"Pelaksanaan pekerjaan pengaspalan telah dimulai sejak Minggu (27/7/2025) kemarin. Panjang jalan yang di-hotmix kurang lebih 500 meter ditambah pembangunan Tembok Penahan Tebing 400 meter," kata Ketua Tim Pelaksana Pekerjaan (TPK) Desa Ciderum, Didin Unuy, Kamis (31/7/2025).

Didin menjelaskan bahwa pekerjaan meliputi perbaikan saluran air di kanan-kiri jalan agar jalan terawat dan tidak cepat mengelupas.

Baca Juga: TPST Galuga Over Kapasitas, Kades di Ciawi Usul Dana Samisade Bisa untuk Penanganan Sampah

"Jadi pekerjaan kami laksanakan secara bertahap. Dari pembersihan jalan, pengaspalan, dan perbaikan saluran air. Saat ini kami sedang mengejar agar persentase pekerjaan terkejar sesuai jadwal perencanaan," ungkapnya.

Sedangkan untuk tenaga kerja, kata Didin, pihaknya menerapkan sistem padat karya dengan melibatkan warga Desa Ciderum. "Alhamdulillah dengan melibatkan warga dalam pelaksanaan pekerjaan membantu warga menambah penghasilan di tengah kondisi perekonomian masyarakat yang sedang sulit," ucapnya.

Didin menambahkan bahwa Jalan Kampung Batukembar merupakan akses yang sangat vital bagi mobilitas warga dan merupakan akses alternatif bagi pengguna jalan yang terjebak macet dari arah Pancawati dan Ciawi menuju Jalan Raya Bocimi dan sebaliknya.

"Kami berharap masyarakat dapat merawat dan menjaga jalan yang telah diperbaiki agar awet dan dirasakan manfaatnya," imbuhnya.

Kesbangpol Kabupaten Bogor mengajak seluruh pengurus RT/RW, staf desa, serta para penyedia penginapan dan hotel, untuk bersama mencegah adanya dampak negatif keberadaan para imigran, terutama di Kawasan Puncak.

Selain itu, juga dihadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Pemprov Jabar, Polres, Kodim, serta instansi dan lembaga profesional yang kompeten di bidangnya seperti UNHCR dan beberapa perwakilan LSM di bawah naungan PBB yang berfungsi memantau tentang keberadaan imigran di Kabupaten Bogor.

Baca Juga: Polisi Serbia Amankan 738 Imigran Ilegal dari Utara dan Timur

Sub Koordinator Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelejen pada Kesbangpol Kabupaten Bogor, Muhamad Apendi mengatakan, pihaknya sebagai fasilitator sekaligus dalam mendeteksi secara dini adanya permasalahan keberadaan imigran.

“Ya mereka kan datang dari Afganistan, Pakistan dan negara yang lainnya, di mana mereka sedang mengalami sebuah konflik. Untuk antisipasi itu, maka seorang imigran jika datang ke Puncak harus dapat memahami budaya dan kultur yang ada di wilayah,” kata dia dalam sosialisasi yang di Hotel Accram, Rabu (30/7/2025).

Pihaknya berharap para peserta workshop dapat memahami dan melakukan sosialisasi serta mengedukasi masyarakat jika di wilayahnya terdapat imigran.

Dari informasi yang diperoleh di internal pejabat Pemerintah Kabupaten Bogor, kedatangan Menteri LH ke Puncak untuk melakukan penyegelan, pencabutan izin, maupun pembongkaran sama sekali tidak melewati prosedur koordinasi baik dengan Kepala Desa, Camat, dinas berwenang, maupun Bupati Bogor.

"Menteri LH tidak bisa secara merta menyegel atau mencabut izin perusahaan atau unit usaha. Secara teori hukum administrasi negara, yang mengeluarkan izin operasional atau izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah Bupati maka yang berhak mencabutnya adalah Bupati Bogor. Apalagi kalau KLH sampai membongkar bangunan, itu pidana, karena yang berhak adalah Satpol PP. Menurut saya tindakan Menteri LH belakangan ini barbar," tegas tokoh masyarakat Bogor Selatan Kabupaten Bogor, Adi Prabowo, Selasa (29/7/2025).

Baca Juga: Cemari Lingkungan Akibat Limbah B3, Industri di Wilayah Timur Kena Sidak dan Disegel Pemkab Bogor

Menurut Adi Prabowo, tindakan Menteri LH secara tidak sadar telah mengganggu iklim investasi khususnya di kawasan Puncak. "Akibat penyegelan dan pencabutan izin hingga pembongkaran banyak usaha yang tutup dan mengurangi tenaga kerja dari warga sekitar. KLH juga harus melakukan pendampingan, jangan semua dibabat,," ungkap Ketua Umum Aspirasi Masyarakat Indonesia (AMI) ini.

"Presiden Prabowo harus berani mengevaluasi kinerja Menteri LH bila perlu di-reshuffle karena saya nilai hanya cari panggung doang," imbuh Adi.

Kritisi senada dilontarkan Sekjen Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS), Ajet Basuni, Selasa (29/7/2025). "Jangan bentar-bentar Puncak. Kultur investasi di Puncak bisa terganggu. Padahal kerusakan lingkungan ada yang lebih parah seperti di Gunung Salak, Papua, Kalimantan, dan daerah lain," ucapnya.

Menurut Ajet, Menteri LH seharusnya menghargai tupoksi Dinas Lingkungan Hidup, DPRD, dan kewenangan Bupati Bogor. "Kami tidak menolak penyegelan atau pencabutan izin jika sesuai dengan prosedur. Coba para pengusaha ini diajak duduk bersama. Serahkan penataannya ke Pemkab Bogor sesuai prinsip otonomi daerah. Jadi tak usah menterinya langsung yang turun, cukup diwakili," tegasnya.

Baca Juga: 5 Jurnalis di Surabaya Jadi Korban Pengeroyokan Preman Saat Meliput Penyegelan Diskotik

Azet menambahkan, pihaknya akan segera berkirim surat ke KLH dan melakukan audiensi untuk menyampaikan aspirasi masyarakat wilayah selatan Kabupaten Bogor.

Segel Salah Sasaran

Sementara itu, plang penyegelan yang dipasang KLH di sejumlah titik dinilai salah sasaran. Sebab, beberapa plang segel dipasang di lokasi yang tidak merusak lingkungan sedangkan beberapa plang segel lainnya justru tak dipasang di lokasi yang terbukti merusak lingkungan.

"Jangan dikira tidak dipantau oleh masyarakat langkah penyegelan yang dilakukan KLH itu. KLH menyegel gedung tua pabrik penggilingan teh. Pelanggarannya di sisi yang mana. Sementara, bangunan bekas pabrik teh itu berdiri sejak zaman Belanda yang hingga kini masih terawat baik," tutur Supriadi, warga Cisarua.

(Acep Mulyana)

"Kami menilai KLH masih tajam ke Puncak tapi tumpul ke Gunung Salak. Selama ini terlalu fokus ke kawasan Puncak sementara kerusakan lingkungan di Gunung Salak minim tindakan. KLH mengusulkan pencabutan izin di Puncak tapi di Gunung Salak baru sampai penyegelan saja," ucap Ketua Cisadane Resik, Sutanandika, Selasa (29/7/2025).

Menurutnya, wilayah Gunung Salak, khususnya di Kecamatan Cijeruk, Cigombong, dan Tamansari hingga Cianten masuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Cisadane mengalami kerusakan lingkungan yang parah. 

Baca Juga: Jaga Investasi dan Lingkungan Puncak, Pemkab Bogor dan KLHK Evaluasi KSO PTPN

Bahkan, beberapa titik mengalami bencana banjir dan longsor pada 2024, di wilayah Kaungluwuk Cijeruk dan Tamansari.

"Banyak bangunan tanpa Amdal, perubahan lahan tanpa proses yang transparan. KLH sendiri mengakui Amdalnya belum dikerjakan, tapi tidak ada tindakan sekeras di Puncak," tegasnya.

Selain bangunan ilegal, ancaman lingkungan juga datang dari pembukaan lahan besar-besaran hingga ke kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). 

"Gunung salak itu juga yang secara masif itu adalah pembukaan lahan. Kami melihat penyerobotan lahan di Taman Nasional itu sudah semakin luas, semakin jauh," ungkapnya.

Sutanandika kuatir jika ini terus dibiarkan dan tidak ada tindakan tegas, nantinya akan menjadi sebuah ancaman baik banjir, longsor, maupun kekeringan.

Ia meminta Menteri LH untuk meninjau kembali kebijakan penanganan lingkungan di Bogor agar lebih adil dan merata. 

Baca Juga: Cegah Konflik Sosial, Bakesbangpol Kumpulkan Tokoh Lintas Agama

Cisadane Resik mencatat, berdasarkan riset pemberitaan yang mereka lakukan, tindakan terhadap kawasan Puncak jauh lebih tegas dibandingkan Gunung Salak.

"Menteri LH harus datang lagi ke Gunung Salak dan melakukan tindakan tegas seperti di Puncak agar penanganan lingkungan tidak tebang pilih," tandasnya.

(Acep Mulyana)

Dalam lomba MTQ ini Desa Sukamahi menyabet nyaris seluruh cabang yang diperlombakan. Sukamahi hanya kalah pada Cabang Tahfidz 30 juz yang berhasil diraih utusan Desa Sukaresmi.

Berdasarkan Keputusan Dewan Hakim MTQ Tingkat Kecamatan Megamendung Tahun 2025 Nomor: 03/Panpel MTQ-Kec./VII/2025 yang ditandatangani Ketua LPTQ Kecamatan Megamendung Moh Saepudin dan Koordinator Dewan Hakim Ust. Ahmad Maksudi, berikut ini daftar pemenang juara umum asal Desa Sukamahi:

Baca Juga: Pawai Ta’aruf MTQ Tingkat Kecamatan Cibinong, Sekda: Wujud Ekspresi Kecintaan Terhadap Al-Qur’an

1. Cabang Tartil Alquran (Murotal)
   Juara 1 (putra) M Farih Abdullah
   Juara 1 (putri) Sidqiyatul Muwafiqoh

2. Cabang Tilawah Anak
Juara 1 (putri) Siti Azkiya Firyal A

3. Cabang Tilawah Remaja
Juara 1 (putra) M Yazid Bustomi
Juara 2 (putri) Siti Sopiah

4. Cabang Tilawah Dewasa
Juara 1 (putra) Nanang Ma'ruf
Juara 1 (putri) Kusniawati

5. Tahfidz 1 Juz dan Tilawah
Juara 1 (putra) Miftahul Ulum
Juara 1 (putri) Siti Zhulfa Shifa Rizkiya

6. Tahfidz 5 Juz dan Tilawah
Juara 1 (putra) Afdan Taufiq Fadhilah
Juara 1 (putri) Annisa Fitri
Juara 3 (putra) Muhammad Yasir

7. Tahfidz 10 Juz

Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen terhadap kelestarian lingkungan hidup di wilayah dataran tinggi Puncak.

Direktur Utama PT BAP, Sandi Adam yang juga dikenal sebagai penggiat lingkungan menyatakan bahwa pembongkaran ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan komitmen ekologis yang tinggi.

"Ini adalah langkah bijak demi pelestarian lingkungan hidup. Di kawasan Puncak, kita tidak hanya harus memperhatikan ekologi, tapi juga dampak sosial dan ekonomi. Kalau keduanya rusak, kawasan ini mau jadi apa? Saya ingin masyarakat tetap bisa menikmati wisata alam Puncak, tapi harus cinta dan ramah lingkungan," ungkap Sandi.

Baca Juga: Jaga Investasi dan Lingkungan Puncak, Pemkab Bogor dan KLHK Evaluasi KSO PTPN

Sandi juga menegaskan bahwa pihaknya siap melakukan pembongkaran menyeluruh jika itu menjadi arahan langsung dari Menteri Lingkungan Hidup.

"Atas nama pelestarian lingkungan dan jika ini menjadi perintah langsung dari Bapak Menteri, saya siap bongkar semua. Tapi mohon juga agar diperhatikan dampak sosial dan ekonominya bagi masyarakat sekitar," imbuhnya.

Sejak bencana banjir bandang pada tahun 2021, PT BAP telah aktif melakukan penghijauan dengan menanam lebih dari 26.000 pohon di kawasan Puncak Bogor. 

Mereka juga menjalin kerja sama strategis dengan PTPN, mencakup kawasan seluas 11,26 hektare yang menjadi pusat konservasi dan pembibitan pohon.

Baca Juga: Bongkar Unit Usaha di Puncak Bogor, Menteri LH: Masih Ada 400 Ha Okupansi Ilegal yang Akan Ditindak

"Total luas fasilitas sarana dan prasarana kami hanya 258 meter persegi atau sekitar 0,22 persen dari total kawasan. Bangunan yang dibongkar justru mushola, toilet, tempat pemilahan sampah, dan cafe edukasi yang menjadi pusat penyadaran pengunjung agar peduli terhadap lingkungan," jelasnya.

Cafe yang dibongkar tersebut bukan hanya tempat usaha, melainkan sarana edukasi lingkungan hidup. Di sana, pengunjung diajak mengenal pentingnya penghijauan, memilah sampah, dan menjaga ekosistem alam Puncak.

"Kami ingin wisata alam dan edukasi bisa berjalan beriringan. Jangan sampai cinta lingkungan justru dimatikan karena pendekatan yang tidak menyeluruh," pungkasnya.

Sosialisasi yang dikemas dalam kegiatan workshop ini diikuti puluhan siswa SMA/SMK se-Kecamatan Cisarua pada Minggu (27/07/2025). 

Acara yang dibuka oleh Sekretaris Camat Cisarua, Nur Indrawan ini dihadiri pula oleh Ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor Wahyu Chaniago, Babinsa, Bhabinmas, dan Ketua PAC Pemuda Pancasila (PP) Cisarua.

Ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor, Wahyu Chaniago, mengaku bangga bahwa kegiatan tersebut mendapat respons positif dan disambut antusias. 

Baca Juga: Pelatihan Leadership, DPD KNPI Kabupaten Bogor Ajak Pemuda Kecamatan Tenjo Jadi Agen Perubahan yang Aktif

Dimana kegiatan workshop ini dilaksanakan secara roadshow di 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor. Sedangkan kegiatan di Cisarua ini adalah titik wilayah ke-25. 

"Langkah ini sebagai klausul program Pak Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan program dan visi misinya terkait dengan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Bogor," ungkapnya. 

"Ini sebagai langkah awal kami mencoba mengaktivasi dan mengaktualisasikan para pemuda, baik di wilayah Kabupaten Bogor maupun pemuda ditingkat kecamatan. Adapun untuk tema kegiatan, kami terapkan dengan berbagai macam tema disetiap Kecamatan. Mudah-mudahan roadshow sosialisasi ini berjalan lancar dan bermanfaat," paparnya.

Ketua PK KNPI Kecamatan Cisarua, Kiki Jaka Kumala, berharap keikutsertaan para pelajar atau siswa-siswi dalam kegiatan workshop tersebut dapat ditumbuh kembangkan di lingkungan sekolahnya masing-masing.

Baca Juga: DPD KNPI Kabupaten Bogor Gelar Wawasan Kebangsaan di Kecamatan Kemang, Meningkatkan Indeks Kepemudaan

"Ini sebagai salah satu bentuk kepedulian kami dari KNPI Cisarua untuk adik-adik kita di masa mendatang sebagai generasi penerus. Mudah-mudahan upaya kami ini bermanfaat dan warga masyarakat di wilayah Puncak dijauhkan dari narkoba serta dihindari dari kenakalan remaja," harapnya.

Salah seorang peserta workshop dari SMK Humanika Cisarua, Siti Lidya Pratiwi, mengaku senang diikutsertakan dalam kegiatan tersebut sehingga dapat menambah wawasan.

Sekcam Cisarua, Nur Indrawan, berharap melalui upaya pemuda KNPI ini generasi muda di Kecamatan Cisarua dijauhkan dari bahaya narkoba dan mencintai lingkungan serta ikut memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat.

Untuk mencegah penyebaran di kalangan remaja, LEKAS membentuk Kelompok Remaja Peduli HIV/AIDS, dan terpilih enam remaja duta Peduli HIV/AIDS, di Kampus Universitas Djuanda (Unida) Bogor, Sabtu (26/7/2025). 

Ketua LEKAS, Muksin menyampaikan, bahwa melalui pembentukan kelompok remaja dan duta remaja peduli HIV/AIDS, diharapkan para remaja menjadi jembatan dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Bogor.

Baca Juga: Kasus HIV/AIDS Tinggi, Tapi Kabupaten Bogor Tak Punya Tempat Rehab, Lekas Minta Pemkab Segera Lakukan Ini

"Sebagian besar pelajar yang hadir sudah menyadari bahaya laten virus HIV/AIDS, dan mereka sudah memahami gejala-gejala atau indikasi seseorang yang rentan terkena virus HIV,” ujarnya. 

Muksin menjelaskan, saat ini Kabupaten Bogor menghadapi tantangan serius dalam penanggulangan HIV/AIDS. 

Berdasarkan data Dinas Kesehatan, hingga akhir 2024 tercatat sebanyak 814 kasus HIV/AIDS.

Baca Juga: Cegah Penyebaran HIV/AIDS di Bogor, Dinkes Ajak Lekas bersama FWBS Lakukan Ini

Itu menempatkan Kabupaten Bogor sebagai kota nomor 2 tertinggi di Jawa Barat sebagai kota dengan kasus HIV/AIDS. 

Angka ini menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di mana pada 2023 tercatat 794 kasus dan pada 2022 sebanyak 746 kasus.

Tren kasus itu meningkat pda kelompo usia remaja. 

Data triwulan pertama tahun 2025 menunjukkan bahwa dari total kasus HIV yang tercatat, sebanyak 216 kasus berasal dari kelompok usia muda, dengan sebagian besar berada di rentang usia 15–24 tahun. Secara nasional, kelompok usia ini juga menjadi perhatian utama.

Baca Juga: Puskesmas Jampang Kabupaten Bogor Luncurkan Inovasi TEH PETRA untuk Percepat Skrining HIV Pada Pasien TB

Peningkatan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk minimnya pengetahuan tentang HIV/AIDS, perilaku seksual berisiko, dan akses informasi serta layanan kesehatan yang belum optimal di kalangan remaja. 

Sebagian besar remaja masih memiliki pemahaman keliru tentang cara penularan dan pencegahan HIV.

Kondisi ini menunjukkan bahwa remaja merupakan kelompok rentan terhadap penularan HIV. 

"Di sisi lain, mereka juga merupakan agen perubahan potensial jika diberikan bekal pengetahuan dan keterampilan yang tepat. Untuk itu, pendekatan berbasis edukasi teman sebaya dan pelibatan aktif remaja dalam kampanye pencegahan HIV/AIDS menjadi sangat penting," jelasnya.

Baca Juga: HIV/AIDS di Jabar Tinggi, KPA-nya Malah Dibekukan

"Melalui Diklat Pembentukan Remaja Peduli HIV/AIDS, diharapkan akan terbentuk kelompok remaja yang tidak hanya memahami isu HIV/AIDS, tetapi juga mampu menjadi penyampai informasi yang efektif di lingkungan sekolah dan komunitasnya," imbuh Muksin.

Wilayah selatan Kabupaten Bogor itu selalu menarik perhatian wisatawan, terutama Kawasan Puncak.

Oleh sebab itu, kemacetan di wilayah selatan Kabupaten Bogor tak lepas dari masalah kemacetan. 

Selain kemacetan, wilayah selatan Kabupaten Bogor juga kerap dilanda bencana, seperti tanah longsor.

Baca Juga: Cegah Konflik Sosial, Bakesbangpol Kumpulkan Tokoh Lintas Agama

Yang belum lama ini terjadi di Kawasan Puncak adalah kknflik agraria.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di wilayah selatan Kabupaten Bogor itu, Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS) pun telah memberikan catatan khusus kepada Bupati Bogor Rudy Susmanto.

Ketua AMBS, Muhsin berharap Bupati Bogor, Rudy Susmanto dapat memberikan perhatian serius dan melakukan penanganan secepatnya.

Baca Juga: Bongkar Unit Usaha di Puncak Bogor, Menteri LH: Masih Ada 400 Ha Okupansi Ilegal yang Akan Ditindak

Untuk itu, berikut 8 poin yang diberikan AMBS kepada Bupati Bogor terkait permasalahan di wilayan selatan Kabupaten Bogor.

1. Pelayanan publik harus diperbaiki contohnya pelayanan di rumah sakit dan kantor-kantor pemerintahan.

2. Masih banyaknya masyarakat yang terkena PHK dan pengangguran.

Baca Juga: Puluhan Warga Hingga Imigran Puncak Kedapatan Buang Sampah Sembarangan

3. Wilayah selatan membutuhkan solusi mengurai kemacetan.

4. Jalan-jalan alternatif perlu pelebaran.

5. Perlu penertiban sampah liar.

6. Perlu penertiban aksi-aksi vandalisme agar wilayah selatan tidak terlihat kumuh.

7. Segera sikapi dan selesaikan konflik-konflik agraria dan tata ruang di mana saat ini masih terjadinya konflik antara penggarap dengan MNC (KEK Lido), PT BSS, PT Halizano, PT PMC, dan berdirinya vila-vila serta unit-unit usaha KSO di tanah PTPN.

8. Bogor Selatan khususnya Kawasan Puncak harus tetap terjaga hijau dan lestari.

Seminar digelar dalam upaya pencegahan konflik sosial sesuai tajuk peran strategis tokoh agama dalam pencegahan konflik sosial. Sehingga, seminar ini diikuti puluhan peserta yang berasal dari tokoh agama dan tokoh masyarakat dari enam agama berbeda, Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), dan Kementerian Agama (Kemenag).

Ketua Tim Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik Bakesbangpol Kabupaten Bogor, Muhammad Luthfi R, mengungkapkan, selama ini masyarakat lebih meminta pandangan kepada tokoh agama maupun tokoh masyarakat dalam beragam persoalan sosial kemasyarakatan. 

Baca Juga: Nurul Arifin Minta Pemerintah Siapkan Langkah Konkret Antisipasi Dampak Konflik Israel-Iran

“Warga masyarakat di Kabupaten Bogor hingga saat ini masih menjaga kultur kearifan lokal yang masih melekat. Adapun tujuan kita kumpulkan para tokoh agama ini dengan memiliki satu pemikiran yang sama tidak ada lagi membedakan saya agama mana dan hal-hal lain termasuk organisasinya,” ujar Luthfi.

Pihaknya berharap semuanya memiliki cita-cita yang sama agar tak terjadi konflik sosial dalam rangka untuk Kabupaten Bogor istimewa dan gemilang.

Ketua FKUB Kabupaten Bogor, KH Asep Saefudin, menegaskan bahwa peran dan fungsi FKUB khususnya di Kabupaten Bogor dalam memelihara kerukunan antar umat beragama sehingga dapat meminimalisir terjadinya konflik di dalamnya.

“Kami semua berharap dengan kegiatan seperti ini dapat lebih menjaga sekaligus meningkatkan keshalehan sosial di setiap pemeluk agama dan keyakinan masing-masing. Kita apresiasi langkah dan upaya Kesbangpol Kabupaten Bogor yang turut serta menciptakan Kabupaten Bogor yang istimewa dan gemilang,” ungkapnya.

(Acep Mulyana)

Hanif meninjau langsung proses pembongkaran unit usaha yang melanggar aturan lingkungan di Kawasan Puncak.

Dalam kesempatan tersebut, Hanif menjelaskan, bahwa setelah menyelesaikan 33 KSO yang bermasalah di lahan konsesi PT Perkebunan Nusantara (PTPN) 1 Regional 2, pihaknya masih akan menyasar sekitar 400 hektare kawasan okupansi ilegal untuk dilakukan verifikasi dan penegakan hukum.

Baca Juga: Menteri LH: Perusahaan KSO Nakal Bisa Dipidana

“Baik yang berada di bawah KSO maupun yang tidak, semua akan ditertibkan. Karena berdasarkan kajian para ahli, pelanggaran ini memperparah risiko bencana banjir yang membawa korban jiwa,” ujarnya, Minggu (27/7/2025).

Ia juga mengimbau para pemilik modal untuk menghentikan pembangunan vila di Kawasan Puncak, khususnya di Kecamatan Cisarua, yang memiliki fungsi ekologis penting bagi wilayah hilir seperti Kota Bogor, Depok, dan Jakarta.

“Investasilah pada pohon-pohon yang membawa berkah, bukan bangunan yang justru mengancam lingkungan,” ucapnya.

Baca Juga: Menteri LH, PTPN, dan TSI Kompak Tanam Pohon di Puncak 

Hanif juga menyampaikan bahwa pihaknya telah mencabut sembilan izin lingkungan tambahan, karena tidak adanya pencabutan dari pemerintah daerah sesuai perintah kementerian.

“Secara total, 33 unit usaha KSO sudah tidak memiliki izin lingkungan. Sebagian telah membongkar sendiri, sebagian akan kami datangi. Jika tidak ada tindakan sampai minggu ini, pembongkaran akan kami bantu dan proses hukum tetap berjalan,” bebernya.

Salah satu unit usaha yang telah melakukan pembongkaran secara mandiri adalah CV Mega Karya Nugraha yang berlokasi di Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua. Unit usaha ini merupakan bagian dari kemitraan KSO PTPN.

Baca Juga: Perhatikan Izin Lingkungan di Kawasan Puncak Bogor, Rudy Susmanto: 2 Izin Objek Sudah Kita Cabut

“Kami mengapresiasi CV Mega Karya Nugraha dan H Taufik yang telah menaati aturan dengan melakukan pembongkaran delapan gazebo dan satu restoran secara mandiri. Harapannya, seluruh proses pembongkaran dapat selesai hingga akhir Agustus,” ucap dia.

Hanif menyampaikan, bahwa ada 13 unit usaha di bawah skema KSO yang telah diberikan sanksi dan diwajibkan menyelesaikan pembongkaran hingga batas waktu yang sama.

Jika hingga akhir bulan tidak ada tindakan, Kementerian LH akan turun tangan melakukan pembongkaran dan menerapkan sanksi hukum.

Baca Juga: Menteri LH Soroti Bangunan Vila dan Penanganan Sampah di Puncak

“Kami pastikan akan bantu bongkar jika tidak ada itikad baik. Setelah dibongkar, seluruh unit usaha tetap berkewajiban melakukan restorasi dan penanaman kembali,” tegasnya.

Hanif menegaskan, ahwa pelaku usaha yang tidak mematuhi akan dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 114 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan ancaman kurungan hingga satu tahun penjara.

Kebakaran tersebut cukup merepotkan petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) Unit Ciawi dan Damkar Kabupaten Sukabumi yang datang ke lokasi untuk penanganan. Selain kemarau ditambah angin kencang, banyaknya material kayu dan barang-barang yang mudah terbakar membuat api membumbung tinggi.

Baca Juga: Pohon Tumbang yang Menutup Jalan Dekeng Telah Dipotong, Jalan Kembali Normal

"Petugas berhasil memadamkan api selama kurang lebih 3 jam hingga pukul 12.00 WIB. Tidak ada korban dan tidak merembet ke bangunan lain," ujar Hamdan, warga sekitar.

Informasi yang diperoleh dari petugas Damkar, kebakaran terjadi diduga akibat korsleting listrik.

(Acep Mulyana)

Penanaman pohon bambu sebagai bagian dari Gerakan Leuweung Hejo atau Mulasara Alam Jeung Lingkungan ini dipelopori oleh pemuda-pemuda Sunda dan tokoh adat yang memiliki semangat juang tinggi untuk menjaga kelestarian alam.

Penggerak Lingkungan sekaligus Ketua KTH Alam Kiwari Lestari, Aban Sudrajat, mengatakan, program penghijauan ini bukan sekadar soal menanam pohon, melainkan pula sebagai bentuk amanah dari karuhun Sunda untuk terus menjaga alam dan warisan leluhur.

"Kami bukan hanya menanam pohon, tapi juga menanam kesadaran untuk melestarikan alam. Ini adalah bentuk rasa tanggung jawab kami sebagai generasi muda untuk masa depan bumi," ujarnya, Sabtu (26/07/2025). 

Baca Juga: Pria 60 Tahun yang Hilang di Gunung Salak Ditemukan Meninggal Dunia, BPBD: Sudah Diserahkan ke Keluarga

Aban menjelaskan ulang bahwa gerakan ini juga dalam rangka bagian dari pencapaian target Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net Sink 2030 yang digagas oleh pemerintah yang mencakup hutan, lahan pertanian, perkebunan, dan penggunaan lahan lainnya. 

Dijelaskannya, sebanyak 2.000 pohon bambu, kayu, dan buah telah ditanam di beberapa desa di sekitar kaki Gunung Salak. 

Keputusan untuk memilih tanaman bambu, kayu, dan buah, tak lepas dari tujuan besar menjaga keberlanjutan alam. 

Kata Aban, bambu selain mampu menyerap karbon secara signifikan juga berfungsi untuk menjaga kelestarian sumber air.

Baca Juga: Macan Tutul Jawa Gentayangan di Gunung Salak Kabupaten Bogor, Ini Penjelasan TNGHS

Sedangkan pohon kayu dan buah diharapkan dapat memberikan manfaat ekologis dan ekonomi bagi masyarakat setempat.

"Gerakan ini adalah kolaborasi nyata antara nilai tradisi dan program nasional. Kami ingin menunjukkan bahwa menjaga alam bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga amanah kita sebagai generasi penerus," tambahnya.

Salah satu filosofi yang mendorong gerakan ini adalah falsafah Sunda yang berbunyi, "leuweung ruksak, cai beak, manusa balangsak" (hutan rusak, air habis, manusia menderita). 

Lebih jauh Aban menuturkan, falsafah ini, meskipun sederhana, tenyata sangat relevan dengan tantangan besar yang dihadapi dunia saat ini, yaitu perubahan iklim, kerusakan hutan, dan krisis air.

Baca Juga: Waspada, BPBD Imbau Warga Bogor Siaga Atas Aktivitas Gunung Gede dan Gunung Salak  

Di tengah semangat kebersamaan ini, Aban dan para pemuda Cigombong bertekad untuk menjadikan gerakan ini sebagai bagian dari hidup mereka.

Bukan sekadar program sesaat, tetapi sebuah gerakan yang lahir dari kesadaran mendalam akan pentingnya menjaga kelestarian alam sebagai warisan dan tanggung jawab bagi generasi mendatang.

Penertiban ini dilakukan karena lapak-lapak tersebut berdiri di atas tanah milik pemerintah dan dianggap mengganggu saluran air hingga memicu banjir saat musim hujan.

Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor, Cecep Imam Nagarasid, mengatakan, penertiban ini merupakan bagian dari program antisipasi bencana menghadapi musim penghujan.

“Kami sudah kirimkan tiga kali surat peringatan, tapi tidak diindahkan. Bangunan-bangunan ini berdiri di atas saluran air dan menyebabkan luapan banjir setiap hujan turun. Ini bukan tindakan sewenang-wenang, tapi demi kepentingan umum,” tegas Cecep.

Baca Juga: 130 Lapak PKL di Cisarua Dibongkar Satpol PP Kabupaten Bogor

“Selain itu, kawasan ini termasuk titik rawan bencana seperti banjir dan longsor. Kami harus bertindak sebelum terjadi hal yang lebih besar,” tambahnya.

Setidaknya 130 lapak dan bangunan semi permanen milik pedagang kaki lima (PKL) yang berdiri di bahu jalan dan menutup saluran air, satu per satu diratakan oleh petugas. Aksi pembongkaran sempat diwarnai tangis dan protes dari para pemilik lapak yang tak terima tempat usahanya dihancurkan.

“Saya minta waktu sebentar buat bongkar sendiri, tapi langsung dirobohkan,” keluh Indah, salah satu pemilik lapak.

Pedagang lainnya, Yusuf, juga mengaku tak sempat menyelamatkan seluruh barang dagangannya. “Kami nggak dikasih waktu. Barang saya masih banyak yang belum diberesin,” ujarnya.

Selain berdiri di atas lahan milik pemerintah, bangunan-bangunan itu juga dinilai mempersempit badan jalan, menimbulkan kemacetan lalu lintas, serta melanggar aturan tata ruang kawasan wisata Puncak.

Satpol PP Kabupaten Bogor menandaskan, pihaknya akan terus melakukan penertiban terhadap bangunan liar dan lapak PKL di lokasi terlarang, terutama di bantaran sungai dan saluran air, guna meminimalisir risiko bencana yang kerap mengintai wilayah Puncak saat musim hujan tiba.

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kemenkop UKM) menetapkan 2025 sebagai tahun kebangkitan gerakan koperasi. Hal ini sejalan dengan peringatan Hari Koperasi Nasional ke-78 yang mengusung tema 'Koperasi Maju, Indonesia Adil Makmur'.

“Hari Koperasi 2025 ini bisa menjadi momentum kebangkitan memori kolektif bangsa atas gagasan ekonomi Pancasila yang diperjuangkan oleh founding father kita, Bung Hatta, melalui instrumen koperasi,” ujar Budi Gunawan, Selasa (22/07/2025).  

Baca Juga: Pengurus Koperasi Merah Putih Kota Bogor Dilantik, Buku Pedoman Diluncurkan

Sejalan dengan visi tersebut, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program pembentukan 80.000 unit Kopdes Merah Putih. Peluncuran simbolis digelar di Kopdes Merah Putih Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.  

Program ini menjadi sarana strategis mendukung agenda pembangunan nasional, termasuk prioritas dalam Asta Cita pemerintahan Prabowo. Kopdes Merah Putih mencakup pendirian koperasi baru, pengembangan, atau revitalisasi koperasi yang sudah ada.  

Pendanaan program ini bersumber dari APBN, APBD, APBDes, serta sumber lainnya. Hingga 8 Mei 2025, telah terbentuk 9.835 koperasi. Pemerintah menargetkan peluncuran Kopdes Merah Putih pada 28 Oktober 2025.  

Kemenko Polkam mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung program Kopdes Merah Putih sebagai upaya mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur.  

“Mari jadikan koperasi sebagai alat perjuangan dan lembaga ekonomi yang berdaulat di negeri sendiri,” tegas Budi Gunawan.

Walhasil, puluhan warga kedapatan membuang sampah sembarangan ke bibir Jalan Raya Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Bahkan di antara mereka terdapat pula sejumlah imigran yang membuang sampah sembarangan.

Kendati demikian, razia perdana pembuang sampah sembarangan yang dipimpin Kabid Pengelolaan Sampah DLH Kabupaten Bogor Agus Budiarso ini belum menerapkan sanksi tindak pidana ringan (tipiring) sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum. 

Baca Juga: Trantib dan Satinmas Persolek Megamendung, Seluruh Trotoar Dicat Merah Putih

"Para pembuang sampah sembarangan ini selanjutnya diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Cisarua untuk dilakukan pembinaan. Mereka didata dan dihadirkan pula Ketua RT masing-masing," kata Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kebersihan Wilayah 3 Ciawi, Hendrik, melalui stafnya, Subandi.

Dijelaskannya bahwa patroli pembuang sampah ini akan terus digelar untuk memberikan efek jera khususnya di kawasan jalur wisata Puncak.

Hendrik menandaskan, kebersihan di kawasan wisata Puncak menjadi perhatian serius sebab kendaraan wisatawan terus melintas di sepanjang jalur Jalan Raya Puncak 

"Jika ada tumpukan sampah tentu akan tampak kumuh dan mengganggu estetika bahkan menyebabkan genangan air hingga banjir karena saluran drainase tersumbat. Dalam kondisi seperti ini kerap kali Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang disalahkan," ungkapnya.
(Acep Mulyana)

Setelah sebelumnya melaksanakan operasi bersih-bersih secara serentak, kini jajaran Ketenteraman dan Ketertiban (Trantib) bersama Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dari setiap desa turun tangan untuk mempersolek lingkungan dan melakukan pengecatan trotoar terutama di ruas utama Jalan Raya Puncak. Warna merah putih terlihat mulai menghiasi seluruh warna trotoar sehingga nampak lebih rapi, khas, dan menarik perhatian.

"Sudah dua pekan ini kami fokus melakukan pembersihan Jalan Raya Puncak dari sampah dan melakukan pengecatan trotoar dengan warna merah putih," kata Staf Trantib Kecamatan Megamendung, Bayu.

Baca Juga: Oka "Lupus" Sugawa: dari Dunia Hiburan, Motor Antik hingga Duta Sampah yang Menginspirasi

Selain di jalur utama Jalan Raya Puncak, kata Bayu, pihaknya rutin melaksanakan razia terhadap para pembuang sampah sembarangan. "Jika ada kedapatan warga yang membuang sampah sembarangan kami tangkap dan kami giring ke kantor kecamatan untuk dikenakan sanksi tipiring. Sampah yang mereka buang harus dibawa kembali. Atau, kami kembalikan lagi sampah yang mereka buang ke rumahnya," ungkapnya.

Camat Megamendung, Ridwan, ikut memantau langsung aksi penataan kawasan Megamendung ini. Menurutnya, wilayah Megamendung merupakan pintu gerbang masuknya para wisatawan ke kawasan Puncak. 

"Wilayah ini harus bersih dan ditata secara rapi. Trotoar di sepanjang Jalan Raya Puncak dilakukan pengecatan dan dibersihkan sampah sampahnya agar bersih dan tidak menyumbat drainase. Begitu juga bangunan yang dinilai liar sudah kami tertibkan," tegasnya.

"Kami ingin memberikan rasa nyaman kepada para wisatawan. Karena, dengan rasa nyaman dan aman itu merupakan suatu kepuasan para wisatawan yang berkunjung ke sini. Dengan demikian itu akan membangkitkan  perekonomian warga di Megamendung," imbuhnya.

(Acep Mulyana)

Sanksi tipiring ini terutama bagi pembuang sampah sembarangan di sepanjang jalur wisata Puncak di tiga wilayah, yakni Kecamatan Ciawi, Megamendung, dan Cisarua. 

"DLH bersama pihak kecamatan akan melakukan penindakan tipiring terhadap pembuang sampah liar di jalan utama agar memberikan efek jera," tegas Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kebersihan Wilayah 3 Ciawi, Hendrik, Minggu (20/7/2025).

Baca Juga: Oka "Lupus" Sugawa: dari Dunia Hiburan, Motor Antik hingga Duta Sampah yang Menginspirasi

Hendrik menandaskan, kebersihan di kawasan wisata Puncak menjadi perhatian serius sebab kendaraan wisatawan terus melintas di sepanjang jalur Jalan Raya Puncak 

"Jika ada tumpukan sampah tentu akan tampak kumuh dan mengganggu estetika bahkan menyebabkan genangan air hingga banjir karena saluran drainase tersumbat. Dalam kondisi seperti ini kerap kali Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang disalahkan," ungkapnya.

Selain telah membongkar Tempat Pembuangan Sampah (TPS) liar di bibir Jalan Raya Puncak, lanjut Hendrik, pihaknya akan menggelar operasi senyap guna menindak pelanggar. "Saat patroli dilakukan, petugas tidak akan segan-segan menindak tegas pelaku," cetusnya.

"Patroli dan razia pembuang sampah akan dilakukan siang dan malam," imbuhnya.

Menurut Hendrik, volume sampah meningkat tajam saat akhir pekan, khususnya hari Sabtu dan Minggu. Oleh sebab itu, operasi tipiring akan digelar dari malam hingga pagi hari.

"Penarikan dan patroli sampah berbayar dilakukan siang dan malam. Petugas DLH Wilayah 3 akan disiagakan di titik-titik tertentu untuk memudahkan warga," tutupnya.

Kegiatan bertema 'mengembangkan potensi pemuda melalui kreativitas dan kemandirian usaha' ini diikuti 30-an pemuda lintas desa. Acara yang dibuka Plt Camat Ciawi Denny Kuswara ini juga menghadirkan para pemateri di antaranya Muhammad Adi Kurnia (Ketua KPU Kabupaten Bogor), Wahyudi Chaniago (Ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor), dan Muhammad Ivan Maulana (Dosen Universitas Pakuan).

Selama kegiatan, para pemuda dibekali materi kewirausahaan praktis, pengelolaan keuangan, dasar-dasar membangun usaha, pemetaan potensi lokal hingga strategi pemasaran digital.

Baca Juga: Pelatihan Kewirausahaan KNPI Digelar di Ciawi, Camat: Pemuda Jangan Hanya Jadi Penonton

Ketua Pelaksana Kegiatan, Muhamad Yusril menegaskan, langkah ini adalah bagian dari komitmen KNPI untuk hadir lebih dekat dan nyata dalam kehidupan pemuda di tingkat akar rumput.

“Kami tidak ingin KNPI hanya dikenal dalam forum-forum formal. Kami ingin KNPI terasa hadir, melalui program yang relevan dan langsung menyentuh kebutuhan pemuda,” ucapnya.

Menurutnya, masih banyak potensi di kalangan pemuda yang belum tergali optimal. Sering kali karena minimnya akses informasi, jaringan, dan motivasi. "Melalui pelatihan ini, kami ingin hadir sebagai ruang pemantik,” ujarnya.

Yusril menekankan pentingnya transformasi pola pikir generasi muda terhadap dunia kerja.

“Hari ini, kita tidak bisa lagi semata-mata bergantung pada lapangan kerja formal. Justru, pemuda harus mulai menciptakan lapangan kerja sendiri, dari hal kecil, dari lingkungan terdekat,” ucapnya dengan nada optimistis.

Lebih dari sekadar pelatihan teknis, kegiatan ini juga menjadi ruang bertemu bagi para pemuda lintas desa untuk berjejaring, berbagi ide, serta merancang kolaborasi usaha berbasis potensi lokal.

“Kami ingin pelatihan ini menjadi titik awal lahirnya pemuda-pemuda Ciawi yang kreatif dan mandiri secara ekonomi. Semoga ini menjadi gerakan berkelanjutan, bukan sekadar acara seremonial,” harap Yusril.

"Kita harus bikin balance (seimbang) terkait anggaran infrastruktur yang akan dinaikan. Bupati memiliki komitmen dan Kepala Desa harus jadi trigger (pemicu). Segera lakukan silaturahmi, audiensi ke Bupati, minta diubah Perbup-nya. Kami dari DPRD tidak berhak mengubahnya, kewenangan kami Perda. Kalau Perbup kewenangan sepenuhnya ada pada Bupati," ujarnya saat menghadiri Reses di Kantor Kecamatan Caringin, Selasa (15/7/2025).

Ia menegaskan, kenaikan anggaran infrastruktur dimungkinkan terjadi dalam penyusunan APBD Perubahan tahun 2025 yang bakal ditetapkan dalam beberapa bulan ke depan.  

Baca Juga: Anggota DPRD Kabupaten Bogor Dapil V Gelar Reses di Desa Koleang Kecamatan Jasinga

Wawan Hikal Kurdi menjelaskan kondisi saat ini dengan APBD Kabupaten Bogor sebesar Rp11 triliun belum bisa menutupi seluruh kebutuhan pembangunan di 40 kecamatan 416 desa 19 kelurahan. 

"Anggaran sebesar Rp11 triliun ini tidak berbanding lurus dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang hanya mencapai 7 triliun. Peningkatan PAD ini adalah tanggung jawab bersama," ucap politisi Partai Golkar asal Dapil 3 Kabupaten Bogor ini.

Paparan Wawan Hikal Kurdi ini sendiri merespons salah satu curhatan dari Kepala Desa Lemah Duhur, Ujang Najmudin, di mana selama 12 tahun menjabat sebagai Kepala Desa namun usulan peningkatan dan perbaikan ruas Jalan Leuwi Sapi di wilayahnya tak kunjung direalisasikan.

"Kami pihak Pemerintah Desa merasa sangat terbebani atas usulan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan Jalan Leuwi Sapi yang tidak pernah direalisasikan," ungkapnya. 

"Kami sudah usulkan berkali-kali peningkatan ruas Jalan Leuwi Sapi sepanjang 700 meter. Jangan tunggu ada gebrakan dari warga, saya rasa perlu disampaikan dalam reses ini. Kami harapkan tahun ini ada realisasi. Jangan sampai terjadi kembali seperti tahun 2023, gagal, tahun 2024 juga gagal," imbuhnya.

Selain soal infrastruktur, para kepala desa serta hadirin juga menyampaikan aspirasi sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial, seni dan budaya. 

"Pentingnya perubahan yang dimulai dari diri sendiri. Generasi muda harus bersiap menghadapi perubahan zaman dengan menjadi agent of change, bukan hanya penonton dalam arus global. Sejauh ini, kita sudah berjalan lebih cepat. Karena kalau kita tidak berubah, maka kita akan kalah oleh perubahan itu sendiri," tegas Denny.

Ia menambahkan bahwa pelatihan ini merupakan langkah strategis dalam membangun ekosistem baru yang kuat, baik di bidang usaha, komunitas, maupun gerakan sosial. Denny juga menekankan pentingnya pendampingan sistematis dalam proses pembinaan pemuda, agar tidak hanya bersifat seremonial.

Baca Juga: Kembangkan Potensi Pemuda, KNPI Kabupaten Bogor Bakal Gelar Pelatihan Kewirausahaan

"Harus ada arah dan SOP yang jelas. Mau pelatihan di bidang apa? Pertanian? Kewirausahaan? Digitalisasi desa? Semua harus dipetakan dan dijalankan bersama,” ujarnya.

Denny mengapresiasi antusiasme peserta dan menegaskan bahwa mereka adalah individu terpilih yang memiliki potensi menjadi pelopor perubahan di lingkungan masing-masing. Namun, ia juga mengingatkan pentingnya mengatasi hambatan mental, seperti rasa takut gagal atau minder.

"Mental block itu harus dihancurkan. Kalau kalian tidak berani berubah, kalian akan digilas oleh perubahan zaman,” tambahnya.

Selain memberikan motivasi, Plt Camat juga berbagi cerita inspiratif mengenai inisiatif pemuda di Ciawi yang mulai menggagas desa wisata berbasis ekowisata dan peternakan lebah di aliran Sungai Cigede hingga kegiatan sosial kreatif di Desa Bendungan.

Denny pun mengajak agar kegiatan serupa dapat direplikasi di kecamatan lain, serta mendorong kolaborasi lebih luas antara KNPI dan pemerintah daerah dalam program-program pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal.

Kegiatan pelatihan kewirausahaan yang digelar KNPI ini diikuti oleh sedikitnya 25 pemuda dari seluruh desa se-Kecamatan Ciawi.

Penetapan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kesadaran kolektif bangsa Indonesia tentang pentingnya pelestarian, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Tanggal 17 Oktober dipilih berdasarkan pertimbangan kebangsaan yang mendalam, merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 1951 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Sukiman Wirjosandjojo pada 17 Oktober 1951. 

Baca Juga: Menteri Kebudayaan Fadli Zon Kunjungi BRIN Cibinong Bogor, Sebut Pentingnya Perlindungan Warisan Budaya

PP tersebut menetapkan Lambang Negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai bagian integral dari identitas bangsa.  

"Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar semboyan, tetapi filosofi hidup bangsa Indonesia yang mencerminkan kekayaan budaya, toleransi, dan persatuan dalam keberagaman," tegas Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

"PP No 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara merupakan tonggak sejarah penetapan Garuda Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai simbol resmi Indonesia," lanjut Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

Menteri Fadli Zon pun memaparkan tujuan penetapan Hari Kebudayaan Nasional, yakni:

1. Penguatan Identitas Nasional

Lambang Garuda Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang ditetapkan pada 17 Oktober 1951 adalah simbol pemersatu bangsa. Penetapan HKN diharapkan dapat mengingatkan seluruh rakyat Indonesia pentingnya menjaga identitas kebangsaan.  

2. Pelestarian Kebudayaan

Sebagai momentum untuk mendorong upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan sebagai pondasi pembangunan.  

3. Pendidikan dan Kebanggaan Budaya

Mendorong generasi muda untuk memahami akar budaya Indonesia dan menjadikannya sumber inspirasi dalam menghadapi tantangan global.  

Baca Juga: Plt. Kadisbudpar Ria Marlisa Meluncurkan Buku Produktif Edisi 3

"17 Oktober adalah momen penting dalam perjalanan identitas negara kita. Ini bukan hanya tentang sejarah, tetapi juga tentang masa depan kebudayaan Indonesia yang harus dirawat oleh seluruh anak bangsa," ujar Menteri Fadli Zon.  

Dengan ditetapkannya HKN, Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan pemahaman publik tentang nilai-nilai kebudayaan nasional; memperkuat peran kebudayaan dalam memajukan peradaban bangsa; dan, menjadikan kebudayaan sebagai landasan pembangunan karakter dan kesejahteraan masyarakat.  

Kementerian Kebudayaan mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk komunitas budaya, akademisi, dan masyarakat umum, untuk bersama-sama memaknai Hari Kebudayaan Nasional sebagai bagian dari upaya kolektif membangun Indonesia yang beradab dan berbudaya.  

Usulan ini awalnya datang dari kalangan seniman dan budayawan Yogyakarta yang terdiri dari para maestro tradisi dan kontemporer. Mereka melakukan kajian sejak Januari 2025 dan disampaikan ke Kementrian Kebudayaan setelah beberapa kali diskusi mendalam.

Budi Gunawan menegaskan program Sekolah Rakyat menjadi fondasi penting dalam memperkuat ketahanan ideologi bangsa Indonesia di masa mendatang. 

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menggulirkan Sekolah Rakyat untuk mengakselerasi kualitas SDM Indonesia sekaligus mengentaskan dan memutus mata rantai kemiskinan.

Baca Juga: Hari Pertama MPLS di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 Kabupaten Bogor

Menurut Menko Polkam program ini sangat strategis untuk memperkuat ketahanan nasional Indonesia di tengah ketidakpastian global.

“Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan biasa, tetapi merupakan benteng pertahanan ideologi Pancasila yang harus kita jaga bersama,” ujar Menko Polkam, dalam keterangan persnya, Senin (14/7/2025).

“Melalui pendidikan karakter yang terintegrasi dengan nilai-nilai kebangsaan, kita membangun generasi yang tidak mudah terpengaruh oleh paham-paham yang bertentangan dengan ideologi bangsa," imbuhnya.

Ia menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat akan menjadi wadah pembentukan karakter generasi muda yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. 

Tak hanya itu, program ini dirancang untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, termasuk ancaman radikalisme, ekstremisme, dan perpecahan sosial.

“Di era digital ini, anak-anak kita terpapar berbagai informasi dari berbagai sumber. Sekolah Rakyat hadir untuk memfilter dan memberikan pemahaman yang benar tentang jati diri bangsa Indonesia,” katanya.

Baca Juga: Peresmian Sekolah Rakyat di Kabupaten Bogor

Dalam implementasinya, Sekolah Rakyat akan mengintegrasikan kurikulum bela negara dengan mata pelajaran regular. Siswa akan dibekali dengan pemahaman mendalam tentang sejarah perjuangan bangsa, nilai-nilai Pancasila, dan semangat nasionalisme yang adaptif dengan perkembangan zaman.

Kemenko Polkam juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung program ini. Targetnya, setiap daerah di Indonesia memiliki minimal satu Sekolah Rakyat yang menjadi percontohan penguatan ketahanan ideologi di tingkat grassroot.

“Ketahanan ideologi bangsa tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan top-down, tetapi harus dimulai dari akar rumput. Dukungan atas Sekolah Rakyat adalah jawaban konkret untuk kebutuhan tersebut,” pungkas Menko Polkam.

Beberapa waktu sebelumnya, KLH/BPLH sudah memberikan batas waktu kepada 13 perusahaan KSO untuk melakukan pembongkaran mandiri bangunan yang mereka miliki.

Jika tidak melakukan pembongkaran sesuai batas waktu tersebut dan tidak memberikan penjelasan kepada KLH/BPLH, Hanif menyampaikan terdapat potensi pemberatan sanksi dan kemungkinan pengenaan pasal pidana.

Baca Juga: Menteri LH, PTPN, dan TSI Kompak Tanam Pohon di Puncak 

"Jadi kami akan naik ke pidana terkait dengan penaatan untuk 13 KSO yang telah mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup bilamana tidak memenuhi asas yang diberikan di dalam sanksi administrasi," tegasnya di sela memantau pembongkaran bangunan milik PT Sakawayana, salah satu perusahaan KSO di lahan PTPN, Senin (14/7/2025).

"Jadi hari ini sesuai dengan waktu yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup maka direktur utamanya telah memulai pembongkaran. Diproyeksikan dalam beberapa minggu ke depan secara bertahap bangunan-bangunan ini akan dirobohkan sesuai mandat dari sanksi administrasi pemerintah," jelas Hanif.

Dia menyampaikan apresiasi atas respons dari PT Sakawayana yang dikenai sanksi administratif paksaan pemerintah dari total 13 perusahaan karena tidak memiliki dokumen persetujuan lingkungan dan berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan di wilayah Puncak.

Selain bangunan milik Sakawayana, menteri juga memastikan akan mengawasi pemulihan lingkungan di kawasan tersebut bersama pemerintah daerah dan PTPN I Regional 2.

Regional Head PTPN I Regional 2, Desmanto, menjelaskan bahwa pihaknya bersama mitra Kelompok Kerja Sama Operasi (KSO) turut bertanggung jawab dalam penghijauan kembali kawasan Puncak yang telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat.

"Hari ini Senin 14 Juli 2025 kami telah melakukan penanaman di tiga titik lokasi milik PTPN, dengan jumlah sekitar 3.000 pohon. Target kami akan menuntaskan penanaman hingga mencapai 5.000 pohon," jelas Desmanto.

Baca Juga: Hari Pertama MPLS, KPWK Bogor Selatan Berikan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan

Ia juga mengungkapkan bahwa area Desa Cibeureum dan Citeko selama puluhan tahun telah digarap oleh masyarakat. Namun, kini melalui kerja sama dengan Taman Safari, kawasan tersebut akan dihijaukan kembali.

“Salah satu jenis pohon yang ditanam adalah pohon keras seperti alpukat. Lahan yang sebelumnya digunakan untuk pertanian sayur-sayuran akan kami pulihkan sesuai hasil temuan di lapangan,” tambahnya.

Terkait pemanfaatan lahan oleh KSO, Desmanto menjelaskan bahwa sebagian besar kegiatan usaha mencakup pengembangan wisata dan pembangunan rumah dengan tiang, namun masih ada beberapa izin yang belum terpenuhi dan tengah ditertibkan.

"Teknisnya, KSO memanfaatkan lahan yang selama ini digarap masyarakat. Kami tanami kembali dengan vegetasi yang sesuai, dan jika dijadikan area wisata, tetap harus memenuhi semua persyaratan izin lingkungan dan peraturan lainnya," tandasnya Desmanto.

Kepala Seksi Trantib Kecamatan Cisarua, Komarudin, mengatakan bahwa kebakaran terjadi di sebuah Rumah Makan Padang yang berlokasi di Kampung Anyar, RT 03 RW 03, Desa Citeko.

“Kebakaran diduga dipicu oleh kebocoran gas elpiji 3 kilogram, yang saat itu berdekatan dengan kompor yang sedang menyala,” ujar Komarudin.

Api langsung menyambar bagian dapur dan ruang tengah rumah makan, lalu dengan cepat membesar karena banyaknya material mudah terbakar di lokasi.

Baca Juga: Pohon Tumbang yang Menutup Jalan Dekeng Telah Dipotong, Jalan Kembali Normal

Dua korban dalam kejadian ini adalah Ajo (pemilik rumah makan) dan Husni (pegawai), yang kini telah dirawat di RSPG Cibeureum, Cisarua, akibat luka bakar serius.

“Api berhasil dipadamkan setelah hampir dua jam oleh satu unit mobil pemadam kebakaran. Saat ini situasi sudah terkendali dan api telah padam,” tambah Komarudin.

Pelatihan bertajuk 'mengembangkan potensi pemuda melalui kreativitas dan kemandirian usaha' ini dijadwalkan berlangsung pada Selasa (15/7/2025) bertempat di Aula Kecamatan Ciawi.

Sejumlah pemateri bakal hadir dalam kegiatan ini dari unsur TNI, Polri, pemerintahan, dan lembaga independen, di antaranya Mayor Inf Budi Rahmat (Danramil 0621-11/Ciawi), AKP Dede Lesmana Jaya (Kapolsek Ciawi), Muhammad Adi Kurnia (Ketua KPU Kabupaten Bogor), Denny Kuswara (Plt Camat Ciawi), dan Wahyudi Chaniago (Ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor).

Baca Juga: Dorong Digitalisasi Perencanaan Wilayah, Pemkab Bogor Kenalkan Platform GIS KABISA di Tanjungsari

Pelatihan ini juga akan diperkaya dengan sesi berbagi pengalaman dari praktisi akademik dan pengurus KNPI aktif seperti Muhammad Ivan Maulana (Dosen Universitas Pakuan), Fariz Randy M (Sekretaris DPD KNPI Kabupaten Bogor), Fadiliansyah (Bendahara DPD KNPI Kabupaten Bogor), M Yusuf Kiat (Ketua Pokja KNPI Kabupaten Bogor), Elis Kholisah (Ketua Pokja KNPI Kecamatan Ciawi), dan Dede Yoga Rodiansyah (Ketua DPK KNPI Ciawi).

"Pelatihan ini menjadi bagian dari komitmen DPD KNPI Kabupaten Bogor dalam mencetak pemuda yang bukan hanya aktif secara sosial, tetapi juga produktif secara ekonomi," kata Ketua DPK KNPI Kecamatan Ciawi, Dede Yoga Rodiansyah.

Dede menegaskan pentingnya kegiatan ini sebagai langkah nyata dalam mengakselerasi partisipasi pemuda dalam pembangunan ekonomi lokal.

"Pemuda hari ini harus mampu menjawab tantangan zaman. Bukan hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga pelaku usaha yang inovatif dan berdampak bagi masyarakat," ujarnya.

Kegiatan ini terbuka bagi seluruh elemen pemuda dari berbagai organisasi kepemudaan, karang taruna, mahasiswa, dan komunitas kreatif. Peserta akan mendapatkan pelatihan intensif seputar pengembangan ide usaha, literasi digital untuk UMKM, hingga strategi pemasaran yang aplikatif.

(Acep Mulyana)

Desakan ALTRAS bukan tanpa sebab. Kasus HIV/AIDS di Jabar sangat miris. Berdasarkan data kumulatif Dinas Kesehatan Provinsi Jabar periode 2010-2024, tercatat 80.060 kasus HIV dan 17.668 kasus AIDS. Peningkatan signifikan terlihat pada kasus HIV, yang melonjak 100% dari 5.666 kasus pada tahun 2020 menjadi 10.405 kasus pada tahun 2024.

Situasi ini semakin menguatirkan dengan ditemukannya 379 kasus HIV pada ibu hamil pada tahun 2024. Hal ini berakibat terdapat 855 kasus HIV pada anak usia 0-19 tahun pada tahun 2024.

Baca Juga: KNPI Minta Usut Tuntas Kasus Pesta Gay di Puncak! Puluhan Dinyatakan Positif HIV

“ALTRAS menyatakan keprihatinan mendalam atas meningkatnya kasus HIV/AIDS di Jawa Barat,” ucap Koordinator ALTRAS Jabar, Iwan S Amintrapadja, dalam keterangan persnya, Jumat (11/7/2025)

Menurut Iwan, data tingginya kasus HIV/AIDS ini mengindikasikan perlunya intervensi yang lebih komprehensif dan efektif untuk mencegah penularan dari ibu ke anak.

Intervensi juga diperlukan untuk mencegah penularan dari kelompok laki-laki berisiko tinggi. Hal ini karena kelompok laki-laki ini mencapai 3 juta orang pada tahun 2021 (estimasi Populasi Kunci Lelaki Berisiko Tinggi, Kemenkes, 2021). Ini akan mengakibatkan penularan kepada pasangan (Ibu Rumah Tangga) dan anak dari ibu yang terinfeksi HIV.

Alih-alih tingginya kasus HIV/AIDS di Jabar, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) yang diketuai Gubernur Jabar justru malah dibekukan. “KPA Jabar dibekukan sejak tahun 2022. Anggaran dari APBD untuk KPA dicoret. Dampaknya tidak ada kegiatan penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS seperti sosialisasi, edukasi, survei, atau pendampingan ODHA. Kalau pun ada hanya sebatas seremoni peringatan Hari AIDS sedunia,” sebut Iwan.

Baca Juga: Kasus HIV/AIDS Tinggi, Tapi Kabupaten Bogor Tak Punya Tempat Rehab, Lekas Minta Pemkab Segera Lakukan Ini

Bagaimana dengan peran dan fungsi Dinas Kesehatan dalam penanggulangan HIV/AIDS? “Dinas Kesehatan terlalu banyak program dan kegiatan sektor kesehatan yang harus diurusi. Tidak akan bisa fokus pada penanggulangan HIV/AIDS. Makanya penanganan HIV/AIDS oleh pemerintah saat ini hanya sebatas ‘cari, temukan, obati’. Padahal upaya pencegahan di hulu jauh lebih utama,” tegasnya.

Ditambahkannya, saat ini memang telah ditemukan antiretroviral (ARV) dan beberapa jenis obat lainnya untuk mengobati HIV/AIDS. Malah, jika sebelumnya ARV harus impor kini telah diproduksi di Semarang, Jawa Tengah. “Tapi ARV hanya sebatas menekan atau menginkubasi virus agar tidak menjalar menggerogoti organ tubuh lainnya,” ungkapnya.

Iwan menandaskan penanggulangan HIV/AIDS tanggung jawab multipihak, bukan hanya oleh KPA, Dinkes, atau Dinsos. Tapi diharapkan melibatkan peran lintas sektor seperti Dinas Pendidikan, lembaga pendidikan, akademisi, alim ulama, aktivis, bahkan perusahaan swasta.

ALTRAS menyadari dan mengapresiasi berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemprov Jabat, termasuk program ‘#Nyaah Ka Indung’ yang digagas oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. Program yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak ini memiliki potensi besar dalam menjangkau populasi rentan.

Namun, data kasus HIV AIDS yang
terus meningkat menunjukkan bahwa diperlukan penguatan dan perluasan program yang secara spesifik menyasar pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS.
Peningkatan kasus HIV AIDS di Jabar adalah alarm bagi kita semua. Dampaknya tidak hanya pada individu yang terinfeksi, tetapi juga pada keluarga dan masa depan generasi penerus.

“Kami mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengambil langkah-langkah yang lebih tegas dan terukur dalam menanggulangi epidemi ini,” tegasnya.

Baca Juga: Cegah Penyebaran HIV/AIDS di Bogor, Dinkes Ajak Lekas bersama FWBS Lakukan Ini

Rekomendasi ALTRAS:

Beberapa langkah strategis yang perlu segera diimplementasikan:
• Penguatan Program Pencegahan Penularan HIV Ibu ke Anak: Mengintensifkan skrining HIV pada ibu hamil dan memberikan intervensi yang efektif untuk mencegah penularan virus kepada bayi.

• Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan HIV AIDS yang Komprehensif dan masif pada anak dan remaja: Meningkatkan kesadaran kepada orangtua untuk memberikan pendidikan kesehatan reproduksi dan HIV AIDS pada anaknya secara lengkap dan berkelanjutan.

• Keterlibatan Aktif Perusahaan dalam Program HIV AIDS di tempat kerja: dengan program ini maka, laki-laki berisiko dapat diberikan informasi tentang HIV AIDS, dilakukan tes HIV secara berkala sehingga dapat menurunkan risiko penularan ke pasangan secara lebih terpadu.

• Integrasi Program Kesehatan: Memastikan program penanggulangan HIV AIDS terintegrasi dengan program kesehatan lainnya, termasuk program kesehatan ibu dan anak seperti “Nyaah Ka Indung,” untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

“ALTRAS siap berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, organisasi masyarakat sipil,
dan berbagai pihak terkait untuk mewujudkan Jawa Barat untuk menurunkan penularan HIV AIDS.

ALTRAS mendesak Gubernur Jawa Barat selaku Ketua Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Jawa Barat melakukan tindakan nyata untuk melakukan langkah-langkah nyata penanggulangan HIV
AIDS,” imbuh Iwan

(Acep Mulyana)

Mereka menuturkan bahwa kurang lebih 19 tahun masyarakat Desa Sukamulya berjuang atas hak atas tanah seluas sekitar seribu hektare yang diduga diklaim sepihak oleh TNI. Hingga kini mereka merasa belum mendapatkan penyelesaian yang adil dari pemerintah.

Muhammad Sahri, salah satu peserta longmarch, mengatakan bahwa perjalanan ini dimulai dari Kantor Desa Sukamulya pada Rabu pagi (9/7/2025) sekira pukul 09.00 WIB. Mereka menargetkan tiba di Bandung dalam lima hingga tujuh hari, tergantung situasi di lapangan.

Baca Juga: Wakil Bupati Bogor Jaro Ade Tanam Pohon di Kawasan Huntap Cipandawa Sukajaya, Ajak Warga Jaga Alam

“Kami longmarch dari Kantor Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor menuju Kantor Gubernur Jawa Barat di Bandung untuk menyampaikan aspirasi seluruh warga Desa Sukamulya. Selama ini, selama lebih dari 19 tahun atau hampir dua dekade, tanah milik warga seluas seribu hektare diklaim sepihak oleh TNI. Sampai saat ini belum ada penyelesaian dari pemerintah. Tujuan kami ke Gedung Sate adalah ingin bertemu langsung dengan Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi, agar beliau bisa membantu menyelesaikan masalah agraria ini,” jelas Sahri yang ditemui di wilayah Kecamatan Ciawi.

Ia menjelaskan, aksi jalan kaki ini melibatkan total 17 orang peserta inti ditambah satu orang tenaga medis dan dua orang pemantau yang semuanya berasal dari wilayah Kecamatan Rumpin.

“Kami jalan terus full setiap hari, hanya berhenti untuk shalat, makan, atau beristirahat sejenak. Kami siap bermalam di mana pun selama perjalanan, dan akan terus melanjutkan langkah hingga sampai ke tujuan,” imbuhnya.

Pada hari kedua perjalanan, mereka tiba di wilayah Ciawi dan disambut langsung oleh Kapolsek Ciawi AKP Dede Lesmana bersama unsur pemerintah Kecamatan Ciawi, tepat di depan Kantor Urusan Agama (KUA) Ciawi.

Baca Juga: Wakil Wali Bogor Apresiasi Polresta Bogor Kota Atas Pemusnahan Ribuan Botol Miras

Kapolsek Ciawi menyampaikan dukungannya terhadap aksi damai tersebut dan memberikan pesan kepada seluruh peserta agar menjaga keselamatan serta ketertiban selama menempuh perjalanan panjang menuju Bandung.

“Selamat datang di wilayah Ciawi. Kami menghargai semangat kalian yang menyuarakan aspirasi dengan cara damai. Tetap jaga keselamatan dan kekompakan di jalan,” ujar AKP Dede Lesmana.

(Acep Mulyana)

Dalam aksinya, mahasiswa gabungan dari beberapa perguruan tinggi ini mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas krisis alih fungsi di kawasan Puncak. 

Mereka mencatat setidaknya lebih dari 350 hektare lahan telah dialihfungsikan kepada lebih dari 33 entitas perusahaan, dengan indikasi kuat bahwa sebagian besar proses tersebut tidak melalui mekanisme hukum yang terbuka, akuntabel, dan sesuai peraturan tata ruang dan lingkungan hidup. Kawasan-kawasan ini tersebar di kecamatan Cisarua dan Megamendung yang merupakan jantung kawasan lindung Puncak.

Baca Juga: Bupati Bogor Rudy Susmanto Dorong Penguatan Pelestarian Kawasan Hutan Gunung Sanggabuana dan Puncak

Koordinator Aksi, Didan Afrizal, membeberkan, temuan-temuan di lapangan menunjukkan adanya indikasi pelanggaran terhadap berbagai regulasi, seperti Undang-Undang No 41 Tahun 1999 (Kehutanan), UU No 32 Tahun 2009 (Lingkungan Hidup), UU No 19 Tahun 2003 (BUMN), serta Perpres No 60 Tahun 2020 (RTR Jabodetabek-Punjur). Selain itu, praktik ini mencederai prinsip TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

"Maka dari itu kami dengan tegas menyerukan untuk usut tuntas seluruh praktik alih fungsi kawasan Puncak, baik yang berada di atas lahan eks HGU milik negara maupun di dalam zona konservasi sampai ke akar-akarnya, tanpa pandang bulu dan tanpa perlindungan kekuasaan. Tidak boleh ada satu pun aktor, korporasi, atau pejabat yang berlindung di balik celah hukum, sebab hukum tidak boleh tumpul ke atas dan tajam ke bawah," ujarnya.

Mahasiswa pun mengajak semua pihak untuk bergerak dan mengawal secara bersama kasus alih fungsi lahan tersebut.

Baca Juga: Berikut Bangunan Usaha di Puncak yang Terancam Dicabut Izinnya

"Negara tidak boleh tunduk kepada kekuatan modal, dan hukum tidak boleh dikompromikan demi kepentingan segelintir elite. Apabila aparat negara gagal menjalankan tugasnya, maka yang sedang terjadi bukan hanya kejahatan lingkungan, tetapi juga pengkhianatan terhadap mandat konstitusi dan pengabaian terhadap keadilan generasi mendatang," tandas Didan.

Dijelaskannya, dalam kurun dua dekade terakhir telah terjadi pengalihan fungsi besar-besaran terhadap lahan perkebunan milik negara menjadi kawasan properti eksklusif seperti resort, vila pribadi, dan perumahan mewah. 

Lebih ironis lagi, lanjut dia, berdasarkan temuan masyarakat, aktivis lingkungan, dan laporan lembaga independen, sejumlah proyek pembangunan masih terus berlangsung hingga saat ini, meskipun belum ada kejelasan terkait status hukum lahan, izin AMDAL, dan legalitas peruntukannya. 

"Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bogor tercatat menerima anggaran Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar Rp400 juta dari PT Eiger Indo Multi Produk Indonesia untuk pembangunan Tugu Helikopter, di tengah sorotan tajam terhadap perusahaan tersebut yang sedang menghadapi persoalan serius terkait alih fungsi lahan di kawasan Puncak, termasuk dugaan penguasaan ratusan hektare lahan eks HGU dan sebagian area Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Penerimaan dana CSR ini memunculkan pertanyaan etis dan integritas kebijakan publik, mengingat perusahaan pemberi dana tengah berada dalam pusaran konflik agraria dan dugaan pelanggaran hukum tata ruang serta lingkungan hidup," ungkap dia lagi.
(Acep Mulyana)

Sebanyak 85 paket sembako disalurkan PTPN I Regional 2. Bantuan ini masing-masing ditujukan untuk satu Kepala Keluarga (KK).

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis kepada perwakilan warga terdampak, dengan didampingi langsung oleh Kepala Desa Tugu Selatan, Eko Windiana.

Baca Juga: Libatkan Daerah Penyangga Tangani Banjir, Rano Karno: Jakarta Tidak Bisa Sendiri  

"Kami turut prihatin atas musibah banjir yang menimpa saudara-saudara kita di Desa Tugu Selatan. Bantuan ini merupakan wujud kepedulian PTPN I Regional 2 untuk meringankan beban masyarakat terdampak," ujar Dinnar Arrafah Utang, Kepala Bagian SDM dan Kesekretariatan PTPN I Regional 2 Kamis (9/7/2025).

Pihaknya berharap bantuan yang diberikan dapat membantu meringankan beban warga dan memenuhi kebutuhan dasar warga di tengah masa pemulihan.

Sementara itu, Kepala Desa Tugu Selatan, Eko Windiana, menyampaikan apresiasi atas respons cepat yang diberikan oleh PTPN I Regional 2.

"Kami sangat terbantu dengan adanya bantuan sembako ini. Tentunya ini sangat meringankan beban warga yang sedang dalam masa pemulihan pasca-banjir," ujar Eko.

PTPN I Regional 2 menegaskan komitmennya untuk terus hadir dan berkontribusi positif bagi masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya, khususnya dalam kondisi darurat dan bencana.

Baca Juga: Tinjau Lokasi Banjir Jonggol dan Cileungsi, Wabup Bogor Jaro Ade Soroti Pentingnya Normalisasi Sungai

Sekadar mengingatkan, bencana banjir dan longsor terjadi di kawasan Puncak pada Sabtu 5 Juli 2025 menyusul hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Kecamatan Cisarua, Megamendung, dan sekitarnya. Hujan lebat itu mengakibatkan tanah longsor dan banjir yang berdampak cukup parah bagi masyarakat setempat.

(Acep Mulyana)

Menunya enak-enak dan lengkap menggugah selera. Dari pepes-pepesan, ikan teri, oncom, tahu tempe goreng, sayur, jengkol, hingga menu jagoan semur daging.

Rumah Makan Haji Abbas sebetulnya sederhana dan tak memiliki parkir yang luas. Namun tempat ini menjadi favorit warga sekitar hingga para pelintas yang kerap melewati jalur Ciawi-Bogor. Tak sedikit pengusaha, pejabat, dan kalangan berpangkat hingga Bupati dan Wakil Bupati rutin singgah di tempat ini. 

Baca Juga: Bogor Suka-Suka Sukses Digelar, Kuatkan Kota Kuliner

Di balik viralnya Rumah Makan Haji Abbas, tak lepas dari sosok pemiliknya, Haji Abbas. Pria paruh baya ini dikenal bersahaja dan penyayang binatang. Terutama ayam bangkok dan burung kicau.

"Saya dari dulu memang senang sama binatang, apalagi burung sama ayam bangkok. Kalau pulang kerja, ya mainnya ke kandang. Lihat mereka sehat, aktif, hati ini ikut senang," ujar Haji Abbas dengan mata berbinar.

Bagi Haji Abbas, ayam bangkok adalah simbol keindahan dan kekuatan. Ia memelihara berbagai jenis ayam, dari ayam Bangkok Pakoy, ayam Birma, hingga jenis silangan langka. 

Ia pun membocorkan salah satu kisah unik dari ayam betina yang ia beli dari temannya di Dramaga.

"Teman saya sudah bilang, jangan kaget kalau nanti telurnya warna biru muda. Eh, bener. Baru beberapa hari dipelihara, udah bertelur dua. Warnanya biru muda semua, kayak telur bebek," kisahnya sambil tertawa kecil.

Keunikan ini menjadi salah satu hal yang membuatnya semakin mencintai dunia ternak ayam, bukan untuk bisnis, melainkan murni karena hobi.

Setiap pagi, sebelum membuka rumah makan, Haji Abbas selalu menyempatkan diri duduk di beranda sambil menikmati kopi dan mendengarkan kicauan burung. Aktivitas sederhana ini memberinya ketenangan.

"Hidup ini jangan cuma cari uang aja. Kita juga harus punya waktu buat hal-hal yang bikin hati tenang. Buat saya, ya ini,  binatang-binatang ini. Udah kayak teman," ucapnya.

Meski disibukkan oleh aktivitas rumah makan, Haji Abbas tak pernah absen dari rutinitas merawat hewan peliharaannya. Ia percaya bahwa keseimbangan antara pekerjaan, ibadah, dan hobi adalah kunci hidup bahagia.

Kesederhanaannya dalam menjalani hidup dan ketulusannya dalam melayani pelanggan menjadikan sosok Haji Abbas sebagai panutan di lingkungannya.

"Kalau kita niatnya baik dan kerja dengan hati, Insya Allah hidup jadi berkah," katanya.

Dari dapur rumah makan hingga kandang ayam, dari suara penggorengan hingga kicauan burung di pagi hari semuanya dirawat oleh Haji Abbas dengan cinta. Rumah Makan Haji Abbas pun bukan hanya tempat makan, tapi juga menjadi simbol ketulusan, ketekunan, dan kecintaan pada makhluk hidup.

(Acep Mulyana)

Hingga pekan ini, sudah lima desa yang digarap Karang Taruna Kecamatan Cisarua. Terakhir melakukan aksi bersih-bersih sampah di Desa Tugu Utara pada akhir pekan kemarin.

Ketua Karang Taruna Kabupaten Bogor, Heri Gunawan, mengapresiasi program Saba Desa yang digagas Karang Taruna Kecamatan Cisarua. Melalui program Saba Desa, selain dialog interaktif ada kegiatan sosial kemasyarakatan dalam menjaga menjaga lingkungan.

Baca Juga: Berikut Bangunan Usaha di Puncak yang Terancam Dicabut Izinnya

“Ke depannya tidak hanya bebersih sampah tapi juga bersih-bersih fasilitas umum seperti mushola dan tempat lainnya,” ujanya.

Heri mengatakan pada Bulan Bakti Karang Taruna pihaknya akan mengadakan Karang Taruna Award.

“Harlah Karang Taruna 26 September akan diadakan Karang Taruna Beriman Award untuk desa-desa yang aktif dalam menjaga lingkungan kita akan memberikan hadiah di momentum HUT Karang Taruna agar bisa mengedukasi masyarakat tentang menjaga lingkungan,” ungkapnya.

Apresiasi terhadap Karang Taruna juga dikatakan Kepala Desa Tugu Utara, Asep Ma’mun Nawawi. Ia berharap melalui gerakan Dana Desa permasalahan sampah di wilayahnya bisa dikelola dengan baik serta menghasilkan nilai ekonomis bagi warganya.

“Masalah sampah menjadi masalah dan tanggungjawab bersama. Saya berharap ke depannya sampah bisa bernilai ekonomi bagi warga dengan adanya bank sampah salah satunya,” kata Asep Ma’mun.

(Acep Mulyana)

Upaya pencarian yang dilakukan tim SAR gabungan difokuskan di lokasi longsoran dan sepanjang aliran Sungai Ciesek serta Sungai Ciliwung. Korban diduga tertimbun longsoran atau ikut terseret arus Sungai Ciesek yang persis berada di bawah kolam pemancingan.

Pantauan di lapangan, tim pencari yang terdiri dari personel BPBD, TNI, Polri, Damkar, Tagana, relawan, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa serta komunitas pencinta alam tampak berjibaku menyusuri tepian sungai dan lereng tanah yang masih labil. Mereka menggunakan alat manual seperti cangkul, sekop, alat penyemprot air, dan tangan kosong untuk menggali area yang diperkirakan menjadi titik terakhir keberadaan korban.

Baca Juga: Tanggap Cepat Aduan Warga, UPT Irigasi Kelas A Wilayah V Jasinga Tinjau Longsor di Sungai Cipaneungteung

Kondisi cuaca yang sempat diguyur hujan serta kontur tanah yang licin dan rawan longsor susulan membuat proses evakuasi menjadi lebih berat. Arus sungai yang deras juga menjadi tantangan tersendiri bagi tim di lapangan.

“Kami masih terus berupaya semaksimal mungkin untuk menemukan para korban. Pencarian hari ini diperluas ke area sungai karena ada dugaan korban terbawa arus,” ujar salah satu petugas dari BPBD Kabupaten Bogor di lokasi kejadian.

Rifki, salah satu relawan, mengungkapkan, pada Minggu pagi (6/7/2025), Babinsa dan Babinmas mencoba menghubungi nomor WhatsApp milik korban. "Pada Minggu pagi korban sempat dihubungi. HP-nya masih aktif. Mungkin HP milik korban terbungkus plastik. Tapi Minggu siang sudah tidak bisa dihubungi lagi," ujarnya.

Sementara itu, putri korban, Ila Nur Amelia, terlihat masih syok. "Saya terakhir komunikasi terakhir pada Sabtu (5/7/2025) sebelum zuhur," ucapnya terlihat tak mampu menahan kesedihan mendalam.

Baca Juga: Bupati Bogor Gerak Cepat Evakuasi hingga Penuhi Logistik Bagi Masyarakat Terdampak Banjir dan Longsor

Diketahui, korban bernama Oden Somantri, merupakan pegawai Kementerian Dalam Negeri yang berprofesi sebagai sopir dan tercatat sebagai warga Citayam, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Saat kejadian, Oden tengah bertugas mendampingi kegiatan Kemendagri yang berlangsung di salah satu vila kawasan Megamendung.

Mantan Plt Bupati Bogor tahun 2023 yang kini kembali bertugas di Kementerian Dalam Negeri, Asmawa Tosepu, turut menyempatkan diri mengunjungi lokasi bencana. Dalam kunjungannya, Asmawa menyampaikan rasa duka yang mendalam atas musibah yang menimpa salah satu pegawai Kemendagri tersebut.

“Kami sangat berharap proses pencarian korban dapat segera membuahkan hasil. Saya mohon kepada Kepala Desa Cipayung Girang, Ibu Sri Budi, serta kepada seluruh unsur Forkopimcam Megamendung untuk memberikan dukungan penuh dalam proses ini,” ujar Asmawa Tosepu di sela kunjungan lapangan.

Ia juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh unsur yang terlibat dalam upaya pencarian dan evakuasi korban, mulai dari relawan hingga aparat pemerintah daerah.

(Acep Mulyana)

Kerusakan jalan di tanah milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) ini dibiarkan berlangsung cukup lama dan belum ada upaya perbaikan resmi dari pemerintah. 

Warga Desa Gadog pun memperbaiki akses jalan tersebut secara swadaya. Ketua BPD Desa Gadog, Azet Basuni, mengatakan, perbaikan dilakukan warga lantaran akses jalan tersebut sangat vital dilalui masyarakat dan instansi pemerintah.

Baca Juga: Erick Thohir Apresiasi LIB, Terbaru Rekrut Jebolan J- League untuk Benahi Liga Indonesia 

"Jalan menuju kantor PSDA dan UPT Irigasi ini tidak pernah mendapat perbaikan dari pemerintah, padahal ini akses utama untuk pegawai dan warga," ujar Azet, Selasa (8/7/2025).

Menurut Azet, seharusnya jalan ini diperbaiki oleh pemerintah dan bukan warga. "Bahkan sampai pembatas jalan pun dibuat swadaya. Ini seolah-olah warga yang justru memfasilitasi akses instansi pemerintah," tegasnya.

Azet mendesak agar pemerintah daerah maupun Provinsi Jawa Barat segera turun tangan. Ia menilai intensitas penggunaan jalan oleh kendaraan roda dua dan empat, terutama milik pegawai kedua instansi, sangat tinggi.

"Kami lihat, kerusakan jalan Cibalok ini memang banyak disebabkan oleh aktivitas kendaraan dari PSDA dan UPT Irigasi," keluhnya.

Staf UPT Infrastruktur Jalan dan Jembatan Wilayah II Ciawi, Yanto, menegaskan bahwa akses jalan tersebut berada di atas tanah milik Pemprov Jabar. "Jadi tidak ada kewenangan Pemkab Bogor maupun Pemerintah Desa untuk memperbaikinya," ucapnya.

Kepada jajarannya dan kepada dinas terkait di Pemkab Bogor, Hanif bahkan memerintahkan pencabutan izin lingkungan dan pembongkaran sejumlah bangunan usaha yang melanggar di kawasan Puncak.

Menteri Hanif menyebut telah menjatuhkan sanksi administratif berupa pembongkaran dan penghentian kegiatan terhadap 13 perusahaan. Di antaranya, empat tenant di kawasan Agrowisata Gunung Mas (PTPN 1 Regional 2), CV Sakawayana Sakti, PT Taman Safari Indonesia, PT Tiara Agro Jaya, dan PT Prabu Sinar Abadi.

Baca Juga: Menteri LH Soroti Bangunan Vila dan Penanganan Sampah di Puncak

Hanif menegaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Bupati Bogor, Rudy Susmanto, untuk mengevaluasi dan mencabut izin lingkungan terhadap sembilan usaha yang izinnya tumpang tindih dengan lahan milik PT Perkebunan Nusantara VIII.

"Kami tidak bisa membiarkan pembangunan liar terus berlangsung di kawasan rawan bencana tanpa memperhatikan aspek lingkungan," ujarnya.

Hanif menambahkan, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) akan menjadi acuan utama dalam penataan ruang, agar tidak bertentangan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta mampu mencegah bencana ekologis yang berulang.

Selain penegakan hukum, ia menekankan pentingnya rehabilitasi kawasan rawan longsor, seperti penanaman vegetasi pengikat tanah dan pelibatan masyarakat dalam kegiatan penghijauan, edukasi, dan pengawasan pembangunan.

Baca Juga: Kawasan Puncak Bogor Banjir Lagi, ini Penyebabnya!

Untuk mendukung kebijakan berbasis sains, KLH/BPLH juga akan melakukan kajian teknis terhadap kondisi geologis, karakteristik tanah, dan tingkat kerentanan kawasan Puncak. 

Hanif juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat mempercepat evaluasi seluruh dokumen persetujuan lingkungan yang ada.

"Rehabilitasi kawasan rawan longsor tidak bisa ditunda. Kita harus memulai dengan tindakan nyata," tegasnya.

(Acep Mulyana)

“Meski gejala awal bisa ringan atau tertunda, efeknya bisa fatal jika tidak segera ditangani,” ujar Prof Mirza di sela kesibukannya sebagai dosen Fakultas Kehutanan dan Lingkungan (Fahutan) IPB University (8/7/2025).

Pakar Herpetologi IPB University inipun mengingatkan masyarakat akan bahaya bisa ular weling. 

“Kadang ular berbisa menghasilkan gigitan kering (dry bite), artinya menggigit tanpa mengeluarkan bisa. Tapi jika benar-benar tergigit dan tidak mendapat penanganan medis, korban bisa mengalami gagal napas dalam waktu 4–24 jam,” jelasnya.

Baca Juga: Ular Sanca Ukuran 3 Meter Nongkrong di Teras Rumah Warga di Nanggewer

Kondisi udara lembab dan kering menjadi habitat favorit ular untuk berkembang biak. Ular weling mudah ditemukan di berbagai tempat seperti hutan, semak, area pertanian, dan bahkan mendekati permukiman. Ular ini aktif di malam hari dan sering berada di tempat lembap seperti selokan, pekarangan, atau tumpukan kayu.

Jika menemukan ular weling di sekitar rumah, Prof Murza  mengingatkan agar tidak panik dan tidak mencoba menangkap atau membunuhnya sendiri.

 “Jauhkan anak-anak dan hewan peliharaan dari lokasi ular, dan amankan jalur keluar jika memungkinkan,” ujarnya.

Ia menyarankan untuk segera menghubungi petugas pemadam kebakaran, komunitas penyelamat satwa, atau Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) setempat untuk evakuasi. 

“Tutup celah masuk rumah dan bersihkan area yang berpotensi menjadi tempat persembunyian ular secara rutin,” pungkasnya.

(Acep Mulyana)

"Kemenko Polkam membawahi sembilan desk, termasuk dua satgas khusus yang menyesuaikan dinamika terkini. Usulan ini masih dalam pembahasan untuk menentukan pagu akhir," ujar Budi Gunawan saat rapat kerja bersama Banggar DPR Ri, Senin (7/7/2025).

Dia menekankan, sektor penegakan hukum dan eksekusi program menjadi fokus Kemenko Polkam, mencakup penanganan penyelundupan, judi online, narkoba, dan kebakaran hutan.

Baca Juga: AHY Ajukan Tambahan Anggaran Rp200 M untuk Proyek Kereta Cepat Surabaya Gegara Ini 

"Koordinasi lintas kementerian/lembaga memerlukan pendanaan khusus agar berjalan efektif," ujarnya.

"Saat ini belum terdapat alokasi untuk program koordinasi pelaksanaan kebijakan, padahal fungsi ini merupakan inti peran Kemenko sebagai pengampu operasional lintas sektor maupun kementerian dan lembaga. Menyadari ketimpangan antara mandat strategis dan ketersediaan anggaran, kami mengajukan usulan kebutuhan anggaran sebesar Rp728,8 miliar," imbuh Budi Gunawan.

Budi Gunawan menegaskan, proposal anggaran disusun berdasarkan kebutuhan riil guna memastikan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi berjalan optimal.

Baca Juga: Minta Tambahan Anggaran IKN, PUPR: Rp49 T Tidak Cukup

Adapun jumlah tersebut mencakup program koordinasi pelaksanaan kebijakan hingga untuk pembangunan command center politik dan keamanan sebesar Rp250 miliar. 

"Dengan tetap menjaga sensitivitas fiskal, kami menyampaikan bahwa usulan anggaran di Kemenko Polgam sebesar Rp728,8 miliar merupakan kebutuhan yang minimal, real, untuk memastikan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan monitoring evolusi dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tantangan zaman yang kita hadapi," tutup Budi Gunawan.

Total sebanyak 2.000 tas sekolah dikirim ke berbagai lokasi di Indonesia. Lokasi yang dipilih memiliki cerita tentang semangat melanjutkan pendidikan, meski segala keterbatasan menjadi tantangan. 

Perjalanan EIGER Junior bakal bermula dari pelosok Jawa Barat, lalu menuju ke Kepulauan Mentawai, beranjak ke Pedalaman Sulawesi Tengah, masuk ke Pelosok Halmahera Tengah, hingga ke Pulau Seram di Provinsi Maluku.

Dinanti Bella Shafira, Brand Campaign EIGER Women & Junior, mengatakan, di balik satu tas yang dibawa oleh, tersimpan semangat, harapan, dan masa depan yang lebih cerah untuk anak-anak Indonesia.

Baca Juga: School Holiday Package: Saatnya Liburan Edukatif dan Seru di Puncak

"Satu Tas di Pundakmu, Satu Harapan di Pundak Mereka. Mari bersama membuka lebih banyak jalan untuk anak-anak Indonesia belajar dan bermimpi,” ungkapnya.

Sebagai pembuka rangkaian perjalanan, sekolah pertama yang didatangi oleh EIGER Junior berada di lokasi terpencil di Kabupaten Bandung Barat. Dari kota Bandung setidaknya butuh waktu nyaris tiga jam perjalanan. Hari itu, tim EIGER
Junior membawa kurang lebih 50 tas sekolah, untuk anak-anak Madrasah Ibtidaiyah Cangkuang, Kampung Langkob, Desa Bojong Salam, Kecamatan Rongga,
Kabupaten Bandung Barat.

Usai menyusuri jalur lintas kabupaten hampir tiga jam, Tim EIGER Junior sampai di titik terakhir yang bisa dilalui oleh kendaraan roda empat. Di titik ini, aspal sudah terputus hanya tersisa jalur tanah berbatu dan lumpur, menuju ke bukit sebelah, lokasi MI Cangkuang berada.

Asep, Kepala Sekolah MI Cangkuang, yang datang menjemput, mengatakan, perjalanan hanya bisa dilanjutkan menggunakan sepeda motor yang telah disesuaikan ban dan tenaga mesinnya untuk melewati jalur tanjakan gunung, batu dan lumpur.

Baca Juga: Berkemah Sambil Bertani di Camp Pertanian Cipelang Bogor, Pilihan Wisata saat Liburan Bersama Keluarga

Usai menembus hutan juga jalan terjal berbatu dan lumpur hampir 45 menit, tim EIGER Junior tiba di MI Cangkuang. Perjalanan panjang dari Kota Bandung disambut bahagia dan meriah dan anak-anak kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 yang baru saja mengakhiri kelasnya. 

Meskipun ruang kelas mereka jauh dari kata layak, atap bolong dan lantai retak di sana-sini, tapi bahagia mereka nampak jelas. 

Selain tas sekolah, tim EIGER Junior juga membawa surat khusus yang ditulis oleh anak-anak dari kota lain yang membeli tas EIGER periode 1 s/d 31 Juli 2025. Surat
ini berisi pesan, sekaligus doa yang tersambung melalui EIGER Junior, untuk dikirimkan ke anak-anak yang ada di Pelosok Indonesia.

Agnes Lukito, Head Division EIGER Women & Junior ikut langsung mendistribusikan tas sekolah ini ke pelosok Kabupaten Bandung Barat. Ia bercerita, satu tas di pundak anak-anak kita, terkirim satu harapan untuk masa depan anak-anak di pelosok.

“Hari ini, kami telah membagikan tas EIGER Junior di Desa Bojong Salam, Jawa Barat—sebagai bagian dari program berbagi untuk anak-anak di berbagai penjuru Indonesia. Program ini mengajak anak-anak Indonesia untuk belajar berbagi dan
peduli, dengan mendonasikan tas EIGER Junior kepada teman-teman di daerah pedalaman,” ungkap Agnes.

Selama periode 1 hingga 31 Juli 2025, pembelian tas EIGER Junior di offline store EIGER Adventure, anak-anak bisa ikut menuliskan surat untuk anak-anak lain di pelosok yang nantinya bakal mendapatkan tas EIGER.

“Ribuan tas dan surat penuh harapan ini akan dibawa tim EIGER Junior ke berbagai pelosok Indonesia bekerja sama dengan Yayasan Tangan Pengharapan. Kami berharap inisiatif ini dapat menumbuhkan empati dan membuka wawasan, bahwa masih banyak anak-anak lain yang belum seberuntung mereka. Semoga tas ini bisa menemani perjalanan para penerima dalam menggapai impian mereka, serta membuka pandangan akan dunia yang lebih luas dari apa yang biasa mereka temui setiap hari,” pungkas Agnes.

(Acep Mulyana)

Lokasi yang ditinjau di antaranya Vila Viktor di Kampung Sukatani RT 6 RW 4, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, dan Kampung Rawasedek RT 01 RW 04 Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung.

Dalam kunjungan kerjanya ini, menteri menyampaikan sikap tegasnya terhadap berdirinya ratusan bangunan vila serta menekankan pentingnya penanganan sampah yang menjadi salah satu penyebab longsor dan banjir.

Baca Juga: Kawasan Puncak Bogor Banjir Lagi, ini Penyebabnya!

"Untuk yang vila di atas itu (Vila Viktor, Kampung Sukatani) tanahnya tanah perkebunan atau tidak? Yang vila di atas bekas tanah perkebunan yang suda

h dilepas dan hari ini kami sedang lakukan penyelidikan dan penyidikan karena telah menimbulkan korban jiwa," tegasnya.

Selain itu, Menteri LH juga berjanji akan melakukan review penataan kawasan Puncak dan memanggil Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor khususnya terkait banyaknya bangunan vila.

"Kami akan mereview. Kami sudah meminta Bapak Deputi untuk memanggil Kepala Dinas Hidup Kabupaten Bogor untuk menjelaskan kepada kita semua status vila-vila bangunan-bangunan yang ada di puncak-puncak," tandasnya.

Baca Juga: Mobil Boks Gagal Nanjak dan Terguling Timpa Pengendara Motor hingga Tewas di Jalan Alternatif Puncak Bogor

Di samping itu, Menteri LH juga menekankan pentingnya pengelolaan sampah yang menjadi salah satu penyebab banjir dan longsor.

"Sampahnya (harus) benar-benar diperhatikan. Sampahnya dikumpul Pak Camat, Pak Kepala Desa, penting banget untuk bertanggung jawab dalam penanganan sampah di desa ini. Karena dampaknya sudah cukuplah, cukup saudara kita meninggal dunia," ungkapnya di hadapan Camat Cisarua, Megamendung, dan para kepala desa.

Peristiwa bencana alam longsor dan banjir di kawasan Puncak ini, kata Menteri Hanif, menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak.

(Acep Mulyana)

Korban yang masih belum ditemukan itu berada di lokasi longsor kolam pemancingan Kampung Ciletuh RT 04/01, Desa Cipayung Girang, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor.

Korban longsor di Megamendung itu diketahui atas nama Oden Somantri, warga Citayam, Bojonggede, Kabupaten Bogor.

Baca Juga: Megamendung Dikepung Bencana, Ini 17 Titik Longsor dan Banjir

Informasi yang diperoleh di lokasi, Oden adalah seorang sopir bus yang biasa mengantar wisatawan dan hobi memancing.

Dilihat dari kondisi bekas longsoran, Oden diduga kuat terseret longsor hingga hanyut ke Sungai Ciesek, yang berujung ke Sungai Ciliwung. Kolam pancingan tempat korban berdiri, tepat berada di atas Sungai Ciesek.

“Korban Oden biasa memancing di sini. Dan saat kejadian itu, korban terseret longsoran,” beber Kepala Desa Cipayung Girang, Sri Budi Sayekti, yang ditemui di lokasi pemancingan, Senin (7/7/2025).

Baca Juga: Dua Korban Tewas Tertimbun Longsor di Vila Kawasan Puncak Cisarua Bogor

Sebelumnya, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor, Adam Hamdani, Minggu (6/7/2205), membenarkan kejadian tersebut.

“Untuk korban meninggal dunia ada tiga jiwa, satu orang di Kampung Rawasedek RT 01 RW 04 Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung, sedangkan dua lainnya di Kampung Sukatani, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua. Satu orang lagi masih belum ditemukan di lokasi kolam pemancingan Kampung Ciletuh, Desa Cipayung Girang,” jelas Adam Hamdani.

“Korban sudah diperingatkan oleh pengelola pemancingan, bapak Mukti, supaya pindah karena melihat debit air Sungai Ciesek deras dan korban tidak menghiraukannya sampai kebawa longsor,” tutup dia.

Sebanyak 78 peserta dari setiap RT di Desa Sukamahi,  ikut ambil bagian dalam lomba MTQ itu.

Kepala Desa Sukamahi, Budi Mamat mengatakan, lomba MTQ tingkat desa tersebut untuk mencari bibit baru qoriah terbaik untuk tingkat Kabupaten Bogor, yang akan digelar pada September 2025 nanti.

Baca Juga: Bupati Rudy Susmanto Apresiasi Perjuangan Kafilah Kabupaten Bogor Ukir Prestasi Pada MTQ Jawa Barat 2025

“Ini adalah salah satu uji mental dan kepiawaian dalam lomba MTQ, dan setiap RT mengirimkan 2 orang peserta,” ucapnya.

Selanjutnya, kata Budi, para juara terbaik dari lomba MTQ ini akan dibawa dibawa untuk mengikuti lomba tingkat kecamatan dan kabupaten.

"Sebelumnya akan kami bina terlebih dahulu," imbuhnya.

Baca Juga: Kabupaten Bogor Siap Berkompetisi di MTQH ke-39 Jabar, Sekda Berangkatkan 60 Kafilah ke Bandung

Asep Nurbai mewakili Pemerintah Kecamatan Megamendung menambahkan, bahwa Desa Sukamahi merupakan juara umum MTQ tingkat Kecamatan Megamendung tahun 2024 lalu.

"MTQ tingkat kecamatan tahun 2024 lalu Sukamahi meraih juara umum, dan diikuti Sukaresmi sebagai juara kedua. Dan untuk MTQ tingkat kecamatan kali ini akan dilaksanakan di Desa Sukaresmi pertengahan Juli ini," tukasnya.

Berdasarkan laporan sementara, tercatat 17 titik longsor dan banjir yang tersebar di beberapa desa se-Kecamatan Megamendung.

Berikut lokasi longsor dan banjir bandang beserta dampaknya:

Baca Juga: Terkait Banjir Bandang Megamendung, Bupati Bogor Rudy Susmanto Pastikan Penanganan Tepat Sasaran  

1. Desa Megamendung

Tepatnya di Kampung Rawa Sedek RT 01 & 02 RW 04. 1 orang korban jiwa (laki-laki, 22 tahun, asal Cianjur) meninggal dunia, ±30 rumah terdampak banjir, 50 KK, (±150 jiwa), saluran irigasi Sungai Cirangrang tertutup total.

2. Desa Megamendung

Tepatnya Kampung Sirimpak RT 02/05. Tebing villa longsor menutup akses jala, dan 1 pengunjung terjebak sudah berhasil dievakuasi.

3. Desa Cipayung Girang

Kampung Ciletuh RT 06. Banjir luapan Sungai Ciliwung menimpa kolam pemancingan milik warga. 1 orang korban jiwa terbawa hanyut dan hingga saat ini belum ditemukan.

Proses pencarian korban oleh tim SAR gabungan masih terus dilakukan.

Baca Juga: Seorang Warga Diduga Tertimbun Longsor di Megamendung Bogor, Pencarian Sempat Terkendala Cuaca

4. Desa Sukamahi

Tanah longsor di Kampung Jami RT 04/05, mengakibatkan 4 rumah tertimbun dan rusak berat.

5. Desa Cipayung

Kampung Babakan Baru RT 4. Jalan lingkungan tergerus/erosi debit air Kali Ciesek. Kondisi jalan rusak dan rawan putus total.

6. Desa Kuta

Pasir Idong RT 05/01. Genting belakang rumah warga roboh.

7. Desa Kuta

Kampung Warudoyong RT 03/01. Jalur kabel listrik tertimpa pohon tumbang dan tiang listrik miring atau terbawa longsor sehingga mengganggu akses jalan umum.

8. Desa Sukagalih

RT 04/03. Rumah warga terdampak longsor, sedang ditinjau oleh pihak desa.

Baca Juga: Tamansari Diterjang Banjir, Drainase Dibeton dan Sampah Jadi Penyebab Utama

9. Desa Sukagalih

RT 04/01 Rumah warga terdampak longsor, sedang ditinjau oleh pihak desa.

10. Desa Sukakarya

Kampung Coblong RT 03/01. Pergerakan tanah, sedang dicek oleh aparat desa.

11. Desa Sukakarya

Kampung Coblong RT 03/02. Pergerakan tanah, sedang dicek oleh aparat desa.

12. Desa Sukakarya

Kampung Coblong RT 04/02. Pergerakan tanah, sedang dicek oleh aparat desa.

Baca Juga: Soal Tebing Longsor di Wilayah Leuwisadeng, Begini Kata Kepala Desa dan Kanit Pol PP

13. Desa Sukakarya

Kampung Cijulang RT 03/04. Pergerakan tanah, sedang dicek oleh aparat desa.

14. Desa Sukamaju

Kampung Jawa RT 02/03. Tembok Penahan Tebing (TPT) di tanah milik warga atas nama Muhammad ambruk menimpa fasilitas umum MCK Mushola Al Qusaeriyah.

15. Desa Sukamaju

Kampung Sukabirus RT 03/01. Rumah kediaman Ibu Nenih terdampak longsor. Jumlah terdampak 3 KK.

Baca Juga: Perbaikan Struktur Penahan Tanah Underpass Batutulis Digeber, Pemkot Berharap Segera Bisa Dilalui Motor

16. Desa Sukamaju

Kampung Jawa RT 03/03. Pagar panel PT Harmoni roboh menimpa kamar mandi warga.

17. Desa Sukamaju

Kampung Pasir Kaliki RT 04/06. Atap rumah milik warga atas nama Ibu Rosidah roboh.

Camat Megamendung, Ridwan menjelaskan, Pemerintah Kecamatan Megamendung bersama Forkopimcam dan tim gabungan telah melakukan penanganan di setiap lokasi bencana alam.

Baca Juga: Bogor Diguyur Hujan, BPBD Catat Dua Wilayah Alami Bencana, Ini Titiknya

“Kami masih melakukan pencarian korban hilang di Desa Cipayung Girang bersama tim SAR gabungan,” kata Ridwan.

Selain itu juga, pihaknya sudah membersihkan material longsor di titik-titik terdampak, perbaikan sementara atap rumah roboh dan fasilitas umum terdampak, koordinasi dengan PLN untuk perbaikan tiang listrik miring dan jalur kabel terdampak, serta peninjauan dan asesmen kerusakan oleh BPBD, Muspika, dan aparat desa di seluruh lokasi terdampak.

Razia digelar aparat gabungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor bersama unsur TNI, Polri, dan Forkopimcam Kecamatan Ciawi. Razia dalam rangka melaksanakan operasi penyakit masyarakat (pekat) ini khusus dengan sasaran peredaran miras.

Kepala Seksi Pengendalian Operasional (Kasi Dalops) Satpol PP Kabupaten Bogor, M Effendi, menyampaikan bahwa operasi ini merupakan tindak lanjut dari aduan masyarakat yang disampaikan melalui sistem pengaduan resmi.

Baca Juga: Polisi Tetapkan 5 Tersangka dari Penggerebekan Pabrik Miras Oplosan di Bogor

"Ada aduan masyarakat. Apalagi toko yang menjual miras ini berada di lingkungan sekolah," ujarnya.

Seluruh barang bukti kemudian diamankan, dan pemilik warung turut dibawa ke kantor Satpol PP untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Operasi ini merupakan bagian dari penegakan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Pelaksana Tugas (Plt) Camat Ciawi, Denny Kuswara, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menekankan pentingnya penegakan aturan demi menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.

Ia juga menambahkan bahwa pihak kecamatan akan terus bersinergi dengan Satpol PP, aparat keamanan, serta tokoh masyarakat untuk memastikan wilayah Ciawi bersih dari praktik-praktik ilegal.

Baca Juga: Jajaran Polresta dan Polres Bogor Grebek Pabrik Miras Oplosan di Cilebut

Satpol PP Kabupaten Bogor menegaskan akan terus menggencarkan operasi serupa di titik-titik rawan lainnya sebagai bagian dari komitmen menjaga ketertiban dan kenyamanan warga di seluruh wilayah Kabupaten Bogor.

(Acep Mulyana)

Posramil ini akan dibangun di atas lahan seluas ±2.000 meter persegi hasil hibah dari PTPN I Regional 2. Kegiatan dimulai dengan doa bersama yang dipimpin Ketua MUI Kecamatan Megamendung, sebagai bentuk harapan agar pembangunan berjalan lancar dan membawa keberkahan.

Danramil 0621-10 Cisarua-Megamendung, Mayor Arm Sutrisno, menjelaskan bahwa ide pembangunan ini berawal dari inisiatif Camat Megamendung dan mendapat dukungan penuh dari Kepala Desa serta masyarakat dua kecamatan, yaitu Megamendung dan Cisarua.

Baca Juga: Progres Pembangunan Tugu Helikopter di Simpang Alternatif Sentul, Plt Kepala DPKPP: Tinggal Finishing

“Pembangunan Posramil ini murni hasil swadaya masyarakat, dan hari ini adalah langkah awal penuh semangat. Kami harap prosesnya berjalan lancar dan membawa manfaat besar,” ujar Mayor Sutrisno dalam sambutannya.

Komandan Kodim 0621/Kabupaten Bogor, Letkol Inf Henggar Tri Wahono, turut hadir dan memberikan apresiasi tinggi atas kebersamaan masyarakat dan aparat kewilayahan.

“Saya bangga dan terharu melihat kekompakan yang begitu kuat. Ini bukti nyata bahwa masyarakat ingin bersatu demi kepentingan bersama,” katanya.

Sementara itu, Camat Megamendung, Ridwan, secara simbolis menyerahkan bantuan logistik kepada Danramil 0621-10 sebagai bentuk dukungan dari pemerintah kecamatan terhadap proses pembangunan Posramil.

Acara ini turut dihadiri oleh berbagai unsur penting, di antaranya:

Baca Juga: Pemkab Bogor akan Tinjau Progres Jalan Nirmalasari, Bupati Bogor Rudy Susmanto: Target Selesai Sebelum Agustus

Dandim 0621/Kabupaten Bogor, Danramil 0621-10 Cisarua-Megamendung beserta jajaran, Danramil 0621-11 Ciawi, Kapolsek Megamendung dan Kapolsek Cisarua, Ketua Apdesi Kecamatan Megamendung dan Cisarua, Para Kepala Desa se-Kecamatan Megamendung dan Cisarua, Kasi Trantib Kecamatan Megamendung dan Kecamatan Cisarua (mewakili Camat Cisarua), Ketua MUI dan Sekcam Megamendung, Para Kepala UPT dan perwakilan dari Dinas PUPR.

Pembangunan Posramil Megamendung ini menjadi simbol kuat sinergi antara TNI dan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan, sekaligus mendorong pembangunan berbasis partisipasi serta semangat gotong royong.

Dengan peran serta aktif masyarakat, pembangunan ini diharapkan dapat memperkuat kehadiran aparat teritorial dan meningkatkan pelayanan keamanan di wilayah Megamendung dan sekitarnya.

(Acep Mulyana)

Kegiatan ini dilaksanakan pada Minggu, (29/06/2025), bertempat di Lapangan SMP & SMK Triwijaya, Kampung Tegal Kopi, Desa Ciadeg, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor.

Festival tersebut memperebutkan Piala Bergilir Kapolsek Cijeruk dan diikuti oleh lima sekolah tingkat dasar serta tiga sekolah tingkat menengah. Adapun penilaian dilakukan oleh tim juri dari Forum Ekstrakurikuler Marching Band Kecamatan Cigombong.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, antara lain Camat Cigombong Irwan Soemantri, Kapolsek Cijeruk AKP Didin Komarudin, perwakilan Danramil 0621/12 Cigombong, Kepala Yayasan Pendidikan Triwijaya Saepudin Suherman, serta para kepala desa, kepala sekolah, tokoh masyarakat, dan para orang tua peserta.

Baca Juga: Kejuaraan Bulutangkis Piala Kapolri 2025 Resmi Dibuka

Kapolsek Cijeruk menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sebagai upaya membangun semangat kebersamaan, kreativitas, dan kedisiplinan di kalangan pelajar.

Pada kesempatan yang sama, Polsek Cijeruk juga memberikan bantuan alat kebersihan kepada Yayasan Pendidikan Triwijaya serta santunan kepada 10 siswa binaan dari SMP Triwijaya.

Polsek Cijeruk berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan sebagai bentuk dukungan terhadap minat dan bakat pelajar di wilayah hukum Polsek Cijeruk.

(Acep Mulyana)

Konsep desa berbasis pertanian terintegrasi bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi penggunaan sumber daya, dan kesejahteraan petani.

Begitu juga yang dilakukan Yayasan Widya Erti Indonesia (WEI) Melaui program Rural Resilience Initiatives for Sustainable Ecosystem (RURISE) di Desa Watesjaya, Kabupaten Bogor.

Program Manager WEI, Billy M Hasbi Suprianto menjelaskan, program RURISE dirancang sebagai model pembangunan desa yang tangguh dan mandiri melalui pendekatan lintas sektor dalam sistem pertanian terintegrasi. 

Baca Juga: Pertanian Perkotaan Pilar Ketahanan Pangan Daerah, Erwin: Petani Kota Bandung Kreatif

Desa Watesjaya dipilih menjadi lokasi percontohan pertama, khususnya karena berada di wilayah konservasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP). 

Billy menyampaikan, bahwa pertanian berbasis desa saat ini mengalami stagnasi karena minimnya regenerasi petani dan rendahnya nilai produksi. 

"Dengan pendekatan integrated farming, kami ingin mendorong inisiatif yang saling terhubung, mulai dari penyediaan pakan, pengembangan budidaya, hingga pemasaran hasil pertanian yang dimotori oleh koperasi desa," ujarnya.

Hal itu, kata dia, akan memangkas biaya produksi dan meningkatkan pendapatan petani.

Baca Juga: Pola Pertanian Berbasis Kimia Penyumbang Tingginya Kasus Diabetes 

Dijelaskannya, dalam sistem pertanian terintegrasi, WEI akan memulai dengan budidaya peternakan ayam. 

"Kami akan lakukan pendampingan kepada warga, agar pemeliharaan sesuai SOP. Selain itu, untuk mengurangi biaya pakan, kami akan olah hasil produksi pertanian warga, sehingga mengurangi penggunaan pakan pabrikan," ucapnya.

"Dengan begitu juga, selain bisa menjual ayamnya, warga bisa mendapatkan penghasilan lain dari kotoran ayam untuk pupuk pertanian," imbuhnya.

Di tempat yang sama, Kepala Desa Watesjaya, Rudi Irawan menambahkan, program RURISE mampu membuka peluang besar bagi masyarakat desa dalam mengelola potensi lokal secara lebih terarah dan berkelanjutan.

Baca Juga: Desa Tegalwangi Jasinga Bogor Pertahankan Tradisi Leluhur, Lestarikan Padi Lokal hingga Leuit

Dengan adanya program ini, pembudidayaan dari hulu ke hilir. Dari pembibitan hingga penjualan, bisa dilakukan dengan lebih terencana dan tertata. 

"Ini bentuk nyata kolaborasi yang akan memperkuat ekonomi desa dalam upaya mendukung program ketahanan pangan," ujar Rudi.

Ia berharap sinergi lintas sektor yang dibangun melalui program ini dapat terus diperluas agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat desa.

Menurut kesaksian warga di sekitar lokasi, peristiwa terjadi sekitar pukul 02.00 WIB. Warga sempat dikejutkan oleh suara benturan keras.

“Sekitar jam dua kurang, terdengar suara berebet keras. Ternyata motor nyeret dahan kayu besar sejauh kira-kira 15 meter. Korbannya terpental sekitar 10 meter dari lokasi benturan,” ujar seorang saksi mata.

Korban ditemukan dalam kondisi masih bernapas dan langsung dilarikan ke RSUD Ciawi oleh warga setempat. Namun, menurut keterangan saksi, korban dinyatakan meninggal dunia sesaat setelah mendapatkan perawatan medis. Korban belakangan diketahui tercatat sebagai warga Desa Pasir Angin, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor.

Baca Juga: Hasil Sidak Proyek Pembangunan SDN Gang Aut, Komisi III DPRD Kota Bogor Temukan Kelalaian

Terpisah, aktivis sosial sekaligus Sekretaris AMBS (Aliansi Masyarakat Bogor Selatan), Azet Basuni, menyampaikan keprihatinannya atas musibah yang terjadi. Ia juga mendesak pemerintah daerah agar lebih sigap dalam menanggulangi potensi bahaya pohon tumbang.

"Seharusnya Pemerintah Kabupaten Bogor sigap datang ke rumah korban. Karena itu adalah pohon di bibir jalan," ujarnya.

Azet pun mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor untuk lebih aktif dan proaktif dalam menangani pohon-pohon rawan tumbang di sepanjang jalur utama.

"Kejadian pohon tumbang di jalur Ciawi-Gadog ini sudah berulang kali. Jangan sampai masyarakat yang jadi korban. Pohon-pohon yang di sepanjang jalan dan berpotensi tumbang harus segera dirapikan. Jangan dibiarkan berdiri begitu saja hingga menimbulkan korban saat angin besar kembali terjadi," tegasnya.

Sementara itu, pihak kepolisian dari Polsek Ciawi telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengamankan lokasi. Belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang mengenai tindak lanjut penanganan terhadap pohon-pohon di sekitar jalur tersebut.

(Acep Mulyana)

Kapolsek Cijeruk AKP Didin Komarudin, membenarkan peristiwa tersebut. Ia mengatakan olah tempat kejadian perkara (TKP) dilakukan sekitar pukul 20.00 WIB usai laporan diterima dari pihak keluarga korban.

"Istri korban yang pertama kali menemukan korban sudah dalam keadaan tergantung di atas kanopi rumah sekitar pukul 17.00 WIB. Ia kemudian segera melapor kepada keluarga dan pihak kepolisian," terang AKP Didin, Kamis (3/7/2025).

Baca Juga: Warga Lampung Ditemukan Tewas Gantung Diri di Vila Cisarua Bogor, Begini Kata Petugas

Korban yang diketahui bekerja sebagai karyawan swasta dan berdomisili di Komplek Pertanian, Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat itu, diduga mengakhiri hidupnya akibat tekanan masalah pekerjaan.

"Dugaan sementara, korban mengalami stres atau depresi karena permasalahan pekerjaan yang cukup berat. Keluarga juga telah membuat surat pernyataan penolakan untuk dilakukan autopsi," tambahnya.

Setelah olah TKP, jenazah dievakuasi dan dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan.

Polisi juga memastikan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lain di tubuh korban.

(Acep Mulyana)

Dirancang khusus untuk anak-anak dan keluarga, paket ini menggabungkan aktivitas rekreasi dan edukasi yang menyenangkan di tengah alam. Paket liburan sekolah ini mencakup menginap dengan sarapan untuk dua orang, ditambah
dengan Kids meal yang disukai anak-anak. 

Tak hanya itu, anak-anak juga dapat mengikuti Cooking Class yang menyenangkan di Kanoopi Coffee & Eatery. Aktivitas ini dirancang
khusus untuk meningkatkan kreativitas dan kemandirian melalui proses memasak yang seru. Menu yang dimasak pun tidak kalah menarik, anak-anak akan diajak untuk membuat pizza otentik Italia dengan bimbingan langsung oleh chef profesional.

Baca Juga: Berkemah Sambil Bertani di Camp Pertanian Cipelang Bogor, Pilihan Wisata saat Liburan Bersama Keluarga

School Holiday Package semakin istimewa dengan aktivitas Africa Adventure yang sudah termasuk kedalam paket menginap. Anda dan keluarga akan diajak untuk bermain dan belajar ke area Africa Village. Area interaktif ini merupakan tempat anak-anak bisa berinteraksi langsung, memberi makan, dan berfoto dengan berbagai satwa jinak seperti zebra, lemur, llama, meerkat, walabi, nyala antelope, rusa, ayam mutiara, dan burung merak. Aktivitas ini tidak hanya menyenangkan, tapi juga memberikan pengetahuan baru tentang kehidupan satwa.

Menginap di Royal Safari Garden dengan School Holiday Package juga sudah termasuk Tiket recreation pass. Tiket ini merupakan tiket terusan 10 wahana permainan yang memberikan akses ke berbagai wahana favorit anak-anak. Anda bisa mencoba keseruan Bumper car, melatih keseimbangan di Adrenaline bridge, bermain Mini golf, memancing di area Fishing pond, hingga naik wahana nostalgia seperti Mini train dan Carousel. Bagi yang suka tantangan, tersedia juga wahana Waterball, Archery, dan Farmer Kart. Untuk berkeliling area resort, anak-anak juga bisa naik shuttle Wara-Wiri yang seru.

Dengan seluruh aktivitas ini, liburan tidak hanya menjadi waktu untuk bermain, tapi juga memperkuat kedekatan keluarga, mengenalkan dunia satwa, dan mendorong anak-anak belajar melalui pengalaman langsung. 

Baca Juga: Mau Liburan? Yuk Naik Kereta Api Ekonomi Komersial, Cukup Bayar Rp31 Ribu!

“Kami ingin menjadikan liburan sekolah sebagai momen yang bukan hanya menyenangkan,
tetapi juga bermakna. Melalui paket School Holiday ini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dan berinteraksi langsung dengan satwa dalam suasana alam yang aman dan edukatif," ujar Dody Saputro, Hotel Manager Royal Safari Garden.

School Holiday Package Inclusive:
● Sarapan untuk 2 orang
● 1 Tiket Cooking Class
● 1 Kids Meal
● 1 Tiket Africa Adventure
● 1 Tiket Recreation Pass
? Periode menginap: 28 Juni – 13 Juli 2025
? Booking melalui WhatsApp di 08111-68253
? Booking dengani website resmi kami di www.royalsafarigarden.com

(Acep Mulyana)

Pengunjung akan dimanjakan dengan keberadaan air terjun buatan yang megah, lengkap dengan tata cahaya yang memukau, terutama saat malam hari. HeHa Waterfall juga menawarkan berbagai spot foto instagramable yang dirancang khusus untuk memanjakan para pecinta fotografi.

Lebih dari sekadar air terjun, HeHa Waterfall menawarkan pengalaman wisata yang lengkap. Pengunjung dapat menikmati berbagai aktivitas menarik, mulai dari bersantai menikmati pemandangan hingga berburu foto yang unik.

Baca Juga: Perantara Kasih Indonesia Ajak 300 Anak Yatim Piatu Berwisata Edukatif ke Samudra Ancol Jakarta

Setiap sudut dirancang dengan cermat untuk menghasilkan foto yang menarik dan instagramable. Mulai dari air terjun itu sendiri, hingga dekorasi-dekorasi unik yang tersebar di seluruh area.

Air terjun buatan menjadi ikon HeHa Waterfall. Dengan ketinggian yang cukup signifikan, air terjun ini menciptakan suasana yang menyegarkan dan menenangkan. Pada malam hari, tata cahaya yang indah semakin menambah daya tariknya.

HeHa Waterfall juga menyediakan berbagai pilihan kuliner lezat yang dapat dinikmati sambil menikmati pemandangan indah. Terdapat beberapa restoran dan cafe yang menawarkan berbagai menu, mulai dari makanan ringan hingga makanan berat.

Untuk kenyamanan pengunjung, HeHa Waterfall dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti area parkir yang luas, toilet yang bersih, mushola, dan area bermain anak.

Selain berfoto dan menikmati kuliner, pengunjung juga dapat melakukan berbagai aktivitas seru lainnya di HeHa Waterfall. Berikut beberapa di antaranya:

Baca Juga: Pemuda Desa Parungsapi Jasinga Ubah Sungai Jadi Destinasi Wisata Edukatif dan Berbasis Kearifan Lokal

Menikmati Pertunjukan Musik:
Pada waktu-waktu tertentu, HeHa Waterfall mengadakan pertunjukan musik live yang dapat dinikmati oleh pengunjung. Pertunjukan ini biasanya diadakan di area terbuka dengan pemandangan air terjun sebagai latar belakang.

HeHa Waterfall memiliki area outdoor yang luas dan nyaman. Pengunjung dapat bersantai di sini sambil menikmati udara segar dan pemandangan indah.

Bagi keluarga yang membawa anak-anak, HeHa Waterfall menyediakan area bermain anak yang aman dan menyenangkan.

HeHa Waterfall terletak di Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lokasinya cukup strategis dan mudah diakses dari berbagai arah. Pengunjung dapat menggunakan kendaraan pribadi atau transportasi umum.

Harga tiket masuk HeHa Waterfall bervariasi tergantung hari dan waktu kunjungan. Untuk informasi lebih detail, pengunjung dapat mengunjungi website resmi atau media sosial HeHa Waterfall.

(Acep Mulyana)

Penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama tim gabungan dari Koramil dan Polsek Ciawi. Aparat menerjunkan satu unit alat berat untuk membongkar bangli yang berdiri di atas trotoar dan daerah milik jalan (damija).

Penertiban ini mencakup 50 bangunan semi permanen dan 80 bangunan darurat milik pedagang kaki lima (PKL) yang dinilai melanggar aturan ketertiban umum. 

Baca Juga: Pembangunan Tugu Helikopter di Simpang Alternatif Sentul Bogor

Plh Kasatpol PP Kabupaten Bogor, Anwar Anggana, menjelaskan bahwa penertiban ini merupakan kelanjutan dari program penataan kawasan yang dimulai dari Cibinong Raya.

“Ini kita menindaklanjuti penataan kawasan Kabupaten Bogor yang diawali dari Cibinong Raya, dan berlanjut ke Ciawi, agar lebih bersih, tertib, dan nyaman. Salah satunya untuk mengurangi kemacetan, meskipun masih banyak PR yang harus diselesaikan,” ujar Anwar.

Ia juga menegaskan bahwa proses penertiban telah melalui tahapan sesuai regulasi, termasuk pemberian surat peringatan selama 7×24 jam. Sebanyak 28 bangunan diketahui telah dibongkar secara mandiri oleh pemiliknya.

“Ini bukti bahwa masyarakat Ciawi mulai sadar akan pelanggaran yang dilakukan, yaitu berjualan di tempat yang dilarang,” tambahnya.

Baca Juga: Tanah Bergerak Sebabkan Gedung SMPN 1 Sukajaya Retak-Retak, Tokoh Masyarakat Usulkan Relokasi

Ke depan, Satpol PP akan melakukan penghijauan dengan menanam pohon pucuk merah di titik-titik bekas bangunan, sebagai upaya pencegahan PKL kembali berjualan. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait untuk langkah lanjutan, termasuk penataan jalur dan solusi permanen seperti PUPR dan DPKPP.

Rencananya, penertiban serupa akan menyasar wilayah Puncak hingga perbatasan Cianjur yang masih padat aktivitas PKL liar. Hal ini menjadi bagian dari strategi penyebaran penataan dan edukasi kepada masyarakat.

(Acep Mulyana)

Dari sekian banyak tempat kemping, Camp Pertanian di Desa Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, bisa menjadi salah satu alternatif berkemah yang unik dan menarik. 

Tempat kemping di kawasan selatan Kabupaten Bogor ini memiliki sejumlah keunggulan. Selain menawarkan hawa sejuk dan view terbuka 180 derajat berada di kaki Gunung Salak, di Camp Pertanian wisatawan bisa sekaligus bercocok tanam beragam jenis tanaman dan sayuran.

Keseruan berkemah sambil bertani seperti dirasakan keluarga Yasroil beserta istrinya Nursanti dan ketiga anaknya. 

Baca Juga: Pemuda Desa Parungsapi Jasinga Ubah Sungai Jadi Destinasi Wisata Edukatif dan Berbasis Kearifan Lokal

"Saya dan keluarga cukup tertarik saat membaca promosi di media sosial. Kita bisa kemping sambil belajar bertani dan menanam pohon. Apalagi harganya cukup murah, satu tenda hanya sewa Rp100 ribu," ucap Yasroil, wisatawan asal Serpong, Tangerang, Banten, Minggu (29/06/2025).

Menurut Yasroil, keluarganya baru pertama kali ini melakukan wisata dengan konsep melakukan kegiatan menanam pohon untuk penghijauan dan pertanian.

"Ini pengalaman pertama. Konsepnya keren. Anak-anak saya ikut senang," ujar Yasroil.

Sekadar informasi, Camp Pertanian ini dikembangkan oleh Himpunan Petani dan Peternak Milenial Indonesia (HPPMI) Kabupaten Bogor ini yang bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat khususnya wisatawan untuk melestarikan alam dan mencintai pertanian. 

Baca Juga: Wisata Kabupaten Bogor Lembah Cipanas Kelapa 3, Destinasi Liburan Favorit Keluarga di Desa Ciasmara Pamijahan

"Kami sengaja menyodorkan konsep wisata edukasi pertanian dan penghijauan ini untuk menumbuhkembangkan kesadaran wisatawan dan masyarakat umumnya agar ikut andil dalam pelestarian lingkungan. Jadi bukan sekadar berwisata menikmati keindahan alam," ungkap Ketua HPPMI Kabupaten Bogor, Yusuf Bachtiar.

Setiap wisatawan yang berkemah di Camp Pertanian, kata Yusuf, maka satu sampai tiga bulan kemudian dapat kembali ke lokasi untuk menengok hasil pertaniannya.

"Saru atau tiga bulan kemudian wisatawan dapat kembali ke sini untuk panen atau melihat hasil pertaniannya. Biaya Rp100 ribu itu sebagian digunakan untuk biaya perawatan tanaman dan pupuk. Sedangkan jenis tanamannya bisa dipilih sesuai yang telah kami sediakan," jelas Yusuf. (ACEP MULYANA)

Hadir dalam pelantikan ini pengurus APINDO, KADIN, HIPMI, IWAPI, HRD, OPD, serta para instruktur Balai Latihan Kerja (BLK).

Dengan terbentuknya FKLPID, diharapkan menjadi wadah sekaligus jembatan untuk mengkomunikasikan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri dengan lembaga pelatihan kerja (LPK) dan BLK.

Baca Juga: Dosen IPB University Latih ASN Pesawaran Produksi Press Release Berbasis Articial Intelegence

Nana Mulyana menjelaskan pula bahwa banyak manfaat lain dengan terbentuknya FKLPID. Antara lain secara eksternal, pertama, akses ke pelatihan yang lebih relevan dan berkualitas; di mana masyarakat akan mendapatkan pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga peluang kerja lebih terbuka.

Kedua, meningkatan daya saing tenaga kerja lokal: Dengan pelatihan yang sesuai standar industri, masyarakat memiliki kompetensi yang lebih baik dalam menghadapi pasar kerja.

Ketiga, terciptanya peluang kerja baru: Sinergi dengan dunia industri membuka potensi penempatan kerja atau magang bagi peserta pelatihan.

Manfaat secara internal bagi organisasi antara lain, pertama, meningkatkan efektivitas program pelatihan: BLK dapat merancang pelatihan berdasarkan masukan langsung dari industri, sehingga lebih tepat sasaran.

Baca Juga: Siap-siap UMKM Tak Berkembang Bakal Dihapus Cak Imin, Ini Penjelasannya

Kedua, terbangunnya jejaring dan kolaborasi lintas sektor: Adanya FKLPID memperkuat kemitraan dengan dunia usaha/dunia industri, meningkatkan kredibilitas dan keberlanjutan program pelatihan.

Ketiga, mendukung pencapaian target kinerja organisasi: Misalnya, peningkatan penempatan kerja, penyelarasan kompetensi, dan partisipasi stakeholder.

Keempat, meningkatkan kompetensi peserta pelatihan serta pegawai dalam menyusun dan melaksanakan program yang berbasis kolaborasi lintas sektor serta menumbuhkan pemahaman baru mengenai pentingnya integrasi antara kebijakan, pelatihan, dan kebutuhan industri.

"Sedangkan manfaat bagi peserta pelatihan, di antaranya, pelatihan berbasis kebutuhan nyata di lapangan kerja; materi dan praktik pelatihan disesuaikan dengan skill yang dibutuhkan industri. Kedua, peluang langsung untuk terhubung dengan industri: Melalui FKLPID peserta bisa lebih mudah mengakses magang, kerja praktik, atau rekrutmen langsung, dan ketiga, motivasi belajar meningkat: Karena melihat manfaat nyata dan arah karier yang lebih jelas pasca pelatihan," papar Nana Mulyana.

(Acep Mulyana)

Kendati Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kerap melakukan perbaikan dan pemeliharaan, aspal jalan di beberapa ruas kembali rusak. Penyebabnya, selain drainase yang buruk juga akibat perilaku buruk warga yang membuang air ke badan jalan.

Pantauan di sepanjang Jalan Veteran I (Cikereteg-Pancawati), banyak bangunan permanen maupun kaki lima yang menjorok sehingga air hujan turun ke badan jalan. Sementara sebagian warga lainnya terlihat masih membuang air cucian ke badan jalan.

Baca Juga: Pawai Obor Sambut Tahun Baru Islam 1447 Hijriah

"Ya, memang benar, berdasarkan analisa kami di beberapa ruas jalan termasuk ruas Cikereteg-Pancawati masih banyak bangunan yang mepet ke jalan sehingga kalau hujan airnya tumpah ke jalan," ungkap Staf UPT Infrastruktur Jalan dan Jembatan Wilayah II Ciawi, Yanto, Jumat (27/6/2025).

Selain perilaku buruk masyarakat, Yanto mengakui masih terdapat beberapa saluran air irigasi yang berada di bibir jalan dan tumpah ke badan jalan.

"Banyak yang drainasenya tersumbat sampah dan mengakibatkan air menjadi tergenang di badan jalan. Air pada asphalt hotmix akan mengakibatkan terjadi pelepasan butiran agregat asphalt hotmix atau mengurangi daya lekat aspal sehingga jalan akan mudah terjadi kerusakan," jelasnya.

(Acep Mulyana)

Kasus ini menyita perhatian serius pihak aparat penegak hukum di wilayah Polsek Megamendung, mengingat dampaknya menimbulkan keresahan sosial di kalangan warga.

Menurut keterangan korban, tindakan tersebut sangat merugikan secara moral dan sosial. Ia merasa identitasnya disalahgunakan tanpa seizin dan sepengetahuannya.

Baca Juga: Libur Nasional Tahun Baru Hijriyah, Polres Bogor Berlakukan Ganjil Genap di Puncak Bogor

"Foto saya digunakan di akun yang tidak saya kenal, dan hal itu menimbulkan salah paham bahkan penilaian buruk dari orang-orang sekitar, padahal saya gak pernah menggunakan aplikasi tersebut,” tutur korban kepada wartawan, Kamis (26/6/25).

Bhabinkamtibmas Desa Sukaresmi, Aipda Roni Safari, membenarkan bahwa laporan tersebut telah diterima dan kini dalam tahap penyelidikan. Pihaknya akan segera melacak akun pelaku dan berkoordinasi dengan pihak terkait.

“Kami sudah menerima aduan warga dan segera melakukan penyelidikan. Kasus ini akan kami tangani berdasarkan ketentuan Undang-Undang ITE, khususnya terkait pencemaran nama baik dan penyalahgunaan data pribadi,” ujar Roni.

Sebagai langkah pencegahan agar kasus serupa tak terulang, Polsek Megamendung juga merencanakan program sosialisasi literasi digital di Desa Sukaresmi. Program ini bertujuan mengedukasi warga tentang pentingnya menjaga privasi, keamanan digital, serta etika bermedia sosial.

Baca Juga: Lakukan Razia Pekat di 3 Lokasi di Bogor, Satpol PP Jaring 7 Orang PSK MiChat 

Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk tidak sembarangan menggunakan atau menyebarluaskan foto dan identitas orang lain tanpa izin.

“Kami mengajak warga untuk lebih berhati-hati dan bijak dalam bermedia sosial. Jika ada penyalahgunaan identitas, segera laporkan agar bisa ditindaklanjuti,” tambahnya.

Kasus ini menjadi peringatan penting akan perlunya kesadaran digital di era teknologi informasi yang terus berkembang. Setiap warga diimbau lebih waspada dalam menggunakan aplikasi daring, serta menjaga nama baik dan kehormatan individu di ruang digital.

(Acep Mulyana)

Peristiwa penggerebekan tersebut membuat kaget semua pihak, dan menjadi perhatian serius Bupati Bogor, Rudy Susmanto.

“Meski pelaku bukan warga Kabupaten Bogor, tetapi lokasinya berada di wilayah kita, dan ini harus menjadi perhatian serius,” ucap Rudy di Mapolres Bogor, Selasa (24/6/2025).

Baca Juga: Gubernur Jawa Barat Meminta Segera Ditangami Kasus Seks Sesama.Jenis di Puncak

Kasus pesta seks di Megamendung itu merupakan percikan dari fenomena gunung es kasus HIV/AIDS di Kabupaten Bogor.

Diketahui, kasus HIV/AIDS di Kabupaten Bogor adalah tertinggi kedua di Jawa Barat setelah Kota Bandung.

Data pada tahun 2024, jumlah ODHA (orang yang telah terdiagnosis positif HIV/AIDS) sebanyak 817 kasus. Mengalami kenaikan 700 kasus dibanding tahun 2023. Data tahun 2024-2025 bahkan trennya menjangkit usia 25 tahun ke bawah.

Baca Juga: KNPI Minta Usut Tuntas Kasus Pesta Gay di Puncak! Puluhan Dinyatakan Positif HIV

Maka ini bahaya laten atau bom waktu bagi generasi muda usia produktif.

Salah siapa?

Saat pihak Polres Bogor ditanya mengenai solusi bagi pelaku yang kedapatan positif HIV/AIDS, aparat penegak hukum mengatakan itu kewenangan Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Sosial (Dinsos).

Pun begitu dengan Dinkes dan Dinsos mengatakan, bahwa itu merupakan kewenangan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Bogor.

Masalah HIV-AIDS merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penanggulangan HIV/AIDS di daerah.

Baca Juga: Polres Bogor Dalami Kasus Pesta Gay di Puncak, Beberkan Ini Modusnya

Berdasarkan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pelayanan HIV/AIDS termasuk ke dalam SPM untuk mengukur kinerja bupati/walikota.

Persoalannya, selama ini KPA Kabupaten Bogor terlupakan. KPA tak memiliki pos anggaran dari APBD dan Kabupaten Bogor tak punya tempat rehab (shelter) bagi pengidap HIV/AIDS (ODIV).

Padahal, Permendagri Nomor 84 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023 pernah menyebut bahwa Pemda dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD 2023 untuk KPA.

Baca Juga: 75 Pelaku Seks Sesama Jenis di Puncak Digerebek Polisi 

Ketua Lembaga Kajian Strategis (LEKAS), Muksin mengungkapkan, semua persoalan terkait HIV/AIDS dan program penanganannya telah disampaikan kepada Bupati Bogor beberapa bulan lalu.

"Kami sudah audiensi dengan Pak Bupati dan dinas terkait. Alhamdulillah kami dapat respons cepat Bupati Bogor agar penanggulangan kasus HIV/AIDS menjadi program prioritas dan wajib menjadi perhatian serius semua pihak utamanya dinas-dinas terkait," ungkapnya.

Bahkan secara spesifik, lanjut Muksin, Bupati Bogor juga menginstruksikan agar Pemerintah Kabupaten Bogor mulai mengalokasikan anggaran untuk penanganan HIV/AIDS.

"Insya Allah nanti Kabupaten Bogor akan punya shelter atau tempat rehab bagi penderita HIV/AIDS," ucapnya.

Duduh mengatakan, bahwa pihaknya tidak mendapatkan informasi apa pun mengenai penggerebekan yang dilakukan aparat gabungan terhadap acara family gathering yang dihadiri sekitar 75 orang yang diduga merupakan komunitas LGBT.

"Tidak ada pemberitahuan kepada pihak pemerintah desa terkait adanya penggerebekan oleh aparat gabungan," ujarnya, Selasa (24/6/2025).

Duduh menegaskan, bahwa pemerintah desa telah memiliki peraturan terkait penyewaan vila di wilayahnya. Setiap pihak yang ingin menyewa vila wajib memahami dan mematuhi aturan yang berlaku.

Baca Juga: Gubernur Jawa Barat Meminta Segera Ditangami Kasus Seks Sesama.Jenis di Puncak

"Pemilik vila juga harus memenuhi persyaratan dan mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan. Jika ada pelanggaran, pemerintah desa berhak mengambil tindakan sesuai kewenangannya," tandasnya.

Duduh juga menyebut bahwa dalam aturan tersebut terdapat beberapa poin penting, seperti larangan membawa minuman keras dan senjata tajam, serta pembatasan suara musik hingga pukul 22.00 WIB.

"Aturan ini sudah lama berlaku. Namun, terkait kegiatan family gathering yang diduga melibatkan komunitas LGBT itu, saya benar-benar tidak tahu," tandasnya.

(Acep Mulyana)

Wakil Ketua Bidang Agama DPD KNPI Kabupaten Bogor, Engkos Kosasih, tak mampu menyembunyikan kekecewaannya. Pasalnya, insiden ini bukan hanya mencoreng citra Puncak sebagai destinasi wisata keluarga, tetapi juga mengancam moral generasi muda.

"Kami sangat menyesalkan tindakan asusila seperti ini. Puncak dikenal sebagai tempat wisata yang ramah keluarga, bukan untuk kegiatan menyimpang. KNPI mendukung penuh tindakan tegas aparat kepolisian," tegas Engkos.

Baca Juga: 75 Pelaku Seks Sesama Jenis di Puncak Digerebek Polisi 

Tokoh pemuda Kecamatan Megamendung ini pun menyerukan agar pemuda setempat tidak terjerumus dalam pergaulan sesat yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.

"Ini merusak moral pemuda dan citra Puncak. Berikan hukuman yang setimpal dan jangan sampai terulang kembali," tegas Engkos Kosasih.

Pihaknya pun mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan, kepedulian, dan melaporkan segala aktivitas mencurigakan kepada pihak berwajib. 

"Jangan biarkan Puncak ternodai oleh perbuatan amoral yang merusak tatanan nilai dan norma yang kita junjung tinggi. Puncak harus tetap menjadi destinasi wisata yang aman dan nyaman bagi keluarga," sebutnya.

Sebelumnya, Kapolsek Megamendung, AKP Yulita Heriyanti, menjelaskan, penggerebekan bermula dari laporan warga yang resah dengan aktivitas mencurigakan di vila tersebut.

"Ada laporan warga tentang dugaan sex party (pesta seks) sesama jenis di wilayah Megamendung. Tim langsung bergerak untuk memverifikasi dan melakukan penyergapan," jelas Yulita dalam keterangan resminya, Senin (23/6/2025).

Baca Juga: Lecehkan Bocah di Sempur, Oknum Pedagang di Hajar Warga

Tak hanya mengamankan puluhan pria, polisi juga menyita sejumlah barang bukti yang membuat miris. Sex toys, bra getar, dan mainan berbentuk vagina dari karet menjadi saksi bisu pesta terlarang tersebut.

"Acaranya dikemas sebagai Family Gathering, namun ternyata digunakan untuk kegiatan yang melanggar norma dan hukum. Mayoritas yang diamankan berasal dari Jakarta dan Bekasi," ungkap Yulita.

Penggerebekan dilakukan oleh kepolisian sektor Megamendung dan Polres Bogor pada hari Minggu pukul 02.00, pada penggerebekan tersebut terjaring 75 orang (74 laki-laki dan 1 orang perempuan) terdiri dari Panitia 13 orang (tidak berizin dan tidak mengatasnamakan organisasi apapun) sisanya peserta dengan jumlah 62 orang,
Panitia dan peserta adalah dari komunitas pelangi (gay).

Setelah dilakukan penggerebekan panitia dan peserta pesta seks sejenis dikumpulkan di aula Polres Bogor dan diadakan koordinasi antara Polres Bogor, DP3AP2KB/UPT PPA, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan.

Hasil dari koordinasi tersebut dilakukan beberapa hal antara lain
1. DP3AP2KB memastikan tidak ada panitia dan peserta dari anak-anak.
2. Dinas Kesehatan memastikan pemeriksaan kesehatan terutama indikasi yang terjangkit HIV/AIDS, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 25 orang positif HIV dan 36 orang diduga HIV ( Odiv)
3. Dinas Sosial melakukan pemeriksaan dan pendampingan kepada warga Bogor yang terjangkit HIV sebanyak 6 orang.
4. Polres Bogor melakukan Pemeriksaan kepada semua Paniti dan peserta acara tersebut, dan menitik beratkan pemeriksaan kepada Panitia sebagai penanggungjawab acara dan 3 petugas penjangkauan komunitas LGBT dari Yayasan Pesona Bumi Pasundan yang seharusnya bertanggung jawab mendampingi dan mencegah agar tidak terjadi atau terulang penyimpanan seks tersebut terjadi.

Tim dari Polres Bogor, DP3AP2KB/UPT PPA, Dinkes dan Dinsos masih terus melakukan pemeriksaan dan pendampingan.

Seperti diberitakan sebelumnya, kegiatan pesta seks kaum gay yang dibalut kedok "Family Gathering" terjadi di Vila Pancahati di wilayah Kecamatan Megamendung, pada Minggu (22/6/2025) malam. Kegiatan penyakit masyarakat ini berhasil dibongkar aparat. Sebanyak 75 orang pun digelandang ke Mapolres Bogor.

(Acep Mulyana)

Meski telah tujuh tahun berdiri, warga Kampung Ranji mengaku tidak merasakan manfaat signifikan akan kehadiran PT Enesis di wilayahnya. Hal ini akibat masih banyaknya warga yang bermukim berdampingan dengan bangunan pabrik masih menganggur dan tak terserap berkerja di Enesis. 

"Kami merasakan tidak ada perhatian serius dari PT Enesis. Banyak warga dan pemuda di sini yang nganggur tapi tidak bisa masuk kerja di PT Enesis. Padahal perusahaan ini sudah hadir di sini selama tujuh tahun," ungkap Iswandoyo, salah satu tokoh masyarakat yang tinggal di Kampung Ranji RT 04/06, Senin (23/6/2025).

Menurut Iswandoyo, warga kerap berupaya melamar pekerjaan ke PT Enesis namun selalu mendapat jawaban tidak ada lowongan. "Padahal tenaga kerja dari luar wilayah desa banyak yang diterima. Kalau pun ada pribumi yang dipekerjakan sebatas harian lepas dan hanya beberapa bulan saja, setelah itu diberhentikan. Kalau ada pekerjaan lagi baru dipanggil lagi," ungkapnya.

Baca Juga: Begini Pesan Bupati Rudy Susmanto Usai Melantik 25 Pejabat di Lingkungan Pemkab Bogor

Iswandoyo menegaskan, warga makin kesal lantaran Ketua RT, RW, hingga Pemerintah Desa tak dapat memberikan solusi terkait persoalan yang selama ini dihadapi warga Kampung Ranji dengan PT Enesis.

"Warga sudah jenuh dan kesal. Sementara aparat setempat baik RT, RW, maupun Pemerintah Desa seperti sudah tidak ada kepedulian terhadap warganya. Seharusnya ikut memperjuangkan agar warganya dapat masuk bekerja di PT Enesis," tandasnya.

(Acep Mulyana)

Sejak launching pergantian nama dan logo Januari 2023, BSI Maslahat di antaranya telah menyalurkan dana Ziswaf/CSR/dana sosial untuk masyarakat melalui Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Cipicung Sejahtera Bersama (CSB), Desa Cipicung, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dana yang dikucurkan kurang lebih Rp3 miliar yang dikemas dalam 'Pembinaan Keagamaan Program Desa BSI Maslahat Cluster Peternakan Domba dan Kambing'.

Sejak menerima pendanaan tahun 2024, Kelompok Ternak CSB yang secara legalitas telah mendapat Surat Keputusan (SK) dari Pemerintah Desa (Pemdes) Cipicung dan beranggotakan peternak Desa Cipicung ini pun lantas bergerak merealisasikan peternakan domba dengan mendirikan kandang domba di Desa Cipicung. 

Baca Juga: Pertama Terima Zakat Fitrah, Mesjid An Naba PWI Kota Bogor Tembus 535 Muzaki

Sengkarut terjadi sejak penetapan lokasi ternak. Lokasi pertama yang ditunjuk untuk dijadikan kandang domba berlokasi di Kampung Gadog, Desa Cipicung. Kisruh pun mulai terjadi lantaran ditolak warga. Lokasi pun kemudian berpindah ke Kampung Cipicung, Desa Cipicung. Lantaran masih mendapat penolakan, lantas bergeser kembali ke Kampung Pasir Angin, masih di Desa Cipicung. Walhasil tetap gagal.

Sejak awal 2025, para pengurus Kelompok Ternak CSB lantas memindahkan lokasi kandang domba ke Kampung Babakan, Desa Palasari, Kecamatan Cijeruk dengan menyewa sebidang tanah.

Menurut tokoh masyarakat Desa Cipicung berinisial KHA, masyarakat Desa Cipicung sebenarnya bukan menolak keberadaan kandang domba CSB. "Masyarakat, terutama para peternak domba, sebetulnya sangat mendukung. Akan tetapi seharusnya sebelum melaksanakan segala aktivitas ada musyawarah dengan warga terutama dengan Ketua RT, RW, para tokoh masyarakat, tokoh agama. Tidak main todong untuk mendapatkan izin lingkungan. Apalagi warga tidak mengetahui apakah bantuan itu CSR BSI atau dana zakat," kata KHA, yang ditemui di rumahnya, Sabtu (21/6/2025).

Baca Juga: BAZNAS Kota Bogor Tetapkan Zakat Fitrah 1446 H Sebesar Rp 45.000

Warga Desa Cipicung pun mempertanyakan berpindahnya lokasi kandang domba ke Desa Palasari. "Ini aneh. Kelompok Ternak CSB kan berdomisili di Desa Cipicung sesuai dengan SK, mengapa pindah ke Desa Palasari. Kemudian, sesuai dengan tujuan program bantuan BSI Maslahat tentunya program bantuan itu untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa khususnya peternak di Desa Cipicung," tandas KHA didampingi sejumlah tokoh masyarakat Cipicung.

Bukan hanya itu, warga pun mempertanyakan peran Kepala Desa Cipicung yang dinilai tidak dapat menyelesaikan persoalan tersebut. "Kepala Desa seharusnya ikut bertanggungjawab dan dapat menyodorkan solusi dari permasalahan ini. Bahkan terakhir informasi yang kami peroleh Kades dapat Rp75 juta dari proyek ternak domba itu," ucap KHA.

Sementara Kades Cipicung, E Suherli, berulang kali gagal dikonfirmasi hingga beberapa kali ditemui tak berada di kantor desanya.

Terpisah, Ketua Kelompok Ternak CSB, Arif alias Ecep, mengaku tak ingin mempermasalahkan persoalan-persoalan yang sudah lewat. "Sekarang saya fokus untuk mengembangkan ternak domba ini ke depan. Kalau soal SK sesuai lokasi nanti kami mau addendum," katanya yang ditemui di kandang ternak domba di Desa Palasari.

Anehnya, Arif mengaku bahwa dana BSI Maslahat untuk pengembangan ternak domba tersebut bukan CSR atau hibah. "Kami harus mengembalikan modal ke BSI secara diangsur," ujarnya.

Baca Juga: Pemkab Bogor Apresiasi Baznas, Intens Dukung Program Pembangunan

Padahal, sejumlah tenaga penyuluh menyebutkan dana kurang lebih Rp3 miliar tersebut adalah dana hibah dari BSI Maslahat. "Dana hibah. Bantuannya bisa cair karena di belakangnya ada bantuan-bantuan orang partai," ungkap seorang penyuluh sambil menyebutkan nama partai dimaksud.

Informasi lain yang diperoleh dari lingkaran internal BSI, realisasi bantuan ternak domba  untuk KPM CSB, Desa Cipicung, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini, akan segera ditinjau dan diaudit.

“Terima kasih informasinya. Nanti kami akan turun meninjau ke lapangan dan jika benar terjadi pelanggaran maka akan kami hentikan,” ujar seorang Kepala Cabang Bank BSI yang enggan disebutkan identitasnya.

(Acep Mulyana)

Peluncuran CRI Super App ini menjadi bagian penting dalam strategi transformasi digital CRI Group. Aplikasi CRI Super App menawarkan pelanggan one-stop solution untuk melakukan pemesanan di seluruh restoran yang tergabung dalam PT Champ Resto Indonesia Tbk dengan beragam pilihan menu.

CRI Super App menawarkan kepada pelanggan layanan unggulan seperti :
● Delivery: Layanan pesan-antar dengan &tur kustomisasi jadwal pengiriman dan tujuan dengan biaya layanan yang kompetitif;
● Pick-up: Pemesanan untuk diambil langsung di outlet dengan &tur kustomisasi jadwal;
● Reservation: Fitur ini akan hadir dalam waktu dekat, memungkinkan pelanggan melakukan reservasi untuk makan bersama keluarga, merayakan ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai penawaran lainnya yang hanya bisa diakses secara eksklusif oleh para pengguna aplikasi; dan
● QR Dine-in: Fitur yang segera diimplementasikan, di mana pelanggan dine in dapat melakukan pemesanan dan pembayaran melalui QR secara langsung dari meja makan. 

Baca Juga: Efisiensi Anggaran, PHRI Bogor Sebut Pendapatan Daerah Bisa Menurun

Selain  itu, CRI Super App juga memberikan kemudahan dalam  merencanakan acara spesial  melalui fitur pre-booking dengan penawaran early bird yang segera hadir, serta loyalty program yang memungkinkan pelanggan mengumpulkan poin dari setiap transaksi, baik offline maupun  online, yang dapat ditukarkan  dengan berbagai benefit yang menarik.

Keunggulan lainnya termasuk  rewards free menu dari seluruh  brand, diskon ulang tahun, promo eksklusif member, pesan tanpa  antre, serta kemudahan menjadwalkan order dan  pengiriman ke orang lain, semuanya dalam satu genggaman tanpa biaya tambahan keanggotaan.

CEO/Managing Director PT Champ Resto Indonesia Tbk, Eric Leong, menyampaikan, “Peluncuran CRI Super App adalah bentuk komitmen kami untuk terus berinovasi dan meningkatkan layanan kami kepada pelanggan. Melalui aplikasi ini, kami ingin memberikan akses yang seamless dan rewarding kepada para pelanggan setia CRI Group di seluruh Indonesia.”

Baca Juga: Enam Aset Milik Kebun Binatang Bandung Disita Kejati, Ini Alasannya

Saat ini, PT Champ Resto Indonesia Tbk telah mengoperasikan lebih dari 330 outlet yang tersebar di 16 provinsi di Indonesia, dengan brand-brand populer seperti Gokana Ramen & Teppan, Raa Cha Suki & BBQ, Monsieur Spoon, Dewata by Monsieur Spoon, CROCO by Monsieur Spoon, Platinum Resto & Café, BMK Baso Malang Karapitan, Chopstix, dan Grillman.

Sebagai mitra teknologi dalam pengembangan CRI Super App, OttoDigital berperan dalam merancang sistem digital yang aman, transparan, efisien, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan maupun pelaku usaha.

CEO OttoDigital, Theodorus Wiryawan, menjelaskan, “OttoDigital hadir untuk mendukung transformasi digital di berbagai sektor industri, termasuk F&B. Kolaborasi ini adalah contoh nyata bagaimana solusi digital dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, efisiensi operasional, serta memberi nilai tambah secara berkelanjutan bagi bisnis.”

CRI Super App telah resmi terdaftar di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta memiliki Sertifikat PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik), menjamin keamanan dan kenyamanan bertransaksi bagi seluruh pengguna.

Untuk informasi lebih lanjut serta unduhan aplikasi, kunjungi www.champ-group.com/csa atau unduh langsung melalui Google Play dan App Store.

(Acep Mulyana)

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kemenko Polhukam, Marsda TNI Eko Dono Indarto, menyatakan ketimpangan digital di Jatim masih terjadi di wilayah pesisir selatan, perbatasan, dan desa terpencil. 

Baca Juga: Kabagops Korlantas Polri: Digitalisasi Kunci Wujudkan Lalu Lintas Aman dan Bebas Korupsi

“Namun realitanya, seperti di Jawa Timur ini, masih terdapat ketimpangan signifikan dalam akses dan kualitas internet, seperti di daerah pesisir selatan, kawasan perbatasan, serta desa-desa terpencil masih mengalami keterisolasian digital,” ungkapnya.

“Ketimpangan digital bukan hanya soal akses internet. Ini adalah ketimpangan hak warga negara dalam mengakses layanan publik, pendidikan, dan ekonomi digital. Maka ini adalah persoalan strategis nasional,” tambahnya.

Menurut Eko, Menko Polhukam menginstruksikan percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi seperti BTS, fiber optik, dan Pusat Data Nasional secara terintegrasi. 

“Sesuai dengan arahan Bapak Menko Polkam, kita perlu memastikan seluruh program pembangunan digital dan regulasi tetap selaras dan sinergi antar instansi,” ujarnya.

“Di era digital, keterisolasian bukan lagi soal teknologi, tapi soal keadilan. Tugas kita adalah memastikan tidak ada satu pun warga Indonesia yang tertinggal,” bebernya.

Baca Juga: Nasir Djamil Soroti Kecelakaan Lalu Lintas dan Dorong Transformasi Digital Korlantas Polri

Data Dinas Kominfo Jatim menunjukkan 43 dusun di wilayah pegunungan masih termasuk blank spot. 

Kepala Dinas Sherlita Ratna Dewi Agustin menjelaskan, pihaknya akan verifikasi data bersama pemangku kepentingan.

“Di Provinsi Jawa Timur ini masih ada sekitar 43 dusun yang terindikasi “blank spot” dan banyak terletak di daerah pegunungan,” jelasnya.

Namun demikian, Sherlita mengungkapkan bahwa Diskominfo Jawa Timur akan tetap menguji 43 dusun tersebut. 

“Kami akan bertemu dengan perwakilan kabupaten kota terkait, karena kadang juga beda provider akan beda kekuatan sinyal juga,” tambahnya.

Sherlita pun mengapresiasi kedatangan Kemenko Polkam ke Provinsi Jawa Timur, karena telah mengumpulkan berbagai asosiasi terkait dan pemerintah. 

“Rakor ini dihadiri dari perwakilan berbagai daerah di Jatim, sehingga dari pusat bisa mendengar sendiri bagaimana keadaan di berbagai kabupaten kota di Jatim, jadi bisa dipetakan dan dapat segera ditindaklanjuti bersama,” pungkasnya.

Rakor dihadiri perwakilan Kemenkominfo, Kemendagri, KemenESDM, serta asosiasi telekomunikasi seperti ATSI dan APJII.

Salah satu warga, Yadi, mengaku bersyukur atas bantuan yang diberikan. Ia mengapresiasi kepedulian perusahaan terhadap warga sekitar.

"Tentunya kami bersyukur atas perhatian perusahaan pemilik hotel ini yang telah menyalurkan paket sembako kepada warga. Ini sangat membantu," ujar Yadi, Jumat (20/6/2025).

Baca Juga: Hari Bhayangkara Ke-79, Polda Jabar Gelar Pengobatan Gratis di Desa Cikole Kabupaten Bandung Barat

Ia berharap kepedulian seperti ini tidak hanya dilakukan sekali, tetapi bisa terus berkelanjutan.

"Semoga pembangunan hotel ini lancar dan sukses tanpa kendala," ungkap Yadi.

Apresiasi serupa disampaikan tokoh masyarakat Kampung Sirimpak RW 05, Ustadz Badru. Ia menegaskan bahwa selama pembangunan berlangsung kondusif dan perusahaan responsif terhadap kebutuhan warga sekitar.

"Kami mendukung pembangunan perusahaan PT SSP di kampung ini dengan kepedulian terhadap lingkungan warga Sirimpak," ungkapnya.

Ia mencontohkan, belum lama ini perusahaan turun tangan dengan menurunkan alat berat untuk memperbaiki saluran drainase yang tersumbat.

"Selama ini tidak ada efek yang merugikan. Permintaan warga selalu kami direspons pihak perusahaan," tandasnya.
(Acep Mulyana)

Keputusan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal, terutama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Nurunnisa, kebijakan tersebut sejalan dengan izin dari Menteri Dalam Negeri yang membolehkan rapat di tempat-tempat umum, termasuk hotel dan restoran.

 Baca Juga: Warga Desa Megamendung Setujui Proyek Hotel PT SSP

Kendati begitu, anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bogor ini juga mengingatkan agar rapat-rapat tersebut tidaklah dilakukan secara berlebihan.

"Harapan saya kepada seluruh dinas yang ada, apabila nanti ada rapat di hotel, tidak dilakukan secara berlebihan. Bisa memanfaatkan hotel-hotel yang ada di Kabupaten Bogor," ujarnya.

Nurunnisa menekankan bahwa kebijakan ini bisa berdampak langsung pada ekonomi lokal, khususnya sektor perhotelan yang ada di daerahnya.

Kata dia, di wilayah Bogor Selatan Kabupaten Bogor memiliki banyak hotel yang sering kali terdampak penurunan aktivitas wisata.

"Di dapil saya, khususnya di selatan, banyak hotel di Ciawi, Megamendung, dan Cisarua. Saya ingin agar dinas-dinas memanfaatkan fasilitas hotel-hotel lokal untuk menggelar rapat, yang tidak hanya menguntungkan dinas, tetapi juga meningkatkan PAD Kabupaten Bogor," jelasnya.

 Baca Juga: Perubahan Anggaran di Kota Bogor Dialokasikan untuk Kepentingan Masyarakat.

Selain itu, politisi Partai Gerindra ini juga mengungkapkan kekuatirannya atas dampak efisiensi yang membatasi penggunaan hotel untuk rapat dinas, yang berpotensi menurunkan sektor pajak daerah.

Dia berharap dengan kebijakan ini, perekonomian lokal bisa semakin berkembang, dan hotel-hotel di Bogor dapat merasakan manfaat langsung dari kegiatan pemerintah.

Lebih lanjut ia mengatakan, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) banyak mengeluhkan dampak dari efisiensi anggaran tersebut.

"Jadi, ini adalah kesempatan bagi kita untuk mendukung perekonomian lokal sekaligus membantu meningkatkan PAD melalui sektor pariwisata dan perhotelan," tambahnya.

Di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi oleh Kabupaten Bogor, Nurunnisa juga berharap agar seluruh dinas di lingkungan Pemkab Bogor dapat lebih kolaboratif dalam mendukung kebijakan ini.

Dengan memaksimalkan potensi lokal, terutama hotel-hotel di kawasan wisata, diharapkan akan membawa dampak positif bagi perekonomian Kabupaten Bogor.

"Ekonomi Kabupaten Bogor saat ini sudah mulai menunjukkan kemajuan, tetapi kita masih perlu meningkatkan PAD dan memastikan sektor perhotelan serta pariwisata terus berkembang. Ini adalah kesempatan kita untuk membangun sinergi yang lebih baik," tutupnya.

(Acep Mulyana)

Pejabat Kemendes PDT menekankan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pelayanan Advokasi Hukum bertajuk Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Desa di Desa Bitungsari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Kamis (19/6/2025).

Acara bertujuan untuk memperkuat kesadaran hukum, meningkatkan akses masyarakat desa terhadap perlindungan hukum yang adil, serta memperkuat peran kepala desa dalam menyelesaikan persoalan hukum di tingkat desa.
Kegiatan ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan pusat, daerah, dan para tokoh masyarakat, pendamping desa, serta kepala desa. 

Baca Juga: Perubahan Anggaran di Kota Bogor Dialokasikan untuk Kepentingan Masyarakat.

Plt Kepala Biro Hukum Kemendes PDT, Hasrul Edyar, mengingatkan pentingnya pengelolaan keuangan desa yang baik dan transparan.
"Pengaduan terkait Dana Desa harus ditangani secara serius. Saya mengajak para kepala desa untuk memanfaatkan program Kejaksaan seperti ‘Jaga Desa' untuk berkonsultasi mengenai potensi masalah hukum. Koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah daerah serta inspektorat sangat penting agar semua pengeluaran sesuai dengan ketentuan," ajaknya.

Pihaknya juga mengingatkan bahwa dana operasional Koperasi Desa Merah Putih bukan bantuan gratis, melainkan pinjaman yang harus dikembalikan. Maka semua penggunaan dana harus melalui proses yang benar agar tidak merugikan pihak lain atau negara. "Saya berharap seluruh peserta dapat menerapkan ilmu yang diperoleh di sini dalam pengelolaan desa masing-masing,” tegasnya.

Dengan semangat kolaboratif dan kepedulian tinggi terhadap hukum desa, kegiatan ini diharapkan mampu mendorong terwujudnya tata kelola desa yang akuntabel, transparan, dan berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Desa Cileungsi sekaligus Ketua APDESI Kecamatan Ciawi, Baban Subandi, sempat curhat berapa beratnya para kepala desa dalam mengatasi persoalan hukum di masyarakat.

Baca Juga: Kades Tak Bisa Akal-akalan Soal Anggaran, Dedi Mulyadi Berlakukan E-Budgeting dan E-Voting di Tingkat Desa

“Kepala desa ini sedang seksi ya. Tapi betul, kondisi kepala desa saat ini di mata netizen itu 9999 persen tidak ada benarnya. Banyak kasus hukum di des, besar kecil, disengaja atau tida, ujung-ujungnya tetap ke kepala desa. Kami sering bingung harus ke mana ketika warga kami tersandung hukum, sementara posko bantuan hukum belum ada. Kepala desa akhirnya jadi orang tua asuh, sampai-sampai kendaraan bahkan SK kepala desa disekolahkan untuk bantu masyarakatnya. Kami berharap ada lembaga yang bisa mendampingi kami secara konkret,” tuturnya disambut tawa dan empati dari hadirin.

(Acep Mulyana)

Anggota Seksi Trantib Kecamatan Ciawi, Yusuf, mengatakan bahwa pihaknya telah melayangkan surat peringatan kepada para pemilik bangunan tersebut.

"Surat peringatan sudah kami berikan sebagai langkah awal penertiban, sesuai instruksi dari Mako Cibinong," ujarnya.

Menurut Yusuf, trotoar seharusnya difungsikan untuk pejalan kaki. Namun, saat ini justru digunakan oleh PKL untuk mendirikan bangunan, sebagian bahkan bersifat semi permanen.

Baca Juga: Satpol PP Tertibkan Ratusan Lapak PKL Liar hingga Spanduk Liar di Simpang Ciawi Bogor

"Trotoar itu bukan tempat berdagang. Sudah lama mereka menempati area tersebut, sehingga perlu ditertibkan," tegasnya.

Bangunan-bangunan liar itu digunakan untuk berbagai jenis usaha, seperti lapak oleh-oleh, warung jamu, warung kelontong, hingga posko organisasi masyarakat dan komunitas.

Kepala Bidang Ketertiban Umum (Tibum) Satpol PP Kabupaten Bogor, Rhama Kodara, menegaskan bahwa para pedagang diberikan waktu selama 7 x 24 jam untuk membongkar sendiri bangunan mereka.

"Jika dalam waktu yang ditentukan tidak dibongkar mandiri, kami akan melakukan penertiban sesuai Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku," ujarnya.

Rhama menambahkan, surat peringatan resmi dari Satpol PP telah disampaikan kepada para pedagang melalui Trantib Kecamatan Ciawi beberapa hari lalu.

"Rencana penertiban itu akan dilakukan pada 30 Juni 2025," cetusnya.

(Acep Mulyana)

Kondisi ini seperti dirasakan Iyus, warga Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Sejak kebijakan tersebut diterapkan, dirinya harus mengeluarkan ongkos anak ke sekolah dua kali lipat dari biasanya.

"Larangan terhadap siswa yang tidak punya SIM memakai sepeda motor ke sekolah itu bagus. Tetapi untuk menjalaninya kami harus mengeluarkan biaya tinggi setiap harinya. Mulai dari naik ojek hingga ke ongkos angkutan kota pulang pergi, itu bukan biaya ringan bagi kami yang berpenghasilan  pas-pasan," keluh Iyus.

Baca Juga: Sedang Berdiri di Samping Kendaraannya, Pengemudi Toyoto Soluna di Bogor Meniggal Dunia, Polisi Beberkan Kronologinya

Iyus mengakui anaknya selama ini membawa motor ke sekolahnya. "Kalau pakai motor cukup beli BBM Rp10.000 ditambah jajan anak Rp20.000. Satu hari habis Rp30.000. Tapi sekarang satu hari bisa Rp50.000 karena harus baik angkot dan ojek pulang pergi," ungkap dia.

Lain halnya yang dirasakan Yana, warga Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Alih-alih bergembira dengan kebijakan pemutihan pajak kendaraan justru dirinya harus mengeluarkan kocek lebih mahal saat untuk biaya balik nama kendaraan.

"Saya harus balik nama kendaraan plus membayar pajak totalnya Rp1,5 juta karena sepeda motor saya habis masa berlaku STNK dan plat nomornya," ujarnya. 

Menurut tokoh masyarakat Puncak, Cisarua, Suryadi, kebijakan yang diterapkan KDM masih memerlukan kajian dan pengawalan ketat dalam aplikasinya di lapangan. "Kebijakan untuk membantu masyarakat jangan sampai menjadi jebakan bagi masyarakat. Karena, hingga saat ini masih ada saja warga yang terjebak dari berbagai keringanan yang digembor-gemborkan oleh pemerintah. Seperti pembuatan SIM dan balik nama yang masih dirasakan memberatkan," ucapnya.

Persetujuan warga dibuktikan dengan membubuhkan tanda tangan sebagai salah satu syarat dalam pengurusan perizinan pihak hotel.

“Izin dari lingkungan sudah dikantongi sejak tahun 2021. Seluruh elemen masyarakat dari RT, RW, tokoh masyarakat, alim ulama, hingga pemuda setempat telah memberikan persetujuan," kata Cepy Setiawan, salah seorang tokoh warga Kampung Sirimpak, Minggu (15/6/2025).

Baca Juga: Proyek Betonisasi Jalan Blokrawa Pakansari Banyak Kejanggalan

Menurut Cepy Setiawan, dukungan yang diberikan warga untuk pembangunan hotel tersebut bukan tanpa sebab. Salah satu alasan utamanya adalah telah menyerap kurang lebih 40 persen pekerja yang berasal dari warga sekitar.

“Pertama, keberadaan proyek ini memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja lokal. Kedua, hotel ini juga berdiri di atas tanah milik yang telah bersertifikat. Ketiga, proses pembangunan hotel ini mengikuti ketentuan peraturan terutama terkait tata ruang, lingkungan, dan aspek keselamatan,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Proyek PT SSP, Nurdin Rachel, menjelaskan bahwa proyek pembangunan hotel tersebut telah dimulai sejak tahun 2022 dan seluruh prosesnya dijalankan secara legal dan transparan.

"Perizinan sedang dalam proses dan bukti pembayaran retribusi telah terbit pada bulan April tahun 2025," ujarnya.

Nurdin menegaskan, permohonan izin telah diajukan sejak tahun 2022 dan kini hanya tinggal menunggu penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

"Proyek ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari kontraktor, konsultan, hingga pengawas, dalam proses yang transparan," ungkap Nurdin.

(Acep Mulyana)

Expo ini dihadiri oleh seluruh Kepala Desa dan Lurah dari sembilan desa dan satu kelurahan se-Kecamatan Cisarua, perwakilan dari Dinas Perdagangan dan Industri (Disdagin) Kabupaten Bogor, dan Ketua PHRI Kabupaten Bogor. Keterlibatan berbagai pihak menunjukkan sinergi kuat dalam mendukung perekonomian lokal dan sektor UMKM.

Camat Cisarua, Heri Risnandar, menjelaskan, Gebyar Expo adalah bagian dari helaran yang dilaksanakan serentak di 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor sebagai bentuk perayaan HJB ke-543.

Baca Juga: Kabogorfest 2025 Angkat UMKM Lokal Kabupaten Bogor, Jadi Daya Bangkit di Tengah Kelesuan Ekonomi

"Ini merupakan kegiatan kolaboratif, aksi nyata untuk masyarakat Puncak Cisarua. Terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh warga dan pihak yang telah mendukung acara ini. Semoga ke depan semakin semarak dan berkembang lebih besar," ujarnya, Jumat (23/6/2025).

Antusiasme tinggi tampak dari warga Kecamatan Cisarua yang berpartisipasi dalam berbagai kegiatan. Di lokasi Gebyar Expo dilaksanakan penjualan pangan murah untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, cek kesehatan gratis sebagai upaya mendukung kesehatan masyarakat, dan pagelaran seni dan budaya Sunda yang menampilkan identitas khas warga Cisarua.

Ketua Apdesi Kecamatan Cisarua, H. Sahrudin, mengungkapkan rasa syukurnya atas keterlibatan perangkat desa dalam rangkaian acara HJB ke-543.

"Kami sangat bersyukur dapat mengikuti perayaan ini. Pada 14 Juni 2025 perangkat desa juga berpartisipasi dalam helaran di Stadion Pakansari Cibinong, lengkap dengan pakaian adat dan budaya Sunda. Saya berpesan kepada seluruh aparatur desa agar bekerja sesuai kebutuhan dan keinginan masyarakat," tandasnya.

(Acep Mulyana)

Kegiatan hasil kolaborasi Mapala Bakti dan Mapala Unida bersama dengan komunitas Pepeling dan KWP yang bertajuk "Kemping Konservasi" ini berlangsung selama dua hari bertempat di Taman Wisata Mata Air Ciburial Puncak, akhir pekan kemarin.

Penanaman pohon yang dilakukan di lokasi tersebut diikuti antusias oleh peserta dan dilanjutkan dengan bersih-bersih disekitar Tugu Penghijauan.

Baca Juga: 7 Dosen FISIP Unida Raih Dana Hibah BIMA Penelitian dari Kemendiktisaintek

Pembina Mapala Bakti, Musyafa Ahmad, menyampaikan apresiasinya dengan keterlibatan semua pihak sehingga kegiatan tersebut berjalan lancar.

"Ini merupakan satu dari empat pilar pergerakan dari Mapala Bakti yaitu lingkungan. Kegiatan menanam hari ini tidak hanya bertepatan dengan hari lingkungan hidup karena menanam bukan harus menunggu momen yang telah ditetapkan oleh kesepakatan internasional atau nasional tapi bisa dilakukan setiap waktu," paparnya.

Pada tahun 2024 lalu, pihaknya membentuk Rewilding River Kali Angke Expedition dan juga Hidden Gems soal kelola sampah.

"Reforestasi artinya menghijaukan kembali sesuatu yang sudah deforestasi. Alhamdulillah kita sudah menanam ratusan pohon, terima kasih kepada pemilik tempat wisata yang mau bekerjasama sehingga kegiatan ini berjalan lancar," ungkapnya.

Di tempat yang sama, Ketua Mapala Universitas Djuanda, Qodri, juga mengajak seluruh unsur masyarakat untuk berkomitmen melestarikan alam.

Baca Juga: Wisuda ke-51, UNIDA Kukuhkan Lulusan dan Anugerahkan Gelar Profesor Emeritus dalam Sidang Terbuka Senat Akademik

"Mari kita sama-sama sadarkan dunia untuk melestarikan alam, terima kasih atas pengalaman yang berharga ini," ucapnya.

Ketua Komunitas Pepeling, Taufik Hidayat, berharap kegiatan serupa akan terus berlanjut.

"Kami bangga kepada rekan-rekan relawan lingkungan hidup, memang segala sesuatu kepada niat dari diri sendiri dahulu sebelum mengajak orang lain jika bicara peduli lingkungan. Terima kasih kawan-kawan semua, mudah-mudahan tidak hanya hari ini saja tetapi kegiatan bisa berkelanjutan," harap Taufik yang juga aktif diberbagai forum wartawan.

(Acep Mulyana)

Kegiatan diawali apel pagi di halaman Kantor Desa dipimpin langsung oleh Kepala Desa Cipayung Girang, Hj Sri Budi Sayekti dan dilanjutkan penanaman pohon di area GOM Megamendung. Kolaborasi antara Pemdes dan warga masyarakat terlihat dalam aksi bebersih lingkungan di wilayah RW 01/02 Desa Cipayung Girang.

Hj Sri Budi Sayekti mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim.

Baca Juga: Pasca Longsor Sampah TPAS Galuga, Pemkab Bogor Gerak Cepat Alokasikan Anggaran Penanganan

"Mari kita tingkatkan kesadaran dan aksi nyata untuk menjaga kelestarian lingkungan, ini langkah kecil yang berarti untuk masa depan bumi yang lebih hijau dan lestari," ucapnya.

Pihaknya juga berharap aksi tersebut dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk terus menjaga lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup.

"Melalui aksi penanaman pohon ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih hijau, sehat, dan lestari untuk generasi mendatang," tuturnya.

(Acep Mulyana)

Dalam GPM ini berbagai bahan pangan pokok dijual dengan harga terjangkau, seperti beras 5 kg seharga Rp59.500, minyak goreng Rp16.500/liter, daging ayam Rp29.000/ekor, hingga telur ayam Rp25.000/kg.

Kesuksesan GPM Istimewa ini tidak lepas dari peran aktif Karang Taruna Kecamatan Ciawi yang mendukung penuh pelaksanaan kegiatan. Personel Karang Taruna dari Desa Ciawi berjibaku di lapangan, membantu proses distribusi, pengaturan antrean, hingga memastikan kelancaran acara dari awal hingga akhir.

Baca Juga: Kabupaten Bogor Tuan Rumah Simulasi Latihan Gabungan TNI dan Militer AS, Rudy Susmanto Beri Dukungan Penuh

Ketua Karang Taruna Kecamatan Ciawi, Desrino Guruh, menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap semangat para anggotanya yang terlibat.

"Saya sangat mengapresiasi teman-teman Karang Taruna yang telah berjibaku di lapangan. Semangat gotong royong dan kepedulian terhadap masyarakat menjadi bukti nyata bahwa peran pemuda sangat penting dalam mendukung program pemerintah,” ujar Desrino.

Selain penyediaan bahan pangan murah, kegiatan ini juga dimeriahkan oleh partisipasi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kecamatan Ciawi. Berbagai produk lokal seperti makanan ringan, minuman herbal, hingga kerajinan tangan dipamerkan dan dijual di area kegiatan, menambah semarak suasana dan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung.

“Acara ini bukan hanya membantu masyarakat mendapatkan sembako murah, tapi juga menjadi peluang bagi UMKM kami untuk promosi dan meningkatkan penjualan,” ujar salah satu pelaku UMKM, Sari, yang menjual kue basah tradisional.

Baca Juga: Ini Dia Tiga Simpangan di Jalan Puncak Bogor Jadi Biang Kemacetan

Warga pun merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Hodijah, warga Desa Ciawi, menyampaikan rasa syukurnya karena bisa membeli kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.

“Alhamdulillah, saya sangat terbantu. Harga beras, minyak, dan telur di sini jauh lebih murah. Semoga acara seperti ini sering diadakan,” tutur Hodijah sambil tersenyum.

Dengan dukungan Badan Pangan Nasional, DKPP Kabupaten Bogor, dan para stakeholder lainnya, GPM Istimewa diharapkan dapat terus berlanjut dan menjadi solusi nyata dalam menjaga ketahanan pangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal.

Pengunjung juga diingatkan untuk membawa kantong belanja sendiri, karena panitia membatasi pembelian maksimal dua paket per orang dan stok tersedia selama persediaan masih ada.

(Acep Mulyana)

Tokmas meminta pihak RSUD Idham Chalid memperbaiki kualitas pelayanan oleh sebab banyaknya aduan masyarakat terkait etika dan sikap sebagian tenaga medis, khususnya dokter muda, yang dinilai kurang responsif dan tidak komunikatif saat memberikan pelayanan kepada pasien.

“Tujuan kami ke sini bukan untuk menyalahkan, tapi menyampaikan aspirasi masyarakat agar ada perbaikan nyata. Banyak warga kami merasa kecewa karena pelayanan yang mereka terima tidak sesuai harapan,” ujar Azet Basuni, salah satu tokoh yang hadir.

Baca Juga: Menkes Budi Gunadi Apresiasi Desa Klapanunggal Kabupaten Bogor, Proaktif Temukan dan Obati Pasien TBC

Menanggapi hal ini, pihak rumah sakit yang diwakili oleh dr. Eva menyampaikan klarifikasi secara terbuka. Dalam pernyataannya, dr. Eva menegaskan bahwa RSUD Idham Chalid merupakan rumah sakit pendidikan, di mana para dokter muda sedang dalam proses belajar dan berada di bawah bimbingan dokter senior.

“Kami menyadari bahwa ada kekurangan dalam pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan tersebut. Masukan dari masyarakat sangat penting bagi kami untuk melakukan evaluasi dan pembinaan lebih lanjut,” ujar dr. Eva.

Staf RSUD Idham Chalid lainnya, Dewi, menambahkan bahwa proses pelayanan yang terjadi di rumah sakit melibatkan lebih dari 1.300 tenaga medis dan staf, dengan regenerasi yang terus berlangsung setiap tahun. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian, pembinaan etika, dan pelatihan komunikasi secara terus-menerus agar para tenaga medis, terutama dokter muda, mampu memberikan pelayanan yang ramah dan profesional.

Baca Juga: Oknum Dokter Residen yang Diduga Lakukan Pelecehan Seksual kepada Pasien Jalani Tes Psikologi di Polda Jabar

“Kami tidak hanya menilai dari sisi akademik. Etika, sikap, dan kemampuan komunikasi menjadi aspek penting dalam pembinaan dokter-dokter muda di sini. Kami berkomitmen untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan,” ungkap Dewi.

Audiensi ini ditutup dengan kesepakatan bahwa pihak rumah sakit akan melakukan evaluasi menyeluruh dan membuka ruang komunikasi yang lebih luas kepada masyarakat. Para tokoh masyarakat Bogor Selatan pun berharap hasil dari pertemuan ini bisa menjadi awal dari pelayanan kesehatan yang lebih baik, manusiawi, dan transparan di masa mendatang. 

(Acep Mulyana)

Penyuluhan dan rapid tes yang dilaksanakan di balai desa ini diikuti lebih dari 90 peserta terdiri dari kader Posyandu, RT, RW, Kepala Dusun, perangkat desa, dokter puskesmas, dan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Bogor.

Kepala Desa Cileungsi, Baban Subandi, menegaskan, kegiatan penyuluhan dan rapid tes digelar karena telah ditemukan kasus HIV di desanya. “Menurut informasi yang kami terima, memang sudah ada kasus HIV di Desa Cileungsi. Karena itu, kami mengalokasikan Dana Desa untuk menyelenggarakan kegiatan ini,” ujarnya.

Baca Juga: Cegah Penyebaran HIV/AIDS di Bogor, Dinkes Ajak Lekas bersama FWBS Lakukan Ini

Melalui kegiatan tersebut, kata Baban, diharapkan peserta penyuluhan bisa menjadi penyambung informasi ke masyarakat luas tentang bahaya HIV/AIDS dan cara pencegahannya.

"Edukasi ini penting untuk menghindari terjadinya penularan baru. Kami ingin masyarakat tahu bagaimana HIV menular dan bagaimana menghindarinya. Kami juga belajar dari LEKAS (Lembaga Kajian Strategis) ternyata penyebaran HIV di tingkat kabupaten sudah sangat serius. Sebagian besar memang berasal dari komunitas dengan pemahaman seksual yang rendah," paparnya.

Baban menekankan bahwa meski data kasus tidak sepenuhnya terbuka karena alasan privasi tapi masyarakat perlu peka. “Kalau ada satu kasus yang terdeteksi, bisa jadi ada banyak yang belum terungkap. Ini yang paling berbahaya karena kurangnya kesadaran.”

Ketua Yayasan Lekas sekaligus Wakil Ketua KPA Kabupaten Bogor, Muksin, menegaskan pentingnya kegiatan ini sebagai bentuk respons cepat terhadap meningkatnya kasus HIV/AIDS, khususnya di Kecamatan Ciawi.

“Kami mengapresiasi inisiatif Pemerintah Desa Cileungsi yang menyelenggarakan kegiatan ini. Sudah ada warga yang terinfeksi HIV, bahkan ada anggota keluarga yang meninggal dunia. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua,” ungkap Muksin.

Menurutnya, kegiatan ini terdiri dari dua langkah besar: promosi dan preventif. “Promosi dilakukan melalui edukasi tentang bahaya HIV, cara penularan, serta pentingnya tidak mendiskriminasi orang yang terinfeksi. Preventif akan kami realisasikan melalui pembentukan Warga Peduli AIDS (WPA) di setiap RW hingga RT”.

Baca Juga: Zero New Cases dan Ending AIDS 2030, Ini yang Dilakukan Pemkot dan KPA Kota Bogor

Lebih lanjut, Muksin menjelaskan bahwa struktur KPA akan diperkuat hingga ke tingkat desa dan RW, melibatkan elemen masyarakat seperti pemuda, kader Posyandu, dan tokoh agama. “Kami bahkan sudah membentuk kelompok Ustadz Peduli AIDS yang tahun lalu dideklarasikan. Tujuannya, agar pesan-pesan pencegahan bisa disampaikan dari mimbar ke mimbar,” tambahnya.

Ancaman HIV pada Generasi Muda

Muksin juga mengungkapkan keprihatinan atas meningkatnya jumlah kasus HIV di kalangan generasi muda. “Angka tertinggi ditemukan pada kelompok usia produktif, terutama di bawah usia 25 tahun. Ini sangat menguatirkan karena menyangkut masa depan bangsa”.

Ia menambahkan bahwa penularan HIV mayoritas terjadi melalui hubungan seksual berisiko, baik antar lawan jenis maupun sesama jenis. “Penyakit ini belum ada obatnya. WHO menyebut satu orang positif HIV bisa jadi menyembunyikan potensi hingga 100 orang lainnya juga terinfeksi. Ini fenomena gunung es yang harus diantisipasi bersama.”

(Acep Mulyana)

Humas SMAN 1 Cigombong, Yulianti, menyampaikan, sampai dengan hari kedua pendaftaran sudah 30 siswa yang terdata.

Baca Juga: Kandidat Camat Terbaik, Ini yang Dilakukan Ridwan di Megamendung

"Alhamdulilah pada hari kedua ini sistem sudah mulai normal, kemarin banyak orangtua yang kuatir, sempat terkendala dengan servernya, makanya kemarin banyak orangtua ke sini untuk menanyakan pendaftaran anak-anaknya, padahal di sini juga sama," ujarnya.

Dijelaskannya, sebagian orangtua melakukan pendaftaran secara mandiri. Namun untuk memastikan telah terdaftar atau belum dalam sistem sebagian orangtua mendatangi sekolah untuk memastikannya.

"Kekuatiran mereka beralasan, mereka ingin menyakinkan bahwa anaknya terdaftar atau belum, dan orangtua mau dibantu, akhirnya semua berjalan lancar, dan SPMB kami tutup pukul 2 siang," terangnya.
 
Yulianti pun meminta agar para orangtua untuk mendaftarkan anaknya di server yang telah tersedia, dengan mengakses https://spmb.jabar.go.id disdikjawabarat.com.id melalui handphone dengan akun yang mereka miliki.

Baca Juga: Sikapi Aduan Warga, Menteri LH Hanif Faisol Tinjau Kawasan Ekonomi Khusus MNC Lido

Sekadar informasi, pendaftaran dimulai pada hari Selasa tanggal 10 Juni hingga 16 Juni 2025. Tahap pertama pendaftaran untuk jalur domisili sebanyak 35 persen, lalu afirmasi untuk peserta didik berkebutuhan khusus, dan juga jalur mutasi dari wilayah lain. Untuk tahap kedua dikhususkan bagi anak berprestasi.

"Kuota SMA Negeri 1 Cigombong sebanyak 360 siswa, dengan ruang belajar 10 kelas, hal ini sesuai dengan Dapodik Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, dengan harapan pendidikan siswa SMA Negeri 1 Cigombong lebih maksimal," ucapnya.

(Acep Mulyana)

Pelantikan dan pengukuhan jajaran paralegal ini sekaligus menandai resminya perluasan operasional cabang Law Firm Hade Seno di Provinsi Jawa Barat, yang selama ini berbasis di Kalimantan Selatan.

Sebelum prosesi pelantikan, dilangsungkan pelatihan dasar. Acara dihadiri pula oleh sejumlah pimpinan firma hukum dan tokoh masyarakat.

Baca Juga: Lindungi Profesi Advokat, Polri Diminta Sikat Preman di Sky Garden

Ketua Law Firm Hade Seno, Dede Supardi, SH., CPM., mengungkapkan rasa syukur dan kebanggaannya atas peresmian cabang baru dan pelantikan paralegal di Kabupaten Bogor.

"Jajaran paralegal di Kabupaten Bogor ini sekarang resmi menjadi bagian dari jaringan kerja kami. Acara ini menjadi wujud nyata dari komitmen kami dalam memperluas layanan hukum dan memberikan akses keadilan yang lebih merata bagi masyarakat di berbagai daerah, khususnya di Kabupaten Bogor,” katanya 

Ia juga menekankan peran strategis paralegal sebagai ujung tombak pelayanan hukum berbasis masyarakat. Di mana peran dan fungsi paralegal sebagai pendamping pengacara serta menjadi jembatan antara masyarakat dengan pengacara.

"Peran paralegal sangat strategis dalam memperkuat fondasi pelayanan hukum, terutama dalam membantu masyarakat memahami dan memperjuangkan hak-haknya. Kami berharap para paralegal yang dilantik hari ini mampu menjadi garda terdepan dalam memberikan edukasi hukum, pendampingan, serta penyelesaian masalah secara humanis dan profesional,” ungkap Dede Supardi.

Baca Juga: Sidang di PN Bandung: Kuasa Hukum Lisa Mariana, Minta RK Hadir Saat Persidangan

Firma hukum ini juga menyatakan komitmen jangka panjang terhadap pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia:

“Kami akan terus melakukan pelatihan dan pembinaan berkelanjutan, agar seluruh jajaran baik di pusat maupun cabang menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme, serta menjadikan nilai-nilai keadilan sebagai pedoman utama," jelasnya.

"Kepada para paralegal yang baru saja dilantik jalankan amanah ini dengan tanggung jawab, keikhlasan, dan semangat pengabdian. Bersama kita wujudkan layanan hukum yang inklusif, adil, dan bermartabat demi Indonesia yang lebih baik," imbuhnya.

Berikut nama-nama paralegal yang dilantik dan akan bertugas di wilayah Kabupaten Bogor:

1. Slamet Mujarotun
2. Azet Basuni
3. Sofiyan Syakur
4. Endang Soraya
5. Yudi Rustandi
6. Muhsin
7. Ujang Kamun

(Acep Mulyana)

Penyerahan hewan kurban dalam rangka Hari Raya Iedul Adha 1446 H/2025 ini merupakan salah satu program corporate social responsibility (CSR) EAL yang hadir di Megamendung, tepatnya di Desa Sukagalih, pada tahun 2021.

Camat Megamendung, Ridwan, mengapresiasi langkah Eiger dengan menyerahkan hewan kurban untuk masyarakat Megamendung. "Kami sangat berterima kasih kepada Eiger dan semoga berkah. Ini sangat bermanfaat bagi masyarakat terlebih saat ini kondisi perekonomian sedang kurang baik. Selanjutnya, hewan kurban ini akan kami salurkan kepada mustahik," ungkapnya, Jumat (6/6/2025).

Baca Juga: Pemkab Bogor Serahkan Hewan Kurban, Wabup Jaro Ade: Disalurkan ke DKM, Ponpes, hingga Yatim

Menurut Ridwan, apa yang dilakukan Eiger ini adalah salah satu bukti dari bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial pihak swasta terhadap masyarakat dan lingkungan. 

Sebelumnya, sambung Ridwan, Eiger juga telah membuktikan kepeduliannya membangun jembatan rawayan yang menghubungkan wilayah Cisarua dengan Megamendung saat wilayah Desa Cipayung diterjang banjir bandang beberapa bulan lalu.

"Pemerintah Kecamatan Megamendung pun sangat berharap kepada pihak swasta lainnya di lingkungan Kecamatan Megamendung untuk ikut peduli dan turun tangan bahu membahu berkolaborasi dalam memajukan pembangunan dan meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Bersama kita bisa," harapnya.

Sekadar informasi, peletakan batu pertama dan penandatanganan prasasti Pembangunan Ekowisata Eiger Adventure Land dilaksanakan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif saat itu, Sandiaga Salahuddin Uno, tahun 2021.

Baca Juga: Jelang Idul Adha 1446 Hijriah, Presiden Prabowo Subianto Serahkan Bantuan Sapi Kurban di Hambalang Bogor

Eiger Adventure Land direncanakan untuk menjadi ekowisata yang bernuansa lingkungan dengan konsep taman nasional. Kawasan ini memiliki total luas 325,89 Ha yang terdiri dari lahan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN VIII dan Zona Pemanfaatan Barubolang Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. 

Salah satu landmark utama yang direncanakan adalah jembatan gantung terpanjang di dunia dengan panjang 530 meter. 

(Acep Mulyana)

Selain aksi bersih-bersih Sungai Ciliwung dari beragam jenis sampah plastik, kegiatan ini diisi dengan penanaman pohon serta dialog seputar lingkungan hingga isu-isu hangat seputar Puncak dan Bogor Selatan.

Kegiatan dalam rangka Hari Jadi Bogor (HJB) ke-543 dan Hari Lingkungan Hidup ini dihadiri Camat Megamendung Ridwan, Kepala Desa Gadog Dedi Junaedi, pengurus dan anggota Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS), Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Witoro, seniman Abah Ukam, kader desa, dan jurnalis FWBS.

Baca Juga: PT BAP dan Multipihak Tanam Seribu Pohon di Puncak-Bogor, Kemenhut Ajak Gen-Z Lestarikan Alam

"Hari ini kita mengisi Hari Jadi Bogor dengan kegiatan penanaman 50 bibit pohon di sekitaran Bendung Cibalok Desa Gadog dan memungut sampah di sekitar aliran Sungai Ciliwung," jelas Kades Gadog Dedi Junaedi.

Kali Ciliwung telah menghidupi masyarakat di sepanjang alirannya selama berabad abad bahkan ribuan tahun. Oleh karenanya, sebagai pemberi kehidupan bagi manusia sudah saatnya kita tidak menista kali Ciliwung.

Seperti diungkapkan seniman dan budayawan Abah Ukam, tidak boleh lagi ada saluran pembuangan kotoran rumah tangga yang mengarah ke sungai.

"Kali Ciliwung bukan septic tank, itu namanya menghina sungai yang telah menghidupi kita ribuan tahun, di sini air bebas digunakan untuk irigasi pertanian, memasak, dan bebersih masuk PDAM jadi bayar," tambah Abah Ukam.

Baca Juga: Puncak Haji Dimulai, Puan Maharani Ingatkan Penyelenggara Beri Layanan Terbaik Bagi Jemaah

Ketua FPRB Kabupaten Bogor, Witoro, menyampaikan pentingnya kegiatan semacam ini dalam mendukung program mitigasi bencana. “Program pemutusan sampah di lingkungan sungai seperti ini adalah bagian penting dari mitigasi bencana. Ksmi juga rutin melakukan penanaman pohon sebagai bentuk adaptasi perubahan iklim yang berdampak langsung terhadap kelestarian alam, suplai oksigen, dan kehidupan masyarakat,” ungkap Witoro.

FPRB Kabupaten Bogor, lanjut Witoro, terdiri dari lima unsur utama: unsur pemerintahan, relawan, media, pengusaha, dan akademisi. Dalam praktiknya, forum ini menjalin sinergi dengan BPBD Kabupaten Bogor, BNPB, serta jejaring relawan kebencanaan nasional.

Selain kegiatan lapangan, FPRB juga memperingati Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang jatuh setiap Oktober. Peringatan ini dijadikan momentum untuk memperluas kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.

Baca Juga: Kapolsek Megamendung Berikan Wejangan ke Pelaku Curanmor, Ingatkan Tidak Mengulangi Perbuatannya

“Hari ini kita berkumpul bukan sekadar membersihkan sungai, tapi juga menanamkan semangat kolektif menjaga lingkungan dan mencegah bencana. Harapan kami, Kecamatan Megamendung bisa segera membentuk FPRB sendiri agar upaya pengurangan risiko bencana lebih sistematis dan berkelanjutan,” ujar Witoro.

Sedikitnya 40 karung sampah berhasil diangkut dari Sungai Ciliwung di sekitar Bendung Cibalok. Selain persoalan sampah dan lingkungan menyelamatkan kali Ciliwung juga menjauhkan resiko bencana alam saat cuaca ekstrem baik itu banjir dan longsor.

(Acep Mulyana)

Musda dihadiri oleh ratusan peserta yang merupakan perwakilan perangkat desa dari 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor. Dalam forum tersebut, peserta tidak hanya menetapkan kepemimpinan baru, tetapi juga mengangkat sejumlah isu strategis yang menyangkut nasib dan masa depan perangkat desa.

Salah satu isu utama yang dibahas adalah usulan agar perangkat desa memiliki Nomor Induk Aparatur Perangkat Desa (NIAPD) atau Nomor Induk Pegawai (NIP) tersendiri. Hal ini didorong oleh keunikan posisi perangkat desa.

Baca Juga: Ricky Kurniawan Dorong Alokasi Samisade, Pemekaran, dan Perlindungan Tenaga Migran

Perangkat yang termasuk dalam struktur perangkat desa itu meliputi Sekretaris Desa (Sekdes), Kepala Seksi (Kasi), Kepala Urusan (Kaur), dan Kepala Dusun (Kadus). Mereka semua nantinya akan terhimpun dalam satu sistem dan akan menerima NIAPD.

DPD PPDI juga terus memperjuangkan hak dan kesejahteraan kelembagaan desa, termasuk RT, RW, Linmas, Posyandu, dan unsur-unsur lainnya. 

“Ini bukan hanya menjalankan amanah organisasi, tapi juga menyentuh isu-isu strategis yang menyangkut masa depan perangkat desa, termasuk perjuangan regulasi seperti Perda dan Perbup yang mendukung kepastian status perangkat desa,” ujar Johan, sapaan akrab Asnawi.

Menurutnya, PPDI Kabupaten Bogor siap mengawal perubahan regulasi Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perangkat Desa. Saat ini, Perda tersebut tengah diturunkan ke dalam Peraturan Bupati (Perbup), yang sudah memasuki tahap public hearing, termasuk pembahasan pasal per pasal bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), dan PPDI.

Baca Juga: PT BAP dan Multipihak Tanam Seribu Pohon di Puncak-Bogor, Kemenhut Ajak Gen-Z Lestarikan Alam

“Perbup ini sangat penting karena mengatur soal Nomor Induk Aparatur Perangkat Desa (NIAPD), yang menjadi dasar hukum status perangkat desa secara resmi. Ini akan memperkuat posisi perangkat desa dalam struktur pemerintahan dan memberi kepastian hukum dalam pengangkatan maupun pemberhentian,” jelasnya.

Selama masa kepemimpinannya, Asnawi dikenal aktif mendorong peningkatan kesejahteraan dan kepastian hukum bagi perangkat desa. Ia juga intens membangun komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memperjuangkan hak-hak perangkat desa secara berkelanjutan.

Musda ke-2 DPD PPDI Kabupaten Bogor menghasilkan beberapa rekomendasi, antara lain peningkatan tunjangan perangkat desa, pelatihan administrasi digital, penguatan kelembagaan desa, dan mendorong percepatan pengesahan Perbup tentang NIAPD.

(Acep Mulyana)

Kegiatan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Hari Jadi Bogor (HJB) ke-543 ini diikuti oleh multipihak yang berkomitmen untuk melestarikan alam. 

Kegiatan ini dihadiri Kepala Pusat Pengembangan Generasi Pelestari Hutan pada BP2SDM Kementerian Kehutanan, Luckmi Purwandari, Direktur Utama PT BAP Sandi Adam SH, Mayor Inf Tb Eka Purnama (Korem 061/Suryakencana), Camat Cisarua Heri Risnandar, Kapolsek Cisarua Kompol Eddy Santosa, Koramil 0621-10/Cisarua-Megamendung, Kongres Advokat Indonesia (KOI), Pemdes Tugu Selatan, Plt Ketua PWI Kabupaten Bogor M Nurofik, Peradi, Ketua Forum Wartawan Bogor Selatan (FWBS) Acep Mulyana, LBH Gebrak, GCP, BNI, PKK, Karang Taruna, Pramuka, seniman dan budayawan, hingga sejumlah komunitas lain.

Baca Juga: Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Karang Taruna Tugu Selatan Geber Saba Desa

Dirut PT BAP, Sandi Adam SH menyampaikan bahwa kegiatan penanaman seribu pohon ini merupakan aksi lanjutan dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. "Penanaman pohon ini adalah bentuk komitmen kami dalam menjaga kelestarian alam sekaligus edukasi untuk masyarakat agar lebih peduli pada lingkungan. Sebelumnya kami bersama masyarakat Puncak melaksanakan aksi bersih-bersih dan berhasil mengumpulkan tiga ton sampah," ujarnya.

Bukan hanya itu, Sandi menjelaskan kegiatan ini juga diisi dengan pertunjukan seni bertemakan lingkungan, seperti musikalisasi puisi dan lagu, yang menggugah kesadaran akan pentingnya menjaga bumi. "Kami ingin menyampaikan pesan bahwa menjaga lingkungan bisa dilakukan dengan cara yang menyenangkan dan kreatif," kata Sandi.

"Dengan edukasi berkelanjutan dan aksi nyata, kami berharap bisa mengurangi risiko bencana serta menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman," imbuh Sandi.

Baca Juga: Sidak ke TPA Jatiwaringin, Hanif Faisol  Perintahkan Deputi Gakkum untuk segera Memverifikasi Lapangan

Sandi menambahkan, area Puncak Ajib sendiri seluas 11,26 hektar merupakan hasil KSO dengan PTPN 1 Regional 2. "Ajib sendiri memiliki makna adventure, jungle, inspiration, dan planting. Kami di sini membuat hutan dan upaya menyeimbangkan fungsi ekologi dan ekonomi. Kami berharap pula para pelaku wisata di Puncak agar ramah lingkungan," tegasnya.

Budayawan Puncak, Abah Yudi, berharap aksi penanaman pohon dilakukan secara berkelanjutan. "Kalau ada penanaman jangan 'cur laur', harus terus dipelihara. Jangan hanya jadi objek selfy. Karena ketika ditanam dari polybag ada masa transisi pohon untuk tumbuh. Libatkan warga yang ahli untuk menjaganya," ungkap dia.

Sementara itu, Camat Cisarua Heri Risnandar menyampaikan apresiasi atas inisiatif PT BAP. "Pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan seperti ini. Kami akan terus mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk kementerian dan komunitas, agar pelestarian lingkungan bisa berjalan berkelanjutan," ujarnya. 

Ia juga mengungkapkan rencana untuk mengajak perusahaan-perusahaan lain di wilayah Puncak untuk ikut serta dalam upaya penghijauan secara bertahap. "Ini bukan hanya tentang menjaga hutan, tapi juga membuka peluang ekonomi melalui pariwisata hijau dan lapangan kerja berbasis pemanfaatan hutan yang lestari," tambahnya.

Baca Juga: Kementerian Lingkungan Hidup Dorong Optimalisasi Produksi RDF di TPPAS Lulut Nambo 

Gen-Z Peduli Alam

Masih dalam acara yang sama, Kepala Pusat Pengembangan Generasi Pelestari Hutan pada BP2SDM Kemenhut, Luckmi Purwandari, mengajak seluruh generasi muda untuk melestarikan alam. "Saat ini 50 persen penduduk Indonesia adalah generasi muda, generasi z (gen-z). Bayangkan jika semua mau belajar dan menularkan pelestarian lingkungan dan hutan," ucapnya.

Kemenhut, kata Luckmi, sedang fokus melakukan review dan evaluasi dan menggelorakan semangat generasi muda agar melakukan prilaku yang adil terhadap alam. "Apa yang kita lakukan terhadap alam maka alam berdampak terhadap manusia. Ayo hentikan penggunaan sampah plastik. Hari ini kita dihadapkan pada tiga persoalan utama lingkungan, yaitu climate change, terancamnya keanekaragaman hayati, dan pencemaran sampah serta limbah," papar dia.

Ia pun berharap kegiatan yang digagas PT BAP ini tidak hanya berhenti hari ini tapi harus berkelanjutan dan dilakukan secara kolektif sehingga menjadi budaya.

(Acep Mulyana)

Heri, Koordinator Teritori Penanaman dari PT Sumber Sari Bumi Pakuan (SSBP), menjelaskan bahwa pohon damar memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan nilai ekonomi yang signifikan.

"Pohon damar menghasilkan getah atau resin (kopal) yang banyak digunakan dalam berbagai industri. Selain itu, kayunya juga memiliki nilai ekonomis," ujarnya, Selasa (3/6/2025).

Baca Juga: Ingatkan Potensi Tanah Longsor, BPBD Sebut Ini Zona Menengah, Warga Diminta Waspada

Heri menyampaikan bahwa penanaman pohon damar juga menjadi simbol persahabatan dan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan, terutama di kawasan lintas Puncak–Cianjur yang rawan longsor.

Sebagai bagian dari ekosistem hutan tropis, pohon damar mampu menjaga keseimbangan habitat serta mengurangi risiko bencana seperti tanah longsor.

PT SSBP terus mendorong kolaborasi berbagai pihak dalam upaya penanaman pohon damar ke depannya.

"Pohon damar sudah teruji efektif menyerap air hujan, sehingga sangat cocok ditanam di kawasan rawan longsor seperti Puncak," tandas Heri.

(Acep Mulyana)

Dalam kesempatan tersebut, politisi Gerindra yang berpengalaman menjadi anggota dewan selama 4 periode mewakili Dapil VI Kabupaten Bogor ini pun menyampaikan pentingnya perlindungan tenaga kerja migran seperti diatur dalam Perda Provinsi Jabar Nomor 2 Tahun 2021. Sebab, tidak sedikit warga Jabar yang bekerja di luar negeri sebagai TKI, masih terjadinya kasus-kasus penyelenggara TKI palsu, serta kasus-kasus kekerasan yang menimpa TKI.

Baca Juga: Siapkan Wadah Bagi Calon Wirausaha Muda, Pemkot Bandung akan Bangun UMKM Center

Samisade

Menjawab aspirasi warga yang merasa desanya masih tertinggal dalam pembangunan dan kesejahteraan, H. Ricky Kurniawan menegaskan bahwa dirinya telah mendorong agar dana Satu Miliar Satu Desa (Samisade) yang digulirkan Pemkab Bogor agar dapat dialokasikan pula untuk sektor noninfrastruktur. Misalnya untuk penanganan sampah dan peningkatan perekonomian masyarakat.

"Saya sudah mendorong dan sampaikan ke Bupati Bogor agar dana Samisade atau Dana Desa itu tidak semua habis untuk infrastruktur. Tapi dalam pelaksanaannya mungkin masih menunggu Peraturan Bupati," ungkapnya.

"Untuk keluhan-keluhan lainnya yang disampaikan warga misalnya terkait perbaikan majelis taklim akan saya bantu secara pribadi. Sedangkan soal kesejahteraan guru ngaji, rutilahu, penanganan rawan bencana, itu semua akan saya dorong ke dinas terkait," ujarnya.

Pemekaran Wilayah

H Ricky Kurniawan juga menyinggung soal pemekaran wilayah kota/kabupaten yang ingin menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB). Menurutnya DPRD terus mendorong agar wilayah Jawa Barat terjadi pemekaran dari 27 menjadi 40 kota/kabupaten termasuk pemekaran desa.

Baca Juga: Ketua DPRD Sastra Winara Ajak Anak Muda Kabupaten Bogor Manfaatkan Keberadaan Balai Latihan Kerja

"Saat ini dana perimbangan pusat ke daerah Jabar masih belum seimbang. Padahal jumlah penduduk Jabar 51 juta atau 1/5 jumlah penduduk Indonesia. Dan saya sudah sampaikan ke Gubernur KDM bahwa soal pemekaran di Kabupaten Bogor menjadi privilege (hak istimewa)," ungkap adik Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon ini.

Sementara itu, Ketua PAC Partai Gerindra Kecamatan Cigombong, Diah, menyatakan terimakasihnya atas kontribusi positif Ricky Kurniawan selama empat periode menjadi anggota dewan. 

"Saya berharap sosialisasi Perda ini dapat membawa manfaat serta dapat terus bersinergi antara pemerintah, wakil rakyat, dan masyarakat," tutupnya.

(Acep Mulyana)

"Makanya saya setuju jika setiap desa bisa melakukan pengelolaan sampah secara mandiri," katanya. 

Kondisi yang memprihatinkan ini direspons Ketua Asosiasi Pemerintah Desa (Pemdes) Kecamatan Ciawi, Baban Subandi, A.Md. 

Baca Juga: Kelola Sampah di TPAS Galuga Berbasis Sanitary Landvile, Pemkab Bogor dan Pemkot Bogor Perkuat Kerjasama

Selain mengapresiasi lomba kebersihan tingkat desa se-Kecamatan Ciawi, Baban berharap setiap desa dapat mengalokasikan dana Satu Miliar Satu Desa (Samisade) untuk penanganan sampah.

"Apdesi Kecamatan Ciawi telah menyuarakan aspirasi dalam forum dengan Bupati Bogor, khususnya mengenai pemanfaatan alokasi bantuan keuangan (Samisade) dari Pemkab Bogor agar bisa digunakan untuk pengelolaan sampah di tingkat desa. Mudah-mudahan usulan kita ini dijadikan bahan dasar untuk penyusunan Peraturan Bupati (Perbup),” ungkapnya.

Baban menjelaskan, salah satu permasalahan utama dalam pengelolaan sampah adalah ketiadaan tempat pembuangan sementara (TPS) di sebagian besar desa. Hal ini terjadi karena desa tidak memiliki lahan sendiri atau belum ada lahan hibah dari pihak lain.

“Ketika masyarakat ingin membuang atau akan dikolektifkan oleh pengurusnya, kami masih kebingungan tempat pembuangan sampah sementaranya,” ujarnya.

Baca Juga: Bupati Bogor dan Menteri LHK Bahas Langkah Strategi Pengelolaan TPAS Galuga Berbasis Sanitary Landfill

Makanya sebagai solusi, lanjut Baban, perlu adanya pengelolaan sampah secara mandiri dengan dukungan sarana-prasarana yang akan dituangkan dalam Perbup melalui bankeu Samisade yang direncanakan naik dari Rp1 miliar menjadi Rp1,5 miliar per desa.

“Harapannya ini bisa berkesinambungan, bisa terus dilanjutkan sehingga menciptakan wilayah yang bersih, indah, dan nyaman,” pungkasnya.

Desa Teluk Pinang Juara 1 Lomba Kebersihan 

Sementara itu, Desa Teluk Pinang, berhasil meraih juara pertama Lomba Kebersihan Desa Tingkat Kecamatan Ciawi dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Bogor (HJB) ke-543 tahun 2025. Posisi kedua dan ketiga diraih oleh Desa Ciawi dan Desa Bendungan.  

Atas prestasi ini, Desa Teluk Pinang akan mewakili Kecamatan Ciawi ke tingkat kabupaten dalam ajang serupa. 

Kepala Desa Teluk Pinang, Ahmad Rifai, menyatakan keberhasilan tersebut bukan sekadar untuk meraih kejuaraan. Menurutnya, kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama dan suatu keharusan.  

"Ke depan, kami akan meningkatkan persiapan untuk maju ke tingkat kabupaten. Khususnya di RW 08, yang menjadi lokasi penilaian, kami sedang mempersiapkan kunjungan dari Ibu Bupati terkait kegiatan PKK," ujar Ahmad Rifai, Selasa (3/6/2025).  

Rifai mengungkapkan, Pemdes Teluk Pinang aktif menggerakkan gotong royong melalui Program Rumah Desa Sehat (RDS) dan Kampung Ramah Lingkungan (KRL).  

"Di RW 08 terdapat program KRL dan RDS. Setiap minggu kami rutin mengadakan kegiatan kebersihan," kata Ade Tahu, sapaan akrabnya.

(Acep Mulyana)

Perangkat yang diberikan adalah HT Alinco VHF/UHF Dual Band FM Transceiver DJ-CRX7 buatan Jepang, yang dikenal handal dalam mendukung komunikasi dua arah di medan menantang.

Kepala Desa Tugu Selatan, M. Eko Windiana, menyampaikan bahwa distribusi HT ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistem komunikasi di wilayah yang rawan bencana, seperti banjir dan tanah longsor.

Baca Juga: Dinas Sosial Jabar Salurkan Bantuan Logistik, Dukung Dapur Umum Penanganan Bencana Longsor Cirebon

“Kami membagikan HT kepada seluruh RW dan RT sebagai bagian dari pemanfaatan dana desa. Karena Tugu Selatan berada di wilayah rawan bencana, komunikasi antarwilayah sangat penting agar informasi terkait lingkungan atau kejadian darurat bisa tersampaikan lebih cepat dan efektif,” jelas Eko.

Dalam pengelolaan frekuensi dan pemeliharaan perangkat, pihak desa bekerja sama dengan RAPI (Radio Antar Penduduk Indonesia) Kecamatan Cisarua, yang juga akan mengatur penggunaan frekuensi khusus dalam sistem komunikasi desa (Siskomdes).

Sementara itu, Ketua Paguyuban RT-RW Tugu Selatan, Oman, mengapresiasi langkah ini dan menekankan pentingnya perangkat tersebut dalam menghadapi situasi darurat.

 “Kami berterimakasih kepada Pemdes atas dukungan ini. HT ini sangat membantu, apalagi dalam kondisi bencana atau kebakaran. Komunikasi jadi lebih cepat dan akurat. Tapi karena ini inventaris desa, jika masa jabatan kami berakhir, perangkat harus dikembalikan ke Pemdes,” ungkap Oman.

Penyaluran HT ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan respons cepat antarwilayah, khususnya dalam menghadapi potensi bencana di Desa Tugu Selatan.

(Acep Mulyana)

Sebagai informasi, Poktan Hurip Jaya secara sah telah menjadi mitra Bulog Cabang Bogor berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada Maret 2025 lalu. Poktan yang melaksanakan PKS dengan Bulog hanya dua di Kabupaten Bogor, termasuk Poktan Pagoda Mas Kecamatan Jonggol.

"Sejak terjadinya PKS dengan Bulog, kami berwenang untuk menampung dan melakukan pembelian GKP dari petani dari wilayah selatan dan barat Kabupaten Bogor sesuai dengan peraturan terbaru pemerintah Rp6.500/kilogram," ujar Ketua Poktan Hurip Jaya, Fauji, Minggu (1/6/2025).

Baca Juga: Wakil Bupati Bogor Jaro Ade Cek Ketersediaan Beras Bulog dan Sidak Pasar Leuwiliang Jelang Ramadan

Fauji menegaskan, kendati memiliki kewenangan pihaknya tidak berani 'memainkan' harga pembelian GKP. "Poktan Hurip Jaya hanya mendapatkan pendapatan dari usaha penggilingan gabah menjadi beras. Jadi kami mengirim ke Bulog sudah dalam bentuk beras," ungkapnya yang ditemui di tempat penggilingan padi miliknya.

Fauji menambahkan, setelah pemerintah menetapkan HPP GKP yang ditindaklanjuti dengan program kemitraan Bulog dengan Poktan, dampak positif mulai banyak dirasakan.

"Sekarang petani lebih diuntungkan karena sebelumnya hanya dihargai Rp5.000/kg. Kedua, kualitas beras menjadi jauh lebih baik, tak lagi bau dan berkutu. Ketiga, rantai pasok beras menjadi lebih lancar, dan keempat kestabilan harga beras menjadi lebih terjaga, terlebih pemerintah menekan impor beras," papar Fauji.

Baca Juga: Alex Indra Lukman Ingatkan Inpres Soal Gabah/Beras Picu Gejolak di Petani Jika Tak Transparan

Sebagai informasi, sebelumnya pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) menunjukkan komitmennya untuk melindungi petani dan mempercepat tercapainya swasembada pangan dengan menetapkan HPP GKP di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kg.

Kebijakan itu tertuang dalam Keputusan Kepala Bapanas Nomor 14 Tahun 2025 yang menggantikan Keputusan sebelumnya. Selain itu, kebijakan ini juga menghilangkan rafaksi harga gabah, yang selama ini menjadi kendala dalam harga jual gabah petani.

Penetapan HPP GKP yang lebih tinggi diharapkan dapat memberikan perlindungan lebih bagi petani, sehingga mereka tetap semangat berproduksi untuk mendukung swasembada pangan.

“HPP GKP di petani sebesar Rp6.500 per kg. Penyesuaian ini dilakukan agar para petani tetap semangat berproduksi demi swasembada pangan,” ujar Kepala Bapanas, Arief.
(Acep Mulyana)

Kegiatan ini melibatkan partisipasi aktif dari warga, pemerintah desa, serta berbagai elemen lokal. Agenda yang dilaksanakan antara lain kerja bakti bersih lingkungan, pemeriksaan kesehatan gratis, talkshow lingkungan, penanaman pohon, ngopi bersama, pembagian doorprize, makan bersama (ngaliwet), hingga pertunjukan seni.

Kepala Desa Tugu Selatan, M. Eko Windiana, menyambut positif inisiatif Karang Taruna dalam menggerakkan aksi sosial lingkungan yang berkelanjutan. Ia menyebut kegiatan ini sebagai langkah awal penting bagi pemuda untuk membangun kolaborasi dengan pemerintah desa.

Baca Juga: Perkuat Ketahanan Pangan dan Lestarikan Lingkungan, Wabup Bogor Jaro Ade Distribusikan 500 Ribu Bibit Pohon

"Baru kali ini pemuda lewat Karang Taruna turun langsung, berkordinasi, dan bergerak bersama dengan pemerintah desa untuk membersihkan lingkungan sekaligus mengedukasi masyarakat agar lebih peduli dan kompak dalam menjaga alam,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Eko juga mengumumkan pengadaan alat komunikasi radio HT bagi seluruh RT dan RW di Desa Tugu Selatan, yang dananya bersumber dari Dana Desa. Alat ini akan digunakan untuk mendukung koordinasi warga, terutama dalam kegiatan Jumat Bersih dan pemantauan keamanan lingkungan.

Menariknya, acara juga dimeriahkan oleh penampilan seniman lokal yang mempersembahkan lagu berjudul "Hariwang Bapak Aing". Lagu ini merupakan bentuk keprihatinan terhadap kondisi lingkungan sekaligus ajakan untuk menjaga alam, khususnya bagi masyarakat Jawa Barat.

Ketua Karang Taruna Sinar Pangrango, Sandika, menyatakan kegiatan berlangsung lancar dengan antusiasme tinggi dari masyarakat.

"Alhamdulillah, Saba Desa ke-4 ini berjalan tertib dan lancar. Kegiatan dimulai secara simbolis dengan penyerahan sapu, lalu kami keliling kampung untuk bersih-bersih. Terasa sekali kekeluargaan dan semangat gotong royongnya," katanya.

Baca Juga: Mitigasi Bantaran Sungai, Karang Taruna Kecamatan Bogor Selatan Susuri Cisadane

Ketua Karang Taruna Kecamatan Cisarua, A. Ghaffer, menilai bahwa kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan kesehatan.

"Alhamdulillah, semakin banyak warga dan lembaga yang terlibat. Ini bukti bahwa kesadaran menjaga lingkungan mulai tumbuh dari tingkat desa," tuturnya.

Karang Taruna Kecamatan Cisarua merencanakan kegiatan Saba Desa berikutnya akan digelar bulan depan di Desa Tugu Utara, dengan harapan semakin banyak warga yang terlibat dalam gerakan kolektif menyelamatkan lingkungan hidup.

(Acep Mulyana)

"BLT akan diganti dengan padat karya. Alasannya karena selama ini uang BLT banyak yang tidak tepat sasaran. Bukan hal aneh jika selama ini uang BLT banyak dipakai untuk membayar tagihan bank emok, cicilan motor, pinjol, dan seterusnya," ungkap Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat asal Dapil VI Kabupaten Bogor, Samsul Hidayat, dalam acara penyebarluasan Perda di Kampung Tipar, Desa Ciawi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Minggu (1/6/2025).

Samsul Hidayat menjelaskan, dalam program Padat Karya itu bisa dalam bentuk kegiatan membersihkan sungai atau fasilitas umum.

Baca Juga: Pastikan Berjalan Lancar, Babinsa Dampingi Penyaluran BLT Dana Desa

"Setiap warga yang terlibat dalam padat karya ini menerima honor sesuai dengan UMR, jadi lebih tepat sasaran dan tepat guna," jelas Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Jabar itu. 

Penggantian BLT menjadi program Padat Karya itu bermula dari kasus di Desa Wangunjaya, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut, Jawa Barat belakangan ini.

Diceritakan, seorang ibu tua di pelosok desa hidup dalam keterbatasan, tanpa tahu namanya dipakai sebagai penerima bantuan sosial sejak tahun 2021. Uang dicairkan, ATM dibuat, tetapi dana BLT tidak pernah diterimanya. 

Keluhan warga itu antara lain penanganan sampah, kebersihan lingkungan, banyaknya pengangguran, infrastruktur jalan lingkungan, gedung kantor desa dan gedung serbaguna, potensi pariwisata yang belum maksimal, kesehatan, hingga program ketahanan pangan.

Samsul Hidayat menegaskan bahwa dirinya tak akan memberikan janji, namun akan bergerak cepat terhadap semua persoalan yang keluhkan warga Desa Ciawi.

Baca Juga: Ismail Geber Sosper KLA, Warga Sukagalih Curhat Minimnya Sekolah hingga Lowongan Kerja

"Saya akan dorong dinas terkait untuk segera turun ke Ciawi menjawab kebutuhan bapak ibu semuanya. Silakan lengkapi dengan mengirim surat sebagai dasar bagi saya," ujar politis Partai Golkar itu. 

Selain membahas permasalahan warga, dia juga membeberkan sejumlah peluang usaha bagi masyarakat, antara lain mendirikan dapur sehat dalam mendukung program makanan bergizi gratis (MBG). 

"Pemerintah sangat terbuka agar masyarakat ikut terlibat program MBG, agar tidak hanya dikuasai investor besar. Sebab, aturannya, jarak sekolah ke dapur MBG maksimal harus 20 menit. Berarti harus dari lingkungan sekitar. Asalkan perizinan lengkap dan bisa daftar secara online. Insha Allah kami akan melaksanakan bimtek soal dapur MBG," ujarnya.

Baca Juga: Ketua DPRD Kabupaten Bogor Manfaatkan Ini Untuk Denger Keluhan Warga

Pada sektor kesehatan, dirinya telah berkoordinasi dengan DPR RI agar menghentikan pembangunan Puskesmas. 

Namun diganti dengan pembangunan Puskesmas Rawat Inap.

“Ini untuk mengatasi persoalan antrean pasien di RSUD,” katanya. 

Pengaduan resmi ke Ombudsman di antaranya disampaikan Karukunan Wargi Puncak (KWP). "Karena jelas ada indikasi pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas Angkutan Jalan pasal 138-139. Hal ini tidak bisa dibiarkan agar ke depan semua Instansi agar berhati-hati dalam membuat sebuah kebijakan," kata Ketua KWP, Dede Rahmat, Minggu (1/6/2025).

Baca Juga: Long Weekend Arus Lalu Lintas Kawasan Puncak Mulai Padat, Polres Bogor Siagakan Sistem One Way

Kritik terhadap kebijakan KDM yang meliburkan angkot di kawasan  wisata Puncak juga dilontarkan Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS). 

"Kebijakan KDM meliburkan angkot di jalur wisata Puncak setiap tanggal merah dengan alasan mengurangi kemacetan itu kebijakan sepihak. Justru memicu gelombang keluhan warga, terutama para ibu rumah tangga dan pelaku usaha mikro di wilayah Ciawi, Megamendung, dan Cisarua. Banyak warga terkena dampak. Ketika angkot libur,  mereka harus keluar anggaran lebih, harus menggunakan ojeg yang hampir tiga kali lipat dari ongkos angkot. Sedangkan yang sama sekali tak punya uang terpaksa berjalan kaki," papar Sekjen AMBS, Azet Basuni, Sabtu (31/5/2025).

Menurut Azet, tak adil jika angkot dijadikan tersangka penyebab macet di Puncak. "Sebab setiap hari libur dan akhir pekan yang menyebabkan macet di Jalan Raya Puncak itu akibat masuknya ribuan kendaraan pribadi berplat nomor B asal Jabodetabek," tegasnya.

Pihaknya berharap kebijakan tersebut dapat dievaluasi dan direvisi dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. "Terlebih pantauan kami masih ada angkot yang mengangkut penumpang pada Sabtu dan Minggu dengan cara kamuflase menutup pintu angkot," ungkapnya.

Baca Juga: Tertibkan Angkot, Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin Sebut Banyak Kendaraan yang Sudah Usang 

Dua Hari Sopir Angkot Terima Rp400 Ribu

Selama dua hari diliburkan, para sopir angkot mendapatkan kompensasi Rp200 ribu per hari (Rp400 ribu). Per angkot terdapat dua orang sopir dan satu orang pemilik angkot yang menerima kompensasi.

Sedangkan angkot yang mendapatkan kompensasi adalah trayek Bogor-Cisarua, Bogor-Cibudeg, dan Ciawi-Pasir Muncang.
(Acep Mulyana)

Selama enam bulan pertama sejak dilantik, Ismail memiliki tugas melaksanakan 12 kali sosper. Pada Sabtu (31/5/2025), kegiatan sosper dilaksanakan di Kampung Cihanjawar, Desa Sukagalih, Kecamatan Megamendung.

Dalam kesempatan tersebut Anggota DPRD asal Dapil 3 ini menyampaikan dalam mewujudkan program Kabupaten Bogor Layak Anak memerlukan tanggung jawab bersama multipihak.

Di mana dalam Pasal 4 Perda No 3/2023 dijelaskan bahwa hak anak wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan dari orang tua, keluarga, dunia usaha, dan masyarakat yang meliputi:

Baca Juga: Sidang di PN Bandung: Kuasa Hukum Lisa Mariana, Minta RK Hadir Saat Persidangan
a. hak sipil dan kebebasan;
b. hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
c. hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
d. hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
e. perlindungan khusus Anak.

Warga Curhat

Ismail mengatakan, kegiatan sosper ini sekaligus menjadi kesempatan yang baik untuk bertemu dan bersilaturahmi dengan masyarakat di setiap desa sekaligus menyerap aspirasi masyarakat.

Terbukti, dalam kegiatan Sosper tersebut banyak warga Desa Sukagalih yang meminta agar di wilayah Desa Sukagalih dan sekitarnya diperbanyak gedung SMP dan SMA negeri agar warga dan meminta agar menghapus sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru.

Warga juga meminta agar setiap perusahaan memprioritaskan tenaga kerja lokal dari warga sekitar. "Kalau ada peluang pun susah masuk kecuali ada bantuan orang dalam," cetus warga.

Kepala Desa (Kades) Sukagalih, Sudarman, yang hadir dalam kegiatan ini membantu menjelaskan bahwa dirinya bersama Camat Megamendung sudah menyampaikan aspirasi warga yang menginginkan perbanyakan SMP dan SMA melalui audiensi dengan Komisi IV dan Dinas Pendidikan. 

Baca Juga: Dorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, Wamendag: Perempuan Maju, Ekonomi Tangguh

"Meski bukan kewenangan Komisi I, aspirasi bidang pendidikan ini akan disampaikan ke Kepala Dinas Pendidikan. Terkait ketenagakerjaan, kami selalu sidak ke perusahaan-perusahaan dan pada saat perusahaan mengajukan perizinan maka minimal 30 persen harus menerima tenaga kerja lokal dari warga sekitar," timpal Ismail.
(Acep Mulyana)

Pantauan pada Jumat, 30 Mei 2025 jumlah kendaraan yang memasuki kawasan Puncak sebanyak 5.500 unit baik roda empat dan roda dua. Menurut Kasat Lantas Polres Bogor, AKP Rizky Guntama, rekayasa lalu lintas di kawasan Puncak dimulai lebih awal yaitu sejak Rabu sore, 28 Mei 2025, dan berlanjut hingga Minggu malam, 1 Juni 2025.

Jika tak ingin terjebak macet di kawasan Puncak, berikut ini beberapa panduan bagi para pengguna kendaraan:

Jadwal Buka Tutup Puncak (One Way)

Pukul 08.00 hingga 12.00 WIB: Buka hanya untuk arah ke Puncak. Arah ke Jakarta dan Ciawi ditutup. Ada pengalihan untuk kendaraan yang mengarah ke bawah.

Baca Juga: Puluhan Pedagang Liar di Puncak Kembali Digaruk Satpol PP

Pukul 13.00 hingga 16.00 WIB: Buka untuk arah Jakarta dan Ciawi saja. Jalur menuju Puncak ditutup, dengan pengalihan kendaraan.

Meski begitu, tidak menutup kemungkinan adanya penyesuaian tambahan jika melihat situasi dan kondisi. Tentunya dengan mempertimbangkan volume kendaraan yang ada.

Sistem Ganjil Genap (Gage)

Berikut adalah jadwal pelaksanaan sistem ganjil genap selama periode libur:

Rabu, 28 Mei 2025 (sore hari): Ganjil (plat ganjil).

Kamis, 29 Mei 2025: Ganjil (plat ganjil).

Jumat, 30 Mei 2025: Genap (plat genap).

Sabtu, 31 Mei 2025: Ganjil (plat ganjil).

Minggu, 1 Juni 2025: Genap (plat genap).

Aturan ini mulai dilaksanakan sejak Rabu sore pukul 14. 00 WIB dan berakhir pada Minggu tengah malam pukul 00. 00 WIB. Lokasi untuk pengecekan akan meliputi: Pintu masuk serta area sekitar Exit GT Tol Ciawi Km 46+500. Simpang Gadog. Jalan Ciawi, Kabupaten Bogor.

Baca Juga: Libur Panjang, Wisatawan Mulai Padati Kawasan Puncak Bogor, Puncak Arus Kepadatan Diprediksi Sabtu

Rute dari Simpang Gadog sampai ke Simpang Empat Tugu Lampu Gentur, Kabupaten Cianjur. Jika kendaraan Anda tidak memenuhi persyaratan, petugas berhak meminta Anda untuk kembali. Maka dari itu, pastikan nomor plat kendaraan Anda sesuai dengan tanggal keberangkatan agar tidak menghadapi kendala selama perjalanan.

Jalur Alternatif Menuju Puncak

Pengguna kendaraan dapat memilih opsi alternatif menuju Puncak agar tak terjebak macet saat diberlakukan rekayasa arus lalu lintas. Berikut beberapa jalur yang bisa dilintasi jika sedang ada pengaturan lalu lintas.

1. Jalur Sentul – Babakan Madang – Megamendung (Lingkar Utara)

Dari Jakarta dan Depok, bisa keluar melalui pintu tol Sentul Selatan. Kemudian ambil rute menuju Babakan Madang atau Perumahan Bukit Pelangi (Rainbow Hill). Kemudian menyusuri Jalan Gunung Geulis-Pasir Angin dan akan tiba di Jembatan Gadog, Megamendung. Selanjutnya, bisa berbelok ke kanan menuju di Vimala Hills di Simpang Gadog. Dari sini bisa lanjut ke kawasan Lingkar Selatan melalui jalan alternatif Cikopo Selatan.

2. Jalur Ciawi-Bendungan-Cikopo Selatan (Lingkar Selatan)

Dari arah Jabodetabek, Bogor, dan Ciawi keluar pintu tol Jagorawi di Simpang Ciawi atau dari arah Kota Bogor melalui Tajur terus menyusuri Jalan Moch Toha sampai Jembatan Ciasin (Bendungan-Ciawi). Kemudian berbelok ke kanan, lurus hingga Simpang Sukabirus (Jalan Cikopo Selatan, Megamendung). Kemudian berbelok ke kanan menuju arah Pasar Pasir Muncang, Desa Sukagalih, dan Desa Kuta. Di titik Kampung Cidokom Desa Citeko, selanjutnya bisa berbelok ke arah Lembah Nyiur, ke Pasar Cisarua, ke Citeko, atau ke arah Taman Safari.

Baca Juga: Forum UMKM Cisarua Ajak Pedagang Puncak Bersinergi Demi Usaha Berkelanjutan

2. Jalur Cileungsi – Jonggol – Cariu

Dari arah Jabodetabek melintas Jalan Tol Jagorawi dan keluar pintu tol Cibubur. Terus menyusuri jalur Transyogi Cibubur-Gunung Putri-Cileungsi-Jonggol-hingga Cariu dan Tanjungsari menuju wilayah Cianjur.

3. Jalur Katulampa

Dari Cibinong atau Bogor bisa pula memilih jalur Jalan Katulampa. Dari jalan Raya Bogor-Jakarta keluar di Pasar Ciluar atau di Simpang Pomad. Di Cimahpar bisa melintasi jalur R3 berakhir di Katulampa atau via jalur Summarecon. Dari Katulampa bisa melintasi jalur R2 ke Pasar Ciawi atau R4 ke Pasir Angin (Jembatan Gadog).

4. Jalur Cinangka

Dari arah Sentul (Gunung Geulis), tepatnya di Pasir Angin (sebelum Café Kolecer) berbelok ke kiri menyusuri jalur Jalan Cinangka melintasi Desa Cipayung. Jalur ini punya banyak tanjakan dan tikungan tajam hingga berujung di Simpang Megamendung atau Cilember Cisarua.

(Acep Mulyana)

Berdasarkan kinerja dan program kerja yang telah dilaksanakannya sesuai dengan fungsi atributif dan delegatif, Camat Megamendung beserta jajaran dibantu para Kepala Desa sukses melaksanakan program-program prioritas sesuai dengan kebutuhan mendesak masyarakat.

Antara lain, pelayanan administratif kecamatan yang representatif dan ramah anak, berkoordinasi aktif dengan desa-desa untuk memastikan program prioritas berjalan sesuai arahan Bupati Bogor, mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan serta menangguhkan penyaluran anggaran desa hingga ada bukti visual pelaksanaan kegiatan kebersihan. 

Baca Juga: Ketua DPRD Sastra Winara Ajak Anak Muda Kabupaten Bogor Manfaatkan Keberadaan Balai Latihan Kerja

Dalam bidang pendidikan, Camat Megamendung berinisiatif dan berpartisipasi aktif memfasilitasi pembukaan SMP Negeri 4 Megamendung dan melakukan merger tujuh sekolah dasar untuk efisiensi dan peningkatan mutu pendidikan.

Dalam upaya mengatasi kemacetan sejak tahun 2000, sejak tahun 2024 menginisiasi pelebaran dan peningkatan jalan alternatif lingkar selatan dengan mendorong swadaya masyarakat melalui hibah tanah untuk pelebaran jalan di titik-titik rawan kemacetan. Hal ini sudah terrealisasi dengan jumlah hibah 1.400 bidang tanah.  Jika dirupiahkan menghemat APBD sebesar Rp4,248 miliar. 

Dalam upaya mendukung kemajuan pariwisata, Camat Megamendung 
Camat Megamendung membentuk Linmas Wisata sebagai upaya mengurai kemacetan serta menjaga premanisme berkedok tukang parkir atau Pak Ogah di sepanjang jalur wisata.

Baca Juga: Mitigasi Bantaran Sungai, Karang Taruna Kecamatan Bogor Selatan Susuri Cisadane

Di bidang kesehatan, melakukan program penekanan angka stunting melibatkan pengusaha sebagai bapak asuh, penguatan posyandu, pemberdayaan kader, edukasi gizi keluarga, dan integrasi lintas sektor untuk efektivitas program kesehatan ibu dan anak.

Sedangkan dalam penanganan bencana dan tanggap darurat yang terjadi di Megamendung,  bekerjasama dengan pihak swasta melalui program CSR non-APBD dengan biaya kurang lebih Rp400 juta. Pembangunan jembatan rawayan secara cepat hanya dalam waktu delapan hari kerja.

Selain itu, Camat Megamendung sukses menyelesaikan batas wilayah Desa Cipayung dan Desa Cipayung Girang yang berlarut-larut selama 32 tahun. Pada tahun 2024 diinisiasi oleh Camat Megamendung untuk diselesaikan melalui pendekatan mediasi, kolaborasi, dan komunikasi intensif.

Kecamatan Megamendung mendapatkan penghargaan lunas PBB dan PPAT terbaik se-Kabupaten Bogor, dibuktikan dengan meningkatnya pendapatan bidang pajak dari target Rp130 miliar terrealisasi Rp230 miliar.

Ditambah lagi juara satu pawai ta'aruf tingkat Kabupaten Bogor dan mewakili Kabupaten Bogor dalam MTQ tingkat Provinsi Jawa Barat.

"Capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi antara kecamatan dan Kepala Desa serta berkoordinasi dengan lintas sektor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," ucap Camat Megamendung, Ridwan, dalam acara Kunjungan Kerja Bupati dan Wakil Bupati Bogor, Jumat (30/5/2025).

Baca Juga: Bangunan Liar di Rancabungur Ditertibkan Jelang HJB, Pemdes Pasirgaok: Bakal Dibangun Tugu Perbatasan

Sementara itu, Wakil Bupati Bogor H Ade Ruhandi SE mengapresiasi langkah dan program nyata yang telah dilakukan Camat Megamendung bersama para Kades se-Megamendung. 

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati secara simbolis menyerahkan bantuan ratusan bibit pohon kepada para Kades agar kondisi alam Kabupaten Bogor lebih asri dan mengurangi bencana alam.

(Acep Mulyana)

"PKL liar yang berjualan di sepanjang Jalan Raya Puncak ada sekitar 80-an. Semua dibongkar oleh Satpol PP gabungan," ujar Peber, petugas pelaksana Seksi Ketertiban Umum (Tibum) Kecamatan Cisarua, Kamis (29/5/2025).

Menurutnya, bangunan semi permanen seperti gerobak, kursi, meja, dan terpal milik para pedagang dibongkar dan diangkut oleh petugas.

Baca Juga: Peluncuran Program Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Serentak di Kabupaten Bogor

"Penertiban rutin ini terus kami lakukan di sepanjang Jalan Raya Puncak. Bahkan ada kursi dan terpal yang disembunyikan oleh pedagang disemak-semak kebun teh yang kami temukan langsung diangkut," lanjut Peber.

Peber menegaskan bahwa penyisiran akan terus dilakukan hingga kawasan Puncak benar-benar steril dari PKL liar.

"Besok kami akan melanjutkan patroli rutin untuk memantau jika masih ada PKL yang kembali berjualan," tandasnya.

(Acep Mulyana)

Aksi berujung damai setelah pihak manajemen menerima perwakilan warga untuk beraudiensi dan menyampaikan aspirasinya.

Kepala HRD PT Mega Lifesciences, Febri Digita, menyampaikan bahwa perusahaan telah mengalami transisi besar sejak PT Kutamet diakuisisi oleh PT Mega Lifesciences pada 2019 dan terkendala Pandemi COVID-19.

 Baca Juga: Aksi Damai Forum Jajaka dan Petani Terkait Konflik Agraria di Parung Bogor

“Memang banyak rencana sosial yang tidak bisa dijalankan selama pandemi. Di sisi lain, terjadi pergantian manajemen HRD hingga beberapa kali, sehingga komunikasi program sosial seperti PHBI dan 17 Agustusan tidak tersampaikan dengan baik,” ujar Febri.

Ia menambahkan bahwa audiensi ini menjadi titik awal pelurusan miskomunikasi antara perusahaan dan warga. “Saya senang bisa mendengar langsung aspirasi warga. Ini akan kami sampaikan ke manajemen pusat dan menjadi komitmen bersama untuk memperbaiki mekanisme TJSL serta membangun komunikasi yang lebih intensif ke depannya,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Desa Pasir Muncang, Yudi Wahyudin, yang turut mendampingi audiensi, menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dalam proses perekrutan tenaga kerja. Menurutnya, aspirasi utama warga bukan hanya soal bantuan sosial, tapi juga kesempatan kerja bagi warga sekitar.

Baca Juga: Mahasiswa Demo dan Satpol PP Saling Dorong di Kompleks Pemkab Bogor, Ini Tuntutan yang Disampaikan

“Tujuannya jelas, menyampaikan aspirasi warga agar perusahaan lebih memprioritaskan tenaga kerja dari lingkungan sekitar,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa warga lokal sering kali tidak mendapatkan kesempatan karena terbentur syarat pengalaman kerja, padahal pengalaman tidak datang tiba-tiba tanpa diberi kesempatan pertama kali.

“Kalau pengalaman dijadikan syarat, kapan warga sekitar bisa dapat pengalaman itu? Kita dorong perusahaan untuk memaksimalkan potensi lokal dengan aturan yang ada, jangan sampai warga dari jauh diterima tapi yang dekat tidak,” tambahnya.

Yudi mengungkapkan bahwa sejak awal perusahaan beroperasi sudah ada konsep agar 75% tenaga kerja berasal dari wilayah setempat, meskipun dalam praktiknya perlu terus dimaksimalkan. Ia juga menegaskan bahwa selama ini perusahaan sudah berkoordinasi baik dengan koordinator wilayah terkait kebutuhan tenaga kerja, namun penyaluran program TJSL masih dianggap “ala kadarnya” oleh masyarakat.

 Baca Juga: DPRD Kota Bogor Pastikan Pendidikan Tidak Terkena Efisiensi Anggaran

“Kontribusi sosial perusahaan seperti bantuan untuk PHBI dan kegiatan nasional lainnya perlu ditingkatkan, itu bagian dari aspirasi warga yang juga kami sampaikan hari ini,” tegasnya.

Menanggapi isu pemutusan hubungan kerja, Yudi menegaskan bahwa tidak ada PHK sepihak. “Itu bukan dikeluarkan, tapi memang masa kontraknya habis. Biasanya enam bulan per kontrak dan bisa tiga kali diperpanjang. Setelah habis, ada kemungkinan mereka direkrut kembali ketika perusahaan membuka kembali kebutuhan kerja,” jelasnya.

“Kalau dulu tertutup, sekarang sudah mulai terbuka. Kami apresiasi ini dan harap perusahaan terus melibatkan desa dalam setiap proses penting,” tutupnya.

(Acep Mulyana)

Kerusakan infrastruktur jalan di antaranya ruas antara Desa Lemah Duhur menuju Desa Tangkil, kecamatan Caringin. Badan jalan yang berlubang di banyak titik cukup menyulitkan pengendara yang lewat terutama kendaraan roda empat. Lubang berdiameter kurang lebih 50 centimeter dengan kedalaman kurang lebih 30 centimeter menyebabkan rawan kecelakaan lalu lintas.

Yusup, salah satu pedagang keliling yang mangkal di depan SDN 2 Cimande, mengatakan, kondisi ruas jalan tersebut sudah lama rusak dan belum diperbaiki. Padahal setiap hari jalan ini sering dilewati pengendara.

Baca Juga: GempaM 4,1 Guncang Kota Bogor, BPBD: 14 Rumah di 4 Kecamatan Alami Kerusakan

"Setahu saya belum ada yang celaka, namun ya takut juga sih, soalnya banyak motor dan mobil yang menggunakan jalan ini,"  ucapnya.

Dirinya berharap jalan ini cepat diperbaiki oleh pemerintah Kabupaten Bogor, karena merupakan jalur yang banyak kendaraan, sehingga perlu diperbaiki secepatnya.

Kepala Desa Lemah Duhur, Ujang Najmudin, mengatakan bahwa ruas jalan yang rusak tersebut berstatus jalan Kabupaten dan selalu diajukan perbaikan dalam acara Musrenbang setiap tahunnya.

"Jalan yang rusak bukan hanya satu tapi ada beberapa titik. Kami sudah ajukan dalam acara Musrenbang, mudah-mudahan tahun ini pengajuan kami direalisasikan," ujarnya.

Drainase Buruk

Kondisi serupa nampak di ruas Jalan Veteran III ruas Cikereteg-Pancawati. Jalan milik Kabupaten Bogor di Desa Ciderum Kecamatan Caringin ini rusak parah berlubang menganga tepatnya di Kampung Anyar. 

Baca Juga: Pemkab Bogor Segera Realisasikan Jalan Lingkar Leuwiliang-Rancabungur, Jaro Ade Pastikan Tahapan Sesuai Aturan

Kerusakan jalan menyebabkan kemacetan setiap hari. Terlebih saat kondisi cuaca sedang hujan dan arus lalu lintas sangat padat menuju kawasan wisata Pancawati.

Kerusakan jalan ini akibat buruknya drainase di kiri dan kanan jalan. Di sepanjang lintasan nyaris tak ada drainase, sehingga air menggenang di tengah badan jalan.

Sementara itu, kerusakan jalan akibat drainase yang buruk juga terlihat di ruas Jalan Cikopo Selatan tepatnya di wilayah Pasar Sukamanah Kecamatan Megamendung, di Cidokom Desa Kopo Kecamatan Cisarua, dan di beberapa lokasi lainnya di wilayah Ciawi. 

Warga pengguna jalan pun berharap Pemkab Bogor melalui UPT Infrastruktur Jalan dan Jembatan Wilayah Ciawi melakukan perbaikan secara rutin.

"Iya kita amati kerusakan badan jalan milik Kabupaten Bogor ini belum ditangani secara serius terhadap lokasi kerusakan yang selalu menjadi langganan. Contohnya di wilayah Desa Kopo arah ke Lembah Nyiur. Di sana dranaisenya cukup buruk hingga aspal mengelupas. Begitu juga di wilayah dekat Pasar Sukamanah. Jika hujan jalanan dan parkiran tergenang oleh air hujan. Cukup merepotkan warga," ujar Dodi, warga Puncak Peduli.

Ketua Forum UMKM Cisarua, Mulyana Bram, menjelaskan bahwa forum ini memiliki peran sebagai penghubung antara pelaku usaha dengan berbagai program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari tanggung jawab kami sebagai pengurus forum UMKM yang telah berdiri hampir satu tahun. Harapannya, forum ini bisa benar-benar membawa manfaat nyata bagi para pelaku usaha, khususnya di kawasan Puncak,” ujar Mulyana.

Baca Juga: Wamen UMKM: Entrepreneur Hub Tumbuhkan Wirausaha Berbasis IPTEK

Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah aktif melakukan observasi di lapangan, salah satunya dengan menjalin komunikasi dengan Ketua Paguyuban Pedagang Masjid Atta’Awun, Agus Gordon.

“Saya melihat potensi besar dari para pedagang di pelataran Masjid Atta’Awun. Namun, mereka belum masuk ke dalam sistem kelembagaan forum UMKM. Kami akan mengupayakan integrasi mereka agar bisa memperoleh manfaat secara optimal,” jelasnya.

Selama satu tahun terakhir, Forum UMKM Cisarua juga telah melakukan pendataan dan verifikasi pelaku UMKM melalui tim dari pemerintah daerah. Saat ini, tercatat sekitar 7.400 pelaku usaha, dan data tersebut masih akan terus diperbarui seiring perkembangan di lapangan.

Sementara itu, Agus Gordon menyambut positif ajakan kolaborasi tersebut. Ia menyampaikan bahwa sekitar 150 pedagang di area Masjid Atta’Awun siap bergabung dan mengikuti program-program Forum UMKM Cisarua.

Baca Juga: Wabup Jaro Ade Dorong Penataan Infrastruktur dan UMKM di Kawasan Wisata Gunung Bunder-Gunung Sari

“Alhamdulillah, kami menyambut dengan antusias. Para pedagang ingin menjadi bagian dari forum agar bisa tumbuh bersama. Kami percaya forum ini akan membuka akses pembinaan dan peluang usaha yang lebih luas,” kata Agus.

Forum UMKM Cisarua juga menekankan pentingnya mengangkat produk-produk lokal khas Puncak sebagai identitas unggulan yang mampu mendukung sektor pariwisata dan perdagangan di kawasan tersebut.

RSUD Cibinong kini menjadi RSUD Bakti Pajajaran, RSUD Ciawi menjadi RSUD KH Idham Chalid, RSUD Leuwiliang menjadi RSUD R Moh Noh Nur, dan RSUD Cileungsi menjadi RSUD RH Satibi.

Pergantian nama RSUD ini pun telah sah sesuai Surat Keputusan Bupati Bogor per tanggal 27 Mei 2025 dan berlaku aktif tiga tahun. Semua RSUD selama setahun diberikan waktu untuk mengurus perubahan administrasi hingga legalitasnya.

Pada sisi lain, pergantian nama hampir seluruh RSUD di Kabupaten Bogor ini sempat menjadi pro-kontra di mata masyarakat.

Baca Juga: Empat RSUD di Kabupaten Bogor Berubah Nama, Bupati Rudy Susmanto: Penghormatan kepada Tokoh Bangsa

Bupati Bogor Rudy Susmanto pun bersuara meluruskan sejumlah persepsi yang berkembang di masyarakat. Menurut Rudy, langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Bogor untuk merefleksikan nilai-nilai luhur dalam pelayanan publik. Perubahan nama ini bukan sekadar pergantian identitas visual, tetapi juga menjadi simbol semangat baru dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermartabat dan profesional.

“Nama-nama besar ini harus menjadi inspirasi dalam setiap proses pelayanan. Jika mutu dan integritas tidak mencerminkan nama besar itu, maka kita yang mencorengnya,” tegas Rudy di sela peresmian Integrated Palliative Care di RSUD KH Idham Chalid, Ciawi, Selasa (27/5/2025).

Khusus soal pergantian nama dari RSUD Ciawi menjadi RSUD KH Idham Chalid, kata Rudy, sudah mendapat restu dari para keturunan KH Idham Chalid. "Kalau ada penolakan kami batalkan. Tapi tadi semua keturunan hadir dan mendukung. Kalau masih ada yang mempermasalahkan patut dipertanyakan patriotismenya," ucapnya.

Baca Juga: Beri Kemudahan Untuk Masyarakat, Dedie Rachim Luncurkan “Smart One Day Service

“Ketika rumah sakit membawa nama tokoh besar, maka seluruh operasionalnya harus menunjukkan dedikasi dan profesionalisme tinggi,” ujarnya.

Peresmian ini juga menjadi bagian dari tiga agenda besar Pemkab Bogor dalam membangun sistem pelayanan kesehatan yang responsif, terintegrasi, dan inklusif. Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyerukan semangat kolaborasi dan gotong royong untuk membangun Kabupaten Bogor yang sehat, tangguh, dan gemilang.

“Dengan semangat baru, mari kita dorong transformasi layanan kesehatan menuju standar yang lebih tinggi dan lebih merata di seluruh wilayah,” pungkasnya.

Langkah perubahan nama RSUD ini mendapat apresiasi dari berbagai elemen masyarakat karena dinilai tidak hanya simbolik, tetapi juga sebagai bentuk nyata penghormatan terhadap nilai-nilai sejarah, budaya, dan perjuangan tokoh bangsa.

(Acep Mulyana)

Perkemahan ini sukses menanamkan nilai-nilai kebersamaan dan kedisiplinan. Sekira 200 peserta didik tampak begitu antusias mengikuti seluruh rangkaian acara meski diguyur hujan pada pagi dan sore hari.

Pada saat malam api unggun sebagai tanda puncak acara, sorak-sorai dan tawa riang tetap memenuhi suasana, menandakan kehangatan persahabatan yang terjalin antarsiswa dan guru.

Edukasi Penting dari Kepolisian

Salah satu sesi penting dalam kegiatan Tunas Bangsa Camp 2025 ini adalah edukasi dan penyuluhan yang disampaikan langsung oleh Kapolsek Ciawi, AKP Dede Lesmana Jaya, didampingi Bhabinkamtibmas Desa Bendungan, Aiptu Arie. 

Baca Juga: Cara Satpol PP Cegah Kenakalan Remaja di Sekolah

Dalam kesempatan tersebut, Kapolsek Ciawi menyampaikan materi yang sangat relevan dan penting bagi para remaja, antara lain mengenai kenakalan remaja, bullying, pedofilia, judi online, narkoba, serta tawuran pelajar.

AKP Dede Lesmana Jaya tak henti-hentinya mengimbau dan mengingatkan murid-murid SDN Ciawi 01 agar tidak pernah terlibat, baik sebagai pelaku maupun korban, dari berbagai tindak negatif seperti judi online, pedofilia, bullying, tawuran, dan penyalahgunaan narkoba. Ia pun menjelaskan secara gamblang konsekuensi hukum dan sosial yang akan dihadapi jika melanggar himbauan tersebut.

"Pendidikan karakter dan pemahaman akan bahaya perilaku negatif harus ditanamkan sejak dini," tegas AKP Dede Lesmana Jaya. 

"Kami sangat mengapresiasi kegiatan Perjumsa ini karena menjadi wadah efektif untuk membentuk mental positif dan mencegah anak-anak terjerumus pada hal-hal yang merugikan," imbuhnya.

Petualangan dan Pembelajaran di Alam Terbuka

Selain sesi edukasi, para peserta juga disuguhi kegiatan penjelajahan alam terbuka di sekitar lingkungan sekolah. Meski harus menghadapi medan yang sedikit becek karena hujan, semangat petualangan anak-anak tak luntur. Mereka belajar navigasi sederhana, kekompakan tim, dan mengamati lingkungan sekitar.

Ketua Panitia Perjumsa Tunas Bangsa Camp 2025, Muhamad Aziz, mengungkapkan rasa syukurnya atas kelancaran acara. "Alhamdulillah, Perjumsa kali ini sukses besar. Kami melihat langsung bagaimana anak-anak menunjukkan kemandirian dan kebersamaan. Hujan bukan penghalang, justru membuat pengalaman mereka semakin berkesan," ujarnya.

Senada dengan itu, Ketua Komite Sekolah SDN Ciawi 01, Oktarina Indriyanti, yang hadir mewakili orang tua, juga memberikan apresiasi tinggi. "Sebagai perwakilan orangtua, kami sangat bangga dan mendukung penuh kegiatan positif semacam ini. Anak-anak mendapatkan pelajaran berharga yang tidak mereka dapatkan di kelas. Terima kasih kepada seluruh panitia dan pihak kepolisian yang telah bekerja keras demi masa depan anak-anak kami," ucap Oktarina Indriyanti.

(Acep Mulyana)

"Nak, tahu nggak sholat apa yang langsung dapat uang," tanya seorang ibu, Bunga, kepada anaknya.

Mawar, putri Bunga, pun menjawab, "Sholat Dhuha lah". "Salah. Yang benar sholat jenazah," timpal Bunga. 

Mawar pun terperangah karena merasa aneh dengan jawaban ibunya. "Kok bisa Bu," tanya Mawar lagi.

Bunga pun menjelaskan jika di daerahnya, tepatnya di kawasan Desa Banjarsari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, sudah menjadi hal lumrah jika warga yang ikut melaksanakan sholat jenazah harus mendapatkan amplop berisi uang dari pihak keluarga yang sedang berduka.

Engkus, warga Desa Banjarwangi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, membenarkan hal tersebut. "Keluarga saya malah habis Rp20 juta lebih. Amplop untuk anak-anak yang hadir saat sholat jenazah rata Rp10.000, kalau dewasa lebih besar. Kami habis Rp20 juta itu termasuk untuk biaya tahlilan, selama tujuh hari berturut-turut, 40 hari, dan 100 hari kematian, biaya memandikan dan menguburkan jenazah," ungkapnya.

Menurut Engkus, 'amplop kematian' sudah menjadi tradisi yang mengakar di kawasan Desa Banjarwangi, Banjarsari, maupun Cibedug, Citapen, Cileungsi, dan beberapa desa lainnya di Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor.

Tradisi 'amplop kematian' memang tidak merata terjadi di setiap daerah. Namun tradisi yang telah mengakar ini masih banyak ditemukan di Jawa Barat, khususnya di Bogor.

Perdebatan soal 'amplop kematian' ini juga pernah viral setelah tayangnya film pendek berjudul The Envelope of Grief tahun 2018 Silam. Film ini mengisahkan seorang putri bernama Iis yang terpaksa harus berhutang kepada tetangganya saat bapaknya meninggal. 

Uang takziah yang terkumpul tak cukup untuk membayar ustadz dan jamaah yang memandikan, mensholatkan, dan menguburkan jenazah ayahnya. Kendati Iis bersikeras tak harus membayar sebesar yang diminta, namun pihak saudara dan tetangganya mendesak agar membayarkan sesuai yang diminta karena tak ingin dikucilkan. Iis pun menyerah dan harus berhutang.

Perdebatan tentang 'amplop kematian' tak pernah berhenti. Sebagian pihak menilai bahwa 'amplop kematian' adalah hal lumrah selama pihak keluarga yang sedang berduka merasa ikhlas. Bahkan, hal tersebut dianggap sebagai shodaqoh.

Namun pihak lainnya kontra dan menilai justru 'amplop kematian'' membebani keluarga yang terkena musibah. Jika pun harus dengan alasan shodaqoh atas nama mayit, justru bertentangan dengan hadits berikut ini: "Jiwa (ruh) seorang mukmin tergantung (tertahan) dengan hutangnya hingga ditunaikan (H.R atTirmidzi, Ibnu Majah)".

"Saya tak mau ada perdebatan lagi. Saya sedang membentuk panitia agar setiap warga yang meninggal sudah diurusi kapasnya, kain kapannya, termasuk siapa yang memandikan dan menguburkan jenazahnya. Setiap warga iuran uang kematian secara rutin," ungkap AY, seorang Ketua RW di Desa Banjarsari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor.