Dalam video itu, seorang pedagang menyampaikan keresahannya terkait dugaan masuknya pakaian bekas dalam jumlah besar ke kawasan Pasar Gedebage, di mana ada importir asal Tanjungbalai yang sudah berdomisili di Bandung yang memasok import pakaian bekas dalam jumlah sangat besar, hingga sudah merajai, menguasai di Bandung. Namun, kondisi itu sudah terjadi bertahun-tahun serta dibiarkan saja, sehingga berdampak ke kesannya jika Bandung menjadi tempat penampungan import pakaian bekas terbesar.

Perwakilan pedagang cimol di Gedebage, Ibrahim mengatakan para pedagang pakaian bekas lokal khawatir terhadap masuknya stok dalam jumlah besar dari luar daerah yang bisa memengaruhi keberlangsungan usaha mereka.

Baca Juga: Omzet Pedagang Pakaian Bekas di Pasar Cimol Gedebage Bandung Anjlok hingga 60 Persen, Ini Sebabnya

"Kami khawatir kalau barang yang masuk terlalu banyak, membuat pedagang kecil seperti kami semakin sulit menjual dagangan,” ujar Ibrahim, Jumat (2/10/2026).

Menurut Ibrahim, ketika muncul informasi mengenai penggerebekan atau razia, sejumlah gudang itu disebut memilih menutup aktivitasnya. Namun, setelah situasi kembali kondusif, maka aktivitas perdagangan kembali berjalan.

"Kalau ada isu razia, gudang banyak yang tutup. Tapi setelah kondusif, aktivitas kembali lagi," katanya.

Baca Juga: Bandung Jadi Sarang Pakaian Bekas Ilegal, Kemendag Sita Ribuan Balpres dari 11 Gudang Senilai Rp112,3 M

Para pedagang juga mengkhawatirkan masuknya pakaian bekas dalam jumlah besar dapat mendorong harga jual semakin rendah. Kondisi ini dinilai dapat berpengaruh terhadap pendapatan pedagang kecil yang selama ini mengandalkan penjualan pakaian bekas.

Informasi mengenai asal barang, pihak yang disebut sebagai importir, serta dugaan pelanggaran dalam pemasukan pakaian bekas tersebut masih memerlukan konfirmasi dari pihak terkait.

Setelah penangkapan, petugas Densus 88 juga melakukan penggeledahan di sebuah rumah kontrakan yang diketahui ditempati pria tersebut bersama istri dan dua anaknya.

Peristiwa penggeledahan itu berlangsung pada Jumat pagi dan sempat mengagetkan warga sekitar. Sejumlah anggota Densus 88 yang mengenakan pakaian hitam terlihat berada di lingkungan permukiman tersebut.

Ketua RT setempat, Agus, membenarkan adanya penggeledahan yang dilakukan petugas di salah satu rumah kontrakan di wilayahnya.

Agus mengaku terkejut lantaran keluarga tersebut diketahui baru tinggal di lingkungan itu kurang dari satu bulan.

 “Saya mendapat informasi dari petugas bahwa ada penggeledahan di salah satu rumah kontrakan di wilayah kami. Kami juga diminta membantu koordinasi untuk mensterilkan lokasi,” ujar Agus.

Menurut Agus, pria tersebut tinggal bersama istri dan dua anaknya. Berdasarkan informasi dari sejumlah tetangga, keluarga tersebut cenderung tertutup dan tidak banyak berinteraksi dengan warga sekitar.

Namun, Agus menjelaskan bahwa proses penangkapan terhadap pria tersebut tidak berlangsung di rumah kontrakan.Ia menyebut petugas justru melakukan penggeledahan di rumah setelah pria tersebut diamankan.

 Dari penggeledahan, Agus mengaku melihat sejumlah barang yang kemudian dibawa oleh petugas Densus 88. Barang-barang tersebut di antaranya sebuah flashdisk, kartu telepon seluler, telepon genggam, serta sejumlah cairan yang menurutnya tidak diketahui jenisnya.

 “Yang saya lihat ada flashdisk, kartu telepon seluler, telepon genggam, dan beberapa cairan yang saya sendiri tidak tahu jenisnya. Barang-barang itu kemudian diamankan petugas,” kata Agus.

Setelah kejadian tersebut, istri pria yang diamankan disebut telah meninggalkan rumah kontrakan bersama kedua anaknya.

 Agus mengatakan, kejadian tersebut menjadi perhatian bagi pengurus lingkungan. Ke depan, pihaknya berencana meningkatkan pendataan terhadap warga yang tinggal di rumah kontrakan.

 Ia juga mengimbau pemilik rumah kontrakan untuk memastikan identitas calon penghuni dan melaporkannya kepada pengurus lingkungan setempat.

Sementara itu, penggeledahan rumah kontrakan tersebut dibenarkan Kapolsek Antapani AKP Taufik Hidayat. Ia menyebut proses penggeledahan dilakukan langsung oleh Densus 88.

 “Penggeledahan dilakukan langsung oleh Densus 88,” ujar Taufik.

Dari tiga pekerja yang berada di lokasi, satu orang tertimbun material tanah dan batu akibat longsoran saat proses penggalian. Korban kemudian dievakuasi oleh warga, petugas pemadam kebakaran, dan tim medis.

Berdasarkan keterangan warga, ketiga pekerja tersebut tengah mengerjakan pembangunan fondasi tebing sungai. Saat penggalian berlangsung, tanah di sekitar lokasi tiba-tiba longsor dan menimpa salah seorang pekerja yang berada di bagian bawah.

Dua pekerja lainnya berhasil menyelamatkan diri. Sementara korban tertimbun material tanah, batu, dan besi.

Rini, warga sekitar, mengatakan korban sempat tertimbun hingga hanya bagian kepalanya yang terlihat. Warga kemudian segera menghubungi ambulans untuk membantu proses evakuasi.

"Jadi di sini ada tiga orang yang lagi kerja. Ternyata pas dia gali, tanahnya longsor karena tanahnya basah. Tanah langsung nimpa. Yang dua orang bisa langsung sigap, tapi yang satu karena posisinya sudah di bawah dan dekat dengan tanah yang longsor, jadi langsung ketimbun tanah dan batu," kata  Rini di lokasi kejadian, Sabtu (3/10/2026).

Menurut Rini, proses evakuasi korban berlangsung sekitar satu jam. Evakuasi dilakukan secara hati-hati karena terdapat material tanah, batu, dan besi di sekitar tubuh korban.

 "Evakuasinya sekitar satu jam. Korban mengalami luka cukup parah karena tertimbun tanah longsor. Bagian kepala terkena batu dan ada luka, sementara kakinya juga diduga terjepit," katanya.

Setelah berhasil dievakuasi, korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ujung Berung.

Sementara itu, BPBD Kota Bandung memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun, satu pekerja mengalami luka akibat tertimbun material tanah dan batu.

 Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Bandung, Robi Darwan, mengatakan proses evakuasi dilakukan bersama warga dan petugas di lokasi.

 "Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Satu pekerja mengalami luka dan sudah dievakuasi untuk mendapatkan penanganan medis di rumah sakit," kata Robi.

Pembangunan fondasi sungai tersebut dilakukan karena kondisi tebing di sekitar lokasi dinilai rawan longsor sehingga membutuhkan penguatan.

 Pasca-kejadian, pekerjaan proyek untuk sementara dihentikan. Petugas juga melakukan penanganan di lokasi guna memastikan kondisi sekitar aman.

Operasi melibatkan personel Polres Tasikmalaya, Polda Jabar, Satpol PP Kabupaten Tasikmalaya, serta dinas lintas sektoral. Petugas dibagi menjadi beberapa tim untuk menyisir sejumlah titik.

Tim menyisir kawasan Alun-alun Singaparna hingga terminal bus, perbatasan Seruni, sampai ke area pasar di Jalan Gudang.

Dalam operasi tersebut, petugas menjaring puluhan preman dan juru parkir ilegal serta beberapa orang yang diduga menjadi penjual miras.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan bahwa  Kegiatan Ops Premanisme ini dilaksanakan  untuk meminimalisir keberadaan preman hingga juru parkir ilegal di setiap daerah.

Polda Jabar dan Satpol PP Kabupaten Tasikmalaya melakukan operasi premanisme tersebar di beberapa titik wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

Sejumlah miras berbagai jenis ikut diamankan yang didapati di beberapa titik. Selain itu, sejumlah preman dan juru parkir ilegal  langsung didata petugas untuk dilaporkan ke pimpinan.

"Agenda ini dilaksanakan untuk menjaga situasi Kamtibmas di wilayah, agar  gangguan sekecil apapun  dapat diminimalisir, sehingga menciptakan situasi yang aman bagi masyarakat khususnya di  Kabupaten Tasikmalaya," katanya.

Kapolres Cimahi AKBP Moh Faruk Rozi mengatakan, enam tersangka yang diamankan terdiri dari lima pelaku pencurian dengan pemberatan dan satu orang yang berperan sebagai penadah barang hasil curian.

 “Ini pencurian dengan pemberatan dilakukan di jalur kereta cepat Whoosh. Kami amankan enam orang, lima orang pelaku pencurian pemberatan dan satu orang kita amankan karena menadah barang hasil curian,” kata Faruk Rozi di Cimahi, Kamis (1/10/2026).

 Faruk menjelaskan, aksi pencurian pertama terjadi di wilayah Melong, Kota Cimahi, pada 26 Juli 2026. Sementara pencurian kedua berlangsung di jalur kereta cepat wilayah Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, pada 7 September 2026.

 “Lima pelaku melakukan pencurian di dua TKP yang berbeda, ada dua kejadian pencurian di jalur kereta cepat KCIC, yaitu pada Minggu 26 Juli 2026 di Melong Cimahi lalu 7 September 2026 di Padalarang Bandung Barat,” ujarnya.

 Menurut Faruk, para pelaku mengambil kabel dengan cara memotongnya menggunakan gergaji. Kabel hasil curian tersebut kemudian dibawa dan dijual kepada penadah.

 Akibat aksi pencurian tersebut, perjalanan Kereta Cepat Whoosh sempat mengalami gangguan. Selain itu, pihak operator mengalami kerugian material yang diperkirakan mencapai Rp60 juta akibat kehilangan sejumlah kabel.

 “Kerugian Rp60 juta rupiah, barang yang diambil berupa kabel,” kata Faruk.

 Polisi kemudian melakukan penyelidikan hingga berhasil menangkap keenam tersangka. Lima pelaku pencurian dan seorang penadah diamankan di tiga wilayah berbeda, yakni Kota Bandung, Tangerang, dan Garut.

 Para tersangka diketahui sempat melarikan diri ke luar daerah setelah melakukan aksi pencurian tersebut.

 Polres Cimahi masih melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut, termasuk mengungkap kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain serta aktivitas serupa yang pernah dilakukan para tersangka.

Lima orang tersangka pelaku pencurian dengan pemberatan dijerat dengan Pasal 477 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 KUH Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun

"Sedangkan IR selaku penadah dijerat dengan Pasal 561 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 KUH Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun." katanya.

 Prof. Irwan dikenal sebagai akademisi dengan kepakaran di bidang geodesi, geospasial, deformasi kerak bumi, kebencanaan, serta pemanfaatan data dan teknologi spasial. Sejumlah risetnya juga berkaitan dengan wilayah pesisir dan kelautan.

 Rektor ITB Prof. Dr. Ir. Tatacipta Dirgantara bersama sivitas akademika ITB menyampaikan ucapan selamat atas amanah baru tersebut.

 “Pelantikan tersebut menjadi babak baru dalam perjalanan pengabdian Prof. Irwan, dari dunia pendidikan tinggi dan riset menuju ruang pengabdian yang lebih luas di tingkat nasional,” kata Tatacipta.

 Prof. Irwan merupakan Guru Besar Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB) ITB dan tergabung dalam Kelompok Keahlian Sistem Spasial dan Kadaster. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di ITB pada 1997, kemudian meraih gelar master dan doktor dari Nagoya University, Jepang, masing-masing pada 2003 dan 2006.

 Dalam bidang riset, Prof. Irwan antara lain terlibat dalam kolaborasi Marine Technology Cooperation Research Center (MTCRC) ITB-Korea Institute of Ocean Science and Technology (KIOST), serta memimpin Kelompok Kerja Geodesi dalam Tim Pembaruan Peta Gempa Indonesia di bawah Pusat Studi Gempa Nasional.

 “Dalam perjalanan akademiknya, Prof. Irwan aktif mengembangkan berbagai kajian di bidang geodesi dan geospasial. Kepakarannya juga mencakup deformasi kerak bumi, pemantauan aktivitas tektonik, kebencanaan, serta pemanfaatan informasi spasial,” kata Tatacipta.

 Sebelum menjabat Wakil Rektor ITB periode 2025–2030, Prof. Irwan pernah menjadi Dekan FITB ITB. Ia juga menerima sejumlah penghargaan, di antaranya Young Inspirational Geospatial 2023, Pengabdian 25 Tahun ITB, Satyalancana Karya Satya 20 Tahun, dan Indroyono Susilo Award.

 Pelantikan sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan menandai babak baru pengabdian Prof. Irwan, dari lingkungan akademik menuju pemerintahan dengan membawa pengalaman di bidang pendidikan, riset, kepemimpinan, serta keilmuan geodesi dan geospasial.

Kuasa hukum EL, Apriliana Mart Siregar dari Kantor Hukum Denny Chandra & Partners, mengatakan kasus tersebut bermula ketika korban dihubungi seseorang berinisial GA yang mengaku sebagai Marketing Funding BTPN Syariah cabang Bandung.

Menurut Apriliana, GA menawarkan produk “Tabungan Tepat Premium” dengan iming-iming bunga resmi sebesar 5,25 persen serta tambahan cashback di luar sistem.

 “Untuk meyakinkan korban, pelaku bahkan sempat mentransfer dana cashback sebesar Rp9,5 juta ke rekening EL sebelum penempatan dana besar dilakukan,” kata Apriliana kepada wartawan di Mapolda Jabar, Rabu (30/9/2026).

 Setelah percaya dengan penawaran tersebut, korban kemudian menyetorkan dana secara bertahap selama periode Maret hingga Juni 2026. Total dana yang ditempatkan disebut mencapai Rp2.775.100.000.

 Namun, kecurigaan muncul ketika korban melakukan pengecekan saldo pada awal Juni 2026. Alih-alih bertambah sesuai penawaran, saldo rekening korban disebut hanya tersisa sekitar Rp583.500.

 Korban kemudian meminta cetak mutasi rekening. Dari hasil pemeriksaan tersebut, ditemukan sejumlah transaksi keluar menuju berbagai rekening yang tidak dikenal. Total dana yang keluar disebut mencapai Rp2.849.149.500.

 Apriliana mengatakan pihak korban sempat meminta klarifikasi secara tertulis kepada BTPN Syariah. Namun, menurut dia, jawaban yang diterima belum memberikan penjelasan yang dianggap memadai oleh korban.

 Di sisi lain, pihak bank disebut telah membuat laporan pengaduan ke Polsek Bandung Wetan dengan nomor LP/B/45/VII/2026/Polsek Bawet.

 “Dalam proses penyelidikan, terungkap adanya indikasi manipulasi data milik korban yang diduga dilakukan GA bersama sejumlah karyawan aktif BTPN Syariah Cabang Bandung,” ujar Apriliana.

 Dalam pertemuan pada 7 Juli 2026, lanjut Apriliana, GA disebut telah mengakui perbuatannya yang dilakukan bersama pihak lain dan berjanji mengganti kerugian korban.

 Kasus tersebut kemudian dilaporkan kepada aparat penegak hukum dan berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, hingga laporan polisi resmi dibuat pada 17 September 2026, pihak korban mengaku belum mendapatkan penyelesaian terkait pengembalian dana.

 Apriliana mengatakan kliennya saat ini tengah menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat sebagai tindak lanjut laporan yang dibuat.

 “Sebelum dibuat laporan, upaya yang kami lakukan sempat melayangkan somasi dan mengundang pihak bank untuk mengklarifikasi. Tapi, kami cukup kecewa dengan informasi dari pihak bank yang tidak memberikan gambaran apa pun,” katanya.

 Pihak kuasa hukum kemudian meneruskan surat tersebut kepada OJK. Menurut Apriliana, OJK selanjutnya melakukan pemeriksaan terkait persoalan yang dialami kliennya.

 Hingga berita ini ditulis, dugaan tindak pidana tersebut masih dalam proses penanganan aparat penegak hukum. Keterangan dari pihak BTPN Syariah mengenai dugaan transaksi, keterlibatan oknum internal, serta langkah penyelesaian terhadap kerugian nasabah perlu dimintakan untuk memastikan keberimbangan informasi.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar, Kombes Bismo Teguh Prakoso membenarkan terkait adanya laporan kasus tindak pidana perbankan dengan kerugian mencapai miliaran rupiah. Kasus ini mencuat setelah korban tergiur penawaran produk tabungan berimbal hasil tinggi yang diduga melibatkan oknum internal bank pelat merah.

"Iya betul ditangani Krimsus Polda Jabar. Korban memang diperiksa hari ini. Selanjutnya, kami akan periksa saksi-saksi lain," katanya.

Proyek senilai sekitar Rp3,5 triliun tersebut sebelumnya diresmikan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, pada Selasa (22/9/2026). Fasilitas yang dibangun di atas lahan 8.000 meter persegi itu merupakan bagian dari kawasan pengembangan seluas 11 hektare.

Pusat data tersebut memiliki kapasitas daya listrik hingga 120 megawatt (MW), dengan kapasitas pengembangan mencapai 640 MW.

Skala kebutuhan energinya membuat aspek lingkungan dan penggunaan sumber daya air dinilai tidak bisa dikesampingkan. Terlebih, pusat data AI membutuhkan sistem pendinginan untuk menjaga perangkat komputasi tetap beroperasi.

Besarnya kebutuhan air pusat data secara umum menjadi alasan DPRD Jabar meminta pemerintah membuka informasi mengenai sistem pendinginan dan kebutuhan air fasilitas tersebut.

Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Maulana Yusuf Erwinsyah, menilai manfaat ekonomi pembangunan harus dihitung bersamaan dengan potensi dampaknya.

"Kalau bicara soal ketenagakerjaan, kami di Komisi V tentu gembira. Konon menyerap hingga 3.000 tenaga kerja, apalagi per Agustus 2026 PHK di Jabar sampai di angka 10 ribuan lebih. Tapi tentu, apakah penyerapan tenaga kerja itu sebanding dengan efek data center AI tersebut?" kata Maulana dalam keterangannya, Senin (28/9/2026).

Jangan hanya Hitung Investasi
Pusat data tersebut diproyeksikan membuka lapangan kerja hingga 2.000-3.000 orang secara bertahap. Namun, Maulana meminta pemerintah tidak berhenti pada hitungan nilai investasi dan jumlah tenaga kerja.

Ia meminta pemerintah membuka perhitungan mengenai manfaat sekaligus risiko proyek tersebut, terutama karena pusat data AI memiliki kebutuhan sumber daya yang besar.

"Seharusnya pemerintah membuka ke publik plus-minus data center AI tersebut. Keuntungannya bagaimana dan kerugiannya bagaimana. Banyak hasil riset yang mengungkap dampak dari keberadaan data center AI, mulai dari penggunaan air, potensi bakteri tertentu dalam air buangan, kebisingan, karbon, dan sebagainya," ujarnya.

Sorotan itu menjadi penting karena lokasi pusat data berada di kawasan Jatiluhur, yang memiliki sumber daya air dengan fungsi strategis. Waduk Jatiluhur bukan sekadar kawasan untuk mendukung aktivitas industri, tetapi juga memiliki fungsi besar dalam penyediaan air bagi pertanian.

Maulana mengingatkan agar kebutuhan industri tidak menggeser kepentingan petani yang selama ini bergantung pada sistem irigasi dari Waduk Jatiluhur.

"Sebagaimana fungsi awalnya, Waduk Jatiluhur digunakan untuk mengairi lahan pertanian seluas lebih dari 240.000 hektare di wilayah Karawang, Subang, Bekasi, dan sekitarnya. Jadi, hak atas air bagi petani harus didahulukan sesuai amanat UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air," ucap Maulana.

DPRD Klaim Tak Banyak Tahu
Maulana juga mempertanyakan komunikasi Pemprov Jabar dengan DPRD terkait pembangunan pusat data tersebut. Menurutnya, DPRD perlu mendapatkan informasi mengenai aspek perizinan, AMDAL, hingga mekanisme manfaat proyek bagi masyarakat.

"Saya bertanya ke lintas komisi yang ada di DPRD Jawa Barat, banyak yang tidak tahu. Meskipun katanya ini program pemerintah pusat, setidaknya secara izin, AMDAL, pembangunan, dan alur benefit ada pembahasan di DPRD Jawa Barat. Lagi-lagi gubernur tidak ada koordinasi dengan legislatif," tegasnya.

Ketua Pansus XV DPRD Jabar, Jenal Arifin, menyoroti sejumlah masalah lingkungan di Kabupaten Sumedang yang butuh penanganan mendesak:

Seperti Krisis Sampah yang terjadi TPAS Cibeureum seluas 11 hektare sudah overkapasitas dan masih memakai sistem open dumping (pembuangan terbuka tanpa pengolahan aman).

Tambang Pasir Cimalaka Eksploitasi pasir yang masif mengancam daerah resapan air dan berpotensi memicu bencana alam, dan Pencemaran Air: Kualitas air Sungai Cimanuk terus menurun.

"Pembangunan memang butuh bahan baku, tetapi eksploitasi tidak boleh mengorbankan fungsi ekologis hingga memicu bencana," tegas Jenal di Bandung, Senin (21/9/2026).

Melalui Raperda P3LH, DPRD Jabar ingin memperketat tata kelola lingkungan dari hulu ke hilir. Aturan ini akan mencakup sistem perencanaan, pengawasan ketat, hingga kewajiban pengusaha untuk merehabilitasi lahan bekas tambang.

Pansus XV juga mendesak Pemerintah Provinsi Jabar agar ikut turun tangan memberikan dukungan kebijakan dan alokasi anggaran yang memadai.

"Saat ini, Raperda P3LH masih dalam tahap penyusunan dengan menyerap masukan dari berbagai daerah dan instansi terkait, termasuk DLH Kabupaten Sumedang, agar aturan yang dihasilkan benar-benar efektif dan aplikatif di lapangan," katanya.

"Dalam masa pemulihan ekonomi ini, perlu ada subsidi atau dukungan bagi yang berangkat dari Bandung untuk menghidupkan kembali penerbangan," ujar Tedy di Bandung, Rabu, Rabu (23/9/2026).

Selain persoalan harga tiket yang masih tinggi, Tedy juga meminta Pemkot Bandung lebih masif menyosialisasikan reaktivasi bandara ini ke berbagai daerah tujuan. 

"Keberadaan Bandara Husein diyakini mampu memangkas waktu perjalanan warga Jabar sekaligus memperkuat sektor pariwisata lokal tanpa harus bergantung sepenuhnya pada bandara di Jakarta," katanya.

Peristiwa tersebut terjadi saat hujan deras disertai angin melanda wilayah Kota Bandung. Rekaman video amatir memperlihatkan kondisi hujan dan angin kencang di sekitar lokasi kejadian.

Kapolsek Lengkong Kompol Aldy Lazuardi mengatakan, billboard yang roboh menimpa tiga bangunan, yakni dua warung atau ruko dan sebuah bengkel.

 “Billboard roboh menimpa tiga bangunan, yaitu dua warung ruko dan satu bengkel. Ada empat orang yang sempat terjebak di dalam bangunan,” kata Kompol Aldy Lazuardi.

 Petugas pemadam kebakaran kemudian melakukan proses evakuasi terhadap para korban. Satu orang yang mengalami luka ringan mendapat penanganan medis dari Palang Merah Indonesia (PMI).

 Selain menimpa bangunan, material billboard juga mengenai kendaraan. Satu mobil yang tengah melintas dilaporkan mengalami kerusakan. Sementara itu, satu sepeda motor masih terjepit material billboard.

 Polisi bersama petugas terkait masih melakukan penanganan dan evakuasi material billboard di lokasi kejadian.

 Kompol Aldy mengatakan, pihaknya juga akan mendalami kondisi serta perawatan billboard tersebut. Berdasarkan pemeriksaan awal di lokasi, billboard diketahui terdiri atas beberapa lapisan yang diduga membuat angin tertahan.

 "Dari pemeriksaan awal, billboard ini terdiri dari beberapa lapisan. Kami akan mendalami kondisi dan perawatannya, karena diduga lapisan tersebut membuat angin tertahan,” kata Aldy.

Sementara itu, arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat mengalami kepadatan. Polisi melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kendaraan yang melintas.

Hingga Senin petang, petugas masih melakukan proses evakuasi dan pembersihan material billboard dari lokasi kejadian.

Kapolsek Panyileukan AKP Anang Suryana mengatakan, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 17.47 WIB. Saat kejadian, korban dan pelaku berada di rumah tersebut.

 "Kami berhasil menangkap pelaku dan korban dibawa ke RSUD Ujungberung. Jadi, si pelaku ini sedang bersantai di rumah lantai dua, karena di rumah hanya tinggal dengan ibu tirinya," kata Anang.

 Menurut Anang, pelaku kemudian turun ke lantai satu sambil membawa pisau dapur dan alat kejut listrik. Pelaku menghampiri korban dan menempelkan alat kejut listrik ke tubuh korban hingga A terjatuh.

 "Tak lama, pelaku menusukkan pisau ke leher, perut, dan pelipis kanan juga mata kanan korban. Pelaku pun langsung duduk di ruangan belakang warung," ujarnya.

 Tetangga yang mengetahui kejadian tersebut kemudian datang dan mendapati korban sudah tergeletak. Ayah pelaku, Warsito, selanjutnya membawa A ke RSUD Ujungberung untuk mendapatkan pertolongan medis.

 Namun, nyawa korban tidak dapat diselamatkan. A dinyatakan meninggal dunia setelah tiba di rumah sakit.

 "Tetangga datang dan melihat korban sudah tergeletak, hingga kemudian ayah pelaku bernama Warsito membawa korban A ini ke RSUD Ujungberung. Tapi, nyawa korban tak tertolong. Korban meninggal dunia," kata Anang.

Kapolsek  mengatakan, berdasarkan pemeriksaan awal, pelaku diduga menyimpan dendam terhadap korban. Pelaku juga menuding korban berupaya mengambil harta berupa rumah dan hanya memberikan sedikit makanan kepadanya.

 "Adapun motif, pelaku memiliki dendam dan korban berusaha mengambil harta (rumah), serta memberikan makan hanya sedikit pada pelaku," ujarnya.

 Akibat serangan tersebut, korban mengalami sejumlah luka pada bagian leher, perut, pelipis kanan, dan mata kanan.

 Saat kejadian, kata Anang, hanya korban dan pelaku yang berada di dalam rumah. Sementara itu, ayah pelaku sedang berada di luar rumah.

 Polisi telah mendatangi lokasi kejadian dan melakukan pengamanan tempat kejadian perkara (TKP). Petugas juga memasang garis polisi serta mengamankan sejumlah hal yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.

 "Korban alami luka di bagian leher, perut, pelipis kanan, dan mata kanan. Saat kejadian, di rumah itu hanya ada korban dan pelaku, sedangkan ayah pelaku pergi ke luar rumah. Kepolisian sudah mendatangi TKP dan memasang police line, serta mengamankan TKP, dan membawa korban ke RSUD Ujungberung," kata Anang.

Minibus itu diketahui dikendarai oleh orang tua mahasiswa yang baru saja selesai berkunjung ke kampus. Pengemudi bersama dua penumpang lainnya berada di dalam kendaraan saat insiden terjadi.

Sebelum kejadian, pengemudi hendak meninggalkan area parkir untuk kembali ke Karawang. Namun, saat melintasi tikungan menuju pintu keluar, kendaraan diduga mengalami kesalahan saat pengemudi menginjak pedal.

Mobil yang seharusnya mengerem justru terus melaju dan menabrak palang parkir. Kendaraan kemudian melaju tanpa terkendali hingga menabrak bagian tembok gerbang kampus dan naik ke atas tembok tersebut.

 Pemilik mobil, Akil, menjelaskan kendaraan yang dikemudikan ayahnya merupakan mobil dengan transmisi otomatis. Menurut Akil, insiden tersebut bukan disebabkan oleh rem yang blong, melainkan kesalahan saat menginjak pedal.

 “Mobilnya matic. Jadi bukan karena rem blong, tapi kemungkinan salah menginjak pedal. Harusnya menginjak rem, tetapi malah menginjak gas.”kata Akil, Senin (27/9/2026).

Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam insiden tersebut. Tiga orang yang berada di dalam mobil selamat, meski sempat mengalami syok akibat kejadian tersebut.

 Kecelakaan ini menyebabkan bagian depan minibus mengalami kerusakan. Selain itu, papan nama di area gerbang kampus juga mengalami kerusakan akibat benturan. Setelah kejadian, kendaraan kemudian dievakuasi dari atas tembok gerbang kampus.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengungkapkan bahwa sejumlah kasus yang mengarah pada super flu sudah ditemukan di Kota Bandung. Bahkan, beberapa pasien yang dirawat di rumah sakit telah menjalani penanganan khusus berupa isolasi.

"Super flu di Kota Bandung ini ada beberapa. Bahkan kalau melihat di rumah sakit, beberapa memang sudah dilakukan isolasi," kata  Farhan di balai kota, Selasa (22/9/2026).

Meski begitu, Farhan menjelaskan bahwa fokus penanganan dan peningkatkan kewaspadaan saat ini dipusatkan pada level rumah sakit serta fasilitas kesehatan (faskes). Ia juga memastikan seluruh faskes siap melayani dan tidak boleh ada yang menolak pasien.

Mengenai kondisi di lapangan, Farhan menyampaikan bahwa berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bandung, belum terlihat adanya lonjakan kasus yang signifikan meskipun isu ini tengah riuh di media sosial.

Kendati demikian, masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan tidak menganggap remeh gejala flu biasa, terutama yang dialami oleh anak-anak. Orang tua diminta lebih peka dan bijak dalam melihat kondisi kesehatan buah hatinya.

"Khusus untuk anak-anak, orang tua diminta tidak memaksakan anak pergi ke sekolah saat sakit dan segera memeriksakannya ke dokter," tegas Farhan.

Pemkot Bandung berharap masyarakat tetap tenang, menjaga imunitas tubuh, serta segera mengakses layanan kesehatan terdekat jika mengalami gejala flu yang memburuk.

Dedi menegaskan, hingga kini Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum memiliki utang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Menurutnya, angka Rp3,4 triliun yang selama ini menjadi perhatian publik bukan merupakan defisit anggaran, melainkan proyeksi kekurangan akibat target pendapatan yang berpotensi tidak tercapai.

“Belum, sampai sekarang Pemprov Jabar belum berutang. Itu bukan defisit, tapi diperkirakan target pendapatan tidak tercapai Rp3,4 triliun,” kata Dedi di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (22/9/2026).

Baca Juga: DPRD Jabar Minta KPID Perluas Literasi Media ke Sekolah dan Daerah

Guna menjaga keseimbangan fiskal, Pemprov Jabar kini mengkaji ulang berbagai rencana belanja yang belum mendesak. Kegiatan yang dinilai belum menjadi prioritas akan dipindahkan ke tahun anggaran berikutnya, sehingga tidak membebani kondisi keuangan daerah saat ini.

“Kalau alokasi belanjanya sudah ada tapi dinilai tidak terlalu strategis dilaksanakan tahun ini, ya sudah geser saja tahun depan,” ucapnya.

Kebijakan tersebut, kata Dedi, membuat kebutuhan pembiayaan melalui pinjaman terus berkurang. Bahkan, jika skema pinjaman akhirnya digunakan, nilainya diperkirakan jauh lebih rendah dibandingkan angka yang sempat muncul sebelumnya.

“Potensi untuk pinjam itu makin mengecil. Andaikata pun ada pinjam, pasti di bawah Rp2 triliun. Tapi saya berusaha untuk tidak pinjam,” katanya.

Dedi mengungkapkan, kondisi keuangan daerah hingga September 2026 masih cukup untuk membiayai seluruh program yang sedang berjalan. Sebab itu, pemerintah tidak melihat urgensi untuk menambah utang hanya demi menjalankan proyek-proyek baru.

“Hitungan kita sampai bulan sekarang, andaikata kita tidak membuat proyek baru, sudah cukup uangnya,” tuturnya.

Ia menegaskan, kebutuhan anggaran Rp3,4 triliun yang selama ini dibahas lebih banyak terkait rencana kegiatan yang belum dieksekusi, bukan untuk membayar atau melanjutkan program yang telah berjalan.

“Jadi Rp3,4 triliun itu sebenarnya kegiatan-kegiatan yang baru, bukan kegiatan yang sudah dilaksanakan,” ucapnya.

Satu per satu kamar dan blok hunian warga binaan digeledah secara ketat oleh tim gabungan. Tidak hanya menyisir sudut-sudut ruangan, petugas juga memeriksa badan para narapidana untuk memastikan tidak ada barang terlarang yang disembunyikan.

Meski dalam penggeledahan ini petugas tidak menemukan adanya obat-obatan terlarang atau narkotika, sejumlah barang yang dilarang berada di dalam kamar hunian tetap disita. Barang-barang tersebut di antaranya ponsel, pengisi daya (charger), pisau, gunting, hingga instalasi kabel liar.

Guna memastikan lingkungan lapas benar-benar bebas dari penyalahgunaan zat terlarang, petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bandung turut menggelar tes urine secara acak kepada para warga binaan. Dari pemeriksaan tersebut, seluruh sampel dinyatakan negatif.

Baca Juga: Polrestabes Bandung Bongkar Home Industry Liquid Vape Narkoba, yang Diracik Pengemudi Ojol

"Selanjutnya, barang-barang hasil sitaan tersebut diamankan untuk segera dimusnahkan," kata Ketua Tim Pemberantasan BNN Kota Bandung, Aiptu Dikdik Taufiq.

Razia serupa rencananya akan terus digelar secara berkala untuk menjaga kondusivitas, meminimalisasi potensi gangguan keamanan, serta memastikan lapas tetap bersih dari peredaran narkoba.

Anggota Banggar DPRD Jabar Rahmat Hidayat  menegaskan, utang jumbo tersebut wajib dikelola secara ketat agar tidak mengorbankan alokasi pelayanan publik dan pembangunan jangka panjang.

"Banggar meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyusun penjadwalan utang yang terukur dan transparan guna mencegah krisis fiskal di masa depan, dan  ana pinjaman Rp3,4 triliun dipatok hanya untuk membiayai program infrastruktur yang sudah ada di APBD, bukan untuk pos belanja baru," katanya Rahmat Hidayat baru -baru ini.

Sementara Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa Karya Goena, menyatakan persetujuan dewan secara prosedural telah ditempuh. Jika dana pusat nantinya cair, opsi pinjaman ini bisa saja dibatalkan.

Baca Juga: Debutan Tunggal Putra Beri Yang Terbaik Untuk Indonesia

Sementara menanggapi sorotan tersebut, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi memastikan pihaknya tidak akan terburu-buru mencairkan seluruh pinjaman demi menghindari beban bunga yang merugikan rakyat.
Sistem Bertahap (Wait and See): Pemprov akan menghitung kemampuan kas dan belanja wajib secara cermat sebelum menarik pinjaman.

" Pemprov terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dengan harapan Dana Bagi Hasil (DBH) dapat cair pada triwulan akhir 2026 sehingga pinjaman Rp3,4 triliun belum tentu dicairkan penuh," katanya.

Anggota Komisi I DPRD Jabar, Pradi Supriatna, menegaskan bahwa kemudahan akses informasi melalui ponsel pintar harus diimbangi dengan kemampuan menyaring berita secara bijak. Hal itu ia sampaikan dalam kegiatan Pemahaman Literasi Media di Kota Depok, Jumat (18/9/2026).

“Informasi kini ada dalam genggaman. Karena itu, literasi media sangat penting, terutama bagi Milenial, Gen Z, dan Gen Alpha yang paling dekat dengan teknologi,” ujar Pradi, Minggu (20/9/2026).

Pradi mengingatkan, kecepatan arus informasi sering kali melampaui regulasi yang ada. Masyarakat pun dituntut lebih kritis dalam memverifikasi data sebelum membagikannya.

“Jangan sampai informasi yang kurang tepat menjadi konsumsi yang tidak sehat bagi masyarakat,” tegasnya.

Aksi tersebut terungkap saat petugas gabungan tengah menggelar patroli rutin di kawasan tersebut. Selain obat keras, polisi juga menyita sejumlah senjata tajam dan senjata api dari tangan pelaku yang diakuinya pistol main mainan milik anaknya.

Kapolsek Antapani AKP A. Taufik Hidayat mengonfirmasi penangkapan tersebut. Petugas mengamankan para pelaku setelah melihat gerak-gerik yang tidak wajar di depan sebuah rumah.

"Saat patroli gabungan, anggota mencurigai dua orang yang sedang menggali tanah. Setelah kami dekati dan periksa, ternyata mereka sedang menyembunyikan obat-obatan keras," kata Taufik saat dikonfirmasi, Senin (21/9/2026).

Penggeledahan tidak berhenti di lokasi penggalian. Saat menggeledah badan pelaku, petugas menemukan senjata tajam jenis badik yang diselipkan di balik baju. Petugas juga menemukan satu pucuk senjata api dari salah satu pelaku.

Saat ini, kedua pria tersebut telah dibawa ke Mapolsek Antapani untuk menjalani pemeriksaan intensif guna membongkar jaringan peredaran obat terlarang dan kepemilikan senjata ilegal tersebut.

"Kasus ini masih kami dalami. Kedua pelaku sedang dalam proses pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui asal-usul obat dan senjata api tersebut," kata Taufik.

Korban sempat dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Namun, setibanya di lokasi, tim medis menyatakan bahwa korban sudah dalam kondisi meninggal dunia.

Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, AKBP Anton, membenaekan kejadian tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal oleh pihak kepolisian, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan maupun indikasi tindak pidana pada tubuh korban.

"Hasil dari pemeriksaan tidak ditemukan luka kekerasa atau tindak pidana" kata Anton.

Kabar kepergian almarhum disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melalui akun media sosial pribadinya. Dalam pernyataannya, Dedi menyampaikan belasungkawa mendalam serta mengenang jasa-jasa almarhum semasa hidup dan berkarier di birokrasi pemerintahan.

“Kami menyampaikan kabar duka, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia orang tua kita semua, Bapak Danny Setiawan, mantan Gubernur Jawa Barat. Semoga almarhum diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, mendapatkan tempat mulia di sisi Allah SWT, dan semoga sekeluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan,” kata Dedi Mulyadi, Sabtu pagi (19/9/2026).

Dedi juga mengenang almarhum sebagai sosok pemimpin yang berdedikasi tinggi serta memiliki rekam jejak kerja yang baik, baik saat mengemban tugas sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) maupun ketika memimpin Jawa Barat sebagai gubernur.

Baca Juga: Dua Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Asal Garut Teridentifikasi, Tim DVI Polda Jabar Cocokkan DNA Korban Lain

“Saya menyakini Bapak Danny orang yang memberikan kebaikan dan banyak karya yang sudah diperbuat, baik selama menjadi Sekda maupun menjadi Gubernur Jabar,” tambahnya.

Semasa hidupnya, Danny Setiawan dikenal sebagai birokrat senior yang mendedikasikan sebagian besar hidupnya untuk kemajuan pembangunan di Jawa Barat, mulai dari masa kepemimpinannya sebagai Sekda hingga terpilih sebagai Gubernur Jawa Barat ke-13.

Ratusan tukang becak di Kota Bandung kini bisa bernapas lega dan tidak perlu lagi menguras tenaga fisik secara berlebih. 

Prosesi penyerahan bantuan becak listrik rersebut berlangsung di Lapangan Kodim Kota Bandung, Jumat (18/9/2026) sore.

Baca Juga: Hasil Menabung Puluhan Tahun, Tukang Becak Bisa Naik Haji Bareng Istri

Bantuan becak listrik diserahkan secara langsung oleh jajaran pimpinan daerah, mulai dari Panglima Kodam (Pangdam), Wali Kota Bandung Muhamad Farhan, hingga Dandim Kota Bandung.

Jika dilihat sekilas dari kejauhan, ratusan becak berwarna coklat ini tampak seperti becak kayuh pada umumnya. 

Namun saat didekati, moda transportasi roda tiga ini merupakan becak ramah lingkungan berbasis listrik yang diproduksi langsung oleh PT Pindad.

Baca Juga: Pindad Tampilkan Produk Pertahanan Unggulan dan Inovasi Produknya, Pameran Alutsista HUT Ke-80 TNI di Monas

Wali Kota Bandung, Muhamad Farhan, menyatakan bahwa kehadiran becak listrik ini menjadi angin segar sekaligus solusi kemanusiaan bagi para pekerja lansia di Kota Bandung.

“Kami berharap teknologi becak listrik dari PT Pindad ini bisa meringankan beban fisik mereka di jalanan Kota Bandung, sekaligus membantu mereka meningkatkan produktivitas tanpa mengabaikan faktor kesehatan di usia tua,” kata Muhamad Farhan, Jumat (18/9/2026).

Sementara itu, Ketua Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN), Letjen TNi Purn Teguh Arief Indratmoko mengatakan, ide pembagian becak listrik gratis lahir langsung dari Presiden Prabowo Subianto. 

Baca Juga: Diikuti 16.000 Peserta, Pocari Run 2026 Dongkrak Ekonomi Daerah Bandung, Farhan: Okupansi Hotel 100 Persen

“Dengan adanya becak listrik ink diharapkan dapat membantu para pengayuh lansia dapat meningkat mata pencahariannya,” ujarnya.

Selain membagikan becak listrik untuk para lansia, dalam kesempatan yang sama pemerintah juga menyalurkan bantuan sosial berbasis teknologi lainnya. 

Di antaranya adalah bantuan tablet gratis dan kacamata pintar yang dikhususkan bagi penyandang tunarungu.

Baca Juga: Kecelakaan BMW X5 Tabrak Tukang Becak dan Warung Nasi Uduk di Bandung, Diduga Pengemudi Alami Microsleep

“Pembagian tablet gratis ini ditujukan agar anak-anak, terutama yang berada di wilayah pelosok, tetap dapat mengakses ilmu pengetahuan secara luas dan setara guna mengejar ketertinggalan digital,” katanya.

Dalam penggerebekan tersebut, polisi menangkap dua orang tersangka  berinisial RGP dan OBP yang merupaka ojol.  Sementara itu, dua pelaku lainnya, yakni Max dan Akew, resmi ditetapkan masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan masih dalam pemburuan petugas.

Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan warga sekitar yang merasa curiga dengan aktivitas terselubung di dalam rumah tersebut. Dari hasil penggeledahan, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa ratusan katrij, kompor pemanas, serta puluhan botol cairan liquid beraroma yang telah dicampur dengan bahan kimia berbahaya.

Baca Juga: Gus Ipul Bongkar Data Penanganan Korban Narkoba Tak Sinkron: “Data Kita Berserakan di Mana-Mana”

Kasatnarkoba Polrestabes Bandung, Kompol Oliestha Ageng Wicaksono, menjelaskan bahwa jaringan ini memiliki pembagian peran yang sangat terstruktur dalam menjalankan aksinya.

"Para pelaku memiliki peran terpisah, mulai dari meracik bahan kimia berbahaya hingga memasarkannya secara sembunyi-sembunyi. Dari setiap kali produksi, jaringan ini mampu meraup keuntungan hingga puluhan juta rupiah," kata Kompol Oliestha Ageng Wicaksono, Kamis (17/9/2026).

Atas perbuatannya, para tersangka kini harus mendekam di sel tahanan Mapolrestabes Bandung. Mereka dijerat dengan pasal tentang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 15 tahun penjara hingga maksimal seumur hidup.

Dari belasan korban yang dilaporkan, dua warga asal Kabupaten Garut telah dipastikan meninggal dunia setelah data antemortem milik mereka cocok dengan hasil pemeriksaan.

Untuk mempercepat identifikasi, kepolisian bersama pemerintah daerah setempat telah mendirikan Posko DVI di wilayah Garut sejak beberapa hari terakhir. Posko ini bertugas mengumpulkan data medis hingga sampel DNA dari keluarga terdekat korban.

Berdasarkan data terbaru dari kepolisian, sebanyak 11 warga Garut saat ini masih dalam proses pendalaman dan identifikasi lanjutan. Sebagian besar warga Garut yang berada di atas Kapal Virgo tersebut diketahui bekerja sebagai awak kapal.

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rochmawan, menyatakan bahwa koordinasi erat terus dilakukan bersama Tim DVI Mabes Polri agar penanganan data korban berjalan cepat dan akurat.

Baca Juga: Polda NTT Konfirmasi Penemuan Satu Lagi Jenazah di Bangkai KM Putri Sakinah

"Pihak kepolisian terus berkoordinasi dengan Tim DVI Mabes Polri agar proses identifikasi korban lainnya dapat segera tuntas dan diserahkan kepada pihak keluarga," kata Kombes Pol Hendra Rochmawan, Rabu, (16/9/2026).

Hingga saat ini, tim gabungan masih terus menyisir data DNA serta dokumen pendukung dari pihak keluarga guna memastikan identitas seluruh korban Kapal Virgo yang tenggelam di perairan Laut Jawa tersebut.

Para pelaku menjajakan data hasil retasan tersebut melalui akun media sosial yang sengaja mereka buat. Paket data ditawarkan dengan harga bervariasi, mulai dari Rp700 ribu hingga Rp1 juta per data.

Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rochmawan, menjelaskan bahwa para pelaku yang tergolong masih muda ini membagi peran secara terstruktur demi melancarkan aksinya.

Baca Juga: Usai Kantor BPN Bogor 1 Digeledah Polda Metro, Ini Imbauan untuk Warga

"Para pelaku usianya masih terbilang muda dengan masing-masing perannya. Ada yang membobol data orang lain, ada yang mempromosikan data-data tersebut kepada pihak-pihak yang mencari data tersebut. Mereka baru beroperasi pada Agustus dan tidak terkait dengan hacker Bjorka," kata Kombes Pol Hendra Rochmawan di Polda Jawa Barat, Rabu (16/9/2026).

Untuk mendongkrak popularitas akun media sosialnya serta menarik minat pembeli, para tersangka sengaja memajang data pribadi milik sejumlah pejabat negara hingga pengusaha ternama.

"Untuk meyakinkan targetnya, para tersangka juga memasang data pribadi para pejabat negara seperti Menteri ESDM, Menteri Ketenagakerjaan, dan pengusaha nasional agar rating para tersangka naik dan banyak yang berminat membeli data yang telah diretas," tambah Hendra.

Dalam penangkapan tersebut, polisi turut menyita sejumlah barang bukti berupa perangkat komputer, telepon genggam, dokumen data hasil peretasan, hingga bukti tangkapan layar data pejabat yang dipajang di media sosial.

Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat dengan pasal terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Para pelaku terancam hukuman pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp10 miliar.

Kebakaran yang berlangsung sejak Senin malam ini memicu keluhan kesehatan pada warga yang tinggal di sekitar lokasi. Mayoritas warga dilaporkan terserang Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), sementara beberapa lainnya mengalami kekambuhan asma, hipertensi, hingga keluhan kesehatan lainnya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung telah menerjunkan tim medis dari Dinas Kesehatan dan mendirikan posko kesehatan di RW 010 untuk memberikan penanganan medis awal.

Saat meninjau langsung lokasi kejadian, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, memastikan seluruh warga terdampak sudah mendapatkan penanganan mendasar.

"Data teranyar menunjukkan ada 19 warga yang mengalami gangguan kesehatan, dominan adalah ISPA. Sebagian lagi ada keluhan asma dan hipertensi. Dinas Kesehatan sudah bergerak cepat membuka posko kesehatan di RW 10, warga sudah diperiksa dan saat ini beristirahat di rumah masing-masing sambil terus kami pantau," kata Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan.

Baca Juga: Tinjau Lokasi Kebakaran Bersama Dandim, Walikota Bandung Bakal Laporkan Pemilik TPS Ilegal ke Kementerian LH

Farhan mengatakan, dampak asap dari kebakaran lahan ini tidak hanya dirasakan di permukiman warga. Dampak paparan asap juga meluas hingga ke fasilitas pendidikan dan medis di sekitarnya. Tiga sekolah—yang terdiri dari satu SMP dan dua SD—serta Rumah Sakit AU Dr. M. Salamun yang berada tidak jauh dari titik kebakaran turut terdampak kepulan asap.

"Meskipun demikian, kegiatan belajar mengajar di ketiga sekolah tersebut dilaporkan masih berjalan dengan normal,"katanya.

Pemkot Bandung mengimbau masyarakat di sekitar lokasi untuk membatasi aktivitas di luar ruangan dan segera mendatangi posko kesehatan atau fasilitas medis terdekat jika mengalami gangguan pernapasan. 

"Pemantauan terhadap kualitas udara dan kondisi kesehatan warga akan terus dilakukan hingga situasi sepenuhnya kondusif," kata Farhan.

Walikota Bandung Muhamad Farhan mengatakan, bahwa sejak selasa siang (15/9/2026)  laporan dari damkar masih ada 3 titik api dilokasi kebkaran sejak Senin malam itu, dan peyebab kebakaran belum  diketahui, akan  tetapi kata Farhan kemungkinan besar karena tumpukan sampah di bawah sudah cukup banyak, menimbulkan gas metan.

"Ada percikan api sedikit, kita juga tidak tahu apakah dibawah ada orang atau gak, itu kemudian memang apinya gak besar banget. Tapi membakar terus dan asapnya lama lama makin besar. Itu sebabnya,''kata Walikota Bandung, Muhamad Farhan, di lokasi kebakaran, Selasa (15/9/2026).

Farhan mengatakan, lahan ini milik swasta namun dipergunakan untuk membuang sampah secara ilegal termasuk material puing puing yang dibuang sehingga terjadi tumpukan sampah.

"Saya curiganya ada tumpukan sampah ilegal dari luar wilayah sini. Kelihatannya, soalnya ini sampah bukan hanya puing saja bercampur dengan sampah biasa,''katanya.

Baca Juga: Kebakaran Enam Ruko di Cijujung Sukaraja Bogor, Karyawan Sempat Cium Bau Asap Sebelum Api Membesar

Terkait dengan hal itu walikota Bandung Muhamad Farhan akan meminta pertanggungjawaban dari pemilik lahan, dan dinas lingkungan hidup dalam hala ini akan mengumpulkan semua data.

"Dan selanjutnya akan melaporkanya kepda Penegak Hukukm atau Gakum Kementrian Lingkungan HIdup untuk dilakukan penyelidikan awal,"katanya.

Dalam video rekaman kamera pengawas atau CCTV yang beredar di media sosial, terlihat seorang perempuan sedang berjalan seorang diri di sebuah gang.

 Tak lama kemudian, seorang pria yang mengendarai sepeda motor melintas dari arah belakang korban. Saat berada tepat di dekat korban, pria tersebut diduga menyentuh bagian tubuh korban.

Korban yang terkejut kemudian menoleh ke arah pelaku. Namun, pria tersebut langsung memacu sepeda motornya dan melarikan diri dari lokasi.

Ketua RT setempat, Kurnia mengatakan, perempuan yang menjadi korban bukan merupakan warga di lingkungan tersebut. Saat kejadian, korban disebut baru pulang dari gereja dan sedang melintas di gang tersebut.

Baca Juga: Sayembara Tangkap Begal ala Dedi Mulyadi Tuai Sorotan, Kapolda Jabar: Bentuk Motivasi, Bukan Gantikan Tugas Polisi

“Korban bukan warga daerah sini. Saat itu dia sepulang dari gereja, kemudian melintas di gang. Tiba-tiba bagian tubuhnya disentuh dari belakang, setelah itu pelaku langsung kabur,” kata Ketua RT, Kurnia, Senin (14/9/2026).

Menurutnya, kejadian tersebut berlangsung sekitar pukul 22.00 WIB. Berdasarkan rekaman CCTV, terduga pelaku diduga sempat berada di sekitar lokasi sebelum mendekati korban.

“Kurang lebih jam 10 sepulang dari gereja. Kalau dari CCTV seperti sudah jadi target. Kondisi jalan saat itu juga sedang sepi,” katanya.

Video rekaman CCTV tersebut kemudian beredar luas di media sosial dan mengundang perhatian warganet. Sejumlah warganet mengecam aksi yang diduga dilakukan pelaku serta meminta kejadian tersebut segera diusut.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Polsek Bandung Kulon terkait kejadian tersebut. Identitas korban maupun terduga pelaku juga belum diketahui.

Aparat kepolisian diharapkan dapat melakukan penyelidikan, termasuk menelusuri rekaman CCTV dan meminta keterangan saksi untuk mengungkap dugaan kekerasan seksual tersebut.

BANDUNG, CEKLISSATU--Penyalahgunaan narkotika di Indonesia menjadi perhatian serius seiring meningkatnya paparan narkotika di kalangan masyarakat, khususnya kelompok usia remaja. Kondisi tersebut mendorong Badan Narkotika Nasional (BNN) RI memperkuat upaya pencegahan melalui edukasi sejak dini.

Upaya pencegahan dilakukan dengan menyasar berbagai lingkungan yang dekat dengan generasi muda, mulai dari sekolah, pesantren, keluarga, hingga komunitas seni dan budaya di sejumlah daerah.

Sekretaris BNN RI, Irjen Pol Tantan Sulistyana, menyebut penyalahgunaan narkotika saat ini masih terus berkembang. Menurutnya, kelompok usia muda menjadi salah satu sasaran yang rentan terhadap peredaran narkotika.

“Penyalahgunaan narkotika saat ini terus meningkat. Anak muda menjadi salah satu kelompok yang menjadi sasaran peredaran narkotika.”Irjen Pol Tantan Sulistyana, Senin (14/9/2026).

Baca Juga: Polresta Bogor Kota Ungkap 61 Kasus Narkoba dalam Tiga Bulan, 68 Tersangka dan 212 Ribu Pil Ilegal Disita

Selain menyasar kelompok usia muda, Tantan menyampaikan modus peredaran narkotika juga terus berkembang. Narkotika tidak lagi hanya ditemukan dalam bentuk konvensional, tetapi mulai diolah dalam berbagai bentuk, termasuk cair.

"Salah satu temuan terkait modus tersebut terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur, berupa ekstrak ganja dalam bentuk cair. Perkembangan ini menjadi perhatian BNN karena menunjukkan adanya inovasi dalam modus penyalahgunaan dan peredaran narkotika," katanya.

Tatan mengatakan, secara nasional, jumlah penyalahgunaan narkotika disebut telah mencapai sekitar 4,1 juta orang dari berbagai kelompok usia. Kelompok usia remaja 15 hinhha 24 tahun juga mengalami peningkatan paparan terhadap penyalahgunaan narkotika.

BNN menilai kondisi tersebut membutuhkan langkah pencegahan yang dilakukan secara konsisten dan sejak dini. Penguatan ketahanan remaja serta edukasi mengenai bahaya narkotika dinilai penting untuk mencegah generasi muda terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika.

"  Salah satu upaya tersebut dilakukan BNN Provinsi Jawa Barat di Bandung melalui kegiatan yang melibatkan komunitas seni dan budaya, budayawan, serta pelajar. Kegiatan tersebut menjadi sarana edukasi mengenai bahaya narkotika sekaligus mengajak generasi muda membangun lingkungan yang lebih sehat dan produktif," katanya.

BNN berharap kolaborasi dengan sekolah, keluarga, komunitas, serta berbagai elemen masyarakat dapat memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkotika.

"Langkah tersebut diharapkan mampu memutus mata rantai peredaran narkotika sekaligus melindungi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkotika."katanya.

Dalam persidangan, majelis hakim menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara kepada Ade Kuswara Kunang. Selain pidana penjara, Ade juga dijatuhi denda Rp 300 juta, serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar
Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama 10 tahun kepada Ade Kuswara Kunang.

Sementara itu, ayahnya, HM Kunang alias Abah Kunang, divonis 4 tahun penjara  dan denda sebesar Rp 300 juta.

Majelis hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara proyek ijon yang menjerat keduanya.

Usai persidangan, Ade Kuswara Kunang mengaku kecewa dengan putusan majelis hakim. Menurutnya, vonis yang dijatuhkan tidak jauh berbeda dengan tuntutan jaksa penuntut umum.
Ade juga membantah anggapan bahwa perkara hukum yang menjerat dirinya merupakan bagian dari konspirasi politik.

Baca Juga: TPA Galuga Bogor Terbakar Hebat, Bupati Rudy Kerahkan Helikopter TNI AU untuk Water Bombing

“Saya kecewa dengan putusan ini. Tapi kami akan mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya. Terkait adanya anggapan bahwa kasus ini merupakan konspirasi politik, saya membantah hal tersebut.”kata Ade Kuswara Kunang usai menjalani  Sidang Vonis di Pengadilan Negeri Bandung, Senin (14/9/2026).

Di sisi lain, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  Ade Azhari menyatakan putusan majelis hakim telah sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Meski sebelumnya JPU KPK menuntut Ade Kuswara Kunang dengan hukuman 7 tahun penjara, jaksa menilai putusan hakim tetap menunjukkan bahwa kedua terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

“Kami menghormati dan menerima putusan majelis hakim. Meskipun putusan ini lebih ringan dari tuntutan, pada prinsipnya majelis hakim telah menyatakan para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi.”katanya.

Atas putusan tersebut, kedua terdakwa maupun jaksa penuntut umum memiliki hak untuk menentukan langkah hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Surveyor Pemetaan Ahli Madya Badan Geologi Kementerian ESDM, Athanasius Cipta,  mengatakan video tersebut memang beredar dalam beberapa hari terakhir. Video itu kemudian dikaitkan dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi pada 4 hingga 5 September 2026.

“Memang beberapa hari ini muncul sebuah video yang memperlihatkan air laut yang surut, yang kemudian menghubungkannya dengan letusan Gunung Anak Krakatau yang dimulai pada 4 sampai 5 September 2026 lalu.”katanya di Bandung, Minggu (13/9/2026).

Menurut Athanasius, Badan Geologi telah menyatakan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau selesai pada tengah malam 6 September 2026. Dengan demikian, fenomena surutnya air laut yang terlihat dalam video tersebut tidak dapat

"Artinya, bisa disimpulkan bahwa surut laut pada tanggal 6 September 2026 itu tidak ada kaitan langsung dengan erupsi Gunung Anak Krakatau," katanya.

Athanasius Cipta menyamapaikan kemudian muncul pertanyaan, apakah surut laut merupakan pertanda tsunami? Betul, surutnya laut dapat—tetapi tidak selal menjadi tanda akan datangnya tsunami.

Surut laut yang bagaimana yang biasanya menjadi tanda akan datangnya tsunami, ia mengatakan surut laut berlangsung dengan sangat cepat, artinya surut dengan sangat cepat dan jauh lebih jauh daripada surut normal (surut pasang surut).

"Apakah pernah memicu terjadinya tsunami? Pernah. Yang terakhir tentu kita masih ingat pada tahun 2018, Desember 2018, erupsi Gunung Anak Krakatau memicu tsunami yang menyapu pantai barat Banten  dan juga Kalianda, Lampung," katanya.

Sebelumnya, tsunami yang paling besar yang pernah terjadi akibat letusan Gunung Anak Krakatau adalah pada tahun 1883. Saat itu namanya adalah Gunung Krakatau. Erupsi pada tanggal 26 Agustus 1883 memicu terjadinya tsunami di Teluk Betung setinggi 22 meter, di pantai barat Banten (sekitar Carita dan Anyer) sekitar 15 meter, bahkan di Tanjung Priok, Jakarta tercatat adanya kenaikan air sekitar 1,8 meter. Previously juga Krakatau Purba tahun 416 juga pernah meletus dan menyebabkan tsunami.

" Namun, sejak tahun 2018 hingga sekarang, Badan Geologi tidak menemukan adanya indikasi bahwa Gunung Anak Krakatau akan meletus besar sehingga merobohkan sebagian tubuhnya dan memicu terjadinya tsunami," katannya.

Bima, salah seorang Bobotoh, mengatakan dirinya bersama rekan-rekannya tetap antusias menyaksikan pertandingan melalui acara nobar di kafe sekitar Bandung.

 "Ya karena kita di Bandung nih, jadi nobar di kafe dekat sini. Di sekitaran sini," kata Bima di Bandung, Sabtu (12/9/2026).

Hal senada disampaikan Alexa. Menurutnya, nobar menjadi pilihan lantaran mereka tidak dapat datang langsung ke stadion.

"Soalnya kebetulan enggak boleh juga kita ke GBK, jadi kita nobar di coffee shop yang ada di Bandung," kata Alexa.

 Pertandingan Persib melawan Persija dinilai bukan sekadar laga biasa. Rivalitas kedua tim membuat pertandingan tersebut memiliki gengsi tersendiri bagi Bobotoh.

Baca Juga: PSSI Ajak Suporter Jaga Keamanan dan Persaudaraan Jelang Duel Persija V Persib

 "Ini momen yang paling ditunggu-tunggu sih buat kita, karena kan ini bukan lebih dari laga yang biasa lagi. Karena ini lawannya Persija nih, ini tuh salah satu musuh bebuyutan kita dari lama. Dan ini laga yang paling kita tunggu," ujar salah seorang Bobotoh.

Meski mengaku tegang, para Bobotoh tetap optimistis Persib mampu meraih kemenangan. Alexa bahkan yakin Maung Bandung dapat mengamankan tiga poin tanpa perlu membuat pendukungnya terlalu khawatir.

"Udah pasti menang sih. Udah pasti menang sih, enggak usah deg-degan lagi," ujarnya.

Bima pun memiliki harapan serupa. Ia menargetkan kemenangan Persib dalam pertandingan tersebut.

 "Menang, harus menang," tegas Bima.

Optimisme juga datang dari Dila. Ia mengaku tetap merasa tegang menjelang pertandingan, tetapi yakin Persib akan mampu mengalahkan Persija.

 "Tegang, tapi pasti menang sih, enggak mungkin enggak. Persib kapan kalah ya?" kata Dila.

Soal skor, prediksi para Bobotoh pun cukup beragam. Alexa memperkirakan Persib bisa menang telak 5-0, sedangkan Bima memprediksi kemenangan 2-0 untuk Maung Bandung

Selain kemenangan, Bobotoh juga berharap pertandingan berlangsung aman dan kondusif. Rivalitas panas Persib dan Persija diharapkan tidak berujung pada keributan.

Meskipun pelaku SDS 31 sudah ditangkap dan dilakukan pemeriksaan.

Saat ini polisi masih menunggu hasil laboratorium pemeriksaan sampel tubuh korban, untuk mengetahui penyebab kematian korban.

Baca Juga: Mayat Pria 27 Tahun Ditemukan di Pinggiran Sungai Cisadane, Keluarga Tolak Autopsi

Hal itu dilakukan karena polisi tidak mendapati luka luar pada tubuh korban saat ditemukan. 

"Kita masih menunggu hasil otopsi dan hasil lab ya untuk mengetahui penyebab pasti kematian ya, karena saya tidak bisa berasumsi, kita harus benar-benar scientific investigation," kata Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton, Rabu (9/9/2026).

Anton mengatakan, hasil dari pemeriksaan terhadap pelaku, sampai dengan saat ini pelaku membantah tidak membunuh korban. Namun, pelaku tidak membantah jika dirinya berencana membuang jasad korban.

Baca Juga: Penemuan Mayat Mahasiswa di Perumahan Green Hill Residence Ciseeng Bogor Bikin Heboh, Polisi Lakukan Olah TKP

"Dia tidak mengakui dia melakukan kekerasan menurut dia ya. Tapi memang dia ada upaya untuk menutupi kematian dari korban ya, dengan cara ketika korban meninggal menurut dia, dia membungkus korban dan berencana akan membuang mayatnya, seperti itu," ucapnya.

Anton menuturkan, pihaknya juga lakukan test toksikologi pada tubuh korban. Pengetesan itu, guna mengetahui apakah korban diracun atau tidak.

Hasil penyelidikan lainnya, polisi berhasil mengungkap hubungan korban dengan pelaku. Mereka kata Anton memiliki hubungan spesial yakni keduanya saling berpacaran. 

Baca Juga: Fakta Baru Kasus Mayat Wanita di Bogor, Polisi Sebut Pelaku Sempat Keliling Bawa Korban Tak Sadarkan Diri 

"Ya, kalau hubungan antara korban dengan pelaku, memang mereka pacaran. Ya, mereka pacaran. Seperti itu, dan memang korban itu tinggal di kosannya si tersangka. Dia (korban) udah sebulan tinggal di situ," katanya.

Anton belum dapat menyimpulkan motif dibalik kasus pembunuhan ini. Hasil pemeriksaan sementara baru diketahui beberapa barang milik korban, dicuri oleh pelaku. 

"Fakta-fakta kita bisa temukan ya bahwa ada barang-barang korban yang diambil dan dijual sama si pelaku," ucapnya.

Dentuman keras itu terdengar cukup jelas di sejumlah daerah.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menyebut dentuman keras tersebut diduga kuat berkaitan dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau.

Baca Juga: Kembali Erupsi, Gunung Anak Krakatau Semburkan Abu Vulkanik Setinggi 2.000 Meter 

Dugaan itu muncul karena waktu terjadinya dentuman di wilayah Bandung beririsan dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau.

Kepala  PVMBG, Rita Suliawati menjelaskan, perambatan suara dentuman di udara dapat dipengaruhi sejumlah faktor, antara lain kondisi temperatur udara dan kecepatan angin. 

Kondisi atmosfer tertentu dapat memungkinkan suara dari sumber yang jauh terdengar hingga wilayah lain.

Baca Juga: Gunung Anak Krakatau Kembali Erupsi Keluarkan Abu Vulkanik, PVMBG: Tiga Kali Dalam 24 Jam

"Sehingga hal itu yang mengakibatkan terjadinya suara gemuruh dan dentuman yang dirasakan warga di Bandung Raya," kata Rita, Sabtu (5/9/2026).

Rita menyampaikan, bahwa aktivitas Gunung Anak Krakatau saat ini masih berada pada Level III atau Siaga.

"Meski Gunung Anak Krakatau masih mengalami aktivitas erupsi, PVMBG menyebut kondisi tersebut tidak menimbulkan tsunami," katanya.

Baca Juga: PVMBG: Awan Panas Erupsi Gunung Semeru Tembus 14 Km, Naik Level IV Status Awas

Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) turut melakukan pemantauan terhadap aktivitas atmosfer di wilayah Bandung dan sekitarnya.Berdasarkan pemantauan lightning detector BMKG, terdapat aktivitas petir di wilayah Bandung dan sekitarnya. 

Namun, intensitas petir relatif rendah dan tidak menunjukkan aktivitas signifikan seperti yang dilaporkan oleh masyarakat.

Kepala Stasiun Geofisika Bandung, Suaidi Ahadi menyebut masih terdapat kemungkinan fenomena lain yang berkaitan dengan pelepasan gas di kawasan Bandung, termasuk dugaan pelepasan gas metana yang berkaitan dengan kawasan gunung purba di Bandung.

Baca Juga: Gunung Anak Krakatau Erupsi, Semburan Abu Vulkanik Capai 3000 Meter
 
"Mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpancing informasi yang belum terkonfirmasi. Pemantauan masih dilakukan oleh pihak terkait untuk memastikan penyebab dentuman keras yang terdengar di sejumlah wilayah Bandung Raya dan sekitarnya," katanya.

Uden mengatakan, berdasarkan informasi dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), kapasitas TPA Sarimukti diperkirakan hanya mampu bertahan hingga Oktober 2026.

“Kalau kita melihat kondisi Sarimukti hari ini, saya kira ini sudah masuk kategori serius dan harus menjadi perhatian bersama. Informasi dari DLH memang menunjukkan bahwa kapasitas Sarimukti diperkirakan hanya mampu bertahan sampai Oktober 2026,” kata Uden saat dihubungi, Rabu (26/8/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan yang masih bisa ditunda. Pengurangan volume sampah yang masuk ke Sarimukti harus segera dilakukan agar persoalan tidak berkembang menjadi krisis sampah di Bandung Raya.

“Artinya, kita tidak bisa lagi melihat persoalan sampah ini sebagai persoalan yang nanti-nanti saja,” ucapnya. 

Uden menilai, persoalan utama saat ini bukan sekadar memperpanjang usia layanan TPA Sarimukti. Pemerintah perlu membenahi sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir.

Baca Juga: Sampah di Situ Citatah Jadi Sorotan, Camat Cibinong Siapkan Aksi Bersih-Bersih

“Menurut saya, yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita mengurangi beban Sarimukti. Karena kalau sampah yang masuk terus sebanyak itu, sementara daya tampungnya terbatas, cepat atau lambat pasti akan menjadi persoalan,” katanya.

“Jadi ini bukan hanya soal memperpanjang umur TPA, tapi bagaimana dari hulu sampai hilirnya kita benahi,” tambahnya.

Uden juga meminta agar informasi mengenai kemampuan Sarimukti menampung sampah hingga akhir 2026 tidak menjadi alasan untuk menunda langkah antisipasi.

“Justru kita harus berhati-hati. Jangan sampai ada anggapan bahwa Sarimukti masih aman sampai akhir tahun. Karena berdasarkan evaluasi terbaru dari DLH, proyeksinya hanya sampai Oktober,” katanya.

Menurut Uden, proyeksi tersebut harus menjadi alarm bagi pemerintah dan seluruh pihak terkait.

“Jadi bagi kami di DPRD, angka itu harus menjadi alarm. Kita tidak boleh menunggu sampai TPA benar-benar penuh baru kemudian bergerak,” ucapnya.

Ia mengatakan, apabila terdapat skenario teknis untuk memperpanjang masa layanan Sarimukti, hal tersebut harus dipastikan berdasarkan kajian yang terukur.

“Kalau memang ada skenario teknis untuk memperpanjang masa layanan, tentu harus dipastikan secara ilmiah dan terukur. Tapi sambil menunggu itu, langkah pengurangan sampah harus berjalan,” katanya.

Menurut Elly, pembangunan sektor pendidikan di Jawa Barat terus menunjukkan perhatian yang besar dari pemerintah. Namun, seiring dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, masih terdapat sejumlah hal yang perlu diperkuat dan disempurnakan secara bersama-sama.

“Pendidikan ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Apa yang sudah dilakukan pemerintah tentu perlu kita apresiasi, sekaligus terus kita evaluasi agar ke depan semakin baik dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Elly, Kamis (27/8/2026).

Ia mengatakan, tantangan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan dan ketersediaan sarana prasarana sekolah, tetapi juga menyangkut pemerataan tenaga pendidik, peningkatan kualitas pembelajaran, serta pemenuhan kebutuhan peserta didik di berbagai wilayah.

Baca Juga: Sungai Bekasi Kembali Hitam dan Berbau Anyir, Ronny Hermawan Dorong Pemprov Turun Tangan

Karena itu, menurut Elly, diperlukan komunikasi dan koordinasi yang semakin kuat antarpemangku kepentingan. Terlebih, terdapat sejumlah aspek pendidikan yang menjadi kewenangan bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

“Kita perlu melihat persoalan pendidikan secara utuh. Ada hal-hal yang bisa diselesaikan di tingkat provinsi, ada yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, dan ada pula yang membutuhkan dukungan kebijakan pemerintah pusat,” katanya.

Elly berharap koordinasi tersebut dapat terus diperkuat sehingga setiap kebijakan dan program pendidikan yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan sekolah, guru, tenaga kependidikan, maupun peserta didik.

Ia juga menilai, peningkatan kualitas pendidikan perlu dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya melalui pembangunan fisik, tetapi juga dengan memperkuat sumber daya manusia serta menciptakan lingkungan belajar yang semakin baik.

“Jangan sampai kita hanya berbicara tentang membangun sekolahnya, tetapi kita juga harus memastikan gurunya tersedia, kualitas pembelajarannya terus meningkat, dan anak-anak mendapatkan layanan pendidikan yang baik,” ujarnya.

Elly menambahkan, DPRD Jawa Barat akan terus menjalankan fungsi pengawasan sekaligus mendorong pemerintah untuk memperkuat berbagai program pendidikan yang telah berjalan.

Menurutnya, kritik dan masukan dari DPRD seharusnya menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan pembangunan pendidikan di Jawa Barat semakin optimal.

“Tujuan kita sama, bagaimana anak-anak Jawa Barat mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan merata. Karena itu, mari kita perkuat sinergi dan mencari solusi bersama atas berbagai tantangan yang masih ada,” ucapnya.

Ronny meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat, ikut turun tangan menangani persoalan tersebut karena aliran sungai berkaitan dengan wilayah sejumlah kabupaten dan kota.

"Pemerintah Provinsi, Gubernur beserta jajaran harus ikut serta, karena ini lintas kabupaten dan kota aliran sungainya gitu. Kita berharap ada sinergi yang baik antara Provinsi, Kabupaten, dan Kota," ujar Ronny, Senin 31/8/2026). 

Menurut Ronny, dugaan pencemaran yang berasal dari limbah industri perlu ditelusuri lebih lanjut oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Baca Juga: Hampir Empat Jam Api Baru Padam, Damkar Sebut Pembakaran Sampah Diduga Jadi Penyebab Kebakaran Limbah di Gunung Putri

"Bisa karena limbah-limbah industri ya kan, bisa juga karena sampah-sampah dari masyarakat gitu. Kalau limbah-limbah dari industri mungkin perlu ada pendalaman dari Dinas Lingkungan Hidup," katanya.

Ronny mengatakan, penanganan persoalan sungai tidak cukup hanya dengan mengandalkan pemerintah. Masyarakat juga perlu diberikan edukasi agar tidak membuang sampah ke sungai maupun saluran air.

Pemerintah juga harus menyediakan tempat penampungan sampah sementara di setiap kelurahan, agar masyarakat memiliki tempat untuk membuang sampah.

"Supaya ada check and balance, kita juga menghimbau kepada warga, Camat, Lurah agar mengedukasi juga masyarakat jangan buang sampah di sungai, saluran air, kali-kali, gitu kan," ucapnya.

Ronny menilai, persoalan sampah dan kebersihan sungai merupakan masalah klasik yang terjadi di sejumlah kota besar, termasuk di Jawa Barat.

"Sementara persoalan sampah ini, sungai juga yang bersih menjadi persoalan klasik kan hampir semua kota besar kan, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Depok, hampir serupa gitu ya," katanya.

Karena itu, Ronny menilai penanganan persoalan tersebut harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan pemerintah dan masyarakat.

"Tapi pemerintah juga di sisi lain menyiapkan tempat penampungan sampah sementara yang ada di setiap kelurahan-kelurahan gitu kan, supaya nggak ngelempar-ngelempar ke jalan atau ke sungai gitu. Jadi memang harus komprehensif," ucapnya.

Ronny berharap koordinasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah kabupaten dan kota dapat diperkuat untuk menangani kondisi Kali Bekasi.

Uden menilai, pemerintah tidak bisa menjalankan terlalu banyak program jika hasil akhirnya tidak memberikan dampak yang jelas bagi masyarakat.

"Dalam kondisi fiskal yang terbatas, pemerintah harus semakin berani menentukan prioritas. Jangan semua ingin dikerjakan, tetapi tidak ada yang benar-benar tuntas,"kata Uden, Selasa (31/8/2026).

Menurutnya, kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi perhatian utama. Di antaranya pembangunan infrastruktur konektivitas, jalan dan jembatan, pengelolaan lingkungan, pengendalian banjir dan longsor, serta infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi.

Uden meminta pemerintah mengubah ukuran keberhasilan pembangunan. Bukan hanya melihat besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dampak yang dihasilkan.

Baca Juga: Dewan Kehormatan PWI Miliki Peran Strategis Jaga Marwah Organisasi

"Kita harus mengubah cara pandang dari berapa banyak anggaran yang dibelanjakan menjadi berapa besar dampak yang dihasilkan," katanya.

Selain persoalan anggaran, Uden menyoroti kesenjangan pembangunan antarwilayah di Jawa Barat.

Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya terkonsentrasi di Bandung dan kawasan perkotaan. Wilayah selatan, perdesaan, serta daerah yang masih memiliki keterbatasan akses infrastruktur juga harus mendapatkan perhatian.

"Prinsip pembangunan harus adil, bukan sekadar merata. Artinya, daerah yang kebutuhannya lebih besar memang harus mendapatkan intervensi yang lebih kuat," ujarnya.

Uden juga meminta Pemprov Jabar memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota hingga tingkat desa agar pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Ia berharap sebelum Jawa Barat memasuki usia 82 tahun, terdapat sejumlah capaian yang dapat diukur.

Di antaranya penanganan ruas infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat, penguatan mitigasi di wilayah rawan banjir dan longsor, serta pengawasan tata ruang dan pembangunan.

Koordinasi antara Pemprov Jabar dengan pemerintah kabupaten dan kota juga dinilai perlu semakin efektif.

"Sebagai bagian dari Komisi IV, saya ingin pembangunan Jawa Barat ke depan tidak berhenti pada laporan bahwa program sudah dilaksanakan. Yang lebih penting adalah kita bisa menunjukkan hasilnya," kata Uden.

Uden menegaskan ukuran keberhasilan pemerintah bukan terletak pada banyaknya program yang dibuat, melainkan perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

"Ukuran keberhasilan pemerintah bukan seberapa banyak program yang dibuat, tetapi seberapa nyata perubahan yang dirasakan masyarakat," ujarnya.

Kesiapan tersebut disampaikan dalam peringatan 50 tahun PTDI yang turut dihadiri Wakil Menteri Ketenagakerjaan dan Wakil Menteri Bappenas.

Pengembangan pesawat tersebut dilakukan untuk mendukung layanan di wilayah yang sulit dijangkau melalui transportasi darat.

Baca Juga: Seru dan Satu-satunya di Asia Tenggara Wisata Edukasi Kedirgantaraan PTDI

Salah satu yang diproyeksikan untuk dikembangkan menjadi ambulans udara adalah pesawat N-219.

Dengan ukuran dan spesifikasinya, N-219 dinilai memiliki kemampuan yang sesuai untuk mendukung layanan kesehatan di daerah terpencil. 

Pesawat ini juga tidak selalu membutuhkan bandara besar untuk melakukan lepas landas maupun pendaratan.

Baca Juga: Polri Siapkan Ambulans Udara Selama Operasi Lilin 2024 untuk Dukung Libur Nataru

Kemampuan tersebut dinilai penting untuk menjangkau wilayah tiga T, yakni terluar, terdepan, dan tertinggal.

Sejumlah wilayah seperti Kepulauan Riau, Maluku, hingga Nusa Tenggara Timur dinilai membutuhkan dukungan transportasi udara untuk memperluas akses layanan kesehatan.

Selain ambulans udara, PTDI juga membuka peluang pengembangan pesawat yang dapat beroperasi di wilayah dengan akses terbatas, termasuk pesawat yang mampu mendarat di permukaan air.

Baca Juga: BRI Peduli Serahkan Satu Unit Ambulans ke Yayasan Rahaya Wangi Pasundan di Kota Bogor

Wakil Menteri Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard mengatakan, untuk menjangkau daerah yang sulit diakses dengan kendaraan akan dibuat ambulan Udara.

"Sesuai Arahan Bapak Presiden tentunya PTDI akan siap mengembangkan itu, apalagi saat ini PTDI sudah memiliki N219, dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut pesawat N-212 dan N-219 dinilai dapat dikembangkan sesuai kebutuhan operasional," kata Febrian Alphyanto Ruddyard di Bandung, Rabu (26/8/2026).

Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan, Benjamin Paulus mengatakan bahwa kita ketahui kondisi di Papua, Kepri dan Maluku, dan NTT oleh karena itu Kementerian Kesehatan menyambut baik PTDI akan bersiap untuk membuat ambulan ampibi yang bisa mendarat di sungai maupun di darat tanpa adanya landasan.

Baca Juga: DPRD Jabar Dorong BIJB Kertajati Jadi Industri Dirgantara, Tedy Rusmawan: Tangkap Peluang Kolaborasi

"Karena N-219 ini cukup handal dan cocok untuk dipergunakan sebagai ambulan udara dan saat ini pemerintah akan memesan terlebih dahulu untuk kebutuhan di 3 wilayah itu Papua, Maluku  dan NTT," katanya.

Sementara Direktur Utama PTDI, Gita Amperiawan mengatakan, Pengembangan pesawat juga tidak terbatas pada layanan kesehatan dan transportasi. 

PTDI menyatakan siap mendukung kebutuhan lain, termasuk pengembangan pesawat pemadam kebakaran untuk mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan, terutama saat musim kemarau.

Baca Juga: Terbang ke Yogyakarta Gunakan Pesawat Hercules, Menteri Kabinet Merah Putih akan Ikuti Retret di Akmil Magelang

"PT Dirgantara Indonesia siap mengembangkan produk pesawat sesuai kebutuhan nasional dan arahan pemerintah," katanya.

Gita mengatakan, PTDI menegaskan komitmennya mendukung kebutuhan transportasi udara nasional, mulai dari ambulans udara untuk memperluas akses layanan kesehatan di wilayah terpencil hingga pesawat pemadam kebakaran untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Akibat serangan tersebut, siswi kelas 3 SD itu mengalami luka serius di bagian kepala dan telinga. B kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Welas Asih.

Kapolsek Pameungpeuk Kompol Asep Dedi mengatakan, peristiwa terjadi sekitar pukul 17.08 WIB saat korban sedang bermain di sekitar rumahnya.

"Anjing jenis pitbull milik warga bernama Firmansyah sedang dijemur. Namun, hewan tersebut lepas dari patok pengikatnya," kata Asep, Senin (24/8/2026).

Anjing kemudian berlari masuk ke kompleks dan menyerang korban. Warga yang mendengar teriakan korban langsung berdatangan dan memberikan pertolongan.

Baca Juga: Serangan Anjing Pemburu Tewaskan Bocah 9 Tahun di Jasinga Bogor

"Melihat kejadian itu, warga bersama orang tua korban dan pemilik anjing langsung menolong serta membawa korban ke rumah sakit," kata Asep.

Polisi juga berkoordinasi dengan Puskesmas Ciparay untuk penanganan lanjutan, termasuk vaksinasi antirabies.

"Korban masih dirawat di Rumah Sakit Welas Asih. Kami juga telah berkoordinasi mengambil vaksin di Puskesmas Ciparay," pungkas Asep.

Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa Karyaguna mengatakan, HUT Jabar ke 81 ini harus menjadi momentum reformasi birokrasi, agar pemerintahan semakin efektif, transparan, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Buky menilai, kualitas birokrasi menjadi salah satu penentu keberhasilan pembangunan daerah. Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang kuat harus menjadi prioritas agar setiap kebijakan pemerintah dapat dirasakan langsung oleh warga.

Buky menyebut, birokrasi tidak cukup hanya bekerja secara administratif, tetapi harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, meningkatkan inovasi, serta menjaga integritas dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

Baca Juga: Bupati Rudy Susmanto Buka Seleksi Terbuka ASN, Tegaskan Karier Ditentukan Ide dan Kompetensi

“Di usia Jawa Barat yang ke-81 ini, kita ingin birokrasi semakin bersih, terbuka, dan adaptif. Sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Buky.

Ia menegaskan, penerapan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih atau good and clean governance menjadi kunci untuk menciptakan kepercayaan publik sekaligus memastikan program pembangunan berjalan tepat sasaran.

Menurut Buky, penguatan birokrasi juga menjadi bagian penting dalam mendukung visi pembangunan Jawa Barat 2025–2029, yakni Jabar Istimewa, Lembur Diurus, Kota Ditata.

“Memasuki usia ke-81, Jawa Barat harus terus memperkuat birokrasi yang bersih dan adaptif. Penguatan integritas, pemanfaatan teknologi, inovasi, serta keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci utama agar pembangunan berjalan optimal,” katanya.

Dorong Pembangunan Berimbang, Tak Sekadar Infrastruktur

Sisi lain, Buky mengingatkan Pemprov Jabar agar tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Ia menilai, pembangunan infrastruktur harus berjalan seimbang dengan upaya pemberdayaan ekonomi, terutama untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran yang masih menjadi tantangan daerah.

“Pemerintah perlu menyeimbangkan prioritas. Pembangunan fisik dan pelayanan harus dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan pengangguran secara efektif,” katanya.

Buky berharap, arah pembangunan Jawa Barat ke depan mampu menghadirkan pemerataan manfaat, baik bagi masyarakat perkotaan maupun wilayah perdesaan.

Baca Juga: Bupati Bogor Lakukan Rotasi dan Mutasi 32 ASN, Siapkan Open Bidding hingga Eselon IV

Menurutnya, konsistensi menjalankan agenda RPJMD Jawa Barat 2025-2029 harus menjadi pegangan seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan mempercepat pencapaian target pembangunan.

“Kita ingin birokrasi Jawa Barat hadir memberikan pelayanan terbaik. Langkah penguatan tata kelola ini harus sejalan dan konsisten dengan target pencapaian RPJMD 2025-2029,” pungkasnya

Kegiatan tersebut menjadi forum bagi kedua perusahaan untuk bertukar perspektif sekaligus membahas strategi penguatan keamanan sebagai bagian dari upaya menjaga keberlangsunganhusin operasional dan meningkatkan business resilience di tengah dinamika serta kompleksitas risiko keamanan bisnis yang terus berkembang.

President Director & CEO PT Nawakara Perkasa Nusantara, Dino Bimadwinanda Hindarto, menegaskan bahwa pendekatan keamanan di lingkungan manufaktur perlu dilakukan secara menyeluruh dan tidak lagi terbatas pada pengamanan fisik.

Baca Juga: FKD Sumatera Utara Sukses Gelar Webinar Nasional “Technopreneurship & Multiverse Business”

“Ada empat item utama dalam security landscape di manufacturing, yaitu physical security, operational security, technology, dan external context. Jadi, kita sebagai security people tidak hanya melihat penempatan personel security statis atau patroli buka-tutup pintu, tetapi lebih melihat secara holistik,” ujar Dino.

Menurut Dino, integrasi antara personel, proses operasional, dan teknologi keamanan menjadi hal penting dalam membangun sistem keamanan yang mampu mendukung keberlangsungan bisnis. Pemahaman terhadap faktor eksternal, seperti kondisi geopolitik, potensi huru-hara, hingga bencana, juga diperlukan untuk mengantisipasi berbagai risiko yang dapat memengaruhi operasional perusahaan.

Pandangan serupa disampaikan Director PT Kalbe Farma, Mulia Lie. Ia menilai, kemitraan dengan perusahaan yang memiliki pengalaman dan keahlian di industri keamanan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberlangsungan bisnis.

“Bagi saya, partnership itu penting dan tidak mungkin semuanya kita lakukan sendiri. Bisa, tetapi mungkin expertise-nya tidak di situ, waktunya juga habis, dan cost-nya mungkin lebih tinggi. Karena itu, penting sekali partnership dengan perusahaan yang memang sudah mengerti dan expert di bidangnya seperti Nawakara,” ungkap Mulia.

Mulia juga mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin antara Kalbe Group dan Nawakara. Menurutnya, kolaborasi yang semakin erat dapat membuka peluang bagi kedua perusahaan untuk menghadirkan berbagai inisiatif baru.

“Kerja samanya baik, makin erat, makin banyak inisiatif yang bisa kita lakukan untuk memikirkan apa yang perlu kita tingkatkan lagi, kolaborasi dan kerja sama ke depan,” tambahnya.

Dalam kegiatan tersebut, Nawakara dan Kalbe Group turut menghadirkan panel discussion yang melibatkan para ahli dari kedua perusahaan. Diskusi membahas berbagai strategi membangun ketahanan bisnis melalui penerapan solusi keamanan terintegrasi yang mencakup aspek manusia, proses, teknologi, serta mitigasi terhadap berbagai risiko eksternal.

Selain diskusi, kegiatan juga dilengkapi Product Showcase & Live Experience. Tim Product Solutions Nawakara memperkenalkan sejumlah solusi keamanan terintegrasi, di antaranya CCTV AI, Fleet Management System, Visitor Management System, Alarm System, serta Truck Check System.

Baca Juga: Anak Kos Wajib Coba, Ini 3 Ide Bisnis Modal Minim yang Bisa Jalan dari Dalam Kamar

Berbagai solusi tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan operasional bisnis modern, khususnya pada sektor manufaktur yang membutuhkan sistem keamanan semakin terintegrasi, adaptif, dan berbasis teknologi.

Melalui Joint Planning Session ini, Nawakara dan Kalbe Group menegaskan komitmen untuk terus memperkuat strategic partnership melalui inovasi serta pengembangan solusi yang relevan dengan kebutuhan bisnis.

Forum tersebut sekaligus menjadi momentum untuk mempererat sinergi kedua perusahaan dalam membangun kolaborasi yang semakin strategis, adaptif, dan berkelanjutan, dengan menempatkan keamanan sebagai salah satu elemen penting dalam mendukung ketahanan dan keberlangsungan bisnis.

“Saya merasa appreciate terhadap pemberian remisi tahun ini yang jumlahnya juga cukup besar, cukup banyak. Sebagian besarnya mereka adalah warga Jawa Barat sendiri,” ujar Sidkon.

Ia berharap pemberian remisi dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri, meningkatkan kemandirian, serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan.

Baca Juga: 584 Warga Binaan Lapas Paledang Bogor Terima Remisi Khusus, 4 Orang Hirup Udara Bebas

“Mereka punya harapan untuk bisa mengabdi kepada Jawa Barat lebih baik lagi, lebih mengintrospeksi diri, tambah mandiri, maju, dan tidak mengulangi lagi apa yang dilakukan kemarin sebagai tindak pidana,” katanya.

Lebih lanjut, Sidkon menekankan pentingnya sinergitas antar lembaga dalam mendukung proses pembinaan dan pemenuhan kebutuhan warga binaan di lembaga pemasyarakatan.

Menurutnya, sinergi tersebut melibatkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan beserta jajaran wilayahnya, DPRD, serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Ini kan sinergitas antar lembaga. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kanwil-nya, kita sebagai Dewan, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memiliki anggaran. Bagaimana kebutuhan yang ada di sini yang bisa diberikan oleh Provinsi Jawa Barat, kita harus mem-backup,” jelasnya.

Sidkon menegaskan, DPRD Jawa Barat memiliki peran untuk mendorong, mendukung, serta menyetujui kebijakan dan anggaran yang dapat menunjang kebutuhan lembaga pemasyarakatan dan proses pembinaan warga binaan.

“Sebagai legislatif harus mendorong, mem-backup, menyetujui, sehingga nanti menjadi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bersinergi itu penting,” tuturnya.

Ia menilai kehadiran berbagai unsur pemerintahan dalam kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk nyata komitmen untuk memperkuat kolaborasi dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

“Saya baru tahu, saya datang ke sini, Wakil Gubernur juga datang ke sini. Ini sebagai tanda baik untuk bersinergi,” pungkasnya.

Sidkon berharap sinergitas antar lembaga tersebut dapat terus diperkuat sehingga proses pembinaan warga binaan dapat berjalan optimal dan memberikan bekal yang cukup bagi mereka untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat serta berkontribusi secara positif bagi Jawa Barat.

Dalam kejadian tersebut, Kapolsek Cicalengka Kompol Ade Rahmat, dan Danramil 2402/Cicalengka Kapten Inf Sumarna Chaerul menjadi korban penyerangan dan pemukulan yang diduga dilakukan oleh sekelompok warga.

Peristiwa penyerangan terjadi sekitar pukul 11.20 WIB di Alun-alun Cicalengka, Jalan Cikopo, Desa Cicalengka Kulon, Kecamatan Cicalengka, saat berlangsung iring-iringan karnaval HUT ke-81 RI.

Baca Juga: Penyerangan di Kiaracondong Bandung, Polisi Tangkap Pelaku yang Diduga Ngamuk karena Utang Rp200 Ribu

Akibat kejadian tersebut, Kompol Ade Rahmat mengalami luka robek hingga menyebabkan pendarahan pada bagian hidung. 

Sementara itu, Kapten Inf Sumarna Chaerul mengalami luka lecet pada bagian betis setelah terjatuh ketika diserang.

Berdasarkan laporan yang diterima, petugas telah mengidentifikasi tiga orang yang diduga terlibat dalam kejadian penyerangan tersebut. 

Baca Juga: Aksi Kekerasan Viral di Media Sosial, Tiga Remaja Diserang Geng Motor di Jalan Pangaritan Kota Bandung 

Mereka merupakan warga Kampung Simpen, Desa Tenjolaya, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung.

Ketiga orang tersebut masing-masing berinisial RPB, IAN, dan YPP. Selain itu, terdapat tiga orang lainnya yang masih dalam proses pencarian dan identifikasinya.

Kasus penyerangan tersebut selanjutnya ditangani oleh pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan dan proses hukum lebih lanjut.

Baca Juga: Polisi Amankan Dua Pelaku Penyerangan Brutal Gunakan Golok di Bandung yang Terekam CCTV

Hingga berita ini disusun, laporan lengkap mengenai kronologi serta perkembangan penanganan perkara masih menunggu informasi resmi dari pihak berwenang.

Kapolsek Cicalengka, Kompol Ade Rahmat, mengatakan keributan awalnya terjadi antarpeserta karnaval.

“Ribut sesama mereka, dilerai sama Danramil malah Danramil diamuk, lanjut dilerai saya malah ke saya (kekerasannya),” kata Ade saat dikonfirmasi, Selasa (18/8/2026).

Baca Juga: Kadishub Bogor akan Laporkan Warga ke Polisi Atas Dugaan Penyerangan Terhadap Anggotanya di Parung Panjang

Ade mengalami luka goresan pada bagian hidung akibat peristiwa tersebut.

“Hanya luka gores di hidung,” ujarnya.

Menurut Ade, keributan meluas ketika aparat dan pihak lain berupaya melerai. Seorang anggota organisasi masyarakat (ormas) yang ikut membantu menghentikan keributan juga turut menjadi sasaran pemukulan.

MBME X5 tersebut menabrak seorang tukang becak dan sebuah warung nasi uduk. 

Akibat kecelakaan, dua orang mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit.

Baca Juga: 1 Orang Terluka dan 3 Kendaraan Rusak di Bogor, Polisi Duga Akibat Microsleep

Sementara itu, pengemudi BMW yang merupakan seorang perempuan diamankan polisi untuk menjalani pemeriksaan.

Kecelakaan terjadi sekitar pukul empat pagi. Mobil mengalami kerusakan pada bagian depan. Sementara warung nasi uduk yang ditabrak mengalami kerusakan cukup parah.

Menurut keterangan warga, Ari mengatakan mobil BMW tersebut melaju dari arah Jalan Pungkur menuju Ciater. 

Baca Juga: Diduga Microsleep, Pengemudi Mobil Pajero Sport Alami Kecelakaan

Kendaraan diduga melaju dengan kecepatan tinggi hingga masuk ke jalur yang berlawanan arah.

"Mobil kemudian menabrak seorang tukang becak yang saat itu diduga sedang tertidur di sekitar lokasi.
Setelah menabrak tukang becak, mobil terus melaju hingga akhirnya berhenti setelah menabrak warung nasi uduk," kata Ari saat ditemui di lokasi kejadian, Minggu (16/8/2026).

Sementara itu Kanit Gakum  Lantas Polrestabes Bandung, AKP Fiekri mengatakan  diduga pengemudi hilang konsertrasi saat mengemudi kemudian oleng dan menabrak tukang becak dan warung nasi uduk.

Baca Juga: Sopir Angkot Tertidur Tabrak Truk Sampah di Jalan Jenderal Sudirman, Dua Orang Luka-Luka

"Akibat kecelakaan tersebut, tukang becak mengalami luka serius, di antaranya luka pada bagian kepala dan patah kaki.Sementara pedagang nasi uduk mengalami luka pada bagian wajah.Kedua korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung untuk mendapatkan perawatan medis,"katanya.

Kanit Gakum Lantas Polrestabes Bandung mengatakan, dalam kecelakaan ini, tidak ada korban jiwa. Namun, dua orang mengalami luka-luka, dengan kondisi tukang becak yang mengalami luka paling parah.

Sementara itu, pengemudi BMW yang merupakan seorang perempuan diamankan dan menjalani pemeriksaan di Unit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung.

Baca Juga: Tabrakan Beruntun Tiga Kendaraan di Tol Jagorawi, Satu Penumpang Terluka

" Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan penyebab kecelakaan serta mengetahui ada atau tidaknya unsur kelalaian dalam peristiwa tersebut, "katanya.

Diduga, kebakaran dipicu oleh kebocoran tabung gas LPG 3 kilogram saat salah seorang warga sedang memasak.

Kobaran api yang disertai asap hitam pekat dengan cepat membesar dan merambat ke bangunan di sekitarnya. Dalam waktu sekitar 30 menit, sedikitnya tujuh bangunan yang terdiri dari rumah dan warung milik warga hangus terbakar.

Baca Juga: Diduga Berawal dari Aksi Bakar Diri, Kebakaran Hanguskan 4 Bangunan di Kota Bandung

Warga berupaya memadamkan api secara mandiri sembari menunggu kedatangan petugas. 

Besarnya kobaran api membuat proses pemadaman cukup sulit karena lokasi permukiman yang berdekatan.

Mendapat laporan kejadian, petugas gabungan dari Polsek Kiaracondong, Polrestabes Bandung, Tim Inafis, dan Satreskrim langsung mendatangi lokasi untuk melakukan penanganan, olah tempat kejadian perkara, serta pendataan terhadap bangunan yang terdampak.

Baca Juga: Tingkatkan Kesiapsiagaan Masyarakat, Mahasiswa KKN FISIP Universitas Djuanda Bersama Desa Srogol Gelar Edukasi dan Simulasi Pemadam Kebakaran

Sementara itu, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung mengerahkan tiga unit mobil pemadam kebakaran. 

Setelah melakukan upaya pemadaman selama kurang dari satu jam, api berhasil dikendalikan dan dipadamkan sehingga tidak meluas ke bangunan lainnya.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun, kerugian material akibat kebakaran masih dalam proses pendataan oleh petugas.

Baca Juga: Hampir Empat Jam Api Baru Padam, Damkar Sebut Pembakaran Sampah Diduga Jadi Penyebab Kebakaran Limbah di Gunung Putri

Menurut keterangan warga di lokasi, api pertama kali terlihat berasal dari salah satu rumah yang saat itu sedang digunakan untuk memasak. Dugaan sementara mengarah pada kebocoran tabung gas LPG 3 kilogram yang kemudian memicu kebakaran.

Sementara itu, Kapolsek Kiaracondong, Kompol Sumartono, mengatakan pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran.

“Tim Inafis telah melakukan olah tempat kejadian perkara guna memastikan apakah insiden tersebut dipicu oleh kebocoran tabung gas, korsleting listrik, atau faktor lainnya,” katanya, Rabu (5/8/2026).

Baca Juga: Lagi, Lahan Seluas 100 Meter Terbakar di Ciranjang Pamoyanan

Hingga kini, penyelidikan masih terus berlangsung, sementara petugas juga melakukan pendataan terhadap kerugian yang dialami para korban kebakaran.

Dalam perkara yang sama, ayah Ade Kuswara, HM Kunang, dituntut hukuman empat tahun penjara. Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Bandung, Senin (3/8/2026).

Jaksa KPK, Ade Azhari, menyatakan kedua terdakwa terbukti melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerimaan suap.

Baca Juga: Setelah Rumah Digeledah, Kini Istri Ono Surono Diperiksa KPK Terkait  Kasus Suap Bupati Bekasi

Selain pidana penjara, jaksa juga menuntut pembayaran uang pengganti. Ade Kuswara Kunang diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp11,4 miliar, sedangkan HM Kunang dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp1 miliar.

Jaksa menegaskan tuntutan tersebut disusun berdasarkan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan.

Usai sidang, Ade Kuswara Kunang membantah tuduhan bahwa dirinya pernah mengarahkan bawahannya untuk memenangkan pihak tertentu dalam tender proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Baca Juga: Soroti Kasus OTT KPK Terhadap Bupati Bekasi, Ketua LSM PRB: Jangan Terjadi di Kabupaten Bogor

"Mudah mudahan saya berharap Allah memberikan rasa keadilan melalui majelis hakim, karena disurat tuntunan  bahwa ini ada pembelaan akal akalan, dan menurut saya ini ada surat dakwaan yang akal akalan, dan saya menantang jaksa penuntut umum kalau berani tujukan siapa waktu itu yang melelang Pjnya, dan selama persidangan itu tidak pernah dibuktikan," tegas Ade.

Sementara itu, kuasa hukum kedua terdakwa menyatakan akan mengajukan nota pembelaan (pledoi) yang dijadwalkan dibacakan pada sidang lanjutan pada 12 Agustus mendatang.

Peristiwa kebakaran itu diduga dipicu oleh aksi nekat seorang pria yang hendak membakar diri.

Api yang diduga berasal dari aksi tersebut dengan cepat membesar dan merembet ke bangunan di sekitarnya. 

Akibatnya, empat bangunan terdampak kebakaran, terdiri dari satu warung, dua rumah warga, dan satu bengkel.

Baca Juga: Diduga Korsleting Listrik, Tumpukan Rongsokan di Baranangsiang Ludes Terbakar 

Warga sempat berupaya menyelamatkan barang-barang berharga sambil menunggu petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. 

Sejumlah armada dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB) Kota Bandung kemudian dikerahkan untuk memadamkan api serta mencegah kobaran meluas ke bangunan lain.

Kepala Bidang Pencegahan Diskar PB Kota Bandung, Adhli Al Afwan Izwar, menyampaikan bahwa petugas bergerak cepat untuk mengendalikan kebakaran sehingga api tidak menjalar lebih luas.

Baca Juga: Lagi, Lahan Seluas 100 Meter Terbakar di Ciranjang Pamoyanan

"Tadi saat mendapat laporan petugas langsung meluncur ke lokasi kejadian, karena angin dati cukup kencang api merambat , ada 4 bangunan yang terbakar selain rumah ada warung dan bengkel," katanya.

Sementara itu, Ketua RT setempat, Istadi, mengatakan kebakaran diduga dipicu oleh anak pemilik rumah yang berusaha membakar diri. 

Namun, api justru membakar rumah dan warung di sekitarnya. Menurutnya, pria tersebut juga disebut pernah melakukan aksi serupa, tetapi sebelumnya berhasil digagalkan warga.

Baca Juga: Kebakaran Hebat Hanguskan Kios Pakan di Klapanunggal Bogor, Bermula dari Kompor yang Ditinggal Saat Masak

"Dalam kejadian ini, satu orang mengalami luka bakar dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Santosa untuk mendapatkan penanganan medis,"katanya.

Polisi telah mengamankan pria yang diduga menjadi penyebab kebakaran. 

Hingga kini, aparat masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab serta motif pasti di balik peristiwa tersebut.

Dikutip dari Instagram @inibandungraya, peristiwa penyerangan ith terjadi pada Minggu (2/8/2026) dini hari puku 00.55 WIB.

Dari video tersebut, seorang pria datang ke rumah warga untuk mencari seseorang dan menanyakan sesuatu. Saat mencoba memasuki rumah itu, aksinya sempat dihalangi oleh penghuni. 

Baca Juga: Aksi Kekerasan Viral di Media Sosial, Tiga Remaja Diserang Geng Motor di Jalan Pangaritan Kota Bandung 

Pelaku diduga melakukan penyerangan terhadap salah seorang anggota keluarga hingga korban mengalami luka robek di bagian bibir, ketika berusaha melerai. 

Ayah korban juga disebut menjadi korban penyerangan yang diduga dilakukan oleh rekan pelaku.

Orang yang disebut memiliki hubungan dengan utang piutang tersebut diketahui tidak berada di lokasi saat peristiwa berlangsung.

Baca Juga: Viral di Medsos, Remaja di Kandang Roda Cibinong Dibacok Sekelompok Orang Tak Dikenal

Setelah kejadian, keluarga korban bersama Tim Prabu sempat melakukan pencarian ke sejumlah lokasi yang diduga sering didatangi terlapor. Namun hingga saat itu, yang bersangkutan belum berhasil ditemukan.

Kapolsek Kiaracondong, Kompol Sumartono menyampaikan pihaknya telah berhasil menangkap pelaku atas nama Rahmat dari peristiwa penyerangan menggunakan senjata tajam yang terjadi di wilayah Sukamanah Baru PSM, Kecamatan Kiaracondong, kota Bandung.

“Kami tangkap pelaku pada pukul 05.00 WIB di kediamannya. Kami masih lakukan pendalaman dengan meminta keterangan dan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan,” katanya.

Kapolda Jabar, Irjen Pol Pipit Rismanto menyampaikan bahwa proses penyelidikan tewasnya satpam di Waduk Jatiluhur itu masih berlangsung. 

Sejumlah penyidik telah dipanggil untuk melakukan gelar perkara berdasarkan hasil investigasi sementara, termasuk temuan dari olah tempat kejadian perkara (TKP).

Baca Juga: Misteri Tewasnya Satpam di Waduk Jatiluhur Purwakarta Belum Terungkap, Polisi Periksa Lebih dari 15 Saksi

“Kami telah memerintahkan jajaran untuk melakukan gelar hasil investigasi sementara, mulai dari olah TKP. Ini akan menjadi bahan evaluasi kami,” kata Irjen Pol Pipit Rismanto, di Mapolda Jabar, Rabu (29/7/2026).

Pipit Rismanto mengatakan, untuk mempercepat pengungkapan kasus kematian satpam di Waduk Jatiluhur itu, Polda Jabar akan menurunkan tim gabungan guna memberikan dukungan kepada Polres Purwakarta.

“Kami akan menurunkan tim gabungan untuk membackup Polres Purwakarta agar mudah-mudahan kasus ini cepat terungkap. Mohon doa restunya,” katanya.

Baca Juga: Sayembara Tangkap Begal ala Dedi Mulyadi Tuai Sorotan, Kapolda Jabar: Bentuk Motivasi, Bukan Gantikan Tugas Polisi

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, penyidik menduga terdapat luka akibat benturan benda keras pada korban. 

Dugaan sementara juga mengarah pada kemungkinan korban telah meninggal dunia sebelum jasadnya dibuang ke dalam bendungan.

Namun, kepolisian menegaskan seluruh temuan tersebut masih memerlukan pendalaman lebih lanjut melalui proses penyidikan dan pemeriksaan forensik.

Hingga kini, penyidik telah memeriksa lebih dari 15 saksi, menelusuri rekaman CCTV, serta menganalisis hasil autopsi untuk mengungkap pelaku dan motif di balik kematian korban yang ditemukan dalam kondisi tangan terborgol di Waduk Jatiluhur.

Keterangan para saksi masih terus didalami guna mengungkap kronologi kejadian sekaligus mengidentifikasi pihak yang diduga terlibat tewasnya satpam di Waduk Jatiluhur.

Baca Juga: Insiden Dugaan Kekerasan Satpam di Bundaran HI Berbuntut Panjang, Tiga Anggota Polda Jabar Masuk Patsus

Selain itu, tim Satreskrim, termasuk Unit Resmob Polres Purwakarta, telah diterjunkan ke lapangan di kawasan Waduk Jatiluhur untuk menindaklanjuti berbagai informasi yang diperoleh dari masyarakat.

Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP I Made Purwantara, mengatakan hingga saat ini polisi belum mengantongi identitas terduga pelaku. 

Penyidik masih melakukan penelusuran melalui rekaman kamera pengawas (CCTV), keterangan rekan kerja korban, serta mendalami sejumlah informasi dan foto yang diduga berkaitan dengan kelompok geng motor yang beredar di media sosial. 

Baca Juga: Tim SAR Masih Cari Wisatawan yang Hilang Saat Naik Perahu Wisata di Waduk Saguling Kabupaten Bandung

“Namun, kepolisian menegaskan seluruh informasi tersebut masih tahap verifikasi dan belum dapat dijadikan dasar kesimpulan,” katannya, di Polda Jabar, Rabu (29/7/2026).

Ia mengatakan, terkait motif, penyidik juga belum dapat memastikan penyebab pasti terjadinya tindak pidana tersebut. 

“Korban tidak mengalami kerugian material sehingga dugaan sementara mengarah pada kemungkinan adanya unsur sakit hati. Meski demikian, dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses penyelidikan yang masih berlangsung,” katanya.

Baca Juga: Mobil Travel Kecelakaan di Tol Cipularang Purwakarta: Satu Orang Meninggal Dunia, Sembilan Lainnya Luka-luka

Polisi telah melakukan autopsi terhadap jenazah korban. Hasil autopsi telah diterima penyidik dan saat ini masih dianalisis bersama ahli kedokteran forensik untuk memastikan penyebab pasti kematian korban.

Polres Purwakarta memastikan penyelidikan akan terus dilakukan secara menyeluruh dan mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi terkait kasus tersebut.

Ketiga anggota Polda Jabar itu kini telah ditempatkan dalam penempatan khusus (patsus) selama proses pemeriksaan berlangsung.

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rochmawan, mengatakan pemeriksaan etik terhadap ketiga anggota masih terus berjalan. 

Baca Juga: Polda Jabar Ungkap Fakta Baru, TH Akui Menginap Bersama Perempuan Saat Korban YTR Masih Disekap

Menurutnya, Bidpropam memiliki kewenangan untuk melakukan penempatan khusus terhadap personel yang menjalani pemeriksaan dengan jangka waktu maksimal 21 hari.

“Selain menjalani patsus, proses dugaan pelanggaran kode etik terhadap ketiga anggota tersebut juga terus diproses. Polda Jabar masih menunggu hasil penyelidikan dari Bidpropam dan Paminal sebagai dasar untuk penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Hendra Rochmawan, Senin (27/7/2026).

Hendra juga menyampaikan permohonan maaf kepada petugas satpam yang terlibat dalam insiden tersebut serta kepada masyarakat atas peristiwa yang menjadi perhatian publik.

Baca Juga: Disekap Selama 3 Tahun, Korban Alami Luka Fisik dan Trauma Berat Polda Jabar Kejar Pelaku yang Masih Buron

Ia menjelaskan bahwa penyelesaian perkara antara pihak-pihak yang terlibat di Jakarta telah berlangsung secara damai. 

“Meski demikian,proses penindakan internal terhadap ketiga anggota tetap berjalan dan tidak terpengaruh oleh adanya perdamaian,” katanya.

Sementara itu, penanganan perkara yang berkaitan dengan kendaraan dalam insiden tersebut saat ini ditangani oleh Direktorat Penegakan Hukum (Ditgakkum) Polda Metro Jaya.

Baca Juga: Babak Baru Kasus Bayi Nyaris Tertukar, Ibu Muda Laporkan Perawat RSHS Bandung Berinisial N Ke Polda Jawa Barat

Saat ditanya mengenai identitas ketiga anggota yang diperiksa, Polda Jabar belum mengungkapkannya secara rinci. 

Namun, pihak kepolisian memastikan proses pemeriksaan akan terus berlanjut dan sidang kode etik akan digelar sebelum masa penempatan khusus selama 21 hari berakhir.

Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat Tedy Rusmawan meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera memperkuat langkah antisipasi, mulai dari pemetaan daerah rawan kekeringan hingga percepatan distribusi air bersih bagi masyarakat terdampak.

Dampak musim kemarau itu kian nampak di Jawa Barat, sejumlah daerah juga mulai krisis air. Seperti yang terjadi di Cimalaka Kabupaten Sumedang. Termasuk kekeringan yang mulai meluas di Kabupaten Bogor.

Baca Juga: Pemkab Bogor Genjot Normalisasi Sungai dan Siaga Hadapi Ancaman Kekeringan

Termasuk beberapa sungai yang mulai mengering. Seperti Anak Sungai Citarum di Kampung Sukarame, Rancaekek Kabupaten Bandung.

Berkaitan dengan itu, anggota Komisi IV DPRD Jabar, Tedy Rusmawan menuturkan bahwa sudah semestinya ancaman kekeringan ini bisa menjadi perhatian serius Pemprov Jawa Barat. 

“Sekarang sudah berlangsung ya kemarau, dinas terkait perlu sigap memonitor simpul – simpul kekeringan di masyarakat,” cetusnya, Senin (27/7/2026).

Baca Juga: Kekeringan, BPBD Kabupaten Bogor Salurkan 10.000 Liter Air Bersih untuk Warga Terdampak di Babakan Madang

Ia melanjutkan, kanal aduan bisa dibuka untuk memudahkan menampung informasi masyarakat. Kemudian jika terjadi kekeringan, dinas bisa langsung bergerak melakukan penanganan. Misalnya suplay air bersih ke masyarakat. 

“Kordinasi juga dengan BPD kota kabupaten, itu untuk percepatan penanganan krisis air,” jelasnya.

Tedy menambahkan, kemarau panjang ini bukan hanya soal potensi krisis air di permukiman padat penduduk. Tapi juga kaitannya dengan kucuran air kepada sejumlah lahan pertanian di Jawa Barat.

Baca Juga: Musim Kemarau Belum Capai Puncak, Debit Air Kota Bogor Menyusut, Dedie Rachim Minta Warga Hemat Air

“Ini juga perlu diperhatikan. Jangan sampai daerah lumbung-lumbung padi kering. Sehingga nanti bisa gagal panen,” singgungnya.

Untuk itu, anggota Komisi IV DPRD Jabar, Tedy Rusmana mendorong agar BIJB Kertajati pro aktif menangkap peluang kolaborasi dengan BUMN Strategis. 

Tedy Rusmawan menuturkan, kolaborasi kedirgantaraan dengan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) itu tentu jadi angin segar. Hal itu jadi penyejuk di tengah kian lesunya BIJB Kertajati.

Baca Juga: DPRD Jabar Berharap Reaktivasi Bandara Husein Sastranegara Tidak Mengorbankan BIJB Kertajati

Pola kolaborasi itu jadi peluang. Sehingga ia turut mengapresiasi langkah tersebut. Sudah semestinya pola itu dikembangkan lagi. 

“Nah bisa lebih pro aktif lagi menangkap peluang – peluang kolaborasi dari BUMN Strategis, “ katanya, Senin (27/7/2026)

Politikus PKS itu melanjutkan, BIJB Kertajati tak boleh mati mengingat aset dan pembangunan infrastruktur strategis itu tidak sedikit. Karenanya berbagai upaya penguatan dan program pendukung perlu dilakukan. 

Baca Juga: Pemprov Jabar Kembangkan Pola Mitra Strategis Aktivasi Bandara Kertajati

Namun demikian, pihaknya juga mendorong agar BIJB juga tidak tinggal diam, perlu lebih aktif lagi. 

Misalnya soal penerbangan umrah. Ini sebenarnya juga jadi peluang strategis. Mengingat peluang minat masyarakat yang tinggi. 

Komunikasi lintas sektoral termasuk loby kepada maskapai maupun jasa travel umrah perlu digalakkan. 

Baca Juga: Bandara Kertajati Jadi Rebutan Arab dan India, Kemenhub: Kita Benahi Infrastruktur

“Ada gambaran BIJB bakal dipusatkan jadi penerbangan umrah, tapi realisasi belum maksimal, “ katanya. 

Seperti yang diketahui, BIJB Kertajati barus saja teken kontrak kerja sama dengan PT Dirgantara Indonesia. Penandatanganan kerja sama itu disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Gedung Kemenko IPK, Jakarta, Rabu 15 Juli 2026.

AHY mengatakan, kolaborasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun kawasan Kertajati sebagai salah satu hub industri kedirgantaraan di Indonesia yang terintegrasi dengan berbagai sektor pendukung.

Baca Juga: Bandara Kertajati Jadi Embarkasi Haji

“Kami menyaksikan penandatanganan MoU antara PTDI dan BIJB sebagai komitmen bersama untuk mengembangkan kawasan Kertajati menjadi salah satu pusat industri kedirgantaraan nasional,” ujar AHY.

Upaya tersebut dinilai penting guna memperluas pelayanan pelabuhan, meningkatkan aktivitas ekonomi sektor perikanan, serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Jabar, Lina Ruslinawati mengatakan, masih terdapat sejumlah pelabuhan di Jawa Barat yang berstatus Pangkalan Pendaratan Ikan sehingga ruang lingkup pelayanannya masih terbatas. 

Baca Juga: DPRD Jabar Pastikan Trase Baru Batutulis Bogor Tak Sekadar Bangun Jalan, Ono Surono: Ada Drainase dan Penghijauan 

Padahal, apabila statusnya meningkat menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai, pelabuhan tersebut akan mampu melayani kapal-kapal perikanan dari berbagai daerah, tidak hanya nelayan lokal.

"Peningkatan status pelabuhan akan membuka peluang yang lebih besar bagi Jawa Barat dalam meningkatkan aktivitas perikanan. Dengan demikian, hasil tangkapan ikan dapat didaratkan di pelabuhan-pelabuhan Jawa Barat sehingga memberikan dampak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah sekaligus memudahkan pendataan produksi perikanan," ujar Lina,  dikutip dalam keterangannya, Sabtu (25/7/2026).

Ia menambahkan, selama ini banyak kapal nelayan memilih mendaratkan hasil tangkapannya di luar Jawa Barat karena keterbatasan fasilitas pelabuhan yang ada. 

Baca Juga: Kasus Perundungan dan HIV Remaja Meningkat, DPRD Kota Bogor Desak Perda Perlindungan Anak Segera Dijalankan

Kondisi tersebut menyebabkan potensi ekonomi yang seharusnya dapat dinikmati Jawa Barat belum dimanfaatkan secara optimal.

Menurutnya, apabila pelabuhan-pelabuhan tersebut telah berstatus Pelabuhan Perikanan Pantai, maka aktivitas ekonomi di kawasan pesisir akan semakin berkembang. 

Kehadiran kapal-kapal dari luar daerah juga diyakini akan mendorong tumbuhnya berbagai kegiatan usaha yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga: Masalah Sampah di Jawa Barat Kian Krusial, DPRD Jabar Kebut Penyusunan Raperda Lingkungan Hidup

Komisi II DPRD Jabar akan mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui perangkat daerah terkait untuk segera mengajukan peningkatan status pelabuhan kepada pemerintah pusat. Mengingat, kewenangan penetapan status pelabuhan berada pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Kami berharap proses ini dapat dipercepat sehingga pelabuhan-pelabuhan di Jawa Barat mampu berkembang menjadi pusat aktivitas perikanan yang lebih modern, produktif, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat," katanya.

Sementara itu, Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem, Dendi menjelaskan, bahwa salah satu persoalan utama yang dihadapi saat ini adalah tingginya sedimentasi di kawasan muara yang memengaruhi operasional pelabuhan.

Baca Juga: DPRD Jabar Berharap Reaktivasi Bandara Husein Sastranegara Tidak Mengorbankan BIJB Kertajati

Selain penanganan sedimentasi, pihaknya juga berharap adanya percepatan pembangunan Pelabuhan Dadap sebagai pelabuhan yang dikelola sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 

Menurut Dendi, kajian kelayakan pembangunan pelabuhan tersebut telah tersedia dan diharapkan dapat segera ditindaklanjuti.

"Apabila Pelabuhan Dadap dapat direalisasikan, pengelolaannya akan berada di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pelabuhan ini juga akan menjadi pusat pelayanan bagi sejumlah pelabuhan di sekitarnya sehingga dapat mengurangi kepadatan pelayanan yang selama ini terjadi di pelabuhan-pelabuhan eksisting," ungkapnya.

Baca Juga: DPRD Jawa Barat Soroti Penempatan SDM Tak Sesuai Keahlian dan Minimnya Anggaran Operasional

Komisi II DPRD Jabar menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pembangunan infrastruktur kelautan dan perikanan sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor perikanan, meningkatkan kesejahteraan nelayan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Jawa Barat.

Peninjauan dilakukan untuk memastikan pembangunan trase baru Batutulis Bogor berjalan sesuai target, selesai pada Oktober 2026. 

"Pembangunan trase baru Batutulis Bogor ini sudah berjalan. Konstruksi dibiayai melalui APBD Provinsi Jabar, sedangkan pembebasan lahannya dilakukan Pemerintah Kota Bogor," kata Ono Surono. 

Baca Juga: Proyek Jalan Batutulis Bikin Kotor, DPRD Kota Bogor Soroti Kinerja Kontraktor

Dalam peninjauan, Ono Surono mengapresiasi atas pembangunan trase baru Batutulis di Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor yang telah lama dinantikan masyarakat. 

Menurutnya, sinergi antara Pemerintah Provinsi Jabar dan Pemerintah Kota Bogor menjadi kunci percepatan penyelesaian proyek. 

Berdasarkan laporan pelaksana proyek, proses pembangunan trase baru Batutulis di Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor telah mencapai 22%. 

Baca Juga: Trase Baru Batutulis Segera Dibangun, Walikota Bogor Pastikan Selesai Tepat Waktu

Ono Surono berharap proyek dapat selesai sesuai target pada Oktober 2026, dan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat.

"Insyaallah Oktober 2026 nanti pembangunan selesai, yang dibangun bukan hanya jalannya.  Tetapi juga sistem drainase, taman, dan penghijauan kembali kawasan Leuweung Batutulis. Kawasan tersebut akan dihijaukan kembali sebagai bagian dari upaya mencegah terjadinya longsor di masa mendatang,” jelas Ono Surono. 

Selain meninjau progres pembangunan, Ono Surono pun memberikan perhatian terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat. 

Baca Juga: Pembangunan Trase Jalan Batutulis Bogor Masuki Tahap Soil Test, Dedie Rachim: Pelaksanaan Tak Boleh Mundur

Ia mengingatkan pelaksana proyek untuk menjaga kebersihan jalan dari material yang terbawa kendaraan proyek.

Melalui peninjauan itu, tambah Ono Surono, DPRD Jabar menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pembangunan infrastruktur strategis agar selesai tepat waktu, berkualitas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 

Pembangunan trase baru Batutulis Bogor  diharapkan tidak hanya memulihkan akses transportasi yang sempat terputus akibat longsor, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mitigasi bencana melalui pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Pipit menegaskan, penanganan tindak kejahatan tetap menjadi tanggung jawab aparat kepolisian. 

Namun, ia menilai keterlibatan masyarakat melalui Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) sangat penting untuk membantu menciptakan situasi yang aman dan mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan.

Baca Juga: Tak Main-main, Dedi Mulyadi Siapkan Bonus Rp50 Juta bagi Warga yang Berani Lawan Begal

Menurutnya, sayembara Dedi Mulyadi tersebut sebaiknya dipahami sebagai bentuk motivasi agar masyarakat lebih peduli terhadap keamanan lingkungan, bukan sebagai upaya menggantikan peran kepolisian dalam penegakan hukum.

Pipit juga menyoroti fenomena masyarakat yang lebih memilih merekam suatu peristiwa dibandingkan memberikan pertolongan atau mengambil tindakan yang tepat. 

Ia mencontohkan berbagai kejadian, mulai dari kecelakaan hingga persoalan sampah, yang kerap menjadi konten media sosial, tetapi minim aksi nyata dari warga.

Baca Juga: Aksi Sadis Komplotan Begal di Bandung Berujung Apes, Empat Pelaku Diciduk Polisi di Kontrakan

"Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya. Penegakan hukum tetap menjadi kewenangan kepolisian," kata Pipit, Sabtu (25/7/2026).

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan sayembara tersebut dibuat sebagai bentuk stimulus agar masyarakat semakin aktif menjaga keamanan lingkungan.

Menurut Dedi Mulyadi, budaya memberikan penghargaan dapat menjadi motivasi bagi warga untuk lebih peduli dan terlibat dalam menjaga ketertiban di lingkungan masing-masing.

Baca Juga: Dua Pelaku Begal Kurir JNE di Astanaanyar Bandung Ditangkap, Dua Lainnya Buron 

Meski demikian, Dedi menegaskan sayembara itu bukan untuk mendorong masyarakat melakukan aksi main hakim sendiri. 

Warga yang berhasil mengamankan pelaku kejahatan tetap diminta menyerahkannya kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia berharap insentif tersebut dapat memacu masyarakat mengaktifkan kembali ronda malam, meningkatkan kewaspadaan, serta memperkuat budaya gotong royong dalam menjaga keamanan lingkungan.

Kebijakan itu diambil sebagai upaya memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan sekaligus meningkatkan kewaspadaan masyarakat di tengah keresahan warga terhadap maraknya aksi kriminalitas, seperti begal.

Selain mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan, Dedi Mulyadi juga menginstruksikan seluruh unsur petugas keamanan, mulai dari Satpol PP hingga Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), untuk meningkatkan kesiapsiagaan di titik-titik strategis.

Baca Juga: Aksi Sadis Komplotan Begal di Bandung Berujung Apes, Empat Pelaku Diciduk Polisi di Kontrakan

Patroli malam diminta lebih dioptimalkan dengan menyalakan lampu rotator sebagai tanda kehadiran petugas di lapangan.

“Yang pertama, mobil patroli harus siaga dalam setiap malam, lampu tanda bahayanya harus terus menyala. Satpol PP, Damkar siaga di titik-titik strategis untuk mengantisipasi berbagai segala kemungkinan dalam setiap waktu. Warga bersiskamling, menjaga diri dan dijaga diri, ini adalah prinsip dasar kita hidup bergotong royong,” kata Dedi Mulyadi dikutip dari Instagram @dedimulyadi71, Kamis (23/7/2026).

Bagi warga yang ingin memenangkan sayembara Rp50 juta, Dedi Mulyadi menegaskan terdapat syarat utama dalam pemberian hadiah tersebut, yakni pelaku harus diserahkan kepada pihak kepolisian dalam keadaan hidup agar dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Baca Juga: Dua Pelaku Begal Kurir JNE di Astanaanyar Bandung Ditangkap, Dua Lainnya Buron 

“Yang berikutnya, saya memberikan sayembara kepada seluruh warga Jabar yang bisa melumpuhkan maling, copet, jambret, begal, rampok. Kami siapkan hadiah dari Rp5 juta sampai Rp50 juta bagi yang mampu melumpuhkan berbagai aksi kejahatan dan menyerahkannya kepada kepolisian dalam keadaan hidup,” katanya.

Aksi penyelundupan narkotika itu terekam kamera CCTV saat seorang wanita datang menggunakan jasa ojek online untuk mengantarkan paket makanan yang ditujukan kepada seorang warga binaan kasus narkotika, pada Selasa (21/7/2026).

Upaya penyelundupan narkotika itu berhasil digagalkan setelah petugas mencurigai salah satu batang kangkung saat melakukan pemeriksaan rutin terhadap makanan titipan. 

Baca Juga: 19,14 gram Narkotika Jenis Sabu Gagal Beredar di Bandung, Penyelundupan di Alat Kelamin Tercium Juga

Batang kangkung tersebut terasa lebih keras dibandingkan biasanya.

Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, petugas menemukan bungkusan berisi narkotika jenis sinte yang disembunyikan di dalam batang kangkung. 

Modus tersebut diduga sengaja dilakukan untuk mengelabui pemeriksaan petugas.

Baca Juga: BNN Gagalkan Penyelundupan Hashish 7.8 Kilogram Jaringan Rusia di Bangli

Dari hasil penggeledahan, petugas mengamankan 10 paket narkotika jenis sinte dengan total berat mencapai 6,5 gram.

Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung, Sopiyana, mengatakan paket makanan tersebut dibawa oleh seorang wanita yang merupakan istri dari salah satu warga binaan kasus narkotika. 

“Paket makanan tersebut dibawa oleh seorang wanita yang merupakan istri dari salah satu warga binaan. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan narkotika jenis sinte yang disembunyikan di dalam batang kangkung,” kata Sopiyana, saat dihubungi, Rabu (22/7/2026).

Baca Juga: Rutan Bandung Perketat Pengawasan, Penyusup HP dan Narkoba Diincar Habis-Habisan, Sel Digeledah Satu per Satu

Saat ini, kasus dugaan penyelundupan narkotika tersebut telah dilimpahkan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut. 

Polisi akan menelusuri asal-usul narkotika tersebut serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam upaya penyelundupan ke dalam lapas.

Hal itu karena permasalahan sampah di Jawa Barat dinilai semakin mendesak dan membutuhkan langkah konkret.

Wakil Ketua Pansus XV DPRD Jabar, Muhamad Rizky menjelaskan, Pansus XV diproyeksikan sebagai upaya untuk memperkuat regulasi di bidang lingkungan hidup. 

Baca Juga: Bandung Siapkan 220 Titik Pengolahan Sampah, Target Pangkas 125 Ton Sampah per Hari

"Kami fokus pada Bab IV terkait penanganan sampah karena persoalan ini menjadi isu yang sangat krusial di Jawa Barat. Oleh karena itu, Pansus XV berupaya memformulasikan regulasi yang nantinya benar-benar dapat mendukung penanganan dan pengelolaan sampah di Jawa Barat secara lebih optimal," ujar Rizky saat Pansus XV melaksanakan kunjungan kerja ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (14/7/2026). 

Kegiatan tersebut, tambah Rizky, merupakan bagian dari pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Pansus XV berkomitmen menyusun regulasi yang mampu memberikan dukungan nyata terhadap sistem penanganan dan pengelolaan sampah yang lebih efektif, terpadu, dan berkelanjutan. 

Baca Juga: 50 Persen Truk Sampah Harus Diremajakan, DLH Kota Bogor Targetkan Sistem Pengangkutan Modern dan Ramah Lingkungan

"Masukan dari hasil kunjungan lapangan di TPA Sarimukti akan menjadi bahan penting dalam penyempurnaan Ranperda agar implementasinya dapat menjawab tantangan pengelolaan lingkungan hidup di Jawa Barat," tutup Rizky.

Namun, kembali beroperasinya Bandara Husein Sastranegara itu diharapkan tidak mengorbankan keberlangsungan operasional Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB Kertajati, Majalengka yang telah dibangun dengan investasi yang sangat besar.

"Kami menyambut baik Bandara Husein Sastranegara kembali melayani penerbangan komersial. Meski demikian, pemerintah juga harus memastikan BIJB Kertajati tetap optimal agar investasi yang telah dikeluarkan tidak sia-sia," kata Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, Kamis (8/7/2026). 

Baca Juga: Bandara Husein Sastranegara Kembali Aktif, Bandung Kini Terhubung Langsung ke Yogyakarta, Farhan: Tingkatkan Potensi Ekonomi dan Pariwisata

Menurut Iswara, BIJB Kertajati dibangun sebagai proyek strategis yang telah diperjuangkan sejak 2012. 

Dimulai dari proses pembebasan lahan hingga pembangunan infrastruktur pendukung. 

Saat itu, BIJB Kertajati diproyeksikan menjadi bandara internasional utama di Jawa Barat sekaligus mendukung Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX 2016. 

Baca Juga: Bandara Kertajati Jadi Rebutan Arab dan India, Kemenhub: Kita Benahi Infrastruktur

Namun, target tersebut tidak sepenuhnya tercapai karena pembangunan BIJB Kertajati maupun Jalan Tol Cisumdawu belum selesai sesuai jadwal. Sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara optimal saat Jawa Barat menjadi tuan rumah PON.

"Sekarang BIJB Kertajati sudah berdiri, dan investasi yang dikeluarkan sangat besar. Bahkan perusahaan pengelola bandara masih memiliki kewajiban membayar cicilan dan bunga. Oleh karena itu harus ada solusi yang tepat bagi semua pihak," pintanya. 

Oleh sebab itu, kebijakan reaktivasi Bandara Husein Sastranegara harus diiringi dengan strategi yang mampu menjaga keberlangsungan BIJB Kertajati. 

Baca Juga: Bandara Husein Sastranegara Bakal Buka 5 Rute Penerbangan Baru ke Surabaya hingga Palembang  

"Perlu win-win solution agar masyarakat mendapatkan kemudahan akses transportasi udara tanpa mengabaikan aset strategis milik Pemerintah Provinsi Jabar," ujarnya. 

Saat ini berbagai opsi terus dijajaki untuk meningkatkan keberlangsungan BIJB Kertajati. 

Selain melayani penerbangan haji yang dinilai relatif telah memiliki kepastian, pemerintah juga tengah mengupayakan peningkatan penerbangan umrah, pengembangan fasilitas Maintenance, Repair and Overhaul atau MRO bagi maskapai penerbangan, hingga peluang kerja sama dengan sektor pertahanan.

Baca Juga: Bandara Husein Sastranegara Bandung Kembali Layani Penerbangan Komersial, Farhan: Tingkatkan Potensi Wisata

Meski demikian, menurut Iswara, pengembangan penerbangan umrah masih menghadapi sejumlah kendala, terutama tingginya biaya transportasi menuju BIJB Kertajati yang dirasakan oleh biro perjalanan. 

Sementara pemerintah memiliki keterbatasan untuk memberikan subsidi kepada perusahaan swasta.

“Kita masih mencari solusi untuk penerbangan umrah. Haji relatif sudah berjalan, sementara MRO juga sedang dijajaki.  Terpenting, bandara ini benar-benar beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ucapnya. 

Baca Juga: Bandung Terhubung Lagi: Reaktivasi Bandara Husein Sastranegara Dorong Ekonomi dan Pariwisata Lokal

Iswara menambahkan, keberhasilan BIJB Kertajati tidak hanya bergantung pada infrastruktur, tetapi juga pada strategi pemasaran dan ketersediaan maskapai yang melayani rute domestik maupun internasional. 

Pihaknya berharap pengelola bandara mampu menarik lebih banyak maskapai agar membuka rute penerbangan dari BIJB Kertajati menuju berbagai kota besar di Indonesia. 

Satreskrim Polrestabes Bandung mengungkap korban berinisial R (40) tewas setelah terlibat perselisihan dengan seorang pengamen yang berujung aksi penganiayaan, di kawasan Jalan Surapati, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Selasa (7/7/2026) pukul 22.00 WIB.

Kasatreskrim Polrestabes Bandung, AKBP Anton menyampaikan pihaknya mendapatkan informasi melalui layanan 110 terkait adanya seseorang yang ditemukan tergeletak dalam kondisi meninggal dunia.

Baca Juga: Kurang Dari Tiga Jam Pelaku Pengeroyokan Juru Parkir hingga Tewas di Kabupaten Bandung Diringkus Polisi

"Korban inisial R (40) dengan profesi juru parkir. Dari penyelidikan diketahui ada dugaan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia," katanya di Polrestabes Bandung, Rabu (8/7/2026).

Setelah dilakukan olah TKP, lanjut Anton, pihaknya langsung melakukan investigasi dan penyelidikan mendalam. 

"Alhamdulillah kurang dari tiga jam, kami menangkap seseorang yang diduga sebagai pelaku," katanya.

Baca Juga: Polisi Tetapkan Status Tersangka Kepada Evie Effendi Terkait Kasus Dugaan Kekerasan Terhadap Anak Kandungnya 

Adapun untuk motif sementara yang melatarbelakangi kejadian itu, Anton menyebut karena adanya perselisihan antara korban dengan pelaku.

"Berdasarkan hasil penyelidikan awal, korban mengajak pelaku untuk berkelahi. Pelaku merasa tersinggung dan terjadilah perkelahian di antara keduanya," katanya.

Anton juga menambahkan, pelaku menggunakan batu dan memukulkannya ke arah kepala korban. 

Baca Juga: Viral Anggota Polsek Rancasari Diduga Lakukan Pungli Saat Tilang, Ini Kata Kasatlantas Polrestabes Bandung

Pelaku juga menginjak kepala korban menggunakan kakinya.

"Korban tergeletak bersimbah darah di TKP, sementara pelaku melarikan diri. Pelaku ini inisial A (37) telah kami tangkap dan sedang menjalani proses hukum lebih lanjut," katanya.

Disinggung terkait kondisi korban saat ditemukan, ia menyebut, korban sudah dalam kondisi meninggal dunia, dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi. Sedangkan pelaku ditangkap masih di wilayah Kota Bandung.

"Pelaku ini seorang pengamen yang biasa beraktivitas di lokasi kejadian. Keterangan awal pelaku, dia merasa tersinggung karena korban mengajaknya berkelahi. Dan, sebelum pelaku memukul menggunakan batu, terlebih dahulu terjadi perkelahian antara keduanya," katanya.

Gugatan tersebut berkaitan dengan lahan seluas 8.765 meter persegi yang saat ini menjadi lokasi berdirinya pusat perbelanjaan Lucky Square Mall di Jalan Terusan Jakarta, Kota Bandung.

Melalui kuasa hukumnya, Hendra Septianus, Sukmawati menempuh jalur hukum untuk memperjuangkan hak atas tanah Lucky Square Mall tersebut. Perkara yang telah terdaftar dengan nomor 1254/Pdt.G/2026/PA.Badg itu turut menyeret sejumlah pihak terkait, termasuk pengelola, lembaga lelang, hingga pihak yang berkaitan dengan objek sengketa.

Baca Juga: PT WKM Bongkar Dugaan Kriminalisasi dan Hilangnya Barang Bukti di Kasus Sengketa Lahan

Adapun pihak tergugat, di antaranya PT Lucky Sakti, PT BSI, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang kota Bandung, serta PT Jaring Samudera Indonesia. 

Pihak Sukmawati telah memasang spanduk peringatan di depan mal Lucky Square yang menegaskan bahwa Sukmawati masih sebagai pemilik tanah tersebut.

"Saat ini, kami sedang melakukan upaya hukum untuk memperjuangkan hak-hak klien kami. Kami layangkan gugatan ke PA kota Bandung yang perkaranya telah teregister dan berproses di PA," ujarnya, Selasa (7/7/2026).

Baca Juga: Pasca Ketua dan Wakil Ketua PN Depok Terjaring OTT, KPK Terus Dalami Kasus Suap Sengketa Lahan Tapos

Hendra juga meminta kepada para pihak yang berkepentingan terhadap objek tanah tersebut agar dapat menahan diri sekaligus menghormati proses hukum yang sedang berjalan di PA kota Bandung

Dalam petitumnya yang tertulis di SIPP PA kota Bandung, pihak Sukmawati meminta majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan perbuatan tergugat I, II, III, dan IV adalah perbuatan melawan hukum, menyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya tak mempunyai kekuatan hukum mengikat risalah lelang nomor 3325/08.01/2024-01 tanggal 19 November 2024, memerintahkan tergugat II dan III untuk membatalkan proses lelang dan mengembalikan objek jaminan ke keadaan semula, menghukum tergugat I, II, III, dan IV secara tanggung renteng mengganti kerugian ke penggugat Rp 263.078.325.000 langsung dan tunai, menghukum tergugat I, II, III, dan IV dan turut tergugat tunduk dan patuh terhadap putusan ini, serta menghukum tergugat I, II, III, dan IV dan turut tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Subsider, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Rencananya, pada Rabu (15/7/2026) akan ada jadwal sidang beragendakan jawaban para pihak tergugat di PA kota Bandung.

Baca Juga: MK Putuskan Wartawan Tak Bisa Dikenai Sanksi Pidana/Perdata Dalam Profesinya!

Sementara itu, Law Office Hawe & Associates, Advocates and Legal Consultants selaku kuasa hukum PT Lucky Sakti mengajak masyarakat hingga para pemangku kebijakan untuk mencermati secara objektif proses pelelangan Lucky Square Mal & Convention Hall di Jalan Terusan Jakarta, kota Bandung, yang menimbulkan pertanyaan serius mengenai kepatutan hukum, keadilan, dan implementasi prinsip syariah.

"Perkara ini melibatkan dua subjek hukum berbeda, yakni Sukmawati sebagai pemilik sah tanah dan PT Lucky Sakti sebagai badan hukum yang memiliki serta mengelola bangunan berdasarkan hubungan hukum sewa-menyewa. Perbedaan kepentingan hukum itu merupakan aspek fundamental yang tak bisa diabaikan dalam setiap tindakan eksekusi maupun pelelangan," ucap Heri Wijaya selaku kuasa hukum PT Lucky Sakti.

Dia menambahkan, kejanggalan paling mencolok terlihat pada nilai pelelangan objek. Berdasarkan penilaian resmi KJPP independen tahun 2016, nilai likuidasi aset tercatat Rp 279.838.000.000, namun objek itu terjual melalui lelang hanya Rp 75.718.000.000. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan Pasal 59 PMK Nomor 122 tahun 2023 yang mengatur bahwa nilai limit harus berada dalam rentang paling rendah nilai likuidasi dan paling tinggi nilai pasar.

Baca Juga: Alarm Bahaya bagi Dunia Usaha: Dugaan Penggelapan oleh Sekar Ayunda Gemintang Berujung Serangan Hukum ke Perusahaan

"Pertanyaan tersebut semakin relevan mengingat nilai kewajiban yang menjadi dasar eksekusi hanya sekitar Rp 53.000.000.000. Perbedaan yang sangat signifikan antara nilai kewajiban, nilai likuidasi, dan harga jual lelang patut diuji dari aspek hukum, kepatutan, serta perlindungan hak-hak para pihak yang berkepentingan," katanya.

Dalam perspektif hukum, lanjut Heri, perlindungan terhadap pembeli lelang beritikad baik memang diakui. Namun, berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2016, perlindungan tersebut hanya diberikan kepada pembeli yang memperoleh objek dengan harga yang layak, sehingga ketika aset bernilai ratusan miliar rupiah diperoleh pada harga yang sangat jauh dari nilai kewajarannya, maka klaim mengenai itikad baik menjadi layak untuk diuji secara hukum.

"Ironisnya, proses ini melibatkan PT BSI sebagai bank syariah milik negara yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Nilai-nilai syariah tidak cukup diwujudkan sebagai identitas administratif, melainkan harus tercermin dalam setiap kebijakan dan tindakan yang memberikan keadilan substantif bagi seluruh pihak. Dampak pelelangan ini juga tidak berhenti pada aspek hukum dan bisnis semata. Keberlangsungan usaha terganggu, lapangan pekerjaan terancam hilang, dan kepentingan publik ikut terdampak," ujarnya.

Baca Juga: Tiga Anggota DPR RI Sepakat Dorong Penyelesaian Sengketa Lahan dan Izin Tambang di Kabupaten Bogor 

Selain itu, PT Lucky Sakti, kata Heri, masih memiliki kewajiban ke PT Wijaya Karya lebih kurang sekitar Rp 9.148.651.140 yang penyelesaiannya sudah disepakati melalui hasil dari pengelolaan dan operasional objek Lucky Square Mall & Convention Hall. Kemudian, harga lelang yang jauh di bawah nilai wajarnya menyebabakan ketidakmampuan pemenuhan kewajiban tersebut dan pada akhirnya turut menyentuh kepentingan negara.

"Kami menegaskan persoalan ini bukan sekadar sengketa privat, melainkan menyangkut kepastian hukum, keadilan sosial, perlindungan hak masyarakat, serta kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan keuangan negara. Negara wajib hadir untuk memastikan setiap proses penegakan hak dan eksekusi dilaksanakan secara adil, transparan, dan sesuai hukum. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal dan mengawasi perkara ini secara objektif dan berimbang. Sebab, ketika ketidakadilan dibiarkan, yang dipertaruhkan bukan hanya satu perkara, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri," katanya.

Pernyataan tersebut disampaikan Erwin kepada awak media di Balai Kota Bandung dan memunculkan sorotan terhadap hubungan kerja antara wali kota dan wakil wali kota.

Menurut Erwin, selama menjabat sebagai wakil wali kota, dirinya tidak pernah diikutsertakan dalam penyusunan maupun pembahasan kebijakan strategis. 

Baca Juga: 2 Anak Harimau Benggala Mati di Bandung Zoo, Farhan: Tingkatkan Penerapan Sistem Biosekuriti di Kebun Binatang  

Akibatnya, ia mengaku tidak mengetahui secara rinci berbagai kebijakan penting yang dijalankan Pemerintah Kota Bandung.

Erwin mengatakan, kondisi tersebut telah berlangsung sejak dirinya dilantik sebagai Wakil Wali Kota Bandung. 

Ia mengaku hanya beberapa kali bertemu dengan Wali Kota Bandung, kemudian tidak lagi dilibatkan dalam pembahasan berbagai program strategis pemerintahan.

Baca Juga: Sempat Jadi Tersangka, Kejari Bandung Hentikan Kasus Dugaan Korupsi Wakil Wali Kota Erwin, Unsur Korupsi Belum Terpenuhi

"Terakhir kali mengikuti rapat pimpinan bersama wali kota beberapa waktu lalu. Namun, dalam rapat tersebut, tidak banyak terlibat dalam proses pembahasan yang berlangsung," kata Erwin di Balaikota, Selasa (7/7/2026).

Minimnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan, menurut Erwin, membuat dirinya belum mengetahui secara rinci perkembangan sejumlah program pembangunan yang tengah dijalankan Pemerintah Kota Bandung. 

Meski demikian, ia menegaskan tetap menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya.

Baca Juga: 99 Ribu Warga Kota Bandung Masih Menganggur, Ini 3 Strategi Disnaker Buka Peluang Kerja

Sementara itu, Wali Kota Bandung, Muhamad Farhan, membantah adanya persoalan dalam hubungan kerja dengan wakil wali kota. 

Farhan menegaskan, hubungan keduanya tetap berjalan dengan baik dan menyatakan siap duduk bersama serta berkomunikasi langsung dengan Erwin untuk menyelesaikan persoalan yang muncul.

Farhan menjelaskan, pembagian tugas antara kepala daerah dan wakil kepala daerah telah diatur dalam ketentuan Kementerian Dalam Negeri. 

Baca Juga: Bandung Siapkan 220 Titik Pengolahan Sampah, Target Pangkas 125 Ton Sampah per Hari

"Penugasan kepada wakil kepala daerah merupakan kewenangan kepala daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan," katanya.

Sebelumnya, nama Erwin sempat dikaitkan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan. Namun, berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam materi berita ini, proses tersebut tidak berlanjut karena jaksa menyatakan tidak terdapat bukti yang cukup untuk menetapkan adanya tindak pidana.

Tata kelola anggaran dan mekanisme pengambilan keputusan di lingkungan penyelenggara pemilu disorot, karena dinilai melanggar kode etik.

Dalam sidang perkara Nomor 10-PKE-DKPP/VI/2026 yang digelar di Jakarta, Senin (29/6/2026) lalu, terungkap penggunaan helikopter yang menelan biaya lebih dari Rp198 juta tersebut dilakukan pada 25 Januari 2024. 

Baca Juga: DKPP Resmi Pecat Ketua KPU Kota Bogor, Sebut Langgar Kode Etik dan Pelanggaran Pemilu

Namun, revisi anggaran yang menjadi dasar pembiayaannya baru dilakukan lima hari kemudian, yakni pada 30 Januari 2024.

Perkara tersebut diajukan oleh Almas Ghaliya Putri Sjafrina, Hadar Nafis Gumay, Agus Sarwono, dan Zaki Amali yang memberikan kuasa kepada Rizki Agus Saputra, Jumhadi, dan Hamis Souwakil.

Mereka mengadukan Anggota KPU RI Parsadaan Harahap, Anggota KPU Jawa Barat Abdullah Sapi’i, serta Sekretaris Jenderal KPU RI Bernad Dermawan Sutrisno.

Baca Juga: Soroti Kasus Private Jet KPU dan Putusan DKPP, Sentuh Pelanggaran Etik dan Fondasi Moral Penyelenggara Pemilu

Para pengadu menilai, penggunaan helikopter saat menghadiri pelantikan KPPS di wilayah selatan Kabupaten Cianjur tersebut tidak mencerminkan prinsip efisiensi dan kewajaran penggunaan anggaran negara.

Menurut pengadu, lokasi kegiatan sejatinya masih dapat dijangkau menggunakan jalur darat, dengan jarak sekitar 241 kilometer dan waktu tempuh kurang lebih lima jam perjalanan.

Salah satu fakta yang menjadi perhatian dalam persidangan, tidak ditemukannya keputusan pleno yang secara khusus menyetujui penggunaan helikopter.

Baca Juga: Keberatan Tak Dikabulkan DKPP, Manta Ketua KPU Jabar Ummi Wahyuni Ajukan Banding Administratif ke Presiden

Ketua Majelis DKPP, Heddy Lugito bahkan mempertanyakan, siapa pihak yang sebenarnya mengambil keputusan terkait penggunaan moda transportasi udara tersebut.

Anggota KPU Jabar, Abdullah Sapi’i dicecar majelis hakim terkait kejelasan mengenai siapa saja individu yang berada di dalam helikopter tersebut.

"Jadi tolong saya ingin mendapat penjelasan biar semuanya terang benderang. Siapa saja penumpang di situ? Silakan Teradu II. Karena Saudara pada waktu itu ikut serta tampaknya," ujar Heddy Lugito dalam persidangan yang dikutip Rabu (1/7/2026).

Baca Juga: Tak Ada yang Diawasi, Pengamat Pertanyakan Alasan KPU dan Bawaslu Tetap Digaji dari Anggaran Negara

Merespon pertanyaan tersebut, Sapi'i membenarkan helikopter tersebut disewa untuk menghadiri pelantikan seribu lebih anggota KPPS di wilayah Cidaun, dengan bertolak dari helipad Hotel Aryaduta, Kota Bandung.

"Saya naik itu dari Bandung, dari (Hotel) Aryaduta ke Cidaun (Cianjur). Pada saat itu ada saya, Pak Pimpinan (Anggota KPU RI Parsadaan Harahap selaku Teradu I), kemudian Pak Tio (Anggota DKPP RI Tio Aliansyah), dan Benu (Sespri) ya pada saat itu," ungkap Sapi'i.

Lebih lanjut, Abdullah memberikan kesaksian, setelah agenda pelantikan ribuan KPPS di Cianjur selesai, rombongan langsung terbang kembali menggunakan helikopter yang sama menuju Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Baca Juga: DKPP Berhentikan Ketua KPU Jawa Barat Ummi Wahyuni dari Jabatannya

Dalam sidang juga terungkap bahwa pleno dilaksanakan pada 22 Januari 2024, Surat Perintah Kerja (SPK) diterbitkan sehari kemudian pada 23 Januari 2024, sementara perjalanan menggunakan helikopter berlangsung pada 25 Januari 2024.

Namun, dokumen anggaran yang secara khusus mengakomodasi penggunaan jasa helikopter baru direvisi pada 30 Januari 2024.

Temuan tersebut menjadi salah satu poin yang mendapat perhatian majelis, karena berkaitan dengan kesesuaian prosedur penggunaan anggaran negara.

Baca Juga: Pasca Putusan DKPP Terkait Pemecatan Muhammad Habibi, KPU Kota Bogor Bakal Segera Lakukan Ini

Fakta lain yang mengemuka adalah sumber pembiayaan jasa helikopter, yang berasal dari akun belanja sewa pada program logistik pemilu.

Dalam persidangan dijelaskan, mata anggaran tersebut pada dasarnya diperuntukkan untuk kegiatan monitoring distribusi logistik pemilu.

Sementara, penggunaan helikopter yang dipersoalkan dalam perkara ini berkaitan dengan kunjungan menghadiri pelantikan KPPS.

Baca Juga: KPU Kabupaten Angkat Bicara Soal Transport Rp 25 Ribu untuk Anggota KPPS

Tidak hanya itu, pengadu juga menyoroti tidak adanya informasi terbuka mengenai proses pemilihan penyedia jasa helikopter serta mekanisme pengadaan yang digunakan.

Menurut mereka, penggunaan layanan charter helikopter tidak lazim dilakukan dalam praktik administrasi pemerintahan untuk kegiatan rutin, kecuali terdapat kondisi mendesak, hambatan akses yang signifikan, atau kepentingan strategis yang tidak dapat ditunda.

Dalam dalil pengaduannya, para pengadu menilai penggunaan helikopter untuk menghadiri pelantikan KPPS berpotensi melanggar prinsip efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan dalam pengelolaan keuangan negara.

Baca Juga: DKPP Periksa Anggota KPU Soal Dugaan Ancaman ke Penyelenggara Pemilu Hari Ini

Mereka juga menilai, kegiatan pelantikan KPPS pada dasarnya merupakan kewenangan penyelenggara pemilu tingkat kabupaten/kota, sehingga kehadiran pejabat tingkat pusat dan provinsi dengan fasilitas helikopter dinilai tidak memiliki urgensi yang cukup kuat.

Selain mempertanyakan penggunaan anggaran, pengadu juga menyoroti dugaan kurangnya transparansi kepada publik terkait proses pengadaan dan dasar penggunaan moda transportasi tersebut.

Dalam persidangan terungkap pula, bukti pleno atau risalah rapat yang berkaitan dengan penggunaan jasa helikopter akhirnya dicabut oleh pihak terkait.

Baca Juga: DKPP Nyatakan Ketua KPU Hasyim Asy'ari Terbukti Melanggar Kode Etik, Ini Sanksinya

Sementara itu, Teradu I Parsadaan Harahap menyatakan dirinya mengetahui penggunaan helikopter dari Abdullah Sapi’i selaku Teradu II dan Yurike Puspita yang bertindak sebagai pihak terkait.

Maka dari itu, pengadu meminta DKPP RI untuk memberikan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu, karena dinilai melanggar kode etik.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Hendra Rochmawan mengatakan, peristiwa tersebut diduga terjadi saat korban masih berada dalam penguasaan pelaku.

Hendra menjelaskan, pengakuan tersebut diperoleh setelah penyidik Polda Jabar memeriksa TH menyusul beredarnya rekaman CCTV yang memperlihatkan tersangka berada di sebuah penginapan bersama seorang perempuan.

Baca Juga: Kutuk Penyekapan Perempuan di Bandung, Fahira Idris Sampaikan Tujuh Langkah Mendesak

"Dengan beredarnya di media sosial terkait TH sebelum dilakukan penangkapan berada di salah satu penginapan di Jawa Barat bersama seorang wanita, kami telah melakukan proses penyidikan kepada yang bersangkutan dan TH mengakui hal tersebut," kata Hendra, di Mapolda Jabar.

Menurut Hendra, TH mengaku mengenal perempuan tersebut melalui sebuah aplikasi sebelum akhirnya bertemu dan menginap di hotel.

"Yang bersangkutan mengakui setelah mengunduh beberapa aplikasi yang kontak langsung dengan wanita tersebut, kemudian melakukan check-in dan melakukan hubungan suami istri di situ. Tetapi kemudian hubungannya menjadi renggang karena keinginan si wanita ini pulang cepat," ujarnya.

Baca Juga: Polda Jabar Resmi Tetapkan Taufik Hidayat Sebagai DPO Kasus Penyekapan dan Penganiayaan Wanita di Bandung

Meski mengakui peristiwa tersebut, Hendra mengatakan, TH tidak dapat mengingat secara pasti tanggal maupun waktu kejadian.

"Yang bersangkutan mengakui, tetapi tanggal dan waktunya dia lupa. Tetapi yang ada di CCTV itu adalah yang bersangkutan, yaitu TH sendiri," ucapnya.

Lebih lanjut, Hendra menegaskan bahwa berdasarkan hasil penyidikan sementara, pertemuan TH dengan perempuan tersebut terjadi ketika korban YTR masih berada dalam penguasaan pelaku.

Baca Juga: Pemprov Jabar Tanggung Penuh Biaya Pengobatan Wanita Korban Penyekapan dan Penganiayaan di Bandung

"Kalau untuk waktunya, si korban ini masih dalam penguasaan dia. Tentu saja ini selingan yang dia lakukan selama melakukan penyekapan dan penganiayaan berat kepada korban," jelasnya.

Sementara itu, terkait dugaan TH membawa telepon genggam milik perempuan tersebut maupun tidak membayar biaya hotel, Hendra mengatakan penyidik masih mendalami informasi tersebut.

"Untuk yang terkait ini masih kita dalami karena belum kita tanyakan kepada yang bersangkutan," pungkasnya.

Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Uden Dida Efendi, menyebut pengolahan sampah, khususnya sampah organik, dapat menghasilkan produk bernilai jual seperti pupuk organik yang berpotensi menambah pendapatan warga dan mendukung sektor pertanian berkelanjutan di Jawa Barat.

Langkah tersebut dinilai dapat menjadi solusi ganda untuk mengatasi persoalan lingkungan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga.

Baca Juga: Bandung Siapkan 220 Titik Pengolahan Sampah, Target Pangkas 125 Ton Sampah per Hari

Uden mengatakan, sampah organik yang selama ini dianggap sebagai limbah sebenarnya memiliki nilai manfaat ekonomi apabila dikelola secara tepat.

Menurutnya, pupuk organik yang dihasilkan dari pengolahan sampah dapat dimanfaatkan sendiri oleh masyarakat untuk mengurangi biaya bercocok tanam. 

Selain itu, produk tersebut juga memiliki nilai jual yang dapat dipasarkan kepada petani maupun pelaku usaha pertanian.

"Pengolahan sampah organik menjadi pupuk memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. Pupuk yang dihasilkan dapat digunakan sendiri untuk mengurangi biaya bercocok tanam atau dijual kepada petani dan pelaku usaha pertanian," ujar Uden, Kamis (25/6/2026).

Uden menjelaskan, peluang ekonomi akan semakin besar apabila pengolahan sampah dilakukan secara kolektif melalui kelompok masyarakat, bank sampah, maupun komunitas lingkungan.

Menurut Uden, model pengolahan sampah bersama tidak hanya memperkuat upaya pengurangan sampah, tetapi juga membuka peluang usaha baru yang dapat menambah pendapatan warga.

Baca Juga: Tinjau TPS3R Mekar Mandiri di Mekarwangi Bogor, Dedie Rachim: Hasil Pengolahan Sampah Memberi Manfaat Langsung

"Bahkan jika dikelola secara kolektif melalui kelompok masyarakat atau bank sampah, kegiatan ini dapat menciptakan peluang usaha baru dan menambah pendapatan warga. Jadi selain menjaga lingkungan, pengolahan sampah juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Selain memberikan manfaat ekonomi, Uden menilai pengolahan sampah organik menjadi pupuk juga memiliki peran strategis dalam mendukung sektor pertanian di Jawa Barat.

Uden mengatakan, penggunaan pupuk organik dapat membantu memperbaiki struktur tanah dan menjaga kesuburan lahan pertanian dalam jangka panjang. Kondisi tersebut dinilai penting untuk menjaga produktivitas pertanian di tengah berbagai tantangan yang dihadapi petani.

Baca Juga: Menteri LH Minta Daerah yang Melaksanakan PSEL Siapkan Pemilahan Sampah dari Hulu Secara Masif

Di sisi lain, keberadaan pupuk organik lokal juga dapat menjadi alternatif bagi petani untuk mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia yang harganya kerap mengalami fluktuasi.

"Pengolahan sampah organik menjadi pupuk memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan sektor pertanian Jawa Barat. Penggunaan pupuk organik dapat membantu memperbaiki struktur dan kesuburan tanah dalam jangka panjang sehingga produktivitas pertanian tetap terjaga," katanya.

Menurut Uden, ke depan diperlukan integrasi antara pengelolaan sampah dan sektor pertanian agar manfaat yang dihasilkan semakin luas. 

Baca Juga: Komisi IV DPRD Jawa Barat Tinjau TPPAS Lulut Nambo Bogor, Dorong Peningkatan Kapasitas Pengolahan Sampah

Dengan pola tersebut, persoalan sampah dapat dikurangi sekaligus mendukung terciptanya sistem pertanian yang lebih berkelanjutan.

Uden menegaskan keberhasilan pengelolaan sampah tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah. 

Peran aktif masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan produktif.

Baca Juga: Revitalisasi TPS3R Katulampa Rampung, Begini Rencana Besar Tempat Penampungan Sampah 900 Keluarga

"Pengelolaan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Jika masyarakat mulai memilah dan mengolah sampah dari rumah, maka kita tidak hanya mengurangi beban lingkungan, tetapi juga menciptakan manfaat ekonomi dan mendukung ketahanan pangan. Mari bersama-sama mewujudkan Jawa Barat yang bersih, sehat, dan berkelanjutan," katanya.

Menyusul berbagai polemik dan keluhan masyarakat, DPRD Jabar kini didesak membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut serta mengevaluasi pelaksanaan SPMB secara menyeluruh guna memastikan transparansi dan keadilan bagi calon peserta didik.

Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Yomanius Untung menjelaskan, pembentukan pansus itu tidak dalam ranahnya Komisi V, sehingga pihaknya tidak bisa memutuskan.

Baca Juga: Banyak Keluhan SPMB, DPRD Jawa Barat Dorong Verifikasi Ulang Secara Transparan

“Pansus itu bukan wilayah Komisi. Kami itu ada di urusan rapat kerja dan kemudian menyampaikan rekomendasi (ke pimpinan.red),” katanya, Selasa (23/6/2026)

Untung menjelaskan, keputusan pembentukan pansus itu ada di tangan para anggota DPRD ataupun keputusan fraksi yang ada di DPRD Jawa Barat. 

“Keputusan pansus diserahkan kepada Anggota DPRD atau fraksi. Jadi sudah di luar Komisi,” jelasnya.

Baca Juga: SPMB 2026 RAMAH untuk Semua, Disdik Kabupaten Bogor Buka Helpdesk hingga Masa Pendaftaran Berakhir

Namun untung juga menegaskan bahwa usulan itu juga telah dikoordinasikan dengan Pimpinan DPRD langsung. “Nanti pimpinan akan menyampaikan di rapat pimpinan menyikapi usulan tersebut,” cetusnya.

Di sisi lain, Komisi V dalam waktu dekat akan kembali memanggil pihak Dinas Pendidikan untuk membahas berbagai sengkarut pelaksanaan PCMB maupun SPMB.

“Secepatnya setelah reses, sembari mereka (Disdik.red) juga tengah sibuk dalam pelaksanaan SPMB,” katanya.

Kebijakan tersebut merupakan instruksi langsung Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, kepada Dinas Kesehatan (Dinkes).

Kepala Dinkes Jabar, Vini Adiani Dewi menegaskan, Pemprov hadir penuh dalam penanganan medis korban, termasuk pembiayaan operasi yang dilakukan secara bertahap di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung.

Baca Juga: Kondisi Terbaru Wanita Korban Penyekapan dan Kekerasan Pacar di Bandung: RSHS Bentuk Tim Khusus

"Pak Gubernur sudah memberikan instruksi, bahwa  (biaya pengobatan) ditanggung oleh Pak Gubernur dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sampai selesai," ujar Vini saat ditemui di RSHS Bandung, Selasa (23/6/2026).

Ia mengatakan, pemerintah daerah sejak awal telah memantau langsung kondisi YTR yang menjadi korban penyekapan yang saat ini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin.

Vini menjelaskan, bahwa penanganan medis terhadap korban tidak dilakukan sekaligus, melainkan melalui tahapan operasi sesuai kebutuhan medis yang terus dievaluasi oleh tim dokter.

Baca Juga: Polda Jabar Resmi Tetapkan Taufik Hidayat Sebagai DPO Kasus Penyekapan dan Penganiayaan Wanita di Bandung

"Tapi kan mungkin operasinya bertahap. Jadi, Alhamdulillah, untuk tahap satu Pemprov sudah bantu untuk pembiayaan operasinya," jelasnya.

Namun, ia mengaku tidak mengetahui secara rinci jenis tindakan operasi yang telah maupun akan dijalani korban, karena fokus Dinkes adalah memastikan dukungan pembiayaan berjalan sesuai instruksi pimpinan daerah.

Vini menegaskan, Pemprov Jabar akan mengawal proses pemulihan korban YTR, baik dari sisi medis maupun dukungan lanjutan hingga korban benar-benar pulih.

Pihak rumah sakit memastikan, YTR kini mendapatkan penanganan komprehensif dari berbagai tim medis spesialis.

Direktur SDM, Pendidikan dan Penelitian RSHS Bandung, dr Fitra Hergyana menyampaikan, kondisi pasien sudah berangsur membaik dan masih dalam pemantauan intensif tenaga medis.

Baca Juga: Polda Jabar Resmi Tetapkan Taufik Hidayat Sebagai DPO Kasus Penyekapan dan Penganiayaan Wanita di Bandung

Pihaknya juga menurunkan tim medis lintas disiplin, untuk menangani kondisi korban, mulai dari perawatan luka hingga pemulihan fungsi organ yang terdampak.

"Jadi kita membuat tim, mulai dari bedah plastiknya, penyakit dalam, mata, dan yang lainnya," ujar Fitra di RSHS Bandung, Selasa (23/6/2026).

Terkait kondisi komunikasi pasien, pihak rumah sakit memastikan bahwa YTR sudah mulai dapat berbicara setelah mendapatkan perawatan intensif.

Baca Juga: Wanita Diduga jadi Korban Penyekapan dan Disiksa Bertahun-tahun di Bandung, Atalia Praratya Minta Pelaku Segera Ditangkap

"Sudah, Alhamdulillah sudah bisa berbicara. Yang pasti adalah kesehatan umumnya dan juga kemarin luka-lukanya juga sudah dilakukan pembersihan, lalu juga kita secara komprehensif kesehatannya kita perbaiki semuanya," imbuhnya.

Polda Jabar kini mengerahkan tim gabungan lintas direktorat, untuk memburu tersangka yang diduga terlibat dalam sejumlah tindak pidana lainnya.

Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Rudi Setiawan menegaskan, status hukum TH telah meningkat menjadi tersangka dalam kasus penganiayaan dan penyekapan berdasarkan KUHP yang baru.

Baca Juga: Wanita Diduga jadi Korban Penyekapan dan Disiksa Bertahun-tahun di Bandung, Atalia Praratya Minta Pelaku Segera Ditangkap

"Perlu saya sampaikan bahwa beberapa hari lalu kami telah menetapkan TH sebagai tersangka kasus penganiayaan berdasarkan Pasal 466 KUHP Tahun 2023, serta tindak pidana penyekapan. Status tersangka tersebut sudah resmi kami sematkan kepada yang bersangkutan," kata Rudi usai menjenguk korban di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung, Selasa (23/6/2026).

Kasus tersebut terungkap, setelah korban dibawa ke rumah sakit pada 12 Juni lalu oleh pelaku. Dari situlah polisi mengetahui adanya dugaan penyekapan dan penganiayaan yang berlangsung dalam waktu lama.

Maka dari itu, Polda Jabar kemudian membentuk tim khusus yang melibatkan seluruh unsur reserse untuk mengusut tuntas kasus penyekapan dan penganiayaan tersebut. 

Baca Juga: Disekap Selama 3 Tahun, Korban Alami Luka Fisik dan Trauma Berat Polda Jabar Kejar Pelaku yang Masih Buron

Tidak hanya memburu pelaku, polisi juga menelusuri kemungkinan keterlibatan TH dalam kasus pidana lain.

"Karena ini kami melihat cukup spektrumnya luas, banyak duga-dugaan kami mereka terlibat di dalam berbagai tindak pidana lainnya," ungkapnya.

Menurut Rudi, prioritas utama polisi saat ini adalah memastikan pemulihan korban dan menangkap pelaku. 

Kondisi korban sendiri disebut mulai membaik, baik secara fisik maupun psikologis.

Baca Juga: Kasus Dugaan Penyekapan Karyawati Panti Jompo di Bogor Berakhir Damai, Proses Hukum Dihentikan

Hasil pemeriksaan medis dan forensik mengungkap sejumlah luka serius, yang diduga akibat penyiksaan berkepanjangan.

"Di antaranya adalah mata, kemudian bibir, ada bekas sayatan di kaki, ini benda tajam, kemudian ada sundutan rokok dan sebagainya. Tentunya ini menjadi bukti dari apa yang telah terjadi atau dilakukan oleh tersangka," ungkap Rudi.

Selain mengerahkan tim kriminal umum dan kriminal khusus, penyidik juga melibatkan unit narkotika dan siber untuk menelusuri jejak pelaku. 

Polisi turut mendalami aktivitas TH yang diketahui pernah bekerja sebagai debt collector.

Baca Juga: 5 Perampok Gudang Ekspedisi Ninja Ekspress di Parung Dibekuk Polisi

"Nah ini kita akan telusuri semua, jejak rekam, jejaknya di dalam debt collector tersebut. Ada beberapa perusahaan yang sudah kita ketahui tentunya akan kita minta keterangan," katanya.

Dalam proses penyidikan, Polda Jabar juga menggandeng Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) guna menjamin keamanan para saksi.

"Jadi saksi sekarang sudah dalam perlindungan lembaga yang resmi. Jadi tidak bisa lagi untuk ditemui dan segala macemnya beliau dalam lindungan, privasinya harus dijaga," tegasnya.

Baca Juga: Penganiayaan Berujung Maut di Cinambo Bandung, Dipicu Cemburu Asmara

Ia berharap, dengan terbitnya surat DPO dan kontribusi masyarakat dapat mempercepat dalam pencarian TH.

"Polda Jabar tidak memberi ruang kepada pelaku-pelaku kekerasan seperti ini. Kami akan cari terus keberadaannya di mana dan mohon dukungan dari masyarakat seluruhnya. Ini harus kita ungkap dan kita proses sesuai hukum yang berlaku," tandasnya.

Korban YTR (29) mengalami kondisi fisik yang memprihatinkan akibat dugaan penyiksaan oleh pelaku. 

Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya pun mendesak polisi bergerak cepat memburu pelaku penyekapan dan memastikan korban mendapatkan keadilan serta pendampingan maksimal. 

Baca Juga: Disekap Selama 3 Tahun, Korban Alami Luka Fisik dan Trauma Berat Polda Jabar Kejar Pelaku yang Masih Buron

Saat ini, korban masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin akibat luka dan infeksi serius yang dideritanya.

Atalia mengaku sangat terpukul setelah melihat langsung kondisi korban. 

Menurutnya, kondisi fisik YTR sangat memprihatinkan. Korban mengalami infeksi berat pada bagian kepala, kerusakan pada wajah dan bibir, serta kehilangan penglihatan yang diduga akibat infeksi yang dialaminya.

Baca Juga: Kasus Dugaan Penyekapan Karyawati Panti Jompo di Bogor Berakhir Damai, Proses Hukum Dihentikan

"Selain mengalami penderitaan fisik, korban juga diduga mengalami kerugian materi hingga puluhan juta rupiah. Namun demikian, Atalia menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah pemulihan kondisi fisik dan psikologis korban agar dapat kembali menjalani kehidupan secara normal," kata Atalia, saat dihubungi, Minggu (21/6/2026).

Sebagai mitra kerja yang membidangi perlindungan perempuan dan kelompok rentan, Atalia mengataka  Komisi VIII DPR RI meminta aparat penegak hukum, khususnya Polda Jawa Barat, untuk bertindak cepat dan tegas dalam menangani perkara tersebut. 

Menurut Atalia, pelaku harus segera ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Baca Juga: 5 Perampok Gudang Ekspedisi Ninja Ekspress di Parung Dibekuk Polisi

"Kasus ini harus diusut tuntas. Pelaku harus segera ditangkap dan mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya," tegas Atalia.

Selain proses hukum terhadap pelaku, perhatian juga diarahkan pada pemulihan korban. Atalia meminta seluruh pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga perlindungan perempuan, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, untuk memberikan pendampingan maksimal kepada korban.

Menurutnya, dukungan medis, psikologis, dan sosial sangat diperlukan agar korban dapat pulih dari trauma yang dialaminya. Ia juga berharap kasus ini menjadi perhatian bersama agar tidak terulang pada perempuan lain di masa mendatang.

Baca Juga: 62 WNI Berhasil Dibebaskan dari Penyekapan di Kamboja

Hingga kini, aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan penyekapan dan penyiksaan tersebut. 

Publik menantikan langkah tegas penegak hukum untuk mengungkap seluruh fakta dan memberikan keadilan bagi korban.

Polisi menyebut kondisi korban sangat memprihatinkan setelah diduga disekap selama bertahun-tahun.

Menurut hasil penyelidikan sementara, korban diduga mengalami penyekapan selama kurang lebih tiga tahun oleh T yang disebut sebagai kekasih korban.

Baca Juga: Kasus Dugaan Penyekapan Karyawati Panti Jompo di Bogor Berakhir Damai, Proses Hukum Dihentikan

Saat ditemukan, kondisi YTR mengalami luka serius akibat dugaan kekerasan yang dialaminya selama berada dalam penyekapan.

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rochmawan, mengungkapkan korban mengalami kerusakan pada kedua matanya. 

Salah satu mata korban dilaporkan sudah tidak dapat berfungsi, sementara kondisi mata lainnya masih menjalani pemeriksaan dan penanganan medis lebih lanjut.

Baca Juga: 5 Perampok Gudang Ekspedisi Ninja Ekspress di Parung Dibekuk Polisi

“Korban saat ini telah mendapatkan perawatan medis secara intensif serta pendampingan untuk proses pemulihan fisik dan psikologis,” kata Kombes Pol Hendra, dalam keterangannya, Sabtu (20/6/2026).

Sementara itu, kata Hendra, penyidik Polda Jabar terus mendalami kasus tersebut dan melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku yang hingga kini masih melarikan diri. 

“Polisi mengaku telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi, namun pelaku beberapa kali berhasil menghindari upaya penangkapan,” katanya.

Baca Juga: Rampok Rp 1 Miliar Milik Pengusaha Souvenir, Pelaku Foya-foya Hingga Beli Emas Batangan

Hendra mengatakan, kasus penyekapan itu terungkap setelah adanya kecurigaan dari seseorang yang berada di sekitar lokasi kejadian. 

Berdasarkan informasi tersebut, Polda Jabar langsung melakukan penyelidikan dan menemukan korban dalam kondisi memprihatinkan di dalam kamar kos.

“Polda Jawa Barat juga telah berkomunikasi dengan keluarga korban dan memastikan proses pemulihan korban menjadi prioritas utama, bersamaan dengan upaya penegakan hukum terhadap pelaku,” katanya.

Usulan tersebut diharapkan menjadi solusi cepat sekaligus bahan evaluasi agar polemik serupa tiap pelaksanaan SPMB tidak terulang pada tahun mendatang.

Anggota Komisi V DPRD  Jawa Barat, Maulana Yusuf Erwinsyah mengatakan, kebutuhan utama masyarakat saat ini adalah solusi yang dapat menjawab berbagai persoalan yang muncul selama proses penerimaan murid baru, khususnya bagi calon peserta didik yang merasa hasil seleksi belum mencerminkan rasa keadilan. 

Baca Juga: Harap SPMB DKI Jakarta Lancar dan Jadi Acuan Nasional, Fahira Idris Sampaikan Enam Rekomendasi

Selain itu, alternatif yang dapat dipertimbangkan ialah membuka kembali masa sanggah dan verifikasi secara lebih luas. 

Langkah tersebut dinilai lebih memungkinkan dibandingkan mengulang seluruh proses seleksi, mengingat keterbatasan waktu pelaksanaan.

Dirinya juga mengusulkan agar seluruh hasil penilaian peserta dipublikasikan secara transparan, baik melalui laman resmi maupun diumumkan di masing-masing sekolah. 

Baca Juga: SPMB 2026 RAMAH untuk Semua, Disdik Kabupaten Bogor Buka Helpdesk hingga Masa Pendaftaran Berakhir

Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui hasil perolehan nilai sekaligus melakukan pengecekan secara mandiri.

"Biarkan masyarakat melihat nilainya berapa, dipampang di tiap sekolah, dipampang di web, dan dipersilahkan kepada masyarakat melakukan sanggahan. Jadi siapapun yang bisa mengalahkan nilai tersebut silahkan dilaporkan ke sekolahnya masing-masing berikut dengan dokumen keasliannya. Nanti pihak verifikator lah yang menjadi kunci bahwa benar ini adalah dokumen asli, benar bahwa ini bisa mengalahkan nilai yang saat ini masuk. Itu mungkin jawaban untuk saat ini," ujarnya.

Pada tahap masa sanggah tersebut, kata Maulana, proses penilaian tidak lagi bergantung pada sistem aplikasi, melainkan dilakukan secara manual berdasarkan rumus penilaian yang telah ditetapkan. Langkah ini dinilai dapat meningkatkan transparansi sekaligus mengurangi keraguan masyarakat terhadap hasil seleksi.

Baca Juga: Disdik Jawa Barat Siapkan Anggaran Capai Rp7 Miliar untuk Pembangunan SMAN 11 Kota Bogor, SPMB Tetap Dibuka Lewat Zonasi

Maulana menambahkan, masyarakat juga perlu diberikan informasi secara rinci mengenai mekanisme penghitungan nilai dalam SPMB, mulai dari nilai rapor, hasil tes akademik, prestasi akademik maupun nonakademik, hingga komponen domisili atau jarak tempat tinggal.

"Jadi rumusnya dipatenkan, cara penghitungannya seperti ini. Cara menghitung raport seperti apa, cara menghitung tes akademiknya seperti apa, cara menghitung nilai kejuaraan akademik resmi seperti apa, termasuk cara menghitung domisili seperti apa, masih banyak orang yang belum paham dan biarkan masyarakat menghitung sendiri secara manual," ungkapnya. 

Sementara itu, sebut Maulana, usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) lebih diarahkan untuk mengevaluasi pelaksanaan SPMB secara menyeluruh, termasuk mengidentifikasi penyebab munculnya berbagai persoalan dan pihak yang bertanggung jawab atas kendala yang terjadi.

Baca Juga: Banu Bagaskara Desak Disdik Maksimalkan Akses Pendidikan Lewat Beasiswa dan Pembenahan SPMB

"Kalau pansus itu saya kira adalah melihat permasalahan sekarang untuk menjawab masalah nanti di samping gitu ya, salah satu hasil daripada pasus itu adalah mencari siapa yang bertanggung jawab atas terjadi permasalahan seperti sekarang ini," tutupnya.

Seorang warga asal Garut bernama Ardi menjadi korban komplotan begal tersebut saat hendak pulang kerja pada Rabu (17/6/2026) dini hari.

Meski mengalami luka akibat sabetan senjata tajam di bagian pipi, punggung, dan tangan, korban berhasil mempertahankan sepeda motornya dari upaya perampasan komplotan begal tersebut.

Baca Juga: Dua Pelaku Begal Kurir JNE di Astanaanyar Bandung Ditangkap, Dua Lainnya Buron 

Berdasarkan rekaman CCTV dan keterangan korban, Ardi mengaku, telah merasa curiga karena diduga dikuntit oleh sejumlah orang sejak dalam perjalanan pulang kerja. 

“Saa itu saya hendak pulang ke tempat tinggalnya memilih mengarahkan kendaraan ke kawasan Melong Kaler Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung. Namun saat memasuki gang, para pelaku langsung memepet kendaraan, hingga saya terjatuh,” kata Ardi, Rabu (17/6/2026).

Ardi mengatakan, dirinya berupaya mempertahankan motornya dengan mencabut kunci kontak kendaraan. 

Baca Juga: Modus Order Ojol, Pelaku Begal di Gunung Sindur Bogor Ditangkap Warga

Perlawanan tersebut membuat komplotan begal itu menyerang korban menggunakan senjata tajam. 

Akibatnya, korban mengalami luka di bagian pipi, punggung, dan tangan.

“Setelah berhasil mengamankan kunci kontak, saya lari meminta pertolongan warga sekitar. Pada saat bersamaan, seorang pengemudi ojek online pengantar makanan mencoba memberikan bantuan. Namun karena para pelaku mengacungkan senjata tajam, pengemudi ojek online tersebut panik dan menyelamatkan diri,” katanya.

Baca Juga: Modus Order Ojol, Pelaku Begal di Gunung Sindur Bogor Ditangkap Warga

Gagal membawa kabur sepeda motor milik dirinya, Ardi mengatakan, para pelaku kemudian beralih sasaran dengan mengambil sepeda motor beserta telepon genggam milik pengemudi ojek online yang ditinggalkan di lokasi kejadian.

“Berbekal pelacakan telepon genggam yang hilang, korban bersama pihak terkait berhasil mengetahui keberadaan para pelaku di kawasan Cibeureum. Empat orang terduga pelaku kemudian berhasil diamankan dan diserahkan kepada Polrestabes Bandung,”katanya.

Sementara itu, Wakapolrestabes Bandung, Kompol Kompol Aji Riznaldi Nugrogo mengatakan, penangkapan komplotan begal itu tidak butuh waktu lama, setelah korban ojol melapor langsung tim Prabu begerak cepat menangkap pelaku di sebuah kontrakan di Cibereum, Kota Bandung.

Baca Juga: 2 Pemuda Bandung Jadi Korban Begal, Tim Hukum Jabis Lakukan Pendampingan Hukum

“Dari tangan para pelaku, petugas mengamankan sejumlah senjata tajam berupa celurit, golok, dan pisau cutter yang diduga digunakan saat menjalankan aksinya,” katanya.

Polisi masih melakukan pengembangan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pelaku lain serta mendalami dugaan aksi serupa yang pernah dilakukan komplotan begal tersebut.

Bangunan yang menyerupai gudang itu menuai kritik warga karena dinilai mengganggu fungsi trotoar sebagai fasilitas pejalan kaki. Selain itu, keberadaan bangunan juga menutupi saluran air yang berpotensi menyebabkan genangan hingga banjir saat hujan.

Menindaklanjuti laporan masyarakat, petugas Satpol PP Kota Bandung turun langsung ke lokasi untuk melakukan penertiban. Dengan menggunakan palu dan peralatan lainnya, petugas merobohkan bangunan yang dinilai melanggar aturan karena berdiri di atas fasilitas umum.

Baca Juga: Dishub Kota Bogor Siapkan Rekayasa Lalu Lintas dan Sterilisasi Jalur untuk Kirab Budaya

Proses pembongkaran sempat diwarnai ketegangan antara pemilik garasi yang diketahui merupakan pengurus RW setempat dengan petugas Satpol PP. Namun, penertiban tetap dilaksanakan sesuai prosedur.

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Kabid Trantibum) Satpol PP Kota Bandung, Krismarjadi, mengatakan  bangunan tersebut dibangun oleh pengurus lingkungan setempat untuk menyimpan kendaraan roda tiga bantuan pemerintah yang kerap mengalami kehilangan. Meski demikian.

"Petugas menegaskan alasan tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran karena lokasi bangunan berada di atas trotoar dan saluran air," kata Krismarjadi, Minggu (14/6/2026).

Sebelumnya, pihak terkait telah diminta untuk membongkar bangunan secara mandiri. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, permintaan tersebut tidak direalisasikan sehingga pembongkaran paksa dilakukan oleh petugas.

"Bahwa penegakan aturan dilakukan demi mengembalikan fungsi fasilitas publik bagi masyarakat," katanya.

Usai pembongkaran, bangunan garasi yang menutupi trotoar tersebut rata dengan tanah. Pemerintah Kota Bandung memastikan akan terus melakukan penertiban terhadap bangunan yang melanggar aturan dan mengganggu fasilitas umum guna menjaga ketertiban serta kenyamanan warga.

Warga mengungkapkan kekhawatiran terhadap potensi bencana akibat kondisi Sungai Cikalintu yang dinilai belum sepenuhnya aman, terutama saat hujan dengan intensitas tinggi.

Menurut keterangan warga, Sungai Cikalintu pernah mengalami luapan hingga menyebabkan kerusakan pada bagian bantaran sungai ketika curah hujan tinggi mengguyur kawasan tersebut. 

Baca Juga: Hujan Deras Sebabkan Luapan Sungai di Kabupaten Bogor, BPBD: 3 Kecamatan Terendam Banjir

"Selain itu, kondisi kirmir atau tembok penahan sungai yang ada saat ini dinilai belum cukup kuat untuk menahan derasnya aliran air, sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai," kata Warga sekitar, Amin, Sabtu (13/6/2026).

Menanggapi keluhan warga mengenai Sungai Cikalintu tersebut, Ketua DPRD Jawa Barat, Bukky Wijaya menyatakan, pihaknya akan melakukan pendataan dan kajian lebih lanjut guna memahami kondisi yang ada secara komprehensif. 

Kajian tersebut juga bertujuan untuk menentukan langkah penanganan yang tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Baca Juga: Jembatan Gantung di Rumpin Bogor Rusak Diterjang Luapan Sungai Cimanciri 

"Masukan dari warga terkait kondisi Sungai Cikalintu akan kami tindak lanjuti melalui pendataan dan kajian yang lebih mendalam. Hal ini penting agar solusi yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan," ujarnya.

Selain itu, kajian tersebut juga diperlukan untuk memetakan kewenangan penanganan antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung. 

Dengan kejelasan kewenangan, diharapkan upaya perbaikan dan penguatan infrastruktur sungai dapat dilakukan secara lebih efektif dan terkoordinasi.

Baca Juga: 13 Sungai Bermuara di Muara Angke, Pramono Anung Minta Gunungan Sampah Rutin Untuk Dibersihkan

DPRD Jawa Barat menegaskan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat harus menjadi perhatian bersama dan tidak berhenti sebagai keluhan semata. 

Aspirasi warga diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan serta langkah konkret untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat di sekitar Sungai Cikalintu.

Dalam perkara dugaan korupsi tersebut, penyidik Kejati Jawa Barat telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, salah satunya Syaefudin yang kini menjabat sebagai Wakil Bupati Indramayu periode 2024–2029.

Ketiga tersangka yang ditetapkan berinisial S, IM, dan AF. Namun, dalam pemeriksaan yang berlangsung pada Jumat (12/6/2026) hanya IM dan AF yang memenuhi panggilan penyidik. 

Baca Juga: Minimnya Lapangan Pekerjaan, DPRD Jabar Sebut Indramayu dan Cirebon Penyumbang Terbanyak Pekerja Migran

Sementara tersangka S tidak hadir karena alasan sakit dan telah menyampaikan surat keterangan kepada penyidik.

Berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dugaan korupsi tersebut mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp18 miliar.

Penyidik mengungkapkan, tersangka S atau Syafrudin merupakan Ketua DPRD Kabupaten Indramayu periode 2019–2024 yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Indramayu periode 2024–2029.

Baca Juga: Sempat Jadi Tersangka, Kejari Bandung Hentikan Kasus Dugaan Korupsi Wakil Wali Kota Erwin, Unsur Korupsi Belum Terpenuhi

Adapun tersangka IM diketahui pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD Kabupaten Indramayu sekaligus Pengguna Anggaran pada periode November 2021 hingga Agustus 2022. Sementara AF menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Indramayu sejak Agustus 2022 hingga Juni 2025.

Hingga saat ini, penyidik masih mendalami peran masing-masing tersangka dalam perkara tersebut. Kejati Jawa Barat juga belum melakukan penahanan terhadap ketiganya karena proses pemeriksaan masih berlangsung.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jawa Barat, Nur Sricahyawijaya, mengatakan pihaknya akan menyampaikan lebih lanjut mengenai modus operandi dan konstruksi perkara setelah seluruh tersangka selesai menjalani pemeriksaan.

Baca Juga: Sehari Dipecat Jadi Kepala BGN, Dadan Hindayana Langsung Ditangkap Kejagung Atas Dugaan Korupsi Program MBG

“Modus operandi dan konstruksi perkara akan kami sampaikan setelah seluruh tersangka selesai diperiksa. Saat ini penyidik masih mendalami peran masing-masing pihak dan mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya, termasuk kemungkinan penahanan terhadap para tersangka,” ujarnya.

Penyidik Kejati Jawa Barat menegaskan proses penyidikan masih terus berjalan untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan penyimpangan anggaran tunjangan perumahan dan transportasi di lingkungan DPRD Kabupaten Indramayu tersebut.

Penetapan tersangka dilakukan setelah polisi melakukan serangkaian penyelidikan dengan memeriksa lokasi kejadian serta meminta keterangan dari sejumlah saksi dari video viral dari perbuatan asusila tersebut. 

Ketiga tersangka video viral itu masing-masing berinisial SA, RD, dan DD.

Baca Juga: Soal LGBT dan Dampak Negatif Era Digital, DPRD Jawa Barat Bakaal Lakukan Ini

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan, penyidik telah memeriksa tujuh orang saksi dan berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait penerapan pasal terhadap para tersangka video viral.

"Video yang beredar luas di media sosial tersebut sebelumnya menjadi perhatian publik dan mendorong aparat kepolisian untuk melakukan pendalaman guna memastikan dugaan pelanggaran hukum yang terjadi," kata Hendra, Selasa (9/6/2026).

Dalam perkara itu, ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 406 dan Pasal 414 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait tindak asusila. Mereka terancam hukuman maksimal sembilan tahun penjara.

Baca Juga: Satreskrim Polres Cianjur Tangkap Pasangan LGBT Pelaku Curas Taksi Online

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyatakan dukungannya terhadap langkah penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian. 

"Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menyiapkan pendampingan serta mencari lembaga yang akan memberikan pembinaan bagi kelompok LGBT di wilayah Jawa Barat,"katanya.

Kasus tersebut masih dalam proses penyidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian guna melengkapi berkas perkara dan mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.

Sebanyak 19,14 gram sabu ditemukan disembunyikan oleh seorang pengunjung berinisial F di dalam alat kelaminnya dan dibungkus menggunakan alat kontrasepsi.

Upaya penyelundupan sabu tersebut terungkap saat jam kunjungan pada Senin (8/6/2026) pagi. 

Baca Juga: Petugas Lapas Banceuy Bandung Gagalkan Penyelundupan Sabu yang Dimasukan ke Alat Vital 

Petugas mencurigai gerak-gerik seorang pengunjung berinisial F yang datang bersama seorang wanita yang diketahui merupakan ibu dari salah satu warga binaan di Lapas Banceuy.

Kecurigaan petugas semakin kuat setelah pelaku terlihat gelisah saat menjalani pemeriksaan. 

Meski sempat mengelak, petugas kemudian melakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan mengarahkan pelaku ke kamar mandi untuk pemeriksaan mendalam.

Baca Juga: Petugas Lapas Banceuy Bandung Gagalkan Penyelundupan Sabu dalam Bumbu Mi Instan

Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan satu bungkusan berisi narkotika jenis sabu yang disembunyikan di dalam dubur pelaku. Barang bukti yang diamankan memiliki berat total 19,14 gram dan diduga akan diserahkan kepada seorang warga binaan kasus narkotika yang tengah menjalani masa hukuman di Lapas Kelas IIA Banceuy.

Selain mengamankan pelaku, petugas juga memeriksa wanita yang mendampinginya. 

Wanita tersebut diketahui merupakan ibu kandung dari warga binaan yang diduga menjadi tujuan pengiriman sabu tersebut.

Baca Juga: Wanita Hamil Nekat Selundupkan Narkoba Jenis Sabu Ke Lapas Banceuy Bandung, Disimpan di Payudara

Menurut Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Lapas Kelas IIA Banceuy, Andhika Saputra, petugas menduga narkotika tersebut telah dipesan oleh warga binaan yang berada di dalam lapas. 

Kasus tersebut kini ditangani oleh BNN Provinsi Jawa Barat untuk mengungkap jaringan dan pelaku lain yang diduga terlibat.

"Petugas menemukan barang bukti narkotika jenis sabu yang dibawa oleh pengunjung dan diduga akan diserahkan kepada salah satu warga binaan. Selanjutnya kami berkoordinasi dengan BNN Provinsi Jawa Barat untuk proses penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut,"kata Andhika Saputra, Senin (8/6/2026).

Masyarakat yang datang mengurus dokumen keimigrasian mengaku tidak merasakan perubahan maupun gangguan dalam proses pelayanan.

Sejumlah masyarakat yang datang untuk mengurus paspor mengaku tidak merasakan adanya gangguan maupun perubahan dalam proses pelayanan. 

Baca Juga: Imigrasi Amankan 13 WN Jepang Pelaku Penipuan Online di Sentul, Modus Mengaku Polisi dan Pegawai NTT Docomo

Aktivitas di kantor imigrasi terlihat berlangsung seperti biasa, mulai dari tahap pendaftaran hingga proses wawancara dan perekaman data.

Para pemohon paspor menyebut seluruh tahapan pengurusan dokumen keimigrasian berjalan lancar sesuai prosedur yang berlaku. 

Mereka juga menilai petugas tetap memberikan pelayanan dan informasi dengan baik sehingga tidak mengalami kendala selama proses pengurusan.

Salah seorang pemohon paspor, Cinta mengatakan, pelayanan yang diterimanya tetap profesional dan tidak terpengaruh oleh kasus yang saat ini sedang ditangani aparat penegak hukum.

Baca Juga: Sembilan Kepala Daerah Terjaring OTT KPK Dalam Kurun Waktu 17 Bulan, Berikut Ini Daftarnya

"Tapi kami berharap  kasus OTT yang menyeret sejumlah pejabat imigrasi dapat menjadi bahan evaluasi bagi seluruh jajaran untuk meningkatkan integritas serta memperkuat pengawasan internal di lingkungan kerja," katanya, Kamis (4/6/2026).

Hal serupa diungkapkan, Rahma juga berharap peristiwa serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang agar kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan keimigrasian tetap terjaga. 

"Pelayanan publik di bidang keimigrasian diharapkan dapat terus berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel," katanya.

Baca Juga: OTT KPK Kian Marak di Sejumlah Daerah, Ketua LSM PRB Johan Pakpahan Angkat Bicara

Kasus OTT KPK yang terjadi di lingkungan Imigrasi sebelumnya menjadi sorotan setelah sejumlah pejabat imigrasi diamankan untuk menjalani pemeriksaan. 

Namun hingga kini, pelayanan kepada masyarakat di berbagai kantor imigrasi, termasuk di Kota Bandung, tetap berlangsung sebagaimana mestinya.

Seorang pemuda lulusan SMK Teknik Mesin diduga merakit dan memodifikasi senjata api ilegal secara mandiri setelah mempelajari caranya dari YouTube dan sejumlah grup media sosial. 

Polisi kini mendalami kemungkinan adanya jaringan penjualan senjata api ilegal yang terhubung dengan pelaku.

Baca Juga: Polisi Bongkar Jaringan Senjata Api Ilegal di Sumedang, Ungkap Modus Penjualan Melalui Media Sosial

Dari penangkapan, petugas mengamankan satu pucuk senjata api rakitan jenis Baikal Makarov, enam butir amunisi, holster, serta telepon genggam milik pelaku. Polisi kemudian melakukan pengembangan ke tempat kos pelaku di kawasan Rancasari, Kota Bandung.

Dari lokasi tersebut, petugas menemukan berbagai peralatan dan komponen yang diduga digunakan untuk memodifikasi dan merakit senjata api maupun air soft gun. 

Barang bukti yang diamankan antara lain sparepart, pegas, trigger pin, alat pembuat ulir, magazen rakitan, hingga proyektil dan peluru yang diduga digunakan untuk uji coba senjata.

Baca Juga: Polres Bogor Temukan Senjata Api Ilegal dalam Penangkapan Sabu 63,47 Gram di Gunung Putri Bogor

Kapolsek Buah Batu, Kompol Rezky Kurniawan mengatakan, pelaku mengaku mempelajari teknik perakitan senjata api ilegal secara otodidak melalui YouTube dan berbagai grup media sosial sejak tahun 2023.

Menurut Rezky, dua senjata yang dimiliki pelaku diperoleh melalui transaksi cash on delivery (COD) setelah berkenalan dengan penjual di media sosial. 

Saat dibeli, kedua senjata tersebut dalam kondisi rusak dan kemudian diperbaiki sendiri oleh pelaku menggunakan kemampuan teknis yang dimilikinya.

Baca Juga: Dua Pelaku Curanmor Bersenpi Beraksi di Puri Harmoni 6 Cileungsi Bogor

"Hingga saat ini, penyidik masih mendalami kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat serta memastikan apakah senjata tersebut pernah digunakan dalam tindak kejahatan," kata Rezky, Kamis (4/6/2026).

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal terkait kepemilikan senjata api ilegal dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

Polisi juga terus mengembangkan penyelidikan guna mengungkap dugaan jaringan penjualan senjata api dan amunisi melalui media sosial yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut.

Keputusan tersebut diumumkan langsung oleh Kepala Kejari Kota Bandung, Abun Hasbulloh Syambas, pada Rabu (3/6/2026).

Dengan penghentian perkara tersebut, status tersangka yang sebelumnya disandang kedua pejabat itu dinyatakan gugur.

Baca Juga: Kejari Kirim Surat Ke Mendagri Terkait Penahanan Wakil Wali Kota Bandung Erwin

Abun menjelaskan, penyidikan perkara dimulai berdasarkan Surat Perintah Penyidikan tertanggal 27 Oktober 2025. 

Dalam proses penyidikan, tim penyidik telah memeriksa 89 orang saksi, melibatkan tiga orang ahli, serta mengumpulkan berbagai barang bukti berupa dokumen dan data elektronik.

Berdasarkan dua alat bukti yang dinilai cukup saat itu, Kejari Kota Bandung menetapkan Erwin dan Rendiana Awangga sebagai tersangka pada 9 Desember 2025.

Baca Juga: Wali Kota Bandung Muhamad Farhan Hormati Pemeriksaan Wakilnya oleh Kejari sebagai Saksi Terkait Dugaan Korupsi

Namun, setelah dilakukan pendalaman lanjutan serta sejumlah ekspos internal maupun bersama pimpinan, penyidik belum menemukan bukti adanya aliran dana yang secara nyata diterima oleh para tersangka.

"Hasil ekspos terakhir menyimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam perkara ini belum terpenuhi," kata Abun, Rabu (3/6/2026).

Atas dasar tersebut, Kejari Kota Bandung memutuskan menghentikan penanganan perkara demi memberikan kepastian hukum. 

Baca Juga: Wakil Wali Kota Bandung Erwin Diperiksa 7 Jam oleh Kejari Terkait Dugaan Korupsi Penyalahgunaan Wewenang

Meski demikian, Kejari menegaskan bahwa kasus tersebut masih dapat dibuka kembali apabila di kemudian hari ditemukan saksi maupun alat bukti baru yang mendukung dugaan tindak pidana korupsi.

Abun juga menegaskan bahwa keputusan penghentian perkara murni didasarkan pada pertimbangan hukum dan tidak dipengaruhi oleh tekanan politik maupun opini publik.

"Sementara itu, terkait perkara praperadilan yang sebelumnya dimenangkan oleh Kejari Kota Bandung, pihak kejaksaan menyebut putusan tersebut hanya menguji aspek formal proses penyidikan dan penetapan tersangka, bukan materi pokok dugaan tindak pidana korupsi yang diselidiki," katanya.

Dengan dihentikannya perkara tersebut, status tersangka Erwin dan Rendiana Awangga resmi gugur. 

Baca Juga: Wakil Wali Kota Bandung Erwin Diperiksa 7 Jam oleh Kejari Terkait Dugaan Korupsi Penyalahgunaan Wewenang

Selama proses penyidikan berlangsung, kejaksaan juga tidak pernah mencabut hak keduanya untuk menjalankan tugas dan kewenangan masing-masing sebagai Wakil Wali Kota Bandung dan anggota DPRD Kota Bandung.

Aksi pengeroyokan tersebut terjadi di Jalan Arcamanik, Kelurahan Karang Pamulang, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat, pada Sabtu (31/5/2026) dini haru

Aksi pengeroyokan itu terekam kamera CCTV dan kini menjadi perhatian masyarakat serta aparat kepolisian.

Baca Juga: Cemburu Istrinya Digoda, Seorang Pria di Bandung Hajar Tukang Parkir Gunakan Kunci Letter T

Dalam rekaman yang beredar, terlihat seorang pemuda menjadi sasaran serangan sekelompok pelaku di lokasi kejadian.

Tak hanya melakukan penganiayaan secara bersama-sama, para pelaku juga diduga menggunakan senjata tajam dan menabrak korban menggunakan sepeda motor.

Jumlah pelaku yang diperkirakan lebih dari enam orang membuat korban tidak berdaya saat menghadapi serangan tersebut.

Baca Juga: Polresta Bandung Amankan 11 Anak Sekolah Dibawah Umur Lakukan Penganiayaan hingga Berujung Maut

Sejumlah warga yang berada di sekitar lokasi mengaku tidak dapat memberikan pertolongan karena takut dengan banyaknya pelaku yang terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut.

Menurut keterangan penjaga warung di lokasi kejadian, Adit mengatakan para pelaku diduga masih berusia remaja.

Sebelum kejadian berlangsung, diduga sempat terjadi selisih paham antara korban dan para pelaku. Setelah melancarkan aksinya, para pelaku langsung meninggalkan lokasi kejadian.

Baca Juga: Usai Viral Terekam CCTV, Polrestabes Bandung Tangkap Pelaku Pengeroyokan di Cibeunying Kaler

“Aksi pengroyokan berlangsung dengan cepat dan membuat warga sekitar merasa khawatir terhadap kondisi keamanan lingkungan,” katanya, Rabu (3/6/2026).

Adit mengaku melihat keributan yang terjadi namun tidak berani mendekat karena jumlah pelaku yang cukup banyak.

Kapolsek Antapani, Kompol Yusuf Tojiri mengatakan, kasus tersebut ditangani Unit PPA Polrestabes Bandung karena korban di bawah umur.

Pertemuan itu dinilai menjadi langkah penting memperkuat hubungan bilateral sekaligus membuka peluang pembangunan berkelanjutan dan transfer teknologi bagi Jawa Barat.

Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa mengatakan, kunjungan kerja Kongres Republik Rakyat Tiongkok dinilai sebagai momentum strategis untuk memperkuat hubungan bilateral yang produktif serta memberikan manfaat nyata bagi kedua belah pihak.

Baca Juga: Wujudkan Smart City Kota Bogor Kerja Sama dengan Agensi Korea, Ini yang Bakal Dilakukan

"Dalam perspektif kelembagaan DPRD, hubungan ini sangat relevan untuk mendukung penguatan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam menjalankan fungsi penganggaran," kata Buky Wibawa, Jumat (29/5/2026). 

Menurut Buky Wibawa, penting adanya ruang pembelajaran dan pertukaran pengalaman internasional, termasuk dengan Pemerintah Republik Rakyat Tingkok yang telah memiliki pengalaman panjang dalam pengelolaan pembangunan berbasis teknologi, industrialisasi dan tata kelola perkotaan modern. 

Provinsi Jawa Barat, lanjutnya, telah menjalin berbagai bentuk kerja sama yaitu dengan Provinsi Heilongjiang, Guangxi Zhuang, Chongqing dan Sichuan di Republik Rakyat Tingkok baik dalam bentuk hubungan sister province, investasi industri, pendidikan, perdagangan, maupun pertukaran teknologi. 

Baca Juga: Kumpulkan Forum Komunikasi Sekretaris Dewan se-Jawa Barat, Buky Wibawa: Fokus Tingkatkan Transparansi dan Integritas

Kerja sama tersebut sangat baik dan telah memberikan dampak nyata bagi pembangunan di Jawa Barat. 

Pengalaman berbagai kerja sama tersebut menunjukkan hubungan antar negara tidak hanya sebatas diplomasi formal, tetapi juga menjadi sarana transfer pengetahuan, inovasi kebijakan dan peningkatan kapasitas kelembagaan. 

"Oleh karenanya kami mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk bekerja sama dengan negara manapun sepanjang itu untuk kebaikan bersama," ujarnya.

Baca Juga: Perkuat Kolaborasi Global, UI Jajaki Kemitraan dengan Shenzhen Chaoshan Chamber Of Commerce Tiongkok

Dalam kaitannya dengan fungsi DPRD, terdapat beberapa area strategis yang memiliki potensi besar untuk diperkuat melalui kolaborasi tersebut.

Di antaranya penguatan kapasitas pengelolaan anggaran daerah, kerja sama pengembangan infrastruktur daerah, transfer pengetahuan dalam pengembangan industry dan UMKM, pengembangan smart city dan tata kelola digital, penguatan sumber daya manusia, riset kebijakan, dan pertukaran pengetahuan dan kolaborasi mengenai teknologi lingkungan, ekonomi hijau, efisiensi energi, serta pembangunan rendah karbon untuk masa depan pembangunan yang lebih berkelanjutan.

"Kami meyakini bahwa hubungan kerja sama yang kuat harus dilandasi atas prinsip kesetaraan, saling menghormati dan memberikan manfaat bersama. Menjadi harapan kami kunjungan ini tidak hanya mempererat hubungan kelembagaan, tetapi juga membuka peluang kerja sama konkret yang dapat diterjemahkan ke dalam program-program pembangunan yang terukur dan berdampak nyata," ucapnya. 

Baca Juga: Perkuat Hubungan Bilateral, Presiden Prabowo Subianto akan Bertemu Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat Rizaldy Danar Priambodo menjelaskan soal peran sentral DPRD dalam siklus APBD. 

Menurutnya, fungsi legislasi DPRD Jawa Barat dalam fase perencanaan KUA-PPAS yaitu, memastikan keselarasan regulasi dan visi daerah. Sedangkan fase pembahasan Raperda APBD, merumuskan draf final hukum APBD. 

"Fungsi anggaran (DPRD Jawa Barat) dalam fase perencanaan atau KUA-PPAS menajamkan prioritas dan mengunci plafon, sedangkan fase pembahasan Raperda APBD, membedah alokasi detail per-SKPD," jelasnya. 

Baca Juga: DPRD Jabar Awasi Kurikulum dan Pendaftaran Sekolah Maung Agar Tak Prematur

Untuk fungsi pengawasan, DPRD Jawa Barat hanya pada fase pasca pengesahan yang bertugas memonitoring penyerapan anggaran dan kualitas proyek lapangan. 

Fungsi pengawasan, evaluasi akhir bukan sekadar ketu palu legalitas, melainkan komitmen politik bahwa setiap rupiah yang disahkan memiliki indikator kinerja yang jelas

Kegiatan yang berlangsung di Gedung DPD Partai Demokrat Jawa Barat, kawasan Arcamanik, Kota Bandung itu menjadi momentum untuk mempererat solidaritas dan berbagi kebahagiaan dengan masyarakat.

Sekretaris DPD Partai Demokrat Jawa Barat, M. Handarujati menyampaikan, bahwa pada perayaan Iduladha tahun ini, pihaknya menyembelih total lima ekor sapi dan tiga ekor kambing. 

Baca Juga: Semangat Berbagi di Hari Raya Iduladha, Jenal Mutaqin Tinjau Pemotongan Hewan Kurban Bersama PWI Kota Bogor

Daging kurban tersebut didistribusikan langsung kepada warga di sekitar kantor DPD di Arcamanik, khususnya warga RW 1 dan RW 6, serta di sekitar kantor DPD lama yang berlokasi di Surapati Core.

Selain memusatkan kegiatan di wilayah Kota Bandung, DPD Partai Demokrat Jawa Barat juga memberikan perhatian khusus ke daerah lain dengan memotong satu ekor sapi di Kabupaten Pangandaran. 

Langkah strategis ini diambil mengingat Pangandaran merupakan salah satu wilayah prioritas pembinaan bagi Partai Demokrat.

Baca Juga: Iduladha 2026 di Kota Bogor Tembus 15.800 Hewan Kurban, Dedie Rachim Sebut RPH Kebanjiran Titipan Warga

"Karena Pangandaran termasuk yang memang menjadi prioritas DPD. Di sana kita tidak memiliki kursi, dan harapan kita tentunya dengan kegiatan Demokrat berbagi di perayaan Hari Raya Iduladha ini bisa meningkatkan empati Partai Demokrat kepada masyarakat untuk bisa membuahkan minimalnya satu kursi di DPC Kabupaten Pangandaran," ujarnya.

Handarujati juga menekankan, bahwa esensi dari perayaan Iduladha bagi Partai Demokrat adalah meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim AS, yang kemudian diimplementasikan melalui kepedulian sosial yang nyata kepada masyarakat. 

Hal itu dirasa semakin krusial dan relevan di tengah kondisi tantangan perekonomian saat ini.

Baca Juga: Kukuhkan Pengurus Se-NTB, Bintang Muda Indonesia Siap Birukan Bumi Gogoranca untuk Pemilu 2029

"Di era sekarang ini, beberapa waktu terakhir dengan kenaikan harga bahan bakar minyak, tentunya juga ini berimbas kepada sembilan bahan pokok. 

Maka ini adalah momentum bagaimana kita bisa meneladani ajarannya Nabi Muhammad SAW yang mengikuti teladannya Nabi Ibrahim, yaitu bagaimana kita bisa berbagi dengan masyarakat," ungkap 

Demi menjaga kenyamanan warga dan menghindari kerumunan massal, panitia kurban DPD Partai Demokrat Jabar menerapkan sistem distribusi yang sangat tertib. 

Baca Juga: Hari Raya Iduladha 2026, Dompet Dhuafa Distribusikan 27 Ribu lebih Daging Hewan Kurban

Daging kurban disalurkan menggunakan sistem kupon yang telah dibagikan terlebih dahulu melalui kepanitiaan di beberapa titik sasaran. 

Meskipun pendataan telah dilakukan secara ketat, panitia tetap menyediakan porsi cadangan bagi masyarakat sekitar yang mungkin belum terdata.

"Kita juga sudah spare untuk masyarakat yang masih belum mendapatkan kupon, kurang lebih ada sekitar 100 sampai 150 tadi yang kita bagikan sebagai backup bahwa di luar dari masyarakat di beberapa titik yang sudah punya kupon tadi," jelasnya.

Baca Juga: Iduladha, Keikhlasan, dan Perjuangan Membangun Kabupaten Bogor yang Istimewa

Lebih lanjut, Handarujati memastikan bahwa pendistribusian diupayakan agar langsung diantar atau dikirim ke masyarakat guna mencegah penumpukan warga di lokasi pemotongan. 

"Intinya untuk menghindari antrean panjang, karena hakikatnya ini adalah bagaimana menjadi kebahagiaan untuk kita semua," tutup Handarujati.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa pada saat membuka acara Forum Komunikasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, yang bertempat di Rooftop DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Kamis, (28/5/2026). 

"Forum Komunikasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota se-Jawa Barat ini bisa membangun komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang lebih baik, adaptif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Jawa Barat,” harap Buky Wibawa. 

Baca Juga: DPRD Jabar Awasi Kurikulum dan Pendaftaran Sekolah Maung Agar Tak Prematur

Menurut Buky Wibawa, Forum Komunikasi Sekretaris DPRD Kabupaten atau Kota se-Jawa Barat ini memiliki peran strategis sebagai ruang silaturahmi, koordinasi, sekaligus sarana bertukar gagasan dan pengalaman dalam memperkuat tata kelola kelembagaan DPRD yang profesional, modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 

Terlebih, peran Sekretariat DPRD sangat menentukan dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD. Baik itu DPRD dalam fungsi legislasi, penganggaran dan fungsi pengawasan agar berjalan efektif, transparan dan akuntabel. 

"Kita menyadari dewasa ini tantangan pemerintahan dan pelayanan publik semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antar Sekretariat DPRD di seluruh Jawa Barat," ucapnya. 

Baca Juga: DPRD Jawa Barat Ketok Rekomendasi LKPJ 2025, Dedi Mulyadi Siap Tindaklanjuti Evaluasi Strategis

Terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, pemanfaatan teknologi informasi, penguatan kapasitas SDM serta awareness akan harmonisasi kebijakan dan pembaruan regulasi yang dikeluarkan Pemerintah Pusat. 

Sementara itu, Staff Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Jabar, Indra Maha mengatakan, ada tiga fundamental dan arah kebijakan yang harus ditekankan dalam Forum Komunikasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Pertama, optimalisasi kolaborasi dan sinergitas program. 

"Kita tidak boleh lagi berjalan dalam sekat-sekat ego sektoral atau regioal. Program kerja antara pemerintah provinsi dan kota harus lebih diperkuat, khususnya dalam pengawalan implementasi regulasi hingga program yang berdampak langsung pada postur fiskal dan manajemen pembangunan daerah," katanya.

Baca Juga: Jakarta Siap Bebas Kabel Udara Semrawut, DPRD Minta Pergub Jaringan Utilitas Segera Rampung

Kedua, akuntabilitas keuangan dan mitigasi risiko hukum. Ketiga, transformasi birokrasi berbasis integritas dan responsif. 

Selanjutnya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Taufan Zakaria menjelaskan, terkait penguatan kelembagaan dalam rangka komitmen integritas sebagai langkah strategis mitigasi perbuatan korupsi. 

Menurutnya, prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau AUPB di lingkungan DPRD merupakan pedoman dalam penyelenggaraan tugas dan kewenangan DPRD agar berjalan secara profesional, transparan dan sesuai hukum yakni; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No 28 Tahun 1999 tenyang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. 

Baca Juga: DPRD Jawa Barat Ingatkan Potensi Kesenjangan dalam Program Sekolah Maung

Prinsip-prinsip AUPB di lingkungan DPRD merupakan landasan etis dan yuridis dalam menjalankan fungsi pemerintahan daerah. 

Penerapan prinsip-prinsip tersebut bertujuan menciptakan DPRD yang akuntabel, profesional, bersih dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. 

"Prinsip tersebut asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidak berpihakan, kecermatan, tidak menyalahkan wewenang, kepentingan umum, pelayanan yang baik dan asas keterbukaan," katanya.

Dari rekaman video amatir warga, jasad bayi terlihat berada di aliran sungai, berada di sela-sea batu.

Saksi mata, Herni bersama suaminya, Jali, mengatakan, jasad bayi pertama kali terlihat sekitar pukul 06.00 WIB. 

Baca Juga: Bayi Berusia 2 Tahun di Mulyaharja Tewas Usai Terseret Saluran Air Ketika Hujan Deras

Saat itu, Jali sedang bersantai sambil minum kopi dan menghadap ke arah sungai.

Karena curiga melihat benda mencurigakan yang tersangkut di batu, Herni kemudian mendokumentasikan temuan tersebut dan mengirimkannya ke grup WhatsApp warga. 

Ia juga melaporkan kejadian penemuan jasad bayi itu kepada Ketua RT setempat.

Baca Juga: Sesosok Jasad Bayi Laki-laki Ditemukan Mengambang Dialiran Sungai Cileungsi

"Awalnya mengira benda tersebut hanyalah boneka atau tumpukan sampah. Sebab, di aliran sungai tersebut kerap ditemukan barang hanyut seperti helm dan boneka," kata Herni, Kamis (28/5/2026).

Sementara itu petugas kepolisian dari Polsek Gedebage yang menerima laporan, langsung mendatangi lokasi untuk melakukan evakuasi dan olah tempat kejadian perkara.

Polisi menyebut, kondisi bayi saat ditemukan sudah membengkak dan membiru. Namun, tali ari-ari masih menempel pada tubuh bayi tersebut.

Baca Juga: Hendak Mancing, Nurjaini Malah Temukan Jasad Bayi Laki-Laki yang  Diduga Dibuang 

Selanjutnya, jasad bayi dievakuasi ke Rumah Sakit Sartika Asih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Hingga kini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan guna mengungkap pelaku yang diduga membuang bayi tersebut.

Kasus ini menjadi sorotan publik setelah muncul tudingan bahwa penelitian yang dipresentasikan diduga mengandung unsur fraud atau manipulasi data demi kepentingan pribadi, termasuk untuk memperoleh kesempatan perjalanan ke luar negeri.

Dekan FMIPA ITB, Aep Patah mengatakan, bahwa Prihantini merupakan alumni Program Magister Matematika FMIPA ITB angkatan 2020 dan telah menyelesaikan studinya pada tahun 2022.

Baca Juga: Hari Terakhir ITB Press Festival Dimeriahkan Penampilan Band dan Donasi untuk Korban Banjir Sumatera

“Namun demikian, pihak kampus menegaskan bahwa materi yang dipresentasikan dalam konferensi internasional tersebut tidak berkaitan dengan tesis maupun aktivitas akademik yang dilakukan selama menempuh pendidikan di ITB,” kata Aep dalam keterangany, Kamis (28/5/2026).

Aep mengatakan, adapun tesis yang disusun Prihantini saat menjalani studi magister di ITB berjudul “Kajian Analitik Gelombang Air Akibat Longsoran pada Pantai Miring”

ITB juga menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan Prihantini merupakan tanggung jawab pribadi sebagai individu.

Baca Juga: 22 Calon Mahasiswa ITB dapat Bantuan dan Pendidikan dan Laptop, Dedi Mulyadi Sampaikan Ini

Oleh karena itu, apabila terdapat proses hukum terkait dugaan manipulasi riset tersebut, pihak kampus menyatakan menghormati sepenuhnya langkah hukum yang berlaku.

“ITB menyatakan sikap bahwa tindakan Saudari Prihantini tersebut merupakan tindakan hukum sebagai seorang individu. Dengan demikian jika terdapat proses hukum atas tindakan tersebut, maka ITB sangat menghormati upaya hukum dimaksud,” katannya.

Lebih lanjut, ITB menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat budaya akademik yang menjunjung tinggi integritas, etika penelitian, serta tanggung jawab ilmiah di lingkungan kampus.

Baca Juga: Protes Kebijakan Kampus Bayar UKT Pakai Pinjol, Mahasiswa ITB Demo Rektorat

Kasus ini kembali menjadi pengingat pentingnya menjaga kredibilitas riset dan integritas akademik, terutama di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap kualitas penelitian dan reputasi institusi pendidikan tinggi di Indonesia.

Sapi kurban berjenis simental bernama Seva tersebut memiliki bobot mencapai 1,25 ton dan akan dipotong di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Ciroyom, Jalan Arjuna, Kota Bandung. 

Daging kurban nantinya didistribusikan kepada masyarakat yang berhak menerima.

Baca Juga: Bobot Tembus 1 Ton Lebih, Ini Penampakan Sapi Kurban Bantuan Presiden di Kota Bogor

"Pada Hari Raya Iduladha tahun ini, Presiden Prabowo Subianto memberikan satu ekor sapi kurban untuk masyarakat Kota Bandung. Sapi berusia tiga tahun itu dibeli dari peternak lokal asal Kota Bandung dengan harga lebih dari Rp100 juta," kata Wali Kota Bandung, Muhamad Farhan, Rabu (27/5/2026).

Farhan menyebutkan, sebelumnya terdapat enam ekor sapi kurban yang diajukan dalam seleksi bantuan presiden. 

"Namun, hanya satu ekor yang dinyatakan lolos setelah melalui pemeriksaan ketat, terutama dari sisi kesehatan hewan," katanya.

Baca Juga: Hari Raya Idul Adha, Presiden Prabowo Subianto Sumbang Sapi Kurban di Pondok Pesantren As-Shogiri Bogor

Sementara itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung telah memeriksa lebih dari 18 ribu ekor hewan kurban. 

Sekitar 65 persen di antaranya merupakan domba dan kambing.

Pemerintah Kota Bandung memastikan pelaksanaan kurban tahun ini berjalan lancar dan tersebar di seluruh wilayah kelurahan. 

Selain itu, pengadaan sapi kurban bantuan presiden di Kota Bandung disebut telah dipercaya selama enam tahun berturut-turut.

Seskoad tercatat telah melahirkan sejumlah tokoh penting Indonesia, di antaranya Presiden ke-2 RI Soeharto, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, serta Presiden Prabowo Subianto sendiri yang juga merupakan alumni lembaga tersebut.

“Seskoad sebagai lembaga strategis pencetak para pemimpin bangsa dan tokoh nasional Indonesia,” ujar Prabowo dalam sambutannya.

Baca Juga: Seskoad Berinovasi Secara Kontinu Mengintegrasikan Teknologi Dengan Sistem Pembelajaran Hybrid

Selain itu, tiga lulusan SESKOAD juga pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, yakni Umar Wirahadikusumah, Sudharmono, dan Try Sutrisno.

Tidak hanya berkontribusi di tingkat nasional, SESKOAD juga memiliki reputasi internasional.

Empat Kepala Staf Angkatan Darat Singapura tercatat pernah menempuh pendidikan di lembaga tersebut, yakni Neo Kian Hong, Melvyn Ong, David Neo Chin Wee, dan Cai Dexian.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyatakan, siap menindaklanjuti berbagai evaluasi strategis demi meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun mendatang.

Sebelum penyampaian tersebut, terlebih dahulu penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) XIII, dilanjutkan penetapan hasil pembahasan LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2025, diakhiri sambutan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. 

Baca Juga: Bahas LKPJ 2025, Pansus DPRD Soroti Efektivitas Anggaran dan Layanan Publik

"Sebagaimana dimaklumi, bahwa DPRD Jawa Barat melalui Pansus XIII ditugaskan untuk membahas LKPJ Gubernur TA 2025.Hari ini Pansus XIII telah selesai melaksanakan tugasnya dan melaporkan hasil kerjanya. Rekomendasi atas LKPJ Gubernur TA 2025 ditetapkan menjadi keputusan DPRD," kata Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa Karya Guna.

Rekomendasi DPRD Jawa Barat itu, lanjut Buky Wibawa Karya Guna, selanjutnya menjadi bahan perumusan untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, penyusunan anggaran daerah pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, serta penyusunan Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Gubernur, atau kebijakan strategis gubernur.

Rekomendasi tersebut disampaikan kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti, dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri. 

Baca Juga: Dedie Rachim Paparkan LKPJ 2025, Akui Masih Banyak PR untuk Tingkatkan Kesejahteraan Warga Bogor

Oleh karena itu, DPRD Jawa Barat dalam melaksanakan fungsi pengawasan perlu memaksimalkan perannya melalui pemberian rekomendasi yang konstruktif guna mendorong perbaikan kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara berkesinambungan pada tahun-tahun berikutnya.

Farhan menyebut, korban kedua ditemukan pada malam hari setelah sebelumnya ada laporan korban pertama. 

Menurutnya, salah satu penyebab yang menjadi perhatian adalah kecelakaan lalu lintas yang diduga berkaitan dengan konsumsi minuman keras (miras).

Baca Juga: Sorak Kemenangan Berakhir Jadi Tumpukan Sampah ‎

"Semalam ditemukan lagi korban wafat yang kedua. Kecelakaan lalu lintas karena minuman keras," kata  Farhan kepada wartawan, Senin (25/5/2026).

Pemerintah Kota Bandung juga menemukan banyak sampah botol miras selama perayaan berlangsung. 

Bahkan, jumlah botol yang terkumpul disebut mencapai satu mobil pikap.

Baca Juga: Persib Bandung Cetak Sejarah 3 Kali Juara Berturut, Bobotoh Bogor Arak-Arakan hingga Tugu Kujang

Melihat kondisi tersebut, Farhan menegaskan, pihaknya akan bekerja sama dengan kepolisian untuk menggelar razia besar-besaran terhadap peredaran minuman keras ilegal di Kota Bandung.

"Kami akan melakukan razia minuman keras habis-habisan karena dampaknya ternyata sangat dahsyat," tegasnya.

Farhan memastikan, tidak akan ada lagi agenda perayaan besar Persib yang bersifat keramaian dalam waktu dekat. 

Baca Juga: Catat Sejarah, Bojan Hodak Beberkan Kunci Keberhasilan Persib

Selain alasan keamanan, Kota Bandung juga tengah melakukan sterilisasi pengamanan menjelang kunjungan Presiden.

"Sudah tidak ada acara Persib lagi yang sifatnya ramai," ujarnya.

Sementara itu, trofi juara Persib untuk sementara disimpan di Balai Kota Bandung selama dua hari.

Di sisi lain, perayaan besar tersebut meninggalkan dampak cukup serius terhadap kondisi kota. 

Baca Juga: Pembongkaran Lapak PKL di Cicadas Bandung Memanas, Pedagang Sebut Tidak Ada Pemberitahuan

Pemerintah Kota Bandung mencatat volume sampah meningkat sekitar 10 persen atau mencapai kurang lebih 50 ton hanya dalam dua hari terakhir.

Petugas juga menemukan banyak warga dalam kondisi mabuk tertidur di sejumlah ruas jalan hingga taman kota. 

Selain itu, sekitar 35 titik taman di Bandung mengalami kerusakan akibat membludaknya massa perayaan.

Baca Juga: Ungkap Kasus Peredaran Narkotika dan Obat Keras Terlarang di Kabupaten Bogor

"Kami keliling semalaman untuk membubarkan yang masih pesta sekaligus membersihkan jalan. Hampir semua titik taman rusak dan sekarang sedang diperbaiki," kata Farhan.

Meski menimbulkan berbagai dampak, Farhan menilai, perayaan juara Persib tahun ini menjadi salah satu pesta terbesar di Kota Bandung.

Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat dari Fraksi PPP, Arief Maoshul Affandy mengatakan, ada tiga langkah konkret yang saat ini dilakukan untuk memastikan proses penyembelihan hewan kurban berjalan sesuai aturan.

“Pertama pemeriksaan ante mortem dan post mortem, kami memastikan petugas medis turun ke lapangan untuk memeriksa kesehatan hewan sebelum dan sesudah disembelih,” kata Arief, dikutip Kamis (20/5/2026).

Baca Juga: Menuju Iduladha 1447 H Pemkot Bogor Pastikan Ketersedian hingga Kesehatan Hewan Kurban

Selain pemeriksaan kesehatan, DPRD Jawa Barat juga menekankan penerapan prinsip animal welfare atau kesejahteraan hewan saat proses penyembelihan berlangsung.

“Kami menekankan hewan kurban tidak boleh stres saat akan disembelih. Penggunaan alat bantu seperti pisau yang sangat tajam adalah standar yang tidak bisa ditawar,” ucapnya.

Menurutnya, aspek syariat juga menjadi perhatian utama agar proses penyembelihan tidak hanya sah secara agama, tetapi juga menjamin kualitas daging yang aman dikonsumsi masyarakat.

Baca Juga: Jangan Asal Sembelih, Kementan Tekankan Standar Halal dan Kesejahteraan Hewan Kurban

“Ketiga tentu sertifikasi halal. Proses sembelih harus benar secara syariat agar kualitas dagingnya pun terjamin secara kesehatan,” katanya.

Tak hanya fokus pada proses penyembelihan, Komisi II DPRD Jawa Barat juga menyoroti penanganan limbah hewan kurban agar tidak mencemari lingkungan.

Arief menyebut, pihaknya mendorong pemerintah daerah menyiapkan standar operasional prosedur (SOP) khusus terkait pengelolaan limbah kurban selama Idul Adha.

“Tentu ini menjadi concern kami. Komisi II mendorong pemerintah daerah untuk menyiapkan SOP khusus penanganan limbah kurban,” ucapnya.

Baca Juga: 2.560 Sapi Masuk Jabodetabek, Badan Karantina Perketat Pengawasan Pastikan Hewan Kurban Aman

“Kami mengimbau masyarakat tidak membuang limbah hewan kurban ke sungai dan kami mendorong pembuatan lubang penampungan limbah seperti septic tank sementara agar tidak mencemari lingkungan dan menimbulkan bau berlebih,” imbuhnya.

Hal itu penting agar ada kepastian siapa yang akan mengelola masjid di SMAN 3 Sukabumi tersebut, termasuk menghindari pihak-pihak luar yang punya tujuan tidak baik.

“Ada sedikit gejolak yang harus kita sama-sama cari solusinya, dan alhamdulilah sudah disepakati akan dibuatkan MoU atau aturan terkait kerja sama pengelolaan masjid yang berada di SMAN 3 Kota Sukabumi ini,” kata Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, A Yamin usai kunjungan kerja ke SMA Negeri 3 Kota Sukabumi, pada Rabu (20/5/2026) kemarin.

Baca Juga: Dedie Rachim Usulkan Moratorium Angkot Kabupaten ke Dishub Jabar

Nantinya, lanjut A Yamin, pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membuat MoU dengan masyarakat setempat termasuk SMAN 3 Kota Sukabumi terkait pengelolaan masjid tersebut.

Ada dua dokumen terkait pengelolaan masjid yang ada di SMAN 3 Kota Sukabumi ini yang harus sesuai dengan aturan pengelolaan masjid dan soal pengelolaan SMA dan SMK.

“Alhamdulilah sudah siap, tidak ada kesulitan, dan setelah ini diharapkan tidak ada masalah dalam pengelolaan masjid, semakin tertib, kondusif,” harapnya.

Komisi V DPRD Jawa Barat menyebut, Sekolah Maung harus menjadi institusi pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang unggul dan berdaya saing global.

Hal itu diungkapkan Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung saat melakukan peninjauan intensif ke SMAN 1 Majalengka guna memastikan kesiapan sekolah yang diproyeksikan dalam program Sekolah Maung yang merupakan program unggulan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Baca Juga: DPRD Jawa Barat Ingatkan Potensi Kesenjangan dalam Program Sekolah Maung

Menurut Yomanius, kunjungan itu bertujuan memastikan bahwa setiap tahapan pendidikan, mulai dari input siswa (raw material) hingga proses pembelajaran di kelas, berjalan dengan standar kualitas yang tinggi.

Terlebih, implementasi Sekolah Maung merupakan langkah serius untuk mewujudkan pemerataan pendidikan yang bermutu.

“Kita tidak mau main-main dengan program ini. Ini bukan urusan politik atau sekadar urusan gubernur, melainkan tanggung jawab moral kita untuk memastikan proses pembelajaran di lingkungan pendidikan benar-benar berkualitas,” kata Yoamanius, dikutip Rabu (20/5/2026).

Baca Juga: Tegaskan Tak Ada Pergantian Nama Sekolah Unggulan di Bandung, Dedi Mulyadi: Sekolah Maung Itu Program

Yomanius menambahkan, fokus utama harus tertuju pada penguatan sistem pembelajaran agar sekolah yang diproyeksikan benar-benar menjadi sekolah model yang berintegritas dan standar tinggi harus diterapkan secara menyeluruh tanpa pengecualian.

“Proses itu harus terjaga, mulai dari raw material hingga proses output-nya harus berkualitas, sehingga lulusannya pun memiliki kualitas yang membanggakan,” imbuhnya.

Program itu, kata Yomanius, diharapkan tidak hanya menjadi label atau identitas fisik semata.

"Tetapi menjadi motor penggerak bagi sekolah-sekolah lain di Jawa Barat untuk meningkatkan kompetensinya," ujarnya.

Baca Juga: Komisi IV DPRD Kota Bogor Lakukan Sidak ke SMAN 1, ini Tujuannya. 

Keberhasilan program ini akan diukur dari sejauh mana sistem pendidikan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas siswa secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, Yomanius menjelaskan, Program Sekolah Maung ini juga dipandang sebagai ikhtiar besar Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan amanat regulasi untuk menjamin hak siswa mendapatkan layanan pendidikan terbaik secara merata.

Hal tersebut sejalan dengan target jangka panjang untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang kompetitif di tingkat nasional maupun internasional.

Baca Juga: Sekolah Garuda Diluncurkan, Fahira Idris Sampaikan 5 Rekomendasi

“Program Sekolah Maung adalah ikhtiar Jawa Barat untuk mendorong sekolah berkualitas sesuai amanat Perda No. 5 Tahun 2017 mengenai pemastian pendidikan yang berkualitas, bermutu, dan merata,” ucapnya.

CHarapan kita, program ini menjadi pilot project bagi sekolah-sekolah lain untuk meningkatkan kompetensinya. Ultimate goal-nya adalah melahirkan sekolah dan siswa-siswi yang benar-benar berkualitas,” tutup Yomanius.

Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Zaini Shoafri mengatakan, konsep Sekolah Maung pada dasarnya memiliki tujuan positif untuk mencetak siswa berprestasi dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

Tapi, kata dia, jangan sampai Sekolah Maung mengulang kegagalan konsep sekolah unggulan seperti Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang justru melahirkan kesenjangan pendidikan.

Baca Juga: Tegaskan Tak Ada Pergantian Nama Sekolah Unggulan di Bandung, Dedi Mulyadi: Sekolah Maung Itu Program

“Namanya prestasi, baik prestasi akademik, olahraga, seni maupun keagamaan untuk kemudian bisa ditonjolkan dan dipersiapkan dengan baik agar menghasilkan lulusan yang mampu bersaing,”kata Zaini, saat dihubungi, Selasa (19/5/2026).

Zaini mengingatkan konsep sekolah unggulan serupa pernah menuai kontroversi pada era RSBI yang akhirnya dibatalkan Mahkamah Konstitusi, karena dianggap memperkuat kesenjangan pendidikan.

“Jangan sampai ini mempertegas kastanisasi sekolah. RSBI dulu dianggap kasta paling tinggi dan sekolah lain berada di bawahnya. Itu yang jangan sampai terulang,” katanya.

Baca Juga: Komisi IV DPRD Kota Bogor Lakukan Sidak ke SMAN 1, ini Tujuannya. 

Konsep Sekolah Maung yang membuka peluang seleksi lintas wilayah tanpa batas zonasi pun berpotensi memunculkan persaingan tidak sehat.

Bahkan dalam pembahasan bersama Dinas Pendidikan Jawa Barat, kata dia, muncul wacana syarat minimal tingkat kecerdasan tertentu bagi calon siswa, meski masih dalam tahap kajian.

“Siapapun bisa masuk asal unggul. Tadi bahkan sempat disebut IQ minimal 130, walaupun itu masih dikaji,” katanya.

Baca Juga: Kenalkan Sekolah Unggulan, Polres Bogor Sosialisasi SPMB SMA Kemala Taruna Bhayangkara Tahun Ajaran 2026-2027

Menurutnya, siswa dengan kemampuan dan bakat istimewa memang perlu mendapatkan fasilitas pendidikan khusus, termasuk diproyeksikan menembus perguruan tinggi terbaik hingga level dunia.

Tak hanya jalur akademik, program Sekolah Maung juga diarahkan untuk memperkuat pendidikan vokasi melalui pengembangan SMK unggulan.

Namun, Yomanius menekankan kualitas pembelajaran dan praktik kerja harus menjadi perhatian utama.

Baca Juga: Tegaskan Tak Ada Pergantian Nama Sekolah Unggulan di Bandung, Dedi Mulyadi: Sekolah Maung Itu Program

“Karena ini vokasional, maka praktik-praktik bermutu harus menjadi fondasi utama agar siswa benar-benar siap masuk dunia kerja,” katanya.

Dalam pembahasan awal, Dinas Pendidikan Jawa Barat mengusulkan pembentukan 41 Sekolah Maung.

Namun, Komisi V DPRD Jabar menilai rencana tersebut terlalu agresif untuk tahap awal pelaksanaan pada tahun ajaran 2026-2027.

Baca Juga: Pemantauan Perda Pendidikan, Fahira Idris Puji Sekolah Swasta Gratis Jakarta dan Berikan Sejumlah Rekomendasi

Komisi V pun mendorong agar program dimulai melalui proyek percontohan atau pilot project sebelum diperluas ke berbagai daerah di Jawa Barat.

“Kita memandang sebaiknya tidak dulu semassif itu. Cukup beberapa sekolah yang dijadikan pilot project agar bisa dievaluasi terlebih dahulu,” ucapnya.

Regulasi tersebut dinilai mendesak sebagai langkah preventif menghadapi persoalan sosial yang dinilai semakin mengkhawatirkan di Jawa Barat.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Siti Muntamah mengatakan, Raperda tersebut akan menjadi usulan prakarsa DPRD Jawa Barat dan direncanakan masuk dalam Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026.

Baca Juga: Kades Megamendung Ngaku Tak Tahu Ada Pesta LGBT di Wilayahnya

“Pembuatan Raperda mengenai perlindungan keluarga dari perilaku seksual menyimpang atau LGBT hingga dampak negatif era digital ini sebagai tindak lanjut hasil audiensi dengan Giga Indonesia yang mendesak dibentuknya aturan tersebut karena resah dengan kondisi sosial saat ini,” kata Siti Muntamah, dikutip Selasa (19/5/2026).

Menurutnya, pembentukan Raperda tersebut dinilai penting bukan hanya karena kondisi sosial yang berkembang, tetapi juga karena sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Barat telah lebih dulu memiliki aturan serupa.

Siti Muntamah berharap ,regulasi itu nantinya dapat menjadi payung hukum dalam upaya perlindungan keluarga, khususnya anak-anak, dari dampak penyimpangan seksual dan pengaruh negatif era digital.

Baca Juga: Satreskrim Polres Cianjur Tangkap Pasangan LGBT Pelaku Curas Taksi Online

Siti mengatakan, usulan pembentukan Raperda dilatarbelakangi meningkatnya keresahan masyarakat terhadap berbagai persoalan sosial, termasuk perilaku seksual menyimpang dan dampak perkembangan digital terhadap keluarga.

“Mereka menyampaikan usulannya agar secepatnya dibentuk Ranperda yang dapat memberikan perlindungan kepada keluarga, khususnya upaya preventif dari penyimpangan seksual,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Giga Indonesia, Euis Sunarti menyoroti data terkait jumlah LGBT di Jawa Barat yang disebut menjadi yang tertinggi di Indonesia.

Baca Juga: Parlemen Uganda Loloskan Undang-undang LGBTQ, Hukuman Berat Menanti

Euis juga mengungkapkan data Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Jawa Barat yang mencatat lonjakan kasus HIV dalam tiga tahun terakhir.

Menurut dia, pada 2022 tercatat 8.620 kasus baru HIV di Jawa Barat. Angka itu meningkat menjadi 9.710 kasus pada 2023 dan kembali melonjak menjadi 10.405 kasus pada akhir 2024.

Euis menilai, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah melalui penguatan regulasi perlindungan keluarga dan pengawasan dampak sosial era digital.

Baca Juga: Polisi Bantah Adanya Dugaan Pesta LGBT di Sentul

Sebelumnya, Komisi V DPRD Jawa Barat menerima audiensi dari Giga Indonesia terkait desakan pembentukan Ranperda perlindungan keluarga dari perilaku seksual menyimpang dan dampak negatif era digital.

Dalam audiensi tersebut, DPRD Jawa Barat turut menghadirkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), mulai dari Bappeda Jabar, Biro Hukum Setda Jabar, Dinas Kesehatan Jabar hingga DP3AKB Jabar.

Dalam kasus itu, para tersangka diduga menjanjikan kepada korban dapat membuka koordinat dapur SPPG dengan meminta sejumlah uang hingga ratusan juta rupiah.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ade Safari menjelaskan, kasus tersebut berkaitan dengan dugaan modus penawaran pembukaan titik atau koordinat dapur SPPG kepada para korban.

Baca Juga: Polda Jawa Barat Tetapkan 6 Tersangka Perusuh May Day di Bandung, Temukan Bom Molotov hingga Sajam

"Ada empat orang tersangka dalam kasus penipuan ini, yakni YRN (Yon Ramdan Nuryamin), AY (Anwar Yusuf), AN (Ali Nugraha), OSP (Okky Septian Pradana)," katanya, Selasa (19/5/2026).

Ade Safari menyebut, untuk meyakinkan korban, para tersangka diduga memberikan identitas maupun dokumen yang seolah-olah resmi dan telah disetujui Badan Gizi Nasional (BGN). 

Bahkan, tersangka juga diduga mencatut nama sejumlah pejabat BGN.

Baca Juga: BGN Ingatkan SPPG: Tidak Boleh Menolak Pasokan UMKM, Peternak Kecil, dan Petani

"Namun setelah dilakukan pendalaman, polisi memastikan dokumen tersebut palsu dan tidak pernah diterbitkan oleh pihak terkait," katanya.

Penyidik kini masih mendalami kasus ini dan membuka kemungkinan adanya korban lain dengan modus serupa. Polisi menjerat para tersangka dengan pasal penipuan dan atau penggelapan sebagaimana diatur dalam KUHP.

Wakil BGN, Sony Sonjaya mengapresiasi kinerja Polda Jawa Barat yang berhasil mengungkap kasus penipuan ini.

"Kami mengapresiasi setinggi-tingginya dan terima kasih ke jajaran Polda Jabar yang sudah berhasil mengungkap modus penipuan titik koordinat," katanya.

Penundaan sidang gugatan korban selamat tabrakan kereta dikarenakan para tergugat tidak hadir dalam sidang perdana tersebut.

Sidang gugatan korban selamat tabrakan kereta itu ditunda selama dua pekan lantaran pihak tergugat tidak memenuhi panggilan persidangan.

Baca Juga: Gugatan Korban Tabrakan Kereta dengan KRL di Bekasi Resmi Terdaftar, Tuntut Ganti Rugi hingga Rp100 M

Penggugat, Rolland Potu menyayangkan ketidakhadiran para tergugat. 

Menurutnya, berdasarkan keterangan majelis hakim, surat panggilan sidang telah diterima oleh masing-masing pihak tergugat.

"Sangat disayangkan tergugat 1, 2, 3 dan 4 tidak hadir, padahal Persamaan di hadapan hukum atau equality before the law, menjamin setiap hak warga negara ketika mengalami suatu kerugian baik itu secara material maupun imaterial dapat mengajukan tuntutan hukum di muka persidangan," kata Roland di PN Bandung, Selasa (19/2026).

Rolland Potu merupakan salah satu penumpang yang selamat dalam insiden tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dengan Commuter Line di kawasan Bekasi Timur pada 27 April 2026 lalu. 

Baca Juga: Tabrakan Kereta di Bekasi, Presiden Prabowo Subianto Setujui Pembangunan Flyover Bekasi 

Kecelakaan tersebut menyebabkan 16 orang meninggal dunia dan puluhan penumpang lainnya mengalami luka-luka.

Kuasa hukum penggugat, Gaesang Taufikurochman menyebut, pihaknya berharap para tergugat dapat hadir pada sidang lanjutan agar proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam gugatannya, Rolland menggugat PT Kereta Api Indonesia, PT Biro Klasifikasi Indonesia, dan Danantara. Sementara PT Trinusa Travelindo ditetapkan sebagai turut tergugat.

Baca Juga: Tabrakan Kereta KA Argo Bromo vs KRL di Bekasi Timur, 7 Meninggal Dunia, 3 Sempat Terjebak Saat Evakuasi

Penggugat menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp750 ribu serta ganti rugi immateriil sebesar Rp100 miliar. 

Nilai gugatan tersebut diklaim diperuntukkan bagi para korban meninggal dunia maupun korban luka-luka dalam kecelakaan tersebut.

Salah satu pedagang PKL Cicadas, yang kesehariannya menjajakan baju di sana, Herman mengaku, bahwa dalam lapak tersebut pihaknya tidak diberitahukan sebelumnya, baik oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Kota Bandung.

“Enggak tahu. Enggak ada pemberitahuan (terkait pembongkaran lapak),” ujar Herman.

Baca Juga: Bangunan Liar di Cipininang Gading Bogor Dibongkar, Ini Sebabnya

Ia mengaku, pihaknya bersama ratusan pedagang PKL lainnya telah lama berjualan di sana, dan mendapatkan izin dari Pemkot Bandung dan Pemprov Jawa Barat.

“Tapi ini diizinkan. Ini (surat) dari DPRD, 2002 loh ini. Iya, dasar (jualan) di sini. Kejadian 97, 96. Itu dasarnya ini. Enggak ada (pemberitahuan) langsung bongkar,” ucapnya.

Surat izin pada masa lalu tersebut kata dia, akan menjadi dasar untuk membawa persoalan pembongkaran lapak PKL di Cicadas ke ranah hukum.

Baca Juga: 3 Syarat Utama Telah Terpenuhi, Pemkot Bakal Segera Keluarkan Izin Pembongkaran Pasar Bogor dan Plaza Bogor

“Akan ke jalur hukum. Harusnya ada pemberitahuan, barang dibereskan. Gubernur jangan merasa disayang oleh rakyat,” katanya.

Herman melanjutkan, mereka berdagang di trotoar Cicadas karena telah mendapat izin dari Pemkot Bandung di masa lalu sebagai kompensasi, usai digusur dari pembangunan Pasar Cicadas.

“Dulu 700. Terus turun, sekarang 560 pedagang (PKL Cicadas),” katanya.

Baca Juga: Sebanyak 22 Bangunan Liar di Terminal Cibinong Dibongkar Satpol PP Kabupaten Bogor, Ini Tujuannya

Sementara itu, Kepala Satpol PP Jawa Barat, Tulus Arifan menegaskan, bahwa berdasarkan info dari Pemkot Bandung, telah disampaikan pemberitahuan akan dilakukan pembongkaran lapak PKL.

Hanya saja dia menduga, pemberitahuan tersebut tidak sampai menyeluruh kepada para pedagang, sampai akhirnya terjadi protes.

Dalam pembongkaran kali ini, baru dilaksanakan sebagian dan akan dilanjutkan Selasa besok.

Baca Juga: Dedie Rachim Tegas Larang PKL Kembali ke Jalan Pedati, Kawasan Surya Kencana Bogor Kini Lebih Bersih

“Dan hari ini pedagang mungkin masih ada beberapa yang barang-barangnya ada, jadi barang-barang yang ada nanti akan mereka simpan. Jadi mereka minta waktu satu hari ini. Karena memang tadi rupanya ada yang sudah siap-siap berdagang,” paparnya.

Pada hari ini lanjut Tulus, ada sekitar 20-30 lapak PKL yang dibongkar dan akan dilanjutkan besok, sesuai dengan kesepakatan bersama pedagang.

“Nanti kita akan lanjutkan lagi besok. Sesuai dengan kesepakatan tadi ya, jadi kita menghormati semua kondisi ini,” tandasnya.

Hilal gagal terlihat akibat kondisi cuaca berupa hujan dan langit mendung yang menutup hampir seluruh titik pengamatan di Jawa Barat.

Pemantauan dilakukan selain di Unisba juga dilakukan di lima titik pengamatan di Jawa Barat.

Baca Juga: Hilal Belum Penuhi Kriteria MABIMS, Idulfitri 1 Syawal 1447 H Diperkirakan Jatuh 21 Maret

Namun, cuaca buruk menjadi kendala utama dalam proses rukyat sehingga hilal tidak dapat diamati secara langsung.

“Meski demikian, data hisab dari sejumlah wilayah di Jawa Barat menunjukkan posisi hilal telah memenuhi kriteria Neo MABIMS sebagai acuan penetapan awal bulan Hijriah,” Kepala Kantor Kemenag Jawa Barat, Dudu Rohman, Minggu (17/5/2026).

Dudu mengatakan, di Kota Banjar misalnya, ketinggian hilal tercatat mencapai 4 derajat 21 menit. Sementara di Pangandaran, ketinggian hilal mencapai 3 derajat 48 menit.

Baca Juga: Jangan Asal Sembelih, Kementan Tekankan Standar Halal dan Kesejahteraan Hewan Kurban

“Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, awal bulan Dzulhijjah 1447 Hijriah diprediksi jatuh pada Senin (18/5/2036).

“Namun, penetapan resmi tetap menunggu hasil sidang isbat dari Kementerian Agama Republik Indonesia,”katanya.

Dudu Rohman menyatakan, hasil rukyat dari Jawa Barat akan menjadi bagian dari laporan nasional dalam sidang isbat penentuan awal Dzulhijjah 1447 Hijriah.

Usai pertandingan yang berakhir dengan skor 2-1 untuk Maung Bandung, para suporter turun ke jalan melakukan konvoi hingga menyebabkan kemacetan di sejumlah ruas jalan, terutama di kawasan Jalan Pasupati.

Pertandingan panas yang digelar di Stadion Samarinda, markas Borneo FC Samarinda, berlangsung sengit sejak menit awal. 

Baca Juga: Laga Panas Persija vs Persib Dipindah Tak Main di GBK, Pramono Anung:  Saya Termasuk yang Kecewa

Persija Jakarta sempat unggul lebih dulu melalui gol cepat yang dicetak Alaaeddine Ajaraie di babak pertama.

Namun, keunggulan Persija tidak bertahan lama. Persib Bandung berhasil membalikkan keadaan lewat dua gol Adam Alis pada menit ke-28 dan menit ke-38.

Kemenangan Persib langsung disambut euforia besar oleh para bobotoh di Kota Bandung. 

Baca Juga: Ridho Tetap Optimistis Meski Persija “Home” di Samarinda Saat Hadapi Persib

Sejumlah titik nonton bareng atau nobar dipenuhi suporter yang merayakan kemenangan tim kebanggaannya.

Tak berselang lama, ribuan bobotoh turun ke jalan melakukan konvoi sambil menyalakan flare dan mengibarkan atribut Persib. 

Akibatnya, sejumlah ruas jalan di pusat Kota Bandung mengalami kemacetan parah, salah satunya di kawasan Jalan Pasupati yang dipadati massa suporter.

Baca Juga: Wakil Gubernur Jabar Erwan Minta Bobotoh Jaga Kondusivitas Saat Laga Persib vs Perisija

Sementara itu, Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Rudi Setiawan, mengimbau masyarakat agar perayaan kemenangan dilakukan dengan tertib, aman, dan tidak merugikan pengguna jalan lainnya.

"Rayakan kemenangan dengan rasa bahagia, tertib, tanpa adanya aksi yang merugikan orang lain," kata Irjen Pol Rudi Setiawan, Minggu (10/5/2026)

Polda Jawa Barat juga menurunkan sejumlah personel untuk mengawal jalannya konvoi bobotoh agar tetap kondusif serta mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di jalan raya.

Peristiwa penusukan itu terjadi di Jalan Sekelimus Tengah RT 03 RW 06, Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Sabtu (9/5/2026) malam.

Kapolsek Bandung Kidul, Kompol Sulardjo mengatakan, korban penusukan dan pelaku sebelumnya masih memiliki hubungan keluarga. 

Baca Juga: Warga Caringin Bogor Ditusuk Tetangga Usai Salat Jumat, Pelaku Berhasil Diamankan

Pelaku diketahui merupakan mantan kakak ipar korban sebelum bercerai dengan kakak korban.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, aksi penusukan diduga dipicu dendam lama. 

"Korban ini dahulu sering ikut campur urusan keluarga. Sampai akhirnya kakak korban bercerai dengan suaminya tersangka," kata Sulardjo, Minggu (10/5/2026).

Baca Juga: Geger Penemuan Mayat dengan Luka Tusuk di Dekat Stadion Si Jalak Harupat, Polisi Tangkap Pelaku Penusukan

Menurut polisi, pelaku juga menyimpan kekesalan karena akses untuk bertemu anaknya diduga dipersulit oleh korban. Hal tersebut kemudian memicu pelaku mendatangi lokasi korban di kawasan Sekelimus Tengah.

"Pengakuannya, akses untuk menemui anak dipersulit sama korban, akhirnya dendam," tambahnya.

Sebelum kejadian penusukan, pelaku berangkat dari wilayah Rancasari sekitar pukul 16.00 WIB menggunakan angkutan kota. 

Baca Juga: Hendak Menolong, Mahasiswa UPI Diduga Jadi Korban Penusukan Saat Demo di Sekitar DPRD Jabar

Ia sempat mencari mantan istri dan anaknya, namun keduanya tidak berada di tempat.

Sesampainya di sekitar belakang rumah makan dekat lokasi kejadian, pelaku justru bertemu dengan korban. 

Keduanya kemudian terlibat cekcok hingga terjadi kontak fisik.

Baca Juga: Pria di Gunung Putri Bogor Tusuk Pemotor Pakai Pisau Dapur, Pelaku: Masih Kenal Gue Gak?

"Korban sempat menabrak pelaku menggunakan mobil pribadi. Setelah itu korban turun dari mobil dan pelaku menghampiri," kata Sulardjo.

Korban disebut sempat berusaha meminta pertolongan warga sambil menendang pelaku. 

Namun, pelaku tiba-tiba mengeluarkan pisau dapur dan menusukkan senjata tajam tersebut sebanyak empat hingga lima kali ke bagian dada korban.

Baca Juga: Pelaku Penusukan di Tangerang Ditembak Usai Mencoba Kabur

Usai melakukan aksinya, pelaku langsung diamankan warga bersama anggota Bhabinkamtibmas yang berada di lokasi. 

Polisi juga mengamankan barang bukti berupa pisau dapur yang digunakan dalam penusukan tersebut.

Polisi masih terus mendalami kasus ini. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku diduga telah merencanakan aksi tersebut sejak pagi hari.

Baca Juga: Buntut Kasus Penusukan, BPS Bogor Minta Masyarakat Waspada Petugas Sensus Palsu 

"Sudah direncanakan sejak pagi. Yang dipakai itu pisau dapur. Kami masih dalami," jelasnya.

Korban kemudian segera dilarikan ke Rumah Sakit Pindad menggunakan ambulans. Namun, nyawanya tidak tertolong.

"Pukul 21.13 WIB korban dinyatakan meninggal dunia," ungkap Sulardjo.

Baca Juga: Pelaku Penusuk Bocah Perempuan Pulang Mengaji di Cimahi Diringkus

Sementara itu, pelaku saat ini telah diamankan di Mapolsek Bandung Kidul untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. 

Dalam keterangannya di Bandung, Jumat (8/5/2026), Erwan menegaskan tidak boleh ada aksi sweeping maupun perusakan kendaraan berpelat nomor polisi B yang kerap dikaitkan dengan warga Jakarta atau pendukung Persija.

Menurutnya, akhir pekan di Kota Bandung biasanya dipadati wisatawan dan pengunjung dari berbagai daerah, terutama Jakarta. Karena itu, ia meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi atau langsung mengaitkan kendaraan berpelat B dengan suporter tim tamu.

Baca Juga: Laga Panas Persija vs Persib Dipindah Tak Main di GBK, Pramono Anung:  Saya Termasuk yang Kecewa

“Ini pertandingan dilaksanakan hari Minggu, biasanya Kota Bandung khususnya banyak kedatangan wisatawan, tamu dari daerah lain terutama dari Jakarta. Sabtu-Minggu juga banyak yang kulineran di Bandung,” kata Erwan.

Ia menilai, tidak semua pengguna kendaraan berpelat B berasal dari Jakarta ataupun pendukung Persija. Banyak warga Bandung yang bekerja di Jakarta dan menggunakan kendaraan dengan nomor polisi B.

“Kepada seluruh Bobotoh untuk menjaga kondusivitas di Jawa Barat ini, jangan sampai ada aksi sweeping, tidak boleh ada perusakan kendaraan,” katanya.

Erwan juga mengingatkan bahwa suasana aman dan tertib yang selama ini terjaga harus terus dipertahankan, terutama saat pertandingan sarat rivalitas seperti Persib kontra Persija berlangsung.

“Jadi tolong jangan ada perusakan dan sweeping, mari jaga kondusivitas yang selama ini terjaga dengan baik,” ucapnya.

Ia mencontohkan pertandingan sebelumnya saat Persija bertandang ke Bandung yang berlangsung aman, lancar, dan kondusif tanpa insiden berarti.

Baca Juga: Persija vs Persib Hijrah ke Luar Jakarta, Alasan Keamanan Partai Tersebut Pindah ke Samarinda 

“Pertandingan yang lalu, ketika Persija tandang ke Bandung, berjalan dengan aman, lancar dan kondusif, mari kita terus jaga seperti itu,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Erwan juga memprediksi Persib Bandung mampu meraih kemenangan dalam laga yang akan digelar di Stadion Segiri tersebut.

“Prediksi saya 1-2 untuk Persib Bandung,” katanya

Kepala Rutan Kelas I Bandung, Mashuri Alwi menegaskan, bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar seremonial, melainkan upaya mempertegas posisi institusi terhadap segala bentuk pelanggaran keamanan dan ketertiban.

Pelaksanaan ikrar dan pembersihan ini disaksikan langsung oleh perwakilan Aparat Penegak Hukum (APH), di antaranya Danramil, Kapolsek, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), serta Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK).

Baca Juga: Zero Halinar Digaungkan di Lapas Bogor, Kalapas: Tidak Ada Ruang untuk HP Ilegal dan Narkoba

"Kehadiran rekan-rekan dari TNI, Polri, dan BNN merupakan saksi bahwa kami berkomitmen mempertegas kembali bahwa narkoba, handphone ilegal, dan praktik penipuan adalah musuh bersama yang harus kita bersihkan dari dalam Rutan," kata  Mashuri Alwi, Jumat (8/5/2026).

Rangkaian kegiatan diawali dengan inspeksi mendadak (sidak) ke kamar-kamar hunian warga binaan. 

Petugas gabungan menyisir setiap sudut blok untuk memastikan tidak ada barang terlarang yang disembunyikan. 

Selain penggeledahan fisik, Rutan Kelas I Bandung juga menyelenggarakan tes urine massal bagi seluruh petugas dan warga binaan.

"Hari ini kita melaksanakan sidak ke sel dan tes urine. Kami mengajak penegak hukum turun langsung ke blok untuk memastikan barang-barang terlarang dibersihkan dari lingkungan ini," tambahnya.

Baca Juga: Rutan Kelas I Bandung Gagalkan Penyelundupan Narkoba dari Pengunjung, Petugas Temukan 20 Bungkus Sabu

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, Mashuri mengungkapkan, bahwa seluruh petugas Rutan Kelas I Bandung dinyatakan bersih dari penyalahgunaan zat terlarang.

"Alhamdulillah, untuk tes urine seluruh petugas hasilnya negatif. Sementara untuk warga binaan, saat ini masih dalam proses menunggu hasil laboratorium," ungkapnya.

Langkah preventif tersebut merupakan respons atas tantangan penyelundupan barang terlarang yang kerap mengancam integritas lembaga pemasyarakatan. 

Baca Juga: 1.652 Lowongan Petugas PPSU Pemprov DKI Jakarta, Perekrutan Dijamin Bebas dan Pungli

Mashuri Alwi pun memberikan peringatan keras, tidak hanya kepada warga binaan, tetapi juga kepada jajarannya.

"Kami dengan tegas melawan adanya penyelundupan narkoba dan handphone. Saya pastikan akan ada tindakan tegas bagi petugas apabila terbukti ada yang bermain atau mencoba menyelundupkan handphone maupun narkoba ke dalam," katanya.

Untuk mengelabui petugas Lapas Narkotika, pelaku menyembunyikan sabu dan inex ersebut di alat kelaminnya.

Aksi penyelundupan narkoba itu digagalkan saat petugas Lapas Narlotika Bandung melakukan pemeriksaan terhadap warga binaan usai menerima kunjungan.

Baca Juga: Petugas Lapas Banceuy Bandung Gagalkan Penyelundupan Sabu yang Dimasukan ke Alat Vital 

Wanita berinisial S sebelumnya diketahui melakukan kunjungan kepada warga binaan berinisial A.

Setelah bertemu di ruang kunjungan, pelaku diduga menyerahkan narkoba yang telah disembunyikan di tubuhnya, kemudian langsung keluar dari area lapas.

Namun saat warga binaan A hendak kembali masuk ke dalam blok lapas melalui pintu pemeriksaan, petugas menemukan sejumlah barang bukti berupa 12 paket sabu, 10 paket sinte bibit, satu paket bibit sinte cair, lima butir inex, serta satu buah cangklong.

Baca Juga: Zero Halinar Digaungkan di Lapas Bogor, Kalapas: Tidak Ada Ruang untuk HP Ilegal dan Narkoba

“Jadi petugas mecurigai gerak gerik warga binaan dan setalah dicek barang yang dibawa pengujung wanita itu terdapat narkoba, petugas pun langsung mengamankan wanita tersebut dan dari penganguan barang tersebut disembuyikan lewat alat kelamin,” kata Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung, Sopiana.

Untuk proses lebih lanjut, petugas lapas menyerahkan pelaku beserta barang bukti kepada Satresnarkoba Polresta Bandung guna menjalani pemeriksaan dan pengembangan kasus lebih lanjut.

Tujuannya hanya satu, yakni agar tambang legal yang hari ini masih ditutup oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, agar segera dibuka operasionalnya.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto pun sempat turun langsung menemui warga, menampung aspirasi yang disampaikan terkait penutupan tambang.

Baca Juga: Fakta Terbaru Jalur Khusus Tambang Dibeberkan Bupati Bogor Rudy Susmanto, Berikut Target yang Dijanjikan Selesai Tahun Ini

Merespon demo ribuan warga terdampak tambang tersebut, Dedi Mulyadi menjelaskan, mereka menggelar aksi karena kompensasi yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak sesuai komitmen awal.

Di mana sebelumnya, Pemprov Jabar menjanjikan kompensasi penutupan sementara tambang untuk tiga bulan. Namun dalam perjalanannya, hanya diberikan satu bulan.

Hal tersebut, kata Dedi, bukan tanpa alasan, perubahan penerima yang membengkak dari 3 ribu menjadi 18 ribu orang berdasarkan usulan kepala desa setempat, menjadi dasar, pemberian kompensasi hanya diberikan satu kali.

Baca Juga: 21 Tahun Beroperasi Diam-Diam, Polisi Bongkar Tambang Emas Ilegal Pongkor di Bogor, Raup Rp9 M Tiap Bulan 

“Kalau 18 ribu tidak diberi, maka akan begini, akan begini, begini. Sehingga kan tadinya saya menghitung bahwa kalau 3 ribu dikasih misalnya Rp3 juta, maka itu 6 bulan cukup. Diberikan kompensasi tiap bulan. Tetapi kan yang mengajukannya 18 ribu, sehingga alokasi untuk yang 6 bulan itu hanya diberikan sekali,” kata Dedi di Kota Bandung, Rabu (6/5/2026).

Maka dari itu, lantaran semua warga dimasukkan ke dalam daftar penerima, padahal bukan pekerja tambang, akhirnya Pemprov Jabar membatasi pemberian kompensasi hanya satu kali.

“Karena jumlahnya itu dimasukkan semua, semua warga yang kerja tambang dan tidak kerja tambang dimasukkan harus menerima. Ya, kita penuhi,” ucapnya.

Baca Juga: Soal Peluang Dibukanya Tambang Kabupaten Bogor, Bupati Rudy Susmanto: Tunggu Lampu Hijau Pemprov Jabar

Menanggapi desakan pembukaan kembali tambang, Dedi menegaskan, persoalan tersebut bukan sekadar soal pekerjaan, tetapi juga menyangkut keselamatan dan kualitas hidup masyarakat luas, khususnya di jalur Parungpanjang.

Menurutnya, aktivitas tambang sebelumnya menimbulkan dampak panjang bagi warga, mulai dari kemacetan ekstrem hingga gangguan kesehatan.

“Yang dipikirkan adalah jalur Parungpanjang yang dilewati itu adalah masyarakat kita juga, yang harus dilindungi agar nyaman ketika sekolah, agar nyaman bepergian ke kantor, agar nyaman ketika pergi ke rumah sakit,” katanya.

Baca Juga: Dorong Verifikasi Ulang IUP Tambang di Kabupaten Bogor, KPK Ingatkan Risiko Kerusakan dan Peluang Korupsi

Ia menggambarkan penderitaan warga yang harus pulang larut malam, akibat kemacetan, hingga dampak kesehatan yang bahkan berujung kematian.

Pemerintah, kata dia, telah menangani sebagian dampak tersebut, termasuk santunan bagi korban dan pembangunan infrastruktur hingga perbatasan Banten.

Di tengah kebuntuan, sejatinya Pemprov Jabar sebenarnya telah menawarkan solusi alternatif, dengan mengalihkan pekerja tambang, khususnya buruh kasar, menjadi tenaga kebersihan di bawah DBMPR.

Baca Juga: Maraknya Tambang Ilegal di Kabupaten Bogor, Ketua DPRD Tolak Pembiaran dan Tekankan Risiko Keselamatan

Dengan upah harian tambang yang hanya berkisar Rp40 ribu hingga Rp50 ribu tanpa jaminan sosial, skema ini dinilai lebih layak dan aman. Namun, solusi tersebut hingga kini belum berjalan karena terkendala data.

“Saya meminta untuk saya masukkan menjadi tenaga kebersihan PU Provinsi Jawa Barat membersihkan jalan-jalan di wilayah Bogor. Tapi sampai sekarang datanya enggak ada yang mau ngasih,” ungkapnya.

Dedi menegaskan, keputusan membuka kembali tambang tidak bisa dilakukan terburu-buru.

Baca Juga: Wabup Bogor Jaro Ade: Penanganan Alih Fungsi Lahan di Kabupaten Bogor Diperlukan Kebijakan Nasional

Ia memilih menahan diri dari pertemuan dengan pengusaha tambang, demi menjaga integritas dan memastikan seluruh keputusan berbasis sistem yang tengah disusun.

Menurutnya, membuka tambang tanpa solusi jalur distribusi hanya akan memicu konflik baru di Parungpanjang.

“Kalau lewat Parungpanjang lagi, begitu dibuka nanti protes lagi yang Parungpanjang, demo lagi. Kan ini kan harus diambil jalan tengah, bagaimana kedua-duanya berjalan,” tegasnya.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi bahkan turun tangan langsung, dengan menemui orang tua siswa SMKN 2 Garut korban dugaan pemotongan rambut paksa tengah tekanan publik yang menguat di media sosial.

Kasus tersebut mencuat setelah video yang memperlihatkan sejumlah siswi SMKN 2 Garut memamerkan potongan rambut mereka viral.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Tegaskan Siap Diperiksa Terkait Insiden Pesta Rakyat dalam Pernikahan Putranya di Garut

Dalam narasi yang beredar, rambut para pelajar tersebut diduga dipotong tanpa persetujuan oleh oknum guru bimbingan konseling (BK), sesaat setelah kegiatan olahraga.

Insiden tersebut diketahui terjadi pada Kamis (30/4/2026) di kawasan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut.

Peristiwa itu langsung memantik perdebatan luas soal batasan disiplin di sekolah dan perlindungan hak siswa.

Baca Juga: Adu Kreativitas dan Inovasi Anggota Muda Pramuka SMKN 1 Bogor Gelar Tunas 14

Dedi memastikan dirinya telah menerima langsung orang tua para siswi, guna menyerap informasi secara utuh terkait kejadian tersebut.

“Siswa yang di Garut yang dipotong oleh guru (Bimbingan Konseling) BK-nya. Kemarin orangtua siswanya sudah ketemu dengan saya,” kata Dedi saat ditemui di Kota Bandung, Rabu (6/5/2026).

Sebagai langkah awal, Pemprov Jawa Barat memberikan penanganan cepat kepada para korban.

Baca Juga: PWI Jaya dan MKKS SMK DKI Jakarta Gelar Literasi Media di SMKN 8

Mereka difasilitasi untuk merapikan kembali rambut di salon sebagai bentuk pemulihan awal.

“Anak-anaknya sudah merapikan rambutnya di salon, kemarin sudah saya kirim mereka ke salon untuk merapihkan rambutnya,” ucapnya.

Kasus ini kini menjadi sorotan tajam, membuka kembali diskursus lama tentang praktik pendisiplinan di lingkungan pendidikan yang dinilai melampaui batas, sekaligus menuntut adanya evaluasi serius terhadap peran dan pendekatan tenaga pendidik di sekolah.

Para siswi SMKN 2 Garut tersebut dipotong rambutnya oleh oknum guru, dengan dalih diwarnai, sementara mereka menggunakan hijab.

Dalam aksi pencurian itu pelaku berhasil mengambil tablet dan tas sekolah di rumah warga di Jalan Lio Genteng, Kecamatan Astanaanyar.

Dalam rekaman CCTV, terlihat detik-detik saat dua pria melancarkan aksi pencurian itu.

Baca Juga: Terekam Jelas, Komplotan Maling Sikat Motor dan Gadget Penghuni Kost di Kopo Bandung

Satu pelaku masuk ke dalam rumah secara mengendap-endap, sementara pelaku lainnya berjaga di luar untuk memantau situasi sekitar.

Menurut pemilik rumah, Ajidin, saat kejadian kondisi rumah sedang sepi.

Istrinya berada di dalam kamar karena sakit, sementara dirinya sedang berjualan pecel lele. Anak korban diketahui berada di warung.

Baca Juga: Hampir Setahun, Polres Bogor Baru Balikin Kambing dan Mobil Milik Lansia yang Dirampok di Cileungsi

Aksi pencurian itu baru terungkap ketika anak korban menyadari sejumlah barang miliknya hilang.

Ia kemudian memeriksa rekaman CCTV dan mendapati kejadian tersebut.

“Waktu itu rumah lagi sepi, saya lagi jualan. Pas dicek CCTV, ternyata ada dua orang masuk. Mereka ambil tablet sama tas sekolah anak saya,” kata Ajidin, Rabu (6/5/2026).

Baca Juga: Maling Kotak Amal Masjid Nurun Najah Diringkus Petugas Babinsa Ranggamekar Bogor

Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian sekitar Rp4 juta.

Diduga, pelaku memanfaatkan kondisi lingkungan yang sepi pada malam hari, serta pagar rumah yang tidak dalam keadaan terkunci.

Kasus itu telah dilaporkan ke pihak kepolisian setempat, yakni Polsek Astanaanyar, dan saat ini tengah dalam penanganan lebih lanjut.

Peristiwa pembacokan itu tetrjadi saat korban hendak mencari tukang tambal ban pada Selasa (5/5/2026) dini hari.

Akibat pembacokan itu, korban mengalami luka bacok dibagian kepala yang cukup serius sehinga haru dilakukan pengobatan dan dijahit.

Sementara atas itu, kepolisian setempat belum mengetahui kejadian pembacokan tersebut.

Baca Juga: Penganiayaan Berujung Maut di Cinambo Bandung, Dipicu Cemburu Asmara

Kapolsek Batununggal, Iptu Ahmad Rifai mengatakan, pihaknya belum mendapatkan laporan dan korban belum lapor.

“Gak tahu, masuk wilayah Kita atau Lengkong, gak ada laporan,” katanya.

Sebelumnya, pendaftaran gugatan secara e-court sempat ditolak karena belum memenuhi persyaratan administrasi. 

Namun, setelah dilakukan perbaikan berkas, gugatan tersebut akhirnya dinyatakan lengkap dan dapat diproses lebih lanjut.

Penggugat, Rolland Potu, merupakan salah satu penumpang yang selamat dalam insiden tabrakan kereta yang terjadi di wilayah Bekasi Timur. 

Baca Juga: KA Argo Bromo Anggrek Berubah Nama jadi KA Anggrek, Ini Maknanya

Kecelakaan tersebut diketahui menyebabkan 16 orang meninggal dunia serta puluhan lainnya mengalami luka-luka.

Rolland mengajukan gugatan terhadap PT Kereta Api Indonesia, PT Biro Klasifikasi Indonesia, dan Danantara, dengan turut tergugat PT Trinusa Travelindo. Dalam gugatannya, ia menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp750 ribu serta ganti rugi immateriil sebesar Rp100 miliar yang diperuntukkan bagi para korban meninggal maupun luka-luka akibat tabrakan kereta di Bekasi itu.

Sidang perdana perkara ini dijadwalkan akan digelar secara terbuka pada 19 Mei 2026 di Pengadilan Negeri Bandung.

Baca Juga: Tabrakan Kereta KA Argo Bromo vs KRL di Bekasi Timur, 7 Meninggal Dunia, 3 Sempat Terjebak Saat Evakuasi

Sementara itu, juru bicara Pengadilan Negeri Bandung, Adeng Abdul Khohar, sebelumnya menjelaskan bahwa penolakan sementara terhadap gugatan terjadi karena adanya kekurangan administrasi. 

"Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah status penggugat yang merangkap sebagai kuasa hukum, yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan," katanya, Selasa (5/5/2026)..

"Namun kini, setelah dilakukan perbaikan, perkara tersebut telah resmi terdaftar dan tinggal menunggu proses persidangan," imbuhnya.

Dalam kejadian pada Senin malam (5/5/2026), para komplotan maling berhasil menggondol sepeda motor serta sejumlah gadget milik penghuni, dengan total kerugian mencapai puluhan juta rupiah. 

Dalam video terlihat para komplotan maling itu dengan santai memasuki area kost saat kondisi tengah sepi.

Baca Juga: Lagi, Sekolah Dasar di Cibinong Kabupaten Bogor Jadi Sasaran Maling, Printer dan Infokus SDN 03 Pabuaran Raib

Memanfaatkan kelengahan penghuni, para pelaku berhasil menggasak beberapa barang sekaligus. 

Tidak hanya satu korban, kawanan tersebut mencuri kendaraan roda dua, serta perangkat elektronik berupa laptop dan ponsel milik penghuni.

Salah satu korban, Dwi Budi mengungkapkan, saat kejadian dirinya tengah tertidur di dalam kamar karena sakit dan lupa mengunci pintu. 

Baca Juga: Puluhan Perangkat Elektronik SDN Karadenan 01 Digondol Maling, Disdik Kabupaten Bogor Siapkan Skema Darurat Pelaksanaan TKA

Ia baru menyadari kejadian tersebut setelah terbangun dan mendapati barang-barangnya telah hilang.

"Saya tidur, lalu bangun sekitar setengah sembilan. Pas bangun, HP dan laptop sudah tidak ada. Saya kira diamankan teman, ternyata tidak. Setelah dicek, motor juga hilang," kata Dwi Budi, Selasa (5/5/2026).

Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian lebih dari Rp10 juta untuk perangkat elektronik. Sementara satu unit sepeda motor milik penghuni lain yang turut dicuri ditaksir senilai sekitar Rp24 juta.

Baca Juga: Maling Kotak Amal Masjid Nurun Najah Diringkus Petugas Babinsa Ranggamekar Bogor

Dari rekaman CCTV, dua orang dari komplotan maling itu masuk ke area kost untuk beraksi, sementara dua lainnya berjaga di luar untuk memantau situasi.

Peristiwa itu merupakan kejadian pertama di lingkungan kost tersebut. 

Namun, warga sekitar menyebut aksi pencurian serupa sudah beberapa kali terjadi di wilayah sekitar.

Baca Juga: Tragis! Pria di Bogor Tewas Setelah Dituduh Maling oleh Teman Sendiri

Saat ini, kasus pencurian tersebut telah ditangani oleh pihak kepolisian sektor Bojongloa Kaler. 

Polisi masih melakukan penyelidikan guna mengungkap identitas dan keberadaan para pelaku.

Pelaku berinisial AS, berusia 23 tahun, diamankan bersama adik dari salah satu warga binaan, pada Senin, 4 Mei 2026.

Upaya penyelundupan narkoba ini terjadi sekitar pukul 14.45 WIB di Lapas Banceuy, Kota Bandung.

Baca Juga: Aksi Kejar-kejaran di Laut, Polisi Gagalkan Penyelundupan Narkotika Jaringan Internasional, Amankan 27 Kg Sabu

Petugas mencurigai gerak-gerik pelaku saat berada di area kunjungan.

Kepala Lapas Banceuy, Eris Ramdani menjelaskan, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, petugas menemukan sebanyak 13 paket sabu yang disembunyikan di dalam dubur pelaku menggunakan kondom.

“Keduanya sempat melewati kunjungan, tapi kami melihat ada kecurigaan dari gerak-geriknya, sampai akhirnya kami langsung menangkap keduanya,” kata Eris, Senin (4/5/2026).

Baca Juga: Petugas Lapas Banceuy Bandung Gagalkan Penyelundupan Sabu dalam Bumbu Mi Instan

Eris mengatakan, dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa barang haram tersebut rencananya akan diberikan kepada seorang warga binaan bernama Denis Setiawan, yang tengah menjalani hukuman atas kasus pencurian.

Ia merupakan narapidana pindahan dari Lapas Kebon Waru sejak Oktober 2025 dengan masa pidana tiga tahun.

Pelaku mengaku nekat melakukan aksi tersebut karena dijanjikan imbalan sebesar Rp1 juta.

Baca Juga: Perangi Narkoba! Bupati Rudy Susmanto Awali Gerakan Tes Urine di Lingkungan Pemkab Bogor

“Selanjutnya, kami serahkan ke Satresnarkoba Polrestabes Bandung untuk dilakukan pendalaman. Kasus ini sudah ketiga kalinya dan alhamdulillah bisa kami gagalkan. Tapi, untuk modus memasukkan ke dubur untuk tahun ini menjadi kali pertama,” katanya.

Kasus tersebut kini ditangani oleh Satresnarkoba Polrestabes Bandung untuk pengembangan lebih lanjut, termasuk menelusuri jaringan peredaran narkoba yang melibatkan warga binaan di dalam lapas.

Dari empat pelaku begal yang terlibat, dua orang berhasil diamankan polisi, sementara dua lainnya masih dalam pengejaran.

Kapolsek Astanaanyar, Kompol Fetrizal menjelaskan, bahwa pihaknya menerima laporan kejadian seorang kurir menjadi korban begal oleh para pelaku yang menggunakan senjata tajam.

Baca Juga: Modus Order Ojol, Pelaku Begal di Gunung Sindur Bogor Ditangkap Warga

“Korban melaporkan bahwa dirinya mendapat ancaman menggunakan senjata tajam. Selain itu, sepeda motor miliknya juga dirampas oleh pelaku,” kat Fetrizal, saat ditemui, Minggu (3/5/2026) malam.

Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi mengidentifikasi total empat orang pelaku yang terlibat dalam aksi begal tersebut.

Berkat kerja sama antara pihak kepolisian, Polrestabes Bandung, dan warga setempat, dua pelaku berhasil ditangkap pada sore harinya.

Baca Juga: 2 Pemuda Bandung Jadi Korban Begal, Tim Hukum Jabis Lakukan Pendampingan Hukum

“Dari hasil penyelidikan, total ada empat pelaku. Alhamdulillah dua orang sudah kami amankan, sementara dua lainnya masih dalam pengembangan dan pengejaran,” tambahnya.

Terkait barang milik korban, polisi mengungkapkan bahwa sepeda motor serta 12 paket yang dibawa korban saat kejadian masih berada di tangan pelaku yang kini berstatus buron.

“Barang-barang korban, termasuk sepeda motor dan paket, dibawa oleh pelaku lain yang saat ini masih kami kejar,” jelas Fetrizal.

Baca Juga: VIRAL! Aksi Begal Sadis Terekam CCTV di Soekarno Hatta Bandung, Korban Diancam Senjata di Jalan Gelap

Polisi juga mengamankan barang bukti berupa pisau lipat yang digunakan salah satu pelaku untuk mengancam korban.

Kejadian bermula sekitar pukul 13.30 WIB saat korban berhenti di pinggir jalan karena hujan deras.

Saat itu, pelaku datang menghampiri korban dengan dalih meminta plastik. Namun, salah satu pelaku tiba-tiba mengeluarkan pisau lipat dan menodongkannya kepada korban.

Baca Juga: Polisi Amankan 3 Pelaku Begal Modus Angkot di Cimahi, Sempat Jadi Sasaran Amuk Warga

Merasa terancam, korban langsung melarikan diri dan sempat meminta bantuan warga.

Namun, kondisi hujan lebat membuat situasi tidak terlalu diperhatikan oleh sekitar. Pelaku kemudian membawa kabur sepeda motor korban.

Selain mengamankan 6 orang tersangka, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti berbahaya yang dibawa oleh massa saat aksi May Day, di antaranya bom molotov, petasan, Senjata tajam (sajam), atribut penutup muka berwarna hitam.

Ade Safari, merinci identitas serta peran keenam tersangka yang berinisial MRN (21), MRA (17), RS (19), MFNA (19), FAP (21), dan HIS (20) mayoritas dari mereka berstatus pelajar.

Baca Juga: Polda Jawa Barat Ungkap 6 Tersangka Perusak Pos Polisi di Bandung Saat Aksi May Day Ternyata Pelajar dan Positif Obat Terlarang

Ia pun menyebutkan peran masing masing tersangka MRN berperan menyiapkan 20 unit bom molotov, helm, bendera, dan perlengkapan medis saat aksi May Day.

MRA Berperan melempar pos polisi (pospol), merusak videotron, dan membuat stiker provokatif. RS berperan melempar pospol dan merusak videotron.

MFNA berperan sebagai provokator aksi, melempar pospol, serta merusak videotron FAP Berperan mendistribusikan perlengkapan aksi, melempar pospol, dan merusak videotron.

Baca Juga: Peringati May Day 2026, Ini Tuntutan Buruh Bogor Aksi di Jakarta

“Dan HIS Berperan dalam perencanaan, mulai dari membeli botol kosong dan bensin untuk bom molotov, hingga melakukan pelemparan ke pospol dan videotron,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, atas perbuatannya, keenam tersangka kini telah ditahan dan dijerat dengan pasal berlapis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

“Tersangka disangkakan Pasal 308 dan/atau Pasal 309 dan/atau Pasal 262 KUHP yang mengatur tentang perbuatan mengakibatkan kebakaran atau ledakan yang membahayakan keamanan umum bagi orang dan barang. Ancaman pidana maksimal adalah 9 tahun penjara,” tegasnya.

Baca Juga: Peringati Rangkaian May Day di Kab Bogor, BPJS Ketenagakerjaan Simboliskan Santunan Kematian

Pihak Polda Jawa Barat menyatakan akan terus melakukan pengembangan penyidikan guna mengejar keterlibatan pelaku lain yang diduga ikut berperan dalam aksi perusakan dalam aksi May Day tersebut.

Sejak pagi hari, masyarakat memadati area pangkalan udara untuk mengikuti berbagai aktivitas olahraga seperti senam sehat dan lari pagi. Tidak hanya itu, warga juga diberikan akses gratis untuk menggunakan berbagai fasilitas olahraga yang tersedia di dalam kawasan Lanud.

Fasilitas yang dibuka untuk umum di antaranya lapangan basket, jogging track, serta area senam. Selain berolahraga, masyarakat juga dapat menikmati area kuliner yang telah disediakan di dalam lingkungan Lanud, sehingga kegiatan ini menjadi ajang rekreasi sehat bagi keluarga.

Komandan Lanud Husein Sastranegara,.Marsekal Pertama (Marsma) TNI MD Irman Fathurrahman, menjelaskan bahwa pembukaan fasilitas ini merupakan langkah awal untuk mendekatkan Lanud dengan masyarakat. Ia berharap kegiatan olahraga bersama ini mampu meningkatkan minat masyarakat untuk hidup sehat.

Baca Juga: Kota Bogor Bidik 100 Emas di Porprov Jabar 2026, Andalkan Kekuatan Cabor Beladiri

“Ini pertama kalinya Lanud Husein Sastranegara dibuka untuk masyarakat. Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas olahraga yang ada secara gratis dan tidak ragu untuk berolahraga di lingkungan pangkalan udara,” kata Danlanud Husein Sastaranegara, Marsma TNI MD Irman Faturrahman, Minggu (3/5/2026).

Selain berolahraga, pengunjung juga berkesempatan melihat langsung monumen pesawat yang menjadi salah satu daya tarik di dalam kawasan Lanud.

Salah satu warga Cimahi, Derop, yang tergabung dalam komunitas olahraga jalan sehat, mengaku sangat antusias dengan kegiatan ini. Ia menyambut baik inisiatif Lanud yang membuka fasilitas olahraga bagi masyarakat umum.

Masyarakat pun berharap kegiatan ini dapat terus dilaksanakan secara rutin setiap minggunya, sehingga Lanud Husein Sastranegara dapat menjadi salah satu alternatif tempat olahraga yang nyaman dan terjangkau di wilayah Bandung dan sekitarnya.

Enam pemuda yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dalam aksi pembakaran Pos Polisi dan videotron saat aksi May Day diketahui masih berstatus sebagai pelajar dan positif menggunakan obat-obatan terlarang.

Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol. Hendra Rochmawan membeberkan, hasil pemeriksaan urine para tersangka yang berinisial MRN (21), MRA (17), RS (19), MFNA (19), FAP (21), dan HIS (20). 

Baca Juga: Peringati May Day 2026, Ini Tuntutan Buruh Bogor Aksi di Jakarta

Seluruhnya dinyatakan positif mengonsumsi obat keras jenis Tramadol.

"Ini sangat memprihatinkan. Selain melakukan aksi anarkis, para tersangka ini diketahui di bawah pengaruh obat-obatan terlarang jenis Tramadol saat beraksi. Terkait temuan ini, kasusnya juga ditindaklanjuti oleh Ditresnarkoba Polda Jabar," kata Hendra, Sabtu (2/5/2026).

Selain hasil tes urine, polisi juga mengamankan berbagai jenis psikotropika dari salah satu tersangka berinisial MRN, berupa butiran Alprazolam, Mersi, Euforis, dan Resperidon. 

Baca Juga: Peringati Rangkaian May Day di Kab Bogor, BPJS Ketenagakerjaan Simboliskan Santunan Kematian

Berbagai atribut yang mengindikasikan kelompok "pelajar pembangkang" dan antifasis juga turut disita petugas dari tas para pelaku.

Hendra menegaskan, bahwa pihak Polda Jawa Barat akan mendalami keterlibatan kelompok tertentu yang mencoba memanfaatkan para pelajar ini untuk melakukan aksi kekerasan. 

"Kami akan melakukan pemeriksaan mendalam terkait asal-usul obat-obatan tersebut dan motivasi di balik simbol-simbol perlawanan yang mereka bawa. Kami mengimbau orang tua untuk lebih ketat mengawasi pergaulan dan aktivitas anak-anaknya agar tidak terjebak dalam pusaran anarkisme dan narkoba," tutupnya.

Dalam pengungkapan ini, polisi mengamankan empat orang tersangka yang diduga terlibat dalam kegiatan penambangan, pengolahan, hingga penjualan emas ilegal.

Kasus pertambangan emas ilegal tersebut berlangsung di dua wilayah, yakni Kecamatan Nanggung dan Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor.  

Baca Juga: Kapolda Jabar Ungkap Sebelas Orang Meninggal Dunia Dalam Peristiwa di Gunung Pongkor Bogor

Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, petugas berhasil menangkap empat tersangka berinisial M, E.M, M.N.L, dan H.M.A. yang berprofesi sebagai wiraswasta yang juga menjual emas di Pasar Leuwiliang.

Berdasarkan hasil penyelidikan, para pelaku diduga telah menjalankan aktivitas ilegal ini sejak tahun 2005 hingga saat ini.

Mereka melakukan pengolahan dan pemurnian tanah serta batuan yang mengandung emas dan logam mineral lainnya tanpa dilengkapi izin usaha pertambangan.

Baca Juga: Tambang Ilegal Masih Marak Beroperasi di Kabupaten Bogor, Kapolres Tegaskan Penindakan Berlanjut

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Jawa Barat, Kombes Pol Wirdhanto Hadicaksono mengatakan, modus operandi yang digunakan adalah menyuplai serta memperjualbelikan tanah atau batuan yang telah diolah dan mengandung emas.

“Harga jual ditentukan berdasarkan kadar emas, dengan kadar tertinggi mencapai 24 karat atau emas murni yang dijual sekitar Rp2,5 juta per gram kalau diperkirakan perbulan bisa mencapai Rp 9 miliar,” katanya, Kamis (30/4/2026).

Dalam pengungkapan kasus emas ilegal itu, Whirdhanto mengatakan, anggotanya turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya karung berisi lumpur sisa pengolahan emas, dua unit telepon genggam, emas seberat 7,2 gram, perak 88 gram hasil pemurnian, alat timbang.

Baca Juga: Maraknya Tambang Ilegal di Kabupaten Bogor, Ketua DPRD Tolak Pembiaran dan Tekankan Risiko Keselamatan

“Serta berbagai peralatan pengolahan dan bahan kimia,” katanya.

 Wirdhanto menyampaikan, bahwa para tersangka akan dijerat dengan pasal terkait pertambangan tanpa izin.

“Para tersangka dikenakan pasal pertambangan tanpa izin dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara dan denda hingga Rp100 miliar,” ujarnya.

Baca Juga: TNI dan Kejaksaan Agung Segel 2 Perusahaan Tambang Ilegal di Kawasan Hutan Maluku Utara dan Sultra    

Polda Jawa Barat menegaskan akan terus melakukan penindakan terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang merugikan negara dan berpotensi merusak lingkungan.

Bantuan diserahkan kepada perwakilan karyawan untuk kebutuhan seperti tunggakan BPJS dan tambahan pakan satwa di Bandung Zoo.

Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat, Bambang Murjianto menyatakan, bantuan tersebut merupakan komitmen nyata partai dan akan terus berlanjut selama belum ada kepastian pengelola.

Baca Juga: Dilirik Banyak Pihak, Pengelolaan Bandung Zoo Masuki Fase Penentuan, Farhan: Sudah Ada 3 Calon

Pihaknya juga ingin memastikan kesejahteraan satwa dan karyawan Bandung Zoo tetap terjaga.

“Sebagai komitmen yang sudah disampaikan oleh Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Pak Ono, bahwa ini adalah komitmen nyata dari kami untuk dapat membantu Bandung Zoo, “ ujarnya.

Bambang menegaskan, PDIP Jawa Barat ingin ikut memastikan keberlanjutan satwa – satwa yang ada di Kebun Binatang ikonik Kota Bandung tersebut.

Baca Juga: Dua Anak Harimau Benggala Mati di Bandung Zoo, Ono Surono: Sudah Diprediksi Sejak Lama

Jangan sampai hal yang tidak diinginkan seperti kematian satwa terulang kembali.

“Hewannya saja dipelihara, terpelihara dengan baik, maka tentu pegawainya pun minimal terbawa juga, “ jelasnya.

Bambang berharap donasi dari kader dari tingkat provinsi hingga kota-kabupaten itu bisa membantu keberlangsungan satwa.

Baca Juga: Bandung Zoo Disegel Tiga Bulan, Wali Kota Farhan: Negara Ambil Alih Pengelolaan Transisi

“Termasuk kesejahteraan karyawan Bandung Zoo,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPC PDIP Kota Bandung, Andri Gunawan, mendorong percepatan penentuan pengelola baru oleh Pemkot Bandung, serta meminta karyawan lama tetap dipertahankan karena dinilai berpengalaman dan loyal.

Perwakilan karyawan, Rohman, mengapresiasi bantuan tersebut yang dinilai sangat membantu, terutama untuk pemenuhan pakan tambahan satwa yang belum tercukupi.

Dalam sidang tersebut, majelis hakim menjatuhkan vonis penjara selama 2 tahun 6 bulan kepada Resbob dalam kasus ujaran kebencian tersebut.

Dalam amar putusannya, hakim menyebutkan bahwa terdakwa terbukti menyiarkan atau memperdengarkan rekaman melalui sarana teknologi informasi yang memuat pernyataan permusuhan dan ujaran kebencian terhadap kelompok tertentu.

Baca Juga: Resbob Ajukan Eksepsi dalam Sidang Dugaan Ujaran Kebencian Terhadap Viking di PN Bandung

Vonis yang dijatuhkan hakim tersebut sejalan dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan hukuman 2 tahun 6 bulan penjara.

Menanggapi putusan tersebut, terdakwa bersama kuasa hukumnya menyatakan akan menempuh upaya hukum banding. Mereka menilai putusan majelis hakim belum memenuhi rasa keadilan.

Kuasa hukum Resbob, Fidelis Giawa, menyampaikan bahwa pihaknya akan segera mengajukan banding dalam waktu dekat.

Baca Juga: Kejati Jabar Nyatakan Kasus Ujaran Kebencian Resbob P21, Siap Disidangkan

Fideli mengatakan, bahwa pihaknya kecewa majelis hakim tidak menggunkana pembelaan yang disampaikan klinenya dimana bahwa dianggap tidak terpenuhinya unsur mensrea yang dalam pengertiaanya mempunyai kesengajaan meyebarkan kebencian

“Kedua, paling pokok itu adalah tak terbuktinya dan tak pernah ditanyakan dalam persidangan mengenai ada tidaknya kekerasan terhadap orang atau barang akibat pernyataan permusuhan itu,” katanya, Rabu (29/4/2026).

Sementara Resbob sendiri berharap tadinya bisa bebas karena dirinya ingin melanjutkan kuliahnya, namun demikian ia bersama kuasa hukumnya akan melakukan upaya hukum banding.

“Alhamdullilah pelaku aksi koboi sudah dintangkap saat ini sedang dalam pemeriksaa,” kata Kapolsek Regol Kompol Heri Suryadi, Senin (27/4/2026).

Heri mengatakan, untuk motif dan jenis senjata sampai saat ini masih dalam pemeriskaan.

Baca Juga: Todongkan Pistol ke Santri, Brigadir A Diperiksa Propam Polrestabes Makassar 

Sebelumnya aksi koboi seorang pengendara yang membawa senjata seperti pistol atau air soft gun terjadi di SPBU M Ramdhan, Kota Bandung, Kamis (23/4/2026).

Aksi itu pun ramai di media sosial. Peristiwa itu berdasarkan kamera CCTV terjadi pukul 06.28 WIB.

Saat itu pelaku ketika hendak mengisi bahan bakar minyak tak mau antre dan ditegur oleh salahsatu pengendara yangs sedang antre untuk isi BBM.

Baca Juga: Aksi Koboi Pria Ngaku Anggota TNI Saat Macet di Babakan Madang Berujung di Kantor Polisi

“Terjadilah adu mulut antara pelaku dan salah satu pengendara yang antre itu. Kemudian, pelaku pergi dan memarkirkan kendaraannya di tambal ban SPBU, kemudian menghampiri pengendara yang menegur pelaku tadi sambil mengeluarkan seperti pistol atau air soft gun, namun dilerai oleh saksi Herman, dan pelaku pergi meninggalkan SPBU tersebut,” kata Kompol Heri.

Kanit Reskrim Polsek Cinambo, Iptu Mulyana Winata menjelaskan, bahwa pihak kepolisian menerima laporan terkait adanya penumpang yang ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di dalam bus berwarna biru dengan nomor polisi D 7672 AP.

"Korban diketahui bernama Jamal Abdul Ajis (57), seorang karyawan swasta yang berdomisili di Cileunyi, Kabupaten Bandung. Berdasarkan keterangan saksi, korban sebelumnya menumpang bus DAMRI dengan rute dari kawasan Cinunuk menuju Kebon Kalapa," kata Iptu Mulyana Winata.

Baca Juga: Penganiayaan Berujung Maut di Cinambo Bandung, Dipicu Cemburu Asmara

Mulyana mengatakan, dari keterangan sang sopir bahwa selama perjalanan tidak terlihat hal mencurigakan. 

Namun, saat bus tiba di kawasan Kebon Kalapa, korban ditemukan dalam posisi duduk di tangga jok belakang dan sudah tidak bernapas.

Mengetahui hal tersebut, sopir segera mengarahkan bus ke pool DAMRI dan melaporkan kejadian ke Polsek Cinambo. 

Baca Juga: Kecelakaan Lalu Lintas di Jalur Puncak Bogor, 2 Orang Meninggal Dunia Usai Tabrak Belakang Truk

Petugas yang menerima laporan kemudian langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

"Selanjutnya, jenazah korban dibawa ke RS Sartika Asih untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut guna memastikan penyebab kematian," katanya.

Pihak kepolisian menyatakan telah melakukan sejumlah langkah penanganan, termasuk menerima laporan, mendatangi TKP, menghubungi tim Inafis, serta menghimpun keterangan dari para saksi.

Kanitreskrim Polsek GedeBage, Ipda Bambang Dewanto mengatakan, penemuan mayat bayi itu diketahui sekitar pukul 08.30 WIB. 

Kondisi mayat bayi laki-laki itu sudah terbungkus dalam plastik.

Baca Juga: Geger Penemuan Mayat Bayi Perempuan Baru Lahir Terbungkus Plastik di Wilayah Bojong Gede Bogor

"Sepertinya bayi itu belum lima jam meninggal keterangan Dokkes Inafis. Mayat bayi terbungkus dalam plastik keresek putih. Awalnya diketahui oleh ibu-ibu petugas kebersihan. Ketika didekati, sudah terlihat kepalanya," katanya, Jumat (24/4/2026).

Mayat bayi laki-laki itu sebelum dimasukkan ke dalam keresek putih, terbungkus oleh kaos berwarna putih dan berwarna hitam.

"Kami akan cek semua CCTV di sini apakah mereka yang membuangnya menggunakan kendaraan roda empat atau roda dua. Kondisi bayi saat ditemukan itu masih tampak ari-arinya," katanya.

Baca Juga: Mayat Bayi Ditemukan di Tumpukan Sampah, Gegerkan Warga Bojongsoang Kabupaten Bandung

Saat ini, mayat bayi laki-laki itu telah dievakuasi oleh tim inafis untuk menuju ke RS Sartika Asih.

Rekaman video menunjukkan kendaraan travel milik Bhineka Sangkuriang melaju dengan kecepatan tinggi dan manuver berbahaya di Tol Padaleunyi.

Aksi pengemudi itu menuai kecaman dari masyarakat dan warganet, karena dinilai mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya.

Baca Juga: Dramatis! Petugas Diskar PB Kota Bandung Evakuasi Sopir Terjepit Tabrakan Beruntun di Jalan Soekarno Hatta

Menindaklanjuti kejadian itu, pihak kepolisian bersama perusahaan langsung melakukan penindakan pada Senin (20/4/2026).

Meski sang sopir bernama Acep Kamaludin telah menyampaikan permohonan maaf, perusahaan tetap memberikan sanksi tegas.

Pengemudi tersebut diketahui telah diputus hubungan kerja oleh pihak perusahaan.

Baca Juga: Diduga Sopir Mengantuk, Truk Pengangkut Pasir Terguling di Soekarno Hatta Bandung

Pihak manajemen Bhineka Sangkuriang menegaskan akan memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku dalam hubungan kemitraan, terutama bagi pengemudi yang melanggar standar keselamatan.

Dari keterangan perusahaan, saat kejadian hanya terdapat satu penumpang di dalam kendaraan yang hendak turun di kawasan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.

“Sampai saat ini pihak kami melaporkan adanya masalah perilaku mengemudi yang tentunya berkaitan dengan keselamatan. Dia (sopir) melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan perusahaan berkaitan dengan keselamatan. Kami memiliki butir-butir yang tak boleh dilanggar,” kata HRD PT Bhineka Sangkuriang, Anwar Kustiawan Senin (20/4/2026).

Baca Juga: Hindari Tabrakan, Bus Damri Banting Setir dan Hantam Pohon Besar di Jalan Setiabudi, Evakuasi Sopir Berlangsung Dramatis

Anwar menegaskan, untuk mitra driver tetap akan diberikan sanksi sesuai aturan dari perusahaan mengenai hubungan kemitraannya.

“Terus terang, kami akan mengakhiri kalau memang ini kami anggap sudah cukup bukti. Kami (manajemen) memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, pengguna jalan dan juga kepada semua pihak yang terkait. Semoga ini menjadi perhatian dan menjadi perbaikan bagi kami ke depan dalam proses pembinaan kepada driver-driver kami,” katanya.

Dia menyebut, saat kejadian hanya ada satu penumpang yang rencananya mau turun di Jatinangor, Sumedang.

Baca Juga: Diduga Usai Tabrak Lari, Sopir Kijang Super Diamuk Massa di Gunung Putri Kabupaten Bogor

Sopir Bhineka pun memohon maaf dan menyesali atas perbuatannya tersebut.

“Saya mengakui, saya yang merupakan sopir yang ada dalam video yang viral itu. Saya memohon maaf dan menyesali atas perbuatan yang sudah saya lakukan. Dan saya berjanji tak akan mengulanginya kembali,” katanya.

Sementara itu, pihak kepolisian telah memberikan sanksi tilang kepada pengemudi. Sopir dinilai melanggar Pasal 283 junto Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peristiwa kepala bayi terjepit kaleng ersebut terjadi di kawasan Pleserian, Cipaganti, Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, beberapa hari lalu tepatnya, Kamis (16/4/2026).

Dalam video yang beredar, bayi tersebut tampak menangis karena merasa tidak nyaman, karena kepalanya terjepit kaleng biskuit.

Baca Juga: Kebakaran Pabrik Plastik di Gunung Putri Bogor Belum Padam 21 Jam, Damkar Masih Berjibaku Pemadaman

Orang tua korban yang panik kemudian segera menghubungi petugas Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Bandung untuk meminta bantuan.

Petugas rescue Damkar yang menerima laporan langsung menuju lokasi kejadian.

Setibanya di lokasi, tim segera melakukan proses evakuasi dengan penuh kehati-hatian guna menghindari risiko cedera pada bayi.

Baca Juga: Terpeleset di Kamar Mandi Lansia 83 Tahun di Sukaraja Bogor Jatuh ke Dalam Sumur, Damkar Berhasil Evakuasi

Proses penyelamatan dilakukan menggunakan sejumlah alat, di antaranya gerinda dan gunting khusus untuk memotong kaleng.

Selama proses berlangsung, bayi terus menangis, namun petugas berupaya menenangkan sambil melakukan evakuasi secara bertahap.

Setelah hampir satu jam, petugas akhirnya berhasil melepaskan kaleng biskuit dari kepala bayi dalam kondisi selamat.

Baca Juga: Dipicu Konsleting Listrik Api Melahap Dua Rumah di Leuwiliang Bogor, Damkar Tegaskan Tidak Ada Korban Jiwa

Kepala Bidang Penyelamatan Damkar Kota Bandung, Iman menjelaskan, bahwa kejadian bermula saat korban sedang bermain bersama kakaknya tanpa pengawasan orang tua.

Kaleng biskuit tersebut kemudian dimasukkan ke kepala bayi hingga akhirnya terjebak.

“Proses evakuasi memerlukan waktu karena kami harus sangat berhati-hati agar tidak melukai korban,” kata Iman, Senin (20/4/2026).

Baca Juga: Aksi Rappelling Jurnalis Bogor Mitigasi Penyelamatan Kebakaran

Pihak Damkar Kota Bandung pun mengimbau para orang tua agar selalu mengawasi anak-anak saat bermain.

Hal ini penting mengingat potensi bahaya dapat terjadi kapan saja, terutama pada anak usia dini.

Kanit Reskrim Polsek Cinambo, Iptu Mulyana Winata saat dikonfirmasi membenarkan peristiwa penganiayaanitu.

Katanya, kejadian penganiayaan pembacokan tersebut dilakukan oleh orang pria bernama Iman yang telah diamankan di wialayah Cirebon. 

Baca Juga: Polres Bogor Resmi Tahan ASN BPK yang Lakukan Penganiayaan Terhadap ART di Gunung Putri

"Telah terjadinya peristiwa dugaan tindak pidana penganiayaan atau pembacokan mengakibatkan korban meninggal dunia yang dilakukan Iman," kata Mulyana, Senin (20/4/2026).

Setelah dilakukan pendalam dan penyelidikan akhirnya terungakap, pelaku seorang pria bertato yang sengaja menghabisi nyawa korban lantaran cemburu, karena korban memiliki hubungan asmara dengan mantan istrinya.

"Untuk motif pelaku cemburu, karena korban pacaran sama mantan istrinya pelaku," katanya.

Baca Juga: Gegara Kompor, ASN BPK Diduga Lakukan Penganiayaan ART Hingga Luka Parah di Gunung Putri Bogor 

Kejadian itu, lanjutnya, pertama kali diketahui setelah warga mendengar keributan di lokasi. Warga kemudian memberi tahu aparat kewilayahan dan mendatangi kontrakan untuk memastikan situasi di sana.

Setelah mendapat informasi adanya pembacokan, warga melaporkannya ke petugas kepolisian. Mereka selanjutnya kembali ke lokasi untuk memastikan kondisi korban.

"Sebelum kejadian, saksi melihat di dekat kamar mandi ada sepeda motor. Namun, setelah diketahui kejadian penganiayaan  tersebut sepeda motor sudah tidak ada di tempat semula," ucapnya.

Baca Juga: Pemotor Dibacok di Cileungsi Bogor, Polisi Selidiki Dugaan Pembegalan atau Tawuran Salah Sasaran

Polisi yang menerima laporan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa para saksi. Petugas juga mengumpulkan barang bukti serta menghubungi tim Inafis untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut.

"Saksi sedang diperiksa, termasuk CCTV yang ada di lokasi," katanya.

Kebijakan hibah dan bansos itu menjadi bagian dari perubahan arah pembangunan yang kini memperluas jangkauan bantuan hingga ke tingkat kabupaten/kota dan desa.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, mengatakan dalam struktur usulan terbaru penyusunan RKPD 2027, variasi bantuan yang disiapkan pemerintah daerah semakin bertambah.

Baca Juga: Digitalisasi Bansos Tekan Kesalahan Data, Gus Ipul: Target Error Dibawah 5 Persen

Tercatat, terdapat tujuh item bantuan untuk desa, 19 item bantuan keuangan bagi kabupaten/kota, 34 item hibah, serta dua item bansos.

“Sekarang sudah dibuka kembali. Hibah untuk pesantren, yayasan, dan masjid dimungkinkan,” kata Iswara seusai mengikuti Musrembang tingkat Provinsi, di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Minggu (19/4/2026).

Dibukanya kembali skema hibah dan bansos itu, kata dia, menjadi sinyal bahwa pemerintah mulai mengakomodir lagi kebutuhan masyarakat yang sebelumnya belum terfasilitasi dalam anggaran.

Baca Juga: Tingkatkan Akurasi Penyaluran, Kabupaten Bogor Dipilih Jadi Daerah Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial

Selain itu, distribusi anggaran ke depan diperkirakan akan lebih banyak mengalir langsung ke daerah, seiring dengan bertambahnya jenis program bantuan tersebut.

Iswara menilai, kebijakan itu sejalan dengan perubahan orientasi pembangunan yang kini tidak lagi berfokus pada proyek infrastruktur kewenangan provinsi semata, melainkan menyasar kebutuhan riil masyarakat di tingkat lokal.

Meski demikian, seluruh usulan program tetap akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.

Baca Juga: 6.000 Penerima Bansos Terindikasi Main Judol, Dinsos Kabupaten Bogor Lakukan Ini

“Pada akhirnya akan diprioritaskan. Kebutuhan tinggi, usulan banyak, tapi likuiditas terbatas,” katanya.

DPRD Jawa Barat saat ini masih menunggu hasil evaluasi keuangan, termasuk audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebelum pembahasan anggaran 2027 masuk ke tahap KUA-PPAS.

Sedangkan untuk SPBU BP yang ada di Bandung hanya melayani pengisian BBM jenis BP Ultimate Diesel, Minggu (19/4/2026).

"Iya BBM jenis BP 92 dan BP Ultimate kosong sudah beberapa hari ini. Hanya ada BP Ultimate Diesel saja itu pun sepi," kata salah seorang pegawai BP di Jalan Buahbatu yang namanya enggan disebut, Minggu (19/4/2026).

Baca Juga: Pemerintah Ajak Masyarakat Bijak Gunakan BBM, Pemakaian Wajar 50 Liter per Hari

Hal serupa dan lebih ironi justru dialami SPBU swasta Shell yang ada di Jalan Pelajar Pejuang Kota Bandung.

"Sudah tiga bulan kang Shell tutup tak melayani pengisian," katanya salah satu pegawaimya.

Sementara di SPBU swasta Vivo di Jalan Pasteur, kondisi sudah tutup tak ada pegawai sama sekali di sana. Papan informasi Vivo pun dari berbagai jenis BBMnya terlihat angka kosong.

Baca Juga: Penerapan Kebijakan ASN Kabupaten Bogor Gunakan Sepeda Upaya Efisiensi Penggunaan BBM

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) resmi mengumumkan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi yang mulai berlaku pada Sabtu (18/4/2026) pukul 00.00 WIB.

Dalam kebijakan terbaru ini, sejumlah produk BBM mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, sementara BBM subsidi dipastikan tetap stabil.

Untuk wilayah Jawa Barat, rincian kenaikan harga tercatat cukup mencolok. Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter atau meningkat Rp6.300.

Baca Juga: Bupati Bogor Tegaskan Kebijakan BBM Prabowo Jadi Benteng Stabilitas Harga di Tengah Gejolak Global

Sementara itu, Dexlite melonjak dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter, dan Pertamina Dex dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter, keduanya mengalami kenaikan sebesar Rp9.400 per liter.

Kenaikan tertinggi terjadi pada produk diesel, menjadikan Pertamina Dex sebagai salah satu BBM dengan harga tertinggi saat ini.

Di sisi lain, harga BBM subsidi dan beberapa produk lainnya tidak mengalami perubahan.

Baca Juga: Lakukan Uji Menyeluruh, Dedie Rachim Pastikan BBM 37 SPBU di Bogor Aman dan Sesuai Standar Kualitas

Pertalite tetap di angka Rp10.000 per liter, BioSolar Rp6.800 per liter, serta Pertamax bertahan di Rp12.300 per liter.

“Kami menerima audiensi dari dari Forum Bank Sampah di seluruh kota dan kabupaten di Jawa Barat, ini membuktikan betapa besarnya masyarakat peduli terkait dengan urusan sampah,” kata Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Tedy Rusmawan, Jumat (17/4/2026).

Ia menilai, Dinas Lingkungan Hidup sebagai leading sector memiliki peran strategis yang harus lebih dioptimalkan dalam pengelolaan sampah.

Baca Juga: Gaslah Kota Bandung jadi Solusi Pengelolaan Sampah dari Hulu, Menteri Hanif: Banyak RW Mampu Tuntaskan Sendiri

Terutama dalam hal pembinaan, pendampingan, serta penguatan kapasitas para penggiat bank sampah yang selama ini telah berkontribusi nyata dalam mengurangi volume sampah.

“Para penggiat bank sampah ini sudah berikhtiar membantu pemerintah dalam menekan jumlah sampah. Namun, perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah masih perlu ditingkatkan,” jelas Tedy Rusmawan.

Selain itu, DPRD Jawa Barat akan membuka peluang kerjasama yang lebih intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya dalam aspek pembinaan, konsultasi, dan supervisi.

Baca Juga: Dorong Sampah Bernilai Ekonomi, Dedie Rachim Sidak Instalasi Pengelolaan Sampah Rekosistem di Rancamaya Bogor 

Ke depan, melalui DLH Provinsi Jawa Barat, pembinaan akan terus didorong agar dapat menjangkau DLH di tingkat kabupaten dan kota secara lebih optimal.

Langkah ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menangani persoalan sampah, sekaligus meningkatkan efektivitas program pengelolaan sampah berbasis komunitas.

“DPRD Jabar optimis, dengan semangat dan komitmen para penggiat bank sampah, serta dukungan pemerintah yang semakin kuat, permasalahan sampah di berbagai daerah di Jawa Barat dapat ditangani secara lebih baik di masa mendatang,” tutupnya.

Desakan ini muncul sebagai respons atas berulangnya kasus yang mencoreng layanan rumah sakit rujukan tersebut, sekaligus menuntut adanya perbaikan sistem pengawasan dan standar operasional prosedur (SOP) di lingkungan rumah sakit.

Ketua Fraksi PPP DPRD Jawa Barat, Zaini Shofari, menilai peristiwa tersebut bukan sekadar kelalaian biasa, tapi indikasi adanya celah serius dalam sistem pengamanan dan pelayanan rumah sakit.

“Persis April tahun lalu, kasus pelecehan oleh Dokter Priguna terjadi di RSHS. April tahun ini terjadi lagi dengan kasus berbeda, yaitu penculikan anak. Ini harus menjadi perhatian khusus,” kata Zaini Sabtu  (17/4/2026).

Baca Juga: Babak Baru Kasus Bayi Nyaris Tertukar, Ibu Muda Laporkan Perawat RSHS Bandung Berinisial N Ke Polda Jawa Barat

Zaini menegaskan, RSHS sebagai rumah sakit rujukan harus memastikan seluruh tahapan pelayanan berjalan sesuai SOP, termasuk pengawasan ketat terhadap aktivitas di dalam lingkungan rumah sakit.

“Kalau saya pelajari, dalam kasus ini ada ruang atau celah terbuka, lalu lalang orang kemudian berinteraksi di situ. Atau jangan-jangan pelaku ini bagian dari sindikat yang memang sudah terbiasa melakukan hal-hal seperti ini yang menyangkut anak,” katanya.

Menurutnya, kunci pencegahan kejadian serupa terletak pada disiplin penerapan SOP oleh seluruh pihak, mulai dari tenaga medis hingga keluarga pasien.

“Yang harus menjadi perhatian seksama adalah penerapan SOP-nya, dilakukan tidak oleh pihak RS maupun perangkatnya, dari mulai dokter, perawat, termasuk orang tua bayi. Kalau SOP dijalankan, kejadian ini tidak akan terjadi,” ucapnya.

Zaini juga menekankan pentingnya peran pemerintah pusat, khususnya Kemenkes, dalam melakukan pengawasan langsung terhadap RSHS yang berstatus sebagai rumah sakit rujukan.

“RSHS ini banyak masyarakat yang belum tahu, dianggap sebagai rumah sakit di bawah Pemprov Jabar, sehingga ikut terbawa. Maka harus dipantau dan diinvestigasi oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan secara langsung agar tidak terjadi di masa mendatang,” katanya.

Baca Juga: Selidiki Kasus Bayi Nyaris Tertukar di RSHS Bandung, AKBP Anton: Pastikan Unsur Pidana atau Pelanggaran SOP

Zaini menambahkan, jika dalam hasil investigasi ditemukan unsur pidana, maka penanganannya harus diserahkan kepada aparat penegak hukum.

“Kalau ternyata ada tindak pidana di dalamnya, tentu pihak kepolisian yang lebih berwenang,” ucapnya.

"Secara spesifik dibahas di Komisi IV belum pernah. Saya tidak tahu apakah itu kemudian disampaikan di pimpinan atau di mana, saya tidak tahu yang pasti secara spesifik belum pernah di Komisi IV," kara Daddy, saat dikonfirmasi, Minggu (18/4/2026).

Idealnya, kata Daddy, setiap proyek yang dikerjakan Pemprov Jabar, apalagi berkaitan dengan penataan ruang, sebaiknya dibahas bersama legislatif.

"Kami berharap tentu ada. Selain mekanisme, ada sinkronisasi, karena kaitannya dengan estetika yang pasti Gedung Sate adalah salah satu heritage. Jadi harus dipikirkan soal unsur itu yang paling utama," katanya.

Baca Juga: Film Dalam Sujudku, Debut Religi Marcel Darwin Angkat Kisah Cinta dan Kesetiaan

DPRD, kata Daddy juga perlu mengetahui anggaran yang akan digunakan seperti apa, karena selama ini untuk penataan Plaza Gedung Sate belum pernah dibahas secara pasti termasuk dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

"Kemudian bagian lainnya saya kira soal anggaran kemarin tuh sempat menyebut angka Rp15 (Miliar) enggak tahu juga nih karena belum belum detail di Komisi IV bicara soal itu," katanya.

Dalam perencanaan proyek pemerintah termasuk rencana Plaza Gedung Sate, kata Daddy, tentunya harus sudah ada Detail Engineering Design (DED), dan itu legislatif perlu mengetahuinya.

"Kalau saya gini sederhananya, satu, kan harus ada DED lebih dulu, yang kedua soal tata urut pembahasan anggaran lah tertib anggaran lah," katanya.

"Yang ketiga, dia tetap bisa di tahun ini tapi mungkin di perubahan, tidak di murni karena seingat saya sekali lagi seingat saya di Komisi IV belum pernah ada pembahasan serius soal ini," tambahnya.

Dadi meminta agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa melakukan koordinasi yang lebih baik dengan legislatif, dan harus bisa membeberkan pentingnya pembangunan tersebut untuk apa.

Jangan sampai, kata Daddy, menjadi perhatian publik seperti waktu pembangunan gapura candi di Gedung Sate.

"Saya kira dari sisi regulasinya harus dibenerinlah karena itu kaitannya dengan anggaran, yang kedua faktor estetika, karena heritage harus kita hitung betul. Kemarin kita baru pagar saja sudah ribut, saya kira harus ada argumentasi yang kuat terkait dengan besaran anggaran maupun soal fisiknya itu sendiri," katanya.

Anggaran untuk penataan Plaza Gedung Sate kini sudah muncul di laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). Dalam laman tersebut tercantum anggaran proyek ini mencapai Rp15,82 miliar berasal dari APBD 2026 di bawah Biro Umum Pemprov Jabar.

Adapun rincian proyek penataan yang akan dilakukan di depan Gedung Sate ini meliputi pekerjaan fisik (e-purchasing) sebesar Rp15,037 miliar, jasa konsultasi perencanaan Rp321,3 juta, dan jasa konsultasi pengawasan Rp464,3 juta. Total keseluruhan mencapai Rp15,82 miliar.

Meski bukan ranah komisinya, Doni menyatakan, siap menampung aspirasi wali murid SMK IDN dan meneruskannya ke Komisi V yang membidangi pendidikan jika ada laporan masuk.

"Secara tupoksi (tugas pokok dan fungsi), hal ini memang bukan di komisi saya dan sejauh ini belum ada warga yang melapor. Namun, jika ada laporan masuk, minimal saya bisa mengetahui duduk perkaranya dan menyambungkan aspirasi tersebut ke rekan-rekan di Komisi V,” ungkapnya, Jumat (17/4/2026).

Baca Juga: Ijazah di Ujung Tanduk, Wali Murid SMK IDN Desak DPRD Jawa Barat Bantu Percepat Izin

Sebelumnya, orang tua murid memprotes kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mencabut izin SMK IDN di Sentul di tengah tahun ajaran.

Mereka menilai keputusan tersebut merugikan ratusan siswa, khususnya kelas 12 yang tengah menghadapi ujian dan persiapan UTBK-SNBT.

Perwakilan wali murid, Sri Malahayati menyebut, kebijakan itu tidak mempertimbangkan hak pendidikan anak.

Ia berharap Pemprov Jabar memberikan solusi yang adil dan manusiawi bagi keberlanjutan pendidikan sekitar 500 siswa SMK IDN yang terdampak.

Didampingi kuasa hukumnya, Nina melaporkan oknum perawat RSHS berinisial N atas insiden bayi nyaris tertukar tersebut. Laporan telah teregistrasi dengan nomor LP/B/684/IV/2026/SPKT Polda Jabar.

Selain membuat laporan polisi, Nina bersama tim kuasa hukum juga telah melayangkan somasi kepada pihak RSHS.

Baca Juga: Selidiki Kasus Bayi Nyaris Tertukar di RSHS Bandung, AKBP Anton: Pastikan Unsur Pidana atau Pelanggaran SOP

Langkah itu diambil karena dinilai tidak adanya keterbukaan dan transparansi terkait kejadian yang hampir membahayakan bayinya tersebut.

Kuasa hukum Nina, Mira Widyawati menyebutkan, bahwa laporan itu merupakan tindak lanjut untuk mengungkap dugaan kelalaian yang terjadi saat bayi Nina menjalani perawatan di rumah sakit.

“Berharap proses hukum dapat mengungkap secara jelas kronologi serta pihak yang bertanggung jawab,” kata Mira, Jumat (17/4/2026).

Baca Juga: Bayi Nyaris Tertukar di RSHS Bandung, Ibu Korban Tuntut Transparansi, Ancam Jalur Hukum

Ke depan, pihak Nina akan menunggu proses hukum dari penyidik, termasuk pemanggilan saksi maupun terlapor, baik dari oknum perawat maupun pihak RSHS.

Sementara itu, Nina mengaku melaporkan kasus itu karena merasa tidak ada itikad baik dari pihak rumah sakit.

Ia berharap kejadian bayi nyaris tertukar itu dapat diungkap secara transparan agar tidak terulang kembali di kemudian hari.

Hal itu karena adanya penggerebekan gudang ilegal yang berisi pakaian bekas yang dilakukan Bareskrim Polri beberapa waktu lalu.

Sejumlah pedagang pakaian bekas di Pasar Cimol Gedebagae mengeluhkan kondisi yang kini jauh lebih sepi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Baca Juga: Penggerebekan Diam-Diam! bareskrim Polri Sita Ribuan HP Ilegal Disita dari 5 Gudang di Jakarta

Mereka berharap pemerintah tidak mematikan usaha kecil yang selama ini menjadi penopang ekonomi masyarakat.

Pantauan ceklissatu.com di Pasar Cimol Gedebage menunjukkan aktivitas jual beli menurun signifikan.

Lapak-lapak yang biasanya ramai pembeli, kini tampak lengang. Padahal sebelumnya, pasar ini dikenal sebagai salah satu pusat perburuan pakaian bekas bermerek dengan harga terjangkau yang menarik banyak konsumen.

Baca Juga: Bandung Jadi Sarang Pakaian Bekas Ilegal, Kemendag Sita Ribuan Balpres dari 11 Gudang Senilai Rp112,3 M

Penurunan pasokan pakaian bekas impor setelah penyegelan sejumlah gudang disebut menjadi penyebab utama lesunya penjualan.

Para pedagang mengaku omzet mereka turun hingga 60 persen.

Untuk menyiasati kondisi tersebut, pedagang mencoba beralih menjual produk baru hasil UMKM lokal.

Baca Juga: 1.978 Ballpres Pakaian Bekas Impor dari Malaysia Dimusnahkan di Kabupaten Bogor 

Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang signifikan karena minat pembeli masih rendah.

Salah seorang pedagang pakaian bekas di Pasar Cimol Gedebage, Yadi mengatakan, sejak banyak gudang disegel, jumlah pembeli terus menurun.

“Sejak banyak gudang disegel, pembeli jadi berkurang. Padahal dulu ramai, sekarang sepi,” katanya, Jumat (17/4/2026).

Baca Juga: Lindungi UMKM, Kemenkop UKM Komitmen Berantas Pakaian Bekas Impor Ilegal

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah membentuk satuan tugas penegakan hukum penyelundupan dari tingkat Mabes Polri hingga Polda.

Langkah itu dilakukan untuk menekan peredaran barang ilegal, termasuk pakaian bekas impor, sesuai arahan Presiden guna mencegah kerugian negara.

Meski demikian, para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil kebijakan yang lebih bijak. Mereka meminta agar pengawasan diperketat sejak awal masuknya barang ke Indonesia, bukan setelah barang tersebut terlanjur dibeli oleh pedagang.

Baca Juga: Cegah Pakaian Bekas Impor Masuk, Polri Prioritaskan Penindakan pada Jalur Masuk

Pedagang juga berharap tetap diberikan kesempatan untuk menjual barang dagangannya demi menjaga perputaran ekonomi serta mempertahankan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Kasus bayi nyaris tertukar itu viral di media sosial setelah seorang ibu bernama Nina Saleha meminta dilakukan tes DNA guna mengungkap fakta sebenarnya.

Perempuan asal Kabupaten Bandung itu mengaku khawatir terjadi kesalahan dalam proses penanganan bayinya di rumah sakit. 

Ia pun berharap tes DNA dapat memastikan identitas bayi secara pasti.

Baca Juga: Bayi Nyaris Tertukar di RSHS Bandung, Ibu Korban Tuntut Transparansi, Ancam Jalur Hukum

Saat ini, kasus bayi nyaris tertukar tersebut telah ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung dan masih dalam tahap penyelidikan. 

Polisi telah mulai mengumpulkan keterangan dari sejumlah pihak, termasuk dari pihak rumah sakit dan ibu bayi.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung, AKBP Anton mengatakan, pihaknya masih mendalami kasus bayi nyaris tertukar tersebut untuk memastikan apakah terdapat unsur pidana atau hanya kesalahan administrasi maupun pelanggaran standar operasional prosedur (SOP).

Baca Juga: Kasus Perawat salah Berikan Bayi, Dirut RSHS Bandung: Sudah Diberikan SP1 dsn Dipindahkan 

Selain itu, polisi juga tengah menelusuri informasi terkait dugaan pelepasan label identitas bayi yang disebut terjadi di rumah sakit. 

Namun, hingga kini belum dapat dipastikan apakah tindakan tersebut dilakukan secara sengaja atau tidak.

"Masih kami dalami, apakah ada unsur pidana atau hanya kesalahan SOP. Semua masih dalam tahap penyelidikan," kata AKBP Anton, saat ditemui, Selasa (14/4/2026).

Lebih lanjut, kata Anton, penyidik juga telah melakukan pengecekan awal ke rumah sakit. 

Baca Juga: Diduga Lalai, Bayi di NICU RSHS Bandung Nyaris Tertukar, Sang Ibu Histeris Saat Melihat Anaknya Dibawa Orang Lain

Meski demikian, pemeriksaan rekaman CCTV masih akan dilakukan dalam proses penyelidikan lanjutan.

"Terkait permintaan tes DNA, hingga saat ini kami pihak kepolisian belum menerima permohonan resmi. Namun, apabila diajukan, kami siap memfasilitasi proses tersebut," katanya.

Sementara itu, pihak RSHS Bandung menyatakan insiden tersebut terjadi akibat kelalaian perawat. 

Baca Juga: Rumah Bersalin akan Dicek hingga Diberi Pelatihan Pasca Kasus Bayi Tertukar

Manajemen rumah sakit mengaku telah memberikan sanksi berupa surat peringatan pertama (SP1) kepada perawat yang bersangkutan serta memindahkannya ke bagian yang tidak melayani pasien.

Hingga kini, polisi masih terus mengumpulkan bukti dan keterangan untuk mengungkap secara menyeluruh duduk perkara dalam kasus bayi nyaris tertukar tersebut.

Sidang tuntutan terhadap Resob itu sempat mengalami dua kali penundaan akibat ketidaksiapan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Sidang yang berlangsung sekitar pukul 14.22 WIB tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Adeng Abdul Kohar, dengan hakim anggota Panji Surono dan Eti Kurniati.

Baca Juga: Resbob Ajukan Eksepsi dalam Sidang Dugaan Ujaran Kebencian Terhadap Viking di PN Bandung

Dalam persidangan, terdakwa Resbob yang dikenal sebagai seorang YouTuber hadir mengenakan kemeja putih dan celana hitam.

JPU Sukanda dalam sidang itu membacakan tuntutan terhadap Resbob, dan dituntut hukuman penjara selama dua tahun enam bulan atas kasus ujaran kebencian.

Terdakwa dinilai bersalah karena menghina suku Sunda serta pendukung klub sepak bola Persib Bandung, khususnya kelompok suporter Viking.

Baca Juga: Berbeda Saat Viral, Resbob Tertunduk Saat Diamankan, Polda Jabar Ungkap Penangkapan Lintas Daerah

Menanggapi tuntutan tersebut, kuasa hukum Resbob, Fidelis Giawa menyatakan, keberatan.

Ia menilai tuntutan jaksa tidak mengacu pada fakta persidangan dan tidak mempertimbangkan sejumlah hal penting.

Menurutnya, terdakwa telah menghapus konten yang mengandung ujaran kebencian tersebut sebelum adanya laporan.

Baca Juga: YouTuber Resbob Ditangkap di Luar Daerah, Polda Jabar Bawa ke Bandung

Selain itu, Resbob juga telah menyampaikan permintaan maaf kepada pihak yang merasa dirugikan, dan permintaan maaf tersebut telah diterima oleh para saksi korban, meskipun proses hukum tetap berjalan.

“Sehingga apa yang dituntut oleh jaksa tidak berpijak pada fakta persidangan,” kata Fidelis, Senin (13/4/2026).

Sidang akan dilanjutkan pada Senin (24/4/2026) mendatang dengan agenda pembelaan (pledoi) dari pihak terdakwa.

Kedatangan Nina dilakukan untuk meminta kejelasan atas insiden bayinya yang nyaris tertukar dan hampir dibawa oleh orang lain, yang diduga akibat kelalaian perawat di RSHS Bandung.

Selain itu, pihaknya juga mendesak RSHS Bandung untuk membuka rekaman CCTV guna mengungkap motif sebenarnya di balik kejadian bayi nyaris tertukar tersebut.

Baca Juga: Diduga Lalai, Bayi di NICU RSHS Bandung Nyaris Tertukar, Sang Ibu Histeris Saat Melihat Anaknya Dibawa Orang Lain

Sementara itu, pihak rumah sakit mengaku akan melakukan evaluasi atas insiden tersebut.

Dalam kedatangannya, Nina menyerahkan surat berisi sejumlah tuntutan kepada pihak rumah sakit.

Di antaranya meminta kejelasan atas kasus yang dinilai memiliki unsur pidana, menegaskan tidak adanya kesepakatan damai, serta mendesak pihak rumah sakit untuk membuka rekaman CCTV guna mengungkap motif kejadian dan mengidentifikasi orang yang hampir membawa bayi tersebut.

Baca Juga: Kasus Perawat salah Berikan Bayi, Dirut RSHS Bandung: Sudah Diberikan SP1 dsn Dipindahkan 

Kuasa hukum Nina Saleha, Krisna Murti, menyatakan bahwa kliennya mengalami trauma akibat kejadian tersebut.

"Aabila tidak ada itikad baik dari pihak RSHS untuk mengungkap kasus ini secara transparan, maka pihaknya akan menempuh jalur hukum karena ditemukan dugaan penculikan," kata Krisna Murti, Senin (13/4/2026).

Selain itu, melalui kuasa hukumnya, Nina juga berencana melayangkan surat kepada Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan agar dilakukan evaluasi terhadap pelayanan rumah sakit.

Baca Juga: Bayi Tertukar di Bogor Resmi Diserahkan ke Orang Tua Biologis

Sementara itu, pihak RSHS disampaikan Bagian Hukum, Kahfi membenarkan adanya pertemuan tersebut dan menyatakan akan segera melakukan evaluasi atas kejadian bayi nyaris tertukar tersebut.

Pihak rumah sakit juga mengungkapkan, bahwa sebelumnya telah bertemu dengan ibu bayi dan menyampaikan permohonan maaf.

Sebagai tindak lanjut, perawat yang diduga lalai telah dinonaktifkan sementara, diberikan sanksi berupa Surat Peringatan Satu (SP1), serta dipindahkan ke bagian yang tidak melayani pasien secara langsung.

Baca Juga: Kapolres Bogor Menerima Silaturahmi Dari Keluarga Bayi yang Tertukar, Beri Pesan Terus Jaga Hubungan Baik

Manajemen rumah sakit menilai kejadian tersebut merupakan murni kelalaian dari perawat.

"Perawatnya di non aktifkan dipindahkan ke bagian yang tidak melayani pasien dan diberikan SP 1,"katanya Dirut RSHS Bandung, dr Rachmi, dalam ketetangannya, Sabtu (11/4/2026).

Selain itu, Pihak RSHS Bandung siap dilakukan evaluasi dan sudah melaporkan kejadian ini ke Kemenkes.

"kami RSHS siap utk dilakukan evaluasi oleh kemenkes dan kami sudah melaporkan ke kemenkes kejadian ini,"ungkapnya.

Baca Juga: Diduga Lalai, Bayi di NICU RSHS Bandung Nyaris Tertukar, Sang Ibu Histeris Saat Melihat Anaknya Dibawa Orang Lain

Lebih lanjut, kata Rachmi RSHS akan mengevaluasi dan melakukan pembinaan lagi kepada para perawat terhadap kepatuhan melaksanakan SOP mengenai penyerahan  bayi kepada orang tauanya,yg selama sudah berjalan dengan baik.

Sebelumnya,  Manajemen Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Hasan Sadikin (RSHS) Bandung secara resmi menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami oleh pasien bayi dari Ibu Nina Saleha. 

Hal ini merupakan respons cepat pihak rumah sakit, menyusul unggahan keluhan yang sempat viral di media sosial TikTok pada 8 April 2026.

Melalui siaran pers resminya, pihak RSHS menyatakan rasa penyesalan yang mendalam atas pengalaman tidak menyenangkan yang dialami keluarga pasien selama menjalani proses perawatan medis di rumah sakit tersebut.

Pihak manajemen menegaskan bahwa pihaknya tidak tinggal diam dalam menanggapi aspirasi masyarakat. Tim dari RSUP Dr. Hasan Sadikin dilaporkan telah bergerak cepat dengan melakukan kunjungan langsung serta menjalin komunikasi intensif dengan Ibu Nina Saleha.

Baca Juga: Sidang Tuntutan Dokter Priguna Anugrah Pratama dalam Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di RSHS Bandung Ditunda

"Tim kami telah berkomunikasi langsung dengan Ibu Nina Saleha untuk mendengar keluhan yang dimaksud. Saat ini, permasalahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan," tulis pernyataan resmi manajemen RSHS.

Peristiwa ini menjadi momentum bagi RSHS, untuk melakukan introspeksi dan evaluasi internal. 

Manajemen berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, sesuai dengan regulasi dan standar prosedur operasional yang berlaku.

"RSHS berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik serta melakukan perbaikan berkelanjutan demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan kami," tutup pernyataan tersebut.

Pengungkapan kasus penyelundupan sabu itu bermula saat seorang pembesuk, berinisial RA, menitipkan paket makanan kepada petugas lapas untuk diberikan kepada salah satu warga binaan.

Namun, sikap pelaku yang langsung meninggalkan lokasi usai menitipkan paket menimbulkan kecurigaan petugas jaga.

Baca Juga: Pelaku Penyelundupan Sabu dengan Drone ke Lapas Narkotika Bandung Masih Diburu Petugas 

Kepala Lapas Banceuy Bandung, Eris Ramdani menjelaskan, bahwa paket tersebut kemudian diperiksa secara menyeluruh. Hasilnya, petugas menemukan tiga bungkus yang diduga berisi narkotika jenis sabu.

“Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan sabu seberat 11,1 gram yang disembunyikan di dalam bumbu mi instan,” kat Eris, Kamis (9/4/2026).

Ia menambahkan, paket tersebut rencananya akan diberikan kepada warga binaan berinisial RH, yang diketahui merupakan narapidana kasus narkotika dan merupakan pindahan dari Lapas Cianjur sejak Agustus 2024.

Baca Juga: Wanita Hamil Nekat Selundupkan Narkoba Jenis Sabu Ke Lapas Banceuy Bandung, Disimpan di Payudara

Berdasarkan informasi yang dihimpun, RA diketahui merupakan warga Cianjur sekaligus istri dari RH.

Setelah menitipkan paket makanan tersebut, RA langsung meninggalkan area lapas.

Pihak Lapas Banceuy kini telah berkoordinasi dengan Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung untuk menindaklanjuti temuan tersebut dan melakukan pengembangan kasus penyelundupan sabu tersebut.

Baca Juga: 122 Kg Narkotika Jenis Sabu Disamarkan Jadi 8 Ton Jengkol, Polisi Bongkar Jaringan Lintas Provinsi  

Upaya itu menjadi bukti kewaspadaan petugas dalam mencegah peredaran narkotika di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan.

Peristiwa tersebut diduga terjadi akibat kelalaian petugas rumah sakit.

Nina menjelaskan, bayinya dirawat di ruang NICU RSHS selama kurang lebih lima hari karena mengalami penyakit kuning, saat proses kepulangan, ia bersama suaminya sempat meninggalkan ruangan untuk makan sambil menunggu berkas administrasi di RSHS Bandung selesai.

Baca Juga: Rumah Bersalin akan Dicek hingga Diberi Pelatihan Pasca Kasus Bayi Tertukar

Namun, setibanya kembali ke ruang perawatan, Nina merasa ada yang janggal.

Ia melihat bayinya justru berada dalam gendongan orang lain.

“Saat saya kembali, saya lihat bayi saya sudah dibawa oleh orang lain. Padahal saya hafal betul selimut dan pakaiannya,” kata Nina, Rabu (9/4/2026).

Baca Juga: Pemkab Bogor akan Buat Perda Cegah Bayi Tertukar di Masa Depan

Nina langsung menghampiri perempuan yang menggendong bayi tersebut dan memastikan bahwa itu adalah anaknya.

Ia semakin yakin setelah mengenali wajah dan perlengkapan bayi, meski gelang identitas bayi disebut sudah tidak terpasang.

“Saya bilang, itu anak saya. Saya yang merawat, saya yang tahu bajunya. Tapi saat saya lihat, gelang namanya sudah tidak ada,” katanya.

Baca Juga: Dua Keluarga Bayi Tertukar Kembali Bertemu di Polres Bogor, Ini Agendanya

Panik, Nina segera memanggil perawat dan meminta penjelasan.

Ia mengaku sempat berteriak karena khawatir bayinya akan dibawa pergi.

Menurut pengakuannya, perawat yang bertugas sempat meminta maaf dan berdalih telah memanggil nama Nina sebelumnya, namun tidak ada respons sehingga bayi tersebut diserahkan kepada pihak lain.

Baca Juga: Dilaporkan atas Kasus Bayi Tertukar, RS Sentosa Pastikan Hormati Proses Hukum 

“Susternya bilang sudah memanggil nama saya, tapi karena tidak ada, bayinya diberikan begitu saja,” ungkapnya.

Padahal, bayi tersebut diketahui baru berusia sekitar satu minggu dan masih dalam masa perawatan intensif setelah dirujuk dari rumah sakit sebelumnya.

Kejadian itu membuat Nina dan suaminya terpukul dan berharap pihak RSHS memberikan penjelasan serta meningkatkan pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

Baca Juga: Plt Bupati Minta Dinkes Turun Selesaikan Kasus Bayi Tertukar 

Sementara itu, hingga saat ini pihak RSHS Bandung hingga berita dibuat belum memberikan penjelasan.

Namun menurut Nina bahwa stelah viral ada dari pihak rumah sakit yang menghubungi dan meminta maaf atas kelalaian tersebut

Persoalan perizinan yang belum tuntas membuat masa depan siswa kelas XII SMK IDN berada di titik kritis jelang kelulusan.

Kegelisahan itu memuncak dalam audiensi wali murid SMK IDN dengan Komisi V DPRD Jawa Barat, Senin (6/4/2026). 

Mereka menuntut percepatan penyelesaian izin, agar siswa tetap memperoleh ijazah dari sekolah tempat mereka menempuh pendidikan.

Baca Juga: Pembukaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Kabupaten Bogor

Koordinator Wali Murid Kelas XII, Sri Malahayati mengatakan, persoalan ijazah itu bukan sekadar administratif, melainkan menyangkut kepastian masa depan siswa.

"Terutama untuk yang kelas XII, yang saat ini sudah di ujung-ujung masa pendidikan dan juga yang kedua, adalah keberlanjutan kegiatan belajar mengajar untuk Kelas X dan XI. Hal itu yang kami utamakan dalam perjuangan ini," ujarnya.

Waktu menjadi faktor krusial. Target penyelesaian izin harus tercapai sebelum batas akhir (cut off) penerbitan ijazah pada awal Mei.

Baca Juga: Soal Ijazah Elektronik, Disdik Kabupaten Bogor Buka Suara

"Jadi mudah-mudahan nanti tanggal 5 Mei, sebelum cut off, ijazah itu semua hal yang tadi diakselerasi itu bisa terselesaikan, sehingga ada sebuah kepastian bagi para siswa terutama kelas XII, terhadap ijazah mereka adalah ijazah SMK IDN, karena itulah portofolio pendidikan mereka selama ini," ucapnya.

Sri menegaskan, identitas ijazah bukan hal sepele. Jika siswa dipaksa menerima ijazah dari sekolah lain, maka itu berarti menghapus rekam jejak pendidikan yang telah mereka bangun selama ini.

"Itulah yang tadi kami sangat tekankan, ketika pindah atau ijazahnya bukan ijazah IDN, itu kan berarti ada sebuah ketidakpastian yang didapatkan oleh para siswa. Nah, ini keadilan yang kami kejar di sini. Jadi tentu akan mengecewakan ya kalau nanti bulan Mei nanti, ternyata enggak terkejar untuk cut off ijazah SMK IDN ini," katanya.

Baca Juga: Gubernur Jabar Terpilih Dedi Mulyadi Minta Kepsek Serahkan Ijazah yang Ditahan, Tunggakan Bakal Dituntaskan

Apalagi, SMK IDN Boarding School dikenal memiliki akreditasi A dan reputasi kuat di bidang pendidikan berbasis teknologi, yang menjadi nilai tambah bagi lulusan.

"Jadi ini menjadi sebuah dorongan buat kita untuk memprioritaskan, mudah-mudahan akselerasi yang tercapai," harapnya.

Sementara Ketua Komite Sekolah Eko Prianto mengungkapkan, proses pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) masih menjadi kendala utama yang harus segera diselesaikan.

Baca Juga: Anggota DPRD Pastikan Program Tebus Ijazah Kota Bogor Tersalurkan untuk Warga

"Mereka sudah mengurus PBG. Yang dari awal mungkin ada kekurangan, ha kita sudah lengkapi. Kita juga sudah ingin percepatan PBG. Syukur-syukur April izin itu terbit. Kalau April ini tidak kelar, akan ada efek di bulan Mei itu. Nanti mungkin kita tidak akan mendapatkan ijazah IDN, ijazah yang selama ini kita banggakan, dengan kualitas dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain," tandasnya.

Data sekolah menunjukkan total siswa saat ini mencapai 557 orang, dengan rincian kelas X sebanyak 181 siswa, kelas XI 200 siswa, dan kelas XII 176 siswa.

Sebelumnya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Barat, Dedi Taufik mengungkapkan, persoalan izin tidak hanya terjadi di satu lokasi, melainkan di tiga kampus SMK IDN di wilayah Bogor, yakni di Jonggol, Sentul, dan Pamijahan.

Baca Juga: Pemkot Bogor Bantu Lunasi Ijazah 235 Siswa

"Ada beberapa hal yang harus kita clearkan gitu terutama dalam hal penyelenggaraannya juga sudah ada berita acara yang kami kita buat gitu. Penyelenggaraan ini kita alihkan gitu ya untuk sementara waktu, tapi kita sambil menunggu proses kaitan dengan perizinan," kata Dedi.

Ia menegaskan, tahapan perizinan harus dimulai dari kepastian tata ruang, dilanjutkan dengan dokumen penting seperti PBG, IMB, hingga Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Namun hingga kini, PBG belum dimiliki secara sah.

"Belum ada terbit PBG. belum ada isinya PBG. Sebenarnya sekolah yang di Jonggol itu sudah ada untuk kaitan perizinannya. Tapi PBG-nya kan kan Palsu. Nah, ini kan tadi konsekuensi hukum di sini," ucapnya.

Baca Juga: Minimalisir Pertumbuhan Angka Kemiskinan, DPRD DKI Jakarta bakal Rampungkan Program Tebus Ijazah hingga 2029

Hal itu diperkuat Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Jabar, Yogi Gautama Jaelani, yang menyebut penghentian sementara izin merupakan langkah hukum yang sah.

"Jadi kami sudah lihat bahwa secara bukti dan fakta hukumnya bahwa ada ke kehilangan dasar legalitas dari dasar penerbitan perizinan. Seperti yaitu tidak adanya PBG dari pihak Kabupaten Bogor seperti itu," kata dia.

Dalam pemakaman  Zulmi Aditya Iskandar, hadir pula sejumlah pejabat penting, seperti Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, Menteri Pertahananan, Sjafrie Sjamsoeddin, Kapolda Jabar, Irjen Rudi Setiawan, Pangdam III Siliwangi, Mayjen TNI Kosasih, dan sederet pejabat TNI lainnya.

Pemakaman berlangsung khidmat dengan upacara militer. Sebelum jenazah  Zulmi Aditya Iskandar diberangkatkan ke liang lahat, prajurit Kopassus TNI memberikan penghormatan terakhir, termasuk tembakan salvo sebagai bentuk penghormatan kepada almarhum.

Baca Juga: KTT Gaza di Mesir, Presiden Prabowo Subianto Siapkan Pasukan Perdamaian yang akan Dikirim ke Palestina

Suasana haru menyelimuti prosesi pemakaman. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah dimakamkan. Mayor Zulmi meninggalkan seorang istri dan dua orang anak.

Dalam kesempatan tersebut, Agus memastikan bahwa seluruh hak ahli waris almarhum akan dipenuhi. Hak tersebut meliputi santunan risiko kematian khusus, santunan PBB, serta beasiswa pendidikan bagi anak-anak almarhum.

"Pemakaman secara militer ini menjadi penutup rangkaian penghormatan terakhir kepada Mayor Infanteri Anumerta Zulmi Aditya Iskandar," katanya.

Baca Juga: Tiga Prajurit TNI Gugur, Senator Jakarta Minta Negara Lakukan Semua Upaya Seret Israel ke ICC

Dia menambahkan, Zulmi sosok prajurit terbaik yang dimiliki Indonesia dan prajurit terbaik yang dimiliki TNI yang bertugas di Kopassus. 

"Almarhum ini prajurit terbaik di mana setiap menjalankan tugasnya selalu mendapatkan penghargaan dari satuan dan untuk penghargaan itu dia diberangkatkan ke luar negeri dalam operasi misi perdamaian di Lebanon," bebernya.

Ia juga mengatakan, sejumlah hak-hak almarhum pun diserahkan ke keluarganya, seperti santunan dari PBB, santunan resiko kematian khusus, dan ada dari asuransi. 

Kemudian, ada beasiswa untuk anak Rp30 juta per anak, sedangkan santunan kematian ada sekitar Rp200 juta. 

Baca Juga: Kibarkan Merah Putih di Lebanon, Jejak Patriotik Laksdya TNI Hersan

"Selanjutnya, ada pula santunan dari angkatan darat dan perbankan, serta tentunya santunan dari Presiden RI," katanya.

Rekan sejawat almarhum, Kapten Inf Sudargo Guntoro (Akmil 2015) menyampaikan bahwa almarhum  Zulmi Aditya Iskandar sosok humble dan ibadahnya kuat.

"Setiap diberikan perintah atau penugasan pasti selalu berhasil. Selama penugasan di Papua dahulu, dari teman-teman yang sama-sama di Papua dahulu berhasil," ujarnya seraya mengaku terakhir bersama almarhum pada 2023 saat bersekolah di Kelapa 1 dan ketika Akmil," katanya.

Diketahui, Mayor Anumerta Zulmi Aditya Iskandar gugur saat menjalankan misi perdamaian di Lebanon Selatan sebagai bagian dari Satgas Yonmek XXIII-S/UNIFIL.

Objek terang yang melintas di langit malam terlihat pecah menjadi beberapa bagian, memunculkan cahaya mencolok yang menarik perhatian masyarakat.

Peristiwa yang terjadi Sabtu (4/4/2026) malam ketika warga di sejumlah daerah melihat benda bercahaya meluncur cepat di langit. 

Objek sampah antariksa tersebut tampak terpecah menjadi beberapa bagian dan meninggalkan jejak cahaya terang, sehingga memicu berbagai spekulasi di kalangan masyarakat.

Baca Juga: Roket Pemantau Badai Undur Diluncurkan, NASA: Terkendala Cuaca

Menurut peneliti antariksa dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Thomas Djamaluddin, berdasarkan informasi terbaru dari Space-Track serta analisis orbit, objek tersebut merupakan pecahan sampah antariksa dari roket milik Tiongkok jenis CZ-3B.

"Roket tersebut diketahui melintas dari arah India menuju Samudera Hindia, tepatnya di wilayah pantai barat Sumatera, sekitar pukul 19.56 WIB. Pada saat itu, ketinggian objek tercatat telah turun di bawah 120 kilometer," kata Prof Thomas, Minggu (5/4/2026).

Prof. Thomas menjelaskan, ketika memasuki lapisan atmosfer yang lebih padat, benda tersebut mengalami gesekan tinggi hingga terbakar dan akhirnya pecah menjadi beberapa bagian. 

Baca Juga: Meteor Melintas Cepat, Dentuman Keras Kejutkan Warga Cirebon dan Kuningan, BRIN

Proses inilah yang kemudian terlihat jelas oleh warga sebagai fenomena cahaya di langit malam.

Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa meskipun terlihat dramatis, fenomena ini umumnya tidak berbahaya. Hal ini karena sebagian besar material akan habis terbakar sebelum mencapai permukaan Bumi.

"Meski demikian, masyarakat tetap diimbau untuk waspada dan segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan benda asing yang diduga merupakan sisa jatuhan sampah antariksa di daratan," katanya.

Petugas Polisi Kehutanan (Polhut) Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bogor, Dani Hamdani, membenarkan laporan adanya macan tutul terperangkap di Gunung Mas.

“Udah meluncur sama Taman Safari, ada laporan dari warga,” kata Dani.

Baca Juga: BBKSDA Jawa Barat Evakuasi Macan Tutul yang Masuk Permukiman Warga di Pacet Bandung, Dua Orang Terluka

Ia menegaskan, tim gabungan diperlukan untuk memastikan kondisi satwa serta menjamin proses evakuasi berjalan aman, baik bagi warga maupun hewan yang terjerat.

Sementara itu, menurut Manager Marcom Taman Safari Indonesia (TSI) Bogor, Danang Wibowo mengatakan, pihaknya telah menerima permintaan bantuan dan segera mengirim tim ke kawasan Gunung Mas.

“Terjeratnya belum tahu seperti apa. Ada permintan ke Taman Safari ke Gunung Mas, tapi masih dicek di sebelah mana titiknya,” katanya.

Baca Juga: BKSDA Jabar Belum Bisa Pastikan Macan Tutul Masuk Hotel, Apakah yang Lepas Dari Lembang Park Zoo

Ia juga menyebut, dari informasi sementara, macan tutul itu diduga satwa liar yang berasal dari hutan sekitar, bukan hewan peliharaan maupun koleksi.

“Bisa dikonfirmasi, macan tutul asli daerah situ, kemungkinan liar,” kata dia.

Penggeledahan KPK itu dilakukan di kediaman Ono Surono yang berlokasi di Jalan Jati Indah V, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat.  

Seusai proses tersebut, kondisi rumah tampak sepi. Hanya terlihat satu unit kendaraan roda 4 dan beberapa sepeda motor terparkir di garasi.

Baca Juga: Soroti Kasus OTT KPK Terhadap Bupati Bekasi, Ketua LSM PRB: Jangan Terjadi di Kabupaten Bogor

Penggeledahan itu merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa suap ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Kasus tersebut turut menyeret Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo membenarkan adanya penggeledahan tersebut.

Baca Juga: KPK Geledah Kantor Bupati Bekasi, Sita Sejumlah Dokumen hingga Barang Elektronik

Ia menyebut, tim penyidik melakukan penggeledahan di kediaman Ono Surono di Kota Bandung, namun hingga kini KPK belum mengungkap hasil temuan dari kegiatan tersebut.

Pantauan ceklissatu.com pada Rabu malam, suasana di rumah Ono Surono tetap terlihat lengang. Tidak tampak aktivitas berarti selain kendaraan yang terparkir di halaman rumah.

Sebelumnya, Ono Surono juga telah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK terkait kasus yang sama.

Baca Juga: Diduga Saldo APBD Kabupaten Bekasi Mengendap dan Berbunga, LSM Tri Nusa Demo ke Kejari

Dalam pemeriksaan tersebut, Ono mengaku menerima sejumlah pertanyaan dari penyidik, termasuk terkait dugaan aliran dana.

Menanggapi penggeledahan itu, kuasa hukum Ono Surono, Sahali, menyampaikan sejumlah pernyataan.

“Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK,” ujar Sahali.

Baca Juga: Terpilih Kembali Jadi Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono Bakal Bentuk Kader Peduli Kebencanaan

Namun demikian, pihak kuasa hukum mencatat adanya kejanggalan dalam proses penggeledahan.

Salah satunya adalah permintaan penyidik agar CCTV di rumah kliennya dimatikan saat penggeledahan berlangsung.

Selain itu, Sahali juga menyebut penyidik tidak menunjukkan surat izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) KUHAP.

Baca Juga: Sembilan Kepala Daerah Terjaring OTT KPK Dalam Kurun Waktu 17 Bulan, Berikut Ini Daftarnya

Ia menambahkan, penggeledahan tersebut tidak menemukan bukti yang berkaitan dengan perkara yang sedang disidik.

Meski begitu, penyidik KPK menyita sebuah laptop serta uang milik keluarga yang disebut sebagai tabungan arisan dari istri Ono Surono.

“Atas penyitaan tersebut, kami telah menyampaikan keberatan dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan,” ujar Sahali.

Baca Juga: OTT Bupati Cilacap, KPK Tangkap 27 Orang hingga Amankan Barang Bukti Uang Tunai

Pihak kuasa hukum juga meminta semua pihak untuk menghormati asas praduga tak bersalah.

Sementara itu, saat penggeledahan berlangsung, Ono Surono diketahui tengah melakukan kegiatan konsolidasi organisasi di wilayah Garut dan Kota Tasikmalaya.

DPRD Jawa Barat menegaskan kebijakan yang diambil Gubernur Dedi Mulyadi tersebut menjadi solusi konkret agar masyarakat kurang mampu tidak kehilangan akses berobat, meski terjadi penonaktifan peserta BPJS PBI oleh pemerintah pusat.

Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat dari Fraksi PSI, Iwan Koswara menilai langkah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengambil alih sementara pembiayaan tersebut merupakan bentuk keberpihakan kepada rakyat kecil yang patut diapresiasi.

Menurut dia, kebijakan itu menjadi bukti bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam dalam menghadapi persoalan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

“Intinya menyambut baik langkah Gubernur mengambil alih sementara pembiayaan layanan kesehatan bagi warga miskin atau penerima BPJS PBI,” katanya kepada ceklissatu.com, Minggu (30/3/2026).

Ia juga menegaskan, tidak boleh ada warga miskin yang kehilangan akses layanan kesehatan.

“Tidak ada alasan bagi warga miskin untuk tidak mendapatkan layanan kesehatan secara gratis,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah harus hadir secara konkret dalam situasi ini dengan memastikan seluruh warga yang terdampak tetap mendapatkan pelayanan tanpa hambatan administratif.

“Penonaktifan BPJS PBI tidak boleh berdampak pada terhentinya layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu,” tutup iwan.

Peningkatan mobilitas masyarakat setelah Lebaran, kata dia, kerap dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk merekrut korban dengan iming-iming pekerjaan bergaji tinggi.

“Perempuan harus lebih waspada dan tidak mudah tergiur tawaran kerja yang tidak jelas atau tidak melalui jalur legal,” kata Iwan Koswara, Minggu  (29/3/2026).

Baca Juga: DPRD Jawa Barat Soroti Penempatan SDM Tak Sesuai Keahlian dan Minimnya Anggaran Operasional

Menurutnya, praktik perekrutan ilegal tersebut berpotensi besar berujung pada tindak pidana perdagangan orang (TPPO), yang kerap menjerat korban dalam situasi eksploitasi.

Iwan menyinggung sejumlah kasus yang terjadi di berbagai daerah, termasuk di Maumere dan sejumlah negara lain, sebagai peringatan nyata bahwa ancaman tersebut masih ada dan terus mengintai.

“Kita tidak ingin kejadian seperti di Maumere dan di luar negeri terulang. Banyak korban berangkat dengan harapan bekerja, tetapi justru menjadi korban perdagangan orang,” katanya.

Baca Juga: Komisi V DPRD Jabar Soroti Akses Jalan yang Hambat Pembangunan SMK Negeri 4 Kota Depok

Iwan meminta pemerintah daerah, aparat, hingga pemerintah desa untuk memperkuat pengawasan serta memberikan edukasi kepada masyarakat terkait prosedur kerja yang legal dan aman.

Selain itu, Iwan juga mengimbau keluarga untuk lebih aktif mengawasi anggota keluarganya, terutama perempuan usia produktif, agar tidak mudah percaya pada ajakan yang mencurigakan.

Menurutnya, pencegahan harus dimulai dari lingkungan terdekat agar masyarakat tidak menjadi korban praktik perdagangan orang yang merugikan secara fisik maupun psikologis.

Anggota DPRD Jawa Barat Komisi II, Budiwanto menyampaikan, penanganan pencemaran sungai di Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang harus dilakukan secara komprehensif.

“Seluruh pihak yang menangani pencemaran sungai itu harus bergerak cepat dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian,” katanya saat dihubungi ,Minggu (29/3/2026).

Baca Juga: Karena Anggaran, Tim DLH Tak Bisa Pantau Dugaan Pencemaran Sungai Cileungsi Selama 24 Jam

Sungai di Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel dikabarkan tercemar limbah pabrik setelah airnya berubah warna menjadi putih keruh.

Ia menekankan, pentingnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan kasus pencemaran sungai tersebut.

Termasuk koordinasi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat.

Baca Juga: Rencana DLH Kabupaten Bogor Pasang CCTV di Sungai Cileungsi

“Pendekatan kolaboratif sangat diperlukan agar hasil investigasi tidak parsial. Kita butuh validasi dari berbagai lembaga, agar kesimpulan yang diambil benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun hukum,” katanya.

Ia mengatakan, pencemaran sungai harus ditangani hingga tuntas. Sebab jika tidak tertangani, dampaknya bisa meluas.

Aliran sungai yang bermuara ke laut berpotensi mencemari ekosistem pesisir, sementara jika digunakan untuk irigasi, kualitas air yang buruk dapat mengganggu pertumbuhan tanaman dan produktivitas pertanian.

Ono menilai, peristiwa matinya anak harimau Benggala di Bandung Zoo tersebut bukan sekadar insiden biasa, melainkan akibat konflik pengelolaan yang telah berlangsung lama.

“Kematian kedua anak harimau ini bukan sekadar insiden biasa, tetapi sudah diprediksi jauh-jauh hari, karena konflik pengelolaan Bandung Zoo yang berlarut-larut dan tidak adanya kepedulian dari pemerintah, baik pusat maupun daerah,” kata Ono, saat dihubungi, Minggu (29/3/2026).

Baca Juga: 2 Anak Harimau Benggala Mati di Bandung Zoo, Farhan: Tingkatkan Penerapan Sistem Biosekuriti di Kebun Binatang  

Ia juga menyoroti masih terlibatnya yayasan lama dalam pengelolaan Bandung Zoo, meski izinnya telah dicabut oleh Kementerian Kehutanan.

Ono menyebut, hal itu diduga menjadi salah satu faktor kematian dua anak harimau Benggala tersebut.

Ia menilai, Pemerintah Kota Bandung seharusnya dapat mengantisipasi kondisi tersebut sejak awal dengan memastikan kesejahteraan hewan, termasuk aspek kesehatan dan pakan.

Baca Juga: Bandung Zoo Disegel Tiga Bulan, Wali Kota Farhan: Negara Ambil Alih Pengelolaan Transisi

Ia juga mengkritisi kementerian terkait yang dinilai belum optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan standar pemeliharaan terpenuhi.

Ono mengungkapkan, dirinya sempat menawarkan kerja sama dengan Kebun Binatang Ragunan dan Kebun Binatang Surabaya untuk penanganan satwa, namun tidak mendapat respons serius dari Wali Kota Bandung Muhammad Farhan.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sebanyak dua unit truk dan dua mobil mengalami kerusakan.

Kasi Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Bandung, Pardiman Hendri mengatakan, dua reklame roboh berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta dan satu di Jalan Buah Batu.

Baca Juga: 2 Anak Harimau Benggala Mati di Bandung Zoo, Farhan: Tingkatkan Penerapan Sistem Biosekuriti di Kebun Binatang  

"Ada tiga titik, dua di Soekarno-Hatta dan satu di Buah Batu," katanya saat ditemui di lokasi.

Ia menjelaskan, petugas langsung melakukan evakuasi. Prioritas utama adalah reklame yang menutup jalan, terutama di kawasan Buah Batu, agar lalu lintas bisa kembali lancar.

"Yang di Buah Batu kita pindahkan dulu supaya jalan bisa dipakai lagi," kata Hendri.

Baca Juga: Arus Balik Lebaran 2026, Jalur Lingkar Luar Nagreg Diserbu 69 Ribu Kendaraan dari Arah Bandung dan Jakarta

Hendri mengatakan, penyebab robohnya reklame masih belum dipastikan. Namun, kuat dugaan karena cuaca buruk.

"Mungkin karena hujan deras dan angin kencang, tapi masih kami cek," terangnya.

Dalam penanganan kejadian ini, Satpol PP menurunkan sekitar 30 personel. Mereka terdiri dari satu tim berisi delapan orang dan satu pleton tambahan. 

Baca Juga: Rela Kehujanan Cari Peyebab Kemacetan, Kasat Lantas Polresta Bandung Jalan Kaki 1 Km di Jalur Mudik

Selain itu untuk evakuasi papan reklame, petugas juga dibantu oleh tim pemadam kebakaran (Damkar) Kota Bandung.

Terkait izin reklame, Hendri menyebut hal tersebut menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). 

"Masalah perizinan ada di DPMPTSP masalah izin atau bayar pajak itu di DPMPTSP tapi ini di kawasan komersil," tuturnya.

Baca Juga: Napi Koruptor di Lapas Sukamiskin Dapat Remisi Khusus Lebaran, Mantan Mentan SYL Terima Pengurangan Hukuman 1 Bulan

Hingga pukul 15.30 WIB, sejumlah petugas gabungan masih menangani sisa material reklame di beberapa titik.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat Muhamad Romli mengatakan, evaluasi tersebut dilakukan untuk melihat apakah masyarakat yang sebelumnya memiliki tunggakan pajak tetap konsisten membayar kewajibannya setelah mendapatkan keringanan.

Menurut politisi dari Partai Persatuan Pembangunan itu, keberhasilan program pemutihan tidak hanya diukur dari besarnya tunggakan yang berhasil dibayarkan selama program berlangsung.

Baca Juga: DPRD Jawa Barat Soroti Penempatan SDM Tak Sesuai Keahlian dan Minimnya Anggaran Operasional

"Program ini masih efektif, tapi kita akan lihat dampaknya. Misalnya yang kemarin punya tunggakan lima tahun atau sepuluh tahun lalu hanya membayar satu tahun karena ada pemutihan,” kata Romli dalam keterangan yang diterima, Sabtu (28/3/2026).

Ia menilai ujian sebenarnya dari kebijakan tersebut adalah apakah para wajib pajak yang telah memperoleh keringanan kemudian menjadi pembayar pajak yang lebih disiplin pada tahun-tahun berikutnya.

Dalam insiden tersebut, seorang tukang parkir juga mengalami luka-luka. Kecelakaan ini sempat menyebabkan kemacetan panjang di jalur yang dikenal padat saat arus mudik dan balik.

Peristiwa terjadi sekitar pukul 10.30 WIB. Mobil box yang melaju dari arah Bandung menuju Garut diduga oleng saat menghindari kendaraan di depannya. Akibatnya, kendaraan tersebut menabrak dua orang, yakni seorang pejalan kaki perempuan dan tukang parkir.

Baca Juga: Arus Balik Lebaran 2026, Jalur Lingkar Luar Nagreg Diserbu 69 Ribu Kendaraan dari Arah Bandung dan Jakarta

Korban pejalan kaki dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara korban luka langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis.

Petugas Satuan Lalu Lintas Polresta Bandung segera melakukan evakuasi kendaraan menggunakan mobil derek. Proses evakuasi sempat membuat arus lalu lintas tersendat dan memicu kemacetan panjang.

Kapolsek Nagreg, Kompol Rizal Adam, membenarkan kejadian tersebut. Ia menyebut pengemudi mobil box saat ini tengah dimintai keterangan oleh Unit Gakkum Lantas Polresta Bandung untuk penyelidikan lebih lanjut.

Baca Juga: Urai Kepadatan Kendaraan Arus Balik Lebaran Menuju Jakarta, Rekayasa Lalu Lintas One Way Diberlakukan

"untuk korban meninggal seorang perempuan dan untuk tukang parkir alami luka luka," katanya.

Petugas juga mengimbau kepada masyarakat, khususnya para pemudik yang tengah melakukan perjalanan arus balik, agar selalu berhati-hati dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas demi keselamatan bersama.

Kedua satwa langka di Bandung Zoo tersebut diketahui masih berusia sekitar 8 bulan.

Peristiwa matinya harimau Benggala di Bandung Zoo itu pun viral di media sosial dan memicu keprihatinan publik.

Baca Juga: Bandung Zoo Disegel Tiga Bulan, Wali Kota Farhan: Negara Ambil Alih Pengelolaan Transisi

Kematian Huru dan Hara diduga berkaitan dengan infeksi virus panleukopenia, yakni virus yang menyerang sel darah putih dan jaringan usus.

Dugaan sementara menyebutkan virus tersebut berasal dari induknya. Meski demikian, penyebab pasti kematian masih menunggu hasil pemeriksaan resmi dari pihak berwenang.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengaku, sangat prihatin atas kejadian tersebut, dan menyebut, sebelumnya kondisi kedua anak harimau sempat membaik selama tiga hari.

Baca Juga: Bandung Zoo Disegel Satpol PP, Pengunjung Terpaksa Pulang

Namun pada Kamis  (26/3/2026) pagi sekitar pukul 07.00 WIB, kondisi keduanya tiba-tiba memburuk hingga akhirnya tidak dapat diselamatkan.

“Saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan resmi dari BKSDA untuk memastikan penyebab kematian,” kata Farhan, Kamis (26/3/2026).

Sementara itu, kondisi harimau dewasa di Bandung Zoo dilaporkan masih stabil dan berada dalam pemantauan ketat.

Baca Juga: Pengelola Bandung Zoo Gugat Walikota Bandung ke Pengadilan Negeri

Pemerintah Kota Bandung juga menegaskan akan meningkatkan pengawasan guna mencegah kejadian serupa terulang, khususnya dalam penerapan sistem biosekuriti di lingkungan kebun binatang.

Kasus matinya hewan langka di Bandung Zoo itu  menjadi sorotan publik dan diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi pengelolaan satwa, terutama dalam menjaga kesehatan dan keselamatan hewan-hewan langka yang dilindungi.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Lina Ruslinawati saat melaksanakan kunjungan kerja ke UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Wilayah I Kabupaten Cianjur, Rabu (25/3/2026).

Menurut Lina, Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi optimalisasi pelayanan kepada petani, khususnya dalam kegiatan pemantauan dan penanganan serangan hama di lapangan.

Baca Juga: Pelajar 2 Sekolah di Bandung Minta Dibangun JPO di Jalan Soekarno Hatta, Begini Respon DPRD Jawa Barat

Bukan hanya itu, di lapangan ditemukan adanya penambahan tenaga dari unsur PPPK dengan latar belakang yang tidak seluruhnya berasal dari bidang pertanian.

“Beberapa tenaga yang ditempatkan di sini berasal dari berbagai bidang yang tidak secara langsung berkaitan dengan pertanian. Hal ini tentu perlu menjadi bahan evaluasi karena tugas di unit ini sangat spesifik,” katanya.

Komisi II juga, tambah Lina, menilai bahwa salah satu penyebanya adalah keterbatasan anggaran operasional.

Baca Juga: Dukung Pemasaran Hasil Pertanian Lokal, Pemkab Bogor Percepat Penataan Pasar Petani Garuda

Terutama untuk kegiatan pemantauan ke lapangan. Minimnya anggaran menjadi kendala bagi petugas dalam memantau potensi serangan hama secara berkala.

“Jangan sampai di satu sisi kita mendorong peningkatan produktivitas pertanian, tetapi di sisi lain dukungan untuk kegiatan di lapangan justru terbatas,” pungkasnya.

Kepadatan itu didominasi para pemudik arus balik yang hendak kembali ke wilayah Bandung, Jakarta, dan sekitarnya.

Humas Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bandung, EricAlam Prabowo mengatakan, kepadatan terjadi akibat meningkatnya volume kendaraan arus balik yang datang dari arah Garut, Tasikmalaya, hingga Jawa Tengah.

Baca Juga: Urai Kepadatan Kendaraan Arus Balik Lebaran Menuju Jakarta, Rekayasa Lalu Lintas One Way Diberlakukan

“Kendaraan yang melintas didominasi sepeda motor, mobil pribadi, serta bus antarkota,” jelasnya, Rabu (25/3/2026).

Para pemudik tampak bergerak perlahan akibat tingginya antrean kendaraan di sejumlah titik.

Untuk mengurai kemacetan, petugas kepolisian telah beberapa kali memberlakukan sistem satu arah (one way) dari arah Garut menuju Bandung.

Baca Juga: Pemprov Jabar Siagakan 55 Posko Piket Lebaran di Jalur Mudik dan Wisata, Ini Rinciannya Lokasinya

“Rekayasa lalu lintas ini dilakukan secara situasional menyesuaikan dengan volume kendaraan di lapangan,” ujarnya.

Sementara itu, pada hari kelima Lebaran, jumlah kendaraan arus balik yang melintas terpantau cukup tinggi.

“Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, sejak pagi hingga pukul 14.00 WIB, tercatat sebanyak 69.291 kendaraan telah melintasi jalur tersebut,” bebernya.

Baca Juga: Sempat Tembus 90 Ribu Kendaraan Pada H+2 Lebaran, Arus Mudik di Puncak Bogor Kini Turun 25 Persen

Petugas mengimbau para pemudik untuk tetap berhati-hati, menjaga kondisi fisik, serta mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama.

Baru-baru ini, aksi Kasatlantas Polres Cimahi, AKP Arviandre Maliki menjadi viral di media sosia, terlihat ikut membantu mendorong kendaraan roda empat milik wisatawan yang mengalami mati mesin dalam perjalanan arus balik.

AKP Arviandre Maliki mengatakan, mobil tersebut mengalami kendala teknis saat hendak melanjutkan perjalanan liburan.

Baca Juga: Kapolri Prediksi Dua Gelombang Arus Balik Lebaran 2026 24-25 dan 28-29 Maret, Ini Waktu Puncak dan Cara Menghindarinya

Menyadari kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kemacetan, petugas segera mengambil tindakan.

“Mobil mengalami trouble dan tidak bisa dinyalakan. Untuk menghindari kemacetan, kami dorong kendaraan sejauh kurang lebih 200 meter ke lokasi yang aman, kemudian kami bantu panggil montir,” katanya saat dihubungi, Selasa (24/3/2026).

Ia mengimbau kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan arus balik dan yang hendak berwisata agar selalu memperhatikan kondisi kendaraan sebelum berangkat.

Baca Juga: Polres Cimahi 'Datangkan' Transformer Amankan Jalur Mudik di Padalarang, Siap Berikan Rasa Nyaman

“Dengan memastikan kendaraan dalam kondisi prima, diharapkan perjalanan mudik maupun arus balik dan liburan dapat berlangsung dengan aman, nyaman, dan lancar,” tutup dia.

Ribuan kendaraan terhenti akibat lonjakan volume lalu lintas di jalur mudik tersebut.

Kasat Lantas Polresta Bandung, Kompol Ega Prayudi, turun langsung ke lapangan dengan berjalan kaki sejauh sekitar 1 kilometer untuk mencari penyebab kemacetan panjang di jalur mudik Nagrek tersebut.

Baca Juga: Polisi Taburi Pasir di Jalur Mudik Cileunyi Akibat Tumpahan Oli, Empat Pemotor Terjatuh

“Langkah ini diambil karena mobil, motor, hingga drone tidak dapat digunakan secara maksimal akibat padatnya arus dan cuaca buruk,” kata Ega saat dihubungi, Senin (23/2/2026).

Dari hasil pengecekan saat itu, kata Kompol Ega, tidak ditemukan kecelakaan atau kendaraan mogok di jalur mudik Nagrek itu.  

Kemacetan murni disebabkan tingginya volume kendaraan yang melebihi kapasitas jalan. 

Baca Juga: Arus Mudik Lebaran: 50 Ribu Kendaraan Lintasi Puncak Bogor, Polisi Siapkan Antisipasi Hari H Kedua Idul Fitri

“Sebagai solusi, kami langsung menerapkan rekayasa lalu lintas sistem one way. Hasilnya, arus kendaraan yang sempat terhenti mulai kembali bergerak dan berangsur lancar, dan Aksi tersebut dilakukan untuk memastikan keputusan diambil berdasarkan kondisi nyata di lapangan, “katanya.

Pemberian remisi tersebut merupakan bagian dari kebijakan nasional oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang memberikan pengurangan masa hukuman kepada warga binaan beragama Islam di seluruh lapas dan rumah tahanan di Indonesia.

Kepala Lapas Kelas I Sukamiskin, Fajar Nurcahyo, menyampaikan bahwa dari total 407 warga binaan Muslim, sebanyak 307 orang menerima remisi.

Baca Juga: 584 Warga Binaan Lapas Paledang Bogor Terima Remisi Khusus, 4 Orang Hirup Udara Bebas

Sementara sekitar 100 narapidana lainnya belum memenuhi syarat, seperti masa pidana yang belum mencukupi atau masih dalam proses hukum.

“Besaran remisi yang diberikan bervariasi, mulai dari 15 hari hingga satu setengah bulan, tergantung masa pidana dan penilaian perilaku narapidana,”kata Fajar, Minggu (22/3/2026).

Salah satu penerima remisi adalah mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), yang merupakan terpidana kasus pemerasan dan gratifikasi.

Baca Juga: KPK Resmi Tahan Syahrul Yasin Limpo

Fajar menyebut, SYL sebelumnya divonis 10 tahun penjara dalam kasus korupsi berupa gratifikasi dan pemerasan di Kementerian Pertanian dengan nilai lebih dari Rp44 miliar.

Selain itu, sejumlah narapidana kasus korupsi lainnya juga mendapatkan remisi, di samping napi tindak pidana umum.

Bahkan, satu orang narapidana dilaporkan langsung bebas setelah memperoleh pengurangan masa hukuman tersebut.

Baca Juga: 338 Warga Binaan Lapas Sukamiskin Bandung Dapat Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri

Namun, mantan Kakorlantas Polri, Djoko Susilo, tidak mendapatkan remisi. Hal itu dikarenakan masa pidana pokoknya telah selesai, namun saat ini masih menjalani masa pidana subsider.

Fajar menegaskan, remisi diberikan kepada narapidana yang berkelakuan baik, tidak melanggar aturan, serta aktif mengikuti program pembinaan di dalam lapas.

Program tersebut meliputi kegiatan keagamaan, pelatihan konveksi, pembuatan roti, hingga pelatihan pertanian dan pembuatan perahu.

Pelaksanaan ini berbeda dengan penetapan pemerintah yang menetapkan 1 Syawal jatuh pada Sabtu. Muhammadiyah menetapkan Lebaran lebih awal setelah hilal dilaporkan terlihat di Turki.

Sejak pagi hari, jamaah Muhammadiyah dari berbagai wilayah di Bandung berbondong-bondong mendatangi Lapangan Lodaya untuk menunaikan Salat Idulfitri. Diperkirakan sekitar tiga hingga lima ribu jamaah mengikuti pelaksanaan salat ied tersebut.

Baca Juga: Ribuan Jamaah Muhammadiyah Kota Bogor Salat Idul Fitri di Lapangan Sempur, Hormati Perbedaan Penetapan

Penetapan 1 Syawal oleh Muhammadiyah didasarkan pada hasil pengamatan hilal yang telah terlihat di Turki, sehingga organisasi tersebut menetapkan 1 Syawal jatuh pada 20 Maret.

Panitia Salat Idulfitri Muhammadiyah mengimbau masyarakat untuk menyikapi perbedaan penetapan hari raya dengan bijak. Perbedaan ini diharapkan tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan memperkuat sikap toleransi antarumat.

Salah satu panitia, Sani Sanjaya, menyampaikan bahwa perbedaan tersebut merupakan hal yang biasa dan harus disikapi secara positif.

Baca Juga: Hilal Belum Penuhi Kriteria MABIMS, Idulfitri 1 Syawal 1447 H Diperkirakan Jatuh 21 Maret

“Perbedaan ini jangan dijadikan hal yang tidak baik, tetapi harus menjadi momentum untuk saling menghargai dan bertoleransi,”kat Sani, Jumat (20/11/2026).

Sebelumnya, umat Muslim Muhammadiyah juga telah lebih dulu memulai ibadah puasa Ramadan pada 18 Februari, dan kini merayakan Hari Raya Idulfitri pada 20 Maret.

Puncak arus mudik Lebaran itu terpantau dipadati para pemudik yang dominasi kendaraan roda dua, yang menuju berbagai daerah di Jawa Barat hingga Jawa Tengah. 

Kepadatan terjadi sejak malam hari, seiring banyaknya pemudik yang memilih waktu perjalanan di luar jam siang.

Baca Juga: H-4 Lebaran 1447 Hijriah, 53 Ribu Kendaraan Melintas di Jalur Nagreg

Para pemudik diketahui berasal dari sejumlah wilayah seperti Jakarta, Tangerang, Bekasi, hingga Bandung.

Mereka sengaja melakukan perjalanan pada malam hari guna menghindari teriknya cuaca panas yang biasanya terjadi pada siang hari.

Salah satu pemudik, Muslim, mengaku berangkat dari Bekasi bersama anaknya dengan tujuan Cilacap, Jawa Tengah.

Baca Juga: Pemerintah Siapkan Strategi Mudik Lebaran 2026, Pergerakan Warga Diprediksi Tembus 143,9 Juta Orang

Ia memilih menggunakan sepeda motor dan melakukan perjalanan malam hari agar perjalanan terasa lebih santai dan tidak terlalu melelahkan.

“Saya berangkat malam biar lebih adem dan santai di jalan meskipun di beberapa titik terjadi kemacetan tapi seru," kata Muslim.

Sementara itu, berdasarkan data Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung, terjadi lonjakan signifikan jumlah pemudik yang melintasi jalur arteri Kota Bandung pada H-3 Lebaran.

Baca Juga: Arus Mudik Mulai Meningkat, Menhub Dudy Sidak Pelabuhan Penyeberangan Jawa–Sumatra

Arus kendaraan didominasi pemudik yang mengarah ke Sumedang, Garut, Tasikmalaya, hingga wilayah Jawa Tengah.

Petugas mengimbau para pemudik, khususnya pengguna sepeda motor, untuk tetap berhati-hati dan menjaga kondisi fisik selama perjalanan agar selamat sampai tujuan.

Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Jabar, AKBP Eti Haryati menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 04.30 WIB. Truk diduga kehilangan kendali sehingga oleng dan akhirnya terguling di lokasi kejadian.

Akibat kecelakaan tersebut, satu orang pengendara motor dilaporkan meninggal dunia setelah terseret truk. Sementara itu, sopir truk mengalami luka-luka dan telah mendapatkan penanganan medis.

Baca Juga: H-4 Lebaran 1447 Hijriah, 53 Ribu Kendaraan Melintas di Jalur Nagreg

"Truk tersebut diketahui mengangkut 12 ekor sapi. Dari jumlah tersebut, tiga ekor sapi kabur, dua ekor mati di lokasi kejadian, dan sisanya berhasil dievakuasi oleh petugas," kata Eti Haryati, Rabu (18/3/2026).

Lebih lanjut Eti mengatakan, Insiden ini juga menyebabkan kemacetan panjang hingga hampir tiga kilometer. Arus lalu lintas sempat tersendat, terutama oleh kendaraan pemudik yang melintasi jalur tersebut. Kemacetan baru dapat terurai setelah proses evakuasi truk selesai dilakukan.

Eti Haryati mengimbau para pengguna jalan untuk lebih berhati-hati, terutama saat melintasi jalur Cikaledong yang dikenal rawan kecelakaan. 

Baca Juga: Klaim Terbanyak Se-Indonesia, 77 Bus Mudik Gratis Dilepas Bupati Bogor dan Forkopimda

Jalur tersebut merupakan salah satu akses utama di jalur arteri selatan yang kerap dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat, khususnya saat arus mudik.

Jumlah ini menunjukkan kenaikan sebesar 58 persen dibandingkan lalu lintas hari biasa yang berada di angka 27 ribu kendaraan. Selain itu, terjadi peningkatan sebesar enam persen dibandingkan hari sebelumnya yang mencatatkan sekitar 40 ribu kendaraan.

Kapolresta Bandung, Aldi Subartono menyampaikan, puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi pada esok hari, seiring dengan dimulainya masa libur bagi para pekerja.

Baca Juga: Klaim Terbanyak Se-Indonesia, 77 Bus Mudik Gratis Dilepas Bupati Bogor dan Forkopimda

“Untuk puncak arus mudik diprediksi terjadi besok karena sebagian besar pekerja sudah mulai libur,” kata Kapolresta Bandung, Kombes Pol Aldi Subartono, Selasa malam (18/3/2026).

Guna mengantisipasi kepadatan, petugas akan memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa sistem one way sepenggal, khususnya jika terjadi lonjakan kendaraan dari arah Bandung menuju Nagreg. 

Namun, penerapan sistem ini bersifat dinamis dan situasional, menyesuaikan kondisi di lapangan.

Baca Juga: Diduga Pemudik, Pria Asal Cianjur Ditemukan Meninggal di Pinggir Jalan Cileungsi Bogor

Pihak kepolisian juga mengimbau para pemudik untuk memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima serta menjaga stamina tubuh selama perjalanan. 

Terlebih, kondisi cuaca di wilayah Bandung sempat diguyur hujan, sehingga pengendara, khususnya yang membawa balita, diharapkan membawa perlengkapan seperti jas hujan.

Selain itu, pemudik diminta tetap fokus dan berhati-hati saat berkendara, mengingat terdapat beberapa titik rawan kecelakaan di jalur Nagreg. 

Baca Juga: Polisi Taburi Pasir di Jalur Mudik Cileunyi Akibat Tumpahan Oli, Empat Pemotor Terjatuh

Di antaranya kawasan Bypass Cicalengka, turunan setelah Nagreg, serta Jalan Lingkar Nagreg.

Bagi pemudik yang menggunakan kendaraan listrik, telah disediakan fasilitas pengisian daya di Pos Terpadu Nagreg. Petugas juga menyediakan sejumlah titik peristirahatan bagi pengendara yang merasa lelah selama perjalanan.

Dengan peningkatan volume kendaraan ini, masyarakat diimbau untuk merencanakan perjalanan dengan baik demi keselamatan dan kenyamanan selama mudik Lebaran.

Kasatlantas Polresta Bandung, Kompol Ega Prayudi mengatakan, tumpahan oli tersebut belum diketahui berasal dari mana. Namun, akibat jalan yang licin, sejumlah pengendara sepeda motor dilaporkan terjatuh.

“Tadi ada empat pemotor yang terjatuh akibat tumpahan oli tersebut,” kata Kompol Ega Prayudi, Senin (16/3/2026) malam.

Baca Juga: H-5 Lebaran 2026, 39 Ribu Kendaraan Melintas di Jalur Nagreg

Ia menjelaskan, setelah menerima laporan dari warga, anggota lalu lintas langsung mendatangi lokasi kejadian. 

Petugas kemudian mencari pasir dalam karung untuk ditaburkan di sepanjang jalan yang terkena tumpahan oli agar permukaan jalan tidak licin.

Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah kecelakaan lebih banyak, mengingat ruas jalan tersebut merupakan salah satu jalur yang kerap dilalui pemudik.

Baca Juga: Pemerintah Siapkan Strategi Mudik Lebaran 2026, Pergerakan Warga Diprediksi Tembus 143,9 Juta Orang

"Alhamdulillah tadi sudah kita taburi pasir agar tidak licin, karena lumayan banyak tumpahan oli itu," ujarnya.

Akibatnya arus lalu lintas di kawasan tersebut terlihat padat merayap dan petugas kepolisian turun langsung mengatur kendaraan yang melintas.

Suasana kepadatan arus mudik terlihat di jalur arteri Nagreg, Kabupaten Bandung, pada Senin malam. 

Baca Juga: Pemerintah Siapkan Strategi Mudik Lebaran 2026, Pergerakan Warga Diprediksi Tembus 143,9 Juta Orang

Jumlah kendaraan yang melintas terus meningkat sehingga menyebabkan arus lalu lintas menjadi padat merayap.

Arus mudik yang melintas tidak hanya didominasi oleh pemudik sepeda motor, namun juga kendaraan pribadi seperti minibus. 

Sejumlah kendaraan bahkan terlihat membawa barang bawaan yang ditumpuk di bagian atas kabin mobil.

Baca Juga: Jaga Kelancaran Arus Kendaraan, Diberlakukan One Way, Contra Flow dan Ganjil Genap Selama Periode Mudik Lebaran, Catat Waktunya

Berdasarkan data petugas, sejak Senin pagi hingga sore hari tercatat hampir 39 ribu kendaraan telah melintasi jalur Nagreg.

Salah satu pemudik mengaku memilih melakukan perjalanan pada malam hari untuk menghindari terik panas dan potensi kemacetan pada siang hari. 

Ia juga mengimbau para pemudik lainnya agar tidak memaksakan diri jika merasa lelah dan sebaiknya beristirahat terlebih dahulu demi keselamatan selama perjalanan.

Baca Juga: Arus Mudik Mulai Meningkat, Menhub Dudy Sidak Pelabuhan Penyeberangan Jawa–Sumatra

"Memilih malam karena, lebih adem, tadi kepadatan kendaraan sudah mulai ramai dari Cicalengka sampai lingkar Nagreg," katanya.

Sementara itu, pihak kepolisian terus melakukan pengaturan arus lalu lintas di titik-titik rawan kepadatan guna menjaga kelancaran perjalanan para pemudik.

Petugas memprediksi puncak arus mudik di jalur Nagreg akan terjadi pada H-3 hingga H-2 Lebaran. 

Baca Juga: Polres Cimahi 'Datangkan' Transformer Amankan Jalur Mudik di Padalarang, Siap Berikan Rasa Nyaman

Masyarakat diimbau untuk tetap berhati-hati serta mematuhi arahan petugas selama melakukan perjalanan mudik.

Transformer di Pos Terpadu Polres Cimahi itu menarik perhatian para pemudik yang melintas.

Selain memiliki desain Transformer yang menarik dan berbeda dari pos pelayanan pada umumnya, pos terpadu Polres Cimahi itu juga dilengkapi berbagai fasilitas untuk memberikan kenyamanan bagi para pemudik yang ingin beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan.

Baca Juga: Pemprov Jabar Siagakan 55 Posko Piket Lebaran di Jalur Mudik dan Wisata, Ini Rinciannya Lokasinya

Kasatlantas Polres Cimahi, AKP Arviandre Maliki  menjelaskan, bahwa pemilihan tema Transformer bukan sekadar untuk menarik perhatian, tetapi juga memiliki makna filosofis yang menggambarkan semangat transformasi dalam pelayanan kepolisian.

Menurutnya, robot Transformer merepresentasikan semangat Transformasi Polri  menuju institusi yang lebih modern dan presisi. 

Seperti robot dalam film yang mampu berubah bentuk untuk menghadapi berbagai tantangan, kepolisian juga terus beradaptasi dan bertransformasi untuk memberikan pelayanan yang cepat, modern, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di era digital.

Baca Juga: Enam Titik Rawan Macet di Jalur Wisata Puncak Saat Mudik Lebaran, Polres Bogor Siapkan Rekayasa Lalu Lintas

Selain itu, Transformer juga memiliki filosofi sebagai pelindung manusia Dalam cerita filmnya, robot-robot tersebut selalu sigap menjaga dan melindungi manusia. 

Hal itu, kata dia, sejalan dengan tugas utama kepolisian sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. 

Melalui konsep ini, personel di pos pelayanan digambarkan sebagai “Guardians of Mudik” yang siap siaga menjaga keamanan para pemudik selama 24 jam.

Baca Juga: Antisipasi Lonjakan Arus Mudik dan Wisata Lebaran 2026, Polresta Bogor Kota Siapkan 130 Personel dan Tim Urai

"Tema tersebut juga mencerminkan sifat adaptif. Transformers dikenal mampu beradaptasi dengan berbagai situasi melalui perubahan wujudnya. Hal ini menjadi simbol kesiapsiagaan personel dalam menghadapi dinamika arus lalu lintas mudik yang sering berubah dan tidak menentu," kata AKP Arviandre Maliki, Senin (16/3/2026).

Tak hanya itu, menurut AKP Arviandre  konsep tersebut juga menghadirkan pendekatan yang lebih humanis dan ramah anak. Perjalanan mudik sering kali melelahkan, terutama bagi anak-anak.

"Dengan menghadirkan tema Transformer yang populer di berbagai kalangan, pos pelayanan ini diharapkan menjadi tempat istirahat yang menyenangkan dan tidak terasa kaku seperti kantor polisi pada umumnya. Hal tersebut dapat membantu mengurangi stres pemudik selama perjalanan," katanya.

Baca Juga: Kemenag Siapkan 6.859 Masjid di Seluruh Indonesia untuk Tempat Singgah Gratis Bagi Pemudik, Ada Penanda Khusus

Lebih lanjut, penggunaan ikon robot juga menjadi simbol kecanggihan teknologi yang menggambarkan bahwa kepolisian telah memanfaatkan teknologi dalam mengelola arus lalu lintas serta menjaga keamanan wilayah.

Ia menegaskan bahwa konsep tersebut membawa pesan utama kepada masyarakat.

"Tema ini adalah simbol bahwa Polres Cimahi bertransformasi menjadi pelindung yang modern, canggih, namun tetap humanis bagi seluruh pemudik," ujarnya.

Dengan konsep unik tersebut, Pos Terpadu di Padalarang diharapkan tidak hanya menjadi tempat pelayanan, tetapi juga ikon pelayanan mudik yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang melakukan perjalanan pulang ke kampung halaman.

Padatnya arus lalu lintas serta kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi dinilai membahayakan keselamatan para pelajar, terutama saat jam masuk dan pulang sekolah, sehingga perlu adanya JPO.

Setiap hari para siswa terpaksa menyeberang langsung di jalan arteri dengan arus kendaraan yang ramai, dan di sekitar area sekolah tidak tersedia fasilitas penyeberangan yang memadai seperti JPO.

Baca Juga: Karatan dan Keropos, JPO di Jalan Soekarno Hatta Bandung Kondisinya Membahayakan

Sementara itu, JPO yang ada di sepanjang Jalan Soekarno Hatta berada cukup jauh dari kawasan sekolah, dan kondisinya juga dinilai kurang layak karena sudah berkarat.

Akibatnya, banyak pelajar memilih menyeberang langsung di jalan demi menghemat waktu.

Kondisi itu membuat para pelajar merasa was-was setiap kali menyeberang. Bahkan beberapa di antaranya mengaku pernah mengalami kejadian nyaris tertabrak kendaraan saat mencoba menyeberang di tengah padatnya lalu lintas.

Baca Juga: Bakal Jadi Ikon Baru Cibinong, JPO Mewah di Simpang Bappenda Mulai Dibangun, Rudy Susmanto: Perkuat Wajah Kawasan Perkotaan

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat, Rizaldy Priambodo, menyebut pembangunan JPO di Jalan Soekarno Hatta merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Hal itu karena jalan tersebut termasuk dalam jalur nasional.

“Kami telah beberapa kali mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Pasalnya, di kawasan tersebut terdapat sejumlah sekolah dengan aktivitas pelajar yang cukup tinggi setiap harinya,” katanya.

Petugas kepolisian pun terpaksa menghentikan sejumlah kendaraan tersebut, bahkan sebagian di antaranya ditindak dengan penilangan.

Seperti yang terjadi di ruas Tol Cileunyi dan jalur arteri Cileunyi Nagreg, petugas Satuan Lalu Lintas Polresta Bandung menghentikan sejumlah kendaraan besar yang masih melintas di jalur tersebut.

Baca Juga: Memasuki H-7 Lebaran, Volume Penumpang KA Jarak Jauh di Daop 1 Jakarta Terus Meningkat

Kasatlantas Polresta Bandung, Kompol Ega Prayudi mengatakan petugas masih menemukan kendaraan besar yang tetap beroperasi meskipun aturan pembatasan sudah diberlakukan. 

Sejumlah truk bersumbu tiga terlihat melintas di tengah masa pembatasan angkutan mudik Lebaran tahun ini.

"Padahal, dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri telah ditegaskan bahwa kendaraan bersumbu tiga dilarang beroperasi sementara mulai 13 Maret hingga 29 Maret 2026," ungkapnya. 

Baca Juga: Operasi Ketupat Lodaya 2026, Polresta Bogor Kota Siapkan Pengamanan Mudik dan Penitipan Kendaraan Gratis

"Pengecualian hanya diberikan bagi kendaraan yang mengangkut kebutuhan bahan pokok serta bahan bakar minyak," tambahnya.

Ega mengatakan para pengemudi diberikan peringatan dan diarahkan untuk melalui jalur alternatif yang tidak padat oleh arus pemudik.

"Dalam operasi pembatasan kendaraan sumbu tiga ini, sejumlah sopir mengaku mengetahui adanya aturan tersebut. Namun mereka tetap memaksakan diri untuk melintas meskipun arus mudik sedang berlangsung," katanya.

Baca Juga: Polda Jawa Barat Terjunkan 26.982 Personel Siagakan Operasi Ketupat Lodaya 2026

Sementara itu, Kasatlantas Polresta Bandung, AKP Ega, mengimbau para pengemudi kendaraan besar untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan. 

Jika masih ditemukan pelanggaran, petugas tidak akan segan memberikan tindakan tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kesiapan Jasa Marga tersebut mencakup penguatan layanan transaksi di gerbang tol, peningkatan patroli lalu lintas, hingga kesiagaan petugas teknis di lapangan.

Senior General Manager Jasa Marga Tollroad, Widiyatmiko Nursejati menegaskan, seluruh personel operasional disiagakan untuk memastikan perjalanan mudik berlangsung lancar, aman, dan nyaman.

Baca Juga: Polda Jabar Cek Kesiapan Fasilitas dan Manajemen di Sejumlah Titik Rest Area Jelang Mudik Lebaran 2026

Untuk mendukung kelancaran transaksi di gerbang tol, Jasa Marga mengoptimalkan kapasitas gardu agar antrean kendaraan dapat ditekan.

Selain itu, petugas top up juga ditempatkan di sejumlah titik untuk membantu pengguna jalan yang membutuhkan pengisian saldo uang elektronik sekaligus mengatur arus kendaraan agar seluruh gardu transaksi dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Tak hanya pada aspek transaksi, kesiapan juga dilakukan pada layanan lalu lintas. Jasa Marga menyiagakan armada patroli serta petugas teknis yang siap merespons secara cepat apabila terjadi gangguan kendaraan di jalan tol.

Baca Juga: Jasa Marga Bakal Berlakukan Contra Flow hingga One Way Saat Mudik Lebaran, Catat Waktunya

“Petugas Jasa Marga akan segera merespon dan segera membantu pengguna yang mengalami gangguan perjalanan serta membutuhkan bantuan, dengan berkoordinasi bersama kepolisian dan tim kesehatan,” ujar Widiyatmiko di Kantor Jasa Marga, Pasteur, Kota Bandung, Jumat (13/3/2026).

Jasa Marga juga telah memetakan potensi lonjakan volume kendaraan selama periode mudik tahun ini.

Berdasarkan proyeksi perusahaan, arus kendaraan yang keluar dari Jakarta menuju Bandung melalui Gerbang Tol Kalihurip Utama diperkirakan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

"Kami prediksi puncak arus mudik akan terjadi pada 18 Maret 2026 dan puncak arus balik 24 Maret 2026," ucapnya.

Baca Juga: Polda Jawa Barat Terjunkan 26.982 Personel Siagakan Operasi Ketupat Lodaya 2026

Menurutnya, lonjakan mobilitas kendaraan pada musim mudik tahun ini dipicu oleh panjangnya masa libur Lebaran serta kebijakan Work From Anywhere (WFA) yang memungkinkan masyarakat melakukan perjalanan lebih fleksibel.

Kondisi tersebut diperkirakan membuat frekuensi perjalanan meningkat, terutama menuju Bandung yang menjadi salah satu destinasi wisata favorit.

"Puncak arus mudik di GT Kalihurip Utama itu terjadi pada H-3 atau Rabu (18/3/2026) sebanyak 39 ribu kendaraan, serta puncak arus silaturahim atau wisata yang lewat di Kalihurip Utama terjadi pada H+1 atau Minggu (22/3/2026) sebanyak 52 ribu kendaraan, sedangkan puncak arus balik di GT Kalihurip Utama terjadi H+3 atau Selasa (24/3/2026) sebanyak 60 ribu kendaraan," paparnya.

Baca Juga: Jelang Hari Raya Idul Fitri 2026, Dishub Kota Bogor Siagakan 180 Personel Antisipasi Arus Mudik dan Lokasi Wisata  

Sebagai bagian dari peningkatan layanan kepada pengguna jalan, Jasa Marga juga menyediakan layanan informasi dan bantuan melalui call center nasional di nomor 133 yang dapat diakses dengan lebih mudah oleh masyarakat.

Selain itu, perusahaan juga memberikan insentif berupa potongan tarif tol bagi pengguna jalan selama periode mudik dan arus balik.

"Kami pun tentunya akan memberikan diskon tarif tol yang akan diberlakukan sebesar 30 persen di Tol Cipularang - Padaleunyi (dari Kalihurip Utama ke Cisumdawu Utama) pada pukul 00.00 WIB dari 15 - 17 Maret 2026, dan arus balik di tol Cipularang - Padaleunyi pukul 00.00 WIB dari 26 - 28 Maret 2026," ungkapnya.

Baca Juga: Operasi Ketupat Lodaya 2026 Dimatangkan, Pemkab Bogor dan Polres Siaga Amankan Arus Mudik

Dengan berbagai langkah kesiapan tersebut, Jasa Marga berharap perjalanan masyarakat menuju kampung halaman maupun kembali dari libur Lebaran dapat berlangsung lebih tertib dan lancar, sekaligus meminimalkan potensi kemacetan di jalur tol utama Jawa Barat.

Dalam Operasi Ketupat Lodaya tersebut, sebanyak 26.982 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan jalur mudik di seluruh wilayah Jawa Barat.

Apel gelar pasukan Operasi Ketupat Lodaya menjadi tanda dimulainya kesiapan aparat dalam menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri.

Baca Juga: Operasi Ketupat Lodaya: 5.000 Personel Gabungan Amankan Mudik Lebaran di 14 Titik Kabupaten Bogor

Ribuan personel yang diterjunkan merupakan gabungan dari anggota Polri, TNI, Dinas Perhubungan, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Personel tersebut akan disebar di berbagai titik strategis, mulai dari jalur mudik utama, pos pengamanan, hingga titik-titik yang berpotensi mengalami kemacetan di wilayah Jawa Barat.

Selain pengamanan oleh aparat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mengambil langkah untuk mengurangi kepadatan lalu lintas selama masa libur Lebaran.

Baca Juga: Jelang Hari Raya Idul Fitri Polresta Bogor Kota Gelar Rakor Operasi Ketupat Lodaya 2026, Ini yang Dibahas

Sekitar 3.000 sopir angkutan kota dan tukang becak diminta untuk tidak beroperasi sementara waktu.

Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan, sebagai bentuk kompensasi, pemerintah provinsi menyalurkan bantuan dengan total nilai mencapai Rp6,9 miliar kepada para pengemudi tersebut.

"Operasi Ketupat Lodaya 2026 sendiri akan dilaksanakan mulai 13 hingga 25 Maret 2026. Pelaksanaannya dibagi dalam dua gelombang guna mengantisipasi puncak arus mudik serta arus balik Lebaran," kata Irjen Pol Rudi Setiawan, Kamis (12/3/2026).

Baca Juga: Operasi Ketupat Lodaya 2026 Dimatangkan, Pemkab Bogor dan Polres Siaga Amankan Arus Mudik

Sementara itu, Rudi Setiawan mengimbau masyarakat untuk selalu menaati peraturan lalu lintas serta saling menghargai antara sesama pengguna jalan maupun petugas di lapangan.

Menurutnya, kerja sama antara masyarakat dan aparat sangat diperlukan agar perjalanan mudik dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar selama periode Lebaran.

Berdasarkan data dari Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Barat, dari total 32 WNI yang dipulangkan dari Iran, sebanyak 16 orang di antaranya merupakan warga asal Jawa Barat.

Kepala BP3MI Jawa Barat, AKBP Singgih Hermawan mengatakan, seluruh WNI asal Jawa Barat yang telah tiba di Indonesia dalam kondisi baik.

Baca Juga: Yulius Setiarto Kunjungi Kedubes Iran, Ingatkan Semangat Konferensi Asia-Afrika

“Alhamdulillah kondisi mereka dalam keadaan baik. Di antara 16 orang tersebut terdapat sejumlah mahasiswa,” kata Singgih, Rabu (11/2/2026).

Ia menjelaskan, proses pemulangan dilakukan dalam dua kloter penerbangan. Pada kloter pertama terdapat 22 orang WNI, termasuk 10 orang yang berasal dari Jawa Barat. 

Sementara pada kloter kedua terdapat 10 orang WNI dengan tiga orang di antaranya berasal dari Jawa Barat.

Baca Juga: Fahira Idris: Pelaku Pengeboman Ratusan Anak Perempuan di Iran Harus Diseret ke Pengadilan

Adapun jadwal kedatangan kedua kloter tersebut yakni kloter pertama tiba pada tanggal 10 pukul 18.00 WIB, sedangkan kloter kedua tiba pada tanggal 11 pukul 18.00 WIB.

BP3MI Jawa Barat juga mencatat terdapat dua WNI dari provinsi lain yang meminta fasilitasi kepulangan dari pemerintah daerah, masing-masing satu orang dari Jawa Tengah dan satu orang dari Nusa Tenggara Barat.

Sementara itu, seluruh WNI asal Jawa Barat yang telah dipulangkan rencananya akan kembali ke daerah masing-masing secara mandiri.

Dalam rekaman yang beredar, seorang lansia bahkan terlihat kelelahan saat harus menggunakan jalur alternatif untuk naik ke peron karena eskalator dan lift tidak dapat digunakan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Bandung, Endang Setiawan menyampaikan, permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami penumpang.

Baca Juga: Tinjau Lahan Akses Jalan Menuju Stasiun Ciomas Rancamaya, Wali Kota Bogor Sayang Anggaran Besar Tidak Dimanfaatkan

Ia menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) melalui Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung telah melakukan inventarisasi terhadap kerusakan fasilitas di Stasiun Rancaekek.

“Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi pada fasilitas penumpang berupa lift dan eskalator di Stasiun Rancaekek. Kami telah melakukan inventarisasi kerusakan yang terjadi dan perbaikan akan segera kami lakukan secara bertahap pada Triwulan I Tahun 2026,” kata Endang saat dihubungi, Selasa (10/3/2026).

Ia menambahkan, perbaikan tersebut ditargetkan rampung sehingga fasilitas dapat kembali difungsikan dan beroperasi pada masa Angkutan Lebaran 2026/1447 Hijriah.

Baca Juga: Terdampak Banjir, Jalur Kereta Api di Petak Stasiun Pekalongan-Sragi Belum Bisa Dilalui

“Perbaikan akan dilakukan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sehingga fasilitas dapat digunakan secara maksimal oleh penumpang kereta api di Stasiun Rancaekek,” katanya.

Menurutnya, pihak DJKA berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada penumpang dengan menghadirkan fasilitas yang aman dan mudah diakses oleh seluruh pengguna jasa kereta api.

“Kami selalu berkomitmen meningkatkan layanan kepada penumpang serta mengutamakan keselamatan dengan membangun fasilitas yang memudahkan aksesibilitas penumpang dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan,” katanya.

Akibat pohon tumbang itu, akses jalan sempat tidak bisa dilalui kendaraan bermotor.

Peristiwa pohon tumbang yang berukuran besar itu terjadi sekitar pukul 14.00 WIB setelah sejumlah wilayah di Kota Bandung diguyur hujan deras disertai angin kencang.

Baca Juga: Akar Lapuk dan Hujan Deras,  Pohon Tumbang di Bogor timur Timpa Truk

Tercatat dua pohon tumbang di kawasan tersebut, satu di antaranya berukuran besar dengan tinggi mencapai 20 meter dan diameter sekitar 1,5 meter.

Derasnya hujan dan kuatnya angin diduga menjadi penyebab utama pohon tumbang itu.

Batang pohon yang melintang menutup seluruh badan jalan sehingga arus lalu lintas dari kedua arah tidak dapat melintas.

Baca Juga: Diterjang Angin Kencang Pohon Tumbang di Kota Baru Parahyangan Bandung

Petugas bersama warga setempat langsung melakukan evakuasi dengan memotong batang dan ranting pohon agar akses jalan bisa segera dibuka kembali.

Selain menutup badan jalan, pohon tumbang juga merusak tiang dan kabel listrik milik PLN serta kabel telekomunikasi di sekitar lokasi kejadian.

Kapolsek Regol, Konpol Heri Suryadi, memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa itu.

Baca Juga: Dua Pohon Tumbang Akibat Cuaca Ekstrem di Kota Bogor, Satu Pengendara Alami Luka Ringan

Menurutnya, saat kejadian kondisi jalan relatif sepi sehingga tidak ada pengendara yang tertimpa pohon.

“Tidak ada korban jiwa. Saat kejadian jalan dalam kondisi relatif sepi,” katanya ketika dikonfirmasi.

Hingga sore hari, petugas gabungan masih melakukan pembersihan material pohon dan perbaikan fasilitas yang terdampak agar arus lalu lintas kembali normal.

Resbob dituduh melakukan ujaran kebencian atau penghinaan terhadap Suku Sunda dan Viking, pendukung Persib Bandung.

Resbob tiba di PN Bandung sejak pukul 09.00 WIB didampimg tim kuasa hukumnya, mengenakan kemeja panjang berwarna putih yang dibalut rompi tahanan merah.

Baca Juga: Kejati Jabar Nyatakan Kasus Ujaran Kebencian Resbob P21, Siap Disidangkan

Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Adeng Abdul Kohar. Dalam kesempatan tersebut, kuasa hukum Resbob, Fidelis Giawa, menjelaskan soal lokasi yang seharusnya menangani perkara tersebut sesuai dengan locus delicti.

“Syarat unsur terpenuhinya delik itu adalah pertama, ada perbuatan, kata-kata, atau gambar, atau foto, atau dokumen elektronik yang menimbulkan kebencian. Kemudian akibat dari kata-kata dan perbuatan yang kemudian ditransmisikan melalui instrumen elektronik itu, harus dapat menimbulkan, harus telah terbukti secara nyata menimbulkan kerusakan atau kekerasan terhadap barang dan orang. Nah, itu tidak terpenuhi dalam uraian dakwaan,” kata Fidelis usai persidangan, Rabu (4/3/2026). 

Fidelis menambahkan, dalam surat dakwaan yang sebelumnya dibacakan jaksa penuntut umum (JPU), tidak disebutkan adanya kerusakan terhadap barang atau orang setelah peristiwa tersebut terjadi.

Baca Juga: Kejati Jawa Barat Tunjuk Enam Jaksa Teliti Berkas Kasus Ujaran Kebencian Streamer Resbob

Ia juga berharap apabila perkara dugaan ujaran kebencian itu berlanjut ke tahap pembuktian materiil, maka selain menghadirkan ahli dari penyidik, perlu pula dihadirkan ahli independen sebelum memasuki pokok perkara.

Sementara itu, Ketua Majelis Hakim meminta JPU untuk segera menyiapkan jawaban atas eksepsi yang diajukan pihak terdakwa.

“Tolong JPU siapkan tanggapannya yang dibacakan Kamis (5/3/2026),” kata hakim sambil mengetuk palu tanda berakhirnya persidangan.

Baca Juga: Babak Baru Kasus Ujaran Kebencian Resbob, Polda Jawa Barat Perpanjang Penahanan  dan Panggil 8 Saksi Tambahan

Di luar ruang sidang, JPU Sukanda menegaskan, pihaknya akan menanggapi keberatan dari kuasa hukum Resbob, khususnya terkait persoalan locus delicti.

“Ya pokoknya besok saya jawab dengan bagus,” ucapnya, seraya meyakini pihaknya memiliki bukti forensik digital.

Meski perayaan Idulfitri masih sekitar dua minggu lagi, warga sudah memadati pusat perbelanjaan tersebut untuk berburu baju Lebaran.

Sejak pagi hingga sore, pengunjung tampak berbondong-bondong datang untuk berburu baju Lebaran.

Baca Juga: Pastikan Layanan Optimal Saat Lebaran, Rudy Susmanto Cek Kesiapan Rumah Sakit Rujukan di Kabupaten Bogor

Mereka berburu beragam jenis fesyen mulai dari baju anak, koko, sarung, kemeja, hingga gamis.

Salah satu yang menjadi sorotan dan viral adalah tren gamis “Bini Orang” atau yang populer disebut gamis Binor.

Menurut salah seorang pedagang, Nita mengatakan, model gamis itu banyak dicari ibu-ibu karena desainnya yang dinilai modis, elegan, dan cocok dikenakan saat momen Hari Raya.

Baca Juga: Tinjau Harga dan Pasokan Sembako di Pasar Gembrong Sukasari Bogor, Dedie Rachim Pastikan Ketersediaan Bahan Pokok Aman

Tingginya minat terhadap model tersebut turut mendongkrak penjualan para pedagang.

“Alhamdulillah, tahun ini ramai sekali. Gamis Binor lagi banyak dicari, terutama warna-warna pastel dan model yang simpel tapi elegan,” kata Nita.

Tak hanya penjual, para pembeli pun mengaku sengaja datang lebih awal untuk berburu baju Lebaran menghindari kehabisan stok dan memilih model yang diinginkan.

Baca Juga: Transportasi Publik di Jakarta Gratis saat Idulfitri, Berlaku Juga Bagi Masyarakat yang Berlibur ke Ibu Kota

“Belanja dari sekarang supaya tidak terlalu mepet. Pilihannya masih lengkap dan bisa lebih santai memilih.”kata Hani.

Padatnya pengunjung membuat area sekitar Pasar Baru mengalami kepadatan lalu lintas.

Sejumlah ruas jalan di sekitar lokasi terpantau macet akibat tingginya volume kendaraan pengunjung.

Baca Juga: Mudik Gratis 2026 Pemkot Bekasi Dibuka 2 Maret, Tiket Tidak Dapat Dipindahtangankan, Catat Syarat Lainnya

Antusiasme tinggi masyarakat dalam berburu baju Lebaran ini menjadi tren positif bagi roda perekonomian, khususnya bagi para pedagang musiman maupun toko tetap di Pasar Baru.

Para penjual berharap lonjakan pembeli akan terus meningkat hingga mendekati Hari Raya Idulfitri.

Peristiwa kekerasan penyerangan tersebut terjadi di Jalan Pangaritan, Kecamatan Panyileukan, Bandung, pada dini hari.

Para korban yang masih berusia 15 tahun diserang sekelompok pelaku bermotor.

Baca Juga: Cegah Tawuran, Geng Motor, dan Gangguan Kamtibmas Dibulan Suci Ramadan, Polres Bogor Giatkan Patroli

Aksi kekerasan remaja itu terekam kamera pengawas dan memicu perhatian publik.

Aksi kekerasan itu berlangsung tepat di depan sebuah kedai kopi di kawasan tersebut beberapa hari lalu.

Dalam rekaman CCTV terlihat tiga korban yang berstatus pelajar SMP tengah berjalan menuju warung. Namun secara tiba-tiba, mereka didatangi sekitar delapan sepeda motor yang diduga membawa para pelaku.

Baca Juga: Viral Wanita Petugas SPBU di Cianjur Dipiting Konsumen

Tanpa banyak percakapan, para pelaku langsung melakukan aksi kekerasan dan mengeroyok ketiga remaja tersebut menggunakan senjata tajam dan benda tumpul. Situasi berlangsung cepat hingga membuat warga sekitar terkejut.

Akibat kejadian itu, satu korban mengalami luka bacok di bagian kepala dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif.

Sementara dua korban lainnya mengalami luka memar akibat hantaman benda tumpul.

Baca Juga: Viral di Medsos, Remaja di Kandang Roda Cibinong Dibacok Sekelompok Orang Tak Dikenal

Anton, salah seorang warga sekitar, mengaku kaget dengan kejadian tersebut, menurutnya kejadiannya begitu cepat

“Anak itu bertiga lagi jalan tiba-tiba langsung diserang pake stik golf dan sajam, yang kena luka bacok satu orang,” katanya.

Sementara itu, kasus dugaan penyerangan tersebut kini tengah ditangani oleh pihak kepolisian.

Baca Juga: Polres Bogor Amankan 17 Terduga Provokator Rencana Penyerangan Mako Satlat Brimob Cikeas

 Aparat dari Polsek Panyileukan, Bandung, masih melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi para pelaku dan mendalami motif kejadian.

Polisi juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada serta segera melaporkan apabila mengetahui informasi terkait peristiwa tersebut.

Hingga kemarin, Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Jawa Barat belum dapat memastikan berapa jumlah jemaah asal Jabar yang terdampak. 

Padahal, Jawa Barat dikenal sebagai salah satu provinsi dengan jumlah jemaah umrah terbesar di Indonesia.

Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Jawa Barat, Boy Hari Novian mengakui, pihaknya masih menunggu konfirmasi dari pemerintah pusat. Akses terhadap sistem pendataan pun belum tersedia.

Baca Juga: ASTON Bogor Hadirkan “Majestic Journey”, Iftar Megah dengan Ragam Kuliner Nusantara hingga Timur Tengah

“Belum, masih diminta ke pusat, tapi belum ada balasan. Kami juga belum bisa mengakses Siskopatuh,” ujar Boy dikutip Senin 2 Maret 2026.

Menurutnya, pusat masih melakukan pendataan riil terhadap jemaah yang terdampak, termasuk rekapitulasi dari Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). 

Situasi ini membuat daerah belum memiliki gambaran utuh terkait jumlah jemaah yang tertahan maupun yang keberangkatannya harus ditunda.

“Belum ada. Kami masih menunggu konfirmasi data dari pusat karena pusat juga masih mendata data riil jemaah dari PPIU,” ucapnya.

Baca Juga: BKSAP DPR RI Kecam Israel yang Serang Suriah Memperburuk Instabilitas di Kawasan Timur Tengah.

Di tengah ketidakpastian data, Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Jawa Barat tetap menyampaikan sejumlah langkah antisipatif sesuai arahan pusat.

Pertama, jemaah yang dijadwalkan berangkat dalam waktu dekat diminta menunda perjalanan hingga situasi keamanan di Timur Tengah dinilai kondusif.

“Kami mengimbau jemaah yang akan berangkat agar menunda dulu sampai kondisi memungkinkan,” tuturnya.

Imbauan ini menjadi sinyal bahwa pemerintah mengambil langkah kehati-hatian di tengah dinamika geopolitik kawasan.

Baca Juga: Nyaris Jadi Korban, 29 Pekerja Migran Ilegal Dicegah Berangkat ke Timur Tengah  

Kedua, bagi jemaah yang sudah berada di Arab Saudi, diminta tetap tenang dan secara berkala memantau jadwal kepulangan. Boy memastikan, hingga saat ini penerbangan dari Arab Saudi menuju Indonesia masih berjalan sesuai jadwal, termasuk oleh Saudi Airlines.

“Untuk penerbangan kepulangan, sejauh ini masih berjalan sesuai jadwal,” katanya.

Ketiga, PPIU diminta terus berkoordinasi dengan otoritas teknis urusan haji di Jeddah serta KJRI guna memperoleh informasi terbaru terkait perkembangan situasi.

Sementara itu, KBRI Riyadh secara resmi mengeluarkan imbauan kepada seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) di Arab Saudi.

Baca Juga: Belajar dari Mantan Napiter: Mewaspadai Propaganda Kelompok Garis Keras di Tengah Konflik Global

Dalam surat bernomor 016/PSOSBUD/II/2026/RYD tertanggal 28 Februari 2026, KBRI meminta WNI tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan situasi keamanan di lingkungan masing-masing.

WNI diimbau tidak panik, tetap siaga, dan aktif memantau informasi dari sumber resmi serta terpercaya. Selain itu, masyarakat diminta mematuhi arahan otoritas Pemerintah Arab Saudi maupun imbauan dari KBRI.

KBRI juga menekankan pentingnya lapor diri bagi WNI yang belum mendaftarkan keberadaannya melalui laman resmi Kementerian Luar Negeri, guna memudahkan koordinasi dan perlindungan apabila terjadi situasi darurat.

Guna mempercepat arus informasi, WNI didorong bergabung dalam grup WhatsApp resmi paguyuban di wilayah masing-masing. 

Baca Juga: Antisipasi Eskalasi Lebih Lanjut, Kemenlu dan KBRI Teheran Monitor Kondisi WNI di Iran

Mereka juga diingatkan menyimpan dokumen penting seperti paspor, iqama, dan identitas lain dalam bentuk fisik maupun digital.

Terkait mobilitas, perjalanan yang tidak mendesak ke wilayah yang berpotensi terdampak eskalasi keamanan diminta ditunda. 

Bagi yang telah memiliki jadwal penerbangan, disarankan segera berkoordinasi dengan maskapai guna memastikan status penerbangan.

Dalam kondisi darurat, WNI dapat menghubungi hotline KBRI Riyadh melalui WhatsApp di nomor +966 569173990.

Baca Juga: Puluhan Tahun Jadi Sopir Lokal Wisata Timur Tengah di Puncak Bogor, Kini Menganggur

KBRI menegaskan terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan otoritas setempat. Informasi lanjutan akan segera disampaikan apabila terdapat perkembangan yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Di tengah situasi yang masih dinamis, masyarakat diimbau tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi dan hanya mengacu pada pernyataan resmi pemerintah serta penyelenggara perjalanan umrah.

Bahkan, dalam video tersebut, saking senangnya, mereka mengabari salah satu pemilik warung yang mendukung perjuangan mereka.

Dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik penuh haru saat dua wanita, Hasna dan Adel, dinyatakan diterima bekerja di salah satu gerai Matahari Department Store di Kota Bandung.

Baca Juga: 70 Pelaku UMKM dan Difabel Ikuti Pelatihan dan Literasi Keuangan

Hasna dan Adel yang merupakan difabel penyandang tunarungu tak kuasa haru, bahkan tidak hanya mereka berdua, Hasni yang merupakan saudara kembar Hasna juga turut diterima bekerja, meski di lokasi yang berbeda.

Kisah tiga wanita asal Bandung ini langsung mendapatkan respons positif dari warganet. Di tengah keterbatasan, mereka tidak pantang menyerah untuk terus melamar pekerjaan.

Berkali-kali menitipkan lamaran ke berbagai perusahaan, hingga akhirnya ada perusahaan yang memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk berkarya.

Baca Juga: Dukung Pendidikan Inklusif, PLN dan Panti Sosial Bina Netra dan Rungu Wicara (PSBNRW) Cahaya Batin Gelar Pelatihan Bersama

Orang tua Hasna dan Hasni, Fenti mengatakan, ketiganya sejak kecil selalu bersama. Mulai dari sekolah hingga lulus, mereka terus berjuang mencari pekerjaan dengan penuh semangat.

“Saya sangat terharu dan bangga. Mereka tidak pernah mengeluh dengan keadaan. Setiap hari tetap semangat kirim lamaran. Alhamdulillah sekarang ada hasilnya,” kata Fenti, Jumat (27/2/2026).

Sepupu Hasna dan Hasni, Rosalina, juga mengaku bangga atas pencapaian ketiganya.

Baca Juga: Pentas Seni dan Bazar UMKM Penyandang Disabilitas

“Mereka membuktikan bahwa keterbatasan bukan halangan untuk sukses. Semoga ini bisa memotivasi teman-teman difabel lainnya.”

Hasna, Hasni, dan Adel pun berbagi pesan untuk sesama penyandang tunarungu agar tetap semangat dan tidak menyerah.

Mereka meyakini masih banyak perusahaan yang terbuka dan mau memberikan kesempatan kepada difabel untuk berkarya.

Baca Juga: Komisi IV Minta Disnaker Bikin Pelatihan untuk Pekerja Difabel

Sementara itu, meskipun terbilang baru, rekan-rekan kerja mereka mengaku turut bangga. Selain viral di media sosial, ketiganya dikenal ramah, penuh semangat, dan selalu ceria saat melayani pembeli di tempat kerja mereka.

Proses evakuasi berlangsung dramatis selama satu jam lebih, dengan menggunakan peralatan khusus pemotong besi.

Komandan Regu (Danru) Rescue Peleton 1 Diskar PB Kota Bandung, Hartono mengatakan, posisi korban terhimpit di antara badan kendaraan akibat benturan keras yang melibatkan sedikitnya empat kendaraan.

Baca Juga: Ramadan Jadi Momen Berbagi, Koki Asal Prancis Masak Menu Takjil Gratis Untuk Warga di Bandung

"Kondisi korban saat kami tiba sudah terjepit di kendaraannya, Kami segera melakukan penanganan untuk mengeluarkan dan mengevakuasi korban," ujarnya.

Ia menjelaskan, Untuk membebaskan kaki korban yang terhimpit material logam, tim Rescue menggunakan peralatan khusus, yakni spreader dan cutting. 

Alat yang berfungsi untuk meregangkan dan memotong bagian kendaraan, yang menghimpit tubuh korban agar dapat dikeluarkan dengan aman tanpa memperparah luka.

Baca Juga: Pelaku Pencurian Ponsel Naik ke Atas Genteng Saat Hendak Ditangkap di Buah Batu Bandung

"Kami menggunakan spreader dan cutting. Menurut laporan memang terjadi tabrakan beruntun, namun saat kami datang, fokus penanganan adalah pada satu orang korban pria yang masih terjebak di dalam mobil," ungkapnya.

Meski mengalami luka akibat terjepit pada bagian kaki, Hartono memastikan bahwa korban ditemukan dalam kondisi sadar.

"Korban dalam keadaan sadar saat dievakuasi, hanya terjepit di bagian kaki. Setelah berhasil dikeluarkan, korban langsung dibawa oleh jajaran PMI ke Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut," tuturnya.

Baca Juga: Harga Bahan Pokok di Pasar Kosambi Bandung Masih Tinggi di Awal Ramadan

Menurut informasi dilapangan yang dihimpun, dalam kecelakaan beruntun ini mengakibatkan sebanyak empat kendaraan dan korban luka-luka tiga orang langsung dilarikan ke rumah sakit.