minuman beralkohol di salah satu bagian bangunan.

Temuan tersebut kemudian berujung pada pembongkaran bangunan menggunakan alat berat.

Proses pembongkaran berlangsung hingga sore hari. Hujan yang mengguyur kawasan Pondok Rajeg tidak menghentikan alat berat merobohkan satu demi satu bangunan yang berada di kompleks tersebut.

Kini, setelah bangunan tersebut rata dengan tanah, persoalan baru justru mengemuka.  Siapa yang berhak menggunakan lahan tersebut dan berdasarkan dasar hukum apa bangunan itu berdiri?

Rudy memastikan Pemkab Bogor akan menelusuri seluruh dokumen, mulai dari status pemanfaatan aset hingga perizinan bangunan.

“Seluruh lahan milik Pemerintah Kabupaten Bogor boleh digunakan oleh pihak mana pun sesuai dengan peruntukan ruangnya, tetapi pemanfaatannya diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan,” pungkas Rudy.

Bangunan-bangunan tersebut akhirnya dibongkar pada Rabu (30/9/2026), setelah Komisi XIII DPR RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan menemukan fakta bahwa 10 dari 13 bangunan yang menjadi sorotan bukan merupakan aset Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara mengungkapkan, lokasi bangunan tersebut juga menjadi perhatian karena disebut berdiri di bantaran sungai, yang menurutnya melanggar ketentuan.

“Status bangunan dari 13 itu, 10 bangunan bukan aset Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Yang paling berbahaya, dibangun di bantaran sungai yang sesungguhnya melanggar aturan,” kata Dewi kepada awak media, Rabu (30/9/2026).

Temuan tersebut kemudian menjadi dasar bagi Komisi XIII untuk mendorong penertiban secara langsung. Menurut Dewi, persoalan bangunan itu sebelumnya telah dibahas dalam rapat dengar pendapat bersama jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Dalam pembahasan tersebut, Komisi XIII menyepakati agar bangunan yang dinilai tidak sesuai ketentuan segera ditertibkan. Karena itu, saat rombongan Komisi XIII datang ke Lapas Cibinong, Dewi meminta proses pembongkaran tidak lagi ditunda.

“Pada rapat dengar pendapat kemarin ada juga keputusan kami, supaya ini bisa kita eksekusi hari ini. Dibongkar hari ini supaya jelas, karena bukan bagian dari aset Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan dibangun di bantaran sungai,” ujarnya.

Bahkan, Dewi secara tegas meminta jajaran terkait langsung menindaklanjuti pembongkaran tersebut.

“Bongkar saja, Pak Dirjen. Silakan, Pak Dirjen. Dicatat dulu semua,” tegasnya.

Bukan Aset Negara, Bukan dari APBN
Dalam sidak tersebut, persoalan lain yang turut mencuat adalah status pembiayaan bangunan.

Dewi menyebut jajaran terkait telah memberikan penjelasan bahwa bangunan yang menjadi sorotan tersebut bukan aset negara dan pembangunannya tidak menggunakan anggaran negara.

“Pak Irjen tadi sudah menyampaikan tentang penyalahgunaan terkait bangunan tersebut, dan bahwa bangunan itu bukan aset negara, bukan dibangun melalui APBN,” katanya.

Dengan status tersebut, Komisi XIII melalui Panja Pemasyarakatan menyatakan mendukung pembongkaran terhadap 10 bangunan yang dinilai tidak memenuhi ketentuan.

“Kami Komisi XIII dalam hal ini Panja Pemasyarakatan, bersama teman-teman, benar-benar menginginkan 10 bangunan yang memang bukan aset negara ini kita bongkar,” ujar Dewi.

Dewi menegaskan, penertiban bukan hanya ditujukan untuk menyelesaikan persoalan administrasi aset.

Langkah tersebut juga berkaitan dengan prinsip kesetaraan di lingkungan lembaga pemasyarakatan.

Komisi XIII, kata dia, telah membuat kesimpulan agar bangunan maupun fasilitas yang tidak sesuai ketentuan di Lapas Cibinong dan lapas lainnya ditertibkan.

“Komisi XIII DPR RI mendesak pembongkaran bangunan yang berada di Lapas Kelas IIA Cibinong dan seluruh lapas di Indonesia, serta penertiban aset dan fasilitas lingkungan lembaga pemasyarakatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peruntukan,” katanya.

Menurut Dewi, penataan fasilitas tersebut diperlukan agar tidak muncul kesan adanya perlakuan berbeda terhadap warga binaan.

Dengan pembongkaran 10 bangunan tersebut, Komisi XIII ingin memastikan seluruh bangunan dan fasilitas yang berada di lingkungan pemasyarakatan memiliki status yang jelas, tidak menyalahi ketentuan, serta digunakan sesuai peruntukannya.

Pembongkaran itu sekaligus menutup polemik mengenai keberadaan cluster mewah di lingkungan Lapas Cibinong yang sebelumnya menjadi sorotan publik.

Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkenalkan ragam durian lokal sekaligus mendorong peningkatan kualitas dan daya saing komoditas durian Kabupaten Bogor.

Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan bahwa, Kabupaten Bogor memiliki wilayah yang luas dengan beragam potensi durian lokal yang memiliki karakteristik dan cita rasa tersendiri. 

Menurutnya, durian lokal Kabupaten Bogor tidak kalah dengan berbagai jenis durian yang selama ini telah dikenal luas masyarakat.

“Durian Bogor ini banyak jenisnya dan tidak kalah dengan durian-durian yang terkenal hari ini. Ada Durian Cengal dari Leuwiliang, ada juga Black Tone Rancamaya. Saat ini sedang musim durian, silahkan datang ke Sentul City dan datang ke Kabupaten Bogor,” kata Rudy.

Kemudian, Rudy mengatakan, setiap varian durian lokal memiliki cita rasa dan tekstur yang berbeda. 

Menurut dia, keragaman tersebut menjadi potensi yang perlu terus dikembangkan agar durian Kabupaten Bogor semakin dikenal, tidak hanya di tingkat lokal dan nasional, tetapi juga mampu menembus pasar yang lebih luas.

Kemudian, Public Relation PT Sentul City tbk Maesa Putri menyampaikan apresiasi setinggi tingginya atas inisiatif dan kerja keras seluruh pihak yang telah mensukseskan acara Festival Durian 

“Ini adalah kolaborasi yang sangat luar biasa dari Tim Sentul City group dengan rekan media lokal yang ada di Bogor,” ujar Maesa Putri.

Dirinya mengatakan, Festival Durian dapat memberikan dampak positif bagi para pedagang durian lokal dan dapat memberikan exposure selama event berlangsung.

Ditempat yang sama, Perwakilan Harmony Community sekaligus Penggerak UMKM, Suci Andriani menyampaikan apresiasinya atas kesuksesan acara Festival Durian Taman Budaya.

“Kesannya untuk hari ini luar biasa sekali. Festival Durian tahun ini ramai banget, antusiasma pengunjungnya tinggi sekali. Sebagai bagian dari Harmony Community, kami sangat senang bisa ikut berpartisipasi,” ujar Suci.

Menurut dia, kegiatan ini menjadi wadah yang menjembatani para pecinta durian, petani lokal, dan UMKM agar lebih dikenal oleh masyarakat luas.

“Harapan kami semoga bisa lebih besar lagi, melibatkan lebih banyak komunitas dan semoga Harmony Community bisa terus berkontribusi untuk acara yang positif. Terlebih lagi UMKM, dan komunitas,” ungkap dia.

Sementara itu, Pegadang Durian Arifin mengaku senang dengan adanya Festival Durian Taman Budaya. 

Ia mengaku penjualan pada hari pertama meningkat hingga diborong langsung oleh Bupati Bogor.

“Penjualan hari pertama event di Festival Durian di Sentul City ya. Penjualannya alhamdulillah sih, apalagi kedatangan Pak Bupati. Penjualannya jadi meningkat, Pak Bupati juga ngeborong,” kata Arifin.

Selain itu, Ketua Panitia Festival Durian Taman Budaya Ayatullah Humaeni menjelaskan bahwa,  digelarnya Festival Durian ini untuk mempromosikan berbagai jenis durian lokal Bogor dan Jawa Barat kepada masyarakat luas.

"Memberikan bantuan langsung kepada pedagang durian lokal melalui peningkatan penjualan dan eksposur selama event," kata dia.

"Menciptakan wadah interaksi antara petani durian, pedagang, komunitas pecinta durian, dan pemerintah daerah," tambahnya.

Menurut Ayat, Durian merupakan salah satu komoditas buah unggulan di Bogor dan sekitarnya, dengan beragam varietas lokal seperti Durian Montong, Petruk, Sunan, Bawor, hingga varietas unggulan dari sentra durian Bogor seperti Cijeruk, Warso Farm, dan daerah lain di Jawa Barat. 

Keberagaman varietas ini menjadi potensi besar untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata kuliner dan agrowisata.

Di sisi lain, kata dia, banyak pedagang durian lokal di Bogor menghadapi tantangan dalam hal akses pasar, promosi produk, dan daya saing dengan durian impor atau durian dari daerah lain. 

"Festival durian  memberikan wadah langsung bagi pedagang durian lokal untuk meningkatkan penjualan," paparnya.

Di tengah kesibukan sehari-hari, lanjutnya, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk meluangkan waktu bersama keluarga maupun orang-orang terdekat.

"Pengunjung juga dapat menikmati suasana Taman Budaya sembari mencicipi berbagai sajian kuliner dan melihat aktivitas pelaku UMKM lokal," imbuhnya.

Ia menambahkan, tak hanya peserta lomba, masyarakat umum pun diharapkan ikut meramaikan kegiatan tersebut.

Tawa, aroma durian, dan interaksi antarpengunjung diprediksi menjadi warna tersendiri selama acara berlangsung.

Sebagai informasi, kegiatan ini diselenggarakan oleh Tim Taman Budaya dan Tim Corcom Sentul City, dengan dukungan Harmony Community yang mengusung semangat Harmoni Dalam Damai.

Dengan mengusung semangat Sentul City – Wellness Living in True Nature, kata Ayat, acara tersebut diharapkan menjadi salah satu pilihan hiburan keluarga sekaligus ruang untuk memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat.

Dua buku tersebut masing-masing berjudul Echoes of Heritage dan Suara Dari Masa Depan. Keduanya merupakan kumpulan karya siswa kelas XI yang berawal dari tugas pembelajaran, kemudian melewati proses kurasi, penyuntingan, hingga akhirnya diterbitkan menjadi buku.

Peluncuran dua buku itu menjadi bukti bahwa pengalaman, keresahan, pemikiran, hingga gagasan sederhana siswa dapat memiliki nilai ketika dituangkan secara serius melalui tulisan.

Kepala SMA Kemala Bhayangkara, Hendri Adi, mengatakan tantangan terbesar dalam menulis sering kali bukan menemukan ide, melainkan keberanian untuk mulai menulis.

“Halangan utama orang untuk merefleksikan apa yang dipikirkan dalam bentuk tulisan adalah memulai. Anak-anak ini berhasil melampaui itu dan hari ini kami disajikan dua buku karya pertama mereka,” ujar Hendri, Minggu (27/9/2026).

Salah satu buku, Echoes of Heritage, lahir dari pembelajaran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Para siswa diajak merefleksikan pengalaman mereka saat berinteraksi dengan budaya, kemudian mengembangkan pengalaman tersebut menjadi tulisan berbentuk opini.

Sementara Suara Dari Masa Depan merupakan antologi karya sastra yang berisi tulisan para siswa.

Bagi sekolah, proyek tersebut bukan sekadar upaya menyelesaikan tugas pembelajaran. Para siswa justru diarahkan untuk memahami bagaimana sebuah gagasan dapat diolah menjadi karya yang bisa dibaca dan dinikmati orang lain.

“Tidak hanya sekadar mempersiapkan dan menuangkan ide, tetapi bagaimana ide itu menjadi karya,” kata Hendri.

Sembilan Bulan Mengubah Tugas Menjadi Buku
Dua buku tersebut juga tidak lahir dalam waktu singkat.

Prosesnya dimulai sekitar Februari melalui tahap kick-off proyek. Setelah itu siswa menjalani proses penulisan, menentukan tenggat waktu, mengumpulkan naskah, hingga memasuki tahap kurasi dan penyuntingan yang melibatkan editor profesional.

Seluruh rangkaian tersebut berlangsung sekitar sembilan bulan sebelum akhirnya naskah dicetak menjadi buku.

Proses panjang itu sekaligus memberikan pengalaman kepada siswa bahwa sebuah karya tidak lahir secara instan. Tulisan yang awalnya hanya menjadi tugas pembelajaran ternyata masih bisa dikembangkan, diseleksi, diperbaiki, hingga memiliki kesempatan dibaca oleh khalayak yang lebih luas.

Di Tengah Gempuran AI, Siswa Tetap Diminta Berpikir dan Menulis
Perkembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) turut menjadi perhatian dalam kegiatan tersebut.

Direktur Kebhayangkaraan Irjen Pol M Sugiarto mengingatkan bahwa kehadiran AI merupakan bagian dari perkembangan teknologi yang sulit dihindari. Namun, teknologi tersebut diharapkan tidak mengambil alih proses berpikir dan kreativitas siswa.

Menurutnya, pengalaman dan pemikiran pribadi tetap harus menjadi titik awal dalam menghasilkan tulisan.

Siswa didorong untuk terlebih dahulu melihat, berpikir, kemudian menuangkan gagasannya sendiri. Setelah itu, teknologi AI dapat digunakan sebagai alat bantu dalam proses berikutnya.

“Kalau kita menyatakan bagaimana pengaruh AI di zaman sekarang, hampir tidak mungkin kita tidak melirik AI, tetapi seberapa orisinal tulisan kita? Tulis dulu, tuangkan pikiran kita, baru dalam proses selanjutnya melibatkan AI,” ujarnya.

Pesan tersebut menekankan pentingnya orisinalitas di tengah kemudahan teknologi yang kini mampu membantu seseorang menghasilkan tulisan dalam waktu singkat.

Bukan Sekadar Pintar, Tapi Harus Menghasilkan Karya

Peluncuran Echoes of Heritage dan Suara Dari Masa Depan diharapkan tidak berhenti sebagai pencapaian satu proyek sekolah.

Para siswa justru didorong menjadikan pengalaman tersebut sebagai pijakan untuk menghasilkan karya-karya berikutnya.

“Setelah kita mencoba dan berhasil, Insyaallah kita akan memancing karya-karya yang lain. Jadi, terus berkarya. Negara ini membutuhkan karya-karya, bukan sekadar orang yang pintar. Karya yang bisa dirasakan orang lain,” ungkapnya.

Sekolah juga mengingatkan para siswa agar tidak takut untuk mulai menulis. Sebab, setiap orang dinilai memiliki pengalaman, sudut pandang, dan cerita yang bisa diolah menjadi sebuah karya.

“Teruslah berkarya karena setiap dari kalian punya cerita, punya narasi yang menunggu untuk dituliskan. Semua orang layak menulis sesuatu tentang apa yang mereka lihat dan rasakan,” demikian pesan yang disampaikan kepada para siswa.

Peluncuran dua buku tersebut akhirnya bukan hanya menjadi perayaan Bulan Bahasa. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi ruang bagi siswa untuk membuktikan bahwa budaya literasi tidak berhenti pada membaca, tetapi juga berlanjut pada keberanian berpikir, menulis, menyunting, hingga menghasilkan karya yang dapat dinikmati orang lain.

Namun, tudingan tersebut langsung dibantah Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong, Wisnu Hani Putranto.
Wisnu memastikan tidak ada praktik pungutan liar (pungli) terhadap warga binaan di lapas yang dipimpinnya.

Pernyataan itu disampaikan Wisnu saat mendampingi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto bersama Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) RI Aries Marsudiyanto melakukan inspeksi mendadak ke Lapas Cibinong, Jumat (25/9/2026).

Sebelumnya, Ombudsman RI menyoroti sejumlah fasilitas di dalam Lapas Cibinong yang dinilai tidak semestinya tersedia bagi warga binaan.

Tak berhenti pada persoalan fasilitas, sorotan juga mengarah pada dugaan adanya pembayaran tertentu untuk memperoleh akses ke kluster atau fasilitas tertentu di dalam lapas.

Saat dikonfirmasi mengenai dugaan tersebut, Wisnu memberikan bantahan tegas.

“Tidak ada di sini,” kata Wisnu.

Wartawan kemudian kembali mengonfirmasi secara spesifik mengenai dugaan pungutan yang sebelumnya menjadi sorotan Ombudsman.

Wisnu kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak menemukan adanya praktik pungli.

“Kalau ada pungli, bisa disampaikan langsung dan bisa dibuktikan. Insyaallah tidak ada,” tegasnya.

Pernyataan tersebut kini menjadi penting di tengah perhatian publik terhadap kondisi Lapas Cibinong.

Sebab, di satu sisi terdapat temuan dan sorotan Ombudsman mengenai fasilitas serta dugaan pungutan untuk memperoleh akses tertentu. Di sisi lain, pihak lapas secara terbuka membantah adanya praktik pungli.

Kedatangan Menteri Imipas Agus Andrianto dan Kepala Bappisus RI Aries Marsudiyanto pun menjadi momentum untuk melihat langsung kondisi di balik tembok Lapas Cibinong.

Inspeksi tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memastikan fasilitas, pelayanan, serta tata kelola pemasyarakatan berjalan sesuai aturan.

Dengan adanya perbedaan keterangan tersebut, persoalan dugaan pungutan untuk mendapatkan akses ke fasilitas tertentu di Lapas Cibinong masih memerlukan verifikasi dan pembuktian lebih lanjut.

Tak sekadar mengecek kondisi ruangan, Bappisus memastikan penggunaan setiap fasilitas di dalam lapas akan ditelusuri. Termasuk kemungkinan adanya pemanfaatan ruangan untuk kepentingan pribadi maupun aktivitas transaksional.

Kepala Bappisus RI Aries Marsudiyanto mengatakan, pemeriksaan dilakukan bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto dengan menyisir sejumlah fasilitas di Lapas Cibinong.

Mulai dari tempat ibadah hingga fasilitas pembinaan, seluruhnya menjadi bagian dari pemeriksaan.

“Apapun bentuknya ruangan itu, bila dipakai untuk hal-hal yang menyimpang aturan, kita akan awasi dan tegakkan,” kata Aries saat memberikan keterangan di Lapas Cibinong, Jumat (25/9/2026).

Menurut Aries, persoalan di Lapas Cibinong menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia.

Ia bahkan memberikan peringatan kepada para kepala lapas agar tidak hanya mengawasi warga binaan, tetapi juga memastikan seluruh jajaran di bawahnya bekerja sesuai aturan.

“Saya minta dibersihkan seluruh kegiatan di lapas. Awasi anak buah, kontrol anak buah, jangan sampai tempat di lapas digunakan untuk segala macam kepentingan pribadi dan transaksional,” tegasnya.

Bappisus, lanjut Aries, juga akan melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah lapas lainnya.

Jika dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran, pihak yang bertanggung jawab akan dimintai pertanggungjawaban.

“Kita akan melakukan sidak ke beberapa lapas. Yang tertangkap harus bertanggung jawab,” ujarnya.

Pemeriksaan Bappisus juga menyoroti kondisi sejumlah ruangan yang sebelumnya diperiksa Ombudsman RI.

Aries memastikan lokasi yang diperiksa Bappisus merupakan lokasi yang sama dengan yang sebelumnya menjadi sorotan Ombudsman.

Namun, terdapat perbedaan kondisi pada sejumlah ruangan, termasuk keberadaan furniture dan properti yang sebelumnya terlihat dalam dokumentasi pemeriksaan Ombudsman.

Perbedaan tersebut kini menjadi bagian dari materi investigasi Bappisus.

“Nanti kita investigasi. Kalau ada sesuatu yang tidak benar, itu dilakukan oleh siapa, kita akan tindak,” kata Aries.

Meski demikian, Aries meminta publik tidak terburu-buru menyimpulkan adanya pelanggaran sebelum proses investigasi selesai.

Ia menegaskan pemeriksaan harus dilakukan secara objektif dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

“Kita harus objektif. Investigasi itu ada asas praduga tak bersalah, kita junjung juga. Namun kita profesional,” ujarnya.

Aries juga menyebut telah memberikan peringatan kepada Kepala Lapas Cibinong terkait tanggung jawab atas berbagai kondisi yang terjadi di dalam lapas.

Bappisus tidak ingin pemeriksaan tersebut berlarut-larut. Aries menargetkan hasil investigasi sudah dapat diketahui paling lambat satu pekan.

“Lebih cepat lebih baik. Seminggu paling lama, minggu depan akan ada hasil,” tegas Aries.

Ia memastikan investigasi harus menghasilkan kesimpulan dan tindak lanjut yang jelas.

“Investigasi harus ada hasilnya. Kalau tidak ada hasilnya berarti enggak kerja, jadi enggak boleh,” katanya.

Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan pihaknya masih mendalami fungsi sejumlah ruangan yang terdapat di Lapas Cibinong.

Menurut Agus, perlu dipastikan apakah ruangan-ruangan tersebut benar-benar digunakan untuk kegiatan Asimilasi dan Edukasi (SAE), atau terdapat fungsi lain di luar ketentuan.

“Nanti kita lihat. Artinya kalau ruangan begitu banyak, apa mereka sedang melakukan kegiatan Asimilasi dan Edukasi atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain, itu nanti akan kami lihat,” kata Agus.

Hasil investigasi Bappisus nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran, sekaligus memastikan pihak yang harus bertanggung jawab apabila ditemukan penyimpangan.

Untuk sementara, seluruh temuan tersebut masih dalam proses pemeriksaan dan belum dapat disimpulkan sebagai pelanggaran sebelum investigasi selesai.

Peletakan batu pertama pembangunan gedung rektorat tersebut digelar bersamaan dengan kegiatan orientasi mahasiswa baru ITB Vinus Bogor yang diikuti sekitar 1.200 mahasiswa.

Ketua Yayasan Kampus ITB Vinus Bogor, Yusfitriadi, mengatakan pembangunan tahap awal akan mencakup sekitar 5.000 meter persegi dari total lahan yang tersedia.

“Yang akan dibangun baru 5.000 meter. Itu yang tadi peletakan batu pertama,” kata Yusfitriadi.

Menurut dia, pembangunan tersebut ditargetkan selesai sekitar Agustus 2027. Nantinya, kawasan kampus tidak hanya diperuntukkan bagi aktivitas akademik, tetapi juga dilengkapi berbagai fasilitas penunjang mahasiswa.

“Ini semua taman. Kemudian di sini ada kantin-kantin, tempat nongkrong. Di sana pojok masjid, turun ke bawah ada ballroom, kemudian ada kelas dan rektorat,” ujarnya.

Yusfitriadi menjelaskan, pengembangan fasilitas pendidikan ITB Vinus tidak hanya terpusat di satu lokasi. Saat ini, pihaknya memiliki empat kampus yang ditempatkan di sejumlah wilayah Kabupaten Bogor.

Kampus induk berada di Cibinong untuk melayani masyarakat wilayah tengah dan utara, termasuk Parung dan Gunung Sindur.

Kemudian terdapat kampus di Cileungsi yang diarahkan untuk menjangkau masyarakat wilayah timur seperti Jonggol dan Sukamakmur.

ITB Vinus juga memiliki kampus di Cijeruk untuk menjangkau masyarakat wilayah Cigombong dan Tamansari, serta kampus di Cibungbulang untuk masyarakat Parung Panjang dan wilayah sekitarnya.

Konsep tersebut, kata Yusfitriadi, dibuat karena luas wilayah Kabupaten Bogor membuat akses pendidikan tinggi tidak selalu mudah bagi masyarakat.

Ia menilai persoalan rendahnya minat kuliah tidak bisa serta-merta disebabkan karena masyarakat tidak ingin melanjutkan pendidikan.

“Misalnya masyarakat Bogor malas kuliah. Padahal siapa tahu mungkin karena jauh, mungkin karena tidak punya ongkos, mungkin karena kondisi ekonomi. Maka kita yang mendekatkan ke masyarakat,” jelasnya.

Yusfitriadi mengatakan ITB Vinus memilih pendekatan berbeda dengan tidak hanya menunggu masyarakat datang mendaftar ke kampus.

Menurutnya, perguruan tinggi harus turun langsung melihat persoalan yang membuat masyarakat kesulitan mengakses pendidikan.

“Kita tidak mau jadi kampus yang menunggu masyarakat supaya datang mendaftar kuliah. Kita blusukan ke masyarakat. Apa sih kendalanya tidak kuliah?” katanya.

Jika kendalanya adalah jarak, kata dia, maka kampus regional menjadi salah satu solusi. Sementara jika persoalannya ekonomi, maka penguatan program beasiswa menjadi bagian dari upaya yang dilakukan.

Pada tahun akademik ini, sekitar 1.200 mahasiswa baru mengikuti kegiatan orientasi di ITB Vinus Bogor.

Sebagian mahasiswa tersebut merupakan penerima program pemerintah daerah melalui skema bantuan keuangan desa dalam program Satu Desa Satu Sarjana.

Yusfitriadi menyebut, rata-rata terdapat sekitar tiga mahasiswa dari setiap desa yang mengikuti program tersebut. Namun, tidak seluruh desa mengarahkan penerimanya untuk berkuliah di ITB Vinus karena mahasiswa juga dapat memilih perguruan tinggi lain.

“Rata-rata tiga orang satu desa. Ada juga desa yang ke kita, ada juga ke perguruan tinggi lain,” ujarnya.

Menariknya, ITB Vinus tidak hanya mendorong mahasiswa menyelesaikan pendidikan hingga mendapatkan gelar sarjana. Sejak semester empat, mahasiswa mulai dipetakan untuk melihat potensi usaha yang dapat mereka kembangkan.

Yusfitriadi mengatakan mahasiswa nantinya diarahkan agar skripsi yang dikerjakan memiliki keterkaitan dengan usaha yang mereka jalankan.

“Semester empat kita sudah mapping, mereka punya usaha-usaha. Sehingga mereka menyusun skripsinya, apa usaha mereka,” katanya.

Dengan pola tersebut, usaha yang dirintis selama masa kuliah diharapkan dapat terus dikembangkan setelah mahasiswa menyelesaikan pendidikan.

“Usaha mereka yang akan mereka wujudkan setelah mereka lulus. Mudah-mudahan kita berikhtiar ke arah sana,” tuturnya.

Saat ini, ITB Vinus memiliki sejumlah program studi, di antaranya S1 Sistem Informasi, S1 Bisnis Digital, dan S1 Entrepreneurship.

Sementara itu, kampus tersebut dijadwalkan menggelar wisuda angkatan pertama pada November mendatang dengan jumlah sekitar 80 lulusan.

Adapun mahasiswa yang mengikuti orientasi saat ini merupakan bagian dari angkatan keempat ITB Vinus dan berasal dari seluruh program studi.

Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan bagian perundang-undangan untuk mengkaji kemungkinan penyusunan regulasi daerah sebagai bagian dari upaya pencegahan terhadap persoalan sosial tersebut.

“Nanti kita berkoordinasi dengan bagian perundang-undangan untuk bagaimana mengkaji menjadi sebuah Peraturan Daerah,” kata Sastra, Selasa (22/9/2026).

Sastra juga menyinggung kasus pasangan sesama lelaki yang sebelumnya diamankan aparat di wilayah Parung. Namun, hingga kini DPRD Kabupaten Bogor mengaku belum menerima informasi terbaru secara resmi dari Pemerintah Kabupaten Bogor terkait perkembangan kasus tersebut.

“Nah, makanya untuk update dari Pemda kami belum menerima,” ujarnya.

Menurut Sastra, pemerintah daerah perlu lebih proaktif dalam merespons fenomena yang menjadi perhatian publik, termasuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai risiko kesehatan dan pentingnya menjaga lingkungan keluarga.

Ia juga menyebut adanya informasi yang beredar di media mengenai dugaan salah satu pihak dalam kasus tersebut terindikasi HIV.

“Saya baca di media, ketika dicek ternyata HIV, ada terindikasi HIV,” katanya.

Meski demikian, informasi mengenai status kesehatan tersebut perlu dipastikan melalui keterangan resmi dari instansi berwenang agar tidak menimbulkan stigma maupun informasi yang keliru.

Sastra menilai persoalan tersebut menjadi pengingat penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat peran keluarga dalam memberikan edukasi dan perlindungan kepada anggota keluarga.

“Tentu ini ancaman bagi kita semua untuk kita lebih menjaga keluarga kita dari hal-hal seperti itu,” tegasnya.

Di sisi lain, rencana kajian regulasi yang disampaikan DPRD masih berada pada tahap koordinasi dan pembahasan. Belum ada penjelasan mengenai bentuk maupun substansi Peraturan Daerah yang nantinya akan dikaji.

DPRD berharap Pemkab Bogor dapat mengambil langkah yang lebih aktif, baik melalui edukasi, pencegahan maupun koordinasi lintas sektor, menyusul maraknya perhatian publik terhadap konten asusila yang beredar di media sosial.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Achmad Wildan, mengungkapkan angka tersebut masih harus diselesaikan dalam pembahasan bersama seluruh perangkat daerah.

“Masih ada sisa, harus yang nanti selesaikan Rp446 miliar,” kata Achmad Wildan, Selasa (22/9/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut terjadi setelah proyeksi defisit sebelumnya berada di kisaran Rp800 miliar pada tahap KUA-PPAS. Setelah dilakukan pembahasan dan penyesuaian, angka defisit kini berada di sekitar Rp446 miliar.

Namun, Pemkab Bogor masih harus melakukan pembahasan dengan puluhan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dari total 38 SKPD, sebagian telah menjalani pembahasan, sementara lainnya masih dalam proses.

Wildan mengatakan pemerintah daerah memilih bersikap hati-hati dalam menyusun anggaran. Sejumlah usulan dari SKPD belum langsung diakomodasi lantaran kondisi keuangan daerah yang sedang menghadapi tekanan.

“Usulan-usulan SKPD kita tahan dulu, jangan ada usulan karena memang kondisi keuangannya lagi tidak bagus,” ujarnya.

Tekanan terhadap APBD Kabupaten Bogor salah satunya berasal dari penurunan sejumlah sumber pendapatan daerah.

Wildan menyebut penerimaan dari Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) mengalami penurunan sekitar Rp107 miliar. Sementara penerimaan dari sektor pajak lainnya turun sekitar Rp44 miliar. Jika digabungkan, penurunan tersebut mencapai sekitar Rp151 miliar.

“MBLB sekitar Rp107 miliar. Opsi pajak sekitar Rp44 miliar. Totalnya Rp151 miliar,” jelasnya.

Menurut Wildan, kondisi tersebut tidak lepas dari belum dibukanya kembali aktivitas pertambangan yang menjadi salah satu sumber penerimaan daerah.

Selain MBLB, Pemkab Bogor juga masih mencermati sejumlah sektor penerimaan lain, termasuk pajak hotel dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Untuk BPHTB, pemerintah daerah masih memantau kondisi yang berkaitan dengan proses pertanahan. Karena itu, kebijakan anggaran dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.

“Kita memang semuanya masih kehati-hatian. Semua kabupaten/kota juga masih asas hati-hati,” katanya.

Di tengah tekanan fiskal tersebut, Wildan menegaskan Pemkab Bogor belum melakukan pemangkasan terhadap program SKPD secara langsung.

Pembahasan saat ini lebih diarahkan untuk memilah kebutuhan yang bersifat wajib dan mendesak dengan usulan program yang masih dapat ditunda.

Sejumlah kewajiban pemerintah tetap harus dialokasikan, seperti pembayaran pekerjaan dengan masa kalender tertentu serta gaji ke-13 dan ke-14, termasuk bagi PPPK.

Dinas Pendidikan, misalnya, justru mengalami penambahan anggaran. Salah satu penyebabnya adalah kewajiban pembayaran pekerjaan yang merupakan luncuran dari tahun sebelumnya serta kebutuhan pembayaran gaji ke-13 dan ke-14.

“Tidak ada pengurangan. Penambahannya itu yang menyebabkan defisit,” ujar Wildan.

Untuk sektor kesehatan, kebutuhan yang bersifat wajib juga tetap harus dipenuhi. Sementara rumah sakit yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) didorong meningkatkan pendapatan secara mandiri.

Ditargetkan Rampung 30 September
Pemkab Bogor masih terus mengejar penyelesaian pembahasan APBD-P 2024. Dari total 38 SKPD, pembahasan dilakukan secara bertahap sebelum masuk tahap penyelarasan akhir.

Wildan berharap seluruh proses dapat dituntaskan sesuai jadwal sehingga penetapan APBD Perubahan dapat dilakukan pada 30 September.

“Mudah-mudahan tanggal 30 September sudah ada penetapan,” katanya.

Dengan sisa defisit sekitar Rp446 miliar yang masih harus diselesaikan, pembahasan APBD-P 2024 menjadi salah satu pekerjaan penting Pemkab Bogor untuk memastikan kebutuhan wajib tetap terakomodasi tanpa mengganggu keseimbangan keuangan daerah.

Penggeledahan tersebut masih berlangsung hingga Senin siang. KPK belum mengungkap barang bukti atau temuan apa saja yang diperoleh dari lokasi tersebut.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan langkah penyidik tersebut.

“Hari ini, Senin, penyidik melanjutkan giat penggeledahan di kantor PT Summarecon Bogor. Saat ini kegiatan masih berlangsung,” ujar Budi, Senin (21/9/2026).

Menurut Budi, KPK akan menyampaikan perkembangan hasil penggeledahan setelah proses penyidikan di lokasi selesai.

Baca Juga: KPK Jerat 8 Tersangka Kasus Korupsi ATR/BPN, Kepala BPN Bogor 1 Ikut Ditahan

“Kami akan update terus setiap perkembangannya,” katanya, Senin (21/9/2026).

Penggeledahan di kantor Summarecon Bogor menjadi bagian dari rangkaian penyidikan kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan pengurusan HGB di wilayah Bogor.

Kasus ini bermula dari OTT KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026. Sehari setelah OTT tersebut, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka, termasuk pejabat di lingkungan ATR/BPN dan Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk.

Sebelum menggeledah kantor Summarecon Bogor, penyidik KPK juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi. Salah satunya kantor PT Summarecon Agung Tbk di Jakarta Timur pada Jumat (18/9/2026).

Dari penggeledahan sebelumnya, KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik, termasuk dokumen SHGB yang berkaitan dengan perkara, dokumen keuangan perusahaan yang berkaitan dengan PT Kencana Jayaproperti Agung (KCJA), serta barang bukti elektronik terkait pemblokiran sengketa tanah di wilayah Bogor.

Kini, kantor Summarecon Bogor menjadi lokasi lanjutan yang disisir penyidik.

Namun, hingga penggeledahan masih berlangsung, KPK belum membeberkan apa saja yang ditemukan maupun barang bukti yang diamankan dari lokasi tersebut.

Publik masih menunggu hasil penggeledahan yang diharapkan dapat memperjelas konstruksi perkara dugaan korupsi pengurusan HGB yang tengah ditangani KPK.

KPK memastikan perkembangan terbaru akan disampaikan setelah proses penggeledahan selesai.

Lima tim akan ambil bagian dalam pertandingan yang dikemas dengan format kompetisi, yakni PJU FC X Staf, Opsnal Squad, Regident FC, Komunitas Ojol, serta tim Media yang diisi wartawan Pokja Media Polres Bogor.

Tak hanya menjadi pertandingan olahraga, kegiatan ini juga menjadi ruang silaturahmi antara personel kepolisian, wartawan, dan unsur masyarakat. Tim Opsnal, Regident, PJU, hingga Media akan saling berhadapan dalam pertandingan yang berlangsung sejak sore hingga malam hari.

Rangkaian pertandingan dijadwalkan dimulai pukul 15.30 WIB. Laga pembuka mempertemukan Regident FC kontra Media, dilanjutkan Opsnal Squad menghadapi Ojol Kamtibmas.

Setelah itu, pertandingan terus bergulir hingga malam dengan jeda salat Magrib. Laga terakhir dijadwalkan berlangsung pukul 20.35–21.00 WIB, mempertemukan Regident FC melawan Opsnal Squad.

Jadwal Kasat Lantas Cup 2026

15.30–16.00 WIB: Regident FC vs Media
16.05–16.30 WIB: Opsnal Squad vs Ojol Kamtibmas
16.35–17.00 WIB: PJU FC vs Media
17.05–17.30 WIB: Regident FC vs Ojol Kamtibmas
17.35–18.00 WIB: Opsnal Squad vs PJU FC
18.35–19.00 WIB: Ojol Kamtibmas vs Media
19.05–19.30 WIB: PJU FC vs Regident FC
19.35–20.00 WIB: Opsnal Squad vs Media
20.05–20.30 WIB: PJU FC vs Ojol Kamtibmas
20.35–21.00 WIB: Regident FC vs Opsnal Squad

Kasatlantas Polres Bogor AKP Afif Widhi Ananto mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT Polantas ke-71.

Melalui kegiatan olahraga tersebut, jajaran Satlantas Polres Bogor mengajak seluruh unsur yang terlibat untuk menjadikan momentum peringatan HUT Polantas sebagai sarana memperkuat kebersamaan dan komunikasi.

“Mari memeriahkan kegiatan tersebut sebagai bentuk rasa syukur kita di HUT Polantas ke-71 tahun,” kata Afif, Minggu (20/9/2026).

Ia berharap, event Kasat Lantas Cup 2026 tidak sekadar menghadirkan persaingan di lapangan, tetapi juga menjadi momentum membangun kedekatan antara polisi, media, dan masyarakat.

“Semangat yang diusung dalam kegiatan ini sejalan dengan slogan “Polantas Presisi Mengabdi untuk Negeri,” pungkasnya

Hal itu terlihat dalam Festival Film Kabupaten Bogor (FFKB) Award 2026 yang menjadi ajang bagi para sineas muda dari berbagai kecamatan untuk menunjukkan kreativitasnya.

Pada gelaran kedua FFKB tersebut, sebanyak 22 film diproduksi dan diikutsertakan. Karya-karya itu membawa tema besar “Edukasi untuk Negeri”, dengan cerita yang dekat dengan kehidupan masyarakat, mulai dari persoalan lingkungan hingga nilai-nilai kemanusiaan.

Film “Nilai Yang Tersisa” dari Kecamatan Ciawi berhasil meraih Juara 1. Sementara Juara 2 diraih Kecamatan Cibinong melalui film “Patik”, sedangkan Kecamatan Cisarua meraih Juara 3 lewat film “Halimun Kandel Tina Atikan”.

Baca Juga: Ratusan Pelajar Adu Cepat di Q Square, Dispora Bogor Bidik Bibit Atlet Sepatu Roda

Tak hanya penghargaan utama, sejumlah talenta juga mendapat apresiasi melalui berbagai kategori.

Untuk kategori Sutradara Terbaik, penghargaan diberikan kepada Aditya Nugraha dari Kecamatan Cisarua. Cerita Terbaik diraih Melissa Erjani dari Kecamatan Tajur Halang, sementara Aktor Terbaik diberikan kepada Rizky Aditya Maulidin dari Kecamatan Citeureup.

Kecamatan Cibinong juga meraih penghargaan Kameramen Terbaik melalui Erzan Fauzi dan Artistik Terbaik. Sementara Editor Terbaik diraih Kecamatan Ciawi.

Untuk kategori akting perempuan, Nabila Putri dari Kecamatan Leuwiliang meraih Aktris Terbaik. Rekannya dari kecamatan yang sama, Anisa Fadillah, meraih penghargaan Peran Pembantu Wanita Terbaik.

Adapun penghargaan Peran Pembantu Pria Terbaik diberikan kepada M. Rifqi dari Kecamatan Cibungbulang.

Film Jadi Jalan Menemukan Talenta Baru

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor, Ria Marlisa, mengatakan FFKB menjadi salah satu ruang untuk menemukan talenta-talenta baru di sektor ekonomi kreatif, khususnya perfilman.

Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya berorientasi pada kompetisi, tetapi juga ingin menjadikan film sebagai media edukasi bagi masyarakat, terutama generasi muda.

“Tujuan festival film ini untuk mendapatkan talenta-talenta sineas baru di ekonomi kreatif sektor film. Kita juga ingin memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama generasi muda melalui film,” kata Ria.

Tema “Edukasi untuk Negeri”, kata dia, dipilih agar film-film yang dihasilkan tidak berhenti setelah festival berakhir. Pemerintah Kabupaten Bogor berencana mengkolaborasikan karya tersebut dengan sekolah-sekolah.

Film yang mengangkat isu sampah, nilai kemanusiaan dan kehidupan sosial masyarakat diharapkan dapat menjadi bahan tontonan sekaligus pembelajaran bagi para pelajar.

“Kita akan kolaborasikan dengan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Bogor. Film-film ini bisa diputar di sekolah karena temanya ada tentang sampah, nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan,” ujarnya.

Film Juara 1 Angkat Persoalan Sampah

Pesan lingkungan menjadi salah satu perhatian dalam festival tahun ini. Film juara pertama dari Kecamatan Ciawi, misalnya, mengangkat persoalan sampah.

Ria menilai isu tersebut sangat dekat dengan kehidupan masyarakat dan membutuhkan keterlibatan generasi muda sejak dini.

“Luar biasa sekali karena memang permasalahan sampah itu sangat kita inginkan masyarakat bisa mengelola dari tingkat paling bawah, terutama dari generasi muda,” katanya.

Menurut Ria, kepedulian terhadap sampah perlu dibangun sejak bangku sekolah. Edukasi melalui film dinilai dapat menjadi salah satu cara untuk menanamkan kesadaran tersebut dengan bahasa yang lebih dekat dengan anak-anak.

“Kalau generasi muda kita peduli sampah, mudah-mudahan Kabupaten Bogor tidak ada lagi darurat sampah,” tuturnya.

Tak Berhenti di Kabupaten Bogor
Karya para sineas muda tersebut juga berpeluang menjangkau penonton yang lebih luas.

Ria menyebut sejumlah perwakilan kementerian bidang kebudayaan turut hadir dalam kegiatan tersebut. Film-film hasil FFKB juga diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai materi edukasi di sekolah-sekolah di berbagai daerah.

“Filmnya juga akan dibawa oleh mereka untuk edukasi ke sekolah-sekolah se-Indonesia,” katanya.

Sementara itu, Ketua Panitia FFKB Tb Ule Sulaiman S mengatakan festival tahun ini merupakan gelaran kedua.

Dari total 40 kecamatan di Kabupaten Bogor, sebanyak 22 kecamatan ambil bagian dengan menghasilkan karya film yang kemudian dinilai dalam berbagai kategori.

Ia berharap FFKB dapat terus digelar setiap tahun sehingga semakin banyak kecamatan yang ikut serta.

“Harapannya bisa digelar setiap tahun dan semua kecamatan di Kabupaten Bogor bisa ikut,” ujarnya.

Lebih dari sekadar mencari juara, Ule berharap FFKB menjadi pintu masuk bagi lahirnya generasi baru sineas dari Kabupaten Bogor.

Sebab dari kamera sederhana, cerita tentang lingkungan, kehidupan masyarakat dan nilai-nilai kemanusiaan, bisa saja lahir talenta muda yang suatu hari membawa nama Kabupaten Bogor ke panggung perfilman yang lebih luas.

Penggeledahan dilakukan terkait kasus suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengungkapkan, kantor perusahaan tersebut menjadi salah satu lokasi yang digeledah penyidik dalam upaya mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Baca Juga: KPK Jerat 8 Tersangka Kasus Korupsi ATR/BPN, Kepala BPN Bogor 1 Ikut Ditahan

“Penggeledahan kali ini dilakukan di salah satu pihak swasta, yakni di kantor PT Summarecon Agung Tbk, yang berlokasi di wilayah Jakarta Timur,” ujar Budi dalam keterangannya, Jumat (18/9/2026).

Menurutnya, penggeledahan merupakan salah satu langkah penyidik untuk memperkuat pembuktian perkara. 

Tak hanya mengumpulkan alat bukti, penyidik juga berupaya memetakan keterkaitan antara pihak-pihak yang diduga berhubungan dengan perkara tersebut.

Baca Juga: Kantor BPN Kabupaten Bogor Digeledah, Penyidik Amankan Dokumen hingga Komputer Terkait Dugaan Pemalsuan 52 Sertifikat PTSL

KPK turut membuka kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran dalam rangkaian perkara yang tengah disidik.

“Termasuk untuk menelusuri bagaimana keterkaitan antar-pihak, dan apakah masih ada pihak-pihak lain yang punya peran krusial dalam konstruksi perkara ini,” kata Budi.

Penggeledahan dimulai sekitar pukul 10.00 WIB. Hingga Jumat siang, proses penggeledahan di kantor Summarecon Agung Tbk tersebut masih berlangsung.

Baca Juga: Sengketa Lahan Sanur dan Dua Pura Bersejarah Memanas, AKAMSI Desak HGB PT RM Dicabut

KPK menyebut kegiatan itu dilakukan sebagai bagian dari upaya paksa pada tahap penyidikan untuk memperoleh alat bukti yang diperlukan guna mengurai perkara secara lebih menyeluruh.

Penggeledahan terhadap pihak swasta ini menunjukkan penyidikan tidak hanya menyasar lingkungan internal ATR/BPN. 

Penyidik juga menelusuri kemungkinan keterkaitan pihak eksternal dalam perkara yang sedang ditangani.

Baca Juga: Usai Kantor BPN Bogor 1 Digeledah Polda Metro, Ini Imbauan untuk Warga

KPK memastikan perkembangan penanganan perkara akan disampaikan kepada publik sesuai dengan proses hukum yang berjalan.

“Kami akan update terus setiap perkembangannya, sebagai bentuk keterbukaan proses hukum di KPK,” ujar Budi.

Momen hujan tersebut terasa begitu mengharukan. 

Ribuan warga yang sebelumnya berkumpul di tengah kondisi kemarau akhirnya melihat hujan turun membasahi wilayah Cibinong. 

Baca Juga: Hujan Tak Kunjung Turun, Ribuan Warga Bogor Salat Istisqa: Sumur dan Sawah Mulai Mengering

Bagi masyarakat, hujan tersebut menjadi penyejuk setelah berhari-hari menghadapi kekeringan.

Bupati Bogor Rudy Susmanto sebelumnya mengatakan, kemarau panjang yang terjadi saat ini tidak hanya dirasakan masyarakat Kabupaten Bogor. 

Sejumlah daerah lain di Indonesia juga menghadapi kondisi serupa.

Baca Juga: Shalat Istisqa dan Doa Bersama di Alun-alun Kabupaten Bogor

Dampaknya mulai terasa dalam kehidupan sehari-hari. Sejumlah sumur warga mulai mengering, sementara lahan pertanian dan saluran irigasi juga mengalami kekurangan pasokan air.

“Terjadi di beberapa kabupaten/kota di Indonesia. Sumur-sumur mulai kering, lahan-lahan pertanian, saluran irigasi juga mulai kering,” kata Rudy.

Hujan yang turun di Cibinong Jumat siang itu pun menjadi momen yang dinanti banyak warga. 

Baca Juga: Musim Kemarau Mengancam Pertanian Bogor, Jaro Ade Siapkan Jurus Antisipasi Gagal Panen Petani

Salah satunya, Mega warga Cibinong, Kabupaten Bogor, yang merasa bahagia akhirnya merasakan hujan setelah kemarau panjang.

“Ini adalah kabar baik. Akhirnya hujan turun juga di wilayah Cibinong, berasa sejuk serelah kemarau panjang kemarin,” ucapnya kepada ceklissatu.com.

Salat istisqa menjadi ikhtiar masyarakat untuk memohon kepada Allah SWT agar hujan segera turun dan membawa manfaat bagi kehidupan warga yang mulai terdampak kekeringan.

Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan, kemarau dengan intensitas cukup panjang saat ini tidak hanya dirasakan masyarakat Kabupaten Bogor. Kondisi serupa terjadi di sejumlah daerah di Indonesia.

Baca Juga: Pemkot Bogor Perkuat Infrastruktur Atasi Banjir di Tamansari Persada

Dampaknya mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Sejumlah sumur warga mulai mengering, sementara lahan pertanian dan saluran irigasi juga mengalami kekurangan air.

“Terjadi di beberapa kabupaten/kota di Indonesia. Sumur-sumur mulai kering, lahan-lahan pertanian, saluran irigasi juga mulai kering,” kata Rudy.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena Kabupaten Bogor memiliki peran penting sebagai salah satu wilayah sumber air baku bagi daerah sekitar, termasuk Bekasi dan Jakarta.

Berbagai upaya untuk mendatangkan hujan juga telah dilakukan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kata Rudy, sebelumnya telah berupaya melakukan hujan buatan. Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil seperti yang diharapkan.

Karena itu, salat istisqa dilakukan sebagai bentuk ikhtiar spiritual masyarakat di tengah kondisi kemarau yang belum berakhir.

“Ini cara terakhir manusia setelah kita berdoa memohon kepada Allah. Mudah-mudahan diberikan hujan yang tentunya hujan tersebut hujan yang memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bogor,” ujar Rudy.

Rudy menuturkan, kebutuhan terhadap hujan semakin mendesak bagi masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari sektor pertanian.

Salah satunya berada di wilayah Bogor Timur. Para petani membutuhkan pasokan air agar lahan kembali bisa ditanami dan aktivitas pertanian dapat berjalan normal.

“Semoga petani kita bisa menanam lagi, agar masyarakat kita air-air di rumahnya dapat terisi kembali, dan tentunya kebermanfaatannya untuk seluruh masyarakat Kabupaten Bogor,” katanya.

Salat istisqa tersebut menjadi simbol harapan warga di tengah kemarau yang berkepanjangan. Bukan sekadar menunggu hujan turun, masyarakat berharap air kembali mengalir ke sumur, irigasi kembali terisi, dan lahan-lahan pertanian bisa kembali ditanami.

Sekretaris Dispora Kabupaten Bogor, Riza Juangsah, mengatakan kompetisi antarsekolah memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk mengenal sekaligus mengasah kemampuan mereka dalam olahraga sepatu roda.

Baca Juga: 282 Anak Unjuk Kecepatan di Q Square, Dispora Bogor Berburu Bibit Atlet Masa Depan

Menurutnya, pertandingan seperti ini bukan hanya soal menang dan kalah. Setiap peserta juga memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuan yang dapat menjadi bahan pemantauan bagi pembinaan atlet ke depan.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan Festival Sepatu Roda ini. Selain memberikan ruang bagi anak-anak untuk berkompetisi, kegiatan seperti ini juga menjadi langkah untuk mencari dan menjaring bibit-bibit atlet sejak usia dini,” kata Riza, Kamis (17/9/2026).

Riza menegaskan, proses mencetak atlet berprestasi membutuhkan waktu panjang. Karena itu, kompetisi yang digelar secara rutin menjadi salah satu bagian penting dalam membangun pengalaman bertanding sekaligus memetakan potensi atlet muda.

Menurutnya, anak-anak yang memiliki kemampuan dan potensi dapat dipantau sejak tingkat sekolah dasar untuk kemudian mendapatkan pembinaan secara bertahap dan berkelanjutan.

“Kami berharap kegiatan seperti ini bisa menjadi agenda rutin. Dari kompetisi yang berkelanjutan, kita bisa melihat potensi atlet sejak dini, kemudian mereka dibina secara bertahap hingga nantinya mampu berprestasi di tingkat yang lebih tinggi,” ujarnya.

Dispora Kabupaten Bogor juga mendorong Perserosi Kabupaten Bogor untuk memperluas pembinaan dengan menggandeng lebih banyak sekolah dan komunitas sepatu roda.

Langkah tersebut dinilai penting agar pencarian bibit atlet tidak berhenti pada satu kompetisi, tetapi menjadi bagian dari sistem pembinaan yang berkesinambungan.

Semakin banyak sekolah dan anak yang terlibat, semakin besar pula peluang munculnya talenta-talenta baru yang bisa diproyeksikan menjadi atlet Kabupaten Bogor.

“Pembinaan ini harus terus berjalan. Perserosi memiliki peran penting dalam membangun fondasi atlet sepatu roda Kabupaten Bogor, terutama melalui pembinaan usia dini. Dispora tentu akan terus mendukung kegiatan-kegiatan positif seperti ini,” pungkasnya.

Festival Sepatu Roda 2026 pun diharapkan bukan menjadi garis akhir bagi para peserta, melainkan menjadi langkah awal bagi anak-anak untuk menapaki perjalanan panjang menuju prestasi olahraga.

Dedie mengungkapkan, dirinya bersama Bupati Bogor Rudy Susmanto pertama kali bertemu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Mei 2025 untuk membahas pengelolaan sampah di wilayah Bogor.

“Ini proses yang cukup panjang. Saya pertama kali dengan Pak Bupati bertemu dengan Menteri LHK di bulan Mei 2025. Hari ini, tanggal 17 September 2026, akhirnya kita bisa mewujudkan mulainya pelaksanaan pembangunan PSEL Bogor Raya 1,” kata Dedie pada awak media, Kamis (17/9/2026).

Menurutnya, realisasi proyek tersebut juga tidak terlepas dari perubahan kebijakan pemerintah pusat, termasuk perubahan Perpres 35 menjadi Perpres 109 yang membuka kesempatan bagi Bogor memperoleh alokasi pembangunan PSEL.

“Semua pihak kolaborasi, sinergi, mulai dari Menko sampai para menteri, dan juga tentu Bupati dan Pemerintah Kota Bogor juga bersinergi untuk mewujudkan ini semua,” ujarnya.

1.500 Ton Sampah per Hari

Dedie menjelaskan, PSEL Bogor Raya 1 nantinya memiliki kapasitas pengolahan mencapai 1.500 ton sampah per hari.

Dari kapasitas tersebut, 1.000 ton dialokasikan untuk sampah Kabupaten Bogor, sementara 500 ton untuk Kota Bogor.

Selain sampah baru, sekitar 10 persen dari kapasitas tersebut dapat berasal dari deposit sampah yang telah menumpuk.

“Kalau 1.500 ton, 10 persennya 150 ton per hari dari deposit,” jelasnya.

Tak hanya PSEL, di kawasan tersebut juga direncanakan terdapat pirolisis plant yang diproyeksikan mampu mengolah sekitar 1.000 ton sampah deposit.

Dedie menilai kombinasi pengolahan tersebut dapat membantu mengurai persoalan kedaruratan sampah yang selama ini dihadapi wilayah Bogor.

“Kalau bisa berjalan dengan mulus, maka persoalan kedaruratan sampah di wilayah Bogor paling tidak bisa mulai terurai,” katanya.

Sampah Kota Bogor Hampir 1.000 Ton Sehari

Khusus Kota Bogor, Dedie menyebut timbulan sampah yang dihasilkan setiap hari hampir mencapai 1.000 ton.

Namun, pada PSEL Bogor Raya 1, alokasi sampah Kota Bogor baru sebesar 500 ton per hari.

Karena itu, Pemerintah Kota Bogor menyiapkan pembangunan PSEL Bogor Raya 2 di Kayumanis untuk mengantisipasi sisa timbulan sampah tersebut.

“Makanya Bogor sedang menyiapkan Bogor Raya 2 di Kayumanis, supaya bisa menyerap yang sisa yang 500 ton lagi,” ungkap Dedie.

Menurutnya, groundbreaking PSEL Bogor Raya 2 ditargetkan berlangsung pada November 2026.

Untuk proyek tersebut, proses lelang di Danantara disebut telah selesai dan pemenangnya sudah ditetapkan. Pemkot Bogor kini mempersiapkan akses menuju lokasi sepanjang sekitar 1,7 kilometer, termasuk pematangan dan pemadatan lahan serta pembangunan sejumlah jembatan kecil.

“Insya Allah sebelum groundbreaking di November, persoalan-persoalan utamanya sudah bisa kita selesaikan,” katanya.

Produksi Listrik 24 MWp

PSEL Bogor Raya 1 juga diproyeksikan menghasilkan listrik sebesar 24 MWp per hari.

Dedie mengatakan listrik tersebut nantinya masuk ke sistem instalasi PLN untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat.

Yang tak kalah penting, menurutnya, sudah ada kepastian pihak yang akan membeli listrik hasil pengolahan sampah tersebut.

“Sekarang kan jelas, tadi sudah tanda tangan MoU dengan PLN bahwa PLN sudah pasti akan membeli listrik ini,” ujarnya.

Dengan adanya offtaker tersebut, kata Dedie, hasil pengolahan sampah menjadi energi listrik memiliki kepastian untuk diserap.

Abu Pembakaran Bakal Diolah Jadi Produk Infrastruktur

Selain menghasilkan listrik, proyek PSEL juga dilengkapi fasilitas pengolahan Fly Ash Bottom Ash (FABA).

Dedie menyebut kawasan PSEL Bogor Raya 1 memiliki luas sekitar 6 hektare, termasuk area FABA plant.

Sisa pembakaran tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pengurugan maupun diolah menjadi berbagai produk penunjang infrastruktur.

“Bisa dibikin untuk produk-produk penunjang infrastruktur seperti paving block, batako, kemudian U-ditch, box culvert dan lain sebagainya,” jelasnya.

Pemkot Tetap Dorong Pemilahan Sampah dari Rumah

Meski PSEL menjadi salah satu solusi pengelolaan sampah, Dedie menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin seluruh sampah langsung berakhir di fasilitas pembakaran.

Menurutnya, pemilahan harus dimulai dari tingkat rumah tangga hingga lingkungan.

Sebab, sejumlah jenis sampah seperti polypropylene dan PET masih memiliki nilai ekonomi apabila dipisahkan dan dikelola dengan baik.

“Sayang kalau semuanya dijadikan energi listrik, dibakar dengan suhu 850 derajat. Ada jenis-jenis tertentu plastik yang masih bisa dimanfaatkan,” kata Dedie.

Karena itu, Pemkot Bogor akan kembali memperkuat gerakan reduce, reuse, recycle (3R) dari hulu hingga hilir.

“Dipilah dari rumah, dipilah dari lingkungan. Itu bisa kemudian nanti menghasilkan uang daripada semuanya dibakar,” tandasnya.

Peringatan itu disampaikan Zulhas saat meninjau kawasan TPA Galuga, Kabupaten Bogor, Kamis (17/9/2026). Di lokasi tersebut, pemerintah tengah mendorong percepatan pengolahan sampah melalui teknologi, termasuk pengembangan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik.

Zulhas menyebut persoalan open dumping bukan lagi sekadar masalah lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan kepatuhan pemerintah daerah terhadap ketentuan perundang-undangan.

"Open dumping sudah enggak boleh lagi. Oleh karena itu, bupati, wali kota, kalau masih open dumping bisa terkena masalah, karena undang-undangnya sudah melarang,” tegas Zulhas.

Menurut dia, kondisi TPA Galuga menjadi gambaran besarnya persoalan sampah yang harus segera ditangani. Timbunan sampah lama di kawasan tersebut disebut telah mencapai ketinggian sekitar 50 hingga 60 meter.

"Ini yang besar ya, Pembangkit Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik yang darurat, sampah yang open dumping yang tingginya rata-rata sudah 50-60 meter,” ujarnya.

Sampah Baru dan Lama Ditangani dengan Teknologi Berbeda
Zulhas menjelaskan, pemerintah menyiapkan dua pendekatan untuk menangani sampah di Galuga.

Sampah baru yang masuk akan diarahkan ke fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik. Sementara timbunan sampah lama akan diolah menggunakan teknologi pirolisis, yang menurut Zulhas ditargetkan dapat menghasilkan bahan bakar berupa solar.

"Jadi ada pengolahan sampah yang baru, ada yang lama, ada dua. Ini yang baru, yang baru datang, diselesaikan melalui pengolahan sampah menjadi energi listrik. Yang satu lagi sampah yang sudah ada, diolah lagi pirolisis menjadi solar,” jelasnya.

Skema tersebut diharapkan dapat mengurangi beban timbunan sampah sekaligus mengubah sampah menjadi sumber energi atau produk bernilai guna.

Zulhas mengatakan, volume sampah yang masuk ke kawasan tersebut mencapai sekitar 3.000 hingga 4.000 ton. Sementara kapasitas pengolahan yang disiapkan berada di kisaran 1.500 ton. 

“Kalau 3.000, kalau 1.500 artinya separuh bisa selesai,” katanya.

Penanganan sampah, kata Zulhas, tidak berhenti pada TPA berkapasitas besar seperti Galuga. Pemerintah juga akan mendorong pengelolaan sampah dengan skala lebih kecil, mulai dari tingkat kabupaten hingga lingkungan rumah tangga.

Pengelolaan itu mencakup sampah dari rumah tangga, sekolah, pusat perbelanjaan hingga pasar.

"Selain itu tentu ada yang lain, ada yang 100 ton, 200 ton, level kabupaten. Kemudian ada sampah rumah tangga, ada sekolah, ada di mal, di pasar, dan seterusnya,” ungkapnya.

Sebanyak 282 peserta ambil bagian dalam Festival Sepatu Roda Tingkat Kabupaten Bogor yang digelar Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bogor di area Q Square Lifestyle Center, Kecamatan Sukaraja, Rabu (16/9/2026).

Festival tersebut mempertemukan peserta usia dini hingga jenjang Sekolah Dasar (SD) dari berbagai kecamatan. Mereka bersaing dalam sejumlah kelompok umur (KU), yakni KU di bawah 6 tahun, KU 7–8 tahun, dan KU 9–10 tahun, baik kategori putra maupun putri.

Kepala Dispora Kabupaten Bogor Asnan AP mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk semakin mengenalkan olahraga sepatu roda kepada masyarakat, khususnya anak-anak.

Baca Juga: Juara Umum Popprov, Atlet Jakbar Dapat Bonus dari Hardiyanto Kenneth

Menurutnya, kompetisi sejak usia dini bukan hanya soal menang atau kalah. Anak-anak juga mendapatkan kesempatan mengenal dunia olahraga, membangun keberanian berkompetisi, sekaligus menunjukkan potensi yang nantinya dapat dikembangkan melalui pembinaan berjenjang.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin olahraga sepatu roda semakin dikenal dan diminati masyarakat, khususnya anak-anak. Kami juga berharap dari festival ini muncul bibit-bibit atlet potensial yang nantinya bisa dibina secara berkelanjutan,” ujar Asnan.

Antusiasme peserta pun terlihat dari jumlah pendaftar yang mencapai ratusan anak. Bagi Dispora, kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa olahraga sepatu roda memiliki potensi untuk terus berkembang di Kabupaten Bogor.

Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Dispora Kabupaten Bogor Elwi Sulistiyanto mengatakan, festival tidak semata-mata diarahkan sebagai ajang perebutan juara.

Lebih dari itu, anak-anak diberi pengalaman untuk merasakan atmosfer pertandingan sejak usia dini. Pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi modal bagi mereka untuk terus berlatih dan meningkatkan kemampuan.

“Kami ingin memberikan pengalaman kepada anak-anak untuk berkompetisi sejak dini. Dari sini mereka bisa belajar, berkembang dan terus termotivasi untuk menekuni olahraga sepatu roda,” kata Elwi.

Sementara itu, Ketua Tim Kemitraan dan Penghargaan Olahraga Dispora Kabupaten Bogor Endar Sakti Lubis menjelaskan, 282 peserta yang tampil berasal dari berbagai kecamatan di Kabupaten Bogor.

Mereka mengikuti perlombaan dengan variasi jarak lintasan, mulai dari 50 meter, 100 meter, 200 meter hingga 400 meter.

Endar mengatakan, salah satu sasaran utama festival tersebut adalah menemukan anak-anak yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi atlet sepatu roda Kabupaten Bogor.

“Tujuan utama kegiatan ini adalah mencari bibit atlet usia dini dalam cabang olahraga sepatu roda, sekaligus memasyarakatkan dan mengenalkan olahraga ini kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor,” ujarnya.

Menurut Endar, pembinaan atlet tidak bisa dilakukan secara instan. Karena itu, kegiatan kompetisi yang mempertemukan anak-anak sejak usia dini dinilai penting sebagai bagian dari proses panjang pembentukan atlet.

Dispora Kabupaten Bogor berharap festival sepatu roda dapat terus digelar secara berkelanjutan. Dengan kompetisi yang rutin dan pembinaan yang terarah, anak-anak yang hari ini berlomba di lintasan diharapkan memiliki kesempatan untuk berkembang hingga mampu membawa nama Kabupaten Bogor di tingkat yang lebih tinggi.

Tak berhenti pada penetapan tersangka, KPK langsung menahan seluruhnya. Mereka kini mendekam di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Penetapan tersangka tersebut merupakan hasil rangkaian penyelidikan tertutup yang kemudian dilanjutkan dengan gelar perkara dan ekspose bersama pimpinan KPK.

Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik, mengatakan lembaga antirasuah menaikkan perkara ke tahap penyidikan setelah menemukan dugaan tindak pidana korupsi yang didukung sekurang-kurangnya dua alat bukti.

Baca Juga: Bupati Nonaktif Bekasi Ade Kuswara Kunang Divonis 6 Tahun, Ayahnya 4 Tahun Penjara

“Dari rangkaian kegiatan penyelidikan tertutup yang kemudian dilakukan gelar perkara, dibahas di expose dengan pimpinan, dan kemudian setelah ditemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi, KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan,” kata Achmad Taufik, Selasa malam (15/9/2026).

Delapan Orang Dijadikan Tersangka
Delapan tersangka yang ditetapkan KPK berasal dari unsur pejabat ATR/BPN dan pihak swasta.

Mereka yakni LMP, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN; SON, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1; ADR, Direktur Utama Summarecon; serta ARF, FEZ, LVI, ERW dan MF dari pihak swasta.

KPK membagi para tersangka ke dalam dua klaster, yakni pihak pemberi dan pihak penerima.

Untuk klaster pemberi, ADR bersama LVI diduga terkait dengan pemberian yang menjadi bagian dari perkara dugaan korupsi tersebut.

Keduanya disangkakan melanggar Pasal 605 Ayat (1) huruf a atau huruf b UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal VII Angka 48 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Selain itu, keduanya juga disangkakan Pasal 606 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal VII Angka 49 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Sementara itu, klaster penerima melibatkan SON bersama ERW, serta LMP bersama ARF, FEZ dan MF.

Kelompok tersebut disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan/atau Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

KPK juga menerapkan Pasal 606 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal VII Angka 49 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Langsung Ditahan 20 Hari

Setelah status hukum mereka dinaikkan menjadi tersangka, KPK tidak menunda langkah berikutnya. Kedelapan tersangka langsung ditahan.

Achmad Taufik mengatakan penahanan dilakukan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026.

“Penahanan dilakukan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak hari ini, hari Selasa tanggal 15 September 2026 sampai dengan 4 Oktober 2026,” ujar Achmad.

Seluruh tersangka ditahan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Kasus tersebut menjadi sorotan karena melibatkan pejabat di lingkungan ATR/BPN, termasuk Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1, serta petinggi perusahaan swasta.

KPK selanjutnya akan mendalami perkara tersebut untuk mengungkap rangkaian dugaan tindak pidana korupsi sekaligus memperjelas peran masing-masing tersangka dalam perkara yang tengah ditangani.

Proses hukum terhadap para tersangka masih berjalan dan seluruh pihak tetap memiliki hak untuk menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Setiap atlet dituntut menjaga konsentrasi, membaca permainan lawan, sekaligus memiliki mental kuat untuk bertahan hingga langkah terakhir.
Persiapan pun terus digeber. Sebanyak 14 atlet menjalani program latihan rutin di Gedung NPCI, Gate 5 Stadion Gelora Pakansari, Kabupaten Bogor.
Manajer Para Catur NPCI Kabupaten Bogor, Agus Frianto, mengatakan latihan digelar enam kali dalam sepekan, mulai Senin hingga Sabtu.

“Latihan kami laksanakan Senin sampai Sabtu. Saat ini ada 14 atlet yang dipersiapkan untuk Peparpda Jawa Barat 2026,” kata Agus, Selasa (15/9/2026).

Menurut Agus, timnya tidak ingin sekadar menjadi peserta. Para atlet dipersiapkan untuk tampil maksimal dan bersaing memperebutkan medali sebanyak-banyaknya.

Baca Juga: Satria Duta dan Laysa Latifah Kalah Telak dalam Duel Match JAPFA Chess Festival 2026

Bahkan, target yang dipasang cukup ambisius. Dari 14 atlet yang disiapkan, NPCI Kabupaten Bogor membidik 14 medali emas.

“Target awal kami 14 medali emas. Tentunya untuk mencapai target itu atlet harus terus fokus dan meningkatkan kemampuan selama menjalani Pelatcab,” ujarnya.

Namun, perjuangan menuju target tersebut masih diwarnai satu tantangan. Hingga kini, tim para catur Kabupaten Bogor belum mendapatkan gambaran lengkap mengenai kekuatan lawan yang akan dihadapi.

Agus mengatakan, pihaknya masih menunggu sejumlah informasi teknis pertandingan, termasuk technical handbook dan entry by name.

“Kami masih meraba kekuatan lawan karena sampai sekarang belum ada technical handbook. Entry by name juga belum ada,” jelasnya.

Meski peta persaingan belum sepenuhnya terbuka, kondisi itu tidak membuat persiapan para atlet terhenti. Latihan tetap berjalan sesuai program dengan fokus meningkatkan kemampuan dan menjaga kesiapan mental para atlet.

Bagi tim para catur Kabupaten Bogor, setiap sesi latihan menjadi kesempatan untuk semakin siap menghadapi persaingan di Peparpda VII Jabar 2026.

Agus berharap setelah technical handbook dan entry by name diterbitkan, tim dapat memetakan kekuatan lawan dengan lebih baik sehingga strategi pertandingan bisa disiapkan secara lebih matang.

“Kami tetap fokus latihan dan mempersiapkan atlet sebaik mungkin. Mudah-mudahan ketika technical handbook dan entry by name sudah keluar, kami bisa lebih mengetahui peta kekuatan lawan,” pungkas Agus.

Motor tersebut belakangan diketahui merupakan kendaraan yang hendak dilaporkan hilang oleh pemiliknya. Polisi pun langsung mengamankan kendaraan tersebut ke Polsek Cibinong untuk dilakukan pemeriksaan.

Kejadian bermula sekitar pukul 06.00 WIB. Saat itu, petugas keamanan KKS, Caca Mulyana, baru tiba di tempat kerjanya.
Tak lama kemudian, seorang pria yang tidak dikenal menghampiri Caca. Pria tersebut menanyakan lokasi kontrakan.

Baca Juga: Aksi Pencurian di Astananyar Bandung Terekam Jelas CCTV, Rumah Sepi Jadi Sasaran

Setelah mendapatkan informasi yang ditanyakan, pria itu justru pergi meninggalkan sebuah sepeda motor Honda Beat Street warna cokelat di lokasi.

Caca yang merasa curiga kemudian mengamankan sepeda motor tersebut ke area Koperasi Kredit Sejahtera. Ia selanjutnya menghubungi Bhabinkamtibmas Kelurahan Cirimekar, Aiptu Suharsono.

Kebetulan, petugas piket fungsi Polsek Cibinong sedang melakukan patroli di wilayah tersebut. Petugas kemudian mendatangi lokasi dan membawa sepeda motor itu ke Mapolsek Cibinong.

Motor tersebut diketahui bernomor polisi F-3669-FKW, tahun pembuatan 2025, warna cokelat. Kendaraan tercatat atas nama Wiwit Iswanti, warga Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong.

Empat jam kemudian, fakta mengejutkan terungkap. Sekitar pukul 10.00 WIB, seseorang datang ke Polsek Cibinong untuk membuat laporan kehilangan sepeda motor.

Namun, saat berada di area parkir Mapolsek Cibinong, warga tersebut justru melihat sepeda motor yang hendak dilaporkannya.

Ia kemudian mendatangi petugas dan menunjukkan dokumen berupa STNK serta surat keterangan dari pihak leasing.
Setelah dilakukan verifikasi, dokumen tersebut dinyatakan sesuai dengan kendaraan yang sebelumnya diamankan petugas.

Sepeda motor itu akhirnya dikembalikan kepada pemiliknya, Wiwit Iswanti, yang datang bersama suaminya, Tatang.

Meski kendaraan telah kembali kepada pemilik, polisi masih melakukan pendalaman untuk mengungkap orang yang meninggalkan sepeda motor tersebut serta dugaan tindak pidana pencurian yang berkaitan dengan kendaraan itu.

Polisi juga telah meminta keterangan dari Caca Mulyana sebagai saksi untuk membantu proses penyelidikan.

Kapolsek Cibinong Kompol Jony Handoko mengatakan langkah kepolisian dilakukan mulai dari pengecekan lokasi, pengamanan kendaraan, pemeriksaan dokumen hingga mengembalikan kendaraan kepada pemilik yang sah.

Polisi juga mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi pencurian kendaraan bermotor dan memastikan kendaraan diparkir di tempat aman serta menggunakan pengaman tambahan.

Kasus tersebut kini masih dalam proses pendalaman kepolisian untuk mengetahui bagaimana sepeda motor milik korban bisa berada di lokasi dan siapa orang yang meninggalkannya.

Kondisi tersebut terungkap dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Bogor. Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, mengatakan penerimaan dari sektor MBLB yang setiap tahun menjadi sumber pendapatan daerah kini tidak bisa diandalkan setelah aktivitas tambang ditutup.

“Tadi disampaikan oleh Pak Bupati, ternyata di anggaran perubahan ini kita ada kekurangan pendapatan sekitar Rp150-an miliar dari pajak MBLB yang setiap tahun harusnya kita dapat,” kata Sastra.

Menurutnya, persoalan tersebut membuat DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bogor harus kembali menghitung kemampuan keuangan daerah untuk membiayai berbagai program yang telah direncanakan.

Baca Juga: Bukan Diganti Kereta, Jalan Tambang Bogor Masih Jalan: Rp100 Miliar Disiapkan untuk Lahan

“Di tahun ini karena tambangnya ditutup, akhirnya kita kekurangan pendapatan di anggaran perubahan ini,” ujarnya.

Sastra mengatakan ada dua langkah yang akan ditempuh untuk menyiasati kondisi tersebut. Pertama, pemerintah daerah akan diminta memaksimalkan seluruh potensi pendapatan yang masih dapat digali.

Kedua, apabila pendapatan tetap tidak mampu menutup kebutuhan anggaran, sejumlah program yang sebelumnya direncanakan berpotensi digeser atau ditunda hingga 2027.

“Pertama, kita maksimalkan pendapatan. Kedua, mau tidak mau program-program yang tadi sudah disusun, karena pendapatan kita berkurang, nanti mungkin kita tunda di 2027,” jelasnya.

Namun, DPRD belum menentukan program mana saja yang akan mengalami penundaan. Sastra menegaskan keputusan tersebut baru akan diambil setelah dilakukan pembahasan dan penghitungan secara menyeluruh.

Pembahasan akan dimulai di tingkat komisi DPRD, kemudian dilanjutkan melalui Badan Anggaran pada pekan berikutnya.

“Mulai besok kita bahas di tingkat komisi, minggu depan di tingkat Badan Anggaran. Nanti kita akan hitung kekurangannya berapa, kebutuhannya berapa, kemudian kita sesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah,” katanya.

Di tengah potensi berkurangnya pendapatan daerah hingga Rp150 miliar, DPRD memastikan program yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat tidak menjadi prioritas untuk ditunda.

Sastra secara khusus menyebut sektor pendidikan dan kesehatan tidak masuk dalam program yang akan dikurangi.

“Kalau kesehatan, pendidikan, nggak,” tegasnya.

Dengan demikian, pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada program-program lain yang masih memungkinkan untuk disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.

Sastra menegaskan, kondisi tersebut merupakan konsekuensi dari berkurangnya penerimaan pajak MBLB setelah aktivitas tambang ditutup.

“Karena tambangnya ditutup, akhirnya kita tidak bisa mendapatkan pendapatan asli daerah,” pungkasnya.

Kepastian itu disampaikan Rudy seusai mengikuti Rapat Paripurna (Rapur) DPRD Kabupaten Bogor, Senin (14/9/2026). Dalam rapat tersebut, Pemkab Bogor bersama DPRD membahas Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.

Rudy menegaskan, keberadaan anggaran pembebasan lahan menjadi salah satu bukti bahwa rencana pembangunan jalan tambang masih masuk dalam agenda pemerintah daerah.

“Jalan tambang masih berjalan. Bahkan dalam postur APBD Tahun Anggaran 2026 anggarannya masih teranggarkan untuk pembebasan lahan kurang lebih sekitar Rp100 miliar,” tegas Rudy, Senin (14/9/2026).

Baca Juga: Tak Ingin Tunggu Dua Tahun, Pengusaha Tambang Bogor Siap Hibahkan Lahan Untuk Jalur Khusus

Menurutnya, seluruh program yang masuk dalam rancangan APBD tidak muncul secara tiba-tiba. Penyusunannya melalui rangkaian tahapan perencanaan pembangunan, mulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa, Kelurahan, Kecamatan hingga penyusunan RKPD.

“Yang kita susun menjadi sebuah rancangan APBD yang dibahas bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Bogor, sehingga menjadi sebuah produk dan program yang betul-betul dibutuhkan masyarakat Kabupaten Bogor,” kata Rudy.

Meski anggaran telah disiapkan, Rudy menegaskan proses pembebasan lahan tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Pemerintah tetap harus memenuhi seluruh ketentuan hukum sebelum proses pengadaan tanah berjalan.

Salah satu tahapan yang harus dipenuhi yakni penetapan lokasi. Untuk kebutuhan lahan dengan luasan lebih dari lima hektare, proses tersebut membutuhkan persetujuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Selain itu, lahan yang akan digunakan untuk pembangunan jalan juga harus sesuai dengan ketentuan tata ruang.

“Lahan tersebut pada saat pemerintah tujuannya untuk membangun jalan, maka kesesuaian tata ruangnya juga harus sesuai,” ujarnya.

Rudy menyebut tahapan-tahapan tersebut saat ini masih diproses oleh Pemkab Bogor.

Di tengah proses tersebut, pemerintah daerah juga tengah menyiapkan opsi penguatan konektivitas transportasi di wilayah barat Kabupaten Bogor, termasuk melalui pengembangan jalur kereta api.

Namun, Rudy menegaskan rencana tersebut bukan berarti pembangunan jalan tambang dihentikan atau dialihkan.

“Jangan sampai diputarbalikkan bahwa jalan tambangnya hilang berubah menjadi kereta api,” tandasnya.

Tak sekadar mencari juara, kegiatan tersebut menjadi ajang promosi sekaligus upaya mendorong buah hasil petani lokal memiliki nilai ekonomi dan daya saing lebih tinggi.

Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Distanhorbun) Kabupaten Bogor, Edi Mulyadi, mengatakan kontes tersebut merupakan kegiatan perdana yang secara khusus mengangkat komoditas durian dan alpukat.

“Ini baru pertama kali. Kita ingin mengenalkan produk-produk pertanian yang ada di Kabupaten Bogor,” kata Edi.

Menurutnya, Kabupaten Bogor memiliki beragam potensi buah-buahan yang selama ini belum seluruhnya mendapatkan ruang promosi secara luas.

Baca Juga: Durian Sering Dituding Pemicu Kolesterol, Ini Penjelasan Guru Besar IPB University

Karena itu, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi perlombaan, tetapi juga menjadi sarana mempertemukan petani, penyuluh pertanian, serta berbagai pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengembangkan komoditas unggulan daerah.

“Pertama kita sosialisasi dan promosi. Kedua tentunya melibatkan stakeholder, para petani, para penyuluh dan wilayah-wilayah yang ada. Ini yang kemudian bisa kita kolaborasikan agar ke depan lebih baik lagi,” ujarnya.

Edi menambahkan, pihaknya membuka peluang agar kontes serupa dapat kembali digelar dengan menghadirkan komoditas buah lainnya yang juga memiliki potensi sebagai produk unggulan Kabupaten Bogor.

Ketua Paguyuban Pasar Petani Garuda, Ruslan, mengungkapkan antusiasme petani dalam kegiatan tersebut cukup tinggi.

Sedikitnya terdapat 31 varietas durian yang dibawa dari berbagai wilayah Kabupaten Bogor melalui perwakilan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) dari wilayah 1 hingga wilayah 13.
Sementara total petani yang terlibat mencapai sekitar 190 orang dan tergabung dalam jaringan Penyuluh Pertanian Swadaya.

“Kalau jenisnya banyak sekali. Ada 31 varietas dari seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Bogor melalui perwakilan BPP, mulai dari BPP Wilayah 1 sampai Wilayah 13,” ujar Ruslan.

Selain durian, kontes tersebut juga mempertandingkan komoditas alpukat.
Varietas buah yang nantinya menjadi pemenang akan diusulkan untuk didaftarkan sebagai varietas unggul Kabupaten Bogor.

Ruslan menilai kontes tersebut berpotensi memberikan dampak langsung terhadap nilai jual buah petani.

Menurutnya, buah yang berhasil meraih juara akan memiliki daya tarik lebih besar di mata konsumen. Bahkan, sejumlah durian yang mengikuti kontes disebut sudah memiliki pasar dan peminat sebelum mengikuti perlombaan.

“Kalau sudah ikut kontes dan menang, walaupun tingkat kabupaten, peminatnya pasti akan lebih tinggi,” katanya.

Ia menjelaskan, peningkatan nilai jual bahkan dapat mengubah pola penjualan buah. Jika sebelumnya dijual berdasarkan butiran, buah yang sudah memiliki reputasi sebagai pemenang kontes berpeluang dipasarkan berdasarkan berat atau kilogram dengan nilai jual yang lebih tinggi.
“Kalau sudah menang lomba, bisa jadi harganya dijual per kilogram,” ujarnya.

Menurut Ruslan, kondisi tersebut menjadi salah satu keuntungan yang dapat dirasakan langsung oleh petani karena kualitas dan identitas varietas buah semakin dikenal masyarakat.

Disiapkan Ikut Kontes Tingkat Nasional
Tak berhenti di tingkat Kabupaten Bogor, peluang untuk membawa durian lokal ke ajang yang lebih besar juga mulai terbuka.

Ruslan menyebut berdasarkan komunikasi dengan komunitas Durian Traveller, terdapat rencana penyelenggaraan kontes durian tingkat nasional di Lapangan Banteng, Jakarta, yang berkaitan dengan momentum panen raya durian pada Desember 2026 hingga Januari 2027.

“Panen raya nanti di Desember dan Januari. Rencananya di Lapangan Banteng akan ada lomba tingkat nasional untuk durian,” katanya.

Bagi petani, rangkaian kegiatan tersebut diharapkan menjadi pintu untuk memperluas promosi buah lokal sekaligus membuka akses pasar yang lebih besar.

Dukungan pemerintah daerah melalui Distanhorbun dalam penyelenggaraan festival dan kontes dinilai menjadi salah satu bentuk fasilitasi agar produk pertanian Kabupaten Bogor semakin dikenal.

“Kegiatan hari ini didukung oleh Distanhorbun. Sehingga produk-produk kami bisa lebih terpromosikan,” kata Ruslan.

Berlokasi di depan Gapura Tri Tangtu Di Buana, kegiatan senam bersama yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) itu bukan sekadar seremoni Haornas.

Kegiatan tersebut menjadi ajakan terbuka kepada masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari rutinitas sekaligus gaya hidup sehat.

Antusiasme warga yang sedang menikmati aktivitas CFD membuat suasana semakin meriah. Masyarakat dari berbagai kalangan ikut bergabung bersama para pegiat olahraga, menciptakan atmosfer olahraga yang penuh kebersamaan.

Baca Juga: Menpora Erick Tegaskan Pelatnas Kini Punya Spesifikasi Jelas dan Terukur

Sejumlah organisasi olahraga Kabupaten Bogor juga ambil bagian, di antaranya Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI), National Paralympic Committee Indonesia (NPCI), serta Special Olympics Indonesia (SOIna).

Kepala Dispora Kabupaten Bogor, Asnan AP, mengatakan peringatan Haornas tahun ini memang dikemas sederhana. Selain senam bersama, rangkaian kegiatan juga menyesuaikan instruksi dari kementerian yang diterima dalam waktu relatif mendadak.

“Biasanya kegiatan Haornas bisa kita lakukan lebih masif, seperti jalan sehat di CFD. Tetapi tahun ini kita laksanakan secara sederhana melalui upacara sesuai instruksi dari kementerian,” ujar Asnan.

Namun, sederhana dalam pelaksanaan bukan berarti kehilangan makna. Bagi Dispora Kabupaten Bogor, Haornas menjadi momentum untuk melihat kembali perkembangan olahraga selama setahun sekaligus mengingatkan masyarakat bahwa menjaga kebugaran harus dimulai dari kebiasaan sehari-hari.

“Haornas ini menjadi momentum bagi kita untuk mengevaluasi bagaimana pergerakan olahraga selama satu tahun di Kabupaten Bogor. Yang paling penting, ini juga menjadi pengingat bagi masyarakat agar terus aktif berolahraga,” katanya.

Bukan Sekadar Mengejar Medali
Asnan menegaskan, membangun dunia olahraga tidak bisa hanya bertumpu pada satu organisasi. Ekosistem olahraga membutuhkan kerja bersama, baik dari sektor olahraga prestasi maupun olahraga masyarakat.

Menurutnya, KONI dan NPCI memiliki peran dalam pembinaan serta pengembangan olahraga prestasi. Sementara KORMI dan SOIna turut berkontribusi dalam menggerakkan olahraga masyarakat dan aktivitas olahraga yang lebih inklusif.

Kolaborasi tersebut dinilai penting agar semangat berolahraga tidak hanya muncul ketika ada kompetisi, tetapi juga tumbuh di tengah kehidupan masyarakat.

“Sinergi antara lembaga-lembaga olahraga ini sangat penting. Baik olahraga prestasi maupun olahraga rekreasi dan masyarakat, semuanya memiliki peran dalam menggerakkan masyarakat untuk berolahraga,” pungkasnya.

Semangat Haornas 2026 di CFD Cibinong pun menjadi pengingat bahwa olahraga bukan hanya soal podium, medali, dan kompetisi. Lebih dari itu, olahraga dimulai dari kemauan untuk bergerak dan menjaga tubuh tetap aktif.

Penyerahan tersebut berlangsung di Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor I, Jumat (11/9/2026).

Bupati Bogor Rudy Susmanto mengapresiasi langkah PT Sentul City yang bersama Pemkab Bogor dan Kantah Kabupaten Bogor terus menyelesaikan proses penyerahan PSU tersebut.

“Terima kasih. Hari ini kita di Kantor Pertanahan Bogor I menerima serah terima PSU Sentul City tahap yang keempat,” kata Rudy.

Pada tahap keempat ini, sebanyak 220 bidang diserahkan. Jumlah tersebut menjadi bagian dari total 423 bidang PSU yang telah diserahkan kepada Pemkab Bogor sejak proses penyerahan dimulai.

Rudy mengatakan, proses tersebut belum sepenuhnya selesai. Masih terdapat 26 bidang yang tengah dalam tahap penyelesaian.

Baca Juga: Ribuan Warga Sentul City Meriahkan Festival Kemerdekaan di Taman Budaya

“Masih ada 26 bidang yang terus berprogres. Mudah-mudahan dalam waktu dekat semuanya bisa tuntas,” ujarnya.

Menurut Rudy, penyerahan PSU bukan sekadar persoalan administrasi dan sertifikat. Setelah aset resmi menjadi milik pemerintah daerah, Pemkab Bogor memiliki tanggung jawab untuk memastikan aset tersebut dapat dikelola dan dimanfaatkan sesuai ketentuan.

“Setelah ratusan bidang PSU Sentul City ini diserahkan ke Pemkab Bogor, mekanisme pengelolaannya tentu sesuai dengan aturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pemkab Bogor juga menerima 320 sertifikat bidang tanah yang menjadi barang milik daerah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I dan II.

Rudy menyebut langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat pengamanan aset daerah, termasuk menindaklanjuti arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Semangatnya, atas arahan dari KPK terkait pengamanan dan pemanfaatan aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, kita tindaklanjuti bersama-sama,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kantah Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung memastikan proses penyelesaian sisa bidang akan terus dikebut.

Ia mengatakan, pihaknya tengah menyelesaikan sertifikat hak pakai yang nantinya diserahkan kepada Pemkab Bogor.

“26 sertifikat lagi akan diselesaikan pada bulan November 2026,” kata Sontang.

Dengan demikian, proses penyerahan PSU Sentul City masih berlanjut hingga seluruh bidang yang menjadi kewajiban dapat dituntaskan dan selanjutnya dikelola Pemkab Bogor sesuai aturan yang berlaku.

Kegiatan tersebut menjadi bentuk solidaritas insan pers Bogor terhadap lima jurnalis yang hingga kini masih dalam pencarian setelah dilaporkan hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau.

Lilin-lilin yang dinyalakan malam itu menjadi simbol harapan sekaligus dukungan moral bagi para jurnalis dan kru speedboat yang belum diketahui keberadaannya.

Doa bersama diikuti sejumlah organisasi kewartawanan, di antaranya Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Bogor, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bogor, serta Pewarta Foto Indonesia (PFI) Bogor.

Baca Juga: Bali United Awali Kompetisi dengan Tirta Yatra dan Doa Bersama

Ketua pelaksana kegiatan, Sandika Fadilah, mengatakan aksi tersebut digelar sebagai bentuk solidaritas sekaligus doa bersama untuk para jurnalis yang tengah menjalankan tugas.

“Teman-teman yang sudah hadir mendoakan, jadi acara ini kita buat sebagai bentuk solidaritas dan mendoakan para senior kita yang sedang bertugas di Selat Sunda,” kata Sandika.

Ia berharap doa yang dipanjatkan bersama para jurnalis di Bogor dapat menjadi penguat sekaligus membawa kabar baik bagi keluarga dan rekan-rekan kelima jurnalis tersebut.

“Doa terbaik dari Bogor yang kita panjatkan. Mudah-mudahan kelima jurnalis yang belum ditemukan agar segera ditemukan dalam keadaan selamat,” ujarnya.

Sandika juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bogor yang telah membantu memfasilitasi pelaksanaan kegiatan doa bersama tersebut.

“Terima kasih untuk Pemkab Bogor yang sudah memfasilitasi kegiatan kami,” katanya.

Lima jurnalis yang masih dalam pencarian yakni M. Bagus Khoirunnas dari ANTARA, Ari Basuki dari Merdeka.com, Yudhis dari iNews, Daus dari Anadolu, serta Donal yang merupakan jurnalis lepas.

Sebelumnya, mereka bersama tiga orang lainnya berangkat menggunakan speedboat dari Dermaga Pagedongan, Carita, Pandeglang, Banten, pada Senin (7/9/2026).

Rombongan yang berjumlah delapan orang tersebut kemudian dilaporkan hilang kontak. Komunikasi terakhir tercatat sekitar pukul 15.04 WIB.

Hingga Kamis (10/9/2026), tim SAR gabungan masih melakukan pencarian untuk menemukan keberadaan rombongan tersebut.

Di Bogor, foto kelima jurnalis turut dibawa dalam kegiatan doa bersama. Lilin dinyalakan, doa dipanjatkan, dan harapan terus disampaikan agar lima jurnalis bersama tiga kru speedboat yang masih dalam pencarian dapat segera ditemukan dan kembali dengan selamat kepada keluarga.

BOGOR, CEKLISSATU.COM– Penggeledahan Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor 1 oleh penyidik Subdit Harta dan Benda (Harda) Ditreskrimum Polda Metro Jaya menjadi perhatian. Sehari setelah pemeriksaan dan pencarian dokumen terkait dugaan pemalsuan dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), aktivitas pelayanan pertanahan di kantor tersebut kembali berjalan normal.

Penggeledahan dilakukan penyidik pada Rabu (9/9/2026) sebagai bagian dari penyidikan dugaan perkara mafia tanah dalam program PTSL tahun 2019 di Kecamatan Bojonggede.

Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran (PHP) Kantah Kabupaten Bogor 1, Zimamun Ni'am Aulawi, membenarkan kedatangan penyidik Polda Metro Jaya tersebut.

Menurutnya, penyidik datang untuk mencari dan mengamankan sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara yang tengah ditangani.

"Teman-teman dari penyidik Polda Metro Jaya berkunjung ke Kantor BPN Kabupaten Bogor dalam rangka pencarian dokumen-dokumen yang ada dugaan pemalsuan," kata Zimamun, Kamis (10/9/2026).

Ia mengatakan proses pencarian dokumen oleh penyidik berlangsung lancar. Sementara itu, pelayanan kepada masyarakat yang sempat berlangsung terbatas pada hari penggeledahan kini kembali berjalan seperti biasa.

Di tengah proses hukum tersebut, Zimamun juga mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati ketika mengurus administrasi pertanahan.

Ia meminta warga mengurus sendiri keperluan pertanahan tanpa menggunakan jasa pihak ketiga atau calo.

"Saya mengimbau untuk masyarakat dapat mengurus tanahnya sendiri tanpa melibatkan pihak ketiga," ujarnya.

Menurut dia, pengurusan secara langsung memberikan keuntungan bagi masyarakat karena pemohon dapat mengetahui dengan jelas tahapan, proses, hingga dokumen yang diajukan kepada Kantor Pertanahan.

Dengan demikian, masyarakat juga dapat memastikan bahwa permohonan yang diajukan sesuai dengan kebutuhan mereka.

"Sehingga masyarakat tahu apa yang mereka urus, apa yang mereka mohon, sehingga tidak ada miskomunikasi antara masyarakat dengan BPN," katanya.

Sebelumnya, penyidik Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di tiga lokasi di wilayah Kabupaten Bogor pada Rabu (9/9/2026).

Langkah tersebut merupakan bagian dari penyidikan dugaan mafia tanah yang berkaitan dengan program PTSL tahun 2019 di Kecamatan Bojonggede.

Hingga kini, proses hukum atas perkara tersebut masih ditangani penyidik Polda Metro Jaya.

Medali pertama Kabupaten Bogor di Kejurnas Atletik diraih oleh Muhammad Ayub dari nomor lari 1.500 meter putra. Rekan satu timnya, Dafa Dwi, turut naik podium dengan mengamankan medali perunggu pada nomor yang sama.

Tambahan dua medali tersebut membuat atlet PPOPM Kabupaten Bogor telah mengoleksi empat medali hingga hari kedua, terdiri dari dua emas, satu perak, dan satu perunggu.

Baca Juga: Gagal Raih Medali di Kejurnas Atletik Kadispora Akan Evaluasi PPOPM

Capaian tersebut diraih melalui perjuangan para atlet sejak hari pertama kompetisi yang berlangsung di Rawamangun, Jakarta.

Pada hari pertama Kejurnas Atletik , medali emas lebih dahulu dipersembahkan Shasya Agustien melalui nomor 400 meter U-20 putri. Sementara Muhammad Tofa menyumbangkan medali perak dari nomor 100 meter U-20 putra.

Memasuki hari kedua, Muhammad Ayub kemudian melanjutkan catatan positif tersebut. Ia tampil kuat di nomor 1.500 meter putra dan berhasil finis sebagai peraih medali emas.

Baca Juga: Atlet PPOPM Kabupaten Bogor Sabet Emas hingga Pecahkan Rekor Nasional

Tidak hanya Ayub, penampilan solid juga ditunjukkan Dafa Dwi. Ia berhasil mengamankan posisi ketiga dan membawa pulang medali perunggu untuk Kabupaten Bogor.

Kepala UPT PPOPM Kabupaten Bogor, Hendrik Sulihadi, mengapresiasi perjuangan para atlet yang mampu menjaga konsistensi penampilan di tengah persaingan Kejurnas Atletik.

“Alhamdulillah, pada hari kedua atletik kembali menambah satu medali emas dan satu perunggu. Tentunya kami sangat bersyukur dan mengapresiasi perjuangan Muhammad Ayub dan Dafa Dwi. Sampai hari kedua, total sudah dua emas, satu perak dan satu perunggu,” ujar Hendrik, Kamis (10/9/2026).

Baca Juga: Tak Terkalahkan, Atlet PPOPM Satria Karadenan Sukses Antarkan Kabupaten Bogor Juara Kejurnas U18 Putri

Menurut Hendrik, raihan tersebut menjadi suntikan motivasi bagi atlet lainnya yang masih akan menjalani pertandingan.

Ia meminta para atlet tetap menjaga kondisi fisik, fokus menghadapi pertandingan dan tidak mudah puas dengan hasil yang telah diperoleh.

“Perjuangan belum selesai. Kami berharap atlet-atlet yang masih akan turun bertanding bisa tetap fokus, menjaga kondisi dan memberikan kemampuan terbaiknya. Mudah-mudahan masih ada tambahan medali untuk Kabupaten Bogor,” tambahnya.

Baca Juga: Atlet PPOPM Jadi Tulang Punggung Kontingen Kabupaten Bogor di POPWILDA Jabar 2026

Dukungan juga datang dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bogor, Asnan AP. Ia turut memberikan apresiasi atas capaian yang ditorehkan atlet PPOPM.

Menurutnya, raihan medali pada dua hari awal Kejurnas menjadi bagian penting dari proses pembinaan atlet muda Kabupaten Bogor agar mampu bersaing di level nasional.

“Ini tentunya menjadi capaian yang membanggakan. Para atlet PPOPM Kabupaten Bogor telah menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan mampu menghasilkan atlet yang kompetitif dan berprestasi di tingkat nasional,” kata Asnan.

Baca Juga: 25 Atlet Terbaik PPOPM Kabupaten Bogor Diwisuda, Lulusan Disiapkan Jadi Generasi Penerus

Namun, Asnan mengingatkan agar prestasi tersebut tidak membuat para atlet berhenti berkembang.

Ia berharap hasil di Kejurnas Atletik 2026 dapat menjadi pengalaman sekaligus motivasi untuk meningkatkan kualitas latihan dan mempersiapkan diri menghadapi kompetisi dengan level yang lebih tinggi.

“Kami ingin para atlet terus berkembang. Jangan cepat puas dengan hasil yang sudah diraih. Prestasi di Kejurnas ini harus menjadi motivasi untuk berlatih lebih keras dan meraih prestasi yang lebih tinggi lagi,” pungkasnya.

Kobaran api menyebabkan kerugian material yang ditaksir mencapai lebih dari Rp500 juta.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan Kabupaten Bogor, Yudi Santosa, mengatakan laporan kebakaran diterima petugas sekitar pukul 02.31 WIB. 

Baca Juga: Kebakaran Enam Ruko di Cijujung Sukaraja Bogor, Karyawan Sempat Cium Bau Asap Sebelum Api Membesar

“Pegawai bengkel menghubungi nomor kantor pemadam untuk meminta penanganan pemadaman karena melihat bengkel tempat dia bekerja sudah dilalap api,” kata Yudi, Kamis (10/9/2026).

Dalam penanganan kebakaran tersebut, Damkar Kabupaten Bogor mengerahkan satu unit kendaraan Merapi 32 dari Regu 3 Sektor Ciomas.

“Bengkel yang terbakar diketahui milik Rahman. Tidak ada korban jiwa maupun laporan korban luka dalam kejadian tersebut,” jelas Yudi.

Baca Juga: TPA Galuga Terbakar, 450 Ton Sampah Bogor Tertahan di Truk, Pemkot Tetap Angkut Sampah dan Siapkan Transit

Sementara itu, lanjutnya, mengenai penyebab kebakaran hingga kini belum diketahui dan masih dalam penanganan lebih lanjut.

Damkar Kabupaten Bogor memastikan situasi di lokasi telah kondusif setelah api berhasil dipadamkan.

Penyidik dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengamankan sejumlah dokumen hingga komputer, juga fokus pada 52 sertifikat PTSL di Kecamatan Bojonggede.

Kasubdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP D.K. Zendrato mengatakan, penggeledahan Kantor BPN Kabupaten Bogor dilakukan untuk mencari dan mengamankan barang bukti terkait dugaan tindak pidana pemalsuan dalam proses PTSL 2019.

Baca Juga: Sengketa Lahan Sanur dan Dua Pura Bersejarah Memanas, AKAMSI Desak HGB PT RM Dicabut

"Tujuan penggeledahan adalah mencari barang bukti. Penyidikan kita bermula terhadap dugaan tindak pidana pemalsuan program PTSL 2019," kata Zendrato pada awak media, Rabu (9/9/2026).

Menurut dia, penyelidikan perkara tersebut telah dimulai sejak Desember 2025. 

Hingga kini, penyidik telah memeriksa hampir 50 orang untuk mengungkap dugaan pemalsuan tersebut.

Baca Juga: Ada Potensi Pendapatan Baru Kota Bogor, Pemkot Gandeng ATR/BPN Integrasikan Data Tanah dan Pajak Daerah

Dalam penggeledahan, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti.

Barang bukti tersebut antara lain dokumen fisik milik warga, dokumen elektronik, perangkat komputer, mesin tik, serta sejumlah barang lainnya yang diduga berkaitan dengan perkara.

Zendrato menjelaskan, dugaan pemalsuan tidak semata-mata berkaitan dengan produk sertifikat yang telah diterbitkan. Penyidik justru menemukan dugaan pemalsuan dalam proses pendaftaran dan verifikasi PTSL.

Baca Juga: Oknum Ketua  Tim PTSL BPN Kabupaten Bogor Nyaris Baku Hantam dengan Wartawan

"Yang dipalsukan adalah dalam proses pendaftarannya. Jadi, setelah produk PTSL itu dibatalkan, dalam pendaftaran dan proses verifikasi ataupun pendaftaran PTSL itu ada dokumen yang dipalsukan," ujarnya.

Kasus ini menjadi perhatian karena program PTSL 2019 di Kecamatan Bojonggede mencakup sekitar 10 ribu sertifikat.

Namun, penyidik saat ini baru memfokuskan pendalaman terhadap 52 sertifikat yang diduga bermasalah.

Baca Juga: Petani Pasir Jaya Desak BPN Ukur Ulang Lahan, Soroti Dugaan Bangunan Ilegal di Kawasan Eks-HGB

"Untuk lokus yang kita teliti, kita fokus di Kecamatan Bojonggede. Program PTSL 2019 ada 10 ribu sertifikat PTSL, tapi kita baru berfokus pada 52 sertifikat. Sisanya masih kita kembangkan," kata Zendrato.

Polisi juga menyebut sebagian produk PTSL yang menjadi bagian dari perkara telah mengalami pembatalan.

Dalam penyidikan tersebut, polisi juga menelusuri dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam rangkaian proses PTSL.

Baca Juga: Pemerintah Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah Hingga 2025

Zendrato menyebut pihak yang tengah didalami antara lain oknum tim ajudikasi, panitia PTSL, oknum kelompok masyarakat (pokmas) di tingkat desa atau kelurahan, hingga oknum di lingkungan BPN.

Penyidik menyebut pengusutan perkara ini merupakan bagian dari penanganan target mafia tanah 2026.

Namun, polisi belum merinci identitas maupun peran masing-masing pihak karena penyidikan masih berjalan.

"Ini akan terus berkembang sampai tingkat atas,"ujar Zendrato.

Baca Juga: Aksi Demo Sengketa Lahan di Kantor BPN Kabupaten Bogor

Ketika ditanya mengenai kemungkinan keterlibatan pimpinan ATR/BPN, Zendrato mengatakan penyidik masih melakukan penelusuran.

"Kita akan kembangkan. Kita masih telusuri dan mintai pertanggungjawaban," katanya.

Selain dugaan pemalsuan dokumen, penyidik juga membuka kemungkinan adanya dugaan tindak pidana lain yang ditemukan selama proses penyidikan.

Di antaranya dugaan persoalan pengarsipan hingga dugaan tindak pidana korupsi yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Baca Juga: Pemuda LIRA Gelar Aksi Demonstrasi di ATR BPN Kabupaten Bogor Tuntut Penyelesaian Kasus Pertanahan

Meski hampir 50 orang telah diperiksa dan penggeledahan dilakukan di tiga lokasi, polisi belum mengungkap apakah sudah ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

Zendrato mengatakan perkembangan mengenai pihak yang diamankan maupun status hukum para pihak akan disampaikan melalui rilis resmi Polda Metro Jaya.

“Dalam proses penyidikan, nanti akan kita kembangkan dan sampaikan dalam proses penyidikan lainnya,” ujarnya.

Baca Juga: Oknum ASN BPN Jadi Tersangka Kasus Pemalsuan Sertifikat PTSL 

Penyidik juga telah meminta klarifikasi terhadap pejabat yang bertugas pada periode program PTSL 2019 tersebut. 

Langkah itu dilakukan sebagai bagian dari penyidikan yang telah berjalan sejak Desember 2025.

Polisi masih mengembangkan perkara untuk mengurai siapa saja yang diduga terlibat, bagaimana dokumen dalam proses PTSL tersebut dibuat atau diverifikasi, serta sejauh mana rangkaian dugaan pemalsuan terjadi.

Polda Metro Jaya juga meminta masyarakat yang memiliki informasi terkait perkara tersebut untuk menyampaikannya kepada penyidik agar pengusutan dapat dilakukan secara lebih terang.

Rudy mengatakan, keselamatan warga di sekitar lokasi menjadi prioritas utama pemerintah, sebelum seluruh kekuatan dikerahkan untuk menjinakkan titik-titik api yang masih tersisa.

"Yang pertama menyelamatkan masyarakat yang ada di sekitar, lalu yang kedua kita berfokus untuk memadamkan api," kata Rudy saat meninjau lokasi dari posko sementara UPT DLH Galuga.

Api Membesar Tengah Malam, Mulai Terkendali Pukul 03.30 WIB

Rudy mengungkapkan, kondisi kebakaran sempat cukup besar sekitar pukul 00.00 WIB. Kepulan asap bahkan terlihat membumbung tinggi dari kawasan tersebut.

Namun, setelah petugas gabungan berjibaku melakukan pemadaman, kondisi api mulai terkendali sekitar pukul 03.30 WIB.

"Di jam 12 malam tadi, api kondisinya cukup besar, terlihat asap yang membumbung cukup tinggi. Tapi alhamdulillah, karena kesigapan dari seluruh tim, di jam setengah 4 pagi kondisi api mulai terkendali," ujarnya.

Meski demikian, sejumlah titik simpul api masih menyala sehingga proses pemadaman dilanjutkan hingga pagi.

Penanganan melibatkan Polres Bogor, TNI, BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta unsur terkait lainnya.

Bahkan, kendaraan water cannon milik Polres Bogor ikut diterjunkan untuk membantu menyemprot titik-titik api yang sulit dijangkau.

Tak Bisa Dijangkau Mobil Damkar, Selang Disambung 500 Meter

Pemadaman kebakaran Galuga bukan perkara mudah. Medan menjadi salah satu tantangan terbesar bagi petugas.

Rudy menjelaskan, titik api berada di bagian belakang kawasan TPA sehingga kendaraan pemadam kebakaran tidak dapat masuk secara langsung.

Petugas akhirnya harus menyambung selang pemadam hingga mencapai sekitar 400-500 meter menuju titik api.

"Tekanan air juga semakin turun. Tapi karena kerja sama, kolaborasi bersama-sama, Pak Kapolres dan jajaran sampai pagi juga ikut turun bersama-sama, alhamdulillah api satu per satu dapat kita padamkan," tuturnya.

Helikopter TNI AU Disiapkan untuk Water Bombing

Untuk menjangkau titik api yang sulit ditangani dari darat, operasi pemadaman udara disiapkan.

Rudy menyebut sekitar pukul 06.00 WIB, TNI Angkatan Udara akan membantu melalui metode water bombing, yakni menjatuhkan air dari udara menggunakan helikopter.

Dukungan tersebut berasal dari Lanud Atang Sendjaja (ATS) dan Grup 2 Skuadron Heli Atang Sendjaja.

Operasi udara diharapkan mempercepat pemadaman sekaligus mencegah api merambat semakin luas.

TPA Galuga Ditutup Sehari

Demi mempercepat penanganan, Pemkab Bogor memutuskan menutup pelayanan TPA Galuga selama satu hari pada Selasa (8/9/2026).

Penutupan dilakukan agar akses menuju kawasan TPA dapat digunakan secara maksimal untuk kendaraan pemadam kebakaran, distribusi air, dan mobilisasi petugas.

"Untuk pelayanan TPA Galuga hari ini, tanggal 08/09/2026, kami tutup selama satu hari," kata Rudy.

Ia juga meminta maaf kepada masyarakat Kabupaten Bogor dan meminta waktu satu hari untuk memastikan proses pemadaman dapat dilakukan tanpa terganggu aktivitas distribusi sampah.

Titik Api Bukan di Tumpukan Sampah Aktif

Rudy menegaskan, sumber kebakaran berada di area ladang atau lahan pertanian yang berbatasan dengan kawasan TPA Galuga.

Pemerintah bahkan telah membuat parit pembatas sejak sore untuk mengantisipasi agar api tidak merambat ke kawasan TPA.

Meski begitu, sejumlah sampah turut terbakar. Area tersebut disebut merupakan lokasi pembuangan sampah yang sudah tidak digunakan oleh Pemkab Bogor maupun Pemkot Bogor.

Sementara itu, luas area yang terbakar hingga dini hari masih dihitung. Pemkab Bogor menggunakan drone untuk memetakan luasan lahan terdampak sekaligus memantau perkembangan titik api.

Adapun penyebab kebakaran belum dapat dipastikan.

"Penyebabnya belum bisa kita simpulkan. Malam hari ini kita masih berfokus kepada pemadaman api supaya tidak menjalar lebih jauh lagi," ujarnya.

12 Lokasi Kebakaran di Kabupaten Bogor

Kebakaran Galuga ternyata bukan satu-satunya kejadian yang ditangani petugas.

Rudy menyebut pihaknya menerima laporan adanya 12 lokasi kebakaran di Kabupaten Bogor pada hari yang sama.

Minimnya curah hujan dan musim kering yang berlangsung cukup panjang disebut menjadi salah satu kondisi yang meningkatkan risiko kebakaran.

Rudy pun mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu munculnya api.

"Jangan membakar sampah sembarangan, jangan membuang puntung rokok sembarangan, perhatikan lingkungan kita bersama-sama. Jangan sampai hal kecil akhirnya berdampak besar dan merugikan masyarakat banyak," tegasnya.

Hingga Selasa dini hari, pemerintah masih memprioritaskan pemadaman sekaligus memastikan warga di sekitar kawasan Galuga tetap aman.

"Yang terpenting adalah masyarakat semuanya selamat, tidak ada yang menjadi korban," pungkas Rudy.

BOGOR, CEKLISSATU.COM— Potensi bencana alam dan konflik sosial di sejumlah wilayah membuat Polri meningkatkan kesiapsiagaan. Sebanyak 5.582 personel disiapkan untuk dikerahkan ke daerah yang membutuhkan tambahan kekuatan.

Kesiapan tersebut ditunjukkan melalui apel gelar pasukan Operasi Aman Nusa I dan Aman Nusa II yang digelar di Satuan Latihan (Satlat) Brimob, Cikeas, Kabupaten Bogor, Senin (7/9/2026).

Apel dipimpin langsung Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo. Selain mengecek kesiapan personel, Polri juga memastikan berbagai peralatan pendukung operasi dalam kondisi siap digunakan.

Wakil Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Waastamaops Kapolri), Irjen Pol Laksana, mengatakan ribuan personel tersebut merupakan kekuatan dari Mabes Polri yang sewaktu-waktu dapat diperbantukan kepada jajaran Polda.

“Polri melaksanakan apel kesiapan dalam rangka Operasi Aman Nusa I dan Aman Nusa II. Jumlah dari anggota yang diapelkan itu adalah 5.582 personel,” kata Laksana.

Menurut dia, personel tersebut tidak hanya dipersiapkan untuk menghadapi bencana alam, tetapi juga untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya konflik sosial.

Kekuatan dari Mabes Polri itu nantinya dapat ditempatkan dalam status Bawah Kendali Operasi (BKO) di wilayah yang membutuhkan dukungan tambahan.

“Jumlah ini adalah kekuatan yang ada di Mabes Polri untuk nantinya Bawah Kendali Operasi (BKO)-nya kepada Polda yang memerlukan bantuan dari Mabes Polri,” ujarnya.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menjelaskan, kesiapan tersebut terbagi dalam dua operasi. Operasi Aman Nusa I disiapkan untuk menghadapi konflik sosial, sedangkan Operasi Aman Nusa II difokuskan pada penanganan bencana alam.

Sejumlah potensi bencana menjadi perhatian Polri, mulai dari gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, hingga aktivitas vulkanik sejumlah gunung api.

Polri turut mencermati aktivitas Gunung Sinabung di Sumatra, Gunung Anak Krakatau, Gunung Semeru, Gunung Lewotobi di Nusa Tenggara Timur, serta Gunung Ibu di Halmahera.

“Kita juga mencermati terkait dengan aktivitas gunung-gunung vulkanik, mulai dari Sumatra yaitu Gunung Sinabung, kemudian Gunung Anak Krakatau, kemudian Gunung Semeru, terus Gunung Lewotobi yang ada di NTT, dan Gunung Ibu yang ada di Halmahera,” kata Johnny.

Kesiapan tidak hanya dilakukan dari sisi jumlah personel. Polri juga menyiapkan berbagai perangkat pendukung yang dapat digunakan dalam kondisi darurat.

Peralatan tersebut antara lain helikopter, pesawat fixed-wing, kendaraan lapangan, dapur lapangan, fasilitas water treatment, serta mobil kesehatan.

Selain itu, personel dengan kemampuan khusus juga disiapkan untuk mendukung pencarian dan evakuasi, pelayanan kesehatan hingga pendampingan psikologis bagi masyarakat yang terdampak bencana.

“Baik itu heli, baik itu fixed-wing, baik itu kendaraan, ada water treatment, ada mobil kesehatan, sampai dengan personel yang mengawali ada dari psikologi untuk trauma healing, dari anggota yang pencarian, dari anggota yang melaksanakan evakuasi, perawatan, Dokkes, segala macam,” jelasnya.

Polri juga menyiapkan pola dukungan antardaerah. Polda yang wilayahnya tidak terdampak bencana dapat mengirimkan personel untuk memperkuat daerah lain yang membutuhkan bantuan.

Langkah tersebut dilakukan agar penanganan di lokasi bencana dapat diperkuat dengan cepat apabila terjadi peningkatan kebutuhan personel maupun sumber daya di lapangan.

Dengan skema Operasi Aman Nusa I dan II, Polri menyiapkan kekuatan personel, peralatan, serta dukungan lintas wilayah untuk menghadapi potensi bencana alam dan konflik sosial sepanjang 2026.

BOGOR, CEKLISSATU.COM– Aksi kejar-kejaran mewarnai lalu lintas di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor pada Senin siang (7/9/2026). Aksi yang sempat viral tersebut diketahui merupakan sebuah Daihatsu Gran Max pikap yang diduga melaju meninggalkan lokasi setelah terlibat serempetan dengan pengendara lain hingga akhirnya dikejar warga dan pengendara sepeda motor. Kendaraan tersebut kemudian berhasil diamankan polisi di sekitar Sentul International Convention Center (SICC), Babakan Madang.

Kanit Ares Rahman mengatakan, peristiwa tersebut bermula saat Daihatsu Gran Max bergerak dari arah lampu merah simpang Perusahaan Daerah S
Air Minum (PDAM) menuju Cibinong City Mall (CCM).

Saat melakukan pengaturan lalu lintas sore, petugas Satuan Lalu Lintas Polres Bogor melihat kendaraan pikap tersebut tengah dikejar sejumlah warga dan pengendara sepeda motor.

"Petugas melihat ada kendaraan pikap tersebut yang sedang dikejar-kejar oleh warga atau pengendara sepeda motor lainnya, sehingga memicu perhatian petugas dan berupaya untuk diberhentikan," kata Ares pada awak media, Senin (7/9/2026).

Petugas kemudian melakukan pengejaran. Setibanya di lampu merah Sentul, Gran Max tersebut sempat berbenturan dengan sepeda motor Yamaha NMAX yang dikendarai MF.

Meski demikian, kendaraan pikap itu tetap melanjutkan perjalanan. Polisi menyebut laju kendaraan tersebut bahkan sempat hampir membahayakan petugas maupun pengguna jalan lainnya.

Pengejaran akhirnya berakhir di sekitar SICC, Babakan Madang. Pengemudi Gran Max berinisial YD, sekitar 36 tahun, berhasil diamankan bersama seorang penumpang yang diduga merupakan kenek.

Ares menjelaskan, berdasarkan informasi awal, sebelum dikejar warga, Gran Max tersebut diduga terlibat serempetan dengan pengendara lain.

Namun, pengemudi disebut tidak berhenti sehingga memicu pengendara lain mengejar kendaraan tersebut.

"Diduga sebelumnya ada kejadian serempetan dengan pengendara lain, namun yang bersangkutan tidak berhenti, sehingga dikejar oleh pengendara yang lain yang mungkin melihat kejadian tersebut dan geram," ujarnya.

Menurut Ares, keterangan sementara dari pengemudi menyebut dirinya tetap melaju karena panik dan takut setelah dikejar warga.

Akibat kejadian di lampu merah Sentul, satu pengendara Yamaha NMAX berinisial MF mengalami luka ringan. Korban telah diperbolehkan pulang.

Sementara itu, YD bersama penumpangnya masih diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Polisi menegaskan YD belum berstatus tersangka karena prosesnya masih dalam tahap penyelidikan kecelakaan lalu lintas.

Polisi juga menemukan sejumlah drum di dalam kendaraan Gran Max tersebut. Namun, terkait isi drum, polisi masih melakukan penyelidikan.

"Untuk isinya masih dalam lidik," kata Ares.

Penumpang yang turut diamankan juga akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk membantu polisi mengungkap kronologi kejadian secara utuh.

Situasi sempat memanas setelah sejumlah pengendara dan warga melakukan pengrusakan terhadap kendaraan Gran Max. Polisi bersama masyarakat kemudian mengamankan pengemudi agar aksi tersebut tidak berkembang menjadi persekusi.

Ares mengimbau masyarakat tidak mengambil tindakan sendiri ketika melihat kecelakaan atau kejadian lalu lintas yang memicu emosi.

"Kami menghimbau kepada warga agar jangan pernah melakukan persekusi apabila ada hal-hal yang menonjol. Bantu kami petugas untuk mengamankan saja," katanya.

Menurut dia, masyarakat sebaiknya tidak terpancing emosi dan menyerahkan proses penanganan kepada kepolisian agar penyelidikan dapat berjalan dengan baik.

"Jangan terpancing oleh emosi karena itu nanti akan mengaburkan daripada proses penyelidikan dan penyidikan pihak kepolisian," ujarnya.

Kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya melindungi peserta didik dari potensi paparan abu vulkanik sekaligus memastikan proses pembelajaran tetap berjalan. Pelaksanaan PJJ selanjutnya akan dievaluasi dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi di lapangan.

Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut atas instruksi Gubernur Jawa Barat kepada pemerintah kabupaten/kota terdampak.

Baca Juga: Abu Vulkanik Anak Gunung Krakatau Menghampiri, Dinkes Bogor Bagikan Tips Lindungi Kesehatan

"Gubernur Jawa Barat sudah memberikan instruksi kepada Pemerintah Kabupaten Bogor dan kami menerapkan sebuah kebijakan di hari Senin tanggal 7 September 2026 hingga tanggal 8 September 2026, yang akan kami evaluasi kembali melihat perkembangan ke depan," kata Rudy, Senin (7/9/2026).

Rudy menyebut Pemkab Bogor telah menyampaikan surat edaran kepada seluruh sekolah agar melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring selama penerapan PJJ.

"Kami memberikan surat edaran imbauan kepada seluruh sekolah-sekolah agar melakukan sistem pembelajaran secara daring atau pembelajaran jarak jauh," ujarnya.

Menurut Rudy, keselamatan dan kesehatan peserta didik menjadi prioritas pemerintah daerah. Ia menilai para pelajar merupakan aset penting bagi Kabupaten Bogor dan bangsa Indonesia sehingga perlu mendapat perlindungan dari dampak abu vulkanik.

"Anak-anak kita, aset terpenting Kabupaten Bogor, aset terpenting bangsa Indonesia, berada di rumahnya masing-masing dan meminimalisir terpapar atau terkena abu vulkanik yang terjadi di Kabupaten Bogor," jelasnya.

Di tengah penerapan PJJ, Rudy meminta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), kepala sekolah, dan para guru tetap hadir di sekolah masing-masing.

Kehadiran mereka diarahkan untuk melakukan pembersihan lingkungan sekolah dari abu vulkanik. Kegiatan tersebut juga akan melibatkan jajaran OPD Pemkab Bogor sebagai bagian dari langkah penanganan dampak erupsi.

"Kami pun meminta kepada seluruh jajaran organisasi perangkat daerah Kabupaten Bogor, para kepala sekolah, para guru, Senin, Selasa, untuk tetap hadir ke sekolahnya masing-masing, kita lakukan pembersihan bersama-sama dibantu oleh seluruh jajaran organisasi pemerintah daerah Kabupaten Bogor," tuturnya.

Selain sektor pendidikan, Pemkab Bogor menyiapkan langkah perlindungan bagi masyarakat yang tetap harus beraktivitas di luar rumah.

Rudy mengatakan Dinas Kesehatan akan mengoptimalkan pembagian masker secara gratis, terutama kepada pengendara kendaraan bermotor yang beraktivitas di wilayah Kabupaten Bogor.

"Dinas Kesehatan akan melakukan optimalisasi membagikan masker secara gratis kepada pengendara kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Bogor," katanya.

Rudy juga mengajak sektor swasta untuk turut mengambil bagian dalam membantu masyarakat yang terdampak abu vulkanik.

"Bogor cukup luas, Bogor cukup besar, kami pun mengajak peran serta aktif dari pihak swasta untuk langsung membantu masyarakat yang terdampak di wilayah Kabupaten Bogor," pungkasnya.

Ayu (32), salah seorang pedagang masker di Cibinong, merasakan langsung perubahan tersebut. Sejak isu sebaran abu vulkanik Anak Gunung Krakatau ramai diperbincangkan, penjualan masker di lapaknya meningkat.

Padahal, Ayu mengaku sudah cukup lama berjualan masker. Ia mulai menjajakan masker sejak pandemi Covid-19 dan tetap melanjutkan usaha tersebut meski permintaan tidak lagi seramai masa pandemi.

“Dari Corona sudah jualan. Sebelum ada kenaikan ini juga sudah jualan,” kata Ayu, Senin (7/9/2026).

Menurut Ayu, peningkatan pembelian mulai terasa sejak sehari sebelumnya. Ia bahkan kesulitan memenuhi permintaan karena stok masker yang tersedia mulai menipis.

Baca Juga: Antisipasi Dampak Abu Vulkanik, Satlantas Polresta Bogor Kota Bagikan Masker

“Pokoknya stoknya di sini sudah habis. Tinggal ini saja,” ujarnya.

Dari berbagai jenis masker, duckbill menjadi yang paling banyak dicari warga. Masker tersebut menjadi barang yang cukup sulit diperoleh karena pasokan dari gudang juga mulai terbatas.

“Duckbill yang paling banyak dicari,” kata Ayu.

Kendati permintaan meningkat, Ayu masih menjual masker dengan harga normal. Untuk duckbill merek Onemed, misalnya, ia mematok harga sekitar Rp25.000 per kotak.

“Rp25.000 satu box. Itu juga harga biasa sebelum ini,” tuturnya.

Sementara untuk masker jenis KF, Ayu menjualnya sekitar Rp10.000. Namun, ia mengakui kedua jenis masker tersebut kini mulai lebih sulit didapat.

“Ini juga nyarinya susah,” katanya.

Lonjakan permintaan masker membuat Ayu harus kembali mencari pasokan. Namun, ia menyebut kondisi stok di gudang tidak selalu tersedia.

Menurut dia, situasi tersebut berbeda dengan masa pandemi Covid-19 ketika produksi masker meningkat tajam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Kadang ada yang stok kosong. Namanya bukan produksi Corona kayak kemarin-kemarin, pabrik pasti enggak terlalu banyak produksinya,” ujarnya.

Dalam beberapa hari terakhir, stok masker yang sebelumnya tersimpan di tempatnya pun mulai keluar.

Ayu menyebut masker duckbill yang dimilikinya bahkan telah terjual dalam jumlah besar hingga tersisa stok yang terbatas.

“Pokoknya dus-dusan yang kemarin-kemarin itu sudah keluar semua. Kalau enggak salah satu koli duckbill,” katanya.

Meski permintaan sedang tinggi dan stok mulai sulit diperoleh, Ayu belum memastikan apakah harga masker akan dinaikkan.

Ia masih menunggu pasokan baru yang dijadwalkan tiba pada malam hari. Soal harga berikutnya, Ayu menyerahkannya kepada sang suami yang menangani pembelian barang.

“Kurang tahu. Nanti suami yang tahu harganya. Barang turunnya nanti malam,” ucapnya.

Bagi Ayu, meningkatnya penjualan masker menjadi berkah tersendiri bagi usaha kecil yang selama ini tetap ia jalankan. Namun, di balik ramainya pembeli, ia juga berharap pasokan masker tetap tersedia sehingga masyarakat yang membutuhkan tidak kesulitan mendapatkannya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, dr. Erna Nuraena, mengatakan masyarakat perlu mengenali terlebih dahulu potensi dampak kesehatan akibat paparan abu vulkanik. Gangguan yang perlu diwaspadai terutama terjadi pada saluran pernapasan, mata, dan kulit.

“Yang pertama yang harus kita waspadai adalah potensi dampak terhadap kesehatan. Yang pertama, gangguan kesehatan saluran napas, kemudian mata, dan kulit,” kata Erna.

Baca Juga: Transjakarta Hentikan Sementara Lift dan Eskalator Untuk Mitigasi Potensi Sebaran Abu Vulkanik Erupsi Gunung Anak Krakatau

Untuk melindungi saluran pernapasan, masyarakat dianjurkan menggunakan masker sesuai standar, terutama kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, ibu hamil, serta warga yang memiliki gangguan pernapasan.

Sementara untuk melindungi mata, warga disarankan menggunakan kacamata ketika berada di luar ruangan. Kulit juga perlu dilindungi dengan mengenakan pakaian tertutup.

Erna juga mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak memiliki kepentingan mendesak.

Salah satu hal yang kerap luput dari perhatian adalah cara membersihkan abu vulkanik di lingkungan rumah.

Erna mengingatkan warga agar tidak langsung menyapu abu dalam kondisi kering atau membersihkannya menggunakan kemoceng. Cara tersebut justru dapat membuat partikel abu kembali beterbangan sehingga meningkatkan risiko terhirup.

“Debu vulkanik ini sebaiknya dibersihkan tidak dengan cara menyapu atau dengan kemoceng, karena justru akan beterbangan dan risiko terhisapnya lebih tinggi,” ujarnya.

Sebagai gantinya, warga disarankan membasahi terlebih dahulu permukaan yang terkena abu dengan cara menyiram atau menyemprotnya. Setelah permukaan lembap, abu baru dibersihkan.

Langkah sederhana itu penting dilakukan agar abu tidak kembali beterbangan ketika dibersihkan.

Untuk perlindungan pernapasan, Erna menyebut masker N95 sebagai pilihan yang direkomendasikan. Warga juga dapat menggunakan masker KN95, KF94, atau masker medis sebagai alternatif.

Sedangkan masker kain yang dibasahi disebut sebagai pilihan terakhir karena daya proteksinya lebih rendah dibandingkan masker yang memiliki standar filtrasi.

Karena itu, masyarakat terutama kelompok rentan diminta tidak menganggap sepele paparan abu vulkanik.

Dinkes Kota Bogor hingga kini terus memantau kondisi kesehatan masyarakat melalui seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Erna mengatakan belum ada laporan kasus yang berkorelasi dengan dampak abu vulkanik.

Namun, seluruh fasilitas kesehatan diminta melakukan pemantauan dan melaporkan setiap hari apabila menemukan kasus yang diduga berkaitan dengan paparan abu.

Masyarakat juga diminta segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan apabila mengalami keluhan seperti sesak napas, batuk-batuk, nyeri dada saat batuk, iritasi mata, maupun iritasi kulit.

“Silakan langsung mengakses pelayanan kesehatan terdekat. Semua puskesmas siap siaga,” kata Erna.

Dalam kondisi kegawatdaruratan medis, masyarakat dapat menghubungi call center Dinas Kesehatan Kota Bogor di 119.

"Menghadapi abu vulkanik tidak cukup hanya membersihkan lingkungan. Melindungi saluran napas, mata, dan kulit menjadi langkah penting agar keluarga tetap sehat selama paparan abu berlangsung," pungkasnya.

Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah cepat dan antisipatif menyikapi dinamika situasi terkini. Pemkot Bogor menilai aspek kesehatan dan keselamatan peserta didik serta tenaga kependidikan harus menjadi perhatian utama.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, meminta seluruh sekolah dan orang tua segera mempersiapkan pelaksanaan PJJ mulai Senin pagi.

“Mulai besok, Senin (7/9/2026), kegiatan belajar mengajar untuk tingkat TK, SD, dan SMP dialihkan sementara ke rumah melalui skema PJJ. Keselamatan dan kesehatan anak-anak kita adalah hal yang paling utama,” ujar Dedie di Bogor.

Baca Juga: Pemkot Bogor Raih Penghargaan Implementasi Program 3 Juta Rumah dari Kemendagri dan Kementerian PKP

Menurutnya, PJJ bukan berarti proses pendidikan dihentikan. Pembelajaran tetap berjalan dengan menyesuaikan metode dan kondisi peserta didik agar kegiatan belajar dapat berlangsung secara aman.

Melalui Dinas Pendidikan, Pemkot Bogor telah menginstruksikan kepala sekolah dan guru untuk segera berkoordinasi memastikan kesiapan teknis pembelajaran daring.

Guru juga diminta menyampaikan materi secara interaktif dan proporsional, dengan menyesuaikan karakteristik siswa mulai dari jenjang TK hingga SMP.

Di sisi lain, Dedie mengingatkan orang tua untuk berperan aktif mendampingi anak selama belajar dari rumah. Pendampingan dinilai penting, terutama bagi siswa TK dan SD yang masih membutuhkan bimbingan lebih intensif.

Orang tua juga diminta membatasi aktivitas anak di luar rumah selama kebijakan PJJ berlangsung.

“Kami meminta para orang tua untuk proaktif mendampingi anak-anaknya selama masa PJJ yang dimulai besok. Mari kita awasi bersama agar anak-anak tetap disiplin belajar dan terlindungi di rumah,” katanya.

Pemkot Bogor memastikan kebijakan tersebut akan terus dievaluasi berdasarkan perkembangan situasi. Pemerintah juga akan menyampaikan informasi lanjutan melalui kanal komunikasi resminya.

Dengan kebijakan ini, Pemkot Bogor menegaskan bahwa kegiatan belajar tetap berjalan, namun keselamatan peserta didik menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaannya.

Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto mengatakan langkah ini sebagai respons terhadap munculnya endapan abu vulkanik di sejumlah ruas jalan yang berpotensi mengganggu jarak pandang dan membuat debu kembali beterbangan ketika terlindas kendaraan.

"AWC yang umumnya digunakan untuk tugas pengamanan kini dimanfaatkan untuk membantu membersihkan permukaan jalan. Air bertekanan tinggi disemprotkan untuk membilas abu yang menempel di aspal sehingga mengurangi potensi debu beterbangan dan membantu menjaga kondisi jalan tetap aman dilalui," jelasnya.

Baca Juga: Bandara Soetta Ditutup Akibat Abu Erupsi Gunung Anak Krakatau, 301 Penerbangan Terdampak hingga Siang Ini

Ia menambahkan, penyemprotan difokuskan pada jalur utama Jakarta-Bogor hingga kawasan Sentul, yang menjadi salah satu koridor dengan aktivitas lalu lintas cukup padat.

"Petugas di lapangan melaporkan kegiatan berjalan lancar. Arus lalu lintas dan situasi keamanan selama proses penyemprotan juga berlangsung aman dan terkendali," terangnya.

Selain upaya pembersihan jalan, kata Wkkha, juga dilakukan bersamaan dengan pembagian masker N95/KN95 oleh personel Polres Bogor dan Polsek jajaran kepada pengendara sepeda motor maupun pejalan kaki.

Ia mengimbau masyarakat tetap menggunakan alat pelindung diri ketika beraktivitas di luar ruangan selama kondisi udara masih terdampak abu vulkanik.

"Pengendara juga diminta meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi kecepatan, khususnya saat melintasi ruas jalan yang baru saja disemprot karena permukaan aspal dalam kondisi basah dan berpotensi licin," tandasnya.

Dengan langkah tersebut, kepolisian berharap endapan abu di jalur utama dapat segera berkurang, jarak pandang pengendara tetap terjaga, serta aktivitas masyarakat dapat berlangsung dengan lebih aman.

Kasat Lantas Polres Bogor AKP Afif Widhi Ananto mengatakan, pembagian masker dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap dampak debu vulkanik yang dirasakan di sejumlah titik jalur Puncak, termasuk kawasan Gadog.

"Mengingat tingginya animo masyarakat yang masih melaksanakan wisata di jalur Puncak ini, tadi pagi hingga siang kami melakukan kegiatan pembagian masker," kata Afif.

Baca Juga: Zentara Resmi Menjadi Sponsor Utama Garudayaksa FC

Masker diberikan terutama kepada pengendara roda dua, termasuk pengendara yang membawa anak. Menurut Afif, pengguna sepeda motor menjadi perhatian karena lebih terbuka terhadap paparan debu selama berada di jalan.

Afif menyebut kondisi di kawasan Gadog memang terdampak debu, namun belum terlalu signifikan. Kendati demikian, kepolisian memilih melakukan langkah pencegahan dengan membagikan masker secara berkelanjutan.

"Untuk pelaksanaan kegiatan ini akan dilaksanakan secara continue, berkelanjutan, terutama kepada pengendara roda dua," ujarnya.

Di tengah tingginya minat masyarakat berwisata ke Puncak, Satlantas Polres Bogor mengingatkan pengendara agar tidak mengabaikan keselamatan perjalanan.

Afif meminta masyarakat memastikan kendaraan dalam kondisi prima sebelum berangkat. Kondisi kesehatan pengemudi juga harus dipastikan baik agar perjalanan berlangsung aman.

"Pastikan kendaraan dalam keadaan prima. Pastikan kondisi kesehatan pengemudi dalam keadaan sehat," kata Afif.

Selain itu, masyarakat yang tetap melakukan perjalanan ke jalur Puncak diimbau menggunakan masker, khususnya pengendara sepeda motor, sebagai langkah antisipasi terhadap paparan debu vulkanik yang dirasakan di kawasan Gadog dan jalur Puncak.

Pembagian masker pun akan terus dilakukan sebagai upaya kepolisian memberikan perlindungan kepada masyarakat yang masih beraktivitas dan berwisata di kawasan tersebut.

Pelatihan bagi puluhan anggota Karang Taruna (Katar) Kecamatan se-Kabupaten Bogor itu digelar di Hotel Accram, Kecamatan Megamendung, Kamis (3/9/2026).

Ketua Karang Taruna Kabupaten Bogor, Heri Gunawan, mengatakan pelatihan tersebut merupakan langkah organisasi kepemudaan itu untuk beradaptasi dengan perkembangan media yang terus berubah.

Baca Juga: Aksi Nyata Karang Taruna Berseri Bojongkerta, Bersama Warga Ciptakan Lingkungan Bersih dan Sehat

Menurut Heri, para kader tidak hanya diberikan pemahaman mengenai perkembangan dan konvergensi media, tetapi juga dibekali kemampuan memahami transformasi informasi hingga teknik penulisan berita.

“Mereka dilatih memahami perubahan media agar bisa beradaptasi dengan pola media terbarukan. Tidak hanya paham, mereka juga bisa menulis berita yang populis dan informatif,” ujar Heri.

Selain kemampuan jurnalistik, sebanyak 80 kader Karang Taruna itu juga mendapatkan pembekalan mengenai pengelolaan media sosial.

Heri menegaskan, media sosial Karang Taruna di tingkat kecamatan ke depan tidak hanya digunakan sebagai sarana untuk mempublikasikan berbagai kegiatan organisasi.

Lebih dari itu, media sosial diharapkan menjadi ruang komunikasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan informasi mengenai berbagai persoalan sosial yang terjadi di lingkungannya.

“Nantinya, media sosial Katar Kecamatan tidak hanya dijadikan untuk memposting kegiatan Katar, tapi juga sebagai wadah masyarakat dalam memberikan informasi soal permasalahan sosial,” katanya.

Menurut Heri, kecepatan informasi di era digital harus mampu dimanfaatkan secara positif oleh Karang Taruna.

Dengan kader yang tersebar hingga ke tingkat kecamatan, Karang Taruna diharapkan dapat menjadi pelopor dalam menerima, mengolah, sekaligus menyebarkan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan dan persoalan masyarakat.

“Kecepatan informasi ini harus kita sambut. Karang Taruna diharapkan jadi pelopor media yang mempercepat menyelesaikan permasalahan sosial masyarakat,” jelasnya.

Baca Juga: Karang Taruna Bogor Selatan Gelar Semarak Bulan Bhakti 2026, Tanam Ratusan Bibit Pohon

Ia menilai, pelatihan tersebut menjadi arah baru bagi Karang Taruna Kabupaten Bogor dalam membangun sistem komunikasi yang lebih cepat dan responsif terhadap kondisi di masyarakat.

Para kader yang telah mengikuti pelatihan juga tidak akan langsung dilepas begitu saja. Karang Taruna Kabupaten Bogor akan melakukan pendampingan dan coaching secara rutin untuk memperdalam kemampuan mereka.

Materi pendalaman nantinya meliputi pengelolaan media sosial, penulisan narasi, pembuatan konten, hingga kemampuan mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui berbagai platform digital.

“Kita akan lakukan coaching rutin, mereka tidak akan dilepas setelah pelatihan ini, tapi akan dilatih terus agar benar-benar menjadi content creator dan content writer yang profesional, yang berguna bagi kecamatan masing-masing dan Kabupaten Bogor,” tutup Heri.

Desakan tersebut mencuat di tengah proses penyidikan perkara yang berkaitan dengan dugaan korupsi Upah Pungut Pajak (UPP), Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), hingga persoalan mutasi pejabat.

Warga yang tergabung dalam Presidium Masyarakat Bogor Bersatu (PMBB) menilai KPK harus segera memberikan kepastian hukum dan tidak ragu menindak siapa pun yang nantinya terbukti terlibat dalam praktik korupsi.

Aksi tersebut diikuti seratusan warga dan tokoh masyarakat dari berbagai wilayah Kabupaten Bogor, mulai dari wilayah barat, tengah, utara, timur hingga selatan. Mereka berasal dari sejumlah elemen masyarakat, di antaranya LSM Pelita Pasundan, LSM Pakuan Padjadjaran, LSM PASi, Klinik Hukum 165, dan Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS).

Baca Juga: Soal Proses KPK, Ketua KONI Bogor: Verifikasi Informasi, Jangan Cepat Ambil Kesimpulan

Sejak perkara tersebut bergulir pada Rabu (19/8/2026), KPK telah melakukan serangkaian langkah penyidikan. Di antaranya menyita uang sebesar Rp1,5 miliar, membawa sejumlah pejabat Pemkab Bogor untuk dimintai keterangan di Gedung Merah Putih, menggelar perkara, hingga melakukan penggeledahan di sejumlah kantor pemerintahan.

Sejumlah lokasi yang telah digeledah antara lain Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bappenda), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor.

Namun hingga Jumat (4/9/2026), KPK masih menerapkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum dan belum mengumumkan adanya pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

Kondisi itu membuat warga mempertanyakan perkembangan penanganan perkara tersebut.

Ketua PMBB, Oman Rohman Pribadi alias Opri, meminta KPK tidak ragu mengambil langkah hukum apabila telah menemukan bukti yang cukup untuk menetapkan pihak yang bertanggung jawab.

“Sampai hari ini belum ada tersangkanya. Ada apa ini? KPK jangan ragu-ragu, segera tetapkan tersangkanya. Termasuk jika Bupati juga terbukti terlibat harus ditindak. Hukum jangan hanya tumpul ke bawah. Jangan sampai KPK diisukan masuk angin dan diintervensi,” tegas Opri dalam aksi tersebut.

Menurutnya, masyarakat Kabupaten Bogor membutuhkan kepastian atas proses hukum yang sedang berjalan. Ia meminta penegakan hukum dilakukan secara profesional dan tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang nantinya terbukti terlibat.

Jangan Biarkan Koruptor 'Bergentayangan'

Senada dengan Opri, perwakilan warga Bogor Selatan, Azet Basuni, juga melontarkan kritik keras dalam orasinya.

Ia menilai Kabupaten Bogor seharusnya menjadi daerah yang bersih dari praktik tindak pidana korupsi.

“Kabupaten Bogor sebagai halaman rumah Presiden RI Prabowo Subianto seharusnya bersih dari praktik tindak pidana korupsi,” kata Azet.

Ia pun meminta penyidik KPK menuntaskan perkara tersebut dan menindak seluruh pihak yang nantinya terbukti terlibat.

“Oleh karenanya penyidik KPK jangan membiarkan para koruptor ini tetap bergentayangan di Bumi Tegar Beriman. Sikat semua yang terlibat tanpa pandang bulu,” tuturnya.

Azet mengatakan, proses hukum yang belum menunjukkan adanya penetapan tersangka telah menimbulkan ketidaknyamanan di tengah masyarakat maupun para pegawai di lingkungan pemerintahan.

Menurutnya, publik kini menunggu langkah konkret KPK untuk mengungkap secara terang dugaan praktik korupsi yang tengah disidik.

Warga Ancam Enggan Bayar Pajak

Dalam aksinya, Azet juga menyinggung munculnya kekecewaan sebagian masyarakat terhadap kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan sektor perpajakan.

Ia bahkan menyebut ada warga yang menyatakan enggan membayar pajak apabila perkara tersebut tidak segera mendapatkan kepastian hukum.

“Penyidik KPK harus segera tetapkan tersangka, kalau belum, kami enggan membayar pajak. Ini fakta,” tegasnya.

Azet juga mengungkap adanya pengakuan sejumlah petugas pemungut pajak di tingkat desa yang mengaku mengalami pemotongan upah pungut sebesar Rp50 ribu.

Menurutnya, para petugas tersebut mempertanyakan tujuan dari pemotongan yang disebut tidak disertai penjelasan yang jelas.

“Berdasarkan pengakuan sejumlah petugas pemungut pajak di tingkat desa, mereka mengaku selama ini juga dipotong upah pungutnya sebesar Rp50.000. Tidak ada penjelasan untuk apa pemotongan itu. Mereka juga bingung,” katanya.

Aksi warga Bogor di depan Gedung Merah Putih KPK itu menjadi bentuk tekanan publik agar penanganan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bogor dapat segera menemukan titik terang.

Masyarakat kini menanti langkah lanjutan KPK, termasuk kemungkinan penetapan tersangka, setelah serangkaian penggeledahan, penyitaan barang bukti dan proses penyidikan dilakukan.

Namun demikian, seluruh pihak yang disebut atau berkaitan dengan perkara tersebut tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Menurut Bernard, masyarakat memang memiliki hak untuk mengetahui perkembangan sebuah perkara. Namun, hak tersebut harus dibarengi dengan sikap kritis dan bijak, terutama dalam menghadapi berbagai informasi yang terus beredar di ruang publik.

Ia mengingatkan, informasi yang belum terverifikasi berpotensi menimbulkan persepsi keliru apabila langsung dipercaya dan disebarluaskan tanpa melihat sumber maupun konteks yang sebenarnya.

Baca Juga: Dukungan HIPMI Menguat, Hilal Firmansyah Siap Bertarung di Mukab Kadin Kabupaten Bogor

“Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui perkembangan sebuah perkara. Tetapi kita juga harus bijak, jangan sampai informasi yang belum terverifikasi justru berkembang menjadi opini yang menyesatkan,” ujar Bernard.

Di tengah sorotan publik terhadap proses hukum tersebut, Bernard meminta seluruh pihak memberikan kesempatan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, proses penegakan hukum harus dihormati dan dibiarkan berjalan secara profesional, transparan, serta berlandaskan fakta dan bukti.

“Kita hormati proses hukum yang sedang berjalan. Berikan kesempatan kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional. Pada saatnya nanti, tentu akan ada kejelasan berdasarkan proses dan ketentuan hukum yang berlaku,” katanya.

Bernard juga menekankan bahwa dinamika hukum yang tengah berlangsung tidak boleh membuat masyarakat kehilangan ketenangan ataupun mengganggu aktivitas pembangunan dan perekonomian di Kabupaten Bogor.

Menurutnya, menjaga suasana tetap kondusif merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

“Yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita bersama-sama menjaga Kabupaten Bogor tetap kondusif. Dunia usaha membutuhkan kepastian, masyarakat membutuhkan ketenangan, dan pemerintah juga perlu terus bekerja memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tuturnya.

Sebagai Ketua Terpilih BPC HIPMI Kabupaten Bogor, Bernard memandang stabilitas dan kepastian hukum sebagai bagian penting dalam menciptakan iklim usaha yang sehat.

Baca Juga: Muscab V HIPMI Kabupaten Bogor Berpotensi Aklamasi, Bernard Dwiputra Chandra Jadi Calon Tunggal

Di tengah berbagai dinamika yang berkembang, ia berharap roda perekonomian tetap bergerak dan generasi muda tidak kehilangan optimisme dalam membangun masa depan.

“Kami di HIPMI ingin terus membawa energi positif. Kita tetap menghormati proses hukum, tetapi di sisi lain roda ekonomi harus berjalan, anak-anak muda harus tetap produktif, dan peluang usaha harus terus dibuka,” ungkapnya.

Bernard menegaskan, proses hukum harus ditempatkan pada koridornya. Sementara itu, masyarakat diminta tidak menjadikan dinamika yang terjadi sebagai alasan untuk saling menyerang atau menyudutkan satu sama lain.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan fokus terhadap pembangunan Kabupaten Bogor.

“Mari kita tunggu prosesnya, jangan mendahului kesimpulan. Kita jaga persaudaraan, jaga kondusivitas, dan tetap fokus membangun Kabupaten Bogor agar semakin maju dan memiliki iklim usaha yang semakin baik,” pungkas Bernard.

Tak berhenti membongkar gudang penyimpanan merkuri, pengembangan kasus juga mengantar Polres Bogor ke Kecamatan Leuwiliang. Di sana, polisi kembali menemukan praktik pengolahan emas ilegal yang disebut telah berjalan selama dua tahun.

Dua kasus berbeda, namun memiliki satu benang merah: bisnis emas ilegal dan penggunaan merkuri berbahaya.

Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto mengatakan pengungkapan tersebut merupakan hasil pengembangan dari sejumlah kasus pertambangan ilegal yang sebelumnya dibongkar jajaran Polres Bogor.

Baca Juga: Ungkap Kasus Peredaran Merkuri dan Pertambangan Ilegal di Bogor

“Kami melakukan pengembangan dari berbagai pengungkapan kasus pertambangan ilegal sebelumnya. Kali ini kami berhasil mengungkap perdagangan merkuri ilegal dalam jumlah besar dan pengolahan emas ilegal,” ujar Wikha dalam konferensi pers.

Pengungkapan pertama dilakukan polisi pada 17 Agustus 2026 di wilayah Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.

Polisi menemukan dan menyita 998,825 kilogram merkuri, atau nyaris satu ton. Merkuri tersebut dikemas dalam botol-botol berukuran sekitar 600 mililiter dan disimpan di lokasi yang diduga menjadi tempat penyimpanan barang ilegal.

Selain merkuri, polisi menyita 123 botol, satu unit timbangan digital, buku catatan penjualan, serta tiga unit telepon genggam milik para tersangka.

Jika dihitung berdasarkan harga jual sekitar Rp2,9 juta per kilogram, nilai ekonomi barang bukti yang disita mencapai Rp2.896.592.500.

Angka itu menunjukkan besarnya skala bisnis yang sedang diselidiki polisi.

Empat orang yang ditangkap masing-masing berinisial RAR (40), JS, FS, dan RA (48).

Polisi mengungkap perjalanan panjang merkuri tersebut sebelum akhirnya tiba di Kabupaten Bogor.

Barang berbahaya itu diduga berasal dari pengolahan batu sinabar hasil tambang ilegal di Gunung Sinabar, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku.

Baca Juga: Polres Bogor Musnahkan 1,5 Juta Obat Keras hingga 15 Ribu Botol Miras

Dari Maluku, merkuri diterbangkan menuju Surabaya. Setelah itu, barang tersebut dikirim menggunakan kendaraan roda empat menuju Kabupaten Bogor.

Jaringan ini diduga telah beroperasi sejak 2023 dan disebut telah melakukan tiga kali pengiriman ke wilayah Bogor.

Setelah tiba, merkuri tersebut didistribusikan ke sejumlah wilayah, mulai dari Kabupaten Bogor, Depok hingga Sukabumi.

Polisi menduga barang tersebut digunakan untuk memasok kebutuhan tambang emas dan pengolahan emas ilegal.

“Dengan mengungkap bahan bakunya, kami berharap aktivitas pertambangan ilegal dapat ditekan,” kata Wikha.

Kasus kedua kembali membuka fakta lain di balik aktivitas emas ilegal di Kabupaten Bogor.

Pada 1 September 2026, polisi menangkap seorang pria berinisial SA (46) di Kecamatan Leuwiliang.

SA diduga menjalankan aktivitas pengolahan dan pemurnian emas tanpa izin.

Di lokasi tersebut, polisi menemukan satu karung batuan dan satu karung lumpur yang diduga mengandung emas.

Petugas juga menemukan 30 unit alat gelundung, yang digunakan dalam proses pengolahan material. Dua unit alat tersebut disita sebagai sampel bersama 12 batang pipa besi atau pelor.

Barang bukti lain yang diamankan antara lain tabung oksigen, tabung gas 3 kilogram, peralatan las, mangkok tanah liat, timbangan digital, buku catatan penjualan, botol-botol wadah merkuri, hingga wadah yang diduga berisi emas mentah atau jendil.

Satu unit telepon genggam yang diduga menyimpan percakapan transaksi juga diamankan penyidik.

Menurut polisi, pelaku mengolah batuan menggunakan alat gelundung sebelum menggunakan merkuri untuk memisahkan kandungan emas.

Aktivitas ilegal tersebut diduga telah berjalan sejak tahun 2024.

Kapolres Bogor menegaskan, pengungkapan ini bukan sekadar menangkap pelaku di lokasi tambang.

Polisi kini berupaya memutus rantai aktivitas pertambangan ilegal dari hulu hingga hilir, termasuk memburu pihak yang memasok bahan baku berbahaya.

“Merkuri merupakan salah satu bahan penting yang digunakan dalam proses pengolahan emas ilegal. Karena itu, pengungkapan peredarannya menjadi penting untuk menekan aktivitas pertambangan ilegal,” tegas Wikha.

Para pelaku pengolahan dan pertambangan ilegal dijerat dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Ancaman hukumannya mencapai 5 tahun penjara.

Sementara para tersangka perdagangan merkuri ilegal dijerat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Mereka terancam hukuman penjara paling lama 4 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar.

Wikha mengingatkan bahwa penggunaan merkuri bukan hanya berkaitan dengan tindak pidana perdagangan dan pertambangan ilegal.

Bahan tersebut juga berpotensi membahayakan manusia, hewan, dan lingkungan apabila terpapar atau digunakan tanpa pengelolaan yang benar.

Polres Bogor pun meminta masyarakat untuk tidak terlibat dalam aktivitas pertambangan maupun pengolahan emas ilegal.

Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan aktivitas mencurigakan terkait pertambangan ilegal, pengolahan emas tanpa izin, maupun perdagangan barang ilegal melalui hotline Polri 110.

Pengungkapan nyaris satu ton merkuri ini menjadi salah satu operasi terbesar Polres Bogor dalam membongkar mata rantai bahan baku yang diduga menopang aktivitas tambang emas ilegal.

Polisi menegaskan, perburuan terhadap praktik tambang ilegal belum berhenti.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Bogor, R. Irwan Purnawan, memastikan ruangan yang menjadi sorotan tersebut merupakan ruang rapat resmi yang digunakan untuk menunjang berbagai kegiatan kedinasan pimpinan DPRD, bukan tempat hiburan.

Irwan mengatakan, pihaknya perlu memberikan klarifikasi agar informasi yang berkembang di tengah masyarakat tidak menimbulkan kesalahpahaman.

“Ruang rapat ini berfungsi untuk rapat para pimpinan DPRD, rapat Zoom Meeting bersama pimpinan, penerimaan tamu maupun audiensi dari masyarakat untuk bertemu pimpinan,” ujar R. Irwan Purnawan, Kamis (3/9/2026).

Baca Juga: Tiga Dinas Diperiksa KPK, DPRD Kabupaten Bogor Akan Lakukan Pemanggilan

Menurutnya, ruangan tersebut selama ini memiliki fungsi penting dalam mendukung aktivitas pimpinan DPRD Kabupaten Bogor. Selain digunakan untuk rapat internal, ruangan itu juga dimanfaatkan untuk pelaksanaan pertemuan secara daring hingga menerima masyarakat yang datang untuk menyampaikan aspirasi.

Karena itu, Irwan dengan tegas membantah adanya fasilitas karaoke sebagaimana informasi yang sempat beredar.

“Jadi tidak ada itu fasilitas buat karaoke. Ini murni untuk kegiatan kedinasaan sekaligus ruang untuk menerima aspirasi rakyat,” tegasnya.

Ia menjelaskan, sebagai bagian dari fasilitas kedinasan di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor, ruangan tersebut memang disiapkan untuk menunjang tugas dan fungsi pimpinan dewan dalam menjalankan aktivitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Tak hanya membantah isu tersebut, Irwan juga menyayangkan adanya pemberitaan yang dinilainya tidak melalui proses konfirmasi kepada pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor.

Menurut dia, konfirmasi kepada pihak yang menjadi objek pemberitaan merupakan hal penting untuk menjaga akurasi dan keberimbangan informasi yang disampaikan kepada publik.

“Seharusnya pemberitaan sepihak tanpa konfirmasi itu sudah menyalahi aturan. Padahal ini merupakan ruang rapat resmi, bukan tempat karaoke,” ujarnya.

Irwan berharap setiap informasi terkait fasilitas maupun aktivitas di lingkungan DPRD Kabupaten Bogor dapat disampaikan berdasarkan fakta dan data yang jelas.

Ia juga meminta agar pihak-pihak yang menyampaikan informasi kepada publik melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada instansi terkait sehingga tidak menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat.

Menurut Irwan, ruang yang kini menjadi perbincangan tersebut memiliki fungsi yang jelas, yakni untuk mendukung kegiatan rapat pimpinan, pertemuan kedinasan, penerimaan tamu, audiensi, hingga menjadi tempat masyarakat menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat.

“Ini adalah ruang resmi untuk kegiatan kedinasan dan menunjang tugas pimpinan DPRD dalam menjalankan fungsinya,” pungkasnya.

Arif menegaskan pentingnya mengedepankan asas praduga tak bersalah, menghormati proses hukum yang sedang berjalan, serta memastikan setiap informasi telah terverifikasi sebelum dipercaya maupun disebarluaskan.

Menurutnya, masyarakat harus mampu bersikap bijak dan tidak mudah tergiring opini negatif yang belum memiliki dasar fakta maupun kepastian hukum.

“Kita harus mendukung dan wajib menghormati setiap proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Namun kita juga harus bijak dalam menerima semua informasi yang beredar serta tidak mudah tergiring oleh opini-opini negatif yang belum bisa dipastikan kebenarannya,” ujar Arif Rochmawan, Rabu (2/9/2026).

Baca Juga: KPK Periksa Pejabat Pemkab Bogor, Dalami Dugaan Pemotongan Upah Pungut di Bapenda

Menurut Arif, langkah yang dilakukan lembaga antirasuah merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati seluruh pihak. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk memberikan ruang kepada KPK dalam menjalankan tugas dan kewenangannya secara objektif sesuai ketentuan yang berlaku.

“Biarkan KPK menjalankan tugas dan kewenangan sesuai tupoksinya. Kita hormati setiap tahapan proses hukum dan jangan cepat mengambil kesimpulan sebelum ada kepastian hukum,” tegasnya.

Arif juga meminta masyarakat untuk mempercayakan sepenuhnya proses penegakan hukum kepada aparat yang berwenang. Ia menilai, proses tersebut harus berjalan secara adil, transparan, profesional, dan proporsional.

Menurutnya, opini yang berkembang tanpa didasari fakta dan kepastian hukum berpotensi mencederai prinsip keadilan serta merugikan pihak-pihak yang terkait.

“Mari kita hindari opini-opini yang dapat mencederai prinsip keadilan dan merugikan pihak-pihak terkait sebelum adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap,” katanya.

Lebih lanjut, Arif mengingatkan masyarakat agar mewaspadai adanya upaya penggiringan opini negatif yang dapat memengaruhi kepercayaan publik.

Ia menilai, informasi yang belum terverifikasi dan disebarluaskan secara luas berpotensi menciptakan persepsi yang keliru serta berdampak terhadap kondusivitas daerah.

“Setiap informasi yang beredar perlu disikapi secara bijak dan tidak langsung dipercaya maupun disebarluaskan sebelum terverifikasi. Terlebih lagi, kita harus tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dalam menyikapi proses hukum yang sedang berlangsung di Kabupaten Bogor,” ucapnya.

Arif menegaskan bahwa masyarakat tetap perlu mengikuti perkembangan informasi. Namun, menurut dia, setiap informasi harus disikapi dengan mengedepankan fakta, proses verifikasi, dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia berharap seluruh elemen masyarakat dapat bersama-sama menjaga Kabupaten Bogor tetap kondusif dan guyub, sehingga aktivitas masyarakat, pelayanan publik, serta berbagai program pembangunan dapat terus berjalan dengan baik.

“Mari kita bersama-sama menjaga situasi Kabupaten Bogor agar tetap kondusif. Masyarakat harus tetap tenang, bijak, dan terus berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan maupun pembangunan,” pungkasnya.
Caption: Ketua KONI Kabupaten Bogor, Arif Rochmawan. IST

Pedagang di Pasar Ciluar, Adnan (29), mengatakan harga cabe rawit merah sebelumnya berada di kisaran Rp50 ribu per kilogram. Namun, dalam tiga hari terakhir harganya meningkat menjadi sekitar Rp70 ribu per kilogram.

“Cabe rawit merah yang naik. Sebelumnya sekitar Rp50 ribu per kilogram, sekarang sudah mencapai Rp70 ribu per kilogram,” ujar Adnan.

Menurutnya, kenaikan harga tersebut mulai terjadi sekitar tiga hari terakhir, sejak akhir pekan lalu.

Selain cabe rawit merah, harga labu juga mengalami kenaikan. Sebelumnya, labu dijual dengan harga Rp14 ribu per kilogram, sedangkan saat ini mencapai Rp16 ribu per kilogram.

Baca Juga: Jelang Nataru 2025, Harga Komoditas Pangan Naik, Cabe Rawit Merah di Bogor Meroket ke Rp72 Ribu Per Kilogram
Sementara itu, harga bawang-bawangan saat ini berada di kisaran Rp30 ribu per kilogram.

Terkait penyebab kenaikan harga cabe rawit merah, Adnan mengaku belum mengetahui secara pasti. Namun, ia menduga faktor cuaca menjadi salah satu penyebab meningkatnya harga komoditas tersebut.

“Kurang tahu juga kenapa naik, mungkin karena memang cuaca,” katanya.

Meski harga mengalami kenaikan, minat masyarakat untuk membeli kebutuhan pangan disebut tidak mengalami perubahan signifikan. Menurut Adnan, bahan pangan merupakan kebutuhan sehari-hari yang tetap dibeli masyarakat.

“Peminatnya sama saja, karena kebutuhan. Mau tidak mau, namanya kebutuhan pasti dibeli,” ungkapnya.

Namun, kenaikan harga tersebut membuat sejumlah pembeli terkejut. Di sisi lain, pedagang juga harus menyiapkan modal lebih besar apabila harga terus mengalami kenaikan.

“Pembeli pada kaget melihat harganya. Kalau naik terus, modalnya juga harus nambah,” pungkas Adnan.

Api yang muncul dari area dapur dengan cepat membesar hingga merambat ke bagian atap dan plafon bangunan kontrakan.

Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bogor berhasil memadamkan api sebelum kobaran api meluas ke bangunan lain di sekitar lokasi.

Baca Juga: Diduga Percikan Las Sambar Styrofoam, Pabrik di Cileungsi Bogor Terbakar Hebat

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bogor, Yudi Santosa, melalui laporan penanganan kebakaran Sektor Cibinong menyebutkan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 10.40 WIB.

Laporan kebakaran diterima petugas pada pukul 10.41 WIB. Hanya berselang satu menit, Regu 1 Damkar Sektor Cibinong langsung bergerak menuju lokasi kejadian.

"Petugas berangkat pada pukul 10.42 WIB dan tiba di lokasi sekitar pukul 10.54 WIB setelah menempuh perjalanan sejauh 6,3 kilometer," kata Yudi, Selasa (1/9/2026).

Berdasarkan hasil penanganan di lapangan, kebakaran diduga terjadi akibat kelalaian saat memasak.

Penghuni rumah kontrakan dilaporkan terlelap tidur ketika aktivitas memasak masih berlangsung di dapur. Api kemudian muncul dan dengan cepat membakar area dapur sebelum merambat ke bagian atap dan plafon bangunan.

Petugas Damkar Kabupaten Bogor langsung melakukan upaya pemadaman menggunakan metode cooling system.

Respons cepat petugas berhasil membatasi pergerakan api sehingga kebakaran tidak menjalar ke bangunan lain di kawasan permukiman tersebut.

Proses pemadaman dan penanganan kebakaran selesai pada pukul 11.20 WIB. Dalam operasi tersebut, Damkar Kabupaten Bogor mengerahkan Regu 1 Sektor Cibinong beserta dua unit mobil pemadam, yakni Merapi 27 dan Merapi 22.

"Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Sementara jumlah kerugian akibat kebakaran belum dirinci," beber Yudi.

Peristiwa ini menjadi peringatan bagi masyarakat untuk tidak meninggalkan kompor atau aktivitas memasak tanpa pengawasan. Kelalaian kecil di dapur dapat dengan cepat berubah menjadi kebakaran yang mengancam keselamatan dan harta benda.

Pemeriksaan tersebut dilakukan penyidik KPK pada Senin (31/8/2026) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan para saksi yang diperiksa berasal dari sejumlah instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Mereka yakni AM selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bogor, GS yang merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Bapenda, RS selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Bapenda, serta YMP yang menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor.

Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami sejumlah hal terkait proses dan mekanisme pemberian upah pungut di lingkungan Bapenda Kabupaten Bogor.

Baca Juga: Tiga Dinas Diperiksa KPK, DPRD Kabupaten Bogor Akan Lakukan Pemanggilan

Selain itu, penyidik juga menelusuri dugaan adanya pemotongan terhadap upah pungut tersebut.

“Penyidik melakukan pendalaman awal kepada para saksi, bagaimana proses dan mekanisme pemberian upah pungut di lingkup Bapenda Kabupaten Bogor, serta seperti apa dugaan pemotongan atas upah pungut itu dilakukan,” ujar Budi Prasetyo.

Tak hanya melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, KPK juga telah melakukan penyitaan secara formil terhadap uang senilai Rp1,5 miliar.

Uang tersebut sebelumnya ditemukan dan diamankan penyidik pada tahap penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

KPK memastikan penyidikan masih terus berjalan. Setiap keterangan yang diperoleh dari para saksi akan didalami untuk mengungkap secara utuh konstruksi perkara, termasuk pihak-pihak yang diduga terlibat.

“Penyidik tentunya masih akan terus mendalami dan menelaah setiap keterangan dari para saksi untuk mengungkap secara utuh bagaimana konstruksi perkara ini dan pihak-pihak yang diduga terlibat,” kata Budi.

KPK juga berkomitmen untuk terus menyampaikan perkembangan penanganan perkara kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dalam proses penegakan hukum.

Lembaga antirasuah itu mengajak masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan penyidikan sebagai bentuk partisipasi publik dalam upaya pemberantasan korupsi.

Penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kabupaten Bogor ini masih terus berkembang. KPK pun masih mendalami berbagai keterangan dan bukti untuk mengungkap secara menyeluruh perkara tersebut.

Kapolsek Cibinong Kompol Jhony Handoko mengatakan, salah satu kendala yang dihadapi petugas adalah pola kelompok tawuran yang kerap berpindah lokasi untuk menghindari patroli polisi.

Menurutnya, informasi mengenai lokasi tawuran bahkan kerap disebarkan melalui media sosial, termasuk melalui siaran langsung atau live.

“Rata-rata seperti itu. Mereka di media sosial, ada yang live dan janjian di sini, di sana. Ketika di lokasi itu ada patroli, mereka mencari tempat lain,” ujarnya, Senin (31/8/2026).

Ia mengungkapkan, kondisi tersebut membuat aparat harus menerapkan pola pengamanan yang lebih luas. Sebab, kelompok yang diduga akan melakukan tawuran dapat dengan cepat mengubah lokasi setelah mengetahui keberadaan petugas.

Baca Juga: Jadi Mata dan Telinga Polisi, Ojol Bocorkan Informasi Tawuran Cibinong 

“Jadi seperti kucing-kucingan. Ketika kita patroli di satu tempat, mereka bisa berubah tempat. Makanya nanti kita akan sebar personel di beberapa arah supaya mereka tidak ada ruang gerak untuk melakukan tawuran,” katanya.

Patroli Diperketat di Jalur Utama dan Jalan Lingkungan

Handoko menegaskan, pengamanan ke depan akan ditingkatkan melalui kolaborasi antara Polsek Cibinong, Polres Bogor, Kodim, hingga Satpol PP.

Patroli akan difokuskan pada jam-jam rawan, khususnya malam hingga dini hari. Tidak hanya jalan-jalan kecil atau jalur lingkungan, pengawasan juga akan dilakukan di jalur utama.

“Setiap malam, terutama jam-jam kecil, patroli akan ditingkatkan. Bukan cuma jalur kecil, tapi jalur utama juga,” ungkapnya.

Dalam skema pengamanan tersebut, Polsek Cibinong akan memperkuat pengawasan di jalur-jalur lingkungan dan titik-titik yang dianggap rawan. Sementara jajaran Polres Bogor akan membantu pengamanan di sejumlah ruas jalan utama.

Beberapa kawasan yang menjadi perhatian dalam patroli sebelumnya antara lain Karadenan, Jalan Mayor Oking, Tegar Beriman, Pakansari hingga Pondok Rajeg.

Menurutnya, banyaknya informasi mengenai kemungkinan lokasi tawuran juga menjadi tantangan tersendiri bagi petugas di lapangan.

“Informasinya banyak. Kita sudah melakukan penyisiran, tapi ketika didatangi ternyata mereka sudah berpindah atau tidak berada di lokasi tersebut,” jelasnya.

Diduga Gunakan Medsos untuk Mengelabui Petugas

Selain digunakan untuk berkomunikasi dan membuat janji tawuran, media sosial diduga juga dimanfaatkan kelompok tertentu untuk mengelabui aparat.

Handoko mengatakan, ada kemungkinan informasi mengenai rencana tawuran yang disebarkan melalui media sosial hanya dijadikan konten untuk mengalihkan perhatian petugas.

Kelompok tersebut diduga membuat informasi seolah-olah tawuran akan terjadi di satu lokasi. Namun, ketika aparat mendatangi lokasi tersebut, aksi sebenarnya justru terjadi di tempat lain.

“Kadang mereka membuat konten untuk mengalihkan petugas. Petugas datang ke satu tempat, ternyata tawurannya benar-benar pecah di tempat lain. Itu yang kadang sulit ditebak,” katanya.

Untuk mengantisipasi pola tersebut, Polsek Cibinong akan berkoordinasi dengan tim siber guna memantau aktivitas dan pergerakan akun-akun media sosial yang diduga berkaitan dengan kelompok tawuran atau gangster.

“Nanti kami akan berkoordinasi dengan siber untuk memantau pergerakan mereka. Tujuannya supaya bisa diketahui dan kita bisa melakukan antisipasi,” ujarnya.

Polisi Tegaskan Tak Akan Beri Ruang Pelaku Tawuran

Kepolisian berencana membagi personel dan memperluas jangkauan patroli agar kelompok yang diduga akan melakukan tawuran tidak memiliki kesempatan untuk berkumpul maupun mencari lokasi baru.

Menurutnya, arahan tersebut juga menjadi perhatian pimpinan kepolisian agar tidak ada ruang bagi kelompok-kelompok yang berpotensi memicu keributan.

“Tidak diberikan ruang untuk melakukan kegiatan tawuran ataupun nongkrong yang sekiranya bisa memancing keributan,” tegasnya.

Terkait aksi tawuran yang terjadi sebelumnya, ia memastikan tidak ada laporan korban. Namun, ia mengungkapkan adanya senjata tajam dalam peristiwa tersebut.

Polisi pun akan terus meningkatkan patroli dan pengawasan untuk mencegah tawuran, terutama yang diduga direncanakan melalui media sosial.

Langkah tersebut diharapkan dapat menekan aksi kekerasan jalanan dan menciptakan situasi keamanan serta ketertiban masyarakat yang lebih kondusif di wilayah Cibinong.

Meski berencana melakukan pemanggilan terhadap pihak terkait, Sogir menegaskan DPRD tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak akan mencampuri proses hukum yang tengah ditangani aparat penegak hukum.

“Semua menggunakan asas praduga tak bersalah. Kita harus taat dengan hukum. Artinya, kita serahkan kepada penegak hukum,” ujar Sogir.

Menurutnya, DPRD tidak bisa mengambil kesimpulan atau berspekulasi mengenai persoalan yang tengah diproses.

Baca Juga: Soal Penggeledahan KPK, Rudy Susmanto Minta Hormati Proses Hukum, Pelayanan Publik Tetap Berjalan

“Kita tidak berasumsi dan tidak bisa berspekulasi karena kita bukan penegak hukum. Siapa pun, di mana pun, instansi apa pun, mari sama-sama menjaga Kabupaten Bogor agar bersih dari praktik-praktik kolusi dan nepotisme,” katanya.

Menanggapi pertanyaan mengenai fungsi pengawasan DPRD, Sogir memastikan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di Kabupaten Bogor tetap dilakukan.

“Pengawasan kami tetap berjalan. Setiap waktu kami terus awasi,” tegasnya.

Namun, terkait persoalan yang menyangkut Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), ia menyebut pembahasannya berada pada ranah komisi lain di DPRD.

Ia mengaku belum mengetahui secara detail mengenai temuan yang menjadi perhatian dalam pemeriksaan tersebut.

“Kita belum tahu, karena bukan ranah Komisi I. Tapi pengawasan tetap kami jalankan,” ujarnya.

Sogir turut menanggapi isu mengenai upah pungut yang mencuat dalam perkembangan persoalan tersebut.

Ia menjelaskan bahwa keberadaan upah pungut memang memiliki dasar aturan. Namun, dirinya mengaku baru mengetahui adanya isu dugaan pemotongan yang ramai diperbincangkan.

“Kalau upah pungut memang ada dan sudah diatur dalam undang-undang. Tapi kalau potongannya, saya belum tahu. Baru mendengar kemarin soal isu itu,” katanya.

Ia menegaskan, apabila terdapat pemotongan yang dilakukan tanpa dasar aturan, maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan.

“Yang memotongnya itu tidak ada aturan. Kalau memang ada pemotongan, tentu tidak boleh. Tapi siapa yang melakukan dan bagaimana faktanya, itu harus dibuktikan,” ujarnya.

Selain persoalan upah pungut, Sogir juga menyinggung pentingnya pengawasan terhadap proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan.

Menurutnya, mekanisme pengadaan telah memiliki perangkat dan sistem, termasuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) serta Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Namun, ia mengingatkan agar tidak ada praktik pengondisian maupun pengarahan yang bertentangan dengan ketentuan.

“Kita tetap melakukan pengawasan dan terus mengingatkan. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak sesuai aturan,” katanya.

Sogir menilai pengawasan tidak akan berjalan maksimal tanpa kesadaran dan integritas dari setiap individu yang menjalankan tugas.

Baca Juga: Kantor Disdik Kabupaten Bogor Digeledah KPK, Penyidik Sita Dokumen  Terkait Pengadaan Barang

Ia mengajak seluruh pihak untuk menjauhi tindakan yang tidak baik dan menjalankan tugas sesuai aturan.

“Mulai dari diri kita saja. Kalau hal-hal seperti ini tidak baik, jangan kita lakukan,” tegasnya.

Terkait tiga dinas yang diperiksa, Sogir mengatakan DPRD berencana melakukan pemanggilan terhadap pihak terkait sebagai bagian dari fungsi pengawasan lembaga legislatif.

Pemanggilan tersebut bertujuan untuk mendapatkan penjelasan dan mengetahui perkembangan persoalan yang terjadi.

“Ya, kami akan memanggilnya dari DPRD. Sebagai bukti pengawasan, untuk mengetahui kebenarannya,” ungkapnya.

Meski demikian, ia menekankan bahwa DPRD akan tetap menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

Menurutnya, tidak tepat apabila ada pihak yang langsung menyimpulkan telah terjadi tindak pidana korupsi sebelum adanya pembuktian secara hukum.

“Kita tidak bisa langsung men-judge, oh ini salah, ini ada korupsi. Kita belum tahu karena semuanya masih proses hukum,” katanya.

Sogir menambahkan, pembuktian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran hukum merupakan kewenangan aparat penegak hukum dan nantinya akan diuji dalam proses persidangan.

“Berbicara terbukti atau tidak, itu nanti di pengadilan, di meja hijau,” pungkasnya.

DPRD Kabupaten Bogor, lanjut Sogir, akan tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sembari menunggu perkembangan proses hukum yang sedang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Rudy meminta seluruh pihak untuk tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk menjalankan tugasnya tanpa intervensi maupun tekanan dari pihak mana pun.

Menurutnya, Pemkab Bogor sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan tetap tunduk dan patuh terhadap seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Dari informasi yang berkembang beberapa hari ke belakang, kita Pemerintah Kabupaten Bogor tunduk dan patuh terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Rudy pada awak media, Senin (31/8/2026).

Baca Juga: Kantor Disdik Kabupaten Bogor Digeledah KPK, Penyidik Sita Dokumen  Terkait Pengadaan Barang

Ia menegaskan, proses hukum harus dibiarkan berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Semua pihak, kata Rudy, sebaiknya tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum adanya informasi resmi dari lembaga yang berwenang.

“Kita tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Biarkan proses hukum berjalan dan biarkan aparat penegak hukum melakukan tahapan dan langkah-langkahnya,” katanya.

Rudy menambahkan, Pemkab Bogor memiliki komitmen untuk terus membangun daerah sekaligus mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Ia berharap masyarakat dapat menunggu perkembangan resmi yang nantinya disampaikan langsung oleh KPK, termasuk melalui Juru Bicara KPK yang selama ini memberikan informasi mengenai perkembangan penanganan perkara.

“Kita berkomitmen bersama-sama membangun Bogor dan bersama-sama memerangi korupsi. Nanti hasil akhirnya KPK akan menyampaikan rilisnya secara langsung,” ungkapnya.

Rudy juga mengingatkan masyarakat agar tidak membangun opini sendiri yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah berlangsungnya proses hukum.

Menurutnya, apabila masyarakat menginginkan Kabupaten Bogor terus maju dan pembangunan berjalan, maka seluruh pihak harus memberikan kesempatan kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional.

“Kalau kita sayang terhadap Kabupaten Bogor, kita ingin Bogor maju dan Bogor terbangun, jangan membuat opini-opini sendiri. Biarkan aparat penegak hukum bekerja tanpa intervensi dari pihak mana pun,” tegasnya.

Bahkan di tengah proses hukum yang berlangsung, Rudy memastikan pelayanan publik di Kabupaten Bogor tidak boleh terganggu.

Ia menegaskan, roda pemerintahan dan program pembangunan harus tetap berjalan karena masyarakat membutuhkan pelayanan serta percepatan pembangunan di berbagai wilayah.

“Pelayanan tidak boleh terganggu sama sekali. Kita ingin Bogor maju,” ujarnya.

Rudy menyebut sejumlah rencana pembangunan konektivitas wilayah yang harus terus dikawal. Mulai dari konektivitas kawasan Jalan Tegar Beriman menuju Bojonggede dan Kemang, pembangunan poros baru di wilayah selatan menuju Cisarua, hingga rencana pengembangan akses Jalan Malasari yang diharapkan dapat terhubung menuju Sukabumi.

Selain itu, pembangunan wilayah timur melalui kawasan Jalan Transyogi juga terus didorong untuk memperkuat konektivitas menuju pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Menurut Rudy, pembangunan ekonomi di wilayah timur maupun barat Kabupaten Bogor harus tetap berjalan demi kepentingan masyarakat.

Ia mengingatkan bahwa Kabupaten Bogor memiliki jumlah penduduk yang sangat besar sehingga pemerintah tidak boleh kehilangan keberanian untuk menjalankan program-program pembangunan dan pelayanan publik.

“Jangan sampai beberapa persoalan atau permasalahan di Kabupaten Bogor akhirnya membuat penyelenggara pemerintahan yang lain takut untuk melangkah. Kita berikan semangat bersama-sama dan kita hormati proses hukum yang sedang berjalan,” pungkasnya.

Founder Visi Nusantara Maju, Yusfitriadi, menilai isu percepatan Pemilu yang mencuat ke ruang publik lebih menyerupai upaya “cek ombak” politik untuk membaca respons masyarakat dan memetakan konfigurasi kekuatan politik.
Pandangan tersebut disampaikan Yusfitriadi dalam diskusi yang digelar Gerakan untuk Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD) bertajuk “Bila Pemilu Dipercepat, Siapakah Kita?”, di Kantor Visi Nusantara Maju, Perum Bumi Cibinong Endah, Kabupaten Bogor, Jumat (28/8/2026) sore.

Wacana percepatan Pemilu sebelumnya mencuat setelah potongan video Ketua Umum Projo, Budi Arie, beredar dan menyinggung kemungkinan percepatan Pemilu sebelum jadwal yang telah ditetapkan pada 2029.

Baca Juga: Soal Sengketa Pemilu 2024 di Bogor Barat, MK Tolak Gugatan Partai Golkar  

Namun, Yusfitriadi mengingatkan publik agar tidak terburu-buru menafsirkan narasi politik tersebut sebagai keputusan yang telah memiliki dasar hukum dan konstitusional.

“Skenario percepatan suksesi nasional itu mengemuka karena ada narasi yang sengaja dihembuskan. Tetapi kalau kita rasional, jangankan untuk pemilu yang dipercepat, untuk persiapan Pemilu 2029 sesuai jadwal normal saja, DPR RI dan pemerintah nampaknya belum siap,” tegas Yusfitriadi.

Menurutnya, persoalan yang seharusnya menjadi perhatian saat ini bukan sekadar apakah Pemilu bisa dipercepat atau tidak. Yang lebih mendesak adalah memastikan negara memiliki desain, regulasi, dan kesiapan kelembagaan yang memadai untuk menyelenggarakan Pemilu 2029.

Putusan MK Jadi Pekerjaan Rumah
Yusfitriadi menyoroti masih banyaknya persoalan mendasar dalam desain Pemilu 2029 yang harus segera diselesaikan.

Salah satunya adalah penyesuaian regulasi pemilu terhadap sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK), termasuk persoalan parliamentary threshold, presidential threshold, hingga desain keserentakan antara pemilu nasional dan pemilu lokal.

“Kalau kita bicara Pemilu 2029 saja, desain dan regulasinya masih membutuhkan pembahasan serius. Ada sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang harus diakomodasi. Ini bukan persoalan teknis yang bisa diselesaikan secara tergesa-gesa,” katanya.

Ia menegaskan, DPR dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang tidak boleh mengabaikan putusan MK yang telah bersifat final dan mengikat.

Menurut Yusfitriadi, setiap desain penyelenggaraan Pemilu harus ditempatkan dalam kerangka konstitusional, bukan semata-mata berdasarkan kepentingan politik jangka pendek.

“Jika DPR memaksakan menggunakan UU lama atau mengabaikan putusan MK yang bersifat final and binding, itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap lembaga hukum,” ujarnya.

Pemilu Bukan Sekadar Memajukan Tanggal
Lebih lanjut, Yusfitriadi menilai percepatan Pemilu bukan persoalan sederhana dengan hanya memindahkan jadwal dari 2029 ke tahun yang lebih awal.

Menurutnya, terdapat rangkaian tahapan besar yang harus dipersiapkan, mulai dari regulasi, kesiapan penyelenggara, peserta Pemilu, pemilih, hingga keseluruhan desain ketatanegaraan.

“Pemilu itu bukan sekadar memindahkan tanggal dari 2029 menjadi lebih awal. Ada tahapan, ada regulasi, ada penyelenggara, ada peserta pemilu, ada pemilih, dan ada seluruh desain ketatanegaraan yang harus dipersiapkan,” jelasnya.

Ia juga menilai percepatan suksesi nasional tidak dapat terjadi hanya karena adanya pernyataan atau keinginan dari aktor politik tertentu.

Sistem ketatanegaraan Indonesia, kata dia, memiliki mekanisme dan batasan konstitusional yang harus dipatuhi.

Selama konfigurasi politik di parlemen masih relatif solid dan institusi negara tetap menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, peluang terjadinya percepatan suksesi nasional secara tiba-tiba dinilai cukup sulit.

Yusfitriadi meminta masyarakat tidak langsung menyimpulkan bahwa munculnya wacana percepatan Pemilu berarti telah ada keputusan politik untuk mempercepat agenda demokrasi nasional tersebut.

Menurutnya, terdapat perbedaan besar antara sekadar wacana, keinginan politik, kesepakatan politik, hingga keputusan yang memiliki dasar hukum dan konstitusional.

“Jangan sampai narasi politik kemudian dipersepsikan sebagai keputusan politik. Ada jarak yang sangat jauh antara wacana, keinginan politik, kesepakatan politik, dan keputusan yang memiliki dasar konstitusional,” tuturnya.

Ia mengingatkan, dinamika politik menjelang Pemilu merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, setiap gagasan yang berkembang tetap harus diuji berdasarkan realitas hukum, kesiapan kelembagaan, dan konfigurasi politik yang ada.

Yusfitriadi pun mengingatkan agar isu percepatan Pemilu tidak berkembang menjadi spekulasi liar yang berpotensi memicu keresahan dan polarisasi di tengah masyarakat.

“Jangan sampai wacana yang belum memiliki pijakan hukum dan politik yang jelas ditafsirkan secara liar. Kita tidak ingin spekulasi seperti ini justru memicu polarisasi, keresahan, atau bahkan gejolak sosial,” katanya.

Menurutnya, elite politik dan seluruh pemangku kepentingan demokrasi harus bertanggung jawab dalam menyampaikan narasi politik kepada publik.

Masyarakat, kata dia, membutuhkan informasi yang jernih mengenai mekanisme dan dasar hukum apabila terjadi perubahan agenda politik nasional, bukan sekadar pernyataan yang kemudian berkembang menjadi berbagai spekulasi.

“Yang paling penting saat ini adalah memastikan demokrasi berjalan berdasarkan konstitusi dan hukum. Jangan sampai agenda politik justru membuat masyarakat kehilangan kepastian dan kepercayaan terhadap institusi negara,” pungkas Yusfitriadi.

Api diduga dipicu percikan dari aktivitas pengelasan yang menyambar material styrofoam di sekitar lokasi. Bahan yang mudah terbakar tersebut membuat kobaran api dengan cepat membesar dan menjalar ke sejumlah bagian bangunan pabrik.

Akibat peristiwa tersebut, tujuh mobil mengalami kerusakan dengan tingkat kerusakan yang bervariasi. Selain itu, ruang produksi dan gudang penyimpanan barang jadi turut terdampak kebakaran.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bogor, Yudi Santosa, mengatakan kebakaran diperkirakan terjadi sekitar pukul 13.55 WIB.

Baca Juga: Dini Hari, Rumah Warga di Cibungbulang Terbakar, Damkar Berhasil Jinakkan Api dalam 30 Menit

Laporan mengenai peristiwa tersebut diterima Damkar Sektor Cileungsi dari masyarakat sekitar pukul 14.10 WIB.

“Setelah menerima informasi dan melihat visual kondisi kebakaran yang dikirimkan melalui WhatsApp, petugas langsung bergerak menuju lokasi,” ujar Yudi dalam laporan penanganan kebakaran, Sabtu (29/8/2026).

Regu Damkar Sektor Cileungsi awalnya menerjunkan dua unit mobil pemadam kebakaran dengan tujuh personel. Petugas berangkat sekitar pukul 14.13 WIB dan tiba di lokasi pukul 14.30 WIB.

Namun saat tiba, api masih berkobar di sejumlah titik. Kobaran api melanda area parkir kendaraan, gudang penyimpanan barang jadi, hingga ruang produksi.

Kondisi kebakaran yang cukup besar membuat petugas harus meminta bantuan tambahan dari sektor terdekat. Selain keterbatasan armada awal, sumber air di sekitar lokasi juga cukup jauh.

“Dikarenakan dua unit masih tidak cukup dan sumber air cukup jauh, petugas langsung berkoordinasi untuk meminta bantuan unit tambahan dari sektor terdekat agar proses pemadaman lebih cepat dan api tidak meluas ke bagian lainnya,” jelas Yudi.

Dalam kejadian tersebut, lima mobil dilaporkan mengalami kerusakan hingga sekitar 95 persen. Sementara dua kendaraan lainnya mengalami kerusakan sekitar 50 persen.

“Selain kendaraan, ruang produksi juga mengalami kerusakan hingga sekitar 95 persen. Api turut membakar gudang penyimpanan barang jadi,” ungkapnya.

Untuk menjinakkan api, Damkar Kabupaten Bogor mengerahkan bantuan dari sejumlah sektor, yakni Cileungsi, Gunung Putri, Cariu, Citeureup, serta Mako Cibinong.

Sedikitnya delapan unit kendaraan pemadam dan kendaraan pendukung dikerahkan ke lokasi untuk mempercepat proses penanganan dan mencegah api meluas ke area lainnya.

Tak hanya petugas Damkar, proses penanganan juga melibatkan Polsek Cileungsi, Satpol PP Kecamatan Cileungsi, Babinsa Desa Gandoang, relawan kebakaran, petugas ambulans, TKSK Kecamatan Cileungsi, ketua RT/RW, Linmas, hingga masyarakat sekitar.

Setelah berjibaku selama kurang lebih dua jam, petugas akhirnya berhasil memadamkan api. Proses penanganan di lokasi dinyatakan selesai sekitar pukul 16.30 WIB.
Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut.

Berdasarkan kronologi sementara, kebakaran terjadi saat berlangsung pekerjaan pemasangan instalasi proteksi kebakaran dengan metode pengelasan pada pipa instalasi.

Percikan api dari proses pengelasan diduga mengenai styrofoam yang berada di sekitar lokasi. Material tersebut kemudian terbakar dan membuat api dengan cepat membesar.

Warga yang berada di sekitar lokasi, termasuk warga yang rumahnya berada di depan pabrik, segera melaporkan kejadian tersebut kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bogor.

Hingga kini, penyebab pasti kebakaran masih dalam pendalaman. Dugaan sementara mengarah pada percikan api dari aktivitas pengelasan yang menyambar material styrofoam.

Sementara itu, nilai kerugian materi akibat kebakaran hebat tersebut belum dirinci dalam laporan resmi Damkar Kabupaten Bogor.

Menurut Agus Salim, penyelesaian persoalan kemacetan di kawasan Puncak merupakan salah satu target yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Bogor.

Selain mengurai kemacetan, pembangunan transportasi alternatif juga diharapkan mampu meningkatkan potensi pariwisata serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor.

Baca Juga: Malam Anugerah MHT–PWI Jaya Diundur, Beri Ruang Persiapan Lebih Matang

“Salah satu target RPJMD Pemerintah Kabupaten Bogor adalah menyelesaikan permasalahan Puncak, terutama kemacetannya. Di saat yang sama, bagaimana meningkatkan potensi wisatanya dan menjadi pemasukan bagi Kabupaten Bogor,” ujar Agus Salim.

Ia menegaskan DPRD Kabupaten Bogor terbuka terhadap berbagai gagasan dan inovasi yang dapat menjadi solusi bagi persoalan klasik di kawasan Puncak.

“Kami sangat terbuka terhadap berbagai terobosan, uji kelayakan, dan ide-ide anak bangsa yang bagus. Tetapi tentunya harus ada kajian lingkungan, bagaimana keberpihakannya kepada masyarakat, penambahan PAD, hingga daya dukung pembiayaannya,” katanya.

Agus Salim juga membuka peluang penggunaan skema investasi dari pihak swasta untuk merealisasikan proyek tersebut. Menurutnya, keterlibatan investor akan menjadi pilihan menarik apabila pembangunan dapat dilakukan tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor.

“Kalau ada investor dari luar dan pembiayaannya penuh dari luar tanpa mengganggu APBD, tentu itu menarik. APBD kita bisa tetap dikonsentrasikan untuk pembangunan sektor lainnya,” ungkapnya.

Meski demikian, Agus menekankan bahwa investasi yang masuk harus memberikan manfaat nyata bagi daerah dan masyarakat. Pemerintah juga diminta memastikan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kawasan Puncak tidak terpinggirkan oleh pembangunan tersebut.

“Yang kedua tentu lingkungan, keberpihakan kepada para UMKM, kemudian pembangunan itu harus memberikan hal yang positif, bukan negatif,” tegasnya.

Kereta Gantung Dinilai Bisa Kurangi Kendaraan
Terkait konsep kereta gantung, Agus Salim menilai moda transportasi tersebut berpotensi menjadi salah satu solusi untuk mengurangi jumlah kendaraan yang menuju kawasan Puncak.

Dengan adanya sistem pemusatan parkir di titik tertentu, wisatawan dapat meninggalkan kendaraan pribadi sebelum melanjutkan perjalanan menggunakan transportasi alternatif.

“Justru saya melihat itu bisa meminimalisir kendaraan naik. Secara lingkungan, udara tentu bisa menjadi lebih baik,” ujarnya.

Selain itu, penggunaan kereta gantung dinilai berpotensi mengurangi kebutuhan pembukaan lahan dibandingkan pembangunan jalan baru. Namun, Agus menegaskan seluruh dampak pembangunan tetap harus menjadi perhatian utama.

Menurutnya, pemerintah dan pihak terkait harus menghitung secara cermat keseimbangan antara manfaat ekonomi yang dihasilkan dengan potensi dampak terhadap lingkungan.

“Semua akan kita lihat dari kajiannya. Seberapa besar lingkungan yang terdampak, kemudian di sisi lain seberapa besar manfaat ekonominya. Apakah masih berimbang atau tidak, itu membutuhkan kajian,” katanya.

Agus Salim menegaskan pembangunan di kawasan Puncak tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek dengan mengabaikan kelestarian lingkungan.

“Jangan sampai kemudian lingkungan kita korbankan untuk masa depan yang akan datang hanya demi kepentingan jangka pendek. Itu tidak boleh,” pungkasnya.

Kemenangan APDESI diraih secara dramatis setelah menaklukkan KNPI Jawa Barat melalui adu penalti pada partai final. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang tanpa gol hingga pertandingan berakhir.

Fun Game Piala Kemerdekaan ke-81 yang diinisiasi oleh para jurnalis tersebut bukan sekadar pertandingan sepak bola. Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi dan memperkuat sinergi antara berbagai unsur di Kabupaten Bogor.

Sebanyak empat tim ambil bagian dalam turnamen tersebut, yakni JKD (Jurnalis), Polres Bogor dan Kodim 0621, APDESI Kabupaten Bogor, serta KNPI Jawa Barat. Pertandingan digelar dengan format dua babak, masing-masing berdurasi 25 menit.

Baca Juga: Didukung Presiden Prabowo, Menpora Erick Apresiasi Antusiasme 12 Ribu Peserta Merdeka Run 2026

Pada laga pembuka, APDESI Kabupaten Bogor menghadapi Polres Bogor. Pertandingan berlangsung sengit dan berakhir imbang di waktu normal.

Penentuan pemenang pun harus dilakukan melalui adu penalti. APDESI tampil lebih tenang dan berhasil memastikan kemenangan untuk melaju ke babak berikutnya.

Sementara pertandingan lainnya mempertemukan JKD melawan KNPI Jawa Barat. KNPI Jawa Barat tampil efektif dan berhasil mengamankan kemenangan atas tim jurnalis.

JKD kemudian menghadapi Polres Bogor dalam pertandingan perebutan posisi ketiga. Polres Bogor tampil solid dan berhasil mengalahkan tim jurnalis untuk mengamankan posisi ketiga.

Puncak pertandingan mempertemukan APDESI Kabupaten Bogor melawan KNPI Jawa Barat.

Kedua tim tampil penuh semangat dan saling melancarkan serangan sejak awal laga. Jual beli serangan terus terjadi hingga menit-menit akhir.

Namun, rapatnya pertahanan kedua tim membuat pertandingan berakhir tanpa gol.

Adu penalti akhirnya menjadi penentu. APDESI Kabupaten Bogor sukses tampil lebih tenang dan menaklukkan KNPI Jawa Barat untuk memastikan diri sebagai juara Fun Game Piala Kemerdekaan ke-81.

Ketua panitia Piala Kemerdekaan 2026, Ando, mengatakan kegiatan tersebut digelar sebagai wadah untuk mempererat silaturahmi sekaligus membangun sinergi antarlembaga.

“Fun game ini sebagai bentuk ajang silaturahmi dan sinergi antar lembaga yang ada di Kabupaten Bogor. Namun, di laga pertama ini kita hanya bisa merangkul sedikit karena keterbatasan waktu persiapan,” ujar Ando.

Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bagian dari semarak peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia.

Ando berharap Fun Game Piala Kemerdekaan dapat menjadi agenda rutin tahunan dan melibatkan lebih banyak unsur, khususnya dari Forkopimda Kabupaten Bogor.

“Mudah-mudahan ini bisa kita selenggarakan setiap tahun dan menjadi agenda rutin kita. Ke depan kita juga akan menggandeng lebih banyak tim dari Forkopimda Kabupaten Bogor untuk silaturahmi dan sinergi,” katanya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, sponsor, panitia, dan semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.

“Saya ucapkan juga terima kasih kepada para panitia yang sudah berjibaku dalam kegiatan ini. Semoga ini menjadi kebersamaan kita untuk ke depannya,” tuturnya.

Daftar Juara Fun Game Piala Kemerdekaan ke-81:

Juara 1: APDESI Kabupaten Bogor
Juara 2: KNPI Jawa Barat
Juara 3: Polres Bogor
Juara 4: JKD (Jurnalis)

Keberhasilan APDESI Kabupaten Bogor menjadi juara sekaligus menutup rangkaian Fun Game Piala Kemerdekaan ke-81 yang berlangsung penuh semangat, sportivitas, dan kebersamaan di Stadion Pakansari.

Proses evakuasi korban berlangsung penuh risiko. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kabupaten Bogor menemukan adanya gas beracun di dalam sumur yang menjadi lokasi korban terjatuh.

Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Bogor, Yudi Santosa, mengatakan laporan kejadian tersebut diterima melalui Call Center 112 pada Jumat siang sekitar pukul 14.00 WIB.

Berdasarkan informasi warga, korban diduga pingsan ketika sedang melakukan aktivitas penggalian sumur. Korban kemudian terjatuh hingga ke dasar sumur dengan kedalaman diperkirakan mencapai 10 meter.

Baca Juga: Gegara Bola, Bocah 9 Tahun Terperosok ke Sumur Sedalam 10 Meter di Ciomas

Tim Damkar dari Mako Cibinong langsung dikerahkan menuju lokasi kejadian setelah menerima laporan. Petugas berangkat pukul 14.08 WIB dan tiba di lokasi sekitar pukul 14.10 WIB.

Setibanya di lokasi, tim rescue segera melakukan asesmen terhadap kondisi sumur sebelum memulai proses evakuasi.

Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan adanya gas beracun di dalam sumur. Sementara itu, korban berada di dasar sumur dan telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

Kondisi tersebut membuat proses evakuasi harus dilakukan dengan prosedur khusus. Selain kedalaman sumur, ruang yang terbatas serta keberadaan gas beracun menjadi tantangan serius bagi tim penyelamat.

Petugas kemudian mengamankan lokasi dan menyiapkan sejumlah peralatan rescue, termasuk SCBA, tripod, peralatan mountaineering, tali karmantel, serta webbing.

Evakuasi dilakukan menggunakan teknik mountaineering dengan sistem hauling, yakni metode penarikan menggunakan rangkaian peralatan penyelamatan dan sistem pengaman untuk mengangkat korban secara bertahap dari dasar sumur menuju permukaan.

Selama operasi berlangsung, petugas mengutamakan keselamatan seluruh personel mengingat kondisi di dalam sumur yang berbahaya.

Setelah kurang lebih 30 menit proses evakuasi, korban akhirnya berhasil dikeluarkan dari dalam sumur.
Selanjutnya, korban diserahkan kepada petugas medis dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Sehat Terpadu.

Dalam operasi tersebut, Damkar Kabupaten Bogor melibatkan personel dari Sektor Mako Cibinong dan Sektor Parung. Proses penanganan juga mendapat dukungan dari Satpol PP, kepolisian, perangkat RT/RW, serta warga sekitar.

Peristiwa ini menjadi perhatian karena bahaya yang mengintai di dalam sumur atau ruang terbatas, terutama akibat kemungkinan adanya gas beracun dan minimnya kadar oksigen.

Damkar Kabupaten Bogor mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam melakukan aktivitas penggalian sumur serta perlunya menggunakan prosedur keselamatan yang tepat untuk mencegah terjadinya kejadian serupa.

Juru bicara KPK, Boudi Prasetyo membenarkan adanya penggeledahan di Disdik Kabupaten Bogor itu.

"Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Bogor, hari ini Jumat (28/8), penyidik kembali melakukan kegiatan penggeledahan," ujar Budi Prasetyo dalam keterangannya, Jumat (28/8/2026).

Baca Juga: KPK Kembali Geledah Tegar Beriman, Kini Kantor Disdik Kabupaten Bogor Jadi Sasaran dan Sita Sejumlah Dokumen

Dalam penggeledahan tersebut, penyidik KPK menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan berbagai pengadaan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

Dokumen-dokumen tersebut selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis oleh penyidik untuk memperkuat proses penyidikan yang tengah berjalan.

"Selanjutnya, penyidik akan menelaah, menganalisis, dan mengkonfirmasi setiap temuan dalam kegiatan penggeledahan dengan alat bukti lainnya, untuk membantu mengungkap perkara menjadi terang," jelasnya.

Baca Juga: KPK Geledah Bappenda dan BKPSDM Kabupaten Bogor, Sita Dokumen Terkait Dugaan Korupsi Insentif Pajak

KPK masih terus melakukan pendalaman terhadap sejumlah temuan dan barang bukti yang diperoleh. 

Hingga saat ini, belum disampaikan secara rinci pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tersebut.

Kali ini, tim penyidik KPK menyasar Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor, Jumat (28/8/2026),

Penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi upah pungut pajak daerah yang tengah ditangani lembaga antirasuah.

Dalam kegiatan tersebut, penyidik KPK dikabarkan menyita sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara. 

Baca Juga: KPK Geledah Bappenda dan BKPSDM Kabupaten Bogor, Sita Dokumen Terkait Dugaan Korupsi Insentif Pajak

Selain itu, petugas juga terlihat membawa dua koper berisi barang hasil pemeriksaan dari kantor Disdik Kabupaten Bogor.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, membenarkan adanya kegiatan penggeledahan yang dilakukan KPK di lingkungan Pemkab Bogor.

"Iya, betul (ada penggeledahan KPK-red)," ujar Ajat singkat kepada wartawan, Jumat (28/8/2026).

Penggeledahan di Kantor Disdik itu menambah daftar instansi di lingkungan Pemkab Bogor yang diperiksa penyidik KPK dalam beberapa hari terakhir.

Baca Juga: Sekda Ajat Pastikan Pelayanan Publik Pemkab Bogor Tak Terganggu di Tengah Proses Hukum KPK

Sebelumnya, pada Kamis (27/8/2026), KPK telah melakukan penggeledahan di dua kantor dinas, yakni Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, sebelumnya menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari lanjutan proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Bogor.

"Pada hari ini penyidik melaksanakan kegiatan penggeledahan di dua lokasi di wilayah Kabupaten Bogor, di Bappenda dan BKPSDM," ujar Budi.

Baca Juga: Isu OTT KPK di Pemkab Bogor Bikin Heboh, Sekda Ajat: Kami Masih Tunggu Kabar Resmi

Dalam penggeledahan di dua kantor tersebut, penyidik KPK turut mengamankan sejumlah dokumen penting yang berkaitan dengan perkara dugaan korupsi pemotongan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

"Pada penggeledahan tersebut, penyidik menyita dokumen yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemotongan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah," jelasnya.

Menurut Budi, seluruh temuan dan dokumen yang diperoleh dari kegiatan penggeledahan akan menjadi bahan bagi penyidik untuk mendalami perkara tersebut.

Baca Juga: KPK OTT Bupati Lombok Barat Ahmad Zaini, 19 Orang Diamankan dan Uang Ratusan Juta Disita 

"Selanjutnya penyidik akan melakukan penelaahan atas temuan dalam penggeledahan tersebut," ungkap Budi.

Hingga kini, KPK masih terus melakukan pendalaman terhadap perkara dugaan korupsi upah pungut pajak daerah di Kabupaten Bogor. 

Penggeledahan yang dilakukan secara beruntun di sejumlah kantor pemerintahan tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik untuk mengumpulkan bukti dan mengungkap secara menyeluruh dugaan tindak pidana korupsi yang tengah diselidiki.

Menurut Acep, kondisi air Situ Citatah yang tengah surut akibat musim kemarau membuat sebagian daratan dan sampah yang sebelumnya berada di kawasan perairan menjadi lebih terlihat.

“Ini menjadi tanggung jawab semuanya untuk membersihkan. Memang sekarang situasinya musim kemarau, air surut sehingga di danau terlihat ada daratan,” ujar Acep Sajidin saat ditemui di kantornya, Kamis (27/8/2026).

Ia menjelaskan, saat musim hujan kondisi Situ Citatah berbeda. Debit air meningkat hingga mendekati batas tanggul sehingga area daratan yang saat ini terlihat kembali tertutup air.

Baca Juga: Bau Sampah Situ Citata Ganggu Warkop, Petugas Ungkap Tumpukan Capai Lebih dari Satu Truk

“Kalau musim hujan, airnya sampai ke tembok batas, sehingga tidak ada daratan yang terlihat. Di beberapa situ juga seperti itu, ketika air mulai surut, kondisi di bagian pinggir dan dasar situ menjadi terlihat,” jelasnya.

Meski demikian, Pemerintah Kecamatan Cibinong memastikan tidak akan tinggal diam melihat persoalan sampah tersebut. GggAcep mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pengelola Situ Citatah, Kelurahan Cirimekar, serta masyarakat sekitar untuk menggelar kegiatan bersih-bersih.

“Insya Allah kita koordinasikan dengan pengelola situ, Kelurahan Cirimekar dan warga sekitar untuk melakukan bersih-bersih. Intinya, kita akan lakukan pembersihan di situ,” katanya.

Selain melakukan aksi bersih-bersih, Acep juga mengungkapkan perlunya langkah pencegahan agar sampah tidak terus masuk dan menumpuk di Situ Citatah.

Salah satu upaya yang dinilai dapat dilakukan adalah memasang jaring penahan sampah di pintu air. Hal itu karena Situ Citatah menjadi salah satu muara aliran air dari Situ Gedong yang berada di kawasan belakangnya.

“Situ Citatah ini merupakan muara dari Situ Gedong. Alirannya menuju ke Situ Citatah. Salah satu antisipasinya, kalau dipasang jaring di pintu air, itu bisa mengurangi sampah yang masuk ke Situ Citatah,” ungkapnya.

Acep menambahkan, secara fungsional pengelolaan Situ Citatah berada di bawah kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Namun, sebagai pemerintah yang berada di wilayah tersebut, Kecamatan Cibinong tetap memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menjaga kebersihan dan kelestarian kawasan situ.

“Secara fungsional pengelolaannya ada di BBWS. Tapi kita yang berada di wilayah tetap bertanggung jawab terhadap kebersihan situ. Kita juga ikut memelihara dan melestarikan kebersihannya, tentunya dengan terus berkoordinasi dengan pengelolanya,” pungkas Acep.

Ke depan, kolaborasi antara pemerintah, pengelola kawasan, dan masyarakat diharapkan mampu mengembalikan kebersihan Situ Citatah sekaligus mencegah sampah kembali mencemari salah satu kawasan perairan di wilayah Cibinong tersebut.

Dua lokasi yang menjadi sasaran penggeledahan yakni Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penggeledahan tersebut merupakan bagian dari lanjutan proses penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang tengah ditangani lembaga antirasuah.

Baca Juga: Sekda Ajat Pastikan Pelayanan Publik Pemkab Bogor Tak Terganggu di Tengah Proses Hukum KPK

"Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Bogor, pada hari ini, Kamis (27/8), penyidik melaksanakan kegiatan penggeledahan di dua lokasi di wilayah Kabupaten Bogor," ujar Budi Prasetyo dalam keterangannya, Kamis (27/8/2026).

Dari kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik KPK menyita sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang diselidiki.

Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pemotongan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

KPK selanjutnya akan menelaah berbagai temuan dan dokumen yang diperoleh selama proses penggeledahan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

"Selanjutnya penyidik akan melakukan penelaahan atas temuan dalam penggeledahan tersebut," kata Budi.

Penggeledahan di dua kantor strategis Pemerintah Kabupaten Bogor itu menjadi perkembangan terbaru dalam penanganan perkara dugaan korupsi yang tengah dilakukan KPK. Hingga kini, KPK masih terus mendalami temuan yang diperoleh dari kegiatan tersebut.

Perkembangan lebih lanjut terkait hasil penyidikan dan pihak-pihak yang diduga terlibat masih menunggu proses pendalaman oleh penyidik KPK.

Bahkan, informasi awal mengenai aksi tawuran yang terjadi di Kecamatan Cibinong pada dini hari diperoleh polisi dari rekan-rekan ojol yang berada di lapangan.

Kasat Lantas Polres Bogor, IPTU Afif Widhi Ananto, mengatakan kejadian tersebut menjadi bukti nyata pentingnya sinergi antara kepolisian dan komunitas pengemudi ojol.

Baca Juga: Kenaikan Harga Pertamax Picu Keluhan Warga dan Ojol di Cibinong

“Tadi malam sekitar pukul 03.00 WIB terjadi tawuran di wilayah Kabupaten Bogor, khususnya Kecamatan Cibinong. Informasi awal justru kami dapatkan dari rekan-rekan Ojol Kamtibmas,” ujar Afif saat kegiatan silaturahmi bersama komunitas Ojol Kamtibmas di Pakansari, Kamis (27/8/2026).

Berkat informasi yang cepat diterima, petugas langsung bergerak menuju lokasi tawuran. Aparat kemudian berhasil menghentikan aksi tersebut serta mengamankan sejumlah pelaku berikut senjata tajam.

“Petugas dalam waktu singkat bisa langsung menuju lokasi, menghentikan tawuran, mengamankan pelaku-pelaku tawuran dan juga senjata tajam,” katanya.

Saat ini, sebanyak 100 pengemudi ojol telah terlibat dalam kegiatan Ojol Kamtibmas Kabupaten Bogor.

Dalam kegiatan tersebut, para pengemudi tidak hanya membangun komunikasi dengan jajaran kepolisian, tetapi juga mendapatkan pelatihan safety riding, pelayanan perpanjangan SIM, hingga kegiatan ngariung kamtibmas untuk bertukar informasi mengenai kondisi keamanan di lapangan.

Afif mengatakan, tingginya mobilitas pengemudi ojol menjadi salah satu alasan pentingnya kolaborasi tersebut.

Menurutnya, dengan jumlah personel kepolisian yang terbatas, keberadaan para pengemudi yang hampir 24 jam berada di jalan sangat membantu dalam mendapatkan informasi awal mengenai potensi gangguan keamanan.

“Personel kepolisian terbatas, baik jumlah maupun waktunya. Kami sangat terbantu dengan rekan-rekan ojol yang hampir 24 jam berada di lapangan dan berada di jalan,” ungkapnya.

Informasi sekecil apa pun yang ditemukan pengemudi di lapangan, lanjut Afif, dapat segera diteruskan kepada kepolisian untuk ditindaklanjuti sebelum persoalan berkembang menjadi lebih besar.

Melalui program Ojol Kamtibmas, Polres Bogor membuka ruang komunikasi langsung antara pengemudi ojol dan petugas kepolisian di lapangan.

Jika ditemukan gangguan keamanan maupun kejadian yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat, informasi dapat segera diteruskan kepada aparat.

“Rekan-rekan ojol ini menjadi mitra. Kami dari kepolisian bertugas untuk menindaklanjuti kejadian-kejadian maupun gangguan kamtibmas yang mungkin terjadi di Kabupaten Bogor,” jelas Afif.

Sementara terkait kemungkinan adanya patroli bersama antara kepolisian dan komunitas ojol, Afif mengatakan rencana tersebut masih dalam tahap pengkajian.

Untuk saat ini, kerja sama lebih difokuskan pada pertukaran informasi dan koordinasi terkait keamanan serta ketertiban masyarakat.

Ketua Ojol Kamtibmas Kabupaten Bogor, Adam, menyambut positif kegiatan silaturahmi tersebut.

Ia mengaku komunitas ojol merasa diapresiasi dan diberikan ruang komunikasi yang terbuka oleh jajaran Polres Bogor.

“Hari ini terbukti kami dengan pihak Polres seperti tidak ada jarak. Ini membuktikan kolaborasi dan kerja sama di lapangan untuk menjaga Kabupaten Bogor benar-benar terealisasi dengan baik,” ujar Adam.

Adam menegaskan, komunitas Ojol Kamtibmas Kabupaten Bogor berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan kepolisian dalam menciptakan situasi yang aman, nyaman, dan kondusif.

Selain membangun komunikasi soal kamtibmas, para pengemudi juga mendapatkan sejumlah kemudahan dalam kegiatan tersebut, termasuk pelayanan perpanjangan SIM bagi peserta tertentu.

Menurut Adam, fasilitas tersebut menjadi salah satu bentuk nyata hasil kolaborasi antara komunitas ojol dan Polres Bogor.

“Ini tentunya sangat membantu dan sangat berarti bagi kami yang bekerja di lapangan,” katanya.

Dengan mobilitas tinggi dan keberadaan mereka di berbagai sudut wilayah, pengemudi ojol kini diharapkan dapat menjadi jaringan informasi masyarakat yang membantu kepolisian merespons lebih cepat setiap potensi gangguan keamanan.

Sinergi antara polisi dan Ojol Kamtibmas pun diharapkan semakin memperkuat upaya bersama menjaga Kabupaten Bogor tetap aman, nyaman, dan kondusif.

Keluhan itu disampaikan Nur Kamila (24), pemilik Warkop Bang Jab. Ia mengatakan usahanya baru berjalan sekitar dua hari, namun persoalan sampah di Situ Citata sudah terlihat sejak dirinya mulai membangun tempat usaha pada awal Agustus 2026.

"Kalau dibilang terganggu, terganggu banget. Orang yang mau ke sini kadang 'enggak jadi' karena bau," ujar Nur Kamila.

Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Berikan Perlindungan Bagi Pemilah 4.000 Pekerja Sampah

Menurutnya, aroma tidak sedap bahkan sampai tercium ke dalam area warung. Kondisi tersebut menjadi persoalan tersendiri karena usaha yang dijalankannya menyediakan makanan dan minuman.

"Bayangin aku jualan makanan, aromanya sampai sini," katanya.

Nur berharap tumpukan sampah tersebut segera ditangani. Ia juga mengaku heran karena lokasi situ berada tidak jauh dari kantor kelurahan dan kecamatan.

"Harapannya semoga sesegera mungkin bisa ditindaklanjuti soal sampah di situ. Dibersihkan secepatnya karena sangat-sangat terganggu," ucapnya.

Sementara itu, Petugas Situ Citata, Haji Yusuf, menjelaskan persoalan sampah di situ tidak hanya berasal dari lingkungan sekitar. Menurutnya, aliran air dari Situ Kedung dan Situ Cibutun masuk ke Situ Citata melalui inlet dan turut membawa sampah.

Ia mengatakan petugas bersama masyarakat dan kelompok pengawas telah berupaya mengangkat sampah yang masuk ke situ. Namun, penanganan belum bisa dilakukan secara rutin karena keterbatasan tenaga dan cakupan wilayah kerja.

"Untuk yang masuk di situ, yang kami perbuat kita angkat ke atas," kata Yusuf.

Pengangkatan sampah selama ini dilakukan menggunakan peralatan sederhana seperti serokan ikan dan bambu.

Yusuf menyebut petugas tidak dapat membersihkan Situ Citata setiap hari. Sebab, terdapat sekitar 60 situ di Kabupaten Bogor yang juga membutuhkan penanganan.

"Kalau tempat saya kerja itu cuma tiga bulan, kadang-kadang dua bulan. Karena 60 situ se-Kabupaten Bogor," ujarnya.

Baca Juga: Tumpukan Sampah Kabupaten Bogor Punya Masa Depan Baru, Bakal Diolah Menjadi BBM dan Energi Listrik

Karena itu, ia berharap ada kolaborasi dengan pemerintah daerah, khususnya pihak yang menangani sumber daya air dan kebersihan lingkungan.

Yusuf mengungkapkan banyaknya sampah yang berada di Situ Citata cukup signifikan. Dalam tiga hari pekerjaan pengangkatan sampah, petugas bahkan berhasil mengumpulkan sampah lebih dari satu truk.

Menurutnya, sampah tersebut sebagian besar mengapung dan berpindah mengikuti arah angin. Kondisi kemarau membuat sampah lebih mudah terkonsentrasi di bagian tertentu situ.

"Ini hasil tiga hari kerja itu saja lebih dari satu truk," ungkapnya.

Petugas juga tidak sembarangan membakar sampah yang telah diangkat. Kondisi musim kemarau dinilai meningkatkan risiko kebakaran apabila sampah dibakar.

Salah satu solusi yang telah diusulkan petugas adalah pemasangan jaring atau saringan sampah di jalur masuk air ke Situ Citata.

Yusuf mengatakan usulan tersebut sudah diajukan kepada pihak kelurahan dan kecamatan sejak beberapa bulan lalu. Namun, hingga kini belum terealisasi.

"Sudah mengajukan baik ke Kelurahan, Kecamatan untuk diadakan jaring sampah, tapi belum terealisasi," katanya.

Menurut Yusuf, pemasangan jaring saja belum cukup. Harus ada pihak yang bertanggung jawab mengangkat sampah yang tertahan dan mengelolanya secara rutin.

"Siapa yang akan bertanggung jawab mengangkat sampahnya. Itu ada orang khusus yang harus dipekerjakan, diberdayakan. Itu kendalanya," jelasnya.

Yusuf juga menyoroti perilaku sebagian pengunjung yang masih membuang sampah sembarangan di sekitar situ.

Ia mengatakan sejumlah area bahkan telah dipagari untuk mencegah pengunjung nongkrong dan membuang sampah langsung ke badan air. Warga sekitar juga telah memasang imbauan agar pengunjung membawa kembali sampah makanan dan minuman yang mereka bawa.

Namun, menurutnya, imbauan tersebut belum sepenuhnya dipatuhi.

"Jajan boleh masuk setu, bawa jajanan, silakan bawa kembali sampahnya. Enggak, ditinggalin," ujarnya.

Sekretaris Kelurahan, Leni Nerlina, mengatakan persoalan sampah menjadi salah satu topik yang dibahas dalam rapat koordinasi di tingkat kecamatan.

Ia menilai penanganan sampah di Situ Citata tidak bisa hanya dibebankan kepada petugas situ. Diperlukan koordinasi antara kelurahan, kecamatan, dinas terkait, serta masyarakat.

"Kalau kita mau bicara sampah, tadi juga kebetulan lagi rakor di kecamatan. Topik yang dibahas itu adalah sampah," kata Leni.

Leni juga mengingatkan masyarakat agar tidak membakar sampah sembarangan karena saat ini kondisi masih kering. Api yang muncul dari pembakaran sampah dikhawatirkan merembet akibat tiupan angin.

Terkait bau, ia membenarkan bahwa kondisi di sekitar situ memang dapat menimbulkan aroma tidak sedap, terutama ketika musim kemarau.

"Memang bau memang di situ," ujarnya.

Kesadaran Warga Jadi Sorotan
Leni menilai persoalan sampah juga tidak terlepas dari kesadaran masyarakat. Menurutnya, pemerintah memang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan, tetapi warga juga perlu ikut menjaga kebersihan.

"Balik lagi ke hati nurani masing-masing. Mau bersih enggak nih lingkungan," tuturnya.

Ia berharap usulan pemasangan jaring sampah dapat segera dibahas bersama, sekaligus diikuti dengan pembahasan mengenai tenaga dan anggaran untuk pemeliharaannya.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bogor, Yudi Santosa, menyampaikan, kebakaran terjadi sekitar pukul 03.55 WIB. Laporan diterima petugas Damkar Sektor Leuwiliang hanya dua menit kemudian, yakni pukul 03.57 WIB.

Mendapat laporan tersebut, petugas Regu 1 Sektor Leuwiliang langsung bergerak menuju lokasi pada pukul 04.00 WIB dengan menempuh jarak sekitar 7,7 kilometer.

Petugas tiba di lokasi sekitar pukul 04.15 WIB dan langsung melakukan upaya pemadaman. Api akhirnya berhasil dijinakkan sekitar pukul 04.45 WIB, setelah petugas berjibaku selama kurang lebih 30 menit.

Baca Juga: Tim Gabungan Kembali Melaksanakan Pencarian  ASN Pemkot Bogor yang Diduga Terjatuh di Aliran Sungai Cisadane

“Proses pemadaman berjalan aman dan kondusif. Kurang lebih 30 menit api berhasil dipadamkan,” ujar Bayu, Senin (24/8/2026).

Rumah yang terbakar diketahui milik warga bernama Baginda. Hingga proses penanganan selesai, belum diketahui secara pasti sumber maupun penyebab munculnya api.

Beruntung, peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Situasi di lokasi juga dilaporkan kondusif setelah api berhasil dipadamkan.

Penanganan kebakaran dilakukan oleh Regu 1 Damkar Sektor Leuwiliang yang terdiri dari Dodi selaku Danru, Syahrul Fadli sebagai operator, serta M. Tahyubi dan Andre Apriadussolihin sebagai anggota pemadaman.

Petugas menggunakan unit kendaraan Merapi 47 dengan nomor polisi F 9941 K dalam operasi tersebut.

Setelah memastikan api berhasil dipadamkan dan kondisi dinyatakan aman, petugas meninggalkan lokasi dan tiba kembali di Sektor Leuwiliang sekitar pukul 05.15 WIB.

Hingga laporan penanganan dibuat, total kerugian akibat kebakaran belum diketahui. Penyebab kebakaran juga masih dalam penelusuran.

Kobaran api yang membesar sempat membuat warga panik. Mereka berusaha melakukan pemadaman secara mandiri menggunakan peralatan sederhana dan sumber air yang tersedia. Namun, derasnya kobaran api membuat upaya tersebut tak mampu menghentikan laju kebakaran.

Warga akhirnya meminta bantuan melalui Command Center 112. Laporan diterima petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bogor pada pukul 01.02 WIB.

Kepala Sektor (Dansek) Cibinong Damkar Kabupaten Bogor, Maulana Andika, menyampaikan, Regu 2 Sektor Cibinong langsung bergerak menuju lokasi tiga menit setelah laporan diterima.

Baca Juga: Tim Gabungan Kembali Melaksanakan Pencarian  ASN Pemkot Bogor yang Diduga Terjatuh di Aliran Sungai Cisadane

Petugas berangkat pada pukul 01.05 WIB dan tiba di lokasi sekitar pukul 01.15 WIB. Dengan jarak tempuh sekitar 8,6 kilometer, petugas langsung melakukan upaya pemadaman agar api tidak semakin meluas.

Berdasarkan informasi awal dan hasil penanganan di lokasi, kebakaran diduga dipicu korsleting listrik akibat handphone yang sedang dicas.

“Pada saat kejadian, api sudah membesar dan menyebar pada tahap awal,” demikian keterangan dalam laporan penanganan Damkar Kabupaten Bogor.

Sembilan personel Regu 2 Sektor Cibinong dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Mereka dipimpin Komandan Regu Nurul Qolbi bersama Komandan Tim Anton Rachayu dan sejumlah personel lainnya.

Petugas juga mendapat dukungan dari Babinsa Kecamatan Sukaraja serta RT/RW setempat. Dua unit kendaraan pemadam, yakni Merapi 27 dengan nomor F 9952 K dan Merapi 52 dengan nomor F 9949 K, diterjunkan ke lokasi.

Setelah berjibaku memadamkan kobaran api, petugas akhirnya berhasil mengendalikan dan memadamkan kebakaran sekitar pukul 02.00 WIB.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Penanganan kebakaran juga dilaporkan berlangsung dengan baik dan kondusif.

Menariknya, rumah yang terdampak kebakaran tersebut merupakan rumah orang tua M. Rusdi, yang diketahui menjabat sebagai Dantim Rescue Regu 1 Damkar Kabupaten Bogor.

Dalam rilisnya, Damkar pun kembali menginggatkan lewat peristiwa ini. Dimanq masyarakat diminta untuk lebih waspada terhadap penggunaan perangkat elektronik, khususnya saat melakukan pengisian daya pada malam hari.

Handphone yang sedang dicas sebaiknya tidak diletakkan di atas kasur, sofa, atau material mudah terbakar dan jangan dibiarkan tanpa pengawasan, karena gangguan pada perangkat maupun instalasi listrik dapat memicu korsleting dan berujung kebakaran.

BNI membuka exclusive presale tiket konser melalui tiket.com mulai Jumat (21/8/2026) pukul 13.00 WIB hingga Senin (24/8/2026) pukul 13.00 WIB.

Menariknya, nasabah BNI berkesempatan memperoleh diskon hingga 20 persen untuk pembelian tiket menggunakan Kartu Kredit BNI, Kartu Debit BNI maupun Virtual Account BNI. Promo tersebut berlaku sesuai kuota serta syarat dan ketentuan yang ditetapkan.

Tak hanya potongan harga, pemegang Kartu Kredit BNI juga dapat memanfaatkan fasilitas cicilan hingga 12 bulan untuk pembelian tiket konser Andrea Bocelli.

Baca Juga: Melihat Hasil Pembinaan Daerah dan Calon Bintang Bulutangkis Dari Kejurnas PBSI 2025

Dua Lokasi Istimewa
Konser Andrea Bocelli di Indonesia akan digelar di dua lokasi dengan konsep berbeda.

Pertunjukan pertama dijadwalkan berlangsung di Lumbini Park, Candi Borobudur, Magelang, pada Sabtu (31/10/2026). Penampilan Bocelli akan disuguhkan dengan latar salah satu warisan budaya paling ikonik di Indonesia.

Sementara konser kedua akan digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada Selasa (3/11/2026) dengan format pertunjukan berskala besar dan konsep modern.

Kedua konser tersebut menjadi bagian dari perayaan 30 tahun album “Romanza”, salah satu karya penting dalam perjalanan karier Andrea Bocelli di panggung musik internasional.

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, mengatakan kehadiran Andrea Bocelli di Indonesia merupakan momentum istimewa bagi masyarakat untuk menyaksikan langsung salah satu tenor ternama dunia.

“Bagi BNI, Andrea Bocelli merupakan sosok dengan karakter vokal yang sangat khas dan memiliki karya yang dikenal luas oleh berbagai generasi,” ujar Okki dalam keterangan tertulis, Jumat (21/8/2026).

Menurutnya, BNI ingin memberikan kemudahan sekaligus penawaran khusus bagi nasabah yang ingin menikmati pertunjukan tersebut.

Bisa Akses Presale di wondrX 2026
Selain melalui tiket.com, BNI juga menghadirkan area khusus presale Andrea Bocelli di ajang wondrX 2026 yang berlangsung di ICE BSD, Tangerang.

Pengunjung dapat memperoleh informasi mengenai konser sekaligus mengakses berbagai penawaran khusus selama periode presale.

BNI menilai konser internasional seperti ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang lebih luas.

“Konser internasional seperti ini berpotensi menggerakkan sektor perhotelan, transportasi, kuliner hingga UMKM, sekaligus memperkuat daya tarik Indonesia sebagai destinasi penyelenggaraan acara berskala internasional,” kata Okki.

Dukungan BNI terhadap konser Andrea Bocelli “Romanza - 30th Anniversary World Tour” menjadi bagian dari upaya perseroan menghadirkan kemudahan transaksi sekaligus program yang relevan dengan kebutuhan gaya hidup nasabah.

Informasi lengkap mengenai exclusive presale konser Andrea Bocelli dapat diperoleh melalui bni.id/tiketandreabocelli.

Tenor legendaris asal Italia itu akan hadir di Indonesia melalui konser “Romanza – 30th Anniversary World Tour” yang digelar di Borobudur dan Jakarta. 

Menariknya, nasabah BNI berkesempatan mendapatkan diskon tiket hingga 20 persen selama periode exclusive presale.

Baca Juga: Konser Kemerdekaan Gita Bahana Nusantara 2026 di Gelora Pakansari

Promo tersebut berlaku sesuai kuota serta syarat dan ketentuan yang ditetapkan.

BNI membuka exclusive presale tiket konser melalui tiket.com mulai Jumat (21/8/2026) pukul 13.00 WIB hingga Senin (24/8/2026) pukul 13.00 WIB.

Tak hanya potongan harga, pemegang Kartu Kredit BNI juga dapat memanfaatkan fasilitas cicilan hingga 12 bulan untuk pembelian tiket konser Andrea Bocelli.

Baca Juga: Konser Musik Mantra In Summer 2026 di Bogor Sukses Menghipnotis Ribuan Penonton

Dua Lokasi Istimewa

Konser Andrea Bocelli di Indonesia akan digelar di dua lokasi dengan konsep berbeda.

Pertunjukan pertama dijadwalkan berlangsung di Lumbini Park, Candi Borobudur, Magelang, pada Sabtu (31/10/2026). Penampilan Bocelli akan disuguhkan dengan latar salah satu warisan budaya paling ikonik di Indonesia.

Sementara konser kedua akan digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada Selasa (3/11/2026) dengan format pertunjukan berskala besar dan konsep modern.

Kedua konser tersebut menjadi bagian dari perayaan 30 tahun album “Romanza”, salah satu karya penting dalam perjalanan karier Andrea Bocelli di panggung musik internasional.

Baca Juga: Pemecahan Rekor MURI Memainkan Karinding Terbanyak di Kabupaten Bogor

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, mengatakan kehadiran Andrea Bocelli di Indonesia merupakan momentum istimewa bagi masyarakat untuk menyaksikan langsung salah satu tenor ternama dunia.

“Bagi BNI, Andrea Bocelli merupakan sosok dengan karakter vokal yang sangat khas dan memiliki karya yang dikenal luas oleh berbagai generasi,” ujar Okki dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/8/2026).

Menurutnya, BNI ingin memberikan kemudahan sekaligus penawaran khusus bagi nasabah yang ingin menikmati pertunjukan tersebut.

Baca Juga: JAZZ HUJAN, Perayaan Musik Intim yang Siap Jadi Ikon Baru Kota Bogor

Selain melalui tiket.com, BNI juga menghadirkan area khusus presale Andrea Bocelli di ajang wondrX 2026 yang berlangsung di ICE BSD, Tangerang.

Pengunjung dapat memperoleh informasi mengenai konser sekaligus mengakses berbagai penawaran khusus selama periode presale.

BNI menilai konser internasional seperti ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang lebih luas.

“Konser internasional seperti ini berpotensi menggerakkan sektor perhotelan, transportasi, kuliner hingga UMKM, sekaligus memperkuat daya tarik Indonesia sebagai destinasi penyelenggaraan acara berskala internasional,” kata Okki.

Baca Juga: Diguyur Hujan, The Adams Satukan Suara Penggemar Dalam Konser Menyala Tour di Cibinong Bogor

Dukungan BNI terhadap konser Andrea Bocelli “Romanza – 30th Anniversary World Tour” menjadi bagian dari upaya perseroan menghadirkan kemudahan transaksi sekaligus program yang relevan dengan kebutuhan gaya hidup nasabah.

Informasi lengkap mengenai exclusive presale konser Andrea Bocelli dapat diperoleh melalui bni.id/tiketandreabocelli.

Hal tersebut disampaikan Aswin saat memberikan sambutan dalam kegiatan OWAKA 2026 yang diadakan di TSI Bogor yang berlangsung selama tiga hari mulai Jumat-Minggu (21-23/8/2026). 

Menurutnya, semangat konservasi yang menjadi fondasi FOKSI sejak puluhan tahun lalu tetap penting, tetapi cara dan strategi perjuangannya perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Baca Juga: Tak Hanya Liburan, EIGER Nature Siapkan Ekowisata Dengan Konsep 7E, Padukan Konservasi dan Ekowisata Berkelanjutan

Aswin mengaku memiliki kedekatan emosional dengan FOKSI. 

Ia mengenal forum tersebut sejak masih kecil ketika kerap mengikuti sang ayah dalam berbagai kegiatan yang mempertemukan para pegiat konservasi dan media.

“Saya mengenal FOKSI pada waktu saya masih kecil. Papa saya sering duduk bersama dengan para tokoh konservasi. Pribadi-pribadi yang unik, lucu, tetapi juga sangat kritis saat membahas permasalahan lingkungan,” ujar Aswin, Jumat (21/8/2026).

Baca Juga: Kado Kemerdekaan dari Alam, Elang Jawa Kembali Menetas di Taman Safari Bogor

Menurutnya, forum tersebut pada masa lalu tidak sekadar menjadi ruang diskusi, tetapi juga wadah untuk menyampaikan kritik kepada regulator dan pemerintah. 

Berbagai pandangan yang muncul bahkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan.

Namun, Aswin menilai perubahan zaman membuat FOKSI perlu menemukan kembali bentuk dan perannya.

Meski demikian, ia menegaskan persoalan konservasi yang dihadapi Indonesia hingga kini masih memiliki tantangan yang sama. 

Baca Juga: Perdana di 2026, Sunset di Kebun Raya Bogor Padukan Musik, Alam dan Kampanye Konservasi

Penurunan fungsi hutan, berkurangnya populasi spesies, hingga ancaman kepunahan satwa langka masih menjadi pekerjaan besar.

Karena itu, Aswin menggagas lahirnya FOKSI 2.0, yakni FOKSI yang modern, relevan, dan mampu menjadi bagian dari solusi atas persoalan konservasi.

Ia mendorong FOKSI untuk merumuskan kembali jati diri, visi, misi, serta strategi yang tajam, realistis, dan dapat dikerjakan secara bersama-sama.

Baca Juga: Komitmen Jaga Kawasan Konservasi, Pemkab Bogor bersama Kemenhut Perkuat Sinergi

Salah satu peran yang dinilai strategis adalah menjadikan FOKSI sebagai pilar edukasi konservasi bagi masyarakat Indonesia.

Aswin menilai, selama ini sudah banyak organisasi yang fokus menyuarakan kerusakan hutan maupun berbagai persoalan lingkungan. 

Karena itu, FOKSI menurutnya tidak harus mengambil ruang yang sama, melainkan dapat memperkuat sisi edukasi.

Baca Juga: Ikon Baru Konservasi dan Edukasi Kabupaten Bogor, Bupati Rudy Susmanto Hadirkan Bogor Bird Zoo di Pakansari

“FOKSI bisa memberikan edukasi konservasi kepada anak-anak mulai dari SD sampai mahasiswa. Mendorong artikel-artikel edukatif dan positif mengenai pentingnya konservasi kepada masyarakat luas,” ujarnya.

Ia berharap pendekatan edukasi tersebut mampu membangun kesadaran konservasi sejak usia dini, sehingga kepedulian terhadap satwa dan lingkungan tidak hanya menjadi isu kelompok tertentu, tetapi menjadi bagian dari kesadaran masyarakat secara luas.

Aswin juga menegaskan, TSI siap mendukung proses pembentukan FOKSI 2.0. Dukungan tersebut tidak hanya dalam bentuk penyediaan fasilitas, tetapi juga sumber daya pengetahuan, tenaga ahli, pengalaman, serta jaringan yang dimiliki TSI.

Baca Juga: Heboh! Macan Tutul Terperangkap Jerat di Gunung Mas Bogor, BKSDA dan Taman Safari Turun Tangan

“Dengan pengalaman selama sekitar 45 tahun di sektor riil dan konservasi, TSI siap memberikan dukungan dalam berbagai bidang, mulai dari konservasi, legal, keuangan hingga jaringan internasional dan pemerintahan,” ujarnya.

Lebih jauh, ia berharap FOKSI ke depan mampu tumbuh sebagai lembaga yang independen, kuat, dan mandiri. FOKSI diharapkan menjadi ruang diskusi sekaligus corong komunikasi mengenai isu konservasi di Indonesia.

Tak hanya itu, Aswin melihat FOKSI memiliki peluang untuk ikut mendorong lahirnya regulasi pemerintah yang lebih berpihak terhadap kepentingan konservasi, sehingga kebijakan pembangunan tidak semata-mata mempertimbangkan aspek ekonomi.

Baca Juga: Ada Suspension Bridge hingga Forest Camp, EIGER Nature Siap Jadi Destinasi Petualangan Baru di Bogor

“Potensi FOKSI bisa mendorong pembuatan regulasi di dalam pemerintahan yang pro kepada konservasi, bukan hanya melihat sisi ekonomi saja,” tegasnya.

Aswin berharap OWAKA 2026 menjadi momentum penting untuk merumuskan arah baru FOKSI. Ia optimistis forum tersebut dapat melahirkan gagasan-gagasan besar yang memberikan dampak nyata bagi upaya pelestarian satwa dan lingkungan di Indonesia.

“TSI akan mendukung, bukan hanya dari fasilitas tempat, tetapi juga dari sisi pengetahuan, network, keahlian dari sisi legal, keuangan, dan lainnya yang FOKSI perlukan untuk bertumbuh dengan cepat,” pungkasnya.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika.

Ajat menegaskan, proses hukum yang sedang berlangsung tidak boleh berdampak terhadap pelayanan masyarakat.

Baca Juga: Isu OTT KPK di Pemkab Bogor Bikin Heboh, Sekda Ajat: Kami Masih Tunggu Kabar Resmi

“Yang paling utama adalah pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu. Seluruh layanan publik tetap berjalan seperti biasa, termasuk pelayanan di Bappenda,” kata Ajat di Cibinong, Jumat (21/8/2026).

Menurut Ajat, Pemkab Bogor menghormati proses hukum yang dilakukan KPK. 

Pemerintah daerah juga menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara tersebut kepada lembaga antirasuah.

Baca Juga: KPK OTT Bupati Lombok Barat Ahmad Zaini, 19 Orang Diamankan dan Uang Ratusan Juta Disita 

Ia memastikan jajaran Pemkab Bogor siap bersikap kooperatif apabila KPK membutuhkan keterangan maupun informasi yang berkaitan dengan proses penyidikan.

“Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Tentunya pemerintah daerah akan kooperatif dan memberikan dukungan sesuai dengan kewenangan apabila dibutuhkan dalam proses tersebut,” ujarnya.

Ajat menekankan, proses hukum tidak boleh mengganggu penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat.

Baca Juga: Mangkir Tiga Kali, KPK Kembali Panggil Fitri Assiddikki dalam Kasus Korupsi CSR BI-OJK

Untuk itu, Pemkab Bogor memastikan fungsi organisasi di seluruh perangkat daerah tetap berjalan. 

Aparatur pemerintah tetap menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai mekanisme yang berlaku.

Termasuk di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda), pelayanan perpajakan daerah dan layanan lainnya dipastikan tetap berjalan normal.

Baca Juga: Setelah Rumah Digeledah, Kini Istri Ono Surono Diperiksa KPK Terkait  Kasus Suap Bupati Bekasi

“Pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas,” tegasnya.

Pemkab Bogor berharap masyarakat tidak perlu khawatir terhadap keberlangsungan pelayanan pemerintahan. 

Di tengah proses hukum yang berjalan, pemerintah daerah memastikan aktivitas pelayanan tetap berlangsung sebagaimana mestinya.

Baca Juga: Wabup Bogor Jaro Ade: Penanganan Alih Fungsi Lahan di Kabupaten Bogor Diperlukan Kebijakan Nasional

Sementara terkait proses penyidikan KPK, Pemkab Bogor menyatakan siap memberikan dukungan sesuai kewenangan dan menghormati setiap tahapan hukum yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut.

Sebanyak 10 Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) kini menyiapkan strategi dan formula kemandirian fiskal sebagai solusi agar daerah hasil pemekaran tidak menjadi beban anggaran negara.

Forum Komunikasi Daerah Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkoda PPDOB) Jawa Barat tidak lagi ingin memperjuangkan pemekaran hanya dengan menyampaikan tuntutan, tetapi membawa gagasan dan solusi konkret terkait kemandirian fiskal daerah.

Baca Juga: Dorong CDOB Bogor Timur, Pemkab Bogor Genjot Sukamakmur sebagai Pusat Ekonomi

Ketua Umum Forkoda PPDOB Jabar, Rahmat Hidayat Djati, mengatakan persatuan seluruh elemen masyarakat Tatar Sunda menjadi modal penting dalam memperjuangkan percepatan kesejahteraan dan keadilan sosial.

“Kebutuhan pemekaran harus dilihat secara objektif. Jumlah penduduk Jawa Barat yang besar, sementara jumlah kabupaten/kota relatif terbatas, menjadi salah satu alasan perlunya penataan daerah secara serius,” ucapnya.

Pemprov Jabar Kawal 10 CDOB

Komitmen terhadap pemekaran juga ditegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 

Baca Juga: Pemkab Bogor Percepat Persiapan DOB Bogor Barat, Bappedalitbang Lakukan Ini

Analis Kebijakan Ahli Madya Kebijakan Publik Biro Pemotda Pemprov Jabar, Azis Zulficar Ali Yusa, menyampaikan bahwa Pemprov Jabar akan terus mengawal seluruh CDOB yang telah diajukan ke pemerintah pusat.

Pemprov Jabar mendorong agar pemekaran sejalan dengan prinsip pembangunan dari desa menuju kota atau “Ngatur Lembur, Nata Kota.”

“Dengan konsep tersebut, pemekaran diharapkan tidak sekadar melahirkan pemerintahan baru, tetapi menjadi instrumen untuk mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan daya saing daerah,” ujarnya.

Baca Juga: Bogor Barat dan Timur Siap Jadi Calon DOB, Cigudeg, Jonggol dan Sukamakmur Diunggulkan

Di sisi lain, menghadapi masih berlakunya moratorium DOB, Forkoda PPDOB Jabar menilai diperlukan strategi baru.

Sekretaris Jenderal Forkonas, Abdurrahman Sang, menyebut keterbatasan keuangan negara dan tekanan fiskal APBN menjadi salah satu persoalan utama yang harus dijawab oleh daerah calon pemekaran.

Karena itu, perjuangan pemekaran dinilai tidak cukup hanya mengandalkan aksi massa maupun tuntutan politik.

Baca Juga: Sekda Tekankan Percepatan Penanganan Agenda Strategis Daerah, Khususnya Terkait DOB dan Jalan Tambang

“Daerah harus mampu menawarkan solusi konkret terhadap persoalan pembiayaan negara, menjadi garis besar gagasan yang dibawa dalam sarasehan tersebut,” katanya.

Forkonas kini tengah merancang formula dan parameter baru dalam RPP Penataan Daerah. 

Formula itu diarahkan untuk mengukur kemampuan sebuah CDOB agar dapat tumbuh mandiri tanpa membebani APBN, termasuk dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan alternatif di luar anggaran negara.

Baca Juga: Desak Percepatan Pembangunan CDOB, Puluhan Tokoh Bogor Barat Temui Bupati dan Wakil Bupati di Pendopo

Akademisi sekaligus Tim Ahli Penataan Daerah, Yogi Suprayogi Sugandi, menilai Jawa Barat memiliki posisi strategis dalam agenda penataan daerah secara nasional.

Menurutnya, pemekaran harus dirancang sedemikian rupa agar daerah baru dapat tumbuh kuat tanpa menggerus kapasitas fiskal maupun kelayakan daerah induknya.

Sementara itu, Sekretaris Umum Forkoda PPDOB Jabar, Muhammad Sufyan Abdurrahman, menekankan pentingnya mengubah cara membangun komunikasi publik mengenai perjuangan CDOB.

Baca Juga: Pemkab Cianjur Akan Resmikan Monumen Calon Daerah Otonom Baru Cianjur Selatan

Pemekaran, kata dia, tidak boleh lagi semata-mata dibingkai sebagai gerakan “meminta” atau “menuntut”. 

Narasi tersebut berpotensi menimbulkan persepsi bahwa pemekaran hanya akan menambah beban anggaran dan jabatan pemerintahan.

“Sebaliknya, daerah harus mampu menjelaskan alasan kuat mengapa pemekaran memang dibutuhkan masyarakat,” tegasnya.

Baca Juga: Perjuangkan Pemekaran Bogor Barat, Anggota DPRD Desak Moratorium Segera Dicabut

Sebanyak 10 CDOB di Jawa Barat dinilai telah memiliki narasi tersebut. 

Pemekaran ditempatkan sebagai energi baru untuk menggerakkan roda perekonomian wilayah utara, memperpendek rentang kendali pemerintahan, menekan biaya akses masyarakat, serta mempercepat respons pelayanan publik.

10 CDOB Jabar Siap Bergerak ke Jakarta

Baca Juga: Warga Aksi di Depan Kampus IPB University, Minta Presiden Jokowi Buka Moratorium DOB Bogor Barat

Hasil sarasehan akhirnya menghasilkan keputusan bersama. Forkoda PPDOB Jawa Barat bersama delegasi dari 10 CDOB sepakat melakukan audiensi akbar ke Jakarta dalam waktu dekat. 

Mereka berencana mendatangi Gedung DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri.

Namun, kedatangan ke Jakarta kali ini tidak sekadar membawa tuntutan pemekaran. Delegasi akan membawa “Formula Baru Kemandirian Daerah” sebagai amunisi diplomasi sekaligus tawaran solusi terhadap persoalan fiskal yang selama ini menjadi salah satu alasan utama belum dibukanya moratorium DOB.

Baca Juga: Wabup Jaro Ade: Percepatan Pembangunan Bogor Barat, Penataan Wilayah hingga Infrastruktur Jadi Prioritas

Perjuangan 10 CDOB Jawa Barat ke depan akan diarahkan lebih terukur, berbasis data dan argumentasi akademik. 

Mereka juga ingin menunjukkan bahwa pemekaran dapat menjadi instrumen untuk mempercepat pelayanan publik, pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

10 CDOB se-Jawa Barat menyatakan siap mengambil bagian aktif dalam agenda bersama Forkoda PPDOB Jabar menuju Jakarta dengan membawa gagasan, data dan solusi melalui semangat “Why Us, Why Now".

Baca Juga: Ketua DPRD Rudy Susmanto Bocorkan Lokasi Ibu Kota Bogor Barat dan Bogor Timur

Bagi Forkoda PPDOB Jabar, pemekaran bukanlah tujuan akhir.

Pemekaran diposisikan sebagai instrumen untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih dekat, pelayanan yang lebih cepat, pembangunan yang lebih merata, serta kesejahteraan yang lebih nyata bagi masyarakat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, memilih tidak berspekulasi terkait kabar OTT tersebut. 

Ia menegaskan, Pemkab Bogor masih menunggu kepastian dan informasi resmi dari KPK terkait OTT tersebut.

Baca Juga: KPK OTT Bupati Lombok Barat Ahmad Zaini, 19 Orang Diamankan dan Uang Ratusan Juta Disita 

“Isu ini kan berkembang. Saya juga tadi memonitor terus kebenarannya dan lain-lain. Kami tidak bisa memberitakan apakah ini isu yang menjadi kebenaran atau tidak,” kata Ajat, Kamis (20/8/2026).

Menurut Ajat, pihak yang paling berwenang memberikan penjelasan terkait isu OTT tersebut adalah KPK. 

Hingga saat ini, ia mengaku belum menerima informasi resmi mengenai adanya OTT maupun dugaan pelanggaran yang melibatkan pejabat Pemkab Bogor.

Baca Juga: Sembilan Kepala Daerah Terjaring OTT KPK Dalam Kurun Waktu 17 Bulan, Berikut Ini Daftarnya

“Mungkin yang berhak menyampaikan dari pihak KPK sendiri. Kalau saya posisinya belum ada kabar apa-apa,” ujarnya.

Terkait pejabat yang diisukan tersebut, kata Ajat, sudah melakukan klarifikasi mengenai informasi adanya pejabat yang disebut-sebut berkaitan dengan isu tersebut.

Ia mengatakan, pejabat itu memang sempat dilakukan pengecekan, namun pengecekan tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya keterkaitan mereka dengan dugaan OTT.

Baca Juga: Bupati Bekasi Nonaktif Ade Kuswara Kunang Dituntut 7 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Suap Proyek

“Yang pejabat itu tadi kan ada yang nanya, baru dicek. Tapi dicek itu keterkaitan soal ini enggak? Enggak, kan hanya ngecek saja. Ini kan isu,” jelasnya.

Karena belum ada kepastian, Ajat meminta semua pihak tidak terburu-buru mengambil kesimpulan mengenai siapa saja yang disebut dalam isu tersebut maupun dugaan perkara yang sedang berkembang.

“Ya enggak tahu. Ini lagi coba memonitor,” katanya.

Baca Juga: Sehari Dua Kepala Daerah Kena OTT KPK, Wali Kota Madiun dan Bupati Pati

Pemkab Bogor Minta Suasana Tetap Kondusif

Ajat menekankan pentingnya menjaga situasi di lingkungan Pemkab Bogor agar tetap kondusif. Ia meminta informasi yang belum terkonfirmasi disikapi secara hati-hati dan dikomunikasikan dengan baik.

“Ini kan harus kondusif juga di Pemerintah Kabupaten Bogor. Suasananya kalau sesuatu yang belum dipastikan harus dicoba untuk dikomunikasikan dengan baik,” ungkapnya.

Ia juga berharap insan media dapat menghormati proses yang sedang berlangsung dan memberikan ruang bagi KPK untuk menyampaikan informasi resmi.

Baca Juga: OTT Wakil Menteri Ketenagakerjaan: Menkes Budi Gunadi Soroti Pentingnya Integritas

“Pemkab sangat menghormati dari sana seperti apa. Jadi saya tidak bisa memastikan, karena tidak ada informasi ke saya juga sebenarnya,” tegas Ajat.

ASN Diminta Tak Berlebihan

Di tengah beredarnya isu tersebut, Ajat turut mengimbau seluruh ASN di lingkungan Pemkab Bogor agar tetap bersikap arif dan bijaksana.

Ia meminta para ASN tidak memberikan respons secara berlebihan terhadap informasi yang belum jelas kebenarannya.

Baca Juga: KPK Geledah Kantor Bupati Bekasi, Sita Sejumlah Dokumen hingga Barang Elektronik

“Zaman sudah berubah, jangan berlebihan. Itu yang saya kira kita harapkan kita semua,” pungkasnya.

Dukungan itu dinilai menjadi tambahan kekuatan bagi Hilal, terutama dalam membangun konsolidasi dengan berbagai elemen dunia usaha di Kabupaten Bogor.

Ketua BPC HIPMI Kabupaten Bogor, Bernard Dwiputra Chandra, mengatakan keputusan mendukung Hilal telah melalui pembahasan internal organisasi dan dikonsolidasikan bersama sejumlah tokoh senior serta mentor HIPMI.

“Kami sudah bersepakat. BPC HIPMI Kabupaten Bogor solid mendukung Kang Hilal,” kata Bernard kepada wartawan seusai deklarasi dukungan di Bellsplace Hotel, Sentul, Kabupaten Bogor, Rabu (19/8/2026).

Baca Juga: Deklarasi Pencalonan Hilal Firmansyah Sebagai Ketua Kadin Kabupaten Bogor Periode 2026-2031

Bernard menegaskan, dukungan tersebut bukan semata-mata karena kedekatan organisasi. HIPMI mempertimbangkan pengalaman dan rekam jejak Hilal dalam memimpin organisasi pengusaha, termasuk gagasannya untuk memperbesar peran pengusaha muda di Kadin.

Hilal diketahui pernah menjabat Ketua Umum BPC Gapensi Kabupaten Bogor dan saat ini menjabat Bendahara Umum Gapensi Jawa Barat.

“Beliau sudah matang dan berpengalaman dalam memimpin organisasi,” ujar Bernard.

Menurut Bernard, Kadin ke depan perlu menjadi wadah yang mampu mempertemukan berbagai asosiasi pengusaha sekaligus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Bogor.

“Harapannya tetap berkolaborasi dengan pengusaha muda, asosiasi lain, dan bersinergi dengan pemerintah daerah,” katanya.

Hilal Klaim Dukungan 15 Asosiasi
Hilal menyambut dukungan HIPMI Kabupaten Bogor sebagai tambahan energi menjelang Mukab. Ia menilai dukungan tersebut juga dapat memperkuat hubungan antara Kadin dan kalangan pengusaha muda.

“Saya sangat mengapresiasi dukungan dari keluarga besar HIPMI Kabupaten Bogor,” kata Hilal.

Jika dipercaya memimpin Kadin Kabupaten Bogor, Hilal menyatakan regenerasi pengusaha akan menjadi salah satu fokus perhatiannya. Ia ingin membuka ruang lebih luas bagi pengusaha muda untuk terlibat dalam organisasi sekaligus memperluas jaringan usaha.

“Dunia usaha membutuhkan kader-kader pengusaha baru, terutama pengusaha muda,” ujarnya.

Hilal juga menyebut telah mengantongi dukungan dari sekitar 15 asosiasi usaha di Kabupaten Bogor. Namun, ia menegaskan dukungan asosiasi belum otomatis menentukan hasil pemilihan.

Menurutnya, penentu akhir tetap anggota Kadin yang memiliki hak suara sesuai ketentuan Mukab.

“Pemilik suara nanti adalah anggota, bukan asosiasinya,” tegas Hilal.

Ia mengatakan persiapan pencalonannya kini telah mendekati 100 persen. Hilal dijadwalkan mengambil formulir pencalonan pada Jumat (21/8/2026), yang merupakan batas akhir pendaftaran.

HIPMI Minta Panitia Netral
Di tengah menguatnya dukungan terhadap sejumlah kandidat, HIPMI Kabupaten Bogor meminta seluruh tahapan Mukab berlangsung transparan dan sesuai aturan organisasi.

Bernard secara khusus mengingatkan steering committee (SC) dan organizing committee (OC) untuk menjaga netralitas selama proses pemilihan.

“Netralitas panitia penting agar proses berjalan objektif, adil, transparan, dan memberikan ruang yang sama bagi seluruh pihak,” ujarnya.

BPC HIPMI Kabupaten Bogor juga memastikan akan mendampingi Hilal saat mengambil formulir pencalonan.

Dukungan HIPMI membuat peta persaingan menuju kursi Ketua Kadin Kabupaten Bogor semakin menarik. Namun, seberapa besar kekuatan dukungan tersebut pada akhirnya akan ditentukan oleh mekanisme Mukab dan suara anggota yang memiliki hak pilih.

Kepala UPT I Wilayah Cibinong Dishub Kabupaten Bogor, Herman Siswandy Hidayat, mengatakan pihaknya telah melayangkan surat teguran kepada PT Hayun terkait pengelolaan parkir tersebut.

“Memang ada beberapa regulasi yang tidak sesuai, makanya kita bikin surat teguran. Sambil menunggu evaluasi, kita sekarang melakukan sosialisasi di beberapa titik parkir,” ujar Herman, Rabu (19/8/2026).

Menurutnya, sosialisasi dilakukan mulai dari kawasan Pajak, Satpol PP, Dinas Pendidikan hingga kawasan Alun-alun Kabupaten Bogor. Dishub juga menyiapkan sejumlah rambu portable yang menegaskan bahwa area parkir tersebut gratis.

“Di situ ada tulisan ‘Parkir Gratis’. Sampai dengan Alun-alun. Di Alun-alun juga kita berlakukan parkir gratis,” jelasnya.

Baca Juga: Parkir Tepi Jalan Umum di Kabupaten Bogor Mulai Berbayar, Dishub Tegaskan untuk Penataan dan Cegah Jukir Liar

Herman mengimbau masyarakat untuk menggunakan lokasi parkir resmi yang telah disediakan. Di kawasan Alun-alun, masyarakat dapat memanfaatkan area parkir di sekitar masjid maupun lokasi parkir yang tersedia di kawasan perkantoran.

Ia juga meminta masyarakat tidak memberikan uang kepada juru parkir (jukir) liar.

“Kalau ada jukir liar jangan memberikan uang. Gunakan tempat parkir yang sudah disediakan, di masjid atau di perkantoran,” tegas Herman.

Dishub, kata dia, juga akan menempatkan petugas di kawasan Alun-alun untuk membantu proses penataan sekaligus memberikan imbauan kepada masyarakat maupun jukir.

Namun, penertiban dilakukan secara bertahap lantaran saat ini masih dalam proses sosialisasi dan evaluasi.

“Kalau kita langsung larang, dalam tahapan sosialisasi agak berat, langsung berhadapan dengan masyarakat di sana. Kita coba sedikit-sedikit kita atur,” katanya.

Herman menegaskan, penerapan parkir gratis tersebut merupakan bagian dari proses evaluasi dan penataan kawasan perkantoran Cibinong. Dishub akan terus melakukan sosialisasi sembari menunggu hasil evaluasi lebih lanjut terkait pengelolaan parkir di kawasan tersebut.

Kapolsek Gunungsindur AKP Ucup Supriatna mengatakan, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 06.00 WIB. Saat itu, korban keluar rumah untuk membeli sayur.

Usai berbelanja, PEH kemudian berjalan kembali menuju rumahnya melalui sebuah gang. Namun, saat melintas, pagar pembatas tanah kosong yang terbuat dari bata tiba-tiba roboh dan menimpa korban.

“Setelah pulang membeli sayur, saat berada di dalam gang korban tertimpa pagar pembatas tanah kosong yang menggunakan bata,” ujar Ucup, Rabu (19/8/2026).

Korban mengalami luka pada bagian kaki dan tubuh. Petugas bersama keluarga kemudian melakukan evakuasi dan membawa korban ke RSUD Tangerang Selatan.

Baca Juga: Ubah Konsumtif Jadi Produktif, 1.426 Penerima Manfaat BPJS Ketenagakerjaan Ikuti PEKA

Meski telah dievakuasi, korban akhirnya meninggal dunia akibat luka yang dialaminya.

Jenazah PEH kemudian diserahkan kepada keluarga dan telah dimakamkan pada Rabu siang.

Ucup mengatakan, pihak keluarga menerima kejadian tersebut sebagai musibah.

“Untuk keluarga menganggap ini sebagai musibah,” kata Ucup.

Hal itu disampaikan Saifullah saat membuka kegiatan peningkatan kualitas bagi jajaran Humas Kemensos yang diikuti peserta dari berbagai unit kerja, termasuk balai, sentra, Sekolah Rakyat, hingga satuan kerja di lingkungan Kemensos di Hotel Harris, Cibinong, Rabu (19/8/2026).

Menurut Saifullah, peningkatan kapasitas tersebut penting agar para pengelola Humas semakin memahami tugas dan tanggung jawabnya, sekaligus mampu menghadapi tantangan komunikasi publik yang semakin kompleks.

"Kita harapkan dengan pelatihan ini teman-teman Humas di lingkungan Kementerian Sosial makin mengerti tugas dan tanggung jawabnya, makin mengerti tantangan-tantangannya, dan makin mengerti bagaimana cara kerja yang benar di tengah-tengah kemajuan teknologi seperti hari ini," ujar Gus Ipul sapaan akrabnya pada rekan media.

Baca Juga: Bansos PKH dan BPNT Triwulan III Cair Mulai 20 Juli 2026, Kemensos Pastikan Data Penerima Lebih Akurat

Ia menekankan, Humas pemerintah memiliki peran penting dalam menyampaikan berbagai program dan capaian pemerintah kepada masyarakat. Informasi yang disampaikan, kata dia, harus berlandaskan kejujuran serta didukung data dan fakta.

"Kita harus bisa mengabarkan dengan baik apa yang sudah dikerjakan pemerintah, dengan kejujuran, dengan berbasis data, fakta, dan juga tentu capaian-capaian yang sudah dilalui," katanya.

Saifullah juga mengingatkan bahwa derasnya arus informasi membuat Humas harus semakin cermat dalam memilah dan memverifikasi setiap informasi sebelum disampaikan kepada publik.

Menurutnya, Humas Kemensos akan berhadapan dengan beragam pemberitaan yang membutuhkan proses verifikasi agar informasi yang disajikan benar-benar sesuai dengan fakta di lapangan.

"Bagaimana tantangan-tantangan hari ini yang dihadapi oleh Humas di lingkungan Kementerian Sosial, di mana kita bertemu dengan macam-macam berita yang harus kita verifikasi, yang harus kita pilih, kita pilah, dan kemudian kita sajikan ke masyarakat luas," jelasnya.

Tak hanya dituntut mampu menyampaikan informasi secara akurat, jajaran Humas juga harus memiliki kemampuan menangkal hoaks dan berita palsu yang berpotensi menyesatkan masyarakat.

Saifullah berharap seluruh peserta pelatihan dapat meningkatkan keterampilan sehingga mampu menjadi garda terdepan dalam menghadapi penyebaran informasi yang tidak sesuai fakta.

"Di samping itu, juga harus punya keterampilan bagaimana menghalau berita-berita hoaks, berita-berita palsu, berita-berita mungkin bisa jadi jauh dari fakta yang terjadi," ujarnya.

Kegiatan tersebut diikuti sekitar 300 peserta. Mereka tidak hanya hadir secara langsung, tetapi juga berasal dari berbagai balai, sentra, Sekolah Rakyat, serta satuan kerja Kemensos yang terhubung dalam kegiatan tersebut.

Saifullah berharap peningkatan kapasitas ini membuat jajaran Humas Kemensos semakin profesional, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan mampu menyajikan informasi yang kredibel kepada masyarakat.

"Alhamdulillah ini kita ingin nanti mereka-mereka makin terampil. Makin terampil, tidak kalah dengan berita hoaks," pungkasnya.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor, Bayu Ramawanto, mengatakan tarif parkir di tepi jalan umum telah memiliki dasar hukum melalui peraturan daerah. Besaran tarif berbeda-beda berdasarkan kategori dan lokasi ruas jalan.

“Sudah ada Perdanya. Ada tiga kategori dan setiap kategori berbeda,” ujar Bayu.

Untuk salah satu kategori, tarif parkir sepeda motor berada di kisaran Rp5.000, sementara kategori lainnya dapat dikenakan tarif sekitar Rp2.000. Perbedaan tarif tersebut ditentukan berdasarkan lokasi dan status ruas jalan, termasuk jalan protokol maupun jalan kabupaten nonprotokol.

Baca Juga: Sidak Parkir Motor di Jalan Mayor Oking Bogor, Jenal Mutaqin Temukan Potensi Pajak yang Hilang

Bayu menegaskan, pemberlakuan tarif tersebut tidak hanya diterapkan untuk kegiatan atau event tertentu. Parkir berbayar merupakan bagian dari penataan tepi jalan umum yang telah ditetapkan pemerintah.

Bukan Sekadar Tarik Retribusi

Bayu membantah anggapan bahwa kebijakan tersebut semata-mata bertujuan mengejar setoran. Menurutnya, aspek utama yang ingin dicapai adalah menciptakan ketertiban lalu lintas dan membuat sistem parkir lebih teratur.

“Bukan berarti kita mengejar setoran. Tujuannya adalah untuk menciptakan tertib lalu lintas. Penataan parkir diatur secara rapi, pendapatan juga bisa meningkat,” katanya.

Ia juga menilai sistem resmi memberikan kepastian mengenai aliran pendapatan parkir karena masuk melalui mekanisme pemerintah. Kondisi tersebut berbeda dengan praktik parkir sebelumnya yang dinilai sulit dipastikan pengelolaannya.

“Kalau waktu sebelum-sebelumnya kan kita nggak tahu setorannya ke siapa,” ujar Bayu.

Parkir di Trotoar Tetap Dilarang

Meski pemerintah memberlakukan parkir berbayar di sejumlah tepi jalan, Bayu menegaskan bahwa trotoar tetap tidak boleh digunakan sebagai lokasi parkir.

Menurutnya, trotoar merupakan fasilitas bagi pejalan kaki sehingga tidak diperkenankan digunakan untuk kendaraan bermotor.

“Trotoar kan tempat jalan, tempat pedestrian. Di situ nggak boleh,” tegasnya.

Dishub Kabupaten Bogor juga menggandeng pihak ketiga dalam pengelolaan parkir. Pihak tersebut nantinya bertugas melakukan pembinaan serta merekrut para jukir yang akan ditempatkan di titik-titik parkir resmi.

Para jukir resmi juga akan mendapatkan identitas khusus. Namun, Bayu mengakui proses penerbitan surat keputusan (SK) dan penataan petugas masih berlangsung.

“SK-nya baru, jadi masih berproses. Tapi tetap kita akan melakukan perbaikan-perbaikan manakala memang ada kekurangan,” katanya.

Langkah tersebut sekaligus ditujukan untuk meminimalisasi munculnya jukir liar di lapangan.

Tidak Semua Ruas Jalan Langsung Diterapkan

Terkait sejumlah titik yang selama ini kerap menjadi lokasi parkir kendaraan, termasuk ruas jalan menuju kawasan Sentul, Bayu mengatakan Dishub masih melakukan kajian.

Baca Juga: Sidak Parkir Motor di Jalan Mayor Oking Bogor, Jenal Mutaqin Temukan Potensi Pajak yang Hilang

Ia menegaskan, konsep kawasan tertib lalu lintas bukan berarti seluruh aktivitas parkir harus dihilangkan. Menurutnya, keberadaan parkir masih diperbolehkan selama dilakukan secara tertib dan tidak mengganggu arus lalu lintas.

“Kawasan tertib lalu lintas itu bukan berarti tidak ada parkir. Parkir rapi itu tertib. Ada parkir, tapi tidak rapi,” jelasnya.

Dishub Kabupaten Bogor berencana melakukan penataan lebih lanjut terhadap sejumlah ruas jalan yang memenuhi kriteria sebagai lokasi parkir tepi jalan umum.

Bayu juga membedakan sistem parkir tepi jalan umum dengan parkir di kawasan tertentu seperti Pakansari. Menurutnya, parkir di kawasan tersebut masuk kategori Tempat Khusus Parkir (TKP), sedangkan kebijakan yang tengah menjadi perhatian masyarakat merupakan parkir di Tepi Jalan Umum (TJU).

Dengan kebijakan ini, Dishub berharap parkir di Kabupaten Bogor tidak lagi semrawut, keberadaan jukir liar dapat ditekan, dan masyarakat mendapatkan sistem parkir yang lebih aman, tertib, serta memiliki mekanisme pengelolaan yang jelas.

Kesuksesan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Bogor mendapat pujian dari Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi. 

Pria yang memiliki sapaan Jaro Ade itu menilai, pelaksanaan tugas Paskibraka, mulai dari pengibaran hingga penurunan Sang Saka Merah Putih, berlangsung dengan sangat baik.

Baca Juga: Rudy Susmanto Beberkan Makna di Balik Merah Putih Raksasa 30x15 Meter yang Berkibar di Pakansari Bogor

“Dari awal pengibaran Sang Saka Merah Putih sampai penurunan, semuanya bisa dikatakan sempurna dan luar biasa,” ucapnya.

Ia berharap semangat dan kedisiplinan yang ditunjukkan para Paskibraka dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda Kabupaten Bogor untuk terus berkarya, mengabdi, dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan daerah.

“Alhamdulillah, seluruh rangkaian kegiatan HariHUT ke-81 RI mulai dari awal sampai akhir, berjalan dengan baik. Tinggal bagaimana kita mengisi hari kemerdekaan ini dengan kegiatan yang baik,” ujarnya.

Baca Juga: Bukan Upacara Saja, Polres Bogor Musnahkan 1,5 Juta Obat Keras dan 15.688 Botol Miras di HUT ke-81 RI

Ia mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bogor untuk memperkuat semangat gotong royong serta bersama-sama memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa dan daerah.

Jaro Ade pun meminta, momentum kemerdekaan tidak boleh hanya dimaknai sebagai seremoni tahunan. 

Menurutnya, semangat perjuangan para pahlawan harus diteruskan melalui kerja nyata dan kontribusi bagi masyarakat.

Baca Juga: Pesan Dedie Rachim di HUT ke-81 RI: Bogor Harus Tetap Aman, Damai dan Bersatu di Tengah Gejolak

“Bagaimana kita sama-sama memberikan kontribusi untuk kepentingan bangsa dan negara, serta memberikan kontribusi terhadap kemajuan Kabupaten Bogor,” katanya.

Ade menegaskan, Pemkab Bogor memiliki tekad untuk mewujudkan Kabupaten Bogor yang semakin istimewa melalui kerja bersama seluruh elemen masyarakat dan para pemimpin daerah.

“Kita ingin menjadi Bogor yang istimewa dan menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang gemilang,” tegasnya.

Ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor, Wahyudi Chaniago, mengatakan 81 tahun perjalanan Indonesia merdeka merupakan proses panjang yang diwarnai berbagai tantangan. 

Karena itu, kemerdekaan harus diisi dengan karya, pengabdian, serta kontribusi yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Baca Juga: Bukan Upacara Saja, Polres Bogor Musnahkan 1,5 Juta Obat Keras dan 15.688 Botol Miras di HUT ke-81 RI

“Jika dahulu para pahlawan berjuang dengan mengangkat senjata untuk merebut kemerdekaan, maka perjuangan generasi saat ini adalah menghadapi tantangan zaman melalui pendidikan, inovasi, kreativitas, kerja keras, integritas dan kepedulian sosial,” ujar Wahyudi, Senin (17/8/2026).

Menurutnya, pemuda memiliki posisi strategis dalam menentukan arah masa depan bangsa.

 Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa pemuda selalu menjadi bagian penting dari berbagai perubahan, mulai dari semangat Sumpah Pemuda hingga perjuangan menuju Proklamasi Kemerdekaan.

Baca Juga: Pesan Dedie Rachim di HUT ke-81 RI: Bogor Harus Tetap Aman, Damai dan Bersatu di Tengah Gejolak

Karena itu, semangat tersebut harus diteruskan dengan keberanian untuk bermimpi, berpikir kritis, berkarya dan terlibat aktif dalam pembangunan.

Wahyudi menilai perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi menjadi tantangan sekaligus peluang bagi generasi muda.

Pemuda, kata dia, tidak cukup hanya menjadi pengguna teknologi. Mereka harus mampu menjadi pencipta yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kapasitas diri, membangun usaha, melahirkan inovasi hingga menyebarkan gagasan positif.

Baca Juga: Spesial HUT ke-81 RI, Satlantas Polresta Bogor Kota Gratiskan Pembuatan SIM Baru untuk Warga Bernama Agus

Namun, kecerdasan dan kreativitas saja dinilai belum cukup. Generasi muda juga harus memiliki karakter, integritas, tanggung jawab dan kepedulian terhadap lingkungan sosial.

“Pemuda harus menjadi pengguna sekaligus pencipta. Teknologi harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas, membangun usaha, menciptakan inovasi dan menyebarkan gagasan yang positif,” katanya.

Khusus di Kabupaten Bogor, Wahyudi melihat potensi pemuda sebagai kekuatan besar dalam mendorong pembangunan daerah.

Baca Juga: Kado Kemerdekaan dari Alam, Elang Jawa Kembali Menetas di Taman Safari Bogor

Besarnya jumlah penduduk, ditambah keberagaman komunitas dan organisasi kepemudaan, menjadi modal sosial yang dapat dikembangkan melalui kolaborasi lintas sektor.

Menurutnya, pemerintah, organisasi kepemudaan, dunia pendidikan, dunia usaha, komunitas dan masyarakat harus bersama-sama menciptakan ekosistem yang memberi ruang bagi pemuda untuk berkembang.

DPD KNPI Kabupaten Bogor pun berkomitmen menjadi bagian dari proses tersebut dengan menghadirkan ruang bersama bagi pemuda untuk belajar, berdiskusi, membangun jejaring, berkolaborasi dan menghasilkan karya nyata.

Baca Juga: Konser Kemerdekaan Gita Bahana Nusantara 2026 di Gelora Pakansari

“Kita tidak ingin pemuda hanya menjadi objek pembangunan. Pemuda harus menjadi subjek dan mitra strategis dalam menentukan arah masa depan daerah dan bangsa,” tegas Wahyudi.

Di tengah maraknya penggunaan media sosial, Wahyudi juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan. 

Perbedaan pilihan, latar belakang, organisasi maupun pandangan politik jangan sampai menjadi alasan bagi generasi muda untuk terpecah.

Pemuda juga dituntut lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Hoaks, provokasi dan ujaran kebencian harus dilawan dengan literasi, kedewasaan serta kemampuan berpikir kritis.

Baca Juga: Replika Bendera Pusaka Dibagikan ke 40 Kecamatan Bogor, Rudy Susmanto: Ada Semangat Perjuangan yang Dibawa

“Momentum HUT ke-81 RI harus mengingatkan kita bahwa kemerdekaan hanya dapat dijaga dengan persatuan,” ujarnya.

Ia menambahkan, perjuangan mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar. 

Belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, membangun usaha, menjaga lingkungan, membantu sesama dan aktif dalam kegiatan sosial merupakan bentuk perjuangan generasi masa kini.

Baca Juga: Karnaval dan Pawai Budaya Warga Pamoyanan Sari Semarakkan HUT ke-81 RI Kota Bogor

Wahyudi pun mengajak seluruh pemuda Kabupaten Bogor menjadikan HUT ke-81 RI sebagai momentum memperkuat persatuan, memperluas kolaborasi dan memperbanyak karya.

“Kita bukan sekadar generasi penerus, tetapi generasi pelanjut perjuangan yang mampu membawa perubahan. Kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan. Kemerdekaan adalah amanah untuk terus berkarya dan memberikan manfaat,” pungkasnya.

Pemusnahan miras dan obat keras itu dilakukan sebagai bukti Polres Bogor bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Bogor komitmen dalam memberantas peredaran narkoba dan minuman keras (miras).

Kapolres Bogor, AKBP Wikha Ardilestanto mengatakan, selama periode tersebut pihaknya berhasil mengungkap 77 kasus narkotika dengan total 91 tersangka.

Baca Juga: Pesan Dedie Rachim di HUT ke-81 RI: Bogor Harus Tetap Aman, Damai dan Bersatu di Tengah Gejolak

Barang bukti yang dimusnahkan juga tidak sedikit. Di antaranya 1.500.000 butir obat keras tertentu, 3 kilogram sabu, 2 kilogram ganja, 600 gram tembakau sintetis, 1.193 butir pil ekstasi, serta 15.688 botol miras dari berbagai merek dan ukuran.

“Pemusnahan ini merupakan komitmen dari Forkopimda Kabupaten Bogor dalam melakukan pemberantasan terhadap peredaran gelap narkoba yang merusak generasi muda Indonesia, khususnya masyarakat Bogor,” ujar Wikha saat pemusnahan di areal Alun-alun Kabupaten Bogor, Senin (17/8/2026).

Menurutnya, pemusnahan barang bukti tersebut sekaligus menjadi bentuk akuntabilitas dan transparansi Polres Bogor dalam menjalankan upaya pemberantasan peredaran narkoba di wilayah hukumnya.

Baca Juga: Spesial HUT ke-81 RI, Satlantas Polresta Bogor Kota Gratiskan Pembuatan SIM Baru untuk Warga Bernama Agus

Wikha menegaskan, perang terhadap narkoba tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum. 

Peran masyarakat, terutama generasi muda, dinilai sangat penting untuk mencegah semakin luasnya peredaran barang terlarang tersebut.

“Kami mengimbau kepada generasi muda untuk terus berperan bersama Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat untuk memerangi segala jenis peredaran gelap narkoba,” tegasnya.

Baca Juga: Pemusnahan Narkotika dan Miras di Kabupaten Bogor

Pemusnahan barang bukti dalam momentum HUT ke-81 RI ini menjadi pengingat bahwa semangat kemerdekaan juga harus diwujudkan melalui upaya menjaga masyarakat dari ancaman narkoba dan miras yang dapat merusak masa depan generasi penerus bangsa.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bogor, Rudy Susmanto mengajak masyarakat Kabupaten Bogor untuk memaknai hari kemerdekaan sebagai momentum merefleksikan kembali perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan.

Hal itu disampaikan Rudy usai mengikuti upacara pengibaran Bendera Merah Putih bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bogor dalam rangka memperingati HUT ke-81 RI.

Rudy menegaskan, kemerdekaan Indonesia tidak diraih dengan mudah. Selama ratusan tahun, para pahlawan dan patriot bangsa berjuang dengan cucuran keringat dan darah, bahkan mengorbankan jiwa dan raga demi terbebasnya Indonesia dari penjajahan.

Baca Juga: Rudy Susmanto Bicara Masa Depan Kabupaten Bogor, Aspirasi Warga Jadi Pijakan Utama Pembangunan

“Perjuangan ini tidak diraih dengan cara yang mudah. Ratusan tahun pahlawan kita, para patriot, para pejuang berjuang dengan cucuran darah, cucuran keringat dan mengorbankan jiwa dan raganya,” ujar Rudy.

Menurutnya, kemerdekaan yang dirasakan masyarakat saat ini merupakan buah dari perjuangan tersebut. Anak-anak dapat bersekolah dengan nyaman, masyarakat dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan tenang, serta menikmati kehidupan tanpa bayang-bayang penjajahan.

Karena itu, Rudy mengajak masyarakat merayakan kemerdekaan dengan penuh suka cita sekaligus tidak melupakan jasa para pahlawan.

“Sehebat apa pun diri kita, sepandai apa pun diri kita, jasa kita tidak ada apa-apanya dibandingkan jasa para pejuang dan para pahlawan yang sudah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia,” tegasnya.

Rudy mengatakan, setiap masyarakat memiliki cara masing-masing dalam memaknai kemerdekaan. Namun, ia meyakini terdapat satu semangat yang sama, yakni menghargai dan menghormati jasa para pahlawan.

“Seluruh masyarakat Indonesia untuk menghargai dan menghormati jasa para pahlawan yang sudah berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia,” katanya.

Ia berharap semangat kemerdekaan tidak berhenti pada seremoni upacara, tetapi menjadi pengingat bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif.

Bagi Rudy, menikmati kemerdekaan hari ini merupakan sebuah kesempatan sekaligus tanggung jawab untuk meneruskan cita-cita perjuangan para pendahulu bangsa.

“Intinya, kemerdekaan adalah milik seluruh bangsa Indonesia. Mari kita maknai dan rayakan bersama dengan suka cita, sekaligus terus menghormati jasa para pahlawan,” pungkasnya.

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 15.50 WIB di Jalan Ciapus Sukamakmur, RT 004/RW 002. Saat itu, Faisal hendak mengambil bola. Namun, karena tidak mengetahui adanya sumur di lokasi, ia justru terperosok dan masuk ke dalam sumur.

Warga yang melihat kejadian tersebut langsung meminta bantuan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bogor.

Baca Juga: Terpeleset di Kamar Mandi Lansia 83 Tahun di Sukaraja Bogor Jatuh ke Dalam Sumur, Damkar Berhasil Evakuasi

Laporan diterima petugas pada pukul 15.50 WIB. Regu 3 Sektor Ciomas kemudian bergerak menuju lokasi pada pukul 15.55 WIB dan tiba sekitar pukul 16.08 WIB.

Tim rescue langsung melakukan persiapan untuk mengevakuasi korban. Sejumlah peralatan digunakan, mulai dari helm, senter, sarung tangan, tali karmantel, tali webbing, carabiner hingga tangga.

Proses evakuasi berlangsung cukup menegangkan dan memakan waktu sekitar 48 menit. Berkat kesigapan petugas, Faisal akhirnya berhasil dievakuasi dari dalam sumur.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bogor, Yudi Santosa, dalam laporan penanganan menyampaikan bahwa situasi setelah proses evakuasi berlangsung kondusif dan korban berhasil diselamatkan.

Operasi penyelamatan dilakukan oleh Regu 3 Sektor Ciomas yang dipimpin Komandan Sektor Mulyana. Tim juga melibatkan anggota rescue Dika Maulana serta personel pemadam M. Darajat Fawzy sebagai operator, Budi Faturachman, Yoga Pratama, dan Destha Febrian.

Petugas mengerahkan satu unit kendaraan Merapi 35 dengan nomor polisi F 9940 K dalam operasi tersebut.

Kejadian ini menjadi peringatan bagi orang tua dan masyarakat agar meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak saat bermain, sekaligus memastikan sumur atau lubang yang berada di lingkungan permukiman dalam kondisi tertutup dan aman.

Sebab, lubang atau sumur yang tidak terlihat jelas dapat menjadi ancaman serius, terutama bagi anak-anak yang belum mengetahui adanya bahaya di sekitar lokasi bermain.

Seekor anakan Elang Jawa dari pasangan Hanum dan Riska berhasil menetas pada 16 Juni 2026. Kelahiran ini menjadi istimewa karena untuk pertama kalinya, dari sembilan keberhasilan reproduksi pasangan tersebut, anakan berhasil diasuh sepenuhnya oleh induknya secara alami atau parent-reared.

Sebelumnya, delapan anakan yang dihasilkan pasangan Hanum dan Riska mendapatkan bantuan perawatan dari keeper melalui metode hand-raise untuk memastikan keselamatan dan kelangsungan hidup mereka.

Namun, pada reproduksi yang kesembilan, kondisi indukan memungkinkan proses pengasuhan berlangsung secara penuh tanpa bantuan perawatan langsung dari keeper.

Baca Juga: Ikon Baru Konservasi dan Edukasi Kabupaten Bogor, Bupati Rudy Susmanto Hadirkan Bogor Bird Zoo di Pakansari

Meski pengasuhan diserahkan kepada induk, tim keeper tetap melakukan pemantauan secara intensif. Bedanya, pengawasan dilakukan dengan prinsip minim intervensi.

Pemantauan meliputi kondisi fisik dan perkembangan anakan, aktivitas serta perilakunya, pola pengasuhan induk, kesehatan Hanum dan Riska, hingga kondisi lingkungan di sekitar area perkembangbiakan.

Pendekatan tersebut dilakukan agar induk memiliki ruang untuk menjalankan perilaku pengasuhan secara alami, sementara kondisi induk dan anakan tetap terkontrol.

“Keberhasilan reproduksi Elang Jawa yang kesembilan dari pasangan Hanum dan Riska menjadi sebuah pencapaian penting bagi program konservasi kami. Hal yang paling istimewa adalah pada keberhasilan kali ini anakan dapat dirawat secara penuh oleh induknya,” ujar Imam Purwadi, Kurator Satwa Senior Taman Safari Indonesia–Bogor.

Menurut Imam, keberhasilan tersebut menunjukkan perkembangan positif dalam program pengembangbiakan Elang Jawa.

“Bagi kami, ini menunjukkan perkembangan positif dalam program pengembangbiakan karena kami tidak hanya mengejar keberhasilan penetasan, tetapi juga berupaya memberikan kesempatan kepada satwa untuk menjalankan proses pengasuhan secara alami,” lanjutnya.

Bukan Sekadar Menambah Populasi
Kelahiran anakan Elang Jawa ini bukan hanya soal bertambahnya satu individu dalam populasi konservasi. Lebih jauh, anakan tersebut mendapatkan kesempatan untuk tumbuh melalui proses pengasuhan alami bersama induknya.

Bagi program konservasi, kondisi ini menjadi pencapaian penting karena perilaku alami satwa tetap mendapatkan ruang untuk berkembang.

TSI terus mengembangkan konservasi ex-situ Elang Jawa melalui reproduksi terkontrol, pengelolaan kesejahteraan satwa, edukasi, penelitian, serta peningkatan kapasitas pengelolaan satwa liar.

Setiap penetasan menjadi bagian dari proses jangka panjang untuk membangun populasi Elang Jawa yang sehat dan berkelanjutan.

Baca Juga: Lantik Pengurus PP POTSI 2023-2028, Ketum KONI Pusat Dorong Teqball Indonesia Merebut Prestasi Dunia

Kado Kemerdekaan untuk Indonesia
Penetasan Elang Jawa ini terasa semakin bermakna karena hadir di tengah peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Elang Jawa merupakan satwa endemik Indonesia yang memiliki nilai penting bagi ekosistem sekaligus menjadi bagian dari kekayaan keanekaragaman hayati bangsa.

Karakteristik Elang Jawa juga kerap dikaitkan dengan sosok Garuda, yang menjadi lambang negara Indonesia melalui Garuda Pancasila.

Karena itu, menjaga Elang Jawa bukan sekadar mempertahankan keberadaan satu spesies. Upaya tersebut juga menjadi bagian dari menjaga kekayaan alam yang melekat dengan identitas Indonesia.

“Di momen kemerdekaan ini, penetasan Elang Jawa menjadi pengingat bahwa menjaga keanekaragaman hayati Indonesia juga merupakan bagian dari menjaga warisan bangsa,” kata Imam.

Bagi Taman Safari Indonesia, konservasi bukan hanya tentang menjaga satwa agar tetap hidup. Lebih dari itu, konservasi menjadi upaya memastikan generasi mendatang tetap memiliki kesempatan untuk mengenal, memahami, dan mencintai kekayaan alam Indonesia.

Kelahiran anakan Elang Jawa dari pasangan Hanum dan Riska pun menjadi kado kemerdekaan dari alam Indonesia—sebuah kabar baik bahwa di balik upaya panjang konservasi, kehidupan baru terus tumbuh dan memberi harapan bagi kelestarian satwa endemik negeri ini.

Rudy Susmanto menyebut, kebutuhan warga menjadi perhatian utama pemerintah, mulai dari peningkatan infrastruktur hingga kualitas sumber daya manusia, dengan pembangunan dilakukan secara bertahap melalui kolaborasi seluruh elemen masyarakat.

“Yang utama adalah dengarlah aspirasi dari masyarakat kalian masing-masing,” ujar Rudy Susmanto, Jumat (14/8/2026).

Baca Juga: Misi Budaya Kabupaten Bogor Menembus Eropa, 26 Anak Siap Tampil di Festival Hungaria dan Serbia

Menurutnya, pemerintah menyadari bahwa tidak semua kebijakan yang diambil dapat langsung memuaskan seluruh pihak. 

Namun, hal tersebut tidak menyurutkan upaya Pemkab Bogor untuk terus melakukan pembenahan secara bertahap.

Rudy menyebut, pembangunan Bogor tidak hanya difokuskan pada infrastruktur, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Baca Juga: Replika Bendera Pusaka Dibagikan ke 40 Kecamatan Bogor, Rudy Susmanto: Ada Semangat Perjuangan yang Dibawa

Untuk mewujudkannya, pemerintah terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari TNI, Polri, Kejaksaan hingga organisasi masyarakat yang ada di Kabupaten Bogor.

“Kekuatan terbesar membangun bangsa, kekuatan terbesar membangun sebuah wilayah adalah masyarakatnya,” tegasnya.

Rudy mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bogor menyatukan harapan dan langkah untuk mewujudkan perubahan. 

Baca Juga: Kemacetan Jalur Bomang Jadi Prioritas, Pemkab Bogor Percepat Pembangunan Dua Jembatan Strategis

Menurutnya, pembangunan tidak mungkin dilakukan pemerintah sendirian, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

“Kalau semua masyarakat memiliki harapan yang sama, ingin Bogornya berubah menjadi baik, mari kita bersatu padu bersama-sama, membangun Bogor bersama-sama,” katanya.

Ia juga meminta masyarakat bersabar karena pembangunan tidak dapat memberikan hasil secara instan. 

Rudy memastikan pemerintah akan terus melakukan pembenahan secara bertahap demi menghadirkan Bogor yang lebih baik.

Baca Juga: DPRD Jabar Pastikan Trase Baru Batutulis Bogor Tak Sekadar Bangun Jalan, Ono Surono: Ada Drainase dan Penghijauan 

“Tentu tidak dalam waktu dekat kita bisa membahagiakan semua pihak, tapi yakinlah kita bersama-sama, langkah demi langkah kita benahi bersama-sama,” ujarnya.

Rudy menegaskan, masyarakat Bogor memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan dan infrastruktur yang semakin baik. 

Karena itu, pembangunan ke depan akan terus diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperbaiki berbagai kekurangan yang masih ada.

“Masyarakat Bogor ke depan punya hak untuk mendapatkan infrastruktur yang lebih baik lagi daripada kondisi yang sekarang,” pungkasnya.

Enchanting Valley by Taman Safari Indonesia menawarkan konsep rekreasi “A Day Well Spent”, yang memungkinkan pengunjung menikmati beragam aktivitas dalam satu kawasan.

Mengusung konsep sebagai premium outdoor playpark, Enchanting Valley menghadirkan pilihan kegiatan untuk berbagai usia. Mulai dari bermain, menikmati alam, berinteraksi dengan satwa, mencicipi kuliner, hingga menyaksikan pertunjukan bisa dilakukan dalam satu perjalanan.

Konsep tersebut menjadi pilihan menarik bagi keluarga yang ingin menikmati liburan keluarga di Puncak dengan lebih santai tanpa harus mengejar banyak destinasi dalam satu hari.

Baca Juga: Pemkab Bogor Bersama TSI Jajaki Kolaborasi Pengembangan Kawasan Destinasi Edukasi dan Konservasi Satwa

Keseruan di Enchanting Valley dapat dimulai dengan menjelajahi kawasan menggunakan Super Wheels. Pengunjung diajak berkeliling berbagai zona sepanjang sekitar 1,5 kilometer dengan kendaraan bergaya mobil klasik.

Anak-anak juga memiliki banyak pilihan aktivitas. Bumble Boat Water Play menjadi salah satu area bermain air, sementara Nets Play menawarkan ruang bermain yang memungkinkan anak bergerak dan bereksplorasi dengan lebih leluasa.

Keseruan berikutnya dapat ditemukan di Plaza Carnival yang memiliki tujuh area permainan untuk pengunjung dari berbagai usia.

Baca Juga: Ke Mana Long Weekend Ini? Yuk, Nonton Lila Show di Enchanting Valley

Bagi anak-anak, The Playground menghadirkan area bermain bertema satwa dengan sejumlah fasilitas seperti perosotan, ayunan, terowongan, hingga monkey bar.

Tak hanya permainan, pengunjung juga bisa menikmati pemandangan dari Tree of Life. Struktur berbentuk pohon raksasa setinggi 32 meter tersebut memungkinkan pengunjung melihat kawasan Enchanting Valley dari ketinggian dengan panorama 360 derajat.

Dari titik tersebut, lanskap hijau Puncak menjadi salah satu daya tarik yang dapat dinikmati bersama keluarga.

Baca Juga: Taman Safari Bogor dan BBC Lakukan Edukasi Konservasi, Ajak Anak Peduli Satwa Langka

Bisa Bertemu Satwa hingga Mengenal Budaya

Setelah puas bermain, pengunjung dapat melanjutkan perjalanan ke Central Park. Area terbuka dengan danau ini bisa menjadi tempat untuk beristirahat sekaligus menikmati suasana alam dan udara sejuk khas Puncak.

Pengalaman kemudian dapat dilanjutkan di Lila’s Magical World. Mengusung konsep petting zoo, area ini memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk berinteraksi lebih dekat dengan satwa, termasuk berfoto dan memberikan makanan.

Selain itu, terdapat Animal Edushow yang menyajikan edukasi mengenai satwa dengan konsep yang interaktif dan menyenangkan.

Baca Juga: Usung Adventure Camp, Lingkung Gunung Hadirkan Tempat Liburan Keluarga Dekat dengan Alam di Bogor

Menariknya, pengalaman di Enchanting Valley tidak hanya berkaitan dengan alam dan satwa. Pengunjung juga dapat mengenal budaya Indonesia melalui Waterfall of Wonder.

Di area tersebut, pengunjung dapat mengikuti pertunjukan angklung secara interaktif sekaligus mencoba memainkan alat musik tradisional tersebut bersama-sama.

Tak Perlu Keluar Kawasan untuk Mencari Makan

Baca Juga: 4 Rekomendasi Destinasi Liburan Keluarga yang Menyegarkan di Bogor

Setelah seharian bermain dan mengeksplorasi kawasan, pengunjung juga tidak perlu keluar dari Enchanting Valley untuk mencari makanan.

Amarta Restaurant menyediakan berbagai pilihan hidangan Nusantara, mulai dari sate, sup hingga makanan penutup.

Bagi yang menginginkan suasana lebih santai, District Dining menghadirkan pilihan makanan dan minuman dengan konsep kasual.

Sementara itu, Kembang Nona dapat menjadi pilihan untuk menikmati kopi dan camilan sembari bersantai di area terbuka hijau.

Baca Juga: Tempat Wisata di Bogor yang Cocok Untuk Liburan Keluarga

Dengan pilihan kuliner yang tersedia di dalam kawasan, waktu makan dapat menjadi bagian dari pengalaman liburan, bukan sekadar jeda sebelum melanjutkan aktivitas.

Menjelang sore, perjalanan di Enchanting Valley dapat ditutup dengan menyaksikan Lila Show. Pertunjukan drama musikal teatrikal ini memadukan musik, cerita, serta pesan mengenai konservasi.

Mengikuti kisah karakter Lila, pertunjukan tersebut tidak hanya menawarkan hiburan, tetapi juga mengajak penonton untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan kelestarian alam.

General Manager Enchanting Valley Allison Williams mengatakan, pengalaman liburan yang berkesan tidak selalu ditentukan dari banyaknya tempat yang dikunjungi.

Baca Juga: Wajib Coba! HOLEO Golf & Museum Hadirkan Konsep Baru untuk Liburan Keluarga, Ada Unlimited Board Game Loh

Menurutnya, momen yang tercipta selama menghabiskan waktu bersama keluarga justru menjadi bagian penting dari sebuah perjalanan.

"Melalui Enchanting Valley, kami ingin menghadirkan ruang di mana keluarga dapat bermain, mengeksplorasi alam, mengenal satwa, menikmati kuliner, hingga menyaksikan pertunjukan dalam satu perjalanan yang utuh," ujar Allison.

Konsep tersebut menjadi bagian dari semangat A Day Well Spent, yakni memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk menikmati satu hari dengan berbagai pengalaman tanpa harus terburu-buru berpindah destinasi.

Baca Juga: Kultura Sunda Hadir di Kebun Raya Bogor, Wisata Edukatif Bernuansa Kampung Sunda Sambut Liburan Sekolah

Dengan beragam pilihan aktivitas tersebut, Enchanting Valley Puncak bisa menjadi salah satu alternatif wisata keluarga bagi masyarakat yang ingin menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekat.

Dari bermain hingga bertemu satwa, menikmati alam, mencicipi kuliner, mengenal budaya, dan menyaksikan pertunjukan, satu hari liburan di Enchanting Valley dapat diisi dengan berbagai pengalaman dalam satu kawasan.

Narasi yang beredar menyebut pelajar luka tersebut menjadi korban pengeroyokan sekelompok anak sekolah pada Kamis siang (13/8/2026).

Setelah melakukan penyelidikan, polisi mengungkap fakta berbeda dari pelajar luka tersebut.

Kapolsek Cileungsi, Kompol Edison, mengatakan Tim Resmob Polsek Cileungsi langsung bergerak menindaklanjuti video yang beredar. 

Baca Juga: Viral Aksi Pengeroyokan Diduga Dilakukan Sekelompok Remaja di Kota Bandung, Warga Tak Berani Tolong

Polisi mendatangi lokasi kejadian, meminta keterangan sejumlah saksi dan memeriksa rekaman CCTV.

Hasilnya, polisi memastikan peristiwa pelajar luka tersebut bukan pengeroyokan seperti informasi yang beredar di media sosial.

"Korban diduga sengaja ditakut-takuti oleh sekelompok pelajar yang kemudian memepet sepeda motor korban saat berada di jalan," beber Edison.

Situasi kemudian berubah menjadi aksi kekerasan. Korban diduga ditendang hingga kehilangan keseimbangan dan tersungkur.

Baca Juga: Cemburu Istrinya Digoda, Seorang Pria di Bandung Hajar Tukang Parkir Gunakan Kunci Letter T

Akibatnya, pelajar tersebut mengalami luka goresan cukup serius pada bagian wajah dan kaki. 

Sekitar 20 anak sekolah tingkat SMP yang diduga berkaitan dengan kejadian tersebut diamankan untuk dimintai keterangan.

Para orang tua, baik dari pihak korban maupun pelajar yang diamankan, kemudian dipanggil untuk mengikuti pemeriksaan sekaligus proses penyelesaian perkara.

Dari penyelidikan sementara, aksi tersebut diduga dipicu perselisihan antarsekolah.

Baca Juga: Papa Bears Minta Maaf dan Klarifikasi Usai Viral Berita Pemukulan 

"Para pelajar diduga sengaja memepet korban lantaran berbeda sekolah dan adanya permusuhan yang sudah terjadi antarsekolah," terangnya.

Fakta lain juga terungkap dalam pemeriksaan. Sejumlah pelajar yang diamankan mengakui telah mengonsumsi minuman keras. 

Pengakuan tersebut disampaikan dalam pemeriksaan yang disaksikan orang tua masing-masing.

Baca Juga: Polisi: Empat Orang Steward Jadi Korban Dugaan Pengeroyokan Bobotoh

Meski korban mengalami luka, pihak keluarga memilih tidak membuat laporan polisi. Mereka menginginkan persoalan tersebut diselesaikan melalui mediasi secara kekeluargaan.

Polisi telah menetapkan dan menahan seorang pria berinisial Usman sebagai tersangka rudapaksa.

Kepala Satuan Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polres Bogor, AKP Silfi Adi Putri, mengatakan korban telah menjalani pemeriksaan, visum, hingga mendapatkan rujukan pendampingan psikologis.

“Korban sudah dilakukan pemeriksaan, sudah kami beri rujukan juga untuk psikolog, sudah visum juga,” kata Silfi, Kamis (13/8/2026).

Baca Juga: Unit PPA Polres Bogor Tangkap Pedagang yang Rudapaksa Gadis Anak Berkebutuhan Khusus

Dari hasil pemeriksaan medis, korban diketahui tengah mengandung sekitar delapan bulan.

Kasus rudapaksa tersebut diduga terjadi secara berulang sejak pertengahan 2025 hingga terakhir pada Desember 2025. Namun, korban tidak mengingat secara pasti jumlah kejadian yang dialaminya.

“Lebih dari dua kali, Cuma dia lupa berapanya,” ujar Silfi.

Baca Juga: Polres Bogor Gandeng Insan Pers Perangi Hoaks, Kapolres Sebut Pers Mitra Strategis Jaga Kamtibmas

Silfi menjelaskan, dugaan rudapaksa itu bermula dari aktivitas tersangka yang sebelumnya kerap meminta ibu korban memberikan jasa pijat.

Pada suatu kesempatan, ibu korban tidak dapat memenuhi permintaan tersebut. Tersangka kemudian meminta korban menggantikan ibunya untuk memijat.

Korban pun datang ke tempat tersangka. Namun, saat proses memijat berlangsung, tersangka diduga memaksa korban membuka pakaian sebelum melakukan pencabulan.

Baca Juga: Diduga Lakukan Pencabulan, Puluhan Siswa dan Alumni SMK Pasundan 2 Bandung Desak Guru Ditangkap

Setelah kejadian, korban disebut sempat diiming-imingi sejumlah uang.

“Kurang lebih Rp50.000,” kata Silfi.

Polisi menyebut dugaan kejadian pertama berlangsung sekitar pertengahan 2025, sedangkan yang terakhir terjadi pada Desember 2025.

Sementara itu, polisi masih mendalami sejumlah informasi terkait latar belakang tersangka.

Baca Juga: Kasus Pencabulan Anak di Ciampea Bogor Terkuak, Begini Kronologis Lengkapnya

Sebelumnya beredar informasi bahwa tersangka merupakan pensiunan ASN. Namun, Silfi mengatakan pihaknya masih melakukan pengecekan terkait status tersebut.

“Kalau di KTP-nya sih pensiunan,” ujarnya.

Silfi menyebut tersangka diketahui pernah mengajar sebagai guru sekolah dasar sejak 1977 hingga 2005. Adapun mengenai apakah statusnya merupakan pensiunan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, polisi masih mendalaminya.

Di sisi lain, pendampingan terhadap korban terus dilakukan, termasuk melalui rujukan psikologis. Polisi juga masih mendalami seluruh rangkaian kejadian untuk memastikan jumlah peristiwa dan fakta-fakta lain dalam kasus tersebut.

Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan, persoalan tunda bayar muncul setelah sejumlah pekerjaan fisik maupun nonfisik yang telah terealisasi pada 2025 belum dapat dibayarkan hingga akhir tahun anggaran.

Menurut Rudy, salah satu penyebabnya adalah keterlambatan atau kurang salur dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2024 dan 2025.

“Kendala pemerintah Kabupaten Bogor adalah terlambatnya dana bagi hasil atau kurang salur, baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi, dari tahun 2024 dan tahun 2025,” kata Rudy.

Ia menjelaskan, sebagian kewajiban yang tertunda sebenarnya telah diselesaikan pembayarannya pada triwulan pertama 2026. Namun, masih terdapat sejumlah program yang masuk dalam luncuran 50 hari kerja dengan tambahan waktu pada 2026.

Baca Juga: Menpora Erick Sebut Presiden Prabowo Sangat Peduli Terhadap Prestasi Olahraga Nasional 

Program-program tersebut, kata Rudy, akan diselesaikan melalui APBD Perubahan 2026.

Bukan Sekadar Bayar Utang
Rudy menegaskan, APBD Perubahan 2026 tidak hanya diarahkan untuk menyelesaikan tunda bayar. Pemkab Bogor juga akan mengalokasikan perhatian pada berbagai kebutuhan pembangunan yang mendesak bagi masyarakat.

Prioritas tersebut mencakup infrastruktur pendidikan, kesehatan, jalan, serta program sosial dan ekonomi kemasyarakatan.

“Revisi-revisi yang prioritas utama adalah melakukan pembayaran yang belum terbayar dalam program tahun anggaran 2025. Yang kedua, kita bukan hanya berfokus terhadap apa yang belum dibayar, tapi infrastruktur pendidikan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, infrastruktur kesehatan, infrastruktur jalan, dan lain sebagainya,” ujarnya.

Sejumlah pembangunan jalan bahkan menjadi perhatian khusus. Rudy menyebut Jalan Dramaga dan ruas jalan di Kecamatan Nanggung sebagai program yang didorong untuk segera ditindaklanjuti.

Ia mengatakan proses tahapan lelang untuk sejumlah program prioritas tersebut telah berjalan.

“DPRD Kabupaten Bogor berpesan kepada kami untuk lebih cepat dalam menindaklanjuti beberapa usulan-usulan prioritas. Salah satunya adalah Jalan Dramaga, lalu kedua ada jalan di Kecamatan Nanggung,” tutur Rudy.

Berapa Nilai Tunda Bayar?
Besaran total kewajiban tunda bayar tahun 2025 belum diungkap Rudy secara rinci. Ia menyerahkan data tersebut kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor.

Rudy mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir mengenai akses terhadap informasi anggaran karena data pemerintahan telah menggunakan sistem digital.

“Jumlahnya secara detail teknisnya nanti BPKAD kami persilakan untuk dibuka datanya. Publik harus tahu, sekarang semuanya sudah menggunakan sistem digital,” katanya.

Ia juga mempersilakan masyarakat maupun wartawan mengakses informasi melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Rudy menjelaskan, sebelum APBD Perubahan 2026 dibahas, Pemkab Bogor bersama DPRD terlebih dahulu harus melakukan revisi terhadap KUA-PPAS Perubahan 2026.

Baca Juga: Perubahan APBD 2026 Tuntas, Pemkab Bogor Diminta Tancap Gas Jalankan Program Prioritas

Setelah KUA-PPAS disepakati, pembahasan kemudian dilanjutkan ke APBD Perubahan 2026.

Rudy memastikan, pemerintah daerah dan DPRD memiliki arah yang sama dalam menentukan prioritas pembangunan.

“Kita sama-sama ingin mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Bogor, mengejar rata-rata lama sekolah, dan mengejar beberapa perbaikan infrastruktur yang ada,” ungkapnya.

Selain infrastruktur jalan, pendidikan dan kesehatan, pemerintah juga akan memperhatikan sektor sosial serta ekonomi masyarakat.

Rudy menegaskan, luasnya wilayah Kabupaten Bogor membuat pekerjaan rumah pemerintah masih sangat besar. Karena itu, ia mengapresiasi dukungan DPRD dan berbagai pihak yang terus memberikan masukan terhadap pembangunan daerah.

“Bogor merupakan wilayah yang sangat luas. Kami mengucapkan terima kasih support penuh dari DPRD Kabupaten Bogor, dari fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bogor, juga memberikan saran, memberikan masukan untuk kita membangun Bogor bersama-sama,” tandasnya.

Sebanyak 26 orang yang tergabung dalam kontingen misi kebudayaan Kabupaten Bogor resmi dilepas Bupati Bogor, Rudy Susmanto untuk bertolak ke Hungaria dan Serbia, Rabu malam (12/8/2026).

Plt Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bogor, Titi Sugiarti, mengatakan kontingen tersebut terdiri dari anak-anak Kabupaten Bogor yang berasal dari sejumlah wilayah, di antaranya Cisarua dan Megamendung.

Baca Juga: Dari Papua hingga Jawa Barat, Festival Budaya Nusantara di Stadion Pakansari Bogor Jadi Magnet HJB ke-544

“Alhamdulillah hari ini Bupati Bogor melepas kontingen misi kebudayaan dari Bogor untuk Indonesia, dari Indonesia untuk dunia,” ujar Titi pada awak media, Rabu (12/8/2026).

Kontingen tersebut akan membawa beragam kesenian tradisional Indonesia, khususnya kekayaan budaya Kabupaten Bogor dan Sunda. 

Mereka dijadwalkan tampil dalam festival internasional di Hungaria pada 16 Agustus 2026, sebelum melanjutkan agenda kebudayaan ke Serbia.

Baca Juga: Tour Malasari Halimun Salak Series 2 Bawa Pesona Alam dan Budaya Kabupaten Bogor

Salah satu kesenian yang akan diperkenalkan adalah tarian bertema Talas Bogor. Selain itu, mereka juga akan menampilkan sejumlah lagu dan tarian Sunda serta tarian nasional Indonesia.

“Jadi mereka membawa misi kebudayaan dari Kabupaten Bogor dan Indonesia. Ada beberapa tarian yang akan ditampilkan dalam festival,” jelasnya.

Dari total 26 anggota kontingen, sebanyak 12 orang merupakan anak-anak yang akan tampil membawa kesenian Indonesia. 

Baca Juga: Kabupaten Bogor Sulap CFD Tegar Beriman Jadi Etalase Budaya Sunda, Busana Adat Jadi Ciri Khas Baru Pedagang

Mereka didampingi tim pendamping, director, fotografer, serta tim media sosial.

Menariknya, para penampil bukan berasal dari satu sanggar saja. Mereka merupakan perwakilan dari empat sekolah dasar (SD) dan sejumlah sanggar seni yang ada di Kabupaten Bogor.

Persiapan keberangkatan pun telah dilakukan sejak Februari hingga Mei 2026. Program tersebut mendapat dukungan penuh dari Kementerian Kebudayaan, sehingga anak-anak Kabupaten Bogor mendapat kesempatan untuk tampil membawa nama Indonesia di panggung internasional.

Baca Juga: Pemkot Bogor Siapkan Museum Pajajaran Jadi Pusat Edukasi Sejarah Sunda

“Alhamdulillah ini didukung penuh oleh Kementerian Kebudayaan. Anak-anak ini mewakili Indonesia di kancah internasional,” kata Titi.

Kegiatan di Hungaria dan Serbia bukan merupakan perlombaan, melainkan festival kebudayaan internasional yang menjadi ruang bagi berbagai negara untuk memperkenalkan kesenian dan tradisi masing-masing.

Sedikitnya enam negara akan berpartisipasi dalam festival tersebut, termasuk India. 

Baca Juga: Rudy Susmanto Ajak Warga Bergerak Bersama, Gotong Royong Bersihkan Kabupaten Bogor Tanpa Henti

Kehadiran kontingen Kabupaten Bogor diharapkan menjadi momentum untuk memperkenalkan kekayaan seni dan budaya daerah kepada masyarakat dunia.

Bagi Kabupaten Bogor, keberangkatan ini bukan sekadar perjalanan ke luar negeri. 

Dua belas anak yang tampil membawa tarian tradisional menjadi duta kecil yang memperkenalkan identitas budaya Bogor sekaligus Indonesia di panggung dunia.

Lapangan luar Kompleks Pakansari, Kabupaten Bogor, menjadi saksi meriahnya penampilan para talenta muda dari berbagai penjuru Indonesia. Antusiasme penonton, terutama generasi muda, membuat suasana konser semakin semarak.

Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon menyebut pemindahan lokasi konser tersebut sebagai upaya membawa semangat kebudayaan dan nasionalisme lebih dekat kepada masyarakat di daerah.

“Biasanya kita selalu di Kota Tua, Jakarta Barat. Jadi kita ingin juga memberi kesempatan di berbagai kota, di berbagai tempat,” kata Fadli pada awak media Selasa malam (11/8/2026).

Kabupaten Bogor dipilih bukan tanpa pertimbangan. Dengan wilayah yang besar dan jumlah penduduk yang mencapai sekitar enam juta jiwa, Bogor dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pusat aktivitas kebudayaan di kawasan penyangga Jakarta.

Baca Juga: Konser Kemerdekaan Gita Bahana Nusantara 2026 di Gelora Pakansari

“Kita ingin mengaktivasi di daerah-daerah di sekitar Jabodetabek. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu tradisi,” ujarnya.

Kesuksesan konser di Pakansari bahkan membuka peluang agar Kabupaten Bogor kembali menjadi lokasi Konser Kemerdekaan Gita Bahana Nusantara pada tahun-tahun mendatang.

Fadli menyebut penyelenggaraan konser ke depan dapat dilakukan secara bergilir di sejumlah kota sekitar Jakarta, seperti Depok, Tangerang hingga Bekasi.

“Diharapkan supaya lebih muncul apresiasi, bibit-bibit, juga mungkin terinspirasi dari sini,” katanya.

Yang membuat Kabupaten Bogor semakin bangga, dua peserta Gita Bahana Nusantara 2026 yang tampil ternyata berasal dari wilayah Cibinong.

Menurut Fadli, keberadaan talenta lokal dalam panggung nasional tersebut menjadi bukti bahwa daerah memiliki potensi besar yang harus terus diberi ruang.

Gita Bahana Nusantara 2026 bukan kelompok musik biasa. Para anggotanya merupakan putra-putri Indonesia yang telah melewati proses audisi dan seleksi ketat.

Peserta direkrut dari 38 provinsi, dengan masing-masing provinsi mengirimkan empat orang. Selain itu, sekitar 60 musisi juga diseleksi untuk memperkuat pertunjukan.

Mereka terdiri dari pelajar dan mahasiswa yang kemudian mendapat kesempatan tampil dalam rangkaian perayaan kemerdekaan.

Setelah tampil di Pakansari, para talenta muda tersebut akan kembali menjadi bagian dari perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2026 di Istana.

Baca Juga: Jangan Sampai Ketinggalan, Konser Gita Bahana Nusantara Gratis Hadir Malam Ini di Pakansari Bogor, Gratis!

Mereka akan membawakan lagu kebangsaan, lagu nasional, lagu daerah hingga lagu populer.

Fadli menegaskan, pertunjukan tersebut bukan hanya soal musik. Ada pesan besar yang ingin disampaikan, yakni memperkuat rasa nasionalisme sekaligus memperlihatkan keberagaman budaya Indonesia.

“Lagu-lagu yang dibawakan mencerminkan kekayaan budaya kita, keberagaman budaya kita, dan semangat nasionalisme, patriotisme yang tinggi,” kata Fadli.

Di balik gegap gempita konser, Fadli juga mengingatkan bahwa Kabupaten Bogor menyimpan kekayaan budaya yang luar biasa.

Menurutnya, Bogor memiliki potensi wisata budaya, sejarah, religi, kuliner hingga alam.

Kementerian Kebudayaan bahkan tengah memberikan perhatian terhadap sejumlah situs peninggalan sejarah di wilayah tersebut.

Salah satunya Batu Cianten yang akan dikembangkan menjadi museum. Selain itu, ada sejumlah situs penting seperti Prasasti Ciaruteun, Kebon Kopi I, Kebon Kopi II, Prasasti Jambu hingga temuan di Arca Domas.

Fadli mengatakan sejumlah peninggalan tersebut akan terus ditata dan didorong agar mendapatkan status perlindungan sebagai cagar budaya nasional.

“Kita akan tingkatkan menjadi cagar budaya nasional,” tegasnya.

Namun, Fadli tidak ingin masa depan kebudayaan Bogor hanya bergantung pada peninggalan masa lalu.

Ia juga mendorong lahirnya talenta-talenta baru di bidang perfilman, sastra, seni pertunjukan, musik hingga seni rupa.

“Kita berharap di Kabupaten Bogor juga muncul sineas-sineas, mungkin nanti ada festival film di sini yang bagus, komunitas sastranya berkembang, seni pertunjukan juga begitu, dan juga musik,” ujarnya.

Konser Gita Bahana Nusantara di Pakansari akhirnya bukan sekadar panggung musik. Dari Bogor, pemerintah ingin mengirim pesan bahwa pusat kebudayaan tidak harus selalu berada di Jakarta. Talenta daerah dan kekayaan budaya lokal juga layak mendapatkan panggung nasional.

Menurut Gus Ipul, sejumlah kementerian dan lembaga selama ini bekerja dengan data masing-masing. Kementerian Sosial memiliki data sendiri, Badan Narkotika Nasional (BNN) mempunyai data sendiri, begitu pula Kementerian Kesehatan dan Kementerian Ketenagakerjaan. Kondisi tersebut dinilai membuat penanganan terhadap korban belum sepenuhnya berjalan secara terintegrasi.

“Selama ini memang data kita berserakan di mana-mana, data kita tidak tunggal. Kementerian Sosial punya data sendiri, BNN punya data sendiri, Kemenkes punya data sendiri,” ujar Gus Ipul pada awak media, Selasa (11/8/2026).

Ia mengatakan, persoalan baru biasanya mendorong kementerian dan lembaga untuk duduk bersama melakukan identifikasi. Pola seperti itu, kata dia, harus ditinggalkan.

Baca Juga: Polresta Bogor Kota Ungkap 61 Kasus Narkoba dalam Tiga Bulan, 68 Tersangka dan 212 Ribu Pil Ilegal Disita

Gus Ipul menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan pemerintah untuk memulai kerja dengan melakukan konsolidasi data. Kebijakan tersebut salah satunya dituangkan melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 mengenai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menurutnya, penggunaan data yang sama akan mendorong kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah bekerja lebih terukur sekaligus mengurangi ego sektoral.

“Kalau datanya tidak sama, yang muncul adalah ego sektoral,” tegasnya.

Gus Ipul mengaku bersyukur dapat bersama Menteri Kesehatan, Menteri Ketenagakerjaan, serta Kepala BNN melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat penanganan korban penyalahgunaan narkoba.

MoU tersebut nantinya akan ditindaklanjuti melalui perjanjian kerja sama yang lebih teknis.
Kerja sama itu ditujukan untuk memberikan layanan kepada salah satu kelompok rentan, yakni korban penyalahgunaan narkoba.

Gus Ipul menjelaskan, seluruh kementerian dan lembaga terkait nantinya akan menggunakan data yang sama sebagai dasar melakukan intervensi sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

“Data yang dipegang oleh BNN, data yang dipegang oleh Kementerian Sosial, yang dipegang oleh Menteri Kesehatan maupun Menteri Ketenagakerjaan itu nantinya sama,” katanya.

Dengan basis data yang sama, pemerintah dapat menentukan bentuk intervensi secara lebih tepat, mulai dari pencegahan, rehabilitasi hingga proses pemulihan dan reintegrasi korban ke tengah masyarakat.

Gus Ipul mengatakan integrasi data juga akan membantu pemerintah memetakan kondisi korban berdasarkan tingkat kebutuhan penanganan.

Baca Juga: Ajak Pelajar Cileungsi Jauhi Tawuran dan Narkoba, Jaro Ade Pastikan Sarana Pendidikan Jadi Perhatian Pemkab Bogor

Dari data tersebut, korban dapat diidentifikasi dalam kategori ringan, sedang maupun berat. Selanjutnya, penanganan diberikan sesuai kondisi masing-masing.
Sebagian korban mungkin cukup mendapatkan pendampingan di rumah. Sementara korban lainnya membutuhkan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial di sentra layanan atau lembaga kesejahteraan sosial.

Pemerintah juga ingin memastikan perkembangan setiap korban dapat diukur secara berkala.
“Kalau datanya sama, 4 juta tadi, kita identifikasi mana yang ringan, mana yang sedang, mana yang berat,” ujar Gus Ipul.

Gus Ipul menegaskan penanganan korban penyalahgunaan narkoba tidak boleh berhenti setelah proses rehabilitasi.

Menurut dia, penanganan harus dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.
BNN akan memperkuat sisi pencegahan. Jika pencegahan tidak berhasil dan seseorang menjadi korban, pemerintah akan memberikan rehabilitasi medis dan sosial.

Setelah kondisi korban membaik, tahap berikutnya adalah pemberdayaan dan reintegrasi. Pada tahap ini, pemerintah juga akan mendorong agar korban dapat kembali produktif dan menjalani kehidupan secara normal di tengah masyarakat.

“BNN melakukan pencegahan. Kalau enggak bisa dicegah, kemudian kita melakukan rehabilitasi. Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Setelah itu diproses untuk pemberdayaan dan reintegrasi,” jelas Gus Ipul.

Ia berharap Menteri Ketenagakerjaan dapat berperan dalam menyiapkan akses lapangan kerja bagi korban yang telah pulih sehingga mereka memiliki kesempatan untuk kembali mandiri.

Gus Ipul menilai kolaborasi pemerintah pusat tidak akan maksimal tanpa dukungan pemerintah daerah.
Karena itu, ia mendorong pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk memperkuat kerja sama serupa.

Baca Juga: Selamatkan Masyarakat dari Jutaan Butir Obat Terlarang, Rudy Susmanto Apresiasi Polres Bogor Ungkap 74 Kasus Narkoba

“Kita memerlukan partisipasi daerah dalam hal ini, pemerintah kabupaten kota dan tingkat provinsi agar kita juga bisa berkolaborasi dan bersinergi,” ujarnya.
Ia berharap MoU tersebut menjadi pemicu bagi lembaga pemerintah lainnya untuk membangun kolaborasi lintas sektor.

Gus Ipul juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala BNN yang telah menginisiasi dan mengorkestrasi kerja sama tersebut.

Ia berharap kolaborasi berbasis satu data mampu membuat penanganan korban penyalahgunaan narkoba lebih tepat sasaran, efektif, dan terukur.
“Diharapkan kerja-kerja kita bisa lebih tepat sasaran, efektif, terukur dan mampu menjadikan korban untuk bisa kembali normal berada di tengah-tengah masyarakat,” pungkas Gus Ipul.

Kalau ingin dibuat lebih provokatif ala headline portal berita nasional, angle terkuatnya bisa diarahkan pada pernyataan Gus Ipul bahwa “data pemerintah selama ini berserakan” dan kini seluruh kementerian dipaksa bekerja dengan satu data.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof. Dr. Abdul Mu'ti mengungkap sejumlah detail penting mengenai SNT, mulai dari kurikulum, seleksi guru dan siswa, hingga fasilitas pendidikan yang diberikan secara gratis.

Abdul Mu'ti mengatakan, SNT akan menggunakan kurikulum nasional plus. Kurikulum nasional tetap menjadi fondasi utama, tetapi diperkuat dengan berbagai keunggulan tambahan.

“Standar kurikulum nasional tapi plus. Plusnya itu adalah keunggulan dalam bidang bahasa, kemudian kita tambahkan keunggulan akademik, olahraga, dan sebagainya,” ujar Abdul Mu'ti kepada awak media, Senin (10/8/2026).

Bukan Sekolah Biasa, Siswa Hanya 40 Per Angkatan

Salah satu hal yang membedakan SNT adalah jumlah peserta didiknya yang sangat terbatas.

Baca Juga: Pratikno: Sekolah Nasional Terintegrasi Jadi Terobosan Pemerataan Pendidikan Berkualitas di Indonesia

Untuk jenjang SMP, pemerintah hanya menerima 40 siswa pada angkatan pertama. Jumlah yang sama juga diterapkan untuk jenjang SMA.

Dengan demikian, dalam satu sekolah hanya terdapat 80 siswa pada angkatan pertama, terdiri dari 40 siswa SMP dan 40 siswa SMA.

Jumlah tersebut akan dipertahankan untuk menjaga kualitas pembelajaran dan memastikan proses pendidikan berjalan optimal.

Seleksi siswa pun dilakukan secara ketat. Pemerintah mempertimbangkan sejumlah indikator, mulai dari rekomendasi kepala sekolah dan kepala daerah, hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA), kemampuan akademik dan nonakademik, hingga hasil tes skolastik.

“Fokusnya memang untuk murid yang punya kemampuan di atas rata-rata, baik secara akademik maupun nonakademik,” kata Abdul Mu'ti.

Bahkan, sejumlah siswa yang lolos seleksi SNT diketahui sebelumnya telah diterima di sekolah lain. Namun, mereka kemudian mengikuti proses seleksi SNT sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pemerintah.

1.800 Calon Guru Berebut Posisi

Tak hanya siswa, seleksi ketat juga diterapkan terhadap tenaga pendidik.

Abdul Mu'ti menyebut terdapat sekitar 1.800 calon guru yang mengikuti proses seleksi untuk mengisi kebutuhan tenaga pendidik di SNT.

Guru yang dipilih berasal dari tenaga pendidik yang sudah memiliki pengalaman dan dinilai mempunyai kompetensi sesuai kebutuhan SNT. Sejumlah kepala sekolah berpengalaman juga masuk dalam proses seleksi.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mengejar label sekolah unggulan, tetapi juga ingin memastikan kualitas sumber daya manusia yang berada di dalamnya.

Baca Juga: Ajak Pelajar Cileungsi Jauhi Tawuran dan Narkoba, Jaro Ade Pastikan Sarana Pendidikan Jadi Perhatian Pemkab Bogor

Gratis, Dapat Beasiswa hingga Peluang Kuliah ke Luar Negeri

SNT juga dirancang sebagai sekolah yang memberikan akses pendidikan tanpa membebani peserta didik.

Selama bersekolah, siswa mendapatkan pendidikan gratis dan beasiswa penuh, termasuk dukungan terhadap sarana dan prasarana pendidikan.

Lulusan SNT nantinya ditargetkan memiliki kemampuan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, baik di Indonesia maupun luar negeri.

Khusus siswa SMP, konsep integrasi memungkinkan mereka melanjutkan pendidikan ke SMA SNT tanpa mengikuti seleksi ulang.

“Karena terintegrasi, dia otomatis bisa diterima di SMA. Jadi tidak pakai seleksi lagi. Makanya kita sebut terintegrasi,” jelas Abdul Mu'ti.

Coding, AI hingga Robotik Jadi Andalan

SNT juga tidak ingin hanya mengejar prestasi akademik. Pengembangan bakat dan karakter siswa menjadi bagian penting dari program pendidikan.

Pada tahap awal, pemerintah menyiapkan enam kegiatan ekstrakurikuler, yakni Pramuka, pencak silat, coding dan artificial intelligence (AI), robotik, paduan suara, serta Paskibraka.

Ke depan, pemerintah menargetkan tersedia sedikitnya 15 pilihan ekstrakurikuler.

Bahasa Inggris juga menjadi salah satu kemampuan yang mendapat perhatian khusus.

Abdul Mu'ti menyebut Pramuka dan pencak silat menjadi kegiatan yang mendapat perhatian karena keduanya telah mendapatkan pengakuan UNESCO.

MPLS SNT Bukan Sekadar Seremonial

Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SNT juga dirancang lebih komprehensif.

Siswa tidak hanya dikenalkan dengan gedung dan lingkungan sekolah, tetapi juga mata pelajaran, guru, kepala sekolah, program pendidikan, bahan ajar hingga sistem Learning Management System (LMS).

MPLS juga menjadi momentum untuk menggali bakat peserta didik melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler.

Selain itu, siswa akan mendapatkan penguatan karakter serta diperkenalkan dengan konsep sekolah yang aman, ramah dan nyaman bagi anak.

Konsep tersebut mengacu pada Permendikdasmen Nomor 26 Tahun 2024 tentang Budaya Sekolah Aman dan Ramah Anak.

Bukan Lagi Satu Kecamatan, Tapi Satu Kabupaten/Kota

Abdul Mu'ti juga meluruskan informasi mengenai lokasi pembangunan SNT.

Baca Juga: Kekurangan Kepala Sekolah SD di Kabupaten Bogor Melonjak, Capai 280 Sekolah

Jika sebelumnya program ini disebut akan dibangun di setiap kecamatan, arahan terbaru Presiden menetapkan konsep berbeda.

SNT akan diarahkan menjadi satu sekolah di setiap kabupaten/kota.

Untuk saat ini, jenjang yang menjadi fokus adalah SMP dan SMA. Sekolah tersebut juga tidak menggunakan sistem asrama.

Konsep ini memungkinkan siswa tetap bersekolah tanpa harus meninggalkan daerah asal dan tinggal jauh dari keluarga.

17 SMP Mulai Dibuka, Tak Semua Gedung Baru

Dirjen PAUD Dasmen Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan, pada 2026 terdapat 17 SMP SNT yang mulai dibuka.

Dari jumlah tersebut, enam sekolah akan memanfaatkan fasilitas Unit Pelaksana Teknis (UPT) milik kementerian.

Sementara 11 sekolah lainnya menggunakan fasilitas yang disiapkan pemerintah daerah.

Menariknya, fasilitas tersebut tidak harus berupa gedung sekolah baru. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan aset yang sudah tersedia, seperti Balai Latihan Kerja (BLK), sekolah yang sudah selesai dibangun tetapi belum digunakan, maupun bekas kantor pemerintahan yang sudah tidak terpakai.

Dengan pola tersebut, pemerintah dapat mempercepat pembukaan SNT tanpa harus menunggu pembangunan gedung baru selesai seluruhnya.

Program SNT pun mulai memperlihatkan wajah barunya: jumlah siswa dibatasi, guru diseleksi ketat, pendidikan digratiskan, dan kurikulum nasional diperkuat dengan kemampuan bahasa, akademik, olahraga hingga teknologi.

Pemerintah berharap konsep ini menjadi salah satu pintu untuk memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus mencetak lulusan yang mampu bersaing, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan, program tersebut merupakan arahan Presiden untuk memastikan kualitas pendidikan tidak hanya dapat dinikmati anak-anak yang tinggal di kota atau berasal dari keluarga mampu.

“Akses pendidikan berkualitas itu harus bisa dijangkau oleh anak-anak di seluruh Indonesia,” kata Pratikno saat menghadiri pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) SNT angkatan pertama, Senin (10/8/2026).

Pratikno menjelaskan, SNT dirancang dengan mengintegrasikan jenjang pendidikan, khususnya SMP dan SMA, dalam satu sistem kelembagaan. Dengan konsep tersebut, sekolah yang sebelumnya berdiri secara terpisah dapat dikelola dalam satu manajemen.

Baca Juga: Pemerintah Gaspol Revitalisasi Pendidikan Vokasi, Pratikno: Siapkan SDM untuk Hilirisasi dan Peluang Global

Menurutnya, integrasi tersebut tidak hanya menyangkut tata kelola, tetapi juga infrastruktur hingga proses pembelajaran.

“Yang tadinya dua sekolah, sekarang ini menjadi satu sekolah dengan satu manajemen,” ujarnya.

Konsep itu memungkinkan berbagai fasilitas pendidikan digunakan secara bersama dan lebih efisien. Lapangan olahraga, laboratorium, gedung olahraga hingga berbagai fasilitas pendukung lainnya dapat diintegrasikan dalam satu kawasan sekolah.

Tak hanya itu, kesinambungan pembelajaran antara jenjang SMP dan SMA juga diharapkan menjadi lebih terjaga.

“Pembelajarannya juga lebih terjaga sambungannya antara SMP dengan SMA,” kata Pratikno.

Dalam tahap awal implementasinya, pemerintah menampung 17 SNT dari berbagai daerah di Indonesia. Sekolah-sekolah tersebut tersebar di sejumlah provinsi, mulai dari Aceh, Maluku Utara, Sulawesi, Kalimantan Utara hingga Nusa Tenggara Timur.

Pratikno mengatakan, pemerintah kini fokus memastikan pelaksanaan 17 SNT tersebut berjalan optimal.

Para siswa yang diterima juga tidak hanya dipilih berdasarkan kemampuan akademik. Pemerintah memberikan ruang bagi siswa berprestasi di berbagai bidang, termasuk olahraga serta seni dan budaya.

“Prestasinya bukan hanya prestasi akademik, ada prestasi olahraga, seni budaya, dan lain-lain,” jelasnya.

Ke depan, pemerintah berencana memperluas jumlah SNT dengan dukungan pemerintah daerah. Salah satu dukungan penting yang dibutuhkan adalah penyediaan lahan untuk pembangunan sekolah.

Pratikno meminta kepala daerah turut mengambil peran agar program tersebut dapat berkembang di lebih banyak wilayah.

Dalam kesempatan tersebut, Pratikno mengungkapkan ambisi besar Presiden dalam memperluas SNT. Bahkan, menurutnya, Presiden sempat mengarahkan agar SNT dapat hadir di setiap kecamatan.

Baca Juga: Presiden Jokowi Tunjuk Mensesneg Pratikno jadi Plt Sekretaris Kabinet Gantikan Pramono Anung

“Pak Presiden itu kalau punya program kan begitu, langsung nasional. ‘SNT setiap kecamatan!’ Ya nego, nego, nego, kemudian bertahap,” ujar Pratikno disambut tawa hadirin.

Ia mengakui mewujudkan target tersebut bukan perkara mudah. Karena itu, pembangunan SNT dilakukan secara bertahap dengan melibatkan pemerintah pusat dan daerah.

Pratikno menyebut sejumlah daerah telah mengambil bagian dalam tahap awal program tersebut, di antaranya Subulussalam, Bone Bolango, Tarakan, Tidore Kepulauan, Kupang, Gowa, Donggala, Minahasa Utara, Bolaang Mongondow, Buton Tengah, Tebo, Tanjung Jabung Timur, Banyumas hingga Cianjur.

Pratikno menegaskan, pendidikan berkualitas tidak boleh hanya diukur dari nilai akademik.

Ia meminta para siswa SNT mengembangkan potensi masing-masing, baik dalam bidang akademik, olahraga, seni, budaya maupun bidang lainnya.

“Prestasi itu bukan hanya akademik. Bukan hanya matematikanya 10, bukan hanya fisikanya 10. Prestasi itu macam-macam. Prestasi itu bisa seni, bisa olahraga,” tuturnya.

Menurut Pratikno, Indonesia membutuhkan manusia unggul secara utuh. Karena itu, para siswa tetap diminta mempelajari berbagai bidang meskipun memiliki keunggulan tertentu.

“Karena kita harus menjadi manusia unggul yang utuh, semuanya,” tegasnya.

Ia juga meminta siswa SNT angkatan pertama menjadi pelopor sekaligus teladan bagi generasi berikutnya.

“Kalian ini adalah angkatan pertama, angkatan pionir. Sebagai anak pertama akan menjadi teladan bagi adik-adik yang berikutnya. Jadi, tunjukkan prestasimu,” pesan Pratikno.

Selain memperluas akses pendidikan berkualitas, pemerintah juga menekankan pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman bagi anak.

Pratikno menyebut pemerintah telah meluncurkan program “Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak” sebelum pembukaan MPLS SNT.

Ia menegaskan, kekerasan tidak boleh terjadi di lingkungan pendidikan, termasuk kekerasan antarsiswa.

“Kekerasan itu membawa trauma panjang. Oleh karena itu, kita harus bersama-sama membangun ekosistem pendidikan yang aman dan nyaman untuk anak,” katanya.

Pratikno berharap kehadiran SNT menjadi tonggak baru pemerataan pendidikan di Indonesia. Ia ingin tempat seorang anak lahir, tumbuh, maupun kondisi ekonomi keluarganya tidak lagi menjadi penentu kualitas pendidikan yang diterima.

“Tempat anak lahir dan tumbuh, keluarga asal anak, jangan menentukan kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan yang baik harus ada di mana-mana.”

Pembukaan MPLS SNT angkatan pertama pun resmi dilakukan secara nasional. Para siswa yang menjadi angkatan pionir diharapkan mampu membuktikan bahwa pemerataan pendidikan berkualitas bukan sekadar program pemerintah, tetapi dapat melahirkan generasi unggul yang membawa kemajuan bagi Indonesia.

Event yang berlangsung selama dua hari, 8-9 Agustus 2026, itu diikuti sebanyak 437 peserta dari 78 kabupaten/kota yang tersebar di 18 provinsi di Indonesia.

Ketua Indonesia Cycling Federation (ICF) Kabupaten Bogor, Tedi Kurniawan, mengatakan jumlah peserta tahun ini meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan penyelenggaraan tahun sebelumnya.

“Tahun ini meningkat menjadi 437 peserta dari 78 kota dan kabupaten yang ada di 18 provinsi,” kata Tedi.

Padahal, pada penyelenggaraan tahun lalu, jumlah peserta hanya mencapai 222 orang. Lonjakan tersebut menunjukkan semakin tingginya animo para pebalap untuk ambil bagian dalam Tour Malasari Halimun Salak.

Baca Juga: Bukan Sekadar Balap Sepeda, Rudy Susmanto Bidik Tour Malasari Halimun Salak Jadi Event Tahunan

Kompetisi ini mempertandingkan dua kategori utama, yakni road race dan mountain bike (MTB), dengan karakter lintasan yang berbeda dan menuntut kemampuan fisik serta strategi para peserta.

Pada hari pertama, Sabtu (8/8/2026), perlombaan diawali dengan kategori criterium yang mempertandingkan tujuh nomor lomba di lintasan Gelora Pakansari.

Persaingan kemudian berlanjut pada hari kedua, Minggu (9/8/2026), dengan nomor individual road race dan MTB Uphill yang mengambil rute di Kecamatan Nanggung hingga kawasan Malasari.

Untuk nomor individual road race, peserta akan memulai balapan dari Pakansari dan menempuh perjalanan hingga garis finis di Lapangan Citalahab, Desa Malasari.

“Untuk individual road race akan start dari Pakansari, dan finish di Lapangan Citalahab, Desa Malasari,” ujar Tedi.

Sementara itu, nomor MTB Uphill akan dimulai dari Kantor Kecamatan Nanggung dengan garis finis yang sama, yakni di Lapangan Citalahab, Desa Malasari.

Rute tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi para pebalap. Selain mengandalkan kecepatan, peserta dituntut mampu menjaga stamina dan menguasai teknik menghadapi karakter lintasan menuju kawasan Malasari.

Dengan jumlah peserta yang melonjak dari 222 menjadi 437 orang, Tour Malasari Halimun Salak Series 2 tak hanya menjadi ajang perebutan gelar juara Bupati Cup 2026.

Kompetisi ini sekaligus memperlihatkan bahwa Malasari mulai menjadi magnet baru bagi olahraga balap sepeda di tingkat nasional, dengan pebalap dari berbagai daerah datang untuk menguji kemampuan sekaligus menaklukkan jalur menantang di Kabupaten Bogor.

Namun, gelaran yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia itu tampaknya tidak akan berhenti pada Series 2.

Bupati Bogor Rudy Susmanto memastikan Tour Malasari Halimun Salak bakal didorong menjadi event rutin tahunan Kabupaten Bogor.

Pernyataan itu disampaikan Rudy usai menghadiri hari terakhir pelaksanaan Bupati Bogor Cup 2026. Ia menilai antusiasme peserta menjadi modal penting untuk terus mengembangkan ajang tersebut.

Tak hanya diikuti peserta dari berbagai daerah di Indonesia, Tour Malasari Halimun Salak Series 2 juga mampu menarik peserta dari mancanegara.

Bagi Rudy, kehadiran peserta dari luar daerah hingga luar negeri memberikan dampak lebih luas karena sekaligus menjadi sarana memperkenalkan potensi wisata Kabupaten Bogor.

Baca Juga: Rudy Susmanto Beberkan Makna di Balik Merah Putih Raksasa 30x15 Meter yang Berkibar di Pakansari Bogor

“Kita patut berbangga, karena melalui event ini kita bisa sekaligus mempromosikan lokasi wisata di Kabupaten Bogor, khususnya di Desa Malasari, yang memang berada di kaki Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS),” kata Rudy.

Rudy tak hanya berbicara mengenai kelanjutan event. Pemerintah Kabupaten Bogor juga menyiapkan pembenahan infrastruktur untuk mendukung kawasan Desa Malasari, khususnya Kampung Citalahab.

Bahkan, Rudy menjanjikan kondisi jalan akan lebih baik ketika Tour Malasari Halimun Salak Series 3 digelar.

“InsyaAllah, untuk series ke-3 (Tour Malasari Halimun Salak), jalannya akan makin lebar, dan PJU sudah terpasang semua,” ungkapnya.

Peningkatan infrastruktur tersebut dinilai penting karena kawasan Malasari tidak hanya menjadi lokasi event olahraga, tetapi juga memiliki potensi wisata alam yang besar.

Yang lebih menarik, rute Tour Malasari Halimun Salak berpeluang semakin panjang pada penyelenggaraan berikutnya.

Pemkab Bogor tengah merencanakan pembangunan konektivitas jalan dari Desa Malasari, Kampung Citalahab, menuju Desa Cianten, Kecamatan Leuwiliang, hingga terhubung dengan wilayah Kabupaten Sukabumi.

Jika rencana tersebut terealisasi, jalur kawasan selatan Kabupaten Bogor akan memiliki konektivitas yang lebih luas.

Baca Juga: Bupati Rudy Susmanto Buka Seleksi Terbuka ASN, Tegaskan Karier Ditentukan Ide dan Kompetensi
Rudy bahkan berharap konektivitas tersebut nantinya dapat dilanjutkan hingga Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Lebak, Banten.

“Mudah-mudahan direspons baik oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi, sebab nantinya juga kita ingin terhubung ke Pelabuhan Ratu dan Kabupaten Lebak, Banten,” ujar Rudy.

Dengan demikian, Tour Malasari Halimun Salak berpotensi berkembang bukan sekadar sebagai kompetisi olahraga sepeda. Event ini bisa menjadi etalase wisata, penggerak ekonomi lokal, sekaligus pemicu peningkatan konektivitas wilayah selatan Kabupaten Bogor.

Series 2 telah sukses digelar. Kini, perhatian mulai tertuju pada Series 3, yang diproyeksikan hadir dengan infrastruktur lebih baik dan kemungkinan rute yang lebih panjang.

Kecepatan tinggi dan persaingan ketat tersaji sejak lomba dimulai. Para pebalap harus berebut posisi sekaligus menjaga stamina dalam kategori criterium yang mempertandingkan tujuh nomor lomba.

Tak hanya menjadi ajang adu cepat, gelaran ini juga mencatat lonjakan peserta yang cukup tajam. Tahun lalu, jumlah peserta hanya 222 orang. Kini, angka tersebut melonjak menjadi 437 peserta dari 78 kabupaten/kota di 18 provinsi.

Ketua Indonesia Cycling Federation (ICF) Kabupaten Bogor, Tedi Kurniawan, menyebut peningkatan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa event balap sepeda di Kabupaten Bogor semakin diminati.

“Tahun ini meningkat menjadi 437 peserta dari 78 kota dan kabupaten yang ada di 18 provinsi,” kata Tedi.

Menurutnya, Tour Malasari Halimun Salak Series tak berhenti sebagai perlombaan tahunan. Ajang ini diproyeksikan menjadi salah satu wadah pembinaan atlet sekaligus magnet bagi pebalap dari berbagai daerah, bahkan mancanegara.

“Event ini akan menjadi agenda tahunan, dan menjadi salah satu poin untuk pembinaan para atlet,” ujarnya.

Bukan Sekadar Kejar Podium

Ketua KONI Kabupaten Bogor, Arif Rochmawan, menilai kejuaraan tersebut menjadi bukti Kabupaten Bogor semakin siap menggelar event olahraga berskala nasional hingga internasional.

Namun, Arif mengingatkan bahwa kemenangan bukan satu-satunya tujuan.

“Setiap kompetisi ada yang kalah dan menang, tapi yang utama adalah menjaga sportivitas,” tegas pria yang akrab disapa Kang Atep itu.

Menurutnya, olahraga juga membentuk karakter. Atlet dituntut menjunjung etika, disiplin, pola hidup sehat, dan menjadi sosok ksatria dalam setiap pertandingan.

Prestasi yang lahir dari kompetisi, lanjut Arif, juga bukan hanya membawa nama daerah. Prestasi atlet dapat menjadi bagian dari upaya mengangkat harkat dan derajat Indonesia di mata dunia.
Besok Masuk Medan Lebih Ekstrem
Pertarungan belum selesai.

Jika hari pertama para pebalap berjibaku di lintasan criterium Pakansari, persaingan akan berlanjut pada Minggu (9/8/2026) di kawasan Nanggung.

Nomor individual road race akan mengambil titik start dari Pakansari dan berakhir di Lapangan Citalahab, Desa Malasari.

Sementara kategori MTB Uphill akan dimulai dari Kantor Kecamatan Nanggung menuju garis finis di Lapangan Citalahab.

Lintasan menuju Malasari sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi para peserta karena membawa mereka masuk ke kawasan wisata Kabupaten Bogor.

Balapan Jadi Mesin Penggerak Ekonomi
Bupati Cup 2026 “Tour Malasari Halimun Salak Series 2” juga membawa misi lebih besar. Pemerintah Kabupaten Bogor ingin olahraga menjadi pintu masuk untuk mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat.

Konsep Sport and Tourism diusung dengan menjadikan Desa Malasari sebagai salah satu destinasi yang diperkenalkan kepada para peserta dan wisatawan.

Arif Rochmawan mengatakan kawasan Malasari memiliki daya tarik wisata yang tak kalah dengan destinasi populer lainnya di Kabupaten Bogor.

“Kami ini mengajak wisatawan melihat wilayah yang ada di Kabupaten Bogor, salah satunya Desa Malasari, yang tidak kalah indahnya dengan daerah lain, seperti kawasan Puncak,” ungkapnya.

Pemkab Bogor, kata Arif, berharap gelaran tersebut tidak berhenti pada gemuruh perlombaan. Kedatangan ratusan pebalap dan rombongan juga diharapkan menggerakkan roda ekonomi warga.

“Pemkab Bogor menginginkan ada dampak yang luar biasa bagi perekonomian masyarakat di daerah Malasari,” imbuhnya.

Gelaran dua hari ini sekaligus menjadi bagian dari rangkaian menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia.

Dengan 437 pebalap dari 18 provinsi, Bupati Cup 2026 kini tak sekadar bicara soal siapa yang tercepat menaklukkan lintasan. Pakansari menjadi panggung pertarungan, sementara Malasari dipersiapkan menjadi etalase sport tourism Kabupaten Bogor.

Selama satu bulan penuh di Agustus 2026, CCM mengadakan rangkaian acara bertajuk “Kita Indonesia – Kreativitas Anak Bangsa”, yang memadukan budaya Nusantara, seni, hiburan, kompetisi, hingga permainan tradisional dalam satu festival.

Marcomm Manager CCM, Farrah Eddy, mengatakan program tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengekspresikan sekaligus mengapresiasi keberagaman budaya Indonesia dalam suasana perayaan kemerdekaan.

Baca Juga: Monsta Fiesta 2026 Perdana Hadir di Bogor, BoBoiBoy hingga Mechamato Siap Hibur Keluarga di Cibinong City Mall

“Melalui program Kita Indonesia, kami ingin menghadirkan pengalaman yang bukan hanya menghibur, tetapi juga memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada anak-anak, remaja, hingga keluarga. Kami berharap masyarakat dapat menikmati semangat kemerdekaan melalui berbagai aktivitas kreatif yang kami hadirkan sepanjang Agustus,” ujar Farrah.

Beragam kegiatan telah disiapkan untuk memeriahkan festival tersebut. Mulai dari Lomba Tari Kreasi Jaipong, Tari Kreasi Nusantara, Student Music Concert, Meet and Greet Bunga di Tepi Jurang, Art Coloring Competition, Drama Musical X-Star, Fashion Show Baju Adat, hingga Etnic Music Performance & Tari Saman.

Tak hanya itu, pengunjung juga dapat mengikuti berbagai permainan tradisional khas perayaan 17 Agustus, seperti engklek, bermain karet, hingga melukis wayang. 

Baca Juga: The Sacred Light of Ramadan, Cara CCM Bogor Gabungkan Belanja Hemat dan Inspirasi Spiritual

Suasana kemerdekaan juga semakin terasa melalui Kita Indonesia Tunnel, spot foto bertema merah putih yang menjadi lokasi berlangsungnya Photo Contest mulai 6 Agustus hingga 3 September 2026.

Puncak kemeriahan akan ditutup dengan penampilan spesial Moluccan Soul, grup musik yang dikenal membawakan nuansa musik khas Indonesia Timur. 

Penampilan tersebut dipastikan mengajak pengunjung bernyanyi dan menari bersama dalam balutan semangat persatuan dan kemerdekaan.

Baca Juga: Harris Hotel & Convention CCM Bogor Launching Menu New Year Nusantara Wonderland 2026

Selain menghadirkan hiburan, CCM juga menggelar kegiatan sosial berupa donor darah bersama PMI Kabupaten Bogor pada 24 Agustus 2026 sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat.

Tak berhenti di sana, para member CCM juga berkesempatan mengikuti Grand Lucky Draw 11 Periode 3 yang akan diundi pada 12 September 2026. Program undian resmi yang telah terdaftar di Kementerian Sosial RI itu menawarkan berbagai hadiah menarik bagi pelanggan setia.

Melalui rangkaian acara “Kita Indonesia – Kreativitas Anak Bangsa”, Cibinong City Mall ingin menjadikan perayaan HUT ke-81 RI tidak sekadar hiburan, tetapi juga momentum memperkuat kecintaan terhadap budaya Nusantara sekaligus mendorong kreativitas generasi muda di tengah semangat kemerdekaan.

Kegiatan yang adakan di Aula DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor, Jumat (7/8/2026), dihadiri Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor, Wawan Haikal Kurdi (Wanhay), Wakil Bupati Bogor Jaro Ade, jajaran pengurus, anggota Fraksi Partai Golkar, kader, hingga tokoh masyarakat.

Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor, Wawan Haikal Kurdi menyebut kegiatan tersebut menjadi bukti soliditas partai. 

Baca Juga: Pemutakhiran Data Partai, DPD Golkar Kabupaten Bogor Tegaskan Tak Ada Perubahan Pengurus ‎

Lebih dari 150 kader dan undangan memadati lokasi acara, menunjukkan kekompakan yang terus dijaga menjelang berbagai agenda politik dan pembangunan di Kabupaten Bogor.

“Alhamdulillah, berkat kerja sama seluruh panitia dan dukungan semua pihak, acara ini dapat terlaksana dengan baik,” ujar Wanhay, sapaan akrabnya.

Menurutnya, tingginya partisipasi kader menjadi sinyal bahwa semangat kebersamaan di tubuh Partai Golkar Kabupaten Bogor tetap terjaga. 

Baca Juga: Meriahkan HUT Ke-61 Partai Golkar, Ravindra Airlangga Santuni Yatim hingga Doa Bersama di Kabupaten Bogor

Ia pun mengajak seluruh kader memperkuat persatuan, menjaga silaturahmi, dan terus bekerja untuk kepentingan masyarakat.

“Hal ini menunjukkan semangat kebersamaan dan kekompakan yang terus kita jaga,” katanya.

Di balik perayaan ulang tahun dua tokoh Partai Golkar itu, aksi sosial justru menjadi sorotan utama. 

Baca Juga: Ajak Pelajar Cileungsi Jauhi Tawuran dan Narkoba, Jaro Ade Pastikan Sarana Pendidikan Jadi Perhatian Pemkab Bogor

Santunan kepada anak yatim dan lansia menjadi simbol bahwa peringatan hari jadi tidak hanya dirayakan secara internal, tetapi juga diwujudkan melalui kepedulian terhadap masyarakat.

DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor berharap hubungan dengan masyarakat semakin erat sekaligus menumbuhkan budaya berbagi dan gotong royong sebagai bagian dari pengabdian kepada publik.

Heri menegaskan, bahwa Garda Sakti Sekata harus hadir sebagai pelayan masyarakat yang siap bergerak di setiap situasi, terutama saat terjadi bencana.

Menurut Heri, pelantikan pengurus Garda Sakti Sekata bukan sekadar agenda seremonial, melainkan awal dari tanggung jawab besar yang harus diwujudkan melalui kerja nyata di tengah masyarakat.

Baca Juga: Karang Taruna Bogor Selatan Gelar Semarak Bulan Bhakti 2026, Tanam Ratusan Bibit Pohon

"Kami berharap, pengurus yang sudah dilantik bisa benar-benar menjadi pendengar bagi setiap keluh dan kebutuhan masyarakat," ujar Heri.

Ia menegaskan, Garda Sakti Sekata memiliki peran strategis dalam memperkuat kiprah Karang Taruna, terutama pada kegiatan sosial, kemanusiaan, hingga penanganan kebencanaan.

"Seperti kekeringan dan bencana lainnya, Garda Sakti Sekata harus menjadi yang terdepan dalam membantu masyarakat," tegasnya.

Baca Juga: Antisipasi Dampak Kemarau, Kecamatan Bogor Selatan Gelar Aksi Bersih Sungai dan Drainase Serentak

Untuk mewujudkan hal tersebut, seluruh pengurus akan dibekali pelatihan kesiapsiagaan bencana, teknik penanganan di lokasi bencana, hingga kemampuan melakukan advokasi terhadap kepentingan masyarakat. 

"Dengan bekal itu, Garda Sakti Sekata diharapkan mampu menjadi relawan yang sigap dan profesional saat dibutuhkan," ujarnya.

Heri menambahkan, Karang Taruna Kabupaten Bogor akan memperkuat kapasitas para pengurus melalui koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai instansi, seperti BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Baca Juga: Karang Taruna se-Bogor Selatan Ikuti Kegiatan Orientasi Kepemimpinan dan Kaderisasi

"Kita akan melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan instansi terkait, baik BPBD, Damkar hingga BNPB agar seluruh pengurus memiliki kapasitas yang cukup untuk membantu masyarakat," pungkasnya.

Melalui kepengurusan baru ini, Garda Sakti Sekata diharapkan menjadi ujung tombak gerakan sosial Karang Taruna Kabupaten Bogor yang responsif terhadap persoalan masyarakat, sekaligus menjadi kekuatan relawan yang siap turun ke lapangan kapan pun dibutuhkan.

Pendiri sekaligus Ketua Umum SSB Sukmajaya, Supartono JW menegaskan penunjukan tersebut bukan karena faktor kedekatan dengan pihak tertentu. Menurutnya, kepercayaan dari PSSI lahir dari rekam jejak panjang SSB Sukmajaya dalam membina talenta muda sepak bola Indonesia.

"Terima kasih kepada PSSI yang sudah mengetahui rekam jejak Sukmajaya selama ini. Kami dipercaya menjadi ball crew karena aktif mengikuti berbagai kompetisi, termasuk Piala Suratin, serta memiliki pembinaan yang serius dan konsisten," katanya.

Baca Juga: 32 SSB Bersaing di Bogor Youth League 2026, Dedie Rachim: Jadi Wadah Pembinaan Calon Bibit Unggul

Awalnya, SSB Sukmajaya hanya mendapat penugasan pada pertandingan Timnas Indonesia melawan Kamboja. Namun, setelah dinilai mampu menjalankan tugas dengan disiplin dan profesional, PSSI kembali menunjuk mereka sebagai ball crew saat laga Indonesia menghadapi Vietnam.

Sumargono berharap kepercayaan tersebut tidak berhenti sampai di situ. Ia optimistis SSB Sukmajaya kembali dipercaya apabila Timnas Indonesia melaju ke semifinal maupun final Piala AFF 2026.

Hampir 29 Tahun Cetak Talenta Sepak Bola

Di balik kepercayaan itu, SSB Sukmajaya memiliki sejarah panjang dalam pembinaan pemain usia dini. Selama hampir 29 tahun, sekolah sepak bola ini telah melahirkan sejumlah pemain nasional dan ribuan alumni yang kini berkarier sebagai ASN, anggota TNI, Polri, pegawai BUMN, hingga pelatih di akademi sepak bola ternama seperti Asiop, Dewa United, Asiana, dan Akademi Persija.

Menariknya, SSB Sukmajaya tidak hanya membina pemain asal Depok. Anak-anak dari Bogor, Bekasi, Tangerang, hingga daerah lainnya juga menjadi bagian dari keluarga besar Sukmajaya. Bahkan, mereka turut membuka kesempatan bagi pemain dari SSB lain yang belum mengikuti kompetisi agar tetap memperoleh wadah pembinaan.

Seleksi Ketat, Mayoritas Berusia 15 Tahun

Untuk bertugas sebagai ball crew, panitia awalnya hanya meminta 14 pemain. Namun, Sumargono mengusulkan tambahan satu pemain cadangan guna mengantisipasi situasi tak terduga selama pertandingan berlangsung.

Sebanyak 15 pemain yang terpilih kemudian menjalani rangkaian pelatihan khusus, mulai dari gladi bersih, simulasi di lapangan, hingga pembekalan sesuai standar penyelenggara Piala AFF. Mereka juga diwajibkan hadir beberapa jam sebelum kick-off untuk mengikuti briefing dan persiapan teknis.

Seleksi dilakukan secara ketat. PSSI memprioritaskan pemain yang aktif mengikuti Piala Suratin dengan batas usia maksimal kelahiran tahun 2009. Dari 15 pemain yang lolos, mayoritas merupakan kelahiran 2011, dua pemain kelahiran 2009, dan satu pemain kelahiran 2012.

Pengalaman Tak Ternilai
Bagi Sumargono, menjadi ball crew bukan sekadar bertugas di pinggir lapangan. Kesempatan tersebut menjadi pengalaman internasional yang sangat berharga bagi para pemain muda karena dapat menyaksikan atmosfer pertandingan Timnas Indonesia dari jarak dekat.

"Pengalaman seperti ini tidak bisa dinilai dengan uang. Harapannya, mereka semakin termotivasi untuk bekerja keras dan suatu hari nanti bukan lagi menjadi ball crew, tetapi menjadi pemain yang membela Timnas Indonesia," tutupnya.

Dalam laporan tersebut, kelompok remaja itu disebut bergerak dari arah perbatasan Depok–Parung menuju wilayah Parung dan diduga membawa senjata tajam. Menindaklanjuti informasi tersebut, Kapolsek Parung Kompol Maman Firmansyah, langsung menginstruksikan personel Piket Patroli yang dipimpin Pawas IPDA Bambang Indra S, untuk melakukan penyisiran di jalur yang diperkirakan akan dilalui rombongan tersebut.

Sekitar pukul 22.00 WIB, saat patroli di Jalan Raya Parung–Lebakwangi, tepatnya di depan McDonald's, Desa Pemagarsari, petugas menemukan sekitar 50 unit sepeda motor yang diduga merupakan rombongan remaja yang akan melakukan aksi tawuran.

Baca Juga: Ajak Pelajar Cileungsi Jauhi Tawuran dan Narkoba, Jaro Ade Pastikan Sarana Pendidikan Jadi Perhatian Pemkab Bogor

Mengetahui kedatangan aparat kepolisian, seluruh rombongan langsung membubarkan diri dan melarikan diri ke berbagai arah. Petugas kemudian melakukan pengejaran serta penyisiran hingga ke wilayah Pengasinan untuk memastikan tidak ada lagi kelompok yang berkumpul maupun berpotensi melakukan aksi tawuran.

Dalam operasi tersebut, polisi berhasil mengamankan satu unit sepeda motor Honda Beat berwarna hitam yang diduga ditinggalkan oleh salah seorang anggota kelompok. Kendaraan itu kini diamankan sebagai barang bukti, sementara identitas para pelaku masih dalam proses penyelidikan.

Kapolsek Parung Kompol Maman Firmansyah mengatakan keberhasilan menggagalkan dugaan aksi tawuran merupakan hasil sinergi antara masyarakat dan kepolisian.

"Kami mengapresiasi kepedulian masyarakat yang segera melaporkan adanya potensi gangguan kamtibmas. Sinergi antara masyarakat dan kepolisian sangat penting dalam mencegah terjadinya tindak kriminal maupun aksi tawuran yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat," ujar Maman.

Ke depan, Polsek Parung akan terus meningkatkan patroli pada jam-jam rawan, memperkuat koordinasi dengan polsek di wilayah perbatasan, serta mengintensifkan patroli siber untuk memantau aktivitas kelompok yang diduga merencanakan aksi tawuran melalui media sosial.

Polisi juga mengimbau para orang tua untuk lebih mengawasi aktivitas anak-anak, khususnya pada malam hari dan penggunaan media sosial, agar tidak terjerumus dalam aksi tawuran maupun bentuk kenakalan remaja lainnya.

Melalui kolaborasi antara masyarakat dan kepolisian, Polsek Parung berharap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Parung tetap terjaga aman, kondusif, dan terbebas dari aksi kriminalitas jalanan.

Bermain di hadapan ribuan pendukung sendiri, skuad Garuda justru mendapat tekanan sejak awal pertandingan. Vietnam tampil agresif dengan pressing tinggi yang membuat lini pertahanan Indonesia beberapa kali melakukan kesalahan.

Gol pembuka Vietnam lahir saat laga baru memasuki menit keenam. Van Vi Nguyen sukses memanfaatkan kelengahan lini belakang Indonesia untuk menjebol gawang yang dikawal Nadeo Argawinata dan membawa tim tamu unggul 1-0.

Indonesia sempat memiliki peluang emas pada menit ke-11 melalui Mitchel Bakker. Namun, tendangan pemain naturalisasi itu masih mampu diamankan penjaga gawang Vietnam.

Baca Juga: Timnas Indonesia Dikalahkan Vietnam 0-3 di Stadion Pakansari

Alih-alih menyamakan kedudukan, Indonesia kembali kebobolan pada menit ke-14. Hai Long Nguyen berhasil memaksimalkan serangan balik cepat dari sisi kanan pertahanan Indonesia untuk menggandakan keunggulan Vietnam menjadi 2-0. Skor tersebut bertahan hingga babak pertama usai.

Memasuki babak kedua, Vietnam memilih tampil lebih disiplin dengan memperkuat lini pertahanan sambil mengandalkan serangan balik cepat. Sementara itu, Timnas Indonesia terus berupaya menekan demi memperkecil ketertinggalan.

Jual beli serangan terus tersaji hingga pertengahan babak kedua. Namun rapatnya pertahanan Vietnam membuat setiap peluang Indonesia gagal berbuah gol.

Petaka kembali datang pada menit ke-71. Hoang Viet Anh Bui sukses memanfaatkan serangan balik untuk mencetak gol ketiga Vietnam sekaligus memperlebar keunggulan menjadi 3-0.

Meski terus berusaha hingga peluit panjang dibunyikan, Timnas Indonesia tak mampu mencetak gol balasan. Laga pun ditutup dengan kemenangan meyakinkan Vietnam 3-0 atas Indonesia di Stadion Pakansari.

Kekalahan ini menjadi hasil yang mengecewakan bagi skuad Garuda di hadapan publik sendiri dan menjadi evaluasi penting untuk menghadapi pertandingan berikutnya.

Nuansa budaya yang kental itu menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Tak sedikit warga yang mengabadikan momen para pedagang berpakaian adat melalui foto dan video.

Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan, penggunaan pakaian adat Sunda oleh pelaku UMKM merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bogor menghidupkan kembali identitas budaya Sunda di ruang publik.

Menurut Rudy, semangat tersebut sejalan dengan penataan Alun-alun Kabupaten Bogor yang dilakukan tanpa membangun kawasan baru, melainkan dengan menata ulang area yang sudah ada. Pemerintah juga membangun Tugu Tritantu Tribuana, merevitalisasi Tugu Lawangkori, serta menghadirkan berbagai ikon budaya Sunda.

Baca Juga: Satpol PP Kabupaten Bogor Sapu Bersih PKL di Ruang Publik, 89 Pedagang Kena Tipiring

"Para pelaku UMKM kita ajak menggunakan pakaian adat Sunda. Orang Bogor adalah orang Sunda. Kami hanya berupaya mengembalikan marwah dan kehormatan orang Bogor, bahwa sejatinya orang Bogor adalah orang Sunda," ujar Rudy pada awak media, Minggu (2/8/2026).

Salah seorang pedagang, Debi Syntia (33), pemilik usaha dimsum dan es mambo, mengaku senang mengenakan kebaya saat berjualan di CFD.
Menurutnya, penampilan tersebut membuat lapaknya lebih menarik perhatian pengunjung. Bahkan banyak orang yang berhenti untuk merekam video karena menganggap konsep tersebut unik.

"Alhamdulillah jadi lebih ramai dan menarik. Kebetulan saya sudah punya kebaya, jadi tinggal dipakai. Saya juga nyaman memakai kebaya, sekalian melestarikan budaya Sunda karena kita juga di Bogor," kata Debi.

Debi yang berjualan setiap Minggu mulai pukul 05.00 hingga 11.00 WIB itu mengaku omzetnya ikut terdongkrak dengan konsep baru tersebut. Ia berharap penggunaan pakaian adat Sunda dapat terus dipertahankan karena tidak hanya memperkenalkan budaya lokal, tetapi juga menjadi daya tarik bagi masyarakat yang berkunjung ke Car Free Day Kabupaten Bogor.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Stadion Pakansari, Sairan, mengatakan pengaturan parkir telah disepakati dalam rapat koordinasi pengamanan (Rakorpam) bersama Polres Bogor, panitia, dan penyelenggara pertandingan.

"Untuk roda empat nanti masuk ke seluruh kantong parkir resmi. Sementara untuk sepeda motor akan ditempatkan di beberapa lokasi yang sudah disiapkan, salah satunya di lapangan panahan," ujar Sairan, Minggu (2/8/2026).

Ia menjelaskan, kantong parkir mobil akan memanfaatkan sejumlah area, yakni Blok G, H, I, J, serta Blok A yang dikhususkan bagi kendaraan panitia. Sementara itu, area lapangan panahan, kawasan KORMI, dan area Masjid Baitul Wathon disiapkan sebagai lokasi parkir sepeda motor.

Baca Juga: Indonesia Kalah 1-3 dari Vietnam di SEA V Cup 2026

Menurut Sairan, penambahan lokasi parkir dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pertandingan sebelumnya saat Indonesia menghadapi Kamboja. Saat itu, lapangan panahan belum dimanfaatkan sebagai area parkir.

"Kali ini kami antisipasi karena diperkirakan jumlah kendaraan akan lebih banyak. Makanya lapangan panahan kami khususkan untuk parkir motor, ditambah area KORMI dan Masjid Baitul Wathon," katanya.

Sementara itu, kapasitas penonton yang disiapkan panitia untuk pertandingan kali ini mencapai sekitar 27.000 orang di dalam stadion. Meski jumlah tersebut sama seperti laga sebelumnya, Sairan menilai antisipasi parkir tetap perlu ditingkatkan karena kendaraan di luar stadion sebelumnya belum seluruhnya terdata.

"Kami bersama Polres sudah mencari solusi dan mengantisipasi kebutuhan parkir melalui hasil Rakorpam," jelasnya.

Saat ditanya mengenai langkah mengantisipasi parkir liar di sekitar stadion, Sairan menyebut persoalan tersebut menjadi kewenangan Dinas Perhubungan (Dishub).

Dengan penambahan kantong parkir dan koordinasi lintas instansi, diharapkan arus kendaraan penonton dapat lebih tertata sehingga kemacetan di sekitar Stadion Pakansari saat pertandingan dapat diminimalkan.

Ketua KORMI Kabupaten Bogor, Rike Iskandar, mengatakan olahraga RC merupakan salah satu induk organisasi olahraga (Inorga) yang berada di bawah naungan KORMI. Karena itu, pihaknya memberikan fasilitas bagi komunitas RC untuk berlatih dan menggelar berbagai kegiatan di Gedung KORMI.

"Intinya, KORMI akan memfasilitasi apa pun bentuk olahraga masyarakat. Remote control ini memiliki komunitas yang sangat besar, bukan hanya di Indonesia tetapi juga hingga tingkat dunia," kata Rike usai sesi latihan RC bersama Bupati Bogor Rudy Susmanto, Minggu (2/8/2026).

Baca Juga: Lari Malam Run Race Ramadan Perdana Digelar di Kota Bogor, Warga Sangat Antusias

Menurutnya, fasilitas lintasan RC di Gedung KORMI baru digunakan sekitar tiga bulan terakhir. Meski demikian, keberadaannya telah menarik perhatian penghobi RC dari berbagai daerah, seperti Jakarta, Surabaya, hingga luar negeri. Bahkan, dalam salah satu kegiatan sebelumnya, peserta asal Kanada turut hadir.

Rike mengungkapkan, lintasan RC di Kabupaten Bogor kini disebut-sebut sebagai salah satu trek terbaik di Indonesia. Hal itu membuat banyak komunitas memilih datang ke Bogor untuk berlatih maupun mengikuti kompetisi.

"Kalau ada perlombaan, pesertanya bisa mencapai sekitar 100 orang dengan 100 mobil RC. Mereka datang bukan hanya dari Bogor, tetapi juga dari berbagai daerah. Ini tentu ikut menggerakkan perekonomian masyarakat," ujarnya.

Ke depan, KORMI akan mendorong penyelenggaraan kejuaraan RC mulai dari tingkat regional, nasional hingga internasional. Saat ini, kegiatan yang rutin digelar masih berupa latihan dan kompetisi antarklub.

Rike juga mengungkapkan dukungan penuh dari Bupati Bogor, Rudy Susmanto, terhadap perkembangan olahraga RC. Menurutnya, Bupati bahkan sempat mencoba langsung mengendalikan mobil RC dan merasakan keseruannya.

Baca Juga: Viral Balap Lari Disertai Taruhan di Pakansari, KORMI Kabupaten Bogor Berikan Klarifikasi

"Pak Bupati sangat antusias. Beliau bahkan menyampaikan keinginan agar Kabupaten Bogor bisa menggelar Kejuaraan Nasional RC. Mudah-mudahan bisa terlaksana tahun ini, atau paling lambat tahun depan," ungkapnya.

Ia memastikan lintasan yang tersedia saat ini telah memenuhi regulasi untuk menggelar perlombaan resmi. Standar tersebut menyesuaikan kelas kendaraan RC yang dipertandingkan, sehingga Kabupaten Bogor dinilai siap menjadi tuan rumah berbagai ajang bergengsi.

Dengan dukungan pemerintah daerah, fasilitas yang memadai, dan besarnya komunitas penghobi RC, KORMI optimistis Kabupaten Bogor akan semakin dikenal sebagai salah satu pusat olahraga remote control di Indonesia.

Bupati Bogor Rudy Susmanto menjelaskan, semula kuota bantuan dari pemerintah pusat berkisar 6.500 hingga 6.700 unit rumah. Namun, setelah mendapat tambahan dari Kementerian Perumahan Rakyat, jumlahnya meningkat menjadi 8.000 unit.

"Alhamdulillah, kemarin kurang lebih 6.500 atau 6.700, dan dari Menteri Perumahan Rakyat menambahkan menjadi 8.000. Kita pun di APBD murni menganggarkan 1.750 rumah, nanti di APBD Perubahan ditambah lagi 2.750 rumah. Jadi tahun ini kita akan kerjakan sekitar 12.000 sampai 13.000 rumah tidak layak huni," ujar Rudy.

Menurut Rudy, kemampuan fiskal Kabupaten Bogor dinilai mencukupi untuk mendukung program tersebut. Sebab, sebagian besar pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara pemerintah daerah menanggung sisanya melalui APBD.

Baca Juga: Targetkan 8 Ribu Rutilahu Kabupaten Bogor Rampung di 2026, Rudy Susmanto: Tiap Unit Dialokaskan Rp20 Juta

"Kalau dari sisi keuangan, kekuatan fiskal kita cukup. Delapan ribu rumah dibiayai oleh Pemerintah Pusat melalui APBN, sedangkan Pemerintah Kabupaten menganggarkan 1.750 rumah di APBD murni dan ditambah 2.750 rumah di APBD Perubahan. Pengerjaannya juga dilakukan bersama masyarakat," jelasnya.

Meski demikian, Rudy mengakui jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Bogor masih jauh lebih banyak dibandingkan kuota yang tersedia. Berdasarkan pendataan awal Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdapat sekitar 24.000 RTLH yang membutuhkan penanganan.

Dengan alokasi sekitar 13.000 rumah tahun ini dan nilai bantuan sekitar Rp20 juta per unit, anggaran yang digelontorkan mencapai kurang lebih Rp260 miliar. Namun, angka tersebut belum mampu menyelesaikan seluruh kebutuhan perbaikan rumah warga.

"Datanya masih dinamis, jumlahnya bisa terus bertambah. Tapi intinya, apa yang menjadi kewajiban pemerintah akan terus kita upayakan setiap tahun untuk dituntaskan satu per satu," tegas Rudy.

Program RTLH ini menjadi salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Bogor untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus mempercepat pengentasan kawasan permukiman yang belum layak melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Stadion Pakansari, Sahiran, menegaskan bahwa pemasangan pagar bukan merupakan kewenangan pengelola stadion, melainkan mengikuti sistem pengamanan yang diterapkan dalam kompetisi sepak bola Indonesia.

Menurut Sahiran, pagar setinggi sekitar dua meter yang mengelilingi seluruh tribun merupakan bagian dari standar pengamanan yang diterapkan di stadion-stadion Indonesia, khususnya saat menggelar pertandingan Liga Indonesia.

"Kalau pagar itu memang bukan kewenangan kami. Itu merupakan bagian dari sistem keamanan pertandingan Liga Indonesia, sehingga pembahasannya ada di tingkat federasi sepak bola, bukan hanya di Stadion Pakansari," ujarnya, Kamis (30/7/2026).

Baca Juga: Menang Telak 5-1 atas Kamboja, Ketua KNPI Kabupaten Bogor: Timnas Tampil Luar Biasa di Pakansari

Ia menjelaskan, kondisi tersebut berbeda dengan stadion di Eropa yang sebagian besar sudah tidak menggunakan pagar pembatas di tribun. Namun, penerapan di Indonesia masih mempertimbangkan aspek keamanan karena potensi kericuhan antarsuporter dinilai masih menjadi risiko.

"Standarnya memang belum bisa seperti di Eropa. Stadion ini bukan hanya digunakan untuk pertandingan Timnas Indonesia, tetapi juga kompetisi Liga Indonesia yang memiliki tingkat risiko berbeda. Mudah-mudahan ke depan para penonton semakin dewasa dalam menikmati pertandingan sepak bola," katanya.

Sahiran juga mengungkapkan bahwa di Stadion Pakansari masih terdapat pagar besi melingkar di bagian atas tribun. Menurutnya, dari sisi regulasi FIFA keberadaan pagar tersebut sebenarnya tidak dianjurkan. Namun, dalam kondisi saat ini, pagar masih dianggap sebagai bagian dari upaya mitigasi keselamatan apabila terjadi keributan di dalam stadion.

"Kalau sumber daya manusia dan budaya menonton sepak bola kita sudah semakin baik, tentu federasi juga akan melakukan penyesuaian terhadap standar pengamanan," tambahnya.

Selain menanggapi persoalan pagar tribun, Sahiran memastikan pengelola terus melakukan evaluasi terhadap fasilitas stadion. Salah satu yang menjadi perhatian adalah keluhan warganet terkait kondisi toilet.

"Masukan dari masyarakat mengenai fasilitas, terutama toilet, sudah kami catat dan saat ini sedang kami benahi agar pelayanan kepada penonton semakin baik," pungkasnya.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bogor, Ria Marlisa, menjelaskan bahwa pembangunan Creative Hub - Siliwangi Center merupakan bagian dari 11 Pekerjaan Strategis Kabupaten Bogor Tahun 2026. Proyek tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati Bogor Nomor 000.3/441/Kpts/Per-UU/2025 dan telah tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Menurut Ria, pembangunan Creative Hub bertujuan merevitalisasi secara terintegrasi aset Gedung Kesenian Kabupaten Bogor yang telah berdiri sejak tahun 2006. Melalui revitalisasi ini, struktur utama bangunan akan diperkuat sekaligus dialihfungsikan menjadi Teater Pertunjukan (Auditorium Teater) serta pusat inkubasi bagi 17 subsektor ekonomi kreatif.

Baca Juga: Kolaborasi Unik Ekonomi Kreatif dan Gaya Hidup Sehat, The Virgin Siap Meriahkan Panggung LokaryaFest 2026

"Creative Hub ini diharapkan menjadi ruang kolaborasi bagi para pelaku seni dan ekonomi kreatif untuk berkarya, berinovasi, hingga memasarkan produk-produknya," ujarnya, Rabu (29/7/2026).

Beragam fasilitas akan tersedia di dalam Creative Hub, mulai dari auditorium teater untuk pertunjukan seni dan budaya, galeri kesenian, hingga ruang kolaborasi yang mendukung proses inkubasi dan pemasaran produk ekonomi kreatif.

Pembangunan Creative Hub memiliki nilai kontrak sebesar Rp28,3 miliar dengan masa pelaksanaan selama 180 hari kalender. Pemerintah Kabupaten Bogor menargetkan proyek tersebut selesai pada akhir Desember 2026.

Setelah rampung, Creative Hub - Siliwangi Center akan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas, termasuk sanggar seni, sekolah, komunitas, pelaku ekonomi kreatif, hingga berbagai pihak yang membutuhkan fasilitas auditorium untuk penyelenggaraan kegiatan seni, budaya, pendidikan, maupun acara lainnya.

Adapun mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan Creative Hub - Siliwangi Center akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Creative Hub - Siliwangi Center.

Dengan hadirnya fasilitas ini, Pemerintah Kabupaten Bogor berharap Creative Hub - Siliwangi Center dapat menjadi ikon baru pengembangan ekonomi kreatif sekaligus mendorong lahirnya ekosistem seni dan budaya yang lebih modern, inovatif, dan berdaya saing.

Kepala MTsN 3 Bogor, Hilman, mengatakan kondisi tersebut berbeda dengan daerah lain yang umumnya menjadikan madrasah sebagai pilihan kedua. Di MTsN 3 Bogor, justru banyak calon siswa memilih madrasah lebih dulu sebelum mendaftar ke SMP.

"Kami sebenarnya PPDB lebih awal daripada SMP. Biasanya yang tidak diterima di sini baru mereka ke SMP. Di tempat lain mungkin sebaliknya, tapi di sini kami mencoba membalik kondisi itu karena kami memiliki kekhususan yang tidak dimiliki sekolah lain," ujar Hilman, Rabu (29/7/2026).

Keberhasilan MTsN 3 Bogor juga tercermin dari capaian lulusan. Tahun lalu, sekitar 83 persen siswa berhasil diterima di sekolah lanjutan negeri. Tahun ini, pihak sekolah menargetkan peningkatan capaian tersebut melalui strategi pemetaan potensi siswa sejak awal.

Baca Juga: Dechan Resmikan Sekolah Voli Patriot, PBVSI Kabupaten Bogor Perkuat Pembinaan Atlet Muda

Menurut Hilman, setiap siswa akan dipetakan berdasarkan kekuatan akademik maupun nonakademiknya. Siswa yang memiliki sertifikat prestasi akan diarahkan memaksimalkan jalur prestasi, sedangkan mereka yang belum memiliki prestasi akan didorong meningkatkan nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA).

"Anak-anak yang punya prestasi akademik maupun nonakademik tentu memiliki peluang melalui jalur prestasi. Sedangkan yang unggul di akademik akan kita dorong mengejar nilai TKA agar memiliki kesempatan yang sama," jelasnya.

Untuk mendukung strategi tersebut, MTsN 3 Bogor juga terus mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler yang berorientasi pada prestasi individu. Tahun ini sekolah membuka ekstrakurikuler atletik serta terus mempertahankan program robotika yang telah mengukir prestasi hingga tingkat nasional.

Hilman mengungkapkan, tim robotika MTsN 3 Bogor bahkan pernah mengikuti kegiatan di Institut Teknologi Del, Sumatera Utara, yang dinilainya menjadi pencapaian membanggakan karena berlangsung dalam kompetisi berskala nasional.

Selain fokus pada prestasi akademik, sekolah juga memberikan perhatian serius terhadap pembentukan karakter siswa. Salah satunya melalui upaya pencegahan bullying dengan membangun pemahaman yang sama antara sekolah dan orang tua mengenai definisi serta bentuk perundungan.

Baca Juga: 109 SD di Kabupaten Bogor Dimerger Jadi 53 Sekolah, Disdik: Demi Pendidikan Lebih Baik

"Kita harus benar-benar peduli terhadap persoalan bullying. Kadang ada perbedaan persepsi, sehingga perlu ada kesepahaman antara sekolah dan orang tua mengenai apa yang dimaksud bullying," katanya.

Di sisi lain, Hilman menilai jumlah siswa ideal dalam satu kelas menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kualitas pembelajaran. Saat banyak sekolah negeri menambah jumlah siswa hingga 40 orang per kelas, MTsN 3 Bogor tetap mempertahankan jumlah sekitar 32 hingga 34 siswa per rombongan belajar.

Menurutnya, jumlah siswa yang lebih sedikit membuat guru dan wali kelas lebih mudah memantau perkembangan setiap peserta didik.

"Kita sebenarnya ingin menambah daya tampung karena peminat sangat banyak. Tetapi ruang kelas belum mencukupi. Yang terpenting bagi kami adalah kualitas pembelajaran tetap terjaga," tutupnya.

Rudy menjelaskan, proses seleksi bukan dilakukan secara instan. Tahapan telah berlangsung selama sekitar empat bulan, diawali dengan asesmen berbasis komputer yang melibatkan kalangan akademisi untuk menyaring peserta hingga menghasilkan lima kandidat terbaik pada setiap formasi.

"Proses asesmen sudah dilaksanakan dari empat bulan ke belakang. Melalui computer assessment yang melibatkan pihak akademisi untuk menjaring seluruh pendaftar dan diambil lima besar," ujar Rudy pada awak media, Rabu (29/7/2026).

Hingga hari ketiga, sebanyak 10 jabatan telah memasuki tahapan fit and proper test. Seleksi dimulai dari jabatan Sekretaris Dinas di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang serta Dinas Kebudayaan, dilanjutkan Kepala Bidang hingga Kasubbag Umum dan Kepegawaian.

Baca Juga: Misteri Tewasnya Satpam di Waduk Jatiluhur Purwakarta Belum Terungkap, Polisi Periksa Lebih dari 15 Saksi

Menurut Rudy, langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden (Prabowo Subianto, red) yang menekankan pentingnya reformasi birokrasi serta pencarian bibit-bibit unggul sebagai penyelenggara pemerintahan.

"Kita ingin semua aparatur sipil negara memiliki peluang yang sama dalam hal karier. Pemerintah Kabupaten Bogor berupaya mencari potensi-potensi SDM terbaik yang dimiliki Kabupaten Bogor," katanya.

Ia mengaku antusiasme peserta menjadi salah satu hal yang paling menarik selama proses seleksi berlangsung. Menurutnya, banyak wajah baru yang mampu menghadirkan ide dan gagasan segar untuk pembangunan daerah.

"Jarang-jarang melihat mereka bisapL  berekspresi, memaparkan ide dan gagasannya untuk membangun Bogor bersama-sama. Ini menunjukkan bahwa berkarier di Bogor tidak perlu dekat dengan siapa pun dan tidak perlu menggunakan cara apa pun. Cukup tuangkan ide dan gagasan untuk melayani masyarakat," tegas Rudy.

Seleksi terbuka dijadwalkan berlangsung hingga Jumat. Setelah seluruh tahapan selesai, hasilnya akan diumumkan secara daring pada pekan berikutnya.

Selain jabatan eselon III dan IV, Pemkab Bogor juga mulai membuka seleksi jabatan eselon II secara bertahap. Tahap pertama mencakup enam posisi strategis, termasuk tiga jabatan asisten daerah serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Kebudayaan, serta Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.

Rudy juga mengungkapkan mekanisme serupa akan diterapkan pada pengisian sejumlah jabatan yang kosong, termasuk jabatan camat. Namun, pola seleksinya akan disesuaikan dengan kebutuhan dan didukung sistem penilaian yang tengah disiapkan oleh BKPSDM.

Melalui sistem seleksi terbuka ini, Pemkab Bogor berharap mampu melahirkan pemimpin-pemimpin birokrasi yang berintegritas, inovatif, dan memiliki kemampuan terbaik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor, Cecep Imam Nagarasid, mengatakan pihaknya akan mengambil tindakan apabila menemukan aktivitas yang dinilai melanggar ketentuan saat patroli berlangsung. Menurutnya, langkah awal yang akan dilakukan adalah tindakan pencegahan dengan membubarkan kerumunan tersebut.

Baca Juga: DPRD Kota Bekasi Segera Bentuk Pansus Bahas Raperda Penyimpangan Seksual, Sardi: Bukan Raperda LGBT

"LGBT sendiri hal yang dilarang oleh mana pun baik agama maupun oleh negara. Jadi kalau ditemukan, kami akan melakukan langkah-langkah pencegahan, termasuk membubarkan jika ada di Kabupaten Bogor," ujar Cecep, Rabu (29/7/2026).

Cecep menjelaskan, penyisiran tidak hanya difokuskan di satu lokasi. Kawasan olahraga, tempat rekreasi, hingga lokasi lain yang memungkinkan menjadi titik pertemuan akan menjadi sasaran patroli. Ia menilai, kemudahan komunikasi melalui media sosial membuat kelompok tertentu dapat dengan mudah menentukan lokasi pertemuan.

"Tempatnya bisa di mana saja, tergantung kesepakatan mereka. Bisa di kawasan olahraga, tempat rekreasi, vila, kolam renang, atau lokasi lain yang telah ditentukan," katanya.

Meski demikian, Cecep mengungkapkan bahwa hingga saat ini Satpol PP Kabupaten Bogor belum pernah menemukan secara langsung aktivitas kelompok LGBT saat melakukan patroli rutin.

"Selama ini belum ada yang ditemukan langsung oleh Satpol PP. Namun jika ada operasi gabungan dalam rangka pencegahan atau penertiban, kami siap mendukung," tegasnya.

Satpol PP Kabupaten Bogor memastikan patroli akan terus dilakukan sebagai bagian dari pengawasan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Bogor, sekaligus merespons berbagai informasi yang berkembang di masyarakat.

Seminar yang menghadirkan pakar hortikultura dari Amerika Serikat itu dinilai menjadi ruang strategis untuk memperluas wawasan sekaligus bertukar pengalaman dalam merancang konsep pembangunan yang lebih adaptif terhadap tantangan masa depan.

"Alam kita sudah bagus, tetapi tidak bisa dibiarkan begitu saja. Perlu ditata agar lebih indah. Sekarang membangun tidak hanya fisiknya, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutannya, estetikanya, dan bagaimana manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang," ujar Diana.

Baca Juga: 149 Penelitian Siswa Indonesia Timur Dipamerkan, Wamendagri Apresiasi Sekolah GenIUS yang Menyiapkan Generasi Muda

Menurutnya, kolaborasi dengan para ahli internasional penting agar Indonesia mendapatkan perspektif baru yang dapat disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan pembangunan di dalam negeri.

Diana juga mengingatkan bahwa perubahan iklim menjadi tantangan besar yang harus diantisipasi dalam setiap proyek infrastruktur. Karena itu, pembangunan harus memperhatikan kondisi ekologi, termasuk pemilihan vegetasi yang sesuai dengan karakter masing-masing daerah.

"Perubahan iklim membuat kondisi cuaca semakin tidak menentu. Karena itu, pembangunan harus mampu mengantisipasi kondisi tersebut, termasuk memilih tanaman yang tepat di setiap ekoregion agar lingkungan tetap terjaga, mengurangi risiko banjir, dan tanaman dapat tumbuh dengan baik," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Diana turut memaparkan Visi PU 608 yang selaras dengan Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Visi itu berfokus pada pencapaian Incremental Capital Output Ratio (ICOR) di bawah angka enam, pengentasan kemiskinan hingga nol persen, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional mencapai delapan persen.

"Semua pembangunan yang kita lakukan harus memberikan dampak nyata terhadap pengurangan kemiskinan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional," katanya.

Selain membahas konsep pembangunan berkelanjutan, Diana juga menyinggung keberadaan Taman Anggrek di Kebun Raya Bogor yang dibangun Kementerian PU pada 2019 sebagai bentuk dukungan terhadap BRIN dan Kebun Raya Bogor dalam melestarikan anggrek asli Indonesia.

Baca Juga: Wamenko Pangan Hanif Faizol Tinjau Sentra Cabai HSS, 20 Hektare Lahan Masuk Program Nasional

Taman Anggrek tersebut dibangun dalam dua tahap dan diharapkan terus berfungsi sebagai pusat konservasi, penelitian, sekaligus pengembangan anggrek nasional. Sementara untuk pembangunan fasilitas serupa di kebun raya lainnya, Diana menyebut akan disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas yang ada.

Melalui seminar internasional ini, pemerintah berharap konsep living infrastructure atau infrastruktur berbasis alam dapat semakin diterapkan dalam pembangunan nasional, sehingga menghasilkan kawasan yang tidak hanya modern, tetapi juga lebih hijau, tangguh menghadapi perubahan iklim, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Menurutnya, sistem talent mapping atau pemetaan bakat yang dijalankan sekolah tersebut layak menjadi inspirasi bahkan role model bagi madrasah lain di Indonesia.

Dalam kunjungannya ke MTsN 3 Bogor, Rabu (29/7/2026), Amien mengaku terkesan dengan pola pembinaan siswa yang dilakukan secara sistematis sejak awal masuk sekolah. Setiap peserta didik dipetakan berdasarkan potensi, minat, dan bakatnya, kemudian mendapatkan pendampingan berkelanjutan sesuai kemampuan masing-masing.

"Madrasah ini menurut saya sangat luar biasa. Banyak alumninya diterima di sekolah-sekolah unggulan, dan sistemnya sangat sistemik. Anak-anak dipetakan sejak dini, diberikan pendampingan sesuai talentanya. Ini bisa menjadi inspirasi sekaligus role model bagi madrasah lain," ujarnya pada awak media, Rabu (29/7/2026).

Ia menjelaskan, keberhasilan tersebut tidak hanya bergantung pada kemampuan akademik siswa, tetapi juga pada peran aktif guru Bimbingan Konseling (BK) yang mendampingi peserta didik dalam jangka panjang, termasuk saat menentukan jenjang pendidikan berikutnya.

Baca Juga: Ajak Pelajar Cileungsi Jauhi Tawuran dan Narkoba, Jaro Ade Pastikan Sarana Pendidikan Jadi Perhatian Pemkab Bogor

Menurut Amien, setiap madrasah memiliki inovasi masing-masing. Namun, pendekatan yang diterapkan MTsN 3 Bogor dinilainya memiliki keunggulan karena proses pemetaan bakat dilakukan secara jelas dan terstruktur.

"Kuncinya adalah membuat talent pool sejak awal, kemudian dilakukan pendampingan secara berkelanjutan. Guru BK memiliki peran yang sangat strategis agar setiap anak bisa berkembang sesuai potensinya," katanya.

Sementara itu, Kepala MTsN 3 Bogor, Hilman, mengungkapkan bahwa program talent mapping telah diterapkan sejak tiga tahun terakhir. Bahkan sebelum siswa resmi belajar, sekolah sudah melakukan tes diagnostik dan menggali latar belakang keluarga untuk mengetahui potensi maupun tantangan yang dimiliki setiap anak.

"Jadi kami tidak asal membina. Kami lihat dulu kemampuan anak, cita-citanya, dukungan orang tua, lalu kami dampingi. Kalau ada anak berbakat di olahraga, seni, atau bidang lain, kami arahkan agar potensinya berkembang. Jangan sampai anak minder karena bakatnya tidak diperhatikan," jelas Hilman.

Pendekatan tersebut, lanjutnya, terbukti membuahkan hasil. Banyak lulusan MTsN 3 Bogor berhasil diterima di berbagai sekolah favorit, seperti Taruna Nusantara, MAN Insan Cendekia Serpong, hingga SMK Analisis Kimia Bogor (Smakbo). Bahkan, sekolah tersebut mengklaim mampu mengirim sekitar 23 siswa setiap tahun ke Smakbo.

Selain itu, MTsN 3 Bogor juga mencatat keberhasilan besar dalam penerimaan peserta didik di sekolah "Maung", dengan sekitar 104 siswanya berhasil lolos pada tahun pertama pembukaan sekolah tersebut. Capaian itu disebut menjadi salah satu alasan kunjungan Dirjen Pendidikan Islam ke MTsN 3 Bogor.

Hilman menambahkan, keberhasilan itu tidak lepas dari pendampingan intensif guru BK kepada siswa dan orang tua selama proses pendaftaran sekolah. Pendampingan tersebut membuat proses pemilihan sekolah berjalan lebih terarah dan minim keluhan dari wali murid.

Baca Juga: 109 SD di Kabupaten Bogor Dimerger Jadi 53 Sekolah, Disdik: Demi Pendidikan Lebih Baik

"Kami kumpulkan orang tua, kami dampingi sejak awal, kami ajak berdiskusi sehingga mereka tidak kebingungan saat menentukan pilihan sekolah anak," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Hilman juga menjelaskan bahwa MTsN 3 Bogor menerapkan Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) yang mulai dijalankan sejak 2025. Kurikulum tersebut merupakan penguatan Kurikulum Merdeka dengan memasukkan nilai-nilai keagamaan, termasuk cinta kepada Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan.

Implementasinya diwujudkan melalui berbagai kegiatan, seperti penanaman pohon serta pembiasaan menghargai seluruh makhluk hidup sebagai bagian dari pendidikan karakter.

Melalui inovasi pemetaan bakat, pendampingan yang intensif, serta penguatan pendidikan karakter, MTsN 3 Bogor diharapkan dapat menjadi contoh pengembangan madrasah yang mampu melahirkan lulusan berprestasi sesuai potensi terbaik yang dimiliki setiap siswa.

Tak hanya menikmati atmosfer pertandingan internasional yang berlangsung meriah, para atlet disabilitas dari berbagai cabang olahraga itu juga mendapatkan pengalaman istimewa dengan berfoto bersama dua penggawa Timnas Indonesia yang juga membela Persib Bandung, Marc Klok dan Sandy Walsh, seusai pertandingan.

Ketua NPCI Kabupaten Bogor, M. Misbah, mengatakan kebahagiaan terpancar dari wajah para atlet yang untuk pertama kalinya dapat menyaksikan langsung pertandingan Timnas Garuda di stadion.

"Sangat bahagia anak-anak bisa melihat langsung pertandingan Timnas Garuda pada ajang Piala AFF 2026 ini," ujar Misbah usai pertandingan.

Menurutnya, kesempatan tersebut menjadi pengalaman yang tidak terlupakan bagi para atlet NPCI Kabupaten Bogor. Ia juga mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap penyandang disabilitas, khususnya dengan semakin banyaknya fasilitas dan akses yang ramah disabilitas di berbagai venue olahraga, termasuk Stadion Pakansari.

Baca Juga: Menang Telak 5-1 atas Kamboja, Ketua KNPI Kabupaten Bogor: Timnas Tampil Luar Biasa di Pakansari

"Kami juga merasa bangga punya Bupati Bogor, Pak Rudy Susmanto, yang sangat peduli dan penuh perhatian terhadap olahraga disabilitas," ungkapnya.

Kegembiraan serupa disampaikan atlet para tenis meja NPCI Kabupaten Bogor, Agus Sugiarto. Ia mengaku bangga dapat memberikan dukungan langsung kepada Timnas Indonesia, terlebih skuad Garuda berhasil mengawali turnamen dengan kemenangan meyakinkan 5-1 atas Kamboja.

Agus berharap dapat kembali hadir di Stadion Pakansari saat Indonesia menghadapi Vietnam pada pertandingan berikutnya.

"Saya berharap bisa kembali menyaksikan langsung pertandingan Indonesia melawan Vietnam di Pakansari," katanya.

Sementara itu, mantan atlet para panahan NPCI Kabupaten Bogor, Ripin Sembiring, juga mengaku menikmati suasana lautan merah yang memenuhi Stadion Pakansari. Ia bahkan berencana kembali datang bersama keluarga untuk memberikan dukungan kepada Timnas Garuda.

"Saya akan datang lagi ke Stadion Pakansari bersama anak dan istri saya saat Timnas Garuda melawan Vietnam. Kami merasa bangga NPCI bisa memberikan dukungan langsung kepada Timnas Garuda di Piala AFF 2026," pungkas Ripin.

Kehadiran para atlet NPCI Kabupaten Bogor di tribun Stadion Pakansari menjadi bukti bahwa semangat mendukung Timnas Indonesia menyatukan seluruh elemen masyarakat tanpa memandang keterbatasan. Momentum ini sekaligus menunjukkan semakin terbukanya akses bagi penyandang disabilitas untuk menikmati berbagai ajang olahraga bertaraf internasional.

Menurut Sastra, kondisi defisit anggaran yang cukup besar harus dijawab dengan berbagai terobosan dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Salah satu langkah yang dinilai paling efektif adalah mempercepat penyelesaian berbagai perizinan yang selama ini masih menjadi kendala bagi masyarakat maupun pelaku usaha.

"Di tengah kondisi defisit yang cukup besar, SKPD harus melakukan inovasi agar pendapatan daerah bisa meningkat," ujar Sastra, Selasa (28/7/2026).

Ia menegaskan, seluruh perangkat daerah perlu memiliki komitmen yang sama dalam menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Menurutnya, pelayanan perizinan yang cepat, mudah, dan transparan akan menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Bogor.

Sastra mengungkapkan, lambatnya proses perizinan merupakan salah satu persoalan yang paling sering dikeluhkan masyarakat kepada DPRD. Keluhan tersebut mencakup berbagai jenis perizinan, mulai dari izin usaha, pembangunan rumah, hingga izin lainnya yang dinilai masih berbelit dan memerlukan waktu penyelesaian yang terlalu lama.

Baca Juga: DPRD Jabar Dorong BIJB Kertajati Jadi Industri Dirgantara, Tedy Rusmawan: Tangkap Peluang Kolaborasi

"Keluhan masyarakat paling banyak terkait pengurusan izin, baik izin usaha, izin rumah, maupun izin lainnya, prosesnya masih cukup rumit," katanya.

Ia juga menyoroti masih adanya investor yang telah melengkapi seluruh persyaratan administrasi, bahkan melakukan revisi dokumen sesuai permintaan perangkat daerah, namun izin yang diajukan belum juga diterbitkan. Dalam beberapa kasus, proses tersebut bahkan memakan waktu hingga satu sampai dua tahun.

Menurut Sastra, kondisi ini berpotensi menghambat masuknya investasi baru ke Kabupaten Bogor. Padahal, investasi memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembukaan lapangan kerja, meningkatnya aktivitas usaha, serta bertambahnya penerimaan daerah.

Karena itu, ia menilai percepatan pelayanan perizinan harus menjadi prioritas pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat kondisi fiskal Kabupaten Bogor di tengah tantangan defisit anggaran.

"Kalau investasi cepat berjalan, usaha akan terbuka, tenaga kerja terserap, ekonomi bergerak, dan pendapatan daerah juga ikut meningkat," tutup Sastra.

Wahyudi menilai kemenangan tersebut menjadi kebanggaan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, hasil positif yang diraih skuad Garuda merupakan buah dari kerja keras, disiplin, dan kekompakan para pemain sepanjang pertandingan.

"Saya bersama Bupati Bogor Rudy Susmanto, Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin, Ketua KONI Kabupaten Bogor Arif Rochmawan, dan Ketua Karang Taruna Kabupaten Bogor Heri Gunawan menyaksikan langsung pertandingan ini. Permainan Timnas Indonesia sangat baik. Sejak awal kami optimistis Indonesia mampu mengalahkan Kamboja, dan Alhamdulillah hal itu terbukti dengan kemenangan 5-1," ujar Wahyudi.

Tak hanya memuji performa Timnas, Wahyudi juga mengapresiasi ribuan suporter yang memenuhi Stadion Pakansari. Menurutnya, dukungan tanpa henti dari para pendukung menjadi energi tambahan yang mampu membakar semangat para pemain hingga peluit akhir pertandingan.

Baca Juga: JohnHerdman Puji Mental Timnas Indonesia Usai Menang Telak, Fokus Langsung ke Laga Kontra Timor Leste

"Kami melihat langsung antusiasme suporter yang begitu luar biasa. Seluruh tribun Stadion Pakansari dipenuhi pendukung Timnas Indonesia yang terus memberikan dukungan tanpa henti. Atmosfer seperti ini menjadi kekuatan tambahan bagi para pemain untuk tampil maksimal," katanya.

Wahyudi optimistis atmosfer pertandingan akan semakin meriah saat Timnas Indonesia menghadapi Vietnam pada laga berikutnya yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Pakansari, Senin (3/8/2026).

Ia meyakini masyarakat akan kembali memadati stadion untuk memberikan dukungan penuh kepada skuad Garuda dalam laga yang diprediksi menjadi penentu langkah Indonesia menuju babak berikutnya.

"Pertandingan melawan Vietnam memang menjadi laga yang sangat krusial. Namun saya yakin Timnas Indonesia mampu meraih kemenangan dan memastikan langkah ke babak berikutnya. Mari kita terus memberikan doa dan dukungan terbaik untuk Merah Putih," tutupnya.

Kemenangan 5-1 atas Kamboja menjadi modal berharga bagi Timnas Indonesia untuk menghadapi persaingan di Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Dukungan penuh publik di Stadion Pakansari diharapkan kembali menjadi kekuatan tambahan bagi skuad Garuda dalam upaya menjaga tren positif dan mengamankan tiket ke fase selanjutnya.

Dalam konferensi pers usai pertandingan, Herdman menilai para pemain tampil disiplin, kompak, dan menikmati permainan mereka di lapangan.

"Kami menjalani pertandingan satu per satu. Hari ini adalah tentang menerapkan identitas taktis kami. Saya sangat senang dengan performa para pemain, usaha mereka, sikap mereka, dan kebersamaan yang mereka tunjukkan," ujar Herdman pada awak media, Senin (27/7/2026).

Pelatih asal Kanada itu juga memberikan apresiasi khusus kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir serta Presiden Republik Indonesia atas dukungan yang memungkinkan Mitchell Baker bergabung bersama Timnas Indonesia.

Baca Juga: Hattrick Mitchel Bakker Antar Timnas Indonesia Gilas Kamboja 5-1 di Pakansari

Herdman menyebut debut Baker sebagai momen yang sangat spesial setelah pemain muda tersebut langsung mencetak tiga gol pada laga internasional pertamanya.

"Ini adalah debut impian. Tiga gol di laga debut internasional merupakan momen yang sangat spesial. Banyak orang di balik layar yang pantas mendapat apresiasi karena telah mewujudkan momen ini," katanya.

Meski meraih kemenangan besar, Herdman menegaskan timnya belum mencapai performa terbaik. Menurutnya, masih ada sejumlah aspek taktis yang harus diperbaiki mengingat skuad tersebut baru menjalani pertandingan kedua bersama sebagai satu kelompok.

Ia menambahkan fokus tim kini langsung tertuju pada pertandingan berikutnya menghadapi Timor Leste yang diprediksi berlangsung tidak mudah.

"Ini sepak bola turnamen. Setiap pertandingan berbeda. Kami akan merayakan kemenangan ini sebentar, lalu kembali fokus ke pertandingan berikutnya," ungkapnya.

Menghadapi jadwal padat, Herdman memastikan rotasi pemain akan menjadi bagian penting dari strategi tim. Ia menjelaskan beberapa pemain masih berada dalam fase pramusim, ada yang baru pulih dari cedera, bahkan ada yang belum memiliki klub sehingga kondisi fisik mereka harus dikelola dengan cermat.

"Kami mengatur menit bermain, melakukan rotasi, menjaga pemain dari risiko cedera, dan memastikan mereka mencapai puncak performa di waktu yang tepat selama turnamen," jelasnya.

Herdman juga mengungkap alasan dirinya sempat menyaksikan pertandingan dari tribun sebelum turun ke bangku cadangan. Menurutnya, hal itu dilakukan untuk memberikan kepercayaan kepada para pemain agar mampu memimpin permainan secara mandiri.

"Kami memiliki enam pemimpin di dalam tim. Mereka tidak selalu membutuhkan pelatih di pinggir lapangan. Saya juga ingin melihat pertandingan dari sudut pandang taktis yang berbeda untuk mengevaluasi hasil kerja keras selama tiga minggu terakhir," tuturnya.

Dengan kemenangan perdana tersebut, Timnas Indonesia membuka turnamen dengan kepercayaan diri tinggi. Namun, Herdman menegaskan perjalanan masih panjang dan seluruh perhatian kini diarahkan untuk menjaga konsistensi performa pada laga-laga berikutnya.

Bintang kemenangan skuad Garuda adalah Mitchel Bakker yang tampil gemilang dengan mencetak tiga gol (hattrick). Dua gol lainnya disumbangkan Sandy Walsh dan Jeans Raven, sementara satu-satunya gol Kamboja berasal dari gol bunuh diri yang melibatkan kiper Indonesia, Nadeo Argawinata.

Sejak peluit awal dibunyikan, tim asuhan John Herdman langsung mengambil inisiatif menyerang. Dominasi Indonesia membuahkan hasil cepat pada menit keenam. Berawal dari tendangan bebas Thom Haye, Mitchel Bakker sukses menyundul bola ke gawang Kamboja untuk membawa Indonesia unggul 1-0.

Keunggulan Garuda bertambah pada menit ke-15. Umpan tarik Beckham Putra berhasil diselesaikan dengan sempurna oleh Bakker di dalam kotak penalti, sekaligus mencetak gol keduanya dalam pertandingan dan mengubah skor menjadi 2-0.

Baca Juga: Timnas Indonesia Kalahkan Kamboja 5-1 di Piala AFF 2026

Indonesia semakin menjauh pada menit ke-24. Thom Haye kembali mencatatkan assist melalui sepak pojok yang disambut sundulan keras Sandy Walsh. Bola gagal diantisipasi kiper Kamboja dan membuat Indonesia menutup babak pertama dengan keunggulan telak 3-0.

Memasuki babak kedua, Kamboja sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-48 setelah kesalahan antisipasi Nadeo Argawinata membuat bola masuk ke gawang sendiri. Skor berubah menjadi 3-1.

Namun, Indonesia tak membutuhkan waktu lama untuk kembali menjauh. Pada menit ke-56, Thom Haye kembali mengirim umpan silang matang yang disambut sundulan Mitchel Bakker. Gol tersebut memastikan hattrick Bakker sekaligus membawa Indonesia unggul 4-1.

Menjelang akhir laga, tepatnya pada menit ke-85, Jeans Raven memanfaatkan kesalahan kiper Kamboja untuk mencetak gol kelima Indonesia melalui sepakan datar.

Hingga wasit meniup peluit panjang, skor 5-1 tetap bertahan. Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Timnas Indonesia dalam mengawali kiprahnya di Grup A Piala AFF Hyundai Cup 2026.

Selanjutnya, Timnas Indonesia akan kembali tampil di Stadion Gelora Pakansari, Cibinong, menghadapi Vietnam pada 3 Agustus 2026 dalam laga yang diprediksi menjadi penentu persaingan di Grup A.

Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan seluruh persiapan penyelenggaraan pertandingan telah rampung. Menurutnya, infrastruktur maupun kesiapan panitia telah mencapai 100 persen menjelang laga perdana.

"Bagi yang tidak bisa hadir di stadion, Pemerintah Kabupaten Bogor juga mempersiapkan acara nonton bareng di Alun-Alun Kabupaten Bogor," ujar Rudy pada awak media, Senin (27/7/2026).

Ia menjelaskan, berbagai ornamen penyambutan juga telah dipasang untuk menyemarakkan ajang sepak bola terbesar di kawasan Asia Tenggara tersebut. Salah satunya, deretan 10 bendera negara peserta Piala AFF yang dipasang di kawasan Exit Tol Sirkuit Sentul.

"Exit Tol Sirkuit Sentul disambut oleh 10 bendera negara peserta Piala AFF. Tentunya ini sebuah kehormatan," katanya.

Baca Juga: Bogor Siap Total Sambut Piala AFF 2026, Bupati Rudy: Garuda Muda Harus Jadi Juara

Rudy menegaskan, menjadi tuan rumah Piala AFF 2026 merupakan kebanggaan sekaligus tanggung jawab besar bagi Kabupaten Bogor. Menurutnya, sejak laga dimulai, Bogor tidak hanya membawa nama daerah, tetapi juga menjadi representasi Indonesia di mata dunia.

"Hari ini Bogor tidak hanya membawa wajah Bogor, tetapi mulai Senin ini Bogor mewakili bangsa Indonesia di kancah dunia melalui Piala AFF 2026," tegasnya.

Untuk menyukseskan penyelenggaraan ajang internasional tersebut, Rudy memastikan seluruh unsur pemerintah daerah akan hadir memberikan dukungan bersama masyarakat.

"Semuanya hadir. Yang kita harapkan adalah dukungan penuh dari seluruh masyarakat untuk memberikan semangat kepada para peserta dan menyukseskan Piala AFF 2026," pungkasnya.

Dalam TFG tersebut, jajaran pimpinan pengamanan memetakan secara rinci seluruh kawasan stadion melalui peta taktis berukuran besar. Simulasi mencakup pembagian zona pengamanan mulai dari Ring 1 hingga Ring 3, akses masuk dan keluar stadion, tribun penonton, plaza utara dan selatan, titik penyekatan lalu lintas, hingga kantong parkir kendaraan.

Selain itu, para perwira pengendali dan unsur pimpinan bantuan kendali operasi (BKO) lintas instansi juga diberikan pemahaman mengenai pola pergerakan personel, jalur evakuasi darurat, rekayasa lalu lintas di kawasan Cibinong, serta langkah cepat dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Baca Juga: Selamatkan Masyarakat dari Jutaan Butir Obat Terlarang, Rudy Susmanto Apresiasi Polres Bogor Ungkap 74 Kasus Narkoba

Pengamanan dilakukan seiring tingginya antusiasme masyarakat menyambut pertandingan Timnas Indonesia di ASEAN Hyundai Cup 2026. Berdasarkan pembaruan penjualan tiket hingga pukul 11.05 WIB, sebanyak 9.014 tiket telah terjual untuk laga perdana Indonesia melawan Kamboja, ditambah program seat filling bagi 9.000 penonton. Sementara itu, laga kedua menghadapi Vietnam telah mencatat penjualan sebanyak 8.140 tiket.

Untuk menjamin keamanan selama pertandingan berlangsung, sebanyak 1.097 personel gabungan diterjunkan. Kekuatan tersebut terdiri atas 572 personel Polres Bogor, 297 personel BKO Polda/Mabes Polri, serta 228 personel dari instansi sektoral, meliputi Kodim 0621, Denpom, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Gartap.

Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto menegaskan, Tactical Floor Game menjadi kunci utama dalam menyamakan persepsi seluruh personel gabungan mengenai pola bertindak di lapangan.

Menurutnya, seluruh petugas tidak hanya dituntut siap secara fisik, tetapi juga memahami secara menyeluruh tugas, fungsi, serta jalur koordinasi masing-masing agar pengamanan berjalan efektif.

"Seluruh personel harus memahami tugas dan koordinasi dengan baik sehingga penyelenggaraan pertandingan internasional di Stadion Pakansari dapat berlangsung aman, tertib, lancar, dan tetap mengedepankan pendekatan humanis," tegas Wikha.

Dengan pemantapan melalui TFG ini, Polres Bogor berharap seluruh rangkaian pertandingan ASEAN Hyundai Cup 2026 di Stadion Pakansari dapat berlangsung kondusif, sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi pemain, ofisial, maupun ribuan suporter yang akan memadati stadion.

Rudy mengungkapkan, pembangunan kembali puskesmas dilakukan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR) PT Intra GolfLink Resorts Tbk. Menurutnya, kolaborasi seperti ini menjadi solusi untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Bogor yang memiliki jumlah penduduk terbesar dan wilayah yang sangat luas.

"Bogor merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Tugas dan tantangan kita cukup besar. Membangun Bogor tidak bisa sendirian. Berkat sinergi dengan dunia usaha, satu per satu infrastruktur bisa diselesaikan," ujar Rudy pada awak media, Senin (27/7/2026).

Ia berharap peresmian Puskesmas Mangkuluhur menjadi momentum untuk mengajak lebih banyak perusahaan berkontribusi melalui program CSR, terutama dalam pembangunan sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur jalan, hingga pengembangan sumber daya manusia.

Baca Juga: Bogor Siap Total Sambut Piala AFF 2026, Bupati Rudy: Garuda Muda Harus Jadi Juara

Bupati juga menegaskan pembangunan gedung sepenuhnya dilakukan oleh pihak perusahaan. Pemerintah Kabupaten Bogor hanya menerima hasil pembangunan tersebut sebagai bentuk manfaat bagi masyarakat.

"Bangunan ini sudah sangat baik, bahkan lebih bagus dari kondisi sebelumnya. Namun yang paling penting adalah pelayanan yang ramah, lingkungan yang bersih, serta pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat," katanya.

Rudy menambahkan, bantuan dari PT Intra GolfLink Resorts Tbk merupakan bentuk kepedulian yang datang tanpa harus diminta berulang kali oleh pemerintah daerah.

"Ini menjadi contoh bahwa dengan kekuatan fiskal yang dimiliki pemerintah, pembangunan tidak bisa selesai dalam waktu singkat. Karena itu mari berkolaborasi bersama-sama agar pembangunan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur lainnya bisa lebih cepat terwujud," ucapnya.

Sementara itu, Corporate Secretary PT Intra GolfLink Resorts Tbk, Hari Cahyanto, menjelaskan nilai pembangunan kembali Puskesmas Mangkuluhur mencapai hampir Rp2,4 miliar.

Pembangunan dimulai sejak November dan sempat mengalami keterlambatan akibat adanya sejumlah pekerjaan tambahan, seperti pembangunan taman, pos jaga, serta penguatan struktur bangunan yang sebelumnya mengalami kerusakan berat akibat kebakaran.

"Kami melakukan banyak penguatan struktur karena ini bangunan bekas kebakaran. Kami ingin memastikan bangunan benar-benar aman dan nyaman untuk masyarakat yang akan memanfaatkan fasilitas ini," jelas Hari.

Ia menegaskan dana CSR perusahaan difokuskan untuk pembangunan gedung, sedangkan pengadaan alat kesehatan dan perlengkapan medis menjadi kewenangan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.

Dengan beroperasinya kembali Puskesmas Mangkuluhur, diharapkan akses layanan kesehatan masyarakat Citeureup semakin optimal sekaligus menjadi contoh keberhasilan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam membangun fasilitas publik di Kabupaten Bogor.

Dalam kunjungannya, Jaro Ade mengapresiasi lingkungan SMP Negeri 3 Cileungsi yang dinilai bersih, rapi, dan nyaman sebagai tempat belajar. Menurutnya, budaya menjaga kebersihan harus ditanamkan sejak dini, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah.

"Menjaga kebersihan harus menjadi kebiasaan. Di rumah kita menjaga lingkungan sekaligus nama baik keluarga, sedangkan di sekolah kita menjaga kebersihan dan nama baik sekolah," ujar Jaro Ade.

Tak hanya soal kebersihan, Wabup juga mengajak para siswa untuk menghormati guru, menyayangi orang tua, serta membangun budaya saling menghargai antarsesama. Ia berharap kakak kelas dapat menjadi teladan bagi adik kelas sehingga tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif.

Baca Juga: Bogor Siap Total Sambut Piala AFF 2026, Bupati Rudy: Garuda Muda Harus Jadi Juara

Di hadapan para pelajar, Jaro Ade memberikan perhatian khusus terhadap maraknya aksi tawuran. Ia menegaskan bahwa tawuran hanya akan merusak masa depan pelajar dan berdampak buruk bagi keluarga, sekolah, hingga aparat penegak hukum.

Selain itu, ia mengingatkan siswa agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba maupun obat-obatan terlarang yang dapat menghancurkan masa depan generasi muda.

"Saya yakin anak-anak SMP Negeri 3 Cileungsi adalah anak-anak yang baik, berakhlak, dan mampu menjaga diri. Teruslah belajar, raih cita-cita, dan manfaatkan kesempatan sekolah dengan sebaik-baiknya karena kalian adalah harapan bangsa di masa depan," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Jaro Ade juga menyoroti masih adanya sekolah di Kabupaten Bogor yang membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana, termasuk fasilitas lapangan. Ia menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan infrastruktur pendidikan untuk jenjang SD dan SMP akan terus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bogor sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bogor, Iman Wahyu Budiana, mengungkapkan berdasarkan data Kementerian UMKM terdapat 444.212 UMKM di Kabupaten Bogor. Namun, hingga saat ini baru sekitar 38 ribu UMKM yang menjadi binaan langsung pemerintah daerah.

"Yang terdata di Kementerian UMKM ada sekitar 444.212 UMKM. Tetapi yang saat ini menjadi binaan kami baru sekitar 38 ribu UMKM," ujar Iman.

Ia menjelaskan, kategori UMKM tidak hanya mencakup usaha makanan dan minuman, tetapi juga berbagai jenis usaha lain yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), seperti jasa, kerajinan, bengkel, hingga usaha lainnya.

Baca Juga: HUT ke-79 Koperasi, Pemkab Bogor Hadirkan 100 Stan UMKM Nonstop 72 Jam

Menurutnya, pendataan ulang dilakukan bukan untuk menghapus legalitas pelaku usaha, melainkan memastikan apakah usaha tersebut masih berjalan atau sudah berhenti beroperasi.

"Yang kami lihat adalah keberlangsungan usahanya. Jadi bukan NIB-nya yang dinonaktifkan, karena NIB berlaku seumur hidup. Kami hanya ingin memisahkan mana UMKM yang masih aktif dan mana yang sudah tidak lagi menjalankan usahanya," jelasnya.

Iman menambahkan, banyak UMKM bermunculan saat pandemi COVID-19. Namun, setelah pandemi berakhir, belum diketahui berapa banyak yang masih bertahan sehingga diperlukan verifikasi kembali.

Selain memetakan UMKM aktif, pihaknya juga tengah mengelompokkan jenis usaha, mulai dari makanan dan minuman, fesyen, kerajinan, hingga perbengkelan. 

Baca Juga: Api Mengamuk di Jalan Soekarno Hatta Bandung, Bengkel Tambal Ban dan Las Hangus Terbakar

Saat ini, sektor makanan dan minuman masih menjadi kategori usaha yang paling dominan di Kabupaten Bogor, dengan sebaran terbesar berada di wilayah Cibinong Raya.

Untuk menjangkau pelaku usaha di pedesaan, Dinas Koperasi dan UMKM menggandeng pemerintah kecamatan, Kasi Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang), serta Tim Penggerak PKK dalam pendataan maupun pembinaan, termasuk akses permodalan.

Iman mengakui, tantangan terbesar saat ini bukan hanya pendataan, tetapi juga mendorong pelaku UMKM agar terbuka melaporkan omzet usahanya. Banyak pelaku usaha yang masih enggan memberikan data karena khawatir akan dikenakan pajak lebih besar.

Padahal, menurutnya, data tersebut sangat penting untuk menghitung besarnya kontribusi sektor UMKM terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja, hingga pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bogor.

"Kalau data omzet terkumpul, kita bisa menghitung berapa sumbangsih UMKM terhadap PDRB, berapa tenaga kerja yang terserap, dan sejauh mana UMKM mampu mengurangi angka kemiskinan," katanya.

Iman mencontohkan sejumlah UMKM binaan Kabupaten Bogor telah berkembang pesat. Salah satunya pelaku usaha di Ciampea yang berhasil mengekspor keripik kulit patin ke Malaysia hingga mencapai sekitar 100 ribu pieces. Selain itu, ada UMKM di Jonggol yang meraih penghargaan Tegar Beriman Award dengan omzet mencapai ratusan juta rupiah.

Menurutnya, keberhasilan UMKM tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

Di sektor koperasi, Iman juga ingin memetakan jumlah anggota, nilai simpanan, serta kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia berharap, dengan data yang akurat, pemerintah dapat menunjukkan bahwa UMKM dan koperasi menjadi motor penggerak ekonomi sekaligus instrumen penting dalam menekan angka kemiskinan di Kabupaten Bogor.

Menurut Rudy, penyelenggaraan Piala AFF bukan hanya membawa nama Kabupaten Bogor, tetapi juga menjadi representasi wajah Indonesia di mata dunia. Karena itu, seluruh perangkat daerah hingga berbagai organisasi dilibatkan untuk memastikan kawasan penyelenggaraan tampil bersih dan siap menyambut para tamu maupun suporter.

"Kita diberikan kepercayaan dan kehormatan oleh Pak Presiden sebagai salah satu venue untuk tuan rumah Piala AFF. Tentunya hari ini kita bukan hanya membawa wajah Bogor, tapi membawa wajah bangsa Indonesia," ujar Rudy, Minggu (26/7/2026).

Ia menjelaskan, kolaborasi dilakukan dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk melakukan pembersihan lingkungan, terutama di sepanjang kawasan Sirkuit Sentul hingga Stadion Pakansari yang menjadi pusat kegiatan pertandingan.

Baca Juga: Ungkap Kasus Peredaran Narkotika Varian Baru di Kabupaten Bogor

Rudy juga mengajak seluruh masyarakat memberikan dukungan penuh kepada Timnas Indonesia U-23 yang akan menjalani laga perdana Piala AFF pada Senin (27/7/2026) di Stadion Pakansari.

"Kita doakan bersama, kita dukung bersama, Garuda-Garuda Muda akan jadi juara," katanya.

Terkait kesiapan teknis, Rudy memastikan seluruh fasilitas utama maupun penunjang telah siap digunakan. Persiapan lapangan pertandingan dan infrastruktur pendukung di luar stadion telah mencapai 100 persen.

"Persiapan lapangan sudah 100 persen, infrastruktur di luar juga sudah 100 persen. Tinggal hari ini kita melakukan pembersihan," ungkapnya.

Ia menambahkan, pada hari yang sama kawasan Stadion Pakansari juga dikunjungi rombongan pesepeda bersama Wakil Wali Kota Bogor yang ingin melihat langsung kesiapan Kabupaten Bogor sebagai tuan rumah Piala AFF 2026.

Dengan seluruh persiapan yang telah rampung, Pemkab Bogor optimistis pelaksanaan Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari dapat berlangsung sukses sekaligus memberikan kesan positif bagi seluruh peserta dan pendukung sepak bola Asia Tenggara.

Dalam konferensi pers jelang pertandingan, Minggu (26/7/2026), Nadeo menyatakan seluruh persiapan tim telah dimatangkan sejak menjalani pemusatan latihan di Bali bersama pelatih Jhon Herdman. Berbagai aspek teknis maupun strategi telah dipersiapkan sebelum tim bertolak ke Bogor.

"Kita sudah bahas semuanya di Bali bersama Coach Jhon. Kita sudah siapkan persiapan sedemikian rupa dengan apa yang harus kita bawa ke Bogor untuk pertandingan besok," ujar Nadeo.

Kiper andalan Garuda itu mengungkapkan, suasana di dalam tim sangat positif. Seluruh pemain memiliki keyakinan dan kepercayaan diri tinggi untuk mengawali turnamen dengan hasil maksimal.

Baca Juga: Jelang Lawan Kamboja, John Herdman: Timnas Indonesia Fokus Bangun Kekuatan Sendiri

Meski demikian, Nadeo mengingatkan bahwa laga pembuka tidak akan berjalan mudah. Ia menilai setiap pertandingan pertama selalu memiliki tantangan tersendiri, sehingga fokus menjadi kunci utama bagi Timnas Indonesia.

"Pertandingan pertama pasti tidak gampang melawan siapa pun itu. Jadi fokus kita tetap terjaga untuk pertandingan besok dan siap 100 persen," tegasnya.

Dukungan suporter di Stadion Pakansari diharapkan menjadi energi tambahan bagi skuad Garuda untuk membuka perjalanan di Piala AFF 2026 dengan kemenangan atas Kamboja. Timnas Indonesia pun bertekad memanfaatkan status sebagai tuan rumah untuk meraih tiga poin perdana di Grup A.

Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, menegaskan skuad Garuda siap memulai langkah dengan menghadapi Kamboja. Bertanding di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Herdman berharap dukungan penuh dari masyarakat Bogor untuk memberikan semangat kepada para pemain.

"Kami sangat senang bisa bermain di Bogor. Kami juga antusias bermain di hadapan masyarakat Bogor, dan kami berharap stadion akan dipenuhi suporter yang memberikan dukungan kepada kami dalam pertandingan besar melawan Kamboja," ujar Herdman dalam konferensi pers, jelang laga, Minggu (26/7/2026).

Menurut Herdman, persiapan Timnas Indonesia berjalan sesuai rencana. Pemusatan latihan di Bali dinilai berhasil membangun kekompakan antarpemain, baik di dalam maupun di luar lapangan.

Baca Juga: Timnas Voli Putra Indonesia Gagal ke Final, Usai Menyerah dengan Vietnam di Semifinal

"Semangat tim sangat bagus. Dari sisi taktik juga kami melihat perkembangan. Tim semakin kompak dan kebersamaan para pemain terus tumbuh," katanya.

Pelatih asal Inggris itu mengingatkan bahwa pertandingan melawan Kamboja merupakan laga kedua yang dijalaninya bersama Timnas Indonesia. Karena itu, ia memilih fokus pada proses membangun tim dibanding membebani pemain dengan target yang terlalu jauh.

"Bagi kami, pertandingan besok adalah tentang bagaimana kami menjadi semakin kuat sebagai sebuah tim dan memulai langkah pertama di turnamen ini. Kami berharap ini menjadi awal dari banyak langkah berikutnya," ungkapnya.

Saat ditanya mengenai kekuatan Kamboja, Herdman mengakui calon lawannya merupakan tim yang terorganisasi dan disiplin. Terlebih, Kamboja telah menjalani satu pertandingan sehingga memiliki ritme bermain yang lebih baik.

Meski demikian, ia menegaskan perhatian utama Timnas Indonesia bukanlah lawan, melainkan mempertajam identitas permainan sendiri.

"Kami harus fokus pada diri kami sendiri. Kami harus percaya pada setiap langkah yang telah kami ambil. Yang terpenting adalah terus menunjukkan kemajuan," tegasnya.

Herdman memastikan tim pelatih telah mempelajari permainan Kamboja. Namun, menurutnya, chemistry, semangat juang, dan keyakinan para pemain menjadi modal utama untuk meraih hasil positif.

"Kami akan memberikan segalanya. Semoga itu cukup untuk membawa kami meraih hasil positif melawan Kamboja," pungkasnya.

Kali ini, bantuan diserahkan kepada TKQ Nurul Falah di Desa Ciaruteun Ilir, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, pada Jumat (24/7/2026). Bantuan tersebut berupa dua unit ayunan dan satu unit komidi putar yang diharapkan dapat menunjang kegiatan belajar sambil bermain bagi para siswa.

Dechan menegaskan, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pribadi terhadap pendidikan anak usia dini dan bukan berasal dari program lain.

"Bantuan perlengkapan bermain ini murni dari saya, untuk membantu TK-TK yang ada di Kabupaten Bogor," ujar Dechan.

Baca Juga: Bansos PKH dan BPNT Triwulan III Cair Mulai 20 Juli 2026, Kemensos Pastikan Data Penerima Lebih Akurat

Menurutnya, berdasarkan pendataan yang dilakukan tim, terdapat 13 taman kanak-kanak di Kabupaten Bogor yang akan menerima bantuan serupa. Hingga saat ini, baru tiga sekolah yang telah menerima bantuan, yakni TKQ Nurul Falah di Kecamatan Cibungbulang, satu TK di Desa Karehkel, Kecamatan Leuwiliang, serta satu TK di Kecamatan Rancabungur.

Dechan berharap, bantuan tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih menyenangkan bagi anak-anak.

"Bantuan ini diharapkan bisa membuat anak-anak senang dan gembira saat mengikuti pembelajaran," katanya.

Melalui program tersebut, Dechan berharap semakin banyak lembaga pendidikan anak usia dini di Kabupaten Bogor yang memiliki sarana bermain yang layak, sehingga mampu mendukung tumbuh kembang anak sekaligus meningkatkan kualitas proses belajar mengajar.

Sikap kooperatif tersebut diwujudkan dengan memberikan dukungan terhadap seluruh proses penyidikan agar berjalan transparan, akuntabel, dan mampu meningkatkan kepercayaan publik.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika menjelaskan, setelah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial BAP resmi ditetapkan sebagai tersangka, pemerintah daerah akan menjalankan konsekuensi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

"Intinya Pemda mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan Kejari. Kami sangat kooperatif agar prosesnya transparan, akuntabel, dan bisa memunculkan kepercayaan publik," ujar Ajat.

Baca Juga: Jadi Tersangka Korupsi RSUD Bogor Utara, ASN Aktif Pemkab Bogor Diberhentikan Sementara

Ia menambahkan, penetapan status tersangka terhadap ASN otomatis mempermudah proses penyidikan sehingga yang bersangkutan akan diberhentikan sementara dari jabatannya sesuai regulasi kepegawaian.

"Konsekuensi logisnya secara administrasi kepegawaian, ASN yang telah ditetapkan sebagai tersangka diberhentikan sementara sesuai peraturan yang berlaku. Itu langkah yang dilakukan Pemda," tegasnya.

Menanggapi kemungkinan Kejari menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kepada tersangka, Sekda menegaskan Pemkab Bogor menghormati sepenuhnya kewenangan aparat penegak hukum.

"Apapun yang dilakukan Kejari dalam kasus ini, prinsipnya Pemda akan menindaklanjuti dari sisi administrasi kepegawaian sesuai aturan," katanya.

Sementara itu, terkait masih adanya sejumlah ASN yang diperiksa sebagai saksi, Pemkab Bogor memastikan mereka tetap mendapatkan pendampingan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penanganan Perkara.

Menurut Sekda, pendampingan diberikan kepada ASN yang berstatus saksi selama proses penyelidikan maupun penyidikan sebagai bentuk perlindungan hak-hak mereka.

Baca Juga: DPRD Kabupaten Bogor Dukung Penuh Pengusutan Dugaan Korupsi RSUD Bogor Utara, Tunggu Penetapan Tersangka

"Pendampingan hukum diberikan kepada mereka yang dipanggil sebagai saksi. Tim bantuan hukum akan mendampingi agar hak-haknya terpenuhi dan memberikan penjelasan dari sisi hukum," jelasnya.

Namun, pendampingan tersebut tidak berlaku bagi ASN yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Kalau sudah berstatus tersangka, pendampingan dari pemerintah daerah tidak ada. Yang mendapatkan pendampingan adalah ASN yang masih diperiksa sebagai saksi," pungkasnya.

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 19.30 WIB. Setelah menerima laporan, anggota piket SPKT bersama personel Polsek Jonggol segera mendatangi lokasi. Namun saat tiba di tempat kejadian perkara (TKP), baik korban maupun para pelaku sudah tidak berada di lokasi.

Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, keributan bermula dari kesalahpahaman antara seorang pengamen punk bernama Andre dengan sekelompok pemuda yang sedang berkumpul di pertigaan Alun-alun Jonggol.

Baca Juga: Juru Parkir Meninggal Dunia di Jalan Surapati Bandung Dipicu Perselisihan Sepele, Polisi Ungkap Kronologi

Saat melintas, Andre diduga dalam kondisi mabuk dan berpapasan dengan para pemuda tersebut. Dalam situasi itu, korban disebut mengacungkan jari tengah sehingga memicu emosi kelompok pemuda. Korban kemudian diduga menjadi sasaran pemukulan beberapa kali oleh para pelaku yang hingga kini identitasnya masih belum diketahui.

Beruntung, keributan berhasil dilerai warga sekitar. Setelah kejadian, Andre yang diketahui berusia sekitar 25 tahun dan tinggal di Kampung Tegal, Desa Jatisari, Kecamatan Cileungsi, pulang bersama kakaknya yang sebelumnya juga mengamen di kawasan Alun-alun Jonggol.

Petugas Reskrim Polsek Jonggol kemudian mendata identitas korban dan meminta keterangan dari sejumlah saksi di lokasi untuk mengungkap peristiwa tersebut.

Kapolsek Jonggol, Kompol Hida Tjahjono, SH, membenarkan adanya dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut. Ia menegaskan pihaknya tidak akan mentoleransi segala bentuk aksi kekerasan, terlebih yang terjadi di ruang publik.

"Benar terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan oleh sekelompok pemuda terhadap korban. Kami Polsek Jonggol tidak mentolerir adanya tindakan kekerasan, apalagi terjadi di muka umum, dan perkara ini akan kami tindaklanjuti," tegasnya.

Kapolsek menambahkan, pada malam setelah kejadian penyidik sempat berupaya menghubungi korban, namun belum berhasil. Akibatnya, kronologi lengkap maupun identitas para pelaku masih belum dapat dipastikan.

Polisi berencana kembali memanggil korban untuk dimintai keterangan guna melengkapi pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang telah dimintai keterangan sebelumnya.

Hingga kini, kasus dugaan penganiayaan tersebut masih dalam tahap penyelidikan Unit Reskrim Polsek Jonggol. Polisi juga mengimbau masyarakat yang memiliki informasi terkait identitas pelaku atau rekaman kejadian agar segera melapor guna membantu proses penyelidikan.

Kebijakan merger itu dilakukan untuk mengoptimalkan tenaga pendidik, memaksimalkan pemanfaatan fasilitas sekolah, serta menciptakan tata kelola pendidikan yang lebih efektif di tengah masih terbatasnya jumlah kepala sekolah definitif dan tidak meratanya distribusi guru.

Kepala Bidang Pembinaan SD Disdik Kabupaten Bogor, Susilawati, mengatakan proses merger dilakukan setelah melalui kajian dari pihak sekolah dan pengawas, terutama terhadap sekolah yang memiliki jumlah siswa sedikit atau berada dalam satu hamparan dengan sekolah lain.

Baca Juga: Kekurangan Kepala Sekolah SD di Kabupaten Bogor Melonjak, Capai 280 Sekolah

“Merger dilakukan agar lebih efisien. Ada sekolah yang muridnya sedikit, ada yang berdekatan. Kalau digabung, guru bisa lebih optimal, fasilitas bisa digunakan bersama, dan kepala sekolah juga menjadi lebih efisien,” ujar Susilawati saat ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.

Menurutnya, sebelum merger sering muncul persoalan antarsekolah yang berada dalam satu lokasi. 

Meski berdampingan, fasilitas seperti perpustakaan maupun lapangan olahraga tidak dapat dimanfaatkan bersama sehingga memicu gesekan.

Baca Juga: Disdik Kota Bogor Jemput Bola Tekan Angka Putus Sekolah, Mayoritas Terjadi Saat Transisi SMP ke SMA

“Kadang satu sekolah punya perpustakaan, sekolah sebelah tidak bisa memakai. Lapangan juga begitu, akhirnya muncul persoalan. Dengan merger, semuanya bisa digunakan bersama,” katanya.

Selain efisiensi fasilitas, kebijakan tersebut juga menjadi solusi atas keterbatasan tenaga pendidik dan masih banyaknya jabatan kepala sekolah yang belum definitif. 

Saat ini, Disdik Kabupaten Bogor mencatat sekitar 280 posisi kepala sekolah masih dijabat pelaksana tugas (Plt), sementara calon kepala sekolah yang siap diangkat baru sekitar 80 orang.

Baca Juga: Disdik Jawa Barat Siapkan Anggaran Capai Rp7 Miliar untuk Pembangunan SMAN 11 Kota Bogor, SPMB Tetap Dibuka Lewat Zonasi

Susilawati menjelaskan, guru yang sebelumnya berlebih di sekolah hasil merger dapat dipindahkan ke sekolah lain yang masih kekurangan tenaga pengajar.

“Kalau digabung, satu guru bisa menangani satu rombongan belajar, sementara guru lainnya bisa dipindahkan ke sekolah yang lebih membutuhkan,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, program merger sebenarnya telah direncanakan sejak beberapa tahun lalu, namun sempat tertunda karena berbagai persoalan administrasi, mulai dari pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sertifikasi guru, hingga tanggung jawab kepala sekolah terhadap administrasi sekolah yang akan dihapus.

Baca Juga: Pemkot Bogor akan Merger 23 SD Negeri Menjadi 11 Sekolah Tahun Ini, Disdik Beberkan Alasannya

“Prosesnya cukup rumit karena sekolah yang dimerger otomatis hilang nomenklaturnya, sementara pengelolaan BOS, sertifikasi guru, dan administrasi lainnya tetap harus diselesaikan. Sekarang sebagian besar sudah beres, meski masih ada satu-dua yang dalam proses penyelesaian,” tuturnya.

Susilawati menegaskan, usulan merger bukan berasal dari Disdik Kabupaten Bogor, melainkan diajukan oleh sekolah bersama pengawas setelah mempertimbangkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan mendapat masukan dari orang tua siswa.

Ke depan, Disdik berharap kebijakan tersebut mampu menciptakan iklim sekolah yang lebih kondusif dan mendorong kolaborasi antarsatuan pendidikan.

“Harapannya sekolah menjadi lebih kondusif. Kalau sebelumnya dua sekolah dalam satu lokasi masing-masing punya kebijakan sendiri, sekarang bisa lebih kompak, termasuk dalam pengelolaan program sekolah maupun pelaksanaan penerimaan peserta didik baru,” pungkasnya.

Kompetisi yang diikuti sebanyak 912 pelajar sekolah dasar dari berbagai kecamatan ini menjadi ajang pelestarian olahraga tradisional sekaligus seleksi atlet yang akan mewakili Kabupaten Bogor pada Invitasi Olahraga Tradisional Tingkat Provinsi Jawa Barat pada Oktober 2026.

Lima cabang olahraga tradisional dipertandingkan, yakni dagongan, egrang, hadang, sumpitan, dan tarompah panjang. Dari hasil perlombaan, Kecamatan Leuwiliang tampil sebagai salah satu kontingen terbaik dengan memborong dua gelar juara pertama pada nomor dagongan dan tarompah panjang. Sementara itu, Citeureup menjadi juara egrang, Cibinong terbaik di nomor hadang, dan Ciomas keluar sebagai juara sumpitan.

Baca Juga: Ratusan Pelajar Ramaikan Invitasi Olahraga Tradisional SD Kabupaten Bogor, Siap Cetak Juara Jabar

Sekretaris Dispora Kabupaten Bogor, Riza Juangsah Rahmat, mengatakan kegiatan tersebut bukan hanya bertujuan mencari juara, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga dan melestarikan olahraga tradisional sebagai warisan budaya bangsa.

"Olahraga tradisional harus terus dikenalkan kepada generasi muda agar tidak hilang ditelan perkembangan zaman. Melalui kegiatan ini kami ingin menanamkan kecintaan anak-anak terhadap permainan tradisional sekaligus membangun karakter, sportivitas, dan kebersamaan," ujar Riza.

Menurutnya, para juara yang telah terpilih diharapkan mampu mempersiapkan diri secara maksimal untuk membawa nama Kabupaten Bogor pada ajang tingkat Provinsi Jawa Barat.

"Kami mengucapkan selamat kepada seluruh juara. Semoga mampu mempertahankan prestasi Kabupaten Bogor di tingkat Jawa Barat dan mengharumkan nama daerah. Tetap berlatih, jaga semangat, dan tampil maksimal saat membawa nama Kabupaten Bogor," katanya.

Sementara itu, Ketua Tim Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus Dispora Kabupaten Bogor, Dedi Supriadi, menegaskan bahwa penyelenggaraan invitasi ini merupakan bentuk komitmen Dispora dalam menjaga eksistensi olahraga tradisional di kalangan pelajar.

"Melalui kegiatan ini kami ingin memastikan olahraga tradisional tetap hidup dan dikenal oleh generasi muda. Selain menjadi ajang pelestarian budaya, invitasi ini juga menjadi sarana pembinaan atlet usia dini yang nantinya dipersiapkan menghadapi kompetisi tingkat Jawa Barat," ujar Dedi.

Daftar Juara Invitasi Olahraga Tradisional Kabupaten Bogor 2026:

Dagongan: Juara I Leuwiliang, Juara II Cileungsi, Juara III Cibinong.
Egrang: Juara I Citeureup, Juara II Bojonggede, Juara III Megamendung.
Hadang: Juara I Cibinong, Juara II Leuwiliang, Juara III Pamijahan.
Sumpitan: Juara I Ciomas, Juara II Bojonggede, Juara III Tajurhalang.
Tarompah Panjang: Juara I Leuwiliang, Juara II Cibinong, Juara III Bojonggede.

Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) memastikan seluruh fasilitas di Stadion Pakansari telah selesai diperbaiki, mulai dari atap stadion yang sebelumnya rusak akibat angin puting beliung, kualitas rumput lapangan, toilet, hingga berbagai fasilitas pendukung lainnya.

Kepala Dispora Kabupaten Bogor, Asnan AP, mengatakan kondisi Stadion Pakansari kini sudah memenuhi syarat untuk menggelar pertandingan internasional.

"Semua perbaikan atap, rumput, toilet, dan fasilitas lainnya sudah selesai. Saat ini Stadion Pakansari sudah siap menggelar ajang AFF 2026 Grup A," ujar Asnan, Kamis (23/7/2026).

Baca Juga: Rising Of The Sounds 2026: Merayakan Harmoni Musisi Nasional, Talenta Lokal, dan Komunitas Kreatif Bogor

Dalam ajang tersebut, Stadion Pakansari akan menjadi saksi perjuangan Timnas Indonesia saat menghadapi Kamboja pada 27 Juli 2026 dan Vietnam pada 3 Agustus dalam lanjutan penyisihan Grup A.

Senada dengan itu, Kepala UPT Sarana dan Prasarana Dispora Kabupaten Bogor, Sairan, menegaskan seluruh pekerjaan renovasi telah dituntaskan.

"Sudah beres semua perbaikan atap stadion dan lainnya. Stadion Pakansari sudah siap menggelar event AFF 2026," katanya.

Sementara itu, Bupati Bogor Rudy Susmanto menyatakan Kabupaten Bogor siap menyambut perhelatan sepak bola bergengsi Asia Tenggara tersebut. Menurutnya, seluruh pekerjaan penyempurnaan stadion, termasuk perbaikan atap yang ditargetkan selesai pada 21 Juli 2026, kini telah rampung.

Rudy menilai kepercayaan menjadikan Stadion Pakansari sebagai salah satu venue Piala AFF 2026 merupakan kebanggaan sekaligus tanggung jawab besar bagi Kabupaten Bogor.

"Kami ingin menghadirkan penyelenggaraan yang aman, nyaman, dan berkelas bagi seluruh peserta, ofisial, suporter, maupun tamu yang datang," ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bogor untuk ikut menyukseskan penyelenggaraan Piala AFF 2026 dengan menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan selama pertandingan berlangsung.

"Mari kita sukseskan Piala AFF 2026. Tunjukkan bahwa Kabupaten Bogor adalah tuan rumah yang ramah, tertib, dan siap menyambut para tamu dari berbagai negara. Bersama-sama kita dukung perjuangan Timnas Indonesia meraih prestasi terbaik," tegas Rudy.

Dengan seluruh fasilitas yang telah dibenahi, Pemerintah Kabupaten Bogor optimistis Stadion Pakansari akan memberikan pengalaman terbaik bagi para pemain, ofisial, suporter, dan seluruh tamu yang hadir selama penyelenggaraan Piala AFF 2026.

Salah seorang pedagang bakso, Dedi, mengaku sedang berbincang dengan penjual kopi, Bandi (19), saat insiden terjadi. Ia mengatakan mobil melaju dari arah depan dengan kecepatan cukup tinggi hingga menabrak penjual kopi dan menghantam gerobaknya.

"Saya lagi duduk ngobrol sama tukang kopi. Tiba-tiba mobil dari sana kencang banget, nabrak tukang kopi terus nabrak saya. Saya sampai ketimpa gerobak," ujar Dedi sambil mempelihatkan gerobak baksonya yang hancur akibat ditabrak mobil pickup berwarna hitam tersebut.

Baca Juga: Tabrakan Beruntun Tiga Kendaraan di Tol Jagorawi, Satu Penumpang Terluka

Akibat benturan tersebut, Dedi mengalami luka di tangan dan kaki. Beruntung, saat kejadian ia belum sempat melayani pembeli karena baru membuka lapak sekitar pukul 14.00 WIB.

Saksi mata sekaligus pedagang minuman, Bandi (19), menjelaskan mobil tersebut lebih dulu menabrak seorang pesepeda yang hendak berbelok masuk ke area stadion Pakansari. Setelah itu sepeda ikut terseret mobil pickup hingga kurang lebih 10 meter dan menghantam sepedq motor dan gerobak jualannya sebelum akhirnya menabrak gerobak pedagang bakso.

"Mobilnya katanya lagi belajar. Tabrak sepeda dulu, terus motor saya, lalu gerobak saya dan gerobak tukang bakso," kata Bandi.

Menurutnya, pesepeda mengalami luka cukup serius dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sementara dirinya selamat karena berada di trotoar saat kecelakaan terjadi.

Bandi memperkirakan kerugian yang dialaminya mencapai lebih dari Rp5 juta. Selain gerobak yang terseret, sepeda motor Yamaha Mio miliknya juga mengalami kerusakan, termasuk perlengkapan dagangan seperti termos dan wadah es.

Sementara itu, supir pickup Irwan (32) mengaku kejadiannya cukup cepat. Saat dirinya tengah mengemudi tiba-tiba dari arah depan datang sepeda menyebrang hendak masuk ke stadion Pakansari.

Hal itu juga dibenarkan pendamping sekaligus pelatih pengemudi, Nanang, bahwa pengemudi saat itu sedang menjalani latihan mengemudi. Ia mengaku mobil melaju pelan menggunakan gigi dua sebelum pengemudi panik karena seorang pesepeda tiba-tiba berbelok.

Baca Juga: Percepat Penjaminan Kecelakaan Kerja, BPJS Ketenagakerjaan Dan Jasa Raharja Integrasikan Aplikasi Layanan

"Posisinya pelan, gigi dua. Tiba-tiba ada sepeda langsung belok, dia kaget lalu banting setir ke kanan," jelas Nanang.

Ia menyebut pesepeda sempat terseret sekitar 10 meter sebelum akhirnya dievakuasi ke rumah sakit. Meski demikian, menurutnya kendaraannya tidak melaju dengan kecepatan tinggi.

Usai kejadian, pihak pengemudi memilih menyerahkan penanganan perkara kepada kepolisian. Nanang mengatakan seluruh proses hukum akan diikuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Hingga berita ini ditulis, identitas korban pesepeda dan kondisinya belum diketahui. Polisi masih menangani kasus tersebut dan menyelidiki penyebab pasti kecelakaan.

Prosesi pelantikan dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Asnan AP, jajaran senior KNPI, Ketua KPU Kabupaten Bogor Adi Kurnia, unsur TNI, para camat, Ketua KONI Kabupaten Bogor Arif Rochmawan, Ketua HIPMI Bernard Dwiputra, Ketua Karang Taruna Heri Gunawan, serta berbagai organisasi kepemudaan (OKP).

Dalam sambutannya, Wahyudi Chaniago mengajak seluruh Ketua PK KNPI agar tetap teguh menghadapi berbagai dinamika organisasi. Ia menegaskan bahwa para pengurus kecamatan merupakan ujung tombak perjuangan KNPI di wilayah masing-masing.

"Apa pun yang terjadi dalam dinamika KNPI, jangan pernah menyerah, jangan pernah surut, dan jangan pernah mundur selangkah pun. Ketua PK adalah pejuang demokrasi di tubuh KNPI," tegas Wahyudi.

Baca Juga: DPD KNPI Kota Bogor Gelar Rapat Kerja Daerah, Ini Tujuannya

Ia menekankan bahwa KNPI merupakan organisasi yang memiliki legalitas dan harus dijalankan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta aturan organisasi yang berlaku.

Menurutnya, berbagai dinamika yang muncul tidak boleh menjadi alasan untuk melemahkan semangat pengurus. Karena itu, ia meminta seluruh PK KNPI tetap solid, percaya diri, dan tidak gentar dalam menjalankan roda organisasi.
Wahyudi juga menegaskan komitmennya menjaga marwah dan kehormatan KNPI Kabupaten Bogor.

"Kalaupun harus berdarah-darah, harus terjatuh, bahkan jungkir balik, saya akan menjadi orang pertama yang mempertahankan organisasi ini sesuai aturan yang berlaku," ujarnya.

Selain memperkuat internal organisasi, Wahyudi menginstruksikan seluruh Ketua PK KNPI untuk membangun sinergi yang erat dengan para camat di setiap kecamatan. Menurutnya, KNPI harus menjadi mitra strategis Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menjalankan berbagai program kepemudaan.

"Saya menginstruksikan kepada seluruh Ketua PK bahwa KNPI harus menjadi garda terdepan Pemerintah Kabupaten Bogor. Saya juga memohon kepada para camat agar membimbing dan mendukung para ketua kecamatan ini," katanya.

Mengutip pesan Presiden Prabowo Subianto, Wahyudi menyebut seorang patriot lahir dari tantangan besar, bukan dari situasi yang mudah. Semangat itu, kata dia, harus menjadi motivasi bagi seluruh kader KNPI dalam mengabdi kepada masyarakat.

Ia pun mengajak seluruh pengurus yang baru dilantik untuk bergerak cepat menjalankan program kerja yang berdampak nyata bagi generasi muda.

Baca Juga: DPD KNPI Kota Bogor Gelar Rapat Kerja Daerah, Ini Tujuannya

"Kita adalah anak-anak muda yang siap membantu pemerintah meningkatkan Indeks Pembangunan Kepemudaan. Saya ingin seluruh Ketua PK siap gaspol, memastikan program kepemudaan menyentuh masyarakat hingga tingkat kecamatan dan memberikan manfaat nyata," pungkasnya.

Dalam aksi tersebut, para pengunjuk rasa menegaskan bahwa kedatangan mereka bukan untuk memperebutkan dana hibah, melainkan meminta agar aturan yang berlaku ditegakkan secara konsisten.

Ketua Generasi Muda Peduli Indonesia (GMPI), Prastiansa Nugraha, mengatakan Peraturan Bupati telah mengatur bahwa dana hibah tidak boleh dicairkan apabila terjadi dualisme kepengurusan dalam suatu organisasi.

"Hari ini kami bersama para ketua OKP yang tergabung dalam kepengurusan KNPI di bawah Ketua Kidran datang ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor untuk mendorong tindak lanjut atas laporan dugaan penyelewengan dana hibah. Kami tegaskan, aksi ini bukan untuk memperebutkan dana hibah, tetapi untuk menegakkan aturan organisasi dan Peraturan Bupati," ujarnya.

Baca Juga: DPD KNPI Kota Bogor Gelar Rapat Kerja Daerah, Ini Tujuannya

Menurut Prastiansa, pihaknya memperoleh informasi bahwa dana hibah tahun 2026 diduga telah dicairkan. Meski demikian, ia menegaskan informasi tersebut masih berupa dugaan dan harus dibuktikan melalui proses hukum.

"Kami belum mengetahui secara pasti dana hibah tahun 2026 dicairkan kepada siapa. Informasi yang kami peroleh menyebutkan dana tersebut sudah dicairkan. Namun ini masih dugaan dan tentu harus dibuktikan melalui proses hukum," katanya.

Dalam audiensi dengan Kejari Kabupaten Bogor, para perwakilan OKP juga menyerahkan informasi mengenai dugaan kejanggalan dua Surat Keputusan (SK) kepengurusan atas nama Wahyu Chaniago yang dinilai dapat menjadi bahan penyelidikan.

Prastiansa menyebut, jika benar terjadi pencairan dana hibah saat organisasi masih mengalami dualisme, maka seluruh pihak yang terlibat dalam proses tersebut harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.

Sementara itu, Ketua GEMMAKU, Ikhsanudin, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian para pemuda terhadap tata kelola organisasi kepemudaan di Kabupaten Bogor.

Ia berharap Pemerintah Kabupaten Bogor tidak membiarkan persoalan dualisme kepengurusan berdampak pada kepentingan pemuda.

"Hari ini kami yang bernaung dalam kepengurusan KNPI Ketua Kidran bersepakat mengingatkan pemerintah daerah, khususnya Bupati Kabupaten Bogor Rudy Susmanto, agar persoalan ini tidak mengorbankan kepentingan pemuda hanya karena adanya kepentingan sektoral," ujarnya.

Baca Juga: JJB dan KNPI Kabupaten Bogor Bagikan 1.000 Takjil di Kawasan Pakansari

Menurut Ikhsanudin, pihak Kejaksaan menyampaikan bahwa laporan yang telah diterima akan diproses secara objektif dan perkembangan penanganannya akan disampaikan kepada pelapor.

Selain itu, pihaknya juga menyerahkan informasi tambahan terkait dua SK kepengurusan atas nama Wahyu Chaniago yang memiliki tanggal penerbitan sama, namun memuat masa berlaku berbeda, yakni hingga 2025 dan 2027.

Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Denny Achmad, memastikan pihaknya akan menindaklanjuti seluruh informasi yang disampaikan.

"Pasti akan kita tindak lanjuti," ujar Denny singkat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, mengatakan kebijakan tersebut dilakukan untuk mempermudah proses hukum yang tengah berjalan. Menurutnya, pemberhentian sementara merupakan mekanisme yang diatur dalam ketentuan kepegawaian terhadap ASN yang sedang menjalani proses pidana.

"Sementara untuk memudahkan proses hukum pemeriksaan kita tunggu dulu. Diberhentikan sementara," ujar Ajat, Rabu (22/7/2026).

Meski demikian, Ajat mengungkapkan surat resmi pemberhentian sementara belum diterbitkan. Pemkab Bogor masih menunggu dan meminta kelengkapan data dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor sebagai dasar administrasi.

Baca Juga: Kejari Kabupaten Bogor Tahan ASN Terkait Dugaan Korupsi Proyek RSUD Parung, Kerugian Negara Capai Rp9,17 Miliar

"Belum dikeluarkan, kita minta data-data dulu ke kejaksaan karena untuk penanganan ASN memang seperti itu. Untuk memudahkan proses hukum diberhentikan sementara," jelasnya.

Di sisi lain, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor memastikan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek RSUD Bogor Utara masih terus berkembang. Penyidik membuka peluang munculnya tersangka baru selain BAP yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada Senin (20/7/2026).

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Kabupaten Bogor, Rinaldy Adriansyah, menyebut pihaknya masih mendalami keterangan para saksi dan mengembangkan penyidikan.

"Kalau dari pengembangan penyidikan, ada kemungkinan tersangka lain, bisa saja," kata Rinaldy.

Ia menambahkan, penyidik telah memanggil dan memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan RSUD Bogor Utara.

"Pemeriksaan masih terus dilakukan dan didalami, kemudian dikembangkan. Nanti apakah bisa bertambah, itu dalam penyidikan selanjutnya. Untuk saksi-saksi memang sudah kami panggil dan sudah banyak memberikan keterangan," pungkasnya.

Kepala Diskop UKM Kabupaten Bogor, Iman Wahyu Budiana, mengatakan rangkaian Harkopnas digelar atas arahan Bupati Bogor dengan konsep yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga memberikan dampak ekonomi nyata.

"Kami menggelar talkshow, business matching antara pengusaha dengan koperasi, menghadirkan 12 koperasi inspiratif, serta melibatkan sekitar 158 hingga 200 pengusaha UMKM dalam pameran," ujar Iman, Selasa (21/7/2026).

Menurutnya, kegiatan bahkan diperpanjang hingga malam hari dengan agenda nonton bareng Piala Dunia, sehingga memberikan waktu lebih panjang bagi para peserta untuk berjualan.

Baca Juga: HUT ke-79 Koperasi, Pemkab Bogor Hadirkan 100 Stan UMKM Nonstop 72 Jam

Seluruh peserta UMKM, kata Iman, memperoleh fasilitas secara gratis tanpa dipungut biaya, mulai dari penyediaan stan hingga kebutuhan operasional seperti listrik.

"Alhamdulillah, dari kegiatan itu transaksi yang tercatat hampir mencapai Rp350 juta. Angka itu bahkan masih berpotensi bertambah karena masih ada peserta yang belum menyerahkan laporan penjualannya," jelasnya.

Selain itu, Diskop UKM juga menerapkan kebijakan unik dengan tidak menyediakan konsumsi berupa snack kepada peserta acara. Sebagai gantinya, panitia membagikan voucher belanja yang hanya dapat ditukarkan di stan-stan UMKM.

Langkah tersebut dinilai efektif meningkatkan penjualan para pengusaha UMKM sekaligus mendorong perputaran ekonomi selama kegiatan berlangsung.

Iman juga menegaskan penggunaan istilah "pengusaha UMKM" menggantikan sebutan "pelaku UMKM", sejalan dengan arahan Kementerian UMKM agar memberikan citra yang lebih positif terhadap dunia usaha.

Melihat tingginya antusiasme masyarakat dan peserta, Bupati Bogor Rudy Susmanto disebut menginginkan kegiatan serupa kembali digelar pada kesempatan berikutnya, menyesuaikan dengan momentum dan kemampuan anggaran daerah.

Untuk mendukung berbagai kegiatan ekonomi masyarakat, Diskop UKM juga membuka pemanfaatan lebih dari 130 unit tenda milik pemerintah daerah yang dapat digunakan secara gratis.

Masyarakat atau komunitas yang ingin memanfaatkannya hanya diwajibkan memenuhi dua syarat, yakni melaporkan omzet hasil kegiatan serta menjaga kebersihan lokasi setelah acara selesai.

"Kami ingin fasilitas ini benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Tidak ada biaya, hanya diminta melaporkan omzet dan memastikan lokasi kembali bersih setelah digunakan," pungkas Iman.