"Keberadaan MNC Lido tidak ada manfaatnya untuk warga Kecamatan Cigombong. Makanya kami minta agar izin KEK dicabut," papar Beni perwakilan buruh warga Kecamatan Cigombong, saat orasi dihadapan penjagaan pihak pengamanan MNC Lido.

Baca Juga : Rancangan APBD 2025 Kota Bogor Disahkan, Pendapatan Daerah Disepakati di Angka Segini

Selain itu, lanjutnya, setelah adanya MNC Lido yang mendapatkan izin sebagai KEK berdampak terhadap kerusakan lingkungan, salah satu nya keberadaan Danau Lido.

 "Danau Lido sudah dirusak dengan cara direklamasi dan dijadikan bangunan hotel," tegasnya.

"Baru malem tadi dapat honornya," kata petugas KPPS di wilayah Ciawi yang nama tidak mau disebutkan, Sabtu (30/11/24).

Lambatnya pembayaran upah para petugas pemilihan umum (Pemilu) di Kabupaten Bogor muncul, setelah anggota PPS di wilayah Kecamatan Caringin membuka suara dalam whatsapp Grup PSS Pilkada 2024, pada Kamis 28 November 2024 pukul 13,22 WIB, informasi itupun bocor ke wartawan.

"PPS Pancawati tong haladir pleno lah mun can beres masalah honor KPPS" (PPS Pancawati jangan hadir Pleno kalau belum beres masalah honor KPPS)," demikian cuitan sejumlah anggota PPS di Kecamatan Caringin.

Akan tetapi informasi itu dibantah oleh Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Caringin, Asnawi. Menurutnya honorarium ratusan anggota PPS sudah selesai. Ia pun berdalih bahwa insiden itu kesalahan pihak Perbankan.

Baca Juga : Konker PWI DKI Jakarta Langkah Strategis Menyusun Program Kerja Lima Tahun

"Prihal mandek honor KPPS bukan kesalahan PPK atau KPU yah, karena menggunakan sistem TNT (transaksi non tunai), itu kesalahanya di pihak bank BTN. Dan Allahamdulliah kemarin jam 12 sudah terklarifikasi semua sudah cair, sudah selesai," katanya saat dihubungi wartawan, Sabtu (30/11/24).

Tidak hanya membantah masalah honorarium PPS, Ia pun mengklaim pasokan makan petugas Pemilu melebihi anggaran yang ada, Bahkan Asnawi menyiapkan dapur umum yang dipenuhi makanan.

"Kita siapkan juga dapur untuk masak. Setiap membeli makan itu lebih dari 50 bungkus, padahal kouta nya kan kurang dari itu. Jadi kita beli makan lebih dari kouta yang dikasih oleh KPU," tukasnya.

 "Setelah adanya dugaan kecurangan dan diperkuat dengan bukti-bukti, kami langsung melaporkan ke KPU serta Bawaslu pusat dan pihak-pihak terkait lainnya," kata Joe panggilan akrab Joe Salim saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Sabtu (30/11). 

Menurutnya, adapun bukti-bukti dugaan kecurangan saat pemungutan suara terjadi di Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua. Dimana, di desa tersebut suara untuk pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati nomor dua, sama sekali tidak ada. 

 "Masa tidak ada suara Paslon nomor dua sama sekali di Desa Tugu Selatan. Ini kan aneh dan sangat janggal sekali," ungkap Joe.

Baca Juga : Soal Kenaikan Upah Minimum 2025 Sebesar 6,5 Persen, Begini Respon Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia

Padahal, lanjut Joe, dari jumlah 30 TPS yang ada di Desa Tugu Selatan, beberapa TPS terdapat hak suara atau pemilihan Paslon nomor urut dua, seperti di TPS 09,20,30. Termasuk diambilnya kertas undangan atau C6 milik warga pendukung Paslon nomor urut dua oleh petugas KPPS.

 "Terbukti ada kecurangan saat kami minta penghitungan ulang kotak suara semua TPS dan dilakukan di desa. Ternyata ada 13 suara untuk Paslon nomor dua, walaupun jumlahnya sedikit tapi sudah terjadi kecurangan dengan menghilangkan suara tersebut," paparnya.

Selain itu, kata Joe, bukti lain terjadinya kecurangan, diakui salah seorang saksi dari nomor urut satu atau Paslon Rudi Susmanto dan Ade Ruhendi maupun oleh petugas KPPS di Desa Tugu Selatan.

 "Saksi nomor urut satu mengakui ada kecurangan, berikut juga dengan KPPS. KPPS mengaku ke kami kalau  mengintruksikan anggotanya untuk mencoblos kertas suara ke salah satu Paslon Bupati dan Wakil Bupati Bogor," jelasnya.

Joe mengungkapkan, pihaknya bersama tim pemenangan Paslon nomor dua akan terus mencari bukti-bukti kecurangan lainnya dalam Pilkada 2024. Bahkan, bukan hanya wilayah Desa Tugu Selatan saja, tapi desa lain yang ada di Kabupaten Bogor.

 "Sebenarnya tidak harus melakukan kecurangan juga, Paslon nomor satu sudah pasti menang, karena mendapat dukungan dari 17 partai politik (Parpol). Kalau Paslon nomor dua hanya didukung satu partai saja, jadi saya sangat menyayangkan adanya kecurangan seperti ini. Saya hanya ingin Pilkada di Kabupaten Bogor berjalan sukses, KPU, PPK, PPS dan KPPS juga bersikap netral tanpa harus melakukan kecurangan dengan merugikan salah satu Paslon," tegas Joe.

Sementara, Ketua Tim Advokasi Paslon nomor satu, Gagan S.A Ghani menyatakan, Paslon nomor urut satu Rudi Susmanto dan Ade Ruhendi tidak pernah mengintruksikan atau memerintahkan kepada para Parpol koalisi, relawan, simpatisan serta pendukung nya di Pilkada 2024 ini untuk tidak berbuat curang. 

 "Paslon nomor satu malah minta kepada semua pendukungnya, untuk menjaga kondusifitas di setiap wilayah agar Pilkada di Kabupaten Bogor berjalan sukses tanpa ekses," jelasnya.

Terkait pernyataan tim pemenangan Paslon nomor dua yang sudah melaporkan dugaan kecurangan di Desa Tugu Selatan ke KPU dan Bawaslu pusat, Gagan merasa heran. Pasalnya, sebelum sampai laporan ke tingkat pusat, harusnya mekanisme atau tahapan dari bawah mulai tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi ditempuh terlebih dulu.

 "Intinya kami dari Paslon nomor urut satu menyerahkan permasalahan tersebut ke pihak terkait, yakni Bawaslu. Kami harap juga permasalahan ini jangan sampai mengganggu Bupati Bogor terpilih, Rudi Susmanto yang dalam keadaan berkabung setelah ibu mertuanya meninggal tiga hari lalu," tukas pria yang gemar bersosial ke masyarakat tersebut.

Sekadar informasi, Bendungan DI Palayangan telah berulang kali jebol sejak tiga tahun lalu. Perbaikan pun kerap dilakukan warga dan Pemda, tapi kembali jebol dihantam derasnya luapan air ditambah pekerjaan proyek yang kurang berkualitas.

Pada Minggu, 10 November 2024, puluhan warga Desa Ciherang Pondok turun ke lokasi untuk melakukan perbaikan secara swadaya dengan alat seadanya. Warga memasang saluran air darurat terbuat dari drum besi yang disusun sepanjang 50 meter. 

Pemasangan drum besi ini dimaksudkan agar air lancar mengalir ke wilayah Desa Ciherang Pondok.

Baca Juga : Dihadiri Wapres Gibran, Upacara Hari Pahlawan Tanpa Kedip

"Sejak Bendungan DI Palayangan jebol, aliran irigasi terhenti sejak seminggu lalu, sehingga tak dapat mengairi sawah, kebun, kolam, pusat UMKM, sarana ibadah, serta permukiman warga. Padahal di Desa kami terdapat puluhan hektar sawah, kebun, dan kolam ikan program ketahanan pangan yang sangat membutuhkan pengairan dari DI Palayangan. Jika tak segera diperbaiki kami kuatir akan mengancam gagalnya program ketahanan pangan yang dicanangkan Pak Presiden Prabowo khususnya di desa kami," papar Kepala Desa Ciherang Pondok, H Aldi Wiharsa, Selasa, (12/11/2024)

Menurut H Aldi Wiharsa, penanganan atau perbaikan DI Palayangan menjadi kewenangan Pemkab Bogor melalui UPT Irigasi Ciawi.

"Kalau kewenangannya ada di Pemdes, kami siap memperbaikinya. Namun ini kewenangan Pemda. Kami memperbaiki secara swadaya kemarin karena kondisinya darurat, sifatnya sementara saja," ungkapnya.

Sementara itu, informasi yang diperoleh dari Ketua RW 09 Desa Ciderum, Dede Suhendar, perbaikan DI Palayangan telah dianggarkan tahun 2025 dengan biaya diperkirakan mencapai kurang lebih Rp1 miliar oleh Pemkab Bogor. 

 "Saya mendapat informasi dari salah seorang juru air yang bertugas di UPT Irigasi kelas A wilayah II, kalau tahun ini DI Palayangan akan dilakukan perbaikan," tukas Boris panggilan akrab Ketua RW 09 Desa Ciderum tersebut. 

Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor, Cecep Iman mengatakan, kegiatan pembongkaran terhadap sejumlah bangunan liar di wilayah Puncak Cisarua, Bogor merupakan tindak lanjut dari pada penyempurnaan dari pelaksanaan tahap satu dan dua yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu.

"Ini penyempurnaan ya, karena kita berharap dari masing-masing pihak melakukan koordinasi kepada pemerintah untuk melakukan KSO ternyata tidak, namun malah melaksanakan aktifitas yang seolah-olah bahwa pemerintah itu tidak ada," ungkapnya kepada wartawan saat di lokasi pembongkaran.

Menurutnya, pembongkaran tersebut dilakukan lantaran adanya keluhan dari para PKL yang berada di rest area yang meminta harus ada keadilan terhadap sejumlah bengunan liar.

Baca Juga : Erick Thohir: Alhamdulillah Kevin Diks Bisa Bermain Lawan Jepang

"Para PKL yang ada di rest area itu meminta kami agar adil dalam membongkar sejumlah bangunan liar, artinya mereka meminta jangan hanya yang di rest area saja, tapi bongkar juga yang ada diatas, akhirnya kita melakukan penindakan berdasarkan aturan yang ada," imbuhnya.

Cecep menerangkan, sebelumnya sejumlah pihak terkait sudah melakukan rapat di internal yakni dengan OPD terkait serta eksternalnya yaitu TNI dan Polri.

"Sehingga tiga objek diantaranya Warpat, Puncak Asri dan P3B yang sekarang kita eksekusi, ini semuanya telah memenuhi unsur ketentuan yang ada," tegas Cecep.

Ia mempersilahkan bagi para pihak yang tidak merasa menerima bangunannya di eksekusi untuk melakukan langkah hukum sesuai aturan yang berlaku.

"Silahkan tuntut kami kalau salah, karena yang kami laksanakan ini sesuai perintah pimpinan yaitu Pj. Bupati Bogor. Artinya semua sudah memenuhi persyaratan, makanya kami lakukan penyempurnaan kegiatan dari tahap satu dan dua. Sebelumnya juga telah dilaksanakan penindakan tapi mereka ngeyel seperti yang menantang, makanya kami bersama TNI dan Polri melaksanakan pembongkaran," terang Cecep.

Cecep menyatakan, lokasi yang dibangkar saat ini memang berada pada status quo. Namun demikian, bukan pihak Pol PP yang menyatakan seperti itu.

"Kami tidak bilang status quo, yang bilang status quo itu adalah pro aktif, intinya tidak ada status quo,  yang jelas pemerintah daerah sedang menata area yang tidak memiliki IMB," ungkapnya.

Untuk status lahan kepemilikan Warpat, Puncak Asri dan P3B, lanjutnya, memang telah dibahas dalam forum penataan ruang. Dimana dari hasil pembahasan tersebut menjelaskan bahwa legalitas hak alasnya tidak halal.

Sementara, untuk lokasi Asep Stroberi sendiri alas haknya sangat jelas milik provinsi, ruangnya memungkinkan untuk dilakukan perijinan dan latar belakangnya berawal dari rumah makan Rindu Alam memiliki IMB.

"Jadi kalau bicara Asep Stroberi alas haknya halal dan riwayat historinya juga sangat jelas," tukas Cecep.

Rike mengatakan, program 'Berlari di Bogor' merupakan upaya untuk menggerakkan masyarakat agar menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup. 

Event lari ini itu juga, lanjutnya, dilaksanakan untuk memotivasi masyarakat Kabupaten Bogor lebih gemar berolahraga lagi.

"Program 'Berlari di Bogor' ini rencananya akan berlangsung pada 27 April 2025," kata Rike dalam acara silaturahmi dan diskusi bersama media di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat (1/11/2024).

Ketua Kormi Kabupaten Bogor yang akrab disapa Akew tersebut meyakini, melalui event ini dapat menarik minat masyarakat untuk aktif berolahraga.

Baca Juga : KBA Pekayon Pasang Target Menjadi  Kampung Wisata Edukasi Kawasan 2027

 "Olah raga lari ini sekaligus akan menjadi daya tarik baru di Kabupaten Bogor," ungkapnya.

Akew mengungkapkan, untuk event lari yang digagasnya itu, bisa diikuti semua kalangan masyarakat.

 "Tentunya kami ingin menghadirkan kegiatan yang meriah, di mana semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa bisa turut berpartisipasi," jelasnya.

Dengan konsep yang menarik, Akew berharap program ini dapat meningkatkan animo masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan dan kebugaran.

 "Keinginan kami, event ini mendapatkan dukungan dari para pengusaha yang ada di wilayah Kabupaten Bogor," bebernya.

Menurutnya, keterlibatan para pelaku usaha akan sangat membantu dalam memaksimalkan pelaksanaan acara, serta memberikan manfaat ekonomi bagi daerah. 

“Dukungan dari sektor usaha akan menciptakan sinergi positif dalam mempromosikan Bogor sebagai destinasi olahraga dan pariwisata,” tukas Akew. (Boris)

Teguran diberikan kepada PT HTP karena dinilai melakukan aktivitas pembangunan tanpa mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan pembangunan tembok penahan tebing (TPT) yang melanggar Garis Sempadan Jalan (GSJ).

Aktivitas pembangunan PT HTP berlokasi di bibir Jalan Cikopo Selatan, Desa Sukamahi, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor.

Pengawas UPT Penataan Bangunan Wilayah II Ciawi pada DPKPP Kabupaten Bogor, Asep Supriyadi, membenarkan bahwa pihaknya telah melakukan teguran kepada pemilik atau manajemen PT HTP.

Baca Juga : Perketat Peredaran Narkoba di Bogor, Pemerintah dan BNN Lakukan Strategi Ini

"Betul, kami sudah memeriksa lokasi dan memberikan teguran kepada pemiliknya. PT Harimas itu punya IMB atau PBG lama eks Puri Mandiri, tapi karena berubah kepemilikan, bangunannya baru, peruntukannya baru, maka harus ada perubahan atau perbaruan izin. Jadi di lahan milik PT Harimas itu ada dua bangunan, bangunan untuk diklat dan bangunan rumah tinggal pemiliknya," jelas Asep, Rabu (25/9/2024).

Belum lama ini, Unit Satpol PP Kecamatan Megamendung juga melakukan teguran keras kepada pemilik PT HTP lantaran membangun TPT yang dinilai melanggar GSJ.

"Izinnya tidak ada dan rabat beton tembok penahan tebingnya terlalu menjorok ke jalan dan tidak ada kajian teknisnya, maka kami tegur," tegas Kanit Satpol PP Kecamatan Megamendung, Momo.

Momo menandaskan bahwa pihaknya sebetulnya telah menyarankan agar pembangunan tembok penahan tebing agar sedikit mundur namun tak digubris pemilik.

"Masalahnya Pemerintah Kecamatan Megamendung punya program pelebaran Jalan Cikopo Selatan dari mulai Gadog hingga perbatasan Cisarua. Termasuk Bendungan-Sukabirus. Program ini sudah menjadi kesepakatan dalam Musrenbang dan masuk dalam program Kabupaten Bogor," ungkap Momo. 

Saat dikonfirmasi, Kepala SDN 2 Ciawi, Misbah membenarkan adanya pembelian alat musik angklung yang dibebankan kepada semua siswa kelas v berjumlah sekitar 100 anak. Namun, pembelian angklung itu sebelumnya sudah dilakukan musyawarah antara komite sekolah dengan pihak orangtua siswa.

 "Setelah hasil kesepakatan saat musyawarah, orangtua siswa bersedia membeli angklung dengan harga bervariatif mulai dari Rp.120 ribu hingga Rp.150 ribu. Tergantung jenis suara angklung nya, ada yang rendah dan tinggi," ungkapnya kepada wartawan saat dikonfirmasi di ruang guru SDN 1 Ciawi yang lokasinya bersebelahan dengan SDN 2 Ciawi, Senin (23/9).

Baca Juga : Deklarasi Kampanye Damai Pilkada Kabupaten Bogor 2024

Misbah menjelaskan, alat musik angklung merupakan budaya sunda yang keberadaannya harus dipertahankan. Terlebih, pelajaran alat musik angklung saat ini sudah termasuk kedalam kurikulum seni budaya sunda.

 "Kebetulan di sekolah saya ada guru seni budaya sunda yang sudah mahir memainkan alat musik angklung. Guru tersebut yang mengajarkan siswa kelas v bermain musik angklung," paparnya.

Saat ditanya kenapa pengadaan angklung tidak dialokasikan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), malah dibebankan kepada orangtua siswa, Misbah mengungkapkan, apabila angklung itu dibeli melalui dana BOS, nantinya akan menjadi aset sekolah dalam hal ini milik negara. 

 "Kalau yang membeli orangtua siswa, mereka bisa membawa pulang ke rumah masing-masing angklung tersebut. Di rumah siswa bisa sambil belajar lagi cara memainkan nya," kilahnya.

Misbah pun membantah jika dalam pembelian angklung itu, ada campur tangan pihak sekolah. Pasalnya, orangtua siswa langsung memesan kepada pihak ketiga tanpa melalui sekolah.

 "Pembelian nya langsung dilakukan oleh orangtua siswa dengan pihak ketiga," imbuhnya.

Sementara, informasi dari orangtua siswa yang namanya enggan disebutkan memaparkan, pembelian angklung itu dinilai terpaksa dan sedikit ada penekanan dari salah seorang guru. Sebab, semua orangtua siswa kelas v tidak bisa menolak saat diajak musyawarah oleh komite. 

 "Kami harus membeli alat musik angklung, lantaran masuk dalam kurikulum seni budaya. Ada nilai raport juga untuk anak, itu yang membuat kami merasa tertekan. Dan cara memberitahukan kami agar cepat melunasi pembayaran angklung oleh guru yang bekerjasama dengan pihak pengadaan barang, sedikit menekan dan memaksa," tukas orangtua siswa yang berdomisili di Kecamatan Ciawi tersebut melalui pesan WhatsApp.

Pengawas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tata Bangunan  Wilayah III Ciawi pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor, Mukhi Khodrisyah membenarkan pembangunan untuk tempat usaha Mie Gacoan yang ada di Desa Ciawi, persisnya di Jalan Raya Ciawi-Gadog belum mengantongi izin.

 "Izin nya masih dalam proses," katanya kepada wartawan saat di konfirmasi di kantor UPT Tata Bangunan, Senin (23/9).

Mukhi mengaku, sebagai pengawas di wilayah Ciawi, ketika mendapatkan temuan adanya kegiatan pembangunan dengan kondisi belum mengantongi perizinan, langsung dilakukan tindakan sesuai tugas dan fungsinya.

Baca Juga : Hari Ini Pengundian Nomor Urut Paslon Pilkada Kabupaten Bogor, KPU Batasi Jumlah Pendukung yang Hadir

 "Saya langsung melakukan tindakan dengan membuat berita acara pemeriksaan (BAP)," akunya.

Namun, lanjutnya, aturan saat ini sangat membingungkan. Dimana, pemohon atau pemilik bisa melaksanakan pembangunan tanpa terlebih dulu keluar izin.

 "Aturan sekarang pemohon atau pemilik boleh melaksanakan kegiatan pembangunan, walaupun izin nya masih dalam proses," papar Mukhi.

Sementara, Cahyo, penanggung jawab kegiatan pembangunan Mie Gacoan tidak tahu menahu persoalan perizinan, karena hal itu langsung diurus pihak pemilik.

 "Urursan izin langsung pemilik Mie Gacoan yang mengurus," ungkapnya.

Cahyo menambahkan, pembangunan Mie Gacoan yang dilaksanakannya tersebut, harus selesai dalam waktu 75 hari kerja. 

Melalui Bantuan Keuangan (Bankeu) Kabupaten Bogor tahun 2024, Pemdes Watesjaya langsung mengalokasikan anggaran sebesar 1 miliar tersebut untuk membangun infrastruktur wilayah perkampungan yang bersebelahan dengan area MNC Lido serta berada di Kaki Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP).

Kepala Desa (Kades) Watesjaya, Rudi Irawan mengatakan, dari hasil musyawarah desa, Bankeu tahun ini semua anggarannya dialokasikan untuk membangun infrastruktur yang ada di dua kampung di wilayah RW 05, yakni Kampung Lengkong dan Ciwaluh.

Menurutnya, wilayah yang merupakan perbatasan dengan Desa Pasir Buncir, Kecamatan Caringin ini, memiliki tempat wisata alam yang bisa dikembangkan, yaitu Air Terjun Cisadane berlokasi di Kampung Ciwaluh. 

 "Agar keberadaan air terjun itu bisa menjadi kawasan pariwisata yang berkembang dan ramai dikunjungi wisatawan, kami harus membenahi infrastruktur jalan nya dulu," kata Rudi saat berada di lokasi pembangunan infrastruktur jalan desa di Kampung Lengkong. 

Baca Juga : Polres Tulang Bawang Gelar Upacara Sertijab Kasat Samapta, AKBP James Sampaikan Pesan Ini

Adapun infrastruktur yang dibangun, sambung Rudi, mulai dari jalan desa sebanyak dua titik dan jembatan penghubung ke desa lain di Kecamatan Caringin. 

 "Jalan desa di Kampung Ciwaluh dan Lengkong kami bangun melalui betonisasi. Nah, pembangunan jembatan penghubung ke Desa Pasir Buncir ini, sesuai keinginan warga akan kami perlebar agar bisa dilalui kendaraan roda empat," jelasnya.

Rudi berharap, setelah dibangun nya infrastruktur jalan dan jembatan yang ada di dua kampung ini, bisa meningkatkan perekonomian masyarakat yang berjumlah sekitar kurang lebih 800 jiwa. 

 "Kalau akses jalan sudah bagus dan bisa dilalui kendaraan roda dua, bisa menekan biaya angkut hasil panen warga lebih murah saat akan dibawa ke pasar," imbuhnya.

Sementara, Ketua RW 05, Sair menyambut baik infrastruktur wilayahnya yang memiliki dua kampung tersebut dibangun Pemdes Watesjaya. Terlebih pembangunan jalan maupun jembatan sangat dinantikan warga.

 "Jalan dan jembatan yang sedang dibangun ini merupakan akses utama warga beraktivitas. Saya sangat senang tahun sekarang ada pembangunan jalan dan jembatan. Saya pun siap menghibahkan sebagian lahan bila akan ada pelebaran jalan agar bisa masuk mobil," tukasnya. 

MAF yang tak lain santri Markaz Syariah ini menjadi korban pemukulan hingga disiram air panas oleh santri seniornya berinisial N. 

Dugaan tindak pidana penganiayaan anak di bawah umur ini berlangsung di dalam ruangan kobong (ruangan santri).

Peristiwa ini terungkap setelah orangtua korban melaporkan kejadian tersebut ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gerakan Bela Rakyat Kecil (Gebrak) pada Selasa, 10 September 2024. 

Baca Juga : Pemeriksaan Jalur Selesai, Kereta Cepat Whoosh Kembali Beroperasi dengan Kecepatan Maksimum 160 kmh  

Kemudian pada hari itu pula ibu korban berinisial DH, melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Bogor dengan bukti surat laporan polisi nomor LP/B/1670/IX/2024/SPKT/POLRES BOGOR/POLDA JAWA BARAT.

Ketua LBH Gebrak, Sandi Adam, mengungkapkan kronologis kejadian bermula saat pelaku menuduh korban mencuri celana dalamnya. 

"Padahal celana dalam mereka sama merknya," ujarnya dalam keterangannya kepada awak media, Rabu, 18 September 2024.

Atas dasar tudingan tersebut, pelaku langsung menyerang dengan memukuli korban hingga terdapat luka di pelipis kiri dan kanan. Korban lantas tersungkur.

Baca Juga : Pastikan Pendeteksi Gempa Berfungsi Baik, KCIC Beri Perhatian Khusu Area Luar Jalur Kereta Cepat Whoosh

Penganiayaan fisik terhadap korban terus terjadi. Pelaku kemudian membenturkan kepala korban ke tembok. 

Setelah itu, kepala korban digetok menggunakan ikat pinggang berkepala besi. Akibatnya, kepala korban bocor.

Keberingasan N masih belum berhenti. Pelaku masih menyiksa korban dan mengambil air panas di dispenser lalu disiramkan ke pundak korban. 

Korban pun mengalami luka bakar, kulitnya melepuh dari pundak hingga ke punggung. Pelaku seolah kerasukan. Leher korban dipiting memakai dengkul oleh pelaku.

Alat vital korban tak luput dari sasaran. Alat vital korban ditendang oleh pelaku hingga bengkak.

Usai melaporkan kejadian ke Mapolres Bogor, pada Selasa, 10 September 2024 malam korban lantas melakukan autopsi di RSUD Cibinong. 

Hingga saat ini korban masih bolak-balik berobat ke rumah sakit di Jakarta.

Diketahui, baik korban maupun pelaku sama-sama penduduk Jakarta yang berpesantren di Markas Syariaz, Megamendung. MAF baru dua tahun berpesantren di sana dan merupakan anak yatim.

"Saat ini korban mengalami depresi akibat kejadian tersebut, dan sampai saat ini belum ada itikad baik dari pihak pelaku," jelas Sandi.

Di samping itu, Sandi juga menyayangkan lambatnya penanganan oleh pihak pesantren. 

"Saat kejadian terjadi, korban tidak langsung diobati oleh pihak ponpes, seharusnya kan langsung dibawa ke klinik atau rumah sakit terdekat. Pengurus ponpes baru menelpon keluarga korban setelah keluarga korban melaporkan kejadian ke Polres Bogor. Menurut pengurus ponpes bahwa yang bersangkutan (pelaku) sudah diberhentikan, ini sangat disayangkan," papar Sandi.

"Kondisi korban sangat memprihatinkan dari kejadian ini, terlebih lagi proses penegakan hukum tetap harus dijalankan. Kami pun dari Gebrak tetap mengawal ini sampai tuntas. Kami percayakan ini ke pihak kepolisian agar segera selesai dan korban pun bisa sembuh dan si pelaku dihukum sesuai dengan aturan berlaku," tukasnya.

Seperti terlihat di Pasar Cijeruk, Kecamatan Cijeruk. Pasar rakyat dibawah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bogor yang diresmikan era Bupati Ade Yasin itu, sama sekali tidak berkembang. 

 “Bisa dilihat kondisi Pasar Cijeruk, seperti hidup segan mati tak mau,” kata Ketua LSM Jaringan Advokasi Masyarakat Pakuan Padjadjaran (JPP), Saleh Nurangga, saat di konfirmasi melalui telepon selulernya, Kamis (12/9).

Menurut Saleh, seharusnya arah PD Pasar Tohaga yang dipimpin Haris Setiawan sebagai Direktur Utama (Dirut), melakukan inovatif atau inovasi terhadap keberlangsungan pasar tersebut. 

 “Kalau hanya dengan menjual sayuran, buah-buahan, pakaian dan kebutuhan pokok lainnya, pesimis Pasar Cijeruk saya akan berkembang. Bagaimana pun masyarakat atau pembeli, lebih memilih berbelanja ke Pasar Cigombong atau Pasar Bogor,” ungkapnya.

Baca Juga : Angka Universal Coverage Jamsostek Diharapkan Terus Meningkat, Wapres Berikan Paritrana Award

Haris Setiawan, kata Saleh, yang dipercaya untuk menahkodai PD Pasar Tohaga, harusnya dapat melihat peluang yang ada di sekitar lokasi Pasar Cijeruk. Dimana lokasi pasar yang berada di jalur alternatif atau lintasan, baik para pengendara yang melintas dari arah Kota Bogor menuju Cigombong dan Sukabumi maupun sebaliknya, bisa dijadikan tempat istirahat pengendara.

 “Bila saya lihat, halaman parkir Pasar Cijeruk itu kan luas, bisa dijadikan rest area untuk para pengendara beristirahat,” paparnya.

Setelah itu, sambung Ketua LSM JPP, untuk memberikan rasa nyaman dan santai kepada para pengendara, keberadaan bangunan ke dua dibelakang Pasar Cijeruk yang awalnya diperuntukkan bagi pedagang basah atau sejenisnya, penjual daging ayam, daging sapi, ikan dan komoditi lainnya bisa dimanfaatkan untuk pedagang kuliner dengan menyajikan beragam makanan.

 "Daripada sekarang, bangunan yang merupakan bantuan lanjutan dari pemerintah pusat senilai miliaran itu terbengkalai, karena tidak ada pedagang yang mau menempati, lebih baik dijadikan sebagai lokasi sentra wisata kuliner Pasar Cijeruk. Biar uang rakyat yang dibangunkan ke bangunan pasar itu tidak mubazir," imbuhnya .

Saleh minta, Badan Pengawas (Bawas) Pasar Tohaga beserta anggota DPRD Kabupaten Bogor, melakukan penilaian secara objektif kepada jajaran direksi PD Pasar Tohaga terutama Haris Setiawan. Terlebih lagi, selama menjabat sebagai pemimpin, tidak ada prestasi apa pun yang dapat ditunjukkan dalam mengelola pasar.

 "Makanya saya heran, bisa-bisanya Haris Setiawan terpilih lagi menjadi Dirut PD Pasar Tohaga," tukasnya. 

Kick off pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut dimulai pada Rabu, 11 September 2024. Kick off dilakukan oleh Kepala Desa Tugu Utara Asep Ma'mun Nawawi, SH., dan Sekretaris Camat Cisarua Iwan Indrawan, serta dihadiri unsur lembaga desa dan perangkat desa.

Tiga titik pembangunan ruas jalan di antaranya pengaspalan jalan desa Kampung Ciburial RT 02, 04 RW 05 dengan volume 847 m x 4 m dengan total anggaran Rp460.100.000. Ruas jalan ini kondisinya rusak serta aspal mengelupas dan berlubang.

Titik kedua, betonisasi jalan desa Kampung Sukatani RT 6 RW 04 dengan volume panjang 500 m x lebar 4 m x tinggi 0,10 m dengan total anggaran Rp311.900.000. Ruas jalan ini masih dalam kondisi tanah.

Baca Juga : Belum 100 Hari Pasca Ditetapkan Jadi Ketua PWI Kota Bogor Terpilih, Aldho Langsung Renovasi Toilet dan Bangun Septic Tank Baru

Titik ketiga, betonisasi jalan desa Kampung Baru Jeruk RT 3 RW 5 dengan volume 475 x 3 x 0,10 dengan total anggaran Rp228 juta. Rua jalan ini rusak parah serta aspal mengelupas.

"Tiga titik ruas jalan yang dibangun adalah hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Selain kondisinya rusak dan harus diperbaiki, ruas jalan ini merupakan akses ke lokasi-lokasi wisata khususnya jalan desa Kampung Baru Jeruk yang merupakan tembusan ke Desa Batulayang," jelas Asep Ma'mun Nawawi.

Asep berharap pada tahun 2025 pembangunan infrastruktur jalan akan rampung. "Mudah-mudahan tahun depan anggaran bantuan infrastruktur akan meningkat sesuai wacana dan usulan yang berkembang sehingga bisa dialokasikan pula untuk sektor pembangunan yang lain," imbuhnya. (DS)

Kepala Sekolah (Kepsek) SD Negeri 2 Cisarua, Sri Suryani mengatakan, hujan deras yang terjadi pada Selasa dari sore hingga malam, membuat air kolam ikan yang ada didepan sekolah meluap hingga menjebol tembok sekolah. 

Kepsek menjelaskan, di sekolah nya hanya memiliki tiga ruang kelas belajar dan satu ruang guru, sehingga saat terjadi bencana tersebut semua ruang kelas terendam banjir.

 "Karena semua ruang kelas terendam air, untuk sementara sebanyak 130 siswa belajar melalui daring. Kemungkinan sampai hari Jumat kegiatan belajar dengan cara daring," ungkapnya kepada wartawan saat dikonfirmasi di SD Negeri 2 Cisarua, Rabu (11/9).

Baca Juga : Tusuk Keponakan Gegara Tak Terima Ditegur, Pria Asal Parung Diringkus Polisi 

Sri mengaku, setelah kejadian bencana tersebut, seluruh stakeholder yang ada di Kelurahan Cisarua maupun Kecamatan Cisarua, langsung melakukan evakuasi di lokasi sekolah. Bahkan, penanganan yang dilaksanakan warga bersama aparat pemerintahan di Cisarua dan unsur lainnya, terus berlanjut hingga kondisi ruang kelas tidak lagi terendam air.

 "Ada yang mengevakuasi reruntuhan tembok kolam dan pagar sekolah. Ada juga yang mengevakuasi air didalam ruang kelas agar kering," paparnya.

Menurutnya, berdasarkan informasi dari warga maupun para guru yang dulu sempat bertugas dan mengajar di sekolah ini, kejadian serupa sudah pernah terjadi pada tahun 2010 lalu.

 "Kalau dulu kejadiannya air dari saluran drainase masuk kedalam kelas saat curah hujan tinggi," jelas Sri.

Meskipun dalam kejadian ini pihak pemilik kolam ikan akan bertanggungjawab, namun Sri minta agar pemilik kolam lebih memperhatikan kualitas pembangunan agar ke depan tidak ada lagi kejadian seperti ini.

 "Mudah-mudah evakuasi bencana cepat selesai dan tembok sekolah dibangun kembali oleh pemilik kolam," harapnya.

Sementara, nampak terlihat pengurus RW Kelurahan Cisarua bersama unsur bencana lainnya bekerjasama melakukan evakuasi. Saat melaksanakan evaluasi, perwakilan dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor Bidang sarana prasarana (Sarpras), datang ke lokasi sekolah dengan membawa meteran untuk mengukur volume kerusakan bangunan tembok yang ambruk.

 "Begitu mendapat laporan, kami dari Sarpras Disdik langsung kesini. Rencana nya kondisi bangunan yang rusak langsung dilakukan pengukuran, tapi saat datang ke lokasi Alhamdulillah dari pemilik kolam siap bertanggungjawab," tukas Iwan, staf Sarpras Disdik Kabupaten Bogor saat di lokasi SD Negeri 2 Cisarua. 

Acara Milad Desa Wisata Ciderum yang ke empat ini dikemas dalam tajuk “From Trash Become An Education (Dari Sampah Menjadi Edukasi) dirangkaikan dengan peresmian Sisi Cai Batukembar (Sicabar) Farm dan miniatur sampah berbasis kemasyarakatan. Acara ini dihadiri Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Kabupaten Bogor Yudi Santosa, pejabat Dinas Ketahanan Pangan (DKP), Dinas Pertanian dan Peternakan (Disnakan), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Sekcam Caringin, Plant Manager PT Tirta Investama Ciherang (AQUA) Joko Prasojo, Ketua HPDKI Bogor Raya Diaz Yudha, Polsek Caringin, Koramil Caringin, Pemdes Ciderum, Asosiasi Desa Wisata, penyuluh, serta sejumlah
komunitas pegiat lingkungan di antaranya GSO, Indonesia Green Ranger, Hutan Organik, dan Satgas Lingkungan Caringin.

Owner Sicabar Farm sekaligus pengurus Desa Wisata Ciderum, Yuhan Subrata, mengungkapkan bahwa lokasi Desa Wisata Ciderum dulunya merupakan sebuah jurang tempat pembuangan sampah liar masyarakat. 

Namun kini berkat perjuangan dan keringat
warga yang peduli akan kondisi tersebut sehingga saat ini telah menjadi tempat yang lebih indah, sehat dan bersih sehingga strata sosial masyarakat sekitar pun ikut terangkat. Hal ini tentunya tidak terlepas dari bimbingan dan arahan Ketua Desa Wisata Beni Herdiansyah.
 
"Hari ini kami sengaja mengundang empat dinas dari Kabupaten Bogor termasuk PT Tirta Investama (AQUA) Ciherang dan para penggerak wisata serta pegiat lingkungan supaya tidak ada ego sektoral dalam memajukan desa wisata serta adanya sinergi antara sektor pariwisata, ketahanan pangan, pertanian, peternakan serta lingkungan hidup,” ungkap Yuhan.

Baca Juga : Pendaftaran Seleksi CPNS 2024 Sudah Ditutup, Pelamar Mencapai 3,6 Juta Orang

Yuhan menjelaskan, untuk selanjutnya lokasi Desa Wisata Ciderum akan dijadikan pusat Pelatihan atau edukasi pengolahan sampah dari rumah skala kecil, budidaya domba Garut, dan B2SA. Hal ini menjadi penting karena para pemuda saat ini sudah tidak mau lagi terjun ke dunia peternakan dan pertanian.

Simbolis penyerahan rumah pengelolaan sampah dilakukan oleh Plant Manager PT Tirta Investama (AQUA) Ciherang, Joko Prasojo, kepada Ketua Desa Wisata Ciderum sebagai bentuk dukungan nyata oleh perusahaan terhadap keberlanjutan Desa Wisata Ciderum khususnya dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
 
“Menciptakan bebas sampah perlu mengubah mindset masyarakat. Memang tidak segampang membalikkan telapak tangan. Harus dididik dari rumah, sekolah, kantor, dan perusahaan. Miniatur pengelolaan sampah yang saat ini telah dimiliki oleh Desa Wisata Ciderum sekaligus memberikan edukasi berbasis masyarakat. Hal ini bertujuan untuk
mengenalkan dan mengubah mindset masyarakat yang sebelumnya membuang sampah sembarangan atau hanya membuang sampah di tempat terbuka agar mampu memilah sampah dengan cara tata kelola yang baik dan benar. Oleh sebab itu kami dari PT Tirta Investama Ciherang sangat mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Desa wisata Ciderum dengan memfasilitasi adanya miniatur pengolahan sampah sebagai sarana edukasi bagi masyarakat dalam mengelola sampah sehingga meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat”, ujar Joko.

Sementara itu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor, Yudi Santosa menambahkan, untuk memajukan desa wisata perlu semangat para penggerak wisata serta perlu dukungan dari Pemerintah Desa setempat.

“Perlu ada ciri khas desa wisata. Misalnya pengolahan sampah dan event. Disbudpar siap dukung. Kami harapkan tak selalu kegiatan event itu di Stadion Pakansari tapi di setiap desa aawisata. Kami juga mendorong seluruh perusahaan jika menggelar gathering itu dilakukan di
desa wisata”, imbuhnya.
 
PT. Tirta Investama Plant Ciherang menggandeng Senyum Untuk Negeri pada program pengelolaan sampah Desa Wisata Ciderum sebagai komitmen tanggung jawab sosial perusahaan. Melalui program ini, PT. Tirta Investama berharap dapat turut mendukung pengembangan Wisata berbasis masyarakat di Desa Ciderum Kecamatan Caringin dengan proses pendampingan yang dijalankan. 

Yudistira mengaku, kesal kepada pihak ketiga pelaksana proyek drainase yang ada di wilayahnya. Sebab, pelaksana belum meminta izin ke desa, tetapi sudah ada pengerjaan pembangunan.

 "Bagaimana saya tidak kesal, minta izin saja belum. Ko, pelaksana menurunkan para pekerja dan langsung bangun saja," kata Kades Cimande Hilir saat di lokasi proyek, Selasa (10/9).

Yudistira yang akrab disapa SP itu mengatakan, harusnya sebelum pengerjaan dimulai, dari pihak pelaksana membawa surat pemberitahuan kepada desa dan sekaligus permintaan izin pembangunan di wilayah yang ditandatangani dirinya. 

Baca Juga : Disbudpar Apresiasi Desa Wisata Edukasi Ciderum 

SP mengakui, jika pelaksana sebelumnya sudah bertemu dengan Sekretaris Desa (Sekdes) Cimande Hilir, namun bukan berarti tidak harus ke kades. Karena, bagaimana pun yang berwenang memberikan izin itu kades bukan sekdes.

 "Makanya saya langsung tegur sekdes. Tapi kata sekdes pelaksana juga sudah diminta untuk datang ke saya sebelum mulai pengerjaan. Nyatanya pengerjaan sudah dimulai, tapi pelaksana tidak ada datang," akunya.

Kades minta pelaksana proyek harus menghargai keberadaan pemerintah desa dan juga menghormati jabatan yang ada di wilayah, sehingga kegiatan pengerjaan proyek dapat berjalan dengan aman dan nyaman.

 "Selesaikan dulu administrasi nya, seperti surat menyurat perizinan dan lainnya. Nah, sekarang saja papan plang proyek belum dipasang. Kalau sudah ada papan plang nama proyek, ketika warga nanya ke saya, tinggal saya tunjukan papan plang nama yang sudah dipasang," paparnya.

Sementara, perwakilan pelaksana proyek drainase, Aldi meminta maaf kepada Kades Cimande Hilir dengan kejadian tersebut. Dimana, belum bertemu dan meminta izin kepada kades.

 "Saya memang salah belum bertemu kades dan baru sama sekdes saja," ungkapnya. 

Aldi menjelaskan, proyek drainase dibawah DPUPR Kabupaten Bogor ini dimenangkan oleh CV Jaya Santika dengan panjang 63 meter dan anggaran sebesar 190 juta lebih. 

 "Ini pekerjaan penunjukan langsung (PL), nilai anggaran dibawah 200 juta. Tadinya saya langsung melakukan pembangunan sebelum bertemu dengan kades, karena kejar waktu," tukasnya. (DS)

Yudi menceritakan, wilayah Batukembar yang dulunya lahan tidak terawat dan masih dipenuhi semak belukar, saat ini sudah berkembang setelah adanya Desa Wisata Edukasi Ciderum. 

 "Makanya saya kaget begitu datang kesini. Lahan yang dulunya terbengkalai, bisa seindah dan senyaman ini setelah dikelola Desa Wisata Edukasi Ciderum," akunya saat sambutan Milad Desa Wisata Edukasi Ciderum yang ke 4, sekaligus peresmian Sicabar (Sisi Cai Batu Kembar) Farm Miniatur Sampah Berbasis Kemasyarakatan dengan tema "From Trash Become A Education" dari sampah menjadi edukasi, Selasa (11/9).

Menurutnya, desa wisata yang ada di Desa Ciderum Kecamatan Caringin ini, bukan hanya mengelola alam dan pemandangan dengan menjadikannya tempat pariwisata saja, namun memiliki ciri khas tersendiri.

Baca Juga : Tawuran Pelajar di Cibinong, Satu Orang Tewas Luka Tusuk di Perut

 "Ciri khas Desa Wisata Ciderum ini, yakni edukasi pengelolaan sampah," papar Yudi yang pernah menjabat sebagai Camat Caringin tahun 2012 silam.

Yudi mengaku, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor selama ini selalu mensupport para pelaku desa wisata agar berkembang. Akan tetapi, bentuk dukungan atau support pemerintah dalam hal ini Disbudpar Kabupaten Bogor, melalui kegiatan atau event.

Selain itu, lanjut Yudi, dukungan dari pihak perusahaan PT Tirta Investama plant Ciherang kepada pelaku desa wisata, tentunya sangat membantu untuk keberlangsungan keberadaan desa wisata. Terlebih, Desa Wisata Edukasi Ciderum ini masuk kedalam wilayah binaan perusahaan tersebut.

 "Saya juga berharap pihak PT Tirta Investama bisa membantu desa wisata lainnya yang jumlahnya sekitar 50 titik tersebar di Kabupaten Bogor, seperti kalau mau ada acara gathering karyawan dari pada harus ke luar daerah, lebih baik kegiatannya diadakan di desa wisata yang ada di Kabupaten Bogor saja," imbuhnya.

Kepala Pabrik PT Tirta Investama Plant Ciherang, Joko Prasojo mengungkapkan rasa bangga dan tidak percaya kepada pengelola Desa Wisata Edukasi Ciderum. Pasalnya, para penggiat lingkungan tersebut mampu menyulap lahan yang awalnya tidak terawat menjadi indah, nyaman dan bersih.

 "Semoga dengan diresmikannya dari sampah menjadi edukasi ini, dapat merubah mindset atau kebiasaan warga yang sembarangan membuang sampah," ujarnya.

Sementara, pemilik Desa Wisata Edukasi Ciderum, Yuhan Subrata berharap, setelah edukasi pengelolaan sampah yang diresmikan desa wisata ini, Pemkab Bogor melalui Disbudpar, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan (DKP) maupun Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor, membantu desa wisata ini semakin berkembang terutama dalam edukasi pengelolaan sampah.

 "Saya juga minta kepada PT Tirta Investama yang ada di Kabupaten Bogor dengan jumlah karyawan sekitar 10 ribu orang, untuk melakukan edukasi pengelolaan sampah di desa wisata ini. Jadi jangan sampai keberadaan edukasi pengelolaan sampah yang ada di kami ini, tidak di support langsung oleh pihak perusahaan," tukasnya.